DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN

RENSTRA TAHUN 2013 – 2018

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013

Rencana Strategis SKPD Tahun 2013 – 2018

KATA PENGANTAR Untuk Menjelaskan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pamekasan, maka disusun Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 – 2018. Dokumen ini meguraikan pokok-pokok pikiran pembangunan Perindustrian dan Perdagangan; kinerja, permasalahan dan tantangan; visi, misi, tujuan dan sasaran; strategi serta program pembangunan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 – 2018 disusun dengan memperhatikan kinerja pembangunan yang sedang berjalan, kelemahan dan kekuatannya, serta dinamika lingkungan strategis dan tantangan global masa depan. Demikian Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 – 2018 disusun untuk dapat digunakan sebagai arahan pokok dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Perindustrian dan Perdagangan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan

Drs. BUDI IRIANTO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19620803 198903 1 014

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pamekasan


DAFTAR ISI

BAB I.

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ....................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum ................................................................... 2 1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................ 3

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan .......................................................................... 4 2.2 Dumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan ............................................................................. 7 2.3 Kierja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan ........................................................... 8 2.3.1 Profil Kinerja Pelayanan DISPERINDAG ................... 9 2.3.2 Profil Kinerja Keuangan DISPERINDAG ..................13 2.3.3 Standat Pelayanan Minimal (SPM) SKPD ..................14 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan ..............................................15 2.4.1 Kelemahan dan Kekuatan Internal ..............................15 2.4.2 Peluang dan Tantangan Ekternal ................................16

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BEDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DISPERINDAG ....................................................17 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati ...20 3.3 Telahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Disperindag Provinsi .................................................................................21 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ......................................................................22 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ....................................................23 BAB IV.

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD ...............................................................24 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ........................25 4.3 Stratgei dan Kebijakan SKPD ................................................27

BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB. VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pamekasan





1 Rencana Strategis SKPD Tahun 2013 – 2018

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terahir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi kesempatan dan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan kepentingan masyarakat menurut prakarsa dan kreatifitas sendiri. Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah. Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Rencana pembangunan harus memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinga secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan yang mempunyai strategi berbasis kinerja yang diarahkan untuk mencapai tujuan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, dengan memperhitungkan analisis potensi, baik dari aspek internal maupun eksternal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan. Sehingga untuk memproyeksikan kondisi kekuatan dan kelemahan serta peluang yang akan mencakup dari Visi dan Misi yang perlu ditetapkan terlebih dahulu. Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan adalah dokumen perencanaan pembangunan yang selama rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Hal ini memiliki konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra bersifat lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai dan indikatif untuk dapat dilaksanakan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pamekasan


1.2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum dalam penyusunan struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan dan pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan antara lain : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3890) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4193), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4263), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pamekasan


9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741), 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E) 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 11 seri D). 1.3.

Maksud dan Tujuan. Maksud dan Tujuan dari Penyusunan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan adalah : 1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 2. sebagai pedoman dan panduan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. 3. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensip dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.1. Gambaran Umum Dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pada bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah menjadi dua urusan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 26 urusan, sedangkan urusan pilihan ádalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentuannya diserahkan lepada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan adalah SKPD yang hanya dapat melaksanakan urusan pilihan, dalam hal ini beberapa hal yang merupakan kewajiban dalam pelaksanaanya antara lain:  Pengembangan IKM (industri kecil menengah) yang ada di Kota Gerbang Salam ini merupakan potensi yang patut dikembangkan sebagai penopang penguatan ekonomi masyarakat di daerah, namun pada perkembangannya semua rencana itu selalu kurang sempurna hal ini disebabkan karena daya kemampuan berupa modal yang masih kurang serta kemampuan sumberdaya manusia (SDM) dibidang industri.  Bidang Perdagangan, karena Pamekasan merupakan Kabupaten yang cukup strategis di pulau madura yang berada diantara Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep, maka berupaya untuk dapat menjadi Kabupaten sebagai pusat Perdagangan di Pulau Madura, namun sampai saat ini masih belum optimal, Disamping itu pada bidang perdagangan diupayakan untuk memperluas akses pemasaran, sehingga produk-produk daerah khususnya yang berupa produk unggulan daerah akan dapat bersaing dengan produk-produk daerah lain. Hal ini tentunya akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pada kenyataannya di Kabupaten Pamekasan terdapat potensi di bidang perdagangan yang cukup besar.



2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) serta dipertegas lagi dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 11 seri D), maka Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas : a. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan dibidang perindustrian dan perdagangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan bidang perindustrian 2. Penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan bidang perdagangan 3. Penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan pariwisata 4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam pemberdayaan industri dan perdagangan 5. Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program perencanaan dan keuangan. c. Bidang Bina Perindustrian Bidang Bina Perindustrian mempunyai tugas memproses pelayanan pendaftaran perindustrian dan informasi perindustrian, pembinaan industri kecil menengah serta pengembangan tambang dan energi.



d. Bidang Bina Perdagangan Bidang Bina Perdagangan mempunyai tugas memproses pelayanan pendaftaran perdagangan dan informasi kerjasama perdagangan serta pembinaan dan pengembangan perdagangan. e. Bidang Pemberdayaan Pariwisata Bidang Pemberdayaan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pemasaran, pengembangan dan kemitraan pariwisata.



2.2. Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan Sebagaimana Struktur Organisasi diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan didukung oleh sumber daya yang masih dibawah standart mengingat banyaknya tugas dan fungsi yang ada, sampai saat ini sumber daya yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut : Tabel 2.2.a. Sesuai dengan pangkat/golongan : NO 1. 2. 3. 4.

PANGKAT/GOL Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I JUMLAH

JUMLAH 6 Orang 19 Orang 6 Orang -31 Orang

KETERANGAN

Tabel 2.2.b. Sesuai dengan Tingkat Pendidikan : NO

TINGKAT PENDIDIKAN Pasca Sarjana / S2 Sarjana / S1 SarMud / Diploma III SLTA SLTP SD JUMLAH

JUMLAH

KETERANGAN

4 Orang 15 Orang 2 Orang 10 Orang --31 Orang

Sumber daya yang ada (Pegawai/Aparatur) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah menempati posisi yang cukup strategis dan mempunyai peran dominan dalam membawa Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mencapai tujuannya, demikian penting dan strategisnya peran pegawai/aparatur ini menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selain dari pada sumber daya manusia yang memadai, untuk mencapai tujuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibutuhkan juga adanya dukungan dari peralatan kantor berupa sarana dan prasarana yang cukup secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur



pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan. Sarana dan prasarana itu meliputi bangunan gedung kantor, mebeleur, alat transportasi dan komunikasi serta computer dan lain-lain. Tabel 2.2.c. Sarana dan Prasarana NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

NAMA BARANG

JUMLAH

Tanah Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 Almari Rak Kayu Filling Kabinet Meja Kursi Mesin Ketik Kipas Angin Jam Dinding AC Komputer Laptop Printer Kamera Handycam Telephon Televisi Faximile Sound System Radio Tape

4 Bidang 2 Unit 10 Unit 18 buah 3 buah 16 buah 84 buah 170 buah 2 buah 1 buah 4 buah 10 buah 7 Unit 4 Unit 7 Unit 3 buah 1 buah 2 buah 2 buah 1 buah 1 Unit 1 buah

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kabupaten Pamekasan

Perindustrian

KETERANGAN Bersertifikat Layak Pakai Layak Pakai Layak Pakai Layak Pakai Layak Pakai Layak Pakai Layak Pakai Layak Pakai Layak Pakai Layak Pakai Layak Pakai Layak Pakai Layak Pakai Layak Pakai Layak Pakai Layak Pakai Layak Pakai Layak Pakai Layak Pakai Layak Pakai Layak Pakai

dan

Perdagangan

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan apa yang direncanakan, maka dapat dikatakan kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan, maka dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Sedangkan apabila pencapaiannya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau



kurang dari apa yang direncanakan maka dapat dikatakan kinerjanya kurang baik Aparatur pemerintah sebagai abdi Negara dan abdi Masyarakat yang mempunyai tugas pokok yang antara lain tercermin dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat atau disebut juga pelayanan publik. Pelayanan publik dapat dinyatakan sebagai segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah dalam bentuk barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Semenjak di bentuknya SKPD baru yaitu Kantor Pelayanan Perijinan Tertentu (KPPT), peran semakin kuat yaitu sebagai penerbit Rekomendasi dari jenis perijinan tertentu, dari rekomendasi yang ada maka KPPT berkewajiban menerbitkan perijinan dimaksud. Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah dibuat SOP (standart operasional prosedur) yang wajib dipenuhi oleh semua pihak yang berkepentingan, SOP ini terdapat di beberapa bidang pada Disperindag sesuai dengan bidang tugasnya, antara lain bidang industri menangani TDI dan IUI, bidang perdagangan menangani SIUP-TDP sedangna bidang pariwisata menangani perijinan husus kepariwisataan yaitu berupa TDUP. 2.3.1 Profil Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kinerja pelayanan publik di daerah dipengaruhi oleh faktor kemampuan lembaga dalam mengenali dan merespon berbagai tuntutan yang berasal dari perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh kinerja yang baik, lembaga pelayanan publik harus memiliki kemampuan dalam melakukan adaptasi dengan lingkungannya dan melakukan rekayasa terhadap lingkungan tersebut. Dengan didukung oleh letak Geografis pada Kabupaten Pamekasan yang strategis, ditunjang dengan Potensi Sumber Daya Alam yang cukup melimpah dan Potensi Sumber Daya manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif cukup tersedia, maka Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan membagi pelayanan publik tersebut dalam sektor perindustrian dan sektor perdagangan. Pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sejak tahun 2008 sampai dengan 2012 telah dilakukan beberapa pelayanan publik serta mengeluarkan perijinan sebagai berikut :



1. Bidang Industri (sampai tahun 2012) Di bidang industri jenis pelayanan yang dilakukan adalah Tanda Daftar Industri (TDI), ijin perluasan dan Ijin Usaha Industri (IUI) dan di Kabupaten Pamekasan terdapat Perusahaan besar yang menangani industri besar dengan jenis perijinan yang harus dilayani yaitu IUI, namun sampai saat ini IUI yang di proses masih terbilang sedikit, sedangkan ijin perluasan yang masih terdapat beberapa pabrikan saja yang memenuhinya, hanya TDI saja yang sampai saat ini banyak dilayani pemprosesan perijinannya atau dengan kata lain TDI mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 unit usaha tersebut mengalami peningkatan Tabel 2.3.a. Tanda Taftar Industri ( TDI ) Sampai dengan T A H U N / U N I T PERIJINAN NO 2008 2009 2010 2011 1. T D I 150 TDI 69 TDI 52 TDI 94 TDI 2. IUI --2 IUI -3. Ijin Perluasan -1 ijin --Jumlah

150 unit

220 unit

274 unit

368 unit

2012 48 TDI 2 IUI -418 unit

Dari data diatas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan mempunyai sasaran yang hendak dicapai yaitu ” Meningkatnya Kemandirian Dunia Industri Kecil dan Menengah ”, dengan indikator kinerja sasaran, target, realisasi dan capaiannya antara tahun 2013 – 2018 yaitu sebanyak 50 unit usaha setiap tahun. Keberhasilan pencapaian sasaran “Meningkatnya Kemandirian Dunia Industri Kecil dan Menengah” dapat dijelaskan dari pencapaian indicator-indikator sebagai berikut : 1. Meningkatnya Jumlah Industri Kecil, Menengah dan Kerajinan Dengan terdapatnya fluktuasi peningkatan jumlah usaha di bidang industri ini baik peningkatan jumlah industri kecil, menengah dan kerajinan sampai dengan tahun 2012 diantaranya disebabkan oleh: a. Tidak terealisasinya rencana kegiatan penumbuhan usaha baru karena tidak mendapat persetujuan dalam proses penganggaran untuk peningkatan IKM baru, sehingga yang teranggarkan hanya IKM meuble, pande besi, garam, lasery, tikar, lidi/bambu dan pemecah batu cor.


KET


b. Terbatasnya dana untuk memberdayakan dan meningkatkan pengusaha IKM yang jumlahnya sangat besar dan tersebar sampai ke pelosok desa. c. Belum adanya kesadaran dan pemahaman bagi pengusaha industri kecil, menengah dan kerajinan untuk melakukan pendaftaran perusahaannya, sehingga pemantauan dan pendataan secara akurat dan tepat sebagai dasar dalam melakukan pembinaan tidak berjalan dengan optimal 2. Peningkatan sentra industri kecil Pada tahun dasar (2008) jumlah sentra industry kecil sebanyak 150 buah. Peningkatan yang ditargetkan sampai dengan tahun 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 masing-masing sebanyak 99, 104 (+5unit), 107 (+3unit), 110 (+3unit), 119 (+9unit) sentra, sehingga jumlah sentra industri kecil sampai dengan tahun 2012 sejumlah 119 unit sentra industri. Realisasi peningkatan jumlah sentra industry kecil di tahun 2012 sebanyak 9 unit. Tidak tercapainya target yaitu sebanyak 10 ini tidak terlepas dengan kendala yang juga dihadapi dalam rangka peningkatan jumlah industri kecil, menengah dan kerajinan sebagaiman diuraikan dalam indikator kinerja sebelumnya. Selain dari pada tidak tercapainya target peningkatan sentra tersebut terdapat juga hal penting yang patut disayangkan yaitu dengan adanya penurunan jumlah sentra di bidang rokok yang disebabkan banyaknya industri rokok kecil banyak tutup produksinya karena adanya peraturan yang mengakibatkan berhentinya usaha IKM rokok serta tidak mampunya dalam penebusan tingginya harga nilai cukai rokok. 3. Meningkatnya Nilai Produksi Industri Kecil, Menengah dan Kerajinan Nilai produksi industri kecil, menengah dan kerajinan pada tahun dasar (2012) sebesar Rp. 17.993.318.400.-. Realisasi peningkatan nilai produksi industri kecil, menengah dan kerajinan masing-masing pada tahun : TAHUN 2008 2009 2010 2011 2012 Nilai 17.840.339.640 17.851.573.320 17.855.556.610 17.866.928.915 17.993.318.400 Produksi

Program yang terkait dengan sasaran ini adalah : a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Dengan menggalakkan 2 program tersebut diatas, dapat diyakini bahwa perkembangan nilai produksi akan ikut bertambah pula. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pamekasan


2. Bidang Perdagangan (sampai tahun 2012) Sedangkan di bidang perdagangan jenis pelayanan yang dilakukan adalah SIUP – TDP (Surat Ijin Usaha Perdagangan – Tanda daftar Perusahaan). SIUP – TDP mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 unit usaha mengalami peningkatan jumlah usaha yang ada. Tabel 2.3.b. Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP - TDP ) sampai dengan T A H U N / U N I T NO PERIJINAN 2008 2009 2010 2011 1. SIUP Besar 28 33 50 62 2. SIUP Sedang 713 726 749 843 3. SIUP Kecil 4552 4820 5377 5934 Jumlah

5293

5579

6176

2012

KET

65 864 6483

6838

7412

Dengan tetap selalu berkoordinasi dengan instansi terkait utamanya KPPT target yang akan kita capai melalui pemahaman akan bermanfaatnya perijinan terhadap usaha yang sedang dilakukan oleh para pengusaha, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan akan menambah keyakinan bahwa semua jenis usaha akan memiliki ijin usaha yang sedang digeluti. Diantara yang akan kami upayakan adalah beberapa toko modern yang belum mengantongi IUTM (ijin Usaha Toko Modern) akan kami jadikan target di tahun 2013 dan 2014 setelah peraturan perundang-undangan di Kabupaten Pamekasan telah berlaku. 3. Bidang Pariwisata (sampai tahun 2012) Sedangkan di bidang Kepariwisataan jenis pelayanan yang dilakukan adalah semua perijinan dari bidang perusanaan sesuai dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan sampai dengan tahun 2012 unit usaha kepariwisataan kurang berkembang di Kabupaten Pamekasan ini setelah melihat data dibawah. Tabel 2.3.c. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) TAHUN/UNIT NO PERIJINAN 2008 2009 2010 2011 1

TDUP

2012 6 TDUP

Jumlah


KET


Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa sejumlah 6 TDUP yang dikeluarkan kebanyakan adalah bidang usaha perjalanan wisata, namun masih banyak bidang usaha pariwisata yang lain akan kami jadikan target pencapaian suata kondisi jenis usaha pariwisata mengantongi ijin sebagaimana mestinya. 2.3.2. Profil Kinerja Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi – potensi kinerja yang akan berlanjut. Untuk melihat kemampuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menjalankan Pelayanan Publik nya, salah satunya dapat diukur dari kinerja keuangannya. Pengukuran kinerja keuangan pada sector ini bertujuan untuk melihat sejauh mana anggaran yang telah direncanakan tersebut dapat terealisasi serta dapat juga digunakan sebagai alat untuk pengendalian organisasi. Rasio Efektifitas berhubungan dengan keberhasilan suatu operasi sehingga kegiatan dinilai efektif apabila kegiatan tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap Pelayanan kepada masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektifitas dihitung dengan cara perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah, dikarenakan semakin tinggi rasio efektifitas maka semakin efektif SKPD dalam mengelola Keuangannya. Pendapatan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk realisasi pendapatan secara umum menurun sejak diterbitkannya Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan sebelum diterbitkannya Undang-undang tersebut sumber pendapatan daerah berasal dari Retribusi Daerah dalam hal ini berupa retribusi perijinan (SIUP, TDP, TDG, dan TDI) dan bersumber dari pendapatan daerah lainnya yang syah masih merupakan Pendapatan Asli Daerah yaitu berupa sewa Bangunan Gedung (rumah dinas) yang terletak di Jalan Ronggosukowati. Sudah barang tentu terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 pendapatan atas retribusi daerah menurun. 2.3.3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) Pasal 11 ayat 4 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan



yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut sampai dengan saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi kegiatan sektor Perindustrian dan Sektor perdagangan meskipun kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar karena sudah terdapat Unit Pelayanan Terpadu yang sekaran telah menjadi SKPD tersendiri yaitu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT). Namun demikian perlu kiranya ada suatu standar yang formal dalam pelayanan terhadap aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga pada gilirannya akan berdampak terhadap optimalisasi kinerja organisasi. berikut ini kondisi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan : -

Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) dan Ijin Usaha Industri (IUI); Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG) serta Tanda Daftar Usaha (TDU) untuk Pedagang Kaki Lima.

Selain dari pada pelayanan perijinan diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan juga melayani berbagai kebutuhan dari usaha – usaha dibidang industri, perdagangan, kepariwisataan maupun perlindungan terhadap konsumen. Pelayanan yang dilakukan jenis dan bentuknya antara lain di bidang : 1. Industri :

-

2. Perdagangan : 3. Pariwisata :

-

4. Perlindungan Konsumen :

-

Pembinaan dan pengembangan tekno;ogi di bidang industri seperti industri kimia, makanan-minuman, kerajinan dan pengemasan serta lain sebagainya Fasilitasi pemasaran, pemenuhan kebutuhan, stabilisasi harga Pemasaran Obyek Daya Tarik Wisata, pendampingan kepariwisataan Pemeriksaan dan pembinaan ke pasar, toko modern dan tokotoko besar terhadap barang konsumsi kebutuhan masyarakat agar layak dikonsumsi



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan

Pelayanan

Dinas

Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan dalam pengembangan pelayanan yaitu dengan mengetahui Faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan arah organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Arah tersebut dilakukan dengan cara menetapkan tujuan dan strateginya secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan faktor kunci tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan (critical success factors) merupakan faktor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi dalam memberikan pelayanan publik. Faktor-faktor ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal, dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak serta penentuan skala prioritas. 2.4.1 Kelemahan dan Kekuatan Internal Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (weakness) atau kekuatan (strength) organisasi dalam mewujudkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan diantaranya : 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Belum dilakukannya analisis beban kerja pada setiap sub unit kerja sebagai bahan untuk analisis dan menentukan berapa kebutuhan pegawai tiap Bidang. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi; Kurangnya perencanaan, evaluasi/ monitoring terhadap pelaksanaan Kegiatan yang ada; Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standar; Lemahnya koordinasi antara bidang yang ada; Belum optimalnya kualitas pelayanan baik di sector Perindustrian maupun Perdagangan; Belum terbangunnya Sistem Pelayanan melalui penerapan Teknologi Informasi;

8. Belum memiliki Standar Prosedur Pelayanan (SPP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk kegiatan bidang Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pamekasan


1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

Sedangkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan diantaranya : Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; Jumlah sumber daya manusia aparatur cukup memadai; Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan; Tersedianya dana untuk menunjang kegiatan-kegiatan dibidang Perdagangan dan Perindustrian Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya; Adanya skala prioritas dalam program kerja; Profesionalisme pegawai; Kebijakan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.4.2 Peluang dan Tantangan Ekternal

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (opportunity) dan tantangan (threats) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang-peluang (Opportunities) dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, diantaranya : Tersedianya peluang usaha dan investasi Adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pada sektor industri dan perdagangan Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang memadai Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima Selain itu analisa lingkungan eksternal mengingatkan kepada tantangan (treaths) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan, diantaranya : Krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Sering terdapatnya perubahan produk hukum nasional Persaingan yang makin ketat pada era globalisasi Kebutuhan akan pelayanan di sector Perindustrian dan Perdagangan yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan good governance,



Analisa SWOT dilakukan untuk mengkaji kekuatan (Strenght) dan peluang (Opportunity) yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibandingkan dengan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats) yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. INTERNAL kekuatan (Strenght) - Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; - Jumlah sumber daya manusia aparatur cukup memadai; - Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan; - Tersedianya dana untuk menunjang kegiatan-kegiatan di sector Perdagangan dan Perindustrian; - Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya; - Adanya skala prioritas dalam program kerja; - Profesionalisme Pegawai;Kebijakan didasarkan kepada peraturan perundangundangan yang berlaku;

kelemahan (Weakness) - Belum dilakukannya analisis beban kerja pada setiap sub unit kerja sebagai bahan analisa dan menentukan berapa kebutuhan pegawai tiap bidang - Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi - Kurangnya perencanaan, evaluasi/ monitoring terhadap pelaksanaan Kegiatan yang ada; - Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standar; - Lemahnya koordinasi antara bidang yang ada - Belum optimalnya kualitas pelayanan baik di sector Perindustrian maupun Perdagangan; - Belum terbangunnya Sistem Pelayanan melalui penerapan Teknologi Informasi; - Belum memiliki Standar Prosedur Pelayanan (SPP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk kegiatan sektor Perindustrian dan Perdagangan.



peluang (Opportunity)

E K S T R E N A L

Tantangan (Threats)

- Tersedianya peluang usaha dan investasi - Adanya peningkatan peran - serta masyarakat dalam pembangunan pada sector industri dan perdagangan - Adanya dukungan peraturan perundangundangan yang memadai - Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima - Krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah - Sering terdapatnya perubahan produk hukum nasional - Persaingan yang makin ketat pada era globalisasi - Kebutuhan akan pelayanan di sector Perindustrian dan Perdagangan yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan good governance,

- Merencanakan dan melaksanakan program peningkatan pembangunan di sector industri dan perdagangan dengan mengikutsertakan peran dari masyarakat. - Mengembangkan sistem pelayanan terpadu demi tersedianya peluang usaha dan investasi yng semakin luas

- Membangun Sistem Pelayanan di bidang perindustrian dan perdagangan melalui penerapan system teknologi informasi - Dinas Perindustrain dan Perdagangan menerbitkan Surat Keputusan tentang Standar Pelayanan Publik dan Standar pelayanan Minumun dalam rangka meningkatkan pelayanan prima

Dana yang tersedia digunakan untuk peningkatan Pelayanan sector perindustrian (Penerbitan TDI) dalam rangka : - Pengembangan IKM; - Pemberdayaan Unit Usaha IRT dan IK Non Formal; - pengembangan inovasi produk IKM

- Meningkatkan Efektifitas dan efisiensi pelayanan di sector industry dan perdagangan demi terwujudnya good

governannce - Menyempurnakan dan mengembangkan pola pengelolaan SDM yang berorientasi pada keterampilan dan keahlian.

Pelayanan sector Perdagangan (Penerbitan SIUP, TDI, TDP, TDG) dalam rangka : - Pengembangan Pasar Lelang Daerah - Pameran dan Kontak Dagang Produk Unggulan - Kemitraan dan Kontak Dagang pengusaha lokal dan Distributor Menengah dan Besar



BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disperindag Sebagaimana telah diidentifikasi dalam Renstra SKPD, daya saing industri manufaktur belum banyak berkembang karena dihadapkan pada berbagai masalah. Permasalahan tersebut, antara lain: lemahnya keterkaitan hulu dan hilir (struktur), lemahnya penguasaan teknologi, rendahnya kualitas SDM, minimnya peran industri kecil menengah (IKM), iklim usaha dan investasi yang kurang kondusifnya, iklim usaha dan investasi yang ditandai oleh layanan umum yang buruk dan praktek KKN. Permasalahan utama yang dihadapi sektor industri yaitu belum Kokohnya di dalam sektor industri menyangkut struktur industri yang belum kokoh dan berkeadilan merupakan akibat dari kebijakan industrialisasi yang bersifat broad-based (kegiatan yang dilakukan berdasar aspirasi masyarakat), sehingga industri pendukung belum terbangun selaras dengan kebutuhan industri hulu maupun hilir (hollow-middle). Rendahnya daya saing industri kita juga dipengaruhi oleh masalah iklim usaha dan investasi yang ada seperti belum memadainya layanan umum dan serta praktek KKN yang mengakibatkan meningkatnya biaya overhead industri manufaktur sebesar 8,7 persen dari biaya produksi total yang cukup tinggi. Permasalahan ini masih ditambah dengan belum tuntasnya penyehatan perbankan nasional yang mengakibatkan ditandai sulitnya aksesibilitas biaya untuk mendapatkan permodalan yang mengakibatkan biaya (cost of money) yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara pesaing kita. Masalah lain yang dihadapi adalah kapasitas infrastruktur yang masih terbatas, terutama untuk pemulihan ekonomi dan masih terdapat ketimpangan yang besar antar- daerah. Hal ini menyebabkan konsentrasi industri manufaktur daerah secara nasional sebagian besar masih berada di Jawa. Adapun salah satu problem utama yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu persoalan pembiayaan dan kondisi keuangan SKPD serta kualitas dan kuantitas hasil produksi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan sebagai instansi teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang perindustriam, perdagangan, perlindungan konsumen dan pariwisata mengalami permasalahan-permasalahan antara lain: 1. Kapasitas sumberdaya manusia (SDM) dibidang industri masih rendah; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pamekasan


2. Kualitas dan kuantitas hasil produksi masih rendah sehingga tidak dapat bersaing dalam pasar baik regional, nasional maupun internasional; 3. Rendahnya sarana dan prasarana pendukung industri dan perdagangan; 4. Rendahnya kapasitas permodalan akibat belum optimalnya akses permodalan; 5. Belum optimalnya pemasaran produk hasil industri dan perdagangan; 6. Belum optomalnya sarana dan prasarana kelembagaan pariwisata. 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2013 – 2018 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pamekasan, kebijakan umum, program prioritas Bupati Pamekasan dan arah kebijakan keuangan daerah. Visi RPJMD merupakan rumusan keadaaan yang diinginkan tercapai pada akhir periode perencanaan yang tingkat keberhasilannya dapat ditandai dengan peningkatan Kesejahteraan social, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta keberdayaan masyarakat dan kemampuan daya saing daerah. untuk mencapai Visi maka ditetapkan misi dimana didalam salah satu misi pembangunan tersebut terdapat keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan yaitu Meningkatkan Pembangunan dibidang ekonomi dengan prioritas sektor pertanian dan optimalisasi komoditas unggulan daerah yang berwawasan lingkungan. Manifestasi Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah dirumuskan dalam rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2013 s/d 2018 yaitu dengan focus kegiatan pada pengembangan Industri dan Perdagangan. Sebagaimana yang telah ditentukan bahwa Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan dibidang perindustrian dan perdagangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan perindustrian 2. Penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan perdagangan 3. Penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan pariwisata 4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait pemberdayaan industri dan perdagangan

Dinas bidang bidang

dalam



5. Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya TABEL .... Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan

Visi : “Terwujudnya Pamekasan yang bersih , sehat, cerdas, dan sejahtera, berlandaskan iman dan taqwa didukung aparat yang profesional” No 1.

Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Misi 4. Meningkatkan Pembangunan dibidang ekonomi dengan prioritas sektor pertanian dan optimalisasi komoditas unggulan daerah yang berwawasan lingkungan

Permasalahan Pelayanan Disperindag 1. bahan baku industrialisasi harus selalu tersedia

Faktor Penghambat Pendorong 1. Intensifikasi 1. Menggunakan masih rendah bahan baku jenis lain

2. Proses Perijinan yang masih cukup panjang

2. Berbelit belit

2. pamangkasan prosedur

Program pembinaan dan Pengembangan IKM

Telaahan Renstra Disperindag Propinsi

Kementerian/Lembaga

dan

Renstra

Analisis Renstra K/L dan SKPD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan antara lain : a. Hambatan/kendala yang ada : 1. Permasalahan-permasalahan teknis yang terjadi di lapangan seperti sulitnya memperoleh data yang lengkap dan akurat, terbatasnya tenaga penyuluh, sarana dan prasarana, peralatan tradisional, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pamekasan


kurangnya kemampuan kewirausahaan, dan kurangnya pengetahuan dalam pemasaran produk. 2. Dengan adanya krisis global, secara tidak langsung berdampak terhadap kelangsungan hidup pengusaha kecil dan menengah dalam menjalankan produksinya. 3. Masih sulitnya untuk menjaring investor baru dengan ketersediaan informasi mengenai potensi daerah yang ada. Untuk itu, ke depan kami mengadakan perbaikan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik, kita berusaha ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor Perindustrian dan Perdagangan dimana kita mengadakan pelayanan di bidang perizinan maupun pembinaan managerial, serta ikut mempromosikan komoditi-komoditi yang siap untuk dipasarkan dimana untuk kedepan kita harus mampu bersaing, berkompetisi dengan produk-produk sejenis dari daerah lain sehingga keberadaan usaha-usaha di sektor tersebut dapat eksis (langgeng). Selain itu pula, langkah-langkah antisipatif yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menanggulangi permasalahan tersebut : 1. Mempertimbangkan pelaksanaan kegiatan yang akan datang dengan langkah membuat rencana penjadwalan yang tepat dan fleksibel agar pelaksanaan dapat lebih baik dari segi waktu dan realisasi dana 2. Perlu koordinasi untuk mendapatkan data-data yang lengkap dan akurat dengan penambahan tenaga penyuluh dari pemanfaatan para pegawai dan staf

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Seiring dengan apa yang tertuang dalam dokumen rencana tata ruang wilayah Propinsi Jawa Timur maka pembangunan yang dilakukan di kabupaten Pamekasan akan selalu menyesuaikan diri dengan kondisi dan arah pembangunan atau segala sesuatau yang telah direncanakan sebagaimana tercantum dalam rencana tata ruang wilayah Propinsi Jawa Timur. Saat ini komitmen pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam mengembangkan wilayah kepulauan dan pesisir yaitu dengan pembangunan jembatan Suramadu yang merupakan langkah strategis dalam rangka pengembangan wilayah Madura termasuk kabupaten Pamekasan di dalamnya. Eksistensi jembatan Suramadu yang menghubungkan kota Surabaya dengan pulau Madura selain memberikan kemudahan mobilitas penduduk jembatan ini akan mampu mendukung atau menunjang atau memacu pelaksanaan pembangunan di kawasan Madura termasuk Pamekasan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pamekasan


Penentuan Isu-isu Strategis Dalam rangka menjamin efektifitas dan manfaat dari berbagai program pembangunan yang dirumuskan tahun 2011 s/d 2015 maka disusunlah satu langkah antisipasi dalam menghadapi isu – isu strategis pembangunan jangka menengah yang dihadapi oleh Kabupaten Pamekasan di masa lima tahun ke depannya. Dalam penjelasan ini akan memetakan dan mengidentifikasi isu – isu strategis pembanguanan daerah yang akan dihadapi oleh Kabupaten Sumenep selama lima tahun kedepannya. Hasil tesebut memberikan sebuah gambaran bahwa selama ini pelayanan public yang pemerintah kabupaten laksanakan tidak merata sampai ke pelosok desa / kepulauan. Isu – isu permasalahan di atas tidak menutup kemungkinan akan terulang lagi di tahun 2013 s/d 2018 apabila tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Oleh karena itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan berdasarkan isu – isu strategis serta atas dasar Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan merumuskan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan tahun 2013 s/d 2018 dengan menetapkan fokus-fokus kegiatan dinas sebagai berikut : 1. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam menumbuhkembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) melalui Teknologi Tepat Guna; 2. Peningkatan kemampuan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam menunjang perekonomian daerah; 3. Melaksanakan pengawasan dan monitoring perdagangan.



BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD Sebuah organisasi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanahkan, perlu menetapkan Visi dan Misi yang akan diwujudkan. Visi dan Misi adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai dan dicita-citakan yang digunakan sebagai pedoman, arahan dan acuan ke depan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap nilai-nilai strategis (sumber daya alam, sumber daya organisasi dan sumber daya manusia) yang dimiliki dan berkembang, lingkungan strategis dan aspirasi yang berkembang; maka Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan dirumuskan sebagai berikut : VISI : Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa. Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan pembangunan dengan berlandaskan visi, yaitu “Terwujudnya peningkatan Kualitas dan Kuantitas serta

Pemasaran Industri dan Perdagangan yang Berbasis Produk Unggulan Daerah dalam Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah”. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya, yaitu : a. Terwujudnya Peningkatan ; terkandung maksud suatu kondisi yang terekayasa oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan dalam mewujudkan usaha masyarakat yang berkualitas, mandiri, tangguh dan berdaya saing dan secara dinamis terus berkembang. b. Kiualitas adalah Tingkat baik buruknya sesuatu c. Kuantitas adalah Banyaknya (untuk benda) dan jumlah (untuk sesuatu) d. Pemasaran Industri dan Perdagangan adalah proses, cara, perbuatan memasarkan sesuatu barang hasil industri atau barang dagangan e. Berbasis adalah berdasar kepada f. Unggulan Daerah adalah yang diunggulkan didalam suatu daerah g. Mendukung adalah menyokong, membantu, menunjang h. Perekonomian adalah Tindakan (aturan atau cara) berekonomi i. Daerah adalah lingkungan pemerintah atau wilayah MISI: Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai dan mewujudkan visi maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan menetapkan misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bidang industri dan perdagangan



2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi utamanya yang berbasis produk unggulan daerah 3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung peningkatan industri dan perdagangan 4. Meningkatkan pemasaran dan aksis modal industri dan perdagangan 5. Meningkatkan pemantauan harga sembilan bahan pokok 6. Meningkatkan Upaya Perlindungan Konsumen 7. Meningkatkan pariwisata daerah 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dari pernyataan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut : 1. Mewujudkan transfer teknologi ; 2. Menguatkan perekonomian masyarakat ; 3. Mewujudkan ciri khas produk lokal ; 4. Memperluas pemasaran ; 5. Menstabilkan harga barang kebutuhan ; 6. Melindungi konsumen dari barang yang tidak layak konsumsi; 7. Meningkatkan daya tarik wisata. Dengan mengacu pada tujuan tersebut diatas, maka sasaran yang ingin dicapai yaitu pembangunan industri dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan dirumuskan sesuai dengan masing – masing tujuan yang telah ditetapkan yaitu : 1. Meningkatnya jumlah hasil industri dan perdagangan serta Meningkatnya kwalitas hasil industri dan perdagangan ; 2. Meningkatnya volume transaksi jual beli 3. Meningkatnya pendapatan masyarakat 4. Meningkatnya pendapatan pengrajin atau pengusaha 5. Memperkuat kemampuan daya beli masyarakat 6. Meningkatnya kesehatan masyarakat dan memastikan barang yang layak dikonsumsi 7. Meningkatnya Pengunjung Daya Tarik Wisata.



KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN VISI : Terwujudnya peningkatan SDM di bidang industri kecil dan menengah, perdagangan dan pengembangan pasar serta perlindungan konsumen NO MISI 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bidang industri dan perdagangan 2.

3.

4.

5.

6.

7.

TUJUAN Mewujudkan transfer teknologi

Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi utamanya yang berbasis produk unggulan daerah Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung peningkatan industri dan perdagangan Meningkatkan pemasaran dan aksis modal industri dan perdagangan Meningkatkan pemantauan harga sembilan bahan pokok Meningkatkan Upaya Perlindungan Konsumen

Menguatkan perekonomian masyarakat

Meningkatkan pariwisata daerah

Meningkatkan daya tarik wisata

SASARAN Meningkatnya jumlah hasil industri dan perdagangan serta Meningkatnya kwalitas hasil industri dan perdagangan Meningkatnya volume transaksi jual beli

Mewujudkan ciri khas produk lokal

Meningkatnya pendapatan masyarakat

Memperluas pemasaran

Meningkatnya pendapatan pengrajin atau pengusaha

Menstabilkan harga barang kebutuhan

Memperkuat kemampuan daya beli masyarakat

Melindungi konsumen dari barang yang tidak layak konsumsi

Meningkatnya kesehatan masyarakat dan memastikan barang yang layak dikonsumsi Meningkatnya Pengunjung Daya Tarik Wisata



4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD Strategi dalam renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan 2013-2018, adalah langkah- langkah upaya yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk itu langkah upaya yang perlu dilakukan adalah: Strategi : 1. Menyediakan infrastruktur yang maju dan modern untuk menunjang sector Industri Perdagangan dan Pasar. 2. Membangun kawasan industri maju dan modern yang berbasis industry kecil dan menengah. 3. Mengembangkan industry pedesaan dengan mengembangkan sentrasentra komoditi unggulan yang berwawasan lingkungan berdasarkan potensi sumber daya alam dan manusia yang unggul, kreatif, inovatif dan menunju kemandirian. Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program lima tahun dari renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kebijakan strategis tersebut, adalah : 1. Mengembangkan sector industry yang dapat menciptakan struktur ekonomi yang kuat dengan menggunakan teknologi tepat guna serta memanfaatkan sumber daya local yang ada sehingga mempunyai value added dan meningkatkan daya beli masyarakat. 2. Meningkatkan penataan manajemen usaha baik dalam segi keuangan, pemasaran dan organisasi agar dapat meningkatkan efisiensi, usaha, daya saing dan perluasan pasar. 3. Mengembangkan mekanisme pasar yang berkeadilan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat. 4. Mengarahkan pembangunan sector perdagangan dan peningkatan pengetahuan produsen mengenai pasar dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan daya saing. 5. Menyediakan sistem informasi harga bahan pokok agar konsumen dapat memperoleh informasi yang baik dan akurat tentang perkembangan harga barang dan jasa yang beredar di pasar modern maupun di pasar tradisional. 6. Menginventarisir data kelembagaan usaha perdagangan guna menciptakan penataan dan penertiban para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang ada di Kabupaten Pamekasan.



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Program pembangunan daerah yang dirumuskan pada program SKPD tahun 2013-2018 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan antara lain : 1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain : - Penumbuhan Usaha Baru Industri Kecil Menengah dan Rumah Tangga, Pemberdayaan Unit Usaha IRT dan IK Non Formal dan Pengembangan Inovasi Produk , dengan rencana anggaran sebesar Rp 20.707.581.000 ,-, dari sumber dana APBD. 2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain : - Pengembangan Teknologi Industri (berbasis komoditi) dan - Pembinaan Pengemasan Produk Unggulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 315.735.500 ,- , dari sumber dana APBD. 3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain : - Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa - Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah - Sosialisasi UU.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan rencana anggaran sebesar Rp 312.260.300,- , sumber dana APBD. 4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain : - Pengembangan Pasar Lelang Daerah - Pameran dan kontak dagang produk unggulan - Fasilitasi kemudahan pengembangan usaha - Informasi Harga Sembako dan Barang Strategis lainnya - Operasi Pasar Murah. Dst dengan rencana anggaran sebesar Rp. 51.471.977.000,- , dari sumber dana APBD. 5. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain : - Pengembangan Obyek Wisata dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.650.000.000,- , dari sumber dana APBD.



BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Berikut rumusan indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2013-2018 pada tabel 6.1: Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

ASPEKFOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA/PEMBANGUNAN DAERAH

1 PERINDUSTRIAN : Jumlah IKM Cakupan Bina Kelompok Pengrajin PERDAGANGAN : Jumlah Usaha Perdagangan formal Cakupan bina kelompok usaha informal

KONDISI KERJA PADA AWAL PERIOD E RPJMD (Tahun Dasar)

2013 2 11.301

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

2014 3

2015 4

2016 5

2017 6

2018 7

11.361 13.633 15.677 18.812 23.515 20% 20% 15% 20% 25%

807

822

837

850

875

890

234

281

337

404

484

581

PERLINDUNGAN KONSUMEN :

Jumlah UTTP yang ditera

12.595

12.625 12.650 12.675 12.700 12.725


KONDISI PADA AHIR PERIODE RPJMD

8

100%


Jumlah Objek Pasar yang Diawasi PARIWISATA : Jumlah ODTW Jumlah Pengunjung ODTW

7 62.000

8 10 11 12 14 62.444 65.000 66.000 67.000 68.000


CAPAIAN KINERJA PRORAM DAN KERANGKA PENDANAAN

BIDANG URUSAN KODE

PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTOME)

Target

PEMBANGUNAN 1

2

3 ■ Sosialisasi tera atau tera ulang UTTP yang digunakan dalam perniagaan ■ Pengawasan UTTP yang digunakan pelaku usaha

■ Produk makanan dan minuman yang aman dikonsumsi ■ Produk Halal yang berlabel

4 5 Melaksanakan sosialisasi tentang wajibnya tera atau tera ulang alat alat (UTTP) yang dipakai dalam perniagaan Meningkat 10% Melaksanakan pengawasan UTTP di SPBU dan SPBE dan tempat tempat pelaku ausaha yang menggunkan UTTP

Melaksanakan Pengawasan makan dan minuman di Minimaeket, pertokoan dan pasar

2014

2013

KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun Dasar)

Rp. 6

Target

Rp.

Target

7

8

9

Meningkat 10%

Meningkat 10%

Meningkat 10%

2

06

01

■ Penggunaan timbangan yang tepat dalam tata niaga Pemantau permanent pada gudang - gudang tembakau Menjamin harga tembakau tidak merugikan petani tembakau Pengawasan secara berkala dan bergiliran pada gudang - gudang ■ Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan tata yang melaksanakan pembelian tembakau niaga tembakau oleh Instansi terkait dan LSM

■ Kunjungan kerja ke Pengusaha Rokok di Jawa Tengah dan Jawa Timur ■ Sosialisasi dengan petani tembakau

■ Kunjungan kerja ke Pengusaha Rokok di Jawa Tengah dan Jawa Timur ■ Sosialisasi dengan petani tembakau

Meningkat 10%

Rp.

Target 12

Rp. 16

18

82,759,277

Rp

88,291,379

Rp

82,759,277

Meningkat 60% 334,525,474

304,114,067

19

Meningkat 60%

Meningkat 10%

Meningkat 10% 219,615,000

Rp.

17

SKPD Penanggung Jawab

Meningkat 60%

Meningkat 10%

Meningkat 10%

Target

88,291,379

75,235,707

276,467,334

199,650,000

15

Periode RPJMD

Meningkat 10%

Meningkat 10%

Meningkat 10% 181,500,000

Target 14

Meningkat 10%

Meningkat 10% 251,333,940

Rp.

80,264,890

68,396,097

Kondisi Kinerja Pada Akhir

2018

Meningkat 10%

Meningkat 10%

Meningkat 10%

13

72,968,082

62,178,270

228,485,400

165,000,000

11

2017

Meningkat 10%

Meningkat 10%

Meningkat 10% 150,000,000

Target 10

Meningkat 10%

Meningkat 10%

Meningkat 10%

Rp.

66,334,620

56,525,700

207,714,000

2016

Meningkat 10% 60,304,200

54,822,000

51,387,000 Program Perlindungan 20 Konsumen dan Pengamanan

2015

Rp 334,525,474

Meningkat 60% 241,576,500

Rp 241,576,500

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN

Recommend Documents