Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (UM) Kabupaten Banyuwangi merupakan tindak lanjut pelaksanaan : (i) Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (ii) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (iii) Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

dan (iv)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Peraturan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan tugas dan

fungsinya

masing-masing,

dengan

berpedoman

pada

Dokumen

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2021. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi yang tersusun ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021. Dengan demikian, maka antara Dokumen Renstra Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi dengan Dokumen RPJMD Tahun 2016 - 2021 merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, target capaian sasaran dan indikator serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2021. Semakin berkembangnya sektor riil dalam perkembangan perekonomian daerah serta makin maraknya Usaha Mikro ( UM ) di Banyuwangi yang bergerak dalam usaha pedagang kaki lima, Industri kecil formal maupun non formal dan mempunyai pengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) yang merupakan potensi daerah dan perlu mendapatkan perhatian, pembinaan, serta pengembangannya untuk

mencapai

kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi 2016-2021

1

Sebagai wujud pengembangan Usaha Mikro (UM) adalah relokasi usaha yang dapat mendukung tata ruang kota untuk menjaga keindahan, kenyamanan dan kebersihan dengan didukung adanya sarana dan prasarana yang memadai seperti bantuan tenda untuk pedagang kaki lima, peralatan, bahan baku, permodalan dan space ( tempat ruangan ) untuk usaha UM tersebut. Dengan tersusunnya Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2021 diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dokumen ini menerjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Banyuwangi.

1.2. Landasan Hukum Sebagai landasan bagi Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi dalam penyusunan dokumen Rencana Stategis ( Renstra ) Tahun 2016 – 2021 adalah : - Undang - undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; - Undang - Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; - Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005 – 2025; - Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM; - Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; - Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; - Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011; Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi 2016-2021

2

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur 2005-2025; - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 20142019; - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025; - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032; - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021; - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi

1.3. Maksud Dan Tujuan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan stratigis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi di bidang perkoperasian dan usaha mikro (UM) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yang sejalan dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta disesuaikan dengan rencana program jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2021. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2021 ditetapkan dengan maksud : a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman / acuan dalam

penyusunan

rencana kerja ( Renja ) tahunan Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi.

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi 2016-2021

3

b. Untuk menentukan sasaran, arahan, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi. c. Sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Koperasi dan UM untuk mewujudkan masyarakat Banyuwangi yang mandiri dan sejahtera. Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi adalah: a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 ( lima ) tahun yang akan datang. b. Menjamin tercapainya penganggaran sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan. c. Menjamin terciptanya pelaku usaha koperasi dan UM yang mandiri, berdaya saing menuju kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.

1.4. Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Berisi latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Dokumen Rencana Strategi ( Renstra )

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (PD) Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi; sumber daya yang di miliki Dinas Koperasi dan UM, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan usaha dibidang koperasi dan UM di Kabupaten Banyuwangi. BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah; telaahan Rencana Strategis

(Renstra), telaahan Dokumen RTRW Kabupaten Banyuwangi dan isu-isu strategis di bidang koperasi dan UM.


4

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Berisi Visi dan Misi Perangkat Daerah (PD), tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 2021, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah bidang koperasi dan UM. BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Memuat rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR

KINERJA

PERANGKAT

DAERAH

(PD)

YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Memuat indikator kinerja Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyuwangi. BAB VII PENUTUP Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja di dalam Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi.


5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BANYUWANGI Dinas Koperasi dan UM merupakan perangkat daerah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Banyuwangi. Tugas pokok Dinas Koperasi dan UM adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang koperasi dan UKM. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Dinas Koperasi dan UM mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan UM;

b.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi dan UM;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi dan UM;

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan fungsinya, Dinas Koperasi dan UM mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :


6

Tiap komponen dalam struktur organisasi mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Tugas dan fungsi kepala dinas dan struktur satu level dibawah kepala dinas adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas, mempunyai tugas: a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang koperasi dan UM; b. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang koperasi dan UM; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang koperasi dan UM; d. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang koperasi dan UM; e. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan UM; f. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Koperasi dan UM; g. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku; h. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; j. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi: a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, dan keuangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas; b. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas; c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


7

Sekretaris mempunyai tugas: a. Menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas; b. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas; d. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; e. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier; g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 3. Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pembentukan, rekomendasi pengesahan akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi, pemberdayaan dan pengembangan standarisasi organisasi, penyuluhan, fasilitasi advokasi, dan mediasi serta melakukan bimbingan dan pengawasan akuntabilitas koperasi; Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi: a. Penyusunan

kebijakan

teknis

dalam

pembangunan

dan

pengembangan

kelembagaan koperasi; b. Pelaksanaan pelayanan pembentukan, rekomendasi pengesahan akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi; c. Pelaksanaan penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam (USP) koperasi; d. Pelaksanaan pengembangan standarisasi organisasi koperasi; e. Pelaksanaan

fasilitasi

advokasi

dan

mediasi

penyelesaian

permasalahan

perkoperasian; f. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan akuntabilitas koperasi; g. Pelaksanaan kegiatan pemeringkatan koperasi; h. Pelaksanaan dan penyuluhan sumber daya manusia koperasi; Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi 2016-2021

8

i. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kelembagaan koperasi; j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas: a. Menyusun rencana Bidang Kelembagaan Koperasi sesuai dengan rencana kerja dinas; b. Menyusun kebijakan teknis dalam pembangunan dan pengembangan kelembagaan koperasi; c. Melaksanakan pelayanan pembentukan, rekomendasi pengesahan akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi; d. Melaksanakan pelayanan penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam (USP) koperasi; e. Melaksanakan pengembangan standarisasi organisasi koperasi; f. Melaksanakan

fasilitasi

advokasi

dan

mediasi

penyelesaian

permasalahan

perkoperasian; g. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan akuntabilitas koperasi; h. Melaksanakan kegiatan pemeringkatan koperasi; i. Melaksanakan penyuluhan sumber daya manusia koperasi; j. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; k. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; l. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4. Bidang Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengembangan dan pengawasan usaha koperasi. Bidang Usaha Koperasi mempunyai fungsi: a. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan usaha koperasi; b. Pemberdayaan dan bimbingan usaha koperasi c. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan koperasi; d. Fasilitasi kerjasama usaha koperasi antar lembaga koperasi dan lembaga lainnya; e. Fasilitasi penguatan permodalan koperasi


9

f. Pelayanan penerbitan izin pembukaan cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi; g. Pelaksanaan bimbingan teknis manajemen usaha koperasi; h. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang usaha koperasi; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala Bidang Usaha Koperasi mempunyai tugas: a. Melaksanakan kebijakan teknis pembangunan dan pengembangan usaha koperasi; b. Melaksanakan pemberdayaan dan bimbingan usaha koperasi; c. Melaksanakan fasilitasi pengembangan koperasi; d. Melaksanakan fasilitasi kerjasama usaha koperasi antar lembaga koperasi dengan lembaga lainnya; e. Melaksanakan pelayanan penerbitan izin pembukaan cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi; f. Melaksanakan bimbingan teknis manajemen usaha koperasi; g. Melaksanakan fasilitasi penguatan permodalan koperasi; h. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5. Bidang Usaha Mikro (UM) mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pemberdayaan usaha dan peningkatan UM. Bidang UM mempunyai fungsi: a.

Penyusunan kebijakan teknis pemberdayaan UM;

b.

Fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan dan bimbingan teknis UM kerja sama antar UM dan lembaga lainnya;

c.

Penyusunan pedoman dalam pemberdayaan dan peningkatan UM;

d.

Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pemberdayaan dan peningkatan UM;

e.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


10

Kepala Bidang UM mempunyai tugas: a.

Menyusun kebijakan teknis dalam pemberdayaan UM;

b.

Melaksanakan pemberdayaan dan bimbingan teknis UM;

c.

Memfasilitasi kerjasama antar UM dan lembaga lainnya;

d.

Menyusun pedoman pemberdayaan dan peningkatan UM;

e.

Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pemberdayaan dan peningkatan UM;

f.

Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

g.

Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

h.

Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

i.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah(PD) Sumber

daya

Manusia

(SDM)

adalah

faktor

sentral

dalam

suatu

institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya. Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan organisasi yang menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi untuk mencapai tujuannya. Tujuan Dinas Koperasi dan UM hanya akan terwujud apabila didukung oleh aparatur yang handal dan professional. Demikian penting dan strateginya peran pegawai ini menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi. Dinas Koperasi dan UM berjumlah 24 orang Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) yang terdiri dari 11 orang pejabat dan 13 orang staf dan selengkapnya dapat digambarkan sebagaimana tabel dibawah ini :


11

Tabel 2.1

Keadaan Pegawai Dinas Koperasi dan UM berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Status Kepegawaian

No

Pendidikan

Definitif

TKK

TKS

Keterangan

Jml

%

Jml

%

Jml

%

1.

S3

0

0

0

0

0

0

2.

S2

4

16,67

0

0

0

0

3.

S1

11

45,83

0

0

0

0

4.

D3

1

4,17

0

0

0

0

5.

SLTA

8

31,33

0

0

0

0

6.

SLTP

0

0

0

0

0

0

7.

SD

0

0

0

0

0

0

Jumlah

24

100,00

0

0

0

0

Grafik 1. Keadaan Pegawai Dinas Koperasi dan UM berdasarkan Tk.Pendidikan Formal 12 10 8 6

Tk.Pendidikan

4 2 0 S3

Tabel 2.2

S2

S1

D3

SLTA

SLTP

SD

Keadaan Pegawai Dinas Koperasi dan UM Berdasarkan Jabatan Struktural

No.

Jabatan

Eselon

Jumlah

1.

Kepala Dinas

II.b

0 orang

2.

Sekretaris

III.a

1 orang

3.

Kepala Sub Bag.

IV.a

3 orang

4.

Kepala Bidang

III.b

3 orang

5.

Kepala Seksi

IV.a

5 orang

Jumlah

11 orang

Grafik 2. Keadaan Pegawai Dinas Koperasi dan UM berdasarkan Jabatan Struktural


12

7 6 5 4 3 2 1 0 II.a

III.a

III.b

IV.a

Tabel 2.3 Keadaan Pegawai Dinas Koperasi dan UM berdasarkan Pendidikan dan Latihan Penjenjangan No

Jenis Pendidikan dan Latihan

Jumlah / Orang

. 1.

Spamen/ Diklatpim II

-

2.

Spama/ Diklatpim III

4

3.

Spada/Adum/Diklatpim IV

7

4.

Pelatihan Analisis Jabatan

4

Grafik 3. Keadaan Pegawai Dinas Koperasi dan UM berdasarkan Pedidikan dan Latihan Penjenjangan

4

Pelatihan Analisis Jabatan

6

Spada/Adum/Diklatpim IV

4

Spama/Diklatpim III

0

Spamen/Diklatpim II

0

1

2

3

4

5

6


7

13

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi juga diperlukan dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai meliputi : bangunan gedung kantor, mebeleur, alat komunikasi, alat transportasi, komputer dan lain-lain. Saat ini Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Data peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki Dinas Koperasi dan UM dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 No.

Aset Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi Nama Barang

Jumlah

Keterangan

( unit ) 1

Tanah

2.070 M2

2

Kendaraan Roda 4

4 buah

3

Kendaraan Roda 2

2 buah

4

Penghancur Kertas

3 buah

5

Filing Kabinet

5 buah

6

Kelengkapan Komputer

3 buah

7

Kursi Sofa

4 buah

8

Mesin Ketik

1 buah

9

Sound system

1 buah

10

Gorden

68 buah

11

Neon Box

1 buah

12

Meja Kerja

19 buah

13

Kursi Kerja

16 buah

14

Kipas Angin

1 buah

15

Recorder

1 buah

16

Meja Rapat

4 buah

17

Lemari Kayu

5 buah

18

Lemari Arsip

1 buah

19

Note Book

7 buah

20

Brankas

1 buah

21

Komputer PC

6 buah


14

22

Printer

8 buah

23

Kamera Digital

2 buah

24

Faximile

1 buah

25

White Board

2 buah

26

Kamera Elektronik

3 buah

27

CCTV

28

LCD Proyektor

4 buah

29

Televisi

5 buah

30

Meja Resepsionis

1 buah

31

Lemari

18 buah

32

Microphone/Wireless

2 buah

33

VGA Card

1 buah

34

Speaker

2 buah

35

Kursi Eselon

16 buah

36

Wireless Amplifier

1 buah

37

AC

9 buah

38

Tenda kerucut

36 buah

39

Kursi Lipat

37 buah

40

Mesin Absensi

1 buah

41

Scanner

1 buah

42

Kursi Rapat Plastik

43

Handycam

1 buah

44

Meja Podium

1 buah

45

Umbul-Umbul dan Bendera

2 buah

46

Karpet

23 buah

47

Kabel VGA

2 buah

48

Lain-lain

1 set

261 buah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah(PD) Tingkat capaian kinerja pelayanan pada Dinas Koperasi dan UM

Kabupaten

Banyuwangi berdasarkan target / sasaran pada renstra periode sebelumnya 2010–2015 dapat dilihat pada tabel berikut:


15

Tabel 2.5 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BANYUWANGI Target

Target Renstra PD Tahun ke

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Indikator Kinerja Sesuai No.

1

Tugas

Target

Target

Indikator

dan Fungsi PD

SPM

IKK

Lainnya

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Persentase koperasi aktif

-

-

-

75,00

76,00

77,00

77,50

78,00

77,48

78,75

79,09

79,33

79,79

103,30

103,62

102,71

132,53

102,29

2

Persentase koperasi sehat

-

-

-

92,00

92,00

93,00

93,00

94,00

96,00

96,00

97,90

97,90

97,90

104,34

104,34

105,26

105,26

104,15

3

Persentase koperasi mandiri

-

-

-

10,00

8,00

8,00

8,50

8,50

8,64

8,79

9,05

9,02

9,20

86,4

109,87

113,12

106,12

106,12

4

Persentase koperasi berdaya saing

-

-

-

11,00

11,00

12,00

12,00

12,00

14,15

14,22

14,45

14,55

14,55

128,64

129,27

120,42

121,25

121,25

5

Persentase pertumbuhan

-

-

-

1,00

1,03

1,13

1,14

1,25

1,40

1,50

1,60

2,00

2,50

140

145,6

141,6

175,4

200

-

-

-

1,00

1,20

1,30

1,50

1,08

1,23

1,25

1,30

1,50

108

102,5

100

100

100

wirausaha baru 6

Persentase perkembangan

1,25

Pelaku UM yang memasarkan Produknya di luar Kab.Banyuwangi


16

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi

Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-

Tahun Ke- (%)

Uraian

(1)

Rata-rata Pertumbuhan

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Anggaran

Realisasi

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

196.161.250

105.000.000

32.861.000

17.906.000

7.156.000

37.155.000

37.950.000

17.100.000

8.940.000

9.505.000

18,94

36,14

52,04

49,93

132,83

(37.801.050)

(5.530.000)

196.161.250

105.000.000

32.861.000

17.906.000

7.156.000

37.155.000

37.950.000

17.100.000

8.940.000

9.505.000

18,94

36,14

52,04

49,93

132,83

(37.801.050)

(5.530.000)

175.784.625

95.000.000

30.105.000

15.750.000

5.000.000

37.155.000

37.350.000

17.100.000

8.940.000

8.355.000

21,14

39,32

56,8

56,76

167,10

(34.156.925)

(5.760.000)

20.376.625

10.000.000

2.756.000

2.156.000

2.156.000

0,00

600.000

0,00

0,00

1.150.000

0,00

6,00

0,00

0,00

53,83

(3.644.125)

230.000

234.261.272

1.740.474.818

1.449.500.035

1.768.187.870

2.005.682.684

195.223.962

1.318.596.327

1.380.632.301

1.634.489.793

1.834.090.271

83,34

75,76

95,25

92,44

91,44

354.284.282

327.773.262

234.261.272

1.740.474.818

1.449.500.035

1.768.187.870

2.005.682.684

195.223.962

1.318.596.327

1.380.632.301

1.634.489.793

1.834.090.271

83,34

75,76

95,25

92,44

91,44

354.284.282

327.773.262

211.361.272

1.589.074.818

1.323.800.035

1.427.899.370

1.665.394.184

173.323.962

1.214.796.327

1.279.482.301

1.328.493.773

1.521.253.237

82,00

76,45

96,65

93,04

91,34

290.806.582

269.585.855

22.900.000

151.400.000

125.700.000

340.288.500

340.288.500

21.900.000

103.800.000

101.150.000

305.996.020

312.837.034

95,63

68,56

80,47

89,92

91,93

63.477.700

58.187.407

240.000.000

1.565.784.600

2.502.426.696

3.549.650.500

4.329.425.400

232.813.344

1.311.846.210

2.123.556.118

3.377.131.692

3.788.097.672

97,01

83,78

84,86

95,14

87,50

817.885.080

711.056.866

9.700.000

151.500.000

434.576.400

326.395.000

370.078.000

7.200.000

127.500.000

394.652.100

317.916.000

348.518.000

74,23

84,16

90,81

97,40

94,17

72.075.600

68.263.600

-

10.050.000

-

64,18

78,39

-

(500.000)

-

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Bunga atas Pinjaman Bergulir - Bunga atas Pinjaman Bergulir Kepada Koperasi - Bunga atas Pinjaman Bergulir Kepada UM Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Belanja langsung Belanja Pegawai Honorarium PNS

2.500.000

9.950.000

-

-

-


6.450.000

17

7.800.000

-

0,00

Honorarium non

7.200.000

PNS

151.500.0

321.736.4

00

00

262.992.000

352.544.000

7.200.00

127.500.000

290.668.100

0

259.392.00

331.444.00

0

100

84,16

90,3

0

4

Uang Lembur

-

-

2.790.000

53.453.000

17.534.000

-

-

2.534.000

50.724.000

17.074.000

-

-

90,82

Belanja barang

200.300.0

1.200.892.

1.689.898

2.748.399.10

3.787.677.40

195.613.

975.444.210

1.356.063.0

2.586.499.

3.268.409.6

97,66

81,23

80,2

18

692

72

91.538.190

139.599.155

311.470.55

387.522.77

99,92

72,02

93,3

dan Jasa

00

600

.296

0

0

344

66.244.70

127.106.4

149.488.2

316.765.880

399.008.850

66.190.7

pakai habis

0

50

65

5

5

Belanja bahan /

-

-

16.613.45

60.150.200

91.205.400

-

-

14.693.500

58.839.600

58.262.300

-

-

88,4

8.000.000

94.185.00

427.633.4

498.308.100

847.635.800

3.367.34

55.122.150

227.694.553

446.308.21

773.247.15

42,09

58,53

53,2

-

58.500.000

-

36.065.900

-

-

80,2

Belanja bahan

material Belanja Jasa

-

0

96

-

44.925.00

Kendaraan

94,01

69.068.800

94,89

97,38

3.506.800

3.414.800

94,11

86,29

717.475.480

614.559.26

98,33

97,12

66.552.830

64.266.415

97,82

63,88

18.241.080

11.652.460

89,56

91,22

167.927.160

153.975.96

-

99,99

11.700.000

11.698.400

93,47

97,22

63.082.210

61.229.290

65,32

63,62

51.100.000

32.508.400

5

64.848.800

6

8

0

Kantor Belanja Perawatan

00

98,63

4

4 -

7

5

-

58.492.000

5

0

2

8

bermotor 17.515.30

69.260.80

129.656.0

Penggadaan

0

0

85

Belanja Sewa

-

122.500.0

102.500.0

00

00

-

7.000.000

4.000.000

10.100.000

37.100.000

-

0,00

0,00

7.146.500

17.600.000

-

0,00

0,00

70,76

47,44

7.420.000

3.520.000

1.520.000

65.403.00

76.224.00

175.682.000

402.980.000

1.520.00

32.952.000

56.387.000

174.606.00

302.260.00

100

50,38

73,9

99,39

75,01

80.292.000

60.148.000

0

0

0

0

83.315.50

163.133.0

298.530.00

93,71

80,58

69.534.980

55.142.000

Belanja Cetak dan

rumah/gedung/gud

125.693.020

332.926.350

17.515.3

65.169.370

123.648.760

00 131.660.000

255.500.000

-

95.125.000

87.500.000

117.489.42

323.661.75

0

0

86.000.000

162.542.00

100

94,09

95,3 7

-

77,65

0

85,3 7

ang/parker Belanja sewa sarana mobilitas Belanja sewa perlengkapan dan

0

8

peralatan kantor Belanja Makanan

22.820.00

201.762.200

370.494.900

22.820.0

53.198.500

146.110.000

189.079.50

00

100

63,85

89,5

dan Minuman

0

0

00

0

0

Belanja pakaian

-

189.000

-

18.599.200

35.551.200

-

189.000

-

18.599.200

32.165.600

-

100

6 -

100

90,48

7.110.240

6.433.120

679.477.900

774.652.100

84.200.0

390.350.000

444.264.150

649.760.10

672.504.09

100

90,38

89,7

95,63

86,81

138.090.420

117.660.81

0

2

172.200.60

132.000.00

0

0

khusus dan harihari tertentu Belanja perjalanan

84.200.00

431.890.6

495.275.0

dinas

0

50

00

Belanja

-

-

80.450.00

pemeliharaan

00 172.700.600

132.500.000

-

-

80.100.000

0


18

0 -

-

99,5 6

8 99,71

99,62

26.500.000

26.400.000

Belanaja barang

-

yang akan

200.042.2

100.000.0

00

00

357.500.000

49.622.800

-

191.800.000

95.000.000

355.000.00

49.622.000

-

95,88

0

95,0

99,30

100

9.924.560

9.924.400

0

diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga Belanja Modal

30.000.000

213.392.000

377.952.000

474.856.400

171.670.000

3.000.000

208.902.000

372.841.000

472.716.000

171.170.000

100

97,90

98,65

99,55

99,71

28.334.000

33.634.000

Belanja modal

-

1.432.000

3.000.000

-

12.167.700

-

1.432.000

1.200.000

-

12.150.000

-

100

40,0

-

99,85

2.433.540

2.430.000

pengadaan

0

peralatan kantor Belanja modal

-

pengadaan

32.850.00

-

272.811.000

11.987.700

-

30.830.000

-

0

271.275.00

11.700.000

-

93,85

-

99,44

97,60

2.397.540

2.340.000

0

perlengkapan kantor Belanja modal

18.520.000

59.562.000

39.738.000

32.491.800

42.102.600

18.520.000

59.107.000

39.250.000

32.275.000

42.000.000

100

99,24

98,77

99,33

99,76

4.716.520

4.696.000

9.600.000

17.040.00

20.000.00

67.775.900

41.700.000

9.600.00

16.825.000

19.800.000

67.579.000

41.700.000

100

98,74

99,0

99,71

100

6.420.000

6.420.000

0

0

1.270.000

16.962.00

99,63

99,28

2.166.400

2.148.000

pengadaan komputer Belanja modal pengadaan

0

0

mebeulair Belanja modal

1.880.000

pengadaan alat-

50.899.700

12.712.000

0

1.880.00

1.270.000

16.500.000

50.710.000

12.620.000

100

100

0

97,2 8

alat studio Belanja

-

-

-

2.541.000

-

-

-

-

2.540.000

-

-

-

-

99,96

-

-

-

-

-

-

16.280.000

-

-

-

-

16.280.000

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

23.300.00

-

-

-

-

23.139.000

-

-

-

-

99,3

-

-

-

-

modalpengadaan alat-alat komunikasi Belanja modal pengadaan instalasi listrik dan air

Belanja modal pengadaan

0

1

kontruksi jaringan air


19

Belanja modal

-

-

pengandaan

180.500.0

-

-

-

-

180.000.000

-

-

-

-

00

99,7

-

-

-

-

-

-

-

-

2

kontruksi/pembeli an bangunan Belanja modal

-

99.000.00

82.500.00

0

0

-

-

-

-

15.000.000

-

-

-

-

15.000.000

-

-

-

-

100

3.000.000

3.000.000

-

2.238.000

11.952.00

32.057.000

36.000.000

-

2.238.000

11.952.000

32.057.000

36.000.000

-

100

100

100

100

7.200.000

7.200.000

pengadaan

-

-

-

97.200.000

81.000.000

-

-

-

98,18

98,1 8

peralatan rumah tangga Belanja modal pengadaan alatalat persenjataan keamanan Belanja modal pengadaan

0

perlengkapan gedung kantor


20

Berdasarkan tabel kinerja diatas, baik capaian kinerja program maupun capaian dari segi pendanaan menunjukan hasil yang baik. Dari sisi kinerja, capaian realisasi seluruh indikator kinerja sama dengan 100 persen bahkan ada beberapa indikator yang berhasil melampaui targetnya. Dari sisi kinerja keuangan selama tahun 2010 – 2015 menunjukan realisasi serapan anggaran rata – rata diatas 90 persen. Dengan capaian kinerja yang tinggi dan disertai oleh serapan anggaran tidak seratus persen dapat mengindikasikan penghematan anggaran dan kinerja perencanaan yang baik.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah(PD) Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi yang dapat diidentifikasi berdasarkan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut: 2.4.1. Tantangan 1. Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas yang ditandai dengan diberlakukannya Asean Economic Community (AEC) pada tahun 2015 yang akan membuka peluang bisnis bagi pelaku Koperasi dan UM agar mampu meningkatkan daya saingnya; 2. Semakin tingginya tingkat persaingan usaha perekonomian, menuntut koperasi dan UM untuk meningkatkan daya saing; 3. Berdirinya pusat-pusat perbelanjaan modern; 4. Berdirinya lembaga keuangan lainnya yang mengancam keberadaan Koperasi dan UM.

2.4.2 Peluang 1. Jumlah koperasi dan UM yang cukup besar. 2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pemasaran produk baik berupa jasa atau produk-produk UM. 3. Tersedianya tenaga staf dinas koperasi dan UM serta tenaga pendamping klinik dan UM. 4. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. 5. Pelaku UM dapat memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja.


21

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (PD) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, Dinas Koperasi dan UM mempunyai permasalahan sebagai berikut: 1. Rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi dan UM 2. Beberapa KSU masih didominasi kegiatan usaha simpan pinjam; 3. Masih adanya KSP/USP yang belum dikelola secara baik dan profesional; 4. Terbatasnya akses permodalan dan pemasaran produk usaha mikro.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021. Adapun visi Bupati Banyuwangi yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 adalah “Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Semakin Sejahtera, Mandiri dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Sedangkan misi yang mendukung sesuai tugas dan wewenang Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi yaitu: Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal. - Strategi : Meningkatkan daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok. - Arah kebijakan : 1.

Koperasi melalui peningkatan profesionalisme pengelola koperasi; melakukan pendampingan terhadap kegiatan koperasi; membangun image positif koperasi di mata masyarakat; memfasilitasi kebutuhan modal bagi koperasi dan UM.


22

2.

UM melalui Pengembangan bisnis UM dengan pendekatan kluster; peningkatan skala produksi UM; penerapan teknologi tepat guna bagi UM; pengembangan dan mempermudah proses dan prosedur permodalan; pengembangan dan jejaring dengan stakehoders dari hulu ke hilir;pengembangan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi bagi UM.

3.

Sumber Daya Manusia melalui : Membangun kompetensi (inovasi, kreatifitas dan kewirausahaan) pengelola koperasi dan pengusaha UM; membangun jejaring antar pelaku dari hulu ke hilir.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan

Dinas Koperasi dan UM

Kabupaten Banyuwangi antara lain : Faktor penghambat : 1. Terbatasnya jumlah personil. 2. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja. 3. Terbatasnya jumlah anggaran. Faktor Pendorong : 1. Adanya motivasi rasa tanggung jawab. 2. Adanya partisipasi dari Kopearsi dan UM sangat tinggi.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Jawa Timur Acuan Renstra Kemenkop dan Diskop Provinsi Analisis renstra K/L dan PD Kabupaten/Kota ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra PD Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan renstra PD Kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing PD. Hal tersebut diatas perlu perbaikan lingkungan usaha yang kondusif bagi peningkatan daya saing koperasi dan UM, dan perlu juga dilakukan peningkatan akses usaha koperasi dan UM kepada sumber daya produktif, kompetensi dan produktifitas usahanya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal kedepan Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan kebijakan prioritas yang akan ditempuh dalam lima tahun mendatang : 1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi. 2. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) kepada pelaku Koperasi dan UM. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi 2016-2021

23

3. Diversifikasi usaha dan pemasaran hasil usaha Koperasi dan UM. 4. Penguatan kelembagaan Koperasi dan UM. 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan RTRW Kabupaten Banyuwangi No. 8 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032, telaahan struktur ruang wilayah sebagai berikut : 

Mewujudkan pengembangan kawasan ekonomi unggulan yang berbasis sumber daya lokal berupa pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat



Mewujudkan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, industri kecil dan menengah serta industri besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi



Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan dan perkotaan yang menunjang sistem pemasaran hasil pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan, dan jasa



Penataan sektor informal



Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta pelayanan dasar masyarakat



mengembangkan sentra industri kecil dan industri rumah tangga berbasis sumberdaya lokal dan ramah lingkungan; Adapun hasil analisis terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) adalah sebagai berikut : 1. Dalam pengelolaan limbah dari hasil kegiatan industri kecil menengah supaya dilaksanakan secara mandiri dan terpadu dengan tekhnologi tepat guna; 2. Kegiatan industri kecil dan menengah akan berdamppak tidak langsung pada kebutuhan air sehingga perlu pengelolaan sumber sumber mata air dan perbaikan penyaluran air bersih;

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Isu

strategis

yang

dapat

direkomendasikan

berdasarkan

identifikasi

permasalahan pada Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut: Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi 2016-2021

24

1. Rendahnya persentase koperasi yang aktif Dari 866 koperasi yang ada di Banyuwangi, terdapat 687 koperasi aktif. Sedangkan jumlah koperasi yang dinilai sebanyak 615 koperasi dengan rincian terdapat 240 koperasi sehat,351 koperasi cukup sehat 24 koperasi kurang sehat 2. Rendahnya sistem pengendalian intern koperasi Dalam pengendalian manajemen koperasi, Pengawas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak maksimal 3. Minimnya diversifikasi usaha koperasi Sebagian besar usaha koperasi adalah simpan pinjam meskipun dalam Anggaran Dasarnya semua usaha bisa dilakukan 4. Rendahnya manajemen pengelolaan keuangan simpan pinjam koperasi Terbatasnya kualitas SDM yang memiliki pengetahuan manajemen keuanagan dan teknonolgi informasi 5. Rendahnya pertumbuhan wirausaha baru dan usaha mikro Yang menghambat pertumbuhan wirausaha baru yaitu Pengetahuan, ketrampilan dan permodalan 6. Terbatasnya permodalan dan pemasaran produk UM Dalam menjalankan usahanya, usaha mikro kesulitan dalam pengembangan usahanya dikarenakan terbatasnya modal dan pemasaran produk

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Oleh karena itu Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi yang bergerak dibidang Koperasi dan UM diharapkan akan lebih menarik investor untuk melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Banyuwangi serta meningkatkan pertumbuhan wirausaha-wirausaha baru yang fokus pada kegiatan koperasi dan UM. Dengan melakukan pembinaan, bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi pengembangan usaha, diharapkan akan tumbuh wirausaha baru yang tangguh dan kompetitif serta meningkatkan kemampuan dan kapasitas pelaku usaha yang sudah ada baik dari segi organisasi dan manajemen, dari segi produksi, teknologi, permodalan maupun pemasaran sehingga kegiatan usaha yang ada akan semakin Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi 2016-2021

25

tangguh dan berkualitas/ fasilitasi juga diberikan dalam hal peningkatan kerjasama kemitraan antar pelaku usaha itu sendiri maupun dengan instansi pemerintah seperti pembentukan kelompok usaha, pembentukan sentra-sentra usaha, kluster usaha, kemitraan dalam hal penyediaan bahan baku, kemitraan dalam hal pemasaran maupun kemitraan dalam hal permodalan. Berdasarkan potensi dan upaya-upaya tersebut diharapkan ada peningkatan yang signifikan pada kegiatan usaha baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dengan peningkatan jumlah pelaku usaha baik Koperasi, dan UM peningkatan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, peningkatan kualitas kelembagaan usaha, peningkatan jaringan pemasaran, peningkatan permodalan, peningkatan kerjasama kemitraan dan peningkatan kesadaran tertib niaga diharapkan akan menciptakan usaha yang tangguh, mandiri dan profesional yang bisa menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Banyuwangi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup dan kesejehteraan serta daya beli masyarakat. Dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi selalu menganut prinsip-prinsip efisiensi dan aktifitas dengan memperhatikan faktor kesopanan dan keramahan serta kepuasan masyarakat, adapun jenis pelayanan Dinas Koperasi dan UM antara lain : 1. Penertiban persetujuan pembukaan kantor cabang KSP / USP. 2. Fasilitasi pendirian Koperasi 3. Pemberian konsultasi K-UM ( Koperasi - Usaha Mikro ). Dengan tersusunnya RTRW Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi diharapkan akan mewujudkan pembangunan yang harmonis, sesari, selaras dan seimbang yang terkoordinasi antar sektor antar wilayah maupun kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada RTRW Kabupaten Banyuwangi yang pada akhirnya diharapkan akan semakin mendorong kualitas ruang dan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Banyuwangi secara berkelanjutan.


26

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah(PD) Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi. TUJUAN : Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Adapun tujuan Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi yang tertuang dalam Rencana Strategi (RENSTRA) 2016 - 2021 yaitu:  Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor koperasi dan usaha mikro yang berkualitas dan inklusif. Untuk menilai keberhasilan tujuan ini, pada akhir periode Renstra dapat diukur dengan indikator: 1. Persentase koperasi berkualitas dengan target sebesar 11,8 % 2. Persentase UKM terhadap UMKM dengan target sebesar 0,38 %

SASARAN : Sasaran adalah penjabaran dari suatu tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu oleh instansi pemerintah untuk merumuskan yang lebih spesifik, terukur. Adapun sasaran langsung yang akan dicapai Dinas Koperasi dan UM adalah sebagai berikut :  Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor koperasi dan usaha mikro Untuk menilai pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja: a. Persentase koperasi berkualitas b. Persentase UKM terhadap UMKM


27

 Menurunnya kesenjangan pendapatan UMKM antar wilayah. Untuk menilai pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator Gini Rasio pendapatan UM antar wilayah Kecamatan.

4.2. Strategi dan Kebijakan Sehubungan dengan

kualitas

sumberdaya

manusia,

kemampuan dan

pemahaman terhadap persoalan-persoalan dalam usaha Koperasi dan UM, tingkat pengangguran dan kemiskinan merupakan kendala pembangunan perekonomian di Kabupaten

Banyuwangi. Kondisi semacam ini akan berpengaruh pada kehidupan

social dan budaya masyarakat, di Kabupaten Banyuwangi sendiri mempunyai kekuatan sebagai modal karena letak geografis Banyuwangi sebagai pintu masuk arus perekonomian, karena letak geografis yang strategis , kekayaan sumber alam, keragaman budaya dan jumlah tenaga kerja yang cukup. Pembangunan Koperasi dan UM diarahkan untuk memperkuat struktur perekonomian daerah

serta

memanfaatkan

peluang

yang ada melalui perkuatan

permodalan serta memfasilitasi upaya - upaya peningkatan produktifitas daerah dan pendapatan masyarakat, dalam rangka pemerataan kesejahteraan, peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan lapangan pekerjaan. Dalam rangka untuk menentukan keberhasilan tugas dan fungsi pelayanan PD maka perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi dapat melalui pendekatan analisa SWOT ( Strenght, Weakness, Opportunites dan Threats ) sebagai media untuk menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi. Analisis SWOT yaitu analisis yang mencermati kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan atau ancaman (threats) secara bersama-sama. Jadi hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dikemudian hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dapat diidentifikasi sebagai berikut :


28

Faktor – faktor Eksternal Faktor eksternal terdiri dari peluang ( Opportunities ) dan ancaman (Threats ) Peluang (Opportunities) 1. Meningkatnya

kepercayaan

Ancaman ( Threats ) masyarakat 1. Tuntutan

terhadap pelayanan pemerintah.

masyarakat

akan

mutu

pelayanan.

2. Adanya dukungan kebijakan pemerintah 2. Terbatasnya bantuan anggaran dari pusat, terhadap keberadaan UM baik dari segi

provinsi maupun daerah.

perkuatan permodalan maupun kebijakan 3. Masuknya produk - produk import yang lainnya.

menambah ketatnya persaingan produk-

3. Masih terbukanya peluang pasar terhadap produk UM.

produk UM. 4. Berdirinya pusat - pusat perbelanjaan

4. Adanya potensi lembaga Koperasi yang cukup memadai.

modern yang mengancam keberadaan UM

Faktor – faktor Internal Faktor internal Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas dapat diidentifikasi : Kekuatan ( Strenght ) 1. Tersedianya

sumber

daya

Kelemahan ( Weakness ) manusia

aparatur.

Sumberdaya manusia (SDM) menghadapi

2. Tersedianya anggaran APBD maupun dari APBN pada Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi.

bagi

permasalahan. 2. Masih lemahnya koordinasi dengan instansi lain.

3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

1. Kurangnya kemampuan dan pemahaman

penyelenggaraan

pemerintahan. 4. Adanya peraturan perundang- undangan Bidang Koperasi dan UM.

3. Kurangnya sistim pelaporan dan informasi dunia usaha di bidang Koperasi dan UM. 4. Kurangnya

pemahaman

peraturan

akan

Peraturan perundang-undangan di bidang Koperasi dan UM.


29

4.2.1 Strategi Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari 2016 - 2021 membangun di bidang Koperasi yang berbasiskan ekonomi lokal dengan pemberdayaan UM. Untuk mencapai tujuan diperlukan strategi yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif yang nantinya diwujudkan dalam kebijakan satuan kerja perangkat daerah. Dari hasil analisa SWOT diatas, maka strategi Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi yaitu: Kekuatan ( Strenght )

Kelemahan ( Weakness )

1. Tersedianya sumber daya manusia

1.

aparatur. 2.

anggaran

APBD

maupun dari APBN pada Dinas dan

UM

2.

Masih lemahnya koordinasi dengan instansi lain.

3.

Kurangnya sistim pelaporan dan

Tersedianya sarana dan prasarana

informasi dunia usaha di bidang

yang

Koperasi dan UM.

memadai

bagi

penyelenggaraan pemerintahan. 4.

dan

(SDM) menghadapi permasalahan.

Kabupaten

Banyuwangi. 3.

kemampuan

pemahaman Sumberdaya manusia

Tersedianya

Koperasi

Kurangnya

Adanya

peraturan

perundang-

undangan Bidang Koperasi dan

4.

Kurangnya pemahaman peraturan akan Peraturan perundang-undangan di bidang Koperasi dan UM.

UM.

Peluang (Opportunities) 1.

Meningkatnya masyarakat

kepercayaan terhadap

pelayanan

pemerintah. 2. Adanya

dukungan

kebijakan

pemerintah terhadap keberadaan UM baik dari segi perkuatan permodalan maupun kebijakan lainnya. 3. Masih

terbukanya

peluang

pasar

terhadap produk UM. 4.

Strategi S-O

Adanya potensi lembaga Koperasi

Strategi W-O 1. Penyertaan modal bagi

Meningkatkan sinergitas antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan koperasi dan Usaha Mikro

koperasi yang kurang sehat 2. Peningkatan

kualitas

sumber daya manusia dan

produk

fasilitasi

serta

pemasaran

yang cukup memadai.

secara online dan offline Ancaman ( Threats ) 1.

Tuntutan

masyarakat

akan

Strategi S-T

Strategi W-T

mutu

pelayanan. 2.

Terbatasnya bantuan anggaran dari pusat, provinsi maupun daerah.

3.

Masuknya produk - produk import

Pembinaan koperasi dan

Pembubaran koperasi

usaha mikro yang

pasif

yang menambah ketatnya persaingan

berkesinambungan

produk- produk UM. 4.

Berdirinya pusat - pusat perbelanjaan modern

yang

mengancam


30

keberadaan UM

4.2.2. Kebijakan : Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategi memerlukan persepsi dalam bentuk kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan langkah-langkah tertentu. Kebijakan juga merupakan strategi Kepala Dinas untuk melaksanakan kebijakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang pada dasarnya untuk melaksanakan program dan kegiatan lebih baik dan terarah. Strategi 1: Meningkatkan sinergitas antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan No.

Perspektif

pendapatan koperasi dan usaha mikro; Kebijakan Umum

1

2 3 4

Perspektif Masyarakat

Program Pembangunan

Sinergitas antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat

Program pengembangan usaha koperasi

Perspektif Proses Internal Perspektif Kelembagaan Perspektif Keuangan

Strategi 2: Pembinaan koperasi dan usaha mikro No.

yang berkesinambungan

Perspektif

Kebijakan Umum 1


Peningkatan kualitas mikro;

2 3

4

Perspektif Proses Internal Perspektif Kelembagaan

Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Program Pembangunan

usaha Program peningkatan dan pengembangan usaha mikro

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Perspektif Keuangan


31

Strategi 3:

Peningkatan kualitas SDM dan

produk serta fasilitasi pemasaran secara online No.

Perspektif

dan offline

Kebijakan Umum 1


Pelatihan manajemen, kualitas produk

dan

tekhnologi

pemasaran

2 3

4

Perspektif Proses Internal Perspektif Kelembagaan

Program Pembangunan

Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Program peningkatan dan pengembangan usaha mikro; Program pembinaan lingkungan sosial lingkup usaha mikro

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Perspektif Keuangan

Strategi 4: Penyertaan modal bagi koperasi yang No.

Perspektif

kurang sehat;

Kebijakan Umum 1


2

Perspektif Proses Internal

3

Perspektif Kelembagaan Perspektif Keuangan

4

Peningkatan pelayanan publik

Program Pembangunan

Program administrasi perkantoran


32

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Semakin Sejahtera, Mandiri dan Berakhlak

Visi

Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Misi II

Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelajutan Berbasis Potensi Sumberdaya Alam dan Kearifan Lokal

NO. 1.

TUJUAN

SASARAN

Meningkatkan pertumbuhan Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi ekonomi sektor koperasi dan usaha sektor koperasi dan usaha mikro mikro yang berkualitas dan inklusif. Tabel 4.2 Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi

Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Semakin Sejahtera, Mandiri dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Misi II

Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelajutan Berbasis Potensi Sumberdaya Alam dan Kearifan Lokal

TUJUAN

SASARAN

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor koperasi dan usaha mikro yang berkualitas dan inklusif.

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor koperasi dan usaha mikro

STRATEGI

KEBIJAKAN

Meningkatkan sinergitas antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan koperasi dan Usaha Mikro

Pelatihan

1. Penyertaan modal bagi koperasi yang kurang sehat 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produk serta fasilitasi pemasaran secara online dan offline Pembinaan koperasi dan usaha mikro yang berkesinambungan Pembubaran koperasi

Program peningkatan dan pengembangan usaha mikro; Program pembinaan lingkungan sosial lingkup usaha mikro

pasif

kualitas

manajemen, produk

dan

tekhnologi pemasaran

Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi


33

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

TARGET

SATUAN INDIKATOR PROGRAM

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Persentase Koperasi Aktif

%

80

81

82

83

84

85

Persentase Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi Persentase Koperasi Sehat

%

0,30

0,37

0,47

0,59

0,7

0,82

%

12,69

14,18

15,86

17,35

19,03

20,52

Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi

%

4,21

13,22

15,50

15,69

16,04

16,91

PROGRAM PENUMBUHAN WIRAUSAHA BARU

Persentase wirasuaha mikro baru yang tumbuh

%

0,19

0,27

0,35

0,42

0,50

0,58

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Persentase Usaha Mikro yang mengalami perkembangan Usaha

%

10

12,5

15

17,5

20

22,5

PROGRAM

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI

INDIKATOR PROGRAM


34

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET

SATUAN INDIKATOR KEGIATAN

2016

2017

2018

2019

2020

2021

KOPERASI

866

871

876

881

896

901

UNIT

100

100

100

100

100

237

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KOPERASI

JUMLAH KOPERASI YANG DIUPDATE DATA KERAGAANNYA

PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PERKOPERASIAN

JUMLAH SISTEM INFORMASI YANG DIKEMBANGKAN

PEMBUBARAN KOPERASI PASIF

JUMLAH KOPERASI PASIF YANG DIBUBARKAN

KOPERASI

5

5

25

25

25

44

PENGAWASAN KOPERASI

JUMLAH KOPERASI YANG DIAWASI

KOPERASI

100

100

100

100

100

237

PEMERINGKATAN KOPERASI

JUMLAH KOPERASI YANG DILAKUKAN PEMERINGKATAN

KOPERASI

50

50

50

50

50

50

PENILAIAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI

JUMLAH KOPERASI YANG DINILAI

KOPERASI

15

15

15

15

15

15

PENINGKATAN KELEMBAGAAN KOPERASI

JUMLAH KOPERASI YANG DIBINA

KOPERASI

100

100

100

100

100

237

REVITALISASI KOPERASI

JUMLAH KOPERASI YANG DIREVITALISASI

KOPERASI

10

10

10

10

10

10

PEMAHAMAN PRINSIP-PRINSIP PERKOPERASIAN

JUMLAH ORANG YANG DIBINA

ORANG

100

100

100

100

100

237

PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI

JUMLAH KSP/USP YANG DINILAI KESEHATANNYA

KSP/USP

90

100

105

110

120

125

PELATIHAN MANAJEMEN USAHA SIMPAN PINJAM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN USAHA SIMPAN PINJAM

JUMLAH ORANG YANG DILATIH

ORANG

100

100

100

100

100

100

JUMLAH KSP/USP YANG DIMONITOR

KSP/USP

100

100

100

100

100

100

FASILITASI PERMODALAN USAHA SIMPAN PINJAM

JUMLAH KSP/USP YANG DIFASILITASI

KSP/USP

100

100

100

100

100

100


35

TEMU USAHA BAGI PELAKU PERKOPERASIAN

JUMLAH KOPERASI YANG DIFASILITASI TEMU USAHA

KOPERASI

100

75

75

75

75

75

PENGEMBANGAN TOKO RITEL MODEREN KOPERASI

JUMLAH TOKO RITEL MODEREN KOPERASI YANG DIKEMBANGKAN

UNIT

40

40

40

40

40

40

FASILITASI PROMOSI HASIL USAHA KOPERASI

JUMLAH KOPERASI YANG DIFASILITASI PROMOSI

KOPERASI

10

10

10

10

10

10

FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA SEKTOR RIIL KOPERASI

KOPERASI

217

135

135

135

135

135

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN

JUMLAH KOPERASI YANG DIFASILITASI PENGEMBANGAN USAHA SEKTOR RIIL JUMLAH ORANG YANG DILATIH WIRAUSAHA

ORANG

460

600

700

800

900

1000

FASILITASI PENUMBUHAN WIRAUSAHA BARU

JUMLAH EMBRIO WUB YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN

WUB

50

150

200

250

300

350

PENGUATAN KELEMBAGAAN WIRAUSAHA MIKRO BARU

USAHA MIKRO

150

200

250

300

350

400

PENINGKATAN KUALITAS, KOMPETENSI DAN MANAJERIAL SDM USAHA MIKRO

JUMLAH USAHA MIKRO YANG MENDAPATKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN JUMLAH USAHA MIKRO YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN

USAHA MIKRO

470

500

650

700

750

800

FASILITASI PENINGKATAN KEMITRAAN USAHA MIKRO

JUMLAH USAHA MIKRO YANG DIFASILITASI KEMITRAAN

USAHA MIKRO

320

400

450

500

550

600

FASILITASI PROMOSI HASIL PRODUK USAHA MIKRO

JUMLAH USAHA MIKRO YANG DIFASILITASI PROMOSI

USAHA MIKRO

50

100

110

120

130

140

PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI KELOMPOK USAHA MIKRO

KELOMPOK

11

12

13

14

15

16

PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN HASIL PRODUKSI USAHA MIKRO

JUMLAH KELOMPOK USAHA MIKRO YANG MENERIMA PENGUATAN KELEMBAGAAN JUMLAH SARANA PEMASARAN YANG DIKEMBANGKAN

UNIT

480

530

580

630

680

730

PENGUATAN FASILITASI PENDAMPINGAN DAN KONSULTASI USAHA

JUMLAH USAHA MIKRO YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN

USAHA MIKRO

500

600

650

700

750

800

PEMETAAN DAN PENYUSUNAN POTENSI UMKM

JUMLAH UMKM YANG DIDATA

UMKM

208204

208304

208404

208504

208604

208704

PEMBINAAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA BAGI TENAGA KERJA DAN MASYARAKAT

JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA

ORANG

420

430

440

450

460

470


36

Penyusunan program dan kegiatan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006. kodifikasi dan klasifikasi bidang pembangunan disusun menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan pengembangan serta pengelolaan keuangan daerah. Program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi bersumber dari visi, misi dan kebijakan yang telah dituangkan pada bab sebelumnya. sesuai dengan tugas pokok Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi, program dan kegiatan adalah sebagai berikut : 1.1. PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut : Urusan Administrasi Umum 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa perkantoran d. Penyediaan alat tulis kantor e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan f. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor h. Penyediaan peralatan rumah tangga i. Penyediaan bahan logistik kantor j. Penyediaan makanan dan minuman k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan

Urusan Koperasi dan UM 1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi a. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi b. Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi 2016-2021

37

c. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi d. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi e. Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan g. Peningkatan Peran Koperasi Wanita

2. Program Penumbuhan Wirausaha Baru a. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan b. Fasilitasi Penumbuhan Usaha Mikro Baru

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro a. Penguatan Fasilitasi / Pendampingan dan Konsultasi Usaha b. Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Mikro c. Fasilitasi Promosi Hasil Produksi Usaha Mikro d. Peningkatan Kualitas, Kompetensi dan Manajerial SDM Pelaku Usaha Mikro e. Penguatan Kelembagaan dan Organisasi Kelompok Usaha Mikro f. Penguatan Database Usaha Mikro g. Pengembangan Sarana Pemasaran Hasil Produksi Usaha Mikro

4. Program Pengembangan Usaha Koperasi a. Penilaian Kesehatan KSP/USP b. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi c. Penyebaran model-model Pola Pengembangan Usaha Koperasi d. Peningkatan Peran Usaha Koperasi Wanita e. Penyelenggaraan Promosi Produk Hasil Binaan Koperasi Pada tahun 2016 ada beberapa program dan kegiatan pada Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi yang pada periode selanjutnya tidak dipergunakan dikarenakan adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan.


38

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah Yang Kondusif Fasilitasi Pengembangan Usaha 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM a. Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi b. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan c. Pelatihan Manajemen bagi Manager / Pengurus Koperasi / KUD 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UM a. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro


39

BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi mendukung tercapainya tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor koperasi dan usaha mikro yang berkualitas dan sasaran Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor koperasi dan usaha mikro. Tabel di bawah ini menunjukkan indikator kinerja Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 sebagai berikut: Tabel 6.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi

Kondisi

Kinerja pada

No .

1.

Indikator

Kinerja

Target Capaian Setiap Tahun

awal periode

pada akhir

RPJMD

Persentase

periode

2015

2016

2017

2018

2019

2020

RPJMD

9,92

10

11

12

13

14

15

5,77

7,88

8,86

9,84

10,82

11,80

12,78

0,29

0,27

0,26

0,25

0,24

0,23

0,22

UKM terhadap UM 2.

Persentase koperasi berkualitas

3.

Indeks gini


40

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan menjabarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, dan merupakan rangkaian rencana dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) mengandung tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh dinas, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Dinas maupun di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 yaitu

”Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Mandiri, Sejahtera dan

Berahlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia”.


41


42

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi

Recommend Documents