RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH JL. KH. Syech Nawawi Al – Bantani, Palima – Serang Telp. (0254) 267058/61, Fax. (0254) 267059

RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia serta ridho – Nya,

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun 2016 telah dapat tersusun. Pada dasarnya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun 2016 merupakan acuan dan pedoman penyelenggaraan program dan kegiatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun 2016. Rencana kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun 2016 ini secara keseluruhan terdiri dari 4 (empat) bagian pembahasan yang meliputi : Pendahuluan; Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun 2015; Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan; serta Penutup. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun 2015.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh Serang,

Mei 2015

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN,

Dra. N u r h a n a, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19641010 108902 2 2002

i


DAFTAR ISI

Kata Pengantar .......................................................................................................... i Daftar Isi ................................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN............................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ............................................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum ........................................................................................... 2 1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................ 3 1.4 Sistematika Penulisan ..................................................................................... 4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 .............................. 5 BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN...................................................... 8 BAB IV PENUTUP .................................................................................................... 14

2


BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Sesuai dengan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD). Renja – SKPD diartikan sebagai “Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun” (Pasal 1 Butir 11). Dalam pasal ini yang menguraikan ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah disebutkan pula “Renja – SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra – SKPD dan mengacu

kepada

RKPD,

memuat

kebijakan,

program,

dan

kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat” (pasal 7 ayat 2). Mengingat

arti

strategis

dokumen

Renja

SKPD

dalam

mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana antara lain: 1. Disusun Berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD 2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan. 3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. 4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome),

indikator

kinerja

keluaran(output)

dan

dilengkapi

dengan

pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016 menetapkan Tema Pembangunan

“Penguatan

Ekonomi

Kerakyatan

Dalam

Meningkatkan

Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”, tema ini dijabarkan kedalam dengan 9 (Sembilan) Prioritas pembangunan tahun 2016 : 3


1. Perluasan Lapangan Kerja dan Peningkatan daya saing SDM; 2. Perlindungan sosial dan Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin; 3. Peningkatan Produksi dan Produktivitas pangan serta penguatan logistik pangan; 4. Peningkatan daya saing investasi dan daya saing produk/komoditas; 5. Pemantapan

konektivitas

dan

peningkatan

daya

dukung

pusat-pusat

pertumbuhan; 6. Pemerataan pelayanan pedidikan dan peningkatan pendidikan berbasis kompetensi pasar kerja; 7. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan

optimalisasi

infrastruktur pelayanan kesehatan; 8. Pelestarian lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi bencana; 9. Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah daerah. Dari 9 Prioritas pembangunan Pembangunan tersebut Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten memiliki peran untuk mewujudkan prooritas Ke-1 Perluasan lapangan kerja dan daya saing SDM; Proiritas Ke-2 Perlindungan sosial dan peberdayaan masyarakat miskin dan; Prioritas ke 4 peningkatan daya saing investasi dan daya saing produk /komoditas. Selain mengacu pada program prioritas pembangunan tahun 2016, Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten tahun 2016 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana kerja tahun 2015 dan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2012-2017.

1.2.

Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun 2016 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;

4


5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun1997 tentang Waralaba; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil; 11. Peraturan PemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman evaluasi Penyelenggaraan pemerintah daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten; 16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2012 – 2017; 17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten; 18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2014. 1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten

Tahun 2016 Menjabarkan Priotas pembangunan yang talah ditetapkan dalam Recana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) tahun 2016 kedalam Program dan kegiatan di bidang Koperasi dan UMKM . 5


Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Merumuskan dan menetapkan Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun 2016; 2. Menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju; 3. Memberikan acuan dan pedoman dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahun 2016 1.4.

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun 2016 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, serta sistematika penyajian Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun 2016.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN LALU Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UMKM Tahun lalu (Tahun 2015) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2016) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UMKM sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UMKM tahun – tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2016. BAB IV PENUTUP Bab ini menguraikan evaluasi kinerja kelembagaan, kaidah–kaidah pelaksanaan dan rencana tindaklanjut Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2016.

6


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI BANTEN TAHUN 2015

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2015 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan UMKM

2.1.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun 2015 difokuskan untuk menjawab isu strategis dan prioritas pembangunan Provinsi Banten antara lain: (1) Revitalisasi Investasi, mempeluas lapangan kerja baru, dan membentuk bank Banten; (2) Optimasi Peningkatan Daya Saing SDM; (3) Percepatan Penangggulangan

Kemiskinan

dan

Pengangguran;

Dengan

tema

pembangunan

“Percepatan dan Perluasan Perekonomian Banten untuk meningkatkan

Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten memiliki kewajiban untuk melaksanakan 4 (empat) Program Prioritas, dan 2 (dua) Program Penunjang dengan target dan realisasi kinerja program sebagai berikut : Tabel 1. Indikator Kinerja Program, Target , Realisasi dan Capaiannya Tahun 2015 No 1.

2.

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target 2015 (%)

Realisasi 2015 (%)

Capaian 2015 (%)

Realisasi 2014 (%)

147,62

21,10

105,82

95,20

14,45

94,59

26,16

96,88

25,15

96,74

26,10

96,66

25,00

96,19

Pengembangan Usaha Dan Akses Permodalan K-UMKM A. Persentase Koperasi dan UMKM yang 16,28 24,03 Terakses Sumber-Sumber Permodalan a. Pengembangan Akses Permodalan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah B. Tingkat Pertumbuhan Usaha Masyarakat 16,28 15,50 yang Dapat Menurunkan Kemiskinan a. Pengembangan Usaha Koperasi bagi Industri Hasil Pertanian b. Pengembangan Usaha Koperasi di Bidang Aneka Usaha c. Peningkatan Kompetensi Usaha Kecil, Menengah dan Pengelola Koperasi Pengembangan Produk Dan Pemasaran K-UMKM A. Tingkat Layanan Teknologi, Inovasi, 27,00 Daya Saing dan Mutu Produk Koperasi dan UMKM a. Pengembangan Wirausaha Baru Melalui Inkubator Teknologi Bisnis b. Dukungan Promosi dan Pemasaran Produk Serta peningkatan Kapasitas kerja sama dan Jaringan Usaha B. Tingkat Layanan Akses Pasar Dan 27,00 Pemasaran Bagi Produk Koperasi Dan UMKM a. Penyediaan Fasilitas Pengembangan Teknologi Pasar dan Pemasaran Produk Unggulan KUMKM

7

Capaian 2014 (%)


3. No

4.

Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia K-UMKM Realisasi Capaian Target Sasaran Strategis/Indikator Kinerja 2015 2015 Program/Kegiatan (%) (%) (%) i. Persentase Peningkatan Kapasitas 18,66 17,98 96,33 Kelembagaan dan Produktivitas Koperasi dan UMKM a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi ii. Persentase Peningkatan Kompetensi 18,66 17,86 95,73 Pelaku Usaha KUMKM a. Pengembangan Sistem Akuntabilitas Koperasi b. Pelatihan bagi Pengurus Koperasi dan UMKM Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan A. Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan a. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100

100

100

b. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Balatkop B. Rasio Ketersediaan Dokumen 100 100 100 Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan a. Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset 5 Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur A. Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan a. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran b. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balatkop B. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Ke Luar Daerah a. Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah C. Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Balatkop d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balatkop D. Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi a. Peningkatan Kapasitas Aparatur 6.

Realisasi 2014 (%) 16,75%

Capaian 2014 (%) 94,85%

16,82%

94,34%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Penyediaan Data Informasi Pembangunan A. Ketersediaan Informasi Pembangunan

100

a. Penyediaan data dan Informasi Pembangunan Rata-rata Capaian

100

100

102,19

8

98,66%


Dalam pelaksanaan program 2015 masih terdapat kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program yang telah ditetapkan dan harus ditindak lanjuti dalam kegiatan tahun 2016 yaitu: 

Pada kegiatan Revatalisasi KUD dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan belum maksimal, sehingga masih banyak KUD yang belum berjalan sesuai dengann fungsinya. Dan masih banyak koperasi wanita dan koperasi tani yang tidak efektif dan masih lemahnya SDM pelaku usaha pedesaaan dan daerah pesisir.



Belum optimalnya bantuan berupa peralatan produksi yang menggunakan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang lebih baik. Sehingga Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing dan mutu koperasi dan UMKM sebagai anak angkat.



Bantuan peralatan sarana kantor dan peralatan koperasi dari target 57 koperasi hanya terrealisasi sejumlah 42 Koperasi akibat hasil verifikasi terdapat 15 koperasi yang belum memenuhi persyaratan lama berdiri minimal 2 tahun dan belum adanya duplikasi pengajuan bantuan sehingga peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktivitas koperasi dan UKM belum optimal. Solusi yang bisa diterapkan dalam pemecahan permasalahan tersebut yaitu :



Perlu dibentuk tim revitalisasi KUD dan Pembinaan usaha dan perkoperasian kepada

wanita

dan

koperasi

tani

yang

lebih

intensif

agar

dapat

diimplementasikan oleh koperasi tersebut. 

Memaksimalkan teknologi produksi hasil temuan perguruan tinggi dan Badan Pengkajian dan penerapan Teknologi ( BPPT) untuk meningkatkan hasil mutu dan produk KUKM,



Meningkatkan insentitas kemitraaan antara

usaha besar dengan UMKM di

Provinsi Banten. 

Perencanaan

dan

Koordinasi

yang

maksimal

dan

terintegrasi

serta

pengendalian, pelaksanaan dan pengawasan program 

Meningkatkan monitoring dan evaluasi kegiatan. Adapun permasalahan dan solusi di Dinas Koperasi dan UMKM sendiri yaitu

: 1)

Permasalahan

9


Pada Umumnya pelasanaan kegiatan pegadaan sarana dan Prasarana kantor, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penyediaan barang dan jasa dan peningkatan kapsitas aparatur pada dasarnya tidak menglami permasalahan namun dari sisi realisasi keuangan terdapat (1) efisiensi belanja sebesar Rp 24.102.000 ( Dua Puluh Empat Juta Seratus Dua Ribu Rupiah ) untuk belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor roda empat dan belanja modal pengadaan peralatan kantor (2) Rp 69.119.049 ( Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah) untuk penyediaan barang dan dan jasa nabis pakai dan keperluan sehari-hari rumah tangga kantor dan koordinasi dan konsultasi pemerintah di dalam dan di luar daerah; Rp 34.114.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Seratus Empat Belas Rupiah) 2)

Solusi Dalam

perencanaan

penganggaran

harus

disesuaikan

dengan

kebutuhan dan sesuai tupoksi. Selain itu Dinas Koperasi da UMKM Provinsi Banten memiliki tugas sebagai fungsi pariwisata dan budaya. Tugas pembantuan pada fungsi pariwisata dan budaya dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten. Anggaran Tugas Pembantuan yang dialokasikan untuk funsi pariwisata dan budaya tahun 2014 adalah sebesar Rp 3.955.000.000, - (tiga milyar Sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) dan terealisasi sebesar 71,94%. Fungsi ini didukung ole hub fungsi pariwisata dan budaya lainnya dan didukung oleh satu program yaitu program pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan alokasi anggaran Rp 3.955.000.000 (tiga milyar Sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) dan terealisasi sebesar 71,94% program ini didukung oleh kegiatan pengembangan pusat layanan usaha trpadu (PLUT) bagi KUMKM. Sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun 2016 juga harus di lakuan evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten tahun 2014 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu Kebijakan perencanaan Program dan kegiatan, Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan, dan hasil rencana Program hasil Kegiatan. 10


Penyusunan Rencana kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun 2016 memperhatikan unsur pokok sebagai berikut: a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; b. Tujuan yang dikehendaki; c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. Penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten tahun 2016 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2014 sebagai entry poin dalam penyusunan perencanaan tahun 2016 b. Memperhatikan keberlanjutan (Sustaineble Devalopment) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang digunakan serta pengelolaannya. Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten sampai dengan tahun 2015 dapat di uraikan pada Tabel dibawah ini (menurut Lampiran VI Permendagri 54 Tahun 2010):

11


Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

2

1 1 1

1

15 15

15

1 01

01

Tabel. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d. Tahun 2016 Provinsi Banten Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Kinerja Realisasi Target Tahun Lalu 2015 Capaian Kinerja Hasil Indikator Kinerja Program Program Program dan (outcomes)/Kegiatan (output) Target Renja Realisasi Renja Tingkat (Renstra) Keluaran Kegiatan tahun 2015 tahun 2015 Realisasi Tahun 2017 s/d. tahun 2014 (%) (%) 3 4 5 6 7 8 = (7/6)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. tahun 2016

Target Program dan Kegiatan (Renja) tahun 2016

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

9

10 = (5+7+9)

11 = (10/4)

17.28

62.41

3.41

Wajib Koperasi dan UMKM 49

49

01

Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM Peningkatan Akses Pembiayaan dan 1 Penjaminan Kredit Bagi KUMKM Sosialisasi Kredit Usaha 1.1 Rakyat (KUR) dan PPKD Kepada K-UMKM (2015) Bimtek pola penjaminan 1.2 kredit bagi KUMK (2014) Workshop Penyusunan Proposal kredit ke lembaga 1.3 Keuangan bank dan Non Bank (2014) Bimtek Pemanfaata ICT (Information Comunication 1.4 Tecnology) bagi pengembangan sistem keuangan koperasi (2014) Rakor Pelaku usaha dengan PKBL/ CSR dan LPDB 1.5 )lembaga pengelola dana bergulir (2014) Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit ketahanan Pangan dan 1.6 Energi (KKPE) bagi KUMKM di kawasan minapolitan (2014)

Persentase koperasi dan UMKM yang terakses sumbersumber permodalan Persentase akses koperasiUMKM terhadap sumbersumber permodalan Terlaksananya Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada KUMKM terlaksananya Bimtek pola penjaminan kredit bagi KUMK Terlaksananya Workshop Penyusunan Proposal kredit ke lembaga Keuangan bank dan Non Bank Terlaksananya Bimtek Pemanfaata ICT (Information Comunication Tecnology) bagi pengembangan sistem keuangan koperasi Terlaksananya Rakor Pelaku usaha dengan PKBL/ CSR dan LPDB )lembaga pengelola dana bergulir Terlaksananya Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) bagi KUMKM di kawanan minapolitan

18.28

21.10

16.28

24.03

148%

1 kegiatan (70 orangx1 angkatan)


100%

70 orang


40 orang

1 kegiatan (40 orangx1 angkatan

40 orang


40 orang


40 orang

2 angkatan x @ 50 = 100 peserta.

100 orang

12


1.7

1.8

1.9

1.10

1.11 1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

Sosialisasi Penjaminan KUR KUMKM dan PPKD Dan PT Jamkrida di Desa Terpadu dan Kawasan Minapolitan (2015) (2016) Bimtek Asistensi Akses Pembiayaan KUMKM kepada LPDB (2015) (2016) Workshop Pemanfaaatan Lembaga Pembiayaan Export Indonesia bagi KUMKM (2015) (2016) Workshop Pemanfaatan Dana Perbankan Syariah bagi KSP Syariah (2015)(2016) Kajian Akademis Dana Bergulir bagi KUMKM Penyusunan Produk Hukum Daerah tentang Dana Bergulir Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah KSP-S/ USP-S Koperasi Melalui Dewan Syariah Nasional MUI (2016) Fasilitasi Pembentukan Forum PKBL & CSR Provinsi Banten(2016) Sosialisasi Penjaminan Kredit Daerah Banten dan Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) (2016) Working Assesment PKBL/CSR, LPDB dan Lembaga Keuangan Non Bank (2016) Fasilitasi KUMKM Kepada Sumber Permodalan di Daerah Minapolitan(2016)

Terlaksananya Sosialisasi Penjaminan KUR KUMKM dan PPKD



100%

70 orang

Terlaksanya Bimtek Asistensi Akses Pembiayaan KUMKM kepada LPDB Terlaksanaya Workshop Pemanfaaatan Lembaga Pembiayaan Export Indonesia bagi KUMKM



100%

50 orang



100%

60 orang

Terlaksanya Workshop Pemanfaatan Dana Perbankan Syariah bagi KSP Syariah



100%

50 orang

1 dokumen

1 dokumen

100%

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

1 dokumen

Terlaksananya Kajian Akademis Dana Bergulir bagi KUMKM Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah tentang Dana Bergulir terlaksananya Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah KSP-S/ USP-S Koperasi Melalui Dewan Syariah Nasional MUI terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Forum PKBL & CSR Provinsi Banten terlaksananya Sosialisasi Penjaminan Kredit Daerah Banten dan Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terlaksananya Working Assesment PKBL/CSR, LPDB dan Lembaga Keuangan Non Bank

1 Angkatan 50 Peserta Koperasi 1 Angkatan 100 Peserta Koperasi 1 Angkatan 200 Peserta Koperasi

50 orang

100 peserta

200 peserta

1 Angkatan 150 Peserta 150 peserta

Terlaksananya KUMKM Kepada Permodalan di Minapolitan

Fasilitasi Sumber Daerah

1 Angkatan 200 Peserta Koperasi

13

200 peserta



Kode

1

15

1

1

15

01

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2015


Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2017 (%)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. tahun 2014 (%)

Tingkat Pertumbuhan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan

18,28

14,45

Terwujudnya Bimtek Peningkatan Koperasi di Bidang Swasembada Pangan Terwujudnya Bimtek Perkoprasian Bagi Poktan dan Gapoktan Terwujudnya Sosialisasi Koperasi Mengenai Tanaman Pangan Alternatif

-

5 angkatan (50 x 5 akt=250)

100%

250 orang

225 orang (45 orang x 2 angkatan)

100%

225 orang

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)

Target Renja tahun 2015

Realisasi Renja tahun 2015

Tingkat Realisasi


16,28%

15,50%

95,20%

17,28%



47.23

2,58

Koperasi dan UMKM

49

02

2.

Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Industri Hasil Pertanian

2.1

Bimtek Peningkatan Koperasi di Bidang Swasembada Pangan

2.2

Bimtek Perkoprasian Bagi Poktan dan Gapoktan (2014)

2.3

Sosialisasi Koperasi Mengenai Tanaman Pangan Alternatif

2.4

Sosialisasi Koperasi di Bidang Lele Dumbo

2.5

Pengembangan kualitas SDM koperasi pertanian di kawasan pedesaan terpadu (2014)

2.6

BImtek Kewirausahaan bagi Koperasi Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, dan Kelautan

2.7

Bimtek Pengembangan Koperasi di Bidang Budidaya Jamur

Terwujudnya Sosialisasi Koperasi di Bidang Lele Dumbo Terlaksananya Pengembangan kualitas SDM koperasi pertanian di lokasi desa terpadu Terwujudnya Bimtek Kewirausahaan bagi Koperasi Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, dan Kelautan Terwujudnya Bimtek Pengembangan Koperasi di Bidang Budidaya Jamur

14


Sosialisasi UU No. 17 tahun 2012 bagi Poktan dan Gapoktan

Terwujudnya sosialisasi UU No 17 tahun 2012 bagi poktan dan Gapoktan

2.9

Bimtek Pengelolaan Resi Gudang bagi Koperasi yang Membidangi Pertanian (2015)

Terwujudnya Bimtek Pengelolaan Resi Gudang bagi Koperasi yang Membidangi Pertanian

177 peserta (59 orangx 3 angkatan)

177 peserta (59 orangx 3 angkatan)

100%

177 orang

2.1

Bimtek Bisnis Plan bagi Koperasi (2015)

Terwujudnya Bimtek Bisnis Plan bagi Koperasi



100%

150 orang

2.11

Bimtek Sistem Informasi Manjamen bagi Perkoperasian dalam Menghadapi Pasar Global (2015)

Terwujudnya Bimtek Sistem Informasi Manjamen bagi Perkoperasian dalam Menghadapi Pasar Global



100%

200 orang

2.17

Pertemuan dalam Rangka Revitalisasi KUD (2015)

Terwujudnya Pertemuan dalam Rangka Revitalisasi

150 peserta ( 50 orang x 3 Angkatan)

150 peserta ( 50 orang x 3 Angkatan)

100%

150 peserta

2.12

Belanja Hibah (2015)

Terlaksanya Belanja Hibah

10 Unit

10 Unit

100%

10 unit

2.13

Bimtek diversifikasi pengelolaan ikan bagi koperasi di kawasan minapolitan (2015)

Terlaksanya Bimtek diversifikasi pengelolaan ikan bagi koperasi di kawasan minapolitan



100%

150 peserta

2.14

Bimtek Diversivikasi tanaman Lokal bagi kawasan desa terpadu (2015)

Terlaksananya Bimtek Diversivikasi tanaman Lokal bagi kawasan desa terpadu



100%

150 peserta

2.15

Bintek Peningkatan Agrobisnis Pertanian melalui intregrated farming unt meningkatkan usaha koperasi (2015)

Terlaksanan Bintek Peningkatan Agrobisnis Pertanian melalui intregrated farming unt meningkatkan usaha koperasi (2015)



100%

150 peserta

2.16

Bintek Peningkatan peran kelembagaan Koperasi dalam mendukung ketahanan pangan di Provinsi Banten (2015)



100%

150 peserta

2.17

Bimtek Pertumbuhan Koperasi Industri Makanan



100%

100 peserta

2.8

Terlaksannya Bintek Peningkatan peran kelembagaan Koperasi dalam mendukung ketahanan pangan di Provinsi Banten ( 2015)(2016) Terlaksananya Bimtek Pertumbuhan Koperasi Industri Makanan

15


2.18

Orientasi Lapangan Adopsi Proses Pembuatan dan Pemasaran Produk Makanan ke Rumah Tempe Indonesia(2015)

2.19

Rakortek Bidang Koperasi Industri Pertanain

2.2

Penyusunan Feasibility Study Pemasaran Hasil Koperasi Pertanian Kedelai

2.21

Monitoring dan Evaluasi Hibah 2014

2.22

2.23

2.24

2.25

Penyusunan DED Rumah Tahu dan Tempe Banten Pengembangan Koperasi Pertanian Dalam Mendukung Program Seribu Kampung Nelayan Tangguh Indah Mandiri (Sekaya Maritim) (2016) Fasilitasi Study Komparasi Pelaksanaan Resi Gudang(2016) Pendataan Koperasi Pertanian (2016)

Terlaksananya Orientasi Lapangan Adopsi Proses Pembuatan dan Pemasaran Produk Makanan ke Rumah Tempe Indonesia(2015) Terlaksananya Rakortek Bidang Koperasi Industri Pertanain Terlaksananya Penyusunan Feasibility Study Pemasaran Hasil Koperasi Pertanian Kedelai

Terlaksananya Penyusunan DED Rumah Tahu dan Tempe Banten Terlaksananya Pengembangan Koperasi Pertanian Dalam Mendukung Program Seribu Kampung Nelayan Tangguh Indah Mandiri (Sekaya Maritim) Terlaksananya Fasilitasi Study Komparasi Pelaksanaan Resi Gudang Terlaksananya Pendataan Koperasi Pertanian

2.26

Terlaksananya Bimtek Koperasi Pertanian Dalam Mengembangakan Produk Pertanian

2.27

Forum Grup Diskusi Revitalisasi KUD (2016)

Terlaksananya Forum Grup Diskusi Revitalisasi KUD

2.28

Rakortek Pengembangan Koperasi Pertanian(2016)

Terlaksananya Rakortek Pengembangan Koperasi Pertanian

61 orang

100%



100%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

61 orang

100 orang

1 Dokumen

100%

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Hibah 2014

Bimtek Koperasi Pertanian Dalam Mengembangakan Produk Pertanian(2016)

61 orang

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen 100% 1 Dokumen 200 orang (100 orang x2 angkatan) 200 orang

25 orang data Koperasi Pertanian 2016

25 orang

data Koperasi Pertanian 2016

100 orang (50 orang x 2 angkatan) 100 orang

16


100 orang

60 orang

60 orang



Kode

1

15

1

1

15

01




18,28%

14,45




Tingkat Realisasi


14.28%

15,28%

1,02 %

100%

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. tahun 2016 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016


17,28%

44,01%

2,58%

60 Orang (30 orang Pengelola Koperasi Wanita x 2 akt)

95 orang pengelola koperasi Wanita

Koperasi dan UMKM

49

03

3.

Pengembangan Usaha Koperasi di Bidang Aneka Usaha

3.1

Pelatihan Pengembangan Usaha Koperasi

3.2

pelatihan Kewirausahaan Bagi Pengelola Koperasi Karyawan dan Pegawai

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Tingkat usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan Terlaksanya Pelatihan Pengembangan Usaha Koperasi Terlaksanaya pelatihan Kewirausahaan Bagi Pengelola Koperasi Karyawan dan Pegawai

Bimtek Kewirausahaan Bagi Pengelola Koperasi Wanita (2015) (2016)

Terlaksanya Bimtek Kewirausahaan Bagi Pengelola Koperasi Wanita

Sosialisasi Pengembangan Jaringan Usaha Antar Koperasi Rekuitmen Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) (2014) Bimbingan Teknis Perkoperasian bagi Petugas Penyuluh Koperasi dan Lapangan (PPKL) dan UMKM (2014) (2015)

Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Jaringan Usaha Antar Koperasi Terlaksanaya Rekuitmen Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)

Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha bagi Pengelola Koperasi (2014) (2015) (2016)

35 orang Pengelola Koperas wanita

35 orang Pengelola Koperas wanita

60 Orang Calon PPKL

60 orang

Terlaksanya Bimbingan Teknis Perkoperasian bagi Petugas Penyuluh Koperasi dan Lapangan (PPKL)

40 Orang PPKL (20 Orang x 2 angkatan)

48 orang PPKL dan Pendamping

48 orang PPKL dan Pendamping

Terlaksanya Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha bagi Pengelola Koperasi (2014)

60 Orang Pengelola Koperasi (30 orang x 2 akt)

60 orang Pengelola Koperasi (30 orgx 2 akt)

60 orang Pengelola Koperasi (30 orgx 2 akt)

17

100%

100%

88 orang

60 Orang ( 30 Orang Pengelola Koperasi x 2 Akt)

180 orang

RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 Bimbingan Teknis Perkoperasian bagi Koperasi Mahasiswa dan Sekolah (2014) Bimbingan Teknis Akuntansi bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) (2014) (2015) (2016)

Terlaksananya Bimbingan Teknis Perkoperasian bagi Koperasi Mahasiswa dan Sekolah Terwujudnya Bimbingan Teknis Akuntansi bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)

3.10

Bimtek Perkoperasian bagi Siswa dan Pembina (2015) (2016)

3.11

Bimtek Program-program Pemerintah tentang Perkoperasian dan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) (2015)

3.8

3.9

3.12


Kode

1

15

1

1

15

01

Bimtek Pengembangan Bisnis Ritel bagi Koperasi Serba Usaha dan Koperasi karyawan (2015) (2016)

40 Orang Mahasiswa/Siswa

40 orang

32 orang (32 orang x 1 akt)

32 orang (32 orang x 1 akt)

100%

Terlaksananya Bimtek Perkoperasian bagi Siswa dan Pembina

30 orang

30 orang

100%

TerlaksananyaBimtek Program-program Pemerintah tentang Perkoperasian dan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)

32 orang

32 orang

100%

Terlaksananya Bimtek Pengembangan Bisnis Ritel bagi Koperasi Serba Usaha dan Koperasi karyawan

35 orang Pengelola Koperasi Serba Usaha dan Koperasi

35 orang Pengelola Koperasi Serba Usaha dan Koperasi


32 orang (I angkatan)



18,28%

14,45

100%

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2015 Target Renja tahun 2015


Tingkat Realisasi

14.28%

15,28%

1,02 %

60 Orang (30 orang PPKL x 2 akt) 60 Orang Siswa Sekolah / Pembina

124 orang

90 orang

32 orang

60 Orang (30 orang Pengelola KSU, Kopkar dan KPRI x 2 akt)

95 orang





17,28%

44,01%

2,58%

200 UMKM Provinsi Banten

200 UMKM

Koperasi dan UMKM 50

05 4. 4.1 4.2

Peningkatan Kompetensi Usaha Kecil, Menengah dan Pengelola Koperasi Sosialisasi Sertifikasi halal bagi UMKM Sosialisasi Pengembangan UMKM di Bidang Aneka Usaha (2016)

Tingkat usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan Terlaksananya Sosialisasi sertifikasi halal Terlaksananya Bimtek Pengembangan UMKM

18

RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 Bimtek Pengembangan Desain Kemasan Produk bagi UMKM Akt I dan II (2014)

Terlaksananya Bimtek Pengembangan Desain Kemasan Produk bagi UMKM Akt I dan II

100 UMKM

4.4

Bimtek Manajemen Usaha bagi pelaku Usaha 8 kab/kota Akt I, II dan II (2014) (2015)(2016)

Terlaksananya Bimtek Manajemen Usaha bagi pelaku Usaha 8 kab/kota Akt I dan II

100 UMKM di 8 kab/kota dan Provinsi Banten

4.5

Fasilitasi Pameran Produk Unggulan Dalam Rangka Pengembangan UMKM (3 Nasional & 2 Regioanl) (2014)

4.3

Pembinaan Produk Unggulan Bagi UMKM di 8 Kab/Kota (2014) Bantuan Peralatan bagi UMKM (2014)

Terlaksananya Fasilitasi Pameran Produk Unggulan Dalam Rangka Pengembangan UMKM (3 Nasional & 2 Regioanl) Terlaksananya Pembinaan Produk Unggulan Bagi UMKM di 8 Kab/Kota Terlaksananya Bantuan Peralatan bagi UMKM

4.8

Fasilitasi sertifikat halal bagi UMKM (2015) (2016)

Terlaksanaya Fasilitasi sertifikat halal bagi UMKM

4.9

Bimtek Peningkatan daya mutu produk bagi UMKM (2014)

4.10

Bimtek Peningkatan Daya Saing bagi Produk UMKM Angkatan I dan II (2015)

Terlaksananya Bimtek Peningkatan daya mutu produk bagi UMKM (2014) Terwujudnya Bimtek Peningkatan Daya Saing bagi Produk UMKM Angkatan I, II dan III (2015) Terwujudnya Bimtek Sistem Keuangan bagi UMKM angkatan I dan II (2015) Terlaksanannya Pelatihan keterampilan usaha Batik tulis dan cap bagi pengrajin angkatan I dan II (2015) Terkasananny Pelatihan terampil usaha pengrajin eping angkatan I dan II( 2015) Terlakasananya Dukungan pasar terbang (2015) Terlaksanannya Dukungan Hari Ulang tahun Banten Terlaksanaya Bimtek pengembangan Packaging bagi

4.6 4.7

4.11

4.12

4.13 4.14 4.15 4.16

Bimtek Sistem Keuangan bagi UMKM angkatan I dan II (2015) Pelatihan keterampilan usaha Batik tulis dan cap bagi pengrajin angkatan I dan II (2015) (2016) Pelatihan terampil usaha pengrajin emping angkatan I dan II( 2015) Dukungan pasar terbang (2015) Dukungan Hari Ulang tahun Banten(2015) Bimtek pengembangan Packaging bagi UMKM Akt I

100 UMKM

100 orang (50 orgx 2 angkatan)


100%


250 UMKM

5 Pameran (3 pameran Nasional&2 pameran regional) 24 UMKM di 8 Kab/Kota ke Provinsi Banten

24 UMKM

18 UMKM

18 UMKM

200 UMKM

115 UMKM

115 UMKM

100%


45 UMKM

200 UMKM Prov banten-

50 UMKM

45 UMKM



100%



100%



100%



100%

15 lokasi 1 dokumen 120 UMKM

19

145 UMKM

15 lokasi 1 dokumen 120 UMKM

150 UMKM

100 UMKM 50 UMKM Provinsi Banten

150 UMKM

100 UMKM 100% 100% 100%

100 UMKM

220 UMKM


4.17

4.18

4.19

4.20

dan II (2015)(2016)

UMKM Akt I dan II

Bimtek Pengembangan Kualitas Produk Unggulan bagi UMKM (2015) (2016) Sosialisasi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) bagi UMKM (2015) Bimtek Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKm Akt I dan II(2015) Bimtek Pengembangan Kualitas Produk Handycraft Bagi UKM

Bimtek Pengembangan Kualitas Produk Unggulan bagi UMKM terlaksananya Sosialisasi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) bagi UMKM Terlaksananya Bimtek Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKm Akt I dan II Terlaksananya Bimtek Pengembangan Kualitas Produk Handycraft Bagi UKM


Kode

1

15

1

1

15

01

50

1

15

01

50


Provinsi Banten 100 UMKM Provinsi Banten

50 UMKKM

50 UMKKM

100%

200 UMKM

200 UMKM

100%

200 UMKM

100 UMKM

100 UMKM

100%

100 UMKM 50 UMKM Provinsi Banten



29,00

25.15


150 UMKM

50 UMKM




Tingkat Realisasi


27,00%

26,16%

96.88%

28,00%

79,31%

100%

2 Angkatan (40 Peserta x2 Angktan) = 80 Peserta

320 orang



2,73

Koperasi dan UMKM Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM 01 1.

1.1

Pengembangan Wirausaha baru melalui Inkubator Teknologi Bisnis

Bimtek Wirausaha Pemula bagi Calon Sarjana (2014) (2015) (2016)

Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing dan mutu produk koperasi dan UMKM

Terlatihnya Wirausaha baru Bagi Calon Sarjana

3 angkatan (40 peserta x 3 angkatan) = 120 peserta

20

120 peserta x 3 angkatan (40 peserta x 3 angkatan )

120 peserta x 3 angkatan (40 peserta x 3 angkatan )


Bimtek Kewirausahaan dan Manajemen Teknis (2015) (2016)

Terlaksanaya Kewirausahaan dan Manajemen Teknis

1.3

Temu Konsultasi Usaha Kecil

Terselenggaranya Temu Konsultasi Usaha Kecil

1.4

Klinik Konsultasi Usaha Kecil

Tersedianya Klinik Konsultasi Usaha Kecil

1.5

Penghargaan UMKM Berprestasi

1.2

1.6 1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

Pendataan KelompokKelompok Usaha Masyarakat Pengembangan Promosi dan Pemasaran Produk UMKM (2014) Bimtek Wirausaha Pemula Masyarakat Pedesaan (2015)

Bimtek Wirausaha Pemula Masyarakat Perkotaan (2015)

Bimtek Wirausaha Pemula bagi Calon Sarjana (2015) (2016)

Bimtek Strategi Pemasaran Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (2014) (2015) (2016)

Bimtek Wirausaha bagi Para Pemuda Desa (2014)

80 orang (40 org x akt

Terselenggaranya Penghargaan UMKM Berprestasi Terlaksananya Pendataan Kelompok Usaha Masyarakat Terselenggaranya Pengembangan Promosi dan Pemasaran Produk UMKM

80 orang (40 org x akt

100%

100 peserta 2 angkatan (50 peserta x 2 angkatan)


100%

Terlaksananya Bimtek Wirausaha Pemula Masyarakat Perkotaan



100%

Terlaksananya Bimtek Wirausaha Pemula bagi Calon Sarjana (2015)

Terlaksananya Bimtek Wirausaha bagi Para Pemuda Desa (2014)

160 orang

1 kegiatan

Terlaksananya Bimtek Wirausaha Pemula Masyarakat Pedesaan

Terlaksananya Bimtek Strategi Pemasaran Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (2014) (2015)

2 Angkatan (40 Peserta x2 Angkatan) = 80 Peserta

4 Angkatan (50 Peserta x 4 Angkatan) = 200 Peserta


21

100 peserta

100 peserta



100%



100%

2 Angkatan (40 Peserta x2 Angktan) = 80 Peserta 1 Angkatan (40 Peserta x1 Angkatan) = 40 Peserta

200 peserta

340 peserta


1.15

Bimtek Peningkatan Kemampuan Berwirausaha bagi Mahasiswa (2014)

1.16

Sosilisasi PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU. No. 20 Tahun 2008 (2015)

Terlaksananya Penghargaan UMKM Berprestasi (Dukungan Hari Koperasi Tingkat Provinsi Banten) (2014) Terlaksananya Bantuan Peralatan Perbengkelan untuk Masyarakat Pedesaan (2014) TerlaksananyaBimtek Peningkatan Kemampuan Berwirausaha bagi Mahasiswa (2014) Terlaksananya Sosilisasi PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU. No. 20 Tahun 2008 (2015)

1.17

Sosilisasi Gerakan Kewirausahaan Mahasiswa (2015)

Terlaksananya Sosilisasi Gerakan Kewirausahaan Mahasiswa (2015)

1.13

1.14

1.18

1.19

15

1

1

15

01

Bimtek Peningkatan Kemampuan Berwirausaha bagi Mahasiswa (2015) (2016)

Sosialisasi PP.No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil (2015) (2016)


Kode

1

Penghargaan UMKM Berprestasi (Dukungan Hari Koperasi Tingkat Provinsi Banten) (2014) Bantuan Peralatan Perbengkelan untuk Masyarakat Pedesaan (2014)

8 UMKM

1 dokumen 2 angkatan (35 pesertax 2angkatan)= 70 peserta 100 peserta 2 angkatan (50 peserta x 2 angkatan) 60 peserta 1 angkatan (60 peserta x 1 angkatan)

Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kemampuan Berwirausaha bagi Mahasiswa (2015)

100 peserta 2 angkatan (50 peserta x 2 angkatan) 60 peserta 1 angkatan (60 peserta x 1 angkatan)

100% 100 peserta 100% 60 peserta

100%

Terlaksananya Sosialisasi PP.No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil


-



29,00

25,00

70 orang= (35 Peserta x 2 akt)

70 orang= (35 Peserta x 2 akt)

420 orang =(2 aktx 140 orang)

420 orang =(2 aktx 140 orang)

100%



Tingkat Realisasi

27,00%

26,10%

96,19%

2 Angkatan (40 Peserta x2 Angkatan) = 80 Peserta 3 Angkatan (100 Peserta x 3 Angkatan) = 300 Peserta

150 peserta

720 peserta





28.00%

79,1%

2,72


02 2

Dukungan Promosi dan Pemasaran Produk Serta peningkatan Kapasitas kerja

Tingkat layanan akses pasar dan pemasaran bagi produk Koperasi dan UMKM

22

RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 sama dan Jaringan Usaha

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5 2.6 2.7

Pameran Produk KUMKM dalam Rangka Banten Expo (2014) (2015) (2016) Pameran Produk KUMKM dalam Rangka Penyelenggaraan hari jadi kab/kota (2014) (2015) Terselenggaranya Pasar Rakyat dalam rangka peringatan jadi Provinsi Banten Pameran Produk KUMKM di Tingkat Nasional (2014) (2015) (2016) Pasar Murah dalam Rangka Bulan Ramadhan/Idul Fitri (2014) (2015) Terselenggaranya pameran di Jatim Fair tahun 2013 Seleksi Duta Koperasi dan UMKM (2014) (2015)

2.8

Bimtek Pengarastamaan Gender (PUG)

2.9

Sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)

2.1

Penyuluhan Perkoperasian di Lokasi P2WKSS

2.11 2.12 2.13

Pasar terbang se Provinsi Banten (2014) Pameran UMKM dalam rangka MTQ Provinsi Banten (2015) (2016) Pameran UMKM dalam rangka MTQ NAsional (2015)

Tercapainya Pameran Produk KUMKM dalam rangka Banten Expo peringatan hari jadi Provinsi Banten

1 kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Terlaksananya pameran produk KUMKM dalam rangka penyelenggaraan hari jadi Kab/ Kota

1 kegiatan

8 kegiatan

8 kegiatan

100%

1 Dokumen

100%

Tercapainya Pasar Rakyat dalam rangka peringatan hari Jadi Provinsi Banten Terlaksananya Pameran Produk KUMKM di Tingkat Nasional Terwujudnya gelar pasar murah dalam rangka bulan ramadhan/Idul Fitri Terselenggaranya pameran di Jatim Fair tahun 2013 Terwujudnya Seleksi Duta Koperasi dan UMKM Terwujudnya Bimtek Peengarastamaan Gender (PUG) Terwujudnya Sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Tercapainya Penyuluhan Perkoperasian di Lokasi P2WKSS Terlaksananny Pasar Terbang Se Provinsi Banten

-

-

5 kegiatan

5 kegiatan

3 kegiatan

9 kegiatan

7 Dokumen 1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 Kegiatan

13 kegiatan

100%

2 kegiatan

100%

2 kegiatan

1 Kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya Kegiatan Pameran Provinsi Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

Terlaksananya Kegiatan Pameran Nasional

1 kegiatan

1 kegiatan

100%

1 kegiatan 1 Dokumen 100%

23

1 kegiatan

100%

2 kegiatan 1 Dokumen

2 kegiatan

RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 (2016) 2.14

2.15

2.16

2.17

15

1

1

15

01

Pameran hari koperasi tingkat NAsional banten (2015) (2016) Fasilitasi bagi petugas penyuluh Koperasi lapangan (2015) Pameran Produk KUMKM Tingkat Regional (2016)


Kode

1

Pameran hari koperasi tingkat Provinsi banten (2015) (2016)

Terlaksana Pameran Hari koperasi Tingkat Provinsi Banten (2015) Terlaksana Pameran Hari Koperasi Tingkat NAsional Banten (2015) Terlaksananya Fasilitasi bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (2015) Terlaksananya Pameran Produk KUMKM Tingkat Regional


1 kegiatan

1 kegiatan

1 Dokumen 100%

1 kegiatan

32 orang

1 kegiatan

2 kegiatan 1 Dokumen

100%

2 kegiatan

100%

32 orang

32 orang

10 Dokumen






Tingkat Realisasi


10 dokumen



03

3.

Penyuluhan Bagi Koperasi dan UMKM

3.1

3.2

Fasilitasi Bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) (2016) Penyuluhan Bagi Koperasi(2016)

Terlaksananya Fasilitasi Bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) TerlaksananyaPenyuluhan Bagi Koperasi

3.3

Penyuluhan Bagi UMKM (2016)

TerlaksananyaPenyuluhan Bagi UMKM

3.3

Bimtek Penyuluh Koperasi (2016)

TerlaksananyaBimtek Penyuluh Koperasi

2 Kegiatan x 75 Orang


3.4

Bimtek Penyuluh UMKM(2016)

TerlaksananyaBimtek Penyuluh UMKM



107 Orang 1 Kegiatan x 150 Orang 1 Kegiatan x 150 Orang

24

107 Orang 1 Kegiatan x 150 Orang 1 Kegiatan x 150 Orang




Kode

1

15

1

1

15

01




29,00

25.15




Tingkat Realisasi


27,00%

26,16%

96.88%

28,00%



79,31%

2,73


04 4.

Penyediaan Fasilitas Pengembangan Teknologi, Pasar dan Pemasaran Produk Unggulan KUMKM

4.1

Pengembangan Aktivitas UKM Center Melalui Fungsi Gallery (2014)

Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk Koperasi dan UMKM (27,00%) Terkasananya Pengembangan Aktivitas UKM Cenetr Melalui Fungsi Gallery

2 kegiatan ( 50 x 2 akt=100 orng) 100 orng

4.2

Bimtek bagi Calon Penerima Hibah (2014)

Terlaksananya Bimtek bagi Calon Penerima Hibah

4.3

Temu Usaha Kemitraan UMKM dengan BUMN/BUMD (2014) (2015) (2016)

Temu Usaha UMKM BUMN/BUMD

4.4

Fasilitas Usaha Unggulan KUMKM Binaan (2014)

Terlaksananya Fasilitas Usaha Unggulan KUMKM Binaan

1 kegiatan

4.5

Bantuan Peralatan bagi UMKM Binaan (2014) (2015)

Terlaksananya Peralatan bagi Binaan

126 orang

4.6

Sarjana Pendamping bagi UMKM (2014) (2015) (2016)

Kemitraan dengan

2 keg = ( 50 x 2 akt=100 org)

1 kegiatan ( 50 orng)

Bantuan UMKM

Terlaksananya Sarjana Pendamping bagi UMKM

15 orang

40 orang x 2 kegiatan = 80 orang




50 orang x 2 akt= 100 orang


100%

100%

130 orang

206 orang

15 Orang 100%

25

1 Kegiatan BUMN/BU MD

115 orang


4.7

4.8 4.9

4.10

Bimtek Fasilitasi Unggulan (2014)

Usaha

Bimtek bagi Pengrajin Home Industri Handycraft (2014) (2015) Bimtek bagi Pengrajin Home Industri Bimtek Peningkatan akses informasi melaui teknologi internet (2015)

Bimtek Fasilitasi Usaha Unggulan KUMKM Makanan dan Minuman

110 orang

Bimtek bagi Pengrajin Home IndustriHandycraft

1 kegiatan ( 50 orng)

-

110 orang

Bimtek bagi Pengrajin Home Industri Terlaksananya Bimtek Peningkatan akses informasi melaui teknologi internet (2015)

50x 3 angkatan = 150 orang




100%

200 orang

100 orang 100%

4.11

Bimtek Pemasaran dan Promosi bagi Usaha Kecil (2015)

Workshop Pemasaran dan Promosi bagi Usaha Kecil (2015)

50 orang x 1 angkatan = 50 orang

4.12

Bimtek Peningkatan mutu Produk dan daya saing bagi UMKM makanan dan Minuman (2015)

Bimtek Perpajakan dan Perijinan bagi Pelaku Usaha

Meningkatnya Layanan Teknologi, Inovasi, Daya Saing dan Mutu Pemberdayaan Olahan Makanan Berbasis Kearifan Lokal

Meningkatnya Layanan Teknologi, Inovasi, Daya Saing dan Mutu Pemberdayaan Olahan Makanan Berbasis Kearifan Lokal

40 x 2 angkatan = 80 orang

Peningkatan Usaha Melalui Teknologi Tepat Guna

Meningkatnya Melalui Teknologi Guna


4.15

Bimtek Peningkatan Mutu Produk Usaha Makanan Dan Minuman Dengan Menggunakan Teknologi Tepat Guna (2016)

Terlaksananya Bimtek Peningkatan Mutu Produk Usaha Makanan Dan Minuman Dengan Menggunakan Teknologi Tepat Guna (2016)

4.16

Sosialisasi HAKI/Legalisasi Usaha Perizinan Bagi Pelaku UMKM (2016)

50 orang x 1 angkatan = 50 orang

50 orang 100%

4.13

4.14

4.17

Bimtek Agrobisnis Ketahan Pangan Bagi UMKM (2016)

50 orang x 3 akt = 150 orang

50 orang x 3 akt = 150 orang

150 oranfg 100%

40 x 2 angkatan = 80 orang

80 orang 100%

Usaha Tepat


40 orang 100%

Terlaksananya Sosialisasi HAKI/Legalisasi Usaha Perizinan Bagi Pelaku UMKM Terlaksananya Bimtek Agrobisnis Ketahan Pangan Bagi UMKM

26


80 orang


400 orang


140 orang



Kode

1

15

1

1

15

01

51

1

15

01

51




20,66%



Tingkat Realisasi

16,75%

18,66%

17,98%

96,33%

1 Kegiatan (80 Orang)

1 angkatan (60 orang)


100 orang (2 angkatan)






19.66%

54,39%

2,63%

Koperasi dan UMKM Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM 01 1.

1.1

1.2

1.3

1.4

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi Sosialisasi Perkoperasian bagi Pelaku Usaha Masyarakat Produktif (2014) (2015) Sosialisasi Perkoperasian bagi Kelompok Masyarakat yang mempunyai kedudukan Strategis (2014) (2015) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perkoperasian bagi siswa dan mahasiswa (2014) (2015) (2016) Dukungan penyelenggaraan kegiatan Harkop ke 68 dan 69 Tingkat Provinsi Banten(2015)(2016)

1.5

Dukungan Rapat Regional

1.6

Seminar Perkoperasian (2015)

1.7

1.8

Pemberian Penghargaan bagi Koperasi berprestasi, penggerak koperasi berprestasi, dan UMKM berprestasi Verifikasi penerima hibah uang tahun 2013

Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Produktivitas Koperasi dan UMKM Terlaksananya Sosialisasi Perkoperasian bagi Masyarakat Produktif Terlaksananya Sosialisasi Perkoperasian bagi Kelompok Masyarakat Strategis Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Perkoperasianbagi siswa dan mahasiswa Terlaksananya Dukungan penyelenggaraan kegiatan Harkop ke 66 Tingkat Provinsi Banten Terlaksananya Dukungan Rapat Regional Terlaksananya Seminar Perkoperasian (2015) Terwujudnya Pemberian Penghargaan bagi Koperasi berprestasi, penggerak koperasi berprestasi, dan UMKM berprestasi Terlaksananya Verifikasi penerima hibah uang tahun


100%

140 orang

100% 1 Kegiatan (300 orang )


180 orang 1 Angkatan (200 orang)

200 orang (1 angkatan) 100%


27


-

-

-

-

200 orang

200 orang

-

-

-

-

-

-


100%

2500 orang

100%

200 orang

RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 2013 1.9

1.10

1.11

1.12

1.13 1.14 1.15 1.16

Sosialisasi Perkoperasian di Wilayah Minapolitan (2014)(2015) Sosialisasi Perkoperasian dalam rangka pdukungan pembangunan di pedesaan terpadu (2014)(2015) (2016) Bimtek bagi penerima bantuan hibah uang (2014)(2015) Bimtek pelaksanaan/penguatan kelembagaan (2014) (2015) (2016) Bimtek Pelaksanaan (2014) (2015) (2016)

RAT

Bantuan Hibah perlangkapan sarana kantor (2015) Seminar Perkoperasian (2015)(2016) Jamborea perkoperasian (2015)(2016)

1.17

Penyusuan Perda KUMKM

1.18

Bintek system managemen bagi PUSKUD Banten

1.19

Fasilitasi Bantuan system Aplikasi. Software keuangan koperasi

1.20

Dukungan regulasi dalam pengembangan UMKM

1.21

Pembentukan forum UMKM tingkat Provinsi banten

1.22

Hibah Barang Alat Perlengkapan Kantor Koperasi (2016)

Terwujudnya Sosialisasi Perkoperasian di Wilayah Minapolitan Terwujudnya Sosialisasi Perkoperasian dalam rangka pdukungan pembangunan di pdesaan terpadu Terwujudnya Bimtek bagi penerima bantuan hibah uang (2014)(2015) Terwujudnya Bimtek penguatan kelembagaan


2 kegiatan (200 orang)


100%

300 orang 750 orang



1 angkatan( 50 orang) 100%

40 orng( 2 Angk)

40 orng( 2 Angk)

1 angkatan( 50 orang) 4 angkatan (280 orang)


100%


1 angkatan( 50 orang) 100%

Terwujudnya Bimtek bagi penerima bantuan hibah uang Terwujudnya Bantuan Hibah perlangkapan sarana kantor Terwujudnya Seminar Perkoperasian Terwujudnya Jambore perkoperasian (2015 Terwujudnya Penyusuan Perda KUMKM 2016 Terwujudnya Bintek system managemen bagi PUSKUD Banten Terwujudnya Fasilitasi Bantuan system Aplikasi. Software keuangan koperasi Terwujudnya Dukungan regulasi dalam pengembangan UMKM Terwujudnya Pembentukan forum UMKM tingkat Provinsi banten Terwujudnya Hibah Barang Alat Perlengkapan Kantor Koperasi

40 orng( 2 Angk)



75 Koperasi

75 Koperasi

1 Angkatan( 200 orng) 1 Angkatan (100 orng)

1 Angkatan( 200 orng) 1 Angkatan (100 orng)


100%

560 orang

100% 100% 100%

75 koperasi 1 Angkatan (200 orang) 1 Angkatan (100 orang)

10 Koperasi

28

400 orang 200 orang

10 koperasi



Kode

1

15

1

1

15

01

51

02

2.

2.1

Koperasi dan UMKM Pengembangan Sistem Akuntabilitas Koperasi

Bimtek Penerapan Akuntabilitas Koperasi (2014)(2015)(2016)

2.2

pelatihan Peningkatan Kemampuan Aparatur Pembina Koperasi Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi

2.3

Sosialisasi Sertifkasi Hak Atas Tanah Sebagai Jaminan Pembiayaan bagi UKM

2.4

2.5

2.6

2.7 2.8

Pembinaan perkoperasian bagi pengawas koperasi (2015) Pelatihan Pengembangan Sistem Advokasi bagi Koperasi Pelatihan Pengembangan Sistem Akuntansi bagi Koperasi dan UKM Bimtek Penerapan Sistem Akuntansi bagi Koperasi (2014)(2015)(2016) Bimtek Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi UMKM


Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Produktivitas Kopeerasi dan UMKM Terlaksananya Bimtek Implementasi Sistem Akuntabilitasi oleh Koperasi Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kemampuan Aparatur Pembina Koperasi Tingkat Kabupaten / Kota dan Provinsi Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Sebagai Jaminan Pembiayaan Bagi UKM Terlaksananya Pembinaan perkoperasian bagi pengawas koperasi TerlaksananyaPelatihan Pengembangan Asistem Advokasi bagi Koperasi Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Sistem Akuntansi bagi Koperasi dan UKM Terwujudnya Bimtek Penerapan Sistem Akuntansi bagi Koperasi Bimtek Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi UMKM



20,66%



Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. tahun 2016 Tingkat Realisasi Capaian Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d Tahun Target Renstra 2016 (%)



Tingkat Realisasi

16,75%

18,66%

17,98%

96,33%

100 Orang (50 Orang x 2 angkatan)

50 orang X 1 Angktan= 50 orang


100%

180 orang

-

-

-

-



100%

50 orang

-

-

-

-

50 orang X 1 Angktan= 50 orang 50 orang X 1 Angktan= 50

50 orang X 1 Angktan= 50 orang 50 orang X 1 Angktan= 50

100 Orang (50 Orang x 2 angkatan) 300 Orang (50 Orang x 6 angkatan)

29

19.66%

54,39%

80 orang

80 orang 100% 100%

230 orang 70 orang

470 orang

2,63%

RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 (2014) (2015) (2016) 2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

orang

Identifikasi dan Seleksi Calon Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah (2014) Verifikasi Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah(2014) Pembinaan Pasca Sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi Penerima Sertifikat (2014) Sosialisasi Pengembangan Sistem Advokasi bagi Koperasi (2014) Review Implementasi Penerapan Akuntabilitas dan Sistem Akuntansi Koperasi (2014) Bimtek Advokasi Koperasi (2015)

bagi

2.16

Bimtek bagi Satuan Tugas Pengawas dan Pengendalian Usaha Simpan Pinjam (2015) Fasilitasi Studi Komparasi ke Koperasi Penerima Pembiayaan (2016)

2.17

inventarisasi data dan bahan pengawasan koperasi penerima pembiayaan (2016)

2.15

Identifikasi dan Seleksi Calon Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah Verifikasi Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembinaan Pasca Sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi Penerima Sertifikat Sosialisasi Pengembangan Sistem Advokasi bagi Koperasi Review Implementasi Penerapan Akuntabilitas dan Sistem Akuntansi Koperasi

orang

320 Orang (40 Orang x 8 Kab/Kota)

320 orang

320 Orang (40 Orang x 8 Kab/Kota)

320 orang

150 Orang (50 Orang x 3 Angkatan)

150 orang

150 Orang (50 Orang x 3 kl)

150 orang

2 Dokumen 2 dokumen

Terlaksnanya Bintek Advokasi bagi Koperasi Terlaksananya Bimtek bagi Satuan Tugas Pengawas dan Pengendalian Usaha Simpan Pinjam Terlaksananya Fasilitasi Studi Komparasi ke Koperasi Penerima Pembiayaan Terlaksananya inventarisasi data dan bahan pengawasan koperasi penerima pembiayaan

50 orang (50 oarang x 1 angkatan)

50 orang (50 oarang x 1 angkatan)



50 orang

87 orang

16 orang

2 dokumen

30

16 orang

2 dokumen



Kode

1

15

1

1

15

01

51

03

3.

Koperasi dan UMKM Pelatihan Bagi Pengurus Koperasi dan UMKM

3.1

Pelatihan Manajerial Koperasi bagi Pengguna / Pengawas Koperasi (2014)

3.2

Studi Komparasi ke Balai Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatra Barat (2014)

3.3

Pelatihan TOT Perkoperasian bagi Pembina KOperasi (2015) (2016)

3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

3.9

Pelatiahan Akuntansi bagi Pengelola Koperasi (2015) Pelatihan Manjemen KSP (2015) Pelatihan Manajemen Non KSP (2015) Pelatihan Business Plan bagi Kopereasi KSP (2015) Pelatihan Business Plan bagi Kopereasi Non KSP (2015) Pelatihan bagi pendamping UMKM dan PPKL (2015)

3.10

TOT Akuntansi bagi Aparatur Pembina Koperasi (2016)

3.11

Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus/Pengawas Koperasi (2016)


Persentase peningkatan kompetensi pelaku usaha KUMKM Meningkatnya Kompetensi Pengurus/Pengawas Koperasi Studi Komparasi ke Balai Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatra Barat (2014)



20,66%

16,82%

Pelatihan TOT Perkoperasian bagi Pembina KOperasi



Tingkat Realisasi

18,66%

17,86%

94,34%

19,66%

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. tahun 2016 Tingkat Realisasi Capaian Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d Tahun Target 2016 Renstra (%)

54,34

35 Orang

35 Orang

12 orang

12 orang

50 orang

50 orang 100%

Pelatiahan Akuntansi bagi Pengelola Koperasi

50 orang

50 orang

Pelatihan Manjemen KSP

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

Pelatihan Manajemen Non KSP Pelatihan Business Plan bagi Kopereasi KSP Telaksananya Pelatihan Business Plan bagi Kopereasi Non KSP Trelaksananya Pellatihan pendamping Bagi UMKM dan PPKL Terlaksananya TOT Akuntansi bagi Aparatur Pembina Koperasi


30 org Peserta kab/Kota x 1 Akt

80 orang

50 orang

100%

50 orang

100%

50 orang

100%

50 orang

100%

50 orang 100%

100 orang (50 x 2 akt)

100 orang (50 x 2 akt)

100 orang 100% 30 org Peserta Kab/Kota x 2 At 30 org Peserta Kab/Kota x 2 At

Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus/Pengawas Koperasi

31

30 orang

30 orang

2,63%


15

1

1

15

01

3.13

Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku UMKM (2016)

3.14

Pelatihan Manajemen Perpajakan bagi Pengelola Koperasi (2016)

3.15

Study Komparasi Balai Pelatihan dan UMKM Jawa Barat (2016)


Kode

1

3.12

Pelatihan Akuntansi bagi Pengurus / Pengawas Koperasi (2016)

Pelatihan Akuntansi bagi Pengurus / Pengawas Koperasi

30 org Peserta kab/Kota x 1 Akt 30 org Peserta kab/Kota x 1 Akt 30 org Peserta kab/Kota x 1 Akt

Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku UMKM Terlaksananya Pelatihan Manajemen Perpajakan bagi Pengelola Koperasi Terlaksananya Study Komparasi Balai Pelatihan dan UMKM Jawa Barat


13 orang






Tingkat Realisasi


30 orang

30 orang

30 orang

13 orang



04

4.

Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UMKM (DAK)

4.1

Pelatihan Pengetahuan Tentang Manfaat Keuangan bagi Pengelola Keuangan Koperasi Produktif (2016)

Terlaksananya Pelatihan Pengetahuan Tentang Manfaat Keuangan bagi Pengelola Keuangan Koperasi Produktif

1 AK 90 Peserta Koperasi & UMKM

Pelatihan Kelayakan Usaha dibidang UMKM (2016)

Terlaksananya Pelatihan Kelayakan Usaha dibidang UMKM


4.2

32

90 orang

80 orang


RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

15

1

1

15

1

1

15

1

Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Kasir bagi KSP/USP Koperasi Konvensional dan Syariah


Pelatihan Kewirausahaan/Motivasi Usaha dan Manajemen Usaha (2016) Pelatihan Pengelola KJK/UJK Syariah (2016)

Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan/Motivasi Usaha dan Manajemen Usaha Terlaksananya Pelatihan Pengelola KJK/UJK Syariah

Pelatihan Penilaian Kesehatan KJK/UJK (2016)

Terlaksananya Pelatihan Penilaian Kesehatan KJK/UJK

Pendampingan KUMKM (2016)

Terlaksananya Pendampingan KUMKM

1 AK 30 Peserta Koperasi & UMKM 1 AK 30 Peserta Koperasi & UMKM 1 AK 30 Peserta Koperasi & UMKM 25 Orang


Kode

1

Pelatihan Kompetensi Kasir bagi KSP/USP Koperasi Konvensional dan Syariah (2016)


80 orang

30 orang

30 orang

30 orang

25 orang



100%

100%




Tingkat Realisasi


100%

100%



300%

100%

Koperasi dan UMKM

52

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

52

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Necara Aset

1

1

1.1

Terselenggaranya Pelaporan kinerja keuangan tahunan (neraca aset)

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan (100%) Terpenuhinya Pelaporan Kinerja keuangan tahunan (neraca aset)

33

100%

100%


Bimtek Penatausahaan Keuangan

1.3

Workshop Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten (2014) (2015) (2016)

1.4

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

1.10

Workshop Pengelolaan Keuangan Daerah bagi pengelola kegiatan di Lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten (2014) (2015) Penyusunan neraca Keuangan (2014) (2015) Penyusunan Catatan Laporan Akhir Kegiatan (CALK) (2014) (2015) (2016) Penyususnan Laporan ASET (2014) (2015) (2016) Tim Evaluasi Usulan Dana Hibah (2014)

Penyusunan Catatan Laporan Akhir Kegiatan (CALK)

Pendampingan Pelaporan pajak dan SPT Tahunan (2016)

1 kegiatan 30 Orang

12 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

1 kegiatan 30 Orang 100%

90 orang

100%

60 orang

100%

16 Dokumen 4 Dokumen

12 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen 100%

2 Dokumen

Sosialisasi Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2016 dan Awal Tahun Anggaran 2017 (2016)

1 kegiatan 30 Orang

1 kegiatan 30 Orang

Tim Evaluasi Usulan Dana Hibah

Terlaksananya Sosialisasi Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2016 dan Awal Tahun Anggaran 2017

1 kegiatan 30 Orang

1 kegiatan 30 Orang

4 dokumen

Fasilitasi Tim Pengelola SIMDA Keuangan

1.11

1 kegiatan 30 Orang

Penyususnan Laporan ASET

Fasilitasi Tim Pengelola SIMDA Keuangan (2014) (2015)(2016)

Pendampingan Pelaporan pajak dan SPT Massa (2016)

1.12

Terwujudnya penatausahaan keuangan Workshop Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Workshop Pengelolaan Keuangan Daerah bagi pengelola kegiatan di Lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Penyusunan Rencana Keuangan

4 dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

20 Dokumen 4 Dokumen

100%

12 Dokumen

100% 4 dokumen

4 dokumen

100%

2 Dokumen 12 dokumen

20 Dokumen

1 kegiatan 30 Orang

Tersedianya Pendampingan Pelaporan pajak dan SPT Massa TersedianyaPendampingan Pelaporan pajak dan SPT Tahunan


34

30 orang 12 Dokumen

1 dokumen



Kode

1

15

1

1

15

1




100%



Tingkat Realisasi

100%

100%

100%

100%

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen





100%

300%

3


2

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2 .7

2.8

2.9.

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Internal SKPD (2014) (2015) (2016) Terselenggaranya Penetapan Kinerka (TAPKIN) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) (2014) (2015) (2016) Terselenggaranya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) & LKPJ (2014) (2015) (2016) Terselenggaranya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD) di Bidang Koperasi dan UMKM Tahun (2014) (2015) (2016) Terselenggaranya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun (2014) Terselenggaranya Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dan RKA TA dan DPA TA.(2014) (2015) (2016) Tersedianya pelayanan Publik Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu(2014) Terselenggaranya Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan (TLHP) SKPD (2014) (2015) (2016) Evaluasi dan Monitoring Pembanguan Koperasi dan UMKM (2014) (2015) (2016)

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan (100%) Tersedianya Dokumen Evaluasi

1 dokumen 100%

Tersedianya Penetapan Kinerja

Dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen 100%

Tersedianya Dokumen LAKIP danLKPJ Tahun 2013

1 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen 100%

Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen 100%

Terselenggaranya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014 Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan TA. 2013 da RKA TA. 2014

1 dokumen 100% 2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

1 dokumen 100%

Tersedianya Dokumen PPID

1 dokumen 100%

Tersedianya Dokumen Tindak Lanjut Pemeriksaan (TLHP)

1 dokumen

Tersedianya dokumen Monitorin Evaluasi Pembangunan Koperasi dan

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen 100%

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen 100%

35

RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 UMKM

2.10.

2.11 2.12

Rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Rapat Koordinasi Bidang Koperasi (2015) Rapat Koordinasi Bidang UMKM (2015)

2.13

Pertemuan 10 Provinsi dalam Mitra Praja Utama (MPU) (2014)

2.14

Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM (2014)

2.15

Identifikasi Pemberdayaan Koperasi Responsif Gender (2014)

2.16 2.17 2.18

2.19

2.2

2.21

Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Koperasi dan UMKM (2014) (2015) (2016) Forum SKPD (2015) (2016) Kesiapan Koperasi dan UMKM dalam Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) (2015) Monitoring dan Evaluasi Hibah barang Bidang UMKM (2015) Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Koperasi dan UMKM(2016) Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Koperasi dan UMKM (2015)

Rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Koperasi Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang UMKM Terwujudnya Pertemuan 10 Provinsi dalam Mitra Praja Utama (MPU) Terlaksannya Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM Terlaksannaya Identifikasi Pemberdayaan Koperasi Responsif Gender Terwujudnya Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Koperasi dan UMKM Terwujudnya Forum SKPD

-

-

1 dokumen -

1 dokumen -

1 dokumen -

1 dokumen -

1 dokumen

1 dokumen

100% 100%

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen -

100% 1 dokumen -

Kesiapan Koperasi dan UMKM dalam Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen -

1 dokumen -

1 dokumen -

1 dokumen -

100% 100%

1 dokumen 1 Dokumen

100%

Monitoring dan Evaluasi Hibah barang Bidang UMKM terselenggaranya Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Koperasi dan UMKM Terselenggaranya Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Koperasi dan UMKM

1 dokumen -

1 dokumen -

100% 1 dokumen 1 dokumen

36



Kode

1

15

1

1

1 5

0 1







1 Kegiatan

1 Kegiatan

Tingkat Realisasi



Koperasi dan UMKM 0 1

02

3.

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Balatkop

3.1

Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan pada Balatkop (2014)(2015)

Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan pada Balatkop

1 kegiatan

3.2

Pelaksanaa Kegiatan Evaluasi dan Monitoring (2014)

Pelaksanaa Kegiatan Evaluasi dan Monitoring

1 kegiatan

3.3

Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Internal Balatkop

3.4

Fasilitasi Kegiatan Kantor (2015)

1 kegiatan

1 kegiatan

3.5

Penyusuanan dokumen evaluasi dan Pelaporan Balatkop

Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Internal Balatkop Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Kantor Terlaksannya Penyusuanan dokumen evaluasi dan Pelaporan Balatkop

3.6

Evaluasi dan Monitoring(2015)

Terlaksannya Kegiatan Evaluasi dan monitoring

16 Kali

16 Kali

Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Balatkop Pertriwulan (2016) Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Balatkop (2016)

Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Balatkop Pertriwulan Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Balatkop

3.7

3.8

100%

37

2 kegiatan 1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

100% 1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen




Kode

1

15

1

1

15

01

02

1

15

01

02

01

1.

Koperasi dan UMKM Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor


Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan



100%

100%

1.1

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor (2014) (2015) (2016)

Adanya peningkatan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Koperasi

13 Unit : (Mesin Foto Copy (2 Unit), Mesin Penghancur kertas (2 Unit), Mesin Penghitung Uang, AC (4 Unit), Mesin Vacum, mesin potong rumput, wireless amplifier.

1.2

Belanja Modal Pengadaan Komputer(2014)

Adanya peningkatan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Koperasi

8 unit

1.3

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor RODA EMPAT (2014)

Meningkatnya pengadaan sarana dan prasarana kantor

1 unit

Meningkatnya pengadaan sarana dan prasarana kantor

11 Unit : 11 Unit (Lemari Arsif (2Unit), Papan Tulis, Komputer/PC, Hardisk Eksternal, Laptop Printer, Meja Kerja,

1.4

Belanja Modal Pengadaan PPID Membantu (2014)



Tingkat Realisasi


100%

100%

100%

100%

300%

108 unit ( 4 unit motor, 10 filling cabinet. 1 bh kulkas,1 bh dispenser, 1 unit TV., 2 unit AC, 18 unit Laptop, , 5 Unit Printer, 20 mejakerja. 20 kursi kerja, 5 bh lemari arsipp.5 lemari display kaca, 1 unit papan struk)

108 unit ( 4 unit motor, 10 filling cabinet. 1 bh kulkas,1 bh dispenser, 1 unit TV., 2 unit AC, 18 unit Laptop, , 5 Unit Printer, 20 mejakerja. 20 kursi kerja, 5 bh lemari arsipp.5 lemari display kaca, 1 unit papan struk)

100%

71 Unit (5 Unit Motor, 10 Buah Filling Cabinet, 4 Buah Lemari Display Kaca, 4 Unit AC Split, 1 Unit Kulkas, 2 Unit Dispenser, 2 Unit TV, 7 Unit Laptop, 5 Unit Printer, 15 Unit Hardisk Eksternal, 1 Set Meja Lingkar, 7 Buah Lemari Arsip, 2 Unit Kamera Digital,

287 unit

8 unit

1 unit

38

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. tahun 2016 Realisasi Tingkat Capaian Capaian Program dan Realisasi Target Kegiatan s/d Renstra (%) Tahun 2016

11 unit

3

RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 Kursi, Rak Buku, software

1.5 1.4 1.5

1.6

2

16

02

03

03

Belanja Modal Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Modal sarana dan Prasarana PLUT Belanja sarana dan Prasarana galeri kerajinan dan makanan UKM Banten Belanja Modal bahan Percontohan galeri kerajinan dan makanan UKM Banten

1.7

Belanja jasa Kontruksi PLUT

2.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

2.1

2.2

2.3

Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor (2014) Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Sebagai Penunjang Tupoksi (2014) Terpeliharanya Kendaraan roda dua dan roda empat (2015) (2016)

Belanja Modal Sarana dan Prasarana Kantor Terlaksananya Belanja Modal sarana dan Prasarana PLUT Terlaksananya Belanja sarana dan Prasarana galeri kerajinan dan makanan UKM Banten Terlaksannya Belanja Modal bahan Percontohan galeri kerajinan dan makanan UKM Banten Terlaksannaya Belanja jasa Kontruksi PLUT

Tercapainya pemanfaatan sarana dan prasarana kantor secara optimal Tercapainya pemanfaatan sarana dan prasarana kantor secara optimal

1 unit

8 unit

Terpeliharanya Kendaraan roda dua dan roda empat

9 unit roda empat; tiga unit roda dua

2.4

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perkantoran (2015) (2016)

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perkantoran

522 unit terdiri dari inventaris kantor, jaringan internet, jaringan telepon, faxmili, BAPX, mesin tik elerik, mesin foocopy, AC, lemari arsip, vacuum cleaner, meja kerja, kursi kerja, mesin potong rambut, PC, laptop, dan printer.

2.5

Pemeliharaan gedung

Terpenuhinya Pemeliharaan

1 paket

39

9 unit roda empat; tiga unit roda dua 522 unit terdiri dari inventaris kantor, jaringan internet, jaringan telepon, faxmili, BAPX, mesin tik elerik, mesin foocopy, AC, lemari arsip, vacuum cleaner, meja kerja, kursi kerja, mesin potong rambut, PC, laptop, dan printer. 1 paket

100%

100%

100%

9 unit roda 4 dan 4 unit roda 2 154 Unit (Terdiri dari : Sofeware Aplikasi; Jaringan Internet; Jaringan Telepon; Faxmilie; BAPX; Server/Storage; Mesin Foto Copy;AC Standing; AC;PC, Laptop dan Printer; Galeri Smesco 1 paket


1

15

01

02

03

3.

gallery Smesco (2015) (2016) Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

gedung gallery Smesco Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3.1

Terpenuhinya Penyediaan Barang dan Jasa Habis Pakai dan Keperluan Sehari-Hari Rumah Tangga Kantor (2014) (2015) (2016)

Adanya Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

100%

12 bulan

3.2

Terselenggaranya Kelancaran Operasional Dinas (2014) (2015) (2016)


1 kegiatan

8 roda empat (bahan Bakar)

8 roda empat (bahan Bakar)

100%

3 Roda dua dan 9 roda 4 (penyediaan bahan bakar)


-

-


-

-

3.5

Peringatan Hari Besar Indonesia dan Peringatan Hari Besar Banten (2014) (2015) (2016)

Terlaksananya Peringatan Hari Besar Indonesia dan Peringatan Hari Besar Banten (2014) (2015)

1 kegiatan

6 kali (hari raya Idul Fitri, Idul Adha, 17 Agustus, hari Raya Banten dan Maulid Nabi Muhammad


100%


3.6

Koordinasi dan konsultasi di dalam daerah dan di luar daerah (2014)

Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi di dalam daerah dan di luar daerah

1 kegiatan 27 orang (9 satpam, 16 pramubakti, 1 sopir kadis, 1 sopir operasional)

27 orang (9 satpam, 16 pramubakti, 1 sopir kadis, 1 sopir operasional)

100%

27 orang

1 kegiatan

1 kegiatan

100%

12 bulan

1 dokumen

1 dokumen

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

3.3

3.4

3.7

3.8 3.9 3.10

Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi pemerintahan di dalam daerah Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi Pemerintahan ke luar Daerah

Penyediaan jasa perkantoran (2015) (2016)

Terlaksananya Penyediaan jasa perkantoran

Pelayanan publik informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu (2015) (2016) Pembenahan arsip tidak beraturan (2015) (2016) Fasilitas penunjang kantor

Terlaksananya Pelayanan publik informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu Terlaksananya Pembenahan arsip tidak beraturan Terlaksananya Fasilitas

40

300%

3


1

15

01

02

04

4. 4.1

4.2 4.3 4.4

4.5

4.6 4.7 4.8

4.9 4.10

1

15

01

02

05

5.

5.1

1

15

01

02

06

6. 6.1 6.2

6.3

(2015) (2016) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengembangan Profesionalisme Kapasitas Pegawai (2015) Evaluasi Uraian Tugas Dinas Koperasi dan UMKM sosialisasi no.67 tentang Kode Etik PNS (2015) Bimtek Penilaian Prstasi Kerja PNS di Lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten (2015) Bimtek Peningkatan Profesionalisme Kapasitas Pegawai (2016) Bimtek Evaluasi Uraian Tugas (2016) Fasilitasi Olahraga Pegawai (2016) Fasilitasi Pengembangan Spiritual Pegawai (2016) Fasilitasi Rapat Intern (2016) Sosialisasi Peraturan Aparatur Sipil Negara (2016) Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah Koordinasi dan konsultasi pemerintahan di dalam dan luar daerah Pengadaan sarana & prasarana Balatkop Belanja jasa service kendaraan bermotor (2014) Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor sebagai penunjang tupoksi (2014) Pengerjaan jalan dari kantor menuju mess dan dapur (2015)

penunjang kantor

Terlaksananya Pengembangan Profesionalisme Kapasitas Pegawai Terlaksananya Evaluasi Uraian Tugas Dinas Koperasi dan UMKM Terlaksananya sosialisasi no.67 tentang Kode Etik PNS Terlaksananya Bimtek Penilaian Prstasi Kerja PNS di Lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Terlaksananya Bimtek Peningkatan Profesionalisme Kapasitas Pegawai Terlaksananya Bimtek Evaluasi Uraian Tugas Terwujudnya Fasilitasi Olahraga Pegawai Terwujudnya Fasilitasi Pengembangan Spiritual Pegawai Terwujudnya Fasilitasi Rapat Intern TerwujudnyaSosialisasi Peraturan Aparatur Sipil Negara







100% 55 orang 100% 100%

55 orang

100% 55 orang 1 Dokumen 55 Pegawai 55 orang 1 Kali 55 SKP Pegawai 48 Kali 140 Pegawai 12 Kali 140 Pegawai 12 Kali

55 orang 140 pegawai

140 pegawai 12 Kali

1 Dokumen 55 Pegawai 55 orang

Koordinasi dan konsultasi pemerintahan di dalam dan luar daerah

Terpenuhinya Belanja jasa service kendaraan bermotor Terpenuhinya Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor sebagai penunjang tupoksi Terlaksananya Pengerjaan jalan dari kantor menuju mess dan dapu

12 kali

12 kali

100%

2 paket

2 paket

100%

5 Dokumen SPK dan Pejabat 3 unit roda 2

41

12 Bulan


6.4

Kendaraan operasional roda dua dan roda empat (2015)

6.5

Pembangunan mess (2015)

6.6 6.7 6.8 6.9

6.10

6.11 1

15

01

02

07

7.

7.1

7.2

7.3 7.4

1

15

01

02

08

8.

8.1

8.2

Pengadaan kebutuhan rumah tangga (2015) Pengadaan tempat ibadah (2015) Pengadaan rumah dinas (2015) Pengadaan asrama (2015) Terpenuhinya Kebutuhan Barang Modal Penunjang Tupoksi yang Memadai (2016) Terpenuhinya Pengadaan Kebutuhan rumah Tanggga(2016) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BALATKOP Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor (2014) Terselenggaranya Kelancaran Operasional Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM (2014) (2015) Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Sebagai Penunjang Tupoksi (2015) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor (2016)

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balatkop Terselenggaranya kelancaran operasional Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM (2015) (2016) Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa habis pakai

Terpenuhinya Kendaraan operasional roda dua dan roda empat Terlaksananya Pembangunan mess Terlaksananya Pengadaan kebutuhan rumah tangga Terlaksananya Pengadaan tempat ibadah Terlaksananya Pengadaan rumah dinas Terlaksananya Pengadaan asrama Terpenuhinya Kebutuhan Barang Modal Penunjang Tupoksi yang Memadai

6 unit (mobil 2 unit, motor 4 unit)

6 unit (mobil 2 unit, motor 4 unit)

100%

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

1 dokumen 1 paket meubeleur, 10 AC

Terpenuhinya Pengadaan Kebutuhan rumah Tanggga

Meningkatnya Rasio Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

30 Unit

Meningkatnya Rasio Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

2 Unit : Mobil 1 Unit, Motor 1 Unit

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Sebagai Penunjang Tupoksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

1 mobil ; 3 motor

1 mobil ; 3 motor

100%

1 gedung 1 taman

1 gedung 1 taman

100% 12 Bulan (6 AC, 2 Unit Roda 4, 4 Unit Roda 2, 1 Paket Jasa Kebersihan)

Terselenggaranya kelancaran operasional Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM

10 Honorarium Tenaga honorer

10 Honorarium Tenaga honorer

100%

10 Orang

Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa habis pakai dan

50 Belanja Bahan Pakai Habis dan

50 Belanja Bahan Pakai

100%

12 Bulan

42

RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 dan keperluan rumah tangga kantor (2015) (2016)

8.3

8.4

Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi pemerintahan di dalam dan luar Daerah (2015) (2016) Fasilitasi Penunjang Kantor (2015)


Kode

1

15

1

1

15

01

72

1

15

01

72

keperluan rumah tangga kantor

Belanja Kantor

Jasa

Habis Belanja Kantor

dan Jasa

Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi pemerintahan di dalam dan luar Daerah

5 Orang

5 Orang

100%

Fasilitasi Penunjang Kantor

12 Bulan

12 Bulan

100%







Tingkat Realisasi

12 Bulan


Koperasi dan UMKM

01

Penyediaan Data Pembangunan Daerah Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Penyusunan Data Statistik Usaha kecil, Menengah dan Koperasi (2014)

Terselenggaranya Penyusunan Data Usaha kecil, menengah dan Koperasi

1.2

Penyusunan Statistik Koperasi (2015) (2016)

Terlaksananya Penyusunan Statistik Koperasi (2015)

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

1.3

Penyediaan Statistik UMKM (2015) (2016)

Terwujudnya Penyediaan Statistik UMKM (2015)

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

1.

1.1

1 kegiatan (3 dokumen )

43




Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2015 diatas dapat kita lihat bahwa realisasi Program kegiatan tahun 2015 secara keseluruhan sebesar 98,66% (Tabel 1). Sedangkan realisasi fisik program kegiatan tahun 2015 sampai dengan bulan April sebesar 21,75 % (Lampiran 1). 2.2. Analisa kinerja Pelayaan SKPD Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakkan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten belum memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan Koperasi dan UMKM digunakan Indikator Kinerja Kunci meliputi Aspek Penilaian pada tataran pengambil kebijakan, Aspek Pelaksana Kebijakan dan Aspek Tingkat Capaian Kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis

kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 maka Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten mempunyai tugas melaksanakan urusan

wajib bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan kewenangan dan fungsi sebagai berikut: 1. Sub bidang kelembagaan koperasi a. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta

pembubaran koperasi. b. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta penetapan

pembubaran koperasi lintas kabupaten/kota (Tugas Pembantuan) 44


c. Fasilitasi

pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian

koperasi lintas kabupaten/kota. d. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan perubahan AD yang menyangkut

penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi lintas kabupaten/kota. e. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat provinsi. f. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta penetapan

pembubaran koperasi lintas kabupaten/kota.(Tugas Pembantuan) g. Fasilitasi

pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian

koperasi lintas kabupaten/kota h. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan perubahan AD yang menyangkut

penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi lintas kabupaten/kota i. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat provinsi j. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat provinsi k. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di

tingkat provinsi (Tugas Pembantuan) 2. Sub Bidang Pemberdayaan Koperasi a. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi: 1) Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan pemerintah 2) Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP lintas kabupaten/kota 3) Pembinaan KSP dan USP lintas kabupaten/kota 4) Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP lintas kabupaten/kota 5) Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP lintas kabupaten/kota yang tidak melaksanakan kewajibannya b. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah provinsi 45


c. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi lintas kabupaten/kota d. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah provinsi 3. Sub bidang Pemberdayaan UMKM a. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat provinsi meliputi 1) Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana 2) Persaingan 3) Prasarana 4) Informasi 5) Kemitraan 6) Perinjinan 7) Perlindungan b. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat provinsi meliputi 1) Produksi 2) Pemasaran 3) Sumber daya manusia 4) Teknologi c. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat provinsi meliputi 1) Kredit Perbankan 2) Penjaminan lembaga Bukan Bank 3) Modal Ventura 4) Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN 5) Hibah 6) Jenis Pembiayaan lain 4. Sub bidang Pengawasan, Monitoring dan evaluasi Pengawasan, Monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan koperasi dan UKM Lintas kabupaten/kota. Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan pada Tabel

(Terlampir). 46


2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD (yang 4)

1. Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana KUMKM Perlu digaris bawahi bahwa 99,9% pelaku usaha adalah Usaha Mikro dan Kecil, dengan skala usaha yang sulit berkembang karena tidak mencapai skala usaha yang ekonomis. Dengan badan usaha perorangan, kebanyakan usaha dikelola secara tertutup, dengan legalitas usaha dan administrasi kelembagaan yang sangat tidak memadai. Upaya pemberdayaan UMKM makin rumit karena jumlah dan jangkauan UMKM demikian banyak dan luas, terlebih bagi daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan. Lemahnya kelembagaan ini juga terjadi pada Koperasi karena rendah pemahaman perkoperasian oleh para pengelola, pengurus maupun anggota Koperasi. Kondisi ini cukup memprihatinkan, tidak saja jika dilihat dari rendahnya partisipasi anggota dalam usaha Koperasi, tetapi juga dapat dilihat dari rendahnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh Koperasi aktif. Dengan kondisi seperti itu, menunjukkan bahwa kapasitas dan kualitas para pengelola

Koperasi,

sebagian

besar

masih

sangat

rendah.

Hal

ini

juga

mengindikasikan bahwa tetah terjadi pengelolaan Koperasi yang tidak sesuai dengan nilai, identitas dan jatidiri Koperasi. Semakin rnemburuknya citra Koperasi di tengah masyarakat, karena banyak Koperasi tidak aktif dengan legalitas yang tidak memadai, terlilit persoalan hukum, bahkan pengurus, anggota, akte serta alamat yang sulit untuk diidentifikasi, adalah persoalan-persoalan yang perlu segera ditangani. Sementara harapan untuk melakukan perubahan tidak mungkin diserahkan pada masyarakat semata, karena kesadaran untuk berkoperasi belum sepenuhnya tumbuh berkembang sebagai sebuah kebutuhan. Oleh karena itu, upaya Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2015 upaya melaksanakan penataan kelembagaan dan tata laksana KUMKM mempioritaskan kegiatan: a.

Pendataan KUMKM;

b.

Revitalisasi KUD;

c.

Peningkatan Kapasitas Kelebagaan Koperasi; 47


d.

mengoptimalkan Fungsi Advokasi bagi Koperasi;

e.

Membentuk Forum UMKM di Tingkat Provinsi.

2. Peningkatan SDM KUMKM Salah satu modal utama Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti SDM yang sehat, mandiri, beriman, taqwa, tangguh, kreatif, berdedikasi, profesional, dan berwawasan kebangsaan serta memiliki semangat wirausaha melalui suatu sistem pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal di bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang terencana untuk mampu memiliki kompetensi keunggulan kompetitif. Selain permasalahan yang berkaitan dengan pelaku usaha, keberadaan aparatur dan sarana-prasarana penunjang sangat menentukan berhasil tidaknya proses pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dalam hal ini terdapat kenyataan bahwa dari jumlah aparatur tidak sepenuhnya sebanding dengan cakupan jumlah Koperasi dan UMKM. Bahkan di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kab./Kota, aparatur teknis hanya dapat dihitung dengan jari tangan bahkan yang ada tidak memiliki latar belakang teknis perkoperasian. Hal ini telah mengakibatkan kesenjangan dalam jenjang karier pada SKPD yang membidangi Koperasi dan UMKM. Bagi sebuah SKPD Provinsi jumlah aparatur yang ada belum memadai, disamping perlu peningkatan kompetensi bagi setiap aparat teknis. Demikian halnya terkait dengan peningkatan jenjang pendidikan bagi aparatur perlu dilakukan khususnya untuk jenjang pendidikan Strata 1 (S1-Sarjana) dan Strara 2 (S2-Magister). Keahlian khusus bagi aparatur juga pertu ditingkatkan, khususnya dilakukan diklat pendalaman perkoperasian dan kewirausahaan, diklat aparatur dan diklat motivasi. Searah dengan hal tersebut, sangat diperlukan sarana dan prasarana lembaga diklat atau pusat pelatihan bagi aparatur dan gerakan Koperasi serta bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

48


Hal ini

merupakan kebutuhan, mengingat perpindahan (mutasi) aparatur

antar SKPD di daerah yang sangat cepat. Di sisi lain berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap pengetahuan dan keterampilan bidang perkoperasian dan manajemen

usaha

meningkat.

Dalam

perkembangannya

ke

depan,

pengembangan sumber daya manusia dalam bidang koperasi dan UMKM harus memiliki standar kapasitas dan kompetensi yang baik untuk meningkatkan kualitas SDM bidang Koperasi dan UMKM. Hal ini untuk meningkatkan daya saing di tingkat global, mengingat penerapan pasar bebas dalam era globalisasi akan segera dilaksanakan. Pada tingkat global, isu standarisasi sumber daya manusia maupun standarisasi produk dan usaha Koperasi dan UMKM terus meningkat. Sumber daya manusia yang kompeten adalah seseorang yang memiliki unsurunsur pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), peran sosial (social role), citra diri (self- image), perilaku (behave), dan motivasi (motive) sesuai dengan jenis pekerjaannya dan jenjang jabatannya. Dari unsur-unsur kandungan kompetensi tersebut, pengetahuan (knowledge) merupakan langkah pertama yang harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam peemberdyaan Koperasi dan UMKM. Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas pada penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 ini Dinas Koperasi dan UMKM akan memprioritaskan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: a. Pendidikan dan Pelatihan Bagi pembina/aparatur tingkat provinsi dan Kabupaten/kota, pengurus dan Anggota Koperasi dan UMKM, tentang perkoperasian dan kewirausahaan. b. Menambah Jumlah Petugas Penyuluh Perkoperasian Lapangan (PPKL) dan pendamping UMKM. c. Memaksimalkan fungsi Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM Provinsi Banten.

49


3. Aksesbilitas dan Daya Saing KUMKM Masalah klasik lain yang dihadapi Koperasi dan UMKM adalah terbatasnya akses Koperasi dan UMKM kepada sumberdaya produktif. Akses kepada sumberdaya produktif terutama terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar. Dalam hal pendanaan utamanya Koperasi dan UMKM memiliki permasalahan karena modal sendiri yang terbatas, tingkat pendapatan rendah, aset jaminan dan administrasi tidak memenuhi persyaratan perbankan. Bahkan bagi Usaha Mikro dan Kecil sering kali terjerat rentenir/pihak ketiga dan kurang tersentuh lembaga pembiayaan. Adapun berkaitan dengan akses teknologi, kebanyakan Koperasi dan UMKM menggunakan teknologi sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk. Demikian juga Koperasi dan UMKM sulit untuk memanfaatkan

informasi

pengembangan

produk

dan

usahanya.

Upaya

pemberdayaannya juga diliputi dengan adanya ketimpangan dalam penguasaan sumberdaya produktif baik antar pelaku usaha, antar daerah maupun antara pusat dan daerah. Kondisi di atas telah berakibat serius terhadap rendahnya produktivitas dan daya saing produk Koperasi dan UMKM. Terlebih Koperasi dan UMKM belum memiliki jaringan pasar dan pemasaran yang luas. Kebanyakan mereka hanya memiliki akses pasar di tingkat lokal, atau yang paling maju mereka dapat melakukan sedikit ekspor melalui usaha menengah dan besar yang berlaku sebagai perantara. Untuk menjawab permasalahan tersebut pada Rencana Kerja tahun 2015 ini dinas koperasi dan UMKM Provinsi Banten akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Membantu

koperasi

dan

UMKM

untuk

mengakses

kepada

sumber

permodalan; b. Melaksanakan promosi dan pemasaran produk KUMKM melalui pameran dan konsultasi bisnis; 50


c. Membentuk sentra-sentra produk unggulan KUMKM; d. Melaksanakan monitoring pemanfaatan bantuan KUMKM.

4. Koordinasi dan Sinergitas. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

memiliki banyak keterkaitan dengan

pihak lainnya, baik yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung. Pengelompokan stakeholders dapat dijabarkan sebagai berikut : pemerintah; swasta; dan masyarakat. Gambaran pelaku dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM tersebut mengisyaratkan bahwa setiap upaya dan langkah-langkah Pemberdayaan Koperasi dan UMKM akan memiliki pengaruh terhadap pihak-pihak yang terkait. Hubungan kelembagaan dalam wujud koordinasi antara pelaku Usaha dirasakan masih belum optimal, sehingga upaya meningkatkan program-program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang lebih terpadu dan terintegrasi menjadi prasyarat keberhasilan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai fasilitator dan pembinan pembangunan bidang Koperasi dan UMKM bidang

memegang

kunci untuk

membuka

keterpaduan

pembangunan

Koperasi dan UMKM, sehingga pihak terkait swasta dan masyarakat akan

berpartisipasi aktif dalam rangka pencapaian sasaran pemberdayaan koperasi dan UMKM. Sehingga kondisi keterpaduaan antar pihak dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

perlu segera diperbaiki, hubungan antar

ditingkatkan, demikian

pula

hubungan

asosiasi profesi perlu

pusat- daerah serta lembaga-lembaga

Koperasi dan UMKM yang perlu lebih diberdayakan. B. ISU EKSTERNAL (MEA) Dengan keterbatasan yang dimiliki, Koperasi dan UMKM seringkali melakukan aktivitas usaha dengan lokasi yang tidak pasti dan berpindah-pindah. Sementara Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan, serta sering mengabaikan upaya penataan 51


kota yang secara dini memperhatikan ketersediaan tempat usaha bagi Koperasi dan UMKM. Sementara dalam rangka peningkatan kapasitas usaha terbentur oleh produk jasa lembaga keuangan yang sebagian besar berupa kredit modal kerja, bukan kredit investasi (dengan jangka waktu yang relatif lebih lama). Bagi Koperasi dan UMKM keadaan ini akan mempersulit upaya meningkatan kapasitas usaha termasuk dalam rangka pengembangan produk-produk yang berdaya saing. Di samping itu, bunga pinjaman juga masih dianggap terlatu tinggi, dan persyaratan pinjaman juga tidak mudah dipenuhi, seperti persyaratan nilai jaminan yang jauh lebih tinggi dari nilai pinjaman meskipun usahanya layak. Dunia perbankan sebagai sumber pendanaan terbesar masih memandang bahwa usaha Koperasi dan UMKM merupakan jenis usaha yang beresiko tinggi. Permasalahan lain yang melilit Koperasi dan UMKM adalah kurang kondusifnya iklim usaha. Hal ini terutama berkaitan dengan belum tuntasnya penanganan aspek Legatitas badan usaha dan kelancaran prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya transaksi/usaha tinggi, infrastruktur, kebijakan datam aspek pendanaan untuk Usaha Mikro dan Kecil, kebijakan aspek informasi, kemitraan, pemberian kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan yang kurang mendukung, serta perlunya peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Selain itu pelaksanaan otonomi darah dirasakan belum sepenuhnya optimal, karena kurang berpihaknya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Eksistensi Koperasi dan UMKM juga masih selalu di pandang sebelah mata, bahkan berkembang pandangan minor terhadap pemberdayaan Koperasi dan UMKM, seolah pemberdayaan adalah bagian dan program charity dan belas kasihan. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM juga berkaitan erat dengan upaya untuk mencapai Millenium Development Goals (MDG’s) atau tujuan pembangunan millennium yang ditujukan pada pencapaian hak-hak dasar kebutuhan hidup bagi segenap bangsa Indonesia,

khususnya

menyangkut

menanggulangi

pengentasan

kemiskinan

dan

kelaparan yang ekstrim, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, 52


dan

membangun

kemitraan

global

dalam

pembangunan

terutama

dengan

mengembangkari usaha produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda. Sebagai negara dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin banyak, pertu ditopang oleh kekuatan ekonomi yang sepadan. Pilar kekuatan ekonomi akan berdiri kokoh, apabila mengakar dengan realitas kehidupan ekonomi masyarakatnya. Momentum yang hadir saat ini membawa harapan besar agar perekonomian nasional berpijak pada pembangunan ekonomi rakyat sejatinya, dan bukan harapan dan sebuah cita-cita masa depan. Meski demikian disadari bahwa keberadaan Usaha Besar merupakan mitra penting dalam pengembangan ekonomi rakyat. Oleh karena itu pertu pengembangan berbagai bentuk kerjasama dengan usaha besar, diantaranya pengembangan kemitraan dan jaringan pasar bersama Koperasi dan UMKM, tempat magang,

alih teknologi,

pendampingan dan advokasi serta CSR (Corporate Social Responsibility), dengan menekankan pada bentuk kerjasama yang saling membutuhkan, menguntungkan dan membesarkan. Atas dasar itu Kementerian Koperasi dan UKM akan mengembangkan berbagai program dan kegiatan yang berkesesuaian, tepat sasaran, berhasil guna dan bermanfaat secara langsung bagi pemberdayaan Koperasi dan UMKM di tanah air. Pemahaman terhadap permasalahan dan identifikasi tiap pelaku, diharapkan dapat mempercepat upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM secara lebih luas dengan penyebaran yang lebih merata, yang bertujuan untuk mengatasi masalah internal dan eksternal yang dihadapi Koperasi dan UMKM sehingga mereka memperoleh jaminan kepastian dan kesempatan berusaha di Indonesia.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2015 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

53


54


2.5.

Penelaahan

Usulan

Program

dan

Kegiatan

Masyarakat

(hasil

kesepakatan)

PROGRAM/KEGIATAN

A.

(2) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah daerah 1. Perencanaan pelaporan

B.

dan

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

BESARAN/VOLUME

(3)

(4)

(5)

evaluasi

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan

1.1 Sinkronisasi Perencanaan 8 kab/Kota Program/Kegiatan dan Provinsi Pemerintah, Pemerintah Banten Provinsi, dan Kab/Kota dengan Stakeholder

8 kab/Kota x 30 orang

1.2 Kerja Sama Monitoring dan 8 kab/Kota Evaluasi dengan dan Provinsi Kabupaten/Kota dan Banten Stakeholder Kepada Koperasi dan UMKM

8 kab/Kota x 50 orang KUMKM

Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM 1. Pengembangan usaha Koperasi Bidang Industri Hasil Pertanian

Tingkat usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan

1.1 Rapat Koordinasi 8 kab/Kota Pembahasan KUT dan KUD se dan Provinsi Provinsi Banten dan Fasilitasi Banten Puskopti untuk Menjadi Distributor/ Impor Kacang Kedelai 2. Pengembangan Usaha Koperasi di Bidang aneka Usaha

8 kab/Kota x 30 KUMKM

Tingkat usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat 55


kemiskinan

2.1

Fasilitasi Upgrade Menjadi Koop-Mart

KSU 2 kab/kota

3. Peningkatan Kompetensi Usaha Kecil, Menengah dan Pengelola Koperasi

3.1 Monitoring dan Evaluasi Perijinan bagi Usaha Mikro dan Kecil C.

Pengembangan Produk Pemasaran K-UMKM

2 KSU Tingkat usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan

8 kab/Kota dan Provinsi Banten

155 kecamatan

dan

1. Dukungan Promosi dan Pemasaran Produk serta Peningkatan Kapasitas Kerja Sama dan Jaringan Usaha

Tingkat layanan layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk Koperasi dan UMKM

1.1 Penambahan Tenaga Petugas 8 kab/Kota Penyuluh Koperasi Lapangan dan Provinsi (PPKL), Tenaga Pendamping Banten UMKM dan Pembentukan Satgas Pengawas KSP di Kab/Kota 1.2 Pembentukan dan Revitalisaisi Sentra UKM

8 orang


2. Penyediaan Fasilitas Pengembangan Teknologi, Pasar, dan Pemasaran Produk Unggulan KUMKM

8 unit

Tingkat layanan akses pasar dan pemasaran bagi produk koperasi dan UMKM

2.1 Fasilitasi bantuan permodalan untuk UKM


40 KUMKM

2.2 Temu Mitra antara KUMKM dengan Pengusaha


1 kegiatan

56


2.3 Fasilitasi Forum UMKM Provinsi Banten

D.


1 kegiatan

Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM 1. Peningkatan Kapasitas 8 Kab/Kota Persentase dan Provinsi Peningkatan Kelembagaan Koperasi Kapasitas Banten Kelembagaan dan Produktivitas Koperasi dan UMKM 1.1

Pemutakhiran Data Base 8 kab/Kota Koperasi dan UMKM dan Provinsi Banten

1 kegiatan

1.2

Bimbingan dan1.Advokasi terhadap Koperasi dan UMKM


1 kegiatan

1.3

Pembentukan tim/Pokja di setiap kab/kota untuk Menangani Revitalisasi KUD dan Menginventarisir Lambaga Keuangan Mikro (LKM) yang akan menjadi KSP


1 kegiatan

1.4

Pembentukan Forum KUMKM di Tingkat Provinsi


1 kegiatan

1.5

Fasilitasi bantuan Sistem Aplikasi/Software Keuangan Koperasi


1 kegiatan

Provinsi Banten

1 kegiatan


1 kegiatan

1.6 Penyusunan perda KUMKM

1.7

Dukungan Kelembagaan Gerakan Koperasi (Dekopinwil)

57


1.8

Beasiswa bagi Pengurus dan Anggota Koperasi di Ikopin


50 orang

1.9

Dukungan Harkopnas


1 kegiatan

1.10

Sistem Manajemen Pengelolaan Perkoperasian (Software dan Hardware)


1 kegiatan

1.11 Adanya Dukungan Regulasi dari Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dalam Pengembangan Koperasi dan UMKM 2. Pelatihan Bagi Pengurus Koperasi dan UMKM


1 kegiatan

2.1

E.

Pelatihan Teknis Perkoperasian dan UMKM bagi Aparatur Melalui Optimalisasi fungsi Balatkop dalam Rangka Pengembangan SDM KUMKM Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Persentase Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha KUMKM 8 kab/Kota dan Provinsi Banten

50 orang x 2 angkatan

Ketersediaan Data informasi Pembangunan

1. Penyediaan Data Pembangunan Daerah 1.1

Kerjasama dengan Kabupaten/Kota untuk Pendataan KUMKM


1 paket

1.2

Pendataan KUMKM yang 8 kab/Kota akan Mengakses yang akan dan Provinsi Mengakses ke Perbankan Banten Dilakukan oleh ABDSI Kerjasama dengan BI (Puskopsyah)

1 paket

58


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2.

Tujuan dan sasaran 3.2.1. Tujuan a. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Daerah melalui : 1)

Meningkatkan jumlah Koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya.

2)

Meningkatkan peran dan kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Daerah.

b.

Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui: 1)

Mengembangkan kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian.

2)

Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM Koperasi dan UMKM.

c.

Peningkatan

Daya

Saing

Produk

Koperasi

Meningkatkan kemampuan Koperasi dan UKM

dan

UKM

melalui

dalam mengembangkan

produk-produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing. d.

Peningkatan

Pemasaran

Produk

Koperasi

dan

UKM

melalui

Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk Koperasi dan UKM. e.

Peningkatan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi dan UMKM melalui Penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM.

f.

Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui: 1)

Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif.

2)

Meningkatkan

kesadaran

berwirausaha

sebagai

budaya

mengembangkan kewirausahaan dikalangan masyarakat.

59

dan


g.

Perbaikan Iklim Usaha yang lebih berpihak kepada Koperasi dan UMKM melalui: Meningkatkan kuatitas Layanan publik yang transparan, akuntabel

1)

dan kredibel. Menyediakan peraturan perundang-udangan yang lebih berpihak

2)

pada Koperasi dan UMKM. 3.2.2. Sasaran Dalam

RPJMD

Provinsi

Banten

periode

2012-2017,

sasaran

pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing.Untuk menjembatani sasaran tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis Dinas Koperasi dan UMKM periode 2012-2017, sebagai berikut: a.

Meningkatnya

jumlah

dan

peran

Koperasi

dan

UMKM

dalam

perekonomian Daerah dengan indikasi: 1)

Meningkatnya Koperasi berkualitas (10%) dan tumbuhnya (5%) jumlah Koperasi aktif se Provinsi;

2)

Meningkatnya jumlah Koperasi aktif (55%) yang melaksanakan RAT;

3)

Meningkatnya produktifitas UMKM (5%) per tahun;

4)

Meningkatnya sumbangan UMKM dalam pembentukan PDRB (6%) pertahun;

5)

Meningkatnya rata-rata jumlah penyerapan tenaga kerja Koperasi dan UMKM sebesar (5%) per tahun;

6)

Meningkatnya rata-rata nilai investasi Koperasi dan UMKM sebesar 10% per tahun;

7)

Meningkatnya nilai ekspor produk UMKM (15%) per tahun.

b. Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan indikasi:

60


1) Meningkatnya jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang mengikuti Diklat; 2) Terselenggaanya diklat kewirausahaan bagi para sarjana calon wirausaha; 3) Meningkatnya pemanfaatan tempat praktek keterampilan usaha pada lembaga pendidikan pedesaan; 4) Tersedianya

model-model

praktek

terbaik

(best

practices)

internasional bagi pemberdayaan Koperasi; 5) Berkembangnya Koperasi dan UMKM dalam penerapan Informasi Teknologi dan teknologi tepat guna. 6) Berkemangnya kemitraan Koperasi dan UMKM dengan pelaku usaha melalui Meningkatnya jumlah dan kualitas kemitraan usaha. c. Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM dengan indikasi: 1)

Meningkatnya penggunaan produk Koperasi dan UMKM dalam Provinsi;

2)

Menjaga 65% pangsa pasar Koperasi dan UMKM di bidang bisnis retail;

3)

Meningkatnya ekspor non migas UMKM sehingga pangsa terhadap ekspor non migas nasional minimal sebesar 20% pertahun.

d. Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan UMKM dengan indikasi: 1)

Tumbuh dan berkembanganya trading house di seturuh Provinsi;

2)

Meningkatnya

kualitas

sarana

dan

prasarana

produksi

dan

pemasaran; 3)

Meningkatnya promosi produk Koperasi dan UMKM;

4)

Meningkatnya jumlah dan kualitas warung retail modern milik Koperasi dan UMKM;

5)

Memperkuat pemasaran produk Koperasi dan UMKM di sentra-sentra termasuk daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan; 61


6)

Turut mewujudkan Smesco UKM menjadi Icon Industri Kreatif dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM Nasional.

e. Penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM dengan indikasi: 1)

Tersedianya SKIM pembiayaan yang mudah, terjangkau dan cepat, dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM;

2)

Meningkatnya

jumlah

dan

kualitas

KSP/USP

dan

Lembaga

pembiayaan lainnya; 3)

Meningkatnya penyelenggaraan, pengembangan dan pengawasan KSP/USP;

4)

Memperkuat permodalan bagi produk Koperasi dan UMKM di sentrasentra termasuk daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan.

f. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada Koperasi dan UMKM dengan indikasi: 1)

Terselenggaranya penataan birokrasi dan tata ketota pemerintahan yang efektif, efisien dan bertanggung jawab;

2)

Tersedia dan terlaksananya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan Koperasi dan UMKM;

3)

Terciptanya keselarasan program dan kegiatan dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui koordinasi lintas sektoral di tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota;

4)

Tersedianya kajian dasar, kebijakan dan terapan yang prospektif dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

g. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UKM baru dengan indikasi: 1)

Terciptanya 150 wirausaha baru dan kalangan sarjana;

2)

Tersedianya

modul-modul

berwirausaha.

62

untuk

meningkatkan

kesadaran


3.3.

Program dan Kegiatan

Program Kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten tidak terlepas dari Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan NO .

URAIAN

ALASAN

1 2 1. Meningkatnya aktifitas ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM-K)

SUMBER DATA

3 Meningkatnya aktfitas UMKM-K, merupakan indikasi meningkatnya perkuatan internal bagi Koperasi dan UMKM. -

2. Meningkatnya pertumbuhan usaha baru

3. Meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru

4. Meningkatnya kesempatan kerja

Meningkatnya unit pertumbuhan unit usaha baru, pertumbuhan wirausaha baru, dan perluasan usaha, merupakan indikasi meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam pembukaan lapangan kerja. Meningkatnya kesempatan kerja merupakan indikasi kontribusi Koperasi dan UMKM dalam penurunan angka kemiskinan

5. Meningkatnya rata- Meningkatnya kontribusi rata pendapatan Koperasi dan UMKM KUMKM dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup 63

4 Laporan SKPD yang membidangi urusan Koperasi dan UMKM Kab./Kota; Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Koperasi dan UMKM oleh Kab./Kota dan Provinsi; Hasil Survey Biro Pusat Statistik. Laporan SKPD yang membidangi urusan Koperasi dan UMKM Kab./Kota; Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Koperasi dan UMKM oleh Kab./Kota dan Provinsi.

Laporan SKPD yang membidangi urusan Koperasi dan UMKM Kab./Kota; Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Koperasi dan UMKM oleh Kab./Kota dan Provinsi.


masyarakat.

Berdasarkan Indikator Tahun

2015

Kinerja

Utama

dan

Rencana

Kinerja

Tahunan

untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun

2015, Dinas Koperasi dan UMKM menyusun program dan kegiatan tahun 2015 dengan Program 3 program wajib 17 Kegiatan. Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten adalah sesuai tabel berikut :

64


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN

KODE

(1) 1 1 1

15 15 15

01 01

01

1

3

01

01

01

1.

1.1

1.2

1.3

1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

(2) URUSAN WAJIB Koperasi dan UKM Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Necara Aset

Workshop Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Sosialisasi Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2016 dan Awal Tahun Anggaran 2017 Workshop Pengelola Keuangan Daerah bagi Pengelola Kegiatan di lingkungan Dinas Kopersi dan UMKM Provinsi Banten Pendampingan Pelaporan pajak dan SPT Massa Pendampingan Pelaporan pajak dan SPT Tahunan Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Penyusunan Laporan Aset Fasilitasi Tim Pengelola SIMDA Keuangan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

(3)

(4)

RENCANA TAHUN 2016 KEBUTUHAN DANA/PAGU TARGET KINERJA INDIKATATIF KEGIATAN PERPROGRAM/PE RKEGIATAN/PERT OLOK UKUR (5) (6)

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan (100%)

155,000,000.00

SUMBER DANA

(7)

CATATAN PENTING

(8)

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 KEBUTUHAN DANA/PAGU TARGET KINERJA INDIKATATIF KEGIATAN PERPROGRAM/PER KEGIATAN/PERTOL OK UKUR (9)

APBD

200,000,000.00

Provinsi Banten

30 Orang

APBD

30 Orang

Provinsi Banten

30 Orang

APBD

30 Orang

Provinsi Banten

30 Orang

APBD

30 Orang

Provinsi Banten

12 Dokumen

APBD

12 Dokumen

Provinsi Banten

1 dokumen

APBD

1 dokumen

Provinsi Banten

4 Dokumen

APBD

4 Dokumen

Provinsi Banten Provinsi Banten


65

4 Dokumen

RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 1

15

01

01

02

2.

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

2.1

Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik & Keuangan Internal SKPD Per Triwulan Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 Penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD) & LKPJ Tahun 2015 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2015 Penyusunan Perubahan Rencana KerPerubahan TA. 2015 dan RKA dan DPA TA. 2016 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) SKPD Evaluasi dan Monitoring Pembangunan Koperasi dan UMKM Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Koperasi dan UMKM Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Koperasi dan UMKM Rapat Koordinasi Bidang Koperasi dan UMKM Forum SKPD Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Balatkop Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Balatkop Pertriwulan Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Balatkop

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6 2.7 2.8 2.9 2.10

1

15

01

01

02

2.11 3. 3.1 3.2

1

15

01

02

1

15

01

02

01

1.

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan (100%)

1,000,000,000.00

APBD

1,300,000,000.00

Provinsi Banten

1 Dokumen

APBD

1 Dokumen

Provinsi Banten

1 Dokumen

APBD

1 Dokumen

Provinsi Banten

2 Dokumen

APBD

2 Dokumen

Provinsi Banten

1 Dokumen

APBD

1 Dokumen

Provinsi Banten

1 Dokumen

APBD

1 Dokumen

Provinsi Banten

1 Dokumen

APBD

1 Dokumen

Provinsi Banten

1 Dokumen

APBD

1 Dokumen

Provinsi Banten

1 Dokumen

APBD

1 Dokumen

Provinsi Banten

1 Dokumen

APBD

1 Dokumen

Provinsi Banten

1 Dokumen

APBD

1 Dokumen

Provinsi Banten

1 Dokumen

APBD APBD

1 Dokumen

80,000,000.00

100,000,000.00

Provinsi Banten

1 dokumen

APBD

1 Kegiatan

Provinsi Banten

1 dokumen

APBD

1 Kegiatan

Jumlah Kegiatan (1.15.01.15)

1,235,000,000.00

APBD APBD

1,600,000,000.00

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (100%)

1,226,000,000.00

APBD

2,600,000,000.00

66


Belanja Modal Sarana Dan Prasarana Kantor


KODE

(1) 1 1 1

15 15 15

01 01

02

02

2.

2

16

02

03

03

2.

(2) URUSAN WAJIB Koperasi dan UKM Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Kota Serang


LOKASI

(3)

(4)

67

71 Unit (5 Unit Motor, 10 Buah Filling Cabinet, 4 Buah Lemari Display Kaca, 4 Unit AC Split, 1 Unit Kulkas, 2 Unit Dispenser, 2 Unit TV, 7 Unit Laptop, 5 Unit Printer, 15 Unit Hardisk Eksternal, 1 Set Meja Lingkar, 7 Buah Lemari Arsip, 2 Unit Kamera Digital,

APBD


SUMBER DANA

(7)

CATATAN PENTING

(8)


700,000,000.00

APBD

700,000,000.00

2,589,000,000.00

APBD

700,000,001.00


1

1

15

15

01

01

02

02

03

04

2.2

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Provinsi Banten

154 Unit (Terdiri dari : Sofeware Aplikasi; Jaringan Internet; Jaringan Telepon; Faxmilie; BAPX; Server/Storage;Mesin Foto Copy;AC Standing; AC;PC, Laptop dan Printer; Galeri Smesco

2.3

Pemeliharaan Gedung Gallery Smesco

Provinsi Banten

1 paket

3.

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

3.1

Kota Serang

12 Bulan

APBD

12 Bulan

3.2

Penyediaan barang dan jasa pakai habis dan keperluan sehari-hari rumah tangga kantor Penyediaan jasa perkantoran

Kota Serang

27 Orang

APBD

27 Orang

3.3

Fasilitasi Penunjang Kantor

Kota Serang

12 Bulan

APBD

12 Bulan

3.4

Kendaraan operasional dinas

Kota Serang


APBD


3.5

Peringatan Hari Besar Indonesia dan peringatan Hari Besar Banten

Kota Serang

6 kali (hari raya idul fitri, idul adha, koperasi, 17 agustus, hari raya banten dan maulid Nabi Muhammad SAW)

APBD

6 kali (hari raya idul fitri, idul adha, koperasi, 17 agustus, hari raya banten dan maulid Nabi Muhammad SAW)

3.6

Kota Serang

12 Bulan

APBD

12 Bulan

3.7

Pelayanan Publik Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Penataan Arsip

Kota Serang

12 Bulan

APBD

12 Bulan

4.

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (100%)

APBD

2,589,000,000.00

Rasio dan Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek Aparatur (100%)

800,000,000.00

68

154 Unit (Terdiri dari : Sofeware Aplikasi; Jaringan Internet; Jaringan Telepon; Faxmilie; BAPX; Server/Storage;Mesin Foto Copy;AC Standing; AC;PC, Laptop dan Printer; Galeri Smesco

APBD

APBD

2,500,000,000.00

800,000,000.00


Kota Serang

4.2

Bimtek Peningkatan Profesionalisme Kapasitas Pegawai Bimtek Evaluasi Uraian Tugas

Kota Serang

1 Dokumen 55 Pegawai 1 Kali 55 SKP Pegawai

4.3

Fasilitasi Olahraga Pegawai

Kota Serang

48 Kali 140 Pegawai

1 Dokumen

4.4

Fasilitasi Pengembangan Spiritual Pegawai Fasilitasi Rapat Intern

Kota Serang

12 Kali 140 Pegawai

1 Dokumen

Kota Serang

12 Kali

Sosialisasi Peraturan Aparatur Sipil Negara Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah Koordinasi dan konsultasi pemerintahan di dalam dan luar daerah Pengadaan sarana&prasarana Balatkop Terpenuhinya Kebutuhan Barang Modal Penunjang Tupoksi yang Memadai

Kota Serang

1 Dokumen 55 Pegawai

provinsi Banten

1 Dokumen

Terpenuhinya Pengadaan Kebutuhan rumah Tanggga Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BALATKOP Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

provinsi Banten

1 Paket Mebeuler, 10 AC

4.5 4.6 1

15

01

02

05

5. 5.1

15

01

02

06

6. 6.1 6.2

1

15

01

02

07

7. 7.1

1

15

01

02

08

8. 8.1 8.2 8.3

Kota Serang

Lebak

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balatkop Operasional Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM Penyediaan barang dan jasa habis pakai dan keperluan rumah tangga kantor

15

01

KODE

49

12 Bulan

200,000,000.00 1 Dokumen

200,000,000.00

APBD

200,000,000.00

200,000,000.00

APBD

200,000,000.00

12 Bulan (6 AC, 2 Unit Roda 4, 4 Unit Roda 2, 1 Paket Jasa Kebersihan)

APBD

1 gedung 1 Taman

APBD

300,000,000.00

Lebak

10 Orang

APBD

10 Orang

Lebak

12 Bulan

APBD

12 Bulan

Lebak

12 Bulan

APBD

12 Bulan

6,315,000,000.00

Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

APBD APBD

300,000,000.00

Koordinasi dan konsultasi pemerintahan di dalam dan luar Daerah

1 Dokumen 1 Dokumen

300,000,000.00

Jumlah Kegiatan (1.15.01.02) 1

APBD

APBD

7,500,000,000.00

APBD

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TAHUN 2016

69

CATATAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017

RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN

(1) 1 1 1

15 15 15

01 01

49

01

1.

1.1

49

02

(4)

(5)

Persentase akses koperasiUMKM terhadap sumbersumber permodalan 17.28%

950,000,000.00

SUMBER DANA

(7)

TARGET KINERJA KEGIATAN

(8)

APBD

997,500,000.00

APBD


8 Kab/Kota dan Provinsi


APBD


Sosialisasi Penjaminan Kredit Daerah Banten dan Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Working Assesment PKBL/CSR, LPDB dan Lembaga Keuangan Non Bank



APBD



1 Angkatan 150 Peserta

APBD

1 Angkatan 150 Peserta

1.5

Fasilitasi KUMKM Kepada Sumber Permodalan di Daerah Minapolitan



2.

Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Industri Hasil Pertanian

2.1

Pengembangan Koperasi Pertanian Dalam Mendukung Program Seribu Kampung Nelayan Tangguh Indah Mandiri (Sekaya Maritim) Fasilitasi Study Komparasi Pelaksanaan Resi Gudang

Prov. Banten

200 orang (100 orang x 2 kab/kota)

APBD

200 orang (100 orang x 2 kab/kota)

Prov. Banten

25 orang

APBD

25 orang

Pendataan Koperasi Pertanian

Prov. Banten

Data Koperasi Pertanian Tahun 2016

APBD

Data Koperasi Pertanian Tahun 2016

2.2 2.3

Tingkat usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan 17.28%

1 Angkatan 200 Peserta Koperasi 2,500,000,000

70

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATATIF PERPROGRAM/PER KEGIATAN/PERTOL OK UKUR

(9)


1.4

01

TARGET KINERJA KEGIATAN

PENTING


1.3

15

(3)

LOKASI

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATATIF PERPROGRAM/PE RKEGIATAN/PERT OLOK UKUR (6)

Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah KSP-S/ USP-S Koperasi Melalui Dewan Syariah Nasional MUI Fasilitasi Pembentukan Forum PKBL & CSR Provinsi Banten

1.2

1

(2) URUSAN WAJIB Koperasi dan UKM Peningkatan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Kredit Bagi K-UMKM

PROGRAM/KEGIATAN

APBD

2,625,000,000.00


`

1

15

01

49

03

2.4

Bimtek Koperasi Pertanian Dalam Mengembangakan Produk Pertanian

Prov. Banten


APBD


2.5

Forum Grup Diskusi Revitalisasi KUD

Prov. Banten


APBD


2.6

Rakortek Pengembangan Koperasi Pertanian

Prov. Banten

60 orang

APBD

60 orang

3.

Pengembangan Usaha Koperasi di Bidang Aneka Usaha

3.1

Sosialisasi Perkoperasian bagi Koperasi Siswa dan Pembina


60 Orang Siswa Sekolah / Pembina

APBD

60 Orang Siswa Sekolah / Pembina

3.2

Bimbingan Teknis Bisnis Ritel bagi Koperasi Serba Usaha, Koperasi Karyawan dan Pegawai


APBD

60 Orang (30 orang Pengelola KSU, Kopkar dan KPRI x 2 akt)

3.3

Bimbingan Teknis Akuntansi Lanjutan bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan ( PPKL ) Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha bagi Pengelola Koperasi


60 Orang (30 orang Pengelola KSU, Kopkar dan KPRI x 2 akt) 60 Orang (30 orang PPKL x 2 akt)

APBD

60 Orang (30 orang PPKL x 2 akt)

APBD

Bimbingan Teknis Kewirausahaan bagi Koperasi Wanita


60 Orang ( 30 Orang Pengelola Koperasi x 2 Akt) 60 Orang (30 orang Pengelola Koperasi Wanita x 2 akt)

60 Orang ( 30 Orang Pengelola Koperasi x 2 Akt) 60 Orang (30 orang Pengelola Koperasi Wanita x 2 akt)

3.4

3.5

Tingkat usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan 17.28%

850,000,000.00



15

01

50

1

15

01

50

01

1.

Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM Pengembangan Wirausaha baru melalui Inkubator Teknologi Bisnis

APBD

APBD

4,300,000,000.00

892,500,000.00

APBD

4,515,000,000.00

APBD Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk Koperasi dan UMKM (28.00%)

1,000,000,000.00

1.1

Bimtek Kewirausahaan dan Manajemen Teknis

8 Kab/Kota dan Provinsi Banten

1.2

Bimtek Wirausaha Pemula Bagi Calon Sarjana


71

2 Angkatan (40 Peserta x 2 Angkatan) = 80 Peserta 2 Angkatan (40 Peserta x 2 Angktan) = 80 Peserta

APBD

1,050,000,000.00

APBD


APBD

2 Angkatan (40 Peserta x 2 Angktan) = 80 Peserta


KODE

(1) 1 1

15 15

01

1.3

Bimtek Strategi Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah


1.4

Sosialisasi PP Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil


1.5

Bimtek Peningkatan Kemampuan Berwirausaha Bagi Mahasiswa


1.6

Bimtek Kewirausahaan dan manajemen Teknis



(2) URUSAN WAJIB Koperasi dan UKM


LOKASI

(3)

(4)

72

1 Angkatan (40 Peserta x 1 Angkatan) = 40 Peserta 3 Angkatan (100 Peserta x 3 Angkatan) = 300 Peserta 2 Angkatan (40 Peserta x 2 Angkatan) = 80 Peserta 2 Angkatan x 40 Peserta


APBD


APBD

3 Angkatan (100 Peserta x 3 Angkatan) = 300 Peserta 2 Angkatan (40 Peserta x 2 Angkatan) = 80 Peserta

APBD

SUMBER DANA

(7)

2 Angkatan x 40 Peserta

CATATAN PENTING

(8)


RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 1

15

01

50

02

2.

Dukungan Promosi dan Pemasaran Produk Serta peningkatan Kapasitas kerja sama dan Jaringan Usaha

2.1

Pameran Produk KUMKM dalam Rangka Banten Expo Pameran Produk KUMKM Tingkat Regional

Provinsi Banten

1 Dokumen

APBD

1 Dokumen

Provinsi Banten

10 Dokumen

APBD

10 Dokumen

Provinsi Banten

7 Dokumen

APBD

7 Dokumen

Provinsi Banten

1 Dokumen

APBD

1 Dokumen

Provinsi Banten

1 Dokumen

APBD

1 Dokumen

Provinsi Banten

1 Dokumen

APBD

1 Dokumen

Provinsi Banten

1 Dokumen

APBD

1 Dokumen

3.2

Pameran Produk KUMKM di Tingkat Nasional Pameran KUMKM dalam rangka MTQ Provinsi Banten Pameran KUMKM dalam rangka MTQ Tingkat Nasional Pameran Hari Koperasi (HARKOP) Tingkat Provinsi Banten Pameran Hari Koperasi (HARKOP) Tingkat Nasional Penyuluhan Bagi Koperasi dan UMKM Fasilitasi Bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) Penyuluhan Bagi Koperasi

3.3

Penyuluhan Bagi UMKM

Provinsi Banten

3.3

Bimtek Penyuluh Koperasi

Provinsi Banten

3.4

Bimtek Penyuluh UMKM

Provinsi Banten

2.2

2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 1

15

01

50

03

3. 3.1

KODE


Tingkat layanan akses pasar dan pemasaran bagi produk Koperasi dan UMKM (28.00%)

2,350,000,000.00

2,500,000,000.00


APBD

2,467,500,000.00

APBD

2,625,000,000.00

Provinsi Banten

107 Orang

APBD

107 Orang

Provinsi Banten

1 Kegiatan x 150 Orang 1 Kegiatan x 150 Orang 2 Kegiatan x 75 Orang 2 Kegiatan x 70 Orang RENCANA TAHUN 2016 KEBUTUHAN DANA/PAGU TARGET KINERJA INDIKATATIF KEGIATAN PERPROGRAM/PE RKEGIATAN/PERT OLOK UKUR

APBD


LOKASI

73

SUMBER DANA

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 KEBUTUHAN DANA/PAGU TARGET KINERJA INDIKATATIF KEGIATAN PERPROGRAM/PER KEGIATAN/PERTOL OK UKUR

RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 (1) 1 1 1

15 15 15

01 01

50

04

4.

4.1 4.2

4.3 4.4 4.5 1

15

01

50

05

5.

(2) URUSAN WAJIB Koperasi dan UKM Penyediaan Fasilitas Pengembangan Teknologi, Pasar dan Pemasaran Produk Unggulan KUMKM Temu Usaha Kemitraan UMKM Dengan BUMN / BUMD Bimtek Peningkatan Mutu Produk Usaha Makanan Dan Minuman Dengan Menggunakan Teknologi Tepat Guna Bimtek Sarjana Pendamping Bagi UMKM Sosialisasi HAKI/Legalisasi Usaha Perizinan Bagi Pelaku UMKM Bimtek Agrobisnis Ketahan Pangan Bagi UMKM Peningkatan Kompetensi Usaha Kecil, Menengah dan Pengelola Koperasi

(3)

(4)

(5)

Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk Koperasi dan UMKM (28.00%) Provinsi Banten

(6)

(7)

2,000,000,000.00

APBD

(8)

(9)

2,100,000,000.00

1 Kegiatan BUMN/BUMD 2 Kegiatan x 40 Orang

APBD APBD

1 Kegiatan BUMN/BUMD 2 Kegiatan x 40 Orang

Provinsi Banten

15 Orang

APBD

15 Orang

Provinsi Banten

5 Kegiatan x 80 Orang 1 Kegiatan x 40 Orang

APBD


APBD


Provinsi Banten

Provinsi Banten Tingkat usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan 17.28%

2,500,000,000.00

5.1

Bimtek Pengembangan Kualitas Produk Unggulan Bagi UKM Akt I & II


5.2

Bimtek Terampil Usaha Batik Tulis dan Cap Bagi Pengrajin


5.3

Bimtek Pengembangan Kualitas Produk Handycraft Bagi UKM


5.4

Bimtek Pengembangan Packaging Bagi UMKM Akt I & II


5.5

Bimtek Peningkatan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Menengah


5.6

Fasilitasi Sertifikat Halal Bagi UMKM 8 Kab/Kota


5.7

Sosialisasi Pengembangan UMKM di Bidang Aneka Usaha


74

100 UMKM Provinsi Banten 50 UMKM Provinsi Banten 50 UMKM Provinsi Banten 100 UMKM Provinsi Banten 50 UMKM Provinsi Banten 30 UMKM Provinsi Banten 200 UMKM Provinsi Banten

APBD

2,625,000,000.00

APBD


APBD


APBD


APBD


APBD


APBD


APBD


RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 Jumlah Kegiatan (1.15.01.50) 1

15

01

51

1

15

01

51

01

1.

1.1

1.7

Jambore Perkoperasian

Provinsi Banten

1.8

Hibah Barang Alat Perlengkapan Kantor Koperasi Pengembangan Sistem Akuntabilitas Koperasi

Provinsi Banten

1.5

01

51

02

3,000,000,000.00

1.6

1.4

15

Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Produktivitas Koperasi dan UMKM (19.66%) Provinsi Banten

1.3

2.

2.1 2.2 2.3 2.4

Bimbingan Teknis Akuntabilitas Koperasi Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Bagi Koperasi Pembinaan Pasca Sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi UMK Fasilitasi Studi Komparasi ke koperasi penerima pembiayaan

APBD

10,867,500,000.00

APBD

Sosialisasi Perundang-undangan Perkoperasian bagi Siswa/Mahasiswa Sosialisasi Perkoperasian dalam Rangka Dukungan Pembangunan Pedesaan terpadu Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Bimbingan Teknis Penyusunan Rapat Anggota Tahunan/RAT Dukungan Penyelenggaraan Hari Koperasi Ke-69 Tk. Provinsi Banten Seminar Perkoperasian

1.2

1

Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi

10,350,000,000.00

Provinsi Banten

Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten

APBD

3,150,000,000.00

1 Angkatan (200 orang) 6 Angkatan (600 Orang)

APBD

1 Angkatan (200 orang)

APBD

6 Angkatan (600 Orang)

2 Angkatan (120 orang) 4 Angkatan (240 orang) 1 Angkatan (1000 orang) 1 Angkatan (200 orang) 1 Angkatan (100 orang) 10 Koperasi

APBD


APBD


APBD


APBD


APBD


APBD

10 Koperasi

Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Produktivitas Kopeerasi dan UMKM (19.66%)

900,000,000.00

APBD

945,000,000.00

Prov. Banten

80 orang

277,964,500.00

APBD

80 orang

Prov. Banten

80 Orang

270,679,500.00

APBD

80 Orang

Prov. Banten

70 Orang

186,434,500.00

APBD

70 Orang

Prov. Banten

16 orang

85,314,000.00

APBD

16 orang

75



KODE

(1) 1 1

15 15

01 2.5

1

15

01

51

03

3.

51

04

(4)

Prov. Banten

2 Dokumen

Persentase Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha KUMKM (19.66%)

(7)

APBD

800,000,000.00

CATATAN PENTING

(8)

2 Dokumen

APBD

840,000,000.00

Lebak


APBD


3.2

TOT AKUNTANSI BAGI APARATUR PEMBINA KOPERASI PELATIHAN PERKOPERASIAN BAGI PENGURUS/PENGAWAS KOPERASI PELATIHAN AKUNTANSI BAGI PENGURUS / PENGAWAS KOPERASI

Lebak

30 org Peserta Kab/Kota x 2 At 30 org Peserta Kab/Kota x 2 At 30 org Peserta kab/Kota x 1 Akt

APBD

30 org Peserta Kab/Kota x 2 At 30 org Peserta Kab/Kota x 2 At 30 org Peserta kab/Kota x 1 Akt

3.5

PELATIHAAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PELAKU UMKM

Lebak


APBD


3.6

PELATIHAAN MANAJEMEN PERPAJAKAN BAGI PENGELOLA KOPERASI STUDY KOMPARASI KE BALAI PELATIHAAN DAN UMKM JAWA BARAT Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UMKM (DAK) Pelatihan Pengetahuan Tentang Manfaat Keuangan bagi Pengelola Keuangan Koperasi Produktif Pelatihan Kelayakan Usaha dibidang UMKM

Lebak


APBD


Lebak

13 Org

Pelatihan Kompetensi Kasir bagi KSP/USP Koperasi Konvensional dan

3.7

01

(3)

SUMBER DANA

TOT PERKOPERASIAAN BAGI APARATUR PEMBINA KOPERASI

3.4

15

LOKASI


3.1

3.3

1

(2) URUSAN WAJIB Koperasi dan UKM Inventarisasi data dan bahan pengawasan Koperasi Penerima Pembiayaan Pelatihan Bagi Pengurus Koperasi dan UMKM



4. 4.1

4.2 4.3

Lebak Lebak

APBD APBD

13 Org

1,500,000,000.00

1,575,000,000.00

Prov. Banten


354,197,250.00

APBD


Prov. Banten


321,077,250.00

APBD


Prov. Banten


321,077,250.00

APBD


76

90,490,000.00

RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 Syariah 4.4

Pelatihan Kewirausahaan/Motivasi Usaha dan Manajemen Usaha

Prov. Banten


73,407,250.00

APBD


4.5

Pelatihan Pengelola KJK/UJK Syariah

Prov. Banten


73,407,250.00

APBD


4.6

Pelatihan Penilaian Kesehatan KJK/UJK

Prov. Banten


73,333,750.00

APBD


4.7

Pendampingan KUMKM

Prov. Banten

25 Orang

283,500,000.00

APBD

25 Orang

6,200,000,000.00

APBD


15

01

72

1

15

01

72

01

1.

Penyediaan Data Pembangunan Daerah Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

6,510,000,000.00

APBD Ketersediaan Data Pembangunan (1 Paket)

667,000,000.00

APBD

700,350,000.00

1.1

Penyusunan Statistik Koperasi


1 Dokumen

APBD

1 Dokumen

1.2

Penyusunan Statistik UMKM


1 Dokumen

APBD

1 Dokumen

Jumlah Kegiatan (1.15.01.72) Jumlah Program (1.15.01.35)+(1.15.01.36)+(1.15. 01.37)+(1.15.01.52)+(1.15.01.53) +(1.15.01.60) Jumlah Bidang Urusan (1.15) JUMLAH URUSAN WAJIB (1)

77

667,000,000.00

APBD

700,350,000.00

29,067,000,000.0 0

APBD

31,692,850,000.00

29,067,000,000.0 0 29,067,000,000.0 0

APBD

31,692,850,000.00

APBD

31,692,850,000.00


78


BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2016 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten 2012-2017 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Provinsi Banten serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2016. Rencana

Kerja

Dinas

Koperasi dan UMKM Provinsi Banten sebagai bahan

dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2016 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun 2016, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya

penjabaran

dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Banten maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Serang, Mei 2016 KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN,

Dra. N u r h a n a, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19641010 108902 2 2002

79

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

Recommend Documents