RENCANA KERJA (RENJA) 2016 BAPPEDA PROVINSI BANTEN

E N N T B A

2016

B

A

P

P

E D

A

P R

O V

IN

S I

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015

KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb,

B

A N

T E

N

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia serta ridlho-Nya, Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 telah dapat tersusun. Pada dasarnya Rencana Kerja BKD Provinsi Banten Tahun 2016 merupakan acuan dan pedoman penyelenggaraan program dan kegiatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di lingkungan BKD Provinsi Banten pada tahun 2016.

R O

V IN S

I

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 ini secara keseluruhan terdiri dari 4 (empat) bagian pembahasan yang meliputi: Pendahuluan; Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKD Tahun 2014; Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan; serta Penutup.

A

P

Akhir kata, Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2016.

B

A

P

P

E D

Wassalamualaikum Wr. Wb. Serang,

2015 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN ttd

Drs. H. CEPI SAFRUL ALAM, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19570803 197811 1 002

B A

E D

P

P

A

V IN S

R O

P I

LAMPIRAN B

N

T E

A N

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .........................................................i DAFTAR ISI ....................................................................ii

N

PENDAHULUAN ..................................................I - 1 1.1. Latar Belakang ................................................I - 1 1.2. Landasan Hukum ...........................................I - 3 1.3. Maksud dan Tujuan .......................................I - 6 1.4. Sistematika Penyusunan .................................I - 6

A N

T E

BAB I

R O

V IN S

I

B

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013 II - 1 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2015 II - 1 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan .............................II - 3 2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD Provinsi Banten ...........................II - 9 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .......II -11 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan ......II -13

P

E D

A

P

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ...........................................................III - 1 3.2. Tujuan dan Sasaran Kerja ..............................III - 2 3.3. Program dan Kegiatan ....................................III - 3

B

A

P

BAB IV PENUTUP ...........................................................

DAFTAR TABEL

T E

N

................................................................................. II – ................................................................................. II – ................................................................................. II – ................................................................................. III – ................................................................................. III ................................................................................. IV ................................................................................. V -

A N

2.1. 2.2. 2.4. 3.1. 3.2. 4.1. 5.1.

B

A

P

P

E D

A

P

R O

V IN S

I

B

Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

ii

7 8 9 2 2 1 4

DAFTAR GAMBAR

B

A

P

P

E D

A

P

R O

V IN S

I

B

A N

T E

N

Gambar 2.1. ............................................................................. II - 2 Gambar 2.2. ............................................................................. II - 7

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR

A N

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2014

T E

N

TENTANG

:

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja yang berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Unit Kerja; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2014

P

P

E D

A

P

R O

Menimbang

V IN S

I

B

KEPALA BADAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN

:

1.

B

A

Mengingat

2. 3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepehawaian; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

4.

B

A

P

P

E D

A

P

R O

V IN S

I

B

A N

T E

N

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 7. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 20122017; 11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2014; 12. Peraturan Gubernur Banten No. 26 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten;

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014

KESATU

:

Menetapkan

Rencana

Kerja

Badan

Kepegawaian

Daerah Provinsi Berah Provinsi Banten Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini :

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang kepegawaian tahun 2014 di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

A N

T E

N

KEDUA

: Serang : April 2014

B

A

P

P

E D

A

P

R O

V IN S

I

B

Ditetapkan di Pada tanggal

V IN S

I

BAB PENDAHULUAN

B

A N

T E

N

Rencana Kerja Tahun 2016, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten

P

LATAR BELAKANG

R O

I A

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten

E D

Tahun 2016 yang selanjutnya disebut Renja Badan Kepegawaian

P

Daerah Provinsi Banten merupakan pelaksanaan tahun keempat dari

P

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4

Tahun 2012 tentang

B

A

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2016, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pendahuluan

I.1

serta Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan Daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program,

N

dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi,

T E

harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

A N

Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan

B

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara

V IN S

I

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan

R O

karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah

P

kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;

A

2. Menciptakan kepastian kebijakan dan komitmen Pemerintah dalam

P

E D

pelaksanaan pembangunan

P

Proses penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

B

A

Banten didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui

Forum

Kepegawaian

Koordinasi

dan

Perencanaan

memperhatikan

hasil

Pembangunan evaluasi

Bidang

pelaksanaan

pembangunan bidang kepegawaian pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten juga diintegrasikan dengan prioritas RKPD Tahun 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, Rencana Strategis (Renstra) Badan Tahun 2012-2017, hal ini sejalan dengan Pasal 4 dan Undang – Undang

Nomor

Pemerintahan Pendahuluan

32

Tahun

Daerah

2004

dalam

yang

menyatakan

menyelenggarakan

bahwa urusan I.2

Rencana Kerja Tahun 2015, Badan Kepegawain Daerah Provinsi Banten

pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Rapat koordinasi bidang kepegawaian berfungsi sebagai forum menghasilkan

kesepakatan

antar

pelaku

pembangunan

N

untuk

T E

tentang rancangan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi Banten serta stakeholder

dalam

B

Kepegawaian Daerah Provinsi

A N

sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Renja Badan

Sebagai

V IN S

I

pencapaian tujuan pembangunan bidang kepegawaian. dokumen

resmi

Pemerintah

Daerah,

Renja

Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Banten mempunyai kedudukan yang

R O

strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh

P

karena itu Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten pembangunan, Prioritas pembangunan dan program

E D

kebijakan

A

berfungsi menjabarkan rencana strategis dengan memuat arah

P

kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Sebagai

P

rencana operasional, Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

B

A

Banten disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2016. 1.2. LANDASAN HUKUM 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.

Undang-Undang

Pendahuluan

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem I.3

Perencanaan Republik

Pembangunan

Indonesia

Tahun

Nasional 2004

(Lembaran

Nomor

104,

Negara

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

N

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

T E

4.

Kedua atas

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32

Indonesia

Tahun

2004

Nomor

125,

Tambahan

B

Republik

A N

Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Pemerintah

Nomor

58

I

Peraturan

V IN S

5.

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

R O

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

P

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Keterangan

A

Laporan

Pertanggungjawaban

Kepala

Daerah

E D

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi

P

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Kepada

P

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

B

A

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

7.

Nomor 4693); Peraturan

Pemerintah

Pembagian

Urusan

Pemerintahan

Nomor

38

Pemerintahan

Tahun antara

2007

tentang

Pemerintah,

Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor

82,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4737); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Pendahuluan

I.4


Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 9.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

7

Tahun

2008

tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Tahun

2008

Nomor

20,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

N

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Dan

T E

10.

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Indonesia

Tahun

2008

Nomor

A N

Republik

21,

Tambahan

11.

B

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

V IN S

I

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

R O

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

P

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang

A

13.

E D

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007

P

14.

P

Daerah Tahun Anggaran 2016;

B

A

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);

15.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 40);

16.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah

Pendahuluan

I.5

Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41); 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah

N

Provinsi Banten ini adalah untuk mendokumentasikan perencanaan

T E

dalam kurun waktu tahun 2016 yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Badan Kepegawaian dengan harapan

dapat

mendorong

partisipasi

B

Provinsi Banten

A N

Daerah Provinsi Banten dengan pembiayaan dari Pemerintah Daerah

V IN S

I

masyarakat dalam pembangunan.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten adalah :

R O

1. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan Banten;

P

dilaksanakan langsung oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

A

2. Sebagai acuan dalam pelaksanaaan tugas pengendalian dan

E D

evaluasi rencana pembangunan tahunan Badan Kepegawaian

P

P

Daerah Provinsi Banten.

B

A

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN Sistematika Penulisan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN I.1

Latar Belakang

I.2

Landasan Hukum

I.3

Maksud dan Tujuan

I.4

Sistematika Penyusunan

Pendahuluan

I.6


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2015 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

N

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

T E

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A N

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

I

3.3 Program dan Kegiatan

B

3.2 Tujuan dan Sasaran

B

A

P

P

E D

A

P

R O

V IN S

BAB IV PENUTUP

Pendahuluan

I.7

B

I

II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014

V IN S

BAB

A N

T E

N


R O

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014 DAN CAPAIAN

P

RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2015

A

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008

E D

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

P

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah,

setiap

dokumen

P

perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena

B

A

itu Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan program & kegiatan, dan hasil pelaksanaan program & kegiatan. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2016, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut : a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber dana yang akan digunakan serta pengalokasiannya; Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014

II.1


b. Tujuan yang dikehendaki; c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta bagian pelaksanaannya; Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten

N

Tahun 2016 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut : dalam penyusunan perencanaan tahun 2015;

T E

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2014 sebagai entry point

A N

b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk

B

menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan, masalah –

V IN S

serta pengalokasiannya;

I

masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Pencapaian bahwa

untuk

R O

Renstra periode Tahun 2012-2017 sampai dengan Tahun 2015, Urusan

Wajib

Bidang

Kepegawaian,

Badan

P

Kepegawaian Daerah Provinsi Banten mengelola 4 (empat) program

A

yaitu:

Pembinaan

E D

1. Program

Karir

dan

Administrasi

Kepegawian

P

Aparatur;

P

2. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah;

B

A

3. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Apartur;

4. Penyediaan Data Pembangunan Daerah. Berdasarkan realisasi anggaran tahun 2014 capaian Program Pembinaan Karir dan Administrasi Kepegawian Apartur adalah sebesar 98,52%, dengan indikator kinerja Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten sebesar 100%, Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian sebesar 97,07% dan Rasio pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar 99,48%, Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah adalah sebesar 100%, Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014

II.2


dengan indikator kinerja Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebesar 100% dan Rasio Ketersediaan Dokumen

Penatausahaan,Pengendalian

dan

Evaluasi

laporan

keuangan sebesar 100% dan capaian Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan dengan

indicator

Rasio

Perkantoran

Penyediaan

Serta

Barang

Pelayanan

dan

Tata

Jasa Usaha

N

Administrasi

kinerja

Kapasitas Aparatur sebesar 97,47%

T E

Kerumahtanggaan sebesar 99,86%, Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

A N

sebesar 95,00% dan Rasio Pembinaan Dan Peningkatan Pelayanan,

B

Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 %

V IN S

I

Sedangkan capaian kinerja Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah sebesar 100%, dengan indicator kinerja Rasio Ketersediaan

R O

Data dan Informasi Pembangunan sebesar 100%

A

P

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

E D

Pada pelaksanaan RPJMD 2012-2017 Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka memenuhi visi dan misi Provinsi Banten yang

P

telah ditetapkan. Bersama lembaga lainnya dilingkungan Pemerintah Banten,

Badan

Kepegawaian

Daerah

sesuai

dengan

A

P

Provinsi

B

tupoksinya dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur berusaha mewujudkan salah satu misi RPJMD tersebut yaitu ”Melakukan revitalisasi dan refungsionalisasi lembaga-lembaga pemerintahan

dan

lembaga

kemasyarakatan

menuju

tata

pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik”. Berdasarkan

beberapa

Peraturan

Daerah

dan

Peraturan

Gubernur, jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (tahun 2014) sebanyak 48 SKPD terdiri atas 9 biro, 1 Sekretariat, 16 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014

II.3


Dinas Daerah, 16 Lembaga Teknis Daerah, dan 6 lembaga/instansi lainnya.

Keseluruhan 48 SKPD tersebut terdiri atas Eselon I

sebanyak 0 kotak jabatan, Eselon II. A sebanyak 37 kotak jabatan, Eselon II.B sebanyak 10 kotak jabatan, Eselon III.A sebanyak 236 kotak Jabatan, Eselon III.B sebanyak 8 kotak Jabatan, eselon IV sebanyak 652 kotak jabatan dan jumlah PNS fungsional umum

N

sebanyak 2.382 orang dan fungsional khusus sebanyak 461 orang

T E

(grafik-1).

A N

A. Komposisi Jabatan Struktural, Fungsional Khusus dan Umum

B

Grafik-1. Jumlah Kotak Jabatan Struktural dan Jumlah Fungsional

B

A

P

P

E D

A

P

R O

V IN S

I

Tahun 2014

Sumber: Bidang Data dan Informasi Kepegawaian

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014

II.4


B. PNS Pemerintah Provinsi Banten Berdasar Golongan Pangkat dan Golongan Ruang merupakan kedudukan PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian dan pengangkatan jabatan. Jumlah PNSD Provinsi Banten Tahun 2014 sebanyak 3.786

N

orang tersebut, dapat diklasifikasikan berdasar Golongan, terdiri atas

T E

PNS Golongan I sebanyak 8 orang, PNS Golongan II sebanyak 645

A N

orang, PNS Golongan III sebanyak 2.601 orang dan PNS Golongan IV

B

sebanyak 532 orang (Grafik 2).

P

P

E D

A

P

R O

V IN S

I

Grafik-2. PNS Berdasarkan Golongan, Tahun 2014

B

A

Sumber : Bidang Data dan Informasi Kepegawaian

C. PNS

Pemerintah

Provinsi

Banten

Berdasarkan

Golongan

Ruang. Jumlah PNSD Provinsi Banten Tahun 2014 sebanyak 3.786 orang tersebut, dapat diklasifikasikan berdasar Golongan Ruang, terdiri atas PNS Golongan IV/e sebanyak 1 orang, PNS Golongan IV/d sebanyak 18 orang , PNS Golongan IV/c sebanyak 23 orang , PNS Golongan IV/b sebanyak 164 orang dan PNS Golongan IV/a sebanyak 326 orang,

dan PNS Golongan III/d sebanyak 559


II.5


orang, PNS Golongan III/c sebanyak 500 orang , PNS Golongan III/b sebanyak 951 orang dan PNS Golongan III/a sebanyak 591 orang dan PNS Golongan II/d sebanyak 195 orang, PNS Golongan II/c sebanyak 210 orang, PNS Golongan II/b sebanyak 170 orang, PNS Golongan II/a sebanyak 70 orang, sedangkan PNS Golongan I/d sebanyak 5 orang , PNS Golongan I/b sebanyak 3 orang

T E

N

(grafik-3)

A

P

P

E D

A

P

R O

V IN S

I

B

A N

Grafik-3. PNS Provinsi Banten berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2014

B

Sumber : Bidang Data dan Informasi Kepegawaian

D. PNS Pemerintah Provinsi Banten Berdasarkan Pendidikan Kualitas sumber daya aparatur berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan

pegawai.

Semakin

tinggi

pendidikan

PNS,

maka

diharapkan semakin berkualitas hasil kerjanya Jumlah pegawai PNS Provinsi Banten pada Tahun 2014 sebanyak 3.786 orang, yang terdiri dari berpendidikn SD sebanyak 12 orang, berpendidikn SLTP sebanyak 8 orang, berpendidikn SLTA sebanyak Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014

II.6


582 orang, berpendidikn D-I sebanyak 38 orang, berpendidikn DII sebanyak 67 orang, berpendidikn DIII sebanyak

401 orang,

berpendidikn SM sebanyak 13 orang, berpendidikn D-IV sebanyak 49 orang, berpendidikn S-1 sebanyak 1995 orang, berpendidikn S-2 sebanyak 616 orang dan berpendidikn S-3 sebanyak 5 orang (grafik-

N

4)

E. PNS

E D

A

P

R O

V IN S

I

B

A N

T E

Grafik-4. PNS Berdasar Tingkat Pendidikan, Tahun 2014

Pemerintah

Provinsi

Banten

Berdasarkan

Kelompok

P

Umur.

A

P

Jumlah pegawai PNS Provinsi Banten pada Tahun 2014 sebanyak

B

3.786 orang, yang terdiri dari kelompok umur 21-25 sebanyak 3 orang, kelompok umur 26-30 sebanyak 219 orang, kelompok umur 31-35 sebanyak 659 orang, kelompok umur 36-40 sebanyak 984 orang, kelompok umur 41-45 sebanyak 735 orang, kelompok umur 46-50 sebanyak 524 orang, kelompok umur 51-55 sebanyak 498 orang, kelompok umur 56-60 sebanyak 160 orang, dan kelompok umur 61-65 sebanyak 4 orang (grafik-5).


II.7


V IN S

I

B

A N

T E

N

Grafik-5. PNS Berdasar Tingkat Pendidikan, Tahun 2014

F. PNS Pemerintah Provinsi Banten Berdasarkan Jenis Kelamin. Jumlah pegawai PNS Provinsi Banten pada Tahun 2014 sebanyak

R O

3.786 orang, yang terdiri dari laki - laki sebanyak 2.379 orang, dan

P

perempuan sebanyak 1.407 orang (grafik-6)

B

A

P

P

E D

A

Grafik.-6.Jumlah PNS Provinsi Banten Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014


II.8


G. PNS Pemerintah Provinsi Banten Berdasarkan Agama. Jumlah pegawai PNS Provinsi Banten pada Tahun 2014 sebanyak 3.786 orang, yang terdiri dari Agama Islam sebanyak 3.746 orang, Agama Hindu sebanyak 1 orang, Agama Katholik sebanyak 11

N

orang dan Agama Protestan sebanyak 28 orang (grafik-7)

A

P

R O

V IN S

I

B

A N

T E

Grafik -7 Jumlah PNS provinsi Banten Berdasarkan Agama Tahun 2014

E D

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

P

P

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN

A

Isu kepegawaian yang mengemuka sampai dengan saat ini,

B

masyarakat memandang bahwa sebagian besar pegawai

negeri

ditengarai masih tidak kompeten (incompetence) dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya khususnya pelayanan publik, PNS sudah terlalu banyak yang terkonsentrasi di pulau Jawa dan kotakota besar (distribusi dan alokasi) saja dan PNS yang ada tidak berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas-fungsi jabatan yang diduduki (mismatch), PNS yang ada tidak terdayagunakan secara optimal

(under

employment),

dan

kinerjanya

rendah

(under

performance). Persepsi masyarakat terhadap kondisi PNS sebagai Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014

II.9


tersebut jika kita cermati adalah wajar mengingat PNS sampai dengan saat ini belum dibina dengan suatu sistem manajemen yang dapat mewujudkan

PNS

sebagaimana

harapan

masyarakat.

Sistem

manajemen yang ada belum didukung dengan sub-sub sistem atau komponen manajemen kepegawaian (prakondisi) yang memungkinkan

Isu

Straegis

bidang

Pemerintahan

yaitu

T E

Terkait

N

dicapainya kondisi PNS yang diinginkan. dalam

mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola

A N

pemerintahan yang baik, hal-hal yang masih menjadi fokus

rendahnya

pemahaman

penyelenggara

pemerintahan

I

1) Masih

B

permasalahan pembangunan bidang pemerintahan yaitu:

V IN S

tentang keseimbangan pola hubungan antar lembaga terutama antara lembaga pemerintah (eksekutif) dan lembaga perwakilan (legislatif)

dalam

penentuan

perencanaan

dan

kebijakan

R O

penganggaran pembangunan daerah.

P

2) Masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan

A

layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah

E D

yang dilaksanakan. rendahnya

profesionalisme

aparatur

dan

masih

P

3) Masih

A

P

terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai.

B

4) Penegakan hukum termasuk di dalamnya proses implementasi atas penegakan hukum berdasarkan pada prinsip keadilan.

5) Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang tetap menjadi perhatian dalam kehidupan masyarakat. 6) Pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah yang belum optimal.

Permasalahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten yang berkaitan dengan pelaksanaaan Tugas pokok dan fungsi harus Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014

II.10


dapat

ditangani

dalam

rangka

meningkatkan

penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga masih belum didukung sepenuhnya dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta ketersedian sarana dan

pengembangan

karir

jabatan

PNS

T E

2. Pembinaan

N

prasarana kerja yang memadai; belum

didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan,

A N

dan Pola Karier PNS yang jelas; berdasarkan

kebutuhan

B

3. Belum terbangunnya Sistem Perencanaan dan Rekrutmen PNS formasi

jabatan

dan

standar

secara tidak merata;

V IN S

I

kompetensinya, mengakibatkan distribusi dan alokasi pegawai 4. Regulasi dan kebijakan pembinaan PNS (peraturan perundang-

R O

undangan kepegawaian) sebagaian besar belum disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pembinaan;dan rangka

perumusan

P

5. Dalam

kebijakan

dan

penyelenggaraan

A

manajemen kepegawaian belum sepenuhnya didukung data dan

P

P

E D

informasi (database) kepegawaian yang memadai.

B

A

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Dalam

menyusun

rencana

pembangunan

tahunan

harus

berpijak kepada kebijakan pemerintah provinsi secara umum, yang terangkum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berjalan. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2016 merupakan upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan yang diselaraskan antara perencanaan secara umum Pemerintah Provinsi Banten dengan perencanaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014

II.11


Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 yaitu : “PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN DAYA SAING SDM UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERDAULAT, MANDIRI, BERKEPRIBADIAN DAN BERKEADILAN “ yang difokuskan kepada:(1) Peningkatan kapasitas tenaga kerja dan pengurangan tingkat pengangguran; (2) Perlindungan social dan ekonomi,

dan

antisipasi

kerawanan

sosial;

(3)

N

pemeberdayaan

T E

Pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan

A N

produktivitas pangan, peningkatan keamanan pangan dan penguatan logistik pangan; (4) Peningkatan daya saing dan pemasaran investasi

B

dan komoditas; (5) Peningkatan konektivitas dan daya dukung

V IN S

I

kawasan pusat pertumbuhan; (6) Peningkatan kapasitas pendidikan berbasis kopetensi pasar kerja ; (7) Optimalisasi infrastruktur pelayanan

kesehatan

dan

integritas

peningkatan

pelayanan

R O

kesehatan masyarakat; (8) Pengendalian tata ruang, kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya air,mitigasi, dan adaptasi (9)

Pemantapan

reformasi

P

bencana;

birokrasi

dan

tata

kelola

E D

banten.

A

pemerintah daerah dan (10) Mensukseskan pelaksanaan pilkada

P

Dalam rangka peningkatan sinergitas terhadap fokus pembangunan

P

pada tahun 2016 tersebut, tema rencana kerja Badan Kepegawaian

B

A

Daerah Provinsi Banten, yaitu : “MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK BERSIH DAN EFESIEN”

difokuskan

kepada:

profesionalitas

(1)

aparatur

Meningkatkan daerah;

(2)

kinerja,

disiplin

meningkatkan

dan

pelayanan

administrtasi kepegawaian dan (3) Menata regulasi manajemen kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur.


II.12


2.5.

PENELAAHAN

USULAN

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

MASYARAKAT Dalam menyusun rencana program kegiatan pembangunan di Badan Kepegawaian

Daerah

tidak

terlepas

dari

peran

serta

segenap

komponen masyarakat yang diformulasikan kedalam usulan dari Kabupaten dan Kota melalui Badan yang membidangi kepegawaian. yang

dilakukan

melalui

penyampaian

usulan

program

N

Proses

dilanjutkan

dengan

pemantapan

pada

T E

kegiatan melalui mekanisme Rapat Penyusunan Rancangan Kerja Forum

SKPD

serta

A N

ditindaklanjuti membawa usulan program kegiatan yang telah

B

diverifikasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah dalam Musyawarah Rencana Pembangunan diselenggarakan

oleh

I

yang

V IN S

Provinsi

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten.

R O

Program Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, baik dalam RKPD Tahun 2016 maupun RPJMD Provinsi Banten tahun

P

2012-2017 usulan program kegiatan yang disampaikan sesuai isu-isu

pembangunan

di

bidang

B

A

P

P

E D

kepegawaian.

penyelenggaraan

A

dengan


II.13

B

A N

T E

N

Rencana Kerja Tahun 2016, Badan Kepegawaian Provinsi Banten

I

BAB TUJUAN, SASARAN,

PROGRAM DAN KEGIATAN

R O

V IN S

III

KEBIJAKAN NASIONAL

P

3.1.TELAAHAN TERHADAP DAN PROVINSI

E D

A

Rencana Kerja Badan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten merupakan

bagian

dari

Sistem

Perencanaan

Pembangunan

P

Nasional serta bagian dari sistem perencanaan Pembangunan Banten.

Oleh

karena

itu,

Rencana

Kerja

Badan

A

P

Provinsi

B

Kepegawaian Daerah Provinsi Banten bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat Pusat, seperti RPJM Nasional Tahun 2015-2019, RKP Nasional Tahun 2015; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJMD Provinsi Banten 2012–2017 dan RKPD Provinsi Banten 2016. Dalam kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN Nasional Tahun 2015-2019, Urusan Kewenangan yang terdapat pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten berupa Urusan Wajib

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

III.1


Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Arah kebijakan pembangunan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi

Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian dan Persandian dalam RPJMD Provinsi Banten mutu

dan

kinerja

pemerintahan

daerah

T E

Peningkatan

N

tahun 2012-2017,diarahkan untuk pencapaian Misi ke-5 berupa yang

berwibawa menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

A N

melalui Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan

B

disiplin aparatur yang berbasis kompetensi.

V IN S

I

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah

R O

Provinsi Banten adalah: bidang

dan

P

a. Menjadi acuan pelaksanaan program kegiatan tahunan bagi subbid/subbag

Badan

Kepegawaian

Daerah

E D

A

Provinsi Banten;

b. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran

P

(RKA) tahun 2016;

A

P

c. Menciptakan kepastian kebijakan, yang merupakan komitmen

B

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.

Sedangkan

tujuan

dari

penyusunan

Rencana

Kerja

Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 adalah: a. Menjabarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 kedalam rencana Program kegiatan Prioritas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016;


III.2


b. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang dan subbid/subbag di lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten; c. Mewujudkan efisiensi dan

efektifitas dalam perencanaan

alokasi anggaran yang ada dalam Badan Kepegawaian Daerah

N

Provinsi Banten.

T E

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

A N

Untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di

B

bidang kepegawaian berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah

V IN S

I

Provinsi Banten Tahun 2012-2017 serta memperhatikan potensi peluang dan kendala yang dihadapi.

R O

Program kegiatan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan meliputi: Wajib

Otonomi

P

1. Urusan

Keuangan

A

Administrasi

Daerah, Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Perangkat

Daerah,

E D

Kepegawaian dan Persandian dan Persandian

P

Merupakan urusan pemerintahan yang berkenaan dengan

P

peningkatan sarana dan prasarana perkantoran, perencanaan

B

A

dan evaluasi program kegiatan serta administrasi keuangan dinas

2. Urusan Wajib Statistik Merupakan urusan pemerintahan yang berkenaan dengan peningkatan

ketersediaan

data

dan

informasi

hasil

pembangunan daerah Program kegiatan Tahun 2016 yang akan dilaksanakan oleh Badan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten difokuskan melalui 4 program dan 17 kegiatan diantaranya adalah: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

III.3


1. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah; a. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset; b. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 2. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan

N

Kapasitas Aparatur;

T E

a. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor;

b. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;

A N

c. Kegiatan Penyediaan Barang Jasa Perkantoran;

B

d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur

e. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar

V IN S

I

Daerah;

3. Program Pembinaan Karir dan Administrasi Kepegawaian Aparatur;

R O

a. Kegiatan Pembinaan dan Penanganan Kasus Disiplin PNS Provinsi Banten;

Peningkatan

P

b. Kegiatan

Kesejahteraan

Pegawai

dan

A

Pembinaan Mental Pegawai;

E D

c. Kegiatan Penataan, Penempatan Kerja Pegawai dan

P

Persiapan PNS Masa Purna Tugas;

P

d. Kegiatan Pelayanan Kepangkatan dan Penggajian;

B

A

e. Kegiatan Pengembangan Jabatan Fungsional dan Sidang Baperjakat; f. Kegiatan Peningkatan Kompetensi PNS Provinsi Banten; g. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD); h. Kegiatan Pelayanan Data dan Informasi Kepegawaian; i. Kegiatan

Peningkatan

Manajemen

Penatausahaan

Kepegawaian. 4. Penyediaan Data Pembangunan Daerah. a. Kegiatan Penyediaan Data dan informasi Pembangunan


III.4


Program kegiatan tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten yang mengacu kepada visi dan misi, sebagai berikut:

“ Menjadikan PNS Provinsi Banten yang Profesional,

N

Netral dan Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa“

T E

Badan Kepegawaian Provinsi Banten menetapkan Misi yang harus

A N

diemban pada tahun 2012-2017, sebagai berikut:

I

Manusia Pegawai Negeri Sipil

B

1) Mewujudkan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya

Sipil tertib

administrasi

dan

pelayanan

prima

R O

3) Mewujudkan

V IN S

2) Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri

bidang kepegawaian

P

4) Mewujudkan pengelolaan arsip dan dokumen serta sistem

A

informasi manajemen kepegawaian yang akurat

E D

5) Mewujudkan dukungan teknis administrasi dan manajemen

P

P

internal BKD

A

Tujuan dan Sasaran BKD dalam Renstra 2012-2017 adalah:

B

1. Tujuan

Misi

-

1

:

Mewujudkan

Perencanaan

dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil adalah

terwujudanya

manajemen

pembinaan

karier

PNS

berdasarkan sistem merit dengan prinsip keadilan, obyektivitas, kemampuan, dan keterampilan kinerja. Sasaranya adalah : (1).Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengembangan SDM PNS berbasis kompetensi dan kinerja dalam rangka mewujudkan sistem merit; (2). Pengembangan sistem

sistem

perencanaan

PNS

yang

didasarkan

pada

kebutuhan jabatan organisasi. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

III.5


2. Tujuan Misi - 2 : Meningkatkan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai Neger Sipil adalah terwujudnya PNS yang semakin disiplin dan sejahtera yang didukung reward and punishment dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Sasarannya adalah: (1). Meningkatnya kualitas kedisiplinan dan

kinerja

Pegawai

Negeri

Sipil;

(2).

Meningkatnya

Misi

-

3:

Mewujudkan Tertib Administrasi

T E

3. Tujuan

N

kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. dan

Pelayanan Prima Bidang Kepegawaian adalah terwujudnya

A N

Penyelenggaraan tertib administrasi dan pelayanan prima

B

bidang kepegawaian.

Sasarannya adalah: Meningkatnya kualitas pelayanan bidang dan

status

I

pensiun,

V IN S

kepangkatan/mutasi,

kedudukan

kepegawaian kepada PNS, agar mampu meningkatkan proses produk/jasa.

R O

4. Tujuan Misi – 4 : Mewujudkan Pengelolaan Arsip dan Dokumen serta Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang

P

Akurat, adalah terwujudnya pengelolaan arsip dan dokumen

A

serta sistem informasi manajemen kepegawaian merupakan

E D

langkah upaya revitalisasi seluruh sumber daya dalam sistem

P

informasi manajemen kepegawaian yang lengkap, akurat, dan

P

terkini.

adalah:

(1)

Meningkatnya

pengelolaan

arsip

B

A

Sasaranya

kepegawaian secara manual dan elektronik; (2) Terswedianya sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi.

5. Tujuan Misi - 5 : Mewijudkan Dukungan Teknis Administrasi dan Manajemen Internal BKD, adalah terwujudnya kapasitas BKD

yang

ideal

sesuai

kebutuhan

organisasi

dalam

pengembangan tugas dan fungsinya. Sasarannya perencanaan

adalah:

Meningkatnya

program


dan

efektifitas

kegiatan,

dan

koordinasi Optimalisasi

III.6


pengelolaan

sumber

dana

dan

sumber

daya

BKD

yang

mencakup SDM pegawai, organisasi, dan tatalaksananya; Indikator kinerja sasaran Misi yang sesuai tugas dan fungsi sampai dengan tahun 2016 perencanaan adalah sebagai berikut : 1. Rasio Pembinaan dan kesejahteraan PNS Provinsi Banten

N

100%

T E

2. Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian 100%;

3. Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur 100%;

A N

4. Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan

B

Pelaporan 100 %;

5. Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian 6. Rasio

Penyediaan

V IN S

I

dan Evaluasi laporan keuangan 100 %; Barang

dan

Jasa

Administrasi

Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

R O

100 %;

7. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

P

didalam dan Keluar Daerah 100 %; Pembangunan,

A

8. Rasio

Pengadaan,

Pemeliharaan

dan

E D

Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 %;

P

9. Rasio Pembinaan Dan peningkatan Pelayanan, Tata Usaha

P

dan Administrasi Kepegawaian 100 %; Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (Paket)

B

A

10.

Kebijakan dan strategi Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kepegawaian, serta mendukung arah kebijakan pembangunan bidang aparatur adalah sebagai berikut:


III.7


Misi 1 : Mewujudkan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil

T E

N

KEBIJAKAN 1) Meningkatkan kualitas perencanaan berdasarkan analisis jabatan dan pengembangan PNS yang didukung pola karis yang jelas 2) Pengembangan sistem perencanaan PNS berdasarkan kebutuhan organisasi

B

A N

SASARAN MISI STRATEGI 1) Peningkatan kualitas 1) Meningkatnya perencanaan kualitas berdasarkan analisis Perencanaan dan jabatan dan Pengembangan SDM Pengembangan PNS PNS berbasis yang didukung pola kompetensi dan karir yang jelas kinerja dalam rangka mewujudkan 2) Peningkatan sistem perencanaan PNS sistem merit; berdasarkan 2) Pengembangan kebutuhan organisasi sistem sistem perencanaan PNS yang didasarkan pada kebutuhan jabatan organisasi.

V IN S

I

Misi 2 : Meningkatkan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil

Misi 3 :

E D

A

P

R O

SASARAN MISI STRATEGI 1) Meningkatnya 1) Peningkatan kualitas kualitas kedisiplinan dan pembinaan dan kinerja Pegawai disiplin, kinerja Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil 2) Meningkatnya 2) Peningkatan kesejahteraan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil

Mewujudkan

Tertib Administrasi dan

KEBIJAKAN 1) Meningkatkan disiplin dan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang didukung reward dan punishment 2) Meningkatkan kesejahteraan PNS sesuai norma, standar dan prosedur Pelayanan Prima

Bidang

P

Kepegawaian

B

A

P

SASARAN MISI STRATEGI 1) Peningkatan kualitas 1) Meningkatnya pelayanan bidang kualitas pelayanan kepangkatan/ mutasi bidang dan status kepangkatan/muta kepegawaian PNS si, pensiun, dan status kedudukan 2) Pengembangan sistem pelayanan kepegawaian administrasi kepada PNS, agar kepegawaian mampu meningkatkan proses produk/jasa kepegawaian.


KEBIJAKAN 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berdasarkan standar pelayanan atau standar operasional prosedur (SOP) 2) Menerapkan pelayanan prima dalam pelayanan kepangkatan/mutasi, pensiun, peninjauan status dan kedudukan pegawai secara cepat, tepat, dan aman.

III.8


Misi 4 :

Mewujudkan Pengelolaan Arsip dan Dokumen serta Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang akurat

Misi 5 :

T E

N

KEBIJAKAN 1) Meningkatkan pengelolaan arsip dan data dokumen kepegawaian 2) Mengembangkan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi dan dokumentasi data kepegawaian

A N

SASARAN MISI STRATEGI 1) Peningkatan kualitas 1) Meningkatnya pengelolaan arsip pengelolaan arsip kepegawaian kepegawaian secara manual 2) Peningkatan sistem informasi dan dan elektronik; dokumentasi data 2) Tersedianya sistem kepegawaian yang informasi terintegrasi kepegawaian yang terintegrasi.

Mewujudkan Dukungan Teknis Administrasi dan Manajemen Internal

B

BKD

B

A

P

P

E D

A

P

R O

V IN S

I

SASARAN MISI STRATEGI KEBIJAKAN 1) Meningkatkan 1) Meningkatnya 1) Meningkatkan perencanaan dan efektifitas dayaguna seluruh pelaporan program koordinasi komponen internal dan kegiatan perencanaan untuk mendukung program dan 2) Meningkatkan pelaksanaan tugas dan Sumber Daya kegiatan, dan fungsi Badan Pegawai, kinerja dan Optimalisasi Kepegawaian Daerah. akuntabilitas BKD pengelolaan dalam melaksanakan sumber dana dan tugas dan fungsinya sumber daya BKD di bidang yang mencakup kepegawaian SDM pegawai, organisasi, dan 3) Optimalisasi pemanfaatan sumber tatalaksananya; dana, dimaksudkan agar mampu mendorong peningkatan kinerja dan akuntabilitas BKD


III.9


Rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut.

4)

T E

1.

Pembinaan Karir dan Administrasi kepegawaian Aparatur

1.1. Peningkatan Komptenesi PNS Provinsi Banten 1.2. Pengembanga n jabatan Fungsional dan sidang Baperjakat 1.3. Penerimaan CPNSD Provinsi Banten

A N

Meningkatka n kualitas perencanaan berdasarkan analisis jabatan dan pengembanga n PNS yang didukung pola karis yang jelas Pengembanga n sistem perencanaan PNS berdasarkan kebutuhan organisasi

B

3)

Kegiatan

3)

Peningkatan kualitas dan pembinaan disiplin, kinerja Pegawai Negeri Sipil Peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil

3)

P

P

E D

2.

A

P

4)

Peningkatan kualitas perencanaan berdasarkan analisis jabatan dan Pengembanga n PNS yang didukung pola karir yang jelas Peningkatan sistem perencanaan PNS berdasarkan kebutuhan organisasi

Program

I

3)

Kebijakan

V IN S

1.

Strategi

R O

No

N

Tabel 5.1. Program Dan Indikasi Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2012-2017

B

A

4)

4)

Meningkatka n disiplin dan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang didukung reward dan punishment Meningkatka n kesejahteraan PNS sesuai norma, standar dan prosedur


1.


1.1. Pembinaan dan Penanganan Kasus Disiplin PNS Provinsi Banten 1.2. Peningkatan kesejahteraan Pegawai dan Pembinaan Mental Pegawai

III.10



Peningkatan kualitas pengelolaan arsip kepegawaian Peningkatan sistem informasi dan dokumentasi data kepegawaian yang terintegrasi

R O

3)

3)

Meningkatka n pengelolaan arsip dan data dokumen kepegawaian Mengembang kan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi dan dokumentasi data kepegawaia

1.

E D

4)

B

A

P

P

4)

A

P

4.

5.

4)

Meningkatkan perencanaan dan pelaporan program dan

2)

Meningkatka n dayaguna seluruh komponen


1.1. Penataan, penempatan Kerja Pegawai dan Persiapan PNS Masa Purna Tugas

N

1.

T E

4)

Meningkatka n kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berdasarkan standar pelayanan atau standar operasional prosedur (SOP) Menerapkan pelayanan prima dalam pelayanan kepangkatan /mutasi, pensiun, peninjauan status dan kedudukan pegawai secara cepat, tepat, dan aman.

Kegiatan

V IN S

4)

3)

Peningkatan kualitas pelayanan bidang kepangkatan/ mutasi dan status kepegawaian PNS Pengembanga n sistem pelayanan administrasi kepegawaian

Program

A N

3)

Kebijakan

B

3.

Strategi

I

No


1.2. Pelayanan Kepangkatan dan Penggajian

1.1. Pelayanan Data dan Informasi kepegawaian

1.2. Peningkatan Manajemen penatausahaa n kepegawaian

2.

Penyediaan Data Pembanguna n Daerah

2.1 . Penyediaan Data dan informasi Pembangunan

3.

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintaha

3.1. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

III.11


No

Strategi

Kebijakan

Penyusunan Laporan Kinerja dan Neraca Aset

I

B

A N

T E

N

3.2.

Pemeliharaan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

V IN S

4.

B

A

P

P

E D

A

P

R O

6)

Meningkatkan Sumber Daya Pegawai, kinerja dan akuntabilitas BKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang kepegawaian Optimalisasi pemanfaatan sumber dana, dimaksudkan agar mampu mendorong peningkatan kinerja dan akuntabilitas BKD

Kegiatan

n Daerah

internal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah.

kegiatan 5)

Program


4.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.2.Pemeliharaan sarana dan Prasarana kantor 2.3. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.4. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 2.5. Peningkata n Kapasitas Aparatur

III.12


Anggaran bagi pelaksanaan program kegiatan Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi

Banten

tahun

2016

sebesar

Rp.

15.000.000.000,00 yang terbagi atas: 1. Urusan

Wajib

Administrasi

Otonomi

Daerah,

Keuangan

Pemerintahan

Umum,

Perangkat

Daerah,

Daerah,

Kepegawaian dan Persandian anggaran

sebesar

Rp.1.525.000.000,00

T E

Daerah,

N

a. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang

diperuntukan bagi pelaksanaan 2 (dua) kegiatan pada 2

A N

(dua) sub. bag di Sekretariat;

B

b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapaitas Aparatur, anggaran sebesar Rp. 3.129.722.500,00

V IN S

I

yang diperuntukan bagi pelaksanaan 5 (lima) kegiatan pada 1(satu) subbag di Sekretariat; Pembinaan

Kepegawaian

Karir

Daerah,

R O

c. Program

dan

Layanan

anggaran

Administrasi

sebesar

Rp.

10.295.277.500,00 yang diperuntukan bagi pelaksanaan 9 bid;

A

P

(sembilan) kegiatan pada 3 (tiga) Bidang dan 6 (enam) sub

E D

2. Urusan Wajib Statistik

P

Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah, anggaran

P

sebesar Rp. 50,000,000 yang diperuntukan bagi pelaksanaan

B

A

1(satu) kegiatan pada 1(satu) subbag program, evaluasi dan pelaporan di Sekretariat


III.13


Indikator dan target kinerja yang akan dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten tahun 2016 terdiri dari 4 (empat) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini: Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

N

I.

A N

TOLOK UKUR KINERJA Tercapainya Rasio ketersediaan Dokumen Penata Usahaan,Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan Jumlah Dana Waktu SDM 1 Pembinaan Internet Penatausahaan Keuangan Bagi PPTK dan Pembantu Administrasi BKD Propinsi Banten Tahun 2016 2 Penyusunan Validasi Data Laporan Keuangan Tahun 2016

I

B

INDIKATOR Capaian Indikator

T E

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

4 5

Output

7

P

6

A B

3

P

E D

A

P

R O

V IN S

Input

8 9 10 11

12 13 14


TARGET KINERJA 100 % Tahun 2016

RP.250.000.000 12 Bulan 7 Orang 1 Kegiatan, 1 Dokumen 4 Kegiatan, 4 Dokumen

Penyusunan Rekonsiliasi data Akuntansi SKPD dengan SKPD Tahun 2016 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah(SPIP) Penyusunan Dokumen Administrasi Pengelolaan Keuangan BKD Tahun 2016 Penyusunan Rekonsiliasi Kegiatan Di Lingkungan BKD Tahun 2016

4 Kegiatan, 4 Dokumen

Verifikasi SPJ Kegiatan BKD Tahun 2016 Inventarisasi Laporan keuangan Kegiatan Di Lingkungan BKD Tahun 2016 Pelaksanaan Aplikasi SIMDA SKPD Fasilitas Pelaksanaan Pergub No. 10 Tahun 2010

4 Kegiatan, 4 Dokumen 4 Kegiatan, 4 Dokumen

Penyusunan Laporan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Kegiatan Di Lingkungan BKD Tahun 2016 Penyusun Laporan Prognonis dan Laporan Akhir Tahun 2016


PenyusunLRA, Neraca Kuangan dan CALK Kegiatan BKD Propinsi Banten Tahun 2016 Evaluasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016


4 Kegiatan, 4 Dokumen 4 Kegiatan, 4 Dokumen 4 Kegiatan, 4 Dokumen

4 Kegiatan, 4 Dokumen 4 Kegiatan, 4 Dokumen


4 Kegiatan, 4 Dokumen III.14


INDIKATOR 15

TOLOK UKUR KINERJA Sosialisasi Pajak Pada BKD Tahun 2016

TARGET KINERJA 1 Kegiatan, 1 Dokumen

Meningkatnya Rasio ketersediaan Dokumen Penata Usahaan,Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

100 % Tahun 2016

Benefit

Cakupan Tindak Lanjut LHP Opini Audit BPK

75,94 % Tahun 2016 WTP Tahun 2016

Impact

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten

75,13 Tahun 2016

T E

N

Outcomes

TOLOK UKUR KINERJA Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dana Waktu Pelaksanaan Personil 1 Forum SKPD Bidang Kepegawaian Tahun 2016 2 Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 3 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2016

I

B


A N

2. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

B

RP. 1.275.000.000 12 Bulan 5 Orang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 3 Dokumen

1 Kegiatan 1 Dokumen

Penyusunan Lapora Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD) Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Banten Tahun 2016 Penyusunan Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Provinsi Banten Tahun 2015


6

Penyusunan dan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BKD Provinsi Banten Tahun 2016


7

Monitoring Pelaksanaan Kinerja Kegiatan BKD Provinsi Banten Tahun 2016 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Internal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) dan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Banten Tahun 2016


4

5

A

P

P

E D

A

P

R O

V IN S

Input


8

9





III.15


14

V IN S

15

R O

16

18

P

E D

A

P

17

B

A

P

Outcomes

Benefit Impact

19

1 Kegiatan 2 Dokumen 1 Kegiatan 1 Dokumen

N

13

TARGET KINERJA 1 Kegiatan 2 Dokumen


T E

12

A N

11 Output

TOLOK UKUR KINERJA Penyusunan Rencana Kerja dan Angggaran Perubahan (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Penyusun Usulan Standar Satuan Harga (SSH) Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Banten Tahun 2017 Penyusunan Laporan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Penyusunan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Banten Tahun 2016 Rekornis Kepegawaian Kabupaten/Kota se-Propinsi Banten Pemeliharaan Sistem Aplikasi Terpadu Pelaporan Kegiatan Internal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Penyusunan Profil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Penyusunan Laporan Akhir Tahun Kinerja Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Penyusunan Pelaporan Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2016

B

10

I

INDIKATOR


1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Aplikasi

1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Kegiatan 1 Dokumen


Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100 % Tahun 2016

Meningkatnya Capaian Sasaran RPJMD Opini Audit BPK Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

80 % Tahun 2016


WTP Tahun 2016 75,13 Tahun 2016

III.16


II.

Program Peningkatan Sarana,Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 1. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Target Kinerja 100 % Tahun 2016

RP.429.722.500 9 Paket

T E

Input Output

Tolok Ukur Kinerja Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur Jumlah Dana 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

N

Indikator Capaian Indikator

Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur Meningkatnya Capaian Sasaran RPJMD Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

A N

Outcomes

B

Benefit

80 % Tahun 2016 75,13 Tahun 2016

V IN S

I

Impact

100 % Tahun 2016

2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Indikator

Tolok Ukur Kinerja

P

E D

A

Input

P

Output

RP. 600.000.000

1

Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 Paket Kegiatan

2

Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas

4 Paket Kegiatan

Outcomes

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

100 % Tahun 2016

Benefit

1. Meningkatnya capaian sasaran RPJMD 2. Opini Audit BPK

80 % Tahun 2016

P A B

100 % Tahun 2016

Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Prasarana Dan Sarana Aparatur Jumlah Data

R O

Capaian Indikator

Target Kinerja

Impact


WTP Tahun 2016

III.17


3. Kegiatan Penyediaan Barang Jasa Perkantoran TOLOK UKUR KINERJA Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggan Jumlah Dana


1

Operasional Perkantoran

Output

2

Penyelenggaraan Penyampaian Informasi Daerah

Sarana Perkantoran Perkantoran Tersedianya informasi bagi kalangan publik

Outcomes

Tercapainya rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tata usaha kerumahtanggaan

Benefit

Meningkatnya capaian sasaran RPJMD

80 % Tahun 2016

Impact

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

75,13 Tahun 2016

RP.1.200.000.000

100 % Tahun 2016

V IN S

I

B

A N

T E

Input

N


4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur TOLOK UKUR KINERJA Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian


Jumlah Dana 1 Pembinaan Mental Aparatur

RP. 200.000.000 2 Paket

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 1. Cakupan Tindak Lanjut LHP 2. Opini Audit BPK

100 % Tahun 2016

R O


Output

E D

A

Outcomes

P

Input

P

Benefit


75,13 Tahun 2016

A

P

Impact

75,94 % Tahun 2016 WTP Tahun 2016

B

5. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah INDIKATOR Capaian Indikator

TOLOK UKUR KINERJA Tercapainya Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Ke Luar Daerah


Input

Jumlah Dana 1 Kordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

RP. 700.000.000 1 Dokumen

Output Outcomes Benefit

2

Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Tersedianya Anggaran Perjalanan Dinas

1 Dokumen

1. Cakupan Tindak Lanjut LHP 2. Opini Audit BPK

75,94 5 Tahun 2016 WTP Tahun 2016


100 % Tahun 2016

III.18


III.

Program Pembinaan Kepegawaian Daerah

Karir

dan

Layanan

Administrasi

1. Kegiatan Pembinaan dan Penanganan Kasus Disiplin PNS Provinsi Banten TOLOK UKUR KINERJA Tercapainya Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten

A N

4 Dokumen (kasus)

3

Penanganan Kasus Perceraian

3 Dokumen (kasus)

I

B

Penanganan Kasus Pelanggaran PP 32 Tahun 1979

4

Penanganan Kasus Perkawinan

3 Dokumen (kasus)

5

Monitoring Kinerja Pegawai

2 Dokumen (2 SKPD)

6

Pembinaan PNS Propinsi Banten

4 Dokumen (11 SKPD)

7

3 Dokumen (45 SKPD)

8

Evaluasi dan Pelaporan Absensi SKPD Rakor Penanganan Kasus Disiplin PNS Kab/kota se Propinsi Banten

1 (60 orang)

Aistensi, Pengisian dan Pengumpulan LHKPN

1 Dokumen (45 orang)

Workshop Penanganan Kasus Disiplin Penyusunan Pelaporan kegiatan Pembinaan dan Penangannan Kasus Disiplin PNS Propinsi Banten

1 (50 orang)

9 10 11

B

A

P

P

E D

A

P

R O

Output

2

V IN S

Input

Outcomes Benefit Impact

RP. 750.000.000 6 Orang 12 Bulan 4 Dokumen (kasus)

T E

Jumlah Dana Pelaksanaan Waktu 1 Penanganan Kasus Pelanggaran PP 53 Tahun 2010


N


Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten Cakupan Tindak Lanjut LHP Opini Audit BPK Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


1 Dokumen (10 tolok ukur)

100 % Tahun 2016 75,94 % Tahun 2016 WTP Tahun 2016 75,13 Tahun 2016

III.19


2. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pembinaan Mental Pegawai

Jumlah Dana Waktu Pelaksanaan Personil 1 Pembinaan Mental Pegawai BKD Provinsi dan Kabupaten/Kota

RP. 1.056.506.600 12 Bulan 7 Orang 45 Orang, (1 Kegiatan)

N


Pemberian Penghargaan/Tanda Kehormatan

280 Orang, (1 Kegiatan)

3

Bantuan Bagi Pegawai yang Meninggal Dunia

14 Orang, (1 Kegiatan /4 kali)

4

Pembekalan Persiapan Masa Purna Tugas

30 Orang (2 Angkatan/Kegiatan)

5

Peringatan Hari Kesadaran Nasional

A N

T E

2

50 Orang ( 4 Kegiatan/12 kali)

V IN S

I

Input

Dan

TOLOK UKUR KINERJA Tercapainya Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten

B


Pegawai

6 7

R O

Output

A

E D

Impact

P

Outcomes Benefit

Pelayanan Penerima Tamu Hari Besar Nasional (HUT RI) DAN (HUT Banten) Penyusunan pelaporan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai dan Pembinaan Mental Pegawai

Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten Cakupan Tindak Lanjut LHP Opini Audit BPK Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

B

A

P

P

3. Kegiatan Penataan,Penempatan Persiapan PNS Masa Purna Tugas INDIKATOR Capaian Indikator

Input

Kerja

1 Kegiatan


Pegawai

TOLOK UKUR KINERJA Tercapainya Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dana Waktu SDM 1 Perpindahan Pns Antar Kabupaten/Kota Se Propinsi Banten 2 Perpindahan Pns Kabupaten/Kota Se Propinsi Banten Dengan Pemerintah Propinsi Banten Atau Sebaliknya 3 Perpindahan Pns Antar SKPD Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Banten


34 Orang, (1 Kegiatan)

dan

TARGET KINERJA 100 % Tahun 2016 RP. 900.000.000 12 Bulan 6 Orang 4 Kegiatan, 4 dokumen 4 Kegiatan, 4 dokumen

4 Kegiatan, 4 dokumen

III.20


TOLOK UKUR KINERJA Perpindahan Pns Kementrian/Lembaga/Propinsi/K abupaten/Kota/Kota Lain Ke Propinsi Banten/Kabupaten/Kota Se Propinsi Banten Atau Sebaliknya

TARGET KINERJA 4 Kegiatan, 4 dokumen

Penyelesaian Alih Status Pns Guru/Non Guru Dari Kabupaten Serang Ke Pemerintah Propinsi Banten Penyelesaian Alih Status Pns Guru/Non Guru Dari Serang Ke Pemerintah Propinsi Banten


Penyelesaian Alih Status Pns Guru/Non Guru Dari Kota Cilegon Ke Pemerintan Propinsi Banten Penyelesaian Alih Status Pns Guru/Non Guru Dari Kabupaten Pandeglang Ke Pemerintah Propinsi Banten Penyelesaian Alih Status Pns Guru/Non Guru Dari Kabupaten Lebak Ke Pemerintah Propinsi Banten Penyelesaian Alih Status Pns Guru/Non Guru Dari Kabupaten Tangerang Ke Pemerintah Propinsi Banten Penyelesaian Alih Status Pns Guru/Non Guru dari Kota Tangerang Ke Pemerintah Propinsi Banten Penyelesaian Alih Status PNS guru/non Guru Dari Kota Tangerang Selatan ke Pemerintah Propinsi Banten Pemberhentian pns Karena Atas Permintaan Sendiri (APS) Dilingkungan pemerintah Propinsi Bnaten


14

Pemberhentian pns Karena Atas Permintaan Sendiri (APS) Kabupaten Serang, Kota Serang Dan Kota Cilegon

4 kegiatan, 4 dokumen

15

Pemberhentian Pns Karena Atas Permintaan Sendiri (APS) Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak


16

Pemberhentian pns karena atas Permintaan Sendiri (APS) Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Dan Kota Tangerang Selatan Pemberhentian Pns Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) GOL.IV/c Ke Atas


Output

7


V IN S

I

8


N

6

T E

5

A N

4

B

INDIKATOR

9

11

12

13

B

A

P

P

E D

A

P

R O

10

17








III.21


TOLOK UKUR KINERJA Pemberhentian Pns Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) GOL.IV/b Ke Bawah Pemberhentian Pns Karena Meninggal Dunia Gol/c ke Atas

TARGET KINERJA 4 kegiatan, 4 dokumen

20

Pemberhentian Pns Karena Meninggal Dunia Gol/b ke Bawah


21

Penyusunan Laporan Kegiatan Penataan, Penempatan Kerja Pegawai Dan Persiapan Masa Purna Tugas Tahun 2016

1 kegiatan 1 dokumen

18


T E

19

N

INDIKATOR

Rasio LayananAdministrasi Kepegawaian - Cakupan Tindak Lanjut LHP - Opini Audit BPK Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

A N

Outcomes

B

Benefit

75,94 % Tahun 2016 WTP Tahun 2016 75,13 Tahun 2016

V IN S

I

Impact

100 % Tahun 2016

4. Kegiatan Pelayanan Kepangkatan dan Penggajian

A

P

P

E D

A

P

Input

B

TOLOK UKUR KINERJA Tercapainya Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dana Waktu Pelaksanaan Personil 1 Rapat Kordinasi Persiapan Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Pemerintah Propinsi Banten Tahun 2016 2 Rapat Kordinasi Evaluasi Kenaikan Pangkat PNSD Kabupaten/Kota se Propinsi Banten 3 Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS Propinsi Banten Periode 1 April 2016 dan 1 Oktober 2016

R O


TARGET KINERJA 100 % Tahun 2016 RP. 840.000.000 12 Bulan 5 Orang 1 kegiatan, 86 orang

1 kegiatan,30 orang

2 Kegiatan 700 SK

4

Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Serang Periode 1 April 2016 dan 1 Oktober 2016

2 Kegiatan 100 SK

5

Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Pandeglang Periode 1 April 2016 dan 1 Oktober 2016

2 Kegiatan 225 SK

6

Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Lebak Periode 1 April 2016 dan 1 Oktober 2016

2 Kegiatan 200 SK


III.22


TOLOK UKUR KINERJA Pekayanan Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Tangerang Periode 1 April 2016 dan 1 Oktober 2016

TARGET KINERJA 2 Kegiatan 95 SK

8

Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS Kota Cilegon Periode 1 April 2016 Dan 1 Oktober 2016

2 Kegiatan 75 SK

9

Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS Kota Tangerang Periode 1 April 2016 dan 1 Oktober 2016

2 Kegiatan 100 SK

10

Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS Kota Serang Periode 1 April 2016 Dan 1 Oktober 2016

11

pelayanan Kenaikan Pangkat PNS Kota Tangerang Selatan Periode 1 April 2016 dan 1 Oktober 2016

12

Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2016

7

2 Kegiatan 110 SK

2 Kegiatan 65 SK

4 Kegiatan, 150 SK

V IN S

I

B

A N

T E

Output

N

INDIKATOR

Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan CPNSD Provinsi Banten Formasi Umum 2014

1 Kegiatan, 143 SK

14

Pelayanan Pengambilan Sumpah PNSD & Penerbitan SK Peningkatan Status CPNSD Ke PNSD Provinsi Banten Pelaporan Kegiatan Fasilitasi Kepangkatan dan Penggajian

1 Kegiatan, 558 SK

R O

13

A

P

15

E D

Outcomes

P

Benefit

100 % Tahun 2016 75,94 % Tahun 2016 2.016 WTP shun 2016 75,13 Tahun 2016

B

A

P

Impact

Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian Cakupan Tindak Lanjut LHP Opini Audit BPK Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

1 Kegiatan, 1 Dok


III.23


5. Kegiatan Pengembangan Jabatan Fungsional dan Sidang Baperjakat

Input

TOLOK UKUR KINERJA Tercapainya Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur


Jumlah Dana Waktu Pelaksanaan Personil

RP.2.225.000.000 12 Bulan 12 Orang

1

2 (dua) Jabatan, 2 (dua) dokumen 264 (dua ratus enam puluh empat) Orang, 264 (dua ratus enam puluh empat) dokumen

Sidang BAPERJAKAT Struktural

4

Sidang BAPERJAKAT Pertimbangan Kepangkatan

B

3

V IN S

I

Output

A N

T E

2

Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Dilingkungan Pemerintah Propinsi Banten Pemetaan Kompetisi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Propinsii Banten

N


4 (empat) Kegiatan, 4 (empat) dokumen

6

Rapat Koordinasi Pengembangan Jabatan Fungsional

2 (dua) Kegiatan, 2 (dua) dokumen

Penyusunan laporan Kegiatan Pengembangan Jabatan Fungsional dan Sidang Baperjakat

1 (satu) kegiatan, 1 (satu) Dokumen

R O

Pelantikan Pejabat Struktural

P A

E D

P B

A

P

Benefit Impact

2 (dua) Kegiatan,2 (dua) dokumen

5

7

Outcomes

6 (enam) Kegiatan, 6 (enam) dokumen

Meningkatnya Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur

100 % Tahun 2016

Cakupan Tindak Lanjut LHP Opini Audit BPK

75,94 %Tahun 2016 Wajar Tanpa Pengecualian WTP Tahun 2016 75,13 Tahun 2016



III.24


6. Kegiatan Peningkatan Kompetensi PNS Provinsi Banten TARGET KINERJA 100 % Tahun 2016

Jumlah Dana SDM Waktu 1 Pelaksana Seleksi Pantukhir Calon Praja IPDN

RP. 983.771.000 11 Orang 12 orang 35 orang

2

Seleksi Calon Peserta dan Pengiriman diklat kepemimpinan

3

Bantuan Biaya Tugas Belajar S2

Output

4

Pengiriman Bintek, Diklat, Sosialisasi, Semiloka dan Diklat lainnya

6 orang Pim II, 30 orang Pim III, 40 orang Pim IV 30 orang Tubel dan 4 orang Cosharing 23 orang

Outcomes Benefit

Pengembangan Sumber Daya Aparatur Meningkatnya capaian sasaran RPJMD

Impact


T E

V IN S

I

B

Input

N

TOLOK UKUR KINERJA Tercapainya Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur

A N


100 % di Tahun 2016 80 % di Tahun 2016 75,13 di Tahun 2016

R O

7. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD)

B

A

P

P

E D

Input

A

P


Output

TOLOK UKUR KINERJA Tercapainya Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur Jumlah Dana Waktu SDM Dokumen Pendukung 1 Penyusunan Bezetting Pegawai Pemerintah Provinsi Banten 2 Penyusunan dan Penetapan Formasi CPNS Tahun 2016 3 Sosialisasi Penerimaan CPNS dengan Sistem CAT

Benefit Impact

RP. 1.800.000.000 12 Bulan 50 Orang 1 Dokumen Reja BKD 1 Dokumen Bezeting Prop. Banten 1 Dokumen SK Penerapan Formasi 1 kegiatan

4

Persiapan Penerimaan CPNS

5

Penerimaan Berkas, Verifikasi dan Validasi Berkas Lamaran CPNS

6

Pelaksanaan Tes CPNS dengan sistem Computer Assisted Tes (CAT)

10.000 Peserta Tes

7

Pemberkasan Usulan NIP. CPNS

1 Kegiatan

8

Fasilitasi Penetapan NIP CPNS

1 Kegiatan

9 Outcomes


8 Kab./Kota sePropinsi Banten 15.000 Pelamar

Penerbitan dan Penyerahan SKCPNS Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur Meningkatnya capaian sasaran RPJMD

1 kegiatan


73,13 % Pada Tahun 2016


100 % Tahun 2016 80 % Tahun 2016

III.25


8. Kegiatan Pelayanan Data dan Informasi Kepegawaian

4

N

1 dokuemen, 10 buku

Pengelolaan Data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) / SAPK Bimbingan Teknis Penyusun Sasaran Kinerja Pegawai

1 dokuemen, 10 buku

Rapat Koordinasi Pengelola Data Kepegawaian Se-Wilayah Propinsi Banten Pengelola Website, dan Publikasi Informasi Kepegawaian Propinsi Banten Bimbingan Teknis Operator SIMPEG Online Pengembangan Aplikasi SIMPEG Online Pengelola Data Pegawai Pelimpatan dari kab. Serang dan Kab. Pandeglang Pengelolaan Data Pegawai Pelimpatan dari Kab. Lebak dan Kab. Tangerang Pengelolaan Data Pegawai Pelimpatan dari Kota Cilegon dan Kota Serang Pengelolaan Data Pegawai Pelimpahan Dari Kota Tangerang dan Tangerang Selatan Evaluasi Hasil Penelitian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di lingkungan Pemerintah Propinsi Banten Penyusunan Pelaporan Kegiatan Pelayanan Data dan Informasi Kepegawaian

74 orang, 1 dokumen

100 orang, dokumen

V IN S

I

5

RP. 900.000.000 12 Bulan 7 Orang 2 Dokumen, 20 buku

T E

3


A N

Input

TOLOK UKUR KINERJA Tercapainya Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dana Waktu SDM 1 validasi dan Pengelolaan Data Aparatur Sipil Negara Provinsi Banten 2 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Tahun 2016

B


6 7

R O

Output

8

A

P

P

E D

A

P

9

10 11 12

B

13

14

Outcomes Benefit Impact

Pelayanan Administrasi Kepegawaian Cakupan Tindak Lanjut LHP Opini Audit BPK Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


4 dokumen, 12 buku 50 orang, 1 dokumen 1 dokumen, 3 buku 2 dokumen, 6 buku 2 dokumen, 6 buku 2 dokumen, 6 buku 2 dokumen, 6 buku 1 dokumen, 3 buku

3 dokumen, 4 buku


III.26


9. Kegiatan

Peningkatan

Manajemen

Penatausahaan

Kepegawaian INDIKATOR Capaian Indikator

TARGET KINERJA 100 % Tahun 2016 RP. 850.000.000 12 Bulan 6 Orang 2 kegiatan, 2 laporan

N

Input

TOLOK UKUR KINERJA Tercapainya Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dana Waktu SDM 1 Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Arsip Kepegawaian Pemerintah Provinsi Banten 2 Inventarisasi Kelengkapan Dokumen Pegawai PNS Provinsi Banten 3 Pelaksanaan Alih Media Dokumen Pegawai 4 Pengolahan Berkas Arsip Digital Kepegawaian

6

Pengelolaan Arsip Dokumen Kepegawaian dalam Rangka Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PU PNS) di Lingkungan Pemerintah Propinsi banten

2 kegiatan, 4500 PNS

7

Penyelesaian KAPREG/KPE Pegawai Propinsi Banten

2 kegiatan, 500 Kartu

8

Penyelesaian Karis Pegawai Propinsi Banten

2 kegiatan, 300 Kartu

9

Penyelesaian KARSU pegawai Propinsi Banten

2 kegiatan, 200 kartu

10

Penyelesaian TASPEN Pegawai Provinsi Banten

2 kegiatan, 100 kartu

11

Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pegawai / ID Card Pegawai Provinsi Banten Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pegawai / ID Card Pegawai Provinsi Banten Bintek Kearsipan Penatausaha Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Propinsi Banten

2 kegiatan, 3.000 KTTP

I

Up Grade Aplikasi Verifikasi Dan Validasi Arsip Digital Kepegawain

V IN S

P A E D P P A

2 kegiatan, 3.000 berkas 3 kegiatan, 3.000 berkas

5

R O

Output

B

A N

T E

2 kegiatan, 3.000 berkas

B

12 13

1 kegiatn, 1 dokumen

1 kegiatan, 45 orang 1 kegiatan, 4 dokumen

Outcomes

Pelayanan Administrasi Kepegawaian

100 % Tahun 2016

Benefit

Cakupan Tindak Lanjut LHP Opini Audit BPK Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

75,47 % Tahun 2016 WTP Tahun 2016 75,13 Tahun 2016

Impact


III.27


IV.

Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah 1. Kegiatan Penyediaan Data dan informasi Pembangunan INDIKATOR

TOLOK UKUR KINERJA

1 Paket Tahun 2016

Jumlah Dana SDM Waktu

rp. 50.000.000 5 Orang 12 Bulan

1

1 Kegiatan 1 dokumen

Penyusunan Data Pembangunan Bidang Kepegawaian Tahun 2016

T E

Input

Tercapainya Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan

N

Capaian Indikator

TARGET KINERJA

Rasio Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan

A N

Outcomes

meningkatnya Capaian Sasara RPJMD Opini Audit BPK Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

B

Benefit

80 % Tahun 2016 WTP Tahun 2016 75,13 Tahun 2016

B

A

P

P

E D

A

P

R O

V IN S

I

Impact

41 Paket Tahun 2016


III.28

R O

V IN S

I

IV

B

BAB PENUTUP

A N

T E

N


Dengan adanya Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

P

Banten Tahun 2016, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan

A

prioritas sebagai penjabaran Visi dan Misi Rencana Strategis tahun

E D

2012-2017, dapat lebih terkoordinasi, terintegerasi dan sinergis

P

P

dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

A

Selanjutnya diharapkan peran aktif seluruh bidang teknis sebagai

B

unit satuan kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

Penutup

IV.1

RENCANA KERJA (RENJA) 2016 BAPPEDA PROVINSI BANTEN

Recommend Documents