E N T N A
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O
V
IN
S I
B
Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) TA. 2016
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
KATA PENGANTAR
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O
V
IN
S
I
B
A
N
T E
N
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat Rahmat‐Nya, Alhamdulillah Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD (RENJA‐SKPD) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2016 dapat tersusun sesuai jadwal yang ditetapkan dengan mengacu pada visi Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten yaitu “TERWUJUDNYA SISTEM JARINGAN JALAN YANG ANDAL DAN TERPADU BERBASIS PENATAAN RUANG YANG BERKELANJUTAN”. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten tahun 2012–2017 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016 yang dilaksanakan dalam periode tahunan. Oleh karena itu, keselarasan dan sinergitas substansi serta target pembangunan antara ketiga dokumen tersebut harus berartikulasi dan saling mendukung. Semoga dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD (RENJA‐SKPD) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2016 ini dapat mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten. Serang, Juni 2015 KEPALA DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI BANTEN Ir. WIDODO HADI, SP NIP. 19570307 198303 1 010
i
DAFTAR ISI i ii iii
I‐1 I‐2 I‐3 I‐4
II‐1 II‐13 II‐13 II‐28 II‐28
III‐1 III‐3 III‐4
IV‐1
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O
V
IN
S
I
B
A
N
T E
N
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu‐Isu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi 2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Kabupaten/Kota BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP 4.1. Kaidah Pelaksanaan
ii
DAFTAR TABEL II‐2 II‐12 II‐15 II‐16 II‐17 II‐18 II‐20 II‐29 II‐35 III‐3 III‐5 III‐9 III‐12
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O
V
IN
S
I
B
A
N
T E
N
Tabel 2.1 Pengukuran Kinerja TA. 2014..................................................................... Tabel 2.2 Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2014 ........................................................................................... Tabel 2.3 Jumlah Penduduk di Provinsi Banten ......................................................... Tabel 2.4 Pertumbuhan Kendaraan di Provinsi Banten............................................. Tabel 2.5 Kondisi Dimensi Jalan Provinsi Tahun 2014 ............................................... Tabel 2.6 Kondisi Perkerasan Jalan Provinsi Tahun 2014 .......................................... Tabel 2.7 Daftar Jalan Provinsi yang terjadi pelanggaran batas MST ........................ Tabel 2.8 Review Rancangan RKPD Tahun 2016........................................................ Tabel 2.9 Usulan Program dan Kegiatan Kabupaten/ Kota ...................................... Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Tahun 2016 Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten .......................................................................................... Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2016 Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten .......................................................................................... Tabel 3.3 Usulan Pagu Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten ..................................................... Tabel 3.4 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 .....................................................
iii
A
B A
D
E
P
P
O
R
P I
S
IN
V A
B
N
N
T E
iv
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penetapan Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya, merupakan pedoman pelaksanaan perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu maupun antar fungsi pemerintahan daerah. Terkait dengan kewajiban Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten sebagai salah satu perangkat daerah (SKPD) yaitu untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Sejalan dengan amanat undang‐undang dimaksud diatas, maka kewajiban Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya serta sebagai bentuk implementasi pelaksanaan amanat UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014. Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2016 ini merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2016 yang definitif. Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja‐SKPD) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2016 adalah perencanaan jangka pendek Dinas Bina Marga dan Tata Ruang sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten tahun 2012–2017 dengan berpedoman kepada Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 yang merupakan penjabaran perencanaan jangka menengah (RPJMD Tahun 2012 – 2017) sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD Tahun 2005 ‐ 2025) dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010‐ 2030. Hal ini dapat digambarkan dalam bagan 1.1. Hubungan Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran Pusat Dan Daerah Dalam Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian, maka pada dasarnya perencanaan jangka pendek Dinas Bina Marga dan Tata Ruang merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah dalam urusan Pekerjaan Umum (Bidang Bina Marga) dan urusan Penataan Ruang untuk waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya disebut Rencana Kerja SKPD (Renja‐ SKPD) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2016.
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O
V
IN
S
I
B
A
N
T E
N
1.1.
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
I ‐ 1
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
LANDASAN HUKUM Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2016 disusun berlandaskan pada peraturan perundang‐ undangan sebagai berikut: 1. Undang‐undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang‐undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang‐undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang‐undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 5. Undang‐undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 7. Undang‐undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005‐2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang‐undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung; 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015‐2019; 14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011‐2025;
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O
V
IN
S
I
B
A
N
T E
N
1.2.
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
I ‐ 2
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O
V
IN
S
I
B
A
N
T E
N
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor 631/KPTS/M/2009, tentang Penetapan Ruas – Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional; 17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor 567/KPTS/M/2010, tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional; 18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor 1 (JKP‐1) 19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4); 20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005‐2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26); 21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010‐2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32); 22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41). 23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten; 24. Peraturan Gubernur Banten No. 12 Tahun 2012 Tanggal 23 Agustus 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Banten; 25. Peraturan Gubernur Banten No. 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah; 26. Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Nomor. 600/SK.129/DBT/2012, Tanggal 11 September 2012 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2012‐2017. 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja‐SKPD) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten beserta jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
I ‐ 3
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O
V
IN
S
I
B
A
N
T E
N
urusan Bina Marga dan urusan Penataan Ruang di Provinsi Banten pada tahun 2016 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan. 1.3.2. Tujuan Dengan demikian penyusunan Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2016 ditujukan untuk : 1. Menetapkan prioritas pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan serta prioritas Pembangunan Bidang Penataan Ruang yang mendesak untuk dilaksanakan pada tahun 2016; 2. Menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggarannya yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka Rencana Kerja SKPD (Renja‐SKPD) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2016 mempunyai fungsi pokok sebagai berikut: 1. Menjadi acuan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten beserta jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam urusan Pekerjaan Umum (bidang Bina Marga) dan urusan Penataan Ruang di Provinsi Banten pada tahun 2016; 2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA‐SKPD) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016; 3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA‐P) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016; 4. Sebagai acuan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2016 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan. Landasan hukum, serta sistematika penyajian. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n‐2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n‐1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun‐tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
I ‐ 4
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
A
N
T E
N
Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan, Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Isu‐isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi‐asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini menguraikan tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu‐isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD, Program dan Kegiatan. PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa: a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. b. Kaidah‐kaidah pelaksanaan.
R
O
V
IN
S
I
B
BAB III
A
P
P
E
D
A
P
BAB IV
B
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
I ‐ 5
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
E N
Bagan 1.1. Hubungan Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran Pusat Dan Daerah Dalam Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
B
A
P
P E
D A
P
R O
V
IN S
I
B
A
N
T
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
I ‐ 6
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O
V
IN
S
I
B
A
N
T E
N
Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Tahun 2016 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten tahun 2012–2017 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016 yang dilaksanakan dalam periode tahunan. Oleh karena itu, keselarasan dan sinergitas substansi serta target pembangunan antara ketiga dokumen tersebut harus berartikulasi dan saling mendukung. Untuk menjaga keselarasan dan sinergitas tersebut, maka target‐ target pencapaian pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2016 merupakan target yang telah diskenariokan dalam rangka mencapai target‐target pembangunan dalam jangka menengah. Kegiatan evaluasi kinerja pada dasarnya dapat dipandang dari dua fungsi utamanya yakni: (1) bagi keperluan ”eksternal pemerintah”, menjadikan evaluasi sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama ini. Esensi capaian kinerja tersebut merujuk kepada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai. (2) bagi keperluan ”internal pemerintah”, menjadikan evaluasi sebagai sarana monitoring pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah bagi upaya‐upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen pemerintah dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja pemerintah dapat ditingkatkan dimasa mendatang secara berkelanjutan. Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2016, ukuran keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui pendekatan / metodologi pengukuran sesuai Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi. 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI BANTEN 2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Berdasarkan Capaian Kinerja Kegiatan Pada tahun 2014 Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten mempunyai 38 (tiga puluh delapan) kegiatan Belanja Langsung dan 1 (satu) kegiatan Belanja Tidak Langsung dan semuanya sudah direalisasikan. Berdasarkan pada Matriks Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2014 maka dapat diketahui bahwa Tingkat Pencapaian Target (Rencana Tingkat Capaian) dari Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten pada Tahun 2014 dilihat dari masing‐masing Indikator Kinerja Kegiatan atau realisasi fisik per kegiatan adalah 31.87%. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pencapaian target dari masing‐ masing kelompok kinerja kegiatan dapat dilihat dalam format Pengukuran Kinerja sebagaimana terlampir format 2.1.
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 1
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
N
Target
Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi
I
Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Menyediakan infrastruktur jalan yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa.
Realisasi
%
5
6
4
B
3
P
R O
V
1
Indikator Kinerja
2
A
Sasaran Strategis
1
IN S
No
T
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG TAHUN ANGGARAN : 2014
E N
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
D A
Prosentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap (%)
82,00% 1. Pembangunan Jalan Wilayah Utara - Pembangunan Jalan Wilayah Utara - Pelebaran Jalan Wilayah Utara - Rehabilitasi Berkala Jalan Provinsi - Normalisasi Bahu Jalan 2. Pembangunan Jalan Wilayah Selatan - Pembangunan Jalan Wilayah Selatan - Pelebaran Jalan Wilayah Selatan - Rehabilitasi Berkala Jalan - Normalisasi Bahu Jalan 90,00% 3. Pembangunan jembatan - Pembangunan Jembatan - Pelebaran Jembatan - Peningkatan Jembatan
P
P E
4. Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Utara - Pemeliharaan Rutin Jalan - Clearing Area Pelebaran Jalan (Pembersihan dan Pembongkaran)
30,79
43,90
29,42
98,27
B
A
- Pemeliharaan Rutin Jembatan 5. Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Selatan - Pemeliharaan Jalan Provinsi - Pemeliharaan Jembatan Provinsi
99,97
6. Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong - Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
58,47
7. Pembangunan T PT ,T alud dan Bronjong - Pembangunan T urap/T alud/Bronjong
81,32
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 2
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
T
E N
8. Pengadaan Lahan Kebinamargaan - Pembebasan Lahan untuk Jalan - Penyusunan Data Pendukung Pengadaan Lahan 9. Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
23,62
24,01
Penyusunan DED Jalan Penyusunan DED Persimpangan Sebidang Penyusunan DED Jembatan Penyusunan Simplified Design Penyusunan DED Pada Daerah Longsoran Penyusunan Perencanaan Pengadaan lahan Analisa Harga Satuan Dasar Bidang Jalan dan Jembatan Penilaian Uji Laik Fungsi Jalan Provinsi Banten di WKP I, WKP II dan WKP III. - Updating Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi Banten di WKP I, WKP II dan WKP III.
10. Pengawasan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur
R O
V
IN S
I
B
A
N
-
12,68
- Pengawasan Pembangunan Jalan - Pengawasan Pembangunan Jembatan - Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
P
- Pengawasan Pembangunan T PT /T alud/Bronjong
D A
11. Pengadaan alat-alat ukur kebinamargaan dan Pengujian Kualitas
67,84
P E
- Pengujian Bahan Kualitas Bahan - Pemeliharaan Alat-alat Ukur Pengujian - Pengadaan Alat-alat Ukur
B
A
P
12.
Pengadaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan Wilayah Utara - Pengadaan Peralatan dan Bahan Kebinamargaan Wilayah Utara - Pengadaan Vibrating Roller Kap. Min 3,7 T on - Pengadaan Cold Miling Machine Pengadaan Asphalt Finisher Pengadaan Hydraulic Breaker Pengadaan T ruck Craen Kap. 6T on Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Roda T iga Pengadaan Rambu Lalu Lintas Pengadaan Cold Mix Pengadaan Aspal Bakar Pengadaan Aspal Emulsi
84,82
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 3
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
E N
Pengadaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan Wilayah Selatan - Pengadaan Vibrating Roller Kapasitas 8 T on - Pengadaan Vibrating Roller Kapasitas 4 T on - Pengadaan Genset Kapasitas 150 Kva Pengadaan Kawat Bronjong Pengadaan Mini Excavator Kapasitas min 4ton+extra Bucket Vibrating Roller Combine min 3.64ton Hydraulic Power Pack Compressor Jack Hammer Grass Cutter Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Roda T iga dan UPR Chainsaw Box Culvert 2000x2000 Box Culvert 1000x1000
83,34
P
Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan - Meningkatnya Perencanaan Ruang Kawasan
14. Pembangunan Jalan Prioritas T ahun Jamak Pembangunan Jalan Prioritas T ahun Jamak (Perda No.2 T ahun 2012)
15,05
15, Pendataan Leger Jalan - Pendataan Leger Jalan Provinsi
76,41
16. Optimalisasi Pengelolaan Perijinan Bidang Bina Marga dan T ata - Pengelolaan Perijinan Bidang Bina Marga Pada T ahun 2014 - Pengendalian Pemanfaatan T anah Bidang Bina Marga
84,74
17. Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Utara
72,97
Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Utara
Jumlah Rasio Rencana Kawasan Strategis yang T ersusun (%)
A
2
P E
D A
P
R O
V
IN S
I
B
A
N
T
13.
B
- Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dan kualitas pengendalian pemanfaatan ruan
18. Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Selatan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Selatan
98,14
4,67% 19, Penataan dan Pemanfaatan Ruang Pemantapan Rencana T ata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Bendungan Sindang Heula Kabupaten Serang Penyusunan Rencana T ata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Banten Waterfront City Penyusunan Rencana T ata Ruang Kawasan Strategis Provinsi PLT U Suralaya Cilegon Rapat Koordinasi RT R Kawasan Strategis Provinsi PLT U Suralaya Kota Cilegon dalam rangka penyusunan Raperda
98,40
-
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 4
Rapat Koordinasi RT R Kawasan Strategis Provinsi Bendungan Sindang Heula Kabupaten Serang dalam rangka penyusunan RKA
E N
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
98,05
3
D A
P
R O
V
IN S
I
B
A
N
T
20, Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Sudut Pandang Pertumbuhan Ekonomi ( Banten waterfront City di Kota Serang dan Kawasan Wisata T anjung Lesung - Panimbang di Kabupaten Pandeglang ) - Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Sudut Pandang Sosial Budaya ( Kawasan Situs Banten Lama di Kota Serang dan Kawasan Masyarakat Adat baduy di kabupaten - Fasilitasi Forum Komunikasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah ( BKPRD ) Provinsi Banten - Rapat Koordinasi Pengendalian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Di Provinsi Banten - Studi Banding Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Kota Lama Di Kota Semarang Provinsi Jawa T engah Bimbingan T eknis Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi Banten Bimbingan T eknis Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan di Provinsi Banten Rapat Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Industri di Provinsi Banten Rapat Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Banjir di Provinsi Banten Konsinyering Pengaturan Perijinan dan Sanksi Administratif Sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Rasio dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan dan Rasio dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
A B Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
100% 21, Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
II ‐ 5
59,24
- Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan, Neraca dan Aset - Sosialisasi Penyusunan e-SPT PNS DBMT R Bimtek/Workshop Penyusunan Neraca Asset SKPD 22, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Program dan Anggaran Dinas Bina Marga dan T ata Ruang Provinsi banten Penyusunan Laporan Kinerja pada Dinas Bina Marga dan T ata Ruang Provinsi Banten Evaluasi Capaian Renja Dinas Bina Marga dan T ata Ruang Provinsi Banten T ahun 2013 Pengendalian Program, kegiatan dan Anggaran Dinas Bina Marga dan T ata Ruang Provinsi Banten Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi T eknis & Rapat Kerja Bidang Bina Marga dan Penataan Ruang - Kajian T eknis Bidang Ke-Binamargaan
P
P E
- Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi, perencanaan serta pengelolaan keuangan yang akuntabel
82,69
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm. Perkantoran serta pelayanan T ata Usaha dan Kerumahtanggaan
100% 23, Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor - Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
74,04
- Mewujudkan Sarana, Prasarana Perkantoran yang memadai
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan keluar daerah
100% 24, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
83,81
100% 25, Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
B
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
N
T
E N
Peningkatan Sarana, Prasarana Pekantoran dan Kapasitas Aparatur
R O
V
IN S
I
Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian
100% 26, Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelaksana T eknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara - Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelaksana T eknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara 27, Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelaksana T eknis Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan - Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 28, Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pembinaan Jasa Konstruksi - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
D A
P
29, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelaksana T eknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara - Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelaksana T eknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara
P E
30, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelaksana T eknis Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
A
P
31, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pembinaan Jasa Konstruksi - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 32, Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pelaksana T eknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara - Konsinyering Insentif dan Disinsentif sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
B
80,42
A
4
33, Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pelaksana T eknis Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
95,74
53,35
96,26
89,79
97,19
93,49
88,57
89,43
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 6
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
T
E N
34, Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pembinaan Jasa Konstruksi - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
93,75
98,99
36, Penyelenggaraan Bimbingan Teknis - Bimbingan Sistem Manajemen K3 Konstruksi (SMK3K) - Bimbingan Teknis dan Praktek Lapangan Pekerja Konstruksi - Sertifikasi Bagi Operator Alat Berat - Bimbingan Teknis Hukum Kontrak - Bimbingan Teknis Pengukuran Tanah - Penyusunan Petunjuk Teknis Pembinaan Jasa Konstruksi
88,97
Penyediaan Data Pembangunan Daerah Meningkatnya pelayanan data dan informasi pembangunan kebinamargaan dalam menunjang pelayanan publik
Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan
P E
D A
5
P
R O
V
IN S
I
B
A
N
35, Pembinaan Jasa Konstruksi - Desiminasi dan Sosialisasi SPM Bidang Sipil - Rapat Tim Pembina Jasa Konstruksi Kab/Kota se-Provinsi Banten - Pembekalan dan sertifikasi PJBU Jasa Konstruksi - Fasilitasi Forum Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Banten Pengendalian Kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi di Lingkungan DBMTR - Pengembangan Media Jasa Konstruksi Daerah
P
38, Penyusunan Data Teknis Bidang Kebinamargaan - Survey Lalu Lintas Harian Rata - Rata (LHR) - Analisis Harga Satuan Jadi Bidang Kebinamargaan
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
A
97,47
91,78
B
100% 37. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Updating Buku Data dan Informasi Bidang Bina Marga dan Tata Ruang Fasilitasi dan Modul Materi Pameran Pembangunan Provinsi Banten - Updating Website
II ‐ 7
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O
V
IN
S
I
B
A
N
T E
N
2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Berdasarkan Realisasi Keuangan Pengukuran kinerja keuangan disebut juga realisasi pencapaian keuangan yaitu mengukur tingkat realisasi capaian keuangan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2014 yang didasarkan kepada 3 (tiga) aspek keuangan yaitu : 1. PENDAPATAN; 2. BELANJA LANGSUNG (BL); 3. BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL); 1. PENDAPATAN Target Pendapatan/Retribusi untuk Tahun 2014 adalah Rp. 671.265.000,00 dicapai sebesar Rp. 403.157.250,00 atau dicapai sebesar 60.06% dari target. Dengan demikian, secara umum dapat disebutkan bahwa pencapaian Pendapatan mendapat skala penilaian “Cukup Baik”; 2. BELANJA LANGSUNG Realisasi Belanja Langsung mendapat skala penilaian “Kurang” dimana realisasi Belanja Langsung (APBD‐Perubahan) untuk Tahun 2014 adalah Rp. 382.531.502.385,00 atau dicapai sebesar 31.41% dari target/pagu yaitu Rp Rp. 1.217.802.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut : 1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset dianggarkan sebesar Rp.450.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.266.601.500,00 atau 59.24%. 2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dianggarkan sebesar Rp.1.259.200.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.041.219.000,00 atau 82.69%. 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor sebesar Rp.3.062.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.267.483.440,00 atau 74.04%. 4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor dianggarkan sebesar Rp.1.400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.173.406.500,00 atau 83.81%. 5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran dianggarkan sebesar Rp.5.553.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.4.465.568.884,00 atau 80.42%. 6 Pembinaan Jasa Konstruksi dianggarkan sebesar Rp.1.950.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.930.361.870,00 atau 98.99%. 7 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dianggarkan sebesar Rp.1.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.334.511.550,00 atau 88.97%.
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 8
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
8
9
T E
N
10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara dianggarkan sebesar Rp.1.315.139.500,00 terealisasi sebesar Rp.1.259.140.500,00 atau 95.74%. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan dianggarkan sebesar Rp.881.772.750,00 terealisasi sebesar Rp.470.455.150,00 atau 53.35%. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan Jasa Konstruksi dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 144.385.000,00 atau 96.26%. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.269.357.200,00 atau 89.79%. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan dianggarkan sebesar Rp.576.280.000,00 terealisasi sebesar Rp.560.111.050,00 atau 97.19%. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan Jasa Konstruksi dianggarkan sebesar Rp.80.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.74.794.000,00 atau 93.49%. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara dianggarkan sebesar Rp.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.442.861.627,00 atau 88.57%. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan dianggarkan sebesar Rp.471.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 421.640.301,00 atau 89.43%. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pembinaan Jasa Konstruksi dianggarkan sebesar Rp.240.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.225.004.658,00 atau 93.75%. Pembangunan Jalan Wilayah Utara dianggarkan sebesar Rp. 113.879.547.000,00 terealisasi sebesar Rp. 35.061.182.550,00 atau 30.79%.
S
I
B
A
N
11
R
O
V
IN
12
D
A
P
13
B
A
P
P
E
14
15
16
17
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 9
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
18
Pembangunan Jalan Wilayah Selatan dianggarkan sebesar Rp.70.042.033.000,00 terealisasi sebesar Rp. 30.746.439.750,00 atau 43.90%. Pembangunan Jembatan dianggarkan sebesar Rp.22.872.588.000,00 terealisasi sebesar Rp. 6.728.392.219,00 atau 29.42%.
19 20
T E
N
21
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Utara dianggarkan sebesar Rp.44.111.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.43.350.478.650,00 atau 98.27%. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Selatan dianggarkan sebesar Rp.37.183.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.37.171.553.400,00 atau 99.97%. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong‐gorong dianggarkan sebesar Rp. 12.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 7.016.614.376,00 atau 58.47%. Pembangunan TPT, Talud dan Bronjong dianggarkan sebesar Rp.7.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.5.692.276.779,00 atau 81.32%. Pengadaan Lahan Kebinamargaan Rp.519.087.862.750,00 terealisasi sebesar Rp.122.601.365.881,00 atau 23.62%. Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan dianggarkan sebesar Rp. 6.430.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.543.712.000,00 atau 24.01%. Pengawasan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan dianggarkan sebesar Rp.12.227.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.550.297.400,00 atau 12.68%. Pengadaan Alat‐alat ukur Kebinamargaan dan Pengujian Kualitas Bahan dianggarkan sebesar Rp.867.900.000,00 terealisasi sebesar Rp.588.805.200,00 atau 67.84%. Pengadaan Peralatan dan Bahan‐bahan Kebinamargaan Wilayah Utara dianggarkan sebesar Rp.11.659.515.500,00 terealisasi sebesar Rp.9.889.633.000,00 atau 84.82%. Pengadaan Peralatan dan Bahan‐bahan Kebinamargaan Wilayah Selatan dianggarkan sebesar Rp.9.495.340.000,00 terealisasi sebesar Rp.7.913.660.000,00 atau 83.34%.
I
B
A
N
22
V
IN
S
23
P
R
O
24
B
P
A
P
26
E
D
A
25
27
28
29
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 10
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
30
31
32
N
T E
N
33
Pembangunan Jalan Prioritas Tahun Jamak dianggarkan sebesar Rp.322.435.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.48.532.734.250,00 atau 15.05%. Pendataan Leger Jalan dianggarkan sebesar Rp.1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.764.055.800,00 atau 76.41%. Optimalisasi Pengelolaan Perijinan Bidang Bina Marga dan Tata Ruang dianggarkan sebesar Rp.850.000.000,00 terealisasi Rp.720.285.900,00 atau 84.74%. Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Utara dianggarkan sebesar Rp.2.039.961.500,00 terealisasi Rp.1.488.498.300,00 atau 72.97%. Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Selatan dianggarkan sebesar Rp.1.880.860.000,00 terealisasi Rp.1.845.969.000,00 atau 98.14%. Penataan dan Pemanfaatan Ruang dianggarkan sebesar Rp.1.190.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.170.963.000,00 atau 98.40%. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dianggarkan sebesar Rp.1.310.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.284.481.700, atau 98.05%. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan dianggarkan sebesar Rp. 323.717.400,00 terealisasi sebesar Rp. 315.520.400,00 atau 97.47%. Penyusunan Data Teknis Bidang Kebinamargaan dianggarkan sebesar Rp. 226.282.600,00 terealisasi sebesar Rp. 207.680.600,00 atau 91.78%.
S
I
B
A
34
V
IN
35
P
R
O
36
B
A
P
38
P
E
D
A
37
3. BELANJA TIDAK LANGSUNG Selanjutnya, pencapaian Realisasi Belanja Tidak Langsung mendapat skala penilaian “Amat Baik” dimana realisasi Belanja Tidak Langsung (APBD‐ Perubahan) untuk Tahun 2014 adalah Rp. 8.473.268.214,00 atau dicapai sebesar 94.67% dari target/pagu yaitu Rp. 8.950.000.000,00.
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 11
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
Tabel 2.2. Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2014 DPA Perubahan TA. 2014 (Rp)
Kelompok Belanja BELANJA TIDAK LANGSUNG
Realisasi TA 2014 (Rp)
8.950.000.000,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
3.624.701.651,00
3.586.566.900,00
98.95
382.531.502.385,00
31.41
JUMLAH BELANJA DAERAH
4.213.733.000,00
3.636.213.000,00
86.29
110.252.441.700,00
100.201.089.190,00
90.88
1.103.335.825.300,00
278.694.200.195,00
25.26
1.226.752.000.000,00
391.004.770.599,00
N
Belanja Modal
94.67
1.217.802.000.000,00
Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa
8.473.268.214,00
T E
BELANJA LANGSUNG
Share (%)
31.87
B
A
N
(Sumber : Subbag Keuangan, Des 2014) 2.1.3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Pencapaian Kinerja Renstra Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O
V
IN
S
I
Pengukuran kinerja yaitu mengukur tingkat capaian kinerja yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok input, output, dan outcome; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan; menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada tahun 2014 Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten mempunyai 38 (tiga puluh delapan) kegiatan Belanja Langsung dan 1 (satu) kegiatan Belanja Tidak Langsung dan semuanya sudah direalisasikan. Berdasarkan pada Matriks Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2014 maka dapat diketahui bahwa Tingkat Pencapaian Target (Rencana Tingkat Capaian) dari Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten pada Tahun adalah sebagai berikut : 1. Pencapaian Indikator Kinerja ke‐1 yaitu Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap tercapai sebesar 74,77%, hal ini dilihat dari rencana tingkat capaian indikator kinerjanya sebesar 82.00% dibandingkan dengan realisasi tingkat capaian kegiatan sebesar 61,31%. 2. Pencapaian Indikator Kinerja ke‐2 yaitu Prosentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap tercapai sebesar 84,21%, hal ini dilihat dari rencana tingkat capaian indikator kinerjanya sebesar 90,00% dibandingkan dengan realisasi tingkat capaian kegiatan sebesar 75,79%. 3. Pencapaian Indikator Kinerja ke‐3 yaitu Jumlah Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun tercapai sebesar 100%, hal ini dilihat dari rencana tingkat capaian indikator kinerjanya sebesar 4.67%, dibandingkan dengan realisasi tingkat capaian kegiatan sebesar 4,67%. 4. Pencapaian Indikator Kinerja ke‐4 yaitu Jumlah kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan dan kota Sebanyak 3 Dokumen; 5. Pencapaian Indikator Kinerja ke‐5 yaitu Rasio dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan tercapai sebesar 100%, hal ini dilihat dari rencana
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 12
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O
V
IN
S
I
B
A
N
T E
N
tingkat capaian indikator kinerjanya sebesar 100%, dibandingkan dengan realisasi tingkat capaian kegiatan sebesar 100%. 6. Pencapaian Indikator Kinerja ke‐6 yaitu Rasio dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan tercapai sebesar 100%, hal ini dilihat dari rencana tingkat capaian indikator kinerjanya sebesar 100%, dibandingkan dengan realisasi tingkat capaian kegiatan sebesar 100%. 7. Pencapaian Indikator Kinerja ke‐7 yaitu Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm. Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan tercapai sebesar 100%, hal ini dilihat dari rencana tingkat capaian indikator kinerjanya sebesar 100%, dibandingkan dengan realisasi tingkat capaian kegiatan sebesar 100%. 8. Pencapaian Indikator Kinerja ke‐8 yaitu Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan keluar daerah tercapai sebesar 100%, hal ini dilihat dari rencana tingkat capaian indikator kinerjanya sebesar 100%, dibandingkan dengan realisasi tingkat capaian kegiatan sebesar 100%. 9. Pencapaian Indikator Kinerja ke‐9 yaitu Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur tercapai sebesar 100%, hal ini dilihat dari rencana tingkat capaian indikator kinerjanya sebesar 100%, dibandingkan dengan realisasi tingkat capaian kegiatan sebesar 100%. 10. Pencapaian Indikator Kinerja ke‐10 yaitu Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian tercapai sebesar 100%, hal ini dilihat dari rencana tingkat capaian indikator kinerjanya sebesar 100%, dibandingkan dengan realisasi tingkat capaian kegiatan sebesar 100%. 11. Pencapaian Indikator Kinerja ke‐11 yaitu Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan tercapai sebesar 100%, hal ini dilihat dari rencana tingkat capaian indikator kinerjanya sebesar 100%, dibandingkan dengan realisasi tingkat capaian kegiatan sebesar 100%. 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41), yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Bina Marga dan Tata Ruang. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kinerja pelayanan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi dapat dijelaskan dalam tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang 2.3. ISU‐ISU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI Kinerja pelayanan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2013‐2014 berdasarkan renstra Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2012‐2017 dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012‐2017 dapat diuraikan sebagai berikut :
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 13
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
1. Jaringan jalan Provinsi dalam kondisi mantap sampai dengan tahun 2014 sebesar 78,52% atau sepanjang 669,716 Km dari total panjang jalan yang menjadi kewenangan penanganan sepanjang 852.888 Km; 2. Panjang jembatan Provinsi dalam kondisi mantap sampai dengan tahun 2014 sebesar 87,78% atau sepanjang 4.793,14 m dari total panjang jembatan yang menjadi kewenangan penanganan sepanjang 5.460,40 m; 3. Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun tercapai sampai dengan tahun 2014 sebesar 87,15% dari total 100%.
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O
V
IN
S
I
B
A
N
T E
N
Permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten pada Tahun 2014 antara lain : 1. Terkendalanya proses pengadaan lahan baik terutama dalam tahapan negosiasi harga dengan masyarakat serta lamanya prosedur pelaksanaan pengadaan lahan khususnya yang dilaksanakan oleh pihak BPN; 2. Dalam pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi jalan dan jembatan, pihak pelaksana belum sepenuhnya melaksanakan pekerjaan sehingga target/volume yang tertuang dalam kontrak tidak tercapai; 3. Dalam hal penyelenggaraan penataan ruang, masih terkendala dalam koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan dalam bentuk dokumen hukum; 4. Permasalahan yang terakhir adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia khususnya tenaga teknis sipil di lapangan sangat kurang. Selain permasalahan‐permasalahan yang terjadi pada tahun 2014, pelaksanaan pembangunan dibidang apapun termasuk Bidang Bina Marga dan Tata Ruang tentu selalu menghadapi permasalahan – permasalahan yang selalu terjadi di Indonesia. Transportasi menjadi isu yang sangat kritis pada saat ini di Provinsi Banten khususnya dan di Indonesia Umumnya. Penurunan kondisi jalan, kondisi jembatan, anggaran yang ketat, pertumbuhan penduduk, pelanggaran muatan, kerusakan dini, pertumbuhan jumlah kendaraan dan permasalahan lainnya membutuhkan penanganan dengan perencanaan yang efisien dan terukur. Adapun permasalahan‐permasalahan yang telah menjadi isu regional dan nasional dan kerap menjadi kendala dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, antara lain : 2.3.1. Perubahan Iklim Pemanasan global yang terjadi sejak pertengahan abad ke‐20 ini juga dipengaruhi oleh kegiatan manusia dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan secara signifikan pada abad ke‐21 jika tidak ada upaya untuk menanganinya. Dampak yang dirasakan saat ini adalah terjadinya perubahan iklim dan peningkatan frekuensi dan intensitas iklim ekstrim. Kondisi ini menyebabkan rentannya sebagian wilayah di Indonesia termasuk di Provinsi Banten terhadap bencana yang diakibatkan perubahan iklim seperti banjir akibat air laut pasang maupun akibat hujan yang berkepanjangan yang juga dapat menyebabkan longsor di beberapa lokasi sehingga berdampak pada terputusnya jaringan transportasi jalan yang ada.
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 14
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O
V
IN
S
I
B
A
N
T E
N
Sesuai dengan kondisi topografi Provinsi Banten, maka Wilayah Utara Banten seperti Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan sering mengalami kejadian banjir atau genangan yang berpengaruh terhadap kondisi jaringan jalan. Sementara di wilayah selatan, bencana longsor dan menjadi ancaman sepanjang musim hujan dibeberapa ruas jalan provinsi. 2.3.2. Kemacetan Perkotaan akibat Perkembangan Wilayah dan Pertumbuhan Penduduk Pertumbuhan penduduk di Provinsi Banten terutama disebabkan tingginya angka urbanisasi dan perpindahan penduduk dari provinsi lain dikarenakan Provinsi Banten mempunyai daya tarik bagi para urbanis dan penduduk di provinsi lain yaitu diantaranya karena bertetangga dengan DKI Jakarta. Urbanisasi bukan hanya terjadi di Provinsi Banten, tetapi hampir di semua kota – kota di Indonesia. Dampak laju urbanisasi yang tinggi sudah mulai dirasakan di Provinsi Banten salahsatunya dari segi transportasi. Kemacetan terutama diwilayah perkotaan menjadi semakin parah seiring dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan pertumbuhan pergerakan barang dan jasa. Pada prinsipnya, kemacetan di jalan raya itu disebabkan terlampauinya kapasitas jaringan jalan yang ada oleh jumlah (arus Lalu Lintas) kendaraan yang lewat pada jaringan tersebut. Jika di urut lebih jauh lagi, maka hal ini disebabkan oleh “semakin bertambahnya waktu (semakin lamanya) seseorang melakukan perjalanan di dalam sistem jaringan jalan. Artinya, semakin lama seseorang melakukan perjalanan, maka semakin besar sumbangsih dia terhadap kemacetan di jalan. Pertambahan jumlah penduduk menuntut bertambahnya ruang untuk permukiman, niaga dan lain sebagainya. Pertumbuhan kota sudah dengan sendirinya akan menaikkan harga lahan di pusat kota yang berdampak semakin banyaknya masyarakat yang tinggal di area pinggiran kota, namun mereka bekerja di pusat kota. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat yang melakukan perjalanan dengan waktu tempuh perjalanan yang semakin panjang. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan penduduk di Provinsi Banten sangat tinggi sebagaimana ditunjukkan oleh tabel dibawah ini : Tabel 2.3 Jumlah Penduduk di Provinsi Banten Kabupaten/Kota Pandeglang
1961 440.213
1971
1980
1990
572.628
694.759
858.435
2000 1.011.788
2010
2011
2012
2013
1.149.610
1.172.179
1.181.430
1.183.006
Lebak
427.802
546.364
682.868
873.646
1.030.040
1.204.095
1.228.884
1.239.660
1.247.906
Tangerang*
643.647
789.870
1.131.199
1.843.755
2.781.428
2.834.376
2.960.474
3.050.929
3.157.780
Serang**
648.115
766.410
968.358
1.244.755
1.652.763
1.402.818
1.434.137
1.448.964
1.450.894
Kota Tangerang
206.743
276.825
397.825
921.848
1.325.854
1.798.601
1.869.791
1.918.556
1.952.396
Kota Cilegon
72.054
93.057
140.828
226.083
294.936
374.559
385.720
392.341
398.304
Kota Serang
...
...
...
...
...
557.785
598.407
611.897
618.802
1.290.322
1.355.926
1.405.170
1.443.403
10.632.166
11.005.518
11.248.947
11.452.491
Kota Tangerang Selatan Banten
2.258.574
3.045.154
4.015.837
5.967.907
8.096.809
Sumber : BPS Provinsi Banten, 2014
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 15
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
V
IN
S
I
B
A
N
T E
N
Seiring dengan diberlakukanya otonomi daerah, kini daerah berusaha menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sector untuk membangun daerahnya. Tidak terkecuali juga dari sektor – sektor yang memberi kontribusi terhadap kemacetan perkotaan. Sayangnya untuk saat ini penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor menjadi sektor unggulan dalam penerimaan PAD. Oleh karenanya Pemerintah Daerah terus menggenjot penerimaan pajak kendaraan dengan kurang mempertimbangkan kemampuan jaringan jalan yang tersedia dalam menampung jumlah kendaraan. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan penambahan kapasitas jaringan jalan pada satu titik tertentu akan menyebabkan kemacetan dalam sistem jaringan jalan perkotaan terutama di Tangerang, Serang dan Cilegon. Kemacetan di dalam Kota sebenarnya sudah merupakan indikator peringatan untuk mempertimbangkan mengurangi laju pertumbuhan kendaraan. Pertumbuhan kendaraan di Provinsi Banten seperti halnya di provinsi – provinsi lain di Pulau Jawa khususnya cukup mencengangkan. Dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun semenjak Banten menjadi provinsi, pertumbuhan kendaraan naik sekitar 600%. Tabel 2.4 Pertumbuhan Kendaraan di Banten
P
A
D
E
P
P
A B
Jumlah/Total
Kendaraan baru
(2)
R
(1) Sedan dan Sejenisnya Jeep dan Sejenisnya Mini Bis dan Sejenisnya Mikro Bis dan Sejenisnya Bis dan Sejenisnya Pick Up dan Sejenisnya Truk dan Sejenisnya Kendaraan Alat Berat Sepeda Motor
O
Populasi Awal
Jenis Kendaraan
Mutasi Masuk
(3)
Mutasi Keluar
(4)
Populasi Akhir
(5)
(6)
59,016 20,981 250,669 5,135 1,720 48,979 39,406 303 2,738,131
2,906 3,535 40,030 340 176 7,547 4,614 4 444,092
4,404 1,270 10,255 124 39 1,053 1,122 4 14,446
3,559 1,275 11,257 459 61 1,940 979 1 28,110
62,767 24,511 289,697 5,140 1,874 55,639 44,163 310 3,168,559
3,164,340
503,244
32,717
47,641
3,652,660
Sumber : BPS Provinsi Banten, 2014 Upaya penambahan kapasitas jaringan jalan baik dari sisi penambahan panjang jaringan jalan ataupun pelebaran jalan justru menunjukkan fenomena sebaliknya dibandingkan pertumbuhan kendaraan bermotor. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir saja penambahan jaringan jalan baru di Provinsi Banten bahkan hanya dibawah 50 Km saja yaitu diantaranya Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon, Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kab. Tangerang dan Pembangunan Jalan Tanjung Lesung – Sumur. Masalah kemacetan ini tentu saja menjadi ancaman yang serius jika tidak segera mendapat perhatian. Melambungnya ongkos transportasi dan kehilangan kesempatan akibat kehilangan waktu dapat menyebabkan produk daerah tidak Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 16
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O
V
IN
S
I
B
A
N
T E
N
dapat bersaing di pasar nasional atau internasional. Lebih buruk lagi, hal ini dapat memicu para investor yang sudah ada pindah ke daerah lain atau bahkan ke negara lain. Dengan demikian, janganlah kita berbicara mengundang investor baru jika investor yang sudah eksis di Provinsi Banten berencana untuk mengalihkan investasinya ke provinsi lain atau ke negara lain. 2.3.3. Kondisi Jalan dan Jembatan Pada tahun 2011, Gubernur Banten melalui Surat Keputusan Gubernur Banten nomor : 761/Kep.1039‐Huk/2011 Tanggal 8 Desember 2011 tentang Penetapan Status Ruas ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi menetapkan status Jalan Provinsi sepanjang 852,888 Km. Surat Keputusan Gubernur ini merupakan pengganti dari SK Gubernur Nomor : 761/Kep.8‐Huk/2006 Tgl 2 Februari 2006 dimana panjang Jalan Provinsi sebelumnya yaitu 889,01 Km. Kemudian dengan adanya Surat Usulan Bupati Lebak Nomor : 900/20‐Bapp/2009 tanggal 11 Mei 2009 mengenai permintaan penurunan status 3 ruas jalan provinsi di Kabupaten Lebak dan SK Menteri PU Nomor 631/KPTS/M/2009 Tgl 31 Desember 2009 tentang Penetapan Status Jalan Nasional dimana Ruas Jalan Serang – Pandeglang ditingkatkan statusnya dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, maka panjang jalan provinsi sebelum diterbitkannya SK Gubernur Banten nomor : 761/Kep.1039‐Huk/2011 Tanggal 8 Desember 2011 diatas yaitu sepanjang 770,09 Km. A. Kondisi Dimensi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan mensyaratkan lebar dimensi jalan dan bagian – bagian jalan. Dalam Pasal 32 ayat 4 sebagaimana Peraturan Pemerintah dimaksud, disebutkan : “Spesifikasi jalan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) adalah jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 7 (tujuh) meter” Pada kenyataannya lebar minimum lajur lalu lintas pada jalan provinsi masih banyak yang belum memenuhi persyratan yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah dimaksud. Data mengenai kondisi dimensi lebar jalan provinsi yaitu sebagai berikut : Tabel 2.5 Kondisi Dimensi Jalan Provinsi Tahun 2015 NO.
Uraian Kinerja
Satuan
Kondisi 2014
Keterangan
1
Total Panjang Jalan Provinsi
Km
852,89
2
Panjang dengan Lebar Jalan < 7,00 m
Km
671,85
3
Panjang dengan Lebar Jalan 7,00 m
Km
116,74
4
Panjang dengan Lebar Jalan 7,00 m ‐ 10,00 m
Km
27,06
5
Panjang dengan Lebar Jalan 2 x 7,0 m
Km
37,23
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 17
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
NO.
6
Uraian Kinerja
Kondisi
Satuan
Panjang Jembatan
Keterangan
2014
m
5.460,40
Sumber : Hasil Survey dan Pengolahan Data, 2014
B
A
N
T E
N
Dari data pada tabel diatas, terlihat masih terdapat 671,85 Km Jalan provinsi yang lebar perkerasan / lajur lalu lintasnya belum memenuhi syarat minimum yang ditetapkan peraturan pemerintah tentang jalan. B. Kondisi Struktur Perkerasan Jalan dan Jembatan Selain dimensi lebarnya harus memenuhi standar minimal yang disyaratkan, kondisi perkerasan jalan juga menjadi persoalan tersendiri dalam pelaksanaan pelayanan bidang bina marga. Pada akhir tahun 2012, kondisi perkerasan jalan provinsi dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.6 Kondisi Perkerasan Jalan Provinsi Tahun 2014
I
S
V
Panjang dengan Lapis Permukaan Sudah beraspal atau beton Panjang dengan Lapis Permukaan Belum beraspal atau beton
O
2
Satuan
R
1
Uraian Kinerja
IN
NO.
Kondisi 2014 (Desember)
Keterangan
Km
786,79
Km
66,10
%
26.19
%
45.32
%
28.49
Jalan dalam kondisi Baik
4
Jalan dalam kondisi Sedang
5
Jalan dalam kondisi Rusak
6
Jembatan dalam Kondisi Baik
%
58.14
7
Jembatan dalam Kondisi Sedang
%
35.15
Jembatan dalam Kondisi Rusak
%
11.55
A
D
E
P
P
8
P
3
B
A
Sumber : Hasil Survey dan Pengolahan Data, Januari 2014
Persoalan kondisi jembatan pada ruas – ruas jalan provinsi perlu dilihat lebih dalam lagi. Jembatan – jembatan yang dibangun sebelum terbentuknya provinsi Banten sebagian besar tidak diketahui batasan kekuatan strukturnya. Berdasarkan umur jembatan yang dilihat dari tahun pembuatannya, maka jembatan pada ruas jalan provinsi yang umurnya sudah mencapai 30 tahun keatas. Permasalahan umur dan kekuatan struktur jembatan – jembatan lama ini perlu ditindaklanjuti dengan baik mengingat faktor keselamatan pengguna jalan. Kegagalan struktur jembatan dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang fatal dan harus diantisipasi secara baik.
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 18
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O
V
IN
S
I
B
A
N
T E
N
2.3.4. Sistem Jaringan Transportasi yang Belum Terpadu Meskipun sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan, namun moda transportasi yang dipergunakan masih dikuasai oleh moda transportasi yang menggunakan prasarana jalan. Bappenas mencatat moda transportasi melalui jalan melayani 84% penumpang, sedangkan kereta api baru 7,3%, udara 1,5%, laut 1,8%, dan sungai hanya 5,3%. Untuk angkutan barang, moda jalan masih mendominasi dengan menguasai 90,4%, sisanya dibagi ke moda lainnya yakni laut dan kereta api masing‐masing 7% dan 0,6%, padahal moda ini memiliki potensi angkutan barang berskala besar. (Bappenas, 2006) Permasalahan yang sama juga terjadi di Provinsi Banten. Dominasi penggunaan jalan raya sebagai prasarana untuk lalu lintas barang/ jasa ini dapat dinilai sebagai hal yang wajar dikarenakan moda transportasi lain yaitu Kereta Api (Jalan Baja), Laut dan Udara dianggap kurang memadai, kurang efisien atau kurang ekonomis, dengan kata lain Sistem Jaringan Transportasi yang ada belum terpadu. Jalan Baja (Kereta Api) yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian seperti halnya dinegara maju kondisi prasarana dan cakupan jaringannya masih teramat minim. Sistem angkutan barang / jasa di negara maju mengandalkan Kereta Api untuk angkutan berat dengan volume besar seperti angkutan hasil tambang, bahan galian C, produk industri logam, dll. Dengan daya angkut yang sangat besar dan biaya yang ekonomis, kereta api dapat menjadi moda transportasi utama dalam distrubusi manusia, barang dan jasa. Dengan kondisi seperti ini, jalan dituntut untuk terus menyesuaikan dan mengimbangi pertumbuhan kebutuhan pergerakan barang dan jasa. Tentu saja hal tersebut akan sangat tidak ekonomis dan dari segi pembiayaan membutuhkan dana yang sangat besar. 2.3.5. Keterbatasan Kemampuan Pendanaan Infrastruktur Jalan Kemampuan pendanaan APBD Provinsi Banten dalam penanganan infrastruktur jalan menjadi salah satu faktor kunci dalam penuntasan perbaikan kondisi jalan provinsi. Keterbatasan anggaran dalam penanganan perbaikan jalan ditunjukkan dengan alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan yang masih dibawah nilai 20% dari total APBD Provinsi Banten per tahun nya. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 dalam penjelasan Pasal 85 ayat 2 menyebutkan : “Pemerintah daerah dinyatakan belum mampu membiayai pembangunan jalan apabila telah melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan jalan dengan baik dengan dana paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah, tetapi kondisi jalan belum memenuhi kriteria standar pelayanan minimal yang ditetapkan”. 2.3.6. Pelanggaran Penggunaan Ruang Jalan Kepedulian masyarakat terhadap barang milik publik di Indonesia umumnya masih sangat memprihatinkan. Salah satu barang publik yang sering kurang diperdulikan oleh masyarakat adalah “jalan”. Penurunan kinerja jaringan jalan diperkotaan dan juga jalan antar kota selain disebabkan tingginya pertumbuhan kendaraan juga diperparah oleh hal –
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 19
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
Ruas
Panjang (Km) Jenis Galian C
P
No
P
E
D
A
P
R
O
V
IN
S
I
B
A
N
T E
N
hal sebagai berikut penggunaan Ruang Milik Jalan (Rumija) untuk penggunaan yang tidak semestinya seperti : a. Penggunaan trotoar, bahu jalan bahkan lajur jalan oleh pedagang kaki lima, pangkalan ojek, pangkalan becak, dan pemanfaatan ruang jalan yang tidak sesuai lainnya. b. Kurang disiplinnya para pengguna jalan seperti parkir di badan jalan c. Buruknya pengaturan penggunaan lahan sekitar koridor jalan dan di persimpangan yaitu seperti : tidak dibatasinya akses langsung terhadap jalan, tidak memperhatikan garis sempadan, bangunan toko yang tidak menyediakan tempat parkir, dan lain sebagainya. d. Seringkali masyarakat dengan sengaja menutup saluran – saluran drainase jalan dan meninggikan bahu jalan yang notabene merupakan Ruang Milik Jalan. 2.3.7. Pelanggaran Batas Muatan Sumbu Terberat Persoalan Pelanggaran Muatan Sumbu Terberat (MST) atau Overloading merupakan masalah nasional. Kasus overloading terjadi hampir seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini terjadi karena moda transportasi lain seperti Kereta Api masih belum bisa diandalkan dikarenakan keterbatasan infrastruktur jaringannya. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, batas maksimal MST untuk jalan kelas III atau jalan provinsi yaitu sebesar 8 ton. Kenyataan dilapangan banyak dijumpai kendaraan truk yang mengangkut muatan dengan MST melebihi 8 ton. Pelanggaran MST di ruas jalan provinsi setiap tahun terus bertambah yang menyebabkan kerusakan jalan provinsi semakin banyak. Ruas – ruas jalan provinsi sampai dengan tahun 2011 ini terdapat pelanggaran MST ini adalah sebagai berikut : Tabel 2.7 Daftar Jalan Provinsi yang terjadi Pelanggaran Batas MST Saketi – Picung – Banjarsari
A
1
18,00 Pasir Basah
Lokasi Quarry Jalupang, Banjarsari
Ciruas - Petir - Warung Gunung
25,60 Pasir Basah
Jalupang, Banjarsari
3
Cikande – Rangkasbitung
26,00 Pasir Basah
Citeras, Kopo
18,00 Pasir Basah
Citeras, Kopo
B
2
4
Citeras - Maja - Cisoka
5
Legok – Parung Panjang
5,00 Batu Pecah
6
Karawaci – Legok
8,50 Batu Pecah
7
Terate – Banten Lama
8
Pontang - Banten Lama
9
Pontang - Kronjo
11,50 Batu Pecah
Sidomanik (Bogor) Sidomanik (Bogor) Bojonegara
11
Palima - Ciomas
16,20 Batu Pecah Pasir Basah dan Tanah Timbunan Pasir Basah dan 11,40 Tanah Timbunan 10,00 Pasir Basah
12
Pakupatan - Palima
10,50 Pasir Basah
Padarincang
13
Sempu - Cilaku Kawung (Petir)
10,50 Pasir Basah
-
4,60 Pasir Basah 194,40
-
10
14
18,60
Kronjo - Mauk
-
Dukuh
Lingkar Selatan Serang Jumlah
Bojonegara Jongjing, PLTU Teluk Naga Jongjing, PLTU Teluk Naga Padarincang
Sumber : Hasil Survey Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 20
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O
V
IN
S
I
B
A
N
T E
N
2.3.8. Profesionalisme mitra / para pelaku bidang Jasa Konstruksi belum maksimal Pembenahan para penyedia jasa konstruksi sebagai mitra pembangunan di Provinsi Banten masih terus dilakukan secara bertahap. Tidak dapat dipungkiri bahwa ujung tombak pembangunan dibidang bina marga adalah para penyedia jasa konstruksi sebagai pihak pelaksana. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur bina marga membutuhkan kesiapan dari para peyedia jasa. Berdasarkan pengalaman, tetap saja para penyedia jasa konstruksi lokal mempunyai peran sentral dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Umumnya meskipun sudah dilakukan pelelangan secara terbuka, namun tetap saja sangat sedikit sekali penyedia jasa konstruksi dari luar daerah yang masuk. Kondisi saat ini masih banyak dari penyedia jasa konstruksi lokal yang masih mempunyai sumberdaya manusia dan alat yang masih kurang memadai. Masih banyak para penyedia jasa konstruksi lokal yang mengandalkan penggunaan alat berat menggunakan cara sewa kepada pihak lain. Atau dari sisi manajemen yang masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih sedikitnya penyedia jasa konstruksi lokal yang megantongi ISO. 2.3.9. Hambatan dalam Proses Pengadaan Tanah Rencana yang telah disusun juga sudah didukung oleh pendanaan yang siap. Namun dalam pelaksanaannya, pembangunan jalan dan jembatan terutama pembangunan jalan dan jembatan baru dan pelebaran yang harus segera dilaksanakan mengalami hambatan serius dalam penyediaan tanah nya. Beberapa rencana pelebaran jalan, pelebaran persimpangan sebidang dan pembangunan jembatan baru mengalami stagnasi karena proses penyediaan lahan berjalan sangat lambat. Di tingkat nasional pembangunan jalan tol juga mengalami nasib yang sama. Rencana pembangunan 24 ruas jalan tol sepanjang 908 kilometer, setara dengan lebih kurang Rp 120 Triliun nilai investasi, yang sudah di tender dari tahun 2006 sampai saat ini baru dapat menyelesaikan pembangunan tol sepanjang 75 kilometer akibat lahan susah dibebaskan. Beberapa kendala yang menyebabkan lambatnya proses pengadaan tanah adalah sebagai berikut : 1. Peraturan perundang undangan dalam penyediaan lahan untuk kepentingan umum masih belum jelas. 2. Pelaksanaan dilapangan yang kompleks, mulai dari resistensi dari masyarakat pemilik lahan, alot nya kesepakatan harga dicapai, sampai dengan banyak pemintaan ganti rugi dari sebagian warga seringkali jauh lebih tinggi dari kewajaran harga yang sudah di nilai oleh tim appraisal. 3. Kesiapan pihak – pihak terkait yang belum maksimal. 2.3.10. Lemahnya penegakan hukum dalam implementasi RTRW Lemahnya implementasi dan penegakan hukum RTRW menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan kebijakan penataan ruang. Meskipun dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sanksi pelanggaran sudah cukup berat, namun dalam prakteknya masih lemah.
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 21
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O
V
IN
S
I
B
A
N
T E
N
Dalam pelaksanannya sering kita jumpai terjadinya konflik kepentingan antar‐sektor, seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah, dan sebagainya. Hal ini terjadi akibat belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor tadi. Berbagai fenomena bencana (water‐related disaster) seperti banjir, longsor dan kekeringan – yang terjadi secara merata di berbagai wilayah di Indonesia pada paling tidak 5 tahun belakangan ini, pada dasarnya, merupakan indikasi yang kuat terjadinya ketidakselarasan dalam pemanfaatan ruang, antara manusia dengan alam maupun antara kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Kurangnya kemampuan menahan diri dari keinginan membela kepentingan masing‐masing secara berlebihan. Hal ini juga terlihat dari inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat cenderung diselenggarakan untuk memenuhi tujuan jangka pendek, tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Konversi lahan dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 2.3.11. Kesenjangan antar wilayah Perkembangan kawasan perkotaan yang membentuk pola linear yang dikenal dengan ribbon development, seperti yang terjadi di Pantai Utara Jawa secara intensif pun mulai terjadi di Pantai Timur Sumatera. Di Provinsi Banten, pola yang sama dimana memang wilayah utara Provinsi Banten mempunyai kegiatan ekonomi yang lebih tinggi dibanding wilayah selatan. Konsentrasi perkembangan kawasan perkotaan yang memanjang pada wilayah utara telah menimbulkan kesenjangan utara ‐ selatan yang cukup signifikan serta inefisiensi pelayanan prasarana. Sebagai gambaran konsentrasi kegiatan ekonomi di Pantura Jawa mencapai 85%, jauh meninggalkan Pantai Selatan (15%). Hal ini pun dicirikan dengan intensitas pergerakan orang dan barang yang sangat tinggi di wilayah utara Jawa. 2.3.12. Telaahan terhadap Program dan Kebijakan serta Isu‐Isu Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum Berdasarkan hasil telaahan terhadap pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum dan beberapa kali pembahasan dengan Satker dari Kementrian Pekerjaan Umum, maka kebijakan pembangunan prasarana jalan Kementrian Pekerjaan Umum yaitu sebagai berikut : 1. Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi jalan; 2. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah nasional yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan intermoda dan sistem transportasi nasional (Sistranas) yang menjamin efisiensi pelayanan transportasi;
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 22
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
3.
4.
5. 6.
N
7.
Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan. Mengembangkan rencana induk sistem jaringan prasarana jalan berbasis pulau (Jawa dan Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua); Melanjutkan dan merampungkan reformasi jalan melalui UU Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan serta peraturan pelaksanaannya; Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan; Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaran dan penyediaan prasarana jalan.
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O
V
IN
S
I
B
A
N
T E
Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum juga mensyaratkan Strategi pendanaan infrastruktur jalan dikaitkan dengan kebutuhan investasi bidang jalan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu (pendekatan top‐down). Sebagai pendekatan umum, diperlukan investasi infrastruktur sebesar 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi sekitar 6%. Total investasi untuk infrastruktur masih sekitar 3%, karena itu dibutuhkan tambahan investasi paling sedikit 2% atau sekitar US$ 6 Milyar per tahun. Pengelolaan insfrastruktur ke‐PU‐an saat ini adalah sebesar 2% PDB yang sebagian merupakan pengeluaran pemerintah pusat, yaitu 0,72% PDB. Kebutuhan investasi infrastruktur ke‐PU‐an untuk tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp 697‐1.036 Trilyun atau setara dengan 2,7% dari PDB. Kebutuhan dimaksud merupakan gabungan investasi Pemerintah, BUMN/D, dan pihak swasta. Untuk pencapaian kondisi jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum mentargetkan pada akhir tahun 2014 Prosentase jaringan jalan nasional dalam kondisi mantap yaitu sebesar 94 %. Selanjutnya hal – hal yang perlu dilakukan sinergitas antara pusat dan daerah berupa dukungan lahan atau sinergi perencanaan teknis maupun pelaksanaan yaitu sebagai berikut : 1. Rencana Pelebaran Ruas Jalan Tangerang – Serang – Merak menjadi 4 lajur secara menyeluruh yang diharapkan akan dapat diselesaikan sampai dengan tahun 2014; 2. Rencana Peningkatan dan pelebaran ruas Jalan Nasional Serang – Pandeglang ‐ Saketi‐Simpang Labuan ‐ Cibaliung sebagai bagian dari rencana aksi Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung; 3. Khusus segmen Serang – Pandeglang, rencananya akan dilakukan pelebaran menjadi 4 lajur yang akan dimulai tahun 2013 secara bertahap; 4. Pelebaran – pelebaran pada seluruh jalan nasional untuk memenuhi syarat lebar minimum yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 23
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O
V
IN
S
I
B
A
N
T E
N
2.3.13. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Hasil telaahan terhadap rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis dan arahan kebijakan ruang, menunjukkan bahwa sistem jaringan jalan Nasional dan Jaringan Jalan Provinsi yang sudah ditetapkan sudah memberikan aksesibilitas terhadap rencana tata ruang wilayah. Namun demikian setiap kabupaten / Kota ataupun setiap kawasan strategis memerlukan tingkat aksesibilitas yang berbeda – beda. Sebagai contoh, untuk kawasan perkotaan dengan kawasan luar kota. Kawasan perkotaan secara eksisting memang sudah terlayani oleh sistem jaringan jalan nasional dan jalan provinsi yang ada. Namun kawasan perkotaan memerlukan kapasitas jaringan jalan yang lebih besar dikarenakan tingginya jumlah pergerakan. Oleh karena itu penting untuk diperhatikan penambahan kapasitas jaringan jalan perkotaan. Namun demikian jika harus menyesuaikan kapasitas jaringan jalan untuk mendukung RTRW Provinsi Banten perlu dana yang sangat besar. Oleh karena itu untuk 5 tahun kedepan, perlu disusun prioritas sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan dalam RTRW itu sendiri. Mengacu kepada rencana struktur ruang RTRW Provinsi Banten, maka rencana pengembangan jaringan jalan nasional di Provinsi Banten meliputi jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, dan jalan tol/bebas hambatan, yaitu: a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan arteri primer di Provinsi Banten meliputi Merak – Cilegon – Serang – Tangerang – Batas DKI Jakarta, Merak – Cilegon – Ciwandan – Anyer – Carita – Labuan – Panimbang – Cigeulis – Cibaliung – Muarabinuangeun – Malingping – Simpang – Bayah – Cisolok – Batas Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan pengembangan jaringan jalan ‘Ring Barat‐Selatan’ Provinsi Banten sebagai perwujudan pengembangan jaringan jalan arteri lintas Selatan Pulau Jawa, mewujudkan pengembangan jaringan jalan ‘Ring Utara’ pada ruas Pantura Bojonegara – Banten Lama – Tirtayasa – Kronjo – Mauk – Teluknaga – Bandara Soekarno‐Hatta; b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan kolektor primer di Provinsi Banten meliputi Merak – Suralaya – Pulo Ampel Bojonegara – Cilegon, Tangerang – Bandara Soekarno‐Hatta untuk menghubungkan simpul‐simpul transportasi nasional, Labuan – Saketi – Pandeglang – Rangkasbitung – Cipanas – Batas Provinsi Jawa Barat; c. Pengembangan jaringan jalan tol/bebas hambatan dalam kota di Provinsi Banten meliputi Jakarta – Tangerang, Pondok Aren – Ulujami, Pondok Aren – Serpong, JORR II (Jakarta Outer Ring Road II) : JORR II (Jakarta Outer Ring Road II) : Kamal – Teluk Naga – Batuceper, Benda – Batuceper – Kunciran, Kunciran – Serpong, Serpong – Cinere, Cinere – Cimanggis, Cimanggis – Cibitung, Cibitung – Cilincing; d. Pengembangan jaringan jalan tol/bebas hambatan antar kota di Provinsi Banten meliputi Jembatan Selat Sunda, Tangerang – Merak, Cilegon – Bojonegara, Serpong – Tigaraksa – Balaraja, Balaraja – Teluknaga – Bandara Soekarno Hatta (Lingkar Utara);
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 24
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
e.
Usulan jalan bebas hambatan prospektif (bersyarat)/jalan strategis nasional prospektif Kragilan (Kabupaten Serang) – Warunggunung (Kabupaten Lebak) – Panimbang (Kabupaten Pandeglang) – Bandar Udara Banten Selatan yang penetapannya disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku (Tol Serang – Panimbang).
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O
V
IN
S
I
B
A
N
T E
N
Sedangkan untuk jalan provinsi rencana pengembangan jaringan diarahkan pada ruas jalan : a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan provinsi pada ruas Tangerang – Serpong – Batas Provinsi Jawa Barat sebagai akses penghubung wilayah Provinsi Banten – Provinsi Jawa Barat; b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan provinsi pada ruas Bayah – Cikotok ‐ Citorek – Majasari – Cigelung – Rangkasbitung – Kopo – Cisoka – Tigaraksa – Serpong untuk mewujudkan pengembangan jaringan jalan ‘ring selatan‐timur’ Provinsi Banten; c. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan pada ruas Pontang – Ciruas – Warung Gunung, Rangkasbitung – Citeras – Tigaraksa untuk melengkapi perwujudan pengembangan jaringan jalan ‘cincin’ Provinsi Banten; d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan provinsi dan kabupaten pada ruas Panimbang – Angsana – Munjul – Cikeusik – Muarabinuangeun, Panimbang – Citeureup – Banyuasih – Cimanggu – Cigeulis – Wanasalam – Malingping, Citeurep – Cibaliung – Cikeusik – Wanasalam ‐ Malingping, Bayah – Cilograng – Cibareno – Batas Provinsi Jawa Barat untuk akses penghubung dan sekaligus pengembangan wilayah Banten Selatan. 2.3.14. Penentuan Isu‐isu Strategis Beberapa isu strategis pembangunan dan pengembangan bidang bina marga dan tata ruang yang terangkat berdasarkan kondisi faktual di lapangan, inventarisasi permasalahan‐permasalahan kunci, evaluasi capaian kinerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, memperhatikan RPJMD Provinsi Banten 2012‐2017, RTRW Provinsi Banten 2010 – 2030, maka isu strategis pembangunan dan pengembangan bidang kebinamargaan dan tata ruang untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah : 1. Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2012 Tentang Pembangunan Tahun Jamak; 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Dinas Bina Marga dan Tata Ruang sesuai kebutuhan dan kompetensinya; 3. Sinergitas pembangunan dalam rangka mendukung program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); 4. Pembangunan dan pengembangan jaringan jalan untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung; 5. Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 2 Tahun 2012 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan Penganggaran Tahun Jamak;
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 25
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
6.
7. 8.
Konektivitas ibu kota kabupaten / kota di Provinsi Banten dengan jalan 4 lajur diantaranya mewujudkan Pembangunan Jalan 4 lajur Ruas Serang – Pandeglang – Rangkasbitung – Cikande; Meningkatnya kemacetan di wilayah perkotaan; Pengembangan dan perwujudan kawasan strategis provinsi;
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O
V
IN
S
I
B
A
N
T E
N
Berdasarkan rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2016, Infrastruktur Wilayah dan Kawasan merupakan salah satu isu penting dan mendesak di Provinsi Banten Tahun 2016, dimana kesenjangan pembangunan antar daerah, dan antar kawasan sampai saat ini masih sangat besar. Hal ini disebabkan pendekatan pembangunan daerah lebih bersifat sektoral, tidak terpadu antar satu sektor dengan sektor lainnya. Pendekatan pengembangan wilayah merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mempercepat keserasian pembangunan antar daerah/wilayah. Oleh karena itu perlu dikembangkan program kewilayahan untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan dan berkelanjutan pembangunan antar wilayah/antar kawasan sesuai dengan potensi alamnya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efektif, tertib dan aman. Pengembangan dan pemerataan pertumbuhan wilayah agar diarahkan pada upaya : 1. Mendorong dan mengimplementasikan kerjasama pembangunan antar daerah/wilayah secra fungsional sebagai instrumen penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah. 2. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan mengutamakan pemanfaatan potensi keunggulan lokal, peningkatan investasi dan partisipasi swasta, pemberdayaan lembaga perekonomian masyarakat serta mengembangkan sistem jaringan infrastruktur perhubungan. 3. Mendorong percepatan pembangunan wilayah tertinggal dengan menggunakan data dan informasi yang valid dan lengkap yang mencerminkan kondisi terakhir ketertinggalan disetiap kecamatan dan sektor tertentu. 4. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pesisir dan pulau – pulau kecil. 5. Pengelolaan dan pengembangan potensi sumber daya alam diwilayah pesisir laut dan pulau – pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan. 6. Kawasan strategis Provinsi Banten yang akan diprioritaskan sesuai dengan RTRW Provinsi Banten Tahun 2010 – 2030 pada Tahun 2014 antara lain Kawasan Tanjung Lesung – Panimbang di Kabupaten Pandeglang, Kawasan Bayah dan sekitarnya di Kabupaten Lebak, Kawasan Malingping dan sekitarnya di Kabupaten Lebak, Kawasan Cibaliung dan sekitarnya di Kabupaten Pandeglang, Kawasan Balaraja di Kabupaten Tangerang, Kawasan Teluk Naga di Kabupaten Tangerang, KP3B di Kota Serang, Kawasan Sport City di Kota Serang, KSE Bojonegara di Kabupaten Serang, KSE Krakatau di Kota Cilegon, Kawasan Kota Kekerabatan Maja di Kabupaten Lebak, Kawasan Kaki
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 26
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
Jembatan Selat Sunda, Kawasan Banten Water Front City di Kota Serang dan Kawasan pusat – pusat pertumbuhan lainnya.
A
P
P
E
D
A
P
R
O
V
IN
S
I
B
A
N
T E
N
Pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan sangat penting guna menunjang peningkatan perekonomian wilayah dan kawasan yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi infrastruktur di Provinsi Banten khususnya kondisi jalan provinsi dan nasional saat ini sebagian besar dalam kondisi rusak sehingga pada tahun 2016 tetap perlu mendapat perhatian khusus. Penanganan Kondisi Jalan dan Jembatan dilakukan melalui pemeliharaan dan peningkatan jalan, peningkatan fungsi jembatan timbang, peningkatan pengendalian dan pengawasan dan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan transportasi. Khusus dalam penanganan mempertahankan kondisi jalan dan jembatan, pada tahun 2014 Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten telah menyusun kajian terhadap kebutuhan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan yang selama ini terdiri dari 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan dan akan dimekarkan menjadi 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan yaitu : 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang; 2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon; 3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang; dan 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak. Fokus Penanganan Infrastruktur 2016 diarahkan pada pembangunan jalan menunjang pariwisata, kawasan pusat pertumbuhan, penanganan kemacetan, kawasan pertanian dan pusat pemerintahan. Penanganan infrastruktur jalan mendukung Pariwisata, antara lain :
B
1)
2)
3)
Melalui APBD yaitu peningkatan jalan ruas Sumur – Cibaliung, Cigeulah – Bayah, Tanjung Lesung – Sumur, Kronjo – Mauk – Tanjungkait, Palima – Cinangka – Anyer, dll; Melalui APBN yaitu peningkatan jalan ruas Labuan – Cibaliung Muarabinuangen Bayah, Cilegon – Bojonegara dan Cilegon – Pasauran, dll; Peningkatan Jalan Saketi – Malingping.
Penanganan Infrastruktur jalan mendukung Kawasan Pusat Pemerintahan antara lain : 1) Melalui APBD yaitu peningkatan jalan ruas Serang ‐ Palima – Pakupatan, Bhayangkara – Cilaku – Pakupatan – Palima, Serang – Cilaku (Pertigaan Petir‐KP3B), Lingkar Selatan (Tb Suwandi)‐ Sayabulu‐Serang‐ Palima; 2) Melalui APBN yaitu Peningkatan jalan ruas Tol Serang Timur – Sudirman, Serang – Cilegon (Tol Serang Barat), Serang – Pandeglang. Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 27
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
Penanganan Infrastruktur jalan mengurangi kemacetan Perkotaan, antara lain : 1) 2)
Peningkatan kapasitas jalan seperti : ruas Hasyim Ashari, Ciputat – Pamulang, Abdul Hadi – Fatah Hasan; Penataan persimpangan seperti : Sp.Brimob, Wr.Pojok, Sp.Kepandean, Sp. Cirendeu, dll.
Review terhadap Rancangan RKPD Dalam penyusunan Renja Tahun 2016, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten juga memperhatikan hasil review terhadap Rancangan RKPD Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2016 yang diuraikan sebagaimana tabel 2.8. (Terlampir)
T E
N
2.4.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Kabupaten/Kota Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renja SKPD Provinsi wajib menampung usulan atau aspirasi masyarakat melalui Forum SKPD Provinsi. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten telah menyelenggarakan Forum SKPD Bidang Bina Marga dan Tata Ruang dimana Forum SKPD tersebut merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja SKPD. Forum SKPD Bidang Bina Marga dan Tata Ruang membahas rancangan Renja Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD kabupaten/kota, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten. Hasil rumusan usulan program kegiatan kabupaten/kota untuk Tahun 2016 dilihat pada tabel 2.9. (Terlampir)
A
P
P
E
D
A
P
R
O
V
IN
S
I
B
A
N
2.5.
B
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 28
E N
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
N
T
TABEL 2.8 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 PROVINSI BANTEN
B
A
P
P E
D A
P
R O
V
IN S
I
B
A
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 29
B
A
P
P E
D A
P
R O
V
IN S
I
B
A
N
T
E N
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 30
B
A
P
P E
D A
P
R O
V
IN S
I
B
A
N
T
E N
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 31
B
A
P
P E
D A
P
R O
V
IN S
I
B
A
N
T
E N
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 32
B
A
P
P E
D A
P
R O
V
IN S
I
B
A
N
T
E N
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 33
B
A
P
P E
D A
P
R O
V
IN S
I
B
A
N
T
E N
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 34
D A
P
R O
V
IN S
I
B
A
N
T
E N
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
P E
A B
P
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 35
E N
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
T
B
A
P
P E
D A
P
R O
V
IN S
I
B
A
N
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 36
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O
V
IN
S
I
B
A
N
T E
N
TABEL 2.9 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN / KOTA
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 37
IN
S
I
B
A
N
T E
N
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O
V
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
II ‐ 38
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Prioritas Nasional pembangunan infrastruktur dalam mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat adalah melalui penjaminan ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan serta penjaminan kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional. Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah nasional 2010‐2014 dan dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2016, maka arah kebijakan pembangunan infrastruktur difokuskan pada: (i) Meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (ii) Mendukung peningkatan daya saing sektor riil; (iii) Meningkatkan keselamatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan sarana dan prasarana transportasi; dan (iv) Meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Pencapaian fokus prioritas tersebut didukung melalui peningkatan peran lembaga penelitian, lembaga pengawasan dan pembinaan mutu konstruksi, serta lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang infrastruktur. Dalam urusan penataan ruang, Pembangunan nasional di tahun 2016 masih menghadapi tantangan kesenjangan antar wilayah dan belum optimalnya daya saing perekonomian daerah dalam mendukung perekonomian nasional. Masalah utama kesenjangan antarwilayah, adalah kesenjangan dalam perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial, antara wilayah barat (Sumatera, Jawa dan Bali) dan wilayah timur Indonesia, serta antara pusat‐pusat pertumbuhan utama dan kota, dengan wilayah kabupaten dan perdesaan sekitarnya. Sementara upaya pengembangan kawasan‐kawasan strategis dan pembangunan perkotaan yang diharapkan dapat menyebarkan pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya dan pembangunan ekonomi lokal dan daerah belum memberikan peran yang cukup berarti bagi peningkatan kesejahteraan rakyat secara nasional. Dalam rangka pengurangan kesenjangan antarwilayah, sekaligus meningkatkan daya saing daerah dan nasional pula, pembangunan terhadap 6 (enam) koridor ekonomi sebagaimana ditetapkan dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2011‐2025 akan terus dilaksanakan pada tahun 2016 di koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali‐Nusa Tenggara, dan Papua‐Kep.Maluku. Hal ini menjadi prioritas utama untuk meningkatkan percepatan pembangunan dan menyebarkan pusat‐ pusat pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia, dengan mengintegrasikan pendekatan regional dan sektoral ke dalam pembangunan. Dalam kerangka tersebut, maka prioritas pembangunan kewilayahan dan tata ruang pada tahun 2016 adalah pengembangan wilayah yang terfokus pada kawasan‐kawasan strategis yaitu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta pembangunan kota‐kota besar dan metropolitan terutama di luar Jawa dan Bali, dengan mengoptimalkan
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O
V
IN
S
I
B
A
N
T E
N
3.1.
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
III ‐ 1
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O
V
IN
S
I
B
A
N
T E
N
pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan daerah sehingga dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan yang dapat menggerakkan pertumbuhan wilayah sekitarnya. Untuk mencapai tujuan penataan ruang, RPJMN 2010‐2014 maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bidang Penataan Ruang mengarahkan 4 (empat) fokus prioritas pembangunan. Adapun keempat Fokus Prioritas untuk Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang diamanatkan oleh RPJMN 2010‐ 2014 tersebut adalah: (i) penyelesaian peraturan perundangan sesuai amanat Undang‐undang Penataan Ruang; (ii) peningkatan kualitas produk rencana tata ruang; (iii) sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang; dan (iv) peningkatan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang. Dampak pelaksanaan kegiatan di dalam Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang diharapkan menurunnya konflik pemanfaatan ruang antar sektor dan daerah. Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagai upaya memacu pengembangan pusat‐pusat pertumbuhan dalam rangka pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi diselenggarakan melalui Pengembangan Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dalam hal sesuai tugas dan fungsi Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, arah kebijakan nasional pembangunan infrastruktur dan penataan ruang tahun 2016 difokuskan pada : 1. Dalam rangka meningkatkan konektivitas untuk menunjang pertumbuhan dan pemerataan (national connectivity), arah kebijakan yang dilakukan yaitu Pembangunan sarana dan prasarana penghubung antar dan menuju koridor ekonomi dan kawasan‐kawasan pertumbuhan ekonomi (jalan, pelabuhan, bandar udara) untuk mendukung kelancaran distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat dan komoditas strategis lainnya dalam upaya mendorong pemulihan perekonomian nasional dari dampak resesi global. 2. Dalam rangka peningkatan daya saing dan SPM, perlu ditingkatkan pelayana sistem transportasi nasional antara lain dengan meningkatkan keselamatan transportasi yang dilakukan melalui pengimplementasian RUNK 2011 – 2035. Beberapa arah kebijakan yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut meliputi: a. Mewujudkan pengarusutamaan keselamatan jalan sebagai prioritas nasional. b. Penyediaan infrastruktur jalan yang berkeselamatan dengan melakukan perbaikan pada tahap perencanaan, desain, konstruksi dan operasional jalan, sehingga infrastruktur jalan yang disediakan mampu mereduksi dan mengakomodir kesalahan dari pengguna jalan serta mewujudkan jalan yang mampu menekan tingkat fatalitas (Safer Road). 3. Dalam rangka penyelenggaran penataan ruang, arah kebijakan 2016 difokuskan pada: (i) terciptanya efektifitas koordinasi dalam rangka pengembangan kawasan melalui sinergi penganggaran program/kegiatan
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
III ‐ 2
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
Menyediakan infrastruktur jalan yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa;
93,00
Tingkat Kemantapan Jembatan (%)
94,00
Panjang jalan provinsi yang mempunyai lebar 7,00 m sd 12,00 m (Km)
292.88
Panjang jalan provinsi mempunyai lebar diatas 12,00 m (Km) Jumlah simpang sebidang yang ditingkatkan kapasitasnya (lokasi) Jumlah panjang Fly Over / Underpass dibangun (m) Pembangunan Jalan Non Status mendukung kawasan strategis provinsi (km)
67,61
3,17
P
R
O
V
IN
S
I
B
Tingkat Kemantapan Jalan (%)
N
1
TARGET 2016 (komulatif)
D
A
Untuk konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan serta untuk memperbaiki kinerja jaringan jalan provinsi di wilayah perkotaan yang padat dengan bekerja sama bersama pemerintah kota setempat.
INDIKATOR KINERJA
T E
SASARAN
A
TUJUAN
N
lintas sektor, lintas pelaku usaha dan lintas wilayah terutama bagi penyediaan infastruktur. 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Berdasarkan isu‐isu strategis serta permasalahan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Banten dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Bina Marga dan Penataan Ruang, maka tujuan dan sasaran pembangunan pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Tahun 2016 Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
Untuk mewujudkan sinegisitas tata ruang kawasan dan wilayah guna meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah
1
Meningkatnya Perencanaan Ruang Kawasan;
Jumlah Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%)
2
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dan kualitas pengendalian pemanfaatan ruang;
Jumlah kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan dan kota (paket)
P
B
A
P
E
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
18
1500 5,70
4
III ‐ 3
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2016 (komulatif)
1
Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi, perencanaan serta pengelolaan keuangan yang akuntabel;
Rasio dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (%)
100
Rasio dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan (%)
100
2
Mewujudkan Sarana, Prasarana Perkantoran yang memadai;
Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm. Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan (%)
100
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan keluar daerah (%)
100
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur (%)
100
Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian (%)
100
Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (%)
100
A
P
R
O
V
IN
S
I
B
A
N
T E
N
Untuk meningkatkan ketatalaksanaan dan kinerja organisasi serta aparatur yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka menunjang tugas dan fungsi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik
3
Meningkatnya pelayanan data dan informasi pembangunan kebinamargaan dalam menunjang pelayanan publik;
A
P
P
E
D
B
3.3.
PROGRAM DAN KEGIATAN Rencana program dan kegiatan prioritas pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2016 serta pagu indikatifnya disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan, tujuan dan sasaran pembangunan serta capaian kinerja pembangunan sebagaimana yang direncanakan dalam Renstra Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2012‐2017. Rencana program dan kegiatan prioritas pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2016 terdiri dari 4 (empat) urusan wajib, 5 (lima) program prioritas, dan 53 (Lima Puluh Tiga) kegiatan, sebagaimana tabel berikut: Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
III ‐ 4
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2016 Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten PROGRAM
KEGIATAN
1.
Pembangunan Jalan Prioritas Tahun Jamak
Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan Jalan Wilayah Utara Pembangunan Jalan Wilayah Selatan Pembangunan jembatan
Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai
dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
2.
3.
4.
5.
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Tangerang
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Serang dan Cilegon
IN
S
I
6.
B
A
N
WAJIB 1. URUSAN PEKERJAAN UMUM 1. Pembangunan
PELAKSANA
T E
1. 1.
URUSAN
N
NO.
7.
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Pandeglang
8.
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Lebak
9.
Perbaikan Drainase dan TPT Wilayah Serang dan Cilegon
P
R
O
V
E
D
A
10.
Perbaikan Drainase dan TPT Wilayah Pandeglang
11.
Perbaikan Drainase dan TPT Wilayah Tangerang
12.
Perbaikan Drainase dan TPT Wilayah Lebak
13.
14.
Pengadaan Lahan Kebinamargaan Pengadaan Peralatan dan Bahan‐Bahan
B
A
P
P
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
III ‐ 5
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
NO.
URUSAN
PROGRAM
KEGIATAN
PELAKSANA
15.
Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Tangerang
16.
Pengadaan Peralatan dan Bahan‐Bahan Kebinamargaan Wilayah Pandeglang
17.
Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Pandeglang
18.
Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Lebak
Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang – Cilegon Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang ‐ Cilegon Bidang Bina Teknik
S
I
B
A
N
T E
N
A
Kebinamargaan Wilayah Tangerang
O
V
IN
19.
Pengadaan Peralatan dan Bahan‐Bahan Kebinamargaan Wilayah Lebak
Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Serang ‐ Cilegon
21.
Pengadaan Peralatan dan Bahan‐Bahan Kebinamargaan Wilayah Serang ‐ Cilegon Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pengawasan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan Pengadaan alat‐alat ukur kebinamargaan dan Pengujian Kualitas Bahan Pendataan Leger Jalan
P
R
20.
P
E
D
22.
23.
B
A
P
2.
24.
25.
2. URUSAN PENATAAN RUANG 2. Penataan Ruang
Wilayah dan Kawasan
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan
Bidang Bina Manfaat
Bidang Bina Teknik
26.
Optimalisasi Pengelolaan Perijinan Bidang Bina Marga dan Tata Ruang
Bidang Bina Manfaat
27.
Penataan dan Pemanfaatan Ruang
Bidang Penataan Ruang
28.
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Bidang Penataan Ruang
III ‐ 6
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
NO.
KEGIATAN
PELAKSANA
3. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 3. Peningkatan 29. Perencanaan, Evaluasi dan Sekretariat
30.
4.
33.
34.
35.
Sekretariat
31.
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Sekretariat
32.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pembinaan Jasa Konstruksi Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelaksanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelaksanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelaksanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelaksanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang Cilegon Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pembinaan Jasa Konstruksi Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pelaksanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pelaksanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pelaksanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak
Sekretariat
Sekretariat
UPT Pembinaan Jasa Konstruksi
B
A
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pelaporan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset SKPD
N
Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
T E
PROGRAM
N
3.
URUSAN
36.
P
R
O
V
IN
S
I
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang Cilegon Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pembinaan Jasa Konstruksi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak
E
D
A
37.
A
P
P
38.
B
39.
40.
41.
42.
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
III ‐ 7
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
NO.
URUSAN
PROGRAM
KEGIATAN 43.
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pelaksanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang Cilegon Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang Cilegon UPT Pembinaan Jasa Konstruksi
44.
45.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Sekretariat
46.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pembinaan Jasa Konstruksi
UPT Pembinaan Jasa Konstruksi
47.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang
48
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang Cilegon
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak Pembinaan Jasa Konstruksi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis
N
T E
IN
S
I
B
A
N
PELAKSANA
P
R
O
V
49.
A
P
P
E
D
A
50.
B
4.
51.
52.
4. URUSAN STATISTIK 5. Penyediaan Data
53.
Pembangunan Daerah
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak UPT Pembinaan Jasa Konstruksi UPT Pembinaan Jasa Konstruksi
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
Sekretariat
Adapun usulan pagu rencana program dan kegiatan prioritas pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2016, sebagaimana tabel berikut : Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
III ‐ 8
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
Tabel 3.3 Usulan Pagu Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten NO
PAGU 2016
PROGRAM/ KEGIATAN
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
1,400,000,000
1
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
500,000,000
2
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
900,000,000
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
3
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
4
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
5
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
6
Peningkatan Kapasitas Aparatur
7
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
8
Pembinaan Jasa Konstruksi
9
Penyelenggaraan Bimbingan Teknis
10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang
300,000,000
11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon
1,638,900,000
12
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan Jasa Konstruksi
150,000,000
13
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang
500,000,000
14
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon
354,100,000
15
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan Jasa Konstruksi
112,700,000
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang
803,195,000
17
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon
971,161,000
18
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pembinaan Jasa Konstruksi
318,700,000
19
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang
1,096,000,000
20
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak
4,089,500,000
21
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang
571,500,000
22
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak
583,984,000
23
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang
672,500,000
25,641,775,700
T E
N
1,592,893,700 1,418,428,900 4,942,478,000
N
474,677,000
A
650,000,000
B
1,670,560,000
B
R
P
A
D
E
P
A
P
16
O
V
IN
S
I
1,331,468,100
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
III ‐ 9
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
PAGU
2016
24
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak
1,399,030,000
Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1,038,251,224,300
Pembangunan Jalan Wilayah Utara
128,437,500,000
26
Pembangunan Jalan Wilayah Selatan
116,750,000,000
27
Pembangunan Jembatan
23,867,460,000
28
Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Serang dan Cilegon
40,359,312,500
29
Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Tangerang
18,435,399,400
30
Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Pandeglang
31
Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Lebak
32
Perbaikan Drainase dan TPT Wilayah Serang dan Cilegon
33
Perbaikan Drainase dan TPT Wilayah Pandeglang
34
Perbaikan Drainase dan TPT Wilayah Tangerang
35
Perbaikan Drainase dan TPT Wilayah Lebak
36
Pengadaan Lahan Kebinamargaan
37
Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
38
Pengawasan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan
39
Pengadaan Alat‐alat ukur Kebinamargaan dan Pengujian Kualitas Bahan
40
Pengadaan Peralatan dan Bahan‐Bahan Kebinamargaan Wilayah Tangerang
3,734,545,000
41
Pengadaan Peralatan dan Bahan‐Bahan Kebinamargaan Wilayah Pandeglang
14,506,000,000
42
Pengadaan Peralatan dan Bahan‐Bahan Kebinamargaan Wilayah Lebak
26,290,000,000
43
Pengadaan Peralatan dan Bahan‐Bahan Kebinamargaan Wilayah Serang dan Cilegon
12,148,315,000
44
Pembangunan Jalan Prioritas Tahun Jamak
T E
N
25
19,801,090,000 32,019,028,400
N
5,255,000,000
A
10,000,000,000
B
5,500,000,000
I
5,500,000,000
IN
S
91,000,000,000 4,828,215,000
V
16,500,000,000
E
D
A
P
R
O
998,020,000
45
P
453,803,929,000
46
Optimalisasi Pengelolaan Perijinan Bidang Bina Marga dan Tata Ruang
47
Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Tangerang
1,153,500,000
48
Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Serang dan Cilegon
1,063,910,000
49
Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Pandeglang
1,600,000,000
50
Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Lebak
1,750,000,000
Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan
3,857,000,000
51
Penataan dan Pemanfaatan Ruang
2,550,000,000
52
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1,307,000,000
2,000,000,000
P
Pendataan Leger Jalan
B
A
950,000,000
53
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
850,000,000
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
850,000,000
1,070,000,000,000
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
III ‐ 10
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O
V
IN
S
I
B
A
N
T E
N
Rencana program dan kegiatan prioritas serta indikator setiap kegiatan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2016, sebagaimana tabel 3.4. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 yang terlampir dalam dokumen renja ini. Tabel. 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 Rencana program dan kegiatan prioritas serta indikator setiap kegiatan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2015, sebagaimana terlampir pada tabel 3.4.
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
III ‐ 11
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
BAB IV PENUTUP KAIDAH PELAKSANAAN Dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2016 ini seluruh komponen Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten baik itu organisasi dan aparaturnya, wajib menjalankan program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten pada Tahun 2016 guna mencapai sasaran dan arah kebijakan Dinas dengan menerapkan prinsip‐prinsip efektif, efisien, transparan, akuntable, partisipatif dan koordinatif. Untuk itu, dalam mengimplementasikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2016 ini perlu ditetapkan kaidah‐ kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1). Seluruh komponen baik di seluruh tingkatan dilingkungan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten berkewajiban untuk mengoptimalkan peran guna melaksanakan program‐program Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2016 dengan sebaik‐baiknya; 2). Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2016 ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang bina marga dan penataan ruang, baik berupa kerangka regulasi mapun kerangka anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2016; 3). Pada akhir tahun anggaran 2016, setiap organisasi kegiatan dilingkungan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan; 4). Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap organisasi kegiatan wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melalaui tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil‐hasilnya kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten setiap bulannya. Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2016 berlaku sejak ditandangani dan keberhasilan Rencana Kerja ini tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin seluruh komponen organisasi dan aparatur dilingkungan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata menuju rakyat Banten sejahtera berlandaskan iman dan takwa.
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O
V
IN
S
I
B
A
N
T E
N
4.1.
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016
IV ‐ 1
