PERAN FUNGSIONAL PERENCANA DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI DI JAWA TIMUR
Oleh :
JFP Bappeda Provinsi Jawa Timur DISAMPAIKAN PADA ACARA FORUM KOMUNIKASI PERENCANA INDUSTRI 8 JULI 2011
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jl. Pahlawan No. 102-108 Surabaya, Telp. 3554853 S U R A B A Y A – 60174
STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA PP 41 TAHUN 2007 KEPALA BAPPEDA SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KASUBAG TATA USAHA
BID EKONOMI
KASUBID TANI LAUT KASUBID INDAG PDU KASUBID KOPERASI
BID PRASARANA WILAYAH
BID PENGEMBANG AN REGIONAL
KASUBID PRASARANA PERHUBUNGA N
KASUBID PERENCANAAN TATA RUANG
KASUBID KECIPTAKAR YAAN
KASUBID PENGEMBAN GAN WILAYAH DAN SDLAH
KASUBID PRASARANA SDA
BID PEMERINTAHAN KEMASYARAKATA N KASUBID PEMERINTAHAN DAN APARATUR
KASUBID KESRA
KASUBID DIKBUDPAR KEMASYARAKATAN
KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM
BID PEMBIAYAAN PEMBANGUNA N KASUBID PERENCANAAN ALOKASI PEMBIAYAAN PEMBANGUNA N KASUBID PERENCANAAN PENGEMBANGA N PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
KASUBAG KEUANGAN
BID STATISTIK & PELAPORAN KASUBID PENGENDALIAN & EVALUASI KASUBID PELAPORAN
KASUBID PENGOLAHA N DATA & INFORMASI2
PENDAHULUAN • IKM secara potensial mempunyai modal sosial untuk berkembang dan bertahan pada setiap kondisi, relatif mandiri dan mempunyai potensi yang besar dalam menyerap tenaga kerja dan menyumbang devisa. • Permasalahan internal yang dihadapi IKM terbatasnya penguasaan dan pemilikan aset produksi, terutama permodalan, rendahnya kemampuan SDM dan kelembagaan usaha yang belum berkembang secara optimal. • Permasalahan eksternal yang dihadapi sulitnya memperoleh dana perkuatan modal, nilai komoditas yang dihasilkan cenderung rendah, terbatasnya akses pasar. PROGRAM PENGEMBANGAN IKM BERBASIS KELOMPOK TIDAK AKAN BERJALAN TANPA ADANYA PROSES PERENCANAAN DAN EVALUASI
Perencanaan : Penentuan serangkaian tindakan berdasarkan pemilihan berbagai alternatif fakta yang ada dan dirumuskan dalam bentuk keputusan yang dikerjakan untuk masa yang akan datang dalam usaha mencapai sesuatu yang diinginkan
Kegunaan Perencanaan MENGURANGI KETIDAKPASTIAN MENGARAHKAN PADA TUJUAN MERINGANKAN BIAYA BERBAGAI SARANA UNTUK MENGADAKAN PENGAWASAN
Titik Tolak Perencanaan
Industri di Jawa Timur PEMANFAATAN FAKTOR-FAKTOR YANG PALING PENTING SEMAKSIMAL MUNGKIN
OUTPUT DARI JFP BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR TERKAIT DENGAN IKM • TAHUN 2009 : – Pengembangan UMKM / IKM Dalam Rangka Peningkatan Daya Beli Masyarakat Kawasan Utara dan Selatan serta Madura di Provinsi Jawa Timur • TAHUN 2010 : – Penyusunan Strategi Kebijakan Pengembangan Pusat-Pusat Bisnis di Kawasan Utara dan Selatan serta Madura di Provinsi Jawa Timur • TAHUN 2011 – Penyusunan rencana tindak pengembangan UMKM/IKM
Kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat di kawasan Utara dan Selatan
• Kabupaten Lamongan, terdapat sebanyak 282 unit usaha dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 5.244 orang, nilai produksi sebesar Rp. 126.767.672.800,00 dan nilai investasi Rp. 17.195.666.038,00. • Kabupaten Blitar terdapat sebanyak 454 unit usaha, dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 4.788 orang, nilai produksi sebesar Rp. 105.726.750.000,00 dan nilai investasi Rp. 13.923.878.518,00.
• Kabupaten Tuban terdapat sebanyak 322 unit usaha, dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 5.336 orang, nilai produksi sebesar Rp. 388.348.714.000,00 dan nilai investasi Rp. 19.908.561.738,00. • Kabupaten Bojonegoro terdapat sebanyak 153 unit usaha, dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.530 orang, nilai produksi sebesar Rp. 2.638.729.000,00 dan nilai investasi Rp. 248.391.810,00 • Kabupaten Lumajang terdapat sebanyak 265 unit usaha, dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 3.575 orang, nilai produksi sebesar Rp. 1.053.282.847,00 dan nilai investasi Rp. 8.747.358.000,00.
KONDISI EKONOMI & DAYA BELI MASAYARAKAT DIKAWASAN UTARA SELATAN • Kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat di kawasan utara terlihat lebih baik dibanding dengan kawasan selatan Jawa Timur, karena struktur ekonomi di kawasan selatan sebagian besar masih ditopang oleh sektor pertanian yang menga-kibatkan laju pertumbuhan ekonominya masih dibawah rata-rata Jawa Timur, kondisi PDRB dan daya beli masyarakat terendah adalah kabupaten Trenggalek untuk kawasan selatan dan kabupaten Lamongan untuk kawasan Utara, sehingga untuk pengembangan UKM di Kawasan Utara dan Selatan Jatim perlu dilakukan secara selektif yaitu berdasarkan keunggulan komparatif wilayah yang tergolong kepada sektor basis yaitu jenis usaha yang lebih banyak memberikan sumbangan pendapatan terhadap pengembangan wilayah, dalam hal ini perlu disarankan untuk membenahi dan meningkatkan sarana dan prasarana serta mengembangkan sentra-sentra UKM serta Showroom Pusat Bisnis Produk UKM di Ibukota
BENTUK USAHA DIKAWASAN MADURA
Kabupaten * Bentuk Usaha Crosstabulation Count Bentuk Usaha Usaha Industri Kabupaten
Total
Usaha Dagang
Usaha Jasa
Total
Bangkalan
21
26
14
61
Sampang
19
23
11
53
Pamekasan
26
13
12
51
Sumenep
25
18
14
57
91
80
51
222
KLASIFIKASI USAHA DIKAWASAN MADURA
Kabupaten * Klasifikasi Usaha Crosstabulation Count Klasifikasi Usaha
Kabupaten
Total
Usaha Mikro
Usaha Kecil
Usaha Menengah
Bangkalan
46
11
3
60
Sampang
30
19
4
53
Pamekasan
32
16
3
51
Sumenep
32
23
2
57
140
69
12
221
Total
DAYA BELI MASAYARAKAT DIKAWASAN MADURA Kabupaten * Evaluasi diri atas kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Crosstabulation Count Evaluasi diri atas kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
Tidak kesulitan Kabupaten
Total
Sulit tapi masih dapat memenuhi
sulit dan sering tidak dapat memenuhi
selalu kesulitan untuk memenuhi
Total
Bangkalan
19
60
12
91
Sampang
32
50
11
Pamekasan
34
47
6
Sumenep
31
48
10
9
98
116
205
39
12
372
3
96 87
FAKTOR PENGHAMBAT UKM UNTUK BERKEMBANG DIKAWASAN UTARA SELATAN • Untuk factor internal adalah bahan baku (71,2%), kemudian aspek SDM/inovasi teknologi(60,0%),aspek produksi (52,0),aspek tenaga kerja(51,2%), Pemasaran / manajemen(50,4%), dan Modal (20%), sedangkan factor eksternal yang paling berpengaruh adalah factor sarana dan prasarana / transportasi (65,6%), kemudian aspek pemasaran(57,6%),Aspek regulasi/kebijakan(55,2%), Aspek network/kerjasama (45,6%), Aspek produksi (44,0%), Aspek pesaing (30,4%).
FAKTOR PENGHAMBAT UKM DIKAWASAN MADURA SULITKNYA UNTUK MENDAPATKAN TAMBAHAN MODAL
Kabupaten * Prosedur mendapatkan pinjaman kredit tambahan modal usaha Crosstabulation Count Prosedur mendapatkan pinjaman kredit tambahan modal usaha 0 Kabupaten
Bangkalan
5
MUDAH
SEMAKIN MUDAH
Total
38
2
11
2
58
Sampang
44
1
7
1
53
Pamekasan
39
1
10
1
51
6
31
5
14
11
152
9
42
Sumenep Total
SULIT
SEMAKIN SULIT
56 4
218
HARAPAN UKM DIKAWASAN UTARA SELATAN & MADURA • Untuk kebutuhan dan harapan UKM, sebagian besar UKM mengharapkan adanya bantuan dukungan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai agar akses pasar berjalan lancar, utamanya perbaikan jalan desa dan pentingnya rambu-rambu lalu lintas penunjuk jalan menuju lokasi UKM, serta sarana prasarana pembuangan dan pengolahan limbah hasil produksi, selain itu kebutuhan UKM yang sangat mendesak adalah bantuan peralatan dan modal pinjaman bunga lunak untuk pengembangan dan peningkatan kualitas produknya, pembinaan dan pelatihan manajemen kewirausahaan agar menjadi UKM yang mandiri dan berjiwa enterpreneur, serta bagi UKM yang produknya merupakan produk unggulan daerah perlu didukung dan difasilitasi guna kemudahan untuk promosi, pameran dan studi banding, baik di tingkat lokal, di dalam negeri maupun diluar negeri. • Besarnya andil pemerintah sangat diharapkan, karena saat ini andil pemerintah hanya dirasakan sebagian kecil UMKM (12 % )
ANALOG PENGEMBANGAN IKM DI JAWA TIMUR D (Daya Penggerak)
M (Massa ) P (Tuas Pengungkit) B2 B1 T (Tumpuan)
`
ELEMEN Daya pengerak
Mekanisme Transmisi
ITEM Dukungan finansial Dukungan non finansial Kebijakan Perubahan tak terduga Kualitas SDM dari pelaksana dukungan keuangan dan non keuangan Kejelasan dan kelengkapan peraturan dan petunjuk pelaksanaan Kejelasan visi pembangunan IKM pemerintah daerah Kesiapan aparat pemerintah daerah yang menangani IKM Koordinasi dan komunikasi diantara pelaku Keberadaan perguruan tinggi
Titik tumpu
Kemauan/Jiwa kewirausahaan/Etos kerja masyarakat Keunikan/daya saing produk Ketersediaan pasar Sarana dan prasarana produksi/industri daerah Konsistensi kebijakan Penegakan aturan
Massa UKM
Jumlah pengusaha dalam IKM Omzet IKM Modal sosial dalam IKM Kelembagaan anggota IKM
• Berdasarkan prinsip pengungkit tersebut, maka analogi masalah-masalah yang dihadapi pusat bisnis IKM dalam tumbuh dan berkembang dapat digolongkan ke dalam 5 kelompok masalah berikut ini: – Daya Penggerak terlalu kecil; – Massa terlalu rapuh; – Pengungkit terlalu lemah/lentur; – Titik tumpu terlalu rendah; – Pengungkit tidak diletakkan pada titik yang benar
FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DALAM PENGEMBANGAN IKM DI JAWA TIMUR
• Sebagai salah satu unsur Daya penggerak yang diharapkan mampu memberikan masukan terhadap pengambil keputusan dalam setiap program dan kebijakan. • Sebagai Motivator bagi pengusaha Industri Kecil dan Menengah, khususnya pada saat turun ke lapangan dalam bentuk survey maupun studi banding.
TERIMA
KASIH
