OLEH: KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR

OLEH: KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR

Disampaikan pada Penilaian Anugerah Pangripta Nusantara 9 April 2015

1

OUT LINE I.

II.

III.

PROLOG SEKILAS JAWA TIMUR PENYUSUNAN RKPD 2015 A. PROSES/MEKANISME PENYUSUNAN 1. PROSES BOTTOM-UP 2. PROSES TOP-DOWN 3. PROSES TEKNOKRATIK 4. PROSES POLITIK KERANGKA RKPD 2015 A. KETERKAITAN B. KONSISTENSI C. KELENGKAPAN & KEDALAMAN D. KETERUKURAN E. INOVASI

2

3

Central Java

Bali

DOLOMIT 1.7 billion tonnes

MARMER 531 million tonnes

ONYX 12 million tonnes

TANTANGAN :  Luas Wilayah : 48.258 km2  terluas di Pulau Jawa  Luas perairan 208.138 km2, panjang garis pantai 1.600 km, dan memiliki 446 pulau  Wilayah Administrasi : 38 Kab/Kota  terbanyak  Jumlah Penduduk (2014) : 38.610.000 jiwa  Jumlah Penduduk Miskin (2014) : 4.786.790 (12.28%)  Kemampuan Fiskal (APBD) 2015 : 23.720.919.803.000

KONDISI EXISTING  Kontribusi PDRB Terhadap Nasional Terbesar kedua (14,16%) setelah DKI Jakarta (17,05%)  Sebagai Pusat Kawasan Timur Indonesia (KTI)  Pusat Perdagangan dan Sentra Layanan Kesehatan

4

II

5

A. TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2015 Kepakatan Bersama KUA DAN PPAS 2015  RAPBD 2015

Rakorbangpus

Bottom-Up Top-Down

Penetapan RKPD 2014 (24 Mei 2014)

Dimensi kewilayahan

Musrenbang Desa

Musrenbang Kecamatan

Januari

Februari

Raker Gub dg SKPD

Penyusunan Rancangan Awal RKPD oleh BAPPEDA FGD

Teknokratik

Musrenbang Kab/Kota (3-27 Maret 2014)

Maret

Penyampaian Pokok Pikiran DPRD

Konsultasi dengan DPRD

HASIL KAJIAN PT DAN PARTISIPASI DEWAN RISET DAERAH FGD, Lokakarya, Seminar, Rakor, Konsinyering bersama stakeholder pembangunan

Pra-Musrenbang Prov. Di Bakorwil (1-2 April 2014)

April

Musrenbangnas ( 30 April 2014)

Mei

FGD

Musrenbang Provinsi (9-10 April 2014)

Partisipatif Politik

6

PROSES BOTTOM-UP

Pelaksanaan Konsultasi Publik/FGD Bappeda

PROSES BOTTOM-UP

Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota

PROSES BOTTOM-UP

Pelaksanaan Pra Musrenbang Bakorwil 2014

PROSES BOTTOM-UP

Pelaksanaan Musrenbang 2014

KONSTRUKSI MUSRENBANG RKPD PROV JATIM 2015 8.506 MUSRENBANG DESA/KELURAHAN DI BULAN JANUARI

+ 450.000 Orang berdemokrasi

657 MUSRENBANG KECAMATAN DI BULAN FEBRUARI


38 MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA DI BULAN MARET


1 MUSRENBANG PROVINSI DI ARPIL

+ 600 Orang berdemokrasi

Perencanaan Partisipatif yg terwakili dari unsur stakeholders

Usulan Kab/Kota: 4.566 kegiatan Akomodasi : 1.521 kegiatan SOLUSI TERHADAP PERMASALAHAN PEMBANGUNAN JAWA TIMUR

Perwakilan Kabupaten/Kota Perwakilan SKPD Provinsi Jatim Perwakilan Unsur Pembangunan Lainnya (NGO, LSM, Ormas, Tokoh Masyarakat, Dunia usaha, Dunia Pendidikan) Perwakilan Unsur Perangkat Daerah Total Peserta

190 140 222

12 564

PROSES TOP-DOWN

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan RKP 2015 dengan RKPD 2015 No. 1

Bidang-bidang Pembangunan Nasional Dalam RKP 2015

Program RKPD JATIM 2015

Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama [101] Pendidikan

(10115) Program Pendidikan Anak Usia Dini (10116) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (10117) Program Pendidikan Menengah (10118) Program Pendidikan Non Formal (10120) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (10123) Program Pendidikan Tinggi (10132) Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)

[102] Kesehatan

(10216) Program Upaya Kesehatan Masyarakat (10219) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (10220) Program Perbaikan Gizi Masyarakat (10221) Program Pengembangan Lingkungan Sehat (10233) Program Upaya Kesehatan Perorangan

*) 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025

PROSES TOP-DOWN

No.



(10234) Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (10244) Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan (10246) Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan

(10247) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (10249) Program Pengendalian Penyakit [106] Perencanaan Pembangunan

(10621) Program Perencanaan Pembangunan Daerah (10637) Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (10643) Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan

[110] Kependudukan dan Catatan Sipil

(11015) Program Penataan Administrasi Kependudukan

[111] Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(11115) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan (11116) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (11117) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (11118) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan (11217) Program Pelayanan Kontrasepsi

[112] Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

(11220) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR (11224) Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU (11225) Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

PROSES TOP-DOWN

No.


[113] Sosial


(11321) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (11335) Program Pemberdayaan Sosial (11336) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

(11337) Program Bantuan dan Perlindungan Sosial (11338) Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (11339) Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial

(11341) Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial [117] Kebudayaan

(11715) Program Pengembangan Nilai Budaya (11716) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

(11717) Program Pengelolaan Keragaman Budaya [118] Pemuda dan Olah Raga

(11816) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan (11820) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

[124] Kearsipan

(12415) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan (12416) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah (12418) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi (Kearsipan)

[126] Perpustakaan

(12615) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

PROSES TOP-DOWN No.

2



Bidang Ekonomi [114] Ketenagakerjaan

(11418) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja (11420) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

(11421) Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja (11422) Program Perluasan dan Penempatan Kerja [115] Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

(11515) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

(11516) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM (11517) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM (11518) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

(11519) Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro (11521) Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi [116] Penanaman Modal Daerah

(11615) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

(11616) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi (11617) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah (11618) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

(11619) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (12017) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (12018) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

(12039) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian (12064) Program Peningkatan Kerjasama (12095) Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah

PROSES TOP-DOWN

No.

Bidang-bidang Pembangunan Nasional Dalam RKP 2015 [204] Pariwisata

Program RKPD JATIM 2015 (20415) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (20416) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (20420) Program Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan (20534) Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat

[206] Perdagangan

(20615) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (20618) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri (20622) Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor

[207] Industri

(20716) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (20718) Program Penataan Struktur Industri (20731) Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri (20732) Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (20733) Program Peningkatan Standarisasi Industri (20734) Program Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam

PROSES TOP-DOWN

No. 3



Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi [125] Komunikasi dan Informatika

(12033) Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (12071) Program Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Serta Kajian (12525) Program Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (12526) Program Pengembangan Teknologi Informatika (12527) Program Pemeliharaan dan Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK)

(12528) Program Pos dan Telekomunikasi 4

Bidang Sarana dan Prasarana [103] Pekerjaan Umum

(10315) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

(10318) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (10339) Program Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan (10342) Program Konservasi Sumber Daya Air

(10343) Program Pendayagunaan Sumber Daya Air (10344) Program Pengendalian Daya Rusak Air (10345) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi

(10346) Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum (10347) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas Selatan

PROSES TOP-DOWN

No.

Bidang-bidang Pembangunan Nasional Dalam RKP 2015 [104] Perumahan

Program RKPD JATIM 2015 (10415) Program Pengembangan Perumahan (10636) Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan (10638) Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

[107] Perhubungan

(10715) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (10716) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (10717) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan (10719) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas (10720) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor (10721) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian (10722) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (10723) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut (10724) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Udara (10729) Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasi

PROSES TOP-DOWN

No. 5



Bidang Politik Konsolidasi Demokrasi

(11917) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan (11925) Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM (11926) Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi (11933) Program Perbaikan Proses Politik (11935) Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama (12069) Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi

6

Bidang Pertahanan dan Keamanan

7

Bidang Hukum dan Aparatur [119] Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

(11915) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (11916) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (11919) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan (11932) Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

[120] Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

(12015) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (12020) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (12021) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

(12022) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (12036) Program Pembentukan Produk Hukum (12038) Program Profesionalisme bagi Aparat Hukum

PROSES TOP-DOWN

No.


Program RKPD JATIM 2015 (12041) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (12050) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (12054) Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (12073) Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (12074) Program Penyusunan Standar Komposisi Aparatur (12076) Program Pendampingan SIDA Kab/Kota di Jawa Timur (12077) Program Penataan Ketalaksanaan dan Pelayanan Publik (12079) Program Pencegahan Korupsi (12080) Program Peningkatan Informasi dan Kesadaran Hukum (12081) Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat (12083) Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan (12084) Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan (12085) Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi (12086) Program Peningkatan Kualitas Media dan Dokumentasi (12087) Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan (12088) Program Dukungan Layanan Kantor Perwakilan (12091) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang SDA (12092) Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

PROSES TOP-DOWN

No.


Program RKPD JATIM 2015 (12093) Program Dukungan Pelayanan Umum (12094) Program Penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur (12096) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (12097) Program pengembangan Data Informasi

(12098) Program Penilaian dan sertifikasi Aparatur (12099) Program Pembinaan anggota KORPRI dan kelembagaan unit KORPRI (12530) Program Peningkatan Desiminasi dan Informasi

(12531) Program Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi (12532) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Media Penyiaran (12533) Program Pengelolaan Jaringan Komunikasi

(12534) Program Fasilitasi KPID (20143) Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian (20144) Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Perkebunan

(20145) Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Peternakan (xxx01) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (xxx02) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(xxx07) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah (xxx08) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

PROSES TOP-DOWN No.

8



Bidang Wilayah dan Tata Ruang [105] Penataan Ruang

(10515) Program Perencanaan Tata Ruang (10516) Program Pemanfaatan Ruang

(10517) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang (10640) Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional (11936) Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana

(11937) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana (11938) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana (11939) Program Penyusunan Perencanaan, Fasilitasi dan Monev Penanggulangan Bencana

[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(12217) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (12222) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pemanfaatan TTG dan Pendayagunaan SDA (12223) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat (12224) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

[208] Ketransmigrasian

9

(20818) Program Ketransmigrasian

Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan [108] Lingkungan Hidup

(10816) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (10817) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

(10818) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam (10831) Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

PROSES TOP-DOWN No.

Bidang-bidang Pembangunan Nasional Dalam RKP 2015 [121] Ketahanan Pangan

Program RKPD JATIM 2015 (12124) Program Peningkatan Ketahanan pangan (12125) Program pemberdayaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan (12126) Program Peningkatan Diversifikasi Pangan

[201] Pertanian

(20119) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (20138) Program peningkatan Produksi Perkebunan (20139) Program peningkatan Produksi Peternakan (20140) Program Pengembangan Agribisnis Pertanian (20141) Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan

(20142) Program Pengembangan Agribisnis Peternakan [202] Kehutanan

(20215) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan (20217) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan (20223) Program Rehabilitasi Sumber Daya Hutan

[203] Energi dan Sumberdaya Mineral

(20325) Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan (20327) Program Pengelolaan Air Tanah (20328) Program Pengembangan Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi

(20329) Program Pengelolaan Pertambangan Umum dan Migas [205] Kelautan dan Perikanan

(20520) Program Pengembangan Budidaya Perikanan (20521) Program Pengembangan Perikanan Tangkap (20531) Program peningkatan kapasitas Pelaku Usaha Perikanan (20532) Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan (20533) Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

PROSES TEKNOKRATIK

PROSES TEKNOKRATIK: Proses berdasarkan kaidah-kaidah ilmu perencanaan yang menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah Dimulai dari penyusunan Rancangan Awal RKPD, Rancangan Renja SKPD, Verifikasi Rancangan Renja SKPD, hingga penyusunan Rancangan RKPD yang juga memadukan proses bottom-up, top-down, dan politik. Penetapan RKPD 2014 (24 Mei 2014)

Musrenbang Desa

Musrenbang Kecamatan

Januari

Februari

Penyusunan Rancangan Awal RKPD oleh BAPPEDA

Penyusunan Rancangan Renja SKPD BAPPEDA

PROSES TEKNOKRATIK (Dominan)

Musrenbang Kab/Kota (3-27 Maret 2014)

Maret Penyusunan Rancangan RKPD oleh BAPPEDA

Pra-Musrenbang Prov. Di Bakorwil (1-2 April 2014)

April Musrenbang Provinsi (9-10 April 2014)

Musrenbangnas ( 30 April 2014)

Mei

PROSES TEKNOKRATIK



Ketersediaan Data

Data Primer  Data Spasial (Perda RTRW)  In Makro (APBD)  BRS dari BPS  Tabel Input-Output (APBD)  Data Sektoral (Evaluasi Kinerja LKPJ)  Sensus UMKM Jawa Timur (APBD)

Data

Sekunder

LAPANGAN

IDENTIFIKASI MASALAH

PUSAT

KONSULTASI PRIORITAS K/L

PROSES TEKNOKRATIK

Kualifikasi SDM

*) Data Kepegawaian Th 2014 NO.

UNIT

TINGKAT PENDIDIKAN

JML

SD

SMP

SLTA

D-3

S-1

S-2

S-3

2

2

40

2

14

6

1

67

7

1

7

7

1

23

6

1

12

7

27

6

1

11

9

27

5

5

14

1

SEKRETARIAT

2

EKONOMI

3

PRASWIL

4

PEMMAS

5

PEMBY PEMB

6

PENGEMB REGIONAL

5

1

3

10

19

7

STALAP

3

2

11

5

21

8

FUNGSIONAL PERENCANA

3

12

15

66

61

JUMLAH TOTAL

1 1

2

4

3

70

8

2

213

Penyusunan RKPD secara Swakelola

SDM Perencana Bappeda dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan

PROSES POLITIK

Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD PROGRAM UNGGULAN (PRIORITAS) RKPD BOSDA Madin

BOS SMA (BKSM Bagi siswa miskin) No 1

2

3

4

Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pemerataan Penyebaran tenaga pendidik

Peningkatan Perekonomian Menyongsong AFTA 2015

Penuntasan Buta Huruf

Percepatan Pembangunan di sektor Pertanian, dengan meningkatkan pemberdayaan Sumber Daya Air

Taman Posyandu

Penguatan dan Pemberdayaan homeindustry, Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Meningkatkan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

5

Percepatan Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur dan jaringan transportasi

6

Kesetaraan Pendidikan

7

Kesejahteraan Yang Berkeadilan

8

Ketahanan Pangan

9

Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP)

MISI RPJMD Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan

Pengembangan Ponkesdes Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Nelayan dan Pesisir Peningkatan Prod/Produktivitas padi melalui dukungan JITUT/JIDES, Lantai Jemur, Combine Harvester; Harvester Peningkatan kemitraan PMA dan PMDN Pengembangan dan pemberdayaan agroindustri Pengembangan industri non agro dengan mendorong pembangungan industri dasar

Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindu stri, dan industrialisasi

Peningkatan akses dan penetrasi pasar domestik Percepatan Pembangunan JLS Peningkatan Promosi Potensi Daerah

Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik

Peningkatan Revitalisasi dan Perbaikan Situs Religi

Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial

Revitalisasi Budaya dan Kearifan Lokal

III

28

KETERKAITAN 29

KETERKAITAN MISI RPJMD DENGAN RKPD 2015 NO MISI RPJMD 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan

PROGRAM UNGGULAN (PRIORITAS) RKPD BOSDA Madin BOS SMA (BKSM Bagi siswa miskin) Pemerataan Penyebaran tenaga pendidik Penuntasan Buta Huruf Pembangunan SMK Mini Pengembangan PAUD secara holistik dan integratif Pengembangan SMK menjadi Community College Penempatan dan perluasan kerja sektor formal dan informal, termasuk penciptaan wirausaha baru Revitalisasi Balai Latihan Kerja Berstandar Internasional Kemitraan Strategis antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan Perusahaan Optimalisasi Penempatan Transmigran Pengembangan Ponkesdes Taman Posyandu Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Nelayan dan Pesisir

KETERKAITAN MISI RPJMD DENGAN RKPD 2015 NO MISI RPJMD 2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi

3.

Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang

PROGRAM UNGGULAN (PRIORITAS) RKPD Peningkatan Prod/Produktivitas padi melalui dukungan JITUT/JIDES, Lantai Jemur, Combine Harvester; Harvester Pengembangan 1 juta IB dan mini feedmill Pengembangan Karang kitri (200 lokasi di 38 Kab/kota) Pengembangan lembaga pembiayaan berbasis fungsional dan kelompok ekonomi mikro lainnya Peningkatan kemitraan PMA dan PMDN Pengembangan dan pemberdayaan agroindustri Pengembangan industri non agro dengan mendorong pembangungan industri dasar Bantuan ongkos angkut Peningkatan akses dan penetrasi pasar domestik Peningkatan produksi hasil kayu dan non kayu Peningkatan luas areal hutan rakyat Peningkatan jumlah Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang berizin IUIPHHK Pelestarian dan Penataan Kawasan Tahura R. Soerjo

KETERKAITAN MISI RPJMD DENGAN RKPD 2015 NO MISI RPJMD 4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik 5.

Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial

PROGRAM UNGGULAN (PRIORITAS) RKPD Peningkatan Kualitas pelayanan Masyarakat Penegakan Tertib Hukum (Perda) Peningkatan Promosi Potensi Daerah Pengembangan Forum Kerjasama Ekonomi Lintas Agama Peningkatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pengembangan Forum Resolusi dan Pencegahan Konflik Peningkatan Revitalisasi dan Perbaikan Situs Religi Revitalisasi Budaya dan Kearifan Lokal Penghargaan Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal (Local Wisdom)

KONSISTENSI 33

34

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur


36

37

Sumber : BPS Indonesia

8,61 %

5,81 %

22,71 % 57,65 %

3,00 % 14,16 %

38

2,22 %

KETIMPANGAN SEDANG

Sumber : BPS RI 39

> 17 %

KETIMPANGAN RENDAH

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 40

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 41


42

Sumber : BPS RI & BPS Jawa Timur 43


Struktur Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2014 Jasa Kemasyarakatan Transportasi, Guda ng,& Komunikasi

14%

Lainnya

3%

Pertanian

38%

4%

Perdagangan

21%

44

Konstruksi

Industri

6%

14%


45

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur **) Angka Sangat Sementara

MENGUKUR PRESTASI PEREMPUAN 46

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

47

1. Kondisi Makro Ekonomi Global Yang Belum Pulih, berdampak: a. Nasional : Melambatnya Pertumbuhan Nasional di 2013 : 5,78%, Neraca Transaksi Berjalan Nasional masih Defisit. b. Jawa Timur: Ekonomi Tumbuh melambat posisi 6,55% (lebih cepat dari nasional), Neraca Perdagangan Surplus 53,7 Trilyun, Realisasi Investasi 145,06 Trilyun (tumbuh 8,72 %) 2. Struktur Impor Jawa Timur masih didominasi impor bahan baku/ penolong (83,34%)  solusi : INDUSTRI SUBSTITUSI IMPOR /INDUSTRI DASAR 3. KEMANDIRIAN PANGAN  Padi (melalui Peningkatan IP dari 1,86 ke 2,3) bersama Jawa tengah dan SULSEL menuju surplus 10 juta ton, Daging : melalui IB dengan 1,5 juta akseptor Sapi, bersama NTB, NTT dan Lampung  untuk memenuhi kekurangan kebutuhan daging nasional 132.000 ton/tahun 4. PEMBERLAKUAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015  diperlukan DAYA SAING DAERAH ( Kualitas SDM, Kualitas Infrastruktur dasar, Infrastruktur regulasi, Infrastruktur keuangan, Pelayanan Publik)

KELENGKAPAN & KEDALAMAN 49

Kerangka Ekonomi Daerah 1.

2.

3.

4.

5.

Pengendalian inflasi dibidang makro ekonomi yang diarahkan agar tetap terkendali dan berada pada batas kondusif 5+1 %, dengan mengoptimalkan fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) serta intervensi pasar terhadap komoditi tertentu pada situasi tertentu baik melalui subsidi ongkos angkut, operasi pasar dan kegiatan lain yang dapat menekan laju inflasi. Meningkatkan kinerja investasi daerah melalui kerangka kebijakan berupa jaminan kemudahan investasi di bidang pelayanan perijinan, pengadaaan lahan, fasilitasi kemudahan akses energi maupun iklim perburuhan yang demokratis. Strategi daya saing daerah diarahkan untuk meningkatkan (a) kualitas reformasi birokrasi baik di bidang regulasi, SDM kapasitas, pemanfaatan informasi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maupun sistem pengawasan oleh pihak ketiga, (b) kualitas infrastruktur aksesibilitas darat, laut dan udara, kualitas pelayanan publik. Dibidang pembiayaan sektor riil, kebijakan pembiayaan sektor riil diarahkan pada : a) Mendorong Bank Umum dan PT BPR di Kabupaten/Kota untuk meningkatkan porsi kredit kepada UMKM b) Menambah penyertaan modal pada PT Bank UMKM untuk meningkatkan porsi kredit kepada UMKM c) Mempoosisikan PT Bank Jatim sebagai APEX Bank dari PT Bank UMKM d) Mengoptimalkan fungsi lembaga keuangan mikro di pedesaan/kelurahan baik berupa lembaga ekonomi perempuan, LMDH, Koperasi Karyawan maupun Koperasi Pondok Pesantren. e) Mendukung kelancaran dan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di bidang Investasi, diarahkan: (a) mengoptimalkan promosi investasi disertai dengan dukungan 4 jaminan investasi serta percepatan pembangunan infrastruktur, (b) mendorong percepatan realisasi investasi dari ijin – ijin prinsip yang telah mendapatkan persetujuan, (c) Investasi asing diarahkan untuk berorientasi ekspor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dengan kandungan lokal yang semakin meningkat melalui kontribusi dari sektor perdagangan luar negeri, investasi dalam negeri diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional serta insentif bagi investasi yang mendukung hilirisasi industri.

Kerangka Ekonomi Daerah 6.

7.

8.

9.

Di Bidang Kemandirian pangan kebijakan diarahkan pada: a) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian untuk meningkatkan surplus bahan pangan, khususnya padi, jagung, kedelai, gula, daging, telur, susu, dan ikan, untuk memenuhi konsumsi dan bahan baku industri pengolahan (agroindustri). b) Peningkatan nilai tambah (value added) sektor pertanian melalui perluasan penciptaan kawasan agropolitan dan agroindustri yang memiliki keterkaitan ke belakang (backward linkage) dan ke depan (forward linkage) pada sebaran lokasi potensial yang merata. c) Peningkatan daya saing produk pertanian, dengan tetap melakukan perlindungan produk lokal, melalui peningkatan kualitas menuju standar mutu yang dipersyaratkan pada berbagai kawasan perdagangan. Di bidang Industri dan Perdagangan, kebijakan diarahkan pada: a) Pengembangan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang diperdagangkan. b) Peningkatan produk bahan baku/penolong domestik sebagai bahan pengganti/substitusi impor. c) Pengembangan dan pemberdayaan agroindustri berbasis industri kerakyatan yang memanfaatkan hasil pertanian lokal yang dapat menyerap tenaga kerja. d) Peningkatan akses dan penetrasi ke pasar domestik melalui perluasan/penguatan fungsi Kantor Perwakilan Dagang e) Optimalisasi akses dan penetrasi ke pasar ekspor konvensional, dan perluasan pasar ekspor nonkonvensional. Di bidang ekonomi kreatif, diarahkan dengan mengoptimalkan potensi melalui fasilitasi di bidang pembiayaan maupun kualitas produk serta pemasaran dan perlindungan terhadap hasil karya UMKM (HAKI). Di Sektor UMKM dan Koperasi, diarahkan untuk mengoptimalkan peran UMKM terhadap PDRB melalui fasilitasi skema pembiayaan, peningkatan daya saing (penguatan sklill, manajemen dan pemasaran), penumbuhan wirausaha baru, perluasan dan penguatan lembaga ekonomi perempuan berbasis fungsional serta kelompok ekonomi mikro lainnya (LMDH, Kompontren dan Koperasi Buruh/Karyawan).

Kerangka Ekonomi Daerah 10. Di bidang infrastruktur dan transportasi, diarahkan untuk (a) mewujudkan konektivitas jalur Kereta Api dengan Pelabuhan untuk mempermudah dan mencipatkan distribusi logistik nasional yang berdaya saing, (b) Menciptakan penyelenggaraan transportasi udara yang aman, nyaman dan effektif pada Bandara Enclave Juanda melalui peningkatan kapabilitas Sarana dan Prasarana (b) mendukung peningkatan produksi padi melalui revitalisasi waduk di berbagai Daerah Aliran Sungai 11. Di bidang energi, diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi rumah tangga dan peningkatan produktivitas industri melalui rencana-rencana pembangunan refinery, regastrifikasi, percepatan penyelesaian pembangunan PLTU (panas bumi), pembangkit listrik dengan sumber energi alternatif (energi baru terbarukan/EBT).

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 2015 Kebijakan Pendapatan: 1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah. 2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. 3. Peningkatan pengawasan terutama terhadap kebocoran pungutan dan pungutan tidak tertagih pada retribusi dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 4. Peningkatan layanan pajak di daerah terpencil misal dengan meningkatkan peran mobil samsat keliling. 5. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pemungut pajak dalam bentuk pelatihan sehingga lebih mudah beradaptasi dengan teknologi. 6. Peningkatan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan tentang perhitungan pajak. 7. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI. 8. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah. 9. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah. 10. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan. 11. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah. 12. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. 13. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 2015 Kebijakan Belanja: 1. Mendukung capaian target kinerja utama RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja; 2. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan; 3. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan nasional (Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, Pro Environtment, MDG’s dan MP3EI), pemenuhan ketentuan perundang-undangan (anggaran pendidikan lebih dari 20 persen), anggaran Kesehatan sekurangkurangnya 10 Persen dari Belanja Daerah 4. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; 5. Alokasi anggaran untuk bidang infrastruktur (pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum) minimal 10% dari total PKB, PBBKB dan BBNKB sesuai dengan Pasal 8 UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.Stimulus belanja tersebut dilakukan untuk pengembangan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. 6. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif; 7. Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD. 8. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya pelayanan masyarakat dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten hingga Provinsi, termasuk penguatan Kecamatan dan Kelurahan melalui berbagai program.

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 2015 Kebijakan Belanja (Lanjutan) 9.

Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi. 10. Kebijakan belanja hibah diarahkan kepada badan /lembaga /organisasi swasta dan/ atau kelompok masyarakat/ perorangan, sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta mengikuti prosedur dan tata cara yang sesuai dengan peraturan; 11. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten dan khusus kepada pemerintah desa diarahkan untuk memperkuat kelembagaan desa dalam mendukung implementasi Undang Undang No.6 tahun 2014 tentang desa. 12. Melaksanakan efisiensi belanja non fisik, utamanya honorarium PNS yaitu bahwa Penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 2014 Kebijakan Pembiayaan: A. Penerimaan Pembiayaan Meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah B.

Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan direncanakan diarahkan untuk pembentukan dana cadangan, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD, dan Dana Bergulir (Kredit Program).

KEBIJAKAN SPASIAL

No.

Arahan Penggunaan Lahan

A.

KAWASAN LINDUNG

1

Hutan Lindung

2

Hutan Konservasi

Rencana (Ha )

Prosentase (%)

344.742,00

7,21

1) Suaka Margasatwa

18.009,00

0,38

2) Cagar Alam

10.958,00

0,23

180.202,00

3,77

4) Taman Hutan Raya

27.868,30

0,58

5) Taman Wisata Alam

298,00

0,01

3) Taman Nasional

B.

KAWASAN BUDIDAYA

1

Kawasan Hutan Produksi

782.772,00

16,38

2

Kawasan Hutan Rakyat

425.570,43

8,90

3

Kawasan Pertanian 1) Pertanian Lahan Basah

957.239,00

20,03

849.033,00

17,76

4

2) Pertanian Lahan Kering/Tegalan/Kebun Campur Kawasan Perkebunan

398.036,00

8,33

5

Kawasan Industri

6

Kawasan Pemukiman TOTA L

69.288,52

1,45

715.958,75

14,98

4.779.975,00

100,00

Kebijakan dan Strategi Spasial 1. Pengembangan kawasan dalam upaya mengurangi kesenjangan wilayah melalui pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan sehingga terciptanya pusat-pusat pelayanan baru yang tersebar pada seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. 2. Pengembangan infrastruktur yang diarahkan untuk menjamin aksesbilitas disetiap pusat produksi, pusat konsumsi, pusat distribusi dan kawasan terbelakang serta pusat-pusat perkotaan di Provinsi Jawa Timur. 3. Pengembangan kawasan strategis provinsi yang diharapkan akan memberikan pengaruh besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sosial-budaya serta pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.  Kawasan Strategis Gerbangkertosusila, SIER, LIS, Kawasan agropolitan regional, Majapahit Park, WS Bengawan Solo dan WS Brantas 4. Pengembangan wilayah tetap memperhatikan batasan wilayah dengan fungsi lindung. 5. Pengembangan wilayah yang membutuhkan kerja sama antar wilayah  Ratubangnegoro, Karismapawirogo, Pawonsari, Golekpawon 6. Pemenuhan penyediaan Ruang Terbuka Hijau sebesar 30 % dari luasan perkotaan, meliputi Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20 % dan Ruang Terbuka Hijau Privat sebesar 10 % sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Fokus Pembangunan Jawa Timur Tahun 2014-2019 Program-Program Kewilayahan RPJPD

RTRWP

RPJMD 2009-2014

Isu Strategis Kewilayahan

Fokus Kewilayahan Jawa Timur

Pemantapan perkotaan Pusat Kegiatan Nasional sebagai Metropolitan di Jawa Timur Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan sistem agropolitan

Memantapkan pengembangan kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan

Visi dan Misi Gubernur

Kebijakan Umum Kewilayahan Jawa Timur Tahun 2014-2019 1

2

3 4 5 6 7

59

POTENSI UNGGULAN JAWA TIMUR 2. Kawasan Pengeboran Minyak Kab Gresik 4. Kawasan Berikat Lamongan

10.

1. Kawasan Pengeboran Minyak Tuban-Lamongan-Bojonegoro

1.

8. Kawasan Ekonomi Unggulan Gresik dan Bangkalan

10. 10. 4. 2.

8. 10.

8.

10.

7. 10.

10.

11.

3. 10.

3. Kawasan Komersial Kaki Jembatan Suramadu

10.

7. PIA Jemundo

6.

6. Kawasan Wisata Alam Prigen

10. 10.

5.

9. Pelabuhan Sendang Biru 5. Pusat Wisata Alam Kota Batu

11. Percepatan pembangunan di Kepulauan Madura dengan strategi menjadikan Kepulauan Madura terutama Kabupaten Bangkalan sebagai pusat pembangunan industri, pembanguan agropolitan Kepulauan Madura, serta pembangunan pelabuhan internasional.

10.

9.

10. Kawasan-kawasan industri besar yang meliputi Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) di Kota Surabaya, Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) di Kabupaten Pasuruan, Ngoro Industrial Park (NIP) di Kabupaten Mojokerto, Lamongan Integreted Shorebase (LIS) di Kabupaten Lamongan, Kawasan Industri di Kabupaten Gresik, Kawasan Industri di Kabupaten Tuban, Kawasan Industri di Kabupaten Bojonegoro, Kawasan Industri Gerbang Mas di Kabupaten Probolinggo, Kawasan Industri Paiton di Kabupaten Probolinggo, Kawasan Industri di Kabupaten Bangkalan., Kawasan Industri di Kabupaten 60 TIMUR TAHUN 2011-2031 Jombang, Kawasan Industri di PERDA Kabupaten Madiun, dan Kawasan KabupatenJAWA Banyuwangi 5 TAHUN 2012 TENTANGIndustri RTRW di PROVINSI 60

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR Bandar Udara Lamongan

Legundi - Bunder

Paciran – Sukodadi - Lamongan

Jalan Lintas Utara (JLU) dan Jalan Lintas Selatan (JLS) Madura

Lamongan – Gedek – Mojokerto

Bandar Udara Iswahyudi

Bandar Udara Trunojoyo

Jalan Nasional Radius 100 Km dari Surabaya harus 4-6 lajur

Bandar Udara Blitar Bandar Udara Abdulrachman Saleh

Bandar Udara Noto Hadinegoro

Bandar Udara Blimbingsari

JALUR LINTAS SELATAN mengintegrasikan antar pusat pengembangan; mendukung sistem transportasi antar pulau; mendukung perdagangan ekspor komoditi unggulan; pembuka akses wilayah tertinggal

KETERUKURAN 62

“PENGUATAN KEMANDIRIAN EKONOMI JAWA TIMUR MELALUI PEMBANGUNAN INDUSTRI HULU-HILIR, AGROBISNIS DAN AGROINDUSTRI, UMKM SERTA INFRASTRUKTUR”

UNSUR TEMA : • Pengurangan ketergantungan terhadap impor bahan baku dan bahan penolong serta barang jadi • Penguatan Daya Saing Daerah baik Sumber Daya Manusia maupun Produk Daerah • Peningkatan Perdagangan LN (Export) dan Surplus Neraca Perdagangan DN

• Pengembangan Industri Dasar (Smelter, Aromatik , Kimia )  Penguatan Struktur Industri • Pengembangan hilirisasi industri • Peningkatan produk bahan baku/penolong domestik  pengganti/substitusi impor • Peningkatan produktivitas pertanian  meningkatkan NTP • Pengembangan Agroindustri diarahkan pada sentra-sentra produksi pengembangan UMKM berbasis hasil pertanian • Regulasi pendukung penguatan kemandirian ekonomi  keberpihakan pada kekuatan ekonomi domestik • Pengembangan Sarana dan Prasarana Infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (kelancaran arus barang dan jasa) dan peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat serta pengurangan disparitas antar wilayah • Infrastruktur Keuangan  meningkatkan porsi kredit kepada UMKM melalui Bank Umum, Bank UMKM (penambahan penyertaan modal) dan BPR Kab/Kota 63

2. TARGET KINERJA 2015 No.

Indikator

Target

1

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)

2

Indeks Gini

0,359 - 0,356

3

Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia (% Proporsi Kelompok 40% bawah )

20,76 - 20,89

4

Tingkat Kemiskinan (%)

12,21 - 11,73

5

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

6

Indeks Pembangunan Manusia

73,46 - 74,37

7

Indeks Pembangunan Gender

67,79 - 68,39

8

Kualitas Air Sungai

Sumber: RPJMD Prov. Jatim 2014-2019

6,88 - 7,19

4,22 - 4,13

a. BOD (mg/l)

3,58 - 3,56

b. COD (mg/l)

10,87 - 10,83

3.A. KERANGKA PENDANAAN Nomor Urut 1

Uraian

TARGET RKPD 2015

PERKIRAAN MAJU 2016

PERKIRAAN MAJU 2017

PENDAPATAN DAERAH

20.691.379.234.880

22.145.385.870.212

23.708.869.039.517

PENDAPATAN ASLI DAERAH

14.482.996.420.435

15.886.045.872.787

17.397.552.715.454

1.1.1

PAJAK DAERAH

12.541.000.000.000

13.807.000.000.000

15.173.000.000.000

1.1.2

RETRIBUSI DAERAH

104.823.449.246

109.041.722.099

111.656.597.234

1.1.3

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

353.566.454.883

367.709.113.079

382.417.477.602

1.1.4

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

1.483.606.516.306

1.602.295.037.610

1.730.478.640.619

DANA PERIMBANGAN

3.407.812.754.445

3.458.769.937.424

3.510.746.264.063

1.2.1

DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK

1.503.933.605.745

1.516.813.205.750

1.529.950.397.755

1.2.2

DANA ALOKASI UMUM

1.903.879.148.700

1.941.956.731.674

1.980.795.866.307

1.2.3

DANA ALOKASI KHUSUS

0,00

0,00

0,00

2.800.570.060.000

2.800.570.060.000

2.800.570.060.000

23.150.000.000

23.150.000.000

23.150.000.000

2.777.420.060.000

2.777.420.060.000

2.777.420.060.000

20.691.379.234.880

22.145.385.870.212

23.708.869.039.517

1.1

1.2

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1.3.1

PENDAPATAN HIBAH

1.3.4

DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS Jumlah Pendapatan Daerah

3.B. KERANGKA BELANJA Nomor Urut

2 2.1

Uraian

TARGET RKPD 2015

PERKIRAAN MAJU 2016

PERKIRAAN MAJU 2017

BELANJA DAERAH

21.329.789.585.841,00

22.708.948.531.700,00

24.198.338.580.851,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

13.763.001.285.134,00

14.467.278.260.031,00

15.226.167.186.725,00

2.1.1

BELANJA PEGAWAI

2.187.983.072.744,00

2.411.082.582.571,00

2.655.585.515.299,00

2.1.4

BELANJA HIBAH

4.527.420.060.000,00

4.527.420.060.000,00

4.527.420.060.000,00

2.1.5

BELANJA BANTUAN SOSIAL

50.000.000.000,00

50.000.000.000,00

50.000.000.000,00

2.1.6

BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAH/PROVINSI/KABU PATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA

5.066.078.813.909,53

5.512.585.006.651,86

5.988.898.791.668,06

2.1.7

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAHAN DESA

1.831.519.338.480,00

1.866.190.610.808,00

1.904.262.819.758,00

2.1.8

BELANJA TIDAK TERDUGA

100.000.000.000,00

100.000.000.000,00

100.000.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

7.566.788.300.706,99

8.241.670.271.669,29

8.972.171.394.125,41

2.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.362.021.894.127,00

1.401.083.946.184,00

1.345.825.709.119,00

2.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.313.069.331.403,00

4.615.335.352.135,00

4.934.694.266.769,00

2.2.3

BELANJA MODAL

1.891.697.075.177,00

2.225.250.973.351,00

2.691.651.418.238,00

21.329.789.585.841,00

22.708.948.531.700,00

24.198.338.580.851,00

2.2

JUMLAH BELANJA DAERAH

INOVASI-INOVASI PEMBANGUNAN JAWA TIMUR 67

INOVASI Misi Pertama : Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Bidang Keahlian :

PENINGKATAN KUALITAS SDM

 Tahun 2014 Jumlah 70 SMK Mini (Murni 40 PAPBD 2014 : 30 )  1 Kelas = 30 anak  Per Pondok rata-rata 3 kompetensi keahlian  Tahun 2015 ditambah 100 SMK Mini

1) Teknologi dan Rekayasa 2) Teknologi Informasi & Komunikasi 3) Kesehatan 4) Agrobisnis & Agroteknologi 5) Perikanan & Kelautan 6) Bisnis & Managemen 7) Pariwisata 8) Seni Rupa & Kriya 9) Seni Pertunjukan

Potensi penyediaan lapangan kerja baru 30 x 170 x 3 = 15.300 tenaga kerja terlatih.

 Bantuan beasiswa Guru Madin Th. 2006 s/d 2014 sebesar Rp. 69.728.000.000,00 (enam puluh Sembilan milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah). Rincian; a. Tahun 2006 s/d 2010 sebesar Rp. 8.000.000,00/orang b. Tahun 2011 s/d 2012 sebesar Rp. 8.200.000,00/orang c. Tahun 2013 s/d 2014 sebesar Rp. 8.400.000,00/orang

Program Peningkatan Kualitas Guru Madin TA 2015  TA 2015 (murni) Rp. 8.789.000.000  Calon Guru Madin berjumlah 1.034 Mahasiswa  Biaya satuan pendidikan Rp. 8.500.000/Mahasiswa (selama 8 semester)  Lembaga penyelenggara pendidikan 35 PTAI

Ruang lingkup : Pendidikan (Pos PAUD), Kesehatan (Posyandu) & Sosial (BKB)  Jumlah 10.000 unit se Jatim  Tujuan Menyiapkan Generasi Unggul sejak usia Dini

70

Penanggulangan Feminisasi kemiskinan (PFK), Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2), dan Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) “mendorong ketahanan sosial ekonomi kepala rumah tangga perempuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, memotivasi berusaha (need for achivement) dan kemampuan (litle skill) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan” Tahun 2014 :

pilot project bagi 3.309 kepala rumah tangga perempuan Target Th 2015: 14.655 kepala rumah tangga perempuan Tersebar di 147 desa

71

INOVASI Misi Kedua : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif,mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis dan agroindustri    

Tahun 2009 (Tahap I) Jumlah = 3. 750 Kopwan

Tahun 2010 (Tahap II) Jumlah = 4.756 Kopwan

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro di Desa; Meningkatkan akses masyarakat kecil (usaha mikro perorangan) terhadap permodalan secara CEPAT, MURAH DAN TANPA AGUNAN; Bantuan permodalan sebesar Rp. 25 juta/desa/koperasi; Wahana untuk menciptakan para wirausaha baru para anggotanya sehingga Melalui Koperasi, perempuan dapat menghasilkan sesuatu secara bersamasama sehingga produktivitas akan meningkat Tahun 2011 Tambahan modal = 1.000 Kopwan berprestasi

Tahun 2012 Tambahan modal = 1.000 Kopwan berprestasi



Anggota = 189.561 Orang

Anggota = 187.228 Orang

Tambahan Anggota = 27.500 Orang

Tambahan Anggota = 27.500 Orang

-

Modal Hibah = Rp. 93.750.000.000,-

Modal Hibah = Rp. 118.900.000.000 ,-

Modal Hibah = Rp. 25. M

Modal Hibah = Rp. 212,65 M,-

Volume usaha = Rp. 203.141.816.648,-

Volume usaha = Rp. 184.333.736.899,-

Tambahan Vol. Usaha Rp. 31,25 M

Volume Usaha = Rp. 431 M

-

Perputaran modal = 2,17 kali

Perputaran modal = 1, 55 kali

Perputaran modal = 1,25 kali

Perputaran modal = 2 kali

-

Modal Hibah = Rp. 25.M,-

 Tahun 2015 diprogramkan 2.000 Infrastruktur LKM Berbasis Kelompok Fungsional, dengan Bantuan Modal Hibah APBD Provinsi Jatim @ 25 Juta

Modal Hibah = Rp. 100 M

Total • Total jumlah Kopwan : 8.506 Kopwan • Total realisasi : 1. Yang sudah mendapatkan perguliran 2x : 6.238 Kopwan 2. Yang baru mendapatkan perguliran 1x : 2.268 Kopwan • Total Hibah yang disalurkan : Rp 368.600.000.000,• Total Rata-rata Perputaran Modal = 2 kali

 Tahun 2015 melekat di Divisi Bank UMKM Jatim dengan penyertaan modal Rp. 200 Milyar  Ditambah alokasi Rp 25 M di PT Jamkrida untuk penbjaminan kredit Petani

Berdiri Tahun 2012

Tahun 2010 2011 2012

KPD 4 KPD 6 KPD 5 KPD

2013

11 KPD

Jumlah

26 KPD

Provinsi Kalsel, Kaltim, Sulsel, NTT Gorontalo, Kalbar, Maluku, NTB, Sultra, Sulut Sulteng, Kalteng, Riau, Malut, Kep. Riau. Jambi, Lampung, Sumbar, Sumut, Bengkulu, Kep.Bangka Belitung, Sumsel, Papua, Papua Barat, Aceh, Bali

 PEMBANGUNAN JALAN LINTAS SELATAN (JLS) JATIM No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Panjang Ruas Jalan (km) KAB. PACITAN 87.430 KAB. TRENGGALEK 78.100 KAB. TULUNGAGUNG 55.100 KAB. BLITAR 62.500 KAB. MALANG 93.500 KAB. LUMAJANG 62.900 KAB. JEMBER 83.500 KAB. BANYUWANGI 110.000 JUMLAH 673.870 Kabupaten

Status Pembebasan Lahan (%) Penanganan Penanganan Hutan Penduduk Perkebunan Jalan Aspal (%) Jembatan (%) 100,00 100,00 96,00 84,62 27,53 72,56 23,69 60,00 61,26 94,93 100,00 8,80 17,39 72,86 96,98 100,00 19,05 65,31 72,88 22,78 30,56 65,30 75,90 73,09 25,60 85,71 1,90 85,38 64,13 21,21 39,52 100,00 100,00 69,36 43,75 51,63 89,52 85,99 34,91 39,31

PROGRES PEMBANGUNAN 2014 :  Buka Lahan  Jembatan  Jalan Aspal

= 67,58 % = 43,01 % = 47,85 %

 Upaya Peningkatan Percepatan dilakukan melalui penambahan Sharing APBD Prov Rp. 500 M/ thn mulai tahun 2015, diikuti dengan penambahan alokasi APBN sebesar Rp. 1,5 T/Thn.  Target Pembangunan JLS Pacitan – Malang, TUNTAS 2019

• Program Operasi Pasar Subsidi Ongkos Angkut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga dan menekan angka inflasi di Jawa Timur • Konsep program/kebijakan : bantuan biaya angkut (biaya transport, kuli panggul dan kemasan) dalam rangka membantu daya beli masyarakat menghadapi kenaikan harga. Mekanisme Bekerjasama dengan :  Jajaran Pemkab/Kota se-Jatim  Fasilitasi tempat dan verifikator  Dunia usaha (Bulog, Pabrikan/Distributor)  Penyedia komoditas dan Operator OP

OP Reguler

• Dilaksanakan di 2 (dua) titik pasar yang telah ditetapkan setiap kab/kota kecuali kota Surabaya dilaksanakan di 4 titik pasar. • Berlangsung menjelang hari-hari besar Keagamaan, dan/atau • Ketika terjadi lonjakan ekstrim inflasi.

OP Mobile

• Dilaksanakan di 66 Kecamatan secara mobile.

76

Komoditi OP: - Beras - Gula - Minyak Goreng - Tepung Terigu

Besaran Subsidi

Anggaran / Besaran Subsidi : APBD Provinsi  Beras : Rp 250 / kg  Gula pasir : Rp 750 / kg  Minyak Goreng : Rp 2.000 / liter  Tepung terigu : Rp 500 / kg

Harga Jual Pada Kegiatan Operasi Pasar :

Komponen yang disubsidi 1. biaya packaging, 2. ongkos tenaga kerja dan 3. biaya angkut.

- Beras IR 64 (Premium) → Rp 7.350,-/Kg - Gula Pasir → Rp 10.000,-/Kg - Minyak Goreng → Rp 7.500,-/ 900 mL dan Rp 8.500,-/Liter untuk Merk Fortune - Tepung Terigu (Merk Segitiga Biru dan Cakra) → Rp. 6.500,-/Kg - Cabe Rawit

Alokasi stok/persediaan untuk masing-masing komoditi maksimal 750 kg/liter per pasar per hari 77

INOVASI Misi Ketiga : Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang

LP2B Jatim = 1.017.549,72 Ha Kabupaten/Kota yang telah menetapkan Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) : 1. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 tahun 2012; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor. 18 tahun 2012; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 tahun 2013; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2013; 5. Peraturan Daerah KabupatenMojokerto No. 6 Tahun 2013; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro 7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun 78

Penghijauan di Sepanjang DMJ Jalan Provinsi

RESTRUKTURISASI TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI TNI – AD dan PELUANG KEMITRAAN DENGAN PEMERINTAH PROVINSI

INOVASI Misi Keempat : Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik

Good Government / Reformasi Birokrasi

= Regulasi + SDM + Tek. Informasi + Control (Masyarakat)

(Reforasi Administrasi)

Tidak Langsung  Media Masa

Langsung  pada Proses POAC

SIEVAP & MoU dg BPK (e-audit)

Ex. : Komitmen Gub Jatim untuk Setiap Demo Buruh akan ditemui Langsung (tak diwakilkan)

SIKDA & LAB Keuangan (on line)

Kimitmen/Tekat/Tidak Tertulis

SIPPD : musrenbang-jatim.net

Formal/Tertulis : Perda/Pergub

1. 2.

ASPEK LEGAL  TELAH DITETAPKAN PERDA NO 8 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. PRODUK LAYANAN DISPENDA  SAMSAT DRIVE THRUE, INFORMASI PKB / BBNKB ON LINE  DISPENDA

Mulai 2014 ATM (Anjungan Transaksi Mesin) SAMSAT & Layanan Jemput Bola Perpajakan ex. Di Perusahaan Gudang Garam Kediri

3.

4.

PRODUK LAYANAN PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU (P2T)  BPM Mulai 2014 dibentuk juga P2BJ (Pengelolaan Pengadaan Barang & Jasa  e-proc/e-lelang) PRODUK LAYANAN PENGAWASAN JEMBATAN TIMBANG SECARA ON LINE  DINAS PERHUBUNGAN. 81

81

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah www.musrenbang-jatim.net

Kab/Kota Kode

Nama

Usulan Jumlah

Akomodasi Nilai

Program

Kegiatan

APBD Prov

Jumlah APBN

Nilai APBD Prov

Program

Kegiatan

Akomodasi

502

Kab Banyuwangi

22

56

50,861,540,000

280,846,416,000

7

9

23,454,540,000

503

Kab Blitar

33

67

22,227,824,950

3,275,000,000

15

33

14,485,000,000

506

Kab Gresik

39

107

49,251,000,000

241,289,614,350

16

31

19,150,000,000

508

Kab Jombang

42

118

155,006,818,800

141,635,042,939

24

48

67,275,858,000

520

Kab Pasuruan

40

115

103,633,504,000

187,965,950,430

15

33

50,236,350,000

Meningkatkan Efisiensi Waktu dan Efektivitas Proses Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan Usulan Kabupaten/Kota (RKPD) serta SKPD Provinsi (KUA-PPAS)

INOVASI Misi Kelima : Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial

INOVASI Misi Kelima : Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial

• • • •

Ajang Wadul (TVRI 2 x Sebulan) Warung Pakde (radio SS 1x dlm 1 bulan) Cangkrukan (JTV 1x dlm 1 bulan) Suara Dewan (TVRI 2x dlm 1 bulan)

Dr. H. SOEKARWO Gubernur Jawa Timur

Drs. H. SAIFULLAH YUSUF WakilGubernur Jawa Timur

85

OLEH: KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents