Oleh : Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
POPULASI PENDUDUK DI JAWA TENGAH SEBANYAK 33.270.207 JIWA JUMLAH PMKS SEBESAR 5.016.701 JIWA / 15,08 % DARI PENDUDUK JATENG PERINCIAN : KEMISKINAN 4,468,621 (13,43 %)
KORBAN BENCANA 70.041 (0,21 %)
KECACATAN 177.458 (0,53 %)
KORBAN TK & PM 4.785 (0,01 %)
KETERLANTARAN 234.205 (0,70 %)
KETERPENCILAN 5.702 (0,01 %)
KETUNAAN 55.889 (0,17 %)
SUMBER Jateng Dalam Angka bulan September 2013 Pemuktahiran Data Dinsos Prov Jateng 2014
STRATEGI PENANGANAN PMKS DUKUNGAN EKSTERNAL • Koordinasi • Kerja sama
1. 2. 3.
4.
Kabupaten/kota Dunia Usaha Perguruan Tinggi PSKS lainnya
KEBIJAKAH TEKNIS Memperkuat sistem kelembagaan kesos dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial PMKS Meningkatkan prakarsa & peran aktif PSKS dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial PMKS Optimalisasi dalam memperkuat kerjasama lintas sektoral & lintas profesi dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial PMKS Memperkuat Orsos yang memberikan pelayanan langsung kepada PMKS
4 PILAR PENYELENGGARAAN KESOS JAMINAN SOSIAL
REHABILITASI SOSIAL
BERBASIS MASYARAKAT
PMKS POTENSIAL - BIMB SOSIAL & LATIHAN KETERAMPILAN - STIMULAN UEP - BANTUAN AKSESIBILITAS,
PMKS NON POTENSIAL - BANTUAN PERMAKANAN - JAMINAN SOSIAL
PEMBERDAYAAN SOSIAL
PERLINDUNGAN SOSIAL
SISTEM KELEMBAGAAN PERGUB 53/2013 = 4.092 PM 27 BALAI RESOS DAN 25 UNIT RESOS
PMKS POTENSIAL • Kebutuhan Dasar • Bimb. Mental Agama dan Sosial • Lat. Ketrampilan. • Stimulan UEP • Reunifikasi, dll
PMKS NON POTENSIAL - KEBUTUHAN DASAR - BANTUAN PERMAKANAN - JAMINAN SOSIAL
TERWUJUDNYA PMKS DI JAWA TENGAH YANG SEMAKIN BERDIKARI, MANDIRI DAN SEJAHTERA
DIMENSI KEWILAYAHAN KECAMATAN DENGAN TINGKAT KEMISKINAN TINGGI INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DESA/KELURAHAN DENGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN TINGGI
PELIBATAN BERBAGAI SKPD/INSTANSI/ NGO/TOGA/TOMA/DUNIA USAHA/PT, DLL
PEMETAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA TENGAH
JAWA TENGAH
KECAMATAN
573
JUMLAH RUTA 8.752.059
SANGAT MISKIN
MISKIN
(SM)
(M)
521.186
674.182
KATEGORI
HAMPIR MISKIN
RENTAN MISKIN LAINNYA
TINGGI
: 50 Kec (15 Kab)
SEDANG
: 234 Kec (27 Kab)
(HM)
(RML)
RENDAH
: 289 Kec (30 Kab/Kota)
1.155.102 1.893.736
KEMISKINAN (%) TARGET
REALISASI
2013
2014
2015
2016
2017
2018
14,56
11,58-11,37
9,65-8,75
8,60-8,35
8,25-8,00
7,80-7,60
Sumber Data : PPLS 2011
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Instruksi Presiden RepubIik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah Instruksi Presiden RepubIik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kartu Indonesia Sehat (KIS) Merupakan pemberian jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Kartu Indonesia Pintar (KIP) Merupakan mekanisme pemberian dana tunai bagi anak sekolah dari keluarga kurang mampu menggunakan Kartu Indonesia Pintar
Penciptaan Kegiatan Produktif Keluarga Merupakan aksi pembentukan kelompok usaha untuk menjalankan kegiatan produktif (KUBE)
Program Raskin adalah Program Nasional lintas sektoral baik horizontal maupun vertikal yangbertujuan untuk membantu mencukupi kebutuhan beras masyarakat berpendapatan rendah.
Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) Adalah bantuan non tunai melalui pembukaan rekening simpanan bagi masyarakat kurang mampu melalui Kartu Keluarga Sejahtera yang disertai dengan SIM Card untuk Layanan Keuangan Digital (LKD)
PENGERTIAN
TUJUAN PEMBENTUKAN
• Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan (Permensos RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan).
• meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; • terwujudnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan kesos di tingkatkecamatan; dan • terjalinnya kerjasamadan sinergi antar program penyelenggaraan kesos dan program-program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan.
KEDUDUKAN
TUGAS
• TKSK Berkedudukan di Tingkat Kecamatan. • TKSK ditingkat Kecamatan berjumlah 1 (satu) orang. • TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas mempunyai wilayah kerja di satu wilayah Kecamatan yang meliputi desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis (pasal 3).
• Melakukan pemetaan sosial berupa data PMKS dan PSKS dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; • Melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesos yang ditugaskan Kemensos, dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota, kecamatan; • Melakukan kerjasama dan/atau koordinasi dengan PSKS dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kesos; • Melakukan sinergi, dan sinkronisasidengan camat dan/atau perangkat organisasi di bawahnya antara penyelenggara kesos dan penyelenggarantugas umum pemerintahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan; • Melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial baik atas inisiatif sendiri maupun atas penugasan dari berbagai pihak; dan • Mengembangkan partisipasi masyarakat dan jejaring kerja dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kesos.
POKOK
• Pemetaan sosial berupa data PMKS/PSKS • Melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial (pemdampingan sosial) di wilayah Kecamatan • Melaksanakan koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial
TAMBAHAN
• Pendampingan Program Raskin • Pendampingan Program Simpanan Keluarga Sejahtera
KEBERADAAN TKSK SEBAGAI PENDAMPING KUBE MEMILIKI FUNGSI DAN TUGAS
FUNGSI ADMINISTRASI (Pengelolaan administrasi)
• Tugas Perencanaan • Tugas Pencatatan dan Pendataan • Tugas Monitoring dan Evaluasi • Tugas Pelaporan dan administrasi
FUNGSI OPERASIONAL (tugas pokok dalam bentuk dukungan, konsultasi, saran dan fasilitasi)
• Tugas Penyuluhan • Tugas Peningkatan Kapasitas • Tugas Fasilitasi • Tugas Advokasi
FUNGSI KOORDINASI DAN KERJASAMA (upaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak)
• Tugas Kemitraan • Tugas Aksesibilitas • Tugas Rujukan
Melalui
APBD 2015 sasaran KUBE sebanyak 4.500 KK / 450 KUBE Lokasi KUBE di 35 Kabupaten / Kota yang terbagi di 75 Kecamatan dengan prioritas di Desa /Kelurahan Kategori Merah Masing-masing Kecamatan mendapatkan sasaran 6 KUBE di 2 Kelurahan / Desa sehingga masing-masing Kelurahan / Desa sebanyak 3 KUBE
1.
Mensosialisasikan Program Raskin Secara terus menerus melakukan penyebar luasan informasi kepada warga di lingkungan kecamatan yang meliputi tujuan, sasaran, manfaat, mekanisme penebusan, jumlah dan harga yang harus dibayar, termasuk mekanisme pengaduan jika ada permasalahan.
2.
Melakukan Pemantauan di Titik Bagi Melakukan pemantauan pembagian Raskin di titik bagi untuk mengetahui secara langsung apakah pelaksanaannya sedah sesuai dengan ketentuan Melakukan pencatatan jumlah Raskin yang diterima di titik distribusi (Kg), waktu penyaluran, jumlah RTS PM penerima, jumlah Raskin yang diterima RTS PM, harga tebus dan kualitas Raskin
3.
Melakukan Pelaporan Membuat pelaporan atas pelaksanaan tugas pendampingan Raskin yang diberikan kepada Kemensos secara online melalui survey.kemsos.go.id Secara manual melaporkan kepada Dinsos Provinsi Jateng, Dinsos Kab/Kota, Tikor Raskin Kecamatan
MELAKUKAN PELAPORAN
MELAKUKAN PEMANTAUAN MENSOSIALISASIKAN
NO
SUB DIVRE & KAB/KOTA
RTS
KUANTUM
NO
SUB DIVRE & KAB/KOTA
III
SURAKARTA
RTS
KUANTUM
I
SEMARANG
1.
Kota Semarang
42.477
7.645.860
1.
Kota Surakarta
29.043
5.227.740
2.
Kab. Semarang
46.450
8.361.000
2.
Kab. Sukoharjo
51.168
9.210.240
3.
Kota Salatiga
6.440
1.159.200
3.
Kab. Klten
108.527
19.534.860
4.
Kab. Kendal
59.133
10.643.940
4.
Kab. Boyolali
64.166
11.549.880
5.
Kab. Demak
98.889
17.800.020
5.
Kab. Sragen
69.420
12.495.600
6.
Kab. Grobogan
119.256
21.466.080
6.
Kab. Karanganyar
51.638
9.294.840
JUMLAH
372.645
67.076.100
7.
Kab. Wonogiri
70.569
12.702.420
JUMLAH
444.531
80.015.580
II
PATI
1.
Kab. Pati
2.
107.317
19.317.060
IV
BANYUMAS
Kab. Kudus
36.332
6.539.760
1.
Kab. Banyumas
124.422
22.395.960
3.
Kab. Jepara
85.595
15.407.100
2.
Kab. Cilacap
140.943
25.369.740
4.
Kab. Rembang
69.014
12.422.520
3.
Kab. Purbalingga
80.377
14.467.860
5.
Kab. Blora
72.463
13.043.340
4.
Kab. Banjarnegara
69.591
12.526.380
370.721
66.729.780
JUMLAH
415.333
74.759.940
JUMLAH
NO
SUB DIVRE & KAB/KOTA
RTS
V
PEKALONGAN
1.
Kab. Batang
59.046
2.
Kab. Pekalongan
3.
Kota Pekalongan
4.
Kab. Pemalang
5.
KUANTUM
NO SUB DIVRE & KAB/KOTA
RTS
KUANTUM
VI
KEDU
10.628.280
1.
Kota Magelang
4.501
810.180
59.387
10.689.660
2.
Kab. Magelang
90.150
16.227.000
8.261
1.486.980
3.
Kab. Temanggung
51.816
9.326.880
110.102
19.818.360
4.
Kab. Wonosobo
69.940
12.589.200
Kab. Tegal
90.668
16.320.240
5.
Kab. Purworejo
49.977
8.995.860
6.
Kota Tegal
11.026
1.984.680
6.
Kab. Kebumen
107.486
19.347.480
7.
Kab. Brebes
166.567
29.982.060
JUMLAH
373.870
67.296.600
505.057
90.910.260
TOTAL SE JATENG
2.482.157
446.788.260
JUMLAH
Catatan : 1. Dilaksanakan selama 12 bulan sebanyak 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/TAHUN 2. Penyaluran Raskin sampai Titik Distribusi (TD) menjadi tanggungjawab Perum Bulog dengan nilai tebus Rp 1.600/kg 3. Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi (TD) ke Titik Bagi (TB) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah
TUGAS Memberikan Pendampingan dalam pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) FUNGSI 1. Koordinator : mengkoordinasikan tugas-tugas Penyelenggaraan Kesos di Kecamatan, atau yang menjadi wailayah kerjanya. 2. Fasilitator : menjembatani proses koordinasi dan fasilitasi antara Penerima Program dengan Pemerintah Desa/Kec dan PT. Pos. 3. Supervisor : memantau proses pelaksanaan pembayaran bantuan di lapangan. 4. Problem Solver : membantu pihak-pihak yang mengalami hambatan dalam pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera di lapangan. 5. Administrator : Inventerisasi, administrasi data, pemetaan, dan penyuluhan dalam rangka suksesnya pelaksanaan Program SKS.
1. 2.
3. 4. 5. 6. 7.
Mendapat penugasan dari Kemensos RI Cq. Direktorat PSKBS/Dinas/Instansi Sosial setempat. TKSK agar segera memperoleh data RTS penerima program di kantor Pos Pembayar setempat yang menjadi wilayah kerja masing-masing. TKSK harus berada di lokasi pada saat pembayaran yang telah dijadwalkan, guna antitipasi terjadinya masalah dalam pembayaran, misal KPS hilang. TKSK bersama PT Pos, melakukan verifikasi untuk memastikan RTS hasil pemutakhiran sama dengan data RTS rekapitulasi hasil verifikasi sebelumnya. TKSK menyerahkan BA pemutakhiran data RTS penerima PSKS ke PT Pos Pembayar/Kecamatan dan Dinas Sosial Kab/Kota setempat. TKSK berkoordinasi dengan PT. Pos untuk membantu dan menfasilitasi pihak-pihak terkait. TKSK mempunyai kewajiban untuk membuat laporan tertulis terhadap seluruh proses pelaksanaan pemberian Simpanan Keluarga Sejahtera, kepada Direktur PSKBS dengan tembusan Dinas/Instansi Sosial Kab/Kota dan Camat setempat.
NO
KABUPATEN / KOTA
ALOKASI PSKS RTS
RUPIAH
NO
KABUPATEN / KOTA
ALOKASI PSKS RTS
RUPIAH
1. CILACAP
140.939
56.375.600.000
22. SEMARANG
46.370
18.548.000.000
2. BANYUMAS
124.421
49.768.400.000
23. TEMANGGUNG
51.736
20.694.400.000
3. PURBALINGGA
80.377
32.150.800.000
24. KENDAL
58.228
23.291.200.000
4. BANJARNEGARA
69.533
27.813.200.000
25. BATANG
59.035
23.614.000.000
107.312
42.924.800.000
26. PEKALONGAN
59.362
23.744.800.000
6. PURWOREJO
49.977
19.990.800.000
27. PEMALANG
110.088
44.035.200.000
7. WONOSOBO
69.940
27.976.000.000
28. TEGAL
2.559
1.023.600.000
8. MAGELANG
90.150
36.060.000.000
29. BREBES
166.561
66.624.400.000
9. BOYOLALI
64.099
25.639.600.000
30. KOTA MAGELANG
4.501
1.800.400.000
108.520
43.408.000.000
31. KOTA SURAKARTA
29.043
11.617.200.000
11. SUKOHARJO
51.114
20.445.600.000
32. KOTA SALATIGA
6.440
2.576.000.000
12. WONOGIRI
70.565
28.226.000.000
33. KOTA SEMARANG
1.822
728.800.000
13. KARANGANYAR
51.638
20.655.200.000
34. KOTA PEKALONGAN
8.259
3.303.600.000
14. SRAGEN
69.287
27.714.800.000
35. KOTA TEGAL
11.023
4.409.200.000
119.256
47.702.400.000
JUMLAH
2.351.321
940.528.400.000
16. BLORA
72.462
28.984.800.000
17. REMBANG
68.967
27.586.800.000
Catatan :
107.275
42.910.000.000
19. KUDUS
36.316
14.526.400.000
20. JEPARA
85.335
34.134.000.000
21. DEMAK
98.811
39.524.400.000
Bantuan sebesar Rp. 200.000/Keluarga/Bulan. Tahun 2014, dibayarkan sekaligus Rp. 400.000 untuk bulan November dan Desember. Tahun 2015 direncanakan dibayarkan sampai dengan bulan April dan apabila memungkinkan sampai dengan bulan Juni 2015 dan dimungkinkan ada penambahan kuota sasaran
5. KEBUMEN
10. KLATEN
15. GROBOGAN
18. PATI
