KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 188.4/2094/103.02/2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2015/2016
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PENDIDIKAN Jl. Gentengkali No. 33 Surabaya Kode Pos 60275
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 188.4/2094/103.02/2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2015/2016 KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR Menimbang
:
a. Bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang efektif, dan efisien, diharapkan dapat meningkatan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional; b. Bahwa salah satu upaya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan melalui penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru; c. Bahwa Hasil Ujian Sekolah/Madrasah, pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, serta Hasil Ujian Nasional bagi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Kesetaraan berpengaruh pada proses penerimaan peserta didik baru; d. Bahwa sehubungan dengan huruf a,b,c di atas dipandang perlu menetapkan Ketentuannya dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN. Nomor 78 Tahun 2003, TLN. Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan; 1
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C; 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Pada Program Paket A, Paket B dan Paket C; 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi kecerdasan dan/atau bakat Istimewa; 16. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan minimal. 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian; 19. Peraturan Bersama Antara Mendikbud RI dan Menteri Agama RI Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athal/Bustanul Athal dan Sekolah/Madrasah. 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2014 tentang Konversi Nilai Hasil Belajar dan Matrikulasi Mata Pelajaran Bagi Peserta Didik Dari Sistem Negara Lain atau Sistem Pendidikan Internasional ke Dalam Sistem Pendidikan Nasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur; 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini; 23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Pada SMP/MTs atau Yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau Yang Sederajat; 2
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur. 26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013; 27. Keputusan Kepala Balitbang Kemendikbud Nomor 022/H/Kr/2015 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Kurikulum 2013.
MEMUTUSKAN Menetapkan
: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta didik baru pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2015/2016. Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : (1)
Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah;
(2)
Satuan pendidikan adalah satuan PAUD yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK/RA), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) dan satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Agama Katholik/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMAK/SMTK) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK/MAK), serta lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Program Paket A/Ula Program Paket B/Wustha, Program Paket C, Program Paket C Kejuruan;
(3)
Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
(4)
Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK mencakup Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, Program Paket C Kejuruan;
(5)
Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
(6)
Sekolah penyelenggara inklusif adalah Satuan Pendidikan jenjang SD/SMP/SMA/SMK Negeri/Swasta Reguler yang dipersiapkan untuk melayani pendidikan khusus bagi siswa berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual dan non intelektual;
(7)
Program Ula adalah pendidikan dasar enam tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket A dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam;
(8)
Program Wustha adalah pendidikan dasar tiga tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket B dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam; 3
(9)
Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan lain yang kelas, jenjang, kompetensi dan akreditasinya sama;
(10)
Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan selanjutnya disebut Ujian S/M/PK adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan;
(11)
Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK secara nasional meliputi mata pelajaran tertentu;
(12)
Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut UN Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional pada Program Paket B/Wustha dan Program Paket C.
(13)
Nilai ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan (SD/MI/Paket A) adalah angka yang diperoleh dari ujian sekolah/madrasah/Pendidikan kesetaraan yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan (SHU S/M/PK);
(14)
Nilai Ujian Nasional (UN) adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian nasional yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan (SHUN S/M/PK);
(15)
Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah Surat keterangan yang berisi Nilai Ujian Nasional, Nilai S/M/PK dan Nilai Akhir (NA) dari setiap mata pelajaran yang diujikan secara nasional;
(16)
Dinas Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
(17)
Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
(18)
Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Pendidikan yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten/Kota;
(19)
Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Pendidikan yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten/Kota.
Pasal 2 Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaikbaiknya.
Pasal 3 Penerimaan peserta didik baru harus berasaskan : a. Obyektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku; b. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat; c. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan; 4
e. Kompetitif, artinya sistim penerimaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru.
Pasal 4 (1) Persyaratan calon peserta didik baru TK/TKLB adalah : a. Berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A; b. Usia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B; c. Melampirkan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir; (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SD/SDLB adalah : a. Usia 7 – 12 tahun wajib diterima; b. Telah berusia 6 tahun dapat diterima, apabila pagu masih belum terpenuhi dan anak berusia 5,5 tahun dapat diterima dengan rekomendasi konselor satuan pendidikan ; c. Melampirkan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir; (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMP/SMPLB adalah: a. Telah lulus SD/MI/SDLB, atau Program Paket A/Ula memiliki Ijazah dan SHU/SKHU S/M/PK; b. Telah Tamat SD/MI/SDLB memiliki STTB atau Surat berpenghargaan sama yang diterbitkan oleh Pemerintah; c. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru ; d. Melampirkan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir; (4) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMA/SMALB adalah : a. Telah lulus SMP/MTs, SMPLB atau Program Paket B/Wustho memiliki Ijazah dan SHUN/SKHUN S/M/PK; b. Telah Tamat SMP/MTs/SMPLB memiliki STTB atau Surat berpenghargaan sama yang diterbitkan oleh Pemerintah; c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru; d. Nilai ujian nasional dapat dijadikan pertimbangan untuk penerimaan peserta didik baru; e. Melampirkan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir; (5) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMK/SMKLB adalah : a. Telah lulus SMP/MTs atau Program Paket B/Wustho dan memiliki Ijazah dan memiliki SHUN/SKHUN S/M/PK; b. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru; c. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan bidang dan program keahlian di satuan pendidikan yang dituju; d. Nilai ujian nasional dapat dijadikan pertimbangan untuk penerimaan peserta didik baru; e. Melampirkan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir; Pasal 5 Sekolah Penyelenggara Inklusif: 1. Kriteria sekolah penyelenggara inklusif sama dengan kriteria sekolah penyelenggara reguler dimana sekolah inklusif menerima peserta didik 5
dengan berbagai jenis ketunaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. 2. Bagi peserta didik yang mengalami hambatan berat maka peserta didik diharapkan mendaftar ke SLB. 3. Peserta didik melampirkan Asesmen awal (Asesmen Fisik / Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensori dan Motorik) yang dikeluarkan oleh lembaga Psikologi yang terakreditasi. 4. Prioritas diberikan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tanpa membedakan status ekonomi dan ketunaannya. 5. Apabila pendaftar lebih dari yang dibutuhkan, penetapannya diserahkan kepada kebijakan sekolah penyelenggara dan Dinas Pendidikan Kab/Kota 6. Jumlah peserta berkebutuhan khusus yang dilayani dalam 1 (satu) rombongan belajar maksimal 5 (lima) peserta didik dengan tidak lebih dari 2 (dua) ketunaan, dan/atau menyesuaikan dengan kemampuan sekolah.
Pasal 6 (1) Jumlah peserta didik baru pada TK dalam satu rombongan belajar maksimal 20 anak; (2) Jumlah peserta didik baru pada TKLB dalam satu rombongan belajar maksimal 5 anak; (3) Jumlah peserta didik baru pada SD dalam setiap rombongan belajar maksimal 28 anak; (4) Jumlah peserta didik baru pada SDLB dalam setiap rombongan belajar maksimal 8 anak; (5) Jumlah peserta didik baru pada SMP dalam setiap rombongan belajar maksimal 32 anak; (6) Jumlah peserta didik baru pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar maksimal 8 anak; (7) Jumlah peserta didik baru pada SMA dan SMK dalam setiap rombongan belajar maksimal 32 anak; (8) Jumlah peserta didik baru pada SMALB dalam setiap rombongan belajar maksimal 8 anak; (9) Khusus SMK yang melaksanakan program unggulan Direktorat Pembinaan SMK, menyesuaikan dengan bidang dan program keahlian, peralatan dan kebutuhan dunia kerja dan ketentuan Direktorat Pembinaan SMK. Pemilihan bidang studi keahlihan dan program studi keahlian dilakukan pada saat peserta didik mendaftar pada SMK.
Pasal 7 (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru, dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima dan pendaftaran ulang; (2) Dalam rangka memenuhi asas penerimaan peserta didik baru, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 6 ayat (1) di atas, jadual kegiatan penerimaan peserta didik baru adalah sebagai berikut : 6
No
Jenis Kegiatan
1
Pendaftaran
2
Seleksi dan Pengolahan Pengumuman Daftar Ulang
3 4 5 6 7
Penerimaan Cadangan Permulaan Tahun Pelajaran Baru Pelaksanaan MOS
TK, SD, SDLB 1 - 4 Juli 2015 6 - 7 Juli 2015 8 Juli 2015 9 - 10 Juli 2015 11 Juli 2015
SMP, SMPLB 1 - 4 Juli 2015 6 - 7 Juli 2015 8 Juli 2015 9 - 10 Juli 2015 11 Juli 2015
SMA, SMALB 1 - 4 Juli 2015 6 - 7 Juli 2015 8 Juli 2015 9 - 10 Juli 2015 11 Juli 2015
SMK 1 - 4 Juli 2015 6 - 7 Juli 2015 8 Juli 2015 9 - 10 Juli 2015 11 Juli 2015
27 Juli 2015
27 Juli 2015
27 Juli 2015
27 Juli 2015
27 -29 Juli 2015
27 -29 Juli 2015
27 -29 Juli 2015
27 -29 Juli 2015
(3) Bagi Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PPDB selain dimaksud dalam ayat (2) agar melaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi, dengan catatan sebelum awal tahun pelajaran baru 2015/2016. (4) Bagi penyelenggara Pendidikan Khusus dalam penerimaan peserta didik baru diberikan kebijakan tersendiri.
Pasal 8 Satuan pendidikan dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik baru jika jumlah pendaftar melebihi pagu yang telah ditetapkan.
Pasal 9 (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD dan SDLB dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku; (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK, RA/BA dan TKLB. (3) Tidak dipersyaratkan mengikuti test membaca,menulis dan berhitung (calistung); (4) Mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal.
Pasal 10 Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP dan SMPLB menggunakan nilai ujian sekolah SD/MI/SDLB, Program Paket A/Ula dan atau kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota, dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olahraga, prestasi seni, prestasi akademik, iptek, ekonomi lemah, dan usia calon peserta didik baru.
Pasal 11 Seleksi calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMA, SMALB dan SMK menggunakan nilai ujian nasional SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B/Wustho dan atau kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota, dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olahraga, 7
prestasi seni, prestasi akademik, iptek, ekonomi lemah, dan usia calon peserta didik baru. Pasal 12 Seleksi calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat peserta didik baru dengan bidang studi keahlian dan program studi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama majelis/komite sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi. Pasal 13 (1) Perpindahan (mutasi) peserta didik antar sekolah dalam satu Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi atau antar provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi/Kemenag sesuai kewenangannya; (2) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang, bidang studi keahlian dan program studi keahlian, dan akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut diatas; (3) Perpindahan peserta didik kelas VII (SMP) dan X (SMA/SMK), hanya dapat dilakukan setelah menerima rapor semester 1; (4) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi/Kemenag sesuai kewenangannya, setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI; (5) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Pasal 14 (1) Pendaftaran penerimaan peserta didik baru SD dan SMP tidak dipungut biaya. (2) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru SMA dan SMK diusahakan seringan mungkin, dan bagi calon peserta didik baru dari keluarga miskin agar dibebaskan atau tidak dipungut biaya.
Pasal 15 (1) Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru; (2) Dalam penerimaan peserta didik mengikutsertakan Komite Sekolah.
baru,
Satuan
Pendidikan
dapat
8
Pasal 16 (1) Hal-hal yang bersifat khusus diatur kemudian; (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Surabaya Pada tanggal : 1 April 201509 April2013
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
Dr. SAIFUL RACHMAN, MM, M.Pd Pembina Utama Madya NIP. 19590503 198503 1 018
TEMBUSAN YTH : 1. Sesjen Kemdikbud di Jakarta; 2. Irjen Kemdikbud di Jakarta; 3. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Kemdikbud di Jakarta; 4. Dirjen Pendidikan DasarKemdikbud di Jakarta; 5. Dirjen Pendidikan MenengahKemdikbud di Jakarta; 6. Gubernur Jawa Timur; 7. Bupati/Walikota se Jawa Timur; 8. Kepala Kemenag Kab./Kota se Jawa Timur; 9. Jajaran Sekretariat/Bidang/UPT di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.
9
