Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 1. Visi dan Misi Provinsi Jawa Timur Visi Provinsi Jawa Timur :
Terwujudnya Jawa Timur Makmur dan Berakhlak dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Misi Provinsi Jawa Timur :
Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat
2. Peran dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai tanggung jawab untuk selalu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sejak tanggal 29 Juli 2011 dipimpin oleh Ir. Gatot Soebektiono, MS. Kepala Dinas Kehutanan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas untuk :
“melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan” Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur memiliki fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Profil Dinas Kehutanan Provinsi Jatim
4
Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance), kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat disemua sektor pelayanan publik harus senantiasa ditingkatkan. Seiring dengan itu Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam pelayanan publik telah mengeluarkan 7 Jenis Rekomendasi dan Perijinan sebagai berikut : 1. Izin Pengusahaan Pariwisata Alam di UPT Taman Hutan Raya (TAHURA) R. SOERJO 2. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi di atas 2.000 M3 per Tahun sampai dengan 6.000 M3 per Tahun 3. Rekomendasi dalam rangka Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi di atas 6.000 M3 per Tahun kepada Menteri Kehutanan 4. Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi di atas 2.000 M3 per Tahun sampai dengan 6.000 M3 per Tahun. 5. Izin Pembaharuan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi di atas 2.000 M3 per Tahun sampai dengan 6.000 M3 per Tahun 6. Rekomendasi dalam rangka Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
7.
Rekomendasi dalam rangka Izin Tukar Menukar Kawasan Hutan
Dalam melaksanakan tugas-tugas teknis operasional di lapangan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, yaitu UPT Peredaran Hasil Hutan, UPT Tahura R. Soerjo dan UPT Perbenihan Tanaman Hutan.
1. UPT Peredaran Hasil Hutan UPT Peredaran Hasil Hutan (PHH) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang teknis pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Untuk menjalankan fungsi pelayanan, UPT. PHH sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik wajib memiliki standar pelayanan yang mencakup antara lain kepastian : persyaratan, prosedur, waktu, produk dan biaya pelayanan serta petugas pelayanan yang merupakan pedoman kegiatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Provinsi Jawa Timur mempunyai keunggulan yang kompetitif sebagai daerah pembangunan industri, karena didukung adanya sarana dan prasarana yang memadai seperti pelabuhan laut, tenaga listrik, tenaga kerja, infrastruktur jalan serta lokasi yang strategis di Indonesia Bagian Timur. Melihat jumlah peredaran hasil hutan dan potensi sektor industri kehutanan di Provinsi Jawa Timur yang cukup besar serta berbagai permasalahan mengenai pengelolaan hutan di Indonesia pada umumnya, agar peredaran hasil hutan di Provinsi Jawa Timur dapat berjalan tertib, lancar dan terkendali, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui UPT. Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan melalui penatausahaan hasil hutan yang meliputi kegiatan pemeriksaan hasil hutan, monitoring dan pembinaan kepada pelaku usaha di sektor kehutanan dengan perhatian dan penanganan yang serius serta lebih meningkatkan pelayanan yang berkualitas, transparan dan akuntabel guna mendukung kebijakan investasi yang berbasis “pro job”, “pro poor “ dan “pro growth” dapat tercapai serta terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan yang lestari dan berkelanjutan. Profil Dinas Kehutanan Provinsi Jatim
5
2. UPT Tahura R. Soerjo UPT Tahura R. Soerjo yang berkantor di Tahura R Soerjo, JL Simpang Panji Suroso No 144 Malang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo adalah kawasan pelestarian alam yang bermanfaat untuk koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau buatan, penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan maupun rekreasi yang terdapat dalam kelompok Hutan Arjuno Lalijiwo seluas 27.868,30 Ha terletak di Kabupaten Mojokerto, Pasuruan, Malang, Jombang dan Kota Batu.
3. UPT Perbenihan Tanaman Hutan UPT Perbenihan Tanaman Hutan (PTH) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kehutanan di bidang perbenihan tanaman hutan, serta tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. UPT PTH memiliki peran penting dalam pengembangan sumber benih tanaman hutan khususnya di Jawa Timur. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengada dan/atau penangkar serta pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan serta pembangunan sumber benih. UPT PTH melaksanakan pembinaan sertifikasi, pembinaan produksi dan pemasaran, penetapan standar produksi benih dan/atau bibit tanaman hutan di Kabupaten/Kota.
3.Visi dan Misi Dinas Kehutanan VISI : “Terwujudnya pelestarian fungsi hutan dan pemantapan kawasan hutan serta Daerah Aliran Sungai (DAS) secara optimal, untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur”
MISI : 1). Mengembangkan kelembagaan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana 2).
3). 4). 5).
dan prasarana. Mengembangkan perencanaan yang mantap, inventarisasi, pengolahan data dan litbang bidang kehutanan serta jaringan kerjasama dengan seluruh stakeholder dalam pembangunan kehutanan. Memantapkan status dan fungsi kawasan hutan. Meningkatkan pelayanan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan peredaran hasil hutan. Meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta Pelaksanaan Perhutanan Sosial.
Profil Dinas Kehutanan Provinsi Jatim
6
6). Meningkatkan perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan. 7). Pengembangan Pengelolaan Tahura R. Soerjo. 8). Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
kehutanan,
yang
berkelanjutan.
4. Tujuan, Strategi Dan Prioritas Pembangunan Kehutanan Pembangunan kehutanan diselenggarakan berdasarkan azas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan, dengan tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tujuan pembangunan kehutanan Provinsi Jawa Timur adalah : 1. Terciptanya pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya hutan yang lestari, adil dan efisien; 2. Terciptanya kesejahteraan masyarakat Jawa Timur dan terciptanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan di Provinsi Jawa Timur dalam rangka peningkatan pendapatan serta menjaga kelestarian hutan; 3. Terciptanya pelayanan publik yang prima dan mudah dalam pemanfaatan hutan dan hasil hutan. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan kehutanan Jawa Timur, strategi pembangunan kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur adalah : 1). Pembangunan kehutanan berkelanjutan (sustainable forest development) yang berpusat pada mayarakat desa hutan (comunity centered development). 2). Keberpihakan kepada masyarakat miskin (pro-poor), terutama kelompok masyarakat desa hutan. 3). Keseimbangan pemerataan pembangunan kehutanan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pengelola hutan dan lahan.
Prioritas Pembangunan Kehutanan : Berdasarkan permasalahan pembangunan kehutanan di Jawa Timur selama ini, maka disusun langkah dan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan yaitu dengan : 1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pengelolaan Hutan dan Lahan 2. Perluasan Lapangan Kerja Bidang Kehutanan 3. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan Profil Dinas Kehutanan Provinsi Jatim
7
4. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Sekitar Hutan 5. Revitalisasi Kehutanan dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis Bidang Kehutanan 6. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bidang Kehutanan 7. Peningkatan Investasi, Daya Saing Industri Manufaktur Bidang Kehutanan 8. Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Sumberdaya Alam, Hutan dan Lahan, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penatagunaan Hutan dan Lahan 9. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik bidang kehutanan
Profil Dinas Kehutanan Provinsi Jatim
8
