PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN
JL. Piere Tendean No. 24 Telp. (024) 3511351(Hunting) Fax. (024) 3517463 Website: dinkesjatengprov.go.id Email:
[email protected] Kode Pos 50131 Kotak Pos 026 Semarang
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 800/10143/1.2/2012 423.7 / 12.278 / 2008 / 2 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BESERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012, maka setiap Badan Publik wajib menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta wewenangnya dalam menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik;
b.
bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam Ruang Lingkup Badan Publik dan memiliki kewajiban untuk mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No : 5063);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
8.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
9.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
10.
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 63);
12.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 81);
13.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
14.
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/52/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk membantu tugas-tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tersebut dalam lampiran ini yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan darii keputusan ini;
KETIGA
:
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab dalam :
Menunjuk Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
a. b. c. d. e. f. g. h.
Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi; Pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana; Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik; Pengujian konsekuensi; Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannnya; Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
KEEMPAT
:
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu mempunyai tugas membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi, dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
KELIMA
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;
KEENAM
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada tanggal
: SEMARANG : 12 SEPTEMBER 2012
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
Dr. ANUNG SUGIHANTONO, M.Kes Pembina Utama Madya NIP. 19600320 198502 1 002
SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth : 1. Gubernur Jawa Tengah; 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 3. Pejabat yang bersangkutan.
LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 800/10143/1.2/2012 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2012 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH NO 1
2
JABATAN Kepala Seksi Manajemen Informasi dan Pengembangan Kesehatan pada Bidang Bindal Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
JABATAN DALAM PPID PPID Pembantu Bidang Data dan Sistim Informasi
PPID Pembantu Bidang Dokumentasi dan Kebijakan
3
Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai PPID Pembantu pada Balai Kesehatan Paru Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Semarang Masyarakat Wilayah Semarang
4
Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai PPID Pembantu pada Balai Kesehatan Paru Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Pati Masyarakat Wilayah Pati
5
Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai PPID Pembantu pada Balai Kesehatan Paru Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Klaten Masyarakat Wilayah Klaten
6
Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai PPID Pembantu pada Balai Kesehatan Paru Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Magelang Masyarakat Wilayah Magelang
7
Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai PPID Pembantu pada Balai Kesehatan Paru Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Ambarawa Masyarakat Wilayah Ambarawa
8
Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai PPID Pembantu pada Balai Kesehatan Indera Masyarakat Semarang Indera Masyarakat Semarang
9
Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai PPID Pembantu pada Balai Laboratorium Laboratorium Kesehatan Semarang Kesehatan Semarang
10
Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai PPID Pembantu pada Balai Pelatihan Teknis Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan Gombong Profesi Kesehatan Gombong
11
Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Akademi PPID Pembantu pada Akademi Keperawatan Keperawatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Kesehatan
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
Dr. ANUNG SUGIHANTONO, M.Kes Pembina Utama Madya NIP. 19600320 198502 1 002
LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 800/10143/1.2/2012 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2012
STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH PPID Sekretaris Dinkes Prov. Jateng
PPID Pembantu Bid. Data & Sistim Informasi
PPID Pembantu Bid. Dokumentasi & Kebijakan
Kasi MI & Bangkes Dinkes Prov. Jateng
Kasubag Umum & Kepeg Dinkes Prov. Jateng
PPID Pembantu BKPM Semarang
PPID Pembantu BKPM Pati
PPID Pembantu BKPM Klaten
PPID Pembantu BKPM Magelang
PPID Pembantu BKPM Ambarawa
PPID Pembantu BKIM Semarang
PPID Pembantu Labkes Semarang
PPID Pembantu BPTPK Gombong
PPID Pembantu Akper Pemprov
Kasubag TU BKPM Semarang
Kasubag TU BKPM Pati
Kasubag TU BKPM Klaten
Kasubag TU BKPM Magelang
Kasubag TU BKPM Ambarawa
Kasubag TU BKIM Semarang
Kasubag TU Labkes Semarang
Kasubag TU BPTPK Gombong
Kasubag TU Akper Pemprov
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
Dr. ANUNG SUGIHANTONO, M.Kes Pembina Utama Madya NIP. 19600320 198502 1 002
