INOVASI PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN DI PONKESDES DI PROVINSI JAWA TIMUR
OLEH Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
VISI MISI GUBERNUR JAWA TMUR
2
PROGRAM PRIORITAS GUBERNUR BIDANG KESEHATAN
3
Kepadatan Penduduk Jawa Timur tahun 2012 800 Jiwa/Km²
Luas Wilayah : 47.154 km2 terluas di Pulau Jawa Topografi wilayahnya terdiri dataran rendah, pegunungan, pesisir dan kepulauan yang subur Wilayah Administrasi : 38 Kab/Kota terbanyak se Indonesia Masyarakat-Budayanya heterogen terbagi ke dalam wilayah Mataraman, Madura dan Pandalungan. Jawa Timur dikenal sebagai Pusat Kawasan Timur Indonesia (KTI)
No
Uraian
1.
Jumlah Penduduk (org)
2009
2010
2011*
2012**
2013**
37.236.149
37.476.757
37.781.599
38.052.950
38.318.791
DENGAN JUMLAH PENDUDUK SANGAT BANYAK DAN LETAK YANG STRATEGIS , JAWA TIMUR MERUPAKAN PASAR YANG POTENSIAL UNTUK PERDAGANGAN DALAM SEGALA BIDANG, TERMASUK DALAM KESEHATAN 4
CAPAIAN MDGs GOAL
INDIKATOR
TARGET 2015
CAPAIAN 2013
< 15%
12,1 %
1
Prevalensi Gizi Kurang
4
AKB
26 / 1000 KH
28,31/ 1000 KH (2012)
5
AKI
100 / 100.000 KH
97,39 / 100.000 KH
6A
Prevalensi pengidap HIV
< 0,5 %
0,47 %
6B
Angka Kesakitan malaria (API Annual Paracite Incidence)
< 1 per 1000 penduduk
0,03 per 1000 penduduk
7
akses sarana air minum yang layak
> 68,87 %
87,7%
7
akses sanitasi dasar (jamban sehat)*
> 62,51 %
73,4 %
5
RPJMD : PENDEKATAN AKSES PELAYANAN DAN PENINGKATAN MUTU DENGAN MENATA SISTEM RUJUKAN UKP
UKM RS PROVINSI
RS KAB/KOTA
B
DINKES Provinsi DINKES Kab/ Kota
PUSKESMAS
PUSTU
PONKESDES 6
Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan PROVINSI JAWA TIMUR tahun 2013
Rumah Bersalin : 232 unit; Balai Pengobatan : 1001 unit; Praktik Dokter Bersama : 142 unit; Praktik Dokter Perorangan : 5.660 unit; Klinik Pratama : 956 unit; Klinik Utama : 113 unit; BKIA : 62 unit; • Puskesmas : 960 unit Laboratorium: 294 unit; Puskesmas Perawatan : 509 unit; Optik : 380 unit; Non Perawatan : 451 unit;
Puskesmas Pembantu : 2.277 unit; Pustu Gadar dan Observasi : 140 unit; Puskesmas Rawat Inap Standar : 60 unit; Puskesmas PLUS : 43 unit; Puskesmas Keliling : 1.154 unit;
7
PENYEBARAN DOKTER SPESIALIS Kab/ kota Lain 926 26%
Kab Mala ng; 137; 4% Kediri Kota ; 114; Mala Sidoa 3% ng; rjo; 324; 375; 11% 9%
PENYEBARAN DOKTER UMUM
Sura baya 16%
Surab aya; 1670; 47%
PENYEBARAN DOKTER GIGI
Kab/K Kota ota Mala Lainny ng a 6% Kab
Surab aya 28%
43%
Mala ng 6%
Kab/ Kota Lainn ya 68%
Jemb er 4%
Distribusi dokter umum sangat tidak merata 55,1 % ada di 4 Kabupaten/Kota
Kab. Pasur uan 11%
Jembe r 6%
Sidoar jo 12%
8
PENYEBARAN PERAWAT
Surabaya 22%
PENYEBARAN BIDAN
Kota Surabaya 8%
Kota Malang 8% Kab Malang 5%
Kab/Kota Lainnya 54% Jombang 3%
Kota Kediri Jember 4% 4%
Kab/Kota Lainnya 71%
Jember 5% Kab.Malang 5% Kab.Kediri 4% Jombang 4% Kota Malang 3%
9
PONDOK KESEHATAN DESA (PONKESDES) Sarana Yankes yg berada di desa atau kelurahan yg merupakan pengembangan dari polindes sebagai jaringan PKM dg tenaga minimal Bidan dan Perawat dlm rangka mendekatkan Akses dan meningkatkan kualitas yankes 10
JENIS PELAYANAN UPAYA KESEHATAN WAJIB DAN UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN YG DILAKUKAN PKM MELIPUTI : PROGRAM KIA/KB PROGRAM GIZI PROGRAM PEMBERENTASAN PENYAKIT PROGRAM KESLING PROGRAM PROMKES PENGOBATAN SEDERHANA 11
JUMLAH DESA DI JATIM 8.416 PKM 960 PUSTU 2.277 PONKESDES 3.222 DESA YG BLM MEMPUNYAI FASKES 1.957 12
Jumlah Ponkesdes Jawa Timur s.d 2014 2010
2011
2012
2013
2014*
Target Kumulatif
1814
2383
3000
3500
4226
Realisasi
1610
2316
2828
3222
0
*) Di Tahun 2014 tidak ada kegiatan penambahan ponkesdes
13
PERMASALAHAN 14
Dasar hukum pengangkatan perawat Ponkesdes belum ada (SUDAH MENYURAT DAN KONSULTASI KE
MENPAN/MENKES/KA BKN) Awal Penempatan perawat Ponkesdes
terkendala MOU/PKS dengan Bupati/Walikota Awal Penempatan
perawat Ponkesdes masih ada permasalahan (bentuk SK, TTD, GAJI, waktu pengangkatan, pengangkatan kembali dll)
PERATURAN YANG MELARANG 15
PP 48 / 2005 ttg Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi
CPNS psl. 8 : sejak ditetapkan PP ini semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain dilingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer / yang sejenis kecuali ditetapkan dg PP
PERATURAN YANG DIJADIKAN PERTIMBANGAN 16
1. UU no 8 / 1974 diubah UU no 43 . 1999 ttg Pokokpokok kepegawaian psl. 2 (3) : Disamping PNS, pejabat berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap 2. UU no 36 / 2009 ttg Kesehatan psl. 26 (1) : Pemerintah mengatur penempatan Nakes untuk pemerataan Yankes psl. 26 (2) : Pemda dapat mengadakan dan mendayagunakan Nakes sesuai dengan kebutuhan daerahnya
....... UU no 36 / 2009 ttg Kesehatan 17
psl. 26 (3) : Pengadaan dan pendayagunaan Nakes sebagaimana dimaksud psl. 26 (2) dilakukan dengan memperhatikan : a. Jenis Yankes yang dibutuhkan masyarakat b. Jumlah sarana Yankes. Psl 35 (1) Pemerintah Daerah dpt menentukan jum lah dan jenis fasilitas yankes serta pemberian ijin beroperasi di daerahnya
....... UU no 36 / 2009 ttg Kesehatan 18
psl. 35 (2) : Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dg mempertimbangkan : a. Luas wilayah b. Kebutuhan Kesehatan c. Jumlah dan persebaran penduduk d. Pola penyakit e. Pemanfaatanya f. Fungsi sosial
...... Peraturan yang Bs Jd Pertimbangan 19
3. PP no 32 / 1996 ttg Tenaga Kesehatan psl 15 (1) : Dalam rangka pemerataan Yankes bagi seluruh masyarakat, pemerintah dapat mewajibkan Nakes untuk ditempatkan pada sarana kesehatan tertentu untuk jangka waktu tertentu psl 15 (2) : Penempatan Nakes sebagaimana dimaksud psl 15 (1) dilakukan dengan cara masa bakti psl 20 : Status Nakes dalam penempatan dapat berupa PNS atau PTT
...... Peraturan yang bs jd pertimbangan 20
4. PP no 38 / 2007 ttg pembagian urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemda Prop. Dan Pemda Kota/Kab. Bidang SDM Kesehatan : Pemerintah : Pengelola Nakes strategis Pemprop. : Penempatan Nakes strategis Pemkab/Kota : Pemanfaatan Nakes strategis
...... Peraturan yang bs Jd pertimbangan 21
5. Inpres no 3 /2010 ttg Program pembangunan yang berkeadilan Penempatan Nakes strategis di fasilitas kesehatan terutama Puskesmas dan RS Nakes strategis : Dokter, Drg., Bidan, Perawat, SKM, Gizi, Sanitarian, Apt., Assisten Apt.
...... Peraturan yang bs jd pertimbangan 22
6. Pergub. No 4 / 2010 ttg Ponkesdes Psl. 1 (7) : Ponkesdes adalah saryankes yang berada di desa atau kelurahan yang merupakan pengembangan dari polindes sebagai jaringan puskesmas dalam rangka mendekatkan akses dan kualitas yankes Psl 3 (2) : Tenaga ponkesdes minimal terdiri dari bidan dan perawat Surat edaran Gubernur kepada Bupati/Walikota tentang penerimaan Perawat Ponkesdes
PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN 23
SALAH SATU YG DIATUR ADALAH TENAGA KESEHATAN PONKESDES
INTISARI PERATURAN TERSEBUT DIATAS 24
1. Ada Kebutuhan nakes untk memberi Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat 2. Kebutuhan nakes tsb seharusnya dicukupi dari pengang katan CPNS, tetapi karena formasi tdk mencukupi dimungkinkan melalui non cpns 3. Tdk hanya melihat satu peraturan yg melarang tetapi perlu melihat peraturan lain 4. Jangka Waktu penempatan ada batasnya 5. Tidak menuntut diangkat CPNS
LANGKAH-LANGKAH PENEMPATAN PERAWAT PONKESDES 25 1. Penandatanganan PKS antara gubernur dg Bupati/Walikota 2. Mengecek anggaran insentif perawat ponkesdes di DPA 3. Membuat surat edaran Gubernur ke Bupati untuk melakukan seleksi perawat ponkesdes (Format terlampir) 4. Bupati/Walikota mengumumkan penerimaan perawat Ponkesdes (Format terlampir)
...... Langkah-langkah penempatan perawat Ponkesdes 26
5. Bupati/Walikota mengumumkan Pewt Ponk yg diterima 6. Bupati/Walikota atau mendelegasikan ke Kadinkes Kab/Kota untuk menerbitkan sk penempatan perawat ponkesdes yg diterima (Format SK penempatan terlampir) 7. Kepala Puskesmas menerbt SPMT (Format SPMT terlampir) 8. Kadinkes kab/kota melakukan pembayaran insentif, pembinaan, pengawasan dan membuat laporan secara rutin ke kadinkes Propinsi pelaksanaan Ponkesdes setiap 3 bln 9. Membagi tugas pelaksanaan program ponkesdes antara perawat dan Bidan 10. Perpanjangan penempatan sesuai aturan pengangkatan baru tanpa diskoring
KESIMPULAN 27
APAKAH KITA SALAH MENGANGKAT PERAWAT PONKESDES ???, Kita
tidak memperkaya diri Kita tidak memperkaya pihak lain Kita tidak menyalahgunakan wewenang yang merugikan negara
DENGAN ADANYA PONKESDES AKSESIBILITAS PELAYANAN KESEHATAN KE MASYARAKAT LEBIH DEKAT
Terima kasih
28
