LAPORAN KINERJA TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

LAPORAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR Jl. Ahmad Yani 118 Surabaya 60231 Website : www.dinkes.jatimprov.go.id Email : [email protected] Telp./Fax :(031) 8299056 SURABAYA, 2015

PN E GAN TAR L i

pr io aKr a n iDj e n nK

db ua

i k l sg e ua

p n i ce p i a ava

a

h es t e a a r ia P ov n s n wsta J Tmu T ihu a1a24 0

bsge ar apu w e u jd

a ptsne gu a gn jw r a i bna a i t ar a tk n a j e n

n i dsm a i yns n t a d mibgD et a nK na

hes ea r ia ts Pvon n w s J a i Trm i

p daT huaA a nn g gr a 1 2 a0Ln 4 p r aK io r an ni je du. usa s u ne s l d

t a am n rs kur t i sPe

K i r

nI

A

d N

pr N aa u t eg r ad R f ra rr

Ph d

a Pr r ue )a M n t

noea rn tB a kso r

n P ue u tj iT k kn e Pny ueun sr a s Pi n j eja Kir A

L

tar . p ao Ktr

f

e

nu i g D goov l iD

ia

K

g o dr ne nac S e dne kg .a

s h te m ca u

pnyu e unL sa K ir n i d

j enm i

h u a 1 3 2r 0 n tgi nea t 4n

a nn ln j e Pa p reoia K r ,an

j, n me r

Dn j e Rui av

ukpe l aa a k a an n l id le i a

a sf n bg e uaw a iu j r n d tpar

hesae ta rs t Po vn n

as tf aav u e ua nK a

Letis n p eaa raKior na

ces rkia a u i n t aat adt

n s K

ia a

ea n

s an n j e a

Sc r e kra i r kn j

a

b t a s at

a t n r enP en dye anau g n

Na i smo o 5 T

u

s dangi e k a e nnnt u e t a

sj e mo on2 T hu a1 r9 20t n n nte i 4 an S A tsgekn uinit

j ent n s aPm si aretn e (SA iK a t

nr

w i sia JT m u a d

kpi ia

nslaa p sk i e an s aua a g nt n ad

a s

ar r m n kg am au n r ej a wuut teuj n d ya

an ircse a n lrn t L eaa r pa oKi r, an

aun su m ttmi ke a c p j nnku eg ia tkr an

s a eoriP an vn

ita apn et , a

inje

n me r up k e fj a a ha nsaa ise ta uny i anp a d a g d t

a

a. w ii sJT mu ra

ram n t e kt

po ra K i ran n

k a p a s hi e da T JS K m A a y ln P a Kj e n am mayn

tm e ga tn yh ei e nk ea s a

e d atr ad . ia a p ny m ue un i L s a np ra o

ia ab snyha k ak rk un e ga a dl k na mn ei e h an n u a u

t ,kr utas ta pr bkn n e a

an a

bar rb g e i a ph ai i kk ra t e an i gask am .t a h r kiapa tn a

u S r b y aa 2a F , b ru7e r 1 2ai 05 K

l p D e i a nK

Pim

b n U e

a a hfe tafse s

m "Ma ta@ ada y

^ ^ s

a

-

DAFTAR ISI Halaman PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

iii

BAB I

PENDAHULUAN

1

A. LATAR BELAKANG

1

B. MAKSUD DAN TUJUAN

2

C. GAMBARAN UMUM

2

D. DASAR HUKUM

4

E. SISTEMATIKA

4

PERENCANAAN KINERJA

6

A.RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN,

6

BAB II

SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM B. PENETAPAN KINERJA (PK) DAN INDIKATOR KINERJA

17

UTAMA(IKU) BAB III

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

21

A. PENGUKURAN KINERJA

21

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

22

C. REALISASI ANGGARAN

91

PENUTUP

93

KESIMPULAN

96

LAMPIRAN-LAMPIRAN : A. MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2009 – 2014 B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) C. PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2014 ESELON II D. PENGUKURAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 ESELON II, III DAN IV E. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2014

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penanggungjawab teknis pembangunan kesehatan di Provinsi Jawa Timur, menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2009 – 2014. Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, Dinas Kesehatan Provinsi menjabarkan tujuan ini ke dalam 9 (sembilan) sasaran, dimana untuk mewujudkan sasaran telah ditetapkan program operasional dan kegiatan pokok. Untuk mengukur pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, telah ditetapkan indikator pencapaian keberhasilan sasaran sejumlah 40 (empat puluh) indikator. Diantara indikator yang ada

pada tahun 2014 dirumuskan

Indikator Kinerja Utama (IKU), untuk pengukuran 9 (sembilan) sasaran tersebut. Hasil pengukuran 9 (sembilan) sasaran tersebut adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya kualitas air bersih, sanitasi dasar, higiene sanitasi makanan minuman serta kualitas kesehatan lingkungan mendapat nilai sangat baik. 2. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta pemberdayaan masyarakat melalui UKBM ke arah kemandirian mendapat nilai sangat baik. 3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja,lanjut usia, kesehatan reproduksi, kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya,

balai

kesehatan

serta

pelayanan

kesehatan

penunjang

mendapat nilai baik. 4. Meningkatnya

jangkauan

dan

kualitas pelayanan

kesehatan

dengan

kemampuan pelayanan kesehatan gawat darurat yang bisa diakses masyarakat dan prasarana kesehatan di rumah sakit, rumah sakit khusus, dan balai kesehatan mendapat nilai sangat baik. 5. Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat mendapat nilai baik. 6. Meningkatnya pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan makanan mendapat nilai baik. 7. Berkembangnya kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, sistem informasi kesehatan dan hukum kesehatan serta pembiayaan kesehatan mendapat nilai baik. 8. Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular, tidak menular dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta pengamatan penyakit dalam rangka sistem kewaspadaan dini dan


iii

penanggulangan KLB/wabah, ancaman epidemi serta bencana mendapat nilai baik. 9. Meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar mendapat nilai baik.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

tahun 2014

merupakan laporan capaian kinerja (performance result) selama tahun 2014 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014, selama periode tahun tersebut

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

melaksanakan 9

program ditambah program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur serta Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah. Dari 12 program dijabarkan dalam 72 kegiatan untuk

mencapai 9 sasaran strategis dengan sejumlah indikator

sasaran sebagaimana disebutkan di atas. Capaian kinerja selama

tahun 2014 menunjukkan bahwa

Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Timur berhasil memenuhi hampir seluruh sasaran strategis yang ditargetkan (lihat Tabel Laporan Realisasi

Pelaksanaan

penetapan Kinerja tahun 2014 dan uraian pada Bab III Akuntabilitas Kinerja). Seluruh rangkaian program dan kegiatan pada tahun 2014 pada dasarnya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan di Provinsi Jawa Timur, yaitu : 1. Untuk

mewujudkan

misi

”Menggerakkan

pembangunan

berwawasan

kesehatan“, maka ditetapkan tujuan: Mewujudkan mutu lingkungan yang lebih sehat, pengembangan sistem kesehatan lingkungan kewilayahan, serta menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. 2. Untuk mewujudkan misi ”Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat”, maka ditetapkan tujuan: Memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). 3. Untuk mewujudkan misi ”Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau”, maka ditetapkan tujuan: a. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya. b. Meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

iv

c. Menjamin

ketersediaan,

pemerataan,

pemanfaatan,

mutu,

keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan serta pembinaan mutu makanan. d. Mengembangkan

kebijakan,

sistem pembiayaan dan

manajemen

pembangunan kesehatan. 4. Untuk mewujudkan misi ”Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan”, maka ditetapkan tujuan: Mencegah, menurunkan dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya. 5. Untuk mewujudkan misi ”Meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya kesehatan”, maka ditetapkan tujuan: Meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar.

Secara umum kendala dan hambatan yang dihadapi pada tahun 2014 adalah faktor dukungan anggaran dan koordinasi lintas sektor serta kebijakan dukungan anggaran pada tingkat Kabupaten/Kota. Untuk itu perlu advokasi ke berbagai pihak dan meningkatkan koordinasi lintas sektor sehingga pelaksanaan pembangunan kesehatan lebih efektif dan tepat sasaran.


v

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan di segala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai tindak lanjut dari Tap MPR tersebut adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Mengenai asas akuntabilitas, Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan

Kinerja

Dinas

Kesehatan

Tahun

2014

merupakan

laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selama tahun 2014 kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Laporan Akuntabilitas ini disusun dalam rangka pelaksanaan Tap MPR Nomor : XI/MPR/1998 dan UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut di atas. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Instansi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara mulai eselon II

wajib

memberikan laporan Akuntabilitas Kinerjanya. Adapun secara teknis penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan

Reviu Atas Laporan Kinerja.


1

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Timur ini

dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2014. Adapun tujuannya adalah : a. Memberikan informasi mengenai Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi selama tahun anggaran 2014. b. Sebagai bahan evaluasi kinerja serta masukan dalam perencanaan program di Dinas Kesehatan Provinsi untuk kemudian diharapkan adanya perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi yang lebih baik di masa mendatang. c. Menjadikan Dinas Kesehatan Provinsi yang akuntabel sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif dan representative, serta dapat mengakomodir

aspirasi

masyarakat dan lingkungan. d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Provinsi.

C. GAMBARAN UMUM

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat ) Kepala Bidang terdiri : 1. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan 2. Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan 3. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 4. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan

Masyarakat

Setiap Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi sesuai bidangnya. Sedangkan Sekretaris dibantu 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Penyusunan Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Tata Usaha. Dinas Kesehatan Provinsi juga mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggungjawab

terhadap

pelayanan

kesehatan

untuk

penyakit

khusus,

pengembangan pengobatan tradisional, pelatihan petugas kesehatan dan pendidikan tertentu. UPT tersebut yaitu : 1. Rumah Sakit Kusta Kediri 2. Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto 3. Rumah Sakit Paru Dungus Madiun 4. Rumah Sakit Paru Jember 5. Rumah Sakit Paru Batu Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

2

6. Balai Kesehatan Mata Masyarakat Surabaya 7. Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Madiun 8. Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Pamekasan 9. Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Surabaya 10. UPT Materia Medika Batu 11. UPT Akademi Gizi Surabaya 12. UPT Akademi Keperawatan Madiun 13. UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Lawang Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsinya terdiri dari beberapa hal yaitu : Dalam Perda tersebut Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan dan menyelenggarakan fungsi : (a) perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; (b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan; (c) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari :  Kepala Dinas  Sekretaris  Bidang Pelayanan Kesehatan  Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan  Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan  Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat  Kelompok Jabatan Fungsional  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya yang terdiri dari program-progam kesehatan seperti tercantum dalam Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) tahun 2014 yang meliputi 9 program, 55 kegiatan ditambah dengan 3 program rutin, 17 kegiatan rutin penunjang, sehingga total ada 12 program dan 72 kegiatan

yang

dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang, yaitu : 1. Sekretariat

= 21 kegiatan

2. Bidang Pelayanan Kesehatan

= 12 kegiatan

3. Bidang PPMK

= 17 kegiatan

4. Bidang PSDK

= 15 kegiatan

5. Bidang PPKM

=


7 kegiatan 3

D. DASAR HUKUM

Sebagai Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja adalah : 1. Pasal 4 ayat (i) Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan Majelis Pernusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Lembaga Administrasi Negara. 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Administrasi Negara. 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara. 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja

E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan atas ketentuan yang termuat dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan

Reviu Atas Laporan Kinerja dengan susunan sebagai berikut :


4

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I

:

PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG

B. MAKSUD DAN TUJUAN C. GAMBARAN UMUM D. DASAR HUKUM E. SISTEMATIKA

BAB II

:

PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN. SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM B. PENETAPAN KINERJA (PK) DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BAB III

BAB IV

:

:

AKUNTABILITAS KINERJA A.

PENGUKURAN KINERJA

B.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

C.

REALISASAI ANGGARAN

PENUTUP KESIMPULAN

LAMPIRAN – LAMPIRAN : A. MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2009 – 2014 B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 D. PENGUKURAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 ESELON II, III DAN IV E. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2014


5

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM Rencana Strategis atau yang disebut dengan Renstra merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ). Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Timur Tahun 2009–2014 dibuat

berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 – 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur tanggal 20 Mei 2009 nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan perencanaan jangka panjang dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 1. V I S I Dinas Kesehatan Provinsi Jatim sebagai salah satu dari penyelenggara pembangunan kesehatan mempunyai visi: ”Masyarakat Jawa Timur Mandiri untuk Hidup Sehat”. Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi dimana masyarakat Jawa Timur menyadari, mau, dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

6

2. M I S I Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Visi Dinas Kesehatan Provinsi, maka misi pembangunan kesehatan di Jawa Timur adalah : 1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan 2. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat 3. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau 4. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan 5. Meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya kesehatan

3. TUJUAN Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Dinas

Kesehatan

Provinsi

Jawa

Timur

dalam

mewujudkan

misinya

menetapkan tujuan sebagai berikut : 1) Untuk

mewujudkan

misi

”Menggerakkan

pembangunan

berwawasan

kesehatan“, maka ditetapkan tujuan: Terwujudnya mutu lingkungan yang lebih sehat, pengembangan sistem kesehatan lingkungan kewilayahan, serta menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan; dengan indikator tujuan yaitu : Jumlah masyarakat yang dapat mengakses Lingkungan yang sehat dan bermutu sesuai dengan standar 2) Untuk mewujudkan misi ”Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat”, maka ditetapkan tujuan: Keberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM); dengan indikator tujuan yaitu : Persentase Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 3) Untuk mewujudkan misi ”Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau”, maka ditetapkan tujuan: a. Meningkatnya akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya.


7

Dengan indikator tujuan yaitu: 1. Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk 2. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup 3. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup b. Meningkatnya kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat. Dengan indikator tujuan yaitu : Persentase penurunan angka Presentase Kurang Gizi pada balita c. Terjaminnya

ketersediaan,

pemerataan,

pemanfaatan,

mutu,

keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan serta pembinaan mutu makanan. Dengan indikator tujuan yaitu : Persentase Obat sesuai kebutuhan tersedia d. Berkembangnya

kebijakan,

sistem

pembiayaan

dan

manajemen

pembangunan kesehatan, dengan indikator tujuan yaitu : Persentase Penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan dengan Sistem Jaminan Kesehatan 4) Untuk mewujudkan misi ”Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan”, maka ditetapkan tujuan: Terwujudnya Pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya;

dengan indikator tujuan yaitu :

a.Persentase ODHA yang mendapat ART b. Angka Keberhasilan Pengobatan TB c.Persentase Capaian UCI Desa 5) Untuk mewujudkan misi ”Meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya kesehatan”, maka ditetapkan tujuan:

Meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan

penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan indikator yaitu : a. Rasio Dokter per 100.000 penduduk b. Rasio Tenaga Medis per 100.000 penduduk


8

Tabel : 2.1

Matriks Hubungan antara Misi dan Tujuan

MISI

TUJUAN

INDIKATOR

Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan

I

Terwujudnya mutu lingkungan yang lebih sehat, berkembangnya sistem kesehatan lingkungan kewilayahan, serta menggerakkan pembangunan berwawasan kes.

1

Jumlah masyarakat yang dapat mengakses Lingkungan yang sehat dan bermutu sesuai dengan standar

2. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

II

Keberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta berkembangnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). Meningkatnya akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya.

1

Persentase Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

1

Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

1.

3. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau

III

IV

3

4

Persentase Penurunan Angka Prevalensi Kurang Gizi pada balita

V

Terjaminnya ketersediaan, pemerataan, pemanfaatan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kes serta pembinaan mutu makanan.

5

Persentase Obat sesuai kebutuhan yang tersedia

VI

Berkembangnya kebijakan, sistem pembiayaan dan manajemen pembangunan kesehatan.

6

Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan dengan sistem Jaminan Kesehatan

VII

Terwujudnya pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya.

1

Persentase ODHA yang mendapat ART Angka Keberhasilan Pengobatan TB Persentase Capaian UCI Desa

Meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar.

1

4. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah Kes. VIII 5. Meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya kesehatan

Meningkatnya kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat.

2


2 3

2

Ratio Dokter per 100.000 penduduk Ratio Tenaga Medis per 100.000 penduduk

9

4. S A S A R A N Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2014, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut : 1. Untuk mewujudkan tujuan ” Terwujudnya mutu lingkungan yang lebih sehat, berkembangnya sistem kesehatan lingkungan kewilayahan, serta menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan” maka ditetapkan sasaran: Meningkatnya kualitas air bersih, sanitasi dasar,

higiene sanitasi makanan minuman serta

kualitas kesehatan lingkungan, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran : a. Persentase Akses Sanitasi Dasar yang memenuhi standar b. Persentase Akses Terhadap Kualitas Air Bersih yang memenuhi standar 2. Untuk mewujudkan tujuan ”Keberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta berkembangnya

Upaya

Kesehatan Berbasis Masyarakat

(UKBM)”,

maka

ditetapkan sasaran: Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta pemberdayaan masyarakat melalui UKBM ke arah kemandirian, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran : a. Persentase RT ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) b. Persentase Posyandu berstrata PURI (Purnama Mandiri) c. Persentase Desa Siaga Aktif 3. Untuk mewujudkan tujuan ”Meningkatnya akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya”, maka ditetapkan sasaran: 3.1 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja,lanjut usia, kesehatan reproduksi, kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, balai kesehatan serta pelayanan kesehatan penunjang dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran : a. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup b. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup c. Persentase cakupan Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap (%) d. Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh

tenaga kesehatan

(Linakes) Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

10

e. Persentase Cakupan Kunjungan Bayi (%) f. Persentase Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) (%) g. Persentase capaian peserta KB Aktif h. Persentase Puskesmas yang ada menjadi Puskesmas

Rawat Inap

Standar i. Persentase Puskesmas Rawat Inap yang ada menjadiPuskesmas Rawat Inap PLUS j. Persentase Puskesmas PONED sesuai standar k. Persentase Pustu yang menjadi Pustu Layani Gawat

Darurat dan

observasi l. Persentase Polindes yang berkembang menjadi Ponkesdes sesuai standar 3.2) Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dengan kemampuan pelayanan kesehatan gawat darurat yang bisa diakses masyarakat dan prasarana kesehatan di rumah sakit, rumah sakit khusus, dan balai kesehatan dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran: a. Persentase Rumah Sakit Pemerintah menyelenggarakan

Pelayanan

Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) sesuai standar b. Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi 5 pelayanan dasar 4. Untuk mewujudkan tujuan “Meningkatnya kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat”, maka ditetapkan sasaran: Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran: a.

Persentase Balita Dipantau pertumbuhannya

b.

Persentase Balita dengan Gizi Buruk

c.

Persentase Balita dengan Gizi Kurang

5. Untuk mewujudkan tujuan ”Terjaminnya ketersediaan, pemerataan, pemanfaatan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan serta pembinaan mutu makanan”, maka ditetapkan sasaran: Meningkatnya pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan makanan, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran: a. Persentase Obat sesuai kebutuhan tersedia b. Persentase Ketersediaan obat dan alat kesehatan untuk

penanggulangan

bencana dan KLB c. Persentase sarana pelayanan kesehatan (sarkes) yang

menerapkan layanan

kefarmasian sesuai standar 6. Untuk mewujudkan tujuan “Berkembangnya kebijakan, sistem pembiayaan dan manajemen

pembangunan

kesehatan”,

maka

ditetapkan

sasaran:

Dikembangkannya kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, sistem informasi Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

11

kesehatan dan hukum kesehatan serta pembiayaan kesehatan, dengan indikator keberhasilan sasaran: a. Persentase penduduk miskin Jatim yang berobat gratis melalui Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) b. Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan dengan sistem Jaminan Kesehatan c. Persentase pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan sesuai dng standar 7.

Untuk

mewujudkan

tujuan

”Terwujudnya

Pencegahan,

penurunan

dan

pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya”, maka ditetapkan sasaran: Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular,

tidak menular dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah

dengan imunisasi serta pengamatan penyakit dalam rangka sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah, ancaman epidemi serta bencana, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran: a. Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk b. Persentase korban bencana skala provinsi yang tertangani sesuai standar c. Angka keberhasilan Pengobatan Penyakit TB d. Persentase tata laksana penderita Diare sesuai standar e. Persentase Capaian UCI desa f. Persentase penderita Kusta telah menyelesaikan pengobatan sesuai standar g. Persentase ODHA yang mendapatkan ART h. Angka Capaian API ( Annual Parracite Index) Penyakit Malaria 8. Untuk mewujudkan tujuan meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar, maka ditetapkan sasaran: Meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar, dengan indikator keberhasilan sasaran: a. Persentase Bidan PTT mendapatkan Sertifikasi b. Persentase Ponkesdes memiliki Tenaga Perawat c. Persentase Desa/Kelurahan mempunyai Bidan di Desa d. Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi berizin


12

Tabel : 2.2

Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran TUJUAN

Uraian

SASARAN Uraian

Indikator

Indikator Persentase Akses Sanitasi Dasar yang memenuhi standar Persentase Akses Terhadap Kualitas Air Bersih yang memenuhi standar

I

Terwujudnya mutu lingkungan yang lebih sehat, berkembangnya sistem kesehatan lingkungan kewilayahan, serta menggerakkan pembangunan berwawasan kes.

Jumlah masyarakat yang dapat mengakses Lingkungan yang sehat dan bermutu sesuai dengan standar

1

Meningkatnya kualitas air bersih, sanitasi dasar, higiene sanitasi makanan minuman serta kualitas kesehatan lingkungan,

II

Keberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta berkembangnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).

Persentase Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

2

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta keberdayaan masyarakat melalui UKBM ke arah kemandirian,

Persentase RT ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Meningkatnya akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya.

Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja,lanjut usia, kesehatan reproduksi, kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, balai kesehatan serta pelayanan kesehatan penunjang

a. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup b. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup c. Persentase cakupan Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap (%) d. Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Linakes) e. Persentase Cakupan Kunjungan Bayi (%) f. Persentase Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) (%) g. Persentase capaian peserta KB Aktif h. Persentase Puskesmas yang ada menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar i. Persentase Puskesmas Rawat Inap yang ada Menjadi Puskesmas Rawat Inap PLUS j. Persentase Puskesmas PONED sesuai standar k. Persentase Pustu yang menjadi Pustu Layani Gawat Darurat dan observasi

III

Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup


3

Persentase Posyandu berstrata PURI (Purnama Mandiri) Persentase Aktif

Desa

Siaga

13

4

IV


Persentase Penurunan Prevalensi Kurang Gizi pada Balita

5

Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dengan kemampuan pelayanan kesehatan gawat darurat yang bisa diakses masyarakat dan prasarana kesehatan di rumah sakit, rumah sakit khusus, dan balai kesehatan

Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat

l. Persentase Polindes yang berkembang menjadi Ponkesdes sesuai standar a. Persentase Rumah Sakit Pemerintah menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) Sesuai standar b. Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi 5 pelayanan dasar

Persentase Dipantau pertumbuhannya

Balita

Persentase Balita dengan Gizi Buruk Persentase Balita dengan Gizi Kurang

V

Terjaminnya ketersediaan, pemerataan, pemanfaatan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan serta pembinaan mutu makanan.


6 Meningkatnya

pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan makanan,

Berkembangnya kebijakan, sistem pembiayaan dan manajemen pembangunan kesehatan.

Persentase Ketersediaan obat dan alat kesehatan untuk penanggulangan bencana dan KLB Persentase sarana pelayanan kesehatan (sarkes) yang menerapkan layanan kefarmasian sesuai standar

.

VI

Persentase Obat sesuai kebutuhan tersedia


7 Dikembangkannya Persentase penduduk

kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, sistem informasi kesehatan dan hukum kesehatan serta pembiayaan kesehatan

miskin Jatim yang berobat gratis melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan dengan sistem Jaminan Kesehatan Persentase pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan sesuai dng standar

VII

Terwujudnya Pencegahan, penurunan dan pengendalian

Persentase ODHA yang mendapat ART


8 Menurunnya

angka kesakitan dan kematian penyakit menular,

a. Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk b. Persentase korban bencana skala provinsi 14

penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya.

VIII

Meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar.

Angka Keberhasilan Pengobatan TB . Persentase Capaian UCI Desa

Ratio Dokter per 100.000 penduduk Ratio Tenaga Medis per 100.000 penduduk

tidak menular dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta pengamatan penyakit dalam rangka sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah, ancaman epidemi serta bencana,

9 Meningkatnya

jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar,

yang tertangani sesuai standar c. Angka keberhasilan Pengobatan Penyakit TB d. Persentase tata laksana penderita Diare sesuai standar e. Persentase Capaian UCI desa f. Persentase penderita Kusta telah Menyelesaikan pengobatan sesuai standar g. Persentase ODHA yang mendapatkan ARV h. Angka Capaian API ( Annual Parracite Index) Penyakit Malaria Persentase Bidan PTT mendapatkan Sertifikasi Persentase Ponkesdes memiliki Tenaga Perawat Persentase Desa/Kelurahan mempunyai Bidan di Desa Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi berizin

5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2014 dirumuskan sebagai berikut : 1) Dalam rangka mewujudkan misi “Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan”, maka ditetapkan kebijakan : a. Pemantapan Pembangunan berwawasan kesehatan b. Peningkatan lingkungan sehat 2) Dalam

rangka

mewujudkan

misi

“Mendorong

terwujudnya

kemandirian

masyarakat untuk hidup sehat”, maka ditetapkan kebijakan : Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) 3) Dalam rangka mewujudkan misi ”Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau”, maka ditetapkan kebijakan : a. Percepatan penurunan kematian ibu dan anak. b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan . Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

15

c. Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak balita,ibu hamil dan menyusui d. Pemenuhan ketersediaan dan pengendalian obat, perbekalan kesehatan dan makanan. e. Peningkatan pembiayaan kesehatan dan pengembangan kebijakan dan manajemen kesehatan. 4) Dalam rangka mewujudkan misi ”Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan”, maka ditetapkan kebijakan : a. Peningkatan pencegahan, surveilans, deteksi dini penyakit menular, penyakit tidak menular, penyakit potensial KLB/wabah dan ancaman epidemi yang dikuti dengan pengobatan sesuai standar b. Penanggulangan masalah kesehatan lainnya c. Penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana. 5) Dalam

rangka

mewujudkan

misi

”Meningkatkan

dan

mendayagunakan

sumberdaya kesehatan”, maka ditetapkan kebijakan : a. Penyediaan tenaga kesehatan di rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas dan jaringannya serta b. Mendayagunakan tenaga kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan

6. PROGRAM Sedangkan program yang ditetapkan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) 4. Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 7. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 8. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 9. Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan Selain 9 program utama tersebut ditambahkan 3 program pendukung/rutin, yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah


16

B. PENETAPAN KINERJA (PK) DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Setiap sasaran (ada 9 sasaran pada Renstra) telah ditetapkan sejumlah indikator dan untuk memudahkannya disusunlah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan beberapa indikator untuk program prioritas/Icon Gubernur bidang kesehatan sejumlah 40 indikator. Rumusan tersebut tertuang dalam Penetapan Kinerja (PK) tahun 2014. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014, berdasarkan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA)

tahun 2014 mendapatkan anggaran sebesar Rp 87.304.9933.000,- dalam

rangka mencapai 9 sasaran strategis, dengan 12 program, 72 kegiatan dan ratusan rincian sub kegiatan (terlampir). Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Timur

Tahun 2014 dan melaporkannnya dalam Laporan Kinerja. Untuk mengetahui indikator kinerja dan rencana tingkat capaian (target) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel : 2.3

1

II

Penetapan Kinerja Tahun 2014 Dinas Kesehatan Provinsi Jatim

TUJUAN Uraian Indikator Terwujudnya Jumlah masyamutu lingkungan rakat yangdapat yang lebih sehat, mengakses berkembangnya Lingkungan sistem yang sehat dan kesehatan bermutu sesuai lingkungan dengan standar kewilayahan, serta menggerakkan pembangunan berwawasan kes.

Keberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta berkembangnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).

Persentase Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

1

2

SASARAN Uraian Indikator Meningkatnya Persentase Akses kualitas air bersih, Sanitasi Dasar yang sanitasi dasar, memenuhi standar higiene sanitasi Persentase Akses makanan Terhadap Kualitas Air minuman serta Bersih yang memenuhi kualitas kesehatan standar lingkungan,

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta pemberdayaan masyarakat melalui UKBM ke arah kemandirian,


TARGET 70

75

Persentase RT ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

70

Persentase Posyandu berstrata PURI (Purnama Mandiri)

52

Persentase Desa Siaga Aktif

75

17

III

Meningkatnya akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya.

a.Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk b.Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup c. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

3

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja,lanjut usia, kesehatan reproduksi, kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, balai kesehatan serta yankes penunjang

a. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

29,5

b. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

80

c. Persentase cakupan Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap (%)

95

d. Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Linakes) e. Persentase Cakupan Kunjungan Bayi (%)

95

f. Persentase Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) (%)


90

94

g. Persentase capaian peserta KB Aktif

70

h. Persentase Puskesmas yang ada menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar

24

i. Persentase Puskesmas Rawat Inap yang ada Menjadi Puskesmas Rawat Inap PLUS

24

j. Persentase Puskesmas PONED sesuai standar

50

k. Persentase Pustu yang menjadi Pustu Layani Gawat Darurat dan Observasi

10

l. Persentase Polindes yang berkembang menjadi Ponkesdes sesuai standar

78

18

4

IV

V

VI


Persentase Penurunan Prevalensi Kurang Gizi pada Balita

Terjaminnya ketersediaan, pemerataan, pemanfaatan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan serta pembinaan mutu makanan. .


Berkembangnya kebijakan, sistem pem-biayaan dan manajemen pembangunan kesehatan.


5

Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dengan kemampuan pelayanan kesehatan gawat darurat yang bisa diakses masyarakat dan prasarana kesehatan di rumah sakit, rumah sakit khusus, dan balai kesehatan Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat

6 Meningkatnya pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan makanan,

7 Dikembangkannya kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, sistem informasi kesehatan dan hukum kesehatan serta pembiayaan kesehatan


a. Persentase Rumah Sakit Pemerintah menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) Sesuai standar

80

b. Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi 5 pelayanan dasar

70

Persentase Balita Dipantau pertumbuhannya

85


2


14,8

Persentase Obat Sesuai Kebutuhan tersedia

95

Persentase Ketersediaan obat dan alat kesehatan untuk penanggulangan bencana dan KLB

90

Persentase sarana pelayanan kesehatan (sarkes) yang menerapkan layanan kefarmasian sesuai standar

60

Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kes dng sistem Jaminan Kes

70

Persentase pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan sesuai dng standar

100

19

VII

Terwujudnya Pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya.

a, Persentase ODHA yang Mendapat ART b, Angka Keberhasilan Pengobatan TB c. Persentase Capaian UCI Desa

VIII

Meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar.

a.Ratio Dokter per 100.000 penduduk b.Rasio Tenaga Medis per 100.000 penduduk

8 Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular, tidak menular dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta pengamatan penyakit dalam rangka sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah, ancaman epidemi serta bencana,

9 Meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar,


a. Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk

51

b. Persentase korban bencana skala provinsi yang tertangani sesuai standar

100

c. Angka keberhasilan Pengobatan penyakit TB

90

d. Persentase tata laksana penderita Diare sesuai Standar e. Persentase Capaian UCI desa

100

80

f. Persentase penderita Kusta telah Menyelesaikan pengobatan sesuai standar

90

g. Persentase ODHA yang mendapatkan ART

80

h. Angka Capaian API ( Annual Parracite Index) Penyakit Malaria Persentase Bidan PTT mendapatkan Sertifikasi

<1 permil

Persentase Ponkesdes memiliki Tenaga Perawat

100

Persentase Desa/Kelurahan mempunyai Bidan di Desa

100

Persentase TenagaKesehatan yang Lulus Uji Kompetensi berizin

100

Ratio Dokter per 100.000 penduduk

40

100

20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), fungsi perencanaan (Planning) yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis (renstra) yang mengacu pada RPJMD, RKPD maupun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Penetapan Kinerja hingga pelaksanaan pembangunan kesehatan itu sendiri sebagai fungsi actuating dan kemudian pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan sebagai fungsi controlling. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Didalam prosesnya pengukuran dilakukan pada aspek

kegiatan, program dan

sasaran. Pada prinsipnya pengukuran dilakukan untuk melihat/mengevaluasi sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan sesuai dengan arah yang diinginkan, dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Piranti pengukurannya berupa Pengukuran Kinerja.

A.

PENGUKURAN KINERJA Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target

setiap

Indokator

Kinerja

Sasaran

dengan

realisasinya.

Setelah

dilakukan

penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya

berdasarkan

selisih

Kinerja

tersebut

dilakukan

evaluasi

guna

mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai berikut : TABEL : 3.0.

Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2014

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran : a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :


21

Skor

Rentang Capaian

Kategori Capaian

4

Lebih dari 100 %

Sangat baik

3

75 % sampai 100 %

Baik

2

55 % sampai 75 %

Cukup

1

Kurang dari 55 %

Kurang

b. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut : Skor

Rentang Capaian

Kategori Capaian

1

Lebih dari 100 %

Kurang

2

75 % sampai 100 %

Cukup

3

55 % sampai 75 %

Baik

4

Kurang dari 55 %

Sangat Baik

Persentase dari hasil bagi antara capaian dengan target yang dimasukkan ke dalam skala penilaian tersebut menghasilkan besaran Skor Indikator. Penjumlahan beberapa besaran Skor Indikator dan dibagi dengan jumlah Indikator dalam satu Sasaran, menghasilkan besaran Skor Sasaran ; seterusnya penjumlahan beberapa besaran Skor Sasaran dan dibagi dengan jumlah Sasaran dalam satu Tujuan, menghasilkan besaran Skor Tujuan.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2014 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Hasil capaian kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2014 disajikan sebagai berikut menurut program :

B.1. Program Lingkungan Sehat A. Kegiatan Dalam Program Lingkungan Sehat Dalam rangka mencapai misi “Terwujudnya Mutu Lingkungan Yang Lebih Sehat , Pengembangan Sistem Kesehatan Lingkungan Kewilayahan serta Menggerakkan

Pembangunan

Berwawasan

Kesehatan”

dan

tujuan

“Terwujudnya Mutu Lingkungan Yang Lebih Sehat , Pengembangan Sistem


22

Kesehatan

Lingkungan

Kewilayahan

serta

Menggerakkan

Pembangunan

Berwawasan Kesehatan” maka dilaksanakan Program Lingkungan Sehat. Program Lingkungan Sehat didukung oleh 4(empat)

kegiatan yaitu (1)

Pengembangaan Sarana SAPL Melalui Participatory, (2) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar,

(3) Penyehatan Lingkungan dan (4) Peningkatan

upaya pengamanan limbah cair dan padat. B. Sasaran Program Lingkungan Sehat dengan sasaran “Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta keberdayaan masyarakat melalui Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) ke arah kemandirian”; indikator sasaran sebagai berikut: a. Persentase Akses Sanitasi dasar yang memenuhi standar b. Persentase Akses terhadap kualitas Air Bersih yang memenuhi C. Anggaran Belanja Pada tahun anggaran 2014, Program Lingkungan Sehat mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp 1.823.158.741,00 atau sebesar 91.16 %. Tabel 3.1. TUJUAN 1 dan SASARAN 1.1. TUJUAN 1

SASARAN 1.1.

Terwujudnya Mutu Lingkungan yang Lebih Sehat , berkembangnya Sistem Kesehatan Lingkungan Kewilayahan , serta menggerakkan Pembangunan Berwawasan Kesehatan

Meningkatnya Kualitas Air Bersih, serta Sanitasi Dasar, Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman, serta Kualitas Kesehatan Lingkungan

Indikator kinerja, target dan reaslisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel 3.2. sebagai berikut : TABEL : 3.2.

NO 1 2

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Air Bersih, serta Sanitasi Dasar, Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman, serta Kualitas Kesehatan Lingkungan

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase akses sanitasi dasar yang memenuhi standar Persentase akses terhadap kulaitas air bersih yang memenuhi standar

TARGET 70 %

REALISASI 77,85 %

(%) 111,21

75 %

81 %

108,00

Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran

109,61

KATEGORI CAPAIAN : SANGAT BAIK Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

23

Berdasarkan tabel 3.2, Indikator Kinerja Utama Program Penyehatan Lingkungan adalah persentase akses sanitasi dasar yang memenuhi syarat sanitasi dan persentase akses terhadap kualitas air bersih yang memenuhi standar. Untuk Tahun 2014, persentase akses sanitasi dasar yang memenuhi syarat sanitasi mencapai 77,85% atau sebanyak 8.333.464 Kepala Keluarga (KK) dari target KK yang ada yaitu 10.704.514 KK. Pencapaian ini melebihi target KK 70% atau targetnya adalah sebanyak 7.493.159 KK yang mengakses sanitasi dasar yang memenuhi syarat sanitasi jauh lebih tinggi dibanding targetnya yaitu sebesar 70% = 7.493.159 KK. Sedangkan indikator

persentase akses terhadap kualitas air bersih yang

memenuhi syarat sanitasi untuk Tahun 2014 mencapai 81% atau sebanyak 8.670.655 KK yang mengakses air bersih yang berkualitas dan memenuhi syarat sanitasi. Hal ini dapat memenuhi target yaitu sebesar 75% atau 8.028.385 KK menjadi target agar dapat mengakses kualitas air bersih yang memenuhi syarat sanitasi pada Tahun 2014. Target dan realiasi kinerja diatas, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan : (1) Pengembangaan Sarana SAPL Melalui Participatory, (2) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar, (3) Penyehatan Lingkungan (4) Peningkatan upaya pengamanan limbah cair dan padat. Pengembangaan

Sarana

SAPL

Melalui

Participatory

bertujuan

untuk

meningkatkan akses jamban sehat pada masyarakat di Jawa Timur dan menambah jumlah Desa dan Kecamatan bebas ODF (open defecation free/bebas buang tinja disembarang tempat); dengan sasaran Desa/Kecamatan yang belum bebas ODF dan Komunitas masyarakat yg masih belum bebas ODF. Dari 7.753 Desa yang ada di Jatim, sebanyak 4.410 Desa yang STBM dan 2.106 Desa yang bebas ODF dan dari 661 Kecamatan, ada 64 Kecamatan yang sudah bebas ODF. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sarana SAPL melalui Partisipatori diantaranya melalui peningkatan akses jamban sehat (STBM Pilar -1),monitoring dan evaluasi peningkatan akses jamban (STBM pilar-1) dan pemicuan di sekolah. Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bertujuan secara umum untuk meningkatkan kualitas air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat dan secara khusus mempunyai tujuan terlaksananya pengawasan sarana air minum (Inspeksi Sanitasi), terlaksana pengawasan kualitas minum (DAM, PDAM dan Non PP) dengan uji petik pemeriksaan secara laboratorium untuk parameter mikrobiologi, terlaksana pertemuan Jejaring sector terkait, Peningkatan Pengetahuan Pengawasan Kualitas Air Minum dan Pertemuan Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT). Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar dengan sasaran Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

24

akses air minum yang berkualitas, kualitas air minum memenuhi syarat dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air minum tingkat rumah tangga. Akses Air Bersih Sehat semakin tahun semakin meningkat dan pada tahun 2014 sudah bisa memenuhi target yaitu

sudah 81% atau sebesar 8.670.655 KK.

Pencapaian ini dapat melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 75% atau sejumlah 8.028.385 KK. Kegiatan Penyehatan Lingkungan bertujuan

untuk meningkatkan jumlah

Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) laik sehat, meningkatnya jumlah rumah sehat dan meningkatkan jumlah Kabupaten/Kota yang mengadopsi pendekatan program Kabupaten/Kota Sehat; dengan sasaran TTU Laik Sehat, TPM Laik Sehat, Rumah memenuhi syarat kesehatan dan Kabupaten/Kota mengadopsi program Kabupaten/Kota Sehat. Kegiatan penyehatan lingkungan sudah dapat mencapai target yang ditetapkan dengan realiasi sebesar 77.4% untuk Tempat pengelolaan makanan sehat mencapai 77,54 % dari 47.795 TPM yang ada di Jawa Timur. Sedangkan untuk tempat-tempat umum sehat mencapai 75,06 % dari 2.458 TTU

yang

ada.

Kegiatan

Penyehatan

Lingkungan

juga

melakukan

upaya

peningkatan hygiene sanitasi TTU pada 5 Kabupaten, Food security berbasis masyarakat dengan dan Industri Rumah Tangga Peningkatan sanitasi perumahan dengan pendekatan klinik sanitasi pada 7

Kabupaten/Kota, Peningkatan sanitasi

perumahan pada keluarga risiko tinggi penyakit berbasis lingkungan di 10 Kabupaten, Peningkatan Sanitasi Kota Sehat pada 26 Kabupaten/Kota, Terbinanya 26 Kabupaten/Kota yang mengadopsi Kabupaten/Kota Sehat. Kabupaten/Kota sehat adalah program unggulan dalam agenda dua tahunan di Bidang Kesehatan. Kabupaten/Kota sehat mengakomodasi dan mengkoordinasikan berbagai program di tingkat Kabupaten dan Kota (dengan peran aktif masyarakat), sehingga terjadi sinkonisasi dan mempunyai daya ungkit besar terhadap kriteria sehat pada segala sektor dan bidang.


25

Tabel 3.3. Capaian kinerja kegiatan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2012-2014 NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

KABUPATEN/ KOTA

Kota Probolinggo

Kota Pasuruan

Kab. Lumajang

Kota Kediri

Kota Malang

Kab. Ngawi Kab. Tulungagung Kab. Pacitan

Kab. Lamongan

Kab. Sampang

Kab. Magetan

Kab. Madiun

TAHUN 2012 JMLH TATANAN 6

4

8

6

6

6

7

6

4

2

5

2

PENGHARGAAN

Gub. Prov Jatim Gub. Prov Jatim

Gub. Prov Jatim

Gub. Prov Jatim

Gub. Prov Jatim

Gub. Prov Jatim

Gub. Prov Jatim

Gub. Prov Jatim

Gub. Prov Jatim

Gub. Prov Jatim

Gub. Prov Jatim

Gub. Prov Jatim

Gub. Prov Jatim

13

Kota Blitar

4

14

Kota Surabaya

8

15

Kab. Malang

2

Gub Jatim

16

Kab. Sidoarjo

2

17

Kab. Pamekasan

2

18

Kab. Trenggalek

2

19

Kab. Magetan

20 21

Gub. Prov Jatim

TAHUN 2013

TAHUN 2014

JMLH

PENGHARGAAN

JMLH

TATANAN

DARI MENKES

TATANAN

6

4

8

6

6

6

7

6

4

2

5

SWASTISABA WISTARA SWASTISABA WIWERDA SWASTISABA WISTARA SWASTISABA WISTARA SWASTISABA WISTARA SWASTISABA PADAPA SWASTISABA WISTARA SWASTISABA WIWERDA SWASTISABA PADAPA SWASTISABA PADAPA SWASTISABA WIWERDA

2

4

6

4

8

6

6

6

7

6

4

2

5

2 SWASTISABA PADAPA SWASTISABA PADAPA SWASTISABA

4

8

PENGHAR GAAN Gub. Prov Jatim Gub. Prov Jatim Gub. Prov Jatim Gub. Prov Jatim Gub. Prov Jatim Gub. Prov Jatim Gub. Prov Jatim Gub. Prov Jatim Gub. Prov Jatim Gub. Prov Jatim Gub. Prov Jatim Gub. Prov Jatim Gub. Prov Jatim Gub. Prov Jatim

2

Gub Jatim

Gub Jatim

2

Gub Jatim

Gub Jatim

2

Gub Jatim

Gub Jatim

2

Gub Jatim

7

Gub Jatim

Kab. Ponorogo

2

Gub Jatim

Kab. Situbondo

3

Gub Jatim

22

Kab. Gresik

2

Gub Jatim

24

Bondowoso

2

Gub Jatim

25

Jombang

2

Gub Jatim

26

Bojonegoro

2

Gub Jatim

PADAPA

Sumber: Data Kegiatan Seksi Penyehatan Lingkungan Berdasarkan Tabel 3.3. terlihat bahwa pada Tahun 2014 untuk kegiatan Kabupaten/Kota Sehat sebanyak 26 Kabupaten/Kota (68.4% dari 38 Kabupaten/Kota) yang mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur Sedangkan untuk kegiatan Peningkatan Upaya Pengamanan Limbah Cair dan Padat bertujuan untuk meningkatkan Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan limbah cair dan padat serta melakukan pengawasan terhadap keracunan pestisida; dengan

sasaran


26

Kabupaten/Kota

melakukan

program

pengelolaan

limbah

cair

dan

padat

dan

Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap keracunan pestisida. Peningkatan Upaya Pengamanan Limbah Cair dan Padat berupaya melakukan Peningkatan pengelolaan limbah padat (sampah) rumah tangga pada 10 Kabupaten/Kota, Peningkatan Pengetahuan SDM (petugas laboratorium) tentang Pemantauan pajanan pestisida pada penjamah pestisida. Pemantauan dampak kualitas lingkungan dan kualitas lingkungan udara pada 10 Kabupaten/Kota.

D. Permasalahan Permasalahan yang ditemui pada masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut: 1) Pengembangaan Sarana SAPL Melalui Participatory a) Belum semua Kepala Daerah mengeluarkan Kebijakan tentang STBM. b) Dukungan anggaran dari Pemkab/Pemkot untuk STBM sangat terbatas. c) Efektifitas pemicuan belum maksimal. d) Keterlibatan peran swasta masih rendah khususnya dalam pemasaran sanitasi 2) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar a) Program Kesehatan Lingkungan, dituntut untuk mendukung pencapain Goals 7 MDGs. tetapi dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk program Penyehatan Lingkungan sangat kurang , bahkan ada beberapa Kabupaten dananya tidak ada ( Nol). b) Kualitas air minum perpipaan (PDAM) masih rendah berdasarkan hasil uji petik pemeriksaaan air PDAM th 2014 dari 670 sampel yang memenuhi syarat baru 72 % sesuai dengan Permenkes 492 tahun 2010 yang mensyaratkan bakteri e-coli = 0, air DAM dari 302 sampel yang memenuhi syarat 77,13 %. Sedangkan target yang harus dicapai tahun 2015 adalah 90 % c) Komitmen bahwa semua PDAM Kabupaten/Kota menjadi air minum masih sulit untuk diwujudkan karena membutuhkan biaya yang sangat besar sedangkan untuk saat ini hampir seluruh PDAM Kabupaten/Kota baru menghasilkan produk kualitas sebagai air bersih belum air siap minum 3) Penyehatan Lingkungan a) Belum semua Kabupaten/Kota mengadopsi program Kabupaten/Kota Sehat b) Kabupaten/Kota yang telah mengadopsi program Kabupaten/Kota Sehat tidak semua aktif c) Penyakit berbasis Lingkungan masih menjadi masalah utama penyakit yang ada dimasyarakat, dan belum semua Kabupaten/Kota melakukan pendekatan klinik sanitasi. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

27

d) Belum semua TTU memenuhi syarat kesehatan e) Belum semua TPM memenuhi syarat kesehatan dan masih adanya keracunan makanan akibat pengelolaan makanan yang tidak hygienis 4) Peningkatan upaya pengamanan limbah cair dan padat. a) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). b) Masih terbatasnya sarana pengolahan limbah yang layak terutama di lokasi industri rumah tangga. c) Masih terbatasnya kapasitas pemerintah Kabupaten/Kota untuk menangani sektor pengawasan dampak kualitas lingkungan terhadap kesehatan, padahal pengawasan dampak kualitas lingkungan terhadap kesehatan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/Kota. d) Sangat variatifnya kebijakan masing-masing daerah, mengakibatkan beberapa program Penyehatan Lingkungan seperti Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Limbah Cair dan Padat Sarana Pelayanan Kesehatan tidak masuk program prioritas sehingga kegiatan ini terabaikan. F. Upaya Pemecahan Permasalahan Upaya pemecahan permasalahan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan adalah sebagai berikut: 1) Pengembangaan Sarana SAPl Melalui Participatory a) Advokasi kebijakan dan anggaran untuk STBM secara berjenjang dan berkesinambungan. b) Peningkatan kapasitas fasilitator pemicuan melalui workshop, training, pendampingan,refresh pemicuan. c)

Membuat rencana kerja yang terintegrasi secara berjenjang.

d) Melibatkan sumber dana lain untuk kegiatan STBM ( CSR, Lembaga Donor, Project Lainnya). e) Monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan yang melibatkan semua stakeholder. 2) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar Proporsi rumah tangga akses berkelanjutan terhadap air minum yang layak upaya upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan : a) Pembangunan /perbaikan sarana air minum, b) Pemeriksaan kualitas air minum perpipaan (PDAM) maupun non perpipaan c) Mendorong

Pemerintah

Kabupaten/Kota

untuk

mengaktifkan

kembali

Laboratorium kesehatan Daerah, Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

28

d) Melatih

SDM

yang

berkualitas

yang

dapat

mendukung

pelakasanaan

pemeriksaan air. e) Mendorong penyediaan Water test Kit untuk kemudahan pemeriksaan kualitas air di Lapangan. 3) Penyehatan Lingkungan a) Memfasilitasi

Kabupaten/Kota

untuk

terbentuknya/mengadopsi

Program

Kabupaten/Kota Sehat. Kegiatan ini merupakan salah satu yang mendukung mendukung pencapaian Penghargaan yang diterima 26 Kabupaten/Kota dalam program Kabupaten/Kota Sehat. b) Sosialisasi Prinsip Hygiene Sanitasi Makanan kepada semua masyarakat pengelola TPM dengan pemanfaatan CTPS dan PHBS. 4) Peningkatan upaya pengamanan limbah cair dan padat a) Advokasi, Sosilisasi, dan capacity building peningkatan pengelolaan limbah limbah padat dan cair serta peningkatan pengawasan pestisida dan pemantauan kualitas lingkungan dan udara. b) Peningkatan peran Kabupaten/Kota melaksanakan peningkatan pengelolaan limbah dan pemantauan kualitas lingkungan. c) Orientasi manajemen pengawasan dampak kualitas lingkungan kepada Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota

dan

laboratorium

Kesehatan

Lingkungan

Kabupaten/Kota. d) Pemetaan daerah rawan pencemaran dan penyakit berbasis lingkungan oleh Kabupaten Kota dan Provinsi. e) Peningkatan kemitraan lintas program dan lintas sektor.

Secara umum sasaran meningkatknya kualitas air bersih, sanitasi dasar, higiene sanitasi makanan minuman serta kualitas kesehatan lingkungan dan pengendalian faktor resiko dampak pencemaran lingkungan di masyarakat pada tahun 2014 : SANGAT BAIK. B.2. Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat A. Kegiatan Dalam Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam rangka mencapai misi “Mendorong Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat” dan tujuan “Keberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat agar mampu Menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)” maka dilaksanakan Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.


29

Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat didukung oleh 3(tiga) kegiatan yaitu (1) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, (2) Pengembangan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat) dan (3) Pengembangan posyandu dan Desa Siaga. Promosi

Kesehatan

merupakan

kegiatan

promotif

dan

preventif

disamping sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) juga mewujudkan kemandirian masyarakat

masyarakat melalui

dengan

memberdayakan

pengembangan

Upaya

dan

Kesehatan

menggerakkan Bersumberdaya

Masyarakat (UKBM) yaitu utamanya Posyandu, Poskestren dan Saka Bakti Husada. Sebagai bentuk nyata masyarakat yang mandiri dalam masalah kesehatannya yaitu terbentuknya Desa/Kelurahan Siaga.

B. Sasaran Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dengan sasaran “Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta keberdayaan masyarakat melalui Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) ke arah kemandirian”; indikator sasaran sebagai berikut: 1) Persentase Rumah Tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 2) Persentase Posyandu Ber-Strata PURI (Purnama Mandiri) 3) Persentase Desa Siaga Aktif

C. Anggaran Belanja Pada tahun anggaran 2014, Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

mendapatkan

alokasi

anggaran

belanja

sebesar

Rp.

5.000.000.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 4.130.910.272,00 atau sebesar 82.62%. Tabel 3.4. TUJUAN 2 dan SASARAN 2.1. TUJUAN 2 Keberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat agar mampu Menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Berkembangnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)

SASARAN 2.1. Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran untuk Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Keberdayaan Masyarakat melalui UKBM ke arah Kemandirian.

Indikator kinerja, target dan reaslisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel 3.5. sebagai berikut :


30

TABEL : 3.5.

NO 1 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 Persentase RT ber PHBS

2 3

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran untuk Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Keberdayaan Masyarakat melalui UKBM ke arah Kemandirian.

Persentase Posyandu dengan Strata Purnama Mandiri (PURI) Persentase Desa Siaga Aktif

TARGET

REALISASI

(%)

3 70 %

4 48,1 %

5 68,71

52 %

66,12 %

127,15

75 %

95,70 %

127,60 107,73

Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran KATEGORI CAPAIAN : SANGAT BAIK Berdasarkan tabel 3.5. terlihat capaian

Indikator Kinerja Utama Program

Promosi Kesehatan untuk Persentase Posyandu Ber-Strata PURI (Purnama Mandiri) tercapai sebesar 125,60 %, dan untuk indikator Persentase Desa Siaga Aktif tercapai sebesar 127.6%. Capaian indikator Kinerja Utama tersebut diatas sudah sangat bagus, dan harus dipertahankan pada periode yang akan datang. Sedangkan capaian indikator Persentase Rumah Tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sebesar 68,71 %. Presentase Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)” belum tercapai karena Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum menjadi kebiasaan di masyarakat, diantaranya adalah belum semua masyarakat mematuhi perilaku tidak merokok dalam rumah, belum semua ibu menyusui memberikan ASI Eksklusif, belum optimalnya jaringan kemitraan PHBS dengan berbagai pihak serta lemahnya koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam pembinaan PHBS. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu peningkatan upaya dalam rangka meningkatkan indikator Persentase Rumah Tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

D. Permasalahan Dalam

pelaksanaan

Program

Promosi

Kesehatan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat ditemukan permasalahan diantaranya sebagai berikut: 1)

Pengembangan Rumah Tangga Sehat dan media promosi dan informasi a) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum menjadi kebiasaan di masyarakat, seperti perilaku tidak merokok dalam rumah, memberi ASI Eksklusif. b) Belum optimalnya jaringan kemitraan PHBS dengan berbagai pihak.


31

c) Masih lemahnya koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam pembinaan PHBS. d) Keterbatasan tenaga di Seksi Promosi Kesehatan khususnya tenaga media promosi. 2) Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat(UKBM). a) Belum optimalnya pembinaan Posyandu secara terpadu oleh Tim Pokjanal Posyandu, karena sektor-sektor yang tergabung dalam tim pokjanal Posyandu tersebut belum melaksanakan tugas pembinaan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. b) Belum adanya pembinaan Poskestren terpadu yang melibatkan Stakeholder baik pada level Provinsi dan Kab/Kota c) Terbatasnya anggaran untuk UKBM sehingga Poskestren belum menjadi prioritas. d) Komitmen kabupaten/ kota yang untuk membina Poskestren yang telah terbentuk masih lemah. e) Saka Bakti Husada sebagai salah satu wahana dalam menyuarakan program promosi kesehatan belum menjadi prioritas di Kabupaten/Kota f)

Profil Promosi Kesehatan lambat disusun karena collecting data yang tidak secara serentak dilaksanakan di tingkat Kabupaten/ Kota begitupun pehamanan DO yang tidak seragam menyebabkan dualisme dalam collecting data profil Promosi Kesehatan

3) Pengembangan Posyandu dan Desa Siaga 1. Pembinaan Posyandu secara terpadu oleh Tim Pokjanal Posyandu belum optimal 2. Peran dan fungsi Tim Pokjanal Posyandu dan Tim Pokjanal Desa Siaga Aktif belum optimal. 3. Pengembangan kualitas Desa Siaga aktif kurang optimal karena kurang maksimalnya dukungan lintas program dan lintas sektor 4. Kurangnya frekuensi Promosi Desa Siaga Aktif di media massa.

E. Upaya Pemecahan Permasalahan 1) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat. a) Peningkatan

peran

serta

Lintas

Program,

Organisasi

Sosial

Kemasyarakatan dan LSM dalam Pengembangan PHBS. b) Promosi dan Edukasi PHBS melalui Media Massa (Koran, TV dan Radio) kepada Masyarakat c) Sosialisasi dan Koordinasi PHBS kepada Kelompok Potensial seperti SKPD Pemprov, Muslimat, Fatayat, Perwanas dan LSM. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

32

d) Pembentukan Desa Percontohan PHBS e) Melakukan MOU Pembinaan PHBS di Masyarakat dengan ormas/ organisasi profesi : TP PKK, PW Muslimat, PW Fatayat, Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Kwarda Pramuka, PPKMI dan PMI f)

Koordinasi

dengan

seksi

terkait

dilakukan

secara

rutin

untuk

memperoleh bahan yang akan disosialisasikan. g) Penambahan tenaga promosi kesehatan khususnya tenaga media promosi. 2)

Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat(UKBM). a) Lomba Poskestren terbaik. b) Pembentukan Poskestren baru. c) Meningkatkan koordinasi baik Lintas Program maupun Lintas Sektor dalam

pembinaan

program

Upaya

Kesehatan

Bersumberdaya

Masyarakat d) Kab./ Kota diharapkan melalui Puskesmas dapat membina Poskestren yang sudah terbentuk (terutama yang tidak aktif). e) Meningkatkan sosialisasi dan advokasi Saka Bakti Husada yang lebih intensif. f)

Meningkatkan upaya pembinaan terhadap Pangkalan Satuan Karya Bakti Husada oleh Pimpinan Saka Bakti Husada dengan memberikan motivasi dan reward melalui penilaian / seleksi terhadap pangkalan Saka Bakti Husada Berprestasi secara berkesinambungan.

g) Sosialisasi

dan

Fasilitasi

pengumpulan

data

terutama

Definisi

Operasional Profil pada kesempaatan rapat/ pertemuan maupun saat turun langsung ke kabupaten./ kota. 3) Pengembangan Posyandu dan Desa Siaga a) Meningkatkan advokasi dan koordinasi kepada lintas sector terkait untuk memperjelas tupoksi masing-masing b) Mempersiapkan pembentukan Sektap Desa/Kelurahan Siaga Aktif di Tingkat Provinsi c) Promosi Desa Siaga aktif di media massa lebih ditingkatkan d) Pengembangan Desa Siaga Aktif Percontohan dengan membina desa siaga Aktif yang Madya untuk ditingkatkan menjadi Purnama Secara umum pencapaian target sasaran Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran untuk Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Keberdayaan Masyarakat melalui UKBM ke arah Kemandirian pada tahun 2014 telah tercapai dengan : SANGAT BAIK.


33

B.3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat A. Kegiatan Dalam Program Upaya Kesehatan Masyarakat Dalam

rangka

mencapai

misi

“Mewujudkan,

Memelihara

dan

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Merata dan Terjangkau” dan tujuan “Meningkatnya Akses, Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan melalui Rumah Sakit , Balai Kesehatan,

Puskesmas dan Jaringannya” maka

dilaksanakan Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Program Upaya Kesehatan Masyarakat didukung oleh 9(sembilan) kegiatan yaitu (1)Pengobatan Gratis, (2)Peningkatan kesehatan anak, remaja dan usila, (3)Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas beserta jaringannya, (4)Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah, (5)Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana, (6)Perluasan fungsi pelayanan Pondok Bersalin Desa (polindes), dari hanya melayani pasien bersalin menjadi Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) yang juga melayani kesehatan dasar dengan menempatkan tenaga paramedis, (7)Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus (Indra, Jiwa, Olahraga, Batra dan Kesehatan Kerja), (8)Peningkatan Mutu Pelayanan dan Jangkauan Kesehatan Penunjang (Laboratorium, Darah, Radiomedik, Bengkel Alkes) dan (9)Peningkatan Kesehatan Penduduk Miskin, Daerah Terpencil dan Tertinggal di Puskesmas dan Jaringannya.

B. Sasaran Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan sasaran “Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia, kesehatan reproduksi, serta pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya, Balai Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Penunjang”; indikator sasaran sebagai berikut: a). Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (KH) b). Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) c). Persentase Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap d). Persentase Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan (Linakes) e). Persentase Kunjungan Bayi f). Persentase Kunjungan Ibu Hamil (K4) g). Persentase Puskesmas yg ada menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar h). Persentase Puskesmas Rawat Inap yg ada menjadi Puskesmas Rawat Inap PLUS i). Persentase Puskesmas PONED sesuai Standar j). Persentase Pustu yang menjadi Pustu layani Gawat Darurat dan Observasi Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

34

k). Persentase Polindes yang berkembang menjadi Ponkesdes sesuai Standar

C. Anggaran Belanja Pada tahun anggaran 2014, Program Upaya Kesehatan Masyarakat mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 5.693.500.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 4.665.806.802,00 atau sebesar 81,95%.

Tabel 3.6. TUJUAN 3 dan SASARAN 3.1 TUJUAN 3 Meningkatnys Akses , Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan melalui Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya

SASARAN 3.1 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja,lanjut usia, kesehatan reproduksi, kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, balai kesehatan serta pelayanan kesehatan

Indikator kinerja, target dan reaslisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.7. sebagai berikut : TABEL : 3.7.

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja,lanjut usia, kesehatan reproduksi, kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, balai kesehatan serta pelayanan kesehatan.

NO

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

REALISASI

(%)

1 1

2 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

3 25,95

4 27,23

5 92,31

2

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

80

93,52

116,90

3

Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap

95 %

97,42 %

102,55

4

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Linakes)

95 %

92,45 %

5

Cakupan Kunjungan Bayi

90 %

95,43 %

106,03

6

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

94 %

88,66 %

94,32


97,32

35

7

Persentase Capaian Peserta KB Aktif

70 %

66,48 %


94,97

100,63

KATEGORI CAPAIAN : SANGAT BAIK Dari tabel 3.7. diatas terdapat 7(tujuh) indikator kinerja dengan 5(lima) indikator kinerja tercapai sedangkan 2(dua) indikator kinerja belum mencapai. Indikator kinerja yang belum mencapai adalah persentase kunjungan ibu hamil K4 dan persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (linakes ). Kunjungan ibu hamil K4 merupakan indikator yang terkait dengan kunjungan ibu hamil K1. Kunjungan K1 yang dilakukan setelah melewati usia kehamilan 3 bulan akan menyebabkan indikator K4 tidak tercapai. Masyarakat masih mempunyai budaya tabu untuk memeriksakan kehamilan semenjak awal. Jumlah proyeksi sasaran program yang berubah – ubah juga merupakan faktor penghambat pencapaian target indikator kinerja. Perubahan target akan menyebabkan perencanaan kegiatan dan kerja petugas mengalami perubahan. Indikator

linakes merupakan salah satu indikator yang mengalami dampak dari

perubahan proyeksi sasaran program. Penambahan sasaran program menyebabkan persentase menurun karena jumlah yang dilayani tetap sedangkan sasaran program secara perhitungan bertambah. Disamping indikator kinerja, terdapat

beberapa kegiatan dalam Program

Upaya Kesehatan Masyarakat pada Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga adalah sebagai berikut : 1) Peningkatan Kesehatan Anak Remaja dan Usila. Kegiatan

Peningkatan Peningkatan Kesehatan Anak Remaja dan Usila

bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak remaja sehingga siap melaksanakan fungsi reproduksi dengan optimal; sementara untuk usila bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kemandirian hidup lansia. Semua indikator kegiatan peningkatan kesehatan anak remaja dan usila telah memenuhi target yang telah ditetapkan.Upaya lanjutan yang perlu dilakukan terkait program ini adalah perluasan sasaran program dan peningkatan kualitas capaian program sehingga memberikan dampak yang optimal terhadap peningkatan kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan ( PN ) merupakan indikator terpilih untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan ibu. Peningkatan cakupan PN akan menyebabkan menurunnya Angka Kematian Ibu. Kunjungan Neonatal lengkap Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

36

merupakan indikator terpilih untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan anak khususnya bayi. Risiko terbesar terjadinya kematian bayi adalah pada masa neonatal. Dengan cakupan cakupan neonatal yang tinggi diharapkan akan diikuti dengan penurunan Angka Kematian Bayi. Kualitas Pelayanan kesehatan ibu dan bayi terjadi peningkatan selama periode tahun 2009 – 2013. Pada tahun 2014 terjadi penurunan capaian indikator program pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Penurunan terjadi salah satunya adalah karena belum tersedianya data proyeksi sasaran. Ketiadaan data proyeksi sasaran yang valid menyebabkan pelaksana program kesehatan ibu dan bayi sulit untuk melakukan pemantauan rutin hasil pelaksanaan program. Tantangan lainnya adalah masih adanya dukun yang menolong persalinan. Di beberapa daerah jumlah dukun yang ada lebih besar dari jumlah bidan yang ada di wilayah tersebut.

3) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan KB Kegiatan

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan reproduksi dan KB

dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi reproduksi pada pasangan usia subur. Cakupan KB aktif menunjukkan prosentase PUS yang mengikuti program KB. Tata laksana penanganan KtP/A ditunjukan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, serta kesetaraan gender. Konseling PMTCT pada ibu hamil yang ANC bertujuan untuk mencegah, mendeteksi dan menangani kasus infeksi menular seksual khususnya HIV/AIDS pada anak yang dikandungnya. Semua indikator program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan reproduksi dan KB telah memenuhi target yang telah ditetapkan.Indikator yang belum tercapai adalah cakupan KB aktif. Namun demikian indikator KB aktif jika dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan target MDG’s sebenarnya telah mencapai target yang ditetapkan. Kemenkes dan MDG’s menargetkan capaian KB aktif sebesar 65 %, sedangkan provinsi Jawa Timur telah mencapai KB aktif sebesar 66, 48 %. Program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) juga dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar. Pelayanan Program UKM pada Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dengan capaian kinerja sebagai berikut:


37

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(%)

1 1

2 Persentase Puskesmas yang ada menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar

3 24 %

4 16,3 %

5 67,92

2

Persentase Puskesmas Rawat Inap yang ada menjadi Puskesmas Rawat Inap PLUS

24 %

17,5 %

72,92

3

Persentase Puskesmas PONED sesuai standar

50 %

48 %

96,00

4

Persentase Pustu yang menjadi Pustu layani Gawat Darurat dan Observasi

10 %

8%

80,00

5

Persentase Polindes yang berkembang menjadi Ponkesdes sesuai standar

78 %

55 %

70,51


77,47

KATEGORI PENILAIAN : BAIK Dari hasil pelaksanaan Program Upaya Kesehatan Masyarakat pada Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Puskesmas Standar adalah program Icon untuk peningkatan pelayanan Puskesmas yang lebih baik, dengan meningkatkan Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap yang memenuhi standar, dengan menempatkan dokter umum sebagai tenaga kontrak dalam rangka peningkatan pelayanan Puskesmas ini dikembangkan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai stándar. Jumlah Puskesmas standar pada Tahun 2009 = 0; pada Tahun 2010 = 10 dari target 10 puskesmas (tercapai 100%). Pada Tahun 2011 Puskesmas Standar tercapai = 29 puskesmas,

dari target 30 puskesmas (terpenuhi 97%). PadaTahun 2012 jumlah

Puskesmas standar = 59 puskesmas dari target 60 puskesmas ( terpenuhi 98%). Pada Tahun 2013 jumlah Puskesmas standar =84 puskesmas,

dari target 90

puskesmas (tercapai 93% dari target yang ditetapkan). Pada Tahun 2014 hanya terdapat kegiatan evaluasi terhadap Puskesmas standar yang sudah terbentuk. Keberadaan Puskesmas Standar penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2014 Dari target 120 Puskesmas di Jawa Timur, baru sebanyak 84 (70%) puskesmas yang diassesment dan mendapat predikat sebagai Puskesmas standar 2. Jumlah Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas Plus, pada tahun 2009 = 0%; pada Tahun 2010 = 8 puskesmas plus dari target 10 puskesmas plus (tercapai 80%). Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

38

Pada Tahun 2011 tercapai

28 puskesmas plus dari target 30 puskesmas pluas

(tercapain 93%). Pada tahun 2012 tercapai = 43 puskesmas pluas dari target 60 puskesmas pluas (tercapai 72%). Pada Tahun 2013 tercapai = 48 puskesmas plus dari target 90 puskesmas plus (tercapai 53%). Pada Tahun 2014 dana pengembangan Puskesmas plus “dipending” Pada tahun 2014

Dari target 120

Puskesmas rawat inap yang ada di Jawa Timur, baru sebanyak 48 (40%) puskesmas rawat inap yang dikembangkan sebagai Puskesmas Rawat Inap Plus. Puskesmas Rawat Inap Plus adalah Puskesmas yang mengutamakan pelayanan PONED yang diberi dokter Sp OG. Dan dokter Sp. A, masing-masing tenaga tersebut memberikan pelayanan 4 kali dalam sebulan. Tenaga dokter spesialis tersebut ada di RSUD dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan kab/kota. Hal ini dilakukan untuk menurunkan AKI dan AKB. 3. Persentase Puskesmas pembantu yang ada menjadi Puskesmas pembantu layani Gawat Darurat dan Observasi pada tahun 2009 = 0, Pada Tahun 2010 tercapai 25 pustu dari target sebesar 50 pustu (tercapai 50%).Pada Tahun 2011 tercapai 105 pustu dari target 130 pustu ( tercapai 80%). Pada Tahun 2012 tercapai sebesar 140 pustu dari target 180 pustu (tercapai 78%). Pada tahun 2013 tercapai 175 pustu dari target 230 pustu ( tercapai 76%). Pada Tahun 2014 tidak ada dana pengembangan untuk kegiatan mewujudkan Puskesmas pembantu menjadi Puskesmas pembantu layani Gawat Darurat dan Observasi.

Puskesmas Gawat Darurat dan Observasi

didirikan di area jalan raya, agar bisa memberikan penanganan kegawatdaruratan terhadap kecelakaan di jalan raya. Pada tahun 2014 Dari target 280 Puskesmas yang berlokasi di jalan raya, baru sebanyak 175 (62%) yang bisa memberikan penanganan gadar dan observasi. 4. Dalam

rangka

peningkatam

aksessabilitas

pelayanan

kesehatan

kepada

masyarakat dengan pendirian Ponkesdes, yaitu peningkatan fungsi polindes dengan menambah tenaga perawat. Rekruitmen perawat pada tahun 2010 sebanyak 1610 dari target 1814 yang ditugaskan pada 1610 Ponkesdes (tercapai 89%). Pada Tahun 2011 sebanyak 2316 dari target 2383 (tercapai 97%). Pada Tahun 2012 sebanyak 2828 ( tercapai 76%). Pada Tahun 2013 sebanyak 3213 (tercapai 71,4%). Pada tahun 2014 Ponkesedes sebanyak 3213 (56%). Pada Tahun 2014 Ponkesdes dilakukan penelitian oleh beberapa institusi pendidikan yang menyatakan bahwa

layanan

Ponkesdes sangat memuaskan dan memang dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat di desa. Ponkesdes penting dalam promosi kesehatan, lingkungan, dan tindakan prefentif; namun di satu sisi belum ada kebijakan bagaimana nasib perawat selanjutnya. Oleh sebab itu, besar harapan para perawat yang ada untuk ditingkatkan kesejahteraannya dengan mengangkatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).


39

Program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) juga dilaksanakan oleh Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus, yaitu kegiatan Pengobatan Gratis dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus (indra, jiwa, olahraga, batra dan kesehatan kerja). Untuk kegiatan Pengobatan Gratis menetapkan ukuran keberhasilan yaitu terlaksananya P3K pada kegiatan momentum hari besar dan Bhakti Sosial HUT Provinsi, dan sudah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini tidak lepas dukungan dari lintas sektor yang mendukung pelaksanaan P3K. Sedangkan kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus (indra, jiwa, olahraga, batra dan kesehatan kerja) yang merupakan Program UKM yang dilaksanakan oleh Seksi Kesjuksus, bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, pasangan usia subur dan lanjut usia, serta pelayanan kesehatan dasar dan khusus, bagi masyarakat miskin di puskesmas dan jaringannya; dengan sasaran program meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan khusus (indra, jiwa, olahraga, batra dan kesehatan kerja). Berdasarkan hasil kinerja program khususnya untuk kesehatan indera dan kesehatan jiwa, didapatkan bahwa

pelaksanaan program kesehatan indera tahun

2013 dilaksanakan pada 14 Kabupaten/Kota (36,84%). Hal ini belum memenuhi target sebesar 40% (15 Kabupaten/Kota). Pada Tahun 2014 sudah mengalami peningkatan dalam hal pelaksanaan program kesehatan indera yaitu sebesar 17 Kabupaten/Kota (44,74%) walaupun belum bisa memenuhi target yang ditetapkan yaitu lebih dari 60% (>24 Kab Kota) yang seharusnya melaksanakan program Kesehatan Indera pada Tahun 2014. Sedangkan pelaksanaan program kesehatan jiwa tahun 2014 telah berjalan di 24 Kabupaten/kota. Bila dibandingkan dengan Tahun 2013 terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Mengacu pada target tahun 2014 sebanyak 50% maka pencapaian di tahun 2014 telah melebihi target.

D. Permasalahan Permasalahan Program Upaya Kesehatan Masyarakat pada Seksi Kesehatan Keluarga adalah: 1) Banyaknya petugas yang memasuki masa pensiun. Sementara perekrutan pegawai baru terkendala dengan adanya moratorium dan ketiadaan formasi karena komposisi biaya pegawai telah melewati pagu yang diperbolehkan. 2) Kualitas tenaga pengganti yang belum optimal. Banyaknya institusi pendidikan akan meningkatkan jumlah mahasiswa yang dididik. Namun jumlah mahasiswa tersebut tidak seimbang dengan jumlah sasaran untuk lahan praktek. Baik lahan praktek berupa institusi dan lahan praktek berupa jumlah ibu hamil


40

Permasalahan Program Upaya Kesehatan Masyarakat pada Seksi Kesehatan Dasar Penunjang dalam upaya kegiatan mewujudkan Puskesmas Standar, Puskesmas Plus, Pustu Gadar dan Ponkesdes adalah : 1) Terlambatnya MOU mengakibatkan honor/gaji dokter terlambat sehingga Dokter, dokter Sp.OG di beberapa Puskesmas tidak pasti datang, misalnya yang terjadi di Kabupaten Situbondo. 2) Berpindahnya pasien Puskesmas ke layanan Klinik Swasta misalnya yang terjadi di Kabupaten Kediri 3) Sosialisasi akreditasi Puskesmas belum merata dan

Klasifikasi tingkat

kemampuan pelayanan yang bervariasi misalnya yang terjadi pada Puskesmas di Blitar 4) Kualitas dan kuantitas SDM, sarana, prasarana tiap Kab/Kota berbeda. Misalnya Ponkesdes tidak bermasalah dalam hal SDM dan alatnya, tetapi banyak gedung Ponkesdes dengan status sewa. Permasalahan Program Upaya Kesehatan Masyarakat pada Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus untuk program kesehatan indra adalah: 1) Masih

terasa

adanya

ketidakpedulian

dari

stakeholder

sehingga

dapat

mempengaruhi besarnya anggaran untuk kegiatan pada program kesehatan indera di masing- masing Kab/ Kota 2) Masih kurangnya SDM yang dilibatkan dalam kegiatan / program kesehatan indera 3) Masih kurangnya penegakan Diagnosis khusuanya yang berhubungan dengan kesehatan indera, apalagi di era JKN ini Permasalahan Program Upaya Kesehatan Masyarakat pada Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus untuk Program Kesehatan Jiwa adalah: 1) Pengurusan pasien pasung untuk mendapatkan kartu

BPJS mandiri masih

terkendala dan harus di daftarkan bersama keluarganya 2) Pengiriman rujukan evakuasi pasien pasung kategori miskin non BPJS dari rumah ke RSJ masih terkendala biaya transport 3) Penanganan pasien pasca RSJ masih belum terpantau optimal 4) Belum semua kab/kota memilikiTim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat sehingga koordinasi LP danLS belum optimal 5) Belum semua kab/kota memiliki komitmen yang sama dalam mendukung program Jawa Timur bebas pasung 6) Belum semua kab/kota menyediakan obat-obatan program keswa di tingkat puskesmas 7) Belum semua kab/kota memiliki UPT rehabilitasi sosial untuk transisi perawatan sebelum pasien dikembalikan ke keluarga Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

41

8) Rehabilitasi sosial pasien pasung yang sudah pulih belum optimal melalui kegiatan ekonomi produktif masih kurang

E. Upaya Pemecahan Permasalahan Upaya Pemecahan Permasalahan Program Upaya Kesehatan Masyarakat pada Seksi Kesehatan Keluarga adalah : 1) Mencari alternatif penggantian petugas yang telah memasuki masa pensiun dengan melakukan perekrutan pegawai baru. 2) Peningkatan kualitas lulusan tenaga kesehatan melalui peningkatan standar lulusan, penataan lahan praktek dan penataan perijinan pendirian dan operasional institusi pendidikan kesehatan Upaya pemecahan masalah pada Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Seksi Kesehatan Dasar Penunjang adalah sebagai berikut : 1) MOU dipersiapkan dengan baik, sehingga range waktu tepat di bulan Desember akhir terlaksana, sehingga Januari dana bisa diberikan pada para nakes. 2) Meningkatkan faktor-faktor

yang mengakibatkan loyalitas pasien misalnya

dengan meningkatkan kualitas layanan 3) Meningkatkan Klasifikasi Puskesmas Standar Puskesmas RI Plus, Standar, dan Pustu Gadar dan Observasi menjadi sesuai standar. 4) Sosialisasi Akreditasi Puskesmas kepada seluruh SDM di Puskesmas. 5) Melatih dan menyediakan Sumber Daya Manusia, sarana, prasarana di Puskesmas yang sesuai dengan standar Puskesmas. Upaya pemecahan Permasalahan Program UpayaKesehatan Masyarakat pada Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus untuk program kesehatan indra adalah: 1) Advokasi terkait penganggaran untuk kegiatan Program Kesehatan Khusus 2) Meningkatkan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor 3) Pelatihan-pelatihan atau workshop Upaya pemecahan Permasalahan Program UpayaKesehatan Masyarakat pada Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus untuk program kesehatan jiwa adalah: 1) Advokasi BPJS kesehatan untuk mendaftarkan pasien pasung agar memiliki kartu BPJS mandiri 2) Advokasi kab/kota untuk pengurusan nik pasien pasung, meningkatkan dukungan terhadap program bebas pasung, membentuk dan mengoptimalkan TPKJM, mendukung pembiayaan pasien pasung kategori miskin

non BPJS/PBI,

menyiapkan panti rehabilitasi sosial pasein pasung sebelum dikembalikan ke keluarga 3) Optimalisasi program rujuk balik pasien schizofrenia


42

4) Kolaborasi lintas sektor mendukung rehabilitasi sosial/kegiatan ekonomi produktif pasien pasung yang sudah pulih Sebagaimana diketahui Program Kesehatan Khusus merupakan program pengembangan selain Program wajib di Puskesmas, sehingga lebih bersifat inovatif dan

unggulan

dari

beberapa

Puskesmas

mengembangkan, sehingga Program Kesehatan

di

Kabupaten/Kota

yang

ingin

Khusus ini tidak dikembangkan

secara menyeluruh di 38 Kabupaten/Kota . Secara umum pencapaian target sasaran Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringannya serta Pelayanan Kesehatan Penunjang pada tahun 2014 telah tercapai dengan BAIK. B.4. Program Upaya Kesehatan Perorangan A. Kegiatan Dalam Program Upaya Kesehatan Perorangan Dalam rangka mencapai misi “Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan melalui Rumah Sakit , Balai Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya” dan tujuan “Meningkatnya

Akses, Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan melalui

Rumah Sakit , Balai Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya” maka dilaksanakan Program Upaya Kesehatan Perorangan. Program Upaya Kesehatan Perorangan didukung oleh 3(tiga) kegiatan yaitu (1) Pelayanan bagi penduduk miskin di Rumah Sakit dan atau rumah sakit Khusus, serta pengembangan kesehatan rujukan, (2)Peningkatan Kualitas Pelayanan di RS dan (3) Peningkatan pelayanan kesehatan penunjang dan kegawatdaruratan di RSU dan RS khusus.

B. Sasaran Program Upaya Kesehatan Perorangan dengan sasaran “Meningkatkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dengan kemampuan pelayanan kesehatan gawat darurat yang bisa diakses masyarakat dan prasarana kesehatan di Rumah Sakit, Rumah Sakit Khusus dan Balai Kesehatan” ;indikator sasaran sebagai berikut: 1) Persentase Rumah Sakit Pemerintah menyelenggarakan

Pelayanan Obstetri

Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) sesuai standar 2) Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi 5 pelayanan dasar

B. Anggaran Belanja Pada

tahun

anggaran

2014,

Program

mendapatkan alokasi anggaran belanja

Upaya

Kesehatan

Perorangan

sebesar Rp. 1.700.000.000,00dengan

realisasi belanja sebesar Rp. 1.295.442.803,00 atau sebesar 76,2 %. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

43

Tabel 3.8. TUJUAN 3 dan SASARAN 3 TUJUAN 3

SASARAN 3.3.

Meningkatnya Akses , Pemerataan Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat melalui Rumah Sakit, Balai Kesehatan,yang Bisa Diakses Masyarakat dan Puskesmas dan Jaringannya Prasarana Kesehatan di Rumah Sakit, Rumah Sakit Khusus dan Balai Kesehatan

Indikator kinerja, target dan reaslisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel 3.9. sebagai berikut : TABEL : 3.9.

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat yang Bisa Diakses Masyarakat dan Prasarana Kesehatan di Rumah Sakit, Rumah Sakit Khusus dan Balai Kesehatan .

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(%)

1 1

2 Persentase Rumah Sakit Pemerintah menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) sesuai standar

3 80 %

4 85,19 %

5 106, 49

2

Persentase Rumah Sakit Pemerintah yang Terakreditasi 5 Pelayanan Dasar

70 %

90,63 %

129,47


117,98

KATEGORI CAPAIAN : SANGAT BAIK Pada Program Upaya Kesehatan Perorangan dalam kinerja program didapatkan upaya – upaya yang dilakukan dalam menghadapi pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu adanya penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan melalui mekanisme system penataan alur rujukan yang efektif dan efisien. Sehingga diperlukan data dan informasi terkait pelayanan kesehatan agar penataan penyelenggaraan kesehatan dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien. Bedasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tanggal 30 Januari 2014 nomor: 445/1306/101.4/2014 perihal revisi format laporan tahunan RS, maka Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 melakukan pengadaan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

44

software data dan analisa laporan RS. Software data dan analisa laporan RS merupakan sebuah system informasi yang bertujuan untuk merekap data laporan tahunan seluruh RS di Jawa Timur. Data tersebut di unggah dalam system yang tersimpan dalam database penyimpanan yang dikelompokkan berdasarkan tahun laporan dokumen tersebut. Selain itu untuk standarisasi Pelayanan medis di RS maka Sejak tahun 2012 telah tersusun Buku Pedoman Sistem Rujukan berbasis Indikasi Medis yaitu penyelenggaraan pelayanaan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayaan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal yang didasarkan pada kemampuan medis rumah sakit yang dalam penyusunannya telah melibatkan Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Dinas Kesehatan dan IDI dan Organisasi Profesi dari masing-masing pelayanan. Pedoman ini mengacu pada Sistem Kesehatan Nasional mengamanatkan tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas yang dilaksanakan dengan memperhatikan

inovasi

dan

terobosan

dalam

penyelengaraannya

yang

berkesinambungan, terus menerus, terpadu dan paripurna melalui penguatan sistem rujukan. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di RS perlu terus ditingkatkan sejalan dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih baik, cepat dan yang sesuai standar pelayanan RS. Berdasarkan ukuran keberhasilan yang sudah ditetapkan yaitu terlaksananya pembinaan peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Pemerintah dengan melihat pelaksanaan akreditasi di Rumah Sakit Pemerintah. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali. Akreditasi RS dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dari dalam maupun luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku dan ditetapkan oleh Menteri, sesuai yang diamanatkan pada UU RS No 44 Tahun 2009 pasal 40. Akreditasi RS dilakukan oleh KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) yang dulunya penilaian akreditasi RS menggunakan versi 2007 yang

meliputi Akreditasi RS 5

pelayanan, 12 pelayanan dan 16 pelayanan maka pada pertengahan 2012 adalah batas akhir penilaian akreditasi versi tahun 2007 yang selanjutnya instrumen akreditasi menggunakan akreditasi yang baru yaitu versi 2012 sesuai Keputusan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI Nomor : HK.02.04/I/2790/11 tentang Standar Akreditasi RS. Dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan RI sampai tahun 2014 ada ketentuan target pencapaian Akreditasi RS (RS Pemerintah,BUMN, TNI/POLRI, dan Swasta) diharapkan mencapai 90%. Sampai saat ini (akhir tahun 2013) RS di Jawa Timur yang telah terakreditasi sebanyak 237 RS (66,76%) dari 355 RS yang ada sehingga masih ada sekitar 118 RS (33,24%) yang belum terakreditasi (versi 2007/ Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

45

lama). Adapun perincian jumlah RS di Jawa Timur yang sudah terakreditasi yaitu sebagai berikut: a) RSU Pemerintah : 54 RS → 50 RS terakreditasi (92,59%) b) RSK Pemerintah : 10 RS → 8 RS terakreditasi (80,00%) c) RS TNI/Polri : 28 RS → 24 RS terakreditasi (85,71%) d) RS BUMN

: 15 RS → 12 RS terakreditasi (80,00%)

e) RSU Swasta : 152 RS → 110 RS terakreditasi (72,37%) f) RSK Swasta : 96 RS → 33 RS terakreditasi (34,38%) Adapun Indikator Renstra pada tahun 2013 adalah 70 %. Indikator Renstra tersebut yang dimaksud adalah akreditasi yang versi 2007/ lama.Sehingga persentase pencapaian sasaran masih dibawah target yaitu 66,76%. Sedangkan target indikator Renstra tahun 2014 yaitu >75%. Berbagai kegiatan terkait peningkatan pencapaian indikator Renstra untuk akreditasi RS antara lain : a) Workshop Akreditasi RS bekerjasama dengan KARS pusat dan RS yang sudah terakreditasi di RSU dan RSK, dengan tujuan agar RS dapat membuat dokumen sesuai standart dan parameter penilaian akreditasi RS, sasaran adalah RS Pemerintah yang belum terakreditasi b) Monitoring dan Evaluasi Akreditasi RS Pada tahun 2014 tidak ada perubahan

rumah sakit pemerintah yang

terakreditasi 5 pelayanan dasar karena adanya perubahan versi akreditasi dari versi 2007 ke versi baru (versi 2012). Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi RS dimana disebutkan pada pasal 3 bahwa RS wajib mengikuti akreditasi nasional, dan pada pasal 4 untuk dalam upaya meningkatkan daya saing, RS dapat mengikuti akreditasi internasional sesuai kemampuan. Sampai pada akhir tahun 2014 RS di Jawa Timur yang sudah terakreditasi nasional (versi 2012) baru 10 RS yaitu RS Panti Nirmala Malang, RS Mata Undaan Surabaya, RSUD dr Soetomo, RSAL dr. Ramelan, RS Baptis Batu, RS Adi Husada Kapasari, RS Semen Gresik, RS Muhammadiyah Lamongan dan RS Premier Surabaya, RS Premier merupakan salah satu RS yang sudah terakreditasi Internasional. Sedangkan untuk pencapaian target indikator Rumah Sakit Pemerintah menyelenggarakan Program Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 jam. 87,03%RS Mampu PONEK 24 jam adalah RS yang mampu menyelenggarakan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, yang dapat terukur malalui Penilaian Kinerja Manjemen dan Penilaian Kinerja Klinis dan Buku Paket Pelatihan PONEK Protokol bagi Tenaga Pelaksana . Dari data di Laporan Tahunan RS Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

46

didapatkan tidak lebih dari 50% RS Pemerintah yang memiliki SK Tim Ponek, terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan Ponek mengacu pada buku pedoman Ponek Kemenkes RI tahun 2012. Angka kematian ibu di RS Pemerintah di Jawa Timur sampai sekarang masih cukup tinggi. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi Angka Kematian Ibu tinggi yaitu kualitas layanan darurat obstetry dan neonatal pada berbagai tingkat pelayanan kesehatan, termasuk sarana prasarana dan SDM. Pada tahun 2013 RS Pemerintah kelas A kasus kematian ibu sebanyak 44 kasus,pada 21 RS Pemerintah kelas B yang mengisi data laporan (2013) sebanyak 178 kasus, dan pada 6 RS Pemerintah kelas C yaitu sebanyak 6 kasus dan pada 1 RS Pemerintah kelas D yang mengisi data laporan sebanyak 2 kasus. Untuk

itu

pada

tahun

2014

Dinas

Kesehatan

Provinsi

Jawa

Timur

melaksanakan kegiatan Supervisi fasilitatif terpadu yang melibatkan lintas program/ lintas sektor serta pendampingan tim Kabupaten/Kota. Maka tahapan yang dilakukan yaitu antara lain: mengadakan rapat persiapan, rapat evaluasi , advokasi ke Pemda setempat tentang upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi. Dan pada tahun 2013, angka kematian ibu yang tertinggi yaitu di RS Pemerintah kelas B yaitu sebanyak 68 %. Hal ini bisa menjadi bahan masukan dari pemegang kebijakan khususnya terkait dengan penyiapan SDM maupun sarana dan prasarana di masingmasing RS sebagai tempat rujukan. Seperti di Kab Kediri, angka kematian ibu masih tergolong tinggi, oleh karena dilakukan Program Penguatan RS sebagai rujukan pelayanan maternal neonatal dengan cara pelatihan tim PONEK, monev serta fasilitasi audit medis di RS Kab Kediri. Hasilnya cukup memuaskan terjadi penurunan angka kematian ibu dari 34 (2013) menjadi 13 (2014). Meskipun begitu perlu dukungan Asisten Kesra dan Bappeda dalam koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program di Kab/Kota Kediri. Dan dari pengalaman tersebut diatas diharapkan adanya Sistem Rujukan upaya penurunan estafet panjang rantai rujukan – Radiomedik, serta adanya Peran IDI dan Dinkes Kab/Kota terkait Praktik Dr Spesialis dan peran IBI dalam Kompetensi SDM terkait pelatihan teknis.

E. Upaya Pemecahan Permasalahan Permasalahan dan Upaya yang dilakukan terkait Program Upaya Kesehatan Perorangan adalah sebagai berikut: a) Berdasarkan UU RS No. 44 Tahun 2009 yang dijelaskan dalam Permenkes RI Nomor 56/MENKES/PER/2014 tentang Perijinan dan Klasifikasi RS disebutkan bahwa Peran Dinas Kesehatan Provinsi adalah memberikan Rekomendasi Perijinan dan Penetapan Kelas untuk RS kelas B sedangkan rekomendasi Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

47

perijinan dan klasifikasi RS kelas C dan D diserahkan ke Dinas Kesehatan Kab/ Kota. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur akan mengadvokasi kepada Kementerian Kesehatan RI untuk memprioritaskan penetapan kelas Rumah Sakit di Jawa Timur mengingat jumlah RS di Jawa Timur termasuk terbanyak di Indonesia. b) Dengan standar akreditasi baru yang diberlakukan mulai tahun 2012, maka rumah sakit harus menata ulang standarnya karena pada standar akreditasi baru ada 4 (empat) kelompok standar yaitu : Kelompok standar berfokus pada pasien, Kelompok standar manajemen rumah sakit, Kelompok sasaran keselamatan pasien, Kelompok sasaran menuju Milineum Development Goals. c) Sedangkan yang menjadi permasalahan RS Pemerintah belum melaksanakan PONEK sekaligus masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi antara lain karena keterbatasan SDM Spesialistik khususnya dokter spesialis Obgyn dan dokter spesialis anak yang full timer . Untuk itu pihak Dinas Kesehatan hendaknya ikut mengadvokasi kepada Kementerian Kesehatan RI dan mengusahakan pelaksanaan pemerataan khususnya tenaga spesialis Obgyn dan spesialis anak ke daerah- daerah Kab/ Kota. Adapun permasalahan terkait dengan sistem Pelaporan RS yang belum berjalan optimal antara lain karena belum semua RS mengisi laporan tahunan dengan format yang diupload dalam software data dan analisa laporan RS Dinkes Provisi Jawa Timur, sehingga tidak terekapitulasi dalam software, masih diemukannya data yang tidak sinkron di RS dengan tahun yang sama antara data SIRS online, Laporan Tahunan RS, Profil kesehatan serta masih belum semua Dinas Kesehatan

Kab/Kota

menggunakan

data/pelaporan

RS

sebagai

bahan

perencanaan atau evaluasi terkait pelayanan di RS. Untuk itu dirasa perlu update format data/ pelaporan di masing- masing RS. Secara umum pencapaian target sasaran meningkatkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dengan kemampuan pelayanan kesehatan gawat darurat yang bisa diakses masyarakat dan prasarana kesehatan di Rumah Sakit, Rumah Sakit Khusus dan Balai Kesehatanpada tahun 2014 telah tercapai dengan BAIK. B.5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat A. Kegiatan Dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat Dalam rangka mencapai misi “Mewujudkan, Memelihara dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Merata dan Terjangkau” dan tujuan


48

“Meningkatnya Kesadaran Gizi Keluarga Dalam Upaya Meningkatkan Status Gizi Masyarakat” maka dilaksanakan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat didukung oleh 3(tiga) kegiatan yaitu (1) Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya, (2) Pemberdayaan masyarakat Untuk pencapaian keluarga sadar gizi dan (3) Penyelidikan surveillans untuk kewaspadaan pangan dan gizi B. Sasaran Program Perbaikan Gizi Masyarakat

dengan sasaran “Meningkatnya

Keluarga Sadar Gizi dan Perbaikan Gizi Masyarakat”; indikator sasaran sebagai berikut: 1) Persentase Balita Dipantau Pertumbuhannya 2) Persentase Balita dengan Gizi Buruk 3) Persentase Balita dengan Gizi Kurang C. Anggaran Belanja Pada

tahun

anggaran

2014,

Program

mendapatkan alokasi anggaran belanja

Perbaikan

Gizi

Masyarakat

sebesar Rp. 2.200.000.000,00 dengan

realisasi belanja sebesar Rp. 1.926.959.036,00 atau sebesar 87.59%. Tabel 3.10. TUJUAN 4 dan SASARAN 4 TUJUAN 4 Meningkatnya Kesadaran Gizi Keluarga Dalam Upaya Meningkatkan Status Gizi Masyarakat

SASARAN 4.1 Meningkatnya Perbaikan Gizi Masyarakat


NO

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Perbaikan Gizi Masyarakat

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(%)

1 1

2 Persentase Balita Dipantau Pertumbuhannya

3 85 %

4 74, 3 %

5 87,41

2


2%

2%

3


14,8 %

12,3%

100,0 0 83,11


90,17

KATAGORI CAPAIAN : BAIK Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

49

Program perbaikan gizi masyarakat bertujuan meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi, dan balita serta usia produktif. Tabel 3.12. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2012-2014 NO

INDIKATOR

Target

1 Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan 2 Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif 3 Cakupan RT yang mengkonsumsi garam beryodium 4 Persentase Balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A 5 Persentase ibu hamil mendapat Fe 90 tablet 6 Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi 7 Persentase balita ditimbang berat badannya 8 Persentase Penyediaan bufferstock MP-ASI untuk daerah bencana

2012 Realisasi

Target

2013 Realisasi

Target

2014 Realisasi

100

100

100

100

100

100

70

66,1

75

70,3

80

72,6

80

-

85

86,9

90

86,9

80

90,3

83

89,7

85

92,2

90

71,2

93

81,6

95

74,2

100

100

100

100

100

100

75

73,7

80

72,0

85

74,3

100

100

100

100

100

100

Sumber : LB3 Gizi Tahun 2014 Pada tabel di atas sampai dengan bulan November 2014 sebanyak 5854 kasus Balita gizi buruk (L= 2593, P=2855) sudah mendapat perawatan 100 % dan tertangani semua. Berdasarkan PSG (pemantauan status gizi) tahun 2014 persentase status balita gizi buruk sebanyak 2% ini lebih rendah dari target RAD-PG tahun 2014 sebesar 2,1%. Sedangkan persentase status Balita gizi kurang sebesar 10,3% bila dibandingkan dengan target RAD-PG tahun 2014 sebesar 8,4% masih belum mencapai target dan untuk prevalensi Balita gizi kurang sebesar 12,3%. Penanggulangan kasus balita gizi buruk dilaksanakan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu bagi balita gizi buruk yang disertai dengan tanda-tanda komplikasi medis dilakukan penanganan rawat inap di Puskesmas Perawatan, Theurapeutic Feeding Centre (TFC) maupun Rumah Sakit. Sedangkan bagi balita gizi buruk tanpa komplikasi dilakukan melalui rawat jalan dengan pembinaan oleh petugas kesehatan dan kader Posyandu. Cakupan bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif tahun 2014 sebesar 72,6% dari jumlah bayi diperiksa sebesar 463.872 dan yang mendapat ASI Eksklusif sebanyak 336.819 bayi, meskipun belum mencapai target nasional sebesar 80 % tetapi bila dibanding tahun 2013 persentase cakupan meningkat sebanyak 2,3%, hal ini di dukung dengan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ASI Eksklusif serta semakin tanggapnya tenaga pelaksana gizi di lapangan. Upaya terobosan yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif antara lain melalui :


50

a) Penyediaan ruang laktasi (di pasar, kantor, mall, RSUD, pabrik dll) dalam rangka mendukung penyediaan fasilitas menyusui di tempat kerja maupun di pusat perbelanjaan, dan lain-lain. b) Pelatihan petugas pengola data kesehatan terkait dengan definisi operasional ASI eksklusif untuk mendukung pelaporan ASI eksklusif yang benar c) Pelatihan Konselor Menyusui d) Peningkatan dukungan keluarga dan masyarakat melalui pembentukan Kelompok Pendukung Air Susu Ibu (KP-ASI) e) Sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI eksklusif.

Upaya penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) dilakukan melalui pemanfaatan garam beriodium. Hasil survey rumah tangga yang mengkonsumsi garam beriodium di Jawa Timur tahun 2014 sebesar 86,9 %, jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2014 sebesar 90 % berarti belum mencapai target. Upaya peningkatan cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beriodium dilakukan antara lain melalui : a). Meningkatkan sosialisasi penggunaan garam beryodium kepada masyarakat melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik b). Meningkatkan kegiatan pemantauan /moitoring garam beryodium di setiap desa/ kelurahan dan tidak tergantung dana c). Peningkatan koordinasi dengan petugas lintas program maupun lintas sektor d). Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan GAKI di daerah. Cakupan Balita 6-59 bulan yang mendapat kapsul vitamin A di Jawa Timur tahun 2014 adalah sebesar 92,2% dari sasaran Balita 3.013.119, yang mendapatkan vitamin A sebanyak 2.776.791. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 ada kenaikan sebesar 2,5% dan bila di bandingkan dengan target nasional tahun 2014 sebesar 85% maka hasil cakupan vitamin A jawa timur sudah melebihi target. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan balita yang mendapat kapsul vitamin A, antara lain melalui : a) Meningkatkan kegiatan sweeping oleh petugas kesehatan dalam upaya memaksimalkan cakupan pemberian kapsul vitamin A b) Pemenuhan kebutuhan kapsul vitamin A c) Pertemuan koordinasi penanggulangan Kurang Vitamin A bagi petugas lintas program dan lintas sektor Kabupaten/Kota se Jawa Timur d) Promosi pemberian kapsul vitamin A melalui pengadaan media/ sarana penyuluhan, dan lain-lain. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

51

Cakupan ibu hamil yang mendapatkan Fe (feros /tambah darah) 90 tablet di Jawa Timur tahun 2014 adalah sebesar 74,2 % dari jumlah ibu hamil sebanyak 675.789 orang, yang mendapat Fe3 sebesar 501.616 orang. Jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2014 sebesar 95% berarti belum mencapai target, ini disebabkan antara lain ; a) Adanya under reporting, sebab cakupan K1 yang mensyaratkan harus sudah diberi tablet Fe1 dan cakupan K4 yang mensyaratkan harus sudah diberi Fe3. b) Belum optimalnya koordinasi dengan lintas program terkait, serta belum terlaporkannya dengan baik cakupan pemberian TTD pada ibu hamil, baik di BPS (balai pengobatan swasta) /klinik bersalin lainnya. c) Kurangnya peran lintas sektoral dan lintas program dalam mendukung program penanggulangan anemia. d) Tablet tambah darah yang diberikan secara program kurang menarik, khususnya

bagi

ibu

hamil,

sehingga

banyak

yang

tidak

mau

mengkonsumsinya. Upaya peningkatan cakupan ibu hamil yang mendapat 90 tablet tambah darah, dilakukan antara lain melalui : a) Peningkatan koordinasi dengan petugas lintas program dan lintas sektor terkait b) Peningkatan pemahaman petugas kesehatan terkait tentang definisi operasional pemberian TTD c) Promosi TTD (tablet tambah darah) melalui pengadaan sarana media penyuluhan Cakupan balita yang ditimbang berat badannya (D/S) di Jawa Timur pada tahun 2014 adalah sebesar 74,3% dari jumlah Balita sebesar 3.013.119 dan yang ditimbang sebanyak 2.239.798 Balita. Cakupan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2014 sebesar 85 %. Rendahnya cakupan D/S tersebut antara lain berkaitan dengan ; a) Orang tua Balita kurang sadar menimbangkan Balitanya ke Posyandu/ pelayanan kesehatan terdekat b) Data sasaran S (jumlah bayi/ Balita yang ada di wilayah tertentu) menggunakan data proyeksi yang terlalu tinggi c) Minimnya dana operasional dan kelengkapan sarana dan prasarana untuk menggerakkan kegiatan Posyandu d) Tingkat pengetahuan kader dan kemampuan petugas dalam pemantauan pertumbuhan dan konseling masih kurang karena banyaknya kader baru (regenerasi) Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

52

e) Pembinaan kader yang kurang sehingga perlu diadakan refresing kader/ revitalisasi Posyandu.

Penyediaan bufferstock MP-ASI untuk daerah bencana setiap tahunnya selalu disediakan untuk antisipasi situasi darurat akibat bencana, KLB Gizi dan situasi sulit lainnya. Dana bufferstock MP-ASI ini bersumber dari Direktorat Bina Gizi Kemenkes R.I dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sehingga cakupan/ capaian kinerjanya pasti 100 %, karena tenaga gizi di wilayah sasaran bencana, tinggal melaksanakan apabila ada bencana

D. Permasalahan 1) Peran dan kerjasama petugas lintas program dan lintas sektor yang tergabung dalam Tim Pangan dan Gizi masih rendah, sehingga pembahasan tentang situasi pangan dan gizi untuk penanganan masalah gizi sering terhambat. 2) Validasi data gizi sering terlambat dari Kab/ Kota ke Provinsi (seksi gizi) sehingga capaian indikator kinerja gizi berdasarkan data LB3 gizi kurang maksimal. 3) Belum semua tenaga kesehatan baik di Puskesmas maupun Rumah Sakit serta sarana pelayanan kesehatan yang lain memahami Kode Etik Pemasaran Susu FormulaPermasalahan bisa dihubungkan dengan pencapaian indikator kinerja program.

E. Upaya Pemecahan Permasalahan 1) Melakukan pendekatan secara khusus terhadap lintas program dan lintas sektor untuk memperlancar jalannya kerjasama serta mendorong agar masing-masing sektor mengadakan kegiatan secara bersama-sama. 2) Meningkatkan upaya perbaikan dalam sistem pencatatan dan pelaporan antara lain ; a) Setelah mengevaluasi dan menganalisis data LB3 gizi yang masuk, sesering mungkin meminta/ menagih data LB3 Gizi dari Kab/ Kota yang belum masuk. b) Pembinaan petugas pengelola data c) Pertemuan koordinasi dan validasi data lintas program baik di tingkat Kab/ Kota atau tingkat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 3) Perlunya peraturan yang tegas beserta sangsinya terhadap produsen susu yang melanggar peraturan 4) Menjalin kerjasama dengan lintas sektor, lintas program, serta organisasi profesi terkait untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif. Melakukan pendekatan secara khusus terhadap lintas program dan lintas sektor untuk memperlancar jalannya kerjasama serta mendorong agar masing-masing Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

53

sektor mengadakan kegiatan secara bersama-samaHarus relevan dengan permasalahan yang ada. Secara umum pencapaian target sasaran Meningkatkan Keluarga Sadar Gizi dan Perbaikan Gizi Masyarakat pada tahun 2014 telah tercapai dengan BAIK.

B.5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan A. Kegiatan Dalam Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Dalam rangka mencapai misi “Mewujudkan, Memelihara dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Merata dan Terjangkau” dan tujuan “Terjaminnya Ketersediaan, Pemerataan, Pemanfaatan, Mutu, Keterjangkauan Obat dan Perbekalan Kesehatan serta Pembinaan Mutu Makanan” maka dilaksanakan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan didukung oleh 11(sebelas) kegiatan yaitu (1)Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, (2)Pengkataan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan, (3)Peningkatan mutu pelayanaan farmasi komunikasi dan rumah sakit, (4)Peningkatan mutu Penggunaan obat dan perbekalan Kesehatan, (5)Pengembangan tanaman obat dan peningkatan promosi pemanfaatan obat bahan alam Indonesia, (6)Pengadaan Bahan Kimia dan Laboratorium, (7)Peningkatan mutu makanan dan minuman, (8)Peningkatan dan Pengembangan Balai Materia Medika Batu, (9)Pencegahan Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (Napza), (10)Optimalisasi Instalasi Farmasi Provinsi ( DAK ) dan (11)Pendampingan Optimalisasi Instalasi Farmasi Provinsi ( DAK ).

B. Sasaran Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan sasaran “Meningkatnya pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan makanan”; indikator sasaran sebagai berikut: 1) Persentase obat sesuai kebutuhan tersedia di Kabupaten/Kota 2) Persentase Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan untuk Penanggulangan Bencana dan KLB 3) Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang menerapkan

Pelayanan

Kefarmasian Sesuai Standar

C. Anggaran Belanja Pada tahun anggaran 2014, Program Obat dan Perbekalan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi anggaran belanja

sebesar Rp.

7.907.640.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 3.178.767.804,00 atau sebesar 40,20%; hal ini salah satunya disebabkan karena kegiatan Optimalisasi Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

54

Instalasi Farmasi Provinsi sebesar Rp.

3.932.640.000,00 tidak bisa terealisasi

karena disebabkan gagal tender serta persyaratan dalam penganggaran yang belum terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sudah mengirim telaahan kepada Bappeda Provinsi Jawa Timur. Tabel 3.12. TUJUAN 5 dan SASARAN 5.1. TUJUAN 5 Terjaminnya ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan serta pembinaan mutu makanan

SASARAN 5.1 Meningkatnya Pengelolaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan Makanan


NO

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan Makanan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(%)

1 1

2 Persentase obat sesuai kebutuhan tersedia di kabupaten/kota

3 95 %

4 100 %

5 105,26

2

Persentase Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan untuk Penanggulangan Bencana dan KLB

90 %

92 %

102,22

35 %

58,33

3

Persentase Sarana Pelayanan 60 % Kesehatan yang menerapkan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran

88,61

KATEGORI CAPAIAN : BAIK

Berdasarkan Tabel 3.13. dari 3(tiga) Indikator Kinerja Utama Program Obat dan Perbekalan Kesehatan yang belum memenuhi target adalah Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar. Pada Tahun 2014 target yang ditetapkan sebesar 60 % dengan capaian 35%. Hal ini antara lain disebabkan oleh hal ini disebabkan karena kualitas dan kuantitas SDM bidang farmasi, kompetensi tenaga farmasi, dukungan manajemen, kab kota tidak memiliki data based yang akurat sehingga sampai Tahun 2014 belum bisa memenuhi target. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

55

Pada Program Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk indikator Persentase Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan untuk Penanggulangan Bencana dan KLB terlihat pada tabel 3.14. Tabel

3.14.

Persentase

Ketersediaan

Obat

dan

Alat

Kesehatan

Untuk

Penanggulangan Bencana dan KLB NO. KAB/KOTA KETERSEDIAAN OBAT (%) 1 Pacitan 173% 2 Ponorogo 86% 3 Trenggalek 174% 4 Tulungagung 142% 5 Kab. Blitar 211% 6 Kab. Kediri 940% 7 Kab. Malang 143% 8 Lumajang 323% 9 Jember 130% 10 Banyuwangi 164% 11 Bondowoso 162% 12 Situbondo 337% 13 Kab. Probolinggo 115% 14 Kab. Pasuruan 144% 15 Sidoarjo 248% 16 Kab. Mojokerto 97% 17 Jombang 146% 18 Nganjuk 266% 19 Kab. Madiun 292% 20 Magetan 92% 21 Ngawi 218% 22 Bojonegoro 106% 23 Tuban 176% 24 Lamongan 110% 25 Gresik 127% 26 Bangkalan 1572% 27 Sampang 108% 28 Pamekasan 196% 29 Sumenep 69% 30 Kota Kediri 225% 31 Kota Blitar 280% 32 Kota Malang 184% 33 Kota Probolinggo 237% 34 Kota Pasuruan 80% 35 Kota Mojokerto 152% 36 Kota Madiun 645% 37 Kota Surabaya 669% 38 Kota Batu 186% Sumber: Data Program Obat dan Perbekalan Kesehatan tahun 2014

Mutu Pelayanan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan dipengaruhi antara lain oleh ketersediaan tenaga farmasi di sa r a n a pelayanan kesehatan. Jumlah dan kualitas tenaga apoteker di Rumah Sakit masih terbatas. Jumlah Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

56

apoteker di beberapa rumah sakit tidak sesuai dengan rasio terhadap jumlah tempat tidur (1:30). Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pelayanan farmasi klinik, sehingga perlu dipikirkan untuk menempatkan tenaga apoteker dengan jumlah sesuai kebutuhan;l sedangkan di Puskesmas hanya tersedia Asisten Apoteker sekitar 80% dari total jumlah Puskesmas yang ada

D. Permasalahan Permasalahan dalam pelaksanaan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan adalah sebagai berikut: 1) Belum optimalnya komitmen Pemerintah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengalokasikan anggaran untuk penyediaan obat dan alkes habis pakai, dukungan sarana prasarana pengelolaan obat dan vaksin, biaya distribusi obat dan vaksin, 2) Penempatan penanggung jawab pengelola obat di beberapa daerah tidak sesuai dengan kompetensi. Adanya mutasi tenaga kefarmasian yang bertugas di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dan belum ada pengganti yang sesuai 3) Struktur organisasi

pengelola obat dan perbekalan kesehatan Kabupaten/Kota

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kefarmasian di era otonomi daerah bervariasi bentuk dan keberadaannya antara lain: dalam bentuk Bidang, Seksi atau UPTD dengan tupoksi yang tidak seragam. 4) Perhatian terhadap pengelolaan obat di Puskesmas masih kurang meliputi penyimpanan yang belum optimal maupun kurangnya SDM. 5) Kurangnya koordinasi antara petugas puskesmas dan instalasi farmasi kabupaten/kota menyebabkan kekosongan obat di puskesmas tidak terinformasi ke

Instalasi

Farmasi

Kabupaten/Kota,

sehingga

puskesmas

mengalami

kekosongan obat meskipun dalam waktu yang singkat. 6) Biaya operasional instalasi farmasi. Pengadaan obat dan vaksin masih mengandalkan dari dana DAK bidang kefarmasian. 7) Kondisi mempengaruhi mutu pelayanan kefarmasian di strata pelayanan kesehatan tersebut ketersediaan tenaga farmasi di pelayanan kesehatan terbagi di Rumah Sakit dan Puskesmas. Jumlah dan kualitas tenaga apoteker

di

Rumah Sakit masih terbatas, sedangkan di Puskesmas hanya tersedia Asisten Apoteker sekitar 80% dari total jumlah Puskesmas yang ada 8) Tenaga kesehatan lain belum sepenuhnya mendapat informasi tentang penggunaan obat rasional, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan obat secara swamedikasi


57

E. Upaya Pemecahan Permasalahan Upaya pemecahan permasalahan yang diupayakan pada Program Obat dan Perbekalan Kesehatan adalah sebagai berikut: 1) Advokasi ke Pemerintah Daerah untuk komitmen dan dukungan alokasi anggaran penyediaan obat dan alkes habis pakai, dukungan sarana prasarana pengelolaan obat dan vaksin, serta biaya distribusi obat. 2) Meningkatkan kemampuan petugas pengelola obat di Kab/Kota dengan melakukan pembinaan dan TOT Manajemen Obat secara berkelanjutan yang diharapkan akan dilanjutkan dengan pelatihan terhadap pengelolaan obat di Puskesmas. 3) Meningkatkan koordinasi antara pengelola obat di Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas, dan Pengelola Program Kesehatan dengan membentuk tim perencanaan obat terpadu. 4) Advokasi

penambahan

jumlah

tenaga

kefarmasian

untuk

mendukung

pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas dan Rumah Sakit. 5) Meningkatkan lokasi

pilot project pelayanaan kefarmasian di beberapa

Puskesmas dan Rumah Sakit 6) Meningkatkan sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan obat rasional melalui metode CBIA dengan melibatkan tenaga kesehatan dari lintas program, kader kesehatan, dan stake holder terkait

Secara umum pencapaian target sasaran meningkatkan pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan makanan pada tahun 2014 telah tercapai dengan BAIK.

B.7. Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan A. Kegiatan Dalam Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Dalam rangka mencapai misi “Mewujudkan, Memelihara dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Merata dan Terjangkau” dan tujuan “Berkembangnya Kebijakan, Sistem Pembiayaan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan” maka dilaksanakan Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan didukung oleh 6(enam)

kegiatan yaitu (1) Pengembangan sistem informasi kesehatan, (2)

Pengembangan dan Fasilitasi Program Kesehatan, (3) Pengembangan manajemen perencanaan dalam bidang kesehatan, (4) Kerjasama program, lintas sektor dan antar daerah dalam bidang kesehatan, (5) Peningkatan manajemen dan fungsi kelembagaan UPT dan (6) Pengembangan pembiayaan kesehatan secara pra upaya. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

58

B. Sasaran Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan sasaran “Mengembangkan kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, sistem informasi kesehatan dan hukum kesehatan serta pembiayaan kesehatan”; indikator sasaran sebagai berikut: 1) Persentase Penduduk yang Telah Terjamin Pemeliharaan Kesehatan dengan Sistem Jaminan Kesehatan 2) Persentase pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) sesuai dengan standar

C. Anggaran Belanja Pada tahun anggaran 2014, Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 44.422.876.273,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp.40.888.830.260.00 atau sebesar 92.04%

Tabel 3.15. TUJUAN 6 dan SASARAN 6.1. TUJUAN 6 Berkembangnya Kebijakan, Sistem Pembiayaan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

SASARAN 6.1

Berkembangnya kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan dan Hukum Kesehatan serta Pembiayaan Kesehatan

Indikator kinerja, target dan reaslisasi dari sasaran ini

disajikan dalam

tabel 3.16. sebagai berikut : TABEL : 3.16.

NO

Pengukuran Kinerja Sasaran Berkembangnya kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan dan Hukum Kesehatan serta Pembiayaan Kesehatan


TARGET

REALISASI

(%)

1 1

2 Persentase Penduduk yang Telah Terjamin Pemeliharaan Kesehatan dengan Sisitem Jaminan Kesehatan

3 70 %

4 50,84 %

5 72,63

2

Persentase pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) sesuai dengan standar

100 %

100 %

100


86,31

KATEGORI CAPAIAN : BAIK Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

59

Berdasarkan

tabel

3.16.

dapat

disimpulkan

bahwa

untuk

kegiatan

Pengembangan SIK sudah berhasil memenuhi target sebesar 100 % pada tahun 2014. Indikator “persentase pengelolaan SIK sesuai standar”

adalah Sistem

Informasi Kesehatan (SIK) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yaitu system pelaporan satu pintu sehingga data yang didapatkan valid. Manfaatnya terhadap program kesehatan dengan diperolehnya data yang valid adalah penilaian keberhasilan terhadap pelaksanaan program-program kesehatan bersifat obyektif dan terukur karena berdasarkan data yang valid serta untuk membuat perencanaan yang baik sesuai penilaian yang berbasis data valid, sehingga kebijakan yang diambil pimpinan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan masyarakat. Secara umum pencapaian target sasaran Mengembangkan kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, sistem informasi kesehatan dan hukum kesehatan serta pembiayaan kesehatan pada tahun 2014 telah tercapai dengan BAIK.

D. Permasalahan Permasalahan dalam kegiatan Pengembangan SIK diantaranya adalah sebagai berikut: 1) SIK masih terfragmentasi

(belum terintegrasi) dan dikelola berbagai pihak

sehingga terdapat “pulau-pulau informasi” 2) Legislasi yang ada belum kuat untuk mendukung integrasi SIK 3) Tenaga

Pengelola

SIK

umumnya

masih

kurang

diakui

perannya,

pengembangan karir tidak jelas dan belum ada jabatan fungsionalnya 4) Terbatasnya anggaran untuk teknologi informasi dan komunikasi khususnya untuk pemeliharaan 5) Kualitas data masih bermasalah (tidak: akurat, lengkap, tepat waktu) 6) Penggunaan data/informasi oleh pengambil keputusan dan masyarakat masih sangat rendah

E. Upaya Pemecahan Permasalahan Upaya pemecahan masalah yang ditemui dalam kegiatan pengembangan SIK adalah sebagai berikut: 1) Pengembangan

kebijakan

dan

standar

dilaksanakan

dalam

rangka

mewujudkan SIK yang terintegrasi, yang dapat menyediakan data secara real time yang mudah diakses dan berfungsi sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan (Decision Support System). 2) Penguatan manajemen SIK pada semua tingkat sistem kesehatan dititikberatkan pada ketersediaan standar operasional yang jelas, pengembangan


60

dan penguatan kapasitas SDM,dan pemanfaatan TIK, serta penguatan advokasi bagi pemenuhan anggaran. 3) Peningkatan penyelenggaraan sistem pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, diseminasi dan pemanfaatan data/ informasi dalam kerangka kebijakan SIK terintegrasi, sehingga diperoleh data yang berkualitas, yaitu akurat, lengkap, tepat waktu . 4) Pengembangan Bank Data Kesehatan harus memenuhi berbagai kebutuhan dari para pemangku kepentingan dan dapat diakses dengan mudah, serta memperhatikan prinsip-prinsip kerahasiaan dan etika yang berlaku di bidang kesehatan dan kedokteran. 5) Pengembangan SDM pengelola data dan informasi kesehatan dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan lintas sektor terkait serta terpadu dengan pengembangan SDM kesehatan lainnya. Berdasarkan Tabel 3.16. untuk Tahun 2014, persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan dengan Sistem Jaminan Kesehatan mencapai 50.84% . Hal ini belum memenuhi target, dimana sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, pada Tahun 2014 diharapkan 70% penduduk Jawa Timur telah terjamin pemeliharanaan kesehatannya dengan Sistem Jaminan Kesehatan Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan untuk kegiatan Pengembangan Pembiayaan Kesehatan Pra Upaya lebih dikenal dengan nama Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Program Jamkesda dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di luar kuota program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)/Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program Jamkesda bertujuan untuk tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif, efisien dan akuntabel. Sasaran program Jamkesda pada tahun 2014 berkembang meliputi: 1) Masyarakat miskin yang memiliki kartu Jamkesda yang belum masuk kepesertaan PBI Program JKN. 2) Penderita/mantan penderita kusta yang mendapatkan rekomendasi direktur RS Kusta milik Provinsi dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. 3) Seniman yang ditetapkan oleh Dewan Kesenian Jawa Timur Seniman yang memiliki kartu Jamkesda dan peserta tambahan yang belum memiliki kartu Jamkesda tidak termasuk keluarganya, dijamin oleh Provinsi Jawa Timur. 4) Penghuni Panti (milik Provinsi Jawa Timur). 5) Gelandangan dan anak terlantar. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

61

6) Penghuni Lapas/Rutan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RS Provinsi dan UPT Dinkes Provinsi Jawa Timur. 7) Penderita Kasus Khusus seperti : Hemofilia, Thalassemia, Kelainan Kongenital dan Gagal Ginjal Jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu, yang tercover dalam program Jamkesda pada tahun 2013 dan 2014 berkurang dari tahun 2012. Pada Tahun 2013 masyarakat miskin dan tidak mampu yang tercover Jamkesda sebesar 707.305 jiwa; sedangkan pada Tahun 2014 sebesar 706.249. Hal ini disebabkan

adanya

peserta

Jamkesda

yang

masuk

ke

dalam

program

Jamkesmas/JKN. Selain itu untuk Kab. Pacitan pada Tahun 2014mengelola sendiri peserta Jamkesda Kab. Pacitan dengan mendaftarkannya ke BPJS Kesehatan.

Tabel 3.17. Jumlah Kunjungan dan Kasus Pasien Jamkesda yang Berobat ke PPK Yang Ditetapkan Uraian Rawat Jalan Tingkat Lanjutan Rawat Inap Tingkat Lanjutan

Realisasi Program Jamkesda

Satuan

Kunjungan

2009

2010

2011

2012

2013

-

122.966

131.928

130.056

90.779

2014

59.618 Kasus

-

20.981

23.729

20.486

8.029

5.869

Capaian kinerja program Jamkesda dapat dilihat dari pemanfaatan dana pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin

dan tidak mampu yang tercover

dalam program Jamkesda, baik pelayanan kesehatan untuk rawat jalan maupun rawat inap. Berdasarkan Tabel ditas, terlihat bahwa kunjungan peserta Jamkesda dari tahun 2010 – 2011 menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada 2009, Jawa Timur baru pada persiapan pelaksanaan Jamkesda, sehingga belum ada kunjungan dari pasien Jamkesda. Program Jamkesda dilaksanakan

oleh seluruh

Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2010. Berdasarkan Tabel 3.17. terdapat penurunan pemanfaatan pelayanan rawat jalan dan rawat inap pada Tahun 2012 dan Tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 440/14771/031/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan bagi pasien pengguna SKTM/SKM/SPM, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/. Sehingga yang tercover dalam pembiayaan program Jamkesda, hanyalah pasien yang memiliki kartu Jamkesda. SE edaran ini efektif berlaku per 1 September 2012. Pemberlakuan SE Gubernur tersebut berdampak pada penurunan jumlah masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan program Jamkesda. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

62

Pada tahun 2013 juga terjadi penurunan jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan program Jamkesda sebesar 30,2% untuk rawat jalan, dan 60,81% untuk rawat inap. Hal ini dikarenakan jumlah sasaran program Jamkesda yag menurun sebesar 43,76%. Setelah berlangsung pelaksanaan program JKN sejak awal tahun 2014, pemanfaatan pelayanan kesehatan program Jamkesda menurun lagi sebesar 34,33% untuk Rawat Jalan dan 26,9% untuk Rawat Inap. Tabel 3.18. Perkembangan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 NO

KEPESERTAAN

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Jamkesmas/ PBI

10.710.051

10.710.051

10.710.051

12.586.401

14.001.871

14.001.870

2

Jamkesda

1.257.572

1.257.572

1.257.572

1.257.572

707.305

706.249

3

Askes PNS

2.950.395

2.950.395

3.042.829

2.176.478

2.163.139

1.343.429

4

Jamsostek

539.047

539.047

698.482

822.121

922.369

-

5

TNI/POLRI

60.207

60.207

60.427

62.333

243.389

376.974

6

Asuransi Komersial

1.635.763

1.635.763

1.572.112

2.083.939

2.083.939

-

7

Badan Usaha

-

-

-

-

-

1.285.828

8

Peserta Mandiri

-

-

-

-

-

733.509

9

Pejabat Negara/Peg. Pemr Non PNS

-

-

-

-

-

4.814

10

Bukan Pekerja

-

-

-

-

-

822.327

11

Jamkesda Integrasi JKN

-

-

-

-

-

339.605

Jumlah Total Penduduk

37.236.149

37.432.020

37.476.011

38.026.550

38.318.791

38.581.964

Pddk tercover Jamkes

17.098.163

17.098.163

17.281.046

18.988.844

20.122.012

19.614.606

45,92%

45,68%

46,11%

49,94%

52,51%

50,84%

20.137.986

20.333.857

20.194.965

19.037.706

18.196.779

18.967.358

54,08%

54,32%

53,89%

50,06%

47,49%

49,16%

% Pddk tercover Jamkes Penduduk belum tercover Jamkes % Penduduk belum tercover Jamkes

Sumber : Seksi Pembiayaan Kesehatan Tahun 2014 Berdasarkan Tabel 3.18. apabila dibandingkan dengan target pencapaian sesuai rencana strategis Tahun 2009 – 2014, maka kepesertaan Jaminan Kesehatan untuk penduduk Jawa Timur sampai dengan tahun 2014 belum memenuhi target. Pada Renstra dinyatakan bahwa kepesertaan jaminan kesehatan diharapkan pada tahun 2011 sebesar 50%, Tahun 2012 sebesar 55%, pada Tahun 2013 sebesar 60% dan pada Tahun 2014 diharapkan minimal 70% penduduk Jawa Timur sudah menjadi peserta jaminan kesehatan. Sampai dengan Tahun 2014 baru 50,84% dari penduduk Jawa Timur yang menjadi peserta jaminan kesehatan. Hal ini salah satunya disebabkan karena tidak diperolehnya data kepesertaan dari asuransi komersial dalam jumlah yang signifikan.


63

Beberapa hal yang menjadi faktor belum tercapainya target tersebut adalah : 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan jaminan kesehatan bagi diri dan keluarganya. 2) Perusahaan asuransi kesehatan atau badan pengelola jaminan kesehatan terutama yang bersifat komersial masih belum terbuka dengan data kepesertaan anggotanya. 3) Sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum merata ke seluruh lapisan masyarakat. 4) Permasalahan dan keluhan pelayanan kesehatan yang dihadapi peserta JKN membuat sebagian peserta kecewa dan masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan maju mundur untuk mendaftarkan diri sebagai peserta dalam BPJS Kesehatan.

D.Permasalahan Permasalahan dalam kegiatan pembiayaan kesehatan pra upaya atau lebih dikenal dengan program Jamkesda adalah: 1) Masih terdapat masyarakat miskin yang tidak tercover dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI). 2) Kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan jaminan kesehatan masih rendah. 3) Sistem rujukan terstruktur dan berjenjang belum berjalan secara optimal. 4) Sistem pengelolaan keuangan daerah sering menjadi kendala dalam pelaksanaan program, seperti pelaksanaan sharing dana program Jamkesda dimana dana Jamkesda tidak dapat dipooling tetapi masih ada di Provinsi atau Kabupaten/Kota masing-masing. 5) Masih banyak Kabupaten/Kota yang tidak mengirim laporan pelaksanaan program Jamkesda secara rutin, lengkap dan tepat waktu ke Provinsi. 6) Laporan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan tidak berjalan secara rutin, lengkap dan tepat waktu tetapi berdasar permintaan. 7) Adanya keluhan dari peserta JKN terkait pelayanan kesehatan yang dihadapi peserta JKN membuat sebagian peserta kecewa dan masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan maju mundur untuk mendaftarkan diri sebagai peserta dalam BPJS Kesehatan.

E.Upaya Pemecahan Permasalahan Upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi adalah: 1) Update data kepesertaan PBI secara berkala oleh instansi yang berwenang. 2) Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan.


64

3) Pelaksanaan Jamkesda Provinsi berlaku untuk pemegang kartu Jamkesda dengan perbaikan dan sinkronisasi data kepesertaan Jamkesda dengan kepesertaan Jamkesmas baru selanjutnya mengintegrasikan Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan) paling lambat tahun 2015. 4) Menerapkan regionalisasi sistem rujukan dengan meningkatkan sarana prasarana dan sumber daya manusia secara merata di seluruh wilayah provinsi Jawa Timur. 5) Regulasi sistem pengelolaan keuangan program jaminan kesehatan. 6) Meningkatkan kesadaran puskesmas, rumah sakit PPK Jamkesda dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mengirim laporan pelaksanaan program Jamkesda secara rutin, lengkap dan tepat waktu ke Provinsi. 7) Meningkatkan koordinasi BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi dalam mengelola laporan pelaksanaan JKN. 8) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan JKN untuk memperbaiki pelayanan kesehatan kepada masyarakat utamanya peserta JKN.

Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan juga dilaksanakan oleh Sub Bagian Penyusunan Program. Salah satu kegiatannya adalah Pengembangan Manajemen Perencanaan dalam Bidang Kesehatan, dengan kelompok sasaran pengelola program kesehatan Provinsi / Kabupaten / Kota, stake holder dan lintas sektor; dengan indikator keluaran tersusunnya Renja 2015, DPA 2014, Identifikasi dan pemecahan permasalahan pembangunan kesehatan di Kabupaten / Kota dan dengan indikator hasil : 100% dokumen perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar. Capaian Program yang ditetapkan adalah mengembangkan kebijakan dan

manajemen pembangunan kesehatan guna

mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Pada Sub Bagian Penyusunan Program juga melaksanakan kegiatan Kerjasama Program, Lintas Sektor dan Antar Daerah dalam Bidang Kesehatan sebagai

salah

satu

kegiaan

dalam

Program

Manajemen

dan

Kebijakan

Pembangunan Kesehatan. kegiatan Kerjasama Program, Lintas Sektor dan Antar Daerah dalam Bidang Kesehatan dengan kelompok sasaran : pengelola program kesehatan Provinsi / Kabupaten / Kota dan lintas sektor, dan Indikator Kinerja Keluaran adalah Fasilitasi penandatanganan PKS program icon bidang kesehatan, dan dokumen kesepakatan kerjasama bidang kesehatan antarprovinsi anggota MPU


65

dengan hasil 100% kerjasama antar daerah dan luar negeri terdokumentasi. Capaian Program adalah kesepakatan kerjasama program baik lintas sektor dan antar daerah guna mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Secara umum pencapaian target sasaran berkembangnya kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, sistem informasi kesehatan dan hukum kesehatan serta pembiayaan kesehatan pada tahun 2014 telah tercapai dengan BAIK

B.8. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit A. Kegiatan Dalam Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dalam rangka mencapai misi “Meningkatkan Upaya Pengendalian Penyakit dan Penanggulangan Masalah Kesehatan” dan tujuan “Terwujudnya pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya” maka dilaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit didukung oleh 13(tiga belas) kegiatan yaitu (1) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Tata Laksana Penderita, (2) Peningkatan Surveillance Epidemologi dan Pengamatan Penyakit serta Penanggulangan KLB,

(3) Pengendalian Penyakit Kusta (4)

Pengendalian Penyakit TBC (Tuberkulosis),

(5) Pengendalian

Hiv/Aids,

(6)

Pengendalian Penyakit Malaria, (7) Pengendalian Penyakit PES, (8) Pencegahan DBD (Demam Berdarah), (9) Penyelenggaraan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah, (10) Peningkatan Imunisasi, (11) Pemberantasan penyakit menular langsung (P2ML), (12) Pemberantasan penyakit bersumber binatang (P2B2) dan (13) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah bencana.

B. Sasaran Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dengan sasaran “Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular, tidak menular dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta pengamatan penyakit dalam rangka sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah, ancaman epidemi serta bencana; indikator sasaran sebagai berikut: 1) Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk 2) Persentase Korban Bencana Skala Provinsi Tertangani Sesuai Standar 3) Angka Keberhasilan Pengobatan TB 4) Persentase Pelaksanaan Program Pemberantasan Diare sesuai standar 5) Persentase Capaian UCI Desa 6) Persentase Penderita Kusta Telah Menyelesaikan Pengobatan Sesuai Standar Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

66

7) Persentase ODHA yang mendapatkan ART 8) Angka Capaian API (Annual Parasite Index) Malaria permil C. Anggaran Belanja Pada tahun anggaran 2014, Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mendapatkan alokasi anggaran belanja

sebesar Rp. 7.177.800.000,00

dengan realisasi belanja sebesar Rp 6.355.591.507,00 atau sebesar 88.55%. Tabel 3.19 TUJUAN 7 dan SASARAN 7.1. .TUJUAN 7

SASARAN 7.1

Terwujudnya pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya

Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular, tidak menular dan penyakit2 yg dapat dicegah dengan Imunisasi serta pengamatan penyakit dalam rangka Sistem Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan KLB/Wabah, ancaman epidemi serta bencana

Indikator kinerja, target dan reaslisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel 3.20.. sebagai berikut : TABEL : 3.20.

NO

Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular, tidak menular dan penyakit2 yg dapat dicegah dengan Imunisasi serta pengamatan penyakit dalam rangka Sistem Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan KLB/Wabah, ancaman epidemi serta bencana


TARGET

REALISASI

(%)

3 51

4 24,33

5 47,71

1 1

2 Angka Kesakitan DBD (Incidence Rate) per 100.000 penduduk

2

Persentase Korban Bencana Skala Provinsi Tertangani Sesuai Standar Angka Keberhasilan Pengobatan TB

100 %

100 %

100

90 %

90 %

100

Persentase Pelaksanaan Program Pemberantasan Diare sesuai standar Persen capaian UCI Desa

100 %

24,3 %

91,61

80 %

86,3 %

107,88

Persen Penderita Kusta Telah Menyelesaikan Pengobatan Sesuai Standar Presentase ODHA yang mendapat ARV

90 %

89 %

98,89

80 %

72 %

90,00

0,03 %0

100,00

3 4 5 6

7 8

Angka API ( Annual Parasite Index ) <1%0 Malaria Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran

83,60

CAPAIAN KINERJA : BAIK Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

67

Berdasarkan tabel 3.20. diatas dapat dikemukakan indikator- indikator dalam Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit yang meliputi kegiatan sebagai berikut: 1)

Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Kegiatan Pengendalian Penyakit DBD dengan Indikator Kinerja Utama Angka

Kesakitan DBD per 100.000 penduduk. Pada Tahun 2014, dari Angka Kesakitan DBD per 100.000 yang ditargetkan sebesar 51 dan terealisasi 24.3 angka kesakitan akibat DBD. Tujuan

program pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue adalah

menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit DBD serta mencegah Kejadian Luar Biasa. Dengan sasaran kegiatan: a) Minimal 20 % Kabupaten/Kota dengan angka kesakitan DBD maksimal 51/100.000 penduduk b) Minimal 20 % Kabupaten/Kota dengan angka kematian DBD maksimal 1% Trend angka kesakitan dan kematian DBD mulai tahun 2009 sampai dengan 2014, adalah sebagai berikut :

80,00

INSIDEN & CFR DBD PROV. JATIM, TAHUN 1968 s/d 2014

70,00 60,00

CFR INS

50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00

68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14

TAHUN

Sumber: Data kegiatan P2 DBD Grafik 3.1. Insiden Dan CFR DBD Tahun 1968-2014 Dari grafik 3.1 dapat disimpulkan sebagai berikut berdasarkan jumlah kasus DBD (Insiden) di Jawa Timur mulai tahun 2009 turun dari tahun sebelumnya, namun masih bersifat berfluktuasi dan cenderung terjadi kenaikan bersamaan dengan datangnya musim penghujan.Hal ini menunjukkan masih adanya vektor/nyamuk penular DBD di masyarakat yang belum di dapat di tanggani secara optimal, meskipun jumlah kasus DBD di Jawa Timur

dibawah angka Nasional (51 per

100.000 penduduk).


68

Adapun kabupaten/kota yang mengalami peningkatan jumlah penderita dan mengalami Kejadian Luar Biasa DBD Tahun 2014 (s/d September), adalah sebagai berikut: Tabel 3.21. Jumlah Penderita Demam Berdarah (Jan-Sept) Tahun 2014 No

Kab/Kota

Jan-Sept 2013

2014

Keterangan

1

Probolinggo (M)

58

294

KLB

2

Probolinggo

108

171

Naik

3

Madiun (M)

101

149

Naik

4

Madiun

103

105

Naik

5

Blitar (M)

66

73

Naik

Sumber: Data Kegiatan P2 DBD 2014 Peningkatan kasus DBD di Kabupaten/Kota diatas disebabkan karena terjadi penyebaran lokasi terjangkit yang menunjukkan adanya penyebaran atau meluasnya vektor/nyamuk penular DBD. Hal ini dikarenakan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) belum dijalankan secara optimal di masyarakat.

Tabel 3.22. Hasil capaian Indikator P2 DBD Tahun 2012-2014 Indikator

Incident Rate

2012

2013

Target

Capaian

53

21,70

<1%

Target

2014 (sd Sept)

Capaian

Target

Capaian

52

39.07

51

20,58

1,44

<1%

1,05

<1%

1,17

95 %

83

95 %

87

95 %

87

5%

11 (29%)

5%

16 (42%)

5%

1 (0,03%)

(IR)/100.000 pddk Case Fatality Rate (%) (CFR) Angkas Bebas Jentik (%) ABJ Kab/Kota KLB (%) Sumber: Data Kegiatan P2 DBD 2014

Kinerja program penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue tahun 2014 mengalami peningkatan, hal ini ditunjukan adanya penurunan kasus DBD dibandingkan tahun 2013 dan angka Insiden Rate dibawah angka nasional, demikian juga Kabupaten/Kota yang tercatat mengalami KLBi mengalami penurunan hanya 1 Kota saja. Namun Jawa Timur belum dapat dikatakan Daerah Bebas DBD karena Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

69

masih banyak vektor/nyamuk penular DBD yang ditunjukan dengan Angka Bebas Jentik (ABJ) masih belum mencapai 95 %.

2) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah bencana Kejadian bencana umumnya memiliki dampak yang merugikan. Rusaknya sarana prasarana fisik, permukiman dan fasilitas umum hanyalah sebagian kecil dari dampak bencana yang dapat langsung terlihat. Dampak lain yang tak kalah pentingnya adalah permasalahan kesehatan seperti kolapnya fasilitas pelayanan kesehatan, adanya korban meninggal dan luka, penurunan status gizi masyarakat, rusaknya sarana air bersih dan lingkungan pemukiman, stress pasca trauma dan masalah psikososial. Kejadian bencana seringkali diikuti dengan adanya arus pengungsian penduduk ke lokasi yang aman, yang tentunya akan menimbulkan permasalahan yang baru dilokasi pengungsian tersebut. Berdasarkan Tabel diatas dalam kurun waktu 2009-2014 dapat disimpulkan bahwa pelayanan dan penanggulangan masalah bencana sudah tertangani 100 % sesuai standart. 3) Pengendalian Penyakit Paru Kegiatan Pengendalian Penyakit Paru dengan Indikator Kinerja Utama Angka Keberhasilan Pengobatan TB. Pada Tahun 2014 realisasinya sebesar 84.2% dengan target yang ditetapkan 90%. Penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan dunia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan beban TB yang cukup besar (selalu dalam kelompok 5 besar). Penderita tersebut menyebar di semua provinsi, namun dengan prevalensi yang berbeda di beberapa wilayah. Indonesia bagian timur memiliki prevalensi yang terbesar. Angka insidens TB nasional pada tahun 2014 berdasarkan survei prevalensi pada tahun 2004, adalah 107/100.000 penduduk (untuk TB Paru BTA positif baru) dan menurut laporan WHO tahun 2013, angka insiden kasus TB baru BTA positif adalah 185/100.000 penduduk (460.000 kasus) dan angka prevalensi seluruh kasus TB. Jawa Timur adalah salah satu provinsi dengan jumlah kasus TB yang besar. Provinsi

ini

telah menjalankan strategi Directly Observed treatment Short course

(DOTS) sudah sejak tahun 1995. Semua Puskesmas telah terlatih adalah 297 per 100.000 (730.000 kasus) Provinsi Jawa sejak tahun 2004, dan program ini dikembangkan ke rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan lainnya. Jumlah kasu TB di Jawa Timur menempati urutan kedua setelah Jawa Barat. Jumlah kasus baru pada tahun 2013 tidak kurang dari 42 ribu. Kasus anak sekitar 5% dari toal kasus TB yang diobati. Sasaran dari kegiatan Pengendalian Penyakit TB Paru adalah untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan dengan strategi DOTS disemua Puskesmas Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

70

dan RS pemerintah dengan melibatkan sektor swasta melalui kegiatan kemitraan yang disebut dengan Public Private Mix DOTS. Program pengendalian TB dengan strategi DOTS dimulai pada tahun 2005 dan sampai sekarang telah melibatkan 100% Puskesmas dan 100% RS pemerintah. Diupayakan untuk melibatkan sektor swasta melalui kegiatan kemitraan yang disebut dengan Public Private Mix DOTS. Tabel 3.23. Pencapaian Program P2 TB No

Indikator

Target

Program

Nasional

Pencapaian 2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

CDR

70

56

58

65

64

59

34

2

CNR

Naik 5%

102

100

110

113

112

67

3

Succes Rate

85

90

90

91

90,1

82,2

84,2

Sumber: Data Kegiatan P2 TB Tahun 2009-2014 Data untuk tahun 2014 masih sampai bulan September, karena sistem pelaporan per tiga bulan. Target CDR adalah minimal 70%, sedang target CNR adalah mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun lalu. Data angka keberhasilan pengobatan tahun 2014 belum bisa dihitung karena proses pengobatan sebagian masih berjalan (analisis kohort), sedangkan targetnya adalah 85%. Penurunan capaian CDR (Case Detection Rate) di tahun 2014, karena diberlakukannya sistem baru dalam pencatatan pelaporan dengan menggunakan si stem berbasis webb yang diberi nama Sistem Informasi TB Terpadu yang pada tahun 2014 menggunakan versi 2 dengan menyertakan puskesmas dan RS dalam membuat pelaporan. Karena adanya perubahan yang memerlukan proses penyiapan membuat data yang terekam berkurang (under record) 3) Pemberantasan Penyakit Diare dan Infeksi Saluran Pernafasan (ISF) Kegiatan Pemberantasan Penyakit Diare dengan Indikator Kinerja Utama Persentase

Pelaksanaan Program Pemberantasan Diare sesuai standar. Pada

Tahun 2014 targetnya ditentukan sebesar 100% dengan Realisasi 66%. Pengendalian diare bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian karena diare bersama lintas program dan lintas sektor terkait. Sedangkan tujuan dari tatalaksana diare adalah mencegah dehidrasi, mengobati dehidrasi, mencegah Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

71

gangguan nutrisi dengan memberikan makan selama dan sesudah diare, memperpendek lamanya diare dan mencegah diare menjadi berat. Prinsip tatalaksana diare adalah Lintas Diare (Lima Langkah Tuntaskan Diare) yang terdiri dari oralit osmolaritas rendah, zinc, pemberian ASI/makanan, pemberian antibiotika hanya atas indikasi dan pemberian nasihat kepada ibu/pengasuh

4) Peningkatan Imunisasi Pencegahan/perlindungan terhadap penyakit infeksi dihubungkan dengan suatu kekebalan, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Program imunisasi merupakan salah satu tehnologi yang sangat efektif dalam mencegah PD3I (Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi)yang secara langsung berhubungan dengan menurunkan angka kematian bayi dan balita. Keberhasilan program imunisasi tersebut ditentukan dengan membuat strategi pencapaian, dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan imunisasi. Berdasarkan Tabel diketahui bahwa untuk tahun 2014 capaian desa/kelurahan UCI (Universal Child Imunization) realisasinya 85.46 % dan sudah memenuhi target.

5) Pengendalian Penyakit Kusta Kegiatan Pengendalian Penyakit Kusta dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penderita Kusta Telah Menyelesaikan Pengobatan Sesuai Standar. Pada Tahun 2014 validasi data kegiatan untuk Pengendalian Penyakit Kusta belum tersedia, karena validasi data baru akan dilakukan pada akhir Pebruari 2015. Masalah penyakit kusta sangat kompleks, bukan hanya dari segi medis tetapi juga masalah sosial dan ekonomi. Untuk itu diperlukan kemitraan lintas program dan lintas sektor dalam pemberantasan, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan ekonomi serta mendorong penderita kusta yang sudah sembuh menjalani kehidupannya yang berkualitas dan berkeadilan di dalam masyarakat secara luas. Dengan penemuan penderita secara dini, pengobatan yang adekuat, pencegahan kecacatan kusta dan rehabilitasi medis diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalah yang ada selama ini. Pengendalian Penyakit Kusta dengan sasaran menemukan penderita kusta sedini

mungkin,

mengobati

dengan

MDT

(multi

drug

therapy),

melakukan

pemeriksaan kontak serumah dan tetangga, melakukan pencegahan kecacatan dan rehabilitasi medis oleh tenaga baik medis maupun paramedic yang telah mendapatkan pelatihan baik di tingkat Provinsi maupu Kabupaten/Kota. Selain indikator tesebut diatas Program Pengendalian Penyakit Kusta juga mempunyai indikator kinerja yaitu penemuan penderita baru sedini mungkin dan prosentase keberhasilan pengobatan di tingkat kabupaten/kota. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

72

Tabel 3.24 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Pengendalian Penyakit Kusta No 1 2 3

4 5

Indikator Penderita Terdaftar Prev. Rate per 10.000 a. Penderita Baru b. C D R per 10.000 Proporsi Cacat II c. (%) e. Proporsi anak (%) RFT Rate % Kab/Kota mencapai RFT rate sesuai standart

Target

<5

2010 5.496 1,48 4.653 12,50

2011 6.157 1,63 5.284 13,99

2012 5.570 1,46 4.807 12,63

2013 4.289 1,12 4.132 10,78

5%

13%

13%

14%

13%

5% 90%

11% 90,1%

11% 92,4%

9% 89,5%

9% 89,8%

Target Pencapaian

70% 75%

75% 86%

75% 68%

80% 66%

<1

2014* 3.913 1,05 3.601 12% 10% 90% -

Sumber : Data Program P2 Kusta Provinsi Jatim *) data sampai dengan September 2014. Berdasarkan Tabel 3.24. diketahui bahwa untuk tahun 2014 penemuan kasus baru (s/d September) sejumlah 3.601 orang dengan perincian untuk tipe PB sejumlah 462 orang dan 3.139 orang dengan tipe MB. Dari total penderita baru tersebut, 358 penderita baru merupakan usia anak (10%), 415 penderita baru (12%) yang ditemukan dalam kondisi cacat tingkat 2 atau mengalami cacat yang kelihatan dan ada 431 orang (12%) mengalami cacat tingkat I (cacat yang tidak kelihatan) yang potensial untuk menjadi cacat tingkat II. Untuk cakupan pelayanan pengobatan kusta sesuai dengan regimen WHO (MDT) adalah 100% di Unit Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit yang sudah ada kerjasama dan Puskesmas). Dari 989 Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) yang ada di di Jawa Timur, 695 UPK saat ini ada penderita kusta-nya. Rata-rata penemuan penderita baru kusta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berkisar 4.000 s/d 5.000, penemuan penderita baru kusta mulai menunjukkan tred penurunan kasus terutama di Kabupaten/Kota endemis. Upaya yang telah dilakukan untuk penemuan kasus baru adalah dengan pemeriksaan kontak serumah dan tetangga setiap kali menemukan kasus baru. Upaya yang lain yang ditujukan untuk mengurangi penemuan kasus baru adalah dengan kegiatan kemoprofilaksis kusta di Kabupaten Sampang. Selama 3 tahun pelaksanaan kegiatan ini telah menunjukkan hasil yang cukup significant yaitu bisa menurunkan kasus baru + 27% (dari 541 kasus baru pada tahun 2011 menjadi 394 kasus baru pada tahun 2013). Untuk lebih mengoptimalkan kegiatan ini dalam menurunkan kasus baru di Jawa Timur maka kagiatan serupa juga dilakukan di Kabupaten Sumenep mulai tahun 2015. 5) Pengendalian Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) dan AIDS Pengendalian Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) dan AIDS dengan Indikator Kinerja Persentase Orang Dengan HIV Aids (ODHA) mendapat ART. Pada Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

73

Tahun 2014 dari 80% target terealisasi sebesar 72%.Program pengendalian penyakit Infeksi

Menular

Sexual

dan

HIV/AIDS

dimaksudkan

untuk

mengendalikan

penyebaran infeksi HIV dan infeksi menular sexual dan meningkatkan kualitas hidup Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Program Pengendalian penyebaran infeksi HIV, PMS dan dampak HIV & AIDS dilakukan melalui upaya pencegahan, meningkatkan kualitas pelayanan serta jangkauan ODHA dan masyarakat Dalam kurun waktu 2009-2014 dapat disimpulkan bahwa masih ada 2 Kabupaten Kota

yaitu Kab. Bangkalan dan Kota Blitar, sehingga dari taget 38

Kab/Kota baru 36 (89%) yang sudah ada layanan. Hal ini dikarenakan di dua kota tersebut baru mendapatkan pelatihan layanan Konseling dan Testing HIV di Tribulan IV 2014. Diharapkan tahun 2015 sudah bisa memulai layanan. 6)

Pengendalian Penyakit Malaria Kegiatan Pengendalian Penyakit Malaria dengan Indikator Kinerja Utama

Angka Capaian API (Annual Parasite Index) Malaria permil dengan realisasi 0.03 dari target yang ditentukan sebesar < 1 ‰ (0.01). Malaria masih sudah tidak menjadi masalah di 34 kabupaten/kota setelah mendapat sertifikasi dari Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 26 April 2014. Akan tetapi kewaspadaan masih perlu mengingat banyaknya fokus reseptif (daerah dengan vektor malaria) malaria di Jawa Timur yang mengharuskan adanya sistem kewaspadaan yang tinggi terhadap penduduk yang datang dari daerah endemis malaria di luar Jawa Timur. Program

Pengendalian

Penyakit

Malaria

target

utamanya

adalah

menghentikan penularan malaria setempat dalam suatu wilayah gegrafi tertentu dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta tidak adanya vector diwilayah tersebut. Sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah adanya penularan kembali. Hasil surveilans rutin malaria sampai dengan bulan November 2014 menginformasikan terdapat penderita malaria sebanyak 483 penderita, dari jumlah tersebut terdapat penderita malaria indigenous (tertular setempat sebanyak 75 penderita). Penularan setempat ini terjadi di Pulau Sadulang Besar dan Pulau Saular Kecamatan Sapeken Wilayah Kabupaten Sumenep. Penularan setempat diduga berasal dari nelayan yang datang dari daerah endemis malaria di wilayah kepulauan Kalimantan. Penanganan peningkatan penderita malaria sudah dilakukan sesuai dengan standart penanganan kejadian peningkatan penularan malaria setempat


74

Tabel 3.25. Capaian Kegiatan Program Malaria Tahun 2009 - 2014 No 1

INDIKATOR

2009

2010

2011

2012

2013

2014 (s/d nov )

50,4

56,1

23,6

33,02

31,92

23,53

1,1

1.06

0,46

1.8

0,1

0,1

1489

947

1222

3.3 1,074

3,4 1070

2,0 483

35.7

32,1

37,8

2

Jumlah Sediaan Darah diperiksa (ribuan) ABER

3 4

SPR Penderita Malaria

5

35,1

46,5

50,7

6

Proporsi Plasmodium falsiparum (%) Proporsi Kasus Indigenous (%)

30,8

10.67

11,7

0.8

0,1

17,3

7

Proporsi Malaria Import

74.48

85.4

87,4

92.4

99,9

82,7

8

Desa HCI

12

2

2

2

1

1

Sumber: Data kegiatan P2 Malaria 2009-2014 Berdasarkan data tersebut diatas, Jawa Timur sudah memenuhi sebagai wilayah eliminasi malaria, mengingat API sudah dibawah 1 per seribu penduduk. Tetapi belum bisa dinyatakan daerah bebas malaria bila dilihat dari kasus Indigenous masih terdapat kasus indigenous di 3 tahun terakhir. Wilayah Jawa Timur masih terdapat daerah reseptif yang siap menularkan malaria setempat.

7)

Pengendalian Penyakit Pes Pengendalian Penyakit Pes dengan sasaran tidak adanya kasus kematian karena

Penyakit Pes dengan upaya pengamatan pengendalian Penyakit Pes di 42 dusun yang tersebar di 4 Kecamatan Kabupaten Pasuruan Indikator pengendalian penyakit pes selama tahun 2009 sampai dengan 2014 telah dicapai yaitu : a) Kasus kematian karena Penyakit Pes tidak ada (0 kasus) b) Wilayah pengamatan pengendalian Penyakit Pes sebanyak 42 dusun tersebar di Kecamatan Tutur, Kecamatan Tosari, Kecamatan Puspo dan kecamatan

Pasrepan

Kabupaten

Pasuruan.

Wilayah

pengamatan

pengendalian Penyakit Pes ini sampai dengan tahun 2014 tidak bertambah / tidak menyebar c) Dari hasil penangkapan tikus dan jumlah pinjal pada tikus ,sampai dengan tahun 2014 didapatkan Indek Pinjal Khusus (IPK)(Xenopsylla cheopis) dan Indek Pinjal Umum (IPU)(untuk Semua pinjal) di bawah standar Nasional. d) Rata rata trap sukses dalam upaya penangkapan tikus masih bawah standar ( ≤ 3%). Hal ini dapat terjadi karena : umpan yang tetap (perlu ganti umpan yang lebih disukai tikus),kurangnya wilayah sebaran perangkap tikus terutama pada lokasi pemasangan di hutan dan kebun, dan kemungkinan polulasi tikus yang tidak banyak e) Capaian hasil tersebut diatas menunjukkan kegiatan pengendalian penyakit PES sudah memenuhi target/harapan dengan tertangganinya semua kasus suspek dan tidak ada kasus baru penyakit pes. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

75

8) Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan (ISPA) Pengendalian penyakit ISPA bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian karena pneumonia. Sasaran dari program P2 ISPA adalah pengendalian pneumonia balita, kesiapsiagaan dan respon terhadap pandemi influenza

serta

penyakit

saluran

pernafasan

lain

yang

berpotensi

wabah,

pengendalian ISPA umur > 5 tahun, dan faktor risiko ISPA; dengan target program capaian cakupan penemuan pneumonia balita. Cakupan penemuan penderita peneumonia balita, belum memenuhi target. Berdasarkan data tahun terakhir, cakupan penemuan penderita pneumonia balita hanya mencapai 28,3% dari 100% persen target yang harus dipenuhi.

120.00

100.00

100 90

86 80.00

80

76 70

66 60.00

60

40.00

31.62

27.99 20.00

20.15

20.37

20.05

19.06

28.34

22.14

0.00 2007

2008

2009

2010 Cakupan

2011

2012

2013

2014

Target

Sumber :Data kegiatan P2 ISPA Grafik 3.2 Target dan Cakupan penemuan pneumonia balita (%) Tahun 2007-2014

9) Penanggulangan Penyakit Flu Burung Tahun 2014

tidak ada kasus Flu burung di Jawa Timur. Adapun riwayat

sebaran frekwensi kejadian flu burung sejak tahun 2006 sampai dengan

2014

terbanyak di Kota Surabaya sebanyak 6 kali, kejadian flu burung dengan kasus confirm terbanyak di Kabupaten Tulungagung dengan jumlah kasus sebanyak 3 kasus yang terjadi di tahun 2006,dan peta penyebaran kas mengelompok di jalur Kota Surabaya, Mojokerto, Kota Malang, Kediri, Tulungagung.

Jalur ini menjadi

daerah yang perlu diwaspadai dengan meningkatkan surveilans flu burung pada manusia dan pada hewan. Sedangkan jumlah kasus terbanyak selama tahun 2006 sampai dengan 2014 terdapat di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2006 dengan kasus flu burung sebanyak 17 kasus dengan kasus meninggal 2 orang atau Case Fatality Rate (CFR) Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

76

66,7%. Jumlah Kabupaten terjangkit terbanyak di tahun 2007 sebanyak 17 kabupaten/kota. Kewaspadaan

terhadap

penyakit

Flu

burung

adalah

potensi

mutasi/percampuran materi gen pada virus penyebab Flu Burung sehingga menimbulkan subtype baru pada virus tersebut bisa menyebabkan menular dari manusia ke manusia.

10) Eliminasi Penyakit Kaki Gajah (Filariasis) Di Jawa Timur kasus kaki gajah/Filariasis Klinis Kronis tercatat sampai dengan tahun 2014 sejumlah 364 penderita yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota pada 191 kecamatan di 279 desa/kelurahan. Adapun perkembangan penemuan kasus Kaki Gajah dari tahun ke tahun sebagaimana Tabel 29.sebagai berikut : Tabel 3.26. Capaian Hasil Kegiatan Penemuan Kasus Filariasis di Jawa Timur Tahun 2009 sd 2014 No

Capaian hasil kegiatan

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

Kab/Kota melaksanakan program P2 Filariasis (dg kasus) Prosentase Kab/ Kota melaksanakan program P2 Filariasis Rekapitulasi kasus Klinis Limfadema kronis Kasus Klinis Filariasis kronis yang baru ditemukan atau terlaporkan Mikro filaria Rate (MR) dari hasil pemeriksaan darah jari keluarga dan tetangga sekitar)

30

32

32

32

33

33

80

84

84

84

86

86

263

293

319

341

358

364

20

30

26

22

17

6

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2

3 4

5

Sumber: Data kegiatan P2 Filaria 2009-2014 Kinerja program Eliminasi Filariasis di Jawa Timur adalah memberikan penatalaksanaan berupa pengobatan dan perawatan secara mandiri guna mencegah kecacatan pada semua kasus Filariasis. Semua kasus Filariasis telah dilaksanakan penatalaksanaan secara standar Penderita Filariasis Klinis Kronis terbanyak ditemukan di Kabupaten Lamongan dengan 56 kasus, Kabupaten Malang dengan 39 kasus kemudian Kabupaten Ponorogo dengan 32 Kasus dan Kabupaten Trenggalek 25 kasus. Namun sampai dengan saat ini belum ada penderita yang ditemukan secara laboratoris positif mikrofilaria (ditemukan anak cacing dalam darah penderita). Guna menilai tingkat endemisitas atau tingkat penularan penyakit Filariasis di masyarakat, telah dilaksanakan Survei Endemisitas Filariasis berupa pengambilan darah jari dari sampel beberapa penduduk dengan ketentuan lokasi pengambilan sampel sebagai berikut : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

77

a) Desa dengan kasus Filariasis b) Desa yang berbatasan dengan desa Kabupaten/Kota lain yang terdapat kasus Filariasis c) Desa dengan kepadatan nyamuk yang tinggi. Adapun Kegiatan Survei Endemisitas yang telah dilaksanakan di Jawa Timur sebagai berikut: Tabel 3.27. Capaian Hasil Kegiatan Survei Endemisitas Tahun 2009 sd 2014 Sd No 1

Capaian hasil kegiatan Kabupaten/Kota yang telah

2009

2010

2011

2012

2013

2014

22

5

0

1

0

9

58

71

71

77

77

97

0%

0%

0%

0%

0%

0%

dilaksanaka survey Endemisitas 2

Prosentase Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan Survei

3

Endemisitas Hasil Survei Endemisitas

Sumber: Data Kegiatan P3PMK, 2014 Sampai dengan tahun 2014, 37 Kabupaten/Kota (97%) telah dilaksanakan survey Endemisitas dengan pemeriksaan daraah jari sampel/penduduk dengan mengunakan mikrokopis maupun Rapid Diagnostic Test (RDT), guna memastikan ada/tidaknya mikro filaria dalam tubuh penduduk atau ada/tidaknya penularan penyakit Filariasis di masyarakat. Dari hasil kegiatan ini dipergunakan untuk memutuskan perlu/tidaknya pelaksanaan kegiatan Pemberian Pengobatan Massal Pencegahan (POMP) penyakit Filariasis di Kabupaten/Kota. Adapun 1 kabupaten yang belum dilakukan survei endemisitas adalah Kabupaten Sampang. Dari hasil survei diatas disimpulkan bahwa kegiatan penanggulangan penyakit Filariasis di Jawa Timur berupa kegiatan penangganan penderita Klinis Kronis berupa pengobatan secara individu dan perawatan kecacatan secara mandiri

11) Pemberantasan Penyakit Rabies dan Leptospirosi Penyakit

Rabies sampai dengan tahun 2014

tidak ditemukan dan atau

laporan kasus Rabies dari kasus-kasus gigitan hewan penular rabies (Jawa Timur sampai dengan tahun 2014 Bebas Rabies) Adapun untuk kasus kasus Leptospirosis perkembangannya mulai tahun 2009 sampai dengan 2014 sebagai berikut:


78

Tabel 3.28. Hasil Pengamatan penyakit Leptospirosis di Prov. Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 No 1 2 3

Indikator Kasus Klinis Meninggal CFR %

2009 32 10 31,25%

2010 29 16 55,17%

Hasil Kegiatan 2011 2012 55 79 12 7 21,81% 8,86%

2013 229 25 10,9%

2014 4 1 25%

Sumber: Data Kegiatan P2 Rabies dan Leptosprirosis

Tahun 2014 kasus Leptospirosis tercatat di Kabupaten Tulungagung di 4 lokasi/ kecamatan. Tingginya angka kematian pada penderita Leptosiprosis pada tahun 2009-2014 disebabkan oleh beberapa hal yaitu: a) Kasus Leptospirosis sering tidak terdiagnosis karena gejala klinis tidak spesifik dan sulit dilakukan konfirmasi diagnose tanpa uji laboratorium. b) Belum semua petugas kesehatan puskesmas dan rumah sakit mengetahui tatalakasana kasus Leptospirosis. c) Kuman yang menyerang penderita termasuk serovar ganas. d) Diagnose sebab kematian pada penderita karena gagal ginjal akut

D.Permasalahan Permasalah-permasalahn yang ditemui pada pelaksanaan Program Pencegahan dan Pembernantasa Penyakit ditinjau dari kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1) Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue a) Obat anti virus dan vaksin belum ada, maka upaya utama yang dilakukan adalah pengendalian vektor dan deteksi dini DBD b) Adanya Keterlambatan tatalaksana DBD di Rumah Sakit dikarenakan rujukan masyarakat ke Rumah Sakit terlambat c) Partisipasi masy dalam pemberantasan Sarang Nyamuk DBD rendah, Angka Bebas Jentik < 95% d) Masyarakat masih minat dengan foging. e) Kompetensi tenaga penyemprot belum optimal. f) Uji resitensi terhadap insektisida belum dilakukan secara optimal. g) Sistem pencatatan dan pelaporan DBD belum optimal. h) Beberapa Kab/Kota belum komitmen pendanaan dalam pencegahan DBD 2) Pengendalian Penyakit TB a) Penemuan kasus TB yang masih di bawah target nasional, yaitu masih mencapai 67 per 100.000 penduduk

pada tahun 2014 dengan Case

notification rate turun jika dibandingkan tahun 2013 (20 kabupaten masih belum melaporkan dan peralihan sistem laporan dari SITT-1 ke SITT-2 yang belum berjalan dengan baik). Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

79

b) Hanya 23 kabupaten/kota yang mencapai target keberhasilan pengobatan minimal 90% (15 kabupaten/kota belum melaporkan secara lengkap dan valid). c) Masalah TB HIV masih belum tertangani dengan optimal, khususnya dari sisi surveilans dan akses layanan untuk tes HIV d) Masih

banyak

layanan

swasta

yang

belum

mau

melaksanakan

pengobatan TB dengan strategi DOTS, sehingga pasien yang ditangani oleh sektor swasta tidak tercatat dalam sistem surveilans program nasional e) Kasus kebal obat (TB MDR) yang semakin meluas dan sudah 38 kabupaten/kota yang melaporkan, dengan jumlah kasus TB MDR diobati sebanyak 642 kasus, terkonsentrasi di 5 kabupaten/kota yang dekat dengan RS Rujukan/Sub Rujukan TB MDR, dengan angka keberhasilan pengobatan berkisar antara (60 – 70)% 3) Pemberantasan Penyakit Diare dan ISP a) Masih banyak Kabupaten/Kota yang cakupan pelayanan diarenya masih rendah, hal ini

disebabkan antara lain rendahnya ketepatan dan

kelengkapan laporan bulanan dari puskesmas (fasyankes lain seperti RS masing sangat rendah) disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya data untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan dan masih lemahnya umpan baliknya di setiap tingkat; b) Kurangnya tenaga pengelola program P2 Diare yang terlatih baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas disebabkan oleh terbatasnya aggaran pelatihan teknis maupun manajemen baik di pusat, provinsi dan kabupaten/kota c) P2 Diare bukan merupakan program prioritas di daerah, sehingga pendanaan minim bahkan nihil; d) Petugas Kabupaten/Kota mempunyai tugas rangkap lebih dari dua, sehingga kesulitan dalam memprioritaskan penanganan program bahkan sering terjadi pergeseran pengelola P2 Diare di tingkat puskesmas ataupun Kabupaten/Kota e) Terbatasnya kegiatan monitoring dan evaluasi, baik berupa pertemuan koordinasi maupun Supervisi ke layanan, sehingga pelaksanaan program di tingkat layanan tidak sesuai standar 4) Peningkatan Imunisasi a) Adanya Keterlambatan pengadaan vaksin dan logistik lainnya sehingga baru diterima di provinsi di pertengahan tahun yaitu sekitar bulan juni. b) Kurangnya kerjasama lintas sector dan lintar program tentang sosialisasi dan mobilisasi masyarakat. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

80

c) Kurangnya media penyuluhan yang komunikatif dan informative sehingga petugas hanya memberikan penyuluhan secara lisan saja. d) Kerjasama dengan organisasi masyarakat yaitu PKK, Fatayat, Aisiyah, muslimat, dan lain lain yang belum optimal e) Kurangnya pemanfaatan Minilokakarya baik internal maupun eksternal untuk akselerasi cakupan. 5) Pengendalian Penyakit Kusta a) Penderita baru kusta masih terus ditemukan di masyarakat. b) Masih ada keterlambatan penemuan kasus baru. c) Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai RFT (Release from Treatment) Rate/angka kesembuhan untuk tipe MB (Multi Basiler) masih belum optimal. d) Perhatian dari pemerintah kabupaten/kota masih kurang. e) Masih adanya stigma di masyarakat dan petugas kesehatan 6) Pengendalian Penyakit HIV dan IMS a) Kabupaten/kota yang belum mempunyai layanan komprehensif HIV adalah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kota Blitar karena pengambil kebijakan yang ada di Kabupaten/kota tersebut belum berkomitmen dalam mengembangkan layanan di Rumah Sakit daerahnya b) Jejaring keterliibatan lintas sektor belum optimal dalam hal dukungan dan layanan perawatan dan pendampingan c) Akses layanan tes pemeriksaan HIV di tingkat puskesmas masih terbatas di beberapa Kabupaten/Kota yaitu di 84 Layanan Konseling dan Testing tingkat Puskesmas yang tersebar di 25 Kabupaten/kota d) Masih kuatnya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA 7) Pengendalian Penyakit Malaria a) Surveilans migrasi malaria belum maksimal b) Banyaknya tempat prerindukan nyamuk (Breeding place vektor) malaria yang tidak tertangani. (vektor  host definitife) c) Kelambunisasi desa endemis masih dibawah 80% d) Minimnya tenaga entomologi di daerah reseptif/daearah dengan vektor malaria dan endemis/daerah dengan kasus penularan setempat. e) Kurangnya penguatan pada sumber daya manusia yaitu tidak ada pelatihan pengelola program malaria, petugas laboratorium, petugas entomologi malaria dan petugas dokter untuk tatalaksana malaria. f)

Keterlambatan

diagnosis

dan

kurangnya

pengetahuan

tatalaksana

pengobatan malaria pada petugas g) Masih ada pengobatan malaria diluar ACT/Arthemisinin Combination Therapy (obat yang disarankan WHO dan Kemenkes) Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

81

h) Koordinasi lintas sektor masih rendah pada penangan malaria tenaga kerja musiman 8) Pengendalian Penyakit Rabies Leptospirosis a) Terbatasnya tenaga dalam pengendalian penyakit zoonosis (penyakit Rabies dan Leptospirosis) b) Mobilitas

Hewan

Penular

Rabies

seperti

anjing,

kucing

dsb

dari

daerah/wilayah yang berisiko penyakit ke daerah bebas sangat tinggi dan sangat rentan terjadi penularan dengan adanya lalulintas hewan yang tidak terkontrol c) Masih kurangnya sosialisasi tatalaksana dan pengendalian penyakit Rabies dan rabies. 2. Ketersediaan Rapid Diagnosa Test sangat terbatas untuk diagnosa cepat kasus Leptospirosis 3. Daerah rawan banjir dan adanya penyebaran tikus yang belum dapat teratasi, hal ini yang merupakan faktor resiko dalam penularan penyakit Leptospirosis di masyarakat. 9) Pengendalian Penyakit Filariasis a) Program Penanggulangan Penyakit Filariasis bukan merupakan program prioritas sehingga program ini tidak terdanai di Kabupaten/Kota ( 87%) b) Penanganan

Rehabilitasi Medis bagi penderita Filariasis

baik di tingkat

provinsi maupun di Kabupaten/kota belum dapat dilaksanakan secara optimal karena tidak tersedianya dana. c) Petugas puskesmas belum banyak yang mengerti tentang Penatalaksanaan kasus Filariasis yang standar dan kegiatan sosialisasi Penatalaksanakan kasus Filariasis bagi petugas puskesmas baru dilaksanakan di 11 Kabupaten/kota (29%). 10) Pengendalian Penyakit Flu Burung a) Penyakit Flu burung umumnya menyerang unggas, setelah beberapa tahun tidak ada kasus, kewaspadaan terhadap penyakit flu burung berkurang dimasyarakat. b) Surveilans ILI / kasus panas di beberapa daerah sudah mulai berkurang 11) Pengendalian ISPA a) Kurangnya tenaga pengelola program P2 ISPA yang terlatih baik teknis maupun manajemen program di tingkat provinsi,kabup aten/kota dan puskesmas b) Ketidakpatuhan petugas dalam menerapkan Metode Terpadu Balita Sakit (MTBS) atau Tatalaksana Standar P2 ISPA yang dianggap terlalu memakan waktu. Akibatnya banyak kasus pneumoni balita yang lolos Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

82

c) Terbatasnya anggaran program P2 ISPA baik di Provinsi dan sebagian besar kabupaten/kota, yang disebabkan kurangnya komitmen para pengambil kebijakan sehingga P2 ISPA tidak menjadi prioritas. d) Keterbatasan sarana diantaranya : -

Acute Respiratory Infection timer (ARI timer) /Sound Timer

untuk

menghitung nafas sebagai dasar klasifikasi Pneumoni balita. dari deteksi sehingga cakupannya tidak tercapai. -

Jumlah Oksigen konsentrator di Puskesmas perawatan

e) Kurangnya koordinasi lintas program dan lintas sektor, sehingga P2 ISPA seolah-olah hanya menjadi beban, akibatnya angka penemuan menjadi rendah dan kematian bayi dan balita akibat Pneumonia menjadi tinggi 12) Pengendalian Penyakit PES a) Terbatasnya biaya dan tenaga dalam pengendalian penyakit Pes, untuk kegiatan surveilans rodent dan manusia b) Tingginya mobilitas penduduk dari daerah/wilayah yang berisiko penyakit pes ke daerah bebas, dan tidak adanya pemantauan pergerakan penduduk ini. c) Kurangnya sosialisasi tatalaksana dan pengendalian Penyakit Pes.

E. Upaua Pemecahan Permasalahan Upaya

pemecahan

permasalahan

dalam

Program

Pencegahan

dan

Pengendalian Penyakit ditinja dari kegiataya adalah sebagai berikut: 1) Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue a) Menggerakan dan memberdayakan masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan DBD. b) Meningkatkan dan mempercepat penemuan Kasus melalui

akses masyarakat terhadap pelayanan

Diagnosis dan Tatalaksana Kasus DBD yang

Berkualitas c) Meningkatkan Sistem Surveilans Epidemiologi Kasus, dan Vektor) DBD. d) Meningkatkan sumber daya dalam Pengendalian DBD. e) Monitoring dan evaluasi program DBD 2) Pengendalian Penyakit TB a) Meningkatkan AKMS (Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial) untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan pengambil kebijakan dalam pengendalian TB. b) Memperkuat jejaring eksternal di 5 regional dan kabupaten kota untuk menurunkan angka drop out yang pada akhirnya akan meningkatkan angka keberhasilan pengobatan.


83

c) Penguatan kolaborasi TB-HIV melalui Tim Kolaborasi TB HIV yang melibatkan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kabupaten/Kota. d) Memperkuat Public Private Mix sebagai pendekatan untuk memperkuat jaringan pelayanan TB (pengembangan di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, Kota Blitar dan Kota Malang. e) Penguatan

jejaring

layanan

untuk

TB

kebal

obat

melalui

kegiatan

pengendalian terpadu TB kebal obat dengan menambah layanan sub rujukan di 5 wilayah regional dengan didukung layanan laboratorium yang bermutu. f) Penguatan sistim pencatatan dan pelaporan kasus TB melalui SITT-1 yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota dan dialihkan ke SITT-2 oleh fasyankes secara optimal sehingga tersedia data kasus sesuai dengan jumlah yang diobati dan dievaluasi 3) Pemberantasan Penyakit Diare dan ISP a) Memberikan

umpan

balik

laporan

secara

rutin

dari

provinsi

ke

Kabupaten/Kota, dan Kabupaten/Kota ke Puskesmas; b) Advokasi ke stake holder (pemegang kebijakan) tentang usulan anggaran kegiatan; c) Memberikan saran dalam membagi beban tugas pada staf 4) Peningkatan Imunisasi a) Menguatkan system koordinasi penanggulangan bencana baik secara lintas sector maupun lintas program b) Memperbaiki system informasi supaya terjadi keseragaman dalam mekanisme informasi data bencana selama masa penanggulangan bencana c)

Meningkatkan system kewaspadaan dini dalam penanggulangan bencana mulai dari tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana Memenuhi kebutuhan logistik selama masa penanggulangan bencana

5) Pengendalian Penyakit Kusta a) Mengintensifkan penemuan penderita baru melalui kegiatan pencarian secara aktif (pemeriksaan kontak serumah dan tetangga) serta melaksanakan Rapid Village Survey (RVS) di desa dengan riwayat penderita kusta yang pernah tercatat lebih dari 3 orang dengan melibatkan peran dari lintas sektor dan lintas program b) Menekankan pentingnya penyuluhan saat sebelum pemberian MDT untuk menghindari terjadinya kasus DO (Drop out) / Default, defaulter tracing jika ada kasus DO / default, c) Jika ada kasus dari luar wilayah, maka cross notification kepada petugas kusta setempat sangat penting untuk pelacakan kasus DO/ default.


84

d) Penyuluhan secara aktif untuk mengurangi stigma kusta di masyarakat maupun petugas kesehatan. dengan memanfaatkan sumber daya yang ada (BOK, DAU, APBD I maupun BLN). e) On the job training bagi petugas yang sudah dilatih untuk mempertahankan ketrampilan yang sudah ada. f)

Meningkatkan

kepedulian

para

pemegang

kebijakan

(Bupati/Walikota,

anggota DPRD, Kepala Dinas maupun Kepala Puskesmas) di tingkat Kabupaten/Kota melalui advokasi yang berkesinambungan. g) Meningkatkan mutu pelayanan pada penderita kusta dengan melakukan POD setiap bulan dan case holding h) Mengembangkan research operasional 6) Pengendalian Penyakit HIV dan IMS d) Koordinasi penanggulangan

penyakit HIV/AIDS dalam wadah Komisi

Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk: - Meningkatkan

komitmen

pengambilan

kebijakan

tingkat

provinsi,

Kabupaten dan Kota - Meningkatkan peran lintas sektor dalam upaya pengendalian HIV - Meningkatkan upaya edukasi kepada masayarakat - Sosialisasi dan penjangkauan kepada populasi risiko tinggi b) Memfasilitasi layanan pendampingan program, pelatihan Sumber Daya Manusia, pemenuhan buffer logistik reagen IMS dan HIV serta obat Antiretroviral (ARV) c)

Upaya peningkatan capaian kinerja melalui: - Penyuluhan terkait dengan layanan HIV yang tersedia - Asistensi kunjungan layanan pencegahan penularan melalui harm reduction, pemeriksaan dan pengobatan IMS Terpadu Berkala di lokalisasi, pencegahan

penularan HIV dari Ibu ke anak dan

kewaspadaan standar - Pengembangan klinik IMS, Klinik Konseling dan Testing HIV dan RS rujukan ODHA di kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memudahkan akses layanan kesehatan yang merata di Jawa Timur melalui layanan tanpa stigma dan diskriminas 7) Pengendalian Penyakit Malaria a) Revitalisasi Pos Malaria Desa b) Persiapan eliminasi malaria Provinsi Jawa Timur dan mempertahankan 34 kabupaten/kota yang telah mendapatkan sertifkasi eliminasi malaria c) Penguatan sistem surveilans malaria d) Koordinasi lintas sektor penanganan faktor risiko malaria Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

85

e) Penguatan tenaga Juru Malaria Desa f) Penguatan deteksi dini dan pengobatan malaria sesuai standart

8) Pengendalian Penyakit Rabies Leptospirosis a) Memberikan pembinaan dan advokasi ke semua level administrasi pemerintahan tentang penyakit leptospirosis dan rabies b) Meningkatkan Koordinasi dengan Dinas yang membidangi peternakan dan Kesehatan Hewan, serta meningkatkan pengawasan lalulintas hewan di tempat check point untuk meningkatkan surveilans penyakit rabies 9) Pengendalian Penyakit Filariasis a) Mengupayakan integrasi program Filariasis dengan program lain misalnya dengan program Kusta dalam penemuan kasus dan pengobatan penderita, dengan program Malaria dalam penatalaksanaan laboratorium dan program Kecacingan untuk upaya pencegahan. b) Guna mencegah kecacatan yang lebih lanjut, maka digalakkan kegiatan monitoring kecacatan pada penderita dengan kunjungan rumah yang didanai dengan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas. c) Adapun kegiatan sosialisasi

dan peningkatan kapabilitas kepada tenaga

kesehatan/puskesmas tentang tanda-tanda dini dan penataalaksanaan kasus Filariasis secara standar akan dilanjutkan di tahun mendatang dan mengupayakan inisiasi dari Kabupaten/Kota dengan mengabungkan kegiatan pertemuan evaluasi program yang lain yang ada atau terdanai di Kabupaten/Kota. 10) Pengendalian Penyakit Flu Burung a) Menginformasikan atau mengkoordinasi dengan Dinas Peternakan untuk tetap mewaspadai kasus flu pada unggas dan mengidentifikasi manusia yang kontak dengan unggas yang sakit atau mati disebabkan oleh Flu Burung diberi obat oseltamivir dan segera dirujuk ke Rumah Sakit. b) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang penyakit Flu Burung. c) Pemantauan kontak sampai 10 hari setelah Kejadian Luar Biasa atau apabila terjadi wabah Flu Burung pada unggas berakhir atau 14 hari setelah kematian unggas terakhir. d) Pesan kewaspadaan terhadap masyarakat dan puskesmas/petugas kesehatan tentang kasus ILI dan atau pneumonia

11) Pengendalian ISPA a) Meningkatkan koordinasi diantaranya melalui Pertemuan

Tatalaksana

Pneumonia bagi pengelola program P2 ISPA Kabupaten Kota Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

86

b) Asistensi

teknis

dan

Tatalaksana standar program P2 ISPA

ke

kabupaten/kota dan Puskesmas 12) Pengendalian Penyakit Pes a) Penggandaan pedoman Penanggulangan Penyakit Pes. b) Memberikan

pembinaan

dan

advokasi

ke

semua

level

administrasi

pemerintahan, dan sosialisasi ke masyarakat daerah pengamatan. c) Meningkatkan peran serta masyarakat dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS). Secara umum untuk sasaran

menurunnya angka kesakitan dan kematian

penyakit menular, tidak menular dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta pengamatan penyakit dalam rangka sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah, ancaman epidemi serta bencana tahun 2015 nilai BAIK.

B.9. Program Sumber Daya Kesehatan A. Kegiatan Dalam Program Sumber Daya Kesehatan Dalam rangka mencapai misi “Meningkatkan dan Mendayagunakan Sumber Daya Kesehatan” dan tujuan “Meningkatnya Jumlah, Jenis , Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan Sesuai Standar” maka dilaksanakan Program Sumber Daya Kesehatan. Program Sumber Daya Kesehatan didukung oleh 3(tiga) kegiatan yaitu (1) Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit, (2) Peningkatan profesionalisme dan pengembangan karir tenaga kesehatan dan (3) Penempatan, Pengembangan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Tempat Pelayanan (Puskesmas, Rumah Sakit dan Jaringannya)

B. Sasaran Program Sumber Daya Kesehatan dengan sasaran “Meningkatnya Jumlah, Jenis, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan Sesuai Standar”; indikator sasaran sebagai berikut: 1) Persentase Bidan PTT mendapatkan Sertifikat 2) Persentase Ponkesdes memiliki Tenaga Perawat 3) Persentase Desa/Kelurahan mempunyai Bidan di Desa 4) Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi Ber-izin 5) Ratio Dokter per 100.000 penduduk


87

C. Anggaran Belanja Pada tahun anggaran 2014, Program Sumber Daya Kesehatan mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 2.350.000.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp 1.941.673.623,00 atau sebesar 82,62%

Tabel 3.29.. TUJUAN 8 dan SASARAN 8.1. TUJUAN 7

SASARAN 7.1

Meningkatnya Jumlah, jenis, mutu

Meningkatnya Jumlah, jenis, mutu

dan penyebaran tenaga

dan penyebaran tenaga kesehatan

kesehatan sesuai standar.

sesuai standar.


NO 1 1 2 3 4

5

Meningkatnya Jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar

INDIKATOR KINERJA 2 Persentase Bidan PTT mendapatkan sertifikasi

TARGET 3 100 %

Persentase Ponkesdes 100 % memiliki tenaga Perawat Persentase Desa/Kelurahan 100 % mempunyai Bidan di Desa Persentase Tenaga Kesehatan 100 % yang Lulus Uji Kompetensi berizin Ratio Dokter per 100.000 40 Penduduk Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran

REALISA SI 4 100 %

100

100 %

100

100 %

100

(%) 5

93 % 93 16

40 86,60

KATEGORI CAPAIAN : BAIK

Berdasarkan Tabel 3.29., bahwa dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama Program Sumber Daya Kesehatan, pada Tahun 2014 3(tiga) indikator sudah berhasul dicapai. Tiga Indikator tesebut adalah Persentase Bidan PTT mendapatkan Sertifikat , Persentase Ponkesdes memiliki Tenaga Perawat , dan Persentase Desa/Kelurahan mempunyai Bidan di Desa dengan capaian diatas 100%. Sedangkan untuk indikator Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi Ber-izin, pada Tahun 2014 capaiannya adalah 0% karena kegiatan ini tidak lagi dalan kewenangan Dinas


88

Kesehatan Provinsi Jawa Timur, namun dilakukan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI). Untuk indikator Ratio Dokter per 100.000 Penduduk, pada Tahun 2014 baru tercapai 16 dokter per 100.000 penduduk, dimana angka tersebut jauh lebih kecil dari target seharusnya yaitu 40 dokter per 100.000 penduduk. 10.400.000/pddk x 10.000.

E. Permasalahan Permasalahan dalam pelaksanaan Program Sumber Daya Kesehatan diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Dasar hukum pengangkatan Perawat Ponkesdes masih belum jelas, serta gaji perawat Ponkesdes yang dibawah UMR 2) Terdapat 16 (enam belas) RS tipe C yang belum mempunyai standart 4 Spesialis dasar dan 3

spesialis penunjang

3) Ditribusi/penempatan dokter Interenship belum terdistribusi secara merata ke Puskesmas yang membutuhkan 4) Terdapat perubahan dalam satuan penganggaran keuangan (DPA)

F. Upaya Pemecahan Permasalahan Upaya pemecahan permasalahan yang akan dilakukan adalah: 1) Advocacy kepada Kab/kota untuk peningkatan kapasitas SDM di Kab Kota diserta dukungan anggaran 2) Menguatkan peran Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI)

dan Majelis

Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) dalam menyaring tenaga kesehatan yang profesional; dengan melaksanakan uji kompetensi

bagi tenaga kesehatan

sebelum terjun melayani masyarakat, agar dapat bekerja lebih professional dan kompeten 3) Pengiriman peserta PPDS BK yang dari Rumah Sakit klas C yang belum mempunyai Spesialis 4 dasar dan 3 penunjang

Secara umum untuk sasaran

meningkatnya Jumlah, Jenis, Mutu dan

Penyebaran Tenaga Kesehatan Sesuai Standar mendapat nilai BAIK.


89

Perbandinan Capaian Kegiatan dengan Nasional dan Daerah Lain Pembangunan serta berbagai upaya di bidang kesehatan yang telah disebutkan diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional Indonesia. Pembangunan ini ditujukan untuk menciptakan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin sesuai yang diamanatkan dalam uraian Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) demi memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa upaya kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang

terpadu,

terintregasi

dan

berkesinambungan

untuk

memelihara

dan

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat oleh pemerintah dan atau masyarakat. Upaya kesehatan ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Upaya-upaya kesehatan bagi masyarakat ini merupakan perwujudan penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan. Dalam aspek global, pembangunan nasional berkomitmen untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan milenium di tahun 2015 yang tersusun dalam MDGs di berbagai bidang pembangunan nasional termasuk bidang kesehatan. Untuk melihat gambaran secara riil dari capaian MDGs bidang Kesehatan di Provinsi Jawa Timur , maka angka-angka capaian program yang telah dicapai sebaiknya dibandingkan dengan angka Nasional dan juga dengan Provinsi terbesar lain di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar Provinsi Jawa Timur dapat mempertahankan atau meningkatkan capaian yang telah dicapai sebagai dasar untuk perencanaan program berikutnya. Capaian program sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja yang ingin dicapai. Tabel berikut merupakan gambaran dari capaian MDGs di Jawa Timur dibandingkan dengan angka Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat.


90

Tabel 3.30. Perbandinan Capaian Kegiatan dengan Nasional dan Daerah Lain

GOAL

INDIKATOR

TARGET 2015

PROV JATIM

1

Presentase Gizi Kurang

< 15 %

12,3 %

4

AKB

< 23/1000 KH

5

AKI

6

PROV JATENG

PROV JABAR

12,9 %

13,5%

27,23 / 1000 KH

10,41/ 1000 KH

41,08 / 1000 KH

< 102 / 100.000 KH

93,52 / 100.000 KH

118,62 / 100.000 KH

Prevalensi pengidap HIV

< 0,5 %

0,24 %

6

API

< 1 per 1000 penduduk

0,03 per 1000 penduduk

7

Jangkauan akses air bersih (berkualitas)

> 68,87 %

80,60%

78,55%

83,70%

7

Jangkauan akses sanitasi dasar (jamban sehat)

> 62,51 %

77,85 %

76,11 %

74,10%

< 0,5 %

0,06/ 1000 Penduduk

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa secara umum capaian MDGs

< 0,5 %

0,57/ 1000 Penduduk

(Millenium

Development Globals) di bidang Kesehatan di ke 3 (tiga ) Provinsi dibandingkan angka Nasional mengalami kemajuan yang cukup significan (bermakna). Jika dibandingkan antar Provinsi , maka Capaian Program MDGs di ke tiga Provinsi terbesar di Indonesia ini hampir sama.

C. REALISASI ANGGARAN Sejak diterapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, dijelaskan bahwa hak, Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014

91

wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi tersebut, sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diberikan wewenang untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup serta memadai diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk laporan realisasi keuangan tahun 2014 bisa dilihat di bawah ini. Tabel 3.31. Realisasi Anggaran Tahun 2014

No 1 2 3

Uraian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Realisasi

Anggaran Setelah Perubahan 11,468,920,207

Rp.

%

9,618,597,888

83.87

4,804,937,320

4,550,619,030

94.71

204,000,000

203,762,640

99.88

4

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

7,907,640,000

3,178,767,804

40.2

5

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat

5,693,500,000

4,665,806,802

81.95

5,000,000,000

4,130,910,272

82.62

2,200,000,000

1,926,959,036

87.59

1,700,000,000

1,295,442,803

76.2

44,422,876,273 40,886,390,760

92.04

10

Program Upaya Kesehatan Perorangan Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Program Sumber Daya Kesehatan

11

Program Lingkungan Sehat

12

6 7 8 9

2,350,000,000

1,941,673,623

82.62

2,000,000,000

1,823,158,741

91.16

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 7,177,800,000 6,355,591,507 Jumlah 94,929,673,800 80,577,680,906

88.55


84,88

92

BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2014 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa

Timur dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikategorikan Sangat Baik, karena nilai capaiannya diatas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja. Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dan RENSTRA Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Timur tahun 2009-2014, yang

merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Misi dan Visi , dapat diuraikan sebagai berikut : TUJUAN 1

: Terwujudnya

mutu

lingkungan

yang

lebih

sehat,

berkembangnya sistem kesehatan lingkungan kewilayahan, serta menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan mendapat predikat nilai Sangat Baik (rata-rata capaian sebesar 109,61%). Hal ini terbukti dari hasil pengukuran Sasaran yang diukur melalui 2 (dua) Indikator, capaiannya diatas target . TUJUAN 2

: Keberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat agar mampu Menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Berkembangnya

Upaya

Kesehatan

Berbasis

Masyarakat

(UKBM) mendapat predikat nilai Sangat Baik (rata-rata capaian sebesar 107,73 %). Hal ini

terbukti

dari hasil pengukuran

sasaran yang diukur melalui 3 (tiga) Indikator, capaiannya 2 (dua) indikator diatas target TUJUAN 3

: Meningkatnya akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya mendapatkan nilai Baik (rata-rata capaian sebesar 97,79 %.) Hal ini terbukti dari hasil pengukuran 2 (dua) Sasaran

yang

diukur

melalui

14

(empatbelas)

Indikator,capaiannya 5 (lima) indikator diatas target dan terdapat 9 (sembilan) indikator yang dibawah target.


93

TUJUAN 4

: Meningkatnya Kesadaran Gizi Keluarga dalam Upaya Meningkatkan Status Gizi Masyarakat dijabarkan ke dalam Sasaran yaitu Meningkatnya

Perbaikan Gizi Masyarakat,

mendapat nilai rata-rata 90,17 % dengan capaian kinerja adalah Baik. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran 1 (satu) Sasaran yang diukur melalui 3 (tiga) Indikator, capaiannya adalah 1 (satu) indicator diatas target. TUJUAN 5

Terjaminnya Ketersediaan, Pemerataan, Pemanfaatan, Mutu, Keterjangkauan

Obat

dan

Perbekalan

Kesehatan

serta

Pembinaan Mutu Makanan yang dijabarkan ke dalam Sasaran yaitu Meningkatnya Pengelolaan Obat , Perbekalan Kesehatan dan Makanan mendapat predikat nilai Baik (rata-rata capaian sebesar 88,61 %). Hal ini

terbukti

dari hasil pengukuran 1

(satu) Sasaran yang diukur melalui 3 (tiga) Indikator, capaian 2 (dua) indicator diatas target. TUJUAN 6

Berkembangnya

Kebijakan,

Sistem

Pembiayaan

dan

Manajemen Pembangunan Kesehatan dijabarkan ke dalam Sasaran yaitu Berkembangnya Kebijakan dan regulasi bidang Kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan dan Hukum Kesehatan serta Pembiayaan Kesehatan predikat nilai Baik (rata-rata capaian sebesar 86,31 %. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran 1 (satu) Sasaran yang diukur melalui 2 (dua) Indikator. Pada tujuan ini, capaian dari 1 (satu)

indikator belum seluruhnya

mencapai target yang diharapakan, terutama terkait dengan jumlah

masyarakat

miskin

yang

bisa

tercover

oleh

Jamkesda.Hal ini terutama disebabkan. TUJUAN 7

Terwujudnya

pencegahan,

penurunan

dan

pengendalian

Penyakit Menular dan Tidak menular serta Masalah Kesehatan Lainnya;

maka

ditetapkan

Sasaran

sebagai

berikut

:

Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular dan Tidak Menular dan Penyakit-Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi

serta Pengamatan penyakit dalam rangka

Sistem Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan KLB/Wabah, ancaman epidemi serta Bencana. Untuk Tujuan ini nilai capaian adalah Baik (rata-rata capaian 92,01 %). Hal ini terbukti dari hasil pengukuran 1 (satu) Sasaran yang

diukur melalui 8

(delapan) Indikator, ada 4 (empat) indikator yang diatas target.


94

TUJUAN 8

Meningkatnya Jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar maka ditetapkan Sasaran sebagai berikut : Meningkatnya Jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar. Mendapat predikat nilai capaian

Baik (rata-rata capaian sebesar 86,60 %). Hal ini

terbukti dari hasil pengukuran 1 (satu) Sasaran yang diukur melaluI 5 (lima) Indikator, capaiannya yang diatas target ada 3 indikator diatas target. Di antara capaian 8 (delapan) Tujuan pembangunan kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebanyak 6 (enam) Tujuan masih memperoleh nilai Baik sehingga perlu ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang agar memperoleh nilai Sangat Baik yaitu : 1. Meningkatnya akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya 2. Terjaminnya

Ketersediaan

,

Pemerataan,

Pemanfaatan,

Mutu

,

Keterjangkauan Obat dan Perbekalan Kesehatan serta Pembinaan Mutu Makanan 3. Berkembangnya

Kebijakan,

Sistem

Pembiayaan

dan

Manajemen

Pembangunan Kesehatan , terutama yang menyangkut indikator Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (tercover) Yang menjadi perhatian bagi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 adalah “Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui upaya promotif dan preventif , terutama dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi serta meningkatkan Umur Harapan Hidup (AHH) melalui beberapa Program prioritas Gubernur antara lain : 1. Peningkatan kualitas Puskesmas dan Jaringannya di 960 Puskesmas di Jawa Timur 2. Perluasan fungsi Polindes menjadi Ponkesdes di seluruh Jawa Timur 3. Peningkatan Coverage kepesertaan BPJS melalui Program JKN 4. Peningkatan kualitas rujukan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang optimal di seluruh sarana kesehatan yang ada di Jawa Timur 5. Pembentukan Taman Posyandu , sebagai bagian dari upaya promosi kesehatan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.


95

KESIMPULAN

Tahun 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2009 – 2014 dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Masih banyak permasalahan yang belum tertuntaskan dalam pelaksanaan pembangunan di Tahun 2014. Diantaranya adalah masih tingginya kasus kematian ibu (93,52/100.000 KH), masih tingginya kasus penyakit menular , masih ditemukannya balita gizi buruk, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, terutama dokter spesialis, sarana pelayanan kesehatan dasar dan jumlah maskin dengan alokasi yang mendapat kartu jamkesmas/jamkesda tidak sama. Tahun 2014 ini kegiatan diprioritaskan untuk pelaksanaan persiapan menuju universal coverage, penurunan AKI dan AKB, perbaikan gizi masyarakat, pengendalian penyakit (TB, HIV/AIDs, Malaria dan Diphteri), Kesehatan Lingkungan, Pendistribusian tenaga kesehatan yang lebih merata dan program prioritas (icon) bidang kesehatan. Secara umum Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan pada organisasi serta telah dapat pula memenuhi 9 (Sembilan) sasaran pada 9 Program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari persentase capaian kinerja rata-rata pada setiap kegiatan hampir mencapai 100%. Adapun kendala dan hambatan yang masih dihadapi pada tahun 2014 diantaranya adalah faktor dukungan anggaran dan koordinasi

lintas

sektor

serta

kebijakan

dukungan

anggaran

pada

tingkat

Kabupaten/Kota. Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang menggambarkan capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada tahun 2014 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Provinsi Jawa Timur pada umumnya dan Dinas Kesehatan pada khususnya.

Surabaya, 27 Februari 2015


96

LAMPIRAN

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2009 – 2014

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2009 S/D 2014 MASYARAKAT JAWA TIMUR MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT : Menggerakkan Pembangunan Berwawasan Kesehatan : Terwujudnya Mutu Lingkungan Yang Lebih Sehat , Pengembangan Sistem Kesehatan Lingkungan Kewilayahan serta Menggerakkan Pembangunan Berwawasan Kesehatan No

Indikator Tujuan

1 Persentase penduduk yang dapat mengakses lingkungan yang sehat dan bermutu sesuai dengan standar

Rumus Jumlah penduduk yg telah memiliki akses sanitasi dasar (jamban) dan air bersih yg memenuhi standar dalam satu wilayah/Jumlah penddk seluruhnya di wilayah tertentu x 100 %

Kondisi Awal Target Tahun 2014 2009 52 71

Cara Mencapai Tujuan dan sasaran

Sasaran Indikator

Rumus

2 3 1 Persentase Akses Sanitasi Dasar Jumlah penduduk yg telah memiliki akses yang memenuhi standar sanitasi dasar (jamban) yg memenuhi standar dalam satu wilayah/Jumlah penddk seluruhnya di wilayah tertentu x 100 % 2. Persentase Akses terhadap kualitas Air Bersih yang memenuhi standar

Jumlah penduduk di wilayah tertentu yang memiliki akses thd sarana air minum yg layak/jumlah seluruh penddk di wilayah tertentu x 100 %

Kondisi Awal 2009 4 51,9

2010 5 62

65

67

Target Tahun 2011 2012 6 7 65 68

70

72

2013 8 69

2014 9 70

74

75

Strategi Kebijakan 10 Pemantapan Pembangunan Berwawasan Kesehatan dan Peningkatan Lingkungan Sehat

Ket

Program 11 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

12

: Mendorong Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat : Keberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat agar mampu Menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) No

Indikator Tujuan

Rumus

1 Persentase Rumah Tangga ber Jumlah RT Sehat/Jumlah Rumah Tangga PHBS yang dikaji x 100%

Kondisi Awal Target Tahun 2014 2009 32,9 70


Sasaran Indikator

Rumus


2010 5 50

Target Tahun 2011 2012 6 7 55 60

2013 8 65

2014 9 70

2 1 Persentase Rumah Tangga berPerilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 2 Persentase Posyandu Ber-Strata PURI ( Purnama Mandiri)

3 Jumlah Rumah Tangga Sehat /Jumlah Rumah Tangga yang Dikaji x 100 % Jumlah Posyandu dengan Strata Purnama Mandiri/Jumlah seluruh Posyandu x100 %

40

43

46

48

50

52

3 Persentase Desa Siaga Aktif

Jumlah Desa Siaga Aktif di suatu wilayah kerja dlm kurun waktu tertentu/Jumlah Seluruh Desa di suatu wilayah kerja dlm kurun waktu yang sama x 100 %

50

55

60

65

70

75

Strategi Kebijakan

Ket

Program

10 11 Pengembangan Upaya Program Promosi Kesehatan Berbasis Kesehatan dan Masyarakat (UKBM) Pemberdayaan Masyarakat

12

: Mewujudkan, Memelihara dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Merata dan Terjangkau : Meningkatnya Akses, Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan melalui Rumah Sakit , Balai Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya No

Indikator Tujuan

Rumus

1 Ratio Puskesmas per 100,000 penduduk

Jumlah seluruh Puskesmas pada kurun waktu tertentu /100.000 penduduk pada kurun waktu yang yang sama 2 Angka Kematian Bayi Per 1000 Jumlah seluruh kematian bayi (0-11 bln) di Kelahiran Hidup (KH) satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/Jumlah kelahiran hidup di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama x 1.000 kelahiran hidup 3 Angka Kematian Ibu per 100.000 Jumlah seluruh kematian ibu pada masa Kelahiran Hidup (KH) hamil hingga nifas yang berkaitan dgn kehamilan & persalinan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/Jumlah kelahiran hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama x 100.000 kelahiran hidup

Kondisi Awal Target Tahun 2014 2009 2,51 2

31,41

29,5

90,7

80


Sasaran

Indikator

Rumus

Kondisi Awal 2009

Target Tahun

Strategi Kebijakan

2 3 1 Angka Kematian Bayi Per 1000 Jumlah seluruh kematian bayi (0-11 bln) di Kelahiran Hidup (KH) satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/Jumlah kelahiran hidup di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama x 1.000 kelahiran hidup 2 Angka Kematian Ibu per 100.000 Jumlah seluruh kematian ibu pada masa Kelahiran Hidup (KH) hamil hingga nifas yang berkaitan dgn kehamilan & persalinan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/Jumlah kelahiran hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama x 100.000 kelahiran hidup

4 31,41

2010 5 31,5

2011 6 31

2012 7 30,5

2013 8 30

2014 9 29,5

90,7

82

81,5

81

80,5

80

3 Persentase Kunjungan Neonatal Jumlah neonatus yang mendapat pelayanan (KN) Lengkap 6-28 jam setelah lahir/ jumlah bayi dalam 1 tahun x 100% 4 Persentase Pertolongan Jumlah pertolongan persalinan oleh Persalinan oleh tenaga nakes/jumlah sasaran ibu bersalin dalam 1 kesehatan (Linakes) tahun x 100 %

93,85

94

95

95

95

95

92,96

92

93

94

94

95

Ket

Program

10 11 Percepatan penurunan Program Upaya kematian ibu dan Kesehatan anak. Masyarakat (UKM)

12

5 Persentase Kunjungan Bayi

Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar/ jumlah bayi dalam 1 tahun x 100% 6 Persentase Kunjungan Ibu Hamil jumlah kunjungan ibu hamil ke-4/ jumlah (K4) sasaran ibu hamil dalam setahun x 100%

80,52

85

86

87

88

90

85,9

90

91

92

93

94

7 Persentase capaian Peserta KB Aktif 8 Persentase Puskesmas yg ada menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar 9 Persentase Puskesmas Rawat Inap yg ada menjadi Puskesmas Rawat Inap PLUS

62,05

68

69

69

70

70

0

3

8

16

24

24

0

3

8

16

24

24

10 Persentase Puskesmas PONED Jumlah Puskesmas PONED yg sesuai sesuai Standar dengan standar/Jumlah seluruh Puskesmas PONED x 100 % 11 Persentase Pustu yang menjadi Jumlah Pustu yg layani gadar/jml seluruh Pustu layani Gawat Darurat dan Pustu x 100 % Observasi 12 Persentase Polindes yang Jumlah Ponkesdes sesuai standar/Jumlah berkembang menjadi Ponkesdes seluruh Polindes x 100 % sesuai Standar 1 Persentase Rumah Sakit Jumlah RS PONEK sesuai standar/Jumlah Pemerintah menyelenggarakan seluruh RS x 100 % Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) sesuai standar

10

20

25

35

40

50

0

3

6

8

10

10

0

31

41

64

78

78

55

60

65

70

75

80

2 Persentase Rumah Sakit yang Jumlah RS yang terakreditasi 5 pelayanan terakreditasi 5 pelayanan dasar dasar/Jumlah seluruh RS x 100 %

50

55

60

65

70

70

Jumlah peserta KB aktif/juml PUS di wilayah kerja yg sama x 100 % Jumlah Puskesmas yg menjadi rawat inap standar/jumlah seluruh puskesmas rawat inap x 100 % Jumlah Puskesmas Ranap menjadi Puskesmas Ranap PLUS/Jml seluruh Puskesmas rawat inap x 100 %

Peningkatan akses Program Upaya dan kualitas pelayanan Kesehatan kesehatan terutama Perorangan (UKP) bagi masyarakat miskin, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan

: Mewujudkan, Memelihara dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Merata dan Terjangkau : Meningkatnya Kesadaran Gizi Keluarga Dalam Upaya Meningkatkan Status Gizi Masyarakat No

Indikator Tujuan

Rumus

1 Persentase penurunan Jumlah Balita Kurang Gizi /Jumlah Balita di Prevalensi Kurang Gizi pada wilayah kerja tertentu x 100 % Balita

Kondisi Awal Target Tahun 2014 2009 17,03 16,8


Sasaran Indikator 2

Rumus

3 1 Persentase Balita Dipantau Jumlah balita yang ditimbang berat Pertumbuhannya badannya di wilker ttt/jumlah seluruh balita yg ada di wilayah kerja ttt x100 % 2 Persentase Balita dengan Gizi Jumlah Balita Gizi Buruk/Jumlah Balita x 100 Buruk % 3 Persentase Balita dengan Gizi Jumlah Balita Kurang Gizi /Jumlah Balita di Kurang wilayah kerja ttt x 100 %


Target Tahun 2011 2012 6 7 70 75

2010 5 5

4,33

4

3,5

12,7

15,50

15,30

2013 8 80

2014 9 85

3

2,5

2

15,10

15

14,80

Strategi Kebijakan

Ket

Program

10 11 Penanganan masalah Program Perbaikan gizi kurang dan gizi Gizi Masyarakat buruk pada bayi, anak balita,ibu hamil dan menyusui

12

: Mewujudkan, Memelihara dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Merata dan Terjangkau : Terjaminnya Ketersediaan, Pemerataan ,Pemanfaatan, Mutu, Keterjangkauan Obat dan Perbekalan Kesehatan serta Pembinaan Mutu Makanan No

Indikator Tujuan

1 Persentase obat sesuai kebutuhan tersedia

Rumus Jumlah obat yang Tersedia/Jumlah Obat yang Dibutuhkan x100 %



Sasaran Indikator

Rumus

2 1 Persentase obat sesuai kebutuhan tersedia di Kabupaten/Kota

3 Jumlah obat yang Tersedia/Jumlah Obat yang Dibutuhkan x100 %

2 Persentase Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan untuk Penanggulangan Bencana dan KLB 3 Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang menerapkan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar

Jumlah Obat dan Alkes Pakai Habis yang Tersedia untuk Bencana/Jumlah Obat dan Alkesyang Dibutuhkan untuk Bencana x 100 % Jumlah Sarana Pelayanan yang Diawasi yang Memenuhi Standar/Jumlah Sarana Pelayanan yang Diawasi x 100 %

Kondisi Awal 2009 4 65

Target Tahun 2011 2012 6 7 85 90

2010 5 70

85

85

87

30

30

30

2013 8 95

2014 9 95

87

90

90

40

50

60

Strategi Kebijakan

Ket

Program

10 11 Pemenuhan Program Obat dan Ketersediaan dan Perbekalan Pengendalian Obat, Kesehatan Perbekalan Kesehatan dan Makanan

12

: Mewujudkan, Memelihara dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Merata dan Terjangkau : Berkembangnya Kebijakan, Sistem Pembiayaan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan No

Indikator Tujuan

1 Persentase Penduduk yang Telah Terjamin pemeliharaan Kesehatan dengan Sistem Jaminan Kesehatan

Rumus Jumlah Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan/Jumlah Penduduk x 100 %



Sasaran Indikator 2 1 Persentase Penduduk yang Telah Terjamin pemeliharaan Kesehatan dengan Sisitem Jaminan Kesehatan

Rumus 3 Jumlah Penduduk yang memilili Jaminan Kesehatan/Jumlah Penduduk x 100 %

2. Persentase pengelolaan Sistem Jumlah Terlaksananya Pengelolaaan SIK di Informasi Kesehatan (SIK) sesuai Kabupaten/Kota/Jumlah Kabupaten/Kota dengan standar yang ada x 100 %


100

2010 5 40

Target Tahun 2011 2012 6 7 50 55

2013 8 60

2014 9 70

100

100

100

100

100

Strategi Kebijakan 10 Peningkatan Pembiayaan Kesehatan dan Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

Ket

Program 11 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

12

: Meningkatkan Upaya Pengendalian Penyakit dan Penanggulangan Masalah Kesehatan : Terwujudnya pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya Kondisi Awal Target Tahun 2014 2009 1 Persentase ODHA yang Jumlah ODHA yang telah mendapatkan ART 80 80 mendapatkan ART dibagi Jumlah ODHA yang seharusnya mendapatkan ART x 100 % 2 Angka Keberhasilan Pengobatan Jumlah penderita baru BTA positif yang 90 90 TB hasil pengobatannya sembuh dan Pengobatan lengkap dibagi Jumlah penderita baru BTA positif yang diobati x 100 % 3 Persentase capaian UCI Desa Jumlah desa yang ≥80% bayinya telah 70 80 mendapatkan imunisasi dasar lengkap /Jumlah desa seluruhnya x 100 %

No

Indikator Tujuan

Rumus


Sasaran Indikator 2 1 Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk 2 Persentase Korban Bencana Skala Provinsi Tertangani Sesuai Standar 3 Angka Keberhasilan Pengobatan TB

4 Persentase Pelaksanaan Program Pemberantasan Diare sesuai standar 5 Persentase Capaian UCI Desa

6 Persentase Penderita Kusta Telah Menyelesaikan Pengobatan Sesuai Standar

Rumus 3 Jumlah Kasus DBD dan DSS/Jumlah penduduk x 100.000 Jumlah seluruh korban bencana /Jumlah korban yang ditangani x 100 % Jumlah penderita baru BTA positif yang hasil pengobatannya sembuh dan Pengobatan lengkap/Jumlah penderita baru BTA positif yang diobati x 100 % Jumlah penderita Diare yang ditemukan dan diobati/10 % perkiraan penderita diare (Angka Kesakitan per 1.000 X Jumlah penduduk ) Jumlah desa yang ≥80% bayinya telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap /Jumlah desa seluruhnya x 100 % Jumlah Penderita Kusta baru yang RFT dlm periode waktu tertentu/Jumlah Penderita Kusta baru yang ditemukan di tahun yang sama x 100 %


2010 5 55

Target Tahun 2011 2012 6 7 54 53

2013 8 52

2014 9 51

100

100

100

100

100

100

90

90

90

90

90

90

90

100

100

100

100

100

70

70

75

75

80

80

90

90

90

90

90

90

Strategi Kebijakan 10 Peningkatan pencegahan, surveilans, deteksi dini penyakit menular, penyakit tidak menular,peny potensial KLB/wabah dan ancaman epidemi yg diikuti dengan pengobatan sesuai standar serta penanggulangan masalah kesehatan lainnya dan bencana

Ket

Program 11 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

12

7 Persentase ODHA yang mendapatkan ART 8 Angka Capaian API (Annual Parasite Index) Malaria permil

Jumlah ODHA yang telah mendapatkan ART/Jumlah ODHA yang seharusnya mendapatkan ART x 100 % Jumlah Kasus malaria/Jumlah penduduk yang beresiko x 100 %

80

80

80

80

80

80

<1‰

<1‰

<1‰

<1‰

<1‰

<1‰

: Meningkatkan dan Mendayagunakan Sumber Daya Kesehatan : Meningkatnya Jumlah, Jenis , Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan Sesuai Standar No

Indikator Tujuan

Rumus

1 Ratio Dokter per 100.000 Jumlah Dokter : 100.000 penduduk penduduk 2 Ratio Tenaga Medis per 100.000 Jumlah Tenaga Medis : 100.000 penduduk penduduk

Kondisi Awal Target Tahun 2014 2009 10,61 40 20

57


Sasaran Indikator

Rumus

2 1 Persentase Bidan PTT mendapatkan Sertifikat 2 Persentase Ponkesdes memiliki Tenaga Perawat 3 Persentase Desa/Kelurahan mempunyai Bidan di Desa

3 Jumlah Bidan yang telah memiliki sertifikat/jumlah seluruh bidan x 100 % Jumlah Ponkesdes yang telah memiliki Perawat/Jumlah Ponkesdes x 100 % Jumlah desa/kelurahan yang mempunyai Bidan Desa/jumlah seluruh desa x 100 %

4 Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi Berizin 5 Ratio Dokter per 100.000 penduduk

Jumlah Tenaga Kesehatan yang lulus uji kompetensi ber_izin/Jumlah seluruh tenaga kesehatan x 100 % Jumlah Dokter/100.000 penduduk


2010 5 100

Target Tahun 2011 2012 6 7 100 100

2013 8 100

2014 9 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10

20

40

60

80

100

10,61

40

40

40

40

40

Strategi Kebijakan 10 Penyediaan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya serta Mendayagunakan Tenaga Kesehatan yang Kompeten sesuai Kebutuhan

Ket

Program 11 Program Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan

12

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Instansi Visi

: DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR : Mewujudkan Masyarakat Jawa Timur Mandiri untuk Hidup Sehat

Misi

: 1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan 2. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat 3. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau 4. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan 5. Meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya kesehatan . : Melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan atas asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di Bidang kesehatan.

Tugas

Fungsi

: 1. Perumusan kebijakan tehnis di bidang kesehatan 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan. 3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

SASARAN STRATEGIS 1 I. Meningkatnya Kualitas Air Bersih, Sanitasi Dasar, Higienen Sanitasi Makanan Minuman serta Kualitas Kesehatan Lingkungan

INDIKATOR PENJELASAN / FORMULASI KINERJA UTAMA PERHITUNGAN 2 3 1.Persentase Akses Jumlah penduduk yg telah memiliki akses sanitasi Sanitasi Dasar yang dasar (jamban) yg memenuhi standar dalam satu memenuhi standar wilayah -------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah penduduk seluruhnya di wilayah tertentu

SUMBER PENANGGUNG DATA JAWAB 4 5 Laporan Bidang PPMK Program (Seksi PL)

2. Persentase Akses terhadap kualitas Air Bersih yang memenuhi standar

Laporan Program

Bidang PPMK (Seksi PL)

II. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta keberdayaan masyarakat melalui Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) ke arah kemandirian

1. Persentase Rumah Jumlah Rumah Tangga Sehat Tangga ber-Perilaku ------------------------------------------------- x 100 % Hidup Bersih dan Jumlah Rumah Tangga yang Dikaji Sehat (PHBS)

Laporan Program

Bidang PPKM (Seksi Promkes)

2. Persentase Posyandu Ber-Strata PURI ( Purnama Mandiri) 3. Persentase Desa Siaga Aktif

Jumlah Posyandu dengan Strata Purnama Mandiri ------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh Posyandu

Laporan Program


Jumlah Desa Siaga Aktif di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu ------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah Seluruh Desa di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

Laporan Program


Jumlah penduduk di wilayah tertentu yang memiliki akses terhadap sarana air minum yg layak --------------------------------------------------------------------x 100 % Jumlah seluruh penddk di wilayah tertentu

1 III. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia, kesehatan reproduksi, serta pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya, Balai Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Penunjang

2 1.Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)

3 Jumlah seluruh kematian bayi (0-11 bln) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu -------------------------------------------------------------- x 1.000 KH Jumlah kelahiran hidup di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

4 BPS

5 Bidang Yankes (Seksi Kesga)

2.Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)

Jumlah seluruh kematian ibu pada masa hamil hingga nifas yang berkaitan dgn kehamilan dan persalinan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----------------------------------------------------------- x 100.000 KH Jumlah kelahiran hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama Jumlah neonatus yang mendapat pelayanan 6-28 jam setelah lahir ---------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah bayi dalam 1 tahun Jumlah pertolongan persalinan oleh nakes --------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah sasaran ibu bersalin dalam 1 tahun

BPS

Bidang Yankes (Seksi Kesga )

Laporan Program

Bidang Yankes (Seksi Kesga)

Laporan Program


Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar ------------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah bayi dalam 1 tahun

Laporan Program


Jumlah kunjungan ibu hamil ke-4 ------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah sasaran ibu hamil dalam setahun

Laporan Program


3. Persentase Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap 4.Persentase Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan (Linakes) 5. Persentase Kunjungan Bayi

6.Persentase Kunjungan Ibu Hamil (K4)

1

2 3 7.Persentase capaian Jumlah peserta KB aktif Peserta KB Aktif -------------------------------------------------------- x100 % Jumlah PUS di wilayah kerja yang sama 8.Persentase Jumlah Puskesmas yg menjadi rawat inap Puskesmas yg ada standar menjadi Puskesmas ---------------------------------------------------------- x 100 % Rawat Inap Standar Jumlah seluruh puskesmas rawat inap 9.Persentase Jumlah Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Puskesmas Rawat Inap PLUS Inap yg ada menjadi ---------------------------------------------------------------- x 100 % Puskesmas Rawat Jumlah seluruh Puskesmas rawat inap Inap PLUS 10.Persentase Jumlah Puskesmas PONED yang sesuai Puskesmas PONED dengan standar sesuai Standar ---------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh Puskesmas PONED x 100 % 11.Persentase Pustu Jumlah Pustu yang melayani gawat darurat yang menjadi Pustu ---------------------------------------------------------------- x 100 % melayani Gawat Jumlah seluruh Pustu Darurat dan Observasi 12.Persentase Jumlah Ponkesdes sesuai standar Polindes yang ----------------------------------------------------------- x 100 % berkembang menjadi Jumlah seluruh Polindes Ponkesdes sesuai Standar

4 Laporan Program

5 Bidang Yankes (Seksi Kesga)

Laporan Program

Bidang Yankes (Seksi Kesdaspen)

Laporan Program


Laporan Program


Laporan Program


Laporan Program


1 IV. Meningkatkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dengan kemampuan pelayanan kesehatan gawat darurat yang bisa diakses masyarakat dan prasarana kesehatan di Rumah Sakit, Rumah Sakit Khusus dan Balai Kesehatan

2 3 1. Persentase Rumah Jumlah RS PONEK sesuai standar Sakit Pemerintah --------------------------------------------------- x 100 % menyelenggarakan Jumlah seluruh RS Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) sesuai standar

4 Laporan Program

5 Bidang Yankes (Seksi Kesjuksus)

2.Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi 5 pelayanan dasar

Jumlah RS yang terakreditasi 5 pelayanan dasar ------------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh RS

Laporan Program

Bidang Yankes (Seksi Kesjuksus)

V. Meningkatnya Perbaikan Gizi Masyarakat

1.Persentase Balita Dipantau Pertumbuhannya

Jumlah balita yang ditimbang berat badannya di wilayah kerja tertentu ---------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh balita yang ada di wilayah kerja tertentu

Laporan Program

Bidang PPKM (Seksi Gizi)

2.Persentase Balita dengan Gizi Buruk

Jumlah Balita Gizi Buruk --------------------------------------- x 100 % Jumlah Balita Jumlah Balita Kurang Gizi ---------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah Balita di wilayah kerja tertentu

Laporan Program


Laporan Program


3.Persentase Balita dengan Gizi Kurang

1 VI. Meningkatnya pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan makanan

VII. Berkembangnya kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, sistem informasi kesehatan dan hukum kesehatan serta pembiayaan kesehatan

2 1.Persentase obat sesuai kebutuhan tersedia di Kabupaten/Kota

3 Jumlah obat yang Tersedia -------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah Obat yang Dibutuhkan

4 Laporan Program

5 Bidang PSDK (Seksi Farkalkes)

2. Persentase Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan untuk Penanggulangan Bencana dan KLB 3.Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang menerapkan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar

Jumlah Obat dan Alkes Pakai Habis yang Tersedia untuk Bencana ---------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah Obat dan Alkesyang Dibutuhkan untuk Bencana

Laporan Program

Bidang PSDK (Seksi Farkalkes)

Jumlah Sarana Pelayanan yang Diawasi yang Memenuhi Standar ---------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah Sarana Pelayanan yang Diawasi

Laporan Program

Bidang PSDK (Seksi Farkalkes)

1.Persentase Penduduk yang Telah Terjamin pemeliharaan Kesehatan dengan Sisitem Jaminan Kesehatan

Jumlah Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan ---------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah Penduduk

Laporan Program

Bidang PSDK (Seksi Biakes)

1

VIII. Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular, tidak menular dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta pengamatan penyakit dalam rangka sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah, ancaman epidemi serta bencana

2 2.Persentase pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) sesuai dengan standar

3 Jumlah Terlaksananya Pengelolaaan SIK di Kabupaten/Kota ---------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah Kabupaten/Kota yang ada

4 Laporan Program

5 Bidang PPKM (Seksi Informasi dan Litbangkes)

1.Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk

Jumlah Kasus DBD dan DSS --------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk x 100.000

Laporan Program

Bidang PPMK (Seksi P2)

2.Persentase Korban Bencana Skala Provinsi Tertangani Sesuai Standar

Jumlah seluruh korban bencana ---------------------------------------------------- x 100 % Jumlah korban yang ditangani

Laporan Program

Bidang PPMK (Seksi P3PMK)

3.Angka Keberhasilan Pengobatan TB

Jumlah penderita baru BTA positif yang hasil pengobatannya sembuh dan Pengobatan lengkap ------------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah penderita baru BTA positif yang diobati

Laporan Program


4.Persentase Pelaksanaan Program Pemberantasan Diare sesuai standar 5.Persentase Capaian UCI Desa

Jumlah penderita Diare yang ditemukan dan diobati ------------------------------------------------------------------ x 100 % 10 % perkiraan penderita diare (Angka Kesakitan per 1.000 x Jumlah penduduk)

Laporan Program


Jumlah desa yang ≥80% bayinya telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap ---------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah desa seluruhnya

Laporan Program

Bidang PPMK (Seksi P3PMK)

1

2 6.Persentase Penderita Kusta Telah Menyelesaikan Pengobatan Sesuai Standar

3 Jumlah Penderita Kusta baru yang RFT dalam periode waktu tertentu ---------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah Penderita Kusta baru yang ditemukan di tahun yang sama

4 Laporan Program

5 Bidang PPMK (Seksi P2)

Jumlah ODHA yang telah mendapatkan ART ----------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah ODHA yang seharusnya mendapatkan ART 8.Angka Capaian API Jumlah Kasus malaria (Annual Parasite ---------------------------------------------------------------- x 100 % Index) Malaria per mil Jumlah penduduk yang beresiko

Laporan Program


Laporan Program


1.Persentase Bidan PTT mendapatkan Sertifikat

Jumlah Bidan yang telah memiliki sertifikat -------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh bidan

Laporan Program

Bidang PSDK (Seksi P3SDMKes)

2.Persentase Ponkesdes memiliki Tenaga Perawat

Jumlah Ponkesdes yang telah memiliki Perawat ---------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah Ponkesdes

3.Persentase Desa/Kelurahan mempunyai Bidan di Desa

Jumlah desa/kelurahan yang mempunyai Bidan Desa ---------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh desa

7.Persentase ODHA yang mendapatkan ART

IX. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan Sesuai Standar

Bidang PSDK (Seksi P3SDMKes) Laporan Program


1

2 4.Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi Ber-izin

3 Jumlah Tenaga Kesehatan yang lulus uji kompetensi ber-izin ---------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh tenaga kesehatan

4 Laporan Program

5 Bidang PSDK (Seksi P3SDMKes)

5.Ratio Dokter per 100.000 penduduk

Jumlah Dokter ---------------------------100.000 penduduk

Laporan Program


SURABAYA, 13 MEI 2014

PENETAPAN KINERJA (PK) ESELON II TAHUN 2014

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NO

SASARAN STRATEGIS


TARGET

PROGRAM /KEGIATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I Meningkatnya kualitas air bersih, sanitasi dasar, higiene sanitasi makanan minuman serta kualitas kesehatan lingkungan

1 Persentase Akses Sanitasi Dasar yang memenuhi standar 2 Persentase Akses Sanitasi Dasar yang memenuhi standar

%

69

%

74

Persentase Rumah Tangga

%

II Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih

1

dan sehat (PHBS) serta keberdayaan masyarakat melalui Upaya Kesehatan

2

Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) ke arah kemandirian

3

III Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia, kesehatan reproduksi, serta pelayanan kesehatan dasar di

65

ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Persentase Posyandu

%

50

Ber-Strata PURI ( Purnama Mandiri)

Persentase Desa Siaga Aktif

%

70

ANGGARAN ( RUPIAH) (6)

1 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1 Pengembangaan Sarana Sapl Melalui Participatory 2 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar 3 Penyehatan Lingkungan 4 Peningkatan upaya pengamanan limbah cair dan padat

2.000.000.000 700.000.000

2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

5.000.000.000

2 Pengembangan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat) 3 Pengembangan posyandu dan Desa

800.000.000 350.000.000 150.000.000

2.500.000.000 750.000.000 1.750.000.000

Siaga

1 Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup 2 Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup

Persentase Kunjungan

Puskesmas dan Jaringannya, Balai

3

Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Penunjang

4 Persentase Pertolongan

1.000 kelahiran hidup 100.000 kelahiran hidup %

30

80,5

95

Neonatal (KN) Lengkap Persalinan oleh tenaga

%

94

3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Pengobatan Gratis 2 Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas beserta jaringannya 3 Perluasan fungsi pelayanan Pondok Bersalin Desa (polindes), dari hanya melayani pasien bersalin menjadi Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) yang juga melayani kesehatan dasar

5.693.500.000 300.000.000 1.000.000.000

250.000.000

NO

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)


TARGET

(3) kesehatan (Linakes) 5

Persentase Kunjungan Bayi

PROGRAM /KEGIATAN

(4) %

88

(5) dengan menempatkan tenaga paramedis

ANGGARAN ( RUPIAH) (6)

NO

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)


TARGET

(3) 6

Persentase Kunjungan Ibu

PROGRAM /KEGIATAN

(4) %

93

%

70

%

24

5 Peningkatan Mutu Pelayanan dan Jangkauan Kesehatan Penunjang

24

(Laboratorium, Darah, Radiomedik, Bengkel Alkes) 6 Peningkatan Kesehatan Penduduk

40

Miskin, Daerah Terpencil dan Tertinggal di Puskesmas dan Jaringannya 7 Peningkatan kesehatan anak, remaja

1.000.000.000

10

dan usila 8 Peningkatan kualitas pelayanan

1.500.000.000

78

kesehatan ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah 9 Peningkatan Mutu Pelayanan

Hamil (K4) 7

Persentase capaian Peserta KB Aktif

8

Persentase Puskesmas yg ada menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar

9

Persentase Puskesmas

%

Rawat Inap yg ada menjadi Puskesmas Rawat Inap PLUS 10

Persentase Puskesmas

%

PONED sesuai Standar 11

Persentase Pustu yang

%

menjadi Pustu layani Gawat Darurat dan Observasi 12

Persentase Polindes yang

%

berkembang menjadi Ponkesdes sesuai Standar IV Meningkatkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dengan kemampuan pelayanan kesehatan gawat darurat yang bisa diakses masyarakat dan prasarana kesehatan di Rumah Sakit, Rumah Sakit Khusus dan Balai Kesehatan

1 Persentase Rumah Sakit Pemerintah menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) sesuai standar 2 Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi 5 pelayanan dasar

(5) 4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

ANGGARAN ( RUPIAH) (6) 750.000.000

Khusus (Indra, Jiwa, Olahraga, Batra dan Kesehatan Kerja) 300.000.000

243.500.000

350.000.000

Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana %

75

%

70

4 Program Upaya Kesehatan Perorangan 1 Pelayanan bagi penduduk miskin di Rumah Sakit dan atau rumah sakit Khusus, serta pengembangan kesehatan rujukan 2 Peningkatan Kualitas Pelayanan di RS 3 Peningkatan pelayanan kesehatan penunjang dan kegawatdaruratan di RSU dan RS khusus

1.700.000.000 550.000.000

850.000.000 300.000.000

NO

SASARAN STRATEGIS


TARGET

PROGRAM /KEGIATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

V Meningkatnya Sadar Gizi dan Perbaikan Gizi Masyarakat

1

Persentase Balita Dipantau

%

80

5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 Penanggulangan Kurang Energi

%

2,5

Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium

%

15

(GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya 2 Pemberdayaan masyarakat Untuk pencapaian keluarga sadar gizi 3 Penyelidikan surveillans untuk kewaspadaan pangan dan gizi

Pertumbuhannya 2


3


VI Meningkatnya pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan makanan

1

Persentase obat sesuai

%

95

%

90

kebutuhan tersedia di Kabupaten/Kota 2

Persentase Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan untuk Penanggulangan Bencana dan KLB

3

perbekalan kesehatan 3 Peningkatan mutu pelayanaan farmasi komunikasi dan rumah sakit 4 Peningkatan mutu Penggunaan obat

Persentase Sarana Pelayanan % Kesehatan yang menerapkan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar

6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 2 Pengkataan pemerataan obat dan

ANGGARAN ( RUPIAH) (6) 2.200.000.000 900.000.000

700.000.000 600.000.000

7.907.640.000 998.060.000 201.940.000 100.000.000 100.000.000

50 dan perbekalan Kesehatan 5 Pengembangan tanaman obat dan peningkatan promosi pemanfaatan obat bahan alam Indonesia 6 Pengadaan Bahan Kimia dan Laboratorium 7 Peningkatan mutu makanan dan minuman 8 Peningkatan dan Pengembangan Balai Materia Medika Batu 9 Pencegahan Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (Napza) 10 Optimalisasi Intansi Gedung Farmasi

150.000.000

300.000.000 150.000.000 1.275.000.000 300.000.000

3.932.640.000

NO

SASARAN STRATEGIS


TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

PROGRAM /KEGIATAN (5) (DAK) 11 Pendampingan Kegiatan DAK


NO

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (3)

VII Berkembannya kebijakan dan regulasi bidang kesehatan sistem informasi kesehatan dan hukum

1

kesehatan serta pembiayaan kesehatan

2

VIII Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular, tidak menular dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta pengamatan penyakit dalam rangka sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah, ancaman epidemi serta bencana

TARGET

Persentase Penduduk yang

PROGRAM /KEGIATAN

(4) %

(5) 60

Telah Terjamin pemeliharaan Kesehatan dengan Sisitem Jaminan Kesehatan

Persentase pengelolaan

%

100

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) sesuai dengan standar

1

Angka Kesakitan DBD per

Program Kesehatan 3 Pengembangan manajemen perencanaan dalam bidang kesehatan 4 Kerjasama program, lintas sektor dan antar daerah dalam bidang kesehatan 5 Peningkatan manajemen dan fungsi kelembagaan UPT 6 Pengembangan pembiayaan kesehatan secara pra upaya %

52

Persentase Korban Bencana

%

100

Skala Provinsi Tertangani Sesuai Standar

%

90

100.000 penduduk 2

3

Angka Keberhasilan Pengobatan TB

4

Persentase Pelaksanaan

%

100

Program Pemberantasan Diare sesuai standar 5

Persentase Capaian UCI

%

80

%

90

Desa 6

Persentase Penderita Kusta Telah Menyelesaikan

7 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1 Pengembangan sistem informasi kesehatan 2 Pengembangan dan Fasilitasi

8 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Tata Laksana Penderita 2 Peningkatan Surveillance Epidemologi dan Pengamatan Penyakit serta Penanggulangan KLB 3 Pengendalian Penyakit Kusta 4 Pengendalian Penyakit TBC (Tuberkulosis) 5 Pengendalian HIV/Aids 6 Pengendalian Penyakit Malaria 7 Pengendalian Penyakit PES

ANGGARAN ( RUPIAH) (6) 38.440.600.000 646.000.000 700.000.000 950.000.000

144.600.000

200.000.000 35.800.000.000

6.777.800.000 100.000.000

800.000.000

600.000.000 750.000.000 1.000.000.000 800.000.000 100.000.000

NO

SASARAN STRATEGIS


TARGET

PROGRAM /KEGIATAN

(1)

(2)

(3) Pengobatan Sesuai Standar

(4)

(5) 8 Pencegahan DBD (Demam Berdarah) 9 Penyelenggaraan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah 10 Peningkatan Imunisasi 11 Pemberantasan penyakit menular langsung (P2ML) 12 Pemberantasan penyakit bersumber binatang (P2B2) 13 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah bencana

7

Persentase ODHA yang

%

80

‰

<1

mendapatkan ART 8

Angka Capaian API (Annual Parasite Index) Malaria permil

IX Meningkatnya Jumlah, Jenis, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan Sesuai Standar

1

Persentase Bidan PTT

%

100

%

100

%

100

mendapatkan Sertifikat 2

Persentase Ponkesdes memiliki Tenaga Perawat

3

Persentase Desa/Kelurahan mempunyai Bidan di Desa

4

Persentase Tenaga Ratio Dokter per 100.000 penduduk

kesehatan di puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit 2 Peningkatan profesionalisme dan

100.000.000

800.000.000 150.000.000 550.000.000 660.800.000 72.069.540.000 2.350.000.000 188.721.800

648.885.600

pengembangan karir tenaga %

80

Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi Ber-izin 5

9 Program Sumber Daya Kesehatan 1 Perencanaan kebutuhan tenaga


%

40%

kesehatan 3 Penempatan, Pengembangan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Tempat Pelayanan (Puskesmas, Rumah Sakit dan Jaringnya)

1.512.392.600

PENGUKURAN PENETAPAN KINERJA (PK) ESELON II TAHUN 2014

PENGUKURAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014

NO 1 1

2

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS


TARGET 2014

REALISASI 2009

2010

2011

2012

2013

CAPAIAN 2014 2014 (%) 11 12 77,85 111,21%

3 2 Terwujudnya mutu 1 Meningkatnya kualitas air lingkungan yang lebih bersih, sanitasi dasar, sehat, pengembangan higiene sanitasi makanan sistem kesehatan minuman serta kualitas lingkungan kesehatan lingkungan kewilayahan, serta menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan

4 1 Persentase Akses Sanitasi Dasar yang Memenuhi Standar

5 70

6 51,07

7 53,43

8 56,76

9 68,8

10 71,12

2 Persentase Akses terhadap kualitas Air Bersih yang memenuhi standar

75

53,92

54,6

62,75

70,5

80,6

81

108,00%

Keberberdayaan 1 Meningkatnya individu, keluarga dan pengetahuan dan masyarakat agar kesadaran untuk mampu menumbuhkan berperilaku hidup bersih Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS) serta dan Sehat (PHBS) keberdayaan masyarakat serta mengembangkan melalui Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Berbasis Masyarakat Masyarakat (UKBM) ke (UKBM) arah kemandirian

1 Persentase Rumah Tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

70

32,87

38,24

36,72

46,11

47,48

48,1

## ## ## ##

2 Persentase Posyandu BerStrata PURI (Purnama Mandiri) 3 Persentase Desa Siaga Aktif

52

43,3

50,29

52,68

60,28

62,37

66,12

127,15%

75

59,97

76,34

80,53

89,4

95,5

95,5

127,33%

NO 1 3

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

3 2 Meningkatnya akses, 1 Meningkatnya akses dan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan kualitas pelayanan ibu, bayi, anak, remaja, kesehatan melalui lanjut usia, kesehatan Rumah Sakit, Balai reproduksi, serta Kesehatan, Puskesmas pelayanan kesehatan dan jaringannya dasar di Puskesmas dan Jaringannya, Balai Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Penunjang

2009

2010

2011

2012

2013

5 29,5

6 31,41

7 29,99

8 29,24

9 25,95

10 28,31

CAPAIAN 2014 2014 (%) 11 12 27,23 92,31%

2 Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup 3 Persentase Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap 4 Persentase Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan (Linakes)

80

90,7

101,4

104,3

97,43

97,39

93,52

116,90%

95

93,8

94,93

95,82

95,71

97,06

97,42

102,55%

95

92,96

95,04

95,95

97,14

92,04

92,45

97,32%

5 Persentase Kunjungan Bayi 6 Persentase Kunjungan Ibu Hamil (K4) 7 Persentase capaian Peserta KB Aktif 8 Persentase Puskesmas yang ada menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar

90 94

97,4 85,9

89,55 88,07

93,06 88,25

94,1 84,38

94,83 87,35

95,43 88,66

106,03% 94,32%

70

70,9

69,25

71,15

71,02

66,02

66,48

94,97%

24

0

3

7,67 15,61

22,22

16,3

67,92%

9 Persentase Puskesmas Rawat Inap yg ada menjadi Puskesmas Rawat Inap PLUS

24

0

2,12

7,41

11,38

12,7

17,5

72,92%

10 Persentase Puskesmas PONED sesuai Standar 11 Persentase Pustu yang menjadi Pustu layani Gawat Darurat dan Observasi 12 Persentase Polindes yang berkembang menjadi Ponkesdes sesuai Standar

50

100

100

100

51

50

48

96,00%

10

0

1,1

4,63

6,17

7,7

8

80,00%

78

0

27,88

40,1

48,97

55,79

55

70,51%

INDIKATOR KINERJA UTAMA 4 1 Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup

TARGET 2014

REALISASI

NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

1

2

3 2 Meningkatkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dengan kemampuan pelayanan kesehatan gawat darurat yang bisa diakses masyarakat dan prasarana kesehatan di Rumah Sakit, Rumah Sakit Khusus dan Balai Kesehatan

4

5

Meningkatnya 1 Meningkatnya Perbaikan kesadaran gizi keluarga Gizi Masyarakat dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat

Terjaminnya ketersediaan, pemerataan, pemanfaatan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan serta pembinaan mutu makanan

1 Meningkatnya Pengelolaan Obat Perbekalan Kesehatan dan Makanan

4 1 Persentase Rumah Sakit Pemerintah menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) sesuai standar

5 80

6 36

7 60

8 75

9 80

10 85

CAPAIAN 2014 2014 (%) 11 12 85,19 106,49%

2 Persentase Rumah Sakit Pemerintah yang terakreditasi 5 pelayanan dasar

70

62

62

90

95

95

90,63

129,47%


85

71,9

75,3

75,9

73,4

74,7

74,3

87,41%

2 Persentase Balita dengan Gizi Buruk 3 Persentase balita dengan gizi kurang

2

2,7

2,5

2,4

2,3

2,2

2

100,00%

14,8

12,7

11,8

12,2

12,6

12,1

12,3

83,11%

1 Persentase obat sesuai kebutuhan tersedia di Kabupaten/Kota

95

65

70

87

92

94

100

105,26%


90

90

90

87

80

90

92

102,22%

60

40

40

15

30

35

35

58,33%


TARGET 2014

REALISASI 2009

2010

2011

2012

2013

NO 1 6

7

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS


TARGET 2014

2 Berkembangnya kebijakan, sistem pembiayaan dan manajemen pembangunan kesehatan

3 1 Berkembangnya kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, sistem informasi kesehatan dan hukum kesehatan serta pembiayaan kesehatan

4 1 Persentase Penduduk yang Telah Terjamin Pemeliharaan Kesehatan dengan Sisitem Jaminan Kesehatan


1 Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular, tidak menular dan penyakitpenyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta pengamatan penyakit dalam rangka sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah, ancaman epidemi serta bencana

REALISASI

CAPAIAN 2014 2014 (%) 11 12 50,84 72,63%

2009

2010

2011

2012

2013

5 70

6 45,92

7 45,68

8 46,11

9 49,94

10 52,51

2 Persentase pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) sesuai dengan standar

100

100

100

100

100

100

100

100,00%

1 Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk

51

50,8

68,53

15,1

21,72

39,5

24,33

47,71%

2 Persentase Korban Bencana Skala Provinsi Tertangani Sesuai Standar 3 Angka Keberhasilan Pengobatan TB 4 Persentase Pelaksanaan Program Pemberantasan Diare sesuai standar 5 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 6 Persentase Penderita Kusta Telah Menyelesaikan Pengobatan Sesuai Standar

100

100

100

100

100

100

100

100,00%

90

90

90

91

91

90

90

100,00%

100

56

65

60

63

94,71

91,61

91,61%

80

80,01

81,2

54,62

73,06

86,31

86,3

107,88%

90

90,1

90,6

87,4

88,9

88,6

89

98,89%

7 Persentase ODHA mendapat ART 8 Angka Capaian API (Annual Parasite Index) Malaria permil

80

69,7

65,9

67,8

70,7

73,7

72

90,00%

<1‰

0,33

0,18

0,24

0,12

0,03

0.03 ‰ 100,00%

NO 1 8

TUJUAN 2 Meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar

SASARAN STRATEGIS 3 1 Meningkatnya Jumlah, Jenis, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan Sesuai Standar

4 1 Persentase Bidan PTT mendapatkan Sertifikat

5 100

6 100

7 100

8 100

9 100

10 100

11 100

CAPAIAN 2014 (%) 12 100,00%

2 Persentase Ponkesdes memiliki Tenaga Perawat

100

100

100

100

100

100

100

100,00%

3 Persentase Desa/Kelurahan mempunyai Bidan di Desa

100

100

100

100

100

100

100

100,00%

4 Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi Berizin 5 Ratio Dokter per 100.000 Penduduk

100

80

85,85

100

100

68,97

93

93,00%

40

10

11

14

15

16

16

40,00%


TARGET 2014

REALISASI 2009

2010

2011

2012

2013

2014

PENGUKURAN PENETAPAN KINERJA (PK) ESELON III TAHUN 2014

PENGUKURAN PENETAPAN KINERJA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBERAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT (PPKM) TAHUN 2014

3 1 2 1 Keberberdayaan 1 Meningkatnya individu, keluarga pengetahuan dan dan masyarakat agar kesadaran untuk mampu berperilaku hidup bersih menumbuhkan dan sehat (PHBS) serta Perilaku Hidup keberdayaan masyarakat Bersih dan Sehat melalui Upaya Kesehatan (PHBS) serta Bersumberdaya mengembangkan Masyarakat (UKBM) ke Upaya Kesehatan arah kemandirian Berbasis Masyarakat (UKBM)

4 1 Persentase Rumah Tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

5 70

6 32,87

7 38,24

8 36,72

9 46,11

10 47,48

11 48,1

CAPAIAN 2014 (%) 12 68,71%

2 Persentase Posyandu BerStrata PURI (Purnama Mandiri) 3 Persentase Desa Siaga Aktif

52

43,3

50,29

52,68

60,28

62,37

66,12

127,15%

75

59,97

76,34

80,53

89,4

95,5

95,5

127%

2 Meningkatnya kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat

1 Meningkatnya Perbaikan Gizi Masyarakat


85

71,9

75,3

75,9

73,4

74,7

74,3

87%

2 Persentase Balita dengan Gizi Buruk 3 Persentase balita dengan gizi kurang

2

2,7

2,5

2,4

2,3

2,2

2

100%

14,8

12,7

11,8

12,2

12,6

12,1

12,3

83%

3 Berkembangnya kebijakan, sistem pembiayaan dan manajemen pembangunan kesehatan

1 Berkembangnya Sistem Informasi Kesehatan

100

100

100

100

100

100

100

100%

NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1 Persentase pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) sesuai dengan standar

REALISASI

TARGET 2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

PENGUKURAN PENETAPAN KINERJA BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT DAN MASALAH KESEHATAN TAHUN 2014 NO 1 1

2

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

2010 7 53,43

REALISASI 2011 2012 8 9 56,76 68,8

2013 10 71,12

2014 11 77,85

CAPAIAN 2014 (%) 12 111,21%

53,92

54,6

62,75

70,5

80,6

81

108,00%

51

50,8

68,53

15,1

21,72

39,5

24,33

47,71%

2 Persentase Korban Bencana Skala Provinsi Tertangani Sesuai Standar 3 Angka Keberhasilan Pengobatan TB 4 Persentase Pelaksanaan Program Pemberantasan Diare sesuai standar 5 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 6 Persentase Penderita Kusta Telah Menyelesaikan Pengobatan Sesuai Standar

100

100

100

100

100

100

100

100,00%

90

90

90

91

91

90

90

100,00%

100

56

65

60

63

94,71

91,61

91,61%

80

80,01

81,2

54,62

73,06

86,31

86,3

107,88%

90

90,1

90,6

87,4

88,9

88,6

89

98,89%

7 Persentase ODHA mendapat ART 8 Angka Capaian API (Annual Parasite Index) Malaria permil

80

69,7

65,9

67,8

70,7

73,7

72

90,00%

<1‰

0,33

0,18

0,24

0,12

0,03

0.03 ‰

100,00%


TARGET 2014

3 2 Terwujudnya mutu 1 Meningkatnya kualitas air lingkungan yang lebih bersih, sanitasi dasar, sehat, pengembangan higiene sanitasi makanan sistem kesehatan minuman serta kualitas lingkungan kesehatan lingkungan kewilayahan, serta menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan

4 1 Persentase Akses Sanitasi Dasar yang Memenuhi Standar

5 70

2009 6 51,07

2 Persentase Akses terhadap kualitas Air Bersih yang memenuhi standar

75


1 Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk

1 Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular, tidak menular dan penyakitpenyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta pengamatan penyakit dalam rangka sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah, ancaman epidemi serta bencana

PENGUKURAN PENETAPAN KINERJA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN (PSDK) TAHUN 2014 NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

REALISASI 2011 2012 8 9 87 92

TARGET 2014 5 95

2009 6 65

2010 7 70


90

90

90

87

60

40

40


2014 11 100

CAPAIAN 2014 (%) 12 105,26%

80

90

92

102,22%

15

30

35

35

58,33%

2 Terjaminnya ketersediaan, pemerataan, pemanfaatan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan serta pembinaan mutu makanan

3 1 Meningkatnya Pengelolaan Obat Perbekalan Kesehatan dan Makanan

2

Berkembangnya kebijakan, sistem pembiayaan dan manajemen pembangunan kesehatan

1 Berkembangnya kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, sistem informasi kesehatan dan hukum kesehatan serta pembiayaan kesehatan

1 Persentase Penduduk yang Telah Terjamin Pemeliharaan Kesehatan dengan Sisitem Jaminan Kesehatan

70

45,92

45,68

46,11

49,94

52,51

50,84

72,63%

3

Meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar

1 Meningkatnya Jumlah, Jenis, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan Sesuai Standar

1 Persentase Bidan PTT mendapatkan Sertifikat

100

100

100

100

100

100

100

100,00%

2 Persentase Desa/Kelurahan mempunyai Bidan di Desa

100

100

100

100

100

100

100

100,00%

3 Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi Berizin

100

80

85,85

100

100

68,97

93

93,00%

1 1

4 1 Persentase obat sesuai kebutuhan tersedia di Kabupaten/Kota

2013 10 94

PENGUKURAN PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT TAHUN 2014

NO

TUJUAN

1 2 1 Berkembangnya kebijakan dan regulasi bidang kesehatan

SASARAN STRATEGIS 3 1 Mengembangkan kebijakan dan regulasi bidang kesehatan

TARGET 2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4 1 Persentase pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP)

5 100

6 100

7 100

8 100

9 100

10 100

11 100

CAPAIAN 2014 (%) 12 100%

2 Persentase dokumen perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar 3 Persentase melaksanakan budaya kerja

100

100

100

100

100

100

100

100%

100

100

100

100

100

100

100

100%

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

PENGUKURAN PENETAPAN KINERJA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2014

NO

TUJUAN

1 2 1 Meningkatakan akses, pemerataan dan kulaitas pelayanan kesehatan melalui rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas dan jaringannya.

REALISASI

CAPAIAN 2014 (%) 12

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3 1 Menigkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya meliputi pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan lansia serta kesehatan reproduksi.

4

5

6

7

8

9

10

11

85

93,8

94,93

95,82

95,71

97,06

97,42

114,6

90

92,96

95,04

95,95

97,14

92,04

92,45

102,7

65

97,4

89,5

93,06

94,1

94,83

95,43

146,8

70

85,9

88,07

88,25

84,38

87,35

88,66

126,7

50

62,05

67,93

74,91

73,08

66,02

66,48

133,0

24

0

3

7,67

15,61

22,22

16,3

67,9

24

0

2,12

7,41

11,38

12,7

17,5

72,9

10

0

1,1

4,63

6,17

7,7

8

80,0

78

0

27,8

40,1

48,97

55,79

55

70,5

1 Persentase rumah sakit yang menyelenggarakan PONEK

80

36

60

75

80

85

85,19

106%

2 Persentase rumah sakit yang terakreditasi 5 pelayanan dasar.

70

62

62

90

95

95

90,63

129%

1 Cakupan Kunjungan Naonatal ( KN) Lengkap 2 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (linakes) 3. Cakupan Kunjungan bayi 4 Cakupan kunmungan ibu hamil (K4). 5 Persentase capaian peserta KB Aktif 6 Persentase puskesmasyang menjadi puskesmas standar 7 Persentase puskesmas rawat inap yang menjadi puskesmas rawat inap PLUS 8 Persentase pustu yang menjadi pustu layani gawat darurat dan observasi 9 Persentase polindes yang berkembang menjadi ponkesdes

2 Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan gawat darurat yang bisa diakses masyarakat dan prasarana kesehatan di rumah sakit, rumah sakit

PENGUKURAN PENETAPAN KINERJA (PK) ESELON IV TAHUN 2014

PENGUKURAN PENETAPAN KINERJA SEKSI INFORMASI DAN LITBANGKES TAHUN 2014

NO

TUJUAN

1 2 3 Berkembangnya kebijakan, sistem pembiayaan dan manajemen pembangunan kesehatan

TARGET 2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4 1 Jumlah data program yang di entry melalui aplikasi e reporting

5 13

6 -

7 -

8 -

9 10

10 12

11 13

CAPAIAN 2014 (%) 12 100%

2 Jumlah PC, jaringan dan web server yang terpelihara 3 Jumlah dokumen data dan informasi yang tersedeia

1

1

1

1

1

1

1

100%

1

1

1

1

1

1

1

100%

4 Jumlah dokumen Profil Kesehatan Provinsi yang tersedia 5 Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja yang tersedia (LAKIP, LPPD, LKPJ, UKGP3, UKP4)

1

1

1

1

1

1

1

100%

5

5

5

5

5

5

5

100%

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

3 1 Berkembangnya Sistem Informasi Kesehatan

REALISASI

PENGUKURAN PENETAPAN KINERJA SEKSI GIZI TAHUN 2014 NO

TUJUAN

1 4

2 Meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan Balita, serta usia produktif

SASARAN STRATEGIS 3 1 Penanggulangan KEP (Kurang energi protein), Anemia gizi besi, GAKY (Gangguan akibat kekurangan Yodium) , KVA (Kurang vitamin A) dan kekurangan zat gizi mikro Lainnya 2 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

TARGET 2014 (%) 4 5 1 Persentase Balita gizi 100 buruk yang mendapat perawatan

REALISASI 2011 2012 8 9 100 100

2013 10 100

2014 11 100

CAPAIAN 2014 (%) 12 100

66,1

70,3

72,2

90

-

-

86,9

86,9

97

89,25

85,27

90,3

89,7

92,2

108

82,1

80,2

70,2

71,2

81,6

74,2

78

100

100

100

100

100

100

100

100

85

71,9

75

74,1

73,4

74,7

74,3

87

100

100

100

100

100

100

100

100

INDIKATOR KINERJA

2009 6 100

2010 7 100

80

31,7

67

58

90

83,7

85,3

4 Persentase Balita 659 bulan mendapat kapsul vitamin A

85

88,2

5 Persentase ibu hamil mendapat Fe 90 tablet

95

6 Persentase Kabupaten / Kota yang melaksanakan surveilans gizi 7 Persentase balita ditimbang berat badannya 8 Persentase Penyediaan bufferstock MP-ASI untuk daerah bencana

2 Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif

3 Penyelidikan surveilans untuk 3 Cakupan RT yang kewaspadaan pangan dan mengkonsumsi gizi garam beryodium

PENGUKURAN PENETAPAN KINERJA SEKSI PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2014 NO

1 1

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

3 2 Memberdayakan individu, 1 Meningkatkan keluarga, dan masyarakat pengetahuan dan agar mampu pemberdayaan menumbuhkan Perilaku masyarakat menuju Hidup Bersih dan Sehat kemandirian masyarakat (PHBS) serta dalam mewujudkan Desa Mengembangkan Upaya Siaga Aktif kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 4

5 6

4 Jumlah jenis media yang digunakan untuk promosi kesehatan Jumlah sumberdaya manusia pengelola promosi kesehatan yang meningkat kapasitasnya (orang) Jumlah Pemetaan Data UKBM (kab./ kota) Jumlah pembinaan UKBM dan promosi kesehatan (kab./ kota) Jumlah Poskestren sesuai standar Jumlah Saka Bakti Husada (SBH) membentuk dan Membina Kwartir Ranting

7 Jumlah Posyandu Purnama Mandiri Jumlah Taman Posyandu 8 yang dibina 9 Jumlah Desa Siaga Aktif

REALISASI 2009

2010

2011

2012

2013

2014

CAPAIAN 2014 (%)

5 4

6 4

7 4

8 4

9 4

10 4

11 4

12 100%

128

187

116

128

128

128

128

100%

38

38

38

38

38

38

38

100%

38

38

38

38

38

38

38

100%

900

-

732

1089

527

542

787

87%

228

391

282

285

295

242

309

136%

24013

-

22934

24041

27683

28701

30534

127%

10.000

-

-

-

5,459

10,927

12.227

122%

8505

-

5103

6842

7635

8113

8117

95%

TARGET 2014

PENGUKURAN PENETAPAN KINERJA SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2014 NO

TUJUAN

1 1

2 Terwujudnya mutu lingkungan yang lebih sehat, pengembangan sistem kesehatan lingkungan kewilayahan, serta menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan

SASARAN STRATEGIS

REALISASI 2011 2012 8 9 20 24

TARGET 2014 5 38

2009 6 18

2010 7 20

38

5

7

7

38

13

13

4 Jumlah Desa yang dilakukan pemicuan

3200

300

5 Jumlah Tempat Temat Umum (TTU) dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang dibina 6 Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan strategi adaptasi dampak perubahan iklim

2500

460

INDIKATOR KINERJA

3 4 1 Meningkatnya kualitas air 1 Jumlah Kab/Kota bersih, sanitasi dasar, higiene yang dibina dalam sanitasi makanan minuman upaya peningkatan serta kualitas kesehatan Kualitas Air Minum lingkungan 2 Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Yang Dibina 3 Jumlah Forum Kota Sehat dan Tim Pembina Teknis yang terbentuk di Kab/Kota

10

2013 10 31

2014 11 38

CAPAIAN 2014 (%) 12 100,00%

8

8

38

100,00%

18

24

31

38

100,00%

450

677

800

787

3200

100,00%

398

433

387

543

2500

100,00%

3

4

10

100,00%

PENGUKURAN PENETAPAN KINERJA SEKSI P3-PMK TAHUN 2014

NO

TUJUAN

1 2 1 Terwujudnya pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya

SASARAN STRATEGIS 3 1 Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular, tidak menular dan penyakitpenyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta pengamatan penyakit dalam rangka sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah, ancaman epidemi serta bencana

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 4

4 Jumlah kejadian bencana skala provinsi yang ditanggulangi Jumlah kab/kota melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular tertentu sesuai petunjuk tehnis Jumlah Desa/kelurahan mencapai UCI Jumlah KLB skala provinsi tertanggulangi < 48 jam

5 Jumlah Kab/kota melaksanakan penyelenggaraan kesehatan haji

TARGET 2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

5 40

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

11 40

CAPAIAN 2014 (%) 12 100%

38

-

-

-

-

-

38

100%

8500

-

-

-

-

-

7336

86%

228

-

-

-

-

-

228

100%

38

-

-

-

-

-

38

100%

REALISASI

PENGUKURAN PENETAPAN KINERJA SEKSI PEMBERANTASAN PENYAKIT TAHUN 2014

NO

TUJUAN

1 2 1 Terwujudnya pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya

TARGET 2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4 1 Terlaksananya penemuan penderita baru dan pengobatan kusta di kab/kota 2 Terlaksananya perencanan dan evaluasi P2 Kusta di kab/kota

5 4600

6 6040

7 4653

8 5284

9 4807

10 4132

11 3873

CAPAIAN 2014 (%) 12 84%

38

38

38

38

38

38

38

100%

3 meningkatnya fungsi KPD di Kab/Kota 4 Kab/Kota 90% penderita Kusta telah menyelesaikan pengobatan sesuai standar

15

14

16

16

21

23

24

160%

38

27

29

33

27

25

27

71%

5 % ODHA yang menerima ART 6 Tersusunnya perencanaan P2 TB Tahun 2014

40

55

47

48

48

48

50

125%

38

38

38

38

38

38

38

100%

7 Tercapainya penemuan pasin TB BTA positif baru

28462

56

58

65

64

59

34

34%

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

3 1 Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular, tidak menular dan penyakitpenyakit yang dapat dicegah dengan immunisasi serta pengamatan penyakit dalam rangka sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/Wabah ancaman epidemi serta bencana

REALISASI

TARGET 2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4 8 Tercapainya pengobatan lengkap pada kasus TB BTA positif baru

5 25616

6 102

7 100

8 110

9 113

10 112

11 67

CAPAIAN 2014 (%) 12 67%

9 tercapainya kesembuhan pada kasus TB BTA positif baru

24193

90

90

91

90,1

82,2

-

-

10 jumlah penderita malaria yang ditemukan dan diobati

1500

1489

947

1222

1074

1070

518

35%

11 jumlah desa dengan malaria indigenous 12 Jumlah kesakitan DBD 13 jumlah suspek pes ditemukan 14 jumlah trap sukses 15 jumlah kontak dan suspek yang diperiksa 16 jumlah penderita Diare yang ditangani 17 Jumlah penderita pneumonia yang ditemukan dan ditangani 18 jumlah penderita Filariasis yang ditangani 19 jumlah lokasi yang dilakukan spot check vektor

<2

1

1

1

1

1

1

100%

27000 >4

18631 -

26015 -

5374 -

8257 -

14534 -

9287 -

34% -

<3 300

-

-

-

-

-

2,1 0

100% 100%

828323

891046

1064756

926231

963599

1011453

866284

105%

309104

61833

77501

75699

83370

98001

101884

33%

350

263

293

319

341

358

364

104%

10

-

-

-

-

-

10

100%

NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

REALISASI

PENGUKURAN PENETAPAN KINERJA SEKSI KESEHATAN KELUARGA TAHUN 2014

NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

3 1 2 1 Meningkatkan Akses, 1 Meningkatkan Akses dan Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi , Kesehatan melalui Anak, Remaja dan Lanjut Rumah Sakit, Balai Usia serta Kesehatan Kesehatan, Reproduksi. Puskesmas dan Jaringannya

TARGET 2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4 1 Jumlag dokumen data prog. KIA yang tersedia

5 9

6 8

7 8

8 8

9 9

10 9

11 9

CAPAIAN 2014 (%) 12 100%

2 Jumlah rapat koordinasi program KIA dengan lintas program / lintas sektor terkait. 3 Jumlah rapat evaluasi program KIA dengan lintas program / lintas sektor.

9

7

7

8

8

8

9

100%

8

6

6

7

7

8

8

100%

4 Jumlah kasus yang dibahas

15

12

13

13

14

14

15

100%

5 Jumlah Dokumen kesepakatan dalam pencapaian KB / Kespro.

2

1

1

1

1

2

2

100%

6 Jumlah tenaga kesehatan yang mampu memberikan pelayanan KB / Kespro sesuai standart. 7 Jumlah rapat koordinasi program ARU dan program lansia 8 Jumlah duta kesehatan remaja sebagai motivator sebaya 9 Jumlah laporan hasil monev program ARU

20

15

15

16

18

18

20

100%

7

5

5

6

6

6

7

100%

76

-

-

70

72

74

76

100%

21

10

12

14

16

18

21

100%

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

PENGUKURAN PENETAPAN KINERJA SEKSI KESEHATAN RUJUKAN DAN KHUSUS TAHUN 2014

NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

3 1 2 RSUD Kabupaten/Kota 1 Meningkatnya Akses, 1 menyelenggarakan Pelayanan Pemerataan dan Obstetri Neonatal Emergensi Kualitas Pelayanan Komprehensif (PONEK) 24 Kesehatan melalui jam Rumah Sakit, Balai 2 RS Pemerintah terakreditasi Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya 3 RS Provinsi memiliki dokter

1

2

3

4

subspesialis

4 RS Kab/Kota memiliki jejaring

5

dengan Puskesmas untuk penanggulangan masalah kesehatan masyarakat

5 RSUD Kabupaten/Kota

menyelenggarakan Pelayanan gawat darurat level 1 sesuai standar

6 Keluhan masyarakat

6

7

8

miskin yang berobat gratis di Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten/Kota tertangani

7 Kabupaten/Kota

melaksanakan program kesehatan jiwa

9

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4

5

6

7

8

9

10

11

CAPAIAN 2014 (%) 12

5

-

-

-

-

-

7

140%

2

-

-

-

-

1

5

250%

4

-

-

-

-

-

3

75%

14

5

6

6

6

6

7

50%

55

0

53

58

61

61

65

118%

50

0

53

58

61

61

65

130%

3

0

0

0

0

0

3

100%

30

29

29

29

29

30

30

100%

20

-

-

-

-

-

20

100%

250

-

-

-

53

83

250

100%

Jumlah RS mampu menyelenggarakan rujukan pelayanan maternal neonatal Jumlah Kabupaten/Kota membuat regionalisasi sistem rujukan maternal neonatal Jumlah RS Pemerintah lulus akreditasi Nasional (versi 2012) Jumlah koordinasi RS Provinsi dan RS UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan master plan RS Jumlah RS melaksanakan program UKM

Jumlah RS yang melatih (update) petugasnya dalam kegawatdaruratan Jumlah wilayah (regional) berkoordinasi dalam kegawatdaruratan dengan menggunakan sistem informasi Jumlah RS meningkatkan kemampuan dalam pelayanan Maskin

frekuensi pendampingan penanganan kasus kesehatan jiwa di Kab/Kota

8 Terlaksananya dukungan P3K 10 Jumlah kegiatan P3K pada terhadap kegiatan Provinsi

Momentum Hari Besar dan kegiatan Pemprov

REALISASI

PENGUKURAN PENETAPAN KINERJA SEKSI KESEHATAN DASAR DAN PENUNJANG TAHUN 2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

5

6

7

8

9

10

11

CAPAIAN 2014 (%) 12

1 Persentase Puskesmas yang ada menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar

24

0

3

7,67 15,61

22,22

16,3

67,92%

2 Persentase Puskesmas Rawat Inap yg ada menjadi Puskesmas Rawat Inap PLUS

24

0

2,12

7,41

11,38

12,7

17,5

72,92%

3 Persentase Puskesmas PONED sesuai Standar 4 Persentase Pustu yang menjadi Pustu layani Gawat Darurat dan Observasi

50

100

100

100

51

50

48

96,00%

10

0

1,1

4,63

6,17

7,7

8

80,00%

5 Persentase Polindes yang berkembang menjadi Ponkesdes sesuai Standar

78

0

27,88

40,1

48,97

55,79

55

70,51%

NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS


TARGET 2014

1

2

3

4

3

Meningkatnya akses, 1 Meningkatnya akses dan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan kualitas pelayanan ibu, bayi, anak, remaja, kesehatan melalui lanjut usia, kesehatan Rumah Sakit, Balai reproduksi, serta Kesehatan, Puskesmas pelayanan kesehatan dan jaringannya dasar di Puskesmas dan Jaringannya, Balai Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Penunjang

REALISASI

PENGUKURAN PENETAPAN KINERJA SEKSI KEFARMASIAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN TAHUN 2014 REALISASI

NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Terjaminnya ketersediaan, pemerataan, pemanfaatan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan serta pembinaan mutu makanan

1 Tersedia Obat Buffer Stock Dan Alat Kesehatan Habis Pakai Untuk Pelayanan Kesehatan Di UPT Dinas Kesehatan Propinsi.

50

20

20

30

30

35

0

0%

2 Tersedia Obat Dan Alat Kesehatan Habis Pakai Untuk Pelayanan Kesehatan Di UPT Dinas Kesehatan Provinsi.

80

85

80

80

90

95

100

125%

3 Tersedia Obat Untuk Penanggulangan Bencana Dan KLB

90

90

90

87

80

90

92

102%

4 Obat Sesuai Kebutuhan Tersedia Di Semua Kabupaten/Kota. 5 Sarana Pelayanan Kesehatan Yang Diawasi Menerapkan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar

95

65

70

87

92

95

123,72

130%

60

40

40

15

30

35

35

58%

1 Meningkatnya pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan makanan

CAPAIAN 2014 (%)

REALISASI

NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2014

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6 Kabupaten/Kota Melaksanakan Monitoring, Pembinaan Dan Pelaporan Secara Berkala Penggunaan Obat Secara Rasional Di Puskesmas Dengan Menerapkan Software Monitoring Penggunaan Obat Secara Rasional

100

0

40

65

74

74

78,9

79%

7 Sarana Produksi Dan Distribusi Obat, Alat Kesehatan (ALKES), Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dan Kosmetika Menerapkan Cara Produksi Dan Distribusi Sesuai Standar.

85

30

40

30

50

60

60

71%

8 Permintaan Sertifikasi, Sarana Produksi Dan Distribusi Obat, Alat Kesehatan (ALKES), Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Dan Kosmetika Terlayani Sesuai Standar

90

50

60

90

100

100

100

111%

2014

CAPAIAN 2014 (%)

REALISASI

NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2014

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9 Kabupaten/Kota Menerapkan Sistem Pelaporan NarkotikaPsikotropika.

80

40

60

52

70

79

80

100%

10 Sarana Produksi Dan Distribusi Obat Tradisional Dan Kosmetika Menerapkan Cara Produksi Dan Distribusi Sesuai Standar. 11 Permintaan Sertifikasi, Sarana Produksi Dan Distribusi Obat Tradisional Dan Kosmetika Terlayani Sesuai Standar. 12 Dari Kebutuhan Tersedia Buffer Bahan Kimia Dan Laboratorium. 13 Industri Makanan Rumah Tangga Yang Diawasi Tidak Menggunakan Bahan Tambahan Yang Dilarang Untuk Makanan.

45

15

15

70

100

100

75

167%

60

55

60

100

100

100

100

167%

40

30

35

40

45

45

45

113%

70

55

60

45

60

80

80

114%

2014

CAPAIAN 2014 (%)

REALISASI

NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2014

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

70

100

100

100

100

100

100

143%

14 Tanaman Obat Asli Indonesia Di UPT Materia Medica Batu Dapat Dimanfaatkan Untuk Menunjang Pemeliharaan Kesehatan.

2014

CAPAIAN 2014 (%)

PENGUKURAN PENETAPAN KINERJA SEKSI PEMBIAYAAN KESEHATAN TAHUN 2014 NO 1 1

TUJUAN 2 Berkembangnya kebijakan, sistem pembiayaan dan manajemen pembangunan kesehatan

SASARAN STRATEGIS 3 1 Berkembangnya kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, sistem informasi kesehatan dan hukum kesehatan serta pembiayaan kesehatan

REALISASI 2011 2012 8 9 38

TARGET 2014 5 38

2009 6 -

2010 7 -

2 Terlaksananya koordinasi pembiayaan jaminan kesehatan daerh (Jamkesda

38

-

-

-

3 Terlaksananya pelaksanaan sharing dana Jamkesda di Kab/Kota 4 Terlaksananya Perjanjian Kerjasama dengan Kab/Kota

38

-

-

38

-

-

INDIKATOR KINERJA 4 1 Terlaksananya koordinasi pelaksanaan Jaminan Kesehatyan (JKN)

5 Penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan

14.709.176

2013 10 38

2014 11 38

CAPAIAN 2014 (%) 12 100,00%

38

38

38

100,00%

-

38

38

37

97,37%

-

-

38

38

37

97,37%

-

-

13.843.973

14.709.176

14.708.130

99,99%

PENGUKURAN PENETAPAN KINERJA SEKSI P3 SDM KESEHATAN TAHUN 2014

NO

TUJUAN

1 2 1 Meningkatkan pemerataan Tenaga Kesehatan dan Profesiinalisme 2 Penempatan Pengembangan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Tempat Pelayanan ( Puskesmas R S dan Jaringannya )

SASARAN STRATEGIS 3 1 Meningkatkan jumlahjenis ,mutu dan penyebaran Sumber Daya Kesehatan sesuai standar 1 Meningkatkan jumlah jenis, mutu dan penyebaran Sumber Daya Kesehatan sesuai standar

TARGET 2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4 1 50% Kab/Kota penyelenggarakan pengelolaan kesehatan sesuai standar

5 25%

6 10%

7 13,16%

8 24%

9 45,28%

10 65%

11 100%

CAPAIAN 2014 (%) 12 100%

2 80% RSU kelas C mempunyai spesialis obgyn, anak, iterna bedah,anestesi ,radiologi dan patologi klinik

80%

4%

10,53%

10%

25%

35,7%

80%

80%

3 25% Provinsi dan Kab/Kota penyelenggarakan pelatihan di Bidang Kesehatan sesuai standar

25%

10%

12,82%

10%

48,71%

61,53%

100%

100%

4 100% Tenaga Kesehatan yang lulus uji kompetensi berijin 5 10% Puskesmas memiliki jadual kunjungan dokter spesialis tertentu dari Rumah Sakit Kabupaten /Kota

100%

100%

100%

100%

100%

100%

93%

93%

30%

4%

7%

22%

39%

44%

88%

88%

6 100% terpilihnya tenaga kesehatan sebagai nakes teladan ( medis, para medis, kesmas, dan nutrisi ) 7 60% Tenaga Kesehatan yang bekerja di Instansi Pemerintah menduduki jabatan fungsional kesehatan 8 100% Bidang di Desa PTT yang telah mengikuti pelatihan pra tugas mendapat setifikat 9 5% Ponkesde mempunyai Perawat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

60%

20%

26,75%

24%

26,3%

96,6%

100%

100%

100%

100%

45,28%

100%

100%

100%

100%

100%

60%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

PENGUKURAN PENETAPAN KINERJA SUB BAGIAN TATA USAHA TAHUN 2014

NO

TUJUAN


3 4 1 Mengembangkan 1 JumlahTersusunnya tata kebijakan dan regulasi hubungan kerja dan bidang kesehatan, sistem pembahasan SOTK informasi kesehatan dan hukum kesehatan serta pembiayaan kesehatan

5 13 UPT dan 1 Dinkes

6 -

7 3

8 3

9 10

10 12

11 13

CAPAIAN 2014 (%) 12 93%

2 Jumlah UPT dan dinkes yang melaksanakan KBK

8 UPT

-

8

8

8

8

8

100%

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2014

REALISASI 2009

2010

2011

2012

2013

2014

PENGUKURAN PENETAPAN KINERJA SUB BAGIAN KEUANGAN TAHUN 2014

NO

TUJUAN


SASARAN STRATEGIS 3 1 Berkembangnya kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, sistem informasi kesehatan dan hukum kesehatan serta pembiayaan kesehatan

TARGET 2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4 1 Jumlah Perjanjian Kerjasama Keuangan

5 1

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

11 1

CAPAIAN 2014 (%) 12 100%

2 Jumlah Pelaksanaan BLUD yang dievalasi

12

12

12

12

12

12

12

100%

3 Jumlah Bantuan Keuangan yang dievaluasi

38

-

-

-

-

38

38

100%

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

PENGUKURAN PENETAPAN KINERJA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM TAHUN 2014

NO

TUJUAN


SASARAN STRATEGIS

1

3 Berkembangnya kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, sistem informasi kesehatan dan hukum kesehatan serta pembiayaan kesehatan

TARGET 2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4 1 Persentase standar tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan propgram prioritas kesehatan tersusun

5 100

6 100

7 100

8 100

9 100

10 -

11 -

CAPAIAN 2014 (%) 12 100%

2 Persentase perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar

100

100

100

100

100

100

100

100%

3 Persentase kerjasama antar daerah dan luar negeri terdokumentasi

100

100

100

100

100

100

100

100%

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2014

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN

: ( 102 ) Kesehatan

ORGANISASI

: ( 0101 ) Dinas Kesehatan Prov. Jatim

Nomor Urut

Uraian

Anggaran Setelah Perubahan

Rp.

%

1

2

3

4

5

1 02 0101 00 1 02 0101 00 1 02 0101 00 1 02 0101 00

Realisasi

4

PENDAPATAN DAERAH

111.729.050,00

136.100.882,00

121,81

000

4 1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

111.729.050,00

136.100.882,00

121,81

000

4 1 2 RETRIBUSI DAERAH

64.174.750,00

97.848.750,00

152,47

000

4 1 4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

000

47.554.300,00

38.252.132,00

80,44

111.729.050,00

136.100.882,00

121,81

121.974.189.800,00

105.983.089.220,00

86,89

27.044.516.000,00

25.405.408.314,00

93,94

27.044.516.000,00

25.405.408.314,00

93,94

BELANJA LANGSUNG

94.929.673.800,00

80.577.680.906,00

84,88

1 02 0101 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

11.468.920.207,00

9.618.597.888,00

83,87

1 02 0101 01

001

Penyediaan jasa surat menyurat

10.000.000,00

9.900.000,00

99

1 02 0101 01

001

10.000.000,00

9.900.000,00

99

1 02 0101 01

002

1.236.130.000,00

1.036.280.418,00

83,83

1 02 0101 01

002

1.236.130.000,00

1.036.280.418,00

83,83

754.492.600,00

663.362.210,00

87,92

754.492.600,00

663.362.210,00

87,92

634.917.000,00

602.109.500,00

94,83

634.917.000,00

602.109.500,00

94,83

152.700.000,00

79.981.312,00

52,38

152.700.000,00

79.981.312,00

52,38

139.912.500,00

136.058.600,00

97,25

139.912.500,00

136.058.600,00

97,25

146.650.000,00

115.343.750,00

78,65

146.650.000,00

115.343.750,00

78,65

56.690.000,00

56.518.000,00

99,7

56.690.000,00

56.518.000,00

99,7

1.373.478.800,00

1.230.939.000,00

89,62

6.775.150,00

0

0

1.366.703.650,00

1.230.939.000,00

90,07

28.360.000,00

25.479.000,00

89,84

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1 02 0101 00

000

5

BELANJA DAERAH

1 02 0101 00

000

5 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1 02 0101 00

000

5 1 1 BELANJA PEGAWAI

1 02 0101 00

000

5 2

1 02 0101 01

006

1 02 0101 01

006

1 02 0101 01

008

1 02 0101 01

008

1 02 0101 01

009

1 02 0101 01

009

1 02 0101 01

010

1 02 0101 01

010

1 02 0101 01

011

1 02 0101 01

011

1 02 0101 01

012

1 02 0101 01

012

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA Penyediaan alat tulis kantor 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 02 0101 01

013

1 02 0101 01

013

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

1 02 0101 01

013

5 2 3 BELANJA MODAL

1 02 0101 01

015

1 02 0101 01

015


18.360.000,00

15.480.000,00

84,31

1 02 0101 01

015

5 2 3 BELANJA MODAL

10.000.000,00

9.999.000,00

99,99

1 02 0101 01

017

263.950.000,00

214.122.500,00

81,12

1 02 0101 01

017

263.950.000,00

214.122.500,00

81,12

1 02 0101 01

028

34.955.000,00

32.717.000,00

93,6

1 02 0101 01

028

34.955.000,00

32.717.000,00

93,6

Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan

Penyediaan makanan dan minuman 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA Penyediaan Jasa Kantor 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

Nomor Urut

Uraian


Rp.

%

1

2

3

4

5

1 02 0101 01

099

1 02 0101 01

099

1 02 0101 01 1 02 0101 01

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi

6.636.684.307,00

5.415.786.598,00

81,6


3.001.715.000,00

2.630.592.000,00

87,64

099


3.541.969.307,00

2.722.310.098,00

76,86

099

5 2 3 BELANJA MODAL

93.000.000,00

62.884.500,00

67,62

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.804.937.320,00

4.550.619.030,00

94,71

Pembangunan gedung kantor

3.792.849.500,00

3.578.112.480,00

94,34

127.050.000,00

100.325.000,00

78,96

1 02 0101 02 1 02 0101 02

003

1 02 0101 02

003


1 02 0101 02

003


2.631.985.500,00

2.528.206.480,00

96,06

1 02 0101 02

003

5 2 3 BELANJA MODAL

1.033.814.000,00

949.581.000,00

91,85

1 02 0101 02

021

66.220.000,00

65.315.400,00

98,63

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

1 02 0101 02

021

1 02 0101 02

022

1 02 0101 02

022


1 02 0101 02

022


1 02 0101 02

022

5 2 3 BELANJA MODAL

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

1 02 0101 07 1 02 0101 07

098

1 02 0101 07

098

Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1 02 0101 15

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

66.220.000,00

65.315.400,00

98,63

945.867.820,00

907.191.150,00

95,91

38.707.500,00

26.450.000,00

68,33

828.810.320,00

812.083.172,00

97,98

78.350.000,00

68.657.978,00

87,63

204.000.000,00

203.762.640,00

99,88

204.000.000,00

203.762.640,00

99,88

204.000.000,00

203.762.640,00

99,88

7.907.640.000,00

3.178.767.804,00

40,2

998.060.000,00

909.288.850,00

91,11

12.850.000,00

5.650.000,00

43,97

985.210.000,00

903.638.850,00

91,72

201.940.000,00

178.951.900,00

88,62

12.700.000,00

11.580.000,00

91,18

189.240.000,00

167.371.900,00

88,44

100.000.000,00

90.806.580,00

90,81

1 02 0101 15

001

1 02 0101 15

001


1 02 0101 15

001


1 02 0101 15

002

1 02 0101 15

002


1 02 0101 15

002


1 02 0101 15

004

1 02 0101 15

004


10.550.000,00

9.200.000,00

87,2

1 02 0101 15

004


89.450.000,00

81.606.580,00

91,23

1 02 0101 15

005

100.000.000,00

88.378.206,00

88,38

1 02 0101 15

005


10.150.000,00

8.975.000,00

88,42

1 02 0101 15

005


89.850.000,00

79.403.206,00

88,37

150.000.000,00

139.950.388,00

93,3

9.800.000,00

9.080.000,00

92,65

140.200.000,00

130.870.388,00

93,35

300.000.000,00

282.865.000,00

94,29

300.000.000,00

282.865.000,00

94,29

150.000.000,00

141.457.300,00

94,3

19.625.000,00

18.930.000,00

96,46

116.375.000,00

108.612.300,00

93,33

14.000.000,00

13.915.000,00

99,39

1.275.000.000,00

983.120.542,00

77,11

Pengkataan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

Peningkatan mutu pelayanaan farmasi komunikasi dan rumah sakit

Peningkatan mutu Penggunaan obat dan perbekalan Kesehatan

1 02 0101 15

008

1 02 0101 15

008

Pengembangan tanaman obat dan peningkatan promosi pemanfaatan obat bahan alam Indonesia 5 2 1 BELANJA PEGAWAI

1 02 0101 15

008


1 02 0101 15

011

Pengadaan Bahan Kimia dan Laboratorium 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

1 02 0101 15

011

1 02 0101 15

014

1 02 0101 15

014


1 02 0101 15

014


1 02 0101 15

014

5 2 3 BELANJA MODAL

1 02 0101 15

023

Peningkatan mutu makanan dan minuman

Peningkatan dan Pengembangan Balai Materia Medika Batu

Nomor Urut

Uraian


Rp.

%

1

2

3

4

5

Realisasi

1 02 0101 15

023


114.715.000,00

111.395.000,00

97,11

1 02 0101 15

023


991.950.000,00

737.011.542,00

74,3

1 02 0101 15

023

5 2 3 BELANJA MODAL

168.335.000,00

134.714.000,00

80,03

300.000.000,00

292.747.038,00

97,58

17.540.000,00

16.380.000,00

93,39

282.460.000,00

276.367.038,00

97,84

3.932.640.000,00

0

0

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (Napza)

1 02 0101 15

024

1 02 0101 15

024


1 02 0101 15

024


1 02 0101 15

025

1 02 0101 15

025

1 02 0101 15

026

1 02 0101 15

026

1 02 0101 15 1 02 0101 15

Optimalisasi Instalasi Farmasi Provinsi ( DAK ) 5 2 3 BELANJA MODAL

3.932.640.000,00

0

0

400.000.000,00

71.202.000,00

17,8


53.520.000,00

9.775.000,00

18,26

026


33.869.000,00

2.235.000,00

6,6

026

5 2 3 BELANJA MODAL

312.611.000,00

59.192.000,00

18,93

5.693.500.000,00

4.665.806.802,00

81,95

300.000.000,00

231.085.000,00

77,03

249.855.000,00

223.200.000,00

89,33

50.145.000,00

7.885.000,00

15,72

1.000.000.000,00

864.705.950,00

86,47

78.430.000,00

57.450.000,00

73,25

921.570.000,00

807.255.950,00

87,6

1.000.000.000,00

863.424.420,00

86,34

47.710.000,00

42.460.000,00

89

937.290.000,00

808.468.420,00

86,26

15.000.000,00

12.496.000,00

83,31

1.500.000.000,00

1.140.206.850,00

76,01

197.415.000,00

78.060.000,00

39,54

1.302.585.000,00

1.062.146.850,00

81,54

350.000.000,00

336.375.190,00

96,11

26.325.000,00

15.175.000,00

57,64

323.675.000,00

321.200.190,00

99,24

250.000.000,00

159.139.592,00

63,66

15.280.000,00

9.400.000,00

61,52

234.720.000,00

149.739.592,00

63,79

750.000.000,00

569.261.480,00

75,9

57.370.000,00

31.010.000,00

54,05

692.630.000,00

538.251.480,00

77,71

300.000.000,00

289.199.320,00

96,4

13.880.000,00

12.640.000,00

91,07

286.120.000,00

276.559.320,00

96,66

243.500.000,00

212.409.000,00

87,23

Pendampingan Optimalisasi Instalasi Farmasi Provinsi ( DAK )

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 02 0101 16

Pengobatan Gratis

1 02 0101 16

020

1 02 0101 16

020


1 02 0101 16

020


1 02 0101 16

021

1 02 0101 16

021


1 02 0101 16

021


Peningkatan kesehatan anak, remaja dan usila

Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas beserta jaringannya

1 02 0101 16

023

1 02 0101 16

023


1 02 0101 16

023


1 02 0101 16

023

5 2 3 BELANJA MODAL

1 02 0101 16

037

1 02 0101 16

037

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah 5 2 1 BELANJA PEGAWAI

1 02 0101 16

037


1 02 0101 16

038

1 02 0101 16

038


1 02 0101 16

038


Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana

1 02 0101 16

044

1 02 0101 16

044

Perluasan fungsi pelayanan Pondok Bersalin Desa (polindes), dari hanya melayani pasien bersalin menjadi Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) yang juga melayani kesehatan dasar dengan menempatkan tenaga paramedis 5 2 1 BELANJA PEGAWAI

1 02 0101 16

044

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus (Indra, Jiwa, Olahraga, Batra dan Kesehatan Kerja)

1 02 0101 16

050

1 02 0101 16

050


1 02 0101 16

050

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA Peningkatan Mutu Pelayanan dan Jangkauan Kesehatan Penunjang (Laboratorium, Darah, Radiomedik, Bengkel Alkes)

1 02 0101 16

051

1 02 0101 16

051


1 02 0101 16

051


1 02 0101 16

052

Peningkatan Kesehatan Penduduk Miskin, Daerah Terpencil dan Tertinggal di Puskesmas dan Jaringannya

Nomor Urut

Uraian


Rp.

%

1

2

3

4

5

1 02 0101 16

052


1 02 0101 16

052


1 02 0101 19

6.880.000,00

6.400.000,00

93,02

236.620.000,00

206.009.000,00

87,06

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

5.000.000.000,00

4.130.910.272,00

82,62

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

2.500.000.000,00

2.039.644.210,00

81,59

202.350.000,00

87.150.000,00

43,07

2.174.650.000,00

1.842.747.210,00

84,74

123.000.000,00

109.747.000,00

89,23

750.000.000,00

594.823.384,00

79,31

51.725.000,00

40.325.000,00

77,96

698.275.000,00

554.498.384,00

79,41

1.750.000.000,00

1.496.442.678,00

85,51

98.795.000,00

80.145.000,00

81,12

1.651.205.000,00

1.416.297.678,00

85,77

2.200.000.000,00

1.926.959.036,00

87,59

900.000.000,00

737.005.100,00

81,89

53.900.000,00

26.870.000,00

49,85

820.600.000,00

684.791.100,00

83,45

25.500.000,00

25.344.000,00

99,39

700.000.000,00

648.623.036,00

92,66

14.700.000,00

12.900.000,00

87,76

685.300.000,00

635.723.036,00

92,77

600.000.000,00

541.330.900,00

90,22

14.725.000,00

10.540.000,00

71,58

585.275.000,00

530.790.900,00

90,69

1.700.000.000,00

1.295.442.803,00

76,2

550.000.000,00

438.072.740,00

79,65

43.750.000,00

32.225.000,00

73,66

471.250.000,00

371.507.240,00

78,83

35.000.000,00

34.340.500,00

98,12

850.000.000,00

610.936.863,00

71,87

1 02 0101 19

001

1 02 0101 19

001


1 02 0101 19

001


1 02 0101 19

001

5 2 3 BELANJA MODAL

1 02 0101 19

013

1 02 0101 19

013


1 02 0101 19

013


1 02 0101 19

015

1 02 0101 19

015


1 02 0101 19

015


Pengembangan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat)

Pengembangan posyandu dan Desa Siaga

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1 02 0101 20 1 02 0101 20

003

1 02 0101 20

003

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya 5 2 1 BELANJA PEGAWAI

1 02 0101 20

003


1 02 0101 20

003

5 2 3 BELANJA MODAL

1 02 0101 20

004

Pemberdayaan masyarakat Untuk pencapaian keluarga sadar gizi

004


1 02 0101 20

004


1 02 0101 20

011

1 02 0101 20

011


1 02 0101 20

011


1 02 0101 20

Penyelidikan surveillans untuk kewaspadaan pangan dan gizi

Program Upaya Kesehatan Perorangan

1 02 0101 33

Realisasi

Pelayanan bagi penduduk miskin di Rumah Sakit dan atau rumah sakit Khusus, serta pengembangan kesehatan rujukan

1 02 0101 33

001

1 02 0101 33

001


1 02 0101 33

001


1 02 0101 33

001

5 2 3 BELANJA MODAL

1 02 0101 33

008

1 02 0101 33

008


124.405.000,00

79.770.000,00

64,12

1 02 0101 33

008


725.595.000,00

531.166.863,00

73,2

300.000.000,00

246.433.200,00

82,14

42.305.000,00

38.280.000,00

90,49

185.695.000,00

136.873.200,00

73,71

72.000.000,00

71.280.000,00

99

44.422.876.273,00

40.886.390.760,00

92,04

646.000.000,00

634.272.360,00

98,18

Peningkatan Kualitas Pelayanan di RS

1 02 0101 33

019

1 02 0101 33

019

Peningkatan pelayanan kesehatan penunjang dan kegawatdaruratan di RSU dan RS khusus 5 2 1 BELANJA PEGAWAI

1 02 0101 33

019


1 02 0101 33

019

5 2 3 BELANJA MODAL Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

1 02 0101 34

Pengembangan sistem informasi kesehatan

1 02 0101 34

001

1 02 0101 34

001


113.725.000,00

110.625.000,00

97,27

1 02 0101 34

001


484.275.000,00

476.237.360,00

98,34

Nomor Urut

Uraian


Rp.

%

1

2

3

4

5

5 2 3 BELANJA MODAL

1 02 0101 34

001

1 02 0101 34

005

1 02 0101 34

005


1 02 0101 34

005


1 02 0101 34

006

1 02 0101 34

006 006

1 02 0101 34

Realisasi

48.000.000,00

47.410.000,00

98,77

1.397.409.000,00

1.027.081.340,00

73,5

293.625.000,00

176.355.000,00

60,06

1.103.784.000,00

850.726.340,00

77,07

982.100.000,00

772.918.715,00

78,7


180.110.000,00

133.598.750,00

74,18


801.990.000,00

639.319.965,00

79,72

144.600.000,00

103.385.704,00

71,5

6.600.000,00

5.900.000,00

89,39

138.000.000,00

97.485.704,00

70,64

200.000.000,00

194.259.590,00

97,13

40.775.000,00

36.600.000,00

89,76

159.225.000,00

157.659.590,00

99,02

41.052.767.273,00

38.154.473.051,00

92,94

90.100.000,00

78.275.000,00

86,88

40.962.667.273,00

38.076.198.051,00

92,95

2.350.000.000,00

1.941.673.623,00

82,62

188.721.800,00

155.562.250,00

82,43

8.080.000,00

7.880.000,00

97,52

180.641.800,00

147.682.250,00

81,75

648.885.600,00

518.065.641,00

79,84

Pengembangan dan Fasilitasi Program Kesehatan

Pengembangan manajemen perencanaan dalam bidang kesehatan

1 02 0101 34

007

1 02 0101 34

007

Kerjasama program, lintas sektor dan antar daerah dalam bidang kesehatan 5 2 1 BELANJA PEGAWAI

1 02 0101 34

007


1 02 0101 34

008

1 02 0101 34

008


1 02 0101 34

008


1 02 0101 34

009

1 02 0101 34

009


1 02 0101 34

009


Peningkatan manajemen dan fungsi kelembagaan UPT

Pengembangan pembiayaan kesehatan secara pra upaya

1 02 0101 36

Program Sumber Daya Kesehatan

1 02 0101 36

001

Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit

1 02 0101 36

001


1 02 0101 36

001


1 02 0101 36

002

1 02 0101 36

002

Peningkatan profesionalisme dan pengembangan karir tenaga kesehatan 5 2 1 BELANJA PEGAWAI

1 02 0101 36

002


1 02 0101 36

013

1 02 0101 36

013


1 02 0101 36

013


Penempatan, Pengembangan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Tempat Pelayanan (Puskesmas, Rumah Sakit dan Jaringnya)

32.600.000,00

27.315.000,00

83,79

616.285.600,00

490.750.641,00

79,63

1.512.392.600,00

1.268.045.732,00

83,84

147.175.000,00

113.225.000,00

76,93

1.365.217.600,00

1.154.820.732,00

84,59

2.000.000.000,00

1.823.158.741,00

91,16

1 02 0101 37

Program Lingkungan Sehat

1 02 0101 37

006

Pengembangaan Sarana Sapl Melalui Participatory

700.000.000,00

617.712.455,00

88,24

1 02 0101 37

006


122.775.000,00

85.840.000,00

69,92

1 02 0101 37

006


557.225.000,00

512.512.455,00

91,98

1 02 0101 37

006

5 2 3 BELANJA MODAL

20.000.000,00

19.360.000,00

96,8

1 02 0101 37

007

800.000.000,00

709.712.433,00

88,71

1 02 0101 37

007


82.325.000,00

52.575.000,00

63,86

1 02 0101 37

007


717.675.000,00

657.137.433,00

91,56

1 02 0101 37

008

350.000.000,00

346.968.235,00

99,13

1 02 0101 37

008


7.000.000,00

7.000.000,00

100

1 02 0101 37

008


343.000.000,00

339.968.235,00

99,12

1 02 0101 37

009

150.000.000,00

148.765.618,00

99,18

1 02 0101 37

009

150.000.000,00

148.765.618,00

99,18

7.177.800.000,00

6.355.591.507,00

88,55

1 02 0101 42

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar

Penyehatan Lingkungan

Peningkatan upaya pengamanan limbah cair dan padat 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Nomor Urut 1 1 02 0101 42

001

1 02 0101 42

001

1 02 0101 42

001

Uraian 2 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Tata Laksana Penderita


Rp.

%

3

4

5

Realisasi

100.000.000,00

96.251.797,00

96,25


10.500.000,00

9.690.000,00

92,29


89.500.000,00

86.561.797,00

96,72

800.000.000,00

718.320.241,00

89,79

1 02 0101 42

002

1 02 0101 42

002

Peningkatan Surveillance Epidemologi dan Pengamatan Penyakit serta Penanggulangan KLB 5 2 1 BELANJA PEGAWAI

36.950.000,00

21.375.000,00

57,85

1 02 0101 42

002


763.050.000,00

696.945.241,00

91,34

1 02 0101 42

003

Pengendalian Penyakit Kusta

600.000.000,00

586.638.290,00

97,77

1 02 0101 42

003


28.700.000,00

26.175.000,00

91,2

1 02 0101 42

003


564.300.000,00

553.478.290,00

98,08

1 02 0101 42

003

5 2 3 BELANJA MODAL

7.000.000,00

6.985.000,00

99,79

1 02 0101 42

004

750.000.000,00

632.623.443,00

84,35

1 02 0101 42

004


46.250.000,00

39.285.000,00

84,94

1 02 0101 42

004


689.250.000,00

578.928.443,00

83,99

1 02 0101 42

004

5 2 3 BELANJA MODAL

14.500.000,00

14.410.000,00

99,38

1 02 0101 42

005

1.000.000.000,00

810.286.196,00

81,03

1 02 0101 42

005


65.390.000,00

46.960.000,00

71,82

005


920.110.000,00

748.916.196,00

81,39

1 02 0101 42

005

5 2 3 BELANJA MODAL

1 02 0101 42

006

1 02 0101 42

006

1 02 0101 42

006

1 02 0101 42

007

1 02 0101 42

007

1 02 0101 42

008

1 02 0101 42

008


1 02 0101 42

008


1 02 0101 42

009

1 02 0101 42

009


1 02 0101 42

009


1 02 0101 42

010

1 02 0101 42

010

1 02 0101 42

1 02 0101 42

Pengendalian Penyakit TBC (Tuberkulosis)

Pengendalian Hiv/Aids

14.500.000,00

14.410.000,00

99,38

800.000.000,00

662.009.050,00

82,75


184.500.000,00

126.005.000,00

68,3


615.500.000,00

536.004.050,00

87,08

100.000.000,00

78.514.260,00

78,51

100.000.000,00

78.514.260,00

78,51

367.000.000,00

358.049.366,00

97,56

62.775.000,00

59.590.000,00

94,93

304.225.000,00

298.459.366,00

98,1

100.000.000,00

91.670.930,00

91,67

10.500.000,00

6.700.000,00

63,81

Pengendalian Penyakit Malaria

Pengendalian Penyakit PES 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA Pencegahan DBD (Demam Berdarah)

Penyelenggaraan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

89.500.000,00

84.970.930,00

94,94

1.200.000.000,00

1.037.797.239,00

86,48


122.400.000,00

116.220.000,00

94,95

010


886.600.000,00

745.687.239,00

84,11

1 02 0101 42

010

5 2 3 BELANJA MODAL

191.000.000,00

175.890.000,00

92,09

1 02 0101 42

011

150.000.000,00

146.873.808,00

97,92

1 02 0101 42

011


10.450.000,00

9.250.000,00

88,52

1 02 0101 42

011


131.050.000,00

129.131.808,00

98,54

1 02 0101 42

011

5 2 3 BELANJA MODAL

8.500.000,00

8.492.000,00

99,91

550.000.000,00

527.195.768,00

95,85

24.500.000,00

18.775.000,00

76,63

Peningkatan Imunisasi

Pemberantasan penyakit menular langsung (P2ML)

Pemberantasan penyakit bersumber binatang (P2B2)

1 02 0101 42

012

1 02 0101 42

012


1 02 0101 42

012


332.400.000,00

317.158.268,00

95,41

1 02 0101 42

012

5 2 3 BELANJA MODAL

193.100.000,00

191.262.500,00

99,05

Nomor Urut

Uraian


Rp.

%

1

2

3

4

5

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah bencana

1 02 0101 42

013

1 02 0101 42

013


1 02 0101 42

013

1 02 0101 42

013

Realisasi

660.800.000,00

609.361.119,00

92,22

30.800.000,00

20.265.000,00

65,8


238.650.000,00

207.286.119,00

86,86

5 2 3 BELANJA MODAL

391.350.000,00

381.810.000,00

97,56

121.974.189.800,00

JUMLAH BELANJA DAERAH

105.983.089.220,00

86,89

SURPLUS / (DEFISIT)

-121.862.460.750,00 -105.847.038.338,00

86,86

Sisa Lebih (Lebih) Pembiayaan Anggaran (SILPA)

-121.862.460.750,00 -105.847.038.338,00

86,86

LAPORAN KINERJA TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents