LAPORAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2014
Dinas Kesehatan Kabupaten Garut Tahun 2015
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Istilah tata kepemerintahan yang baik (good public governance) merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Agenda penciptaan tata kepemerintahan yang baik setidaknya memiliki 5 (lima) sasaran yaitu : 1.
Berkurangnya secara nyata praktek korupsi kolusi dan nepotisme di birokrasi, yang dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas;
2.
Terciptanya sistem kelembagaan & ketatalaksanaan pemerintah yang efisien, efektif dan profesional transparan dan akuntabel;
3.
Terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara;
4.
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;
5.
Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah.
Akuntabilitas publik adalah suatu ukuran atau standar yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan penyusunan kebijakan publik dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi publik yang bersangkutan. Dengan penerapan prinsip akuntabilitas tersebut, diharapkan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah/institusi/unit kerja tidak lagi sekedar laporan kesan-kesan dan pesan-pesan, tetapi menjadi laporan pertanggungjawaban kinerja selama yang bersangkutan menjabat. Hal ini sejalan dengan kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja. Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, sebagi salah satu instansi di Pemerintahan Kabupaten Garut mengemban suatu tugas dan tanggungjawab tertentu, melalui kewenangan atau mandat yang diberikan untuk mempertanggungjawabkan dalam melaksanakan mandat ini, perlu adanya suatu akuntabilitas yang baik. LAKIP sebagai suatu bentuk laporan akuntabilitas, merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi/ instansi kepada pemberi mandat. Guna menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan di suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktifitas di instansi tersebut harus dapat diukur dan dievaluasi. Pengukuran tingkat pencapaian terhadap suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut meliputi masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impacts). Dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan melaksanakan misi organisasi tersebut, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Garut menyusun Laporan
Lakip Dinas Kesehatan Kab. Garut Tahun 2014
2
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 yang dapat menggambarkan tingkat kinerja sesungguhnya.
1.2
Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Garut mengacu kepada : 1. Tap. MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme. 2. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme. 3. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999. Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
1.3
Gambaran Umum Organisasi Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretaris, membawahi : 1.
Sub Bagian Umum
2.
Sub Bagian Keuangan
3.
Sub Bagian Perencanaan
c. Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga, membawahi : 1.
Seksi Gizi Keluarga
2.
Seksi Kesehatan Ibu dan Bayi
3.
Seksi Kesehatan Anak dan Usia Lanjut
d. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi : 1.
Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
2.
Seksi Promosi Kesehatan dan Perijinan Sarana Kesehatan
3.
Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
e. Bidang Pemberantasan Penyakit Menular, membawahi :
f.
1.
Seksi Pemberantasan Penyakit
2.
Seksi Pencegahan Penyakit
3.
Seksi Pengamatan Penyakit
Bidang Penyehatan Lingkungan, membawahi : 1.
Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman
2.
Seksi Penyehatan TTU/Industri dan TPM
3.
Seksi Peningkatan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan
Lakip Dinas Kesehatan Kab. Garut Tahun 2014
3
g. Bidang Regulasi Kebijakan Kesehatan 1. Seksi Legislasi Kebijakan Kesehatan 2. Seksi Akreditasi dan Pendayagunaan Sarana Pelayanan Kesehatan 3. Seksi Akreditasi dan Sumber Daya Kesehatan h. UPTD
i.
1.4
1.
Puskesmas
2.
UPTD Farmasi Alat Kesehatan Makanan dan Minuman (FAMM)
3.
UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)
4.
UPTD Akper Pemda
Kelompok Jabatan Fungsional
Isu Stratejik yang berpengaruh terhadap kinerja
Sejalan dengan paradigma pembangunan manusia, maka kebijakan pembangunan di Kabupaten Garut, harus perlu dirancang dalam perspektif Kepemerintahan yang Baik (Good Governance), dimana setiap kebijakan diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap upaya mengatasi masalah-masalah di atas. Sehubungan dengan itu, Isu Stratejik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi 2. Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular serta malnutrisi makin meningkat dan terjadi penyebaran beberapa penyakit menular (multiple burden of desease) diluar sasaran MDGs 2015, ada ancaman meningkatnya atau munculnya penyakit lain (New emerging dan re-emerging) serta kejadian luar biasa. 3. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat dimasyarakat 4. Aksesibilitas masyrakat terhadap pelayanan kesehatan masih rendah, terutama untuk masyarakat miskin serta masyarakat di daerah terpencil dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. 5. Pencemaran lingkungan dan kualitas kesehatan lingkungan diantaranya sanitasi dasar yang buruk. 6. Optimalisasi management, infra struktur Dinas Kesehatan kabupaten dan regulasi sistem pelayanan kesehatan di tingkat Kabupaten yang ditunjang sistem informasi kesehatan yang evidence base, lengkap dan terintegrasi antara provinsi dan daerah. 7. Penyediaan pembiayaan kesehatan oleh negara dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat penyerapan nya belum maksimal.
1.5
Sistematika Penulisan Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Garut selama tahun 2014. Capaian kinerja 2014
Lakip Dinas Kesehatan Kab. Garut Tahun 2014
4
tersebut dengan cara membandingkan antara rencana kinerja 2014 dengan realisasi sebagai tolak ukur keberhasilan. Dalam capaian kinerja, dilakukan avaluasi dan analisis kinerja sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi sejumlah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistimatika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Garut tahun 2014, mengikuti alur pikir sebagaimana gambar 1.1. Gambar 1.1. Alur Pikir Penyusunan LAKIP Tujuan Statejik Pernyataan Visi Dan misi Indikator Kinerja Sasaran
Sasaran Stratejik
Kebijakan
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (Masukan, Kelauran, Hasil,Manfaat dan Dampak)
Adapun sistimatika penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Garut Tahun 2014 adalah : BAB I
PENDAHULUAN Berisikan uraian tentang Gambaran Umum dan Stuktur Dinas
Kesehatan
Kabupaten Garut, Landasan Hukum, dan Sistimatika Penyajian. BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Berisikan gambaran singkat mengenai : visi, misi, tujuan,sasaran dan strateginya (kebijakan dan program). Rencana Kinerja tahun 2014 menguraikan kegiatankegiatan dalam rangka mencapai sasaran Stratejik sesuai dengan program dan indikator keberhasilan pencapaiannya.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA Bab ini menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil. Selain itu juga menyajikan akuntabilitas keuangan yang menyajikan alokasi dan realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Garut termasuk analisis efisiensi dan efektivitas.
BAB IV
PENUTUP
Lakip Dinas Kesehatan Kab. Garut Tahun 2014
5
Berisi tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Garut dan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.
1.6
Kedudukan dan Tupoksi Berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 05 – BKD/2009 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, adalah : 1. Kedudukan Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 2. Tugas Pokok Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi sesuai dengan bidang dan lingkup tugasnya 3. Fungsi Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Garut berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 403 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Garut adalah sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugas, Dinas daerah menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang dan lingkup tugasnya b. pemberian perizinan dan pelaksananaan pelayanan umum c. pembinaan terhadap UPTD dalam bidang dan lingkup tugasnya
Lakip Dinas Kesehatan Kab. Garut Tahun 2014
7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Lakip Dinas Kesehatan Kabupaten Garut Tahun 2014 mencakup komponen-komponen Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara mencapainya (kebijakan dan program). a. Visi dan Misi Visi merupakan gambaran masa depan yang ideal yang menjadi dasar/ arah/ pondasi dalam proses perencanaan. Karena itu, visi merupakan kondisi ideal yang ingin dicapai atau direalisasikan. Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Garut yang telah ditetapkan dalam rencana Stratejik Dinas Kesehatan Kabupaten Garut adalah : “Terwujudnya Pembangunan Kesehatan Menuju Masyarakat yang Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera”. Misi adalah penjabaran dari visi, artinya langkah-langkah utama untuk mencapai visi tersebut. Misi menetapkan komponen-komponen dasar bagi strategi organisasi. Misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan operasionalisasi organisasi agar dapat terus eksis dan mengikuti irama perubahan zaman. Dengan adanya misi, pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami peran masing-masing. Untuk mewujudkan visi pembangunan kesehatan , maka telah ditetapkan 4 misi sebagai berikut : 1) Meningkatkan
kesehatan
individu,
keluarga,
dan
masyarakat
beserta
lingkungannya. 2) Memberdayakan masyarakat untuk berprilaku hidup bersih dan sehat. 3) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berjenjang, prima dan profesional 4) Menyelenggarakan manajemen kesehatan dengan sumber daya yang berkualitas Agar misi yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik, maka pembangunan kesehatan harus selalu dipantau dan dievaluasi, supaya diketahui dengan pasti gambaran keadaan kesehatan yang telah dicapai berikut
upaya-upaya yang masih
diperlukan.
b. Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program TUJUAN Mengembangkan komitmen yang sama dari seluruh pelaku Meningkatnya
SASARAN KEBIJAKAN Tidak Timbulnya Dampak negatif Peningkatan Peyanan pembangunan terhadap Kesehatan kesehatan masayarakat beserta lingkunganya Tertanggulanginya Pencegahan dan
Lakip Dinas Kesehatan Kab. Garut Tahun 2014
PROGRAM Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Pencegahan dan Penanggulangan
8
Kepedulian Masyarakat Terhadap Pemeliharaan Kesehatan dan Lingkungannya
Masalah - Masyarakat dan Masalah Kesehatan Lingkungan
Diterapkannya NormaNorma PHBS Oleh Masyarakat Terpenuhinya Meningkatkan Kebutuhan jangkauan dan pemerataan serta daya masyarakat akan pelayanan kesehatan guna dan hasil guna yang bermutu, adil dan kesehatan bagi merata masyarakat Meningkatnya PHBS di Masyarakat
penanggulangan Penyakit Menular
Penyakit Menular
Pengembangan Lingkungan sehat Perbaikan Gizi Masyarakat
Pengembangan Lingkungan Sehat Perbaikan Gizi Masyarakat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pengadaan, pengawasan obat dan perbekalan kesehatan
Obat dan pernbekalan kesehatan
Peningkatan Upaya Kesehatan masyarakat
Upaya kesehatan masyarakat Pelayanan kesehatan penduduk miskin
Meningkatkan Kualitas manajemen dan sumber daya kesehatan
Meningkatnya Daya Guna dan hasil guna pembangunan kesehatan
Peningkatan Pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Standarisasi Pelayanan kesehatan
Standarisasi Pelayanan kesehatan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapsitas Sumberdaya dan Aparatur
2.2
Penetapan Kinerja Tahun 2014 Terlampir
Lakip Dinas Kesehatan Kab. Garut Tahun 2014
10
`BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014 3.1 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Tahun 2014 Tabel 3.1Capaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Kabupaten Garut
NO.
2014
A. PELAYANAN KESEHATAN DASAR
target
realisasi
1
Target/Sasaran Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4
:
95
68.55
2
Target/Sasaran Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
:
80
41.68
3
Target/Sasaran Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
:
90
61.30
4
Target/Sasaran Cakupan Pelayanan Nifas
:
90
65.96
5
Target/Sasaran Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani
:
80
21
6
Target/Sasaran Cakupan Kunjungan Bayi
:
90
91
7
Target/Sasaran Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
:
100
79.19
8
Target/Sasaran Cakupan pelayanan anak balita
:
90
88.9
9
Target/Sasaran Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin
:
100
54.61
10
Target/Sasaran Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
:
100
100
11
Target/Sasaran Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
:
100
78.6
12
Target/Sasaran Cakupan peserta KB aktif
:
70
100.1
13
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit
100
35.3
14
-
Target/Sasaran Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
-
Target/Sasaran Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan Penderita Pneumonia Balita
:
100
43.8
-
Target/Sasaran Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan pasien baru TB BTA Positif
:
100
62.77
-
Target/Sasaran Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Penderita DBD yang ditangani
:
100
100
-
Target/Sasaran Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan penderita diare
:
100
96.1
Target/Sasaran Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
:
100
100
Lakip Dinas Kesehatan Kab. Garut Tahun 2014
11
B. PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
1
Target/Sasaran Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
:
100
100
2
Target/Sasaran Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota
:
100
28
:
100
100
:
80
69.6
C. PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KLB 1
Target/Sasaran Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
D. PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1
Target/Sasaran Cakupan Desa Siaga Aktif E. PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
1
Target/Sasaran Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan (R)
:
70
408.607
2
Target/Sasaran Cakupan masyarakat yang menggunakan air bersih (A)
:
70
128.116
3
Target/Sasaran Cakupan rmenggunakan jamban keluarga/kakus (K)
:
60
355.659
4
Target/Sasaran Cakupan membuang sampah pada tempatnya (S)
:
70
345.158
5
Target/Sasaran Cakupan penggunaan pembuangan air limbah pribadi yang memenuhi syarat kesehatan (A)
:
51
158.400
6
Target/Sasaran Cakupan institusi yang dibina kesehatan lingkungannya
:
80
51
7
Target/Sasaran Cakupan tempat umum yang memenuhi syarat
:
80
43
8
Target/Sasaran Cakupan tempat pengelolaan makanan
:
80
3.3 Informasi Keuangan Untuk melengkapi perencanaan yang disusun dengan berbasis kinerja, maka penganggaran yang digunakan harus dilakukan dengan berbasis kinerja. Hal ini berarti bahwa berbagai pengeluaran yang dilakukan harus berkorelasi dengan tingkat capaian atas suatu kinerja. Untuk memperkuat komitmen tersebut, perlu berpedoman pada PP 108 tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dimana salah satu poinnya adalah menuntut pertanggungjawaban kinerja atas anggaran yang digunakan. Selanjutnya dipertegas pula dengan PP No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kesehatan sebagai salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut berkewajiban melaporkan akuntabilitas
keuangan
sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangannya berupa laporan anggaran dan realisasi penggunaan keuangan. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada lampiran Pencapaian Pengukuran Kinerja (PKK)
Lakip Dinas Kesehatan Kab. Garut Tahun 2014
13
BAB IV PENUTUP
LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Garut tahun 2014 disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai media akuntabilitas atau sebagai alat pertanggungjawaban dalam upaya meningkatkan kinerja pada organisasi Dinas Kesehatan
4.1
Tinjauan Umum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, disusun sebagai salah satu sarana untuk melakukan observasi dan sarana untuk melakukan intropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab kepada public. Dengan pelaporan ini diharapkan akan menjadi
bahan
untuk
secara
terus
menerus
melakukan
perbaikan
serta
penyempurnaan proses manajemen khususnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Garut dan semua Perangkat Daerah pada umumnya.
4.2
Tinjauan Khusus Secara khusus Laporan Kerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Garut ini didalamnya menyajikan secara lengkap mengenai Visi, Misi, Strategis, Tujuan dan Sasaran, Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi strategi kebijakan, strategi program dan strategi kegiatan, yang mengakomodir setiap perkembangan yang sedang dan mungkin akan terjadi pemecahan masalah diharapkan akan memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT No. 1.
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas Pembantu dan Jaringannya
INDIKATOR KINERJA 1. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
TARGET (%) 100
Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (DAK)
2. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (Pendamping)
2.
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit a. Pelayanan Immunisasi - Cakupan desa atau kelurahan UCI b. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit - Cakupan cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani - Cakupan kesembuhan penderita TBC BTA(+) - Cakupan klien yang mendapatkan penanganan HIV - AIDS - Cakupan infeksi menular seksual yg diobati penanganan HIV - AIDS - Acute Flacid Paralysis (AFP) rate/100.000 penduduk < 15 th - Cakupan penderita DBD yang ditangani - Cakupan balita dengan diare yang ditangani - Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit
100 90 100 85 100 100
c. Penyelenggaraan Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB - Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yg ditangani < 24 jam d. Penyelengaraan Pembiayaan untuk Gakin dan Masyarakat Rentan Kesehatan - Cakupan darah donor diskrining thd HIV-AIDS - Cakupan penderita malaria yang diobati - Cakupan penderita kusta yang selesai berobat - Cakupan kasus filariasis yang ditangani 3
Pengembangan Lingkungan Sehat
2. Pengembangan Lingkungan sehat a. RAKSA - Cakupan Rumah yang memenuhi syarat kesehatan (R) - Cakupan masyarakat yang menggunakan air bersih (A) - Cakupan menggunakan jamban keluarga/ kakus (K) - Cakupan membuang sampah pada tempatnya (S) - Cakupan penggunaan pembuangan air limbah pribadi yang memenuhi syarat kes. (A) b. Pelayanan Hygiene Sanitasi di Tempat Umum - Cakupan Tempat Umum yang memenuhi syarat - Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan
4
Perbaikan Gizi Masyarakat
75 75 65 75 56
85 85
3. Perbaikan Gizi Masyarakat a. Pemantauan Pertumbuhan Balita - Cakupan Balita Yang Naik Berat Badannya (N/D) - Cakupan Balita Bawah Garis Merah (BGM) - Cakupan Pelayanan Anak Balita
100
b. Pelayanan Gizi - Cakupan Balita Mendapat Vit. A 2 kali/tahun
90
85 5
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
No.
c.
INDIKATOR KINERJA Cakupan Ibu Hamil dapat 90 tablet Fe Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Gakin Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
TARGET (%) 70 100 100
Penyelenggaraan Peyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB
- Cakupan Kecamatan Bebas rawan Gizi d. Penyelenggaraan Pembiayaan untuk Gakin dan Masyarakat Rentan kesehatan - Cakupan Wanita Usia Subur yang mendapat kapsul Iodium 5
Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat
1. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat a. Penyuluhan Perilaku Sehat - Cakupan rumah tangga sehat - Cakupan bayi yang mendapat ASI eksklusif - Cakupan desa dengan garam beryodium baik - Cakupan Posyandu Purnama - Cakupan Desa Siaga Aktif b. Penyuluhan P3 NAPZA - Cakupan Upaya Penyuluhan P3 NAPZA oleh Petugas Penyuluhan
6
Obat dan Perbekalan Kesehatan
100
0
60 85 100 7
100
100
1. Obat dan Perbekalan Kesehatan a. Pelayanan Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
7
Upaya Kesehatan Masyarakat
-
Cakupan ketersediaan obat sesuai Kebutuhan
-
Cakupan pengadaan obat essensial Cakupan pengadaan obat generik
3. Upaya Kesehatan Masyarakat a. Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Anak Prasekolah - Cakupan Tumbuh kembang anak Balita dan anak pra sekolah - Cakupan pemeriksaan siswa SD - Cakupan pelayanan kesehatan remaja - Cakupan Penjaringan Kesehatan SD dan Setingkat
100 90 95 100
b. Pelayanan Pengobatan/Perawatan - Cakupan rawat jalan - Cakupan rawat inap - Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin - Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin - Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)
8
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
9
Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
c. Pelayanan Kesehatan Jiwa - Cakupan pelayanan gangguan jiwa - Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal
Makanan
10
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, dan Bayi a.
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi -
Cakupan kunjungan bumil K4
-
Cakupan pertolongan persalinan oleh
-
Cakupan kunjungan neonatus
-
Cakupan neonatus dengan komplikasi yg
tenaga kesehatan
ditangani
90 87,5 89 15
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
No.
INDIKATOR KINERJA
TARGET (%)
-
Cakupan komplikasi kebidanan yang di
-
Cakupan pelayanan nifas
89
-
Cakupan kunjungan bayi
100
tangani
b.
Pelayanan Keluarga Berencana -
11
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
58,06
Cakupan peserta KB aktif
1. Standar Pelayanan Kesehatan 2. Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana
100
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
12
Pelayanan Administrasi Perkantroan
13
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
100
100 14
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100
15
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100
Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pembangunan Puskesmas Pembantu Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana posyandu Rehabilitasi Puskesmas Pembantu dan poskesdes Pembangunan/ Pengadaan IPAL Puskesmas (DAK) Pembangunan/ Pengadaan IPAL Puskesmas (Pendamping) Pembangunan /Renovasi Polindes/Poskesdes (DAK) Pembangunan /Renovasi Polindes/Poskesdes (Pendamping DAK) Pengadaan Tanah untuk Bangunan Puskesmas dan Jaringannya Pengadaan Tanah untuk Bangunan Puskesmas dan Jaringannya
(Pendamping DAK) 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Relokasi Rumah Dinas
Anggaran Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
318.750.000 25.000.000 722.970.000 181.818.180 18.181.820 596.454.600 59.645.400 612.517.609 159.054.400
Rp
636.218.240
Rp
63.621.760
Rp Rp Rp Rp
4.858.972.000 82.753.371 8.275.360 318.999.150
Rp
1.242.064.100
Rp Rp Rp
1.590.545.600 200.100.000 1.785.385.640
Rp
300.000.000
Rp Rp
2.000.000.000 150.000.000
Rp
255.000.000
Rp Rp Rp
300.000.000 375.000.000 580.000.000
Rp
200.000.000
Rp Rp Rp
1.270.625.000 436.750.000 130.050.000
Rp Rp
216.750.000 316.750.000
Medis dan Paramedis (DAK)
11 Pembangunan/Rehabilitasi/Relokasi Rumah Dinas Medis dan Paramedis (Pendamping DAK)
12 13 14 15
Rehabilitasi Puskesmas Pengadaan sarana dan prasarana poskesdes (DAK) Pengadaan sarana dan prasarana poskesdes (Pendamping DAK)
Sarana dan Prasarana Kesehatan (Manajemen Proyek DAK)
16 Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Puskesmas dan Jaringannya
17 Pembangunan /Rehabilitasi puskesmas Poned (DAK) 18 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 19 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT)
20 Rehabilitasi dan Pemagaran Gedung Puskesmas Padaawas Pasirwangi Kab. Garut (Banprop)
21 Pengadaan ALKES (Banprop) 22 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit 23 Penanggulangan dan Pencegahan HIV/ AIDS Epidemik 24 Penyemprotan /fogging sarang nyamuk 25 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 26 pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 27 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan penanggulangan Wabah 28 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 29 Pengendalian Kualitas air dan Lingkungan umum 30 pengawasan Pengelolaan Makanan dan Industri Rumah Tangga 31 Penyehatan TTU/Industri/TPM 32 Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
33 34 35 36 37
Pengendalian Kualitas Lingkungan Pemukiman Memorandum Program Sanitasi (MPS) Pembentukan Kecamatan Sehat Pengelolaan Limbah Padat Medis Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin 38 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi
Rp Rp Rp Rp Rp
216.750.000 86.700.000 130.050.000 300.000.000 180.775.000
Rp
536.311.250
39 Penanggulangan Masalah Gizi Buruk/ Gizi Kurang melalui Pendekatan Positive Deviance 40 pemberian Makanan Tambahan Pemulihan Bagi Ibu Hamil Dalam Penurunan AKI dan AKB
Rp
86.700.000
Rp
208.800.000
41 Pengembangan Media Promosi dan informasi Sadar
Rp
346.800.000
Rp Rp Rp
437.020.000 130.500.000 7.486.061.818
Rp
390.277.193
Rp
840.035.681
Rp
181.818.181
Rp
18.181.818
Rp
150.000.000
Rp
3.814.600.000
Rp
130.050.000
Rp
86.700.000
Rp
130.050.000
Rp Rp Rp Rp
100.000.000 250.000.000 200.000.000 330.950.000
Rp Rp Rp Rp
166.315.000 86.700.000 560.626.000 65.000.000
Rp Rp Rp Rp
173.400.000 50.000.000 3.393.657.100 3.466.962.000
Rp Rp
69.224.337.751 3.500.000.000
Rp Rp
2.000.000.000 100.000.000
Rp
372.100.000
Rp
260.100.000
Rp Rp
520.200.000 261.300.700
Rp
49.114.100
Rp
101.000.000
Mikro Lainnya
Hidup Sehat
42 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 43 meningkatkan Peran serta Masyarakat Dalam Peningkatan UKBM 44 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)
45 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
46 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pendamping DAK)
47 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)
48 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pendamping DAK)
49 Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi Korban Bencana
50 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
51 Peningkatan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
52 Pembinaan dan Pengawasan Jamkesda/ Jamkesmas
53 Peningkatan dan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
54 55 56 57
Pelayanan Kesehatan Haji dan Umroh Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kesehatan Peningkatan Upaya Kesehatan Khusus dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya
58 59 60 61
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pelayanan Kefarmasian dan perbekalan kesehatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Penunjang Operasi Katarak Bagi Maskin yang tidak mendapat bantuan kesehatan (Banprop)
62 Pelayanan Operasi Katarak
63 Penaggulangan ISPA 64 Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESDA) (Banprop)
65 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Lanjutan JAMPERSAL dan JAMKESMAS) 66 Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi 2014 67 Jaminan Kesehatan Bagi Maskin diluar Quota JAMKESMAS (Banprop) 68 Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi 2014 69 Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)
70 Peningkatan Kemampuan Petugas Pelayanan Kesehatan Ibu
71 Peningkatan Pelayanan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
72 Peningkatan Kapasitas Kader dan Penurunan AKB 73 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
74 Penyusunan Naskah Akademis Standar Pelayanan Kesehatan
75 Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah
76 Pembangunan dan Pemutakhiran data dasar standar
Rp
569.014.000
Rp Rp Rp
106.750.000 14.565.000 106.680.000
Rp
13.280.000
Rp Rp Rp Rp
65.989.000 25.545.000 259.941.550 337.623.000
Rp
10.529.500
Rp
104.658.460
Rp
31.836.000
Rp Rp
80.197.000 345.989.000
Rp
951.600.000
Rp
1.156.000.000
Rp
32.355.000
Rp Rp Rp Rp Rp
39.000.000 55.500.000 49.800.000 595.500.000 90.813.050
Rp
177.939.000
Rp Rp Rp Rp Rp
16.941.000 312.000.000 65.760.000 4.000.000 1.485.600.000
Rp
128.237.510.384
Pelayanan Kesehatan
77 Monitoring, evaluasi dan pelaporan program kesehatan 78 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 79 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
80 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
81 82 83 84
penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
85 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
86 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
87 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
88 Penyediaan Makanan dan Minuman 89 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah
90 Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Administrasi/Teknis
91 Penyediaan Jasa Pendidikan Kesehatan (AKPER PEMDA)
92 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah
93 94 95 96 97
Penyediaan Jasa Keamanan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Pengadaan Kendaran Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
98 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
99 100 101 102 103
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung kantor Pendididikan dan Pelatihan Formal Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pelatihan dan Bimbingan Teknis SIPKD bagi Operator Fasilitasi Peningkatan Kinerja Dokter/Dokter gigi dan Bidan PNS yang bertugas di Puskesmas/ Desa terpencil/sulit dijangkau/sulit pemenuhan Tenaga kesehatan (Banprop)
Bupati Garut
Garut, Januari 2015 Kepala Dinas Kesehatan Kab. Garut
H. Rudy Gunawan, SH, MH, MP
dr. H. Tenni Sewara Rifai, M.Kes 19610117 198902 1 004
