LAPORAN KINERJA TAHUN 2014 SEKRETARIAT DITJEN PETERNAKAN DAN KESWAN Jalan Harsono RM No 3 Gedung C lantai 6-7 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
KEMENTERIAN PERTANIAN
Kata Pengantar
Unit kerja eselon II diwajibkan menyusun laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah Dengan telah berakhirnya pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan danKesehatanHewan sebagai unit kerja eselon II menyusun laporan pertanggung jawaban tersebut. Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan disusun mengacu kepada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja mencakup ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan pada tahun 2014. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sekaligus sebagai pertanggung jawaban kepada publik ataspenyelenggaraanfungsipembangunanpeternakandankesehatanhewan untuk terwujudnya Good Governance.
Jakarta,
Januari 2015
i
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Executive Summary
Secara umum kinerja Sekretariat Ditjen PKHpada tahun 2014 ditunjukkan dengan keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Realisasi output sebesar 114,20% (sangat berhasil) sedangkan realisasi outcome sebesar 100,61% (sangat berhasil).Bila dibandingkan dengan tahun 2013 yang capaiannya sebesar 91,25% maka capaian tahun 2014 meningkat sebesar 22,95%.Realisasi kinerja keuangan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya sebesar 90,82% atau Rp. 225.717.290.166, dari total anggaran sebesar Rp. 248.522.030.000. Dari total anggaran tersebut, sebesar 69,80% atau Rp. 173.458.913.000 dialokasikan di daerah, dan 30,20% atau Rp.75.063.117.000 dialokasikan di pusat. Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Sekretariat Ditjen PKH sebanyak 165 orang. Jumlah SDM tahun 2014 sebanyak 165 orang dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi dari S3 sampai dengan Sekolah Dasar (SD) yaitu : S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 22 orang, S1 sebanyak 63 orang, Sarjana Muda/D3 sebanyak 8 orang, SLTA sebanyak 65 orang, SLTP sebanyak 1 orang dan SD sebanyak5 orang. Namun dalam pelaksanaan kegiatan masih ditemui permasalahan yaitu : (1) Kebijakan penghematan anggaran menyebabkan beberapa target kegiatan berubah; (2) Dalam menyusun produk peraturan Perundang-Undangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PP, Permentan/Kepmentan) banyak faktor yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian seperti sulitnya substansi materi yang diatur karena bersifat teknis yang erat kaitannya dengan masyarakat, banyaknya kepentingan yang terlibat, kewenangan yang saling tumpang tindih atau bersinggungan dengan peraturan pemerintah lain; (3) Pengiriman data Monev dari Satker masih belum tepat waktu; (4) Mekanisme perubahan kontrak kinerja di tingkat UPT yang belum ada; dan (5) Masih belum optimalnya pemahaman pegawai terhadap jabatan fungsional dan persyaratannya. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah : (1) Perlunya disusun mekanisme revisi target, kontrak kinerja, program dan kegiatan; (2) Peningkatan komitmen Pejabat terkait, utamanya dalam menyusun peraturan perundang-undangan; (3) Pemberian reward dan punishment; (4) Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang jelas; dan (5) Melakukan optimalisasi informasi aturan dan persyaratan mengenai jabatan fungsional antara lain melalui website.
ii Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................................... i DAFTAR ISI........................................................................................................................ ii EXECUTIVE SUMMARY .................................................................................................... iii DAFTAR TABEL ................................................................................................................ iv I.
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .................................................................................................... 1 1.2.Organisasi dan Tata Kerja.................................................................................... 1 1.3. Sumber Daya Manusia ........................................................................................ 2
II.
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis............................................................................................... 4 2.2. Program dan Kegiatan ........................................................................................ 7 2.3. Indikator Kinerja Utama ....................................................................................... 8 2.4. Rencana Kerja Tahunan ..................................................................................... 8 2.5. Penetapan Kinerja............................................................................................... 8
III.
AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran ............................................. 11 3.2. Pencapaian Sasaran Strategis ............................................................................ 11 3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ................................................................ 12 3.4. Akuntabilitas Keuangan ...................................................................................... 37 3.5. Capaian Kinerja Lainnya ..................................................................................... 38
IV.
PENUTUP 4.1. Kesimpulan ......................................................................................................... 40 4.2. Saran dan Tindak Lanjut ..................................................................................... 40
V.
LAMPIRAN .............................................................................................................. 42
iii Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Strategis Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 2014 ..................................................... 12 Tabel2.
Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Perencanaan Kebijakan Tahun 2014 ..................................................................................................................... 13
Tabel 3. Jumlah LHP Tuntas Periode 2010-2014................................................................. 22 Tabel 4. Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014 ............................ 25 Tabel 5. Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara ..................................................................... 28 Tabel 6. Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Ketatalaksanaan, Organisasi, Kepegawaian, Hukum, serta Tata Usaha dan Rumah Tangga ............................... 29 Tabel 7. Peraturan/Keputusan Perundang-undangan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ditetapkan pada tahun 2010-2014 ................................... 33 Tabel 8. Jenis dan Jumlah Permohonan Rekomendasi Komoditi Daging dan Sapi Tahun 2014 .......................................................................................................... 35 Tabel 9. Hasil Pengukuran Indeks Penilaian Budaya Kerja Ditjen PKH tahun 2010 2014 ..................................................................................................................... 37 Tabel 10. Realisasi Anggaran Kegiatan Utama Sekretariat 2014 ........................................... 38 Tabel 11. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat (Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya) Tahun 2013 dan 2014 ..................................................................................................................... 38
iv Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1.
Data Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2010-2014 .............................................................. 42
Lampiran 2.
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014 ............................................. 43
Lampiran 3.
Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014 ................................................................ 44
Lampiran 4.
Rincian Peraturan Menteri Pertanian dan Surat Keputusan Menteri Pertanian selama Tahun 2014......................................................................... 46
Lampiran 5.
Peraturan Menteri Pertanian tentang Rincian Tugas Pekerjaan ...................... 49
Lampiran 6.
Rincian Jumlah Proses Kepegawaian Ditjen PKH 2014 .................................. 50
Lampiran 7.
Jumlah dan Jenis Permohonan Rekomendasi UPR tahun 2014...................... 51
Lampiran 8.
Perbedaan komponen nilai budaya kerja tahun 2010-2012 dan tahun 2013-2014 ....................................................................................................... 52
Lampiran 9.
Hasil Pengukuran komponen nilai budaya kerja tahun 2010-2012 .................. 53
Lampiran 10. Hasil Pengukuran komponen nilai budaya kerja tahun 2013-2014 .................. 54 Lampiran 11. Hasil Penilaian Kinerja SAKIP 2010-2013 D komponen nilai budaya kerja tahun 2013-2014 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ........................................................................................... 55
v Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
I. PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), merupakan salah satu unit kerja eselon II, lingkup Ditjen PKH. Unit kerja eselon II diwajibkan menyusun laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah. Dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi tahun 2014, Sekretariat Ditjen PKH telah menetapkan sasaran strategis melalui kegiatan-kegiatan, yang fokusnya adalah penguatan kelembagaan untuk mengurangi hambatan koordinasi dan sinkronisasi dalam mendukung pencapaian program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan disusun mengacu kepada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Merujuk penjelasan diatas, dalam Laporan Kinerja ini akan diinformasikan mengenai Organisasi, Tata Kerja, SDM, dukungan anggaran, rencana strategis (Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran), Program/kegiatan, Penetapan Kinerja, Capaian sasaran strategis, hambatan dan kendala, upaya dan tindaklanjut.
1.2
Organisasi dan Tata Kerja. Dalam Peraturan Menteri Pertanian 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dinyatakan bahwa tugas pokok yang diemban oleh Sekretariat Ditjen PKH adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat Ditjen PKH menyelenggarakan fungsi : 1) Pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan laporan; 2) Perumusan rencana, pelaksanaan program;
program,
anggaran,
dan
analisis,
serta
evaluasi
3) Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; 4) Pelaksanaan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan urusan kepegawaian; 5) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan serta perjanjian dan advokasi hukum; 6) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama; 1
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal; Dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretariat Ditjen PKH melaksanakan tugas dan fungsinya yang didukung oleh empat bagian setingkat eselon III dimana masing masing bagian terdiri dari tiga sub bagian setingkat eselon IV. Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen PKH tersebut didukung oleh empat Bagian/setingkat eselon III yaitu : 1) Bagian Perencanaan; 2) Bagian Umum; 3) Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan 4) Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Masing-masing Bagian lingkup Sekretariat Ditjen PKH mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
1.3
1)
Bagian Perencanaan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran, dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat serta penyusunan kerjasama. Sedangkan fungsinya antara lain penyusunan rencana program, anggaran, penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat dan urusan perpustakaan; dan penyiapan penyusunan kerjasama.
2)
Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan. Sedangkan fungsinya antara lain menyelenggarakan : pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM); pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran; pelaksanaan urusan perlengkapan serta penyusunan pelaporan keuangan.
3)
Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan, pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, penyiapan evaluasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian dan advokasi hukum. Sedangkan fungsinya antara lain menyelenggarakan : penyiapan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan; pelaksanaan urusan kepegawaian; pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; penyiapan penyusunan perjanjian dan advokasi hukum; penyiapan penyusunan informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.
4)
Bagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan program, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang peternakan, serta melaksanakan pengelolaan data dan informasi. Sedangkan fungsinya antara lain menyelenggarakan : penyiapan analisis dan evaluasi pelaksanaan program; penyiapan evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan; penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang peternakan dan kesehatan hewan; pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi.
Sumberdaya Manusia. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Ditjen PKH tahun 2014 sebanyak 165 orang dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi dari S3 sampai dengan Sekolah Dasar (SD) sebagai berikut : S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 22 orang, S1 sebanyak 63 orang, Sarjana Muda/D3 sebanyak 8 orang, SLTA sebanyak 65 orang, SLTP sebanyak 1 orang dan SD sebanyak 5 orang. Jika dibandingkan 2 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
dengan tahun 2013, dengan jumlah pegawai 171 orang, maka jumlah pegawai tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 6 orang atau 3,6%. Penurunan pada jumlah pegawai pada tahun 2014 disebabkan karena adanya pegawai pensiun, meninggal dan mutasi. Rincian data disajikan pada lampiran 1. Dalam kurun waktu 5 tahun, jumlah pegawai Sekretariat Ditjen PKH mengalami penurunan sebanyak 36 orang atau 17,91%. Penurunan pada jumlah pegawai ini disebabkan karena adanya pegawai pensiun, meninggal dan mutasi. Upaya pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Sekretariat Ditjen PKH telah dilaksanakan melalui tugas belajar, bimbingan teknis, diklat, magang, workshop, dan lainnya.
3 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1.
Rencana Strategis Rencana strategis Sekretariat Ditjen PKH terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi yang dijabarkan sebagai berikut : 1)
Visi Visi Sekretariat Ditjen PKH yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) adalah “Mewujudkan Sekretariat sebagai “trendsetter” (pemandu) yang profesional, transparan, akuntabel dan amanah, dalam menjalankan pelayanan prima untuk mendukung pembangunan peternakan dan kesehatan hewan nasional”
2)
Misi (1) Melaksanakan koordinasi, penyusunan perencanaan dan program, anggaran, kerjasama, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan; (2) Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan Ditjen PKH; (3) Melaksanakan evaluasi, penyempurnaan organisasi dan tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; (4) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; (5) Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Ditjen PKH; (6) Melaksanakan pekerjaan fungsional di bidangnya.
3)
Tujuan Tujuan Sekretariat Ditjen PKH adalah : (1) Memberi kemudahan peternakan nasional;
dalam
pelaksanaan
kebijakan
pembangunan
(2) Melaksanakan pencairan anggaran, laporan keuangan dan barang milik Negara yang berkualitas serta menyiapkan kebutuhan perlengkapan Ditjen PKH; (3) Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kerumah tanggaan serta peningkatan kualitas aparatur Ditjen PKH; (4) Memfasilitasi penyusunan peraturan perundangan, perjanjian dan advokasi, informasi hukum, dan membuat dokumentasi bidang hukum peternakan dan kesehatan hewan; (5) Meningkatkan pelayanan manajemen evaluasi, monitoring dan pelaporan serta fasilitasi penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA);
4 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
(6) Menyediakan data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan; (7) Mendayagunakan pejabat fungsional lingkup Ditjen PKH. 4)
Sasaran (1) Tersusunnya rencana kinerja, program, kegiatan, dokumen anggaran dan terfasilitasinya kerjasama dan humas di bidang pembangunan peternakan dan kesehatan hewan nasional; (2) Terlaksananya pengelolaan keuangan dan tersusunnya laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta terlaksananya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan peraturan yang ada; (3) Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kerumah tanggaan yang efektif dan efisien serta terciptanya aparatur Ditjen PKH yang berkualitas; (4) Tersusunnya rancangan peraturan perundang dan terselesaikannya permasalahan di bidang hukum; (5) Tersedianya data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan; (6) Semakin berperannya pejabat fungsional lingkup Ditjen PKH.
5)
Arah Pembangunan Sekretariat Ditjen PKH Salah satu kunci sukses keberhasilan pencapaian program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan adalah kemampuan melakukan penguatan kelembagaan. Dengan demikian, maka hambatan koordinasi dalam mendukung pencapaian program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan antara Sekretariat Direktorat Jenderal dengan unit-unit kerja lainnya tidak ada lagi, sehingga keterpaduan antar kegiatan dalam pencapaian program dapat diwujudkan. Dalam implementasinya, untuk menunjang penguatan kelembagaan yang efektif dan efisien, akan diarahkan pada peningkatan kualitas koordinasi, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program baik yang bersifat intra-sektoral dan inter-sektoral, dan juga diperlukan kebijakan-kebijakan yang saling melengkapi antar unit kerja.
6)
Kebijakan Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya tersebut secara khusus Sekretariat Ditjen PKH memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas penyelenggaraan administrasi publik yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan yang ditempuh adalah melaksanakan sistem kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan sistem pemerintah yang bersih (Clean Governance) melalui sistem perencanaan dan penganggaran yang partisipatif 5
Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
dan inovatif melalui ”Peningkatan Koordinasi dan Dukungan Manajemen di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan”. 7)
Strategi 1) Strategi Umum a. Melakukan dan meningkatkan koordinasi antar unit kerja baik di lingkungan maupun di luar Sekretariat Ditjen PKH; b. Menerapkan reward and perundangan yang berlaku;
punishment
berdasarkan
peraturan
c. Melaksanakan dan meningkatkan koordinasi fungsional, di lingkungan Kementerian Pertanian dan instansi di luar Kementerian Pertanian; d. Menerapkan manajemen Management Practices).
pelayanan
prima
yang
baik
(Good
2) Strategi Khusus a. Strategi Bidang Perencanaan a)
Menyusun perencanaan program/kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;
b)
Menyusun anggaran berdasarkan prioritas program/kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;
c)
Menyiapkan informasi publik yang mendukung keberhasilan pencapaian program/kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;
d)
Mengembangkan kerjasama dalam dan luar negeri guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.
b. Strategi Bidang Keuangan dan Perlengkapan a)
Melaksanakan Sistem Akutansi Instansi Pemerintah dalam menyusun laporan keuangan Direktorat Jenderal yang akurat dan tepat waktu;
b)
Pengelolaan (Pengamanan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN));
c)
Mencegah dan menyelesaikan TP/TGR satker lingkup Direktorat Jenderal;
d)
Memperkuat pengelolaan keuangan Satker lingkup Direktorat Jenderal.
c. Strategi Bidang Umum a)
Melaksanakan Reformasi Birokrasi pada Direktorat Jenderal;
6 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
b)
Pemberdayaan Pejabat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIPH) pada Ditjen PKH;
c)
Melaksanakan evaluasi dan kajian perundang-undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
d)
Mewujudkan pelayanan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, keamanan, kearsipan dan kepustakaan yang terintegrasi, efektif dan efisien.
d. Strategi Bidang Evaluasi dan Pelaporan
2.2.
a)
Penyediaan data statistik peternakan dan kesehatan hewan yang terkait dengan perencanaan dan pencapaian indikator pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;
b)
Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;
c)
Memonitor (memantau) pelaksanaan koordinasi antar instansi/unit kerja lain dalam mendukung program/kegiatan;
d)
Meningkatkan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
e)
Penyelesaian tindak lanjut LHP.
Program dan Kegiatan Program Sekretariat Ditjen PKH tahun 2010-2014 disusun berdasarkan hasil kajian Rencana Strategis yang meliputi strategi umum dan strategi khusus. Sedangkan penyusunan kegiatannya didasarkan atas tugas pokok dan fungsi yang meliputi perencanaan, keuangan dan perlengkapan, umum, evaluasi dan pelaporan berdasarkan keperluan untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi serta pembangunan peternakan dalam lima tahun mendatang. Atas dasar itu struktur kegiatan Sekretariat Ditjen PKH disusun berdasarkan prioritas Bagian dan Sub Bagian. 1. Kegiatan Bagian Perencanaan 1) Penyusunan rencana dan program; 2) Penyusunan anggaran; 3) Pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat dan informasi publik. 2. Kegiatan Bagian Keuangan dan Perlengkapan 1) Pelaksanaan urusan perbendaharaan; 2) Pelaksanaan urusan akuntasi dan verifikasi; 3) Pelaksanaan urusan perlengkapan. 3. Kegiatan Bagian Umum 1) Pelaksanaan evaluasi dan penyempurnaan organisasi tata laksana dan urusan kepegawaian;
7 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
2) Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan bantuan hokum; 3) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; 4. Kegiatan Bagian Evaluasi dan Pelaporan 1) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi; 2) Penyiapan analisis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program; 3) Penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut hasil pegawasan di bidang peternakan dan kesehatan hewan. 2.3.
Indikator Kinerja Utama Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkup Kementerian Pertanian tahun 2010 s.d 2014, IKU Sekretariat Ditjen PKH sebagai berikut : 1)
Dokumen perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan Ditjen PKH.
2)
Penyelesaian PP, Perpres, Kepmentan turunan dari UU No 18 th 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3)
Data dan Statistik Peternakan.
Data selengkapnya sebagaimana Lampiran 2. 2.4.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Ditjen PKH Tahun 2014 memuat kegiatankegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun guna mencapai sasaran program yang ditetapkan. Rincian RKT 2014 selengkapnya pada Lampiran 2. Rencana Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan Tahun 2014 dengan kegiatan pokok “Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Ditjen PKH“ meliputi empat indikator output yaitu 1) perumusan kebijakan perencanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan; 2) evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan; 3) pengelolaan dan pelaporan keuangan serta penatausahaan barang milik negara; 4) ketatalaksanaan organisasi kepegawaian, hukum dan tata usaha; dan satu indikator outcome yaitu Indeks Penerapan nilai Budaya Kerja (IPNBK).
2.5.
Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Ditjen PKH 2014 telah menetapkan satu sasaran yang akan dicapai yaitu terjaminnya dukungan manajemen dan teknis lainnya di lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam pelaksanaan kegiatan, pemerintah mengelurkan kebijakan penghematan pada bulan Agustus, sehingga PK Sekretariat Ditjen PKH dilakukan revisi pada Oktober 2014. Sehingga sasaran akan dicapai berdasarkan PK revisi, melalui empat indikator kinerja output dan satu indikator kinerja outcome yaitu : a.
Output 1) Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan 244 laporan; 8
Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
2) Evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan 178 laporan; 3) Pengelolaan dan pelaporan keuangan serta penatausahaan barang milik negara 223; 4) Ketatalaksanaan organisasi kepegawaian, hukum serta tata usaha 45 laporan. b.
Outcome Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK) 3,30 (skala 1 – 4).
9 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Gambar 1. Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Ditjen PKH sebelum Penghematan
Gambar 2. Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Ditjen PKH setelah Penghematan
10 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
III. AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam tahun anggaran 2014, Sekretariat Ditjen PKH dalam mencapai visi, misi dan tujuan Organisasi telah menetapkan satu sasaran yaitu terjaminnya dukungan manajemen dan teknis di lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan empat indikator kinerja output yaitu 1) Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2) Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3) Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara; 4) Ketatalaksanaan, Organisasi, Kepegawaian, Hukum serta Tata Usaha dan Rumah Tangga dan satu indikator kinerja outcome yaitu Indeks Penerapan nilai Budaya Kerja (IPNBK). Realisasi sampai akhir tahun 2014 menunjukkan bahwa sasaran tersebut telah dapat dicapai dengan hasil baik. 3.1
Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Sekretariat Ditjen PKH tahun 2014, digunakan kriteria ukuran. Nilai dan predikat ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis Sekretariat Ditjen PKH 2014 dengan merujuk pada Kriteria LAKIP Kementerian Pertanian, dibagi ke dalam empat kategori, yaitu : (1) sangat berhasil (capaian>100%), (2) berhasil (80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-79 persen), dan 4) kurang berhasil (capaian<60%), terhadap sasaran yang telah ditetapkan.
3.2.
Pencapaian Sasaran Strategis Tingkat capaian kinerja Sekretariat Ditjen PKH Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Capaian sasaran strategis Sekretariat Ditjen PKH Tahun 2014 secara umum menunjukkan hasil yang relatif telah mencapai keberhasilan sebagaimana telah ditetapkan PK tahun 2014. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut disajikan dalam Tabel 1.
11 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Tabel 1. Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Strategis Sekretariat Ditjen PKH 2014. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Uraian Terjaminnya dukungan manajemen dan teknis
Satuan
Realisasi
%
Nilai
Sangat berhasil
Jumlah
Output
1
Perumusan Kebijakan
Laporan
244
247
101,23
Laporan
178
178
100,00
Berhasil
Laporan
223
223
100,00
Berhasil
Laporan
45
70
155,56
Sangat Berhasil
3,32
100,61
Sangat berhasil
248.522.030.000
dengan
Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan
2
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan
3
Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara
4
Ketatalaksanaan Organisasi Kepegawaian, Hukum serta Tata Usaha dan Rumah Tangga Outcome
3,30 (skala 1 – 4)
Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK)
Pagu Sekretariat Ditjen PKH Rp. 225.717.290.166 (90,82%).
3.3
:
Rp.
realisasi
:
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2014 Sekretariat Ditjen PKH dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja. Sebagaimana yang telah di sampaikan pada Tabel 1, bahwa realisasi output sebesar 114,20% (sangat berhasil) sedangkan realisasi outcome sebesar 100,61% (sangat berhasil). Bila dibandingkan dengan tahun 2013 yang capaiannya sebesar 91,25% maka capaian tahun 2014 meningkat sebesar 22,95%. Pencapaian target indikator pada kegiatan manajemen dan dukungan teknis lainnya dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
3.3.1 Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Capaian Indikator perencanaan kebijakan, dalam pelaksanaannya didukung 14 kegiatan seperti disajikan pada Tabel 2.
12 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Tabel 2. Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Perencanaan Kebijakan Tahun 2014 No
Kegiatan
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
1
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2015
Dokumen
57
57
100
2
Penyusunan RKT 2015
Dokumen
2
2
100
3
Penyusunan PK 2015
Dokumen
7
7
100
4
Rakorteknas (Kontrak Kinerja)
Dokumen
55
55
100
5.
Apresiasi Perencanaan Peternakan Kesehatan Hewan Tahun 2014
dan
Dokumen
1
1
100
6.
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBN, eproposal, SAKIP dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Dokumen
3
4
133
7.
Penyusunan Renstra Ditjen PKH dan Sekretariat 2015-2019
Dokumen
2
2
100
8
Manajem en PSDSK
Dokumen
1
1
100
9.
Penyusunan HSPK
Dokumen
1
1
100
10.
Penyusunan RKAKL
Dokumen
100
100
100
11
Penyelesaian dan revisi dokumen anggaran
Dokumen
12
12
100
12
Penyusunan dan penelaahan usulan dokumen makalah kerjasam a/berbantuan luar negeri
Dokumen
1
3
300
13
Koordinasi Kehumasan dengan instansi terkait
Dokumen
1
1
100
14
Pengembangan Hubungan Kerjasama Bilateral, Regional, dan Multilateral bidang PKH
Dokumen
1
1
100
244
247
101,23
Total
Sumber : Bagian Perencanaan, 2014
Capaian utama pada indikator ini adalah 1) Kontrak kinerja antara Dirjen PKH dengan 33 Kepala Dinas seluruh Indonesia, 22 Kepala UPT dan Penetapan Kinerja 7 Eselon I & II; 2) Penyusunan Renstra Ditjen PKH 2015-2019 serta 3) Pengembangan hubungan kerjasama Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Apabila diamati capaian masing-masing Sub Kegiatan pendukung perencanaan kebijakan maka seluruhnya tercapai 101,23%. Kegiatan pada Tabel 2 dijelaskan sebagai berikut : 1)
Penyusunan Renja 2015 Penyusunan Renja 2015 adalah untuk menentukan alokasi kegiatan dan anggaran SKPD provinsi, UPT dan Pusat yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Output yang dihasilkan adalah Rencana Kerja Kegiatan
13 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
dan Anggaran Tahun 2015 sebanyak 57 dokumen dengan rincian 34 Renja Provinsi, 22 Renja UPT dan 1 Renja Pusat. 2)
Penyusunan RKT 2015 Penyusunan RKT 2015 adalah koordinasi dalam rangak memberikan gambaran secara detail rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015, menyusun indikator kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun, meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan anggaran kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya RKT Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan serta RKT Sekretariat Ditjen Peternakan.
3)
Penyusunan Penetapan Kinerja 2015. Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen penetapan kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk : (i) memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi; (ii) melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan (iii) menilai keberhasilan organisasi. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya Penetapan Kinerja Tahun 2015 yaitu Penetapan Kinerja Ditjen PKH, Direktorat Teknis serta Sekretariat Ditjen PKH.
4)
Rakorteknas I (Kontrak Kinerja 2014) Rakorteknas I adalah koordinasi dalam rangka : (i) Memantapkan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung Pencapaian Swasembada Daging Sapi/Kerbau (PSDS/K) 2014 dan (ii) Menjaring isu-isu strategis pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2015-2019. Dalam kegiatan ini telah ditandatangi sebanyak 33 kontrak kinerja 2014 antara Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Selain itu juga ditandatangi kontrak kinerja dan penetapan kinerja antara Direktur Jenderal Peternakan dan Keswan dengan Kepala UPT lingkup Ditjen PKH serta dengan Direktur lingkup Ditjen PKH.
5)
Apresiasi Perencanaan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014 Kegiatan ini dilaksanakan untuk : (i) Menyamakan persepsi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan; (ii) Meningkatkan wawasan perencana di pusat dan di daerah; dan (iii) Menjaring masukan untuk penyusunan Renstra 2015-2019. Hasil dari pelaksanaan kegiatan adalah masukan terkait dengan penyusunan Renstra Ditjen PKH tahun 2015-2019.
6)
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBN, Pedoman SAKIP, Pedoman Pelaksanaan e-proposal, dan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja. Hasil dari kegiatan penyusunan pedoman pelaksanaan APBN, pedoman kawasan dan pedoman pelaksanaan pengajuan e-proposal adalah tersusunnya 3 (tiga) pedoman.
14 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Pedoman pelaksanaan APBN bertujuan (i) Sebagai Acuan Pelaksanaan Anggaran Terpadu dan Berbasis Kinerja; (ii) Sebagai Penjabaran Program Pembangunan PKH dari Pusat Sampai Daerah; (iii) Meningkatkan Efisiensi, Efektivitas, Tertib dan Transparan Serta Tanggung Jawab; (iv) Meningkatkan Koordinasi dan Keterpaduan Perencanaan Anggaran Kinerja. Pedoman SAKIP ini disusun dengan tujuan : (i) Memberikan arahan dan menyamakan persepsi seluruh unit kerja lingkup Ditjen PKH dalam pengelolaan dan pelaksanaan SAKIP dan (ii) Menerapkan perencanaan kinerja, pengukuran, pemantauan kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja secara efektif dan efisien. Sasaran penyusunan pedoman SAKIP yaitu : (a) Terbangunnya persepsi yang sama dalam pengelolaan dan pelaksanaan SAKIP lingkup Ditjen PKH dan (b) Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik di lingkungan Ditjen PKH. Pedoman pelaksanaan pengajuan e-proposal kegiatan Tahun Anggaran 2016 disusun dengan tujuan agar pelaksanaan pengajuan e-proposal Ditjen PKH dapat berjalan efektif dan efisien serta mencerminkan kebutuhan dalam pencapaian kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan Lingkup Ditjen PKH. Pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran bertujuan : (i) Meningkatkan pemahaman para perencana pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di pusat dan daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan dalam menjabarkan Renstra pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2015-2019 dan (ii) Meningkatkan efisiensi, efektivitas, ketertiban, akuntabilitas dan transparansi dalam perencanaaan kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Sasaran yang ingin dicapai dari pedoman ini meliputi : (a) Terbangunnya pemahaman bersama dalam penyusunan dokumen perencanaan; (b) Tersusunnya dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang berkualitas, akuntabel dan transparan; dan (c) Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan secara berkelanjutan, multiyears, sinergis dalam mewujudkan pengembangan kawasan komoditas peternakan dan pelayanan teknis minimal. 7)
Penyusunan Renstra Ditjen PKH dan Renstra Sekretariat Memasuki periode pembangunan jangka menengah 2015-2019, Ditjen PKH, Kementerian Pertanian, menyusun Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PKH Tahun 2015-2019. Dengan demikian, penyusunan Rencana Strategis Ditjen PKH (Renstra PKH) harus dapat menjadi pedoman dan kerangka teknis bagi Ditjen PKH dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan sektor peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia pada periode 2015-2019, dimana Renstra tersebut disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian Pertanian Periode 2015-2019 yang telah memuat arahan kebijakan dan program pengelolaan sektor pertanian di Indonesia. Hasil dari penyusunan Renstra Ditjen PKH dan Renstra Sekretariat adalah tersusunnya Renstra Ditjen PKH dan Renstra Sekretariat sebagai pedoman
15 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
dalam melaksanakan kebijakan dan program kegiatan Peternakan dan Kesehatan Hewan pada periode 2015-2019. 8)
pembangunan
Manajemen Unit PSDSK Unit Manajemen (UM) dibentuk untuk membantu pengambil kebijakan di tingkat pusat, di tingkat Provinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka pencapaian tujuan program swasembada daging sapi dan kerbau sebagai salah satu indikator keberhasilan kinerja Kementerian Pertanian. Unit Manajemen Tingkat Pusat mempunyai tugas membantu Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk : (1) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan rencana strategis; (2) Menyiapkan langkah-langkah strategis untuk pencapaian swasembada daging sapi dan kerbau; (3) Mengkoordinasikan laporan pelaksanaan kegiatan secara nasional; (4) Mensosialisasikan langkahlangkah operasional pencapaian swasembada daging sapi dan kerbau secara nasional; (5) Melaksanakan pemantauan, dan evaluasi program swasembada daging sapi dan kerbau; dan (6) Mensinergikan perencanaan, dan pelaksanaan PSDSK 2014. Hasil dari kegiatan manajemen unit PSDSK adalah laporan perkembangan pelaksanaan Program Swasembada Daging Sapi Kerbau Tahun 2014 baik laporan setiap bulannya maupun laporan tahunannya.
9)
Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) digunakan : (i) Sebagai dasar dalam menentukan alokasi pagu anggaran satuan kerja sejak dari penyusunan RKASK dan RKA-KL; (ii) Sebagai alat pengawasan pencairan dana dari satuan kerja yang bersangkutan dalam pelaksanaan anggaran terutama dalam hal arus kas (cash flow), yaitu setelah pagu anggaran definitif Satuan Kerja ditetapkan; (iii) Menambah keakuratan dalam mengukur tingkat kinerja satuan kerja melalui sistem pelaporan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), karena sebagai dasar penyusunan LAKIP tersebut. Hasil yang dicapai dari penyusunan HSPK adalah : dokumen Harga Satuan Pokok Kegiatan Ditjen PKH Tugas Pembantuan untuk anggaran : Direktorat Budidaya Ternak, Direktorat Pakan Ternak, Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Perbibitan dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen.
10) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian /Lembaga (RKAK/L) Penyusunan RKA-K/L merupakan sarana dalam mensinergikan kegiatan berbagai unsur tersebut dan menuangkannya dalam RKA-K/L yang akan digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2015. Penyusunan RKA-K/L merupakan rangkaian akhir kegiatan perencanaan yang telah dimulai dari pengajuan e-proposal, Musrenbangda, Pra Musrenbangtan, Musrenbangtan sampai finalisasi renja. Hasil dari penyusunan RKA-K/L yaitu dokumen RKA-K/L Sekretariat dan direktorat teknis antara lain : Direktorat Budidaya Ternak, Direktorat Pakan Ternak, Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Perbibitan Ternak dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen.
16 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
11) Penyelesaian dan Revisi Dokumen Anggaran Tujuan Penyelesaian dan revisi dokumen anggaran adalah melakukan revisi dokumen anggaran (DIPA dan POK). Hasilnya berupa 12 dokumen revisi anggaran (DIPA dan POK). 12) Penyusunan dan Penelaahan Usulan Dokumen Makalah Kerjasama/Bantuan Luar Negeri Penyusunan dokumen kerjasama terkait bidang peternakan dan kesehatan hewan yaitu telah dilakukannya penandatanganan MoC (Memorandum of Cooperation) on Food Security Program in Livestock Components between Directorate General of Livestock & Animal Health Services, Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia and Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Jakarta pada tangga 25 Juli 2014, dokumen perpanjangan proyek OSRO103 dan AIP-EID. 13) Koordinasi Kehumasan dengan Instansi Terkait. Pembangunan sub sektor peternakan dan kesehatan hewan juga perlu ditopang dari sisi kehumasan dengan tujuan mempublikasikan capaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen PKH. Pelaksanaan koordinasi kehumasan dengan instansi terkait yang dilakukan diantaranya publikasi di media massa, pembuatan press release, sosialisasi pameran dan peliputan kunjungan kerja pejabat terkait pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dan temu koordinasi kehumasan. Pameran adalah salah satu sarana untuk menyampaikan informasi mengenai peternakan dari pemerintah kepada masyarakat. Dalam pameran, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi baik mengenai peraturan-peraturan pemerintah bidang peternakan maupun informasi perkembangan dunia peternakan terbaru. Pada tahun 2014 Ditjen PKH juga aktif mengikuti kegiatankegiatan pameran sebagai berikut : (1)
Pameran Agrinex, JCC Jakarta, 28 s.d 30 Maret 2014;
(2)
Peringatan Hari Susu Nusantara, Pantai Losari Makassar 1 Juni 2014
(3)
Pekan Nasional (PENAS) XIV Petani Nelayan Tahun 2014, Malang 7 s.d 12 Juni 2014;
(4)
Indo Livestock 2014 Expo dan Forum, JCC Senayan 18 s.d 20 Juni 2014;
(5)
Pameran dalam rangka Raker PPID lingkup Kementan pada tanggal 18 s.d 19 Juni 2014 di Auditorium Gedung F Kementan.
(6)
Pameran Pendidikan Pertanian dalam rangka Wisuda Nasional BPSDMP Kementan, Halaman Parkir Gedung F Kementerian Pertanian, 26 s.d 27 September 2014 dan
(7)
Pameran Bioresources LIPI Expo, Botani Square 24 s.d 28 September 2014;
(8)
Pameran HPS, Makassar 6 s.d 11 November 2014;
17 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Peliputan kunjungan kerja pejabat terkait pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dalam rangka menyebarkan informasi beimbang kepada masyarakat. Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Menteri Pertanian, Direktur Jenderal PKH atau pejabat Eselon II lingkup Ditjen PKH dimaksudkan agar terjadi koordinasi yang baik antara pusat dan daerah, pimpinan dan bawahan, serta pemerintah dan masyarakat peternak dan petani. Peliputan kunjungan kerja ini melibatkan wartawan baik cetak maupun elektronik. Beberapa kegiatan dan kunjungan kerja yang diikuti oleh Subbag Kerjasama dan Humas yaitu kunjungan kerja Menteri dan Wakil Menteri sebanyak empat kali, kunjungan kerja Direktur Jenderal sebanyak empat kali. Selain pendampingan kunjungan kerja, juga dilakukan peliputan dalam rangka launching sebanyak empat kali. Temu koordinasi kehumasan merupakan pertemuan pejabat yang membidangi kehumasan unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan lembaga terkait serta wartawan, dengan maksud untuk menyamakan persepsi tentang perkembangan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan terkini. Ditjen PKH aktif mengirim pejabat kehumasan pada kegiatan temu koordinasi kehumasan yang diadakan oleh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Selain kegiatan diatas, juga dilakukan pengelolaan media komunikasi seperti SMS Center, publikasi kegiatan melalui website Ditjen PKH. 14) Pengembangan Hubungan Kerjasama Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang PKH Pengelolaan Hibah Luar Negeri (PHLN) tahun 2014 telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya penyusunan, perpanjangan, registrasi dan BAST dokumen kerjasama luar negeri. Beberapa penandatangan Berita Acara Serah Terima (BAST) proyek hibah yakni OSRO/INS/604.USA Batch 3 pada tanggal 11 September 2014 (pengadaan 20 mobil dan 247 motor) dengan nilai USD 1.294.424 (Rp. 15.250.903.568). Juga telah disahkannya SP3HL dari 3 proyek yaitu OSRO 104 periode Oktober 2011Oktober 2014, OSRO 103 periode Juli 2012-September 2013 dan TCP 3302 periode Oktober 2011-Juni 2013, OSRO 103 periode Oktober 2013-Maret 2014, dan JICA Grant AID. Kerjasama dengan luar negeri dilakukan dalam beberapa kegiatan yakni : (1)
Pertemuan ke-18 Indonesia Australia Working Group on Agriculture, Food and Forestry Cooperation (WGAFFC) pada tanggal 15 s.d.18 Februari 2014 di Bandung.;
(2)
Pertemuan ketujuh Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle Working on Agriculture Agro – Based Industry environment / IMTGT – WGAAE di Palembang pada tanggal 25s.d.26 Maret 2014 di Palembang.
(3)
Pertemuan Asean Working Group on Livestock (ASWGL) di Singapura pada tanggal 7 s.d. 9 Mei 2014, Indonesia sebagai lead pada task force GAHP melaporkan hasil-hasil pembahasan yang dilakukan pada pertemuan ASWGL tersebut; 18
Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
(4)
Pertemuan The 3rd TWG on Livestock Between Indonesia-Malaysia, di Bandung pada tanggal 23 s.d. 24 Juni 2014;
(5)
Pertemuan Global Health Security Agenda pada tanggal 20 s.d. 21 Agustus 2014 di Jakarta. Indonesia sebagai tuan rumah kerjasama Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pertanian;
(6)
Pertemuan ASEAN ACCAHZ pada tanggal 11 s.d. 15 Agustus di Bali. Pertemuan membahas konsep agreement ACCAHZ serta penyampaian komitmen Indonesia.
(7)
Pertemuan 17th Working Group on Agriculture Fisheries and Forestry (WGAFF) Indonesia-Belanda pada tanggal 19 s.d. 21 November 2014 di Yogyakarta.
(8)
Pertemuan 3rd Working Group on Agriculture Cooperation Indonesia- New Zealand pada tanggal 24 s.d. 25 November 2014 di Yogyakarta.
3.3.2 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Keswan. Capaian target indikator Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2014 sebesar 100% atau 178 laporan. Capaian utama pada indikator ini adalah 1) Koordinasi kegiatan data, evaluasi dan pelaporan dengan 33 Kepala Dinas seluruh Indonesia dan 22 Kepala UPT yang dilaksanakan pada tahun 2014; 2) Pelaksanaan Monev Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan kerjasama antara Ditjen PKH dengan Universitas Gadjah Mada (UGM); dan 3) Koordinasi penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan. Apabila diamati capaian masing-masing sub kegiatan pendukung evaluasi pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan maka seluruhnya tercapai 100%. Kegiatan pada Tabel 3. diuraikan sebagai berikut : 1)
Pengembangan Website Ditjen PKH Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, pada tahun 2014 Ditjen PKH telah melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan melalui penerapan teknologi informasi berupa Pengembangan website Ditjen PKH. Kegiatan pengembangan tersebut dilakukan dengan serangkaian kegiatan meliputi : (1) Pertemuan Forum Pengelola Website Lingkup Ditjen PKH; (2) Monitoring Website Lingkup Ditjen PKH; dan (3) Pertemuan Dwiwulan Website Lingkup Ditjen PKH. Pada tahun 2014 seluruh Direktorat Teknis lingkup Ditjen PKH telah memiliki website dan telah dilakukan pembenahan domain website UPT lingkup Ditjen PKH dengan mempertimbangkan regulasi yang berlaku sesuai domainnya menggunakan ditjennak.deptan.go.id. selain itu secara bertahap seluruh pegawai Lingkup Ditjen PKH telah memiliki email @deptan.go.id, untuk melihat perkembangan dan informasi terkait peternakan dan kesehatan hewan dapat mengunjungi website : http://ditjennak.deptan.go.id
19 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
2)
Verifikasi dan Validasi Data Peternakan dan Kesehatan Hewan Dalam rangka mendukung terciptanya data statistik peternakan dan kesehatan hewan yang akurat dan akuntabel dimana data statistik menjadi dasar di dalam menyusun program pembangunan peternakan yang tepat sasaran, maka pada tahun 2014 Ditjen PKH memiliki agenda rutin untuk melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap tahun dalam rangka menghimpun data pada 15 komoditi peternakan dan kesehatan hewan dari 33 provinsi dengan output penentuan angka tetap tahun 2013 dan angka sementara tahun 2014 dan selanjutnya data tersebut akan dimuat dalam Buku Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014.
3)
Database Peternakan dan Kesehatan Hewan Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, pada tahun 2014 Ditjen PKH telah melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan melalui penyediaan database peternakan dan kesehatan hewan. Kegiatan pengembangan tersebut dilakukan dengan melakukan pertemuan sebanyak empat kali dalam upaya mengupdate informasi yang akan disampaikan dengan melibatkan Direktorat Teknis Lingkup Ditjen PKH. Output yang dihasilkan pada kegiatan ini adalah sejumlah informasi teknis yang diperoleh dari masing-masing Direktorat dan kemudian di upload dalam website Ditjen PKH http://ditjennak.deptan.go.id.
4)
Workshop Monev Menggunakan Aplikasi PMK 249/2011 dan Rakorteknas II TA. 2014 (a) Pertemuan Workshop Monev Menggunakan Aplikasi PMK 249/2011 Tujuan penyelenggaraan Pertemuan Workshop Monev Kinerja menggunakan Aplikasi PMK 249/2011 adalah meningkatkan pemahaman Penanggungjawab Monev dan Pelaporan dalam pelaporan kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan menggunakan Aplikasi PMK 249/2011. Keluaran yang diharapkan dari penyelenggaraan Pertemuan Workshop Monev Kinerja menggunakan Aplikasi PMK 249/2011 adalah (1) Terlengkapinya pelaporan kinerja (capaian output fisik) pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2013 menggunakan Aplikasi PMK 249/2011 pada 1 Satker Pusat, 22 satker UPT Pusat, 33 satker Provinsi dan 44 satker Kabupaten/Kota; dan (2) Pelaporan kinerja (capaian output fisik) pembangunan peternakan dan kesehatan hewan pada bulan JanuariFebruari 2014 menggunakan Aplikasi PMK 249/2011 pada 1 satker pusat, 22 satker UPT Pusat, 33 satker Provinsi dan 26 satker Kabupaten/Kota. (b) Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakorteknas) II Tahun 2014 Rakorteknas II Tahun 2014 bertujuan untuk menindaklanjuti rencana aksi di Bidang Pangan, utamanya yang terkait dengan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta isu-isu lain yang relevan dan menyepakati kontrak kinerja dengan Dinas Provinsi yang menjalankan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan. 20
Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sasaran penyelenggaraan Rakorteknas II adalah : (1) Disepakatinya Rencana Aksi Peningkatan dan Perluasan Produksi Pangan di Bidang Peternakan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PKH; (2) Disepakatinya Kontrak Kinerja antara Pemerintah Pusat dengan Dinas Provinsi yang menjalankan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan; (3) Terevaluasinya Capaian Kinerja Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014, dan (4) Dipahaminya Arah Pembangunan Pertanian 2015-2019. 5)
Pelaksanaan Monev Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Telah dibentuk Tim Monev sesuai dengan SK Dirjen Nomor 111/Kpts/OT.160/F/02/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Tim Perencana dan Pengawas Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014. Tim Perencana telah melakukan beberapa rangkaian persiapan pelaksanaan Kegiatan Monev Tahun 2014 antara lain: penyusunan ToR, Kerangka Acuan Kerja/KAK, Draft MoU dan Draft Dokumen Perjanjian Kerjasama. Verifikasi dan Validasi Data Monev Peternakan dan Kesehatan Hewan Triwulan III Tahun 2014 dilaksanakan oleh Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Ditjen PKH.
6)
Pembinaan dan Koordinasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) Satlak PI Ditjen PKH telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal PKH Nomor 110/Kpts/OT.160/F/02/2014 tanggal 3 Februari 2014. Adapun tugas Tim Satlak PI adalah sebagai berikut :
7)
a)
Membuat dan mensosialisasikan pedoman/petunjuk pelaksanaan SPI di unit kerja/satuan kerja lingkup Ditjen PKH;
b)
Melakukan bimbingan SPI dalam rangka meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksana SPI unit kerja/satuan kerja lingkup Ditjen PKH;
c)
Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi penerapan SPI di unit ketja/satuan kerja lingkup Ditjen PKH;
d)
Melakukan review/penilaian pelaksanaan SPI di unit kerja/satuan kerja lingkup Ditjen PKH;
e)
Berkoordinasi dengan pembina SPIP lingkup Kementerian Pertanian tentang pelaksanaan SPIP;
f)
Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan Tim Satlak PI daerah (Provinsi dan UPT).
Evaluasi Hasil Pengawasan Pertemuan Evaluasi Hasil Pengawasan adalah untuk mencari solusi penyelesaian tindaklanjut LHP yang sulit dan cukup lama dituntaskan dan melakukan pemutahiran data penyelesaian tindaklanjut LHP. Output dari pertemuan ini adalah sinkronisasi data tindaklanjut LHP dan rencana aksi penyelesaian tindaklanjut LHP. Pertemuan Evaluasi Hasil Pengawasan dilaksanakan dengan mengundang pimpinan satker, Direktorat Teknis lingkup 21
Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Ditjen PKH, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian serta Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Kegiatan pertemuan Evaluasi Hasil Pengawasan pada tahun 2014 dilaksanakan satu kali yaitu di bulan September 2014 sedangkan kegiatan Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dilaksanakan selama dua kali di Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. Jumlah Kerugian Negara yang bisa diselesaikan hasil pertemuan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di dua Provinsi tersebut adalah sebesar Rp. 298,58 juta. Sampai dengan akhir bulan Desember 2014 jumlah kumulatif sisa LHP (tahun 2000- 2014) yang telah diproses sebanyak 185 LHP. Jumlah tersebut terdiri dari LHP reguler Itjen 174 LHP, Riksus Itjen 6 LHP, dan BPK-RI 5 LHP. Jumlah LHP yang telah dapat dinyatakan tuntas pada semester I (periode Januari s.d Agustus 2014) sebanyak 11 LHP, sedangkan pada semester II (periode September s.d Desember 2014) sebanyak 25 LHP, sehingga pada tahun 2014 terdapat 36 LHP yang dapat dinyatakan tuntas.Tambahan LHP tahun 2014 adalah 68 LHP, sehingga rasio jumlah LHP yang tuntas dibandingkan dengan jumlah tambahan LHP pada tahun 2014 relatif kecil sebesar 0,53 atau hanya 53%. Besarnya penyelesaian KN (periode September s.d Desember 2014) Rp 7,43 miliar, sehingga total nilai (sisa) Kerugian Negara (KN) Rp. 3,23 miliar, terdiri dari : reguler Itjen Rp. 2,50 miliar dan Riksus Rp 0,73 miliar. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian setiap tahun kurang lebih 65 buah laporan. Berdasarkan laporan data pemutakhiran periode 2010-2014, rata-rata jumlah LHP yang dapat dinyatakan tuntas setiap tahunnya baru mencapai 39 per tahun atau 65%. Idealnya, penyelesaian TLLHP dinyatakan baik, apabila jumlah yang dapat diselesaikan minimal sama dengan LHP baru pada tahun berjalan. Kalau hal itu dapat diwujudkan, maka potensi penumpukan sisa LHP yang belum tuntas dapat diminimalkan. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 3. Tabel 3 . Jumlah LHP Tuntas Periode 2010 s.d 2014
22 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
8)
Penyusunan Laporan Bulanan Bahan RAPIM Rapat Pimpinan (RAPIM) merupakan salah satu forum untuk mengevaluasi seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh unit kerja Eselon I, sekaligus dimaksudkan untuk membahas rencana kerja berikutnya. Sehingga melalui forum tersebut unit kerja lingkup Kementerian Pertanian memperoleh informasi tentang kegiatan yang dikerjakan oleh setiap unit kerja lainnya. Tujuan penyusunan laporan bulanan bahan Rapim adalah menyampaikan informasi isuisu aktual Ditjen PKH di tingkat Rapim Kementerian Pertanian. Pada tahun 2014 laporan bahan Rapim dapat disusun 12 laporan.
9)
Penyusunan Laporan Ditjen PKH (Laporan Tahunan, LAKIP Ditjen PKH, LAKIP Sekretariat Ditjen PKH, Laporan UKP4, laporan Triwulan Sekretariat Ditjen PKH) a)
Laporan Tahunan Ditjen PKH Reformasi pembangunan ke arah good governance mengharuskan adanya penyesuaian manajemen pembangunan. Penyesuaian manajemen pembangunan peternakan dilakukan pada seluruh aspek manajemen tak terkecuali pada aspek akses informasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah. Untuk itu penyampaian informasi hasilhasil program/kegiatan Ditjen PKH selama setahun perlu dilakukan, agar stakeholder terkait dapat mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun 2014, disajikan dalam bentuk laporan tahunan.
b)
LAKIP Ditjen PKH Penyusunan Laporan Final Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen PKH 2013 dilaksanakan pada awal tahun anggaran 2014 dan Penyusunan Draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen PKH 2014 dilaksanakan pada bulan Desember tahun anggaran 2014.
c)
LAKIP Sekretariat Ditjen PKH Penyusunan Laporan Final Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Ditjen PKH 2013 dilaksanakan pada awal tahun anggaran 2014 dan Penyusunan Draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Ditjen PKH 2014 dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2014.
d)
Laporan UKP4 Sebagaimana telah diamanatkan dalam dokumen kesepakatan antara Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Bappenas, dan Kementerian Pertanian, disepakati bahwa Kegiatan/Rencana Aksi Prioritas Nasional Ketahanan Pangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah : (1) Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal (NSP46A88) dengan ukuran keberhasilan tersalurkannya bantuan pengembangan ternak sapi/kerbau kepada 320 kelompok. Capaian kinerjanya sebesar 100% atau 320 kelompok. (2) Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan (N5PXXAX) 23
Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
dengan ukuran keberhasilan terlaksananya pembangunan dan renovasi 23 RPH Ruminansia. Capaian kinerjanya sebesar 60,87% atau 14 unit. (3) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit dengan Mengoptimalkan Sumberdaya Lokal (N5PXXAX) dengan ukuran keberhasilan : (i) Tersalurkannya paket pengembangan pembibitan ternak sapi potong/kerbau kepada 25 kelompok, capaian kinerjanya sebesar 100% atau 25 kelompok dan (ii) Tersalurkannya dana penguatan sapi/kerbau betina bunting kepada 103 kelompok, capaian kinerjanya sebesar 106,80% atau 110 kelompok. e)
Laporan Triwulan Sekretariat Ditjen PKH Untuk penyampaian informasi hasil-hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat Ditjen PKH secara periodik telah disusun informasi dalam bentuk laporan triwulan. Tujuan penyusunan laporan Triwulan Sekretariat adalah meningkatkan kinerja, transparansi, dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan. Capaian Indikator diatas, dalam pelaksanaannya didukung sembilan kegiatan seperti disajikan pada Tabel 4.
24 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Tabel 4. Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014 No
Kegiatan
Satuan
Target
Realisasi
(%)
1.
Pertemuan Validasi Data Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Tingkat Nasional dan Penyusunan Buku Statistik
laporan
2
2
100
2.
Pengembangan Data Base Ditjen PKH
laporan
1
1
100
3.
Pengembangan Website Ditjen PKH
laporan
1
1
100
4.
Pertemuan Sosialisasi Simonev dan Rakorteknas TA. 2013
laporan
1
1
100
5.
Pelaksanaan Monev Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan
laporan
82
82
100
6.
Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Monev
laporan
4
4
100
7.
Penyusunan Laporan Triwulanan Pengendalian Intern (SPI)
Sistem
laporan
4
4
100
8.
Pembinaan dan Koordinasi Sistem Pengendalian Intern (SPI)
laporan
56
56
100
9.
Forum SPI Nasional
laporan
1
1
100
10.
Rakorteknas II
laporan
1
1
100
11.
Pertemuan Evaluasi Hasil Pengawasan
laporan
2
2
100
12.
Penyusunan Laporan Bulanan Bahan RAPIM
laporan
12
12
100
13.
Penyusunan Laporan Ditjen PKH (Laporan Tahunan, LAKIP Ditjen, LAKIP Sekdit, UKP4, Laporan Triwulan)
laporan
11
11
100
178
178
100
Total
Sumber : Bagian Evaluasi dan Pelaporan, 2014
3.3.3 Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara Capaian Indikator pengelolaan dan pelaporan keuangan serta penatausahaan barang milik negara, dalam pelaksanaannya didukung 27 kegiatan seperti disajikan pada Tabel 5. Capaian target indikator pengelolaan dan pelaporan keuangan serta penatausahaan barang milik negara sebesar 100% atau 223 laporan. Apabila diamati capaian masing-masing kegiatan pendukung indikator pengelolaan barang milik negara maka seluruh sub kegiatan tercapai 100%.
25 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Kegiatan pada Tabel 5 dijelaskan sebagai sebagai berikut : 1)
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006 dilaksanakan dengan memperhatikan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparan, asas efisiensi dan asas akuntabilitas serta asas kepastian nilai. Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integrasi dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik negara/daerah. Maka dengan memperhatikan hal tersebut perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut : (a) Sosialisasi, pemantauan dan koordinasi terkait penatausahaan Barang Milik Negara (BMN); (b) Penyusunan dan pengelolaan laporan Barang Milik Negara tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan UAPPB Es1 (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1); (c) Penyusunan Laporan Persediaan Semester 1 dan 2 tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang); (d) Penataan dan pengelolaan aset (penghapusan, hibah, pinjam pakai); Outputnya adalah (1) Tersusunnya Laporan Barang Milik Negara (BMN) tingkat UAKPB dan tingkat UAPPB Es1, (2) Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Negara yang meliputi penggunaan dan pemindah tanganan Barang Milik Negara (BMN), dengan 14 laporan.
2)
Penyusunan Laporan Keuangan Dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Eselon I yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka dilakukan kegiatan : (a) Sosialisasi dan pemantauan penyusunan Laporan Keuangan ke seluruh satuan kerja yang mendapat alokasi dana APBN; (b) Penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) Kantor Pusat setiap bulan; (c) Penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAPPA Es.1 (Unit Akuntansi Pembantun Pengguna Anggaran) Ditjen PKH setiap bulan. Outputnya adalah (1) Tersusunnya Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Kantor Pusat setiap bulan; (2) Tersusunnya Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA Es1) Ditjen PKH pada setiap bulan, dengan 154 laporan.
26 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3)
Perbendaharaan Keuangan Subbag Perbendaharaan sesuai dengan Permentan No. 24/Permentan /OT.140/7/2010 mempunyai tugas melakukan urusan Perbendaharaan, urusan PNBP dan penyiapan penerbitan SPM. Tujuan : (1) Tertib administrasi pengelolaan dan penatausahaan anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN); (2) Kelancaran pelaksanaan kegiatan yang didukung dengan ketersediaan dana yang tepat, waktu dan tepat jumlah; (3) Meminimalkan kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan keuangan baik yang berifat administratif maupun yang mengakibatkan kerugian negara dan (4) Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Output : (1) Terlaksananya penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan secara tertib; (2) Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM); (3) Terselesaikannya Kerugian Negara; (4) Ditetapkannya pengelola keuangan (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara) dan (5) Tersusunnya target dan pagu penggunaan PNBP serta Laporan realisasi PNBP lingkup Ditjen PKH, dengan 55 laporan.
27 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Tabel 5. Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara No
Kegiatan
Satuan
Target
Realisasi
(%)
1
Workshop Penyusunan Lap. BMN TK. UAPPB Es.1
Laporan
2
2
100
2
Apresiasi Pengelolaan Barang Milik Negara
Laporan
1
1
100
3
Penyusunan UAPPB Es. I
Laporan
3
3
100
4
Penataan Aset Pusat/Daftar Inventaris Ruangan
Laporan
1
1
100
5
Persiapan dan Pelaksanaan Penghapusan Aset
Laporan
1
1
100
6
Pemantauan dan Pengumpulan Data Laporan BMN
Laporan
1
1
100
7
Penataan dan Pengelolaan Aset (Pusat, DK, TP dan KD)
Laporan
1
1
100
8
Inventarisasi dan Penilaian Aset Eks. Proyek RRMC Tahap I
Laporan
1
1
100
9
Penyusunan Lap. Persediaan Semester 1 dan 2 Tk. UAKPPB
Laporan
2
2
100
10
Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Laporan
1
1
100
11
Workshop Penyusunan Lap. Keuangan Semester 1 dan 2 Tk. UAPPA Es.I
Laporan
2
2
100
12
Penyusunan Lap. Keuangan Bulanan Tk. UAPPA Es. I
Laporan
12
12
100
13
Penyusunan Lap. Keuangan Bulanan Tk. UAKPA
Laporan
11
11
100
14
Penyusunan Lap. Keuangan Tahunan Tk. UAPPA dan UAKPA
Laporan
2
2
100
15
Laporan Serapan DIPA
Laporan
12
12
100
16
Laporan Keuangan Lingkup Ditjennak
Laporan
115
115
100
17
Apresiasi Bendahara Penerima
Laporan
1
1
100
18
Lap. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bulanan
Laporan
12
12
100
19
Lap. Penyusunan Target dan Pagu Penggunaan PNBP
Laporan
1
1
100
20
Lap. Penyelesaian Penetapan Pengelolaan DIPA/Anggaran
Laporan
1
1
100
21
Lap. Penyelesaian Kerugian Negara (TGR) Bulanan
Laporan
12
12
100
22
Apresiasi Pengelolaan Anggaran
Laporan
1
1
100
23
Lap. Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran
Laporan
12
12
100
24
Lap. Penertiban Surat Perintah Membayar (SPM)
Laporan
12
12
100
25
Sosialisasi Peraturan Bidang Keuangan
Laporan
1
1
100
26
Sosialisasi Peraturan Bidang Pengelolaan PNBP
Laporan
1
1
100
27
Pembinaan Pengelolaan BLU
Laporan
1
1
100
Laporan
223
223
100
dan Pengelolaan Laporan BMN Tk. UAKPB dan
TOTAL
Sumber : Bagian Keuangan dan Perlengkapan, 2014
28 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3.3.4 Ketatalaksanaan, Organisasi, Kepegawaian, Hukum, serta Tata Usaha dan Rumah Tangga. Capaian Indikator kepegawaian, hukum, dan tata usaha, dalam pelaksanaannya didukung 10 sub kegiatan seperti disajikan pada Tabel 6. Tabel 6. Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Ketatalaksanaan, Organisasi, Kepegawaian, Hukum, serta Tata Usaha dan Rumah Tangga. No
Kegiatan
1.
Evaluasi dan penataan organisasi dan tatalaksana
2.
Target
Realisasi
%
Dokumen
2
2
100
Pengelolaan kepegawaian
Dokumen
5
5
100
3.
Penyempurnaan/pengelolaan jabatan fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP)
Dokumen
5
5
100
4.
Pembinaan Budaya Kerja Pegawai
Dokumen
7
7
100
5.
Penyusunan Rancangan UU (inisiatif DPR)
Dokumen
1
1
100
6.
Penyusunan PP
Dokumen
1
1
100
7.
Penyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri Pertanian
Dokumen
17
42
247
8.
Perjanjian dan Advokasi Hukum
Dokumen
1
1
100
9.
Pengelolaan ketatausahaan dan rumah tangga
Dokumen
3
3
100
10.
Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Unit Pelayanan Rekomendasi
Dokumen
3
3
100
45
70
155,56
Total
Satuan
Sumber : Bagian Umum, 2014
Capaian utama pada indikator ini adalah : (1) Penyusunan Rincian Tugas dan Pekerjaan Eselon IV UPT dan Penyusunan SOP-AP; (2) Pengelolaan Kepegawaian; (3) Penyempurnaan Jabatan Fungsional RIHP bidang Peternakan dan Kesehatan hewan; (4) Pembinaan Budaya Kerja Pegawai; (5) Penyusunan Rancangan Undangundang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan/Keputusan Perundang-undangan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; (6) Perjanjian dan Advokasi Hukum; (7) Pembinaan dan Pengembangan Ketatausahaan; (8) Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Kearsipan dan Unit Pelayanan Rekomendasi, dan (9) Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 Sekretariat. Apabila diamati capaian masing-masing Sub Ketatalaksanaan, Organisasi, Kepegawaian, Hukum, serta Tata Usaha maka seluruhnya tercapai 155,56%. Capaiannya 10 sub kegiatan diuraikan sebagai berikut : 1)
Evaluasi dan Penataan Organisasi serta Tatalaksana a. Penyusunan Rincian Tugas dan Pekerjaan Eselon IV UPT 29
Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sebagai tindak lanjut penataan organisasi UPT pada tahun 2012 dan tahun 2013 yang meliputi penyesuaian nomenklatur UPT, penyesuaian tugas, fungsi dan susunan organisasi, penataan tugas, fungsi dan susunan organisasi, penyesuaian eselonering serta pengalihan unit Pembina teknis; untuk memudahkan tugas dan fungsi, telah disusun Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV UPT yang ditetapkan dalam 12 Peraturan Menteri Pertanian pada tahun 2014 sebagaimana pada Lampiran 5. b. Penyusunan SOP-AP Penyusunan SOP-AP sebagai rangkaian pelaksaan reformasi birokrasi, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Dengan adanya penyusunan SOP-AP diharapkan dapat terselenggaranya proses penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, akuntabel serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menindaklanjuti Permenpan tersebut, telah disusun SOP-AP lingkup Sekretariat Ditjen PKH sebanyak 536 SOP. 2)
Pengelolaan Kepegawaian Kegiatan pengelolaan kepegawaian lingkup Ditjen PKH Tahun 2014 yang sudah dilaksanakan dengan kenaikan pangkat, pengangkatan jabatan, pemberhentian, pensiun, mutasi, kenaikan gaji, cuti, dan pengurusan Karis/Karsu sebanyak 933 orang pegawai. Rincian pada Lampiran 6.
3)
Penyempurnaan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP) Pada tahun 2014, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 119/Permentan/OT.140/10/2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya pada tanggal 13 Oktober 2014, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya. Petunjuk teknis ini merupakan dasar bagi pejabat fungsional, pengelola kepegawaian, tim penilai, pejabat penetap angka kredit dan pejabat lainnya dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian dan kegiatan teknis di bidang mutu pakan.
4)
Pembinaan Budaya Kerja Pegawai a. Pembinaan Budaya Kerja Untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara diperlukan upaya luar biasa untuk menata ulang birokrasi dan aparatur dari tingkat tertinggi hingga terendah, melalui perubahan paradigma yang memberikan terobosan atau pemikiran baru. Perubahan paling mendasar yang diperlukan oleh aparatur adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja.
30 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sebagai salah satu unit kerja Ditjen PKH, Sekretariat melalui subbag Organisasi dan Kepegawaian selalu berupaya untuk melakukan pembinaan terhadap para pegawai, sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Upaya pembinaan pegawai tersebut dilakukan melalui pembinaan disiplin pegawai, mental agama, etika dan jiwa korsa serta sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada seluruh pegawai lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan baik Pusat maupun UPT. Pada tahun 2014, telah dilaksanakan pembinaan budaya kerja pegawai sebanyak 6 kegiatan. b) Pembinaan dan Sosialisasi Anti Korupsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berkomitmen untuk selalu membina dan mensosialisasikan budaya anti korupsi melalui kegiatan pembinaan dan sosialisasi anti korupsi (Komitmen Anti Korupsi) bagi para pegawai Ditjen PKH. Pembinaan dan sosialisasi anti korupsi ini dilaksanakan untuk membangun karakter sumber daya manusia peternakan dan kesehatan hewan yang memiliki budaya anti korupsi serta menumbuhkan perilaku jujur, amanah dan berintegritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2014, telah diselenggarakan Pertemuan Pembinaan dan Sosialisasi Anti Korupsi tanggal 18 s.d. 20 September 2014 bertempat di Hotel Horison Purwokerto. Kegiatan ini diikuti 160 orang , terdiri dari para Pejabat Pejabat Struktural Eselon I, II, III, para Kepala UPT, Koordinator Jabatan Fungsional RIHP, PPK dan Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) lingkup Ditjen PKH, dengan narasumber Inspektur IV, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, KPK dan motivator. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Anti Korupsi Lingkup Ditjen PKH tahun 2013, jumlah peserta tahun ini berkurang dari 176 orang (2013) menjadi 160 orang (2014) atau 9,09%. Penurunan jumlah peserta tahun ini dikarenakan keterbatasan alokasi anggaran. Dalam kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Anti Korupsi Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan disaksikan Wakil Menteri Pertanian dan Narasumber KPK Dwi Aprilia Linda dari Direktorat Gratifikasi, juga telah mengukuhkan keberadaan Sub-UPG Ditjen PKH (Pusat) serta Sub-UPG 22 UPT, sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/ 2014 tanggal 3 Juli 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi lingkup Kementerian Pertanian yang mengamanatkan pembentukan Sub Unit Pengelola Gratifikasi (Sub-UPG) tingkat Eselon I dan UPT lingkup Kementerian Pertanian. 5)
Penyusunan Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan/Keputusan Perundang-undangan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
31 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
a) Penyusunan Rancangan Undang-Undang Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan inisiatif DPR-RI melalui Surat Nomor LG/07928/DPR-RI/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 dan setelah beberapa kali pembahasan pada sidang paripurna pada tanggal 24 September 2014 disetujui. Oleh Presiden ditandatangani menjadi Undang-Undang dengan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2014 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619. b) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah/Presiden Pada tahun 2014 telah diterbitkan satu buah peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. c) Penyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri. Pada tahun 2014 telah diterbitkan 16 Peraturan Menteri Pertanian dan 26 (dua puluh enam) Keputusan Menteri. Pada tahun 2014, dihasilkan satu Undang-undang (UU), satu Peraturan Pemerintah (PP), dan 42 Peraturan/Keputusan Menteri Pertanian. Bila dibandingkan dengan kinerja fasilitasi penyusunan peraturan perundangundangan tahun 2013 yaitu 29 Peraturan, maka capaian tahun 2014 mengalami peningkatan. Rincian Peraturan Menteri Pertanian dan Surat Keputusan Menteri Pertanian sebagaimana pada Lampiran 4. Capaian kinerja mulai tahun 2010 s.d 2014 telah diselesaikan sebanyak 130 peraturan terdiri dari satu Undang-Undang, lima Peraturan Pemerintah, satu Perpres Permentan 45 Kepmentan 78. Rinciannya pada Tabel 7. Penyelesaian penyusunan masing-masing peraturan memerlukan tahapan dan waktu yang tidak sama, utamanya penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang memerlukan kecermatan dalam perumusan dan penyusunan substansi agar dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
32 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Tabel 7. Peraturan/Keputusan Perundang-undangan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ditetapkan pada tahun 2010-2014 Tahun Jenis Peraturan
2010
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Menteri Pertanian Surat Keputusan Menteri Pertanian Jumlah
2011
2012
2013
Jumlah
2014
-
1
1
1
2
1 1
1
5 1
8
6
2
13
16
45
6
16
16
14
26
78
14
23
20
29
44
130
Sumber : Bagian Umum, 2014
6)
Perjanjian dan Advokasi Hukum Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pada tahun 2014 telah disusun enam perjanjian dan pemberian tiga advokasi hukum. Berdasarkan kondisi Perjanjian kerjasama dan advokasi telah susun meliputi : a) Perjanjian kerjasama antara Pusvetma dengan PT. IPB Shigeta Animal Pharmaceuticals Nomor :15001/SR.340/F5.H/12.11 tentang Pengembangan dan Produksi Vaksin Inaktif Avian Influenza (AI) H5N1 dan Vaksin Unggas lainnya dan Addendum perjanjian Nomor 06095/ SR.340/F5.H/06/ 2012 (Substansi perjanjian dianggap belum sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah). b) Perjanjian kerjasama antara BPTU-HPT Sembawa dengan Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai tentang Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (masih dalam tahap pembahasan substansi kerjasama). c) Perjanjian antara pemerintah provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia tentang Pinjam Pakai Tanah Di Jalan MT. Haryono Nomor 98 Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi Nomor 593/81/PBD tanggal 23 September 2014. d) Perjanjian Kerja antara Sekretaris Ditjen PKH dengan Tenaga Satuan Pengaman Non PNS Nomor 02031/KP.130/F1/01/2014 tanggal 2 Januari 2014. e) Perjanjian Kerja antara Sekretaris Ditjen PKH dengan Tenaga Pramu Bakti Non PNS Nomor 02032/KP.130/F1/01/2014 tanggal 2 Januari 2014. f) Perjanjian Kerja antara Sekretaris Ditjen PKH dengan Tenaga Pengemudi Non PNS Nomor 02033/KP.130/F1/01/2014 tanggal 2 Januari 2014. Pelaksanaan advokasi hukum sebanyak tiga kasus sebagai berikut : a) Permasalahan DoD antara PT. Qualiti Indonesia dengan Sdr. Ibnu Susanto (telah di mediasi Ditjen PKH, proses selanjutnya dengan jalur hukum melalui masing-masing pihak). b) Permasalahan okupasi lahan BPTU-HPT Sembawa. 33
Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
(Dalam Perkembangannya masih menunggu putusan Mahkamah Agung, dan persiapan eksekusi lahan dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai). c) Permasalahan okupasi lahan BPTU-HPT Pelaihari. (Masih dalam tahap pembahasan dan koordinasi dengan BPN, Pemerintah Daerah, Dinas kabupaten yang membidangi pertambangan, kodim, dan polres). 7)
Pembinaan dan Pengembangan Ketatausahaan Pembinaan dan pengembangan ketatausahaan bertujuan untuk membangun ketatausahaan yang profesional di lingkup Ditjen PKH meliputi pertemuan koordinasi ketatausahaan, SIM ketatausahaan, peningkatan profesionalisme ketatausahaan dan pembinaan administrasi ketatausahaan. Pertemuan koordinasi ketatausahaan dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 15 November 2014 di PPMKP Ciawi Bogor dan dihadiri oleh seluruh Kasubbag Tata Usaha dan pengelola SIMAS (Sistem Informasi Surat) lingkup Ditjen PKH (Pusat dan UPT).
8)
Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan Unit Pelayanan Rekomendasi a. Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Perpustakaan Ditjen PKH merupakan sarana pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka/pengguna baik di lingkup Ditjen PKH maupun di lingkungan lembaga pemerintah lainnya dan masyarakat. Sistem Informasi manajemen yang digunakan adalah aplikasi Senayan dimana pengguna bisa mengakses OPAC (Online Public Acces Catalogue) untuk semua koleksi yang ada di perpustakaan Ditjen PKH, dengan alamat website: http://ditjennak.deptan.go.id/perpustakaan/. Untuk lingkup Ditjen PKH ada 12 UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang sudah On line yaitu : (1) Pusat Veteriner Farma Surabaya, (2) Balai Embrio Ternak Cipelang, (3) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden, (4) Balai Veteriner Medan, (5) Balai Veteriner Bandar Lampung, (6) Balai Besar Veteriner Wates, (7) Balai Veteriner Banjar Baru, (8) Balai Besar Veteriner Maros, (9) Balai Inseminasi Buatan Lembang Bandung, (10) Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, (11) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi, (12) Balai Veteriner Bukittinggi Sumatera Barat. Perkembangan perpustakaan di UPT tidak bisa lepas dari seluruh komponen pendukungnya, termasuk salah satunya adalah faktor sumber daya manusia sebagai tenaga pengelola. Beberapa UPT masih belum mengoptimalkan pengelolaan perpustakaan di UPT nya, hal ini terkait dengan tidak adanya tenaga khusus yang menangani sebagai pengelola di perpustakaan. Hal ini dapat terlihat dari belum optimalnya proses pengentrian terhadap koleksikoleksi buku di perpustakaan UPT yang bisa diakses melalui website perpustakaan UPT yang sudah on line. Selain itu, belum adanya tenaga khusus yang mengelola perpustakaan menyebabkan optimalisasi terhadap 34
Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
keberadaan website yang sudah disiapkan untuk media penyebaran informasi belum berjalan maksimal. b. Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan Arsip merupakan kumpulan surat/warkat yang harus memenuhi syarat antara lain memiliki nilai guna bagi organisasi/lembaga sehingga surat/warkat tersebut dikelola dengan teratur dan berencana menurut suatu sistem tertentu agar memudahkan penemuan kembali surat/warkat yang disimpan itu jika sewaktu-waktu dibutuhkan kembali nilai informasi yang ada di dalamnya oleh organisasi/lembaga. Salah satu tugas dan fungsi sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Ditjen PKH adalah mengelola kearsipan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Ditjen PKH memiliki sarana penyimpanan arsip dan memiliki tenaga khusus atau sumber daya manusia yang menangani arsip yaitu arsiparis yang berjumlah 4 orang. Pembinaan dan pengembangan kearsipan di lingkup Ditjen PKH adalah dengan melaksanakan Pertemuan Kearsipan lingkup Ditjen PKH yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 30 Agustus 2014 di Hotel Pramesthi, Puncak, Cibogo, Bogor dan dihadiri oleh arsiparis atau petugas pengelola arsip lingkup Ditjen PKH. c. Pembinaan dan Pengembangan Unit Pelayanan dan Rekomendasi Unit Pelayanan Rekomendasi Ditjen PKH merupakan layanan untuk menerima dan mengeluarkan surat-surat terkait perizinan expor-impor di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat, Unit Pelayanan Rekomendasi (UPR) Ditjen PKH melakukan pelayanan terbaik yang efektif, efisisen dan transparan sebagai nilai budaya kerja yang diterapkan oleh Ditjen PKH. Seiring dengan tingginya frekuensi permohonan izin dan rekomendasi, UPR Ditjen PKH telah mengaplikasikan Sistem Informasi Manajemen Rekomendasi (SIMREK) dengan mengembangkan portal layanan perizinan secara online yang masih terbatas pada permohonan rekomendasi komoditi daging dan sapi mulai awal tahun 2014. Gambaran kegiatan Unit Pelayanan Rekomendasi Ditjen PKH dapat dilihat pada Lampiran 7. Kegiatan Unit Pelayanan Rekomendasi yang dilaksanakan secara online yaitu terbatas pada rekomendasi komoditi daging dan sapi tahun 2014 yaitu sebagai berikut : Tabel 8. Jenis dan Jumlah Permohonan Rekomendasi Komoditi Daging dan Sapi Tahun 2014 Jenis Permohonan Daging Sapi Jumlah
Triwulan I 246 78 324
Triwulan II 169 60 229
Triwulan III 165 57 222
Triwulan IV 176 71 247
Sumber : Bagian Umum, 2014 35 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Jumlah surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Rekomendasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2014 adalah 27.272 surat. 9)
Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO: 9001: 2008 Sekretariat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 merupakan suatu standar internasional untuk sistem manajemen Mutu yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang atau jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu, dimana kebutuhan atau persyaratan tertentu tersebut ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan dan organisasi. Dalam menjamin kualitas pelayanan terhadap customer eksternal dan internal, Sekretariat Ditjen PKH telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 sejak tahun 2013. Sertifikasi SMM ISO 9001 : 2008 dikeluarkan oleh QS Cert pada tanggal 15 Juli 2013. Pada tahun 2014 QS Cert telah melakukan surveilan terhadap implementasi SMM ISO 9001 : 2008 di Sekretariat Ditjen PKH. Hasil surveilan tersebut menyatakan bahwa Sekretariat Ditjen PKH telah mampu mengimplementasikan dan mempertahankan sertifikat sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008. Di masa mendatang diharapkan Sekretariat Ditjen PKH lebih meningkatkan pelayanan prima terhadap customer dan masyarakat sesuai dengan implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008.
10) Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK) Untuk mengevaluasi penerapan nilai-nilai dan makna bekerja di Kementerian Pertanian tersebut, dilaksanakan Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK) di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagai acuan bagi setiap pimpinan unit kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan nilai budaya kerja pada unit kerja yang dipimpinnya. Dengan demikian dapat diketahui penerapan nilai budaya kerja pada setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Nilai IPNBK diukur dalam nilai indeks skala 1-4 dengan interval nilai mutu 25-100, dan kategori A (Sangat baik), B (Baik), C (Kurang baik) dan D (Tidak Baik). Terdapat perbedaan dalam metode penilaian IPNBK pada tahun 2010 s.d 2012, dan tahun 2013 dan 2014. Perbedaan komponen nilai budaya kerja dapat dilihat pada lampiran 8. Dalam kurun waktu 5 tahun (tahun 2010 s.d 2014), hasil pengukuran IPNBK Ditjen PKH menunjukan peningkatan setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari nilai IPNBK dari tahun 2010-2014, dimana kategori IPNBK Ditjen PKH meningkat dari kategori baik menjadi sangat baik, dengan nilai indeks yang juga meningkat setiap tahunnya. Nilai IPNBK Ditjen PKH tahun 2010 s.d. 2014 dapat dilihat pada Tabel 9.
36 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Tabel 9. Hasil Pengukuran Indeks Penilaian Budaya Kerja Ditjen PKH tahun 2010 – 2014 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014
Nilai Indeks 3,65 3,66 3,72 3,27 3,32
Nilai Mutu 72,63 73,24 74,46 81,69 82,86
Kategori Baik Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik
Sumber : Bagian Umum, 2014
Pada tahun 2010 s.d. 2013, diperoleh nilai IPNBK Ditjen PKH berturut-turut sebesar sebesar 3,65 (Baik), 3,66 (Baik) dan 3,72 (Baik). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan nilai IPNBK sebesar 0,01 (0,27%) pada tahun 2011 dan 0,06 (1,64%) pada tahun 2012. Dalam kurun waktu tiga (3) tahun tersebut, terjadi peningkatan nilai IPNBK sebesar 0,07 (1,92%). Pada tahun 2014, diperoleh nilai IPNBK Ditjen PKH sebesar 3,32. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 dimana nilai IPNBK Ditjen PKH sebesar 3.27, terjadi peningkatan nilai IPNBK sebesar 0,05 (1,53%). Jika dibandingkan dengan target nilai IPNBK yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Setditjen PKH tahun 2014 yakni sebesar 3,30; maka persentase capaian nilai IPNBK tahun 2014 ini melebihi yang ditargetkan (100,61%). Penerapan nilai budaya kerja yang masih menjadi permasalahan yang dihadapi unit kerja baik tingkat Pusat maupun UPT adalah integritas dan profesionalisme. Oleh karena itu diperlukan pembinaan budaya kerja pegawai secara rutin dan berkesinambungan. Hasil pengukuran IPNBK ini selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam upaya memperbaiki dan menggerakkan peningkatan budaya kerja aparatur. 3.4.
Akuntabilitas Keuangan Pagu awal Sekretariat tahun 2014 adalah Rp. 261,5 miliar, namun dilakukan penghematan sebesar Rp. 13 miliar, total anggarannya menjadi 248,5 miliar. Realisasi kinerja keuangan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya sebesar 90,82% atau Rp. 225.717.290.166, dari total anggaran sebesar Rp. 248.522.030.000. Dari total anggaran tersebut, sebesar 69,80% atau Rp. 173.458.913.000 dialokasikan di daerah, dan 30,20% atau Rp. 75.063.117.000 dialokasikan di pusat. Realisasi anggaran yang dialokasikan di kantor pusat disampaikan sebagai mana Tabel 10.
37 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Tabel 10. Realisasi Anggaran Kegiatan Utama Sekretariat 2014 No.
Kegiatan Utama
Anggaran
Realisasi
1.
Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Keswan
11.019.176.000
7.848.163.376
71,22
2.
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan
5.143.585.000
4.954.552.172
96,32
3.
Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara
48.789.662.000
46.247.290.469
94,79
4
Ketatalaksanaan Organisasi Hukum serta Tata Usaha
10.110.694.000
5.924.560.356
58,60
75.063.117.000
64.974.566.373
Kepegawaian,
Jumlah
%
85,56
Sumber : Bagian keuangan dan perlengkapan, 2014
Apabila dibandingkan dengan anggaran tahun 2013, terjadi penurunan pagu anggaran sebesar Rp 107.021.516.000 (75,63%) pada tahun 2014. Realisasi anggaran pada tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2013. Tahun 2013 realisasi anggaran Sekretariat sebesar 83,40%, sedangkan tahun 2014 realisasinya sebesar 90,82%. Kenaikan realisasi terjadi di kantor pusat yaitu dari 81,19% menjadi 86,56%, sementara kantor daerah realisasi anggarannya dari 88,83% menjadi 92,67%. Selengkapnya perbandingan pagu dan realisasi anggaran sekretariat Tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat pada Tabel 11. Tabel 11. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat (Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya) Tahun 2013 dan 2014 Uraian
2013 (Rp.) Pagu
2014 (Rp.)
Realisasi
%
Pagu
Realisasi
%
Pusat
100.508.837.000
81.602.852.966
81,19
75.063.117.000
64.974.566.373
86,56
Daerah
40.991.677.000
36.414.634.789
88,83
173.458.913.000
160.742.723.793
92,67
Total
141.500.514.000
118.017.487.755
83,40
248.522.030.000
225.717.290.166
90,82
Sumber : Bagian keuangan dan perlengkapan, 2014
3.5
Capaian Kinerja Lainnya. Selain capaian pelaksanaan kegiatan tersebut diatas, Sekretariat Ditjen PKH juga memperoleh penghargaan dari institusi diluar Sekretariat. Penghargaan tersebut adalah : 1)
Sekretariat Ditjen PKH pada tahun 2014 telah mempertahankan sertifikat ISO 9001:2008; 38
Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
2)
Sekretariat Ditjen PKH memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi pada tahun 2014;
3)
Arsip terbaik kedua lingkup Kementerian Pertanian.
4)
Sekretariat sebagai koordinator Satuan Pelaksana PI lingkup Ditjen PKH mempertahankan predikat Tim Satlak terbaik di lingkup Kementerian Pertanian 2014;
5)
Reviu penilaian kinerja SAKIP 2010-2013 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menunjukkan perbaikan, tahun 2010 masih menunjukkan nilai 56,32 (CC), meningkat pada tahun 2013 dengan memperoleh nilai 77,90 (A). Data selengkapnya pada Lampiran 11.
39 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
IV. PENUTUP 4.1.
Kesimpulan Secara umum kinerja Sekretariat Ditjen PKH pada tahun 2014 ditunjukkan dengan keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaan kegiatan masih ditemui permasalahan yang diuraikan sebagai berikut :
4.2
1)
Kebijakan penghematan anggaran menyebabkan beberapa target kegiatan berubah.
2)
Dalam menyusun produk peraturan Perundang-Undangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PP, Permentan/Kepmentan) banyak faktor yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian : a.
Sulitnya substansi materi yang diatur karena bersifat teknis yang erat kaitannya dengan masyarakat.
b.
Banyaknya kepentingan yang terlibat yang harus dirumuskan baik pemerintah, pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta stakeholders dan masyarakat (peternak).
c.
Kewenangan yang saling tumpang tindih atau bersinggungan dengan peraturan pemerintah lain yang disusun oleh kementerian terkait lain.
d.
Perlunya kehati-hatian dalam rangka menghindari kesalahan dalam perumusan yang berpotensi menimbulkan gugatan oleh masyarakat.
e.
Khusus untuk mendapatkan persetujuan (meminta paraf) pada Peraturan Pemerintah (PP) belum ada SOP atau standar waktu menyetujui atau keberatan dari Kementerian lain terhadap RPP yang disampaikan oleh Sekretaris Negara sebelum ke Presiden untuk pengesahannya.
3)
Pengiriman data Monev dari Satker masih belum tepat waktu sehingga menimbulkan keterlambatan dalam proses agregasi dan analisis secara nasional;
4)
Mekanisme perubahan kontrak kinerja di tingkat UPT yang belum ada.
5)
Sering terlambatnya laporan yang masuk dari masing-masing satuan kerja di daerah;
6)
Masih belum optimalnya pemahaman pegawai terhadap jabatan fungsional dan persyaratannya.
Saran Tindak Lanjut Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah : 1)
Perlunya disusun mekanisme revisi target, kontrak kinerja, program dan kegiatan.
2)
Peningkatan komitmen Pejabat terkait, utamanya di lingkup Ditjen PKH dalam menyusun peraturan perundang-undangan.
3)
Pemberian reward dan punishment terhadap Satker yang menyampaikan laporan secara tepat waktu. 40
Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
4)
Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang jelas, sehingga monitoring dan evaluasi dapat berjalan sesuai dengan target.
5)
Melakukan pelatihan dan sosialisasi instrumen pelaporan.
6)
Meningkatkan sosialisasi, pembinaan, dan pemantauan secara mengenai pengelolaan BMN serta aplikasi SIMAK BMN.
7)
Melakukan sosialisasi dan pembinaan berkelanjutan baik mengenai aplikasi maupun akuntansi dan peraturan pendukung.
8)
Melakukan optimalisasi informasi aturan dan persyaratan mengenai jabatan fungsional antara lain melalui website.
berkala
41 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
LAMPIRAN
Lampiran 1. Data Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2010-2014 Pendidikan S3 S2 S1 D4 SM/D3 D2 D1 SLTA SLTP SD Jumlah
2010 3 16 43 0 6 0 0 124 1 8 201
2011 1 18 71 0 8 0 0 91 0 6 195
Tahun 2012 1 20 66 0 6 0 0 87 0 6 186
2013 1 19 67 0 7 0 0 72 0 5 171
2014 1 22 63 0 8 0 0 65 1 5 165
Sumber : Bagian Umum, 2014
42 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Lampiran 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 1.
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Sumber Data
Terjaminnya dukungan 1 manajemen dan teknis pembangunan peternakan dan kesehatan hewan
Dokumen perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
2
Penyelesaian PP, Perpres, Kepmentan turunan dari UU No. 18 th. 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Biro Hukum dan Humas
3
Data dan Statisik Peternakan
Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, BPS
Sumber : Bagian Evaluasi dan Pelaporan, 2014
43 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Lampiran 3. Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan Tahun 2014 SASARAN
INDIKATOR
OUTPUT
SATUAN
TARGET 2014
Terjam innya dukungan manajem en dan teknis
Jumlah dokum en a perencanaan program, anggaran dan kerjasama
Perum usan Program Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan
Komponen : -Tersusunya pedoman bansos, proposal, pengelolaan anggaran -Tersusunnya RKT -Tersusunya PK -Tersusunya Renstra Ditjen dan Sekditjen PKH 20152019 Manajem en UM-PSDSK b
Dokumen
3
Dokumen Dokumen Dokumen
1 1 2
Laporan
Penyusunan Anggaran Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Komponen -Terbitnya DIPA : 33 prop, Dokumen 22 UPT, 1 Pusat
c
Jumlah laporan hasil a pem antauan dan evaluasi program /kegiatan serta penyediaan data/informasi yang berkualitas
b
Pengelolaan pelaksanaan m asyarakat publik.
56
kerja sama, Laporan hubungan informasi
1
Pengum pulan, pengolahan Laporan dan penyajian data dan informasi.
33
dan
-Tersusunya buku statistik buku peternakan dan keswan -Tersusunnya Media dan dokumen Informasi Peternakan Keswan (Website)
1 12
Penyiapan analisis, laporan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program. -Tersusunnya m onitoring laporan dan evaluasi pembangunan peternakan dan keswan
56
-Tersusunya pelaksanaan SPI
56
laporan laporan
44 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan TARG ET NO
PROG RAM
SASARAN
INDIKATOR
OUTPUT
SATUAN 2014
Jum lah lapora n hasil c pem antauan da n e valuasi progra m /kegiatan ser ta peny ediaa n data /inf orm asi y ang ber kualitas
P eny iapa n la por an pe laksana an kegiata n dan tindak lanj ut hasil pe ngawa san di bida ng pe ternaka n dan keseha tan he wan. - Tersusuny a Lapor an La por an Bahan RAPI M - Tersusuny a LAKIP La por an Ditj en dan Sekdit - P em utakhir an data LHP La por an
Jum lah kepegawa ian, hukum dan per kantora n
dokum en a orga nisa si , a dm inistrasi
b
P eny iapa n eva luasi dan pe ny e m purnaan or ganisasi, tata laksa na da n pelaksanaan urusan - Terta tany a kelem bagaan/or ganisasi - Tersusuny a pe rencanaan/penge m ban ga n pega wai P eny iapa n pe ny usunan r anca ngan per atur an pe rundang- unda ngan - Tersusunny a Rancangan pe ny usunan/peny em purn aa n Undang- Unda ng P eter nakan dan Keswan, Ranca ngan P er atur an P em er intah/Per pr es/Ra nc angan P er atur an/Keputusan Mente ri
Jum lah lapor an a pelaksa naan a dm inistrasi keuangan dan a set y ang ber kua litas
b
c
2 2
unit
23
Unit
22
La por an
paket
- Tersusunny a him punan dukm e n pe rtur an Pe r UU bida ng pe ternaka n dan keswan c
26
P elaksanaan ur usa n tata La por an usaha dan r um ah ta ngga. - Terwuj udny a pela y anan Unit pr im a y ang terpadu P enge lolaan dan tahun P elapora n Keuangan ser ta P enatausahaan Bar ang Milik Ne gar a - Terla ksanny a Satker pe ngelola an BMN ( ter m asuk penataa n dan pe nghapusan) P elaksanaan ur usan tahun akutansi da n ver ifikasi anggar an - Tersusunny a la por an lapor an keuangan y ang akunta bel m endukung W TP Ke m tan - Terwuj udny a pengelola satker anggar an y ang disiplin da n pe nuh tanggung j awab P elaksanaan ur usan pe rbe ndahar aan - Tersusuny a tar get dokum en pe ner im a an dan pagu pe ngguna an negara bukan pa j ak
15
1
1 23
1
79
1
7
79
22
Sumber : Bagian Perencanaan, 2014
45 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Lampiran 4.
Rincian Peraturan Menteri Pertanian dan Surat Keputusan Menteri Pertanian selama Tahun 2014.
1.
31/2014
Permentan
2. 3. 4. 5.
32/2014 33/2014 34/2014 42/2014
Permentan Permentan Permentan Permentan
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
64/2014 79/2014 99/2014 100/2014 101/2014 102/2014 105/2014
Permentan Permentan Permentan Permentan Permentan Permentan Permentan
13.
108/2014
Permentan
14.
110/2014
Permentan
15. 16.
114/2014 117/2014
Permentan Permentan
17.
180/2014
Kepmentan
18.
181/2014
Kepmentan
242/2014
Kepmentan
2.
243/2014
Kepmentan
3. 4. 5. 6. 7.
274/2014 425/2014 426/2014 427/2014 28029/2014
Kepmentan Kepmentan Kepmentan Kepmentan Kepmentan
8. 9. 10. 11. 12. 13.
579/2014 580/2014 665/2014 666/2014 581/2014 885/2014
Kepmentan Kepmentan Kepmentan Kepmentan Kepmentan Kepmentan
14.
983/2014
Kepmentan
15.
999/2014
Kepmentan
16. 17.
1050/2014 1051/2014
Kepmentan Kepmentan
Pedoman Budidaya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur Yang Baik Pedoman Budidaya Itik Pedaging dan Itik Petelur Yang Baik Pedoman Budidaya Burung Puyuh Yang Baik Pedoman Budidaya Kelinci Yang Baik Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak Pedoman Budidaya Kambing Perah Yang Baik Pedoman Pembibitan Ayam Asli Dan Ayam Lokal Yang Baik Pedoman Pembibitan Itik Lokal Yang Baik Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik Pedoman Pembibitan Kambing Dan Domba Yang Baik Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Usaha Budidaya Sapi Potong Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, Dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara RI Perubahan Kedua Atas Permentan 84/2013 Tentang Pemasukan Karkas Daging, Jeroan, Dan Atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara RI Pemotongan Hewan Kurban Pedoman Penetapan Dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan Pernyataan berjangkitnya wabah penyakit Jembrana di Kab Rokan Hilir, Pelalawan, Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Bengkalis, Siak, dan Kota Dumai Provinsi Riau. Pernyataan Provisi Sumatra Barat Bebas Dari Penyakit Hog Cholera (Classical Swine Fever) Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Otoritas Veteriner Komisi Ahli Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pelepasan Galur Ayam KUB-1 Penetapan Rumpun Itik Cihateup Penetapan Rumpun Kuda Sandel Penetapan Rumpun Sapi Sumba Ongole Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1247/Kpts/PD.410/F/11/2013 tentang Penetapan Registred Premises/Approved Premises Untuk Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Potong Dari Australia Ke Dalam Wilayah Negara R.I Penetapan Rumpun Kerbau Simeulue Penetapan Rumpun Kambing Marica Penetapan Rumpun Itik Turi Penetapan Rumpun Sapi Donggala Penetapan Rumpun Anjing Kintamani Pernyataan Provinsi Kalimantan Barat Bebas Penyakit Anjing Gila Gila (Rabies) Penetapan Negara Asal Sapi Bakalan Sapi Indukan, Dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara RI Penetapan Registered Premises/Approved atau Nama Lain Yang Sejenis Asal Sap Bakalan Sapi Indukan, Dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara RI Pelepasan Rumpun Domba Compass Agrinak Pelepasan Rumpun Sapi Pasundan 46
Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan 18. 19. 20. 21. 22. 23.
1052/2014 1053/2014 1054/2014 1055/2014 1056/2014 537/2014
Kepmentan Kepmentan Kepmentan Kepmentan Kepmentan Kep Dirjen a.n Menteri
24.
30260/2014
Kep Dirjen a.n Menteri
25.
31/2014
Permentan
26. 27. 28. 29.
32/2014 33/2014 34/2014 42/2014
Permentan Permentan Permentan Permentan
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
64/2014 79/2014 99/2014 100/2014 101/2014 102/2014 105/2014
Permentan Permentan Permentan Permentan Permentan Permentan Permentan
37.
108/2014
Permentan
38.
110/2014
Permentan
39. 40.
114/2014 117/2014
Permentan Permentan
41.
180/2014
Kepmentan
42.
181/2014
Kepmentan
43.
242/2014
Kepmentan
44.
243/2014
Kepmentan
45. 46. 47. 48. 49.
274/2014 425/2014 426/2014 427/2014 28029/2014
Kepmentan Kepmentan Kepmentan Kepmentan Kepmentan
50. 51. 52. 53. 54.
579/2014 580/2014 665/2014 666/2014 581/2014
Kepmentan Kepmentan Kepmentan Kepmentan Kepmentan
Pelepasan Rumpun Sapi Kuantan Pelepasan Rumpun Kerbau Kuntu Pelepasan Rumpun Kuda Gayo Pelepasan Galur Kambing Senduro Pelepasan Rumpun Ayam Gaok Perubahan Keempat Atas Kepmentan Nomor 1247/Kpts/PD.410/F/06/2014 Tentang penetapan Registered Premises/Approved Premises Untuk Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, Dan Sapi Siap Potong Dari Australia Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Penetapan Negara Jepang dan Unit Usaha Di Jepang Sebagai Negara Dan Unit Usaha Asal Pemasukan Karkas, Daging, Dan/Atau Jeroan Sapi Ke dalam Wilayah Negara RI Pedoman Budidaya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur Yang Baik Pedoman Budidaya Itik Pedaging dan Itik Petelur Yang Baik Pedoman Budidaya Burung Puyuh Yang Baik Pedoman Budidaya Kelinci Yang Baik Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak Pedoman Budidaya Kambing Perah Yang Baik Pedoman Pembibitan Ayam Asli Dan Ayam Lokal Yang Baik Pedoman Pembibitan Itik Lokal Yang Baik Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik Pedoman Pembibitan Kambing Dan Domba Yang Baik Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Usaha Budidaya Sapi Potong Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, Dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara RI Perubahan Kedua Atas Permentan 84/2013 Tentang Pemasukan Karkas Daging, Jeroan, Dan Atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara RI Pemotongan Hewan Kurban Pedoman Penetapan Dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan Pernyataan berjangkitnya wabah penyakit Jembrana di Kab Rokan Hilir, Pelalawan, Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Bengkalis, Siak, dan Kota Dumai Provinsi Riau. Pernyataan Provisi Sumatra Barat Bebas Dari Penyakit Hog Cholera (Classical Swine Fever) Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Otoritas Veteriner Komisi Ahli Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pelepasan Galur Ayam KUB-1 Penetapan Rumpun Itik Cihateup Penetapan Rumpun Kuda Sandel Penetapan Rumpun Sapi Sumba Ongole Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1247/Kpts/PD.410/F/11/2013 tentang Penetapan Registred Premises/Approved Premises Untuk Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Potong Dari Australia Ke Dalam Wilayah Negara R.I Penetapan Rumpun Kerbau Simeulue Penetapan Rumpun Kambing Marica Penetapan Rumpun Itik Turi Penetapan Rumpun Sapi Donggala Penetapan Rumpun Anjing Kintamani 47
Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan 55.
885/2014
Kepmentan
56.
983/2014
Kepmentan
57.
999/2014
Kepmentan
58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.
1050/2014 1051/2014 1052/2014 1053/2014 1054/2014 1055/2014 1056/2014 537/2014
Kepmentan Kepmentan Kepmentan Kepmentan Kepmentan Kepmentan Kepmentan Kep Dirjen a.n Menteri
66.
30260/2014
Kep Dirjen a.n Menteri
Pernyataan Provinsi Kalimantan Barat Bebas Penyakit Anjing Gila Gila (Rabies) Penetapan Negara Asal Sapi Bakalan Sapi Indukan, Dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara RI Penetapan Registered Premises/Approved atau Nama Lain Yang Sejenis Asal Sap Bakalan Sapi Indukan, Dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara RI Pelepasan Rumpun Domba Compass Agrinak Pelepasan Rumpun Sapi Pasundan Pelepasan Rumpun Sapi Kuantan Pelepasan Rumpun Kerbau Kuntu Pelepasan Rumpun Kuda Gayo Pelepasan Galur Kambing Senduro Pelepasan Rumpun Ayam Gaok Perubahan Keempat Atas Kepmentan Nomor 1247/Kpts/PD.410/F/06/2014 Tentang penetapan Registered Premises/Approved Premises Untuk Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, Dan Sapi Siap Potong Dari Australia Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Penetapan Negara Jepang dan Unit Usaha Di Jepang Sebagai Negara Dan Unit Usaha Asal Pemasukan Karkas, Daging, Dan/Atau Jeroan Sapi Ke dalam Wilayah Negara RI
Sumber : Bagian Umum, 2014
48 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Lampiran 5. Peraturan Menteri Pertanian tentang Rincian Tugas Pekerjaan No 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Peraturan Menteri Pertanian Rincian Tugas Pekerjaan Permentan Nomor 52/Permentan/OT.140/4/1014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Eselon IV Pusat Veteriner Farma Permentan Nomor 53/Permentan/OT.140/4/1014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Eselon IV Balai Besar Inseminasi Buatan Permentan Nomor 54/Permentan/OT.140/4/1014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Eselon IV Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Permentan Nomor 55/Permentan/OT.140/4/1014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Eselon IV Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Permentan Nomor 56/Permentan/OT.140/4/1014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Eselon IV Balai Besar Veteriner Permentan Nomor 57/Permentan/OT.140/4/1014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Eselon IV Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden Permentan Nomor 58/Permentan/OT.140/4/1014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Eselon IV Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Permentan Nomor 59/Permentan/OT.140/4/1014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Eselon IV Balai Embrio Ternak Permentan Nomor 60/Permentan/OT.140/4/1014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Eselon IV Balai Inseminasi Buatan Permentan Nomor 61/Permentan/OT.140/4/1014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Eselon IV Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Permentan Nomor 62/Permentan/OT.140/4/1014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Eselon IV Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Permentan Nomor 63/Permentan/OT.140/4/1014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Eselon IV Balai Veteriner
Sumber : Bagian Umum, 2014
49 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Lampiran 6. Rincian Jumlah Proses Kepegawaian Ditjen PKH 2014. a.
Kenaikan pangkat fungsional sebanyak 224 pegawai;
b.
Kenaikan pangkat reguler sebanyak 48 pegawai;
c.
Kenaikan pangkat pilihan sebanyak 3 pegawai;
d.
Kenaikan jabatan fungsional sebanyak 138 pegawai
e.
Pengangkatan pertama jabatan fungsional sebanyak 7 pegawai;
f.
Pengaktifan kembali jabatan fungsional sebanyak 15 pegawai;
g.
Pembebasan sementara dari jabatan fungsional sebanyak 9 pegawai;
h.
Pemberhentian dari Jabatan Fungsional sebanyak 2 pegawai.
i.
Pensiun sebanyak 3 pegawai;
j.
Proses mutasi sebanyak 16 pegawai;
k.
Kenaikan Gaji Berkala 230 pegawai;
l.
Pengurusan cuti pegawai 220 orang;
m. Pengurusan Karis/Karsu 7 pegawai, usulan Karsu yang masih dalam proses sebanyak 11 pegawai; n.
Kegiatan pengelolaaan kepegawaian lainnya yang telah dilaksanakan antara lain : Pengelolan Sistem Informasi Evaluasi Jabatan (SIVAJAB), pengolaaan Sistem Manajemen Pegawai (SIMPEG), pengelolaan Sistem Administrasi Pengelolaan Kepegawaian (SAPK), penyusunan data perubahan pemangku jabatan lingkup Ditjen PKH sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja, sosialisasi dan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) lingkup Ditjen PKH, pelaksanaan sumpah dan Pakta Integritas PNS, pelaksanaan ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPI) dan Ujian Dinas, penataan arsip kepegawaian, penilaian DUPAK JFT RIHP bidang peternakan dan kesehatan hewan, pertemuan koordinasi tim penilai Jafung RIHP bidang peternakan dan kesehatan hewan , pertemuan Koordinasi Kepegawaian, dan Pertemuan SIMPEG dan SAPK.
50 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Lampiran 7. Jumlah dan Jenis Permohonan Rekomendasi UPR tahun 2014 Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
Mei.
Jun.
Jul.
Ags.
Sep.
Okt.
Nov.
Des.
Jumlah
1. Bahan Asal Hewan
Jenis Permohonan
275
248
289
397
333
359
337
369
372
359
253
239
3830
2. Obat Hewan
979
1017
1186
997
1186
991
924
884
852
993
839
936
11784
3. Hewan kesayangan
133
118
123
106
123
160
149
161
168
111
133
125
1610
4. Susu
41
66
44
119
44
261
38
31
64
156
204
110
1178
5. Kulit dan Bulu
116
61
53
45
53
35
39
36
0
29
65
196
728
6. Telur dan Madu
4
0
0
0
0
3
3
0
0
1
3
2
16
7. Produk Hewan Non Pangan 8. Pakan Hewan Kesayangan 9. Daging dan Karkas
15
4
5
9
5
5
12
9
8
10
8
33
123
19
6
8
8
8
19
29
5
9
14
6
32
163
33
15
49
0
49
23
49
17
23
0
0
0
258
10. Pakan Asal Tumbuhan 11. Bibit dan Semen
484
441
547
757
547
649
403
642
626
506
439
508
6549
6
6
6
15
6
11
3
6
8
6
10
6
89
12. Ternak Potong
147
63
134
0
119
130
144
90
117
0
0
0
944
2.252
2.045
2.444
2.453
2.473
2.646
2.13
2.25
2.247
2185
1960
2187
27272
Jumlah
Sumber : Bagian Umum, 2014
51 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Lampiran 8. Perbedaan komponen nilai budaya kerja tahun 2010-2012 dan tahun 20132014. Penilaian IPNBK tahun 2010 s.d 2012 berdasarkan Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2009 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja Aparatur Negara di Lingkungan Departemen Pertanian, dimana dalam pedoman ini ditetapkan 17 (tujuh belas) komponen nilai budaya kerja. Sedangkan penilaian IPNBK tahun 2013 dan 2014 berdasarkan Permentan Nomor 69/Permentan/OT.140/6/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja di Linkungan Kementerian Pertanian, dimana dalam pedoman ini hanya ditetapkan lima 5 komponen nilai budaya kerja. Perubahan komponen nilai budaya kerja ini didasarkan oleh terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Pedoman NilaiNilai dan Makna Bekerja Bagi Pegawai Kementerian Pertanian yang digunakan sebagai landasan untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian. No
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Komponen nilai budaya kerja Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2009 Permentan Nomor (Pengukuran IPNBK tahun 69/Permentan/OT.140/6/2013 2010-2012) (Pengukuran IPNBK tahun 2013-2014) Komitmen dan konsisten terhadap visi, misi dan Komitmen tujuan Wewenang dan tanggung jawab Keteladanan Keikhlasan dan kejujuran Profesionalisme Integritas dan profesionalisme Integritas Kretativitas dan kepekaan Disiplin Kepemimpinan dan Keteladanan Kebersamaan dan dinamika kelompok Ketepatan dan kecepatan Rasionalitas dan kecerdasan emosi Keteguhan dan ketegasan Disiplin dan keteraturan kerja Keberanian dan kearifan Dedikasi dan loyalitas Semangat dan motivasi Ketekunan dan kesabaran Keadilan dan keterbukaan Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
Sumber : Bagian Umum, 2014
52 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Lampiran 9. Hasil Pengukuran komponen nilai budaya kerja tahun 2010-2012
No
Komponen Nilai Budaya Kerja
Tahun 2010
2011
2012
1.
Komitmen dan konsisten terhadap visi, misi dan tujuan
3,75
3,76
3.83
2.
Wewenang dan tanggung jawab
3,65
3,66
3.75
3.
Keikhlasan dan kejujuran
3,62
3,64
3.75
4.
Integritas dan profesionalisme
3,42
3,50
3.68
5.
Kreativitas dan kepekaan
3,41
3,46
3.51
6.
Kepemimpinan dan Keteladanan
3,57
3,56
3.61
7.
Kebersamaan dan dinamika kelompok
3,53
3,57
3.65
8.
Ketepatan dan kecepatan
3,54
3,60
3.70
9.
Rasionalitas dan kecerdasan emosi
3,59
3,61
3.63
10.
Keteguhan dan ketegasan
3,92
3,93
3.86
11.
Disiplin dan keteraturan kerja
3,81
3,83
3.84
12.
Keberanian dan kearifan
3,70
3,69
3.74
13.
Dedikasi dan loyalitas
3,71
3,74
3.57
14.
Semangat dan motivasi
3,66
3,66
3.71
15.
Ketekunan dan kesabaran
3,72
3,74
3.78
16.
Keadilan dan keterbukaan
3,66
3,69
3.76
17.
Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
3,48
3,59
3.73
Indeks Penerapan Nilai Dasar Budaya Kerja
3,63 (Baik)
3,66 (Baik)
3,72 (Baik)
Sumber : Bagian Umum, 2014
53 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Lampiran 10. Hasil Pengukuran komponen nilai budaya kerja tahun 2013 - 2014 No. 1. 2. 3. 4. 5.
Komponen Nilai Budaya kerja Komitmen Keteladanan Profesionalisme Integritas Disiplin Indeks Penerapan Nilai Dasar Budaya Kerja
Tahun 2013 2014 3,23 3.26 3,28 3.33 3,23 3.27 3,26 3.31 3,33 3.39 3,27 3,32 (Sangat baik) (Sangat baik)
Sumber : Bagian Umum, 2014
54 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Lampiran 11.
Hasil Penilaian Kinerja SAKIP 2010-2013 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sumber : Bagian Evaluasi dan Pelaporan, 2014
55 Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014