LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN 2014

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN 2014

PEMERINTAH KOTA MATARAM Jalan Pejanggik Nomor 16 Mataram Telp. 0370-634320 Fax 0370 633575

WALIKOTA MATARAM SAMBUTAN Puji syukur kami panjatkan kehadapan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, Laporan Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2014 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan kinerja dalam kerangka sinergitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengedepankan aspek pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas yang dapat bermanfaat untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ikhtiar bersama dalam mewujudkan Visi “Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya” dengan dinamika permasalahan pembangunan kota yang makin beragam, mengharuskan Pemerintah Kota Mataram untuk terus menguatkan komitmen dan berupaya membangun sinergitas dengan berbagai pihak guna menetapkan langkah-langkah strategis dalam mengatasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Fokus kebijakan Pemerintah Kota Mataram diarahkan pada pencapaian tiga program unggulan, yaitu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan daya saing Daerah, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat berbasis potensi ekonomi lokal, dan Peningkatan daya dukung Infrastruktur Perkotaan dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Berkat kerjasama dan upaya kita bersama, secara makro target pencapaian kinerja tiga program unggulan dapat dicapai dengan baik, Kota Mataram saat ini dapat tumbuh dengan geliat pembangunan yang makin positif dan terus bergerak untuk membangun sebuah Kota yang aman, damai, maju, dan memiliki identitas dan karakter masyarakat yang religius dan berbudaya. Terakhir, semoga ikhtiar yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram yang diuraikan dalam dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2014 ini dapat menjadi bahan evaluasi kita bersama untuk terus membangun Kota Mataram yang kita cintai, guna meningkatkan kinerja pembangunan pada tahun mendatang. Mataram, Pebruari 2015 WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH


IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada Presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Mataram menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan Kinerja ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2014, yang diformulasikan dari hasil kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Kinerja tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi hasil kinerja. Laporan Kinerja ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Tahun 2014 adalah tahun keempat pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015. Dalam memastikan pencapaian target keberhasilan sasaran telah ditetapkan Keputusan Walikota Mataram Nomor 675/IX/2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015, dengan menetapkan 5 misi, 12 tujuan, 27 sasaran strategis, dan 61 Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan uraian selengkapnya sebagai berikut: - Misi 1 dengan 1 Tujuan, 2 sasaran strategis, dan 6 Indikator Kinerja Utama. - Misi 2 dengan 1 Tujuan, 5 sasaran strategis, dan 15 Indikator Kinerja Utama. - Misi 3 dengan 3 Tujuan, 10 sasaran strategis, dan 18 Indikator Kinerja Utama. - Misi 4 dengan 3 Tujuan, 3 sasaran strategis, dan 10 Indikator Kinerja Utama. - Misi 5 dengan 4 Tujuan, 7 sasaran strategis, dan 12 Indikator Kinerja Utama. Uraian capaian kinerja masing-masing Misi, sebagai berikut: - Misi 1 “Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya, dengan capaian rata-rata misi sebesar 96,75 persen, dengan kategori capaian kinerja Baik Sekali. - Misi 2 “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah” dengan capaian rata-rata misi sebesar 98,85 persen, dengan kategori capaian kinerja Baik Sekali.

Ikhtisar Eksekutif

i


-

-

-

Misi 3 “Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah” dengan capaian rata-rata misi sebesar 93,33 persen, dengan kategori capaian kinerja Baik Sekali. Misi 4 “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance)” dengan capaian rata-rata misi sebesar 83,48 persen dengan kategori capaian kinerja Baik. Misi 5 “Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan” dengan capaian rata-rata misi sebesar 94,74 persen dengan kategori capaian kinerja Baik Sekali.

Pada tahun 2014 ditetapkan sebanyak 61 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Mataram secara keseluruhan sebesar 93,43 persen, dengan rincian masing-masing indikator sasaran, adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

Sebanyak 21 Indikator sasaran mencapai kategori Baik Sekali (85 sd. 100) Sebanyak 4 Indikator sasaran mencapai kategori Baik. (70 sd 85) Sebanyak 2 Indikator sasaran mencapai kategori Cukup. (55 sd. 70) Tidak ada Indikator sasaran yang mencapai kategori Kurang. (0 sd. 55)

Capaian masing-masing sebagai berikut: MISI MISI 1: Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya MISI 2 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah

MISI 3 : Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah.

SASARAN Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota Mataram

CAPAIAN 96,79

KATEGORI Baik Sekali

Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama

94,43

Baik Sekali

Meningkatnya kualitas pendidikan Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal Meningkatnya kesetaraan gender Meningkatnya kualitas keluarga Meningkatnya pendapatan per kapita Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah Meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah

94,14 102,63

Baik Sekali Baik Sekali

105,75

Baik Sekali

102,78 88,97 106,79

Baik Sekali Baik Sekali Baik Sekali

97,73

Baik Sekali

90,33

Baik Sekali

86,66

Baik Sekali

90,44

Baik Sekali

Ikhtisar Eksekutif

ii


MISI 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance). MISI 5 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan

Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal

91,60

Baik Sekali

Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah

114,47

Baik Sekali

Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha

88,97

Baik Sekali

95,42

Baik Sekali

Meningkatnya kepastian berinvestasi Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Good Governance Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik Meningkatnya fungsi saluran drainase Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air

73,87

Baik

89,78

Baik Sekali

75,00

Baik

92,91

Baik Sekali

115,79

Baik Sekali

91,44

Baik Sekali

Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai

76,11

Baik

Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh

90,06

Baik Sekali

Meningkatnya ketersediaan media ekspresi dan ruang publik

98,42

Baik Sekali

Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup

93,32

Baik Sekali

Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana daerah

98,06

Baik Sekali

93,43

Baik Sekali

Rata-rata Capaian Kinerja Seluruh Sasaran

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian 27 kinerja sasaran pada tahun 2014 dicapai sebesar 93,43 persen, dengan kategori keberhasilan Baik Sekali atau Sangat Berhasil.

Ikhtisar Eksekutif

iii


DAFTAR ISI SAMBUTAN WALIKOTA MATARAM IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GRAFIK BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Landasan Hukum 1.4. Bidang Kewenangan 1.5. Struktur Organisasi 1.6. Prestasi Daerah

I iv v vi-vii 1 1 3 4 5 6 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Penetapan Sasaran Strategis 2.2. Kebijakan dan Program Pembangunan 2.3. Target Indikator Makro 2014 2.4. Perjanjian Kinerja

8 8 9 19 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja 3.2. Capaian Indikator Makro 3.3. Pengukuran Capaian Kinerja 3.4. Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja 3.5. Akuntabilitas Keuangan

24 24 24 44 47 118

BAB IV PENUTUP

129

Daftar Isi

iv


DAFTAR TABEL Tabel 1

Keterkaitan antara Visi, Misi dan Sasaran Strategis

8

Tabel 2

Target Indikator Makro Tahun 2014

19

Tabel 3

Capaian Indikator Makro Pemerintah Kota Mataram 2010-2014

25

Tabel 4

Statistik Ketenagakerjaan Kota Mataram

38

Tabel 5

Jumlah Guru dan Jumlah Siswa sesuai Jenjang Pendidikan (Negeri & Swasta)

39

Tabel 6

Pengukuran Indikator Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2014

50

Tabel 1.1

Meningkatnya Kondusivitas Wilayah Kota Mataram

52

Tabel 2.1

Meningkatnya Toleransi Masyarakat dalam Kehidupan Beragama

53

Tabel 3.1

Meningkatnya Kualitas Pendidikan

58

Tabel 4.1

Meningkatkan Kualitas dan Derajat Kesehatan Masyarakat

61

Tabel 4.2

Jumlah Sarana Kesehatan di Wilayah Kota Mataram

63

Tabel 5.1

Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal

65

Tabel 6.1

Meningkatnya Kesetaraan Gender

67

Tabel 7.1

Meningkatnya Kualitas Keluarga

70

Tabel 8.1

Meningkatnya Pendapatan per Kapita

72

Tabel 9.1

Meningkatnya Upaya Penanganan Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat Kesehatan Masyarakat

74

Tabel 10.1

Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja

77

Tabel 11.1


78

Tabel 12..1

Meningkatnya Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah

80

Tabel 13.1

Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Potensi Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal

82

Daftar Tabel

v


Tabel 14.1

Meningkatnya Kemandirian Pembiayaan Daerah

84

Tabel 15.1

Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Sistem dan Akses Permodalan UMKM

85

Tabel 16.1


87

Tabel 17.1

Meningkatnya Kepastian Berinvestasi

88

Tabel 18.1

Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance

91

Tabel 19.1

Meningkatnya Efektivitas Penerapan SPM dan SOP

Tabel 20.1

Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik

103

Tabel 21.1

Meningkatnya Fungsi Saluran Drainase

106

Tabel 22.1

Meningkatnya Ketersediaan Kawasan Resapan Air

108

Tabel 23.1

Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai

110

Tabel 24.1

Meningkatnya penanganan perumahan tidak layakhuni dan kawasan permukiman kumuh

112

Tabel 25.1

Meningkatnya ketersediaan media ekspresi dan ruang publik

113

Tabel 26.1

Meningkatnya Efektivitas Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup

114

Tabel 27.1

Meningkatnya Efektivitas Layanan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 3.5.2.1

Target Pendapatan Kota Mataram Tahun 2011-2014

Tabel 3.5.2.1.

Realisasi Pendapatan Kota Mataram Tahun 2011-2014

Tabel 3.5.2.b.

Target Anggaran Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2011-2014

Tabel 3.5.2.c.

Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2011-2014

Tabel 3.5.2.3.

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2011-2014

Tabel 3.5.2.4

Sisa Lebih Pembiayaan Daerah Tahun 2011-2014

102

117 120 121 122 124 125 125

Daftar Tabel

vi


Daftar Tabel

vii


viii

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1

Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Mataram dan Provinsi NTB Tahun 2010-2014

28

Grafik 2

Perbandingan AMH Kota Mataram dengan Provinsi NTB

29

Grafik 3

Perbandingan RLS Kota Mataram dengan Provinsi NTB

30

Grafik 4

Perkembangan Parietas Daya Beli Kota Mataram

31

Grafik 5

Perbandingan IPM Kota Mataram, NTB dan Nasional 20102013

32

Grafik6

Persentase Angka Kemiskinan 2010-2014

32

Grafik 7

Jumlah Penduduk Miskin tahun 2010-2014

33

Grafik 8

Perkembangan PDRB Kota Mataram 2010-2014

34

Grafik 9

Perkembangan PDRB Per Kapita 2010-2014

34

Grafik 10

Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2014

35

Grafik 11

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram 2010-2014

36

Grafik 12

Laju Inflasi Kota Mataram 2010-2014

37

Grafik 3.1

Meningkatnya Kualitas Pendidikan

56

Grafik 3.2

Perkembangan Rata-rata Kunjungan Perpustakaan dan Cakupan Layanan Perpustakaan Tahun 2011-2014

59

Grafik 4.1

Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Penduduk Kota Mataram Tahun 2011-2014

62

Grafik 7.1

Peningkatan Jumlah Keluarga Sejahtera dan Cakupan Layanan PUS ber-KB di Kota Mataram Tahun 2011-2014

70

Grafik 8.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram Tahun 2011-2014

72

Grafik 8.2

PDRB Per Kapita Kota Mataram Tahun 2011-2014

73

Grafik 8.3

Laju Inflasi Kota Mataram Tahun 2011-2014

74

Daftar Grafik


ix

Grafik 9.1

Penduduk Miskin di Kota Mataram Tahun 2011-2014

75

Grafik 10.1

Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja

77

Grafik 12.1

Meningkatnya Efektifitas Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah

80

Grafik 13.1

Meningkatnya Efektifitas Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal

82

Grafik 17.1

Meningkatnya Efektifitas Pengembangan Usaha

Grafik 26.1

Meningkatnya Efektifitas Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup

Grafik 3.5.2.1

Target Pendapatan Kota Mataram Tahun 2011-2014

Grafik 3.5.2.a

Realisasi Pendapatan Kota Mataram Tahun 2011-2014

Grafik 3.5.2.b.

Komposisi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2011-2014

Grafik 3.5.2.c.

Komposisi Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2011-2014

89 115 121

Daftar Grafik

122 124 124


BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Pemerintah Kota Mataram dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993, dengan awal terbentuknya berstatus sebagai Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram. Sebelumnya sejak tahun 1978, Kota Mataram berstatussebagai Kota Administratif (Kotif). Pada tahun 2014, Kota Mataram genap berusia 21 tahun. Dalam rentang waktu yang cukup lama, Kota Mataram telah beradaptasi dan berkembang sebagai sebuah Kota yang dinamis dengan karakteristik heterogitas masyarakatnya. Dalam upaya mengembangkan strategi peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, penerapan prinsip-prinsip Good Governance yang didasarkan pada penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel secara bertahap terus dilakukan. Dinamika pertumbuhan pembangunan Kota Mataram tidak terlepas dari perkembangan jumlah penduduk yang setiap tahun selalu meningkat dengan ratarata 2,13 persen. Pergerakan penduduk dari wilayah luar kota ke wilayah kota Mataram sebagai fenomena urbanisasi menjadi salah satu penyebab makin beragamnya isu yang berkembang di Kota Mataram. Bertambahnya jumlah penduduk yang mendiami wilayah Kota Mataram menjadi tantangan tersendiri yang berakibat pada meningkatnya kebutuhan akan sarana prasarana/infrastruktur untuk mempermudah akses dalampelayanan publik. Permasalahan ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang sangat dinamis sebagai salah satu karakteristik perkotaan (urban) dijadikan sebagai referensi dalam perencanaan dan implementasi kebijakan dan program pembangunan daerah. Pemerintah Kota Mataram sudah banyak melakukan perbaikan dan pembenahan pada pelayanan publik dengan didasari oleh komitmen dan ikhtiar bersama, namun dalam prakteknya, masih terdapat beberapa kendalauntuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Aspek kemudahan dan kecepatan pelayanan publik menjadi tuntutan di tengah masyarakat yang kian dinamis. Pemerintah Kota Mataram juga telah menetapkan Roadmap Reformasi Birokrasi, agar reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Mataram tuntas secara menyeluruh, dengan terfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penataan organisasi, akuntabilitas dan pengembangan sumber daya manusia.

BAB I PENDAHULUAN

1


Dalam memetakan permasalahan kota dengan isu-isu strategis yang mengemuka terkait dengan pelayanan publik diperlukan adanya penetapan sasaran-sasaran strategis. Sasaran tersebut dimaksudkan untuk mengatasi perkembangan isu pembangunan, sebagaimana telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Mataram 2011-2015. Dokumen tersebut dijadikan sebagai arah atas target pencapaian kinerja pada setiap tahapan/tahun pencapaian sasaran strategis. RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 juga memberikan gambaran utuh terhadap penanganan isu pembangunan di Kota Mataram dalam empat aspek yaitu aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan, dan aspek daya saing. Isu strategis dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015 adalah: (1) masih lemahnya kualitas SDM dalam mendorong daya saing daerah, (2) Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, (3) Terbatasnya media ekspresi dan ruang apresiasi bagi masyarakat, (4) Lemahnya kualitas pelayanan publik di bidang Pendidikan, Kesehatan, Perijinan, Kependudukan dan Catatan Sipil, (5) Tingginya angka kemiskinan, (6) Rendahnya kemampuan daerah dan tingginya ketergantungan pada pemerintah pusat. (7) Lemahnya akses pelayanan publik, (8) Tingginya potensi bencana alam banjir/genangan dan abrasi di wilayah kota, (9) Masih tingginya luas kawasan permukiman Padat, Kumuh, dan Miskin (PAKUMIS), (10) Tingginya kemacetan lalu lintas (pada waktu dan lokasi tertentu), (11) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung daya saing daerah. Disamping itu, bahwa simpul utama perubahan terletak pada kerangka peningkatan kinerja, maka kebijakan Pemerintah Kota Mataram difokuskan pada tiga program unggulan, yaitu: peningkatan kualitas SDM, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) serta pemenuhan infrastruktur dan sarana prasarana Kota yang bermanfaat langsung kepada masyarakat. Dalam hal ini, diperlukan optimalisasi peran Pemerintah Daerah sebagai trigger (penggugah) dan mitra bagi sektor swasta dan stakeholdersdalam mencapai sinergitas pembagunan daerah. Sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram menjadi pusat aktivitas perekonomian dan pertumbuhan di sektor jasa. Hal ini sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai pintu gerbang dan simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional. Dalam RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mataram Metro di bidang pertumbuhan ekonomi, serta sebagai kawasan pariwisata dengan konsep MICE (Meetings Incentives Conferences and Exhibitions). Konsep Pengembangan Masterplan Percepatan dan Perluasan

BAB I PENDAHULUAN

2


Pembangunan Ekonomi Indonesai (MP3EI) Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara sebagai Pintu Gerbang Pariwisata dan pendukung program PANGAN NASIONAL. Dalam memastikan pencapaian program strategis termasuk programMICE dan MP3EI didasarkan pada identifikasi permasalahan strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Mataram. Ikhtiar pencapaian tersebut tergambarkan dalam Visi Pembangunan Kota Mataram 2011-2015 yaitu: “Terw ujudnya K ota M ataram yang M aju, R eligius dan Berbudaya ”. Salah satu ikhtiar bersama yang dicitacitakan oleh Pemerintah Kota Mataram adalah mewujudkan sebuah Kota yang Maju dengan meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, mengedepankan kebersamaan, adanya toleransi yang tinggi antar umat beragama, serta menguatnya identitas dan karakter masyarakat yang berbudaya. Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan lima Misi yaitu: (1) Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya; (2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah; (3) Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah; (4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance); (5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2014, menetapkan 14 prioritas pembangunan daerahsebagai berikut: (1) Peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah; (2) Pelayanan Kesehatan berdasarkan Good Governance; (3)Penurunan Angka Kemiskinan sebesar 3 persen; (4) Penurunan Prevalensi Gizi Buruk; (5) Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan, (6) Penciptaan Wirausaha Baru; (7) Pemerataan Pendapatan; (8) Perluasan Lapangan Kerja; (9) Pengembangan Produk Unggulan Kawasan; (10) Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan; (11) Optimalisasi Penanganan Genangan/Banjir; (12) Peningkatan Rumah Layak Huni; (13) Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh, dan (14) Optimalisasi Mitigasi Bencana Alam.

1.2.

MAKSUD DAN TUJUAN Laporan KInerja berperan sebagai alat pengendali, alat penilai, dan alat pendorong terwujudnya Good Governance. Sebagai dokumen evaluasi, Laporan Kinerja menyelenggarakan dua fungsi, yaitu sebagai evaluasi yang bersifat vertikal (kepada Pemerintahan yang lebih tinggi), serta sebagai evaluasi yang bersifat horizontal

BAB I PENDAHULUAN

3


(kepada masyarakat di Daerah). Laporan kinerja dalam kerangka sinergitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bermanfaat untuk mendorong Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, untuk menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. 1.3.

LANDASAN HUKUM Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2014, memperhatikan ketentuan dan materi pokok yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan dibawah ini: 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram; 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

BAB I PENDAHULUAN

4


14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Mataram; 18. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram; 19. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011-2015; 20. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 21. Peraturan Walikota Mataram Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2014; 22. Keputusan Walikota Mataram Nomor 675/IX/2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011-2015.

1.4.

BIDANG KEWENANGAN Pemerintah Kota Mataram menyelenggarakan fungsi kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain: (1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan,(2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, (3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, (4) Penyediaan sarana dan prasarana umum, (5) Penanganan bidang kesehatan, (6) Penyelenggaraan bidang pendidikan,(7) Penanggulangan masalah sosial; (8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan, (9) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah, (10) Pengendalian lingkungan hidup, (11) Pelayanan pertanahan, (12) Pelayanan Kependudukan, dan Catatan Sipil, (13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan, (14) Pelayanan administrasi penanaman modal, (15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.

BAB I PENDAHULUAN

5


Sedangkan urusan wajib yang dilaksanakan pada tahun 2014, sebagai berikut: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Pekerjaan Umum, (4) Perumahan, (5) Penataan Ruang, (6) Perencanaan Pembangunan, (7) Perhubungan, (8) Lingkungan Hidup,(9) Kependudukan dan Catatan Sipil, (10) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (11) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, (12) Sosial, (13) Ketenagakerjaan, (14) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, (15) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, (16) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, (17) Ketahanan Pangan, (18) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (19) Komunikasi dan Informatika, (20) Kearsipan, (21) Perpustakaan. Terdapat enam urusan pilihan yang dilaksanakan pada tahun 2014, antara lain:PertanianPariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Industri, Ketransmigrasian.

1.5.

STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram. Adapun susunan organisasi dan perangkat daerah Kota Mataram, sebagai berikut: (1) Walikota Mataram dan Wakil Walikota Mataram, (2) Sekretaris Daerah, (3) Asisten (Asisten Tata Praja, Asisten Perekonomian Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, (4) Sekretariat DPRD, (5) Dinas Daerah, terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan, Dinas Tata Kota, Dinas Kebersihan, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Tata Kota &Pengawas Bangunan, Dinas Pendapatan, Dinas Pariwisata, (6) Inspektorat, (7) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, (8) Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, Kantor Ketahanan Pangan, Kantor Perpusatakaan dan Arsip Daerah, Satuan Pemadan Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, (9) Rumah Sakit Umum Kota Mataram, (10) Kecamatan, terdiri dari: Ampenan, Sekarbela, Mataram, Selaparang, Cakranegara, Sandubaya, dan (11) 50 Kelurahan.

BAB I PENDAHULUAN

6


1.6.

7

PRESTASI DAERAH PENGHARGAAN NASIONAL KEPADA PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN 2011-2014

2011 1. Keberhasilan mempertahankan produksi Beras diatas Rata-Rata Nasional 5% (Hari Pangan seDunia XXX) 2. Penghargaan di bidang PU, Juara II Nasional bidang Cipta Karya dalam Penanganan Rumah Kumuh, Sanitasi, dan Air Bersih 3. Penghargaan sebagai KOTA SEHAT “Sw asti Saba W iw erda ”

2012 1. Anugerah Brevet K ehorm atan bidang Kedokteran Kepolisian 2. Peringkat II Nasional Kelompok Tani Berprestasi Komoditas Kedelai 3. Piagam Adipura 4. 10 besar Doing Business dalam kemudahan pelayanan perijinan usaha/investasi 5. APKLI Award 6. I nnovative

Governm ent Aw ard-I GA terhadap

4. Piagam Adipura

7. 8. 9.

10.

11.

12.

inovasi program LISAN (Lingkungan dengan Sampah Nol/Nihil) Penghargaan pelaksanaan e-KTP Penghargaan Manggala Karya Kencana Anugerah Utama Wanita Indonesia kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mataram Peringkat 31 Indeks Integritas Nasional (IIN) dari 87 kabupaten/kota di Indonesia yang disurvey KPK. Penetapan Kota Mataram sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) ISO 9001:2008 yang diterima SMAN 2, SMKN 5 dan SMKN 6

2013 1. Piala ADIPURA untuk kategori Kota Sedang Terbersih tahun 2013. 2. Penghargaan Nasional “SATYA LANCANA PEMBANGUNAN” bidang Koperasi kepada Walikota Mataram. 3. Penghargaan IPHI AWARD dari IPHI Pusat kepada Walikota Mataram atas keberhasilan mengelola manajemen kelembagaan termasuk memberikan perhatian khusus kepada Jamaah Calon Haji (JCH). 4. Anugerah Honorary Police dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat.

•

2014 Prestasi Pasar Tertib Ukur dari Kementerian Perdagangan RI

•

Sertifikat BEBAS Malaria dari Kementerian Kesehatan

•

Peringkat ke-7 Pemerintah Daerah dengan Nilai Indeks Integritas Daerah Tertinggi dari KPK RI

•

Penyelenggaraan Pemerintahan Terbaik se-NTB selama 3 tahun berturut-turut (2011-2013)

•

Anugerah CITRA KARTINI 2014 kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mataram

BAB I PENDAHULUAN


BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. PENETAPAN SASARAN STRATEGIS Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan kinerja dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Pemerintah Kota Mataram. Sasaran kinerja juga lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana kinerja program yang menyangkut keseluruhan Satuan Kerja Pemerintah Kota Mataram. Sasaran strategis dalam RPJMD Kota Mataram 2011-2015 telah ditetapkan sejumlah 27 Sasaran Strategis, sebagai dasar pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Kota Mataram Tahun 2014. Tabel 1 Keterkaitan Antara Visi, Misi dan Sasaran Strategis VISI Terwujudnya Kota Mataram yang Maju Religius dan Berbudaya

MISI Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya

SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya Kondusivitas wilayah Kota Mataram. 2. Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing

1. Meningkatkan kualitas pendidikan. 2. Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat. 3. Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal. 4. Meningkatnya kesetaraan gender. 5. Meningkatnya kualitas keluarga

Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah

1. Meningkatnya pendapatan per kapita. 2. Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat. 3. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja. 4. Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah. 5. Meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah. 6. Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal. 7. Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah.


8

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN 2014 8. Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM. 9. Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha. 10. Meningkatnya kepastian berinvestasi. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

1. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Good Governance 2. Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP. 3. Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan

1. Meningkatnya fungsi saluran drainase. 2. Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air. 3. Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai. 4. Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh. 5. Meningkatnya ketersediaan media ekpresi dan ruang publik. 6. Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup. 7. Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana daerah.

Sumber: Dokumen Reviu RPJMD Kota Mataram 2011-2015.

2.2

KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2014 Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Pemerintah Kota Mataram mencakup penentuan kebijakan dan program.Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuanketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.


9


Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian sasaran, adalah sebagai berikut: 1. Sasaran : Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota Mataram Kebijakan : a. Menurunkan potensi gangguan terjadinya pelanggaran. b. Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan. c. Meningkatkan pelatihan peningkatan kompetensi. d. Menurunkan pelanggaran K3 di tengah masyarakat. e. Menurunkan angka pelanggaran Pemilu/Pemilukada. f. Mengoptimalkan peran dan fungsi pembinaan, pencegahan, pelanggaran hukum dan HAM. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan program utama sebagai berikut: 1. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. 2. Program peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT). 3. Program pendidikan politik masyarakat. 4. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. 5. Programpemeliharaan ketentraman ketertiban masyarakat, dan pencegahan tindakan kriminal. 2. Sasaran : Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama Kebijakan : a. Memantapkan hasil kesepakatan forum umat beragama. b. Optimalisasi peran kelembagaan adat keagamaan. c. Memantapkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua urusan, yaitu: Urusan Wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan program utama: 1. Program pemberdayaan kelembagaan sosial dan keagamaan. 2. program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan. 3. Sasaran : Meningkatnya kualitas pendidikan Kebijakan : a. Memantapkan manajemen dan pelayanan pendidikan. b. Meningkatkan akses dan peluang guru untuk memenuhi kualifikasi. c. Meningkatkan daya dukung dan sosialisasi peran perpustakaan. d. Memantapkan peran dan fungsi perpusatakaan daerah.


10


Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Pendidikan dan Urusan Wajib Perpustakaan, dengan program utama; 1. Program pendidikan dan usia dini. 2. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. 3. Program pendidikan menengah. 4. Program pendidikan non formal. 5. Program pendidikan luar biasa. 6. Program manajemen pelayanan pendidikan 7. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. 4. Sasaran : Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat Kebijakan : a. Meningkatkan penanganan dan layanan kesehatan ibu melahirkan. b. Mengoptimalkan upaya kesehatan masyarakat. c. Mengoptimalkan upaya peningkatan kesehatan balita. d. Mengoptimalkan peran dan fungsi Bidan. e. Mengoptimalkan peran, fungsi dan layanan Puskesmas/Pustu. f. Mengoptimalkan pelayanan RSU Kota Mataram. g. Meningkatkan jumlah dan kualitas/kompetensi tenaga medis. h. Mengoptimalkan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. i. Mengoptimalkan sosialisasi dan layanan HIV/AIDS. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Kesehatan, dengan program utama; 1. Program upaya kesehatan masyarakat. 2. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 3. Program perbaikan gizi masyarakat. 4. Program pengembangan lingkungan sehat. 5. Program pencegahan penyakit menular. 6. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya. 7. Program peningkatan mutu pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 5. Sasaran

:

Meningkatnya internalisasi mencerminkan kearifan lokal

nilai

seni

dan

budaya

yang

Kebijakan : a. Meningkatkan frekuensi penyelenggaraan event budaya b. Meningkatkan keterbukaan akses pembentukan kelompok adat. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Pilihan Pariwisata, dengan program utama: 1. Program pengelolaan keragaman budaya. 2. Program pengelolaan kekayaan budaya.


11


6. Sasaran : Meningkatnya kesetaraan gender Kebijakan : a. Optimalisasi kesetaraan gender. b. Meningkatkan upaya partisipasi perempuan. c. Menurunkan jumlah KDRT. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan program utama: 1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan. 2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. 3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. 7. Sasaran : Meningkatnya kualitas keluarga Kebijakan : a. Meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. b. Meningkatkan sosialisasi guna pemahaman ber-KB Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua Urusan, yaitu: Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat, dengan program utama: 1. Program keluarga berencana. 2. Program pelayanan kontrasepsi. 3. Program pembinaan peran-serta masyarakat dan kelompok usaha dalam pelayanan KB dan peningkatan kesejahteraan. 4. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan. 8. Sasaran : Meningkatnya pendapatan per kapita Kebijakan : Meningkatkan distribusi dan sirkulasi ekonomi daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, dengan program utama: Perencanaan pembangunan ekonomi. 9. Sasaran

:

Meningkatnya masyarakat.

upaya

penanganan

masalah

sosial

ekonomi

Kebijakan : a. Mengoptimalkan penanganan penduduk miskin. b. Pemberdayaan penduduk rentan miskin. c. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan kesejahteraan sosial dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua Urusan, yaitu: Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Wajib Sosial, dengan program utama: 1. Program perencanaan sosial dan budaya.


12


2. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. 3. Program pembinaan anak terlantar. 4. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. 5. Program pemberdayaan keluarga muda mandiri. 10. Sasaran : Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja Kebijakan : a. Meningkatkan peluang lapangan kerja. b. Mengoptimalkan penanganan pengangguran terbuka. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Ketenagakerjaan, dengan program utama: 1. Program peningkatan kesempatan kerja dan berusaha. 2. Program peningkatan dan produktivitas tenaga kerja.

Urusan

Wajib

11. Sasaran : Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah Kebijakan : Mengoptimalkan kebijakan ekonomi daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, dengan program utama: Program perencanaan pembangunan ekonomi. 12. Sasaran : Meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah Kebijakan : a. Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan ketahanan pangan. b. Meningkatkan dampak penyuluhan terhadap pemenuhan pangan daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Ketahanan Pangan, dengan program utama: Program Peningkatan Ketahanan Pangan. 13. Sasaran

:

Meningkatnya efektivitas pengembangan daerah berbasis sumber daya lokal

potensi

unggulan

Kebijakan : a. Mengoptimalkan pengembangan peluang dan pemasaran. b. Meningkatkan daya saing kluster unggulan daerah. c. Mengoptimalkan peluang dan pemasaran IRT. d. Mengoptimalkan sosialisasi dan promosi destinasi pariwisata. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui tiga Urusan, yaitu: Urusan Wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Urusan Pilihan Perindustrian, dengan program utama: 1. Program pembinaan dan pemantauan pelaksanaan PER. 2. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif. 3. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM. 4. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.


13


5. Program pengembangan industri kecil dan rumah tangga. 6. Program peningkatan kemampuan teknologi industri. 7. Program penataan struktur industri. 14. Sasaran Kebijakan

: :

Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah Optimalisasi manajemen pendapatan daerah.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dengan program utama: Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 15. Sasaran

:

Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM

Kebijakan : a. Mengoptimalkan penanganan dan peningkatan pendapatan usaha kecil/mikro. b. Mengoptimalkan besaran dan pola distribusi bantuan usaha mikro/kecil. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dengan program utama, yaitu: Program pembinaan, pemantauan pelaksanaan PER. 16. Sasaran : Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha. Kebijakan : a. Meningkatkan upaya promosi dan peluang usaha. b. Mengefektifkan peran lembaga UMKM. c. Mengoptimalkan manajemen koperasi. d. Mengoptimalkan peran koperasi untuk pelayanan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua Urusan, yaitu: Urusan Wajib koperasi dan usaha kecil menengah, dan Urusan Wajib perdagangan, dengan program utama: 1. Program penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif. 2. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM. 3. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. 17. Sasaran : Meningkatnya kepastian berinvestasi. Kebijakan : a. Meningkatkan intensitas promosi investasi. b. Meningkatkan daya saing investasi daerah. c. Memantapkan identifikasi potensi yang dapat dikerjasamakan. d. Mengoptimalkan fungsi dan peran kelembagaan investasi.


14


Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dengan program utama sebagai berikut: 1. Peningkatan penanaman modal daerah. 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 18. Sasaran

:

Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan berdasarkan Good Governance

pemerintahan

Kebijakan : a. Mengefektifkan keterbukaan informasi dan partisipasi stakeholders. b. Memantapkan sinkronisasi rencana pembangunan daerah. c. Memantapkan mekanisme fungsi pengawasan/pembinaan SKPD. d. Meningkatkan kualitas Pengawas (auditor). e. Mengoptimalkan sistem pengelolaan keuangan daerah. f. Meningkatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). g. Mengoptimalkan sistem pencatatan aset daerah. h. Mengoptimalkan peran arsip dalam rangka tertib administrasi. i. Optimalisasi mekanisme pelaporan, pengendalian pengadaan barang/jasa. j. Memantapkan sistem dan mekanisme evaluasi. k. Meningkatkan koordinasi pelaporan kinerja. l. Memantapkan mekanisme fungsi pembinaan dan pendidikan PNS. m. Menyesuaikan kelembagaan SKPD sesuai dengan kebutuhan dan aturan. n. Memantapkan penanganan bahaya kebakaran. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui empat urusan pemerintahan, yaitu: Urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, Urusan Wajib pemberdayaan masyarakat desa, Urusan Wajib perumahan, serta Urusan Wajib komunikasi dan informasi, dengan program utama: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Program kerjasama informasi dengan mass media. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota. Program peningkatan dan pengembangan manajemen partisipatif. Program perencanaan pembangunan daerah. Program pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. 8. Program pembinaan dan pengembangan aparatur. 9. Program pengendalian pembangunan daerah. 10. Program peningkatan capaian kinerja. 11. Program penataan daerah, organisasi dan ketatalaksanaan serta PAN. 12. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 13. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.


15


19. Sasaran : Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP. Kebijakan : a. Mendorong penyusunan SPM SKPD. b. Mendorong penyusunan SOP SKPD. c. Mendorong penerapan SPM oleh SKPD. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dengan program utama, yaitu: Program penataan daerah, organisasi dan ketatlaksanaan serta PAN. 20. Sasaran

:

Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik

Kebijakan : a. Meningkatkan sarpras sekolah. b. Meningkatkan kuantitas sarpras kesehatan. c. Meningkatkan sarpras air bersih. d. Optimalisasi pelayanan administrasi kelurahan. e. Meningkatkan infrastruktur transportasi. f. Optimalisasi pelayanan dan administrasi kependudukan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui enam Urusan Pemerintahan, yaitu: Urusan Wajib Pendidikan, Urusan Wajib Kesehatan, Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Urusan Wajib Lingkungan Hidup, Urusan Wajib Perhubungan, serta Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan program utama, sebagai berikut: 1. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. 2. Program pendidikan menengah. 3. Program obat dan perbekalan kesehatan. 4. Program upaya kesehatan masyarakat. 5. Program pengembangan lingkungan sehat. 6. Program pembangunan dan penataan lingkungan perumahan. 7. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. 8. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. 9. Program peningkatan pelayanan angkutan. 10. Program penataan administrasi kependudukan. 21. Sasaran Kebijakan

: :

Meningkatnya fungsi saluran drainase Meningkatkan kuantitas dan pemeliharaan saluran drainase.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Pekerjaan Umum, dengan program utama, sebagai berikut: 1. Program pembangunan talud/turap/bronjong. 2. Program pengendalian banjir. 3. Program pemeliharaan saluran drainase.


16


22. Sasaran Kebijakan

: :

Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air Meningkatkan jumlah kawasan resapan air.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua Urusan Wajib yaitu Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup, dengan program utama, sebagai berikut: 1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 2. Program pembangunan dan penataan lingkungan perumahan. 23. Sasaran Kebijakan

: :

Meningkatnya penataan sempadan sungai dan pantai Meningkatkan sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian kawasan sempadan sungai dan pantai.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, dan Penataan Ruang, dengan program utama, sebagai berikut: 1. Program pengendalian banjir. 2. Program pengembangan jaringan irigasi, dan jaringan pengairan lainnya. 3. Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, 4. Program pengendalian pemanfaatan ruang 24. Sasaran

:

Kebijakan : a. Meningkatkan b. Meningkatkan c. Meningkatkan d. Meningkatkan

Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh upaya penanganan rumah tidak layak huni. upaya penanganan kawasan kumuh. sarpras sanitasi. kuantitas, kualitas, dan pemeliharaan TPS.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Pekerjaan Umum, dan Lingkungan Hidup, dengan program utama, sebagai berikut: 1. Program pembangunan dan penataan lingkungan perumahan. 2. Program pengembangan perumahan. 3. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. 25. Sasaran : Meningkatnya ketersediaan media ekpresi dan ruang publik Kebijakan : a. Meningkatkan jumlah ruang publik. b. Meningkatkan fasilitas media ekpresi. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, dengan program utama, sebagai berikut: 1. Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri. 2. Program perencanaan tata ruang. 3. Program penataan dan pemeliharaan ornamen kota dan reklame.


17


26. Sasaran

:

Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup

Kebijakan : a. Menambah ruang RTH. b. Mengoptimalkan pengawasan bangunan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, dengan program utama, sebagai berikut: 1. Program pengendalian pemanfaatan ruang. 2. Program pemeliharaan dan pengelolaan pemakaman. 27. Sasaran

:

Kebijakan

:

Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan daerah Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan

bencana

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, dengan program utama, yaitu: program pencegahan dini dan penanggulangan bencana daerah.


18


2.3

TARGET INDIKATOR MAKRO TAHUN 2014 Seluruh kebijakan pembangunan yang tertuang dalam sasaran misi dan prioritas pembangunan Tahun 2014 diarahkan untuk mencapai sasaran indikator makro Kota Mataram Tahun 2014yang terbagi dalam empat aspek, sebagai berikut: TABEL 2 TARGET INDIKATOR MAKRO TAHUN 2014 NO I 1 2 3 4 5 6 II

INDIKATOR MAKRO Aspek Geografis & Demografis Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk Angka Harapan Hidup (AHH) Jumlah Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1 2 3 4 5 6 III 1 2 3

4

IV

SATUAN

TARGET 2014 *)

jiwa % tahun jiwa % -

421.474 2,00 68,11 52.023 12,59 73,56

Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju Inflasi Tingkat Pengangguran Terbuka Angka Partisipasi Angkatan Kerja PDRB per Kapita Paritas Daya Beli Aspek Pelayanan

% % % % (Rp) Rp.

7.95 3.53 7.73 79,78 13.000.000 650.000

Angka Melek Huruf (AMH) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/paket B - SMA/MA/Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/paket B - SMA/MA/Paket C Aspek Daya Saing

(%) tahun

99.70 11,50

% % %

>89.68 >79.01 >79.97

% % %

>105.27 >114.19 >116.96

1 APBD Miliar Rp 2 PAD Miliar Rp 3 Dana Perimbangan Miliar Rp 4 Lain-lain PAD yang Sah Miliar Rp Sum ber : RPJMD Kota Mataram 2011-2015 (Bab IX) *)penyesuaian

957.516 90.150 580.880 141.678


19


2.4

PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Mataram merupakan uraian capaian kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2014, yang berisikan target kinerja yang diperjanjikan mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun–tahun sebelumnya agar terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.Perjanjian Kinerja ini merupakan akumulasi pencapaian target capaian kinerja yang dilakukan oleh seluruh SKPD Kota Mataram yang didasarkan pada identifikasi data-data sektoral maupun data-data statistik daerah. Penetapan kinerja yang mencerminkan capaian kinerja strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram dalam mengatasi permasalahan dan isu pembangunan yang berkembang sampai dengan tahun 2014, masing pencapaian dikelompokkan dalam setiap MISI dengan memperhatikan kaitan strategis antara indikator kinerja dengan capaian yang diinginkan oleh masing-masing MISI dalam RPJMD Kota Mataram. Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2014, dengan uraian sebagai berikut: MISI 1 : Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kondusivitas wilayah Kota Mataram

Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Cakupan penanganan Keamanan, Ketentraman & Ketertiban (K3)/Angka kriminalitas Angka Indeks Demokrasi

TARGET 90%

99%

Persentase Cakupan Penanganan Konflik

48%

Persentase Pertemuan antar umat beragama dalam satu tahun Jumlah kegiatan keagamaan

90% 520 kali


20


21

MISI 2 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah. SASARAN STRATEGIS Meningkatkan kualitas pendidikan.

Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA Angka Melek Huruf (AMH) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Rata-rata Angka Partisipasi Kasar (APK) Rata-rata Angka Partisipasi Murni (APM) Persentase Guru yang memperoleh sertifikasi Persentase Rasio bayi lahir hidup Angka Harapan Hidup Persentase Prevalensi Gizi Buruk Rasio Cakupan Layanan Puskesmas Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

TARGET 99,70% 11,50 tahun 112,14 % 82,88% 95% 45% 68,11 tahun 2,25 1,5 1:40.691

Meningkatnya internalisasi nilai seni & budaya yg mencerminkan kearifan lokal

Jumlah even budaya daerah dalam satu tahun

50 kali

Meningkatnya kesetaraan gender

Indeks Pemberdayaan Gender Persentase Angka Melek Huruf Perempuan

50 100

Meningkatnya kualitas keluarga

Jumlah Keluarga Sejahtera Cakupan layanan PUS ber-KB

111.288 kel. 65.763 PUS

MISI 3 : Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya pendapatan per kapita Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah Meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA PDRB per Kapita Paritas Daya Beli (UMR) Persentase Penduduk miskin PersentaseTingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Persentase pertumbuhan ekonomi daerah Persentase Tingkat Cadangan Pangan

TARGET Rp. 13.000.000 Rp. 650.000 12,59% 78,02 9,29 100%



Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah.

Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha. Meningkatnya kepastian berinvestasi.

Presentase Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Terhadap PDRB Jumlah Angka kunjungan wisatawan Persentase Daya serap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Persentase Perbandingan PAD terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) Jumlah usaha mikro dan kecil dan menengah Jumlah UMK yang mendapat bantuan permodalan Jumlah Wirausaha Baru Jumlah Koperasi Berkualitas Persentase Laju pertumbuhan investasi Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB)

25% 450.000 orang 100% 20% 2500 UMKM 500 UMKM 3000 WUB 130 unit 20,00% Rp. 3.000 M

MISI 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance). SASARAN STRATEGIS Peningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan

TARGET

Good Governance

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Daya serap APBD Persentase Penetapan KUA-PPAS RAPBD tepat waktu Persentase Penetapan APBD tepat waktu

Meningkatnya efektivitas penerapan SPM & SOP

Jumlah SKPD yang mempunyai SPM & SOP

20 SKPD

Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik.

Jumlah Jaringan Komunikasi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Persentase cakupan layanan persampahan Persentase cakupan layanan air bersih

200 319,05 Km 95%

95% 100% 100%

95%


22


MISI 5 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya fungsi saluran drainase

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Cakupan drainase dalam kondisi baik

Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air Optimalisasi Penataan Sempadan Sungai dan Pantai Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh.

Rasio ketersediaan kawasan resapan air Rasio sempadan sungai dan pantai yang dipakai bangunan air Jumlah rumah tidak layak huni Presentase Rumah Tinggal Bersanitasi Presentase cakupan layanan persampahan

Meningkatnya ketersediaan media ekpresi dan ruang publik

Persentase cakupan ruang publik

Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup.

Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Persentase Cakupan tempat pemakaman umum Jumlah Titik Penerangan Jalan Umum (JPU)

Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana daerah

Upaya tanggap darurat bencana / KLB

TARGET 78,50% 80% 13,06% 1.000 unit 80% 95% 95%

15,30% 20% 8.000 titik 85%


23


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.

KERANGKA PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja digunakan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnasisasi. Setiap instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis pada masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Perlunya ditetapkannya IKU adalah agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh pelaksana dan pimpinan organisasi dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi (Peraturan Menteri PAN Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008).

3.2.

CAPAIAN INDIKATOR MAKRO Keberhasilan pelaksanaan pembangunan selama tahun 2014 dapat dilihat dari tingkat capaian masing-masing Misi RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015, dengan mengacu pada penetapan sasaran-sasaran strategis dengan mengimplementasikan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja sasaran strategis merupakan akumulasi dari capaian seluruh program pembangunan daerah, sehingga akumulasi ini tergambarkan dalam data-data Skunder yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statisik, sebagaimana wewenang yang diberikan kepada BPS dalam hal publikasi data dan informasi pembangunan daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Dalam rangka evaluasi pelaksanaan program tahun 2014 ada dua hal utama yang dinilai, yakni: capaian kinerja indikator makro dan capaian pelaksanaan program RKPD 2014. Indikator makro merupakan variabel-variabel yang berdampak luas. Oleh karena itu, indikator makro lebih berorientasi kepada pencapaian target-target visi ataupun misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2011-2015.

BAB III AKUNTABILITAS KERJA

24


25

Keberhasilan kinerja pembangunan daerah secara umum dapat diukur dengan indikator kinerja makro dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dengan menggunakan 4 aspek meliputi: (1) Aspek Geografi dan Demografi, (2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (3) Aspek Pelayanan, dan(4) Aspek Daya Saing. Tabel 3 Capaian Indikator Makro Pemerintah Kota Mataram 2010-2014 1. ASPEK GEOGRAFIS NO 1

INDIKATOR MAKRO Jumlah Penduduk *)

2

Laju Pertumbuhan Penduduk 3 Angka Harapan Hidup (AHH) 4 Jumlah Penduduk Miskin 5 Persentase Penduduk Miskin 6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sum ber : BPS Kota Mataram

CAPAIAN 2011 2012

SATUAN

2010

Jiwa

402.843

413.622

%

-

Tahun

2013

2014

422.673

431.876

441.064

2,90

2,19

2,18

2,13

66,64

67,13

67,62

68,12

68,63

Jiwa

58.272

53.736

49.633

46.670

44.772

%

14,44

13,18

11,87

10,75

10,06

-

72,32

72,83

73,70

74,58

75,18

*) Data Penduduk 2010-2014adalah Data Proyeksi berdasarkan Sensus Penduduk 2010

2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

NO

INDIKATOR MAKRO

SATUAN

2010

2011

CAPAIAN 2012

2013

2014

1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju Inflasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Angka Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) PDRB per Kapita

%

7,95

7,67

3,02

8,05

8,38

% %

11,07 8,96

6,38 6,70

4,10 6,53

9,27 5,48

7,18 4,79

%

65,54

64,71

61,98

56,15

61,20

Rp.000/ Tahun Rp/bln

11.977

13.504

14.628

16.734

18.822

-

966.000

1.043.000

1.120.000

1.400.000

2 3 4 5 6

Daya Beli Masyarakat /UMR Sum ber : BPS Kota Mataram, 2014



26

3. ASPEK PELAYANAN

NO

INDIKATOR MAKRO

SATUAN

1 2 3

% Angka Melek Huruf Tahun Rata-rata Lama Sekolah Angka Partispasi Murni % SD/MI/Paket A % SMP/MTs/paket B % SMA/MA/Paket C 4 Angka Partisipasi Kasar % SD/MI/Paket A % SMP/MTs/paket B % SMA/MA/Paket C Sum ber : BPS Kota Mataram, 2014

2010

CAPAIAN 2011 2012

2013

2014

91,82 9,21

91,85 9,22

92,25 9,68

93,68 9,69

94,31 9,89

96,05 68,64 55,24

93,32 72,60 55,03

94,76 74,22 64,41

95,91 83,19 64,67

98,91 77,82 67,01

107,89 80,51 73,43

98,99 88,96 72,38

100,70 91,80 84,63

101,35 96,82 75,91

110,4 106,65 92,16

2013

2014

4. ASPEK DAYA SAING

NO 1 2 3 4

INDIKATOR MAKRO APBD Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Perimbangan Lain-lain PAD yang sah

CAPAIAN 2011 2012

SATUAN

2010

Miliar Rp. Miliar Rp.

496,411 41,580

612,313 52,510

761,792 65,561

1,022,456 124,957

1,177,199 160,495

Miliar Rp. Miliar Rp.

391,776 28,716

425,874 76,179

530,565 82,987

580,130 159,816

681,209 213,686

Sum ber : APBD Kota Mataram, 2014



Arah pembangunan Kota Mataram telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan. Keberhasilan kinerja pembangunan daerah secara umum dapat diukur dengan indikator kinerja makro dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dengan menggunakan beberapa aspek sebagai tolok ukur. Aspekaspek tersebut meliputi (1) Aspek Geografis dan Demografis, (2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (3) Aspek Pelayanan, dan (4) Aspek daya Saing. I. Aspek Geografis dan Demografis Kota Mataram (61,30 km2) memiliki luas wilayah sekitar 0,30 persen dari luas wilayahyang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (20.153 km2) dihuni oleh jumlah penduduk yang cukup besar. Pada tahun 2014, jumlah penduduk yang ada di Kota Mataram mencapai 441.064 jiwa meningkat 9.188 jiwa dari tahun 2013, dengan laju pertumbuhan sebesar 2,13 persen, diatas target yang telah ditetapkan RPJMD Kota Mataram 2011-2015 yaitu sebesar 2 persen. Data BPS Kota Mataram menunjukkan data proyeksi BPS bahwa pertumbuhan penduduk terjadi cukup siginifikan yaitu sebesar 9.188 jiwa atau 1,02 persen di tahun 2014, data proyeksi ini berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 yang berlaku secara nasional, data ini mengalami perbedaan dari data riil pertumbuhan penduduk yang berada rata-rata masih dibawah 2 persen setiap tahunnya sebagaimana dokumen Statistik Daerah. Jika merujuk data SP 2010 maka jumlah penduduk Kota Mataram pada tahun 2014 sebanyak 441.064 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Mataram jika menggunakan data estimasi jumlah penduduk tahun 2014 maka kepadatan penduduk Kota Mataram sebesar 7.195 jiwa/km2. Kepadatan penduduk yang cukup tinggi ini diikuti dengan kondisi penduduk yang beraneka ragam, meningkatnya perpindahan penduduk (urbanisasi) serta meningkatnya angka kelahiran. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu: Umur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup, berpengetahuan dan berketerampilan,akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak, sehingga hal tersebut tergambarkan dalam komponen pembentuk IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, dan Parietas Daya Beli (Purchasing Power Parity). Uraian masing-masing komponen sebagai berikut:


27


a. Angka Harapan Hidup (AHH) Muara dari kualitas kesehatan masyarakat akan tergambarkan dalam Angka Harapan Hidup (AHH) bagi bayi yang baru dilahirkan saat itu. Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Mataram telah mencapai 68,63 tahun pada tahun 2014 yang meningkat 0,51 tahun dari 68,12 tahun di tahun 2013. AHH Kota Mataram sebesar 68,63 tahun mengartikan bahwa peluang bayi yang dilahirkan pada saat itu akan berpeluang hidup selama 68,63 tahun yang akan datang. Setiap tahunnya AHH Kota Mataram mengalami peningkatan. Perkembangan dari tahun 2010-2014 Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Mataram digambarkan dalam grafik dibawah ini: Grafik 1

Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Mataram dan Provinsi NTB Tahun 2010-2014:

Angka Harapan Hidup (tahun) 70 68

67.13

66.64

68.63

68.12

67.62

66 64 62

62.11

62.41

63.21

62.73

63.57

60 58 2010

2011 AHH Kota Mataram

2012

2013

2014

AHH Provinsi NTB

Sumber:www.bps.go.id

Dari grafik diatas diketahui bahwa trend peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Mataram tahun 2010-2013 dengan selisih perkembangan tiap tahun rata-rata 0,99 tahun. Jika dibandingkan dengan AHH Provinsi NTB dan AHH Nasional, AHH Kota Mataram masih berada dibawahnya. Data AHH tahun 2014 didasarkan pada data proyeksi berdasarkan data olahan trend perkembangan AHH. Target RPJMD ditetapkan sebesar 68,11 tahun, dapat dilampaui pada capaian di tahun 2014 sebesar 68,63 tahun sebesar 0,52 tahun. Pada akhir periode RPJMD Kota Mataram 2011-2015 ditetapkan AHH sebesar 68,60 tahun, namun sudah dapat dilampaui pada tahun 2014.


28


b. Angka Melek Huruf (AMH) Angka Melek Huruf (AMH) adalah Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH dalam RPJMD Kota Mataram 2011-2015 ditargetkan sebesar 99,70 persen di tahun 2014. Capaian AMH tahun 2014 sebesar 94,31 tahun, masih dibawah target RPJMD. Grafik 2 Perbandingan AMH Kota Mataram dengan Provinsi NTB 100 95

91.85

91.82

94.31 94.29

93.68

92.25

90.98

90 85

81.05

83.24

83.68

80 75 70 2010

2011 KOTA MATARAM

2012

2013

2014

PROVINSI NTB

Sum ber : Badan Pusat Statistik, 2014

Perkembangan rata-rata capaian angka melek huruf Kota Mataram mulai tahun 2010 sampai dengan 2014 sebesar 0,63 tahun, artinya terjadi perkembangan yang positif setiap tahunnya dalam meningkatnya penduduk yang dapat membaca dan menulis. Perkembangan ini merupakan kontribusi program pendidikan yang dilakukan. Perbandingan data AMH Kota Mataram dan Provinsi NTB dimaksudkan untuk memberikan gambaran makro kewilayahan untuk memudahkan memetakan program pendidikan yang mengarah pada target pencapaian AMH sebesar 99,70 pada tahun 2015. Data AMH Provinsi NTB tahun 2014 adalah data estimasi dan olahan berdasarkan trend perkembangan AMH pada tahun-tahun sebelumnya. c. Rata-rata Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. Partsipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c.


29


Ijasah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.Rata-rata Lama Sekolah juga menunjukkan indikator tingkat pendidikan terakhir yang dapat dicapai oleh penduduk usia sekolah. RLS Kota Mataram, setiap tahunnya terjadi trend peningkatan dari 9,69 pada tahun 2013 meningkat menjadi 9,89 di tahun 2014. Perubahan peningkatan angka rata-rata lama sekolah selama lima tahun terakhir rata-rata sebesar 0,16 tahun atau 1,9 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa program Wajib Belajar (WAJAR) 9 tahun (sampai dengan kelas 9 SMP/MTs), pelaksanaannya di Kota Mataram dapat dicapai. Sehingga program Wajib Belajar 9 tahun diarahkan peningkatan pelaksanaan programnya menuju WAJAR 12 tahun atau pendidikan terakhir setingkat Sekolah Menengah Atas.Jika dibandingkan dengan RLS Provinsi NTB maupun Nasional, RLS Kota Mataram cenderung lebih positif, sebagaimana digambarkan dalam grafik dibawah ini: Grafik 3 Perbandingan RLS Kota Mataram dengan Provinsi NTB

Perbandingan RLS Kota Mataram & Provinsi NTB 12 10 8

6.77

7.2

7.19

6.97

9.89

9.69

9.68

9.22

9.21

7.4

6 4 2 0 2010

2011

2012

KOTA MATARAM

2013

2014

PROVINSI NTB


Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kota Mataram mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, rata-rata sebesar 0,68 tahun. Angka rata-rata ini lebih besar dari perkembangan rata-rata capaian RLS yang terjadi di Provinsi NTB yaitu sebesar 0,43 tahun. Capaian angka tahun 2014 didasarkan pada data estimasi melalui pengolahan data berdasarkan angka rata-rata trend perkembangan setiap tahunnya.


30


d. Parietas Daya Beli Keseimbangan kemampuan berbelanja, kadang-kadang juga disebut paritas daya beli (purchasing power parity - PPP) dalam ilmu ekonomi adalah sebuah metode yang digunakan untuk menghitung sebuah alternatif nilai tukar antar mata uang dari dua negara. PPP mengukur berapa banyak sebuah mata uang dapat membeli dalam pengukuran internasional (biasanya dolar), karena barang dan jasa memiliki harga berbeda di beberapa negara.Paritas daya beli merupakan cara menyesuaikan PDB untuk memperhitungkan fakta bahwa produk yang sama memiliki harga bervariasi antar negara.

Grafik4Perkembangan Parietas Daya Beli Kota Mataram

Parietas Daya Beli Kota Mataram (Ribu Rp.) 660 658 656 654 652 650 648 646 644 642 640 638

657.51 653.79 650.09 648.01 645.13

2010

2011

2012

2013

2014

KOTA MATARAM


Sebagai salah satu sumber daya pembangunan, penduduk memiliki kontribusi dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Penduduk dapat menjadi modal dasar pembangunan bila kualitas sumber daya manusianya tinggi, namun sebaliknya akan menjadi beban pembangunan yang cukup besar. Untuk mengukur kinerja pembangunan terhadap pemberdayaan manusia digunakan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM merupakan indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan yang dianggap sangat mendasar yaitu bidang kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup, bidang pendidikan melalui angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta bidang ekonomi dengan paritas daya beli.Berdasarkan IPM, wilayah yang baik adalah wilayah yang penduduknya sehat, pandai dan berdaya beli, nilai IPM 72,32 terletak pada range 51 sampai 79 yang berarti bahwa daerah tersebut mulai memperhatikan pembangunan sumber daya manusianya. IPM Kota Mataram pada tahun 2014menduduki peringkat-1 dari kabupaten/kota lain di Provinsi NTB.


31


Grafik5: Perbandingan IPM Kota Mataram, NTB dan Nasional 2010-2013

Perkembangan IPM Kota Mataram, NTB dan Nasional 76 74

72.32

72.3

72.83

74.58

73.7

72.8

73.81

73.29

72 70 68 66

66.23

65.2

67.73

66.89

64 62 60 2010

2011 KOTA MATARAM

2012 PROVINSI NTB

2013

NASIONAL


Kota dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, umumnya disertai dengan kemiskinan, pada grafik dibawah ini tergambarkan trend penurunan persentase jumlah penduduk miskin di Kota Mataram, sebagai berikut: Grafik 6 Persentase Angka Kemiskinan 2010-2014

Persentase Penduduk Miskin 16 14 12 10 8 6 4 2 0

14.44

13.81 11.87

2010

2011

2012

10.75

10.06

2013

2014

Penduduk Miskin



32


Dari sisi jumlah penduduk miskin digambarkan pada grafik dibawah ini: Grafik 7Jumlah Penduduk Miskin tahun 2010-2014

JUMLAH PENDUDUK MISKIN KOTA MATARAM (JIWA) 70 60

58.272

53.736

50

49.633

46.67

44.772

2013

2014

40 30 20 10 0 2010

2011

2012


Menurut data BPS Kota Mataram jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Mataram tahun 2014 sebanyak 44.772 jiwa menurun sebesar1.898 jiwa atau sebesar 0,69 persen dibandingkan dengan tahun 2013 yang berjumlah 46.670 jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin ini seiring dengan meningkatnya IPM Kota Mataram, serta adanya kesadaran masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan.Berkurangnya jumlah penduduk miskin Kota Mataram dapat juga diartikan bahwa pendapatan penduduk di Kota Mataram semakin meningkat dengan indikasi meningkatnya parietas daya beli masyarakat setiap tahunnya. II.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kota Mataram dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator,antara lain: laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, PDRB per kapita dan tingkat daya beli masyarakat.


33


Grafik 8 Perkembangan PDRB Kota Mataram 2010-2014

PDRB Kota Mataram (miliar Rp.) 2014

8,116

2013

7,022

2012

6,092

2011

5,495

2010

4,824 0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

PDRB Kota Mataram


Grafik 9 Perkembangan PDRB Per Kapita 2010-2014

Perkembangan PDRB PER KAPITA 2010-2014 2014

18,822

2013

16,734

2012

14,745

2011

13,504

2010

11,977 0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

PDRB PER KAPITA



34


Grafik 10 Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2014

Kontribusi Sektor PDRB 6.6

JASA-JASA

11.74

KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN

4.88

PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

11.07

PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN

9.12

BANGUNAN

9.5

LISTRIK, GAS & AIR BERSIH

5.96

INDUSTRI PENGOLAHAN

0.56

PERTAMBANGAN & PENGGALIAN

2.36

PERTANIAN 0

2

4

6

8

10

12

14

2014


Rata-rata pertumbuhan seluruh sektor PDRB sebesar 8,38 persen. Empat sektor terbesar penyumbang ekonomi Kota Mataram diatas masuk kedalam kelompok sektor tersier (sektor perdagangan hotel & restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan, sektor bangunan dan sektor listrik, gas, dan air bersih dan sektor jasajasa)dengan kontribusi sebesar 41,43 terhadap pembentukan PDRB Kota Mataram. Sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2014berkontribusi pada pembentukan PDRB Kota Mataram sebesar 11,07 persen mengalami penurunan sebesar 12,93 dibandingkan angka tahun 2013 sebesar 24 persen. Posisi Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadikannya sebagai pusat perdagangan, dimana arus keluar masuk barang dari berbagai daerah berada di Kota Mataram. Pergerakan kontribusi sektor terbanyak pada tahun 2014 berada pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (11,74 persen), sementara pada tahun 2013 berada di sektor perdagangan, hotel dan restoran (24 persen). Perkembangan struktur perekonomian Kota Mataram mengarah kepada Kota dengan struktur jasa (Service City), dimana Kota Mataram yang menjadi Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai fungsi-fungsi utama sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan, jasa dan pariwisata, sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perkantoran pemerintahan dan fasilitas sosial, pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan serta


35


pusat kegiatan bisnis. Karena fungsinya sebagai pusat pelayanan–pelayanan tersebut, maka kebutuhan akan jasa pendukungnya cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan oleh laju PDRB berdasarkan harga konstan. Berbagai kebijakan diambil pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Kebijakan tersebut akan tercermin dari kondisi makro ekonomi yang kondusif seperti tingkat inflasi yang cukup terkendali dan nilai tukar rupiah yang semakin menguat terhadap mata uang asing terutama Dolar Amerika (USD).Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya mencerminkan aktifitas perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan, sedangkan pertumbuhan yang positif menunjukkan terjadinya perlambatan dalam kegiatan perekonomian. Grafik 11 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram 2010-2014

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA MATARAM 2010-2014

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

7.95

8.05

7.67

8.38

3.02

2010

2011

2012

2013

2014

Salah satu indikasi stabilnya perekonomian suatu daerah adalah stabilnya inflasi/ deflasi. Inflasi atau deflasi adalah perubahan harga barang di tingkat konsumen, atau merupakan perubahan dari indeks harga konsumen (IHK). Dalam PDRB, kenaikan harga barang-barang dicerminkan oleh perkembangan laju indeks harga implisit (IHI). Indeks harga implisit menggambarkan tingkat inflasi yang menyeluruh dari seluruh kegiatan perekonomian mulai sektor pertanian sampai dengan jasa-jasa atau dengan kata lain tingkat perubahan indeks harga implisit menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sektor/sub sektor. Secara agregat indeks harga implisit menunjukkan tingkat perubahan harga yang terjadi di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun.


36


Perkembangan harga barang akan mempengaruhi kemampuan masyarakat membeli barang-barang kebutuhan hidup. Sehingga dalam hal ini pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila tanpa diikuti oleh stabilnya harga-harga barang, dikatakan belum mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Inflasi pada tahun 2014 dapat ditekan, hasilnya nilai inflasi tahun 2014 lebih kecil dibanding tahun 2013 lalu. Inflasi pada tahun 2014 yaitu 7,18 sementara pada tahun 2013 sebesar 9,7 menurun 2,09 persen. Grafik 12 Laju Inflasi Kota Mataram 2010-2014

Laju Inflasi Kota Mataram 2010-2014 (%) 12

11.07 9.27

10 8

7.18

6.38

6

4.1

4 2 0 TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

Laju Inflasi

Pertambahan jumlah penduduk memberikan dampak terhadap penyediaan kebutuhan tempat tinggal dan berbagai fasilitasnya seperti ketersediaan listrik danair. Hal inilah yang berperan dalam pertumbuhan sektor listrik, gas dan air. Perubahan nilai harga barang kebutuhan pokok juga menjadi salah satu yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka inflasi, termasuk adanya kebijakan nasional untuk menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sementara tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah juga sangat tergantung pada potensi sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.Begitu pula dengan beragamnya kegiatan perekonomian yang ada, sangat tergantung pada sumber daya yang tersedia.Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja dan persentase tingkat pengangguran terbuka sangat berguna untuk melihat prospek ekonomi yang ada di Kota Mataram.


37


Tabel 4 Statistik Ketenagakerjaan Kota Mataram Uraian

2010

TINGKAT PARTISIPASI 65,54 ANGKATAN KERJA (TPAK) (%) UMR (Rp.) 950.000 TINGKAT KESEMPATAN KERJA 91.04 (TKK) (%) TINGKAT PENGANGGURAN 8,96 TERBUKA (%) Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2014

2011

2012

2013

2014

64,71

61,98

56,15

61,20

966.000 93.30

1.043.000 93.40

1.120.000 94,52

1.400.000 95,21

6,70

6,53

5,48

4,79

Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai Kota Mataram telah diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini tercermin pada meningkatnya indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dari 91,04 persen tahun 2010 menjadi 95,21 persen pada tahun 2014. Sebaliknya Angka Pengangguran Terbuka (TPT) menurun di tahun 2014 ini sebesar 0,69 persen. Hal ini adalah indikator bahwa lapangan pekerjaan di Kota Mataram meningkat, walaupun belum memenuhi kebutuhan seluruh penduduk kota Mataram. Sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram menjadi tempat tujuan sebagian besar para pencari kerja. Pada tahun 2013, Upah Minimum Kota Mataram adalah sebesar, Rp. 1.200.000,-. Seperti biasanya Upah Minimim Kota Mataram selalu lebih tinggi dibanding Upah Minimum Provinsi NTB, yaitu sebesar Rp. 1.000.000,-. Seiring dengan meningkatnya nilai kebutuhan masyarakat pekerja, Pemerintah Kota Mataram menetapkan UMR terbaru mulai Januari 2014 sebesar Rp. 1.400.000,-. Meningkatnya jumlah penduduk dan daya beli masyarakat, maka meningkat pula kebutuhan penduduk terhadap barang dan jasa. Sebagai ibukota Provinsi, Kota Mataram merupakan pusat perdagangan. Hal tersebut tercermin dalam nilai tambah bruto sektor perdagangan, hotel dan restoran. Tahun 2013 sektor perdagangan, hotel dan restoran telah mencapai nilai sebesar Rp. 1,41 trilliun, diantarannya dihasilkan dari kegiatan perdagangan besar dan eceran Rp. 1,27 trilliun, dan sisanya dihasilkan dari kegiatan hotel dan restoran.

III. Aspek Pelayanan Pembangunan bidang pendidikan di Kota Mataram merupakan proses panjang untuk meningkatkan daya saing warga Kota Mataram. Berbagai kebijakan dilakukan hingga tahun 2014 memberikan hasil yang memuaskan dengan meningkatnya IPM Kota


38


Mataram. Pendidikan sebagai salah satu barometer pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dititikberatkan pada meningkatnya akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah melalui pemenuhan sarana prasarana pendukung pendidikan. Pada tahun 2014 telah dicanangkan penggunaan Kurikulum 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 untuk dilaksanakan dibeberapa sekolah, walaupun pada akhirnya pada tanggal 8 Desember 2014 ditetapkan kebijakan oleh Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melakukan evaluasi dan melakukan penggantian kurikulum 2013 ke Kurikulum 2006. Upaya dilakukan kearah peningkatan kualitas pendidikan adalah dengan meningkatkan jumlah rasio murid terhadap jumlah guru, sebagai berikut: Tabel 5 Jumlah Guru dan Jumlah Siswa sesuai Jenjang Pendidikan (Negeri & Swasta) No 1

Uraian

Jumlah Siswa

Jumlah Guru

TK 5.053 486 RA 1.330 153 SLB 296 56 2 SD 43.834 2.194 3 MI 3.377 267 4 SMP 20.102 1.276 SMP Terbuka 137 49 5 MTs 3.788 421 6 SMA 11.049 843 7 MA 2.745 320 8 SMK 9.435 980 Sum ber : Dinas Pendidikan, Pemudan & Olahraga, data rasio diolah.

Rasio Guru : Murid 1:9,62 1:11,51 1:18,92 1:5,01 1:7,91 1:6,35 1:0,35 1:11,12 1:7,63 1:11,66 1:10,39

Selain itu dalam upaya peningkatan mutu pendidik dan tenagakependidikan, dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas jumlah tenaga pengajar yang lulus pada pendidikan dan latihan profesi guru (sertifikasi guru). Jumlah tenaga pengajar yang lulus sertifikasi guru mengalami peningkatan dari 79 orang (90,80%) pada tahun 2012 menjadi 83 orang (90,43%) pada tahun 2013, atau meningkat sebesar 3,51%.

Tahun 2014 merupakan tahun transisi kepemerintahan nasional terutama masa transisi bagi kementerian di bidang pendidikan. Pada akhir tahun 2014 terjadi perubahan fundamental terkait dengan kelembagaan kementerian, penerapan kurikulum, dan lainlain.Program strategis yang bersifat lokal diarahkan untuk melanjutkan beberapa Program strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan, antara lain: (1) pemantapan mekanisme Penerimaan Siswa Baru (PSB) dengan mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) system on line pada SMP, SMA, dan SMK Kota Mataram Tahun 2013, dan (2)


39


pemantapan penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), dan (3) Pemantapan Bantuan Siswa Miskin telah dialokasikan anggaran dalam APBD Kota Mataram. Program belajar 9 tahun di Kota Mataram ditingkatkan menjadi 12 tahun.Jika dilihat dari tingkat pendidikan penduduk usia 10 keatas tahun 2014 umumnya pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah SMA yaitu sebanyak 28,82 persen, terdapat penduduk lulusan Perguruan tinggi sebanyak 9,76 persen. Untuk melihat penduduk usia sekolah umumnya mengacu pada penduduk usia 5- 24 tahun. Terlihat bahwa dari seluruh penduduk usia 5 -24 tahun sebanyak 67 persen masih bersekolah sedangkan 25 persen sudah tidak bersekolah lagi, dan 7 persen yang tidak pernah atau belum bersekolah. Masih terdapat penduduk usia 5-24 tahun yang tidak atau belum bersekolah yaitu sebanyak 7,24 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak, karena masih ada warga Kota Mataram yang belum pernah mengenyam pendidikan di era modern ini. Penduduk yang masih bersekolah ternyata laki – laki lebih sedikit dibanding perempuan yaitu 66 persen, semetara penduduk perempuan sebanyak 67 persen. Untuk penduduk yang belum bersekolah penduduk laki – laki lebih banyak dibanding perempuan yaitu sebanyak 7,7 persen, sementara perempuan sebanyak 6,7 persen. Penduduk usia 10 tahun keatas dari hasil Susenas menunjukkan, pencapaian angka melek huruf (AMH) di Kota Mataram tahun 2014 telah mencapai di atas 92,25 persen. Sedangkan penduduk yang masih buta huruf sebesar 7,75 persen. Jumlah itu kebanyakan di dominasi oleh penduduk perempuan dan penduduk usia lanjut. Diperlukan kerja keras semua pihak sehingga buta huruf di Kota Mataram bisa berangsur-angsur berkurang. Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Mataram dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan semakin sadarnya masyarakat akan arti penting pendidikan. Pada tahun 2009 rata-rata lama sekolah selama 9,20 tahun meningkat menjadi 9,21 tahun 2010. Selama tahun 2010 sampai 2014 rata – rata lama sekolah bertambah menjadi 9,68. Artinya rata-rata penduduk Kota Mataram bersekolah selama 9,68 tahun atau setingkat dengan kelas 1 SMA. Dengan demikian wajib belajar 9 tahun di Kota Mataram sudah dapat dilampaui. Sementara tingkat kelulusan SD sebesar 99,90 persen, tingkat SMP kelulusan sebesar 88,40 persen dan tingkat SLTA kelulusan sebesar 97,50 persen. Untuk kelulusan MI, MTs, dan MA masing – masing 95,58 persen, 99,43 persen, dan 96,94 persen. Dengan


40


semakin baiknya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, serta kualitas tenaga pendidik dapat meningkatkan mutu pendidikan penduduk. Sedangkan tingkat pendidikan yang ditamatkan tergambar pada angka rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2014 menurut BPS Kota Mataram rata-rata lama sekolah (RLS) warga kota Kota Mataram adalah sebesar 9,68 tahun, Dengan kata lain rata-rata warga hanya berhasil menyelesaikan pendidikannya sampai dengan SMP atau memenuhi program wajib belajar sembilan tahun oleh pemerintah. Kondisi ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2014 walaupun perkembangannya amat sangat kecil. Daya serap penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu, dapat dilihat dengan menggunakan indikator yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah murid pada setiap jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA), tanpa memperhitungkan umur, terhadap jumlah warga kota kelompok usia sekolah (7-12, 13-15, 16-18 tahun) yang sesuai. Angka Partisipasi Kasar pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/PAket B lebih dari 100 persen, hal ini berarti bahwa terdapat murid sekolah yang berusia di luar usia resmi sekolah atau terdapat murid sekolah yang berasal dari luar Kota Mataram. Angka APK untuk SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B mengalami peningkatan dari tahun 2011. Namun hanya APK untuk SD/MI/Paket A yang memenuhi target RPJMD untuk tahun 2014.Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah (7-12, 13-15, 16-18 tahun) pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SMP, SMA) terhadap jumlah warga kota kelompok usia sekolah (7-12, 13-15, 1618 tahun) yang sesuai. Dari gambar diatas terlihat bahwa pada tahun 2014 hanya APM SD/MI/Paket A yang mengalami peningkatan dari tahun 2011 dan hanya APM SD/MI/Paket A yang memenuhi target RPJMD untuk tahun 2014. Selain di bidang pendidikan, pembangunan kesehatan juga terus dilakukan terutama dalam meningkatkan layanan kesehatan. Guna melayani masyarakat di bidang kesehatan di Kota Mataram terdapat fasilitas kesehatan yaitu 9 rumah sakit umum, 7 rumah sakit bersalin, 10 puskesmas dan 90 apotik yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah rumah sakit pada tahun 2014 ini sama dengan tahun 2011 belum ada lagi rumah sakit yang baru beroperasi pada tahun ini. Tersedianya tenaga medis juga sangat menunjang, dengan banyaknya tenaga medis masyarakat dapat terlayani dengan baik. Hal ini terlihat dari penolong kelahiran yang hampir kesemuanya adalah tenaga medis, angkanya mencapai 95 persen. Dengan ketersediaanya fasilitas kesehatan maka akses masyarakat akan kesehatan menjadi mudah. Keberhasilan pelayanan kesehatan masyarakat tidak saja meningkatkan usia harapan hidup namun seseorang akan tetap aktif sampai usia lanjut hal ini otomatis akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.


41


IV. Aspek Daya Saing Pariwisata di pulau Lombok mempunyai prospek yang bagus untuk dikembangkan. Dengan potensi wisata semakin mendorong jumlah wisatawan yang datang ke Pulau Lombok. Posisi Kota Mataram dalam zona pariwisata pulau Lombok dijadikan sebagai lokasi transit, yang berada di antara Bandara Internasional Lombok dan kawasan wisata senggigi di Kabupaten Lombok Barat dan tiga gili di Kabupaten Lombok Utara. Dalam mengantisipasi tingginya angka kunjungan wisata dan angka event nasional dan internasional yang dilaksanakan di Kota Mataram, telah terbangun beberapa hotel dan restoran. Pada tahun 2013, jumlah ketersediaan hotel sebanyak 97 hotel yang terdiri dari 13 hotel berbintang dan 84 hotel non bintang. Jumlah ini meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2012 yang berjumlah 84 hotel. Seiring dengan pertumbuhan jumlah hotel, tingkat hunian kamar hotel juga mengalami peningkatan yang siginifikan, dengan 16,28 persen tahun 2012 menjadi 34,64 persen di tahun 2013 atau meningkat sebesar 18,36 persen. Semakin banyaknya event nasional dan internasional juga berpengaruh terhadap tingkat wisatawan yang berkunjung ke Kota Mataram. Wisatawan domestik yang menginap sebanyak 390.570 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 798 orang. Sehingga secara tidak langsung peningkatan ini berpengaruh pada meningkatnya penerimaan pajak hotel dan restoran sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram. Aspek daya saing juga berkaitan dengan potensi strategis yang dimiliki oleh Kota Mataram. Kota Mataram yang daerahnya berbatasan langsung dengan laut tentunya memiliki kekayaan bahari. Salah satunya adalah perikanan laut. Luas areal tangkap perikanan laut sebesar 510,20 hektar. Produksi perikanan laut di Kota Mataram sebesar 1.701 ton. Fluktuasi hasil produksi perikanan laut dipengaruhi oleh cuaca yang kurang bersahabat, yaitu angin kencang sehingga nelayan cenderung mencari pekerjaan lain. selain perikanan laut, perikanan air tawar dengan areal budidaya mencapai 17,09 hektar dengan kapasitas produksi sebanyak 154,51 ton.


42


Kota Mataram berada di atas tanah yang subur sehingga tanaman pertanian di wilayah ini tumbuh dengan subur. Luas lahan sawah di Kota Mataram yang digunakan untuk pertanian hanya 8,78 persen dari luas Kota Mataram (63.100 ha) yaitu sebesar 5.540 Ha. Produksi padi di Kota Mataram pada tahun 2013 menjadi 29.600 ton dengan produktivitas 53,43 kuintal/hektar. Peningkatan produksi ini didukung oleh program intensifikasi pertanian menjadikan waktu panen lebih pendek sehingga luas panen meningkat. Sektor

industri

pengolahan

mempunyai

peranan

yang

cukup

penting

dalam

pembentukan perekonomian Kota Mataram. Dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sumbangan sektor industri mencapai 10 persen. Salah satu usaha yang harus dilakukan agar sektor industri berkembang dan menjadi motor penggerak perekonomian Kota Mataram di masa datang adalah dengan meningkatkan nilai produksi sektor industri itu sendiri. Selama kurun waktu 2010 - 2014 produksi sektor industri mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 2010 nilai produksi mencapai 785 milyar rupiah meningkat sedikit menjadi 929 milyar rupiah pada tahun 2013 sebesar 987 dan terahir pada tahun 2014 meningkat sebesar 1.015 milyar rupiah. Dalam bagian dalam sektor industri pengolahan, tenaga kerja menjadi motor penggerak bergeraknya sektor ini. Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri formal maupun informal mencapai 17 ribu orang lebih pada tahun 2014 yang meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 pertambahan UMKM ditargetkan sebanyak 2500 UMKM atau 23,90 persen dari total usaha seluruhnya yang berjumlah 10.462 usaha, namun realisasinya

sebanyak 2082 UMKM atau 19.90 persen. Rasio

pencapaian UMKM dibandingkan jumlah usaha seluruhnya (total Tanda Daftar Perusahaan/TDP) adalah sebesar 83.26 persen. Besarnya nilai produksi tentu tidak lepas dari nilai investasi yang telah dikeluarkan, semakin besar investasi yang dikeluarkan tentunya berbanding lurus dengan hasil yang akan di dicapai. Meningkatnya nilai produksi dari sektor industri di kota Mataram dikarenakan meningkatnya nilai investasi yang juga naik. Produksi yang tinggi tercapai karena adanya faktor produksi yang berkualitas. Salah satu faktor produksi pada industri yang harus tersedia adalah Bahan Baku. Dari sisi daya saing anggaran daerah, penerimaan pendapatan daerah Kota Mataram tahun 2014 di dominasi oleh oleh dana perimbangan dengan perbandingan terhadap


43


PAD sebesar 70:30 kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan masih relatif kecil dibanding dengan sumber penerimaan dari Dana Perimbangan. 3.3.

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Pengukuran capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Kategori nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut: 85 s/d 100 : BAIK SEKALI 70 s/d <85 : BAIK 55 s/d <70 : CUKUP 0 s/d< 55

: KURANG

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Dari 27 sasaran strategis dengan indikator kinerja sebanyak 68 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Mataram adalah sebagai berikut :

NO

KATEGORI

JUMLAH

CAPAIAN SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

Baik Sekali

21 Indikator

2

Baik

4 Indikator

3

Cukup

2 Indikator

4

Kurang

Jumlah

Indikator

27 Indikator Sasaran


44


45

Adapun pencapaian KINERJA SASARAN STRATEGIS dirinci dalam bentuk matrik, sebagai berikut :

NO

SASARAN STRATEGIS

Jumlah Indikator

MISI 1:

Capaian Ratarata (%)

<5 5

55 s/d<7 0

70 s/d < 85

85 s/d 100

Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya 1

Meningkatnya kondusivitas 3 wilayah Kota Mataram 2 Meningkatnya toleransi 2 masyarakat dalam kehidupan beragama Capaian Rata-rata Misi 1 (6 IKU) MISI 2 :

94,62

-

-

-

98,89

-

-

-


96,75

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah 1

Meningkatnya kualitas 5 pendidikan 2 Meningkatnya kualitas dan 5 derajat kesehatan masyarakat 3 Meningkatnya internalisasi 2 nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal 4 Meningkatnya kesetaraan 2 gender 5 Meningkatnya kualitas 2 keluarga Capaian Rata-rata Misi 2 (15 IKU) MISI 3 :

94,14

-

-

-

102,63

-

-

-

105,75

-

-

-

102,78

-

-

-

88,97

-

-

-

Baik Sekali Baik Sekali Baik Sekali Baik Sekali Baik Sekali

98,85

Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah 1 2 3 4 5 6

Meningkatnya pendapatan per kapita Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah Meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal

2

106,79

-

-

-


1

97,73

-

-

-

2

90,33

-

-

-

1

86,66

-

-

-

4

90,44

-

-

-

Baik Sekali

2

91,60

-

-

-

Baik Sekali




7

Meningkatnya kemandirian 2 pembiayaan daerah 8 Meningkatnya efektivitas 2 pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM 9 Meningkatnya efektivitas 2 pengembangan usaha 10 Meningkatnya kepastian 4 berinvestasi Capaian Rata-rata Misi 3 (18 IKU) MISI 4 :

111,47

-

-

-

88,97

-

--

-

95,42

-

-

-

73,87

-

-

Baik

46

Baik Sekali Baik Sekali Baik Sekali -

93,33

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) 1

6

89,78

-

-

-

Baik Sekali

Meningkatnya efektivitas 1 penerapan SPM dan SOP 3 Meningkatnya efektivitas 4 pemerataan dan kualitas pelayanan publik Capaian Rata-rata Misi 4 (10 IKU) MISI 5 :

75,00

-

-

Baik

-

85,66

-

-

-

Baik Sekali

Baik Sekali Baik Sekali -

2

Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan

Good Governance

83,48

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan 1

Meningkatnya fungsi saluran 2 drainase 2 Meningkatnya ketersediaan 2 kawasan resapan air 3 Optimalisasi penataan 1 sempadan sungai dan pantai 4 Meningkatnya penanganan 2 perumahan tidak layak huni & kawasan permukiman kumuh 5 Meningkatnya ketersediaan 1 media ekspresi dan ruang public 6 Meningkatnya efektivitas 3 pemanfaatan & pengendalian ruang yg berwawasan lingkungan hidup 7 Meningkatnya efektivitas 1 layanan penanggulangan bencana daerah Capaian Rata-rata Misi 5 (12 IKU) Rata-Rata Seluruh Capaian Misi (61 IKU)

115,79

-

-

-

91,44

-

-

-

76,11

-

-

Baik

90,06

-

-

-

Baik Sekali

98,42

-

-

-

Baik Sekali

93,32

-

-

-

Baik Sekali

98,06

-

-

-

Baik Sekali

94,74 93,43

Dari 27 sasaran diatas capaian kinerja sasaran rata-ratanya mencapai 93,43 persen dengan kriteria Baik Sek ali.



3.4.

EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN DAN PENGUKURAN KINERJA Secara umum berdasarkan RPJMD Kota Mataram 2011-2015, Pemerintah Kota Mataram dapat melaksanakan 5 misi yang telah ditetapkan dengan memiliki 27 indikator pencapaian sasaran RPJMD untuk masing-masing misi, sebagai berikut: MISI Misi Misi Misi Misi Misi

1 2 3 4 5

Jumlah

JUMLAH INDIKATOR SASARAN 2 indikator sasaran 1 s/d 2 5 indikator sasaran 3 s/d 7 10 indikator sasaran 8 s/d 17 3 indikator sasaran 18 s/d 20 7 indikator sasaran 21 s/d 27 27 indikator

JUMLAH IKU 5 16 24 11 12 68

Dari 61 Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, pencapaian indikator kinerja utama yang dicapai, adalah sebagai berikut: No Kategori Misi 1 (dengan 6 IKU) 1 Baik Sekali 2 Baik 3 Cukup 4 Kurang Misi 2 (dengan 15 IKU) 1 Baik Sekali 2 Baik 3 Cukup 4 Kurang Misi 3 (dengan 18IKU) 1 Baik Sekali 2 Baik 3 Cukup 4 Kurang Misi 4 (dengan 10 IKU) 1 Baik Sekali 2 Baik 3 Cukup 4 Kurang Misi 5 (dengan 12 IKU) 1 Baik Sekali 2 Baik 3 Cukup 4 Kurang

Jumlah IKU

Persentase

6 0 0 0

100,00 0 0 0

14 2 0 0

87,50 12,50 0 0

13 3 2 0

72,23 16,67 11,12 0

9 1 0 0

90,00 10,00 0 0

11 1 0 0

91,67 8,34 0 0


47


48

Berdasarkan Lampiran III/2-5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2014, diuraikan dalam tabel berikut ini: Tabel 6 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN 2014 No

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 Cakupan penanganan Keamanan, Ketentraman & Ketertiban (K3) /Angka kriminalitas Indeks Demokrasi Cakupan Penanganan Konflik Persentase pertemuan antar umat beragama Jumlah kegiatan keagamaan Angka Melek Huruf Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Rata-rata Angka Partisipasi Kasar (APK) Rata-rata Angka Partisipasi Murni (APM) Persentase Guru yang memperoleh Sertifikasi Angka Kelangsungan Hidup Bayi Rata-rata usia harapan hidup penduduk Prevalensi Gizi Buruk Cakupan layanan Puskesmas Rasio Rumah Sakit Jumlah event seni & budaya daerah Indeks Pemberdayaan Gender Angka melek huruf perempuan Jumlah Keluarga Sejahtera Cakupan layanan PUS ber-Keluarga Berencana

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Target

Realisasi

% Capaian

3 %

4 90

5 85,18

6 94,62

% Kasus % Kali % Thn % % % % Tahun % Rasio Rasio Kali keluarga PUS

99 48 90 520 99,70 11,50 112,14 82,88 95 45 68,11 2,25 1,5 1:40.691 50 50 100 111.288 65.763

98,01 46 89 467 94,31 9,89 100,07 81,25 94 44,50 68,63 2,25 1,7 1:40.691 72 57,77 90,03 78.950 67.605

99,00 95,84 98,89 89,81 94,60 86,00 89,24 98,04 98,95 98,89 100,93 100,00 113,33 100,00 161,50 115,54 90,03 70,94 105,04

PDRB per Kapita Paritas Daya Beli

Rp. Rp.

13.000.000

14.628.903

650.000

653.790

120,03 100,59

Persentase penduduk miskin Cakupan partisipasi angkatan kerja Pertumbuhan ekonomi daerah Tingkat cadangan pangan Presentase Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Terhadap PDRB Angka kunjungan wisatawan Persentase daya serap Pendapatan Asli Daerah Persentase PAD terhadap Dana Alokasi Umum

% % % % %

12,59 78,02 9,29 100 25

10,06 61,20 8,05 171,76 22,76

79,91 85,45 86,66 126,26 93,37

Orang % %

450.000 100 20,00

429.325 126,23 18,70

89,82 126,23 96,70

Satuan



No 1 32 33


49

Target

Realisasi

% Capaian

3 UMKM UMKM

4 2500 500

5 2082 355

6 83,28 94,66

WUB Unit % Rp(juta) % %

3.000 130 20,00 3.000 95 100

2.332 133 23,58 2.365 88,72 100

85,50 105,33 90,30 77,37 93,39 100

% SKPD unit

100 20 200

100 15 199

100 75,00 99,99

Satuan

41 42 43

2 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah Jumlah UMKM yang mendapat bantuan permodalan Jumlah Wirausaha Baru Jumlah Koperasi Berkualitas Laju pertumbuhan investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Persentase Daya serap APBD Persentase Penetapan KUA & PPAS RAPBD tepat waktu Persentase Penetapan APBD tepat waktu SKPD yang mempunyai SPM & SOP Jumlah Jaringan Komunikasi

44

Panjang Jalan dalam kondisi baik

km

319,05

239,58

80,25

45

Persentase cakupan layanan persampahan

%

95

65,19

70,59

46

Persentase cakupan layanan air bersih

%

95

85,61

98,95

49

Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik

%

78,5

88,28

112,46

50

Persentase rasio ketersediaan kawasan resapan air Persentase rasio sempadan sungai dan pantai yang dipakai bangunan liar

%

80

75,65

92,44

%

13,06

9,94

76,11

unit % %

1.000 80 95

721 78,94 93,50

82,73 98,47 98,42

55 56

Jumlah rumah tidak layak huni Presentasi Rumah Tinggal Bersanitasi Persentase rasio cakupan ketersediaan ruang publik Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Cakupan Tempat Pemakaman Umum (TPU)

% %

15,30 20,00

12,50 19,35

84,97 96,75

57

Jumlah Titik Penerangan Jalan Umum (PJU)

titik

8.000

7.850

98,25

58

Persentase daya tanggap darurat bencana / KLB

%

85,00

83,35

98,06

34 35 36 37 38 40

51 52 53 54

Jumlah APBD Kota Mataram 2014 Jumlah Realisasi APBD Kota Mataram 2014 Persentase Realisasi APBD 2014

: : :

Rp. 1.177.199.809.961,18,Rp. 1.044.355.803.030,95,88,72 persen



Rekapitulasi pengukuran capaian sasaran strategis masing-masing Misi RPJMD diuraikan dalam tabel berikut ini: KETERCAPAIAN INDIKATOR SASARAN MASING-MASING MISI RPJMD

No

SASARAN

JUMLAH IKU

MISI 1:

RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN SASARAN

KET

Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya 1

Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota Mataram 2 Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama Rata-rata Capaian Kinerja Misi 1 MISI 2 :

3

94,62

-

2

98,89

-

96,75

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah 1 2

Meningkatnya kualitas pendidikan Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat 3 Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal 4 Meningkatnya kesetaraan gender 5 Meningkatnya kualitas keluarga Rata-rata Capain Kinerja Misi 2 MISI 3 :

5 5

94,14 102,63

-

2

105,75

-

2 2

102,78 88,97 98,85

-

Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah 1 2 3 4 5 6

Meningkatnya pendapatan per kapita Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah Meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal

2

106,79

-

1

97,73

-

2

90,33

-

1

86,66

-

4

90,44

-

2

91,60

-


50


7

Meningkatnya kemandirian 2 pembiayaan daerah 8 Meningkatnya efektivitas 2 pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM 9 Meningkatnya efektivitas 2 pengembangan usaha 10 Meningkatnya kepastian 4 berinvestasi Rata-rata Capain Kinerja Misi 3 MISI 4 :

111,47

-

88,97

-

95,42

-

73,87

-

93,33

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) 1

Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Good Governance 2 Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP 3 Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan public Rata-rata Capaian MISI 5 :

6

89,78

-

1

75,00

-

4

85,66

-

Misi 4

83,48

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan 1 2 3 4 5 6

7

2

115,79

-

2

91,44

-

1

76,11

-

2

90,06

-

1

98,42

-

3

93,32

-

1

98,06

-

Misi 5

94,74

RATA-RATA CAPAIAN SELURUH MISI

93,43

Meningkatnya fungsi saluran drainase Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air Optimalisasi penataan sempadan sungai & pantai Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh Meningkatnya ketersediaan media ekspresi dan ruang public Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan Lingkungan Hidup Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana daerah Rata-rata Capaian


51


Secara lebih rinci evaluasi capaian masing-masing kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut: I.

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 1 Sasaran 1 terkait dengan pencapaian peningkatan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang dilandasi nilai agama dan budaya melalui peningkatan kondusivitas wilayah Kota Mataram, serta peningkatan toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama. Evaluasi capaian sasaran 1 berdasarkan IKU yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: Tabel 1.1 EVALUASI CAPAIAN SASARAN 1 “Meningkatnya Kondusivitas Wilayah Kota Mataram” No 1 2 3

No 1

2 3

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Cakupan Penanganan Keamanan, Ketentraman & Ketertiban (K3) Indeks Demokrasi Cakupan Penanganan Konflik

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Cakupan Penanganan Keamanan, Ketentraman & Ketertiban (K3) Indeks Demokrasi Cakupan Penanganan Konflik

%

Target 90

Realisasi 80,21

CAPAIAN KINERJA 2011 89,12

%

98

97,37

99,35

98

97,37

99,35

Kasus

15

13

88,66

23

22

95,65

SATU AN

Tahun 2011

Rata-rata Capaian IKU Kinerja Capaian Sasaran Tahun 2013

Target 90

Realisasi 84,24


Tahun 2012

86,78 86,78

98,28 98,28 Tahun 2014 Target

Realisasi

85,18


90

85,18


97,37 22

99,35 95,65

99 48

98,01 46

99,00 95,84

SATU AN

Target

Realisasi

%

90

% Kasus

98 23

Rata-rata Capaian IKU Kinerja Capaian Sasaran

85,38 85,38

96,79 96,79

Untuk capaian sasaran meningkatnya kondusivitas Kota Mataram mengalami peningkatan sebanyak 11,41 persen di tahun 2014, dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun sebelumnya. Terjadi peningkatan angka kriminilitas sebesar 119 kasus di tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 disebabkan komposisi penduduk Kota Mataram yang majemuk dengan berbagai ras, suku dan agama dapat menyimpan potensi konflik, jika tidak ditangani dengan benar. Dalam meminimalisasi timbulnya konflik di tengah masyarakat. Upaya meminimalisasi pelanggaran K3 dilakukan melalui pembinaan perlindungan masyarakat berbasis Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) dengan membina 43 orang, dan penunjukan 186 orang Tim Pelaksana LINMAS. Untuk itu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Bakesbang-Linmas melakukan berbagai upaya preventif melalui pengadaan Pos Jaga 6 unit, dan pengadaan alat komunikasi HT. Sosialisasi yang efektif untuk Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dilakukan pada 6 kecamatan.


52


Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban disebabkan meningkatnya jumlah patrol satuan Polisi Pamong Praja dalam pencegahan pelanggaran trantib selama 24 jam. Dalam hal evaluasi kinerja partisipasi politik masyarakat, IKU yang digunakan adalah Indeks Demokrasi. Indeks diukur dari tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada. Untuk indikator terhadap penanganan kasus konflik vertikal dan horizontal memperlihatkan trend penurunan dalam kurun waktu 2010-2011. Hal tersebut terjadinya setidaknya karena dua hal yang mendasar, yaitu pertama, adanya intervensi kebijakan Pemerintah Kota Mataram yang aktif mendorong harmonisasi dan mengantisipasi sedini mungkin potensi konflik, kedua, Pemerintah daerah aktif memfasilitasi dialog terbuka, menggelar rapat koordinasi, serta melakukan mediasi penanganan konflik. Tak ketinggalan keberadaan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) dan jejaringnya juga dioptimalkan, upaya lain adalah memfasilitasi dan mendukung program kerja sejumlah ormas yang merupakan wadah masyarakat untuk membangun pemahaman atas pluralisme dan keberagaman, seperti Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB). Komposisi penduduk Kota Mataram yang majemuk dengan berbagai ras, suku dan agama dapat menyimpan potensi konflik, jika tidak ditangani dengan benar. Dalam mengoptimalkan penanganan konflik, beberapa hal yang dilakukan: pertama, meningkatkan intervensi kebijakan Pemerintah Kota Mataram yang aktif mendorong harmonisasi dan mengantisipasi sedini mungkin potensi konflik. Kedua, Pemerintah Daerah secara terus menerus dan aktif memfasilitasi dialog terbuka, menggelar rapat koordinasi, serta melakukan mediasi penanganan konflik. Tak ketinggalan keberadaan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) dan jejaringnya juga dioptimalkan. paya lain adalah memfasilitasi dan mendukung program kerja sejumlah ormas yang merupakan wadah masyarakat untuk membangun pemahaman atas pluralisme dan keberagaman, seperti Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB). Disamping itu, dilaksanakan pula sosialisasi yang efektif untuk Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) pada 6 kecamatan dan pengadaan alat komunikasi Handy Talky (HT). Upaya konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram mendapat apresiasi dari Kepolisian Republik Indonesia melalui Kepolisian Daerah Nusa Tanggara Barat dengan diberikannya Penghargaan HONOR I S POLI CE pada tahun 2013 kepada Walikota Mataram. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran Meningkatnya Kondusivitas Wilayah Kota Mataram pelaksanaan urusan selama tahun 2011-2014 adalah: 1.

Terbatasnya personil terutama yang memiliki keahlian/kompetensi dibidang penanganan konflik. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya pembinaan dan pelatihan teknis bidang penanganan konflik dan juga masih


53


54

kurangnya sarana dan fasilitas dalam penanganan konflik dan untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya pengadaan alat-alat penunjang dalam penanganan konflik dan membentuk Tim Koordinasi yang berkaitan dengan hal tersebut. 2.

Kota Mataram memiliki potensi konflik sebagai konsekuensi kemajukan dan karateristik

heterogenitas

penduduknya.

Dalam

mengoptimalkan

penanganan konflik, beberapa hal yang dilakukan: (1) meningkatkan intervensi kebijakan Pemerintah Kota Mataram yang aktif mendorong harmonisasi dan mengantisipasi sedini mungkin potensi konflik, (2) Pemerintah Daerah secara terus menerus dan aktif memfasilitasi dialog terbuka, menggelar rapat koordinasi, serta melakukan mediasi penanganan konflik. Tak ketinggalan keberadaan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) dan jejaringnya juga dioptimalkan, dan (3) memfasilitasi dan mendukung program kerja sejumlah ormas yang merupakan wadah masyarakat untuk membangun pemahaman atas pluralisme dan keberagaman, seperti Forum Koordinasi Umat Beragama. II.

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 2 Tabel 2.1 EVALUASI CAPAIAN SASARAN 2 “Meningkatnya Toleransi Masyarakat dalam Kehidupan Beragama”

No

1 2

No

1 2


Pertemuan antar umat beragama Jumlah Kegiatan Keagamaan dalam satu tahun

Target

Realisasi

%

90

81

Keg

500

448

Rata-rata Capaian IKU Capaian Kinerja Sasaran

INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU)

Pertemuan antar umat beragama Jumlah Kegiatan Keagamaan dalam satu tahun

Tahun 2011

SATUAN

Tahun 2013

CAPAIAN KINERJA 2011

Target

Realisasi

90,00

90

81

89,60

520

450

Tahun 2012

76,53 76,53


90,00 86,53 83,84 83,84

Realisasi


Target

Realisasi


90

85

94,44

90

89

98,89

520

460

88,47

520

467

89,81

SATUAN

Target

% Keg

Tahun 2014

Rata-rata Capaian IKU (%)

91,45

94,35

Capaian Kinerja Sasaran

91,45

94,35

Nuansa religiusitas masyarakat tercermin dari meningkatnya toleransi antara umat beragama. Menurunkan potensi konflik umat beragama sebagai salah satu



sasaran yang harus dicapai, dengan berhasil menekan 75 persen potensi konflik di tahun 2014 di Kota Mataram. Penduduk Kota Mataram mayoritas adalah beragama Islam dengan jumlah 388.898 jiwa atau 95,57 persen dari total penduduk Kota Mataram yang berjumlah 413.622 jiwa di tahun 2011 dan dimana di tahun 2014 meningkat menjadi 441.064. Pembinaan umat beragama di Kota Mataram dilaksanakan secara intensif dalam kegiatan sehari-hari. Dengan digalakkan imtaq di sekolah-sekolah dan kantorkantor pada hari Jum’at diharapkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Mataram dapat lebih ditingkatkan, utamanya dari segi religiusitasnya. Jumlah pemeluk agama di Kota Mataram tercatat sebanyak 388.898 jiwa pemeluk agama islam, 68.242 jiwa pemeluk agama Hindu, 18.017 jiwa pemeluk Nasrani, dan 7.653 jiwa pemeluk agama Budha dan lainnya. Untuk mendukung pelaksanaan kehidupan beragama di Kota Mataram, telah dibangun sarana peribadatan, yaitu 232 Masjid, 163 Pura, 15 Gereja Kristen, 2 Gereja Katholik, dan 11 Vihara. Sementara itu, terdapat beberapa lembaga pendidikan agama sejak dini, yaitu sebanyak 36 Raudhatul Athfal (RA), 24 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 22 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 12 Madrasah Aliyah (MA), 7 sekolah katholik, dan 6 sekolah kristen. Visi untuk mewujudkan Kota Mataram yang Religius, salah satunya tergambar dalam berbagai kegiatan keagamaan yang secara rutin dilakukan setiap tahunnya oleh berbagai pemeluk agama di Kota Mataram. Beberapa kegiatan keagamaan tersebut antara lain: (1) Festival Maulid, (2) Festival Lebaran Topat, (3) MTQ/MFQ, (4) Pawai Ogoh-ogoh. Guna mengatasi terjadinya konflik maka juga dilakukan pemantapan fungsi Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA), koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD). Pertemuan antar umat beragama dilakukan selama 5 kali dalam satu tahun dengan melibatkan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. Banyaknya lembaga kelembagaan mengalami peningkatan sebesar 0,44 persen dari tahun 2011 sebanyak 448 kegiatan menjadi 467 kegiatan di tahun 2014. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran Meningkatnya Toleransi Masyarakat dalam Kehidupan Beragama selama tahun 2011-2014 adalah: Untuk mengatasi penanganan konflik dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan, yang harus dilakukan antara lain : meningkatkan intervensi kebijakan Pemerintah Kota Mataram yang aktif mendorong harmonisasi dan mengantisipasi sedini mungkin potensi konflik, Pemerintah Daerah secara terus menerus dan aktif memfasilitasi dialog terbuka, menggelar rapat koordinasi, serta melakukan mediasi penanganan konflik dan melibatkan keberadaan Komunitas Intelejen Daerah

dan jejaringnya juga dioptimalkan, dan memfasilitasi dan mendukung

program kerja sejumlah ormas yang merupakan wadah masyarakat untuk


55


56

membangun pemahaman atas pluralisme dan keberagaman, seperti Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB). III. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 3 Tabel 3.1 EVALUASI CAPAIAN SASARAN 3 “Meningkatkan Kualitas Pendidikan” No 1 2 3

4

5

3

4

5

Target

Realisasi

91,85 9,22

CAPAIAN KINERJA 2011 92,21 92,20

99,60 10,50

92,25 9,68


105,27 114,19 116,96

98,99 88,96 72,38

92,75 89,59 85,41

105,27 114,19 116,96

100,70 91,80 84,63

98,88 93,88 85,41

89,68 79,01 79,97 87

93,32 72,60 55,03 75,95

101,98 97,00 71,77 89,98

89,68 79,01 79,97 88

94,76 74,22 64,41 79,73

106,63 95,11 80,75 91,31

SATUAN

Target

Realisasi

Angka Melek Huruf (AMH) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/Paket C Guru yang memperoleh Sertifikasi (Kualifikasi S1/D4)

% thn

99 10

INDIKATOR KINERJA SASARAN

No 1 2

Tahun 2011


%

%

%

Rata-rata Capaian IKU Kinerja Capaian Sasaran 3 Tahun 2013 SATU AN Target Realisasi

Angka Melek Huruf (AMH) % 99,60 93,68 Rata-rata Lama Sekolah Thn 10,50 9,69 (RLS) Angka Partisipasi Kasar (APK) % - SD/MI/Paket A 105,27 101,35 - SMP/MTs/Paket B 114,19 96,82 - SMA/SMK/Paket C 116,96 85,91 Angka Partisipasi Murni (APM) % - SD/MI/Paket A 89,68 95,91 - SMP/MTs/Paket B 79,01 83,19 - SMA/SMK/Paket C 79,97 64,67 Guru yang memperoleh % 88 83 Sertifikasi (Kualifikasi S1/D4) Rata-rata Capaian Indikator Kinerja (%) Kinerja Capaian Sasaran

90,32 90,32 CAPAIAN KINERJA 2013 92,92 92,35

Tahun 2012

Target

Realisasi

99,70 11,50

94,31 9,89

93,09 93,09 CAPAIAN KINERJA 2014 94,69 94,19

98,89 81,56 72,44

105,27 114,19 116,96

101,4 106,65 92,16

96,33 93,40 78,80

103,63 102,10 80,86 94,31

89,68 79,01 79,97 95

98,91 77,82 67,01 94

108,59 98,50 83,80 98,95

Tahun 2014

93,10 93,10

94,14 94,14

Grafik 3.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatkan Kualitas Pendidikan” 120

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0 2011

2012

AMH

2013

RLS

2014

Guru

2011

2012

2013

2014

APK SD

APK SMP

APK SMA

APM SD

APM SMP

APM SMA



Berdasarkan tabel 3 dan grafik 3.1 menunjukkan bahwa capaian kinerja pendidikan di Kota Mataram berada diatas capaian nasional yang diukur dari Standar Renstra Pendidikan Nasional. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berada diatas Standar Nasional sebesar 8,25 tahun dan APK pendidikan menengah Kota Mataram berada diatas target Standar Nasional sebesar 85 persen. RLS Kota Mataram mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 meningkat rata-rata sebesar 0,22 tahun. Angka Melek Huruf yang berkaitan dengan Program Pemberantasan Buta Aksara meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil Susenas bahwa mulai tahun 2011 Angka Melek Huruf (AMH) tercatat diatas 91,85 persen, baik perempuan maupun laki-laki. Sedangkan untuk penduduk yang masih buta huruf sebesar 8,15 persen yang masih didominasi oleh penduduk usia lanjut. APK SD sampai dengan tahun 2014 telah tercapai sebesar 110,4% dan melampaui target RPJMD yang ditetapkan sebesar 105,27%, termasuk APM SD sampai dengan 2014 telah tercapai sebesar 98,91% dan melampaui target RPJMD yang ditetapkan sebesar 89,68%. Peningkatan kinerja bidang pendidikan masingmasing jenjang diarahkan pada peningkatan kualitas/mutu pendidikan dan peningkatan

pelayanan

pendidikan.

Dalam

upaya

meningkatkan

layanan

pendidikan terutama bagi masyarakat kurang mampu, Pemerintah Kota Mataram telah menggratiskan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar negeri dan menengah pertama negeri. Pada sisi lain juga diterapkan kebijakan untuk menggratiskan biaya pendaftaran saat Penerimaan Siswa Baru (PSB). Legitimasi ini dilakukan dengan menetapkan dan menerapkan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) system on line pada SMP,

SMA,

dan

SMK

Kota

Mataram.

Dampak

dari

kebijakan

tersebut

menyebabkan semakin bertambahnya siswa pada masing-masing jenjang. Penambahan jumlah siswa tiap tahun menyebabkan meningkatnya partisipasi penduduk usia sekolah. Berbagai kebijakan lainnya ditetapkan, antara lain penyediaan anggaran untuk BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Pembangunan Gedung Sekolah dan Ruang Kelas Baru

(RKB),

Pembangunan

Laboratorium

dan

Ruang

Praktikum

Sekolah

(Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS), Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, serta Pemenuhan Kebutuhan Meubelair Sekolah. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara


57


58

sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Selain itu dalam peningkatan kualitas pendidikan, jumlah tenaga pengajar yang lulus pada pendidikan dan latihan profesi guru (sertifikasi guru) terus bertambah setiap tahunnya. Pengembangan guru sebagai profesi; merupakan kebijakan yang strategis dalam rangka membenahi persoalan guru secara mendasar. Sebagai tenaga profesional, guru harus memiliki sertifikat profesi dari hasil uji kompetensi. Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan pemetaan profil kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan analisis kesenjangan kompetensi. Capaian indikator kinerja Guru yang memperoleh Sertifikasi mulai tahun 20112014 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6,5%, dan capaian angka pada tahun 2014 sebesar 94 persen jika dibandingkan dengan target RPJMD yang ditetapkan sebesar 91%, maka telah melampaui target RPJMD. Faktor keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pendidikan dipengaruhi oleh: 1. Program beasiswa miskin dan dana BOS yang berujung pada kebijakan SD Negeri dan SMP Negeri semakin bertambahnya siswa pada masing-masing jenjang. Jumlah siswa yang tiap tahun bertambah juga menyebabkan meningkatnya pencapaian APK/APM. 2. Rata-rata lama sekolah sudah diatas standar Renstra Pendidikan Nasional sebesar 8,25 tahun. 3. APK pendidikan menengah sudah diatas target Renstra Pendidikan Nasional sebesar 85 persen. 4. Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa baik akademik maupun non akademik yang berkesinambungan menjadikan siswa/siswi Kota Mataram mempunyai prestasi dan menjadi juara baik di tingkat provinsi, nasional maupun internasional. 5. Demikian pula pelatihan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan berujung pada pencapaian prestasi pendidik dan tenaga kependidikan di tingkat provinsi NTB dan nasional. Tabel 3.2 Realisasi Indikator Kinerja Utama ““Meningkatkan Kualitas Pendidikan” No

1 2


Jumlah layanan perpustakaan Jumlah kunjungan perpustakaan

SATUAN Unit orang

REALISASI TARGET

2011

2012

160

124

136

40.000

25.136

26.113


2013 147 27.549

158


30.513

87,49

2014

84,62



Kinerja Capaian Sasaran

84,62

Sum ber: LAKIP Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Mataram

Grafik 3.2 Perkembangan Rata-rata Kunjungan Perpustakaan dan Cakupan Layanan Perpustakaan tahun 2011-2014 35000

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2011

2012

2013

2011

2014

2012

2013

2014

Cakupan Layanan Perpustakaan

Kunjungan Perpustakaan

Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan rata-rata kunjungan perpustakaan tahun 2011 sebanyak 25.136 orang menjadi sebanyak 30.513 orang pada tahun 2014. Begitu juga dengan cakupan layanan perpustakaan pada tahun 2011 sebanyak 124 unit dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 158 unit. Dalam meningkatkan minat baca masyarakat dibutuhkan penguatan dalam sarana dan prasarana pendukung, termasuk ketersediaan personil yang memadai dalam hal kuantitas dan kualitas. Keberadaan perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah dan

perpustakaan

rumah

ibadah

merupakan

sarana

pendukung

dalam

memperkuat akses masyarakat untuk mendapat data dan informasi, salah satunya dalam memenuhi ketersediaan koleksi buku dan bahan bacaan lainnya, yang saat ini berjumlah sebanyak 7.611 jenis. Akselerasi cakupan layanan perpusatakan dilakukan dengan optimalisasi layanan Perpustakaan Keliling sebanyak satu unit yang merupakan bantuan dari Perpustakaan Nasional RI. Sebagai alternatif pilihan masyarakat

untuk

mengakses

perpustakaan,

keberadaan

Taman

Bacaan

Masyarakat (TBM) yang berjumlah 39 TBM dapat memperpendek jarak layanan perpustakaan bagi masyarakat Kota Mataram. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi capaian sasaran meningkatkan kualitas pendidikan selama tahun 2011-2014 adalah: 1.

59

Penerimaan Siswa Baru (PSB) menjadi isu yang berkembang di tengah masyarakat setiap tahunnya, mengingat Kota Mataram sebagai barometer pendidikan di Provinsi NTB menyebabkan meningkatnya minat penduduk



usia sekolah untuk melanjutkan pendidikannya di Kota Mataram. Kemajuan pembangunan pendidikan di Kota Mataram berdampak pada tingginya “urbanisasi siswa” dari daerah lain, sehingga 7% dari jumlah peserta didik adalah berasal dari luar Kota Mataram. Penerapan kebijakan Bina Lingkungan

menjadi

salah

satu

alternatif

pemecahan

terhadap

ketidaksesuaian antara ketersediaan ruang belajar/rombongan belajar dibandingkan dengan jumlah pendaftar. Salah satunya melalui peningkatan jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) dan meningkatkan jumlah sekolah pada jenjang SD dan SMP sehingga dapat sebanding dengan jumlah rombongan belajar dan siswa baru yang ada. 2.

Mekanisme PSB dengan menggunakan sistem on line dihadapkan pada permasalahan gangguan sistem sehingga terdapat kendala bagi masyarakat untuk mendaftar. Mekanisme penerimaan dengan menetapkan batas minimal nilai ujian nasional/ujian sekolah (passing grade) di beberapa sekolah

dengan

kelebihan

peminat

dilakukan

untuk

memberikan

pemerataan bagi sekolah lainnya. Permasalahan dalam operasionalisasi PSB

on line secara bertahap terus diatasi melalui peningkatan kapasitas personil dan meningkatkan band-width jaringan PSB on line. 3.

Keberadaan sekolah swasta dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan masih belum optimal dalam menjaring siswa baru, sementara hampir sebagian besar orang tua siswa menyekolahkan putra putrinya di sekolah negeri. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan jumlah rombongan belajar (rombel) antara sekolah negeri dengan swasta. Tingginya biaya pendidikan di sekolah swasta menjadi salah satu penyebab terjadinya hal tersebut. Untuk itu sekolah swasta perlu mendapat perhatian, antara lain dalam bentuk subsidi.

4.

Masih terbatasnya keanekaragaman bahan pustaka/koleksi perpustakaan yang dapat menunjang minat baca masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut melalui penambahan bahan pustaka/koleksi perpustakaan hingga dapat meningkatkan minat baca masyarakat.

5.

Masih kurangnya sarana prasarana perpustakaan daerah dan masih kurangnya

jumlah

mobil

operasional

perpustakaan

keliling

untuk

mengkomodir cakupan pelayanan perpusatakaan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan melengkapi sarana perpustakaan, mengembangkan pilihan media kepustakaan daerah secara on-line, dan mengusulkan penambahan mobil operasional perpustakaan keliling.


60


61

IV. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 4 Tabel 4.1 EVALUASI CAPAIAN SASARAN 4 “Meningkatkan Kualitas dan Derajat Kesehatan Masyarakat”

No 1 2 3 4 5

No 1 2 3 4 5

Tahun 2011 Realisasi

CAPAIAN KINERJA 2011 (%)

Target

Realisasi


40,82

40,25

98,60

40,39

40,31

99,80

66,64 3,00 1,5

66,60 4,21 1,4

99,93 140,33 93,33

67,13 2,75 1,5

67,13 2,52 1,7

100 91,63 113,33

157,11 86,13 86,13 CAPAIAN KINERJA 2013 (%)

1:26.149

1:40.691

155,61 90,09 90,09

Target

Realisasi



SATU AN

Target

Angka Kelangsungan Hidup Bayi per / 1000 kelahiran hidup Angka Harapan Hidup Prevalensi Gizi Buruk Cakupan Layanan Puskesmas Rasio Rumah Sakit

% Thn % %

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 kelahiran hidup Angka Harapan Hidup Prevalensi Gizi Buruk Cakupan Layanan Puskesmas Rasio Rumah Sakit

RS

1:25.641 1:40.284 Rata-rata Capaian IKU Kinerja Capaian Sasaran Tahun 2013 SATUAN Target Realisasi

Tahun 2012

Tahun 2014

%

45,00

43,22

96,05

45,00

44,50

98,89

thn % %

67,62 2,50 1,5

67,13 2,50 1,7

99,28 100,00 113,33

68,11 2,25 1,5

68,63 2,25 1,7

100,77 100,00 113,33

155,61 112,85 112,85

1:40.691

1:40.691

100,00 102,63 102,63

RS

1:26.149 1:40.691 Rata-rata Capaian IKU Kinerja Capaian Sasaran

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masih terdapat 0,08 persen penanganan bayi lahir hidup yang belum mencapai target penanganan. Faktor ketidaktercapaian indikator ini antara lain disebabkan oleh faktor lingkungan dan faktor internal (kesiapan kondisi kesehatan) ibu melahirkan yang menyebabkan 0,8 atau 1 kelahiran tidak tertolong dalam 1.000 kelahiran hidup. Pada cakupan pertolongan kesehatan oleh tenaga kesehatan melampaui dari target sebesar 2,35 persen, angka ini lebih tinggi dari angka Provinsi NTB, hal ini dikarenakan oleh meningkatnya jumlah tenaga kesehatan di Kota Mataram sebanyak 168 tenaga medis pada tahun 2011 bertambah menjadi 184 tenaga medis pada tahun 2012 dan di tahun sebanyak 168 tenaga medis pada tahun 2013 bertambah menjadi 184 tenaga medis pada tahun 2014. Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Mataram telah mencapai 67,13 tahun, artinya bahwa peluang bayi yang dilahirkan pada saat itu akan berpeluang hidup selama 67,13 tahun yang akan datang. Setiap tahunnya AHH Kota Mataram mengalami



peningkatan. Pada tahun 2009, AHH Kota Mataram pada posisi 66,15 tahun menjadi 67,13 di tahun 2012. Muara dari kualitas kesehatan masyarakatakan tergambarkan dalam Angka Harapan Hidup (AHH) bagi bayi yang baru dilahirkan saat itu. Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Mataram telah mencapai 68,63 tahun di tahun 2014, artinya bahwa peluang bayi yang dilahirkan pada saat itu akan berpeluang hidup selama 68,63 tahun yang akan datang. Setiap tahunnya AHH Kota Mataram mengalami peningkatan terlihat pada Grafik dibawah ini: Grafik 4.1 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Penduduk Kota Mataram Tahun 2011-2014 68,5 68 67,5 67

68,63 68,12 67,62

AHH

67,13

66,5 66 2011

2012

2013

2014

Peningkatan signifikan terjadi pada rasio layanan infrastruktur kesehatan, dengan bertambahnya jumlah Puskesmas menjadi 11 puskesmas pada tahun 2014. Beroperasinya unit Puskesmas Rawat Inap menjadikan rasio layanan Puskesmas dengan cakupan wilayah di tingkat Kecamatan capaiannya melampaui dari target sebesar 13,33 persen atau total menjadi sebesar 113,33 persen. Pada kasus prevalensi gizi buruk terjadi pada anak usia Balita sebagai dampak kekurangan asupan gizi. Langkah penurunan angka kejadian gizi buruk setiap tahunnya dilakukan dengan mengefektifkan mekanisme pendataan, kontrol kejadian, dan intervensi penanganannya. Pada beberapa kasus gizi buruk yang tinggi disebabkan oleh ketidaktepatan data yang juga mendata masyarakat di luar wilayah Kota Mataram yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram. Ketersediaan infrastruktur kesehatan yang memadai menjadi salah satu penopang terselenggaranya pelayanan kesehatan yang baik. Peningkatan terjadi pada rasio layanan infrastruktur kesehatan, dengan bertambahnya jumlah Puskesmas dari 10 pada tahun 2011 menjadi 11 puskesmas pada tahun 2014. Penambahan 1 unit Puskesmas berada di wilayah Kelurahan Pejeruk. Meningkatnya jumlah Puskesmas mempengaruhi cakupan layanan Puskesmas dengan rasio 1,5 berbanding 1.000 penduduk menjadi 1,7 berbanding 1.000 penduduk. Selain Puskesmas, tingkat pelayanan kesehatan juga dipengaruhi oleh ketersediaan Rumah Sakit. Jika jumlah rumah sakit sebanyak 17 RS yang tersedia dibandingkan dengan populasi jumlah penduduk sebanyak 419.641 jiwa, maka cakupan layanan RS menjadi sebesar 24.684 jiwa per 1 RS. Cakupan ini dapat mempengaruhi tingkat layanan 1 RS terhadap satuan penduduk. Semakin kecil


62


jumlah satuan penduduk yang dilayani karena meningkatnya jumlah RS, maka cakupan layanan kesehatan bisa dikatakan semakin lebih baik. Capaian ini sebagai akibat bertambahnya infrastruktur Rumah Sakit baik milik Pemerintah Daerah serta terbangunnya beberapa Rumah Sakit Swasta. Sampai dengan tahun 2014, ketersediaan fasilitas kesehatan di Kota Mataram, sebagai berikut: Tabel 4.2 Jumlah Sarana Kesehatan di Wilayah Kota Mataram No

Sarana Kesehatan

Jumlah

1

RSUD Pemerintah

2

2

RSU TNI/Polri

2

3

RSU Swasta

5

4 Rumah Sakit Jiwa 1 5 Rumah Bersalin 7 6 Balai Kesehatan Mata 1 7 Klinik 5 8 Puskesmas Perawatan 4 9 Puskesmas Non Perawatan 7 10 Puskesmas Pembantu 17 11 UP2F 1 12 Poskesdes 20 13 Posyandu 344 14 Poskestren 12 15 Praktek Dokter Perorangan 523 Sum ber: Mataram Dalam Angka, 2014.

Keterangan RSUD Pemprov NTB dan RSUD Kota Mataram RSU TNI dan RSU Polri RS Islam Siti Hajar, RS Saint Antonius, RS Risa, RS Biomedika, RS Harapan Keluarga Pemprov NTB Swasta Pemprov NTB Swasta Pemerintah Kota Mataram Pemerintah Kota Mataram Pemerintah Kota Mataram Swasta Pemerintah Kota Mataram Pemerintah Kota Mataram Swasta Swasta

Untuk meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram sejak beroperasi pada tanggal 3 Maret 2010 dan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1225 Menkes/SK/VII/2010 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas C. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.03/I/1128/2013 dan Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Rumah Sakit Kelas B Kota Mataram, status RSUD telah ditingkatkan statusnya dari RSUD Type C menjadi RSUD Type B. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai salah satu alat pemerintah untuk pelayanan kesehatan difungsikan sebagai sebuh lembaga

not-for-profit setelah berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka orientasi sosialnya masih sangat dominan. Sebagai sebuah lembaga yang berorientasi sosial, RSUD memiliki tiga preferensi utama, yaitu perbaikan mutu pelayanan, peningkatan efisiensi, dan meningkatkan pendapatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan. Dalam memberikan kepastian pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Mataram, pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8


63


Tahun 2012 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringannya bagi Penduduk Kota Mataram berdampak pada meningkatnya

kunjungan

masyarakat

di

Puskesmas

ataupun

Puskesmas

Pembantu, termasuk adanya kebijakan Kepala Daerah untuk pelayanan perawatan gratis kelas III di RSUD Kota Mataram. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat terkait dengan adanya kebijakan nasional dalam sistem layanan kesehatan dengan ditetapkannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan dan sudah diterapkan sejak Januari 2014. Kebijakan BPJS secara nasional, bahwa seluruh penduduk Indonesia dijamin layanan kesehatannya. Dalam operasionalnya, Pemerintah Provinsi NTB hanya menanggung sejumlah 3.764 jiwa (5,6%) dari 67.272 jiwa seluruh peserta Jamkesmas NTB. Hal ini disebabkan oleh jumlah premi BPJS (Rp. 19.225/bulan/orang) yang lebih besar dari premi Jamkesmas NTB (Rp. 6.000/bulan/orang). Penentuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN untuk penduduk Kota Mataram sejumlah 2.500 jiwa, berdasarkan analisis teknis dari tim teknis terkait, bahwa angka kesakitan di Kota Mataram hanya sebesar +10 % dari seluruh penduduk Kota Mataram. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran meningkatkan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat selama tahun 2011-2014 adalah: 1.

Dengan semakin meningkatnya pendidikan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat telah menjadikan adanya perubahan orientasi masyarakat dalam menilai pelayanan kesehatan, masyarakat cenderung menuntut pelayanan yang lebih baik, lebih ramah dan lebih bermutu. Dengan demikian maka tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan harus diatasi secara bertahap yang perlu terus ditingkatkan agar menjadi lebih efektif dan efisien serta memberikan kepuasan terhadap pasien, keluarga dan masyarakat.

2.

Tuntutan pelayanan kesehatan yang berkualitas yang berkaitan dengan orientasi masyarakat yang masih cenderung menggunakan paradigma sakit dengan menekankan pada upaya-upaya pengobatan (kuratif) secara langsung harus diimbangi dengan ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada upaya promotif (pemberdayaan), dan upaya preventif (pencegahan), dilakukan melalui penguatan peran promosi kesehatan (Promkes) melalui organisasi PKK, Posyandu, Penyuluh KB di tingkat masyarakat. Disamping itu, tenaga kesehatan harus mampu mengajak,

memotivasi

Tenaga

kesehatan

harus

mampu

mengajak,


64


65

memotivasi dan memberdayakan masyarakat, mampu melibatkan kerja sama lintas sektoral, mampu mengelola sistem pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif, mampu menjadi pemimpin, pelopor, pembinaan dan teladan hidup sehat. Dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang sangat penting adalah bagaimana mengajak dan menggairahkan masyarakat untuk dapat tertarik dan bertanggungjawab atas kesehatan mereka sendiri. 3.

Adanya keterbatasan tenaga Bidan mempengaruhi layanan persalinan oleh tenaga kesehatan di wilayah Kelurahan. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan melalui optimalisasi pelayanan kebidanan dengan memberdayakan Bidan di Puskesmas sebagai Bidan Bina Wilayah.

V.

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 5 Tabel 5.1 EVALUASI CAPAIAN SASARAN 5 “Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal”

No

1 2

No

1

2


Jumlah event seni & budaya daerah dalam satu tahun Jumlah pembinaan kelompok budaya


Jumlah event seni & budaya daerah dalam satu tahun Jumlah pembinaan kelompok budaya

Tahun 2011

SATUAN

Target

Realisasi

Kali

50

53

Kali

45

42

Rata-rata Capaian IKU Kinerja Capaian Sasaran 5 Tahun 2013


Tahun 2012


Target

Realisasi

96,40

50

60

110,00

94,33

45

42

93,33

95,36 95,36

101,66 86,67

Realisasi


Target

Realisasi


50

62

125,00

50

72

161,50

40

25

60,00

40

20

50,00

SATUAN

Target

Kali

Kali

Rata-rata Capaian IKU Kinerja Capaian Sasaran 5

92,50 92,50

Tahun 2014

105,75 105,75

Dalam mengimplemntasikan Mataram sebagai salah satu destinasi pariwisata di Indonesia, maka ciri kekhasan daerah harus diekplorasi guna memberikan nuansa karakteristik lokal. Dalam RPJMD Kota Mataram, pariwisata dan budaya adalah sektor unggulan daerah yang harus dikembangkan sebagai salah satu basis pendongrak pertumbuhan ekonomi daerah. Jumlah penyelenggaraan event-event kebudayaan meningkat dari tahun 2011 sebesar 53 menjadi 60 event di tahun 2012 dan 72 even di tahun 2014.



Peningkatan ini untuk memberikan dampak bahwa Pemerintah Kota Mataram eksis dan perhatian terhadap berkembangnya budaya lokal yang dinamis. Upaya ini sebagai salah satu strategi mendukung konsep MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) dalam rangka perwujudan visi Mataram Berbudaya. Penyelenggaraan event nasional dan internasional di Kota Mataram, telah memberikan dampak positif bagi peningkatan komitmen dan perhatian semua pihak terhadap pentingnya budaya dan kebudayaan. Pagelaran seni atraksi budaya sasak dalam bentuk tarian diselenggarakan saat dilakukannya Event nasional dan internasional di Kota Mataram. Dalam mempertahankan nilai-nilai budaya, Pemerintah Kota Mataram berupaya mempertahankan dan memelihara situs dan cagar budaya yang ada, yaitu: Taman Mayura, Pure Miru, Makam Van Ham, dan Makam Loang Baloq. Situs tersebut telah tercatat di Balai Pelestarian Cagar Budaya Gianyar Bali yang wilayah kerjanya termasuk Kota Mataram. Selain 4 situs tersebut, terdapat beberapa situs lainnya yang dilestarikan dan dipublikasikan sebagai Cagar Budaya Kota Mataram, antara lain: Makam Dende Seleh, Makam Tuan Guru Tretetet, Masjid Lebai Sandar, Makam Al Kaff dan Titi Gangsa Sayang Sayang. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal tahun 2011 – 2014 adalah sebagai berikut: 1.

Sebagai bagian dalam perwujudan Kota Mataram yang berbudaya, pembentukan karakter masyarakat Kota yang memiliki toleransi tinggi, Permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya lembaga yang memantau keberadaan kelompok budaya terkait pengembangan nilai kearifan lokal, sehingga pada tahun 2013 telah dibentuk Majelis Kebudayaan Kota Mataram yang berperan dalam memantau dan memberikan masukan kepada Pemerintah dalam pengembangan budaya lokal.

2.

Terbatasnya jumlah kelompok seni daerah dan pembinaan kelompok budaya, upaya yang dilakukan dengan membentuk Dewan Kesenian Daerah (DKD) Kota Mataram yang berfungsi memfasilitasi dan memastikan kelembagaan kelompok seni yang ada.

3.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, pemahaman masyarakat terhadap seni dan budaya belum optimal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut melalui penyebaran informasi dan promosi seni dan budaya kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik.


66


VI.

67

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 6 Tabel 6.1 EVALUASI CAPAIAN SASARAN 6 “Meningkatnya Kesetaraan Gender” No


Tahun 2011

SATUAN

Target

Realisasi

1

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

%

NA

NA

2

Angka Melek Huruf Perempuan

%

100

91,02

Rata-rata Capaian IKU Kinerja Capaian Sasaran 6 No

1 2


Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Angka Melek Huruf Perempuan


Tahun 2012


Target

Realisasi

NA

50

55,77

115,54

90,58

100

90,67

90,03

86,81 86,81

90,93 90,93

Realisasi


Target

Realisasi


50

56,69

110,45

50

57,77

115,54

100

90,58

90,58

100

90,03

90,03

Tahun 2013

SATUAN

Target

% %

Rata-rata Capaian IKU (%) Kinerja Capaian Sasaran 6

100,52 100,52

Tahun 2014

102,78 102,78

Populasi penduduk perempuan Kota Mataram lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari nilai sex ratio sebesar 98 (kurang dari 100) yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Angka Melek Huruf (AMH) Perempuan di Kota Mataram tahun 2014 mencapai 90,03 persen sehingga masih ada 9,97% angka buta huruf perempuan. Besaran angka ini

didominasi oleh penduduk usia lanjut yang

berjenis kelamin perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) sebagai salah satu ukuran untuk melihat peran aktif perempuan dalam pembangunan. Angka IPG sebesar 57,77 jika dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 50% maka IPG Kota Mataram telah melampui target. Besaran IPG dipengaruhi oleh implementasi kebijakan gender. Ada beberapa klasifikasi kebijakan gender yang dapat membantu pengambil keputusan untuk menentukan sejauhmana relasi gender dilakukan. Kebijakan yang ditetapkan adalah Kebijakan yang Sadar Gender (Gender-aware Policies), dengan mengakui perempuan adalah aktor pembangunan yang sama dengan lakilaki, keterlibatan perempuan pada dasarnya ditentukan oleh relasi gendernya sehingga keterlibatannya berbeda dan seringkali tidak setara; hal ini untuk menjamin bahwa target dan manfaat dari program sama-sama dinikmati oleh perempuan dan laki-laki dalam menjawab kebutuhan praktis gender mereka,



sehingga kedepan tercipta suatu relasi yang lebih setara antara perempuan dan laki-laki dan menyentuh kebutuhan strategis gender. Disamping itu, dalam

mewujudkan kesetaraan gender telah dilakukan upaya-

upaya, antara lain dengan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan, terutama dalam aspek perencanaan pembangunan dengan menargetkan proporsi peserta Musrenbang/MPBM sebesar 30 persen adalah peserta dari unsur perempuan, membuka seluas-luasnya informasi yang dapat diakses oleh Ibu, maupun Calon Ibu terhadap kesehatan reproduksi, keluarga berencana

dan

keluarga

sejahtera,

meningkatkan

pengetahuan

dan

pengembangan diri perempuan dengan membuka kesempatan pembentukan lembaga-lembaga non formal pemerhati perempuan, ibu dan anak, serta meningkatkan ruang expresi perempuan melalui peningkatan frekuensi acara berbasis gender bernilai kebangsaan seperti Peringatan Hari Ibu, Hari Kartini, dan lain-lain. Dalam memberikan peluang pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dibentuk beberapa organisasi perempuan, antara lain: (1) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), (2) Gerakan Organisasi Wanita (GOW), (3) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), (4) Forum Peduli Air Susu Ibu (FPASI). Keberadaan organisasi tersebut telah memberikan perkembangan positif bagi

meningkatnya

peran

perempuan

dalam

mensukseskan

program

pembangunan daerah. Salah satunya adalah telah ditorehkannya beberapa prestasi yang diraih oleh Tim Penggerak PKK Kota Mataram pada tahun 2014, antara lain dengan terpilihnya Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mataram (ibu Suryani Ahyar Abduh) sebagai penerima PENGHARGAAN CITRA KARTINI INDONESIA sebagai salah seorang tokoh penggerak emansipasi wanita di Kota Mataram. Sebelumnya pada tahun 2013, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mataram telah memperoleh penghargaan ANUGERAH WANITA UTAMA INDONESIA dari Lembaga Anugerah Prestasi Insani Indonesia sebagai salah satu perempuan yang berkomitmen dan memiliki kepedulian dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Mataram. Disamping penguatan peran perempuan, upaya perlindungan terhadap anak terus menerus dilakukan dengan memberikan akses dan ruang ekpresi anak. Keberadaan Taman-taman Kota yang juga menjadi Kawasan Hijau Kota Mataram, dijadikan sebagai salah satu ruang apresiasi dan media ekpresi anak. Penguatan karakter anak yang beriman, bertaqwa dan berbudi pekerti luhur sebagai salah satu basis pendidikan anak usia dini menjadi fokus pembelajaran pada lembagalembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) atau Taman Kanak-Kanak (TK) di wilayah Kota Mataram. Berkembangnya jumlah PAUD dan TK serta meningkatnya


68


jumlah siswa PAUD dan TK setiap tahunnya memberikan gambaran bahwa masyarakat telah memberikan perhatian serius terhadap pendidikan anak. Dari sisi kebijakan, Pemerintah telah menjadikan perlindungan anak menjadi urusan wajib di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan antara

Pemerintah,

Kabupaten/Kota.

Pemerintahan

Sejalan

dengan

Daerah hal

Provinsi,

tersebut,

pada

dan

Pemerintahan

tahun

2013

telah

dicanangkan Kota Mataram menuju Kota Layak Anak. Langkah utama dalam Pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak adalah menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD-KLA) yang memuat 31 indikator yang merujuk pada 5 klaster Konvensi Hak Anak untuk mendorong setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Mataram menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran meningkatnya kesetaraan gender selama tahun 2011- 2014 adalah sebagai berikut: 1.

Kota

Mataram yang plural dan didiami masyarakat dari berbagai suku,

mempunyai permasalahan sosial yang sangat kompleks, termasuk masalah anak, antara lain masih adanya anak jalanan, anak telantar dan anak yang putus sekolah. Upaya yang dilakukan melalui optimalisasi penanganan dan pembinaan dengan pembentukan satuan tugas sosial. 2.

Permasalahan perempuan yang berkaitan dengan isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kota Mataram sebagai sebuah kota yang mempunyai daya tarik tersendiri dan memiliki karakteristik urban dengan dinamika permasalahan perempuan dan anak yang makin beragam. Upaya yang dilakukan dengan membuka seluas-luasnya informasi yang dapat diakses oleh Ibu, maupun Calon Ibu terhadap kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, Meningkatkan pengetahuan dan pengembangan diri perempuan dengan membuka

kesempatan

pembentukan

lembaga-lembaga

non

formal

pemerhati perempuan, ibu dan anak 3.

Meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya membutuhkan ketersediaan Ruang Ekspresi dan Ruang Publik yang memadai dan proporsional, dimana saat ini masih terbatas dimiliki oleh Kota Mataram. Ketersediaan sarana ruang publik yang memadai tersebut dalam rangka pemenuhan akses dan ruang ekspresi bagi kebutuhan anak. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan meningkatkan ruang expresi perempuan dan anak, serta peningkatan frekuensi event/acara berbasis gender bernilai kebangsaan,


69


70

seperti Peringatan Hari Ibu, Hari Kartini, Hari Anak Nasional (HAN), dan lainlain. VII.

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 7 Tabel 7.1 EVALUASI CAPAIAN SASARAN 7 “Meningkatnya Kualitas Keluarga” No 1 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Jumlah Keluarga Sejahtera

SATUAN Jiwa

Cakupan Peserta KB Aktif

Jiwa

Tahun 2011 Target

Realisasi

110.175

76.820


65.763

40.333

61,34

Rata-rata Capaian IKU

No 1 2

Kinerja Capaian Sasaran 7 Tahun 2013 SATUAN Target Realisasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Jumlah Keluarga Sejahtera Cakupan Layanan PUS ber-KB Aktif

Target

Realisasi

110.175

77.335


65.763

42.104

64,02

Tahun 2012

66.13

68,48

Target

Realisasi

111.288

78.950

67,48 CAPAIAN KINERJA 2014 72,90

65.763

67.605

105,04

jiwa.

110.175

78.141

66.13 CAPAIAN KINERJA 2013 74,92

Jiwa

65.763

49.645

73,34

Tahun 2014


74.13

88,97

Kinerja Capaian Sasaran 7 Sum ber : BPPKB Kota Mataram, 2014

74.13

88,97

Grafik 7.1. Peningkatan Jumlah Keluarga Sejahtera dan Cakupan Layanan PUS ber-KB di Kota Mataram Tahun 2011-2014 80000

80000 79000 78000 77000 76000

76820

77335

78141

78950

67605

60000 42104

40333

40000

49645

20000 0

75000 2011

2012

2013

2011

2014

2012

2013

2014

Jumlah PUS ber-KB

Jml Kel. Sejahtera

Data target jumlah keluarga sejahtera adalah data seluruh keluarga atau rumah tangga yang ada di Kota Mataram, yaitu pada tahun 2011 sebanyak 76.820 meningkat

sebanyak

2.130

keluarga

pada

tahun

2014

menjadi

78.950

keluarga/rumah tangga, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 1,01 persen maka tata-rata jumlah anggota keluarga berkisar antara 3,3 sampai dengan 3,7 jiwa. Progress positif dalam peningkatan jumlah keluarga sejahtera di Kota Mataram sebagai dampak meningkatkan pendapatan masyarakat. Disamping itu, untuk meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga-keluarga prasejahtera dan



KS I, telah dilakukan pemberian bantuan modal, pembinaan kepada kelompok UPPKS, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia. Dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain konseling KRR bagi remaja yang dilaksanakan di pondok pesantren, SLTA/SLTP, dan melakukan penyuluhan di setiap kelurahan. Bentuk apresiasi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Mataram dalam pelaksanaan program KB, Kota Mataram ditetapkan menjadi tuan rumah untuk acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXIX pada tanggal 28-30 Juni 2012. Dalam acara tersebut, Walikota Mataram atas nama Pemerintah Daerah menerima Penghargaan MANGGALA KARYA KENCANA dari Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), atas prestasi mengelola program Keluarga Berencana (KB) di Kota Mataram. Penghargaan ini didasarkan pada Hasil Susenas Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa total

Fertility R ate di Kota Mataram mencapai sebesar 1,9. Artinya bahwa setiap Pasangan Usia Subur (PUS) yang sudah berkeluarga mempunyai anak 1-2 orang. Hasil ini memberikan gambaran bahwa rata-rata masyarakat yang termasuk dalam PUS telah melaksanakan program KB dengan baik. Jika melihat lebih rinci terkait data cakupan layanan Pasangan Usia Subur (PUS) ber-KB diketahui bahwa terdapat peningkatan positif dari 40.333 PUS pada tahun 2011 menjadi 67.605 PUS pada tahun 2014 atau terjadi peningkatan sebesar 27.272 PUS. Angka tersebut menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KB. Guna memaksimalkan program KB dilakukan advokasi kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pencapaian program KB. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam Evaluasi Capaian Meningkatnya Kualitas Keluarga selama tahun 2011-2014 antara lain: 1. Pencapaian peserta KB baru non hormonal masih relatif rendah, serta masih rendahnya pengetahuan/pemahaman para keluarga tentang perlunya memelihara dan meningkatkan kesehatan. Upaya dalam mengatasi adalam melalui peningkatan Gerak Kader dalam mencari Akseptor KB baru, serta mengingkatkan frekuensi, pelatihan-/sosialisasi/orientasi program KB-KS. 2. Masih minimnya frekuensi pertemuan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL), serta peran institusi masyarakat dalam pelaksanaan KB masih rendah. Upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan frekuensi pertemuan kelompok BKB, BKR


71


72

dan BKL, melaksanakan orientasi/sosialisasi bagi pengurus dan anggota kelompok BKB,BKR dan BKL, serta melakukan pembinaan dan Temu Kader. VIII. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 8 Tabel 8.1 EVALUASI CAPAIAN SASARAN 8 “Meningkatnya Pendapatan per Kapita”

1

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PDRB per Kapita

2

Paritas Daya Beli

No

Rp

Target 11.571.657

Realisasi 11.987.881


Rp

650.000,-

644.360

99,13

SATUAN

Tahun 2011


1

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PDRB per Kapita

2

Paritas Daya Beli

No

Tahun 2013

Target 12.960.256

Realisasi 13.533.730


650.000,-

648.010

99,69

Tahun 2012

101,37

102,05

101,37

102,05

Target

Realisasi

13.000.000

14.628.903


650.000,-

653.790

100,59

SATUAN

Target

Realisasi

Rp

12.960.256

13.533.730


Rp

650.000,-

648.010

99,69

Tahun 2014


102,05

106,79


102,05

106,79

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 memiliki pola yang menggembirakan dan berada diatas persentase laju pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram terhadap Provinsi NTB dan Nasional pada periode Tahun 20112014 dapat dilihat pada grafik berikut : Grafik 8.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram terhadap Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2011-2014

Sumber : BPS Kota Mataram, 2014



Laju pertumbuhan ekonomi bermanfaat untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat digunakan Angka PDRB Per Kapita atau Pendapatan Per Kapita. PDRB Per Kapita memberikan gambaran kasar bagian PDRB yang diterima secara rata-rata oleh seluruh penduduk dalam suatu daerah dan merupakan pembagian antara besaran PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Meskipun besar kecilnya pendapatan per kapita suatu daerah merupakan salah satu ukuran bagi tingkat kemakmuran daerah tersebut, namun belum bisa digunakan langsung dalam pengukuran pemerataan pendapatan. Pada Tahun 2014 PDRB Per Kapita Kota Mataram atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 18.822.000,00/tahun mengalami peningkatan sebesar 39,38% dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp. 13.504.000,00/tahun. Perkembangan yang cukup tinggi besaran PDRB Per kapita merupakan pengaruh tingginya inflasi pada Tahun 2013 akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Lebih jelas untuk perkembangan PDRB per kapita Kota Mataram Tahun 2011-2014 dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Grafik 8.2 Grafik PDRB per Kapita Kota Mataram Tahun 2011-2014

Sumber: BPS Kota Mataram, 2014

Salah satu indikasi stabilnya perekonomian suatu daerah adalah harga barang. Inflasi atau deflasi adalah perubahan harga barang di tingkat konsumen, atau merupakan perubahan dari Indeks Harga Konsumen (IHK). Dalam PDRB, kenaikan harga barang-barang dicerminkan oleh perkembangan laju Indeks Harga Implisit (IHI). IHI menggambarkan tingkat inflasi yang menyeluruh dari seluruh kegiatan perekonomian mulai sektor pertanian sampai dengan jasa-jasa atau dengan kata lain tingkat perubahan IHI menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sektor/sub sektor. Secara agregat IHI menunjukkan tingkat perubahan harga yang terjadi di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. Perkembangan harga barang akan mempengaruhi kemampuan masyarakat membeli barang-barang kebutuhan hidup. Sehingga dalam hal ini pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila tanpa diikuti oleh stabilnya harga-harga barang, dikatakan belum mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Inflasi Kota Mataram pada tahun 2011-2014 mengalami pasang surut, namun secara umum inflasi pada tahun 2014 lebih tinggi daripada tahun 2011. Inflasi


73


74

pada tahun 2013 yang dikarenakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak merupakan yang tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya dengan angka mencapai 9,27% dibandingkan 6,38% tahun 2011 dan 4,1% tahun 2012. Pada tahun 2014, inflasi dapat kembali dapat ditekan di angka 7,18% sehingga hasilnya lebih kecil dibanding tahun 2013. Laju Inflasi Kota Mataram Tahun 2011-2014 secara jelas dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 8.3 Laju Inflasi Kota Mataram Tahun 2011-2014

Sumber : BPS Kota Mataram

Dari Grafik di atas dapat dilihat bahwa inflasi yang terjadi di Kota Mataram pada periode Tahun 2011-2014 termasuk dalam golongan inflasi ringan atau kurang dari 10% setahun. IX.

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 9 Tabel 9.1 EVALUASI CAPAIAN SASARAN 9 “Meningkatnya Upaya Penanganan Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat” No 1

No

1

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Rasio Penduduk Miskin


Rasio Penduduk Miskin

Tahun 2011

SATUAN

Target

%

21,59

Realisasi


Target

Realisasi


13,18

66,88

18,59

11,87

70,89

Tahun 2012


66,88

70,89

Kinerja Capaian Sasaran 9

66,88

70,89

Tahun 2013

SATUAN

Target

%

12,59

Realisasi


Target

Realisasi


10,75

79,13

12,59

10,06

97,73

Tahun 2014


79,13

97,73


79,13

97,73

Kota dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi rawan akan masalah kemiskinan, sehingga harus ditangani secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai unsur. Selama tahun 2011-2014 jumlah penduduk miskin Kota Mataram



terus mengalami penurunan. Dengan kecenderungan selalu menurun di beberapa tahun terakhir, Angka kemiskinan diharapkan akan terus dapat ditekan sekecil mungkin sehingga kesejahteraan masyarakat di Kota Mataram dapat dinikmati secara menyeluruh dan merata. Penurunan angka kemiskinan Kota Mataram yang juga menjadi tanda peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat sebagaimana grafik berikut: Grafik 9.1 Penduduk Miskin di Kota Mataram Tahun 2011 - 2014

*data proyeksi diolah Sumber: BPS Kota Mataram (2011-2013)

Berkurangnya jumlah penduduk miskin setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya IPM Kota Mataram juga dapat diartikan bahwa pendapatan penduduk semakin meningkat. Karena secara konseptual, penduduk miskin adalah penduduk yang pendapatannya lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya. Jumlah Penduduk miskin yang berkurang di Kota Mataram juga seiring dengan penurunan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Nasional. Walaupun tingkat kemiskinan Provinsi NTB dari Tahun 2011-2014 selalu berada di atas Nasional, namun tingkat kemiskinan Kota Mataram selalu lebih rendah dari Provinsi bahkan sejak Tahun 2013 lebih rendah dari tingkat kemiskinan Nasional, yaitu 13,18% pada Tahun 2011 menjadi 10,06% pada Tahun 2014. Rasio penduduk miskin tahun 2011 mengalami progress kinerja yang positif, hal ini ditunjukkan oleh menurunnya angka kemiskinan, yang dapat ditekan sebesar 3,12 persen sampai dengan tahun 2014. Kinerja dalam menekan angka kemiskinan adalah diketahuinya karakteristik dan faktor permasalahan yang sebenarnya terjadi pada penduduk miskin serta kemampuan menekan angka kemiskinan sesuai dengan target yang sudah


75


ditetapkan. Berkurangnya jumlah penduduk miskin berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mataram. Dalam menurunkan angka kemiskinan setiap tahunnya, ditetapkan dua strategi yaitu strategi peningkatan pendapatan penduduk miskin dan strategi pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin, melalui: Penciptaan kesempatan kerja bagi penduduk miskin, Pemberdayaan masyarakat miskin, Pengembangan kapasitas penduduk miskin, Perlindungan sosial penduduk miskin, Pengembangan usaha ekonomi produktif, Pemberian subsidi, Pemberian beras murah bagi penduduk miskin (Raskin), Dukungan biaya pendidikan, Pembebasan biaya kesehatan, dan Bantuan rehabilitasi rumah lingkungan pemukiman penduduk miskin. Upaya untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dilakukan melalui program pembangunan yang berkelanjutan antara lain menerapkan layanan kesehatan gratis, bantuan siswa miskin, bedah rumah, sambungan gratis air bersih bagi MBR, bantuan beras miskin (raskin), bantuan beras bagi penduduk Jompo, Pemberian Alat Kontrasepsi Gratis bagi masyarakat miskin bantuan modal usaha, Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), dan Santunan Kematian. Penanganan anak jalanan, anak terlantar, eks penyandang Narkoba dan PMKS dilakukan melalui Bimbingan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya, pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan pelatihan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE). Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat pelaksanaan selama tahun 20112014 antara lain: 1.

Dinamika pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi berkaitan erat dengan semakin meningkat permasalahan sosial ekonomi masyarakat, termasuk didalamnya masih adanya kesenjangan penduduk mampu dengan penduduk tidak mampu. Keterbatasan ekonomi dan akses sosial masyarakat masyarakat miskin membutuhkan program pengentasan yang terencana dan berkelanjutan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan mengoptimalkan pelaksanaan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin.

2.

Adanya permasalahan dalam data dan jumlah penduduk miskin yang digunakan untuk memastikan intervensi program, sehingga informasi data yang akurat mutlak dibutuhkan. Upaya yang dilakukan dengan verifikasi dan validasi mengacu pada 14 variabel fakir miskin versi Kementerian Sosial RI.


76


X.

77

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 10 Tabel 10.1 EVALUASI CAPAIAN SASARAN 10 “Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja” No

1 2

No 1 2


Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

SATUAN

%

Tahun 2011

Target 76,27

Realisasi 64,71

% 100 93,30 Rata-rata Capaian IKU Kinerja Capaian Sasaran Tahun 2013 SATUAN Target Realisasi


88,31 93,30 90,81

%

78,02

56,15


%

100

94,52

94,52

Tahun 2012

Target 78,02

Realisasi 61,98

100

93,47


86,96 93,47 90,22

Target

Realisasi

79,78

61,20


100

95,21

95,21

Tahun 2014


87,34

90,33


87,34

90,33

Grafik 10.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja”

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Mataram mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Terjadinya penurunan TPAK tidak serta merta diartikan minimnya kinerja pemerintah Kota Mataram dalam hal penanganan ketenagakerjaan akan tetapi lebih pada pola penghitungan yang digunakan, dimana penghitungan TPAK didasarkan atas jumlah angkatan kerja berbanding jumlah penduduk usia kerja kerja berdasarkan kelompok umur yaitu 15-24 tahun (kelompok usia sekolah) dan umur 65 ke atas (kelompok purna bakti/pensiun) lebih banyak masuk ke kelompok bukan angkatan kerja.Dengan demikian terjadi penurunan rasio jumlah



78

angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja yang berimplikasi pada berfluktuasinya angka TPAK. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) menunjukkan besarnya penyerapan angkatan kerja terhadap pasar kerja. Penigkatan TKK dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang signifikan. Tahun 2011 TKK menunjukkan besaran 93,30% meningkat menjadi 95,21% atau terjadi kenaikan sebesar 1,91% pada tahun 2014. Untuk tahun 2015 angka TKK diproyeksikan berada pada angka 96,00%. Meningkatnya TKK tidak terlepas dari upaya pemerintah Kota Mataram diantaranya dengan menjalin kerjasama secara intens dan berkelanjutan dengan stakehoder ketenagakerjaan, peningkatan kapasitas dan profesionalisme pencari kerja, adanya regulasi ketenagakerjaan yang berorientasi pada pemanfaatan tenaga kerja lokal serta keterbukaan akses informasi melalui bursa tenaga kerja online. Sebagai bagian lain dari penilaian kinerja oleh pihak independent, Dinas Sosial, Tenagakerja dan Transmigrasi Kota Mataram atas penilaian Ombusdman RI perwakilan Nusa Tenggara Barat dalam penilaian kinerja pelayanan publik bidang ketenagakerjaan (AK 1/Kartu Kuning) dengan nilai 890 berada pada Zona Hijau. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi capaian sasaran meningkatnya ketersediaan lapangan kerja tahun 2011-2014 adalah: 1.

2.

XI.

Pencari kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan tidak melaporkan kembali ke Dinas Sosial Tenagakerja dan Transmigrasi Kota Mataram. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan Sosialisasi pada pencari kerja untuk melaporkan jika sudah mendapatkan pekerjaan. Adanya kesenjangan antara lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah pencari kerja. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya penyelenggaraan Informasi Bursa Tenaga Kerja/Kesempatan Kerja dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan swasta untuk mendorong penyiapan lapangan pekerjaan baru.

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 11 Tabel 11.1 EVALUASI CAPAIAN SASARAN 11 “Meningkatnya Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah” No 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Pertumbuhan Ekonomi Daerah

SATUAN %

Tahun 2011 Target Realisasi 7,81

7,95


Tahun 2012 Target Realisasi

9,29

10,52




No 1


101,79

86,66


101,79

86,66

Tahun 2013 Target Realisasi


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Pertumbuhan Ekonomi Daerah

SATUAN %

7,82

7,90

Rata-rata Capaian IKU (%) Kinerja Capaian Sasaran

101,79 101,79

Tahun 2014 Target Realisasi 9,29

8,05

79


86,66 86,66

Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram sedikit banyak pasti terpengaruh dengan situasi perekonomian provinsi dan perekonomian global. Perekonomian Kota Mataram pada tahun 2012 tumbuh sebesar 10,52 persen (dengan perhitungan tanpa Sub Sektor Perhubungan Udara) meningkat dibandingkan tahun 2011 yang hanya 7,95 persen. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi daerah berkisar 7,90% dikarenakan berpindahnya bandara dari Kota Mataram ke Lombok Tengah dan pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi daerah meningkat dibandingkan menjadi 8,05% (dengan perhitungan tanpa Sub Sektor Perhubungan Udara). Dari sembilan sektor yang tercakup dalam pembentukan PDRB Kota Mataram, empat diantaranya mengalami pertumbuhan diatas rata-rata pertumbuhan PDRB. Sektor-sektor tersebut adalah sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor keuangan,persewaan dan jasa perusahaan tahun 2014, sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami pertumbuhan yang paling tinggi yakni sebesar 13 persen dibandingkan dengan tahun 2013. Percepatan pertumbuhan sektor ekonomi daerah juga tidak lepas terlepas dari kontribusi sektor usaha kecil dan mikro. Pengembangan produk ekonomi produktif di Kota Mataram dapat menjadi salah satu pendongkrak pembentukan PDRB. Bertambahnya jumlah penduduk, jumlah kawasan bisnis dan kawasan pemukiman akan berdampak pada kebutuhan akan listrik, dan air bersih. Hal ini mendorong sektor listrik, gas dan air bersih mampu menciptakan pertumbuhan nilai tambah bruto-nya sebesar 9,61 persen. Selain sektor bangunan dan listrik, pertumbuhan sektor sekunder juga didorong oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan yang mencapai 7,22 persen pada tahun 2013. Pemerintah Kota Mataram tidak bergerak sendiri untuk berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penggerak utama pertumbuhan adalah sektor privat atau swasta, fungsi Pemerintah adalah mengarahkan, memberikan ruang dan mengatur kebijakan ekonomi daerah. Dalam meningkatkan perkembangan positif pertumbuhan ekonomi sehingga target pertumbuhan ekonomi dicapai 7,83 persen, maka upaya yang dilakukan, diarahkan pada mempertahankan kondusivitas wilayah, membuka peluang investasi, menjamin keterbukaan usaha, dan memberikan kemudahan perijinan usaha, meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur ekonomi, dan meningkatkan partisipasi



angkatan kerja, serta menumbuhkan usaha mikro kecil dan industri rumah tangga, dan membuka akses permodalan usaha.

XII.

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 12 Tabel 12.1 EVALUASI CAPAIAN SASARAN 12 “Meningkatnya Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah”

No 1 2 3 4

INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU) Ketersediaan dan Cadangan Pangan Distribusi dan Akses Pangan Cakupan Bina Kelompok Petani Cakupan layanan penyuluhan

SATUAN

REALISASI TARGET

2011

2012

2013

2014


%

100

90,00

95,00

148,26

171,78

126,26

%

100

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

%

100

55,00

63,00

70,00

85,00

68,35

%

100

66,29

66,79

67,23

68,17

67,12


Grafik 12.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya efektifitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah”

Berdasarkan

90,44 90,44

tabel

dan

grafik

menunjukan bahwa capaian kinerja Indikator Ketersediaan dan Cadangan Pangan dilihat dari Ketersediaan Energi dan Protein, tahun 2014 mengalami peningkatan

dengan

presentase

sebesar 23,52 % dari tahun 2013 sebesar 148,26% menjadi 171,78 % pada tahun 2014 dimana energi dan protein per kapita ( energi : 119,66%) lebih tinggi 19,65 % dari target 100 % dan (Protein : 223,91 %) lebih tinggi 123,91 % dari target 100%. Sementara realisasi ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah, stabilitas harga dan pasokan pangan masing-masing sebesar 100 % dengan target 100% pada tahun 2014. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang menjadi indikator kinerja telah mencapai 80,80 % dengan peningkatan 3,6 % dibandingkan tahun 2013 sebesar 77,20%. Pada tahun 2014, Kinerja Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan mengalami penurunan sebesar 50% dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai realisasi 100%. Hal ini


80


didasarkan dari hasil uji laboraturium yang dilaksanakan oleh Laboratorium MIPA Universitas Mataram terdapat 2 sampel produk segar yang terkontaminasi oleh polutan, walaupun masih berada dibawah ambang Batas Maksimum Residu (BMR) sesuai standar yang berlaku untuk dikonsumsi. Peningkatan Cakupan bina kelompok petani dari tahun 2011 sebesar 30% dari tahun 2014 sebesar 85,00% yang disebabkan oleh peningkatan pelatihan tani dan agrobisnis, penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis, pembinaan dan pendampingan kelompok tani, pemberdayaan dan pendampingan keluarga tani miskin/Gakin (Program peningkatan kesejahteraan petani). Cakupan layanan penyuluhan pada tahun 2011 sebesar 66,29% meningkat pada tahun 2014 mencapai 68,17%, hal ini dikarenakan adanya peningkatan kapasitas kelembagaan Penyuluhan Tingkat Kota, Peningkatan kapasitas Balai Penyuluhan Kecamatan sebagai posko pelaksanaan pembangunan pertanian, dan peningkatan penumbuhan dan pemberdayaan penyuluh pertanian swadaya melalui Pos Penyuluhan Desa. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari 3 sumber yaitu produk dalam negeri, pemasokan pangan, dan pengelolaan cadangan pangan. Salah satu rekomendasi forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) ke VIII tahun 2004 menetapkan tingkat ketersediaan energi sebesar 2.200 Kkal/Kapita/Hari dan protein 57,00 Gram/Perkapita/Perhari. Untuk Kota Mataram, ketersediaan Energi dan Protein Per kapita sudah lebih dari target yaitu sebesar (energi : 104,87 %) lebih tinggi 4,87% dari target sebesar 100 %. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran meningkatnya efektifitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah tahun 2011-2014 adalah: 1.

Sosialisasi terhadap keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat belum dilaksanakan secara intensif. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya meningkatkan sosialisasi mengenai keamanan pangan,

2.

Pelaksanaan program kegiatan ketahanan pangan perlu ditingkatkan sinergitasnya antar SKPD yang melaksanakan urusan Ketahanan Pangan. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program yang dilaksanakan dengan SKPD serumpun.

3.

Terbatasnya kemampuan teknis tenaga penyuluh. Untuk melakukan hal tersebut dilakukan upaya peningkatan kapasitas tenaga penyuluh melalui diklat teknis.


81


82

XIII. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 13 Tabel 13.1 EVALUASI CAPAIAN SASARAN 13 “Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Potensi Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal” No 1

2

No 1

2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Persentase kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB Jumlah Angka kunjungan wisatawan

INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU) Persentase kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB Jumlah Angka Kunjungan wisatawan

%

Target 25

Realisasi 19,55


Org

250.000

223.590

83,45

SATUAN

Tahun 2011

Rata-rata Capaian IKU Kinerja Capaian Sasaran Tahun 2013 SATUAN Target Realisasi

Target 25

Realisasi 21,88


300.000

285.249

86,45

Tahun 2012

%

25

22,21

84,41 84,41 CAPAIAN KINERJA 2013 90,07

orang

425.000

399.272

83,81


86,94

91,60


86,94

91,60

Grafik 13.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal”

Target

Realisasi

25

22,76

86,91 86,91 CAPAIAN KINERJA 2014 93,37

450.000

429.325

89,82

Tahun 2014

Meningkatnya capaian kinerja sasaran dari tahun 2011 dengan capaian 84,41 meningkat menjadi 91,60 ini dipengaruhi oleh kontribusi sektor perdagangan, hotel dan

restoran

Mataram

ADH

terhadap Konstan

PDRB

Kota

mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu empat tahun kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran dari 19,55 persen di awal periode RPJMD meningkat sebesar 3,21 menjadi 22,76 persen pada tahun 2014. Sedangkan pencapaian berdasarkan proyeksi angka yang bersumber dari BPS Kota Mataram. Perkembangan positif ini sejalan dengan komitmen pemerintah Kota Mataram sebagai fasilitator agar kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh



swasta dapat berkembang lebih pesat. Peran fasilitator disini dapat diartikan sebagai menciptakan iklim yang nyaman agar para pelaku kegiatan pariwisata dapat berkembang secara efisien dan efektif. Disisi lain, penataan dan restrukturisasi kawasan pantai dan Kota Tua Ampenan serta kawasan-kawasan destinasi dan situs bersejarah di Kota Mataram, menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk lebih mengenal Kota Mataram. meskipun terjadi peningkatan tingkat kunjungan pariwisata ini, Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan menjadi indikator utama dan memiliki korelasi untuk melihat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan kepariwisataan, dimana pada tahun 2011 kunjungan wisatawan ke Kota Mataram sebesar 223.590 wisatawan, terjadi peningkatan sebesar 205.735 wisatawan dari 223.590 wisatawan tahun 2011 menjadi 429.325 wisatawan di tahun 2014. Upaya peningkatan tingkat kunjungan wisatawan dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam dan Luar Negeri, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata, Pengembangan Jenis Paket dan Paket Wisata Unggulan. Selain itu juga, konsultasi dan koordinasi yang intensif dengan stakeholder kepariwisataan serta keterbukaan terhadap investor yang akan berinvestasi di sektor kepariwisataan menjadi penting dalam rangka pengembangan kepariwisataan di Kota Mataram. Hal ini mengingat sektor pariwisata pun diharapkan dapat menggerakan ekonomi rakyat, karena dianggap sektor yang paling siap dari segi fasilitas, sarana dan prasarana dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. Harapan ini dikembangkan dalam suatu strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata yang berbasis kerakyatan atau community-based tourism development . Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal selama tahun 2011 – 2014 adalah: 1.

Belum sinerginya Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA) Provinsi NTB dengan RIPARDA Pemerintah Kota Mataram sebagai acuan perencanaan sektor kepariwisataan untuk masalah tersebut perlunya dilakukan reviu terhadap Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA) Kota Mataram.

2.

Masih minimnya pemahaman masyarakat tentang pengembangan sektor kepariwisataan, untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan cakupan penyuluhan sadar wisata dan sapta pesona kepada masyarakat.


83


84

XIV. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 14 Tabel 14.1 EVALUASI CAPAIAN SASARAN 14 “Meningkatnya Kemandirian Pembiayaan Daerah”

No 1 3

No 1 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Persentase Daya serap Pendapatan Asli Daerah Perbandingan PAD terhadap Dana Alokasi Umum (DAU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Persentase Daya serap PAD Persentase PAD terhadap Dana Alokasi Umum (DAU)

Tahun 2011

Target

Realisasi

136,21


100

129,66


9,33

40,16

25,00

10,92

45,46

SATUAN

Target

Realisasi

%

100

%

25,00

Rata-rata Capaian IKU Kinerja Capaian Sasaran Tahun 2013 SATUAN Target Realisasi %

100

111,94

80,94 80,94 CAPAIAN KINERJA 2013 111,94

%

25,00

16,24

65,94


88,94 88,94

Tahun 2012

Target

Realisasi

100

126,23

87,56 87,56 CAPAIAN KINERJA 2014 126,23

20,00

18,70

96,70

Tahun 2014

111.47 111,47

Pertumbuhan Ekonomi positif Kota Mataram dalam beberapa tahun terakhir ini memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram, hal tersebut dapat dilihat dari semakin berkembangnya iklim usaha yang ada di Kota Mataram seperti pembangunan hotel, restoran/rumah makan dan hiburan serta penambahan jenis usaha-usaha lainnya, sehingga perkembangan iklim usaha tersebut merupakan sumber utama dalam rangka penggalian potensi pajak daerah di Kota Mataram. Potensi PAD menjadi semakin meningkat sejak berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena diberikannya kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memungut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya menjadi kewenangan pusat. Kedua komponen ini memberikan peningkatan yang signifikan bagi peningkatan PAD secara keseluruhan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram mengalami perkembangan positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, realisasi PAD tercatat sebesar Rp. 82.423,87 juta dengan persentase reliasasi terhadap target yang ditetapkan sebesar 136,21%. Kondisi tersebut meningkat terus yaitu pada tahun 2012 tercapai realisasi PAD sebesar Rp. 95.919,78 juta dan pada



85

tahun 2013, realisasi PAD sebesar Rp. 139.877.149.931,54 meningkat sebesar Rp. 62.713.659.311,71 atau 44,83% menjadi sebesar Rp. 202.589.009.699,25 di tahun 2014. Realisasi pada tahun 2014 tersebut melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 126,23%. Peningkatan kemandirian daerah juga terlihat dari peningkatan persentase PAD terhadap Pendapatan APBD yaitu dari 9,33% di tahun 2011 meningkat sebesar 9,37% menjadi 18,70% pada tahun 2014. Peningkatan ini terjadi karena upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram melalui intensifikasi dalam proses pemungutan potensi pendapatan daerah khususnya penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah; serta ekstensifikasi potensi pendapatan daerah dengan memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah dengan mengidentifikasi potensi daerah yang dapat dijadikan sumber penerimaan, mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial, memperbaiki basis data objek, menjaring wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah baru melalui pendataan rutin setiap triwulan. XV. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 15 Tabel 15.1 EVALUASI CAPAIAN SASARAN 15 “Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Sistem dan Akses Permodalan UMKM” No 1 2

No 1 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jumlah KUMKM yang mendapat bantuan permodalan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Jumlah usaha mikro dan kecil dan Menengah Jumlah UMK yang mendapat bantuan permodalan

Tahun 2011

Target

Realisasi

2355


2500

2453


345

60,42

355

315

88,72

SATUAN

Target

Realisasi

UMK

2355

UMK

571

Rata-rata Capaian IKU Kinerja Capaian Sasaran 15 Tahun 2013 SATUAN Target Realisasi UMK

2500

778

80,21 58,95 CAPAIAN KINERJA 2013 31,12

UMK

365

345

94,52


62,82 62,82

Tahun 2012

Target

Realisasi

2500

2082

93,42 93,42 CAPAIAN KINERJA 2014 83,28

375

355

94,66

Tahun 2014

88,97 88,97

Pada tahun 2011 target terbentuknya UMKM sebanyak 2355 dari jumlah koperasi di Kota Mataram sebanyak 571 koperasi sementara yang aktif ditargetkan 345 koperasi, rasio koperasi aktif terhadap total koperasi yang ada sebessar 60,42%, demikian pula pada realisasi sama dengan yang ditargetkan sebanyak 345 koperasi sehingga kinerjanya mencapai 100%. Pada Tahun 2012 koperasi jumlah



koperasi di Kota Mataram sebanyak 574 koperasi yang aktif ditargetkan 355 koperasi, rasio koperasi aktif sebesar 61,84%, realisasinya sebanyak 315 koperasi sehingga kinerjanya mencapai 88,72%. Pada Tahun 2013 koperasi jumlah koperasi di Kota Mataram sebanyak 588 koperasi yang aktif ditargetkan 365 koperasi, rasio koperasi aktif sebesar 58,67%, realisasinya sebanyak 345 koperasi sehingga kinerjanya mencapai 94,52% dan untuk Tahun 2014 koperasi jumlah koperasi di Kota Mataram sebanyak 594 koperasi yang aktif ditargetkan 375 koperasi, rasio koperasi aktif sebesar 59,76%, realisasinya sebanyak 355 koperasi sehingga kinerjanya mencapai 94.66%. Upaya peningkatan jumlah koperasi aktif dan jumlah koperasi berkualitas diintervensi melalui kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi, serta Peningkatan Penataan Data Koperasi. Dari jumlah koperasi aktif yang ada, secara berkesinambungan dilakukan penilaian kinerja dalam rangka penetapkan koperasi yang berkualitas. Dasar penetapan kinerja koperasi dilakukan melalui Pemeringkatan Koperasi yang mengacu pada Permen Nomor 06/Per/M.KUMKM/III/2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang perubahan atas Permen nomor 22/KEP/M.KUMKM/IV/2007 tanggal 16 April 2007 tentang pemeringkatan koperasi. Berdasarkan hasil pengklasifikasian/penilaian yang dilakukan ditetapkan 133 koperasi berkualitas, meningkat sebanyak 5 koperasi dari tahun sebelumnya. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Sistem dan Akses Permodalan UMKM selama tahun 2011-2014 adalah : 1.

Belum optimalnya upaya pendampingan untuk koperasi, untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya Meningkatkan intensitas pendampingan WUB;

2.

Terbatasnya sumber pemodalan usaha, untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya Kerjasama dengan lembaga perbankan yang berorientasi pada usaha mikro, kecil dan menengah;

3.

Masih banyaknya proporsi koperasi tidak aktif, untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya melakukan koordinasi dengan provinsi dan pusat terkait penyederhanaan prosedur penghapusan koperasi dan mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pembinaan secara berkesinambungan oleh SKPD dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah;

4.

Masih minimnya modal usaha koperasi, untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya Mengembangkan pola kemitraan/ kerjasama usaha dengan perbankan maupun pengusaha besar.


86


XVI.

87

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 16 Tabel 16.1 EVALUASI CAPAIAN SASARAN 16 “Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Usaha” No 1 3

No 1 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Jumlah Wirausaha Baru Jumlah Koperasi Berkualitas

Tahun 2011

Target

Realisasi

2.355


3.000

2.453


104

80,00

130

111

85,34

SATUAN

Target

Realisasi

WUB

3.000

Unit

130

Rata-rata Capaian IKU Kinerja Capaian Sasaran 16 INDIKATOR KINERJA Tahun 2013 SATUUTAMA AN Target Realisasi (IKU) Jumlah Wirausaha Baru WUB 3.000 788 Jumlah Koperasi Berkualitas

Unit

130

128


81,08 81,08 CAPAIAN KINERJA 2013 30,15

Tahun 2012

Target

Realisasi

3.000

2.332

82,84 82,84 CAPAIAN KINERJA 2014 85,50

130

133

105,33

Tahun 2014

90,00 60,08 60,08

95,42 95,42

Pengembangan kearah penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) menjadi hal yang penting dalam upaya peningkatan perekonomian suatu daerah umumnya dan peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja baru di Kota Mataram pada khususnya. Dalam perkembanganya, pertumbuhan WUB di Kota Mataram menunjukan adanya peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, pemerintah Kota Mataram telah berhasil mencapai realisasi

pada tahun 2014

sebanyak 2.332 WUB. Keberhasilan capaian tersebut sebagai bentuk terhadap upaya startegis yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Mataram yaitu 1) peningkatkan kemampuan kewirausahaan, 2) membudayakan kewirausahaan, 3)

pemberdayaan

sumberdaya

4)

pendayagunaan

sumber

daya,

serta

5) pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam dan Lembaga Keuangan Mikro. Upaya peningkatan iklim usaha yang kondusif di Kota Mataram serta daya dukungnya dalam penciptaan WUB, peran koperasi menjadi prioritas pemerintah Kota Mataram dalam menumbuhkembangkan semangat perkoperasian serta peningkatan kualitas koperasi. Selama kurun waktu 2011-2014 jumlah koperasi mengalami peningkatan sebanyak 23 Koperasi yaitu dari 517 koperasi tahun 2011 menjadi 594 koperasi tahun 2014 yang mana pada tahun 2010 jumlah koperasi yang ada di Kota Mataram tercatat sebanyak 546 unit. Dari total 594 unit koperasi di Kota Mataram masih terdapat koperasi yang tidak aktif yang membutuhkan



88

pembinaan dan pendampingan lebih lanjut, sehingga keberadaan koperasi aktif yang berjumlah 355 akan dapat makin ditingkatkan. Masih besarnya proporsi koperasi tidak aktif terlepas dari belum optimalnya kinerja program/kegiatan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkannya yaitu diantaranya koperasi yang berada di wilayah pemekaran dan masuk dalam binaan pemerintah Kota Mataram tercatat sebagai koperasi tidak aktif serta terkendala prosedur penghapusan. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran meningkatnya efektivitas pengembangan usaha selama tahun 2011-2014 adalah : 1.

Belum optimalnya upaya pendampingan

bagi WUB. Untuk mengatasi hal

tersebut dilakukan upaya Meningkatkan intensitas pendampingan WUB; 2.

Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang usaha WUB. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya Penyediaan sarana prasana pendukung usaha WUB;

3.

Terbatasnya akses WUB terhadap sumber pemodalan usaha. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya Kerjasama dengan lembaga perbankan yang berorientasi pada usaha mikro, kecil dan menengah;

4.

Masih banyaknya proporsi koperasi tidak aktif. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya melakukan koordinasi dengan provinsi dan pusat terkait penyederhanaan prosedur penghapusan koperasi dan mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pembinaan secara berkesinambungan oleh SKPD dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah;

5.

Masih minimnya modal usaha koperasi. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya Mengembangkan pola kemitraan/ kerjasama usaha dengan perbankan maupun pengusaha besar.

XVII. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 17 Tabel 17.1 EVALUASI CAPAIAN SASARAN 17 “Meningkatnya Kepastian Berinvestasi” No 1 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Pembentukan Modal Tetap Brutto (PMTB) Laju Pertumbuhan Investasi

Target

Realisasi

Rp (juta)

3.000

1,501


%

20,00

19,59

99,59

SATUAN

Tahun 2011


74,45

Target

Realisasi

3.000

1.855


20,00

23,58

90,30

Tahun 2012

75,42




No 1 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Pembentukan Modal Tetap Brutto (PMTB) Laju Pertumbuhan Investasi

SATUAN Rp (juta) %

Tahun 2013

74,45

Target

Realisasi

3.000

2,097


20,00

12,38

70,19


Grafik 17.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Kepastian Berinvestasi”

75,42

Target

Realisasi

3.000

2.365


20,00

12.76

70,38

Tahun 2014

72,83 72,83

Peningkatan perijinan

89

73,87 73,87

kualitas

pelayanan

menjadi

fokus

utama

pemerintah

Kota

Mataram

dalam

rangka

meningkatkan

iklim

berinvestasi. Hal tersebut dapat terlihat dari

peningkatan

SKPD

pelayanan

perizinan dari setingkat Kantor (eselon III) menjadi Badan (eselon II) dengan membentuk Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

(BPMP2T) melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram. Pelayanan perizinan pada tahun 2011 hingga 2013 dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), dimana pada saat itu KPPT hanya menerima pengajuan izin untuk diteruskan kepada Instansi terkait. Hal ini menyebabkan sulitnya melakukan pendataan proses perizinan yang tepat waktu. Setelah terbentuknya BPMP2T, Pemerintah Kota Mataram terus membenahi proses perizinan terutama waktu penyelesaian izin dengan melimpahkan kewenangan perizinan Walikota Mataram kepada Kepala BPMP2T Kota Mataram dengan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu Kota Mataram. Saat ini waktu penyelesaian Izin IMB, PIMB, ILOK, SITU MB, HO, SIUP, TDP, TDG, TDI/IUI dan Perluasan, IUJK, Ijin Hotel, Ijin Rumah Makan, Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, Ijin Usaha Jasa Pariwisata, Ijin Sewa Lahan dan lain-lain dapat ditingkatkan kualitas dan kuantitas pelayananya. Pada tahun 2014 izin yang ditangani sebanyak 6.330 izin, terjadi peningkatan pelayanan dari tahun 2013 yang sebanyak 2.312 izin atau terjadi peningkatan pelayanan perijinan sebesar



273%. Dari 6.330 izin yang dilayani pada tahun 2014 terdapat peningkatan pelayanan perizinan tepat waktu dari 90% yang ditargetkan menjadi 97% atau melampaui target sebesar 7%. Kebijakan dalam rangka mempercepat proses perizinan dilakukan melalui peluncuran perizinan paket, dimana pelaku usaha dapat mengurus beberapa izin dalam satu waktu (paket), yaitu pengurusan izin HO, SIUP, TDP, dan IUJK. Selain itu, BPMP2T juga terus meningkatkan kualitas pelayanannya dengan dukungan sarana dan prasarana yang nyaman diantaranya loket informasi hingga loket teknis dan loket pengaduan serta dilengkapi dengan mesin antrian konsumen. Papan informasi tentang tarif dan waktu penyelesaian izin juga telah dibuat dan dipasang ditempat yang strategis dapat terlihat oleh pelaku usaha yang akan mengurus izin. Investasi dikenal sebagai Pembentukan Modal Tetap Brutto (PMTB) berdasarkan PDRB Penggunaan. PMTB menggambarkan adanya proses penambahan dan pengurangan barang modal pada tahun tertentu. Investasi di Kota Mataram menunjukan perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan investasi di Kota Mataram terjadi peningkatan PMTB dari tahun 2011-2014 sebesar Rp.1.166,15 juta yaitu sebesar Rp. 1.501,17 juta pada tahun 2011 menjadi Rp.2.365,48 juta tahun 2014 serta target di tahun 2015 sebesar Rp. 2.667,32 juta. Laju pertumbuhan investasi selama tahun 2011 hingga 2014 terus menunjukan hal positif dan selalu berada diatas 12%. Bila dilihat kontribusi masing-masing sektor ekonomi tergambarkan bahwa laju pertumbuhan sektorsektor tertentu yang menjadi inti dari perkembangan laju investasi yang positif tersebut berasal dari sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pertumbuhan kedua sektor tersebut pada tahun 2014 yaitu, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh sebesar 11,74% dari tahun sebelumnya serta sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar 11,07%. Hal ini menunjukan bahwa Kota Mataram berhasil memanfaatkan keunggulannya sebagai pusat pemerintahan serta pusat perdagangan dan jasa dengan terus menjaga dan meningkatkan iklim berinvestasi dan berusaha. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi capaian sasaran meningkatnya kepastian berinvestasi selama tahun 2011-2014 adalah : 1.

Belum terintegrasi data investasi antara Pemerintah Kota dengan Provinsi. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi data investasi kota dengan provinsi.

2.

Belum ada system informasi yang dapat digunakan langsung oleh masyarakat pengurus izin dalam memudahkan pengecekan status izin yang


90


91

diajukan. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan yang berbasis website. XVIII. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 18 Tabel 18.1 EVALUASI CAPAIAN SASARAN 18 “Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance ” No

1

2

3

4

5

6


Persentase usulan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat Persentase ketepatan jadwal pene-tapan PERWAL RKPD sesuai UU 25/2004 tentang SPPN Persentase ketepatan waktu penyampaian KUA & PPAS sebagai dasar penetapan RAPBD Persentase keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu, berdasarkan Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014

REALISASI

SATU -AN

TARGET

%

80

80

80

%

100

100

100

%

100

100

%

95

%

%

2011

2012

2013

2014

80


80

100,00

100

100

100,00

100

100

100

100,00

85

85

85

90

86,25

80

70

70

70

75

71,25

100

80

80

79,41

85,29

81,18


89,78 89,78

Sumber: Bappeda Kota Mataram 2011-2014

Berdasarkan

Peraturan

Daerah

Nomor

27

Tahun

2001,

Musyawarah

Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam merumuskan usulan program/kegiatan pembangunan yang nantinya menjadi bahan dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Kota Mataram. Keterlibatan pemangku kepentingan pembangunan dalam MPBM untuk mengakomodir keterwakilan segala unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, partisipasi perempuan melalui kader posyandu, dan lain-lain. Dengan demikian perwujudan usulan masyarakat yang direalisasikan dalam APBD mencapai 80% dari keseluruhan usulan program dan kegiatan yang ada.



Ketepatan waktu penetapan RKPD akan mempengaruhi perencanaan program dan penetapan kebijakan umum APBD, sehingga ketepatan waktu penetapan Peraturan Walikota tentang RKPD harus sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Selama tahun 20112015,

Bappeda

Kota

Mataram

telah

menyusun

dokumen

perencanaan

sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait, antara lain sebagai berikut: Tabel 18.2 Penetapan Dokumen Perencanaan Pemerintah Kota Mataram Tahun 2011-2014

2011

Tanggal Penetapan Dokumen Perencanaan RKPD KUA PPAS KUA PPAS Perubahan (tahun n+1) (tahun n+1) (tahun n) 21 April 2011 5 Desember 2011 15 Juli 2011

2012

31 Mei 2012

10 Oktober 2012

10 September 2012

2013

31 Mei 2013

20 Agustus 2013

31 Juli 2013

2014

31 Mei 2014

23 September 2014

2 Juni 2014

Tahun

Sum ber : Bappeda Kota Mataram, 2011-2014

RKPD Kota Mataram selama tahun 2011-2014 telah ditetapkan antara bulan AprilMei dengan Peraturan Walikota Mataram, sehingga penetapan RKPD tersebut sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 128 yang menegaskan bahwa “Penyelesaian Rumusan Rancangan Akhir RKPD paling lambat pada akhir bulan Mei”. Atas dasar tersebut capaian kinerja ketepatan waktu penetapan Perwal RKPD sebesar 100%. Dalam rangka sinergitas dan konsistensi perencanaan, program dan kegiatan dalam RKPD yang dituangkan dalam KUA dan PPAS telah diselaraskan dengan program yang tertuang dalam RPJMD. Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan merupakan kinerja yang harus dilaksanakan

pada

urusan

perencanaan

pembangunan

daerah.

Dokumen

perencanaan yang dihasilkan merupakan acuan bagi penyusunan kebijakan dan arahan

pelaksanaan pembangunan untuk mencapai visi, misi dan tujuan

pembangunan yang telah ditetapkan. Selama tahun 2011-2014, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 18.3 Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Mataram Tahun 2011-2014


92


No

Uraian

1

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kota Mataram Dokumen Perencanaan Bappeda Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Kajian Perencanaan

2 3 4

2011

2012

2013

2014

Ket

5 dok

5 dok

5 dok

5 dok

4 dok

4 dok

4 dok

4 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

RKPD, KUA, PPAS, KUAP, dan PPAS-P Renstra, Renja, RKA, DPA PK, LAKIP

7 kajian

8 kajian

32 kajian

35 kajian

-

Sum ber: Bappeda Kota Mataram, 2011-2014

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014, ditegaskan bahwa

penyampaian LAKIP Satuan Kerja disampaikan paling lambat 2 (dua)

bulan setelah tahun anggaran berakhir. LAKIP menjadi salah satu bahan bagi kelengkapan penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Walikota Mataram kepada DPRD Kota Mataram, sehingga ketepatan waktu penyampaian LAKIP SKPD kepada Bappeda Kota Mataram menjadi indikator yang penting untuk dipenuhi. Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan sasaran Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut: Tabel 18.4 Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance” No

1

2


Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai eselon Presentase ketersediaan pegawai

93

REALISASI

SATU -AN

TARGET

% %


2011

2012

2013

2014

80

82,33

84,56

70,10

65,36

75,59

100

80,03

82,31

90.54

84,43


84,82

81,01 81,01

Sumber: LAKIP BKD Kota Mataram 2011-2014

Dalam meningkatkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan



pembangunan, sehingga manajemen kepegawaian diterapkan sesuai norma, prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Manajemen kepegawain antara lain berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat), proporsi ketersediaan pegawai negeri serta tingkat kedisiplinan ASN. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, ketersediaan jumlah pegawai ASN menjadi bagian penting dalam mewujudkan Good Governance, dengan uraian sebagai berikut: Tabel 18.5 Jumlah Pegawai ASN Kota Mataram tahun 2011-2014

1

Uraian berdasarkan Golongan Golongan I

2

Golongan II

1.124

3

Golongan III

2.952

4

Golongan IV

2.146

Jumlah

6.324

No

Jumlah 102

Sum ber: Mataram Dalam Angka, 2014

Dari jumlah pegawai ASN tersebut, terdapat komposisi jumlah pegawai ASN yang memegang jabatan struktural dengan uraian berdasarkan eselonering sebagai berikut : Tabel 18.6 Jumlah Pejabat Struktural Kota Mataram s/d Desember 2014

1

Eselon II

Jumlah Pejabat Struktural 36

2

Eselon III

146

42

3

Eselon IV

733

257

Jumlah

915

317

No

Uraian berdasarkan Eselonering

Jumlah Pejabat Struktural yang belum Diklatpim 18

Sum ber: LAKIP BKD Kota Mataram, 2014

Terkait dengan persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat sesuai eselon, dari jumlah pejabat struktural sampai tahun 2014 sejumlah 915 orang yang telah mengikuti pendidikan dan latihan kepemimpinan (diklatpim) sebanyak 317 orang atau sebesar 34,64%. Belum terpenuhinya persentase jumlah pejabat yang mengikuti diklat sesuai target, disebabkan oleh kesiapan anggaran untuk masing-masing calon peserta diklatpim yang cukup besar sehingga Pemerintah Kota Mataram menyampaikan calon peserta secara bertahap setiap tahunnya. Penyelenggaraan Diklatpim pada masing-masing jenjang dilaksanakan oleh Badan


94


Diklat Provinsi NTB karena telah memiliki akreditasi diklat dari Lembaga Administrasi Negara dan Badan Kepegawaian Negara. Terkait dengan ketersediaan pegawai, mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah ditindaklanjuti

dengan

penyampaian

Usulan

Formasi

CPNS

Daerah

oleh

Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2014 dan Susunan Kekuatan Pegawai. Realiasasi capaian target ketersediaan sebesar 90,54% dari target sebesar 94%. Tidak dapat terpenuhinya target yang diharapkan pada capaian kinerja tahun 2014 disebabkan beberapa hal, antara lain karena adanya ketentuan Pemerintah Pusat melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang memberlakukan kebijakan moratorium penerimaan CPNS mulai tahun 2011 sampai 2013, dimana dalam kebijakan tersebut telah ditetapkan bahwa daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak diperkenankan melaksanakan rekruitmen CPNS apabila Belanja Tidak Langsung (BTL) yang tertuang dalam APBD melebihi 50%, serta jumlah tenaga honorer kategori II yang ada di Kabupaten/Kota lebih dari 500 orang. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Pemerintah

Kota

Mataram

telah

menyusun

formasi

CPNS

dengan

mempertimbangkan azas zero growth yaitu pengangkatan CPNS yang didasarkan pada perhitungan jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun (purna tugas). Dalam

rangka

memfasilitasi

pemenuhan

kebutuhan

kelembagaan

DPRD,

keberadaan Sekretariat DPRD sebagai salah satu lembaga daerah sangat diperlukan. Peran lembaga ini diarahkan untuk peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sehingga dapat mewujudkan hubungan yang harmonis antara Eksekutif (Pemerintah Kota Mataram) dengan Legislatif (DPRD Kota Mataram). Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan sasaran Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance yang dilaksanakan Bagian Perekonomian adalah sebagai berikut: Tabel 18.7 Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance” No 1 2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Monev perijinan pada bagian ekonomi (SITU, HO) Penyaluran Raskin Yang Tepat Sasaran

2011

Realisasi 2012 2013

2014

izin

378

416

555

975

RTS

25.827

29.309

28.533

28.533

Satuan

Pada tahun 2011 hingga akhir 2013, bagian perekonomian melaksanakan tugas teknis pengeluaran izin SITU dan HO yang diterima pengajuan izinnya melalui


95


Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mataram. Sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, ditunjuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) untuk menangani seluruh pengurusan perizinan hingga teknis perizinan. Bagian perekonomian yang semula menangani izin HO dan SITU sejak saat itu dibebankan tugas dalam rangka monitoring dan evaluasi atas dikeluarkannya perizinan tersebut. Pada 2011 telah terlayani sebanyak 378 izin dan meningkat pada tahun 2012 menjadi sebanyak 416 izin serta sampai dengan akhir tahun 2013 terlayani sebanyak 416 izin. Sedangkan di tahun 2014 Bagian perekonomian dapat dinilai atas pelaksanaan kinerja program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, dan Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah dalam monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengajuan perijinan SITU dan HO, dimana terjadi peningkatan kinerja dari yang ditargetkan, yaitu dari 555 izin di tahun 2013 menjadi 975 izin di tahun 2014. Pelaksanaan penyaluran Beras Miskin (Raskin) juga menjadi tanggung jawab Bagian Perekonomian Setda Kota Mataram, dimana data penerima Raskin merupakan kewenangan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Perubahan mengenai Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) mengacu kepada Surat Gubernur Provinsi NTB atas dasar Surat Kemeterian terkait dalam hal ini Kemenkokesra dan Hasil Rapat koordinasi Bidang Perekonomian.

Pada tahun 2012 terjadi peningkatan

jumlah RTS yaitu 29.309 RTS dari tahun sebelumnya 25.827 RTS, kemudian untuk tahun 2013 hingga 2015 ditetapkan jumlah sasaran sebanyak 28.533 RTS. Tersalurkannya Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran yang telah ditetapkan menjadi salah satu kinerja bagi tercapainya sasaran Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance. Kota Mataram memiliki karakteristik heterogenitas penduduknya. Jumlah pemeluk agama di Kota Mataram tercatat sebanyak 388.898 jiwa pemeluk agama islam, 68.242 jiwa pemeluk agama Hindu, 18.017 jiwa pemeluk Nasrani, dan 7.653 jiwa pemeluk agama Budha dan lainnya. Pembinaan umat beragama di Kota Mataram dilaksanakan secara intensif dalam kegiatan sehari-hari. Dengan digalakkan imtaq di sekolah-sekolah dan kantor-kantor pada hari Jum’at diharapkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Mataram dapat lebih ditingkatkan, utamanya dari segi religiusitasnya. Untuk mendukung pelaksanaan kehidupan beragama di Kota Mataram, telah dibangun sarana peribadatan, yaitu 232 Masjid, 163 Pura, 15 Gereja Kristen, 2 Gereja Katholik, dan 11 Vihara. Sementara itu, terdapat beberapa lembaga pendidikan agama sejak dini, yaitu sebanyak 36 Raudhatul


96


Athfal (RA), 24 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 22 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 12 Madrasah Aliyah (MA), 7 sekolah katholik, dan 6 sekolah kristen. Dalam rangka mewujudkan salah satu Visi Kota Mataram yaitu Religius, dapat tergambar dalam dukungan berbagai kegiatan keagamaan yang secara rutin dilakukan setiap tahun oleh berbagai pemeluk agama di Kota Mataram. Beberapa kegiatan keagamaan tersebut antara lain: (1) Festival Maulid, (2) Festival Lebaran Topat, (3) MTQ/MFQ, (4) Pawai Ogoh-ogoh. Pertemuan antar umat beragama dilakukan selama 5 kali dalam satu tahun dengan melibatkan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. Implementasi

pelayanan

publik

sangat

berkaitan

dengan

penyelenggaran

pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan. Pemantapan komitmen dalam mendukung Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi dan implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Mataram merupakan bagian penting bagi terselenggaranya Good Governance. Penyelenggaraan Good

Governance sangat terkait dengan komitmen dalam pencegahan korupsi. Komitmen ini dilakukan dalam mendukung Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi. Walikota Mataram menekankan pentingnya menumbuhkan kesadaran moral dan komitmen menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan. Seluruh PNS menandatangani PAKTA INTEGRITAS dan ditindaklanjuti upaya mencegah dan memberantas korupsi, yaitu melakukan sosialisasi ZONA INTEGRITAS menuju WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) di seluruh SKPD Kota Mataram. Komisi Pemberantasan Korupsi pada 16 Desember 2013 mengumumkan hasil Survey Integritas (SI) Sektor Publik 2013 terhadap 85 Instansi (20 instansi pusat, 5 instansi vertikal, dan 60 pemda). Hasil SI Sektor Publik, nilai Integritas Daerah Kota Mataram 7,36 menempati posisi urutan ketujuh. Indeks tersebut meliputi 3 unit layanan publik, yaitu SIUP, Kesehatan Dasar Puskesmas, dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Sedangkan indeks Integritas Vertikal Kota Mataram sebesar 7,02 yang meliputi 8 unit layanan vertikal, yaitu SIM, SKCK, Peningkatan Hak Atas Tanah, Peralihan Hak Atas Tanah, Pasfor, Lembaga Permasyarakatan, Administrasi Pernikahan KUA, dan Administrasi Sidang Pengadilan Agama. Tabel 18.8. Hasil Survey Indeks Integritas Daerah oleh KPK Tahun 2013 Uraian

Indeks Integritas Daerah

Indeks Integritas Vertikal

Rata-rata

Kota Mataram

7,36

7,02

7,07

Sum ber: KPK, 2013


97


Dari gabungan nilai rata-rata Indeks Daerah dan Indeks Integritas Vertikal, Indeks Integritas Kota Mataram Tahun 2013 adalah 7,07. Indeks ini berada pada posisi diatas standar minimal ditetapkan KPK (6,00). Indeks ini mengalami peningkatan dari 6,78 di tahun 2013. Hasil survey KPK menunjukkan kinerja pelayanan publik terutama pada unit pelayanan perijinan, pelayanan kesehatan dasar Puskesmas dan Pengadaan Barang Jasa memiliki kriteria sangat baik. Dalam mendukung pencapaian Integritas Daerah pada bidang lainnya dilakukan upaya peningkatan dalam sistem pengawasan internal, koordinasi pengawasan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dan pengelolaan keuangan daerah. Dalam peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dilakukan pelatihan diklat fungsional pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan untuk memenuhi ketersediaan tenaga fungsional auditor yang memadai. Jumlah auditor tahun 2014 sebanyak 21 orang meningkat sebanyak 2 orang dibandingkan tahun 2013 sebanyak 19 orang. Ketersediaan tenaga

auditor

dapat

mendukung

pelaksanaan

sistem

pengawasan

dan

pengendalian pengelolaan keuangan daerah. Kinerja pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penyusunan APBD setelah proses perencanaan. Ketepatan waktu dalam penetapan APBD menjadi hal penting guna kelancaran pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Kinerja ini menunjukan capaian keberhasilan bersama antara pihak eksekutif dan legislative dalam melaksanakan tugasnya. Dukungan DPRD Kota Mataram menetapkan APBD tepat waktu menunjukan komitmen bersama dalam percepatan pelaksanaan pembangunan di Kota Mataram. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahanan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

yang

mengamanatkan

penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan sasaran Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance dalam rangka ketepatan waktu penetapan APBD adalah sebagai berikut: Tabel 18.9 Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance” No 1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Penetapan Perda APBD Tepat Waktu

Satuan %

2011 100

Realisasi 2012 2013 100

100

2014 100


98


Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, dengan semangat reformasi pengelolaan keuangan daerah yang ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dimana disebutkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang saat ini dalam penyusunanya wajib mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan ketiga regulasi tersebut pada pada tahun 2010 Pemerintah menerbitkan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah yang merupakan revisi dari Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah dimana Peraturan pemerintah dimaksud mewajibkan penerapan akuntansi berbasis akrual oleh Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah dari yang sebelumnya “berbasis kas menuju akrual” dan ditegaskan pula dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang penerapan akuntansi berbasis akrual secara penuh paling lambat Tahun Anggaran 2015. Dalam mendukung penyesuaian-penyesuaian

penerapan peraturan perundang-

undangan tersebut Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2014 melalui BPKAD membangun SimdaBMD dan SimbaPers dalam rangka pencatatan Barang Milik Daerah dan catatan persediaan yang mendukung Sistem Informasi yang telah dibangun sebelumnya yaitu SimDa, dengan bekerjasama dengan lembagalembaga Pemerintah dalam penyediaan Tehnologi Informasi (BPKP, Depdagri, Depkeu) dalam penyediaan Sistem informasi Pengelolaan keuangan. Sistem informasi yang telah dibangunpun tetap dibenahi guna mengakomodir solusi permasalahan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Sampai dengan akhir tahun 2014, Simda telah dikembangkan menjadi versi 2.7. dimana aplikasi ini diterapkan pada tahun 2015 untuk mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual dan terintegrasi dengan pencatatan barang milik daerah dalam rangka memenuhi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolan Barang Milik Daerah (BMD). Dalam upaya penanganan masalah Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dilakukan konsultasi publik, publikasi produk hukum daerah dan bantuan hukum. Guna peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan aparatur dan masyarakat dalam menegakkan nilai-nilai HAM telah tersusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) yang menjadi dasar pelaksanaan


99


harmonisasi nilai-nilai HAM ke dalam Program Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Mataram yang selanjutnya disebar dalam bentuk kegiatan di beberapa SKPD. Disamping itu, penegakan Peraturan Daerah sebagai bagian penting pelaksanaan kebijakan daerah terus digalakkan, mulai dari tahapan sosialisasi yang intensif, uji coba, dan penerapan produk hukum daerah tersebut, yang selanjutnya dijadikan bahan evaluasi dalam rangka revisi Peraturan Daerah. Jumlah produk hukum daerah yang telah ditetapkan sebagai berikut: Tabel 18.10 Jumlah Produk Hukum yang Ditetapkan tahun 2011-2014 Produk Hukum

2011

2012

2013

2014

Peraturan Daerah

19

11

11

10

Peraturan Walikota Mataram

42

45

41

52

Keputusan Walikota Mataram

699

825

984

1212

Sumber: Bagian Hukum Setda Kota Mataram

Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan urusan wajib otda, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang dilaksanakan oleh bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Setda Kota Mataram adalah sebagai berikut: Tabel 18.11. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance” No 1.

2.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) / E-Procurement. Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.

Satuan

2011

Realisasi 2012 2013

2014

Paket

69

79

57

58

Orang

80

115

120

87

Pada Tahun Anggaran 2011 pengadaan barang/jasa masih menggunakan Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan belum menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dimana lelang pengadaan barang/jasa masih diselenggarakan oleh masing-masing SKPD dengan besaran nilai pengadaan barang/jasa diatas 100 juta. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mulai digunakan pada tahun anggaran 2013 dimana lelang pengadaan barang/jasa diselenggarakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan menggunakan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 dengan besaran nilai pengadaan barang/jasa diatas 200 juta.


100


Perubahan jumlah PNS yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pada tahun 2011 sampai dengan 2014 mengalami perubahan. Beberapa hal yang menyebabkan perubahan tersebut adalah sebagian PNS yang bersertifikat menduduki Jabatan Struktural di SKPD masing-masing tidak mau memperpanjang sertifikat yang dimiliki, selain itu beberapa PNS yang bersertifikat telah memasuki masa pensiun. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan good governance selama tahun 2011-2014 antara lain : 1.

Masih terbatasnya kapasitas tenaga perencana. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya peningkatan kompetensi melalui diklat fungsional perencana

dan

peningkatan

keterlibatan

aparatur

dalam

proses

perencanaan. 2.

Belum optimalnya koordinasi lintas SKPD. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan

upaya

meningkatkan

frekuensi

rapat

koordinasi

dan

mengoptimalkan Forum Perencana SKPD. 3.

Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi perencanaan. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya pemutakhiran data dari SKPD terkait serta penyusunan data/kajian melalui penelitian.

4.

Belum terbangunnya Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) sehingga program/kegiatan masih diinventarisasi secara manual. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya membangun aplikasi SIPPD Kota Mataram yang dapat mempermudah dalam proses inventarisasi program/kegiatan.

5.

Terbatasnya tenaga pengawasan/fungsional auditor. Untuk mengatasi hal ini dilakukan upaya melaksanakan pendidikan dan pelatihan fungsional auditor.

6.

Tingginya ketergantungan pendanaan dari dana perimbangan. Untuk mengatasi hal ini dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah.

7.

Minimnya tenaga penyusun produk hukum daerah (Legal Drafter). Untuk mengatasi hal ini dilakukan upaya mengirim aparatur untuk mengikuti Bimtek penyusunan Legal Drafter.

8.

Terbatasnya sarana penunjang kepegawaian (Gedung Kantor). Untuk mengatasi hal ini dilakukan upaya melakukan perencanaan penyediaan gedung kantor BKD dari penyediaan lahan sampai dengan pembangunannya.

9.

Administrasi kepegawaian belum berbasis teknologi informasi sehingga kenaikan pangkat dan berkala masih menggunakan cara manual. Untuk


101


mengatasi

hal

ini

dilakukan

upaya

membangun

Sistem

102

Informasi

Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi. 10. Masa transisi pengelolaan aset dari bagian umum ke BPKAD. Untuk mengatasi hal ini dilakukan upaya sinergitas antara Bagian Umum Setda Kota Mataram dengan BPKAD dalam pengelolaan aset daerah. 11. Masih terdapat tumpang tindih dalam pengelolaan perizinan (HO) antara bagian perekonomian dengan BPMP2T. Untuk mengatasi hal ini dilakukan upaya melaksanakan pemetaan dan pelimpahan tugas pokok dan fungsi. 12. Perubahan jumlah PNS yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pada tahun 2011 sampai dengan 2014 disebabkan karena sebagian PNS yang bersertifikat yang menduduki Jabatan Struktural di SKPD masingmasing tidak mau memperpanjang sertifikat yang dimiliki, selain itu beberapa PNS yang bersertifikat telah memasuki masa pensiun diharapkan untuk memperpanjang sertifikatnya. XIX. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 19 Tabel 19.1 EVALUASI CAPAIAN SASARAN 19 “Meningkatnya Efektivitas Penerapan SPM dan SOP”

No 1

No 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD yang mempunyai SPM & SOP

Tahun 2011

SATUAN

Target

Realisasi

SKPD

20

13

Rata-rata Capaian IKU (%) Kinerja Capaian Sasaran 19 INDIKATOR KINERJA Tahun 2013 SATUUTAMA AN Target Realisasi (IKU) SKPD yang mempunyai SKPD 20 13 SPM & SOP Rata-rata Capaian IKU (%) Kinerja Capaian Sasaran 19

CAPAIAN KINERJA 2011 65,00 65,00 65,00 CAPAIAN KINERJA 2013 65,00 65,00 65,00

Tahun 2012 Target

Realisasi

20

13

Tahun 2014 Target

Realisasi

20

15


Dari tabel diatas menunjukkan bahwa IKU yang berkaitan dengan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih belum optimal. Beberapa SKPD teknis telah menetapkan SPM (13 SPM) yang ditetapkan oleh Kementerian terkait di Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, saat ini standar yang digunakan masih mengacu pada penetapan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2008. Tupoksi yang sudah ada menjadi acuan pelaksanaan tugas kedinasan, serta tugas



103

lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan. Upaya yang dilakukan saat ini, yang difasilitasi oleh SKPD terkait, adalah: Melaksanakan asistensi penyusunan SPM dan SOP yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Mataram, Memantau pelaksanaan penerapan SPM dan SOP melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang tepat sasaran, yang dilaksanakan oleh Bagian APP Setda Kota Mataram dan Bagian Organisasi Setda Kota Mataram, dan Menyusun draft Perwal tentang Penyusunan SOP dan SPM, termasuk pula urgensi dan kebutuhannya bagi kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, saat ini standar yang digunakan masih mengacu pada penetapan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2008. Tupoksi yang sudah ada menjadi acuan pelaksanaan tugas kedinasan, serta tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian Meningkatnya Efektivitas Penerapan SPM dan SOP selama tahun 2011-2014 adalah : Beberapa SKPD teknis belum menetapkan SPM (13 SPM) yang ditetapkan oleh Kementerian dan upaya yang dilakukan saat ini adalah melaksanakan asistensi penyusunan SPM dan SOP yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Mataram, memantau pelaksanaan penerapan SPM dan SOP melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang tepat sasaran, yang dilaksanakan oleh Bagian APP Setda Kota Mataram dan Bagian Organisasi Setda Kota Mataram, dan Menyusun draft Perwal tentang Penyusunan SOP dan SPM sehingga SKPD teknis dapat menetapkan 13 SPM secara optimal sesuai SPM tahun 2015. XX.

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 20 Tabel 20.1 EVALUASI CAPAIAN SASARAN 20 “Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik” No 1 2 3 4

No

INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU) Jumlah Jaringan Komunikasi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Persentase Cakupan layanan persampahan Persentase Cakupan layanan air bersih


Tahun 2011

Target

Realisasi

96


150

132


310,41

235,31

80,26

319,05

239,58

80,25

%

95

65,70

70,59

95

65,16

70,59

%

95

87,70

97,90

95

85,61

98,95

SATUAN

Target

Realisasi

%

100

Km

Tahun 2012


85,68

85,66


85,68

85,66

SATUAN

Tahun 2013 Target

Realisasi


Tahun 2014 Target

Realisasi




1 2 3 4

Jumlah Jaringan Komunikasi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Persentase Cakupan layanan persampahan Persentase Cakupan layanan air bersih

104

200

167

83,74

200

199

99,99

Km

333,92

256,45

80,86

347,19

291,51

80,25

%

95

66,10

74,58

95

65,19

70,59

%

95

69,70

77,90

95

68,24

78,95

Unit


79,27 79,27

83,69 83,69

Sampai dengan tahun 2014 jaringan komunikasi dan informasi berjumlah 199 meningkat dari tahun 2011 yang berjumlah 96 unit jaringan hal ini dilakukuan untuk mendukung kemudahan akses informasi di lingkungan internal maupun eksternal SKPD. Kemudian dalam rangka meningkatkan pengembangan dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi yang berbudaya dan berdaya guna, Pemerintah Kota Mataram membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengawasan penggunaan teknologi informasi. Dimana pada tahun 2014 telah terbentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di seluruh Kecamatan Kota Mataram. Untuk mendukung pengembangan jaringan dan sistem informasi, dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi melalui pelatihan TIK. Sampai dengan tahun 2014, sejumlah 159 aparatur SKPD telah mengikuti pelatihan internet dan pelatihan TIK diluar daerah yang telah diikuti oleh aparatur Bagian PDEI. Peningkatan pelayanan jalan ditunjukkan dengan meningkatnya status jalan dalam kondisi baik yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Mataram dari 235,31 km pada tahun 2011 menjadi 291,51 km pada tahun 2014 bertambah sepanjang 56,20 km atau 23,88%. Selain itu juga, panjang jalan yang ada bertambah menjadi 347,19 km pada tahun 2014 dari 310,41 km pada tahun 2011. Penambahan panjang jalan di Kota Mataram merupakan konsekuensi dari tuntutan perkembangan kawasan perkotaan. Beberapa ruas jalan baru yang merupakan sharing bersama antara Pemerintah Kota Mataram, Pemerintah Provinsi NTB, dan Pemerintah Pusat diantaranya Jalan Gajah Mada menuju Patung Sapi, Jalan Tembus Bung Hatta, dan Jalan Tohpati Cakranegara Utara. Upaya Pemerintah Kota Mataram untuk terus meningkatkan persentase kondisi jalan baik terus dilakukan. Selain penambahan panjang jalan baru dilakukan pula perbaikan dan peningkatan jalan melalui berbagai sumber pendanaan.

Untuk cakupan layanan persampahan pada tahun 2011-2014 rata-rata sebesar 65%. Penambahan dan peremajaan armada pengangkutan sampah dalam meningkatkan cakupan layanan sampah terus dilakukan untuk mengimbangi penambahan volume sampah setiap tahun. Terkait pengembangan layanan persampahan, Pemerintah Kota Mataram secara terus menerus sampai dengan tahun 2014 mengembangkan INOVASI PENGELOLAAN SAMPAH, dengan program



LISAN (LINGKUNGAN DENGAN SAMPAH MENUJU NIHIL) dan pembentukan BANK SAMPAH. Cakupan layanan air bersih sebagai salah satu komponen layanan dasar masyarakat pada tahun 2014 menurun dibandingkan tahun 2011 hal ini diakibatkan oleh sambungan air bersih ke rumah tangga yang tersedia tidak sebanding dengan perkembangan jumlah rumah tangga di Kota Mataram yang cukup pesat. Jumlah rumah tangga pada tahun 2012 sebanyak 111.436 RT meningkat menjadi 132.000 RT pada tahun 2014. Penyediaan layanan air bersih yang dilakukan selain melalui program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mataram juga melalui bantuan dari Pemerintah Pusat dan kerjasama dengan Pemerintah Australia. Bantuan tersebut berupa Program Sambungan Air Bersih Gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Dalam tahun 2015 upaya peningkatan cakupan layanan air bersih dilakukan melalui kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Capaian pada tahun 2014 sebesar 68,24 persen telah melampaui target Millenium Development Goals (MDGs) sebesar 57,5 persen. Namun peningkatan pelayanan air bersih terus dilakukan agar seluruh masyarakat dapat meningkat derajat kesehatan melalui ketersediaan akan air bersih. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran meningkatnya eEfektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik selama tahun 2011-2014 antara lain: 1.

Belum tersedianya sistem informasi yang terintegrasikan antar unit kerja melalui jaringan komunikasi antar SKPD. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut melalui pembinaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengawasan penggunaan teknologi informasi, serta pembangunan jaringan komunikasi dan informasi antar SKPD.

2.

Kondisi jalan di Kota Mataram dalam kondisi baik yang terus meningkat dari tahun 2011 sampai dengan 2015 merupakan upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berkembangnya Kota Mataram yang diikuti dengan perkembangan kawasan permukiman menuntut dibangunnya jalanjalan baru sebagai akses bagi masyarakat. Tingginya biaya pembangunan dan pemeliharaan jalan menyebabkan tingginya serapan APBD untuk pembangunan jalan. Untuk itu Pemerintah Kota Mataram mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Pusat agar dapat mengalokasikan anggarannya bagi penanganan jalan di Kota Mataram


105


XXI.

106

3.

Untuk meningkatkan layanan cakupan sampah di wilayah Kota Mataram diperlukan penambahan dan peremajaan armada pengangkutan sampah untuk mengimbangi penambahan volume sampah setiap tahun.

4.

Semakin bertambahnya kawasan permukiman menyebabkan bertambahnya kebutuhan akan pelayanan air bersih dan penanganan sampah. Cakupan air bersih pada tahun 2011 mencapai 87,70%, dan cakupan tersebut menurun pada tahun 2013 dan 2014. Menurunnya cakupan tersebut dikarenakan pertumbuhan kawasan permukiman yang tidak diikuti dengan penambahan jumlah sambungan rumah tangga. Untuk menambah cakupan pelayanan tersebut Pemerintah Kota Mataram selain menangani melalui APBD Kota Mataram juga dengan mengajukan bantuan Hibah dari Pemerintah Australia untuk program sambungan air minum gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 21 Tabel 21.1 EVALUASI CAPAIAN SASARAN 21 “Meningkatnya Fungsi Saluran Drainase” No 1 2

No 1 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik

%

75,00

28,68

CAPAIAN KINERJA 2011 41.34

M

319.000

367,584

106,282

SATU -AN

Tahun 2011 Target

Realisasi

Rata-rata Capaian IKU (%) Kinerja Capaian Sasaran 21 SATU -AN

Tahun 2013 Target

Realisasi

%

78,50

88,28

M

319.000

387.233


Grafik 21.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Fungsi Saluran Drainase”

73,81 73,81


Target 78,50

78,50


319.000

388.344

108,172

Tahun 2012 Realisasi

Tahun 2014 Target

Realisasi

109.39

78,50

91,10

109,117

319.000

399.233

109,26 109,26

104,09 104,09


115,79 115,79

Tahun 2014 persentase cakupan drainase dalam kondisi baik sebesar 91,10 % meningkat cukup tinggi dari tahun 2011 yang hanya sebesar 28,68%. Kondisi tersebut dapat dicapai, selain dengan pemeliharaan saluran drainase juga melalui pembangunan drainase baru. Panjang drainase dalam kondisi baik pada tahun 2011 sepanjang 367.583,58 meter bertambah menjadi 399.602,39 meter



pada tahun 2014, 32.018,81 meter.

atau

107

meningkat

Diharapkan di selanjutnya cakupan drainase dalam kondisi baik meningkat menjadi 92 persen. Hingga saat ini kegiatan pemeliharaan dan pembangunan drainase masih dalam tahap survey dan penyusunan perencanaan desain teknis. Indikator capaian drainase dalam kondisi baik sangat terkait dengan antisipasi yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram untuk mengatasi banjir atau genangan lebih dari 3 jam. Klimatologi Kota Mataram umumnya merupakan daerah yang beriklim tropis, musim hujan antara bulan Oktober sampai dengan bulan April dengan curah hujan rata-rata sebesar 1.256,66 mm/tahun, dan jumlah hari hujan relatif yakni 110 hari/tahun, curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Desember sebesar 302 mm dan jumlah hari hujan terbanyak juga terjadi pada bulan Desember sebanyak 29 hari. Selain itu, kondisi topografi Kota Mataram yang sebagian besar merupakan daerah datar-landai dan dilalui oleh empat sungai besar.Beberapa titik di Kota Mataram terutama di Kecamatan Sekarbela, Mataram, dan Cakranegara kerap terjadi genangan dan banjir. Genangan air ini, selain disebabkan oleh kondisi topografi yang cenderung datar, juga disebabkan oleh banyaknya saluran drainase yang tidak berfungsi secara optimal. Beralihnya fungsi dari saluran irigasi menjadi drainase/air buangan. Kota Mataram memiliki 12 titik rawan genangan dengan air tergenang kurang dari 6 jam. Faktor penyebab terjadinya genangan selain alih fungsi lahan juga karena akses jalan kurang memadai, idealnya setiap per 10 meter jalan harus tersedia lubang drainase jalan. Untuk mencapai target 2014, Kota Mataram bebas genangan di 12 lokasi rawan genangan tersebut, mulai tahun 2013 telah dilakukan pembuatan dan perbaikan saluran drainase sepanjang 18,6 Km dari Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) sebesar 9,7 milyar rupiah, dan sepanjang 4,7 Km berasal dari APBD Kota Mataram sebesar 2,3 milyar rupiah. Pada tahun 2013, drainase dalam kondisi baik terealisasi sebesar 71,32 persen dari target 75,00 persen, dengan panjang drainase dalam kondisi baik sepanjang 173.946 meter, dan drainase dalam kondisi kurang baik atau tersumbat sepanjang 49.880 meter. Efektivitas penanganan genangan dan banjir dilakukan melalui normalisasi saluran drainase baik di jalan utama, juga drainase di permukiman dan perumahan penduduk. Titik-titik genangan pada tahun 2014 mulai berkurang.



108

Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran Meningkatnya Fungsi Saluran Drainase selama tahun 2011-2014 adalah: Genangan yang terjadi pada saat musim hujan masih terjadi di Kota Mataram ini disebabkan kondisi topografi Kota Mataram yang cenderung datar atau landai sebagai salah satu penyebab terjadinya genangan. Selain itu masalah sampah yang dibuang ke saluran juga menghambat fungsi drainase untuk mengalirkan air hujan. Hal tersebut tidak terlepas dari kurang pedulinya masyarakat untuk tidak membuang sampah ke saluran. Berkurangnya daerah resapan juga harus didukung dengan jaringan drainase yang baik, sehingga debit air hujan dapat ditampung oleh sistem drainase. Upaya untuk mengurangi genangan adalah dengan membatasi alih fungsi lahan, mengoptimalkan peran Pasukan Biru dalam menormalisasi dan pengangkatan sedimen saluran, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. XXII.

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 22 Tabel 22.1 EVALUASI CAPAIAN SASARAN 22 “Meningkatnya Ketersediaan Kawasan Resapan Air” No 1 2

No 1 2

Tahun 2011


SATU -AN

Target

Realisasi

Persentase rasio ketersediaan kawasan resapan air Jumlah Sumur Resapan

%

80

70,14

Titik 70 66 Rata-rata Capaian IKU (%) Kinerja Capaian Sasaran 22 Tahun 2013 INDIKATOR KINERJA SATU UTAMA(IKU) -AN Target Realisasi

Persentase rasio ketersediaan kawasan resapan air Jumlah Sumur Resapan

%

80

74,50

Titik 50 44 Rata-rata Capaian IKU (%) Kinerja Capaian Sasaran 22

CAPAIAN KINERJA 2011 90,63 94,33 90,63 90,63 CAPAIAN KINERJA 2013 91,63 95,22 90,63 90,63

Tahun 2012 Target

Realisasi

80

72,34

60

55

Tahun 2014 Target

Realisasi

80

75,65

50

44

CAPAIAN KINERJA 2012 91,44 95,35 91,44 91,44 CAPAIAN KINERJA 2014 92,44 95,22 91,44 91,44

Kota Mataram memiliki 4 sungai besar yang melintasi wilayah Kota Mataram, yang kesemuanya bermuara di sepanjang pantai Ampenan-Selat Lombok. Posisi Kota Mataram sebagai hilir aliran sungai di Pulau Lombok menjadi peluang terjadinya genangan atau banjir. Dalam upaya preventif mengatasi permasalah genangan, maka dibutuhkan ketersediaan kawasan resapan air. Realisasi meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air dapat terlihat pada grafik dibawah ini: Grafik 22.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama



“Meningkatkan Ketersediaan Kawasan Resapan Air”

Perkembangan jumlah penduduk yang cukup pesat diiringi peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya menyebabkan tingginya permintaan akan pembangunan permukiman dan perdagangan baik barang maupun jasa di Kota Mataram. Hal ini menyebabkan tingginya alih fungsi lahan pada kawasan pertanian menjadi kawasan non pertanian yang secara tidak langsung menyebabkan gangguan pada ketersedian kawasan resapan air. Oleh karena itu untuk mengatasinya Pemerintah Kota Mataram melaksanakan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam untuk menambah cakupan biopori atau sumur resapan pada beberapa titik genangan. Dari data rasio ketersediaan kawasan resapan air, nampak bahwa terjadi peningkatan sebesar 5,51% pada tahun 2014. Meningkatnya rasio ketersediaan air bersih dari tahun 2011 sebanyak 70,14 dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 75,65 hal ini disebabkan ditingkatkannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram dalam meningkatkan ketersediaan kawasan resapan air antara lain : 1.

2. 3.

Pemerintah Kota Mataram akan melakukan pengendalian dan pembatasan dalam pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam pengalihan fungsi lahan terutama pada zona atau kawasan yang menjadi kawasan resapan air menjadi kawasan terbangun. Menerapkan pola insentif dan disinsentif dalam pemberian ijin pemanfatan ruang. Meningkatkan fungsi kelestarian dan konservasi lingkungan hidup, dengan penyediaan Pohon Pelindung sebanyak 1 paket, dan 1 paket Taman KEHATI di Kelurahan Selagalas.

Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran Meningkatnya Ketersediaan Kawasan Resapan Air selama tahun 2011-2014 adalah sebagai berikut:


109


1.

Semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, dimana hal ini memerlukan regulasi dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak. Di satu sisi, tuntutan perbaikan pelayanan publik khususnya dalam perijinan harus semakin cepat dan transparan.

2.

Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk membuat dokumen lingkungan (UKL/UPL, DPPL dan/atau AMDAL) menyebabkan masyarakat melalaikan aspek lingkungan hidup dalam semua aktivitas ekonominya. Hal ini perlu diantisipasi dengan upaya sosialisasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

110

XXIII. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 23 Tabel 23.1 EVALUASI CAPAIAN SASARAN 23 “Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai”

No 1

No 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Persentase rasio sempadan sungai dan pantai yang dipakai bangunan liar

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Persentase rasio sempadan sungai dan pantai yang dipakai bangunan liar

Tahun 2011

SATUAN

Target

Realisasi

%

13,06

7,03

Rata-rata Capaian IKU Kinerja Capaian Sasaran 23 Tahun 2013

SATUAN

Target

Realisasi

%

13,06

8,04



Tahun 2012 Target

Realisasi

13,06

9,94

53,83 53,83 CAPAIAN KINERJA 2013 63,83

63,83 63,83


76,11 76,11 Tahun 2014 Target

Realisasi

13,06

9,94


76,11 76,11

Kota Mataran memiliki panjang pantai 9,1 kilometer. Abrasi pantai terjadi karena tergerusnya pantai oleh gelombang atau ombak tinggi pada waktu tertentu yang terus menerus. Hal ini dikarenakan pantai tidak memiliki penahan gelombang, sehingga mempercepat proses terjadinya abrasi pantai. Kawasan yang rawan abrasi pantai di Kota Mataram adalah wilayah pesisir Ampenan. Salah satu dampak abrasi pantai adalah terjadinya intrusi air laut yang dapat mempengaruhi kondisi air tanah di wilayah Kota Mataram. Upaya menjaga pantai dari abrasi maupun bangunan liar terus dilakukan. Terkait sungai dan sempadannya, Kota Mataram dialiri empat sungai utama dan potensial sebagai sumber daya air, yaitu: Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai



Brenyok, dan Sungai Midang, yang hulunya berada di sekitar lereng Gunung Rinjani dan bermuara di Pantai Ampenan (Selat Lombok) yakni batas bagian barat wilayah Kota Mataram. Guna mengoptimalkan penjagaan sempadan sungai, telah dilakukan pembangunan JALAN INSPEKSI di sepanjang Kali Jangkuk. Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai tahun 2014 dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Turap/Talud /Bronjong dan normalisasi sungai. Pembangunan turap/talud/ bronjong yang dibangun pada tahun 2011 sepanjang 574 meter dan meningkat setiap tahunnya menjadi 1.646 meter pada tahun 2014. Grafik 23.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama “Optimalisasi Penataan Sempadan Sungai dan Pantai”

Pada tahun 2013 dilakukan normalisasi pada ruas Sungai Unus sepanjang 2.400 meter dan 1.400 meter pada Sungai Remeneng pada tahun 2014. Mengingat pentingnya fungsi sungai sebagai drainase utama untuk mencegah terjadinya banjir dan sumber penyediaan air bersih alternatif selain mata air, kawasan sungai harus dipelihara dan dilakukan perkuatan dinding sungai. Pembangunan turap/talud/bronjong pada tahun 2015 dilakukan melalui kegiatan pembangunan turap/talud/bronjong pada daerah rawan banjir dan longsor. Saat ini selain masih dalam kegiatan survey juga dalam penyiapan dokumen perencanaan teknis. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai selama tahun 2011-2014 adalah : Masalah genangan air, banjir merupakan bencana yang rentan terjadi di Kota Mataram. Banjir yang terjadi merupakan luapan air sungai yang sudah tidak dapat mengalirkan air dari hulu ke hilir. Hal tersebut disebabkan beberapa hal diantaranya berkurangnya daerah resapan, debit sungai dari wilayah hulu yang melebihi kapasitas sungai dan terjadinya penyempitan lebar sungai yang disebabkan pemanfaatan sempadan sungai sebagai tempat berdirinya bangunan.


111


Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota Mataram mengupayakan peningkatan peran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Pusat melalui Balai Wilayah Sungai Tenggara I dalam menangani wilayah sungai yang ada di Kota Mataram.

XXIV. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 24 Tabel 24.1 EVALUASI CAPAIAN SASARAN 24 “Meningkatnya penanganan perumahan tidak layakhuni dan kawasan permukiman kumuh” No 1 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Presentase penanganan rumah tidak layak huni Presentase rumah tinggal bersanitasi

Tahun 2013

Target

Realisasi

1.301


1.500

1.241


78,58

98,29

80,00

74,50

94,25

SATUAN

Target

Realisasi

unit

1.500

%

80,00


No 1 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Jumlah rumah tidak layak huni Presentase rumah tinggal bersanitasi

Tahun 2013

Tahun 2014

93,01 93,01

88,24 88,24 Tahun 2014

Realisa si


Target

Realisasi


1.500

1.128

86,73

1.000

721

82,73

80,00

79,13

99,30

80,00

78,94

98,47

SATUAN

Target

unit %


93,02 93,02

90,06 90,06

Sebagai wilayah tujuan urbanisasi, kebutuhan rumah di Kota Mataram sangat tinggi. Di satu sisi harga lahan di Kota Mataram tergolong tinggi, sehingga pertumbuhan kawasan permukiman padat kumuh dan miskin bertambah luasannya. Salah satu permasalahan kekumuhan adalah keberadaan rumah tidak layak huni. Pemerintah Kota Mataram sejak tahun 2011 telah melakukan pendataan terhadap jumlah rumah tidak layak huni. Untuk menangani program tersebut dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, SKPD Kota Mataram, BAZNAS dan PNPM Mandiri Perkotaan. Diharapkan dengan keterlibatan banyak pihak dapat segera menyelesaikan permasalahan rumah tidak layak huni. Selain itu Pemerintah Kota Mataram mengupayakan


112


113

pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dalam mengatasi dan mengurangi kawasan permukiman padat kumuh. Sedangkan

penanganan

kawasan

permukiman

kumuh

dilakukan

melalui

penyediaan air bersih dan sanitasi. Pada tahun 2011 cakupan rumah tangga bersanitasi mencapai 78,58 persen dan pada tahun 2014 mencapai 78,94 persen. Belum meningkatnya cakupan rumah tangga bersanitasi erat kaitannya dengan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi. Pada beberapa tempat masih terdapat masyarakat yang belum bebas buang air besar sembarangan (BABS). Selain itu masalah sampah juga sebagai salah satu masih rendahnya cakupan sanitasi. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi capaian sasaran Meningkatnya penanganan perumahan tidak layakhuni dan kawasan permukiman kumuh selama tahun 2011-2014 adalah: Sebagai wilayah tujuan urbanisasi, kebutuhan rumah di Kota Mataram sangat tinggi. Di satu sisi harga lahan di Kota Mataram tergolong tinggi, sehingga pertumbuhan kawasan permukiman padat kumuh dan miskin bertambah luasannya. Salah satu permasalahan kekumuhan adalah keberadaan rumah tidak layak huni dengan kondisi sanitasi yang tidak memadai. Pemerintah Kota Mataram sejak tahun 2011 telah melakukan pendataan terhadap jumlah rumah tidak layak huni. Untuk menangani program tersebut dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, SKPD Kota Mataram, BAZNAS dan PNPM Mandiri Perkotaan. Diharapkan dengan keterlibatan banyak pihak dapat segera menyelesaikan permasalahan rumah tidak layak huni. Selain itu Pemerintah

Kota

Mataram

mengupayakan

pembangunan

Rumah

Susun

Sederhana Sewa (Rusunawa) dalam mengatasi dan mengurangi kawasan permukiman padat kumuh. XXV. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 25 Tabel 25.1 EVALUASI CAPAIAN SASARAN 25 “Meningkatnya ketersediaan media ekspresi dan ruang publik” No 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Persentase rasio cakupan ketersediaan ruang publik

Tahun 2011

SATUAN

Target

Realisasi

%

95

85,00


CAPAIAN KINERJA 2011 89,58 89,58 89,58

Tahun 2012 Target

Realisasi

95

86,50

CAPAIAN KINERJA 2012 90,42 90,42 90,42



No 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Persentase rasio cakupan ketersediaan ruang publik

Tahun 2013

SATUAN

Target

Realisasi

%

95

87,00



91,58 91,58

Tahun 2014 Target

Realisasi

95

93,50

114


98,42 98,42

Pertumbuhan dan perkembangan Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan diprovinsi NTB akan berdampak signifikan terhadap terhadap pertumbuhan penduduk dan perekonomian Kota Mataram, hal ini juga berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan ruang publik diwilayah Kota Mataram. Kebutuhan Penggunaan lahan untuk ruang publik seperti taman, terjadi penurunan dari 6,10 hektar pada tahun 2013 menjadi 6,07 hektar. Hal ini menggambarkan bahwa terjadi pengurangan luas taman yang dimiliki Kota Mataram. Saat ini terdapat 30 lokasi taman didukung dengan 344.688 m2 hutan kota. Dalam rangka meningkatkan cakupan ruang publik, ditetapkan kebijakan kepada para pengembang (developer) perumahan untuk menyediakan fasilitas ruang publik bagi penghuni perumahan. Kebijakan ini setidaknya mengingatkan bahwa kebutuhan ruang publik telah menjadi kebutuhan masyarakat perkotaan. Dalam rangka meningkatkan cakupan ruang publik dan fasilitas media ekpresi maka Pemerintah Kota Mataram melakukan upaya dengan mengeluarkan kebijakan kepada para pengembang (developer) perumahan untuk menyediakan fasilitas ruang publik atau ruang ekspresi bagi penghuni perumahan. Kebijakan ini setidaknya mengingatkan bahwa kebutuhan ruang publik dan media ekspresi telah menjadi kebutuhan masyarakat perkotaan. Disamping itu, untuk beberapa fasilitas media ekpresi yang sudah ada, dioptimalkan fungsinya melalui penanganan langsung oleh SKPD Dinas Pertamanan Kota Mataram selaku leading sector dalam dekorasi dan penataan ruang kota. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi capaian sasaran Meningkatnya ketersediaan media ekspresi dan ruang publik selama tahun 20112014 adalah: 1. Untuk meningkatkan ketersediaan ruang publik perlu dilaksanakan secara maksimal dalam perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan ruang publik yang terpadu dengan seluruh pamangku kebijakan baik secara teknis maupun non teknis. 2. Lahan pertanian rata-rata mencapai 26,69% (34,93 ha) yang pemanfaatannya terbesar adalah untuk pembangunan perumahan dan insfrastruktur (developer) di wilayah kota Mataram untuk itu perlu diberi sangsi tegas terhadap para pengembang (developer) yang tidak melaksanakannya kewajibannya untuk menyediakan lahan fasilitas ruang publik.



115

XXVI. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 26 Tabel 26.1 EVALUASI CAPAIAN SASARAN 26 “Meningkatnya Efektivitas Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup” No 1 2 3

No 1 2 3

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jumlah Titik Penerangan Jalan Umum (PJU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jumlah Titik Penerangan Jalan Umum (PJU)

Tahun 2011

Target

Realisasi

11,39


15,30

11,39


20,00

19,35

90,75

20,00

19,35

90,75

8.000

4.600

56,00

8.000

5.790

67,45

SATUAN

Target

Realisasi

%

16,80

% titik

Rata-rata Capaian IKU Kinerja Capaian Sasaran Tahun 2013 SATU -AN Target Realisasi

Tahun 2012

73,21 73,21 CAPAIAN KINERJA 2013

Target

Realisasi

81,06 81,06 CAPAIAN KINERJA 2014

Tahun 2014

%

16,80

12,48

74,29

15,30

12,50

84,97

%

20,00

19,35

90,75

20,00

19,35

96,75

Titk

8.000

6.580

85,40

8.000

7.850

98,25

Rata-rata Capaian IKU Kinerja Capaian Sasaran

83,48 83,48

93,32 93,32

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Penataan Ruang yang mewajibkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 persen, maka Pemerintah Kota Mataram melakukan penambahan luasan RTH pada areal tanah pecatu, penataan kembali taman-taman kota yang ada, seperti Taman Sangkareang. Saat ini Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mataram mencapai 12 persen sehingga dibutuhkan upaya guna meningkatkan persentase RTH Kota Mataram yang ditargetkan sebesar 20 persen atau setara dengan kebutuhan 41 titik RTH. Kota Mataram memiliki luas 6.130 hektar, sehingga kebutuhan 20 persen RTH setara dengan luas 460,86 hektar, saat ini kebutuhan RTH dipenuhi baru 12 persen sehingga 8 persen RTH harus dipenuhi. Pada tahun 2013, luas RTH Publik yang ada di Kota Mataram seluas 765,07 hektar dari luas wilayah Kota Mataram sebesar 6.130 Km2. Grafik 26.1 “Meningkatkan Efektivitas Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup



Kota Mataram dengan luas 6.130 Ha membutuhkan 20 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik setara dengan luas 460,86 Ha. Ruang Terbuka Hijau pada tahun 2011 mencapai 11,39 dan di tahun 2014 meningkat menjadi 12,50 persen atau seluas 766,25 ha meningkat 1,11 persen dari tahun 2011, dimana penambahan RTH yang relatif kecil ini berasal dari penambahan RTH dari Program P2KH dan RTH Jalur pada ruas jalan-jalan baru. Di samping itu, isu ketersediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) menjadi salah satu masalah yang cukup pelik dihadapi saat ini. Sebagai langkah solusi yang telah dilakukan adalah Pemerintah Kota meminta dukungan kemitraan dan komitmen bersama dari pihak pengembang perumahan (developer) untuk dapat menyediakan lahan TPU. Dalam indikator kinerja Pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU), pada tahun 2011 mencapai 4.600 dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang signifikan dengan jumlah titik mencapai 7.850. Di samping itu, dilakukan penggantian teknologi lampu mercury menjadi lampu dengan teknologi LED dalam rangka penghematan daya listrik namun memiliki kemampuan pencahayaan yang lebih baik. Terkait indikator alih fungsi lahan dari lahan pertanian, bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian cukup tinggi di Kota Mataram. Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya lahan pertanian seluas 4,8 Ha atau 480 meter persegi per tahun sejak tahun 2009. Jika dibandingkan dengan luas Kota Mataram 6,130Km2, maka terjadi alih fungsi lahan sebesar 7,83 persen per tahunnya. Jika dihitung secara keseluruhan maka luas yang tersisa pada kondisi pada tahun 2013 adalah 5,170 Km2. Tingginya pengalihan fungsi lahan disebabkan oleh tingginya permintaan pemanfaatan lahan pertanian menjadi non pertanian. Pada tahun 2014 kondisi lahan pertanian Kota Mataram mencapai 2.231 hektar atau sekitar 36,39 persen dari luas Kota Mataram. Saat ini, jumlah areal pemakaman yang ada di wilayah Kota Mataram sebanyak 51 areal pemakaman dengan luas sebesar 197.181 meter persegi, jumlah dan areal pemakaman yang ada saat ini, sudah cukup memadai. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran Meningkatkan Efektivitas Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup selama tahun 2011-2014 adalah Keterbatasan lahan yang akan diarahkan untuk pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dimana salah satunya termasuk Tempat Pemakaman Umum (TPU). Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut antara lain :


116


a.

Menambah luasan RTH baru melalui pembebasan lahan untuk memperbanyak pembangunan taman lingkungan, taman kota, taman makam, lapangan olahraga, dan hutan kota;

b.

Mengembangkan koridor hijau dengan penanaman pohon-pohon pelindung secara massal untuk menciptakan koridor ruang hijau kota di sepanjang jalur hijau jalan, pedestrian, sempadan sungai dan sempadan pantai;

XXVII. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 27 Tabel 27.1 EVALUASI CAPAIAN SASARAN 27 “Meningkatnya Efektivitas Layanan Penanggulangan Bencana Daerah” No 1

No 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Persentase daya tanggap darurat bencana / Kejadian Luar Biasa

Tahun 2011

SATUAN

Target

Realisasi

%

85

80,00

Rata-rata Capaian IKU Kinerja Capaian Sasaran 27 INDIKATOR KINERJA Tahun 2013 SATUUTAMA AN Target Realisasi (IKU) Persentase daya tanggap % 85 82,50 darurat bencana / Kejadian Luar Biasa



Tahun 2012 Target

Realisasi

85

81,00

Tahun 2014 Target

Realisasi

85

83,35


Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) merupakan arahan dari pemerintah pusat, sehingga Pemerintah Kota Mataram menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2008 yang diubah dengan Perda Nomor 18 Tahun 2013, membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD). Kondisi topografi dan posisi geografis Kota Mataram, menyebabkan sering terjadinya bencana alam seperti angin puting beliung, abrasi pantai, serta intensitas hujan yang tinggi sebagai penyebab adanya genangan dan banjir. Dalam mengatasi masalah tersebut, BPPD menyiapkan TAGANA (Taruna Siaga Bencana) dan Piket 24 Jam untuk meminimalisasi dampak akibat bencana. Capaian efektifitas layanan penanggulangan bencana tergambar dari tingkat tanggap darurat dan jumlah sarana yang dimiliki dalam penanggulangan bencana. Dalam upaya penanggulangan bencana, pada tahun 2010 akhir, Pemerintah Kota Mataram membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)


117


BPBD merupakan lembaga yang mengkoordinasikan berbagai hal yang berkaitan dengan kebencanaan. Mulai dari kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat bencana hingga rehabillitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Peran BPBD dalam memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana kebencanaan berasal dari APBD Kota Mataram dan bantuan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini BNPB. Pada tahun 2011 dengan baru terbentuknya BPBD Kota Mataram sehingga belum dapat menampilkan data daya tanggap darurat bencana. Seiring dengan semakin lengkapnya sarana dan prasarana kebencanaan sehingga dapat dicapainya daya tanggap darurat bencana hingga 80%. Koordinasi dengan berbagai SKPD dan semakin terlatihnya Tenaga Tim Reaksi Cepat (TRC) juga berkontribusi terhadap meningkatnya daya tanggap darurat. Upaya pencegahan bahaya kebakaran selain dilakukan dengan penambahan jumlah mobil pemadam kebakaran juga dilakukan dengan upaya mendekatkan sarana kebakaran berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) kepada Kepala Lingkungan se-Kota Mataram. Pada tahun 2013 jumlah APAR yang diserahkan kepada lingkungan berjumlah 100 unit, dan pada tahun 2014 bertambah 100 unit sehingga saat ini 200 Lingkungan telah memiliki APAR. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran Meningkatnya Efektivitas Layanan Penanggulangan Bencana Daerah selama tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

3.5. 3.5.1.

1.

Kota Mataram masuk dalam wilayah rentan bencana, dari 14 jenis bencana yang berpotensi terjadi di Wilayah Republik Indonesia, sembilan jenis bencana berpotensi terjadi di Kota Mataram. Salah satu upaya mitigasi adalah disusunnya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), penyusunan Rencana Kontinjensi dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan kebencanaan melalui peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.

2.

Kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi sangat berpotensi akan terjadinya bahaya kebakaran. Hal tersebut disebabkan rapatnya jarak antara bangunan dan sulitnya akses sebagai upaya pemadaman api kebakaran. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota Mataram mengupayakan untuk memberikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) kepada setiap Lingkungan di seluruh kelurahan, sehingga upaya pencegahan kebakaran menjadi luas dapat dilakukan segera.

AKUNTABILITAS KEUANGAN KEBIJAKAN APBD 1. KEBIJAKAN PENDAPATAN


118


Kebijakan pendapatan diarahkan untuk peningkatan target pendapatan daerah yang dilakukan secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala dan potensi yang ada, mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, mengoptimalkan dan mendayagunakan kekayaan daerah, serta perluasan sumber-sumber penerimaan daerah berdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam meningkatkan PAD dibutuhkan beberapa strategi, antara lain:Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur untuk lebih profesional dalam manajemen pengelolaan Pendapatan Daerah; Inventarisasi dan penyusunan produk hukum daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pelayanan publik; Inventarisasi potensi PAD termasuk potensi wajib pajak yang belum terdaftar sehingga data potensi menjadi akurat dalam rangka intensifikasi pungutan; Pengawasan semakin diintensifkan untuk menghindari adanya kebocoran dan keterlambatan penyetoran ke kas daerah, dan Dalam Penerimaan Bagi Hasil Pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan untuk mencapai target yang ditetapkan, salah satunya melalui Gebyar PBB. 2.

KEBIJAKAN BELANJA

Kebijakan Umum Belanja Daerah disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:Pengembangan kebijakan belanja/pengeluaran yang diarahkan untuk menciptakan peningkatan perekonomian masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan penerimaan daerah yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai modal belanja pembangunan; Peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan keuangan dan penyempurnaan struktur organisasi pengelolaan keuangan, serta peningkatan sistem informasi keuangan daerah dan pengendalian pembangunan daerah, dan Kebijaksanaan untuk mendorong keikutsertaan swasta dalam pelayanan publik baik sebagai penanam modal maupun sebagai pengelola jasa pelayanan masyarakat. 3.

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan; Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal


119


120

dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja; Apabila sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

3.5.2.

PERHITUNGAN APBD 1. TARGET & REALISASI PENDAPATAN DAERAH Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram periode waktu tahun 2011-2014 mengalami peningkatan yang signifikan dan berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Daerah, sehingga pemerintah Kota Mataram berupaya untuk lebih menggali potensi penerimaan daerah yang ditunjukkan dengan peningkatan target pendapatan dari tahun ke tahun. Perkembangan target pendapatan daerah periode tahun 2011-2014 dapat dilihat pada tabel dan Grafik berikut: Tabel 3.5.2.1 Target Pendapatan Kota Mataram Tahun 2011 s/d 2014 TAHUN

URAIAN 2011

2012

2013

2014

648.862.491.019

721.899.242.989

864.905.445.373

1.055.390.821.016

PENDAPATAN ASLI DAERAH

60.514.511.410

78.841.707.800

124.957.834.100

160.495.316.854

Pendapatan Pajak Daerah

31.358.436.000

39.572.230.000

71.550.000.000

83.080.000.000

Hasil Retribusi Daerah

15.541.640.000

15.738.962.000

17.824.074.100

17.918.498.500

3.498.891.250

4.640.515.800

4.640.000.000

7.366.394.354

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

10.115.544.160

18.890.000.000

30.943.760.000

52.130.424.000

DANA PERIMBANGAN

429.934.640.378

530.572.582.907

580.130.769.628

681.209.075.681

37.566.129.378

55.241.728.907

44.741.156.628

64.324.774.681

Dana Alokasi Umum

366.882.411.000

445.894.174.000

500.043.553.000

564.661.391.000

Dana Alokasi Khusus

25.486.100.000

29.436.680.000

35.346.060.000

52.222.910.000

158.413.339.231

112.484.952.282

159.816.841.645

213.686.428.481

-

-

5.000.000.000

20.000.000.000

34.442.996.431

32.040.253.282

43.617.605.165

64.634.697.481

107.438.542.800

63.662.899.000

98.967.436.480

121.519.931.000

16.531.800.000

16.531.800.000

12.231.800.000

7.531.800.000

0

250.000.000

0

0

PENDAPATAN DAERAH

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov. dan PEMDA Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan Prov. atau Pemda Lainnya Pendapatan Lainnya

Sumber: APBD Kota Mataram Tahun 2011-2014

Grafik 3.5.2.1



121

Target Pendapatan Kota Mataram Tahun 2011 s/d 2014

Sumber: BPKAD Kota Mataram, data diolah.

Berdasarkan Tabel 3.5.2.1 dan Grafik 3.5.2.1 target pendapatan yang ditetapkan Pemerintah Kota Mataram terus mengalami peningkatan, karena tetap optimis target tersebut dapat direalisasikan dengan menggali potensi yang ada. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Mataram dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan selama periode 2011-2014 berhasil terlampaui, hal ini dapat dilihat pada tabel dan Grafik dibawah ini: Tabel 3.5.2.2. Realisasi Pendapatan Kota Mataram Tahun 2011 s/d 2014 URAIAN PENDAPATAN

2011

2012

TAHUN

2013

2014

679,040,672,702 755,234,455,557 865,839,838,811 1,083,104,564,131

PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah

82,300,211,074

95,877,364,968

139,877,149,931

202,589,009,699

43,141,033,812

45,596,900,874

79,374,881,763

91,749,599,728

Hasil Retribusi Daerah

14,048,627,262

16,825,136,532

20,251,127,301

20,964,352,907

5,012,566,423

4,642,764,448

2,759,307,095

8,041,386,510

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

20,097,983,577

28,812,563,114

37,491,833,771

81,833,670,554

DANA PERIMBANGAN

441,594,386,630

544,998,107,529

580,925,364,432

677,648,349,948

49,225,875,630

69,667,253,529

45,535,751,432

60,764,048,948

Dana Alokasi Umum

366,882,411,000

445,894,174,000

500,043,553,000

564,661,391,000

Dana Alokasi Khusus

25,486,100,000

29,436,680,000

35,346,060,000

52,222,910,000

155,146,074,998

114,358,983,060

145,037,324,448

202,867,204,484

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov. dan PEMDA Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan Prov. atau Pemda Lainnya Pendapatan Lainnya Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov. dan PEMDA Lainnya

0

0

0

11,000,000,000

31,968,822,623

35,655,984,060

37,042,319,448

72,418,554,484

107,406,052,375

63,662,999,000

97,256,605,000.00

119,413,450,000

15,771,200,000

15,000,000,000

10,700,000,000.00

0

0

40,000,000

38,400,000.00

35,200,000

Sumber: BPKAD Kota Mataram, angka realisasi APBD tahun 2011-2014.



122

Grafik 3.5.2.2. Realisasi Pendapatan Kota Mataram Tahun 2011 s/d 2014

Sumber: BPKAD Kota Mataram, data diolah.

Dari tabel 3.5.2.2. dan Grafik 3.5.2.2. terlihat trend pendapatan Kota Mataram tahun 2011-2014 mengalami peningkatan sebesar Rp.404.063.891.429,- yaitu dari Rp.679.040.672.702,- tahun 2011 menjadi Rp. 1.083.104.564.131,- tahun 2014. Komponen pendapatan daerah yang meningkat secara signifikan adalah Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp. 120.288.798.625,atau 164% yaitu dari Rp. 82.300.211.074,- tahun 2011 menjadi Rp. 202.589.009.699 tahun 2014. Selama Periode tahun 2011-2014 rata-rata komposisi realisasi terhadap total pendapatan menunjukkan bahwa Dana Transfer 66%, Pendapatan Asli Daerah 16% dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah 18%. Apabila dicermati lebih mendalam setiap tahun kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat cukup signifikan, bahkan pada Tahun 2014 kontribusi PAD sebesar 19%. 2.

TARGET & REALISASI BELANJA DAERAH

Kemampuan pemerintah Kota Mataram dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah diiringi dengan peningkatan realisasi pendapatan daerah diatas target yang ditetapkan. Hal ini sebagai dasar pemerintah Kota Mataram untuk membiayai pembangunan, sehingga target belanja yang ditetapkan setiap tahunnya selalu meningkat secara signifikan. Anggaran Belanja Kota Mataram periode tahun 2011-2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.5.2.b. Target Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2011-2014 URAIAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Hibah

TAHUN 2011

2012

2013

2014

731.636.969.179 810.748.789.576

1.022.456.440.541

1.177.199.809.961

402.259.721.525 473.844.497.878

538.538.293.459

589.494.959.692

367.969.525.144 426.835.076.202

484.028.071.029

539.560.313.692

9.684.251.000

24.582.707.601

25.573.197.430

24.218.986.000

Belanja Bantuan Sosial

20.903.415.000

20.400.100.000

27.634.425.000

24.215.660.000

Belanja Tidak Terduga

1.443.730.381

2.026.614.075

1.302.600.000

1.500.000.000



BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

329.377.247.654 336.904.291.697 46.521.009.935

123

483.918.147.081

587.704.850.268

57.026.089.602

70.756.743.858

71.447.082.600

Belanja Barang dan Jasa

109.265.270.321 121.161.855.634

159.159.416.419

208.411.606.059

Belanja Modal

173.590.967.398 158.716.346.460

254.001.986.803

307.846.161.609

Sumber : BPKAD Kota Mataram

Dari tabel diatas terlihat bahwa anggaran belanja Pemerintah Kota Mataram periode 2011-2014 selalu meningkat dari tahun ke tahun disebabkan semakin besarnya kebutuhan daerah seiring majunya perkembangan Kota Mataram yang sangat pesat sehingga peranan pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan melalui pengeluaran atau belanja pemerintah harus lebih besar pula. Sesuai amanat amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014, Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal pada APBD sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari belanja daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kota Mataram selalu mengalokasikan anggaran Belanja Modal lebih dari 30% pada APBD periode 2011-2014. Ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Mataram untuk memperhatikan alokasi anggaran pada belanja investasi yang produktif. Komposisi Belanja Langsung Pemerintah Kota Mataram selama periode 2011-2014 dapat dilihat pada chart dibawah ini: Grafik 3.5.2.b. Komposisi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2011-2014

Sumber : BPKAD Kota Mataram Tahun 2014, data diolah.

Dapat dilihat selama periode 2011-2014 komposisi Belanja Langsung dibanding Belanja Tidak Langsung relatif meningkat, hal ini menunjukkan keberpihakan Pemerintah Kota Mataram pada belanja yang produktif. Grafik 3.5.2.c. Komposisi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2011-2014



124

Sumber : BPKAD Kota Mataram Tahun 2014, data diolah.

Dari grafik di atas, terlihat Belanja Langsung mengalami peningkatan persentase dalam komposisi Belanja Daerah periode 2011-2014. Hal ini dapat menjadi indikasi kebijakan anggaran Pemerintah Kota Mataram yang berpihak pada belanja publik atau belanja yang langsung dipergunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Realisasi Belanja Daerah dapat dilihat pada Tabel dibawah ini: Tabel 3.5.2.c. Realisasi Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2011-2014 URAIAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Hibah

TAHUN 2011

2012

2013

2014

670.215.604.275 379.807.778.764

740.283.006.976 436.784.132.350

883.521.845.035 492.775.345.289

1.044.355.803.030 543.564.076.968

351.062.967.494

399.983.254.041

448.797.464.283

506.848.621.240

7.826.407.520

23.296.356.600

24.566.079.150

17.975.572.877

Belanja Bantuan Sosial

18.703.923.750

13.454.521.709

18.893.404.321

18.370.110.351

Belanja Tidak Terduga

97.680.000

50.000.000

518.397.535

369.772.500

290.407.825.511

303.498.874.626

390.746.499.746

500.791.726.062

43.676.210.801

52.326.504.522

65.262.844.825

67.103.151.958

Belanja Barang dan Jasa

102.562.869.442

115.793.370.972

145.133.140.522

201.856.194.367

Belanja Modal

144.168.745.268

135.378.999.132

180.350.514.399

231.832.379.737

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

Sumber : BPKAD Kota Mataram

Pada tahun anggaran 2014, implementasi strategi belanja daerah diarahkan pada pemenuhan kebutuhan strategis daerah di bidang ekonomi, sosial, dan infrastruktur kota, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Target belanja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2014 porsi dan kebutuhannya disesuaikan dengan kekuatan finansial daerah yang dimiliki (fiscal capacity). Upaya-upaya efisiensi dalam kerangka optimalisasi anggaran berbasis kinerja (performance budgeting) dilakukan melalui mekanisme akuntansi dan verifikasi rencana belanja SKPD yang cukup ketat terkait dengan implementasi ketetapan Standar Harga Satuan Barang/jasa berdasarkan prinsip

value for money. Hal ini dimaksudkan agar anggaran belanja sesuai dengan kebutuhannya (tepat biaya).



3.

125

TARGET & REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH

Komponen pembiayaan daerah terdiri dari dua komponen, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA (Sisa lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya, dan Piutang Daerah, sementara pengeluaran pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal Daerah dan Pembayaran Pokok Hutang. Pada tahun 2014, efisiensi belanja daerah telah dilakukan SKPD sehingga memunculkan sisa anggaran. SiLPA APBD tahun 2014 sebesar Rp. 101.287.750.045. SiLPA tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran pada RAPBD Kota Mataram tahun 2014. Rincian selengkapnya untuk target dan realisasi pembiayaan daerah periode 20112014 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5.2.3. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2011-2014 TAHUN

URAIAN

2011

2012

2013

2014

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH - Target - Realisasi PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH - Target - Realisasi PEMBIAYAAN NETTO

83.774.478.159 83.774.478.159

91.599.546.587 91.599.546.587

163.800.995.168 103.800.995.168

139.868.988.944 79.868.988.944

1.000.000.000 1.000.000.000

2.750.000.000 2.750.000.000

13.560.000.000 0

18.060.000.000 17.330.000.000

- Target - Realisasi

82.774.478.159 82.774.478.159

88.849.546.587 88.849.546.587

157.550.995.168 97.550.995.168

121.808.988.944 62.538.988.944

Sumber : BPKAD Kota Mataram,

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang dilakukan periode tersebut diutamakan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lainlain pendapatan yang sah. Realisasi SILPA periode 2011-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.5.2.4. Sisa Lebih Pembiayaan Daerah Tahun 2011-2014 URAIAN Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

TAHUN 2011

2012

2013

2014

91.599.546.587

103.800.995.168

79.868.988.944

101.287.750.045

Sumber : BPKAD Kota Mataram,



3.5.3.

AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk itu, perumusan kebijakan bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik. Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif dan berdasar pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Untuk mewujudkan hal tersebut, aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) telah diterapkan di Kota Mataram. SIMDA mengintegrasikan tiga komponen anggaran yaitu aspek penganggaran, perbendaharaan, dan pembukuan APBD. SIMDA telah memberikan manfaat yang positif dalam penyelenggaraan tertib administrasi keuangan daerah, akurasi data, serta transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah. Dalam upaya meningkatkan Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan fokus perbaikan terutama terhadap pengelolaan aset daerah. Seluruh pencatatan, pemindahan, dan penghapusan aset daerah dilakukan menggunakan Sistem Informasi Barang Daerah (SIBD), yang secara operasional terintegrasi (linked) dengan SIMDA. Dalam hal tertib pelaporan dan pengendalian administrasi pembangunan setiap bulannya, serta guna memberikan akuntabilitas pelaporan keuangan SKPD, diterapkan Program Pengendalian Pelaporan Keuangan SKPD secara on line (web base) melalui w w w .program laporanapp.com . Upaya ini memiliki manfaat dalam hal publikasi laporan capaian keuangan SKPD maupun Pemerintah Kota Mataram. Sebagai salah satu faktor pendukung pencapaian WTP, maka jadwal penetapan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi prioritas. Pada tahun anggaran 2014, APBD Kota Mataram ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2014, sehingga tidak terdapat keterlambatan penetapan Perda-APBD. Hasil ini dapat dicapai juga didukung oleh ketepatan jadwal penyusunan dokumen perencanaan sebelumnya sebagai dasar penyusunan RAPBD, sebagaimana ketentuan dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Masing-masing dokumen perencanaan ditetapkan sebagai berikut: • Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram 2015 (ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mataram pada bulan Juni 2014); • Kebijakan Umum-APBD 2015 (Nota Kesepakatan ditandatangani dan ditetapkan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD pada bulan Agustus 2014; dan


126


•

PPAS-APBD 2015 (Nota Kesepakatan ditandatangani dan ditetapkan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD pada bulan September 2014).

Permasalahan dan Solusi Selama periode 2011-2014 Masalah utama yang dihadapi daerah dalam pengelolaan anggaran dan belanja daerah adalah : 1.

Tingginya kebutuhan daerah (fiscal need) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity) yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal yang cukup besar hal ini mengakibatkan ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat sangat tinggi. Untuk mengatasi masalah tersebut diupayakan melalui Optimalisasi potensi PAD dan meningkatkan keterlibatan dan peran swasta dalam pembangunan.

2.

Peraturan yang kerap kali berubah-ubah, sehingga menimbulkan sejumlah kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Untuk mengatasi masalah tersebut diupayakan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis terkait perubahan peraturan perundang-undangan.

3.

Permasalahan lainnya adalah terbatasnya sumber daya manusia dari segi kuantitas maupun kualitas dalam penatausahaan keuangan daerah. Solusi yang dilakukan adalah pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pejabat pengelola keuangan SKPD, guna mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah ditinjau dari aspek tertib administrasi dan ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah.

4.

Belum optimalnya penatausahaan keuangan daerah karena keterbatasan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah baik dalam kuantitas maupun kualitas. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah Kota Mataram telah melakukan restrukturisasi kelembagaan pengelola keuangan daerah dari eselon III menjadi Eselon II, peningkatan jumlah serta kapasitas aparatur pengelola keuangan SKPD dengan mengikutsertakan PNS dalam pendidikan Pasca Sarjana Program Akuntansi dan melaksanakan bimbingan teknis guna mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah.


127


BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2014 disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Mataram sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan sasaran strategis Pemerintah Kota Mataram yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2014. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum telah dapat dicapai dengan baik. Hasil analisis 27 sasaran yang ada, pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Mataram Tahun 2014 rata-rata sebesar 93,43 persen terkategori Baik Sekali. Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa program pembangunan Pemerintah Kota Mataram secara umum dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik yang mana capaian kinerja dapat direalisasikan 93,43 persen dan realisasi anggaran 88,72 persen dengan kategori Baik Sekali. Keberhasilan yang dicapai Pemerintah Kota Mataram ini tidak terlepas dari hambatan dan kendala baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi tersebut diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi dan meningkatkan koordinasi secara intern, sektoral, maupun lintas sektor secara berkala. Dengan demikian dapat diketahui

penyebab timbulnya

hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sehingga dapat diambil langkah dan strategi untuk meminimalisir dan mengatasi permasalahan yang dihadapi.

BAB IV PENUTUP

128

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN 2014

Recommend Documents