LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2015
Halaman
-1-
KATA PENGANTAR Ungkapan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare Tahun 2014 dapat kami selesaikan dengan baik. Penyusunan laporan kinerja ini dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban konstitusional Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkewajiban atas pembuatan laporam kinerja setiap akhir tahun anggaran.
Laporan ini
disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan
Laporan
kinerja
ini
diharapkan
dapat
memberikan
gambaran mengenai kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare pada tahun 2014 sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kami menyadari bahwa informasi dan gambaran mengenai kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare sebagaimana disajikan dalam laporan ini belum sepenuhnya dapat memberikan kepuasan bagi semua pihak, termasuk Pemerintah Kota Parepare, karena masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan untuk kesempurnaan materi laporan ini dan penyusunan laporan kinerja dimasa yang akan datang. Kami juga menyadari bahwa penyusunan Progres Report ini tidak terlepas dari partisipasi berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Parepare,
Pebruari 2015
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PAREPARE,
Ir. SAMSUDDIN TAHA Pangkat : Pembina Utama Muda Nip 19630217 199202 1 002
Halaman
-2-
DAFTAR ISI
Hal KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
BAB. I
BAB. II
PENDAHULUAN
1
1.1.
Gambaran Umum Kota Parepare
1
1.2.
Gambaran Singkat Dinas Pekerjaan Umum
3
PERENCANAAN STRATEGI
9
2.1.
Visi dan Misi
9
2.2.
Tujuan dan Sasaran
9
2.3.
Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Jangka
12
Menengah BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA
BAB. IV
18
3.1.
Evaluasi Kinerja
18
3.2.
Analisa Pencapaian Kinerja
29
P ENUTUP
32
LAMPIRAN
Halaman
-3-
B BA AB B II P E N D A H PENDAHU ULLU UA AN N
Pelaksanaan pemerintahan daerah melalui kewenangan yang lebih luas, memberikan peluang yang sangat besar bagi pemerintah daerah terus berinovasi untuk mendorong
kemampuan daerah dalam mengelola dan
memajukan daerah. Sudah cukup besar kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dengan prinsip-prinsip demokrasi, keterbukaan, akuntabel dan partisipatif dalam pembangunan, antara lain peningkatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia aparatur, pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan perekonomian serta peningkatan kemampuan dan pengelolaan pendidikan, kesehatan dan keuangan daerah. Perubahan paradigma pengelolaan pemerintahan melalui otonomi daerah yang lebih luas tersebut, diharapkan dapat lebih meningkatkan kreativitas daerah dalam pengelolaan pembangunan daerah yang selama ini memang telah dibatasi kewenangannya dalam berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan. Kewenangan yang lebih besar tentu dapat memberikan keleluasaan berbagai kegiatan usaha seperti perdagangan, wisata, industri serta kegiatan sosial seperti keagamaan, kesehatan, pendidikan, budaya dan lain-lain. Untuk menunjang program-program yang dicanangkan dalam rangka pembangunan daerah, salah satu hal yang sangat esensial dan tidak bisa diabaikan adalah kebutuhan akan sarana dan prasarana daerah. Sarana dan prasarana ini sangat dibutuhkan mendukung kegiatan-kegiatan lainnya sehingga akselerasi pembangunan dalam berbagai bidang dapat berjalan dengan lancar dan sukses yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh.
1.1. Gambaran Umum Kota Parepare Secara Geografis, Kota Parepare memiliki posisi yang sangat strategis jika ditinjau dari segi arus transportasi darat dan laut. Kota Parepare memiliki pelabuhan laut yang sangat menudukung kegiatan perdagangan dan jasa,
sehingga
menjadi
daya
tarik
tersendiri
untuk
mengembangkan
pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor lainnya. Wilayah administratif Kota
Halaman
-4-
Parepare meliputi 4 wilayah kecamatan dan terdiri atas 22 kelurahan dengan luas wilayah 99,33 km2 Letak geografis Kota Parepare berada pada titik koordinat 3 o18’5” – 3o24’15” Lintang Selatan dan 120o20’15o – 120o25’4”
Bujur Timur. Secara
Umum wilayah Parepare memiliki peluang untuk dikembangkan sehingga dapat mendukung Kota Parepare sebagai pusat niaga, jasa dan pendidikan serta sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) termasuk rencana pemerintah daerah menjadikan Parepare sebagai pusat perdagangan beras di Indonesia Timur. Secara administratif posisi Kota Parepare berbatasan dengan : o
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang
o
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidrap
o
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru
o
Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar Keadaan topografi wilayah Kota Parepare sangat bervariasi mulai dari
wilayah datar hingga daerah berbukit. Kemiringan lahan Kota Parepare secara umum berada pada kisaran lereng antara 0-2%, 2-15%, 15-40% dan >40%. Sumber daya air Kota Parepare secara umum meliputi air permukaan dan air tanah.
1.2. GAMBARAN SINGKAT DINAS PEKERJAAN UMUM 1.2.1. Kedudukan
Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare adalah unsur pelaksana Teknis Daerah yang bertugas menangani urusan Pekerjaan Umum dalam Wilayah Kota Parepare. Dinas Pekerjaan Umum ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010.
Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (eselon II b), yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota.
Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing jabatan stuktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum diatur dengan Peraturan Walikota.
Halaman
-5-
1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare diatur dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Dinas Pekerjaan Umum. Dinas
Pekerjaan
Umum
Kota
Parepare
mempunyai
tugas
melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi yaitu urusan Pekerjaan Umum. Disamping pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum, Dinas ini juga bertanggung jawab dalam pelayanan masyarakat dibidang pemadam kebakaran melalu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Selain itu, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah dibidang pekerjaan umum, Dinas Pekerjaan Umum berperan melakukan pendampingan pada SKPD dan Instansi Vertikal yang ada di Kota Parepare dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, seperti pelibatan dalam pengawasan teknis, supervisi, panitia pengadaan barang dan jasa, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam penyelenggaraan tugas dimaksud Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :
Perumusan kebijaksanan teknis dibidang pekerjaan umum, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
Penyelenggaraan urusan pemerintahaan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum;
Pengelolaan unit pelaksanaan teknis; dan
Pelaksannan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1.2.3. Struktur Organisasi Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4t Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare dapat diuraikan sebagai berikut :
Halaman
-6-
I.
Kepala Dinas
II.
Sekretaris, membawahi 3 (Tiga) Sub Bagian terdiri dari:
III.
IV.
V.
Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Bidang Program dan Perencanaan, membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
Seksi Pendataan dan Pengukuran
Seksi Penggambaran dan Perhitungan
Bidang Cipta Karya, membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari
Seksi Konstruksi Bangunan
Seksi Pengembangan Sumber Daya Air
Bidang Bina Marga, membawahi 2 (dua) seksi terdiri dari:
Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan, Jembatan dan Jaringan Drainase
VI.
Seksi Pengembangan Irigasi Terbatas
Bidang Peralatan, membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :
Seksi Pemeliharaan Peralatan
Seksi Perbengkelan Peralatan
VII. Kepala UPTD Pemadam Kebakaran, membawahi 3 (tiga) urusan yaitu:
Urusan Tata Usaha
Urusan Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan
Urusan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
VIII. Kelompok Jabatan Fungsional
Halaman
-7-
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PAREPARE KEPALA DINAS SEKRETARIS
KEL. JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAG. ADM UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAG. EVALUASI DAN PELAPORAN
SUB BAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BIDANG BINA MARGA
BIDANG CIPTA KARYA
BIDANG PERALATAN
BIDANG PROGRAM DAN PERENCANAAN
Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Jembatan dan Jaringan Drainase
Seksi Konstruksi Bangunan
Seksi Pemeliharaan Peralatan
Seksi Pendataan dan Pengukuran
Seksi Pengembangan Irigasi Terbatas
Seksi Pengembangan Sumber Daya Air
Seksi Pembekalan Peralatan
Seksi Penggambaran dan Perhitungan
UPTD Pemadam Kebakaran
Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Parepare mempunyai karyawan PNS sebanyak 81 orang, Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 15 orang, dan karyawan sukarela 70 orang. Pegawai tersebut termasuk pegawai yang berada pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemadam Kebakaran. Dari jumlah PNS tersebut sebanyak 19 orang menduduki jabatan struktural, sedangkan 62 PNS sebagai pejabat fungsional umum (staf) dengan kualifikasi sebagai berikut :
Halaman
-8-
a. Karyawan PNS
Golongan
Jabatan No
Eselon
1
1
Pendidikan
2
Eselon
Jumlah
3
Sarjana Tehnik
IV
III
II
I
4
5
6
7
8
1
1
1
II b
2
3
Eselon
Sarjana
III a
Tehnik
1
- Sarjana Tehnik
1
- Sarjana Non
1
Eselon III b
Non
2
4
Tehnik - Sarjana Muda
- Sarjana Tehnik - Sarjana Non 4
Eselon IVa
5 1
3
12
Tehnik - Sarjana
Muda
2
Teknik - SMA
5
1
Eselon IVb Sarjana
Non
1
1
Tehnik
6
Non Eselon
- Sarjana Tehnik
19
- Sarjana Non
10
1
Tehnik
62
- Sarjana Muda - Sarjana
2
Muda
1 1
non Teknik - SMA Jumlah
28 5
45
31
-
81
Halaman
-9-
b. Karyawan Non PNS Jumlah TU/ Satgas Bidang PMK
No
Pendidikan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Sarjana Tehnik Sarjana Non Teknik Sarjana Muda Tehnik Sarjanaa Muda Non Tehnik SLTA Tehnik SLTA Non Tehnik SLTP SD Non Ijasah
2 1 2 2 1 1
1 1 1 3 -
Jumlah
9
6
keterangan
15
c. Karyawan Sukarela Jumlah TU Satgas
No
Pendidikan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Sarjana Tehnik Sarjana Non Teknik Sarjana Muda Tehnik Sarjana Muda Non Tehnik/diploma SLTA Tehnik SLTA Non Tehnik SLTP SD Non Ijasah
1 5 2 -
10 1 12 36 3 -
Jumlah
8
62
Keterangan
70
1.2.4. Isu Stategis Organisasi
Sesuai dengan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pekerjaan umum dimana di dalam penyelenggaraan tugas tersebut mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang ke-PU-an, maka secara umum permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare yang dihadapi organisasi dimasa yang akan datang antara lain : Halaman
- 10 -
a. Belum terintegrasinya sistem informasi dan data base serta rencana induk jaringan jalan dan jembatan dalam perencanaan pembangunan jalan dan jembatan. Hal ini dapat dilihat dengan belum tersedianya database serta rencana induk jaringan jalan dan jembatan secara terpadu dan detail sebagai pendukung dalam perencanaan pembangunan. b. Masih kurang optimalnya pelayanan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana air bersih dan penataan sanitasi lingkungan. Peningkatan kualitas pelayanan kebutuhan air bersih, peningkatan pembangunan dan penataan sarana sanitasi lingkungan serta peningkatan pemahaman masyarakat
tentang
pola
hidup
sehat
berbasis
lingkungan
perlu
dioptimalkan seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap ketersediaan air bersih dan sanitasi lingkungan. c. Belum optimalnya pengelolaan air permukaan yang tertampung untuk penggunaan air baku. Dalam rangka pelayanan dan pemenuhan kebutuhan air bersih yang semakin meningkat perlu didukung oleh ketersediaan sumber air baku melalui pengelolaan air permukaan yang optimal. d. Belum optimalnya pemanfaatan potensi air tanah, dikarenakan belum tersedianya peta potensi dan rencana pengembangan air tanah. Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan potensi air tanah secara optimal perlu
ditunjang
dan
didukung
oleh
peta
potensi
dan
rencana
pengembangan air tanah. e. Belum tertatanya infrastruktur fisik pada kawasan industri (KIPAS) maupun kawasan pergudangan. Pembangunan dan penataan infrastruktur pada Kawasan Industri (KIPAS) dan kawasan pergudangan merupakan hal yang perlu dilaksanakan sebagai penunjang pengembangan investasi
dalam
mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumber daya lokal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. f. Sarana
dan
prasarana
memperlancar hubungan
transportasi
jalan
belum
optimal.
Untuk
antar sentra-sentra produksi/distribusi barang
dan jasa, permukiman, perkantoran, pendidikan, layanan kesehatan, sosial budaya, sub pusat pengembangan kota serta hubungan antar wilayah dituntut penyediaan sistem jaringan jalan & jembatan yang berkualitas.
Halaman
- 11 -
B BA AB B IIII P PE ER RE EN NC CA AN NA AA AN NS STTR RA ATTE EG GII
2.1 Visi dan Misi 2.1.1. Visi Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode tertentu atau suatu cara pandang ke depan tentang masa depan yang ingin dicapai. Visi meskipun masih bersifat umum, tetapi secara ideal harus dapat diwujudkan dengan tetap berdasar pada kondisi dan karakteristik serta potensi yang dimiliki. Adapun visi Kota Parepare yang telah disepakati dan dirumuskan dalam dokumen perencanaan adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Kota Parepare yang maju, peduli, mandiri dan bermartabat ”
Visi pembangunan Kota Parepare Tahun 2013 – 2018 di atas memiliki makna : a.
Maju, mengandung arti : Mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing sehingga masyarakat Kota Parepare dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupinya kebutuhan kehidupan masyarakat.
b.
Peduli, mengandung arti : Mempunyai keikhlasan dan empati untuk maju serta berkembang demi masa depan bersama, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kelestarian lingkungan.
c.
Mandiri, mengandung arti : Mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan rujukan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
d.
Bermartabat, mengandung arti : Harkat atau harga diri yang menunjukkan eksistensi atau identitas (jati diri) masyarakat Kota Parepare yang dapat dijadikan teladan dalam berbagai sendi kehidupan.
Halaman
- 12 -
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut : a.
Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan, berkualitas dan berkeseinambungan.
b.
Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumber
daya
kesejahteraan
lokal,
mengembangkan
masyarakat
sesuai
investasi
dengan
dan
prinsip
peningkatan pembangunan
berkelanjutan. c.
Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas perubahan lingkungan hidup.
d.
Memantapkan
penegakan
supremasi
hukum,
menyelenggarakan
pemerintahan yang bersih dan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat. e.
Mengaktualisasikan
nilai-nilai
agama
dan
budaya
lokal
dalam
mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik. Dengan berlandaskan pada visi Kota Parepare tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare menjabarkannya melalui visi sebagai berikut : “Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan menuju Kota Parepare yang maju dan peduli”
Makna dari visi tersebut di atas adalah : 1. Pembangunan
infrastruktur
yang
merata
mengandung
makna
pembangunan yang tersebar dan menyentuh seluruh wilayah sehingga tidak terjadi kesenjangan antara wilayah dan seluruh masyarakat Kota Parepare dapat merasakan dan menikmati hasil pembangunan. 2. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan mengandung makna Pembangunan berlangsung secara terus menerus dan berkesi-nambungan serta mengembangkan kawasan-kawasan yang memiliki potensi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. 3. Kota Parepare yang maju mengandung makna kota yang mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing sehingga masyarakat Kota Parepare dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari Halaman
- 13 -
daerah lain, ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupinya kebutuhan kehidupan masyarakat. 4. Kota Parepare yang peduli mengandung makna mempunyai keikhlasan dan empati untuk maju serta berkembang demi masa depan bersama, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kelestarian lingkungan 2.1.2. Misi Misi merupakan sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Adapun misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan penyediaan jaringan jalan dan jembatan yang
berkualitas.
Dengan
pembangunan
dan
pemeliharaan
serta
peningkatan kualitas sarana dan prasarana jaringan jalan/jembatan diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 2. Meningkatkan kualitas jaringan drainase dengan mengembangkan sistem drainase primer dan sekunder. Melalui pembangunan dan pengembangan sistem drainase primer dan sekunder diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas sistem jaringan drainase 3. Meningkatkan kualitas penyediaan air bersih dan penataan sanitasi lingkungan.
Dengan
pembangunan
dan
pengembangan
fasilitas
pengelolaan sarana dan prasarana air bersih serta penataan sanitasi lingkungan akan tercipta peningkatan kualitas penyediaan air bersih dan penataan sanitasi lingkungan 4. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dengan tetap memperhatikan kaidah pelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup. Melalui pembangunan dan penataan infrastruktur diharapkan akan terwujud pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dengan tetap memperhatkan kaidah pelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup
Halaman
- 14 -
2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengeh 2.2.1. Tujuan Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam priode perencanaan dapat diuraikan sebagai berikut : 1.
Mengoptimalkan penyediaan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
2.
Mengoptimalkan pengembangan sistem drainase primer dan sekunder dalam rangka meningkatkan kualitas jaringan drainase
3.
Mengoptimalkan peningkatan kualitas penyediaan air bersih dan penataan sanitasi lingkungan.
4.
Mengoptimalkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dengan tetap memperhatikan kaidah pelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup.
2.2.2. Sasaran Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang diharapkan akan dicapai melalui pelaksanaan program pembangunan yaitu : 1.
Terwujudnya penyediaan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
2.
Terwujudnya sistem drainase primer dan sekunder untuk meningkatkan kualitas jaringan drainase
3.
Terwujudnya kualitas penyediaan air bersih dan penataan sanitasi lingkungan.
4.
Terlaksananya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dengan tetap memperhatikan kaidah pelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup.
2.3. Strategi dan Kebijakan 1.
Pembangunan dan pemeliharaan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana jaringan jalan dan jembatan.
2.
Pembangunan dan peningkatan kualitas sistem jaringan drainase melalui pengembangan sistem drainase primer dan sekunder. Halaman
- 15 -
3.
Pembangunan
dan
peningkatan
fasilitas
pengelolaan
sarana
dan
prasarana air bersih serta penataan sanitasi lingkungan 4.
Pembangunan dan penataan infrastruktur
wilayah dengan tetap
memperhatikan kaidah pelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup.
2.4. Program
Program yaitu merupakan penjabaran lebih lanjut terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan yang terdiri dari akumulasi kegiatan. Terkait dengan pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare, maka ada beberapa program yang dilaksanakan yaitu meliputi :
1.
Program Pelayanan Administrasi
2.
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3.
Program Penigkatan Disiplin Aparatur
4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
7.
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
8.
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
9.
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan & Jembatan
10.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
11.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya
12.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
13.
Program Pengembangan Wilayah Srategis dan Cepat Tumbuh
14.
Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
15.
Program Perencanaan dan Pendataan
16.
Program Pembinaan dan Konservasi Arsitektur Bangunan Tradisional dan Bersejarah
17.
Program Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan
18.
Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perkotaan
Halaman
- 16 -
2.5. Kegiatan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan maka diperlukan kegiatan nyata dengan berdasar pada arahan kebijaksanaan dan program-program yang telah ditetapkan. Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare menetapkan kegiatan pembangunan meliputi : 2.5.1. Kegiatan yang berkenaan dengan operasional dan sarana aparatur atau kegiatan yang bersifat rutin yaitu semua kegiatan yang berada dalam program : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor d. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional f. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan g. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor h. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kantor i.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
j.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan l.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
m. Rapat-rapat Koordinasi dan Kansultasi ke Luar Daerah n. Penyediaan spanduk dan bendera o. Penyediaan
Operasional
Administrasi
Kesekretariatan/
perkantoran p. Penunjang Kegiatan Rapat Kesekiatan 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pembangunan Gedung Kantor b. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional; c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor d. Pengadaan Meubelair e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Halaman
- 17 -
g. Pengadaan Peralatan Kerja Pemadam Kebakaran h. Rehab sedang kantor Pekerjaan Umum i.
Pengadaan pakaian dinas dan atribut
j.
Pengadaan alat laboratorium
3. Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pelayanan Kegiatan Pemadam Kebakaran b. Operasional Pemadam Kebakaran c. Pengadaan Pakaian Pemadam Kebakaran 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan Formal b. Latihan Rutin Pemadam Kebakaran c. Pelatihan Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran d. Pembinaan Fisik dan Mental PMK e. Bimbingan teknis operator alat berat 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun d. Penyusunan Anggaran SKPD e. Penyusunan Renja SKPD 2.5.2. Kegiatan yang berkenaan dengan urusan Pekerjaan Umum adalah semua kegiatan yang berada dalam program : 1. Pembangunan Jalan dan Jembatan a. Pembangunan Jalan b. Pembangunan Jembatan c. Perintisan Jalan d. Pembangunan Trotoar e. Pembangunan dan Rehabilitasi Trotoar f. Pembuatan Rencana Induk Jaringan Jalan 2. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong a. Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong b. Normalisasi saluran drainase c. Pembangunan / Rehabilitasi Duiker d. Rehabilitasi saluran/drainase
Halaman
- 18 -
e. Pembangunan plat penutup selokan/saluran 3. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong a. Pembangunan turap/talud/bronjong b. Pembangunan Tanggul 4. Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan & Jembatan a. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan b. Pemeliharaan berkala jalan (hotmix) c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan d. Pemeliharaan rutin jalan 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan a. Pengadaan alat berat b. Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat 6. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya a. Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi b. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi c. Pembangunan jaringan irigasi d. Peningkatan kapasitas sumberdaya air irigasi pertanian dan pengembangan industry e. Peningkatan jaringan irigasi pertanian 7. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah a. Pengembangan sistem distribusi air minum b. Optimalisasi air bersih c. Sanitasi Lingkungan d. Pengelolaan air limbah 8. Pembangunan Infrastruktur Perkotaan a. Operasional PNPM b. Pendamping PNPM c. Pengadaan dan pemasangan hydrant 9. Perencanaan dan Pendataan a. Pra Survey dan Asistensi Perencanaan b. Survey dan pembuatan acuan harga standar bahan/ material c. Penyusunan standar harga gedung pemerintah d. Penyusunan master plan dan DED e. Perencanaan Teknis
Halaman
- 19 -
10. Pembinaan dan Konservasi Arsitektur Bangunan Tradisional dan Bersejarah. Peningkatan penataan bangunan tradisional dan bersejarah. 11. Peningkatan Sarana dan dan Prasarana Keciptakaryaan Peningkatan pengawasan dan pengendalian infrastruktur bidang keciptakaryaan. 12. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perkotaan a. Revitalisasi Pasar Senggol b. Revitalisasi Lapangan Andi Makkasau c. Pembangunan Patung Cinta Ainun Habibie d. Revitalisasi Hastom (Jl. Sultan Hasanuddin e. Revitalisasi Monumen Korban 40 ribu jiwa f. Revitalisasi Pintu Gerbang Lumpue g. Pembangunan Parepare Beach City h. Revitalisasi Pasar Labukkang i.
Pembangunan Pasar Kuliner Tradisional Tonrangeng
j.
Pembangunan Jalur pejalan kaki dan bersepeda pada jalan Mattirotasi
k. Revitalisasi Gedung Pemuda l.
Pembangunan Kawasan/Taman Muara Karajae
m. Rehabilitasi Taman Lamario.
Program dan kegiatan tersebut diatas sebagian telah dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai tahun awal pelaksanaan renstra Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD Kota Parepare tahun 2013-2018.
Halaman
- 20 -
B BA AB B IIIIII A AK KU UN NTTA AB BIILLIITTA AS SK KIIN NE ER RJJA A
3.1. EVALUASI KINERJA Evaluasi kinerja atau pengukuran kinerja dapat diartikan sebagai suatu metode untuk menilai sejauh mana tingkat capaian atau realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Langkah ini sangat penting untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam pembuatan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga akan lebih fokus dan terarah dalam mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya hasil evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum ini dapat memberikan manfaat atau menjadi dasar bagi pimpinan dalam membuat keputusan guna peningkatan kualitas pembangunan Kota Parepare pada tahun-tahun berikutnya. 3.1.1. Penetapan Indikator Kinerja Sebagaimana yang telah kami jelaskan pada penyusunan LAKIP tahun sebelumnya bahwa penetapan indikator kinerja belum dapat disajikan secara idealnya, mengingat rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum belum sinkron dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, pengisian format lampiran LAKIP ini tidak mencerminkan akurasi indikator kinerja sesuai dokumen perencanaan yang ada. Namun demikian pengisian format-format lampiran LAKIP ini tetap diupayakan senantiasa menjelaskan uraian indikator kinerja maupun targetnya berdasarkan perencanaan dan penetapan kinerja, termasuk dalam hal pengukuran klinerja kegiatan. Hal tersebut disajikan dalam format input dan output kegiatan.
Halaman
- 21 -
3.1.2. Pemberian Bobot Untuk memberikan penilaian atas realisasi atau kinerja yang telah rencanakan, maka ukurannya dapat melalui sistem pembobotan. Pembobotan indikator kinerja dikerjakan berdasarkan prinsip-prinsip pembobotan, dimana kelompok indikator kinerja diberi bobot lebih tinggi dari outcome, indikator kinerja outcome diberi bobot lebih tinggi dari output dan indikator kinerja output diberi bobot lebih tinggi dari input, sementara benefit dan inpact belum dapat disajikan dalam LAKIP ini. Pembobotan masing-masing indikator kegiatan diberikan berdasarkan tingkat konstribusi terhadap pencapaian program. Masing-masing Program diberi bobot berdasarkan pencapaian keberhasilan kebijakan, serta selanjutnya masing-masing kebijakan diberi bobot berdasarkan urgensi dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. 3.1.3. Pengukuran Kinerja Kinerja diukur dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi. Sebagian satuan dan besaran indikator kinerja diadopsi dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2014, laporan bulanan dan laporan pendukung lainnya yang dianggap perlu. Hanya memang pengukuran kinerja ini tidak sepenuhnya menggambarkan output atau outcome yang sebenarnya karena masih lemahnya perencanaan yang dilakukan oleh aparat perencana atau para PPK dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dalam penyusunannya tidak dilengkapi dengan penyusunan indikator kinerja secara kuantitatif dan jelas, sehingga dalam pengukuran kinerja sangat sulit dikomparasi. Oleh karena itu sebagai ilustrasi dalam mengukur kinerja pendapatan dan belanja termasuk dalam capaian target kegiatan, kami hanya melakukan berdasarkan realisasi, baik secara fisik maupun keuangan. Pengukuran kinerja untuk program dan kegiatan yang bersifat rutinitas kantor dianggap telah mencapai 100%. Sedangkan untuk realisasi program dan kegiatan untuk berdasarkan urusan pemerintahan dapat diuraikan sebagai berikut :
1.
Pendapatan Asli Daerah
Target Pendapatan Retribusi Daerah dan realisasinya pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : Halaman
- 22 -
Jumlah Target PAD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 225.000.000,Jumlah Realisasi adalah sebesar
Rp. 225.794.000,-
Rincian target dan realisasi penerimaan adalah sebagai berikut : 1) Target Pemakaian Kekayaan Daerah
Rp. 215.000.000,-
Realisasi per 31 Desember 2013
Rp. 215.574.000,-
2) Target Retribusi Pemeriksaan AlatPemadam Kebakaran
Rp
10.000.000,-
Realisasi per 31 Desember 2013
Rp
10.220.000,-
Realisasi pendapatan asli daerah yang dikelolah Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2014 adalah sebesar 100,35 %.
2.
Prioritas Program dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Semua
program
yang
berkenaan
dengan
pelaksanaan
urusan
pemerintahan kami anggap sebagai program prioritas karena semuanya mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2014. Program dan kegiatan beserta realisasinya dapat kami uraikan sebagai berikut :
1) Program pembangunan Jalan dan jembatan Kegiatan dalam program ini terdiri dari (i) pembangunan jalan, (ii) perintisan jalan, (iii) pembangunan dan rehabilitasi trotoar, (iv) pembangunan akses PPI-perbatasan pinrang, (v) peningkatan jalan (lanjutan tahun 2013), (vi) pembangunan jalan (lanjutan tahun 2013), dan (iv) pembangunan jalan beton kawasan industri Parepare (lanjutan tahun 2013) dengan anggaran sebesar Rp.21.985.090.000,- dengan penyerapan realisasi keuangan sebesar Rp.18.506.140.950,- atau sebesar 84,18 %.
2)
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong Kegiatan dalam program ini terdiri dari (i) pembangunan saluran drainase/gorong-gorong,
(ii)
pembangunan
(iv)
drainase,
pembangunan/rehab rehabilitasi
duiker,
saluran/drainase,
(iii) (v)
pembangunan plat penutup saluran/drainase, (vi) pembangunan plat penutup selokan (utang tahun 2013), (vii) rehabilitasi saluran/drainase (utang tahun 2013), (viii) pembangunan drainase (utang tahun 2013), (ix)
pembangunan/rehab
duiker
(utang
tahun
2013),
Halaman
- 23 -
(x)
pembangunan/rehab
duiker
(utang
tahun
2011),
dan
(xi)
pembangunan drainase (utang tahun 2011). Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.968.374.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.943.930.000,-atau sebesar 98,76 %.
3) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kegiatan dalam program ini yaitu (i) pembangunan turap/talud/ bronjong (ii) pembangunan tanggul, (iii) pembangunan tanggul (utang tahun 2013), (iv) pembangunan turap/talud/bronjong
(utang tahun
2013), (v) pembangunan tanggul (bantuan provinsi) (utang tahun 2013) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.411.746.850,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.410.146.850,- atau sebesar 99,61 %.
4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan dalam program ini terdiri dari (i) rehabiltasi/ pemeliharaan jalan (ii) rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan, (iii) pemeliharaan berkala jalan hotmix (lanjutan tahun 2013), (iv) rehabilitasi/ pemeliharaan jalan (utang tahun 2013). Rp.11.262.920.340,-
Jumlah anggaran untuk program ini sebesar dengan
realisasi
keuangan
sebesar
Rp.9.971.687.790,- atau sebesar 86,58 %.
5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaaan Kegiatan dalam program ini hanya rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat yang terbagi atas belanja servis, penggantian suku cadang dan biaya bahan bakar kendaraan alat-alat berat. Jumlah anggarannya adalah sebesar Rp.120.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.119.889.899,-atau sebesar 99,91 %.
6) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan dalam program ini terdiri dari (i) rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan
irigasi
(ii)
pemeliharaan
rutin
jaringan
irigasi,
(iii)
rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (lanjutan tahun 2013). Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.2.553.207.100,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.373.164.500,- atau sebesar 92,95 %.
Halaman
- 24 -
Kegiatan pemeliharaan rutin jaringan irigasi tidak dilaksanakan pada tahun 2014.
7) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kegiatan dalam program ini terdiri dari (i) pengembangan system distribusi air minum (ii) sanitasi lingkungan (iii) pengelolaan air limbah (sambungan rumah), (iv) optimalisasi air bersih, (v) sanitasi lingkungan (lanjutan tahun 2013) pengembangan sistem distribusi air minum (lanjutan tahun 2013). Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.10.831.757.955,-
dengan
realisasi
keuangan
sebesar
Rp.10.211.418.295,- atau sebesar 94,27 %.
8) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kegiatan dalam program ini terdiri dari (i) operasional PNPM (ii) dana pendamping
PNPM
(iii)
dengan
jumlah
anggaran
sebesar
Rp.430.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.306.493.000,atau sebesar 95,14 %.
9) Program Perencanaan dan Pendataan Kegiatan dalam program ini terdiri dari (i) prasurvey dan asistensi perencanaan (ii) survey dan pembuatan acuan harga standar bahan/material, (iii) revie dokumen RPIJM keciptakaryaan, (iv) survey pemutakhiran data base jalan, (v) pembuatan DED akses jalan pelabuhan Cappa Ujung ke kawasan industry, dan (vi) DED kawsan wisata kuliner tradisional Tonrangeng. Jumlah anggaran pada program ini sebesar Rp.526.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 219.507.000,- atau sebesar 41,73 %. Rendahnya realisasi keuangan terkait dengan kegiatan DED kawasan wisata kuliner tidak sempat cair karena masih adanya permasalahan administrasi pada akhir tahun anggaran yang belum rampung.
10) Program Pembinaan dan Konservasi Arsitektur Bangunan Tradisional dan Bersejarah denan kegiatan yaitu masih lanjutan Pembangunan Mesjid Agung Parepare yang masih tersisa anggaran sebesar Rp.2.617.705.000,- dengan realisasi keuangan sampai akhir tahun
Halaman
- 25 -
sebesar Rp.930.000.000,- atau sebesar 35,53% dari sisa anggaran. Masih tersisa dana retensi sebesar 5 % untuk menyelesaikan pemeliharaan yang mengalami kerusakan.
11) Program Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan Kegiatan
dari
program
ini
hanya
lanjutan
tahun
2012
yaitu
pembangunan pagar Kebun Raya Jompie dengan sisa anggaran sebesar Rp.23.116.500,- dan telah direalisasikan sebesar 100 %.
12) Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perkotaan denan kegiatan masing-masing (i) revitalisasi lapangan A. Makkasau, (ii) pembangunan patung cinta AINUN HABIBIE, (iii) pembangunan taman patung selamat dating, dan (iv) pembangunan parepare beach city. Jumlah anggaran pada program ini adalah sebesar 5.245.000.000,- dengan realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp.4.743.183.275,atau sebesar 90.43 %. Kegiatan revitalisasi lapangan A. Makkasau belum selesai hingga akhir tahun anggaran, sedangkan kegiatan lainnya sudah selesai 100 %.
3.
Realisasi Fisik pelaksanaan program dan kegiatan 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dilaksanakan dalam berbagai kegiatan pembangunan jalan sebagai bagian dari pengadaan sarana/fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa tingkat capaian kinerja dalam pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan tahun 2014 ini yaitu : (a) Pembangunan jalan beton Mattirotasi sepanjang 850 meter; (b) Perintisan Jalan sepanjang 617,4 meter dengan pekerjaan meliputi : - Pembangunan Jalan Mattalie sepanjang 155 meter - Pembangunan Jalan Buana Lestari sepanjang 164 meter - Pembangunan Jalan Harapan sepanjang 131,2 meter - Pembangunan Jalan Lariangnyareng sepanjang 167,2 meter (c) Pembangunan/Rehabilitasi Trotoar sepanjang 477,03 meter yang meliputi : - Kelurahan Ujung Bulu sepanjang 115,3 meter - Kelurahan Lemoe sepanjang 76,17 meter Halaman
- 26 -
- Jl. Karaeng Burane sepanjang 285,56 meter (d) Pembangunan akses PPI – perbatasan Pinrang sepanjang 167 meter. 2) Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, dilaksanakan
pada
berbagai
lokasi
dengan
tujuan
untuk
mengantisipasi terjadinya banjir ataupun genangan air pada lokasi yang rendah posisinya. Adapun capaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu : (a) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 949,5 mtr yang meliputi : - Jl. Ahmad Yani KM (Kec. Soreang sepanjang 275 meter - Jl. Laupe (Kec. Soreang sepanjang 337,25 meter - Jl. Buana Lestari (Kec. Bacukiki Barat sepanjang 337,25 meter (b) Pembangunan / Rehabilitasi Duiker sebanyak 1 unit (15,09) M3. (c) Pembangunan Drainase/saluran air
sepanjang 3.463,23 meter
yang meliputi : - Kelurahan Galung Maloang sepanjang 183,17 meter - Kelurahan Lumpue sepanjang 519,26 meter - Kelurahan Cappa Galung sepanjang 292,64 meter - Belakang terminal induk Lumpue sepanjang 699,22 meter - RW 08 Kelurahan Lumpue sepanjang 1.373,30 meter - Jl. Harapan sepanjang 395,64 meter - Samping SMA 2 Parepare sepanjang 422,10 meter (d) Rehabilitasi Saluran / Drainase Jl. Kesuma Timur sepanjang 292,66 meter (e) Pembangunan Plat Penutup drainase sepanjang 1.046,6 meter. - Kelurahan Ujung Baru (RW IX) sepanjang 136,7 meter - Kelurahan Kampung Baru sepanjang 60,5 meter - Kelurahan Cap. Galung sepanjang 41,50 meter - Kelurahan Sumpang Minange sepanjang 231,80 meter - Kelurahan Bumi Harapan sepanjang 112,50 meter - Kelurahan Labukkang sepanjang 96,50 meter - Kelurahan Kampung Pisang sepanjang 81,50 meter - Jl. Bau Massepe (depan Masjid Baitul Jami sepanjang 29,60 meter - Jl. Arung Taruumpu sepanjang 214,50 meter Halaman
- 27 -
- Kelurahan Cap. Galung sepanjang 41,50 meter 3) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, diarahkan pada penyediaan anggaran untuk membiayai pembangunan/perbaikan turap/talud/tanggul yang mengalami kerusakan. Adapun capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan ini, yaitu : (a) Pembangunan talud Loka Lappa Anging sepanjang 211 meter (b) Pembangunan tanggul sebanyak 2 unit.
4) Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan
dan
Jembatan,
diarahkan pada penyediaan anggaran untuk membiayai peningkatan, perbaikan / rehabilitasi dan pemeliharaan jalan yang mengalami kerusakan. Adapun capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu : (a) Tambahan jalan dalam kondisi baik sepanjang 5,73 km melalui kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dari dana DAK tahun 2014. (b) Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 2.122,5 meter tersebar
5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, diarahkan pada penyediaan anggaran untuk membiayai pemeliharaan alat berat dalam rangka meningkatkan kelancaran pemeliharaan jalan. Adapun capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan ini, yaitu Pemeliharaan alat-alat berat sebanyak 15 unit yang terdiri atas biaya servis dan penggantian suku cadang termasuk BBM. 6) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, diarahkan pada pembangunan dan perbaikan
jaringan
irigasi sehingga
dapat
mewujudkan
terjaminnya pasokan air bagi kebutuhan pengairan pertanian yang diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian dan tanaman pangan lainnya. Capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu : (a) Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi sepanjang 2.500 meter yang tersebar ke beberapa Daerah Irigasi (DI) yaitu DI Ladoma, DI Caramele, DI Akkajangnge, DI Lamerri, dan DI Butoh. (b) Pemeliharaan rutin jaringan irigasi (tidak terealisasi) Halaman
- 28 -
7) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, diarahkan pada pengembangan sistem distribusi air minum, sanitasi lingkungan dan optimalisasi air bersih dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat. Capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu : (a) Kegiatan pengembangan sistem distribusi air minum meliputi beberapa paket kegiatan yaitu : - Peningkatan jaringan air minum lingk. Bilalangnge melalui sambungan rumah sebanyak 93 KK; - Sambungan Rumah Kec. Bacukiki Barat sebanyak 33 KK; - Pembangunan intake lingkungan Lappa Angin sebanyak 1 unit dan sambungan rumah sebanyak 48 KK (b) Kegiatan Sanitasi Lingkungan meliputi beberapa pekerjaan yaitu : - Pembangunan IPAL Komunal 1 unit dan SR 48 unit di Kel. Wt. Soreang - Pembangunan IPAL Komunal 1 unit, SR 31 unit dan 2 MCK serta 1 tempat cuci di Kel. Bumi Harapan - Pembangunan IPAL Komunal 1 unit dan SR 33 unit di Kel. Galung Maloang - Pembangunan IPAL Komunal 1 unit dan SR 33 unit di Kel. Bukit Indah - Pembangunan IPAL Komunal 1 unit dan SR 54 unit di Kel. Lompoe. (c) Pengelolaan air limbah (sambungan rumah) sebanyak 20 SR (d) Optimalisasi air bersih dengan berbagai item pekerjaan yaitu : - Up Rating IPA-4 dari 20 l/dtk menjadi 40 l/dtk
1 unit
- Pemasangan pompa multistage (centrifugal)
1 unit
- Pipa pelintas GIP dia 150 mm di Jl. Bau Massepe
1 unit
- Sambungan rumah kec. Soreang dan kec. Ujung
146 KK
- Sambungan rumah kec. Bacukiki &. Bacukiki Barat 146 KK - Pemasangan pipa induk PDAM Kel. Bukit Harapan 600 m - Pembangunan sumur dalam kap. 20 l/dtk
2 unit
- Pompa submersible intake type sarlin Kel.Galung Maloang 1 unit - Pemasangan pipa PVC dia 50 mm dan accessories 2014 mtr - Pemasangan Pipa GIP dia 200 mm Kel. Galung Maloang 70 mtr - Pompa dozing kap 250 ltr / jam
2 unit Halaman
- 29 -
- Meter air dia ½ inch
838 unit
- Pemasangan pipa dia 75 mm
2000 mtr
8) Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, diarahkan pada kegiatan
pendampingan
pelaksanaan
Program
Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pada setiap kelu-rahandengan kegiatan yaitu : (a) Operasional PNPM untuk membiayai program PNPM, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. (b) Dana Pendamping PNPM dengan kegiatan : - Pembuatan MCK sebanyak 3 unit - Pembuatan rumah tinggal sebanyak 10 unit - Jalan beton sepanjang 217 meter - Rehab rumah sebanyak 2 unit - Plat penutup drainase sepanjang 282 meter - Rehab sumur umum sebanyak 7 unit - Pembangunan jamban keluarga sebanyak 2 unit - Rehab drainase sepanjang 19 meter - Pelatihan aluminum sebanyak 10 orang - Pembangunan Posyandu 1 unit - Pembangunan talud penahan 205 meter 9) Program Perencanaan dan Pendataan, diarahkan pada kegiatan pembuatan dokumen perencanaan yang terkait dengan pemenuhan persyaratan dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana umum daerah. Adapun capaian kinerja pada program tersebut yaitu : (a) Prasurvey dan asistensi perencanaan sebanyak 1 dokumen; (b) Revisi rutin dokumen RPIJM Keciptakaryaan sebanyak 1 dokumen; (c) Survey dan Pembuatan Acuan Harga Standar bahan/material sebanyak 1 dokumen; (d) Survey dan pemutakhiran data base jalan (e) Pembuatan DED Kawasan Wisata Kuliner Tradisional Tonrangeng 1 dok. (f) DED Akses Jalan Pelabuhan Cappa Ujung ke Kawasan Industri 1 dok.
Halaman
- 30 -
10) Program
Pembinaan
dan
Konservasi
Arsitektur
Bangunan
Tradisional dan Bersejarah. Program ini masih terkait dengan kelanjutan pembangunan Masjid Agung Parepare yang secara fisik telah selesai, namun masih tersisa anggaran pemeliharaan 5 %. 11) Program Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan. Kegiatannya adalah pembangunan pagar Kebun Raya Jompie (lanjutan tahun 2012) yang masih tersisa biaya pemeliharaan sebesar 5 %. 12) Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perkotaan. Program diperuntukkan
peningkatan
sarana
dan
prasarana
perkotaan,
disamping berfungsi sebagai accesories kota, juga sebagai sarana untuk
meningkatkan
pemenuhan
kebutuhan
kehidupan
sosial,
ekonomi, kenyamanan dan lain sebagainya. Program ini meliputi beberapa kegiatan yaitu : (a) Revitalisasi Lapangan Andi Makkasau dalam bentuk pembangunan pagar, panggung upacara dengan luasan pekerjaan 430,27 M 2 (b) Pembangunan Patung Cinta Ainun Habibie, dimana untuk tahap I ini masih berupa landasan patung. (c) Pembangunan Parepare Beach City dengan pekerjaan pembuatan 6 unit food court. (d) Pembangunan Taman Patung Selamat Datang 1 buah.
3.1.4. Hasil Evaluasi Kinerja Hasil rekapitulasi nilai capaian kinerja masing-masing kegiatan diukur dari rencana dan realisasi fisik dapat digambarkan sebagai berikut : No 1. 2. 3. 4.
Capaian Kegiatan Predikat/Kategori Kinerja Kinerja > 85 Sangat berhasil 70 - < 85 Berhasil 55 - < 70 Cukup Berhasil < 55 Kurang Berhasil Jumlah Kegiatan
Jumlah Kegiatan 76 3 2 5 86
Hasil Rekapitulasi Nilai capaian kinerja masing – masing program sebagai berikut :
Halaman
- 31 -
No
Capaian Kinerja Predikat/Kategori Program Kinerja > 85 Sangat Berhasil 70 - < 85 Berhasil 55 - < 70 Cukup Berhasil < 55 Kurang Berhasil Jumlah Program
1. 2. 3. 4.
Jumlah Program 14 1 2 0 17
3.2. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA 3.2.1. Analisis Keberhasilan Dari 86 kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2014 termasuk didalamnya kegiatan lanjutan tahun sebelumnya sebanyak 22 kegiatan sesuai APBD Perubahan TA 2014, dimana 80 kegiatan realisasi fisiknya dilapangan telah mencapai 100%. Dan hanya 3 (tiga) kegiatan yang belum mencapai realisasi fisik 100 % yaitu : a.
Pembangunan Jalan Beton Mattirotasi;
b.
Revitalisasi Lapangan A. Makkasau, dan
c.
Sanitasi Lingkungan Kemudian 3 (tiga) kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2014
ini yaitu : a.
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS;
b.
Latihan Rutin Pemadam Kebakaran; dan
c.
Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi. Selanjutanya dapat pula dijelaskan bahwa ada 3 (tiga) kegiatan
lanjutan yang tidak diminta lagi oleh pihak rekanan yang tentu akan berdampak pada penyerapan anggaran yaitu : a.
Pembangunan Pagar Dinas PU (utang tahun 2011);
b.
Pembangunan/Rehab Duiker (utang tahun 2011); dan
c.
Pembangunan Drainase (utang tahun 2011).
Dari uraian tersebut dapat kami jelaskan bahwa hanya satu kegiatan yang realisasinya dibawa kategori capaian 85 %.
yaitu Sanitasi Lingkungan.
Sedangkan dari 17 Program yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum semuanya berada diatas 85 %. Namun jika dilihat tingkat capaian kinerja berdasarkan table pengukuran kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa secara persentase realisasi kinerja
pelaksanaan
kegiatan
Dinas
Pekerjaan
Umum,
yang
Halaman
dihitung
- 32 -
berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi,
baik secara
kuantitas/kualitas maupun keuangan telah mencapai angka 91,89 %. Dengan demikian kinerja termasuk dalam kategori “Sangat berhasil” sesuai dengan nilai capaian kinerja fisik dan keuangan tersebut. Faktor keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut : a.
Pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik telah diintensifkan, baik oleh pengawas teknis, maupun pengawas fungsional dari Dinas Pekerjaan Umum, termasuk Kepala Dinas yang setiap saat turun lapangan.
b.
PPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
c.
Koordinasi antara Penyedia barang/jasa, Pengawas Lapangan dan PPK telah berjalan dengan baik.
d.
Pengelolaan administrasi kegiatan mengalami peningkatan sejalan dengan semakin meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM), baik secara kuantitas maupun secara kualitas yang telah menunjang seluruh kegiatan dinas.
e.
Pihak eksternal pemerintah seperti LSM dan media massa juga telah berperan dalam pengawasan atas pelaksanaan kegiatan di lapangan.
3.2.2. Analisis Kelemahan Namun demikian keberhasilan sebagaimana digambarkan diatas tentu tidak berjalan secara otomatis, tetapi masih banyak sisi kelemahan yang kami hadapi dan alami, baik yang bersifat teknis maupun non teknis antara lain : a.
Masih terdapat banyak kegiatan luncuran tahun 2013 dan tahun sebelumnya yang menyebabkan nilai nominal anggaran Dinas Pekerjaan Umum kelihatan cukup besar. Kondisi ini memberikan penilaian bahwa penerapan fungsi-fungsi APBD yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi belum berjalan sebagaimana diharapkan.
b.
Masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksankan sesuai jadwal waktu pelaksanaan, menyebabkan realisasi fisik tidak bisa mencapai 100% sampai akhir tahun anggaran.
c.
Laporan
realisasi
dari
pengelola
kegiatan
(PPK)
tidak
disajikan
berdasarkan capaian target kinerja sesuai dengan tuntutan peraturan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Halaman
- 33 -
d.
Ada beberapa kegiatan yang bernilai besar dialokasikan dalam APBD Perubahan, dimana kegiatan tersebut pengadaannya melalui proses pelelangan pada ULP yang tentu membutuhkan waktu yang agak lama, sehingga kegiatan tersebut dilaksanakan secara terburu-buru untuk mengejar waktu yang sangat kasip. Kondisi ini secara teknis tentu akan mempengaruhi kualitas pekerjaan.
3.2.3. Strategi Pemecahan Masalah Dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare pada masa yang akan datang diperlukan langkah – langkah dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan kegiatan, khususnya dalam mengatasi permasalahan sebagaimana dijelaskan diatas. Langkahlangkah tersebut antara lain : a.
Seyogyanya APBD itu berperan sebagai stimulan dalam pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan terjadi jika APBD dikelola dengan baik sesuai dengan peran dan fungsi yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi, termasuk didalamnya
adalah percepatan
penyerapan anggaran. b.
Sebagian kegiatan fisik terlambat dilakukan pelelangan, baik yang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) maupun Pengadaan Langsung, sehingga masih terdapat kegiatan yang tidak selesai sesuai jadwal waktu pelaksanaan.
c.
Masalah administrasi juga masih harus menjadi perhatian dimasa yang akan datang, termasuk dalam penyajian laporan oleh PPK yang tidak mencantumkan indikator atau target sesuai sesuai ketentuan yang berlaku dalam sistem pelaporan kegiatan.
d.
Penganggaran kegiatan fisik yang bernilai besar pada APBD Perubahan sebagainya dihindari, selanjutnya pelaksanaan pelelangan agar dilakukan lebih awal sehingga tidak terjadi adanya kegiatan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.
Halaman
- 34 -
B BA AB B IIV V P E N U T U PENUTUP P
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban
Dinas
Pekerjaan
Umum
dalam
pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan pada tahun anggaran 2014. Laporan ini tetap menguraikan hal-hal yang sifatnya umum yang sudah merupakan protap, dan juga menguraikan hal-hal yang bersifat khusus yang terjadi pada tahun 2014. Dalam penyusunan Laporan kinerja ini disadari betul belum dapat menyajikan data-data secara lengkap sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan terkait penyusunan laporan kinerja. Masih banyak kendala dan hambatan yang dialami, antara lain adanya penetapan indikator kinerja yang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya karena keterbatasan sumber daya manusia dan ketersediaan data yang belum memadai serta beberapa hal teknis lainnya, termasuk tidak konsistennya dalam pelaksanaan renstra dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu dalam penyusunan Laporan Kinerja ditahun – tahun berikutnya diperlukan adanya perhatian dari pejabat yang terkait dengan perencanaan, baik pada tingkat SKPD maupun pada tingkat Pemerintah Kota Parepare. Sistem penganggaran berbasis kinerja sebagai bagian dari upaya Pemerintah dalam memberdayakan pelaksanaan otonomi daerah belum dapat berjalan dengan baik, jika perencanaan dan penganggaran tidak dilaksanakan berdasarkan tata kelola yang baik.
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PAREPARE,
Ir. SAMSUDDIN TAHA Pangkat : Pembina Utama Muda Nip. 19630217 199202 1 002
Halaman
- 35 -
