LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT 2015

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Garut Sekretariat Daerah

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Garut kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Garut yang diatur dalam Peraturan Bupati Garut nomor 523 tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Garut dilandasi oleh Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010-2014. Selain media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupeten Garut yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang. Berdasarkan tolok ukur dalam Rencana Kinerja Tahun 2014 rata-rata capaian kinerja sasaran Sekretariat Daerah sebagai berikut : 1.

Tersedianya aparatur pemerintah yang profesional dan handal berbasis kompetensi melalui penguasaan informasi dan teknologi dengan capaian sebesar 86%

2.

Terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja secara optimal dengan capaian sebesar 93%

3.

Terwujudnya kondisi administrasi keuangan yang tertib dengan capain sebesar 100%

4.

Terpenuhinya tuntutan masyarakat melalui prosedur yang cepat dan tepat dengan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan pelayanan publik dengan capaian sebesar 127% Secara umum pencapaian sasaran diatas secara keseluruhan mencapai hasil sesuai

target dan dapat dihitung rata-rata pencapaian sasaran strategis adalah 102% yang dapat diartikan melebihi target pencapaian sasaran. Dalam pelaksananya banyak hambatan dan permasalahan yang dihadapi yaitu stabilitas pemerintahan di Kabupaten Garut yang terus berlangsung yang diiringi dengan berbagai peristiwa politik yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, namun demikian berkat kerjasama dan kesungguhan dari berbagai pihak kendala – kendala tersebut dapat diatasi dan menunjukan kinerja yang cukup baik.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2014

i

KATA PENGANTAR


KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Format Laporan disusun sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014, diharapkan laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Garut dalam rangka meningkatkan kinerja untuk mengakselerasi pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Garut. Semoga segala upaya baik selalu mendapat Ridha dan perlindungan dari Allah SWT, Amin Yaa Alloh Yaa Rabbal Alamin.

Garut,

Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH

H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si. NIP. 19590613 198503 1 008


ii

DAFTAR ISI


DAFTAR ISI Halaman IKHTISAR EKSEKUTIF

.......................................................................................

i

...........................................................................................

ii

..........................................................................................................

iii

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

Pendahuluan

.........................................................................................

A. Latar Belakang

..............................................................................

B.

Bidang Kewenangan dan Perangkat Daerah

C.

Isu Strategis

BAB II

2

...................................................................................

5

................................................................................

6

Sistematika Penyajian

Perencanaan Kinerja

...................................................................

6

............................................................................

8

A. Visi Misi Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan B. BAB III

Perjanjian Kinerja

Akuntabilatas Kinerja

..........................

8

.......................................................................... 14 ........................................................................... 19

A. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

................................. 19

B.

................................ 21

Pengukuran Pencapaian dan Analisis Kinerja B.1. Pengukuran Capaian Kinerja B.2. Analisis Kinerja

C. BAB IV

1

.................................

D. Dasar Hukum E.

1

.................................................................. 24

Akuntabitas Kinerja Keuangan

Penutup

.............................................. 21

..................................................... 32

................................................................................................. 34

LAMPIRAN - LAMPIRAN 1.

Lampiran I

2.

Lampiran II

3.

Lampiran III

4.

Rencana Strategis

5.

Rencana Kerja Tahunan

6.

Penetapan Kinerja

7.

Indikator Kinerja Utama

8.

Rencana Kerja


iii

BAB I PENDAHULUAN

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT SEKRETARIAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Berdasarkan TAP MPR RI Nomor XI / Tahun 1998 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada hakekatnya peraturan perundang-undangan tersebut merupakan perubahan yang sangat mendasar terhadap sistem administrasi dan organisasi pemerintahan daerah. Perubahan tersebut merupakan suatu langkah maju menuju terciptanya Indonesia baru di era yang akan datang dengan meletakkan dasar-dasar good governance, performance accountability dan public service oriented dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate agar pendayagunaan pemerintah dan pembangunan berjalan secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab serta bebas dari KKN. Salah satu azas penyelenggaraan didefinisikan

negara/pemerintah

sebagai

perwujudan

adalah

akuntabilitas.

kewajiban

untuk

Akuntabilitas menyampaikan

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki

hak

atau

wewenang

untuk

meminta

keterangan

atau

pertanggungjawaban.


1


Sebagai

media

pertanggungjawaban

keberhasilan

dan

kegagalan

melaksanakan misi organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Garut menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 dalam upaya mewujudkan Good Governance yang dicita-citakan yang mempunyai pilar-pilar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

B

Bidang Kewenangan dan Perangkat Daerah Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut. Adapun Struktur Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : I.

Sekretaris Daerah;

II. Asisten Pemerintahan, membawahkan: 1.

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahkan: a) Subbagian Tata Praja; b) Subbagian

Otonomi

Daerah,

Tugas

Pembantuan

dan

Kerjasama; dan c) Subbagian Pertanahan 2.

Bagian Hukum dan HAM, membawahkan: a) Subbagian Perundang-undangan; b) Subbagian Advokasi Hukum dan HAM; dan c) Subbagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum.

3.

Bagian Organisasi, membawahkan: a) Subbagian Kelembagaan; b) Subbagian Ketatalaksanaan; dan c) Subbagian Akuntabilitas Kinerja.


2


III. Asisten Perekonomian, membawahkan: 1.

Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan: a) Subbagian Perencanaan; b) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan c) Subbagian Pengendalian Infrastruktur Daerah.

2.

Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan: a) Subbagian Industri, Perdagangan, Jasa dan Koperasi; b) Subbagian Pertanian dan Sumber Daya Alam; dan c) Subbagian Investasi dan BUMD.

3.

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahkan: a) Subbagian Keagamaan; b) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan c) Subbagian Kemasyarakatan.

IV. Asisten Administrasi Umum, membawahkan: 1.

Bagian Umum, membawahkan: a) Subbagian Rumah Tangga dan Aset; b) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan c) Subbagian Protokol

2.

Bagian Administrasi Keuangan, membawahkan: a) Subbagian Verifikasi; b) Subbagian Anggaran; dan c) Subbagian Akuntansi.


3


3.

Bagian Informatika, membawahkan: a) Subbagian Publikasi dan Dokumentasi; b) Subbagian Pemberdayaan dan Aplikasi Informatika; dan c) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi.

V. Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Garut diatur dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 523 Tahun 2012 Tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 523 Tahun 2012 Tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Garut disebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 Tentang pembentukan dan susunan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (lembaran Daerah Kabupaten GarutTahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2012 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 Tentang pembentukan dan susunan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut; Sekretaris perumusan,

Daerah

pelaksanaan

mempunyai dan

evaluasi

tugas

pokok

kebijakan

mengkoordinasikan Pemerintah

Daerah,

menyelenggarakan administrasi pemerintahan, mengelola sumber daya aparatur, keuangan, prasarana serta sarana Pemerintahan Daerah, dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi : a.

Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;


4


b. Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; c.

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;

d. Pengkoordinasian

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengendalian

administrasi pemerintahan dan Pembangunan Daerah; e.

Pembinaan aparatur Pemerintah Daerah;

f.

Penyelenggaraan tugas Sekretariat Daerah, dan;

g. Pembinaan teknis administratif kepada Inspektorat.

C.

Isu Strategis Isu strategis Sekretariat Daerah yang melaksanakan urusan otonomi

daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang merupakan ruang lingkup tugas pokok Sekretarat Daerah sebagai unsur staf yaitu : a.

Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang proporsional.

b.

Sistem

manajemen

kepegawaian

belum

mampu

mendorong

peningkatan profesionalitas, kompetensi dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja. c.

Praktek

penyimpangan

yang

mengarah

pada

penyalahgunaan

wewenang (korupsi) belum teratasi. d.

Pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

e.

Terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja dan produktivitas kerja.

f.

Belum ada grand design tentang pembuatan program legislasi daerah sehingga tidak ada pemahaman yang terintegrasi berkenaan dengan prosedur penyusunan produk hukum daerah.


5


g.

D.

Keterbatasan SDM dan relatif rendahnya kemampuan/integritas SDM.

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah

Kabupaten Garut Tahun 2014 mengacu pada: 1.

TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

3.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah.

4.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

5.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah ;

6.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor per/20/m.pan/11/2008 Tentang Pedoman penyusunan Indikator Kinerja Utama;

7.

Keputusan

Sekretaris

Daerah

Kabupaten

Garut

Nomor

100/2523/Adbang/2012 tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.

E.

Sistematika Penyajian Substansi yang tercakup dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 adalah sebagai berikut :


6


IKHTISAR EKSEKUTIF Menyajikan pencapaian sasaran strategis, kendala dan hambatan yang dihadapi serta langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dan langkah antisipatif menanggulangi kendala yang mungkin terjadi.

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang,bidang kewenangan, isu strategis yang berpengaruh, landasan hukum serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menggambarkan tentang Visi, Misi, Tujuan, sasaran, kebijakan, program serta menyajikan perjanjian kinerja yang menyangkut penetapan kinerja pencapaian target indikator sasaran yang menjadi prioritas serta anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang meliputi : pencapaian sasaran – sasaran Sekretariat Daerah, evaluasi dan analisa capaian kinerja, pembandingan antara target dan realisasi tahun 2014, pembandingan antara realisasi tahun 2014 dengan relalisasi tahun 2013 dan pembandingan antara realisasi tahun 2014 dengan rencana 5 tahun serta informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran.

BAB IV

PENUTUP

LAMPIRAN


7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA


BAB II PERENCANAAN KINERJA

A.

Visi dan Misi Tujuan Sasaran Kebijakan Dan Program Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun2010 sampai

dengan 2014 Sekretariat Daerah mempunyai Visi : “Terwujudnya Organisasi Sekretariat Kabupaten Garut Yang Mampu Merumuskan Lahirnya Keputusan dan Kebijakan Pemerintah Daerah Yang Aspiratif Didukung Sumber Daya Manusia Yang Profesional” Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Garut adalah : 1.

Meningkatkan

Pembinaan,

Keterampilan

dan

Pengetahuan

Pegawai

Diharapkan Dapat Memahami dan Komit Terhadap Tugas Serta Mampu Melaksanakan Dengan Baik Sesuai Dengan Perkembangan Tuntutan Masyarakat. 2.

Mendayagunakan Perlengkapan Dana Optimal Serta Pengadaan Peralatan Sesuai Kebutuhan Dan Kemampuan.

3.

Meningkatkan Efesiensi Dan Efektivitas Pembiayaan Setiap Kegiatan Belanja Serta Konsisten Terhadap Disiplin Anggaran.

4.

Mendayagunakan Metode Dan Prosedur Dari Sistem Yang Efektif Serta Mengembangkan Prosedur Baru Dalam Meningkatkan Pelayanan Sesuai Dengan Perkembangan Dan Tuntutan Masyarakat. Visi misi tersebut merupakan cerminan dari perwujudan tujuan dan

sasaran yang hendak dicapai Sekretariat Daerah, adapun tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah yaitu : 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.



Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam


8


kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah pada tahun 2010-2014 berdasarkan misi yang telah di rumuskan adalah sebagai berikut : MISI

TUJUAN

SASARAN

1. Meningkatkan Pembinaan, Keterampilan dan Pengetahuan. Pegawai diharapkan dapat memahami dan komit terhadap tugas serta mampu melaksanakan dengan baik sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat.

Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan birokrasi yang profesional dan akuntabel sehingga menghasilkan kinerja yang baik sesui dengan tuntutan masyarakat

Tersedianya aparatur pemerintah yang profesional dan handal berbasis kompetensi melalui penguasaan informasi dan teknologi

Mengoptimalkan Pendayagunaan Perlengkapan dan Pengadaan Peralatan berdasarkan Prioritas Kebutuhan dan Kemampuan Daerah 3. Meningkatkan Efesiensi Dan Meningkatkan Efesiensi dan Efektivitas Anggaran dan Efektivitas Pembiayaan kondisi administrasi Setiap Kegiatan Belanja keuangan yang tertib Serta Konsisten Terhadap Disiplin Anggaran 4. Mendayagunakan Metode & Meningkatkan Pelayanan Prosedur Dari Sistem Yang Publik Efektif Serta Mengembangkan Prosedur Baru Dalam Meningkatkan Pelayanan Sesuai Dengan Perkembangan dan Tuntutan Masyarakat 2. Mendayagunakan Perlengkapan Dana Optimal Serta Pengadaan Peralatan Sesuai Kebutuhan Dan Kemampuan.


Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kerja secara Optimal

terwujudnya kondisi administrasi keuangan yang tertib

Terpenuhinya Tuntutan Masyarakat Melalui Prosedur yang Cepat dan Tepat dengan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan pelayanan publik

9


Mengacu kepada tujuan dan sasaran diatas dirumuskan arah kebijakan dan program sebagai berikut :

NO

KEBIJAKAN

NO

PROGRAM

1.

Pembinaan dan pengembangan kompetensi Aparatur serta peningkatan pelayanan prima, baik kepada atasan, bawahan maupun masyarakat;

1. 2.

Peningkatan disiplin aparatur Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3. 4.

2.

3.

4.

Meningkatkan Sarana dan prasarana daerah sesuai kebutuhan kerja Menciptakan sinergitas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam kepatuhan terhadap anggaran dengan menyusun Dokumen serta kebijakan dalam rangka pengelolaan keuangan yang akuntabel Memfasilitasi dan mendorong tersusunnya kebijakan – kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan serta mendorong terhadap perwujudan birokrasi yang profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat dan peraturan perundang-undangan

5. 6. 7.

8.

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

9.

Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Penataan peraturan perundangundangan Penataan daerah otonomi baru Upaya kesehatan masyarakat Penanggulangan bencana alam Penataan Kebijakan Pemerintah Daerah Pembinaan BUMD dan lembaga keuangan non perbankan Pengawasan jasa konstruksi Penyelesaian konflik - konflik pertanahan Peningkatan kehidupan beragama Peningkatan kerjasama antar lembaga lainnya Penyempurnaan dan Penataan kelembagaan

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.


10


NO

KEBIJAKAN

NO

PROGRAM

21. 22.

Peningkatan pendidikan agama Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Kerjasama informasi dan media massa

23. 24. 25.

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Keterkaitan visi misi tujuan dan sasaran : Visi

: Terwujudnya Organisasi Sekretariat Kabupaten Garut Yang Mampu Merumuskan Lahirnya Keputusan dan Kebijakan Pemerintah Daerah Yang Aspiratif Didukung Sumber Daya Manusia Yang Profesional”

Misi 1 : Meningkatkan Pembinaan, Keterampilan dan Pengetahuan Pegawai Diharapkan Dapat Memahami dan Komit Terhadap Tugas Serta Mampu Melaksanakan Dengan Baik Sesuai Dengan Perkembangan Tuntutan Masyarakat

Cara mencapai tujuan dan sasaran Uraian Indikator Kebijakan Program Meningkatkan Persentase Pembinaan dan Peningkatan Tersedianya kualitas SDM kehadiran PNS pengembangan disiplin aparatur aparatur Peningkatan aparatur dan Pemerintah yang jumlah Kegiatan kompetensi kapasitas sumber birokrasi yang Aparatur serta Profesional dan pengawasan daya aparatur profesional dan peningkatan handal berbasis internal akuntabel sehingga kompetensi pelayanan prima Peningkatan Jumlah menghasilkan melalui pelanggaran sistem kinerja yang baik penguasaan disiplin PNS pengawasan sesuai dengan informasi dan yang ditindak internal dan tuntutan teknologi lanjuti pengendalian masyarakat lk Jumlah Kegiatan Pengembangan Tujuan

Sasaran

pembinaan dan pengembangan komunikasi informasi


Ket

komunikasi, informasi dan media massa

11


MISI 2 : Mendayagunakan Perlengkapan Dana Optimal Serta Pengadaan Peralatan Sesuai Kebutuhan Dan Kemampuan.

Tujuan

Sasaran

Uraian Mengoptimalkan Terpenuhinya Pendayagunaan Kebutuhan Perlengkapan dan Peralatan Kerja Pengadaan secara Optimal Peralatan berdasarkan Prioritas Kebutuhan dan Kemampuan Daerah

Indikator rasio kecukupan sarana dan prasarana kerja

Cara mencapai tujuan dan sasaran Kebijakan Meningkatkan Sarana dan prasarana daerah sesuai kebutuhan kerja

Ket

Program Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Misi 3 : Meningkatkan Efesiensi Dan Efektivitas Pembiayaan Setiap Kegiatan Belanja Serta Konsisten Terhadap Disiplin Anggaran

Tujuan Meningkatkan Efesiensi dan Efektivitas Anggaran dan kondisi administrasi keuangan yang tertib

Sasaran Uraian terwujudnya kondisi administrasi keuangan yang tertib

Indikator Jumlah dokumen Mengenai perencanaan dan penganggaran yang diselesaikan tepat waktu

Cara mencapai tujuan dan sasaran Kebijakan Program Menciptakan Peningkatan pengembangan sinergitas dengan Satuan sistem pelaporan Kerja capaian kinerja Perangkat Daerah dalam dan keuangan kepatuhan terhadap anggaran Peningkatan dengan dan menyusun Dokumen serta pengembangan pengelolaan kebijakan dalam rangka keuangan daerah pengelolaan

Ket

keuangan yang akuntabel


12


Misi 4 : Mendayagunakan Metode Dan Prosedur Dari Sistem Yang Efektif Serta

Mengembangkan

Prosedur

Baru

Dalam

Meningkatkan

Pelayanan Sesuai Dengan Perkembangan Dan Tuntutan Masyarakat

Tujuan

Sasaran

Uraian Terpenuhinya Meningkatkan Pelayanan Publik Tuntutan Masyarakat Melalui Prosedur yang Cepat dan Tepat dengan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan pelayanan publik

Indikator Jumlah produk Hukum Daerah

Jumlah Kegiatan koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan Umum Jumlah dokumen/ kebijakan bidang hukum dan HAM Jumlah dokumen/ kebijakan Bidang Organisasi Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan jasa kontruksi Jumlah dokumen hasil monitoring Bidang Perekonomian


Cara mencapai tujuan dan sasaran Kebijakan Program Memfasilitasi Penataan dan mendorong peraturan tersusunnya perundangkebijakan – undangan kebijakan Penataan dalam rangka daerah otonomi meningkatkan baru kualitas Upaya pelayanan serta kesehatan mendorong masyarakat terhadap perwujudan Penanggulangbirokrasi yang an bencana profesional alam sesuai dengan Penataan tuntutan Kebijakan masyarakat dan Pemerintah peraturan Daerah Pembinaan perundangBUMD dan undangan lembaga keuangan non perbankan Pengawasan jasa konstruksi

Ket

Penyelesaian konflik konflik pertanahan

13


Cara mencapai tujuan dan sasaran Indikator Kebijakan Program Peningkatan Jumlah kehidupan kegiatan beragama koordinasi dan Peningkatan sosialisasi kerjasama Bidang antar lembaga Kesejahteraan lainnya Rakyat Jumlah Peningkatan Fasilitasi pendidikan kegiatan agama Pembangunan keagamaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Jumlah Perlindungan penyelenggapengembangan raan kegiatan lembaga bidang ketenagakerinformatika jaan Penyempurnaan dan penataan kelembagaan Kerjasama Jumlah kasus informasi dan Pertanahan yang di tangani media massa

Sasaran

Tujuan Uraian

Ket

Sebagai Pelaksanaan dari Kebijakan-kebijakan pembangunan telah dirumuskan kedalam 24 Program serta 104 Kegiatan yang terbagi pada 9 Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B.

Perjanjian Kinerja Di dalam Rencana Strategis 2010-2014 terdapat 4 buah sasaran yang akan

di laksanakan di tahun 2014 yaitu : 1.

Tersedianya aparatur Pemerintah yang Profesional dan handal berbasis kompetensi melalui penguasaan informasi dan teknologi.

2.

Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kerja secara Optimal.

3.

Terwujudnya kondisi administrasi keuangan yang tertib.


14


4.

Terpenuhinya Tuntutan Masyarakat Melalui Prosedur yang Cepat dan Tepat dengan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan pelayanan publik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara nomor per/20/m.pan/11/2008 tentang Pedoman penyusunan Indikator Kinerja Utama yang ditindak lanjuti dengan telah ditetapkanya keputusan Sekretaris Daerah 100/2523/Adbang/2012 tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (IKU-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Garut. Telah ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah yaitu :

Tabel 2.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH

NO 1

Sasaran Re nstra

Indikator Pe nanggung Sumbe r data Kine rja Utama Jawab

Tersedianya aparatur Persentase kehadiran PNS Pemerintah yang Profesional dan handal Persentase PNS yang mengikuti berbasis kompetensi Kursus/diklat melalui penguasaan informasi dan teknologi jumlah Kegiatan pengawasan internal Jumlah pelanggaran disiplin PNS yang ditindak lanjuti

9 Bagian Daftar Hadir Pada Setda Bagian Umum Laporan Kegiatan Bagian Adm Laporan Pemerintahan Kegiatan Umum Bagian Umum Buku catatan Hukuman Disiplin

Jumlah Kegiatan Bagian pembinaan dan Informatika pengembangan komunikasi informasi


Ke t

Laporan Kegiatan

15


NO 2

3

4

Indikator Kine rja Utama Terpenuhinya rasio kecukupan kebutuhan peralatan sarana dan kerja secara optimal prasarana kerja Terwujudnya kondisi Jumlah dokumen/ administrasi keuangan kebijakan yang tertib Mengenai perencanaan dan keuangan yang diselesaikan tepat waktu Terpenuhinya Jumlah Produk Tuntutan Masyarakat Hukum Yang Melalui Prosedur yang diterbitkan Cepat dan Tepat Jumlah Kegiatan dengan pemanfaatan koordinasi dan teknologi informasi fasilitasi bidang bagi peningkatan pemerintahan pelayanan publik Umum Jumlah dokumen/ kebijakan bidang hukum dan HAM Sasaran Re nstra

Pe nanggung Sumbe r data Jawab Bagian Umum daftar inventaris Bagian Adm Buku Register Pembangunan, produk Bagian Adm Hukum Keuangan

Bagian Hukum Dan HAM Bagian Adm Pemerintahan Umum

Buku register produk Hukum Laporan Kegiatan

Bagian Hukum Dan HAM

Laporan Kegiatan, Buku register produk Hukum Laporan kegiatan, Buku register produk Hukum Laporan kegiatan

Jumlah dokumen/ bagian kebijakan Bidang Organisasi Organisasi

jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan jasa kontruksi Jumlah dokumen hasil monitoring Bidang Perekonomian Jumlah kebijakan dan kegiatan koordinasi dan sosialisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat


Ke t

Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi perekonomian Bagian admn Kesejahteraan Rakyat

Laporan kegiatan

Laporan Kegiatan, Buku register produk Hukum

16


NO

Sasaran Re nstra

Indikator Kine rja Utama Jumlah Fasilitasi kegiatan keagamaan Jumlah penyelenggaraan kegiatan penyebaran informasi Jumlah Kasus Pertanahan Yang di tangani

Pe nanggung Jawab Bagian adm Kesejahteraan Rakyat Bagian Informatika

Sumbe r data

Ke t

Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan

Bagian Adm Laporan Pemerintahan Kegiatan Umum

Indikator Kinerja Utama tersebut merupakan indikator pencapaian sasaran dari visi misi Sekretariat Daerah. Dalam Pelaksanaannya sasaran tersebut di jabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.2 RENCANA KERJA TAHUNAN 2014

SASARAN STRATEGIS 1 Tersedianya aparatur Pemerintah yang Profesional dan handal berbasis kompetensi melalui penguasaan informasi dan teknologi

Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan kerja secara Optimal Terwujudnya kondisi administrasi keuangan yang tertib

INDIKATOR

TARGET

2 Persentase kehadiran PNS Persentase PNS yang mengikuti Kursus/diklat jumlah Kegiatan pengawasan internal Jumlah pelanggaran disiplin PNS yang ditindak lanjuti Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengembangan komunikasi informasi Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja Jumlah dokumen/kebijakan Mengenai perencanaan dan keuangan yang diselesaikan tepat waktu

3 90% 14%


4 dokumen kegiatan 1 kasus 6 dokumen Kegiatan

98% 2 Kepbup dan 3 dokumen

17


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

1 2 Jumlah Produk Hukum Yang Terpenuhinya Tuntutan Masyarakat Melalui Prosedur yang Cepat dan Tepat diterbitkan dengan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan pelayanan publik Jumlah Kegiatan koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan Umum Jumlah dokumen/kebijakan bidang hukum dan HAM Jumlah dokumen/kebijakan Bidang Organisasi

jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan jasa kontruksi Jumlah dokumen Hasil monitoring Bidang Perekonomian Jumlah kebijakan dan kegiatan koordinasi dan sosialisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat

TARGET 3 15 Peraturan daerah 15 Peraturan Bupati 400 Keputusan Bupati 3 kegiatan

8 dokumen 2 Peraturan daerah 10 Keputusan Bupati 6 Dokumen Kegiatan 2 dokumen 4 dokumen

11 Keputusan Bupati, 15 Dokumen kegiatan

Jumlah Fasilitasi kegiatan 12 dokumen kegiatan keagamaan Jumlah penyelenggaraan 1 Perda dan 2 dokumen kegiatan penyebaran informasi kegiatan Jumlah Kasus Pertanahan Yang 4 kasus di tangani

Rencana Kinerja Tahunan tersebut di wujudkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2014 yang merupakan landasan perjanjian kinerja dalam melaksanaan tugas dan tanggung jawab pada tahun anggaran 2014 yang merupakan perjanjian kinerja antara Sekretaris Daerah selaku Kepala SKPD dengan Bupati. Penetapan Kinerja Tahun 2014 untuk Sekretariat Daerah yaitu disajikan dalam lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah ini.


18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaporan Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Sekretariat

Daerah Kabupaten

Garut

selaku

pengemban

amanah

masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Garut yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran dan Kegiatan.

A.

Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Garut diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan.

Pencapaian Kinerja dalam persentase dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut : 1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :


19


100%

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus : 100%

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2014. Dokumen penetapan kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki Sekretariat Daerah pada tahun 2014, sehingga dapat menggambarkan kinerja Sekretariat Daerah secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia. Pengukuran kinerja Sekretariat Daerah dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing – masing bagian yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai, dan dari instansi lain yang terkait. Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan kinerja Sekretaiat Daerah tahun 2014 ditargetkan untuk dicapai. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam format Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2014, dan diuraikan secara rinci dalam sub bab berikutnya. Hasil Pengukuran Kinerja dapat dilihat pada Lampiran I Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Ini.


20


B.

Pengukuran Pencapaian dan Analisis Kinerja.

B.1.

Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun

2010-2014, terdapat 4 Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, dengan pencapaian rata-rata kinerja sasaran yang dirinci dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran Tahun 2014 No 1

Sasaran Tersedianya aparatur Pemerintah yang

Jumlah

Rata-rata

indikator

capaian

5

86%

1

93%

1

100%

10

127%

Profesional dan handal berbasis kompetensi melalui penguasaan informasi dan teknologi 2

Terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja secara optimal

3

terwujudnya kondisi administrasi keuangan yang tertib

4

Terpenuhinya Tuntutan Masyarakat Melalui Prosedur yang Cepat dan Tepat dengan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan pelayanan publik

Sumber data diolah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran bahwa dari 4 sasaran yang telah ditetapkan secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan kecuali sasaran pertama dan kedua sedangkan sasaran ketiga sudah memenuhi target bahkan untuk sasaran keempat melebihi target yang telah direncanakan. Capaian kinerja tersebut dapat di gambarkan dalam grafik dibawah ini


21


160 140 120 100 2013 (%)

80

2012 (%)

60 40 20 0 SASARAN 1

SASARAN 2

SASARAN 3

SASARAN 4

Hasil Capaian Kinerja Sasaran pada Tahun 2014 bila dibandingkan dengan hasil capaian kinerja sasaran pada tahun 2013 di sajikan dalam grafik berikut ini :

140 120 100 80

TAHUN 2014

60

TAHUN 2013

40 20 0 SASARAN 1

SASARAN 2

SASARAN 3

SASARAN 4

Perhitungan pencapaian kinerja sasaran tersebut lebih rinci di gambarkan dalam capaian untuk masing-masing indikator kinerja sebagaimana dalam tabel 3.2 berikut :


22


Tabel 3.2 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR SASARAN

Sasaran 1 : Tersedianya aparatur pemerintah yang profesional dan handal berbasis kompetensi melalui penguasaan informasi dan teknologi.

No

Indikator sasaran

Capaian kinerja

1

Persentase kehadiran PNS

107%

2

Persentase PNS yang mengikuti kursus/diklat

21%

3

Jumlah kegiatan pengawasan internal

100%

4

Jumlah pelanggaran PNS yang ditindaklanjuti

5

Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan

117%

komunikasi informasi

Sasaran 2 : Terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja secara optimal

No 1

Indikator sasaran Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja

Capaian kinerja 93%

Sasaran 3 : Terwujudnya kondisi administrasi keuangan yang tertib

No 1

Indikator sasaran Jumlah dokumen/kebijakanmengenai perencanaan

Capaian kinerja 100%

dan keuangan yang diselesaikan tepat waktu


23


Sasaran 4 : Terpenuhinya tuntutan masyarakat melalui prosedur yang cepat dan tepat dengan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan pelayanan publik

No

Indikator sasaran

1. Jumlah Produk Hukum Yang diterbitkan 2. Jumlah Kegiatan koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan Umum

Capaian kinerja 289% 100%

3. Jumlah dokumen/kebijakan bidang hukum dan HAM

100%

4. Jumlah dokumen/kebijakan Bidang Organisasi

117%

5. Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan jasa kontruksi

6. Jumlah dokumen hasil monitoring Bidang Perekonomian 7. Jumlah kebijakan dan kegiatan koordinasi dan sosialisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat 8. Jumlah Fasilitasi kegiatan keagamaan 9. Jumlah penyelenggaraan kegiatan penyebaran informasi 10 Jumlah Kasus Pertanahan Yang di tangani

B.2.

100%

75%

85% 83 % 100% 225%

Analisis Kinerja Capaian Kinerja diatas secara rinci dapat dianalisis sesuai dengan indikator

masing–masing sasaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Tersedianya aparatur pemerintah yang profesional dan handal berbasis kompetensi melalui penguasaan informasi dan teknologi. Indikator yang dapat dirumuskan untuk mewakili sasaran tersebut yaitu :


24


1.

Persentase kehadiran PNS dengan angka capaian sebesar 107,04% Persentase kehadiran PNS dengan angka capaian sebesar 107,04% dengan angka target sebesar 90% dan realisasi sebesar 96,33 % hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi kehadiran PNS di Sekretariat Daerah. Untuk mengukur indikator diatas diformulasikan dengan menggunakan rumus :

2.

.

. .

96,33%

,

% %

107,04%

Persentase PNS yang mengikuti Kursus/diklat dengan angka capaian sebesar 21,22%. Persentase PNS yang mengikuti Kursus/diklat dengan angka capaian sebesar 21,22% dengan angka target sebesar 14% dan capaian sebesar 2,97% hal ini di ukur dari jumlah peserta PNS yang mengikuti diklat – diklat formal yang diadakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten dengan jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat sebanyak 6 orang dari jumlah pegawai Sekretariat Daerah sebanyak 202 orang sehingga dapat dihitung dengan rumus:


25


Maka Capaian

3.

2,97%

Capaian

Capaian

,

% %

21,22%

Jumlah kegiatan pengawasan internal dengan angka capaian sebesar 100%. Jumlah kegiatan pengawasan internal dengan angka capaian sebesar 100% hal ini di lihat dari angka target yaitu 4 dokumen kegiatan dan tercapai 4 dokumen dengan rincian sebagai berikut: a.

Dokumen

Pengendalian

Manajemen

pelaksanaan

kebijakan

KDH/Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) b.

Dokumen Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah Kerjasama Dan Tugas Pembantuan

c.

Dokumen Kegiatan Evaluasi Kinerja Aparatur Kecamatan dan penilaian sinergitas kinerja kecamatan

d.

Kegiatan Pengawasan internal secara berkala (Pembinaan Kinerja aparatur pemerintahan kecamatan dan kelurahan)

4.

Jumlah pelanggaran PNS yang ditindaklanjuti tidak ada nilai karena pada tahun 2013 tidak ada pelanggaran PNS Jumlah Pelanggaran PNS Yang ditindaklanjuti dengan angka capaian sebesar 0% karena pada tahun 2014 tidak ada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin yang perlu ditindaklanjuti dengan hukuman disiplin baik ringan, sedang ataupun berat.

5.

Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan komunikasi informasi dengan angka capaian sebesar 116,67%.


26


Hal ini berdasarkan angka target yaitu 6 dokumen kegiatan pembinaan baik terhadap PNS maupun kepada masyarakat berbentuk pemberian layanan internet dengan angka capain 7 dokumen kegiatan hal ini dirincikan sebagai berikut : a.

Dokumen Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi.

b.

Dokumen Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi.

c.

Dokumen Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi

d.

Dokumen Pemberdayaan Komunikasi Dan Informasi Untuk Masyarakat.

e.

Dokumen Kegiatan Sandi dan Telekomunikasi.

f.

Dokumen Penyusunan Diseminasi Produk Hukum PPID dan Pers

g.

Dokumen Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Sasaran 2 : Terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja secara optimal dengan indikator yang mewakilinya yaitu Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja dengan angka capaian sebesar 92,86% hal ini berdasarkan target kecukupan sarana dan prasarana kerja dengan target 98 % dan tercapai sebesar 91% capaian kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Untuk menghitung kecukupan sarana dan prasarana kerja dilihat dari unsur – unsur sarana kerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati nomor 384 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 217 tahun 2007 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja, sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah kabupaten Garut yang diukur untuk mewakili indikator diatas dilihat dari jumlah kendaraan dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Jumlah Kendaraan dinas yang digunakan untuk pejabat eselon 2, eselon 3 dan eselon 4 kendaraan operasional serta jumlah gedung yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah serta persentase kelayakan gedung.


27


Pengukuran indikator diatas dapat disajikan sebagai berikut : Objek yang diukur

Ketersediaan

kendaraan dinas bupati/wabup kendaraan dinas eselon 2 kendaraan dinas eselon 3 kendaraan dinas eselon 4 kendaraan mobil operasional Kendaraan motor operasional Jumlah rehab berat gedung Kelayakaan gedung Kelayakan kendaraan dinas

Kebutuhan

Persentase

4 4 9 9 9 9 22 27 8 8 30 30 12 20 Dilihat dari persentase rata – rata kondisi gedung dan kendaraan Jumlah

100% 100% 100% 81% 100% 100% 60% 85% 96% 91%

Sasaran 3 : Terwujudnya kondisi administrasi keuangan yang tertib, dengan indikator yang mewakilinya adalah : Jumlah

dokumen/kebijakan

Mengenai

perencanaan

dan

keuangan

yang

diselesaikan tepat waktu dengan capaian sebesar 100% hal ini dilihat dari jumlah dokumen yang ditargetkan sebanyak 5 dokumen dan terealisasi sebanyak 5 dokumen dengan rincian sebagai berikut : 1.

Keputusan Bupati Tentang Analisa Standar Belanja

2.

Keputusan Bupati Tentang Standar harga Barang/jasa Pemerintah.

3.

Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

4.

Dokumen Perencanaan SKPD

5.

Dokumen Pengelolaan, Penganggaran Penatausahaan Pertanggung-jawaban Dan Dokumen keuangan lainnya.

Sasaran 4 : Terpenuhinya Tuntutan Masyarakat Melalui Prosedur yang Cepat dan Tepat dengan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan pelayanan publik, dengan indikator yang dirumuskan untuk mewakili sasaran tersebut yaitu : 1.

Jumlah Produk Hukum Yang diterbitkan dengan capaian sebesar 289% indikator capaian ini dilihat dari jumlah target sebanyak 15 peraturan daerah,


28


15 Peraturan Bupati dan 400 Keputusan Bupati dengan realisasi 22 Peraturan daerah, 75 Peraturan Bupati dan 887 Keputusan Bupati. 2.

Jumlah Kegiatan koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan Umum dengan capaian sebesar 100% capaian ini berdasarkan target 3 kegiatan dan tercapai 3 kegiatan sebagai berikut : a.

Dokumen Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dalam rangka pemekaran Garut Selatan.

b.

Dokumen Kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi di Wilayah Kabupaten Garut

c. 3.

Dokumen Kegiatan Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

Jumlah dokumen/kebijakan bidang hukum dan HAM dengan capaian sebesar 100% berdasarkan target 8 dokumen kegiatan dan Tercapai sebanyak 8 dokumen kegiatan di bagian Hukum dan HAM.yang terdiri dari a.

Dokumen Kegiatan Legislasi Peraturan Perundang-undangan.

b.

Dokumen Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundangundangan.

c.

Dokumen Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang - undangan.

d.

Dokumen Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

e.

Dokumen Kegiatan pembinaan masyarakat sadar hukum.

f.

Dokumen kegiatan evaluasi dan Publikasi Peraturan PerundangUndangan

g.

Dokumen Kegiatan kajian peraturan perundang – undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang – undangan daerah

h. 4.

Dokumen kegiatan Sistem Informasi Manajemen Hukum.

Jumlah dokumen/kebijakan Bidang Organisasi dengan capaian sebesar 108% hal ini didasarkan atas target 2 Peraturan Daerah, 10 Keputusan Bupati dan 6 Dokumen Kegiatan dan tercapai sebanyak 2 Peraturan Daerah, 10 Keputusan Bupati dan 9 Dokumen Kegiatan yaitu 2 Perbup tentang Pembentukan dan susunan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan


29


RakyatAnjabyaitu dengan 39 Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan fungsi SKPD serta 2 Perbup tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM). 5.

Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan jasa kontruksi dengan capaian sebesar 100% berdasarkan angka target 2 dokumen dan tercapai 2 dokumen evaluasi dan pelaporan yang didalamnya berisi laporan triwulan, semester dan tahunan dari masing – masing SKPD dan Dokumen fasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP).

6.

Jumlah dokumen hasil monitoring Bidang Perekonomian dengan capaian sebesar 75% didasarkan atas target 4 Dokumen yang tercapai sebanyak 3 dokumen yang terdiri atas : a.

Dokumen hasil koordinasi dan fasilitasi Program Raskin.

b.

Dokumen hasil Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program pupuk bersubsidi.

c.

Dokumen hasil Pembinaan BUMD dan PD. PK Kabupaten Garut yang berisi tentang laporan keuangan dari BUMD.

7.

Jumlah

kebijakan

dan

kegiatan

koordinasi

dan

sosialisasi

Bidang

Kesejahteraan Rakyat dengan capaian sebesar 85.45% hal ini berdasarkan target sasaran yaitu 11 Keputusan Bupati tercapai 10 dokumen Keputusan Bupati dan 15 Dokumen kegiatan tercapai 12 dokumen kegiatan. 8.

Jumlah Fasilitasi kegiatan keagamaan dengan capaian sebesar 83,33% yaitu didasarkan atau target sasaran yaitu 12 dokumen laporan kegiatan tercapai 10 dokumen kegiatan hal ini disebabkan ada 2 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu :

9.

a.

Pelatihan Kualitas Guru Ngaji.

b.

Fasilitasi bagi TPHD (Tim Pemandu Haji Daerah) Kabupaten Garut.

Jumlah penyelenggaraan kegiatan penyebaran informasi dengan capaian sebesar 100% Di dasarkan atas target kinerja 1 Peraturan Daerah dan tercapai 1 Peraturan Daerah serta 2 dokumen Kegiatan dan tercapai 2 dokumen kegiatan dengan rincian : a.

Dokumen Informasi Pembangunan Daerah di dalam web site Garutkab.go.id


30


b.

Dokumen kegiatan pemberdayaan Pers dan Media Masa.

10. Jumlah Kasus Pertanahan Yang di tangani dengan capaian sebesar 225% hal ini didasarkan atas target kinerja 4 kasus pertanahan dan tercapai 9 kasus pertanahan yang ditangani, dengan rincian : a.

Sengketa lahan Perkebunan Bunisari Lendra dengan masyarakat penggarap di Blok Ranca Eceng Desa Mekarsari Kecamatan Cibalong. Selesai

(sesuai

kewenangan

yang

dimiliki

Pemerintah

Daerah

berdasarkan PP No. 38 tahun 2007). Tindak lanjut berikutnya masyarakat dihimbau

untuk

menempuh

jalur

hukum

PTUN

terhadap

SK

Pembaharuan HGU. b.

Sengketa lahan Perkebunan Miramare dengan masyarakat Kp. Leuwipari Desa Sagara Kecamatan Cibalong. Selesai (sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah berdasarkan PP No. 38 tahun 2007). Tindak lanjut berikutnya masyarakat dihimbau untuk menempuh jalur hukum PTUN terhadap SK Pembaharuan HGU.

c.

Penanganan masalah tanah SDN Regol I Kecamatan Garut Kota. Selesai Pemerintah Daerah Kabupaten Garut akan membeli tanah dimaksud melalui Anggaran Dinas Pendidikan tahun 2014/2015.

d.

Penanganan masalah tanah Kantor Kecamatan Pakenjeng. Selesai,Ahli waris keluarga Nata Atmaja mengakui tanah yang diatasnya berdiri bangunan Kantor Kecamatan Pakenjeng sudah dijual kepada Sdr. Udi.

e.

Penanganan

permohonan

sertifikasi

tanah

di

Desa

Indralayang

Kecamatan Caringin. Selesai, permohonan ditolak karena tanah tersebut merupakan Tanah Kas Desa. f.

Penanganan masalah sewa tanah Lapangan PELTI. Selesai, tindak lanjut berikutnya akan dilakukan oleh Pengurus PELTI Kabupaten Garut.

g.

Penanganan masalah tanah SMPN I Kadungora. Selesai, pihak penggugat mengajukan permohonan ke PTUN.

h.

Pengajuan penjualan tanah untuk PDAM Cibolerang. Selesai, Pemerintah Daerah berencana membebaskan tanah dimaksud melalui Anggaran Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Garut.


31


i.

Penanganan masalah tanah sempadan jalan milik Ny. Yayah Djoedjoen Kecamatan Tarogong Kaler. Selesai, tanah tersebut merupakan tanah milik Ny. Yayah Djoedjoen. Masalah perizinan bangunan kios merupakan kewenangan BPMPT Kabupaten Garut. Dari hasil pencapaian sasaran diatas secara keseluruhan mencapai hasil

sesuai target dan dapat dihitung rata-rata pencapaian sasaran strategis adalah 102% yang dapat diartikan melebihi target pencapaian sasaran. Secara garis besar pencapaian kinerja dari masing masing sasaran dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya serta rencana 5 tahunan sebagaimana tertuang dalam rencana strategis disajikan dalam Lampiran III Laporan Kinerja ini.

C.

Akuntabilitas Kinerja Keuangan Kegiatan Sekretariat Daerah pada tahun 2014 terdiri dari 110 kegiatan

dengan 24 Program kegiatan dengan Jumlah Anggaran sebesar untuk belanja langsung yaitu sebesar Rp. 41.393.129.605,- dan direalisasikan sebesar Rp. 35.333.292.010,- dengan persentase sebesar 85,36 %. Yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 Tersedianya aparatur Pemerintah yang Profesional dan handal berbasis kompetensi melalui penguasaan informasi dan teknologi dengan target anggaran sebesar Rp.6.517.536.250,- dan terealisasikan sebesar Rp.5.532.937.727,- dengan persentase 84,89%.

Sasaran 2 Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan kerja secara Optimal dengan target anggaran sebesar Rp.15.044.116.072,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.732.831.683,- dengan persentase sebesar 91,28%.


32


Sasaran 3 Terwujudnya kondisi administrasi keuangan yang tertib dengan target anggaran sebesar Rp. 794.420.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 609.750.500,- dengan persentase sebesar 76,75 %.

Sasaran 4 Terpenuhinya Tuntutan Masyarakat Melalui Prosedur yang Cepat dan Tepat dengan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan pelayanan publik dengan anggaran sebesar Rp. 19.037057.283,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.457.772.100,- dengan persentase sebesar 81,20%.

Dari pencapaian keuangan yang di paparkan diatas bahwa secara keseluruhan realisasi anggaran dari masing – masing sasaran tidak secara keseluruhan terserap tapi walaupun demikian dengan tingkat penyerapan anggaran hanya 85,36% tapi dapat menghasilkan pencapaian kinerja yang sesuai dengan yang diharapkan yaitu dengan rata – rata capaian sebesar 102%.


33

BAB IV PENUTUP


BAB IV PENUTUP

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnyadengan izin-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Format Laporan disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi tolok ukur dan pembanding sampai sejauh mana keberhasilan kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014, semoga segala upaya baik selalu mendapat Ridha dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Amin Yaa Rabbal Alamin.


34

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2014

1.

2. 3. 4.

5.

Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Nomor 050/2929/Adbang/2012 Tentang Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2010 – 2014. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014. Penetapan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (TAPKIN – SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Nomor 100/253/Adbang/2012 tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (IKU – SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Nomor 050/778/Adbang/2012 Tentang Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Tahun 2014.

Lampiran 1 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) TAHUN 2014 : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT

INSTANSI

Sasaran 1 Tersedianya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Handal Berbasis Kompetensi Melalui Penguasaan Informasi dan Teknologi

Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kerja Secara Optimal Terwujudnya Kondisi Administrasi Keuangan yang Tertib

Indikator Sasaran

Rencana Tingkat capaian (Target)

2 Persentase kehadiran PNS Persentase PNS yang mengikuti Kursus/diklat

3

jumlah Kegiatan pengawasan internal Jumlah Pelanggaran Disiplin PNS yang ditindak lanjuti Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengembangan komunikasi informasi Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja Jumlah dokumen/kebijakan Mengenai perencanaan dan keuangan yang diselesaikan tepat waktu

Terpenuhinya Tuntutan Masyarakat Jumlah Produk Hukum Yang diterbitkan Melalui Prosedur yang Cepat dan Tepat dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi bagi Jumlah Kegiatan koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan Peningkatan Pelayanan Publik Umum Jumlah dokumen/kebijakan bidang hukum dan HAM Jumlah dokumen/kebijakan Bidang Organisasi

Realisasi 4

Ket. 6

90%

96,33%

5 107%

14,00% 4

3% 4

100%

1

0

0%

6

7

117%

91%

93%

98% 2 3 15 15 400

% Target

Keputusan Bupati Dokumen Peraturan Daerah Peraturan Bupati Keputusan Bupati

2 3 22 75 887

21%

Keputusan Bupati Dokumen Peraturan daerah Peraturan Bupati Keputusan Bupati

100% 289%

3 Kegiatan

3 dokumen kegiatan

100%

8 Dokumen kegiatan

8 keputusan bupati

2 Peraturan daerah 10 Keputusan Bupati 6 Dokumen Kegiatan

2 Peraturan daerah 10 Keputusan Bupati 9 Dokumen Kegiatan

100% 117%

Sasaran 1

Rencana Tingkat capaian (Target)

Indikator Sasaran

Realisasi

2 jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan jasa kontruksi

2 dokumen

3 2 dokumen

Jumlah dokumen Hasil monitoring Bidang Perekonomian

4 dokumen

3 dokumen

Jumlah kebijakan dan kegiatan koordinasi dan sosialisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Fasilitasi kegiatan keagamaan Jumlah penyelenggaraan kegiatan penyebaran informasi

11 15 12 1 2 4

Jumlah Kasus Pertanahan Yang di tangani Jumlah Anggaran Kegiatan Pada Tahun 2014 Jumlah realisasi Anggaran Kegiatan pada tahun 2014

: :

Ket.

5

6

4

Keputusan Bupati Dokumen kegiatan dokumen kegiatan Peraturan daerah dokumen kegiatan kasus Rp Rp

% Target

10 12 10 1 2 9

Keputusan Bupati Dokumen kegiatan dokumen kegiatan Peraturan daerah dokumen kegiatan kasus

100% 75% 85,45% 83% 100,00% 225%

41.393.129.605 35.333.292.010 Garut,

Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH

H. IMAN ALIRAHMAN,SH, M.Si.

Lampiran II PEMBANDINGAN REALISASI TAHUN 2013 DAN TAHUN 2014 INSTANSI

: SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT

No

Sasaran

Indikator Kinerja

1 1

2 Tersedianya aparatur Pemerintah yang Profesional dan handal berbasis kompetensi melalui penguasaan informasi dan teknologi

3 Persentase kehadiran PNS Persentase PNS yang mengikuti Kursus/diklat Jumlah Kegiatan pengawasan internal Jumlah Pelanggaran Disiplin PNS yang ditindak lanjuti Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengembangan komunikasi informasi

2 3 4

Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan kerja secara Optimal terwujudnya kondisi administrasi keuangan yang tertib Terpenuhinya Tuntutan Masyarakat Melalui Prosedur yang Cepat dan Tepat dengan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan pelayanan publik

Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja Jumlah dokumen/kebijakan Mengenai perencanaan dan keuangan yang diselesaikan tepat waktu Jumlah Produk Hukum Yang diterbitkan Jumlah Kegiatan koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan Umum Jumlah dokumen/kebijakan bidang hukum dan HAM Jumlah dokumen/kebijakan Bidang Organisasi jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan jasa kontruksi Jumlah dokumen Hasil monitoring Bidang Perekonomian Jumlah kebijakan dan kegiatan koordinasi dan sosialisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Fasilitasi kegiatan keagamaan Jumlah penyelenggaraan kegiatan penyebaran informasi Jumlah Kasus Pertanahan Yang di tangani

Realisasi Tahun 2014 (%)

Realisasi Tahun 2013 (%)

Persentase

Ket.

4 107% 21% 100% 0%

5 110% 129% 100% 0%

7 97% 16% 100% 0%

8

117%

100%

117%

93%

100%

93%

100%

100%

100%

289%

126%

230%

100%

100%

100%

100% 117% 100% 75%

100% 108% 100% 100%

100% 108% 100% 75%

85%

91%

94%

83% 100% 125%

78% 100% 125%

107% 100% 100%

Garut,

Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH

H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si.

LAMPIRAN III PEMBANDINGAN REALISASI s.d 5 TAHUN

INSTANSI


No

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

1 1

2 Tersedianya aparatur Pemerintah yang Profesional dan handal berbasis kompetensi melalui penguasaan informasi dan teknologi

3

4 Persen Persen Dokumen Kasus Dokumen

2 3 4

Persentase kehadiran PNS Persentase PNS yang mengikuti Kursus/diklat Jumlah Kegiatan pengawasan internal Jumlah Pelanggaran Disiplin PNS yang ditindak lanjuti Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengembangan komunikasi informasi Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja kerja secara Optimal terwujudnya kondisi administrasi Jumlah dokumen/kebijakan Mengenai perencanaan dan Keuangan keuangan yang tertib yang diselesaikan tepat waktu Terpenuhinya Tuntutan Masyarakat Jumlah Produk Hukum Yang diterbitkan Melalui Prosedur yang Cepat dan Tepat dengan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan pelayanan publik Jumlah Kegiatan koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan Jumlah dokumen/kebijakan bidang hukum dan HAM Jumlah dokumen/kebijakan Bidang Organisasi

Persen Keputusan Bupati Dokumen Peraturan Daerah Peraturan Bupati Keputusan Bupati Dokumen Perjanjian Dokumen Keputusan Bupati Peraturan Daerah Peraturan Bupati Keputusan Bupati Dokumen Anjab

Realisasi Realisasi s.d. s.d % Pencapaian Tahun ini Rencana 5 Rencana Tahun 5 6 7 98,63% 90% 110 60% 70% 85,71 4 4 100,00 1 6 16,67 5

5

100,00

97

100

97,00

2 3 59 21 659 3 2 6 6 40 8 33

2 3 59 21 659 3 2 6 11 40 8 33

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 54,55 100,00 100,00 100,00

No

Sasaran

1

2

Indikator Kinerja 3 jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan jasa kontruksi Jumlah dokumen Hasil monitoring Bidang Perekonomian Jumlah kebijakan dan kegiatan koordinasi dan sosialisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Fasilitasi kegiatan keagamaan Jumlah penyelenggaraan kegiatan penyebaran informasi Jumlah Kasus Pertanahan Yang di tangani

Satuan 4 dokumen dokumen Keputusan Bupati, Dokumen kegiatan dokumen kegiatan dokumen kegiatan kasus

Realisasi % Pencapaian Realisasi s.d. s.d Tahun ini Rencana 5 Rencana Tahun 5 6 7 1 1 100,00 6 6 100,00 11 11 100,00 11 7 157,14 14 14 100,00 2 2 100,00 19 22 86,36

Garut,

Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH

H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si.

LAMPIRAN IV INFORMASI KEUANGAN TERKAIT PENCAPAIAN SASARAN


INSTANSI

No

1 1

2 3 4

Sasaran

Indikator Kinerja

3 2 Tersedianya aparatur Pemerintah yang Profesional Persentase kehadiran PNS dan handal berbasis kompetensi melalui penguasaan Persentase PNS yang mengikuti Kursus/diklat informasi dan teknologi Jumlah Kegiatan pengawasan internal Jumlah Pelanggaran Disiplin PNS yang ditindaklanjuti Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengembangan komunikasi informasi Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan kerja secara Optimal Jumlah dokumen/kebijakan Mengenai perencanaan dan keuangan terwujudnya kondisi administrasi keuangan yang yang diselesaikan tepat waktu tertib Terpenuhinya Tuntutan Masyarakat Melalui Prosedur Jumlah Produk Hukum Yang diterbitkan yang Cepat dan Tepat dengan pemanfaatan teknologi Jumlah Kegiatan koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan informasi bagi peningkatan pelayanan publik Jumlah dokumen/kebijakan bidang hukum dan HAM Jumlah dokumen/kebijakan Bidang Organisasi jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan jasa kontruksi Jumlah dokumen Hasil monitoring Bidang Perekonomian Jumlah kebijakan dan kegiatan koordinasi dan sosialisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Fasilitasi kegiatan keagamaan Jumlah penyelenggaraan kegiatan penyebaran informasi Jumlah Kasus Pertanahan Yang di tangani

Target s.d Target s.d. Tahun ini % Pencapaian Rencana 5 Tahun (Rp) Rencana (Rp) 4 20.174.752.515

5 19.649.135.408

6 103%

48.960.637.698

71.107.122.875

69%

3.418.517.420

5.070.200.000

67%

67.165.192.770

51.341.352.436

131%

Garut,

Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH

H. IMAN ALIRAHMAN,SH,M.Si.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014

Recommend Documents