LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SURABAYA LAPORAN KINERJA BAPEMAS DAN KB KOTA SURABAYA 2014 - 1

IKHTISAR EKSEKUTIF Sebagai tolok ukur capaian kinerja SKPD, penyusunan Laporan Kinerja sebenarnya adalah langkah awal dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD. Dalam pelaksanaannya digunakan sistem informasi dan komunikasi kinerja untuk mengukur kinerja yang lebih baik daripada kinerja tahun - tahun sebelumnya. Capaian prosentase dari tahun ke tahun diharapkan meningkat, sehingga dapat dijadikan tolok ukur bila dibandingkan dengan SKPD yang lain. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Bapemas & KB) memiliki visi ”Terwujudnya Keluarga Cerdas dan Berkualitas yaitu keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, mempunyai jumlah anak ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”, maka untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang harus dilaksanakan adalah Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat serta lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam

pembangunan,

Menyukseskan

Program

Keluarga

Berencana,

Menggalang kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan, kemandirian dan ketahanan keluarga dan Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta Meningkatkan kualitas SDM SKPD dalam pelaksanaan program Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yaitu indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Artinya pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Indikator Kinerja Bapemas & KB sesuai dengan Rencana Strategis 2011-2015 yang sudah ditetapkan adalah: 1. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan; 2. Meningkatnya pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. LAPORAN KINERJA BAPEMAS DAN KB KOTA SURABAYA 2014 - 2

Pada Tahun 2014 ini atas komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam penyelenggaraan pengarustamaan gender dalam pembangunan nasional, Kota Surabaya berhasil meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya untuk yang keenam kalinya dari Presiden Republik Indonesia. Daya dukung kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana bersumber dari APBD Kota Surabaya serta APBN, daya dukung inilah yang menguatkan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja seluruh program dari BAPEMAS dan KB Kota Surabaya.

LAPORAN KINERJA BAPEMAS DAN KB KOTA SURABAYA 2014 - 3

BAB I PENDAHULUAN Dalam rangka mewujudkan good and clean government, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Surabaya menyajikan Laporan Kinerja SKPD yang merupakan realisasi dari Renstra SKPD Tahun 2011 – 2015. Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih merupakan wujud aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah,

maka

terjadi

perubahan

paradigma

dalam

penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang baik dan bertanggung jawab (good governance) dengan ditandai 4 (empat) pilar elemen dasar berupa efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil-hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai. A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Tahun 2014 dimaksudkan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan program mengenai indikator sasaran dalam ruang lingkup Bapemas dan KB Kota Surabaya tahun 2014. Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah memberikan gambaran atas pencapaian target kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana selama tahun 2014.


Penyusunan laporan ini dilandasi atas dasar hukum sebagai berikut : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2005 dan disempurnakan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut : 1.

Kepala Badan

2.

Sekretaris a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan

3.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat a. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat b. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

4.

Bidang Ketahanan Ekonomi a. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat b. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

5.

Bidang Pemberdayaan Perempuan a. Sub Bidang Peran Aktif Perempuan b. Sub Bidang Pembinaan Pemberdayaan Perempuan

6.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Sub Bidang Keluarga Berencana b. Sub Bidang Keluarga Sejahtera


Berdasarkan Perwali Nomor 37 tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus, yaitu di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana

b.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus, yaitu di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana

d.

Pengelolaan ketatausahaan

e.

Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. PERENCANAAN STRATEGIS 1. Visi Visi dari Bapemas dan KB Kota Surabaya seperti yang tertuang dalam Renstra 2011-2015 adalah Terwujudnya “Keluarga Cerdas dan Berkualitas” yaitu keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, mempunyai jumlah anak ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penjelasan makna dari visi tersebut dijabarkan sebagai berikut : 1. Sejahtera, kebutuhan pokok minimal keluarga, terpenuhi; 2. Sehat, mencakup sehat jasmani, rohani dan sosial; 3. Maju, keinginan untuk mengembangkan pengetahuan keluarga nya guna meningkatkan kualitasnya; 4. Mandiri, memiliki wawasan, kemampuan, sikap dan perilaku untuk tidak tergantung pada orang lain;


5. Jumlah anak ideal, jumlah anak dalam keluarga yang diinginkan dan dianggap sesuai dengan kemampuan keluarga namun tetap memperhatikan kepentingan sosial. 2. Misi Bapemas & KB memiliki misi yang ditetapkan sebagai berikut : a. Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat serta lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan; b. Menggalang

kemitraan

dalam

peningkatan

kesejahteraan,

kemandirian dan ketahanan keluarga; c. Percepatan

pelaksanaan

pengarusutamaan

gender

dalam

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender; d. Meningkatkan kualitas SDM SKPD dalam pelaksanaan program. 3. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dalam program dan kegiatan Bapemas & KB adalah sebagai berikut : 

Mewujudkan kehidupan pribadi dan sosial yang dilandasi asas kesetaraan, khususnya dengan memberikan kesempatan yang setara kepada segenap warga untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya;



Memastikan berjalannya fungsi-fungsi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan warga, khususnya terkait dengan pengurangan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

Tujuan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Bapemas & KB, antara lain : a. Meningkatnya jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif; b. Meningkatnya akses pelayanan KB yang terjangkau masyarakat; c. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan; d. Memperkuat

kelembagaan

jaringan

pelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak di segala bidang;


e. Mendorong peran serta perempuan dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan; f. Mendorong peran ormas dalam pembangunan; g. Meningkatnya kuantitas dan kualitas KSM; h. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur. 4. Sasaran Mengacu kepada visi dan misi, maka sasaran yang hendak dicapai yang tertera dalam Penetapan Kinerja

Tahun 2014 adalah

sebagai berikut : 

Meningkatnya

pelayanan

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak; 

Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan.

Sehingga sasaran kegiatan Bapemas & KB dijabarkan sebagai berikut : a. Meningkatnya jumlah pelaku usaha ekonomi produktif b. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan keluarga c. Meningkatnya jumlah peserta KB aktif; d. Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; e. Meningkatnya kelembagaan jaringan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan anak; f. Meningkatnya peran serta perempuan dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan; g. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur; h. Meningkatnya kapabilitas KPM dan LKMK sebagai fasilitator, pelopor serta penggerak dalam pemberdayaan masyarakat.

5. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan maka Bapemas & KB menerapkan beberapa cara agar kegiatan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik, antara lain :


a. Meningkatkan kualitas kelompok-kelompok kegiatan ketahanan keluarga; b. Meningkatkan mutu pelayanan KB secara terpadu; c. Fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; d. Meningkatkan sarana dan prasarana serta pelatihan bagi petugas lapangan KB; e. Meningkatkan kualitas peran Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) sebagai penggerak lini lapangan Program KB; f. Mengembangkan strategi sosialisasi dan KIE g. Meningkatkan kegiatan untuk fasilitasi KSM h. Pembinaan KPM dan LKMK yang terus ditingkatkan


BAB II PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Kerja Tahunan Berdasarkan Rencana Strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 – 2015 yang menjadi

acuan

dalam

perencanaan

pembangunan

disetiap

tahunnya,

disusunlah Rencana Kerja Tahunan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana yang diwujudkan dalam kegiatan SKPD selama satu tahun. Tabel Rencana Kinerja Tahun 2014 INDIKATOR SASARAN

TUJUAN

SASARAN

Tumbuh dan kembangnya peranan masyarakat dan Lembaga Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat miskin Meningkatnya Akses Pelayanan KB yang terjangkau bagi masyarakat Terwujudnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Meningkatnya Jumlah Keluarga Miskin yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif

Jumlah Keluarga Miskin yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif

Meningkatnya Jumlah Peserta KB Aktif

% Peserta KB Aktif

Penguatan jaringan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan

% kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan dan ditangani Meningkatnya Jumlah lembaga kelembagaan yang peduli jaringan terhadap pengarusutamaan perempuan dan gender dan anak pengarusutamaan anak

TARGET

1.487 Orang

80,26 %

100 %

85 Lembaga


B. PERJANJIAN KINERJA Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,

akuntabel

serta

berorientasi

pada

hasil,

diawal

tahun

ditandatangani Penetapan Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah dengan Kepala SKPD yang merupakan dokumen perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada satu instansi. Tabel Penetapan Kinerja Bapemas dan KB Tahun 2014 Sasaran Peningkatan Kualitas Pendidikan Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan

Indikator Kinerja 1. Angka Partisipasi Murni PAUD 2. Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak 3. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan dan ditangani 4. Persentase peserta KB Aktif 5. Jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif

Target 97%

Program Kegiatan Program Pendidikan Anak Usia Dini Pelatihan Bina Keluarga Balita

85 lembaga

100%

80.26%

1487 orang

Anggaran

307.913.857

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

323.592.570

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

389.071.326

Program Peningkatan kualitas Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

808.315.668

Fasilitasi pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak

885.199.030

Program Keluarga Berencana Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

653.554.953

Pembinaan Keluarga Berencana

440.673.271

Fasilitasi masyarakat peduli KB

1.180.986.130

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui DAK Bidang KB

1.508.351.090

Program Penanggulangan Kemiskinan Fasilitasi pelaksanaan program beras miskin

345.780.559

Pelatihan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kelurahan

412.724.462

Fasilitasi kemiskinan

program

penanggulangan 563.345.704

Dinamisasi data keluarga miskin

3.061.454.302


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Capaian kinerja merupakan pengukuran masing-masing indikator kegiatan yang dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) sehingga menghasilkan capaian kinerja kegiatan. Dari masing-masing capaian kegiatan diukur dengan formulir PKK, kemudian capaian kegiatan sasaran diukur dengan formulir PPS. Pada Bab ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya akan menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisa akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja ini dipergunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada input, output, outcome, benefit dan impact. A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan pada setiap kegiatan dengan memperhitungkan 5 (lima) macam indikator kinerja yang umumnya digunakan yakni : Indikator Kinerja Input, Indikator Kerja Output, Indikator Kinerja Outcome, Indikator Kinerja Benefit dan Indikator Kinerja Impact. 1.

Indikator Kinerja Input (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan misal dana, SDM, informasi, kebijaksanaan dll;

2.

Indikator Kinerja Output (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik;

3.

Indikator Kinerja Outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output (keluaran) kegiatan pada jangka menengah (efek samping);


4.

Indikator Kinerja Benefit (manfaat) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan;

5.

Indikator Kinerja Impacts (dampak) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik

positif

maupun

negatif

pada

setiap

tingkatan

indikator

berdasarkan asumsi yang ditetapkan. B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Hasil pengukuran kinerja per kegiatan dituangkan dalam Form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dimana di dalam form tersebut tercantum indikator kinerja dari masing-masing kegiatan sehingga dapat dilihat keberhasilan maupun kegagalan dari kegiatan tersebut. Adapun hasil pengukuran kinerja dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut : 1. Program Keluarga Berencana Program

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat. Cakupan kegiatan dalam Program Keluarga Berencana adalah : a. Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu : 

Gebyar KB dalam Rangka Revitalisasi program KB Sebagai bentuk eksistensi program KB di Kota Surabaya, dilaksanakanlah Gebyar KB Tahun 2014 pada bulan Desember tahun 2014 di Islamic Center Surabaya yang diikuti oleh sekitar 2500 orang yang terdiri dari unsur kader IMP, puskesmas, Bunda PPT, PKB/PLKB, Kecamatan, Kelurahan, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur serta pihak-pihak lain yang terkait dengan program KB. Pada awal triwulan tahun 2014 untuk memulai Revitalisasi Program KB dilaksanakan kegiatan dengan tema Gerakan 1 2 3, yang berarti : setiap Kader IMP mendapatkan 1 orang akseptor MOP, 2 orang akseptor Implan dan 3 orang akseptor IUD. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemenuhan target peserta KB di Kota Surabaya dan revitalisasi program KB di tahun 2014.




Rakerda Program KB Untuk

menterjemahkan

Perwakilan

BKKBN

target-target

Provinsi

Jawa

yang

diberikan

oleh

serta

untuk

Timur

mengevaluasi pelaksanaan program KB di tahun 2013, maka dilaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program KB tahun 2014. Kegiatan ini berisikan pemaparan dari Kepala Bapemas dan KB Kota Surabaya tentang hasil yang telah dicapai oleh Bapemas dan KB selama tahun 2014 dan target yang dibebankan pada tahun 2014. 

Sosialisasi KB Lestari dan KB Pria Untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat kota Surabaya, maka dilakukan sosialisasi KB lestari dan KB Pria. Sosialisasi

KB

lestari

dilaksanakan

untuk

memberikan

pencerahan kepada masyarakat akan pentingnya program KB. Dalam acara ini ditampilkan kesaksian (testimoni) dari akseptor KB yang telah mengikuti KB selama minimal 5 tahun tanpa diselingi kehamilan. Sedangkan sosialisasi KB Pria dilakukan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang metode KB Pria yang biasa disebut dengan vasektomi atau Metode Operasi Pria (MOP) dimana dalam acara ini juga ditampilkan kesaksian (testimoni) dari peserta KB MOP tentang kesan-kesannya selama menjadi akseptor KB MOP. Diharapkan melalui kegiatan ini kesertaan ber-KB pria dapat ditingkatkan. b. Penyediaan dan Pelayanan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin Untuk mengendalikan Laju pertambahan Penduduk, perlu dilakukan pengaturan kelahiran melalui penyediaan alat dan obat kontrasepsi. Upaya pengaturan kelahiran juga dilakukan melalui metode Medis Operasi Pria (MOP) dan Medis Operasi Wanita (MOW). Untuk tahun 2014, untuk MOP telah dilayani sebanyak 137 akseptor sedangkan untuk MOW 174 akseptor yang berarti tercapai 73,36 % dari target 424 orang. Pelayanan KB dilakukan dengan melakukan Roadshow


KB di seluruh wilayah Surabaya dan selalu melakukan pelayanan dengan Bus pelayanan pada setiap even Pemerintah Kota. c. Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli KB 

Pembinaan Institusi Masyarakat Perkotaan / IMP Posisi Pos KB RW dan Pembantu Pembina KB Kota (PPKBK) dalam pengelolaan Program KB di daerah sangat menentukan terutama dalam menghadapi perubahan visi, misi dan grand strategy program KB Nasional, dengan jumlah 1.417 tenaga pos KB RW dan 160 tenaga PPKBK, diharapkan tetap dapat melaksanakan tugas , peran dan fungsinya di lapangan. Kegiatan pembinaan Pos KB RW dan Pembantu Pembina KB Kota ditekankan pada : Pertama, kader IMP lebih mampu menggalang kerja sama dengan mitra kerja, lebih berinisiatif dan tidak hanya menunggu secara pasif serta lebih proaktif sehingga mampu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Kedua, mampu melakukan 6 (enam) peran Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP). Ketiga, membina dan mengembangkan kegiatan dan mekanisme operasional program KB dan Keluarga Sejahtera di lini lapangan. Keempat, menumbuhkan, membina dan mengembangkan : 

Sub Pembantu Pembina KB Kota di setiap RW



Kelompok KB Sejahtera RT (KKBS RT) di setiap RT



Kelompok-kelompok

kegiatan

(Poktan)

di

lingkungan

kelompok KKBS RT 

Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) dengan masing-masing bidang kegiatan.

Kelima, meningkatkan dan mengembangkan 5 (lima) Pola Pembinaan Keluarga dan 6 (enam) peran Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) Keenam,

membina

dan

mengembangkan

kegiatan

dan

mekanisme operasional program KB dan Keluarga Sejahtera.




Pembinaan Saka Kencana Upaya

penyebarluasan

informasi

mengenai

program

KB

dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya melalui Pramuka Saka Kencana. Saka Kencana adalah anggota pramuka yang membantu melakukan sosialisasi dan bertujuan menyukseskan Program Keluarga Berencana. Para anggota Pramuka dibekali pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan program KB. Diharapkan anggota Pramuka Saka Kencana dapat ikut membantu

mensukseskan

dan

menyebarluaskan

segala

informasi yang berhubungan dengan program KB. Di tahun 2014 Kegiatan Pembinaan Saka Kencana dilaksanakan di Kebun Bibit Wonorejo dengan jumlah peserta 366 orang dari 31 Kecamatan.

d.

Penyedia Sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang Disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)

Bidang Keluarga

Berencana Kegiatan ini meliputi 2 (dua) sub kegiatan yaitu :  DAK Bidang Keluarga Berencana Dana Alokasi Khusus yaitu dana yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dalam hal ini BKKBN untuk dibelanjakan sesuai petunjuk teknis yang ada. Untuk tahun 2014 Bapemas dan KB memperoleh dana DAK Bidang Keluarga Berencana sebesar Rp.

1.652.821.382

yang

dibelanjakan

untuk

keperluan

pengadaan kendaraan fungsional pengangkut calon peserta KB (mobil microbus) 1 unit, sound system (wireless public address) 22 set, KIE Kit 65 set, Bina Keluarga Balita Kit sebanyak 141 set, Meja Gynecology 72 buah. 

Operasional

Pendampingan

DAK

Bidang

Keluarga

Berencana. Untuk menunjang pengadaan sarana program KB, maka diperlukan Operasional pendampingan DAK Bidang Keluarga Berencana berupa pengadaan ATK dan kebutuhan lainnya serta


pengadaan

server

untuk

menunjang

program

pendataan

keluarga. e. Penyedia Barang dan Jasa Perkantoran Kegiatan ini berupa kegiatan penunjang

kelancaran tugas-tugas

sehari-hari berupa penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik, jasa surat menyurat, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan serta penyediaan makanan dan minuman.

f. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Kegiatan ini dititikberatkan pada pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran seperti pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan mebeleur.

2. Program Pendidikan Anak Usia Dini Program ini bertujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar dimana hasil dari kegiatan ini akan menunjang pencapaian program Pendidikan Nasional. Kegiatan Pembinaan dan Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak Tahun 201 melatih 800 orang Kader BKB untuk selanjutnya mensosialiasikan cara-cara atau metode untuk memantau proses tumbuh kembang anak kepada para orang tua balita agar lebih memahami proses tumbuh kembang anak dan menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA). Sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi mengenai program KB khususnya Bina Keluarga Balita (BKB) yang ada di Bapemas dan KB Kota

Surabaya,

maka

dibuatlah

leaflet

BKB.

Leaflet

tersebut

disebarluaskan kepada masyarakat terutama yang memiliki balita serta Kader yang bergerak dalam pembinaan balita.


3. Program Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Adapun cakupan kegiatannya adalah : a. Pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu : 

Pengembangan Kota Layak Anak Kegiatan ini merupakan implementasi dari kebijakan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam rangka menuju Indonesia Layak Anak. Pada tahun 2012 dan 2013 Kota Surabaya telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Kota Layak Anak kategori Nindya. Sedangkan tahun 2014 sehubungan dengan adanya Pemilihan Umum maka penilaian Kota Layak Anak ditiadakan. Tujuan kegiatan ini adalah meneguhkan dan mempromosikan tekad dan Komitmen Pemerintah Kota, seluruh komponen masyarakat dan dunia usaha di Surabaya untuk mewujudkan Surabaya sebagai Kota Layak Anak. Pada tahun 2013 telah dicanangkan Kecamatan Ramah Anak dan tahun 2014 mulai disosialisasikan

kegiatan Inisiasi Kelurahan

Ramah

Anak.

Sehingga diharapkan Kota Surabaya sebagai Kota Layak Anak dapat terwujud secara terintegrasi dan menyeluruh mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota. 

Pengembangan Kota Peduli Perempuan Kegiatan ini merupakan inovasi Pemerintah Kota Surabaya untuk merespon kesenjangan dan ketidakadilan gender yang dialami oleh kaum perempuan serta mewujudkan Kota Surabaya sebagai Kota Peduli Perempuan dimana keseteraan gender sudah terwujud di semua lini baik itu masyarakat, instansi pemerintah maupun dunia usaha. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan


antara lain Penganugerahan Kartini Award, Peringatan Hari Anti Kekerasan dan Peringatan Hari Ibu. b. Fasilitas Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu : 

Sosialisasi

dan

Pendampingan

Perempuan

dan

Anak

terhadap Tindak Kekerasan Pada

kegiatan

pendampingan

Korban

Tindak

Kekerasan

direncanakan akan difasilitasi sebanyak 200 kasus, sampai dengan akhir tahun 2014

telah dilayani sebanyak 219 kasus

atau lebih banyak 9.5 % dari target yang ditetapkan. Selain itu pada tahun 2014 juga dilaksanakan sosialisasi penanganan permasalahan anak bagi Kepala Sekolah dan Guru BP dari tingkat TK sampai SLTA baik negeri maupun swasta se-Kota Surabaya dengan menghadirkan narasumber ahli Psikolog Elly Risman dari Jakarta. Kegiatan lain yang dilakukan untuk pendampingan korban kekerasan adalah Memberikan bekal kepada korban kekerasan maupun trafiking berupa training ESQ (Emotional Spiritual Quotient) yang memberikan pengetahuan dalam bidang spiritual. Selain itu terdapat penambahan shelter baru khusus bagi anakanak

laki-laki

yang

berhadapan

dengan

hukum

(ABH).

Sedangkan untuk mewadahi sarana curhat dan konseling bagi anak-anak Surabaya telah terbentuk Rumah Sahabat Anak (RSA) Kota Surabaya.

4. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender a.

Pemberdayaan Lembaga Berbagis Gender Kegiatan ini terdiri dari 3 ( tiga ) sub kegiatan yaitu :




Pembinaan Organisasi Perempuan Pemerintah Indonesia sejak tahun 2000 telah memperkenalkan startegi Pengarusutamaan Gender (PUG) ke dalam segenap pembangunan keadilan

nasional

dan

yang

kesetaraan

bertujuan gender

untuk

dalam

mewujudkan

pembangunan.

Dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, serta Instruksi Walikota Surabaya No. 6 tahun 2008 tentang percepatan Pengarusutamaan

Gender

di

Kota

Surabaya

menunjukkan

kepedulian pemerintah khususnya Pemerintah Kota Surabaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender sebagai upaya serius untuk menempatkan perempuan agar setara dengan lakilaki

dalam

mengisi

pembangunan.

Pembinaan

organisasi

perempuan senantiasa dilakukan agar kaum perempuan mampu berpartisipasi, berdaya diri dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu program-program pengarusutamaan gender bisa tetap menjadi arus utama dalam kegiatan-kegiatan organisasi perempuan tersebut. Bentuk kegiatannya berupa sharing kegiatan antara Bapemas dan KB dengan organisasi perempuan yang mendukung tercapainya tujuan dari pemberdayaan perempuan dan percepatan terlaksananya pengarusutamaan gender. Untuk tahun 2014 telah dibina sebanyak 85 organisasi wanita atau 100% dari

target

yang

ditetapkan.

Keberhasilan

pembangunan

pemberdayaan perempuan melalui strategi pengarusutamaan gender, serta kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak sangat tergantung pada lingkungan yang kondusif dari Pemerintah Daerah. Penghargaan tertinggi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang memiliki komitmen yang tinggi dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender diwujudkan dalam

Penganugerahan

Pemerintah

Kota

Parahita

Surabaya

Ekapraya.

berhasil

meraih

Tahun

2014

penghargaan

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Utama yang merupakan

penghargaan

bagi

Pemerintah

Daerah

yang


berkomitmen

tinggi

pemberdayaan

dalam

perempuan

melaksanakan dan

pembangunan

perlindungan

anak

serta

responsive gender. Ini merupakan prestasi Pemerintah Kota Surabaya dalam mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya selama 6 tahun berturut-turut. 

Pengembangan

Materi

dan

Pelaksanaan

KIE

tentang

Kesetaraan dan Keadilan Gender Serta Anak Kegiatan ini berupa pembuatan alat-alat Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang kesetaraan dan keadilan gender serta anak. Alatalat ini berupa brosur, leaflet dan operasionalisasi Mobil Sahabat Perempuan dan Anak. b. Peningkatan

Peran

Serta

dan

Kesetaraan

Gender

dalam

Pembangunan 

Peningkatan Kapasitas Gender bagi Masyarakat Sebagai upaya percepatan program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender di lingkungan masyarakat, maka Bapemas dan KB Kota Surabaya menggelar Surabaya Gender Award (SGA) yang bertujuan untuk mewujudkan strategi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya ke dalam segenap aspek Pembangunan Nasional

yang

bertujuan

untuk mewujudkan

keadilan

dan

kesetaraan gender bagi kaum perempuan agar setara dengan kaum laki-laki dan juga merupakan sarana sosialisasi sekaligus evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Surabaya. Selain itu kegiatan SGA juga meningkatkan peran masyarakat dalam memahami dan mencari solusi masalah gender yang ada di sekitar dengan tema yang berubah setiap tahunnya dimana mengikuti isu gender terbaru yang ada di masyarakat. 

Peningkatan Pendidikan bagi Focal Point, Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak Kegiatan ini berupa pelatihan memasukkan data terpilah ke dalam Sistem Informasi manajemen Pengarusutaman Gender (PUG) dan


Pengarusutamaan

Anak

(PUA)

sebagai

dasar

penyusunan

program yang responsive gender di tingkat SKPD dan kecamatan. Dari hasil pelatihan tersebut,

akan

dilanjutkan

bagaimana

membuat Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) untuk menghasilkan Anggaran yang Responsive Gender di tingkat kecamatan maupun SKPD di Kota Surabaya. 

Sosialisasi Kesetaraan Gender bagi Sumber Daya Pendidik Kegiatan ini berupa sosialisasi gender bagi seluruh kepala sekolah TK di Kota Surabaya. Kegiatan ini termasuk dalam sosialisasi penangangan permasalahan anak.

5. Program Penanggulangan kemiskinan Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin serta meringankan beban hidup keluarga miskin Kota Surabaya dengan kegiatan pokok : Pemberian bantuan kebutuhan dasar (raskin, pendidikan dan

kesehatan),

pemberdayaan

keluarga

miskin

serta

perbaikan

lingkungan pemukiman miskin. Adapun kegiatan Bapemas dan KB dalam program ini yaitu : a. Fasilitas Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro Salah satu kegiatan dari Penanggulan Kemiskinan yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Keluarga Miskin adalah kegiatan Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat. Dalam kegiatan ini para KSM yang terbentuk pasca Pelatihan keterampilan akan diajak untuk mulai memasarkan produknya di pusat perbelanjaan modern dan tradisional, Bapemas dan KB menyewa ruang pamer di beberapa stand di pusat perbelanjaan di Surabaya antara lain di BG junction dan ITC Mega Grosir yang ditujukan bagi KSM untuk menjual dan memamerkan produknya kepada masyarakat luas. Tujuan dipamerkan tidak hanya menjual di stand itu saja akan tetapi diharapkan melalui stand pamer tersebut

ada

keberlanjutan

order

kepada

para

KSM

yang

bersangkutan. Selain stand pamer di pusat perbelanjaan Bapemas dan


KB juga mengajak para KSM untuk mengikuti event pameran yang ada di Surabaya seperti Surabaya Great Expo di Grand City Surabaya, Jatim Fair dan UMKM Expo di Grand City serta event-event pameran di mall yang diadakan oleh Dekranasda serta event kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Selain mengikuti event

pameran

di dalam

Surabaya,

Bapemas dan

KB

juga

memfasilitasi even pameran di luar Surabaya dalam propinsi seperti pameran di Kabupaten Ngawi dan Kota Malang. Keikutsertaan KSM dalam

setiap event pameran diharapkan KSM dapat menjangkau

pasar yang lebih luas dan semakin berkembang. Puncak kegiatan pameran untuk KSM adalah Pekan Kreatif Srikandi 2014 yang diadakan pada bulan November tahun 2014. Kegiatan diikuti

KSM

dari

31

Kecamatan

yang

menampilkan

produk

unggulannya dari kategori Handycraft, Garment, Produk Rumah Tangga dan Makanan. b. Pemberdayaan Ekonomi Salah

satu

strategi

yang

digunakan

dalam

penanggulangan

kemiskinan yaitu menambah penghasilan/pendapatan keluarga miskin. Untuk itu pada tahun 2014, Bapemas dan KB Kota Surabaya telah melatih Keluarga Miskin sebanyak 9.900 orang dengan rincian jumlah Keluarga Miskin yang mendapat Pelatihan Keterampilan 4604 orang, jumlah peserta pelatihan ketrampilan 1846 orang dan jumlah Keluarga Miskin yang mendapat Pelatihan Keterampilan dari Musrenbang 3450 orang. Jenis pelatihan yang diberikan berupa pelatihan membuat aneka makanan, pelatihan menjahit, dan pelatihan aneka usaha. Kegiatan tidak hanya berhenti setelah peserta mendapatkan pelatihan selama 2 – 4 hari mereka akan dibentuk dalam suatu Kelompok Swadaya

Masyarakat

(KSM)

yang

berkelanjutan

dengan

pendampingan dengan tujuan pemantapan teknis produksi, teknik pemasaran yang efektif serta fasilitasi modal. Pendampingan dilakukan oleh instruktur pelatihan itu sendiri, Faskel, Kader, KPM dan PLKB tiap-tiap wilayah. Setelah selesai pendampingan dan para KSM sudah aktif berproduksi maka para KSM diajak untuk memamerkan


produknya dalam setiap event mulai tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga ke Event Pameran yang berskala besar. c. Tim Koordinasi Program Beras Miskin Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :  Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Distribusi Raskin Monitoring Raskin dilakukan untuk mengetahui apakah bantuan beras tersebut telah sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengetahui keberhasilan program ini, dilakukan dengan 6 (enam) indikator yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi. Dari hasil monitoring diketahui bahwa distribusi raskin dilakukan sampai ke titik distribusi.  Sosialisasi Program Beras Miskin Dalam rangka pendistribusian beras miskin, maka perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada aparat pemerintah di kecamatan dan kelurahan. Dalam sosialisasi ini disampaikan pagu raskin di tiap-tiap kelurahan, mekanisme penggantian keluarga miskin yang tidak tercantum dalam data BPS, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pendistribusian raskin. d. Bulan Bhakti Gotong Royong Dalam rangka memperkuat kesadaran bersama terhadap pergeseran arah kebijakan pembangunan pada era Otonomi Daerah yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan untuk mewujudkan

kesejahteraan

masyarakat,

diperlukan

semangat

kebersamaan, ketekunan, keuletan dan kesabaran yang kuat. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) diawali dengan pelaksanaan Lomba Gotong Royong Terbaik dengan 6 Kelurahan pemenang, antara lain: Kelurahan Rungkut Menanggal, Kelurahan Kebraon, Kelurahan Dukuh Menanggal, Kelurahan Medokan Ayu, Kelurahan Mojo, dan Kelurahan Putat Gede. Selanjutnya pada bulan Mei selama sebulan penuh mulai tanggal 01 Mei sampai dengan 31 Mei seluruh Kelurahan se Kota Surabaya


melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong sampai dengan tingkat RT, RW dan Kelurahan. Rangkaian kegiatan ini diakhiri dengan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilaksanakan pada bulan April 2014 bertempat di Kelurahan Dukuh Menanggal yang diikuti oleh 6 Kelurahan pemenang Lomba Gotong Royong Terbaik, Lembaga Masyarakat seperti BKM, KPM, LKMK dan PNPM, seluruh Kelurahan se Kecamatan Gayungan. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pameran produk-produk unggulan hasil produksi KSM dan produk Teknologi Tepat Guna binaan dari beberapa SKPD seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM serta Bapemas dan KB.

e. Pelatihan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pelatihan pemanfaatan SDA diberikan kepada para KSM yang telah terbentuk pasca pelatihan ketrampilan dasar pada tahun 2014. Sasaran pelatihan yang diberikan kepada 1487 orang anggota KSM berupa pelatihan cara pemanfaatan potensi alam di wilayah masingmasing agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan dasar ketrampilan yang sudah dimiliki, disamping itu juga diberikan pembekalan

Pelatihan

Manajemen

Pemasaran,

Manajemen

Keuangan, Etika Bisnis dan Akses Perbankan serta pengelolaan limbah ramah lingkungan.

f. Seleksi dan Pembinaan Program Teknologi Tepat Guna (TTG) Pelaksanaan TTG Tingkat Kota Surabaya dilaksanakan bulan Februari s/d Maret 2014. Seleksi TTG diikuti perseorangan, kelompok masyarakat/lembaga, Perguruan Tinggi dan SMK di Kota Surabaya. Jenis TTG yang akan diseleksi dengan persyaratan : 1. Teknologi yang ditemukan atau diproduksi merupakan hasil yang belum pernah diperjualbelikan baik di dalam maupun di luar negeri;


2. Bahan baku pembuatan teknologi tepat guna berasal dari dalam negeri. Sedangkan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional Pada tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 18–23 Juni 2014 di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur yang diikuti oleh perwakilan seluruh Kabupaten/Kota/Provinsi

di

Indonesia.

Adapun

produk

Sampah

Untuk

yang

dipamerkan dari Kota Surabaya diantaranya : 1. Burner

Lathi

Geni

(Alat

Pengolah

Energi

Alternatif/Energi Panas) dari Budi Rachmad Basuki Surabaya 2. Mesin Pencuci Rimpang Empon-Empon secara Hidro Elektronik Mekanik dari Universitas Khatolik Widya Mandala Surabaya 3. Mesin Pembuat Sari Kedelai 4 in 1 dari Universitas Surabaya (Ubaya).

g. Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan 

Lomba Karya Penanggulangan Kemiskinan ( Pro Poor Award) Lomba Karya Penanggulangan Kemiskinan (Pro Poor Award) terbagi dalam 3 kategori yaitu Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Perseorangan. Pemenang Kategori Lembaga Non Pemerintah Tingkat Kota Surabaya, yaitu : 1) Juara

I

Sanggar

Alang-Alang,

dengan

nilai

52.607,

Memberikan bimbingan dan pendidikan kepada anak negeri (anak jalanan) melalui kesenian dan budaya yang bertujuan membentuk pola fikir dan perilaku yang normatif pada lingkungan sehari-hari anak negeri 2) Juara II Swastika Prima Entrepreneur College, dengan nilai 43.252, Memberikan pendidikan gratis dan subsidi khusus di bidang entrepreneurship kepada para remaja yang ingin melanjutkan kuliah namun terkendala dengan biaya serta memberikan pelatihan entrepreneurship untuk masyarakat


umum yang bertujuan depat membuka peluang usaha mandiri dan mengurangi pengangguran 3) Juara III Surabaya Hotel School, dengan nilai 41.482, memberikan pendidikan gratis dibidang perhotelan kepada warga

miskin

Kota

Surabaya

dan

sekitarnya

serta

pendampingan informasi peluang kerja dibidang perhotelan untuk masyarakat umum Surabaya dan sekitarnya. Pemenang Kategori Perseorangan Tingkat Kota Surabaya, yaitu : M. Arif’an, dengan nilai 21.687, bersama-sama

1) Juara I

dengan Pemerintah dan stake holder terkait, berjuang untuk alih profesi dan pemberdayaan masyarakat di daerah eks lokalisasi 2) Juara II Rukman, dengan nilai 21.476, berawal dari pekerja sosial masyarakat dan pengalaman kerja di Plan International dan membantu aksesibilitas serta memfasilitasi warga yang kurang mampu di wilayah Kecamatan Sambikerep dalam rangka pemberdayaan masyarakat, antara lain pendampingan remaja dan warga eks PHK dalam kelompok kesenian, mengakomodir kegiatan amal oleh warga tidak mampu di Kelurahan Sambikerep 3) Juara III Setyo Radji, dengan nilai 13.600, Sosok tokoh masyarakat yang aktif dan inovator pemberdayaan para PKL di lingkungan Kelurahan Ketintang. Sedangkan untuk Kategori Pemerintah, pada tahun 2014 Pemerintah Kota Surabaya tidak mendapat nominasi lomba Karya Penanggulangan Kemiskinan (Pro Poor Award) Tingkat Provinsi Jawa Timur. 

Monitoring

dan

Evaluasi

Program

Penanggulangan

Kemiskinan Kegiatan monitoring dan evakuasi Program Penanggulangan Kemiskinan

dengan

dilaksanakan

dengan

monitoring


kelembagaan Badan Keswadayaan Masyarakat yang layak untuk penerima Batuan Langsung Masyarakat APBD Kota Surabaya Tahun 2014. 

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan di Kota Surabaya. Anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah antara lain Bappeko, BPS, Bapemas dan KB, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Inspektorat, Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah, Perguruan Tinggi.

h. Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kelurahan 

Pembinaan KPM Adapun tujuan dari kegiatan pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) adalah: 

Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas KPM sebagai fasilitator dan pendamping, kader pemimpin, serta pelopor Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan yang handal;



Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPM baik teknis maupun operasional dalam mengembangkan kemandirian dan kemampuan berusaha Masyarakat diberbagai bidang usaha di wilayahnya;



Meningkatkan peran KPM dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui

pendayagunaan

potensi

ekonomi,

sosial,

dan

lingkungan hidup; 

Mendorong KPM dalam menggerakkan dan memotivasi Masyarakat melalui

guna

mewujudkan

pengembangan

kemandirian

kapasitas

yang

Masyarakat dimiliki

oleh

masyarakat diwilayahnya;




Meningkatkan

kapabilitas

KPM

pembangunan yang mampu prakarsa

secara

sebagai

pelopor

mengambil inisiatif

mandiri

untuk

dan

menumbuhkan,

mengembangkan dan menguatkan kapasitas diri sehingga mampu memberikan inspirasi dan tauladan bagi Masyarakat di wilayahnya. 

Total Jumlah KPM se Kota Surabaya adalah 457 Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM).



Peningkatan

Peran

Serta

Lembaga

berupa

lokakarya

Ormas

dalam

Pembangunan Kegiatan

ini

dengan

peserta

ketua

LKMK/lembaga Masyarakat Kelurahan dengan maksud agar peserta mengetahui dan memahami program pemberdayaan masyarakat di Kota Surabaya. Diharapkan melalui kegiatan ini, dapat meningkatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dalam

program

pemberdayaan

masyarakat

di

lingkungan

kelurahan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana tidak terlepas dari dukungan anggaran yang disediakan. Pada tahun 2014, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana memperoleh dana dari APBD Kota Surabaya, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBN baik berupa belanja rutin maupun belanja pembangunan dengan tujuan agar anggaran yang tersedia dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun kinerja keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut :


Anggaran dan Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2014 ( APBD ) NO

URAIAN

Belanja Langsung Program Penanganan Bidang 1 Kesehatan dan KB Pembinaan Keluarga a. Berencana Fasilitasi Masyarakat Peduli b. KB Penyediaan dan Pelayanan c. Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin d.

2

3

4

Pelatihan Bina Keluarga Balita

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang e. disediakan melalui Dana Alokasi Khusus bidang KB Program Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Fasilitasi Perlindungan a. Perempuan Terhadap Tindak kekerasan Pengembangan Kota Peduli b. Perempuan dan Kota Layak Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Penguatan Kelembagaan a. Pengarusutamaan Gender & Anak Peningkatan Kapasitas & Jaringan Kelembagaan b. Pemberdayaan Perempuan & Anak Program Penanggulangan Kemiskinan Fasilitasi Pengembangan Hasil a. Usaha Ekonomi Mikro Pemberdayaan Ekonomi Bagi b. keluarga Miskin Fasilitasi Pelaksanaan c. Program Beras Miskin d. Bulan Bhakti Gotong Royong e. f. g.

Pembinaan Pemanfaatan SDA Dinamisasi Data Keluarga Miskin Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kelurahan

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PENCAPAIAN (%)

4.347.765.116

3.682.324.232

84,69

405.871.271

368.004.370

90,67

1.180.986.130

1.141.632.900

96,67

760.148.726

612.302.270

80,55

347.937.607

302.781.850

87,02

1.652.821.382

1.257.602.842

76,09

2.079.659.562

1.651.019.982

79,39

1.131.127.932

848.345.655

75,00

948.531.630

802.674.327

84,62

722.263.895

538.271.820

74,53

323.592.570

254.309.690

78,59

398.671.325

283.962.130

71,23

13.260.095.996

11.013.108.494

83,05

1.991.318.049

1.630.860.522

81,90

6.194.468.705

5.714.025.040

92,24

345.780.559

292.693.500

84,65

486.696.545

308.106.160

63,31

362.967.060

226.320.910

62,35

2.902.794.912

2.360.285.802

81,31

412.724.462

221.960.450

53,78


NO

ANGGARAN (Rp)

URAIAN

Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan Program Pelayanan Administrasi 5 Perkantoran Penyediaan Barang dan Jasa a. Perkantoran Program Peningkatan Sarana 6 dan Prasarana Perkantoran Pengadaan dan Pemeliharaan a. Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Tak Langsung Belanja Tidak Langsung Bapemas dan KB h.

Jumlah Belanja Langsung dan Tidak Langsung Bapemas & KB

REALISASI (Rp)

PENCAPAIAN (%)

563.345.704

258.856.110

45,95

3.169.158.767

2.275.976.617

71,82

3.169.158.767

2.275.976.617

71,82

3.030.665.722

2.307.234.950

76,13

3.030.665.722

2.307.234.950

76,13

14.316.387.793

12.887.297.843

90,02

14.316.387.793

12.887.297.843

90,02

40.925.996.851

34.355.233.938

83,94

Anggaran dan Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2014 ( APBN ) NO

KEGIATAN

ANGGARAN

1

Rancangan Induk Pengendalian Penduduk di Propinsi

2

Kesertaan Ber KB di Propinsi

3 4 5

6

7

8

9

Pembinaan Ketahanan Dan Pemberdayaan Keluarga di Propinsi Advokasi dan Penggerakan Propinsi Pengembangan Jejaring Kemitraan dalam Pembangunan Program KKB Peningkatan Pengelolaan Data Dan Informasi Program dan Kepedudukan dan KB di Propinsi SDM yang Terdidik dan Terlatih Propinsi Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber-KB di Klinik KB Pemerintah dan Swasta Propinsi Dukungan Operasional PPLKB, PLKB/PKB dan IMP

Jumlah

PENCAPAIAN (%)

REALISASI

3.950.000

3.950.000

100,00

1.151.638.500

1.079.463.500

93,73

1.194.664.000

619.939.000

51,89

12.175.000

6.175.000

50,72

6.000.000

5.000.000

83,33

106.723.000

78.103.000

73,18

47.450.000

-

0,00

38.600.000

13.400.000

34,72

126.000.000

126.000.000

100,00

2.687.200.500

1.932.030.500

71,90


BAB IV PENUTUP Penyusunan

Laporan

Kinerja

ini

diharapkan

dapat

memberikan

gambaran hasil pencapaian target kegiatan yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya tahun 2014. Selain itu juga sebagai penjabaran dari Perencanaan Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana tahun 2011 - 2015, sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya tahun anggaran 2014.

Surabaya,

Februari 2015

KEPALA BADAN

Dra. Nanis Chairani, MM Pembina Tk. I NIP. 19630519 198903 2 003


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014

Recommend Documents