LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2014

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2014

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), telah diperkenalkan suatu sistem manajemen pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh pengguna anggaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan anggaran dan belanja pemerintah. Dalam Sistem AKIP, keberhasilan instansi pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat atas penggunaan anggaran pemerintah dan bukan dari keberhasilan menghabiskan anggaran tersebut. Keberhasilan ini berupa kemampuan melaksanakan rencana kerja dengan menandingkan target capaian dan realisasi, baik fisik maupun keuangan. Wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja tersebut, disusunlah Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014. Laporan disusun dengan menyampaikan sasaran strategis dan indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta, dengan melakukan

pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja. laporan ini juga merupakan wujud transparansi

Badan

Kepegawaian

Daerah

Daerah

Istimewa

Yogyakarta

dalam

melaksanakan kewajiban sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan penyusunan, pelaksanaan serta evaluasi atas kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Dengan laporan kinerja yang tergambarkan dalam 2 (dua) indikator kinerja utama ini, diharapkan mampu memberikan gambaran yang nyata mengenai arah dan tujuan dari Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama tahun 2014, sejumlah target indikator kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai dengan hasil yang baik. Capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 dituangkan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014. Laporan ini diharapkan dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, serta dapat digunakan sebagai bahan koreksi untuk perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi di masa yang akan datang untuk dapat mencapai sasaran serta tujuan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Terciptanya Manajemen Kepegawaian Yang Berkualitas.

Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

1

Yogyakarta,

Februari 2015

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

R. AGUS SUPRIYANTO NIP. 19600318 198603 1 012


2

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam Rencana Strategis instansi Tahun 2012-2017 adalah “Menjadi Pengelola Kepegawaian yang Profesional dan Berbudaya” Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sebuah misi, yaitu Terwujudnya peningkatan kualitas manajemen sumberdaya aparatur .Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 - 2017, Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. A. Capaian Kinerja Ringkasan prestasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2014, dapat digambarkan sebagai berikut : Sasaran : Terciptanya manajemen kepegawaian yang berkualitas, dengan indikator kinerja : 1. Persentase ketepatan waktu penyelesaian dan kebenaran pembuatan SK, dengan capaian akhir sampai dengan 31 Desember 2014 adalah 98.69%. 2. Persentase kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi, dengan capaian akhir sampai dengan 31 Desember 2014 adalah 68%.

B. Kinerja Keuangan Untuk kinerja keuangan realisasi keuangan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2014 sebesar Rp. Rp. 96.341.646.453,- atau mencapai


3

98,32 % dari anggaran sebesar Rp. 97.988.360.213,- dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2013 yang realisasinya sebesar 97,97 % C. Permasalahan Yang menjadi permasalahan pelaksanaan program Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2014 ada pada kegiatan : 1. Penyediaan jasa surat menyurat, permasalahan yang dihadapi adalah bahwa kebutuhan untuk pengiriman surat, pembelian materai serta pengiriman paket berdasarkan kebutuhan, sehingga dana yang dianggarkan maupun fisik yang ditargetkan masih ada. 2. Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi, permasalahan yang dihadapi adalah diangkatnya tenaga ahli menjadi Eselon I di Jakarta, sehingga honorarium yang dianggarkan untuk 6 bulan hanya dibayarkan 3 bulan saja. 3. Pemulangan pegawai yang pensiun, permasalahan yang dihadapi adalah adanya pemberlakuan Undang-undang ASN yaitu perpanjangan batas usia pensiun, sehingga target untuk pegawai pensiun berkurang. 4. Tes psikologi bagi PNS DIY, permasalahan yang dihadapi adalah tertundanya seleksi sarjana magang, sehingga target tidak tercapai. 5. Pengukuran kompetensi bagi pejabat structural Pemda DIY, permasalahan yang dihadapi adalah adanya pembatalan pengukuran 3 angkatan dari Provinsi Kalimantan Selatan dan 3 angkatan dari Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. 6. Seleksi sarjana magang, permasalahan yang dihadapi adalah adanya kebijakan penundaan pelaksanaan oleh top manajer serta belum adanya kepastian hokum. Ke depannya untuk mengatasi permasalahan tersebut akan ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1.

Melakukan perhitungan ulang akan setiap kebutuhan dengan dasar tahun sebelumnya serta mengakomodir kegiatan yang akan dilaksanakan.

2.

Koordinasi lebih intensif terhadap pihak-pihak terkait sehingga didapatkan informasi yang lebih akurat untuk perencanaan ke depan yang lebih baik.

3.

Memastikan setiap kerjasama yang dilakukan sehingga tidak terjadi lagi pemutusan atau penundaan sepihak.

4.

Memastikan setiap kegiatan ada payung hukum yang kuat dan juga mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait.


4

Yogyakarta,

Februari 2015

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

R. AGUS SUPRIYANTO NIP. 19600318 198603 1 012


5

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................ i IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................................................... iii DAFTAR ISI .......................................................................................................... vi DAFTAR TABEL .................................................................................................. viii DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ ix BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1 I.1 Struktur Organisasi .................................................................. 1 I.2 Fungsi dan Tugas ................................................................... 2 I.3 Keadaan Pegawai .................................................................... 3 I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana .............................................. 5 I.5 Keuangan ................................................................................ 7 I.6 Sistematika LAKIP ................................................................... 8 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........................................ 9 II.1 Perencanaan Strategis .......................................................... 9 II.1.1 Visi dan Misi ............................................................... 9 II.1.2 Tujuan dan Sasaran .................................................. 9 II.1.3 Strategi ................................................................... 10 II.1.4 Misi ........................................................................... 10 II.1.5 Rencana Kinerja Tahunan......................................... 14 II.2 Penetapan Kinerja Tahun 2014 ........................................... 14 II.3 Rencana Anggaran ............................................................. 17 II.4 Instrumen Pendukung ......................................................... 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................... 22 Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

6

III.1 Capaian Kinerja Tahun 2014 .............................................. 22 III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ............................... 24 III.3 Realisasi Anggaran ............................................................ 27 BAB IV PENUTUP ................................................................................................ 28 LAMPIRAN- LAMPIRAN


7

DAFTAR TABEL

I.1

Tabel Jumlah Pegawai BKD DIY Menurut Jabatan

3

I.2

Tabel Jumlah Pegawai BKD DIY Menurut Golongan

3

I.3

Tabel Kondisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

4

I.4

Tabel Jumlah Ideal Pegawai Dibandingkan dengan Beban Pekerjaan

5

I.5

Tabel Jumlah dan Kondisi Riil Sarana dan Prasarana

5

I.6

Tabel Jumlah Ideal Sarana dan Prasarana Dibandingkan Dengan Beban Pekerjaan

6

I.7

Tabel Jumlah Anggaran yang Dikelola

7

II.1

Tabel Indikator Kinerja

9

II.2

Tabel Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014

14

II.3

Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2014

15

II.4

Target Belanja Badan Kepegawaian Daerah DIY

17

II.5

Tabel Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

17

II.6

Tabel Jumlah Instansi menurut Rangking Prestasi Per Triwulan

18

III.1

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

22

III.2

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2014

23

III.3

Tabel Target dan Realisasi Kinerja

24

III.4

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2014


27

8

DAFTAR GAMBAR

I.1

Grafik Jumlah Pegawai BKD DIY Menurut Golongan

4

I.2

Grafik Kondisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

4

II.1

Grafik Rangking Prestasi Per Triwulan

19

III.1

Grafik Realisasi Capaian Indikator Kinerja

25


9

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 diharapkan dapat: 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Mendorong Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundangan, kebijakan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya. 4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di bidang aparatur.

I.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.


10

Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut : 1. Kepala Badan; 2. Sekretariat, terdiri dari: a. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Umum. 3. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari: a. Subbidang Perencanaan dan Pengadaan; b. Subbidang Pengembangan Karier. 4. Bidang Mutasi, terdiri dari: a. Subbidang Mutasi Jabatan; b. Subbidang Kepangkatan dan Pensiun. 5. Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan, terdiri dari: a. Subbidang Kedudukan Hukum Pegawai; b. Subbidang Kesejahteraan Pegawai. 6. Bidang Tata Usaha Kepegawaian, terdiri dari: a. Subbidang Dokumentasi; b. Subbidang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. 7. Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai (Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah): a. Kepala Balai; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Pengukuran dan Pengujian; d. Seksi Hubungan Antar Lembaga; e. Kelompok Jabatan Fungsional. I.2 Fungsi dan Tugas Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 53 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2012 menetapkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi : Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

11

1.

Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;

2.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;

3.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;

4.

Pemberian fasilitasi penyelenggaraan kepegawaian Pemerintah Kabupaten/ Kota;

5.

Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;

6.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya. I.3 Keadaan Pegawai Jumlah pegawai di Badan Kepegawaian Daerah DIY per 31 Desember 2014

sebanyak 97 orang dan 4 orang PNS titipan. Komposisi pegawai berdasarkan jabatan, golongan, tingkat pendidikan, jenis kelamin sebagai berikut : Tabel I.1 Jumlah Pegawai BKD DIY Menurut Jabatan Jumlah No

Jabatan

Laki- laki

Perempuan

Jumlah Total

1.

Kepala Badan Eselon II.a

1

0

1

2.

Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Balai

4

2

6

7

7

14

42

35

77

0

3

3

Eselon III.a 3.

Kepala Subbag/Subbid/Seksi Eselon IV.a

4.

Fungsional Umum

5.

Fungsional Tertentu

Sumber data : Sistem Informasi Kepegawaian Pemda DIY per 31 Desember 2014

Tabel I.2 Jumlah Pegawai BKD DIY Menurut Golongan Jenis Kelamin

Golongan

Jumlah

IV

III

II

I

Laki-laki

6

34

12

2

54

Perempuan

2

40

5

0

47

Jumlah

8

74

17

2

101

7.92

73.27

16.84

1.97

100

Persen thd total (%)



12

Grafik I.1 Jumlah Pegawai BKD DIY Menurut Golongan Gol IV

Gol III

Gol I

7.92%

1.97%

16.84%

Gol II

73.92%

Tabel I.3 Kondisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan Uraian

Jumlah

S3

S2

S1

MS

D3

D2/D1

SLTA

SLTP

SD

Laki-laki

0

7

24

0

3

0

14

3

2

53

Perempuan

0

6

28

4

1

1

7

0

1

48

Jumlah

0

13

52

4

4

1

21

3

3

101

Persen thd totol

0

12.88

51.49

3.96

3.96

0.97

20.80

2.97

2.97

100,00

(%)


Grafik 1.2 Jumlah Pegawai BKD DIY Menurut Pendidikan


13

SLTP 2.97%

S3 0%

SD 2.97% S2 12.88,%

SLTA 20.8% D2/D1 0.97%

S1 51.49%

D3 3.96% MS 3.96%

Sedangkan jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan seperti dalam tabel berikut : Tabel I.4 Jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan No

Uraian

Jumlah Formasi

Jumlah Pegawai

Yang Dibutuhkan

Yang Ada

1.

Kepala Badan Eselon II.a

1

1

2.

Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Balai

6

6

Eselon III.a 3.

Kepala Subbag/Subbid/Seksi Eselon IV.a

14

14

4.

Fungsional Umum

126

80

147

101

Jumlah

Sumber data : Peraturan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012

I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana Lokasi kantor Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di luar kompleks Kepatihan berpengaruh terhadap volume kebutuhan barang dan jasa yang digunakan. Barang dan jasa yang diperlukan meliputi penggunaan untuk operasional kegiatan dan pemeliharaan sarana yang dimiliki. Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan Badan Kepegawaian Daerah kepada masyarakat. Nilai aset yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 21.571.806.769,- terdiri atas aset lancar sebesar Rp.101.038.165,- aset tetap sebesar Rp. 21.155.533.054,- dan aset lainnya


14

Rp. 338.603.000,- Sarana dan prasarana yang dikelola per Desember 2014 sebagai berikut : Tabel I.5 Jumlah Dan Kondisi Riil Sarana dan Prasarana No.

Sarana dan Prasarana

Jumlah

1.

Tanah

1

2.

Alat-alat Besar

6

3.

Alat-alat Angkutan

12

4.

Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur

1

5.

Alat-alat Pertanian/Perternakan

1

6.

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

7.

Alat-alat Studio dan Komunikasi

170

8.

Bangunan Gedung

54

Keterangan Jl Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta

2 troli, 4 kend roda 2, 6 kend roda 4

2.239

53 Ruang (Gedung BKD dan Balai PKP) dan 1 Gedung Arsip

9.

Instalasi

1

10.

Bangunan Monumen

1

11.

Buku Perpustakaan

1.403

12.

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

29

Sumber data : Laporan Neraca BKD DIY TA 2014

Sedangkan jumlah ideal sarana dan prasarana kantor dibanding dengan beban pekerjaan disesuaikan dengan Pergub D.I. Yogyakarta No. 26 Tahun 2008 seperti dalam tabel berikut : Tabel I.6 Jumlah ideal Sarana dan Prasarana dibandingkan dengan beban pekerjaan No. I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. 1. 2. 3.

Uraian Sarana dan Prasarana Kebutuhan Ruang Kantor Umum Ruang Tamu Ruang Rapat R. P. Keuangan R. Arsip R. Perpustakan R. Gudang R. Komputer R. Pos Keamanan R. Kantin R. Mushola Kamar Mandi/Toilet R. Assesment Perlengkapan R. Kantor Eselon II Ruang Kerja Ruang Tamu Ruang Rapat


Menurut Pergub

Kondisi Yang Ada

ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada

Ada Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

ada ada ada

Ada (tidak standar) Ada Ada

15

No.

Uraian Sarana dan Prasarana

III. IV. V.

Menurut Pergub ada ada

Perlengkapan R. Kerja Eselon III Perlengkapan R. Kerja Eselon IV Perlengkapan R. Kerja Pejebat Fungsional Umum/Staf VI. Kebutuhan Kendaraan : 1. Kendaraan Kepala Dinas/Badan 1 2. Kendaraan Dinas Operasional 6 3. Kendaraan Roda 2 6 Sumber data : Peraturan Gubernur DIY No. 26 Tahun 2008

Kondisi Yang Ada Ada Ada (tidak standar) Ada

1 6 4

Perlengkapan Ruangan kantor Eselon II sudah memenuhi standar, yaitu sudah terdapat ruang tamu, komputer dan printer. Perlengkapan ruang kerja eselon III sudah memenuhi standar, namun ruang kerja eselon IV belum ada ruang tersendiri masih dalam satu ruangan dengan fungsional umum/staf dan belum dilengkapi meja kursi tamu, sedangkan perlengkapan ruang kantor pejabat fungsional umum/staf telah memenuhi standar. I.5 Keuangan kegiatan-kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta didukung dengan APBD tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 1.7

Jumlah Anggaran Yang Dikelola No. I.

II.

Uraian Belanja Tidak Langsung

Anggaran 83.739.782.827

1.

Gaji dan Tujangan

2.

Tambahan Penghasilan PNS

78.809.377.000

Belanja Langsung

14.248.577.386


4.930.405.827

16

No.

Uraian

Anggaran

1.

Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.573.229.900

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

6.280.117.081

Aparatur 3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

505.583.050

4.

Pogram Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

175.465.500

5.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

463.198.000

Aparatur 6.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

120.948.500

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi

26.125.000

Informasi 8.

Pogram Penataan Peraturan Perundang-undangan

9.020.300

9.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

4.982.168.055

10.

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

112.722.000

JUMLAH Sumber data : DPPA BKD DIY TA 2014

I.6 Sistematika Laporan Kinerja Laporan Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2014. Pencapaian kinerja diukur dengan membandingkan antara Indikator Kinerja Utama dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2017. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Bab I

: Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang pembuatan laporan serta gambaran umum Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab II

: Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Memuat perencanaan kinerja dalam RPJMD, visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan juga program-program pembangunan dan


17

Perjanjian Kinerja. Bab III

: Akuntabilitas Kinerja Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja.

Bab IV

: Penutup

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 Perencanaan Strategis II.1.1 Visi dan Misi Renstra yang disusun memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi. Secara rinci gambaran Renstra Badan Kepegawaian Daerah DIY tahun 2012-2017 sebagai berikut: 1. Visi

Badan

Kepegawaian

Daerah

DIY

adalah

”Menjadi

Pengelolaan

Kepegawaian yang Profesional dan Berbudaya.” 2. Misi Badan Kepegawian Daerah DIY adalah “Meningkatkan Manajemen Kepegawaian Yang Berkualitas”.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

18

Tujuan pada dasarnya merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai pada kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun mendatang. Adapun tujuan Badan Kepegawaian Daerah DIY adalah mewujudkan manajemen kepegawaian yang berkualitas. Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel II.1 Indikator Kinerja

NO

1.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

STRATEGIS Terwujudnya

1.

KONDISI

TARGET

AWAL

AKHIR

2012

2017

SATUAN

Persentase Ketepatan waktu

manajemen

penyelesaian dan kebenaran

kepegawaian

pembuatan SK kepegawaian

Persen

98,41

98,52

Persen

66,00

71,00

yang berkualitas 2

Persentase Penempatan Jabatan

Kesesuaian PNS

sesuai

dalam

Kompotensi

dan Kualifikasi

II.1.3 Strategi Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. II.1.4 Misi Meningkatkan Manajemen Kepegawaian yang Berkualitas II.1.4.1 Strategi yang dirumuskan oleh Badan Kepegawaian Daerah DIY dalam rangka mencapai misi yang ditetapkan adalah : 1.

Meningkatkan Sistem Rekruitmen Pegawai

2.

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.

Menempatkan Pegawai sesuai dengan Kompetensi

4.

Mengembangkan Pola Karir PNS

5.

Menyusun Proyeksi Kebutuhan Pegawai

6.

Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai


19

7.

Membentuk PNS yang Berkarakter dan Melestarikan Budaya

8.

Mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian secara Terintegrasi

9.

Meningkatkan Mutu Layanan dan Jejaring Kerja Balai PKP

10. Pelaksanaan Sistem Kenaikan Pangkat 11. Meningkatkan Pengelolaan Pensiun PNS 12. Meningkatkan Sarana Prasarana

II.1.4.2 Kebijakan yang disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah DIY untuk mendukung terlaksananya misi serta strategi yang ada adalah sebagai berikut : 1.

Mewujudkan sistem rekruitmen pegawai yang transparan dan obyektif untuk memperoleh CPNS yang berkompeten;

2.

Mengembangkan sistem reward and punishment untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional dan sejahtera;

3.

Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui pengiriman PNS dalam tugas belajar serta pendidikan dan pelatihan, baik teknis maupun fungsional kepemimpinan;

4.

Mewujudkan PNS yang berkarakter dan berbudaya sebagai wujud kepedulian dalam pelestarian budaya di kalangan PNS.

5.

Mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi, akurat serta up to date;

6.

Mengembangkan pengelolaan arsip kepegawaian secara elektronik;

7.

Mengembangkan mutu layanan Balai PKP yang berdaya saing;

8.

Meningkatkan mutu layanan bidang kepegawaian;

9.

Menyediakan sarana dan prasarana perkantoran secara lebih memadai.

II.1.4.3 Program yang dilaksanakan 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4.

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS;

5.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

6.

Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;


20

7.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;

8.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;

9.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;

10. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

II.1.4.4 Kegiatan Untuk menjabarkan program tersebut di atas, kemudian dioperasionalkan dalam kegiatan sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; d. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS; e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; f. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; g. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; h. Penyediaan Alat Tulis Kantor i. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; j. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor; k. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor; l. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; m. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; n. Penyediaan Makanan dan Minuman; o. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah; p. Pelayanan Taperum. q. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; a. Pembangunan Gedung kantor; b. Pengadaan kendaraan dinas operasional; c. Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor; d. Pengadaan peralatan Gedung Kantor; e. Pengadaan mebeulair; f. DED Pembangunan Gedung Kantor; Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

21

g. Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor; h. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional; i. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor; j. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor; k. Pemeliharaan rutin/ berkala Mebeulair; l. Pemeliharaan rutin/berkala arsip in aktif dan arsip statis. m. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengembangan Sistem Aplikasi Presensi On-line Pemerintah Daerah DIY; b. Penyelesaian Pembuatan Karpeg, Karis dan Karsu Bagi PNS Daerah Istimewa Yogyakarta; c. Pembuatan Kartu Identitas (ID Card) PNS dan PTT; d. Pemeliharaan Mesin Presensi; e. Fasilitasi Pembuatan Kartu Pegawai Elektronik;

4. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS; a. Pemulangan pegawai yang pensiun; b. Pemindahan tugas PNS.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan; b. Fasilitasi Diklat Teknis Fungsional; c. Pengembangan ISO; d. Peningkatan Kinerja Internal Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai.

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; a. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD; b. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD; c. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi; d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD.

7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi a. Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi. Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

22

8. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan a. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan.

9. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a.

Bimbingan Psikologi bagi PNS DIY Yang Bermasalah;

b.

Fasilitasi Implementasi Jabatan Fungsional Tertentu;

c.

Pembangunan Jaringan Komunikasi Data Sistem Aplikasi Pelayananan Kepegawaian (SAPK);

d.

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;

e.

Pembekalan PNS Calon Pensiun;

f.

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas;

g.

Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi;

h.

Pemrosesan Ijin Luar Negeri dan Ijin Belajar;

i.

Penanganan Pegawai Tidak Tetap;

j.

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS;

k.

Penempatan PNS;

l.

Test Psikologi bagi PNS DIY;

m. Pengembangan SDM Pengelola Pengukuran dan Assessor; n.

Pengelolaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara);

o.

Pengukuran Kompetensi Bagi Pejabat Struktural Pemda DIY;

p.

Penilaian Kinerja Aparatur Daerah;

q.

Peningkatan Kesejahteraan Jasmani;

r.

Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Kepemimpinan;

s.

Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah;

t.

Penyelesaian Penetapan Hukum Pegawai Pejabat Negara;

u.

Penyusunan Formasi CPNS;

v.

Penyusunan Laporan Hasil Analisis Kebutuhan Diklat;

w. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS; x.

Seleksi Penerimaan CPNS;

y.

Pengangkatan CPNS;

aa. Promosi Kerjasama Pengukuran Kompetensi Pegawai; bb. Seleksi Sarjana Magang

10.

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

a. Pembangunan Database Informasi Kearsipan; Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

23

II.1.5 Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tabel II.2

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 No. 1

Sasaran

Indikator Kinerja

Terciptanya

Satuan

Target

1. Persentase Ketepatan waktu Persen

98.46

manajemen

penyelesaian dan kebenaran

kepegawaian

pembuatan SK kepegawaian

yang berkualitas

2. Persentase

Kesesuaian Persen

Penempatan

PNS

68.50

dalam

Jabatan sesuai Kompotensi dan Kualifikasi

II.2 Penetapan Kinerja Tahun 2014 Dokumen

Penetapan

Kinerja

(PK)

merupakan

dokumen

pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan penetapan kinerja instansi mengacu pada Rencana Strategis, dan anggaran atau DPA. Berikut ini merupakan Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 :

Tabel II.3

Penetapan Kinerja Tahun 2014 NO. 1

SASARAN STRATEGIS Terciptanya manajemen kepegawaian yang berkualitas

INDIKATOR KINERJA TARGET 1

Persentase ketepatan waktu penyelesaian dan kebenaran pembuatan SK kepegawaian


98,46%

PROGRAM/ KEGIATAN Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS - Pemulangan pegawai yang pensiun - Pemindahan tugas PNS Program Pembinaan dan Pengembangan

ANGGARAN (Rp) 175.465.500

114.630.000

60.835.500 1.006.890.850

24

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET

PROGRAM/ KEGIATAN Aparatur - Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas - Penanganan pegawai tidak tetap - Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS - Penyelengga raan ujian dinas dan penyesuaian ijazah - Penyelesaian penetapan hukum pegawai pejabat negara - Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS - Pengangkatan CPNS

2

Persentase kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi


68,5 0%

Program Peningkatan Kapaitas Sumber Daya Aparatur - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan - Fasilitasi diklat teknis fungsional - Peningkatan Kinerja Internal Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Program Pembinaan dan

ANGGARAN (Rp) 426.045.000

30.169.150

214.940.000

66.586.000

46.479.600

100.900.000

121.771.100

358.198.000

22.957.000

299.882.000

35.359.000

1.694.554.775

25

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET

PROGRAM/ KEGIATAN Pengembangan Aparatur - Bimbingan Psikologi bagi PNS DIY yang Bermasalah - Fasilitasi Implementasi Jabatan Fungsional Tertentu - Penempatan PNS - Test psikologi bagi PNS DIY - Pengembangan SDM pengelola pengukuran dan assessor - Pengukuran kompetensi bagi pejabat struktural pemerintah DIY Penyelenggara an diklat teknis fungsional dan kepemimpin an - Penyusunan formasi CPNS

ANGGARAN (Rp)

16.620.000

39.875.500

384.105.600 265.520.950 232.935.300

459.185.425

241.667.000

54.645.000

II.3 Rencana Anggaran Pada Tahun Anggaran 2014 Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

melaksanakan

kegiatan

dengan

anggaran

murni

sebesar

97.865.622.879,-. Melalui mekanisme perubahan APBD TA 2014 menjadi

Rp. Rp.

97.988.360.213,- , dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 83.739.782.827,- dan Belanja Langsung Rp. 14.248.577.386,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 96.341.646.453,-

(98,32%)

dengan

rincian

untuk

belanja

tidak

langsung

Rp.

83.393.328.076,- (99,58%) belanja langsung sebesar Rp. 12.948.318.377,- (87,43%). II.3.1

Target Belanja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel II.4 Target Belanja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

26

Uraian

Target

Prosentase

Belanja Tidak Langsung

Rp 83.739.782.827,-

85,45%

Belanja Langsung

Rp14.248.577.386,-

14,55%

Jumlah

Rp 97.988.360.213,-

100%

II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Anggaran belanja langsung Tahun 2014 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel II.5 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis No. 1.

Sasaran

Anggaran

Persentase ketepatan

Prosentase

Rp. 1.182.356.350,-

36.55%

Rp. 2.052.752.775,-

63.45%

Ket.

waktu penyelesaian dan kebenaran pembuatan SK kepegawaian 2.


II.4 Instrumen Pendukung II.4.1. Tambahan Penghasilan Pegawai Untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mulai tahun 2010 telah memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai yang diberikan kepada pegawai berdasarkan bobot pegawai, disiplin dan penilaian

prestasi

kerja

pegawai

melalui

penilaian

kinerja

instansi,

kinerja

bidang/bagian/sekretariat/unit pelaksana teknis dan kinerja subbid/subbag/seksi. Pada tahun 2014 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Kepegawaian Daerah DIY memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp. 78.475.746.775,- dari pagu anggaran Rp. 78.809.377.000,- yang diberikan setiap triwulan berdasarkan prestasi kinerja instansi, dengan ketentuan bobot penilaian sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY No. 22 Tahun 2012 dan telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 37.1 Tahun 2012 sebagai berikut : -

Disiplin pegawai 40 %


27

-

Penilaian prestasi kerja 60 %

Adapun hasil perolehan rangking instansi pertriwulan seperti dalam tabel berikut : Tabel II.6 Jumlah Instansi Menurut Rangking Prestasi Per Triwulan Triwulan

Rangking Instansi

TW I

TW II

TW III

TW IV

Rangking I

18

23

23

26

Rangking II

17

11

11

8

Rangking III

3

3

3

3

Jumlah

38

37

37

37

Grafik II.1 Ranking Prestasi Per Triwulan 30 26 25 20

23 18

23

17 Rangking I

15 11

Rangking II

11

10

Rangking III

8

5

3

3

3

3

0 1

2


3

4

28

Peringkat rangking ini menggambarkan dari pada kinerja instansi dimana pada triwulan pertama ada 18 instansi yang mendapat rangking I , 23 instansi pada triwulan II , 23 instansi pada triwulan III dan 26 instansi pada triwulan IV. Dari hasil tersebut menggambarkan bahwa kinerja instansi pada tiap triwulan mengalami kenaikan dan lebih baik dari pada triwulan sebelumnya. Diharapkan, kinerja instansi dan individu tidak hanya karena adanya tambahan tunjangan namun merupakan bukti nyata peningkatan kinerja instansi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

II.4.2. Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai (Balai PKP) Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai merupakan suatu UPTLTD pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 53 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kepegawaian Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengukuran kompetensi pegawai, tes psikologi dan konseling psikologi serta rekomendasi pengembangan kompetensi pegawai baik Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil maupun swasta.

Adapun pelayanan yang diberikan antara lain :

1. Pengukuran Kompetensi Bagi Pejabat Struktural. Pengukuran ini dilakukan dengan metode Assessment Center yaitu suatu metode pendekatan atau prosedur yang digunakan oleh manajemen sumber daya manusia untuk mengevaluasi para pegawainya berkaitan dengan ketrampilan yang relevan dengan keefektifan organisasai dalam suatu simulasi jabatan. Hasil dari pengukuran kompetensi ini biasanya digunakan untuk bisa menentukan jabatan apa yang tepat bagi pegawai sesuai dengan kompetensinya. Berikut ini beberapa manfaat yang bisa diambil dari Assessment Center, antara lain : a. Mengetahui kompetensi pejabat struktural b. Mendapatkan pejabat yang mampu secara efisien mengelola organisasi c. Memperoleh criteria yang jelas untuk suatu jabatan tertentu


29

d. Mengidentifikasi kader-kader pemimpin melalui suatu metode yang memiliki akurasi dan objektifitas yang dapat diandalkan. e. Menghasilkan strategi dan tindakan pengembangan yang spesifik dan terencana bagi pegawai (terutama bagi pejabat struktural). f. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan manajerial bagi pegawai. g. Sebagai bahan pengambilan keputusan untuk rekrutmen, promosi, mutasi dan pengembangan karir. Pada tahun 2014 telah melaksanan pengukuran terhadap 96 Orang. PNS calon pemangku jabatan eselon II dari Pemda DIY sebanyak 24 orang, dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 60 orang dan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Baru sebanyak 12 orang. 2. Tes Psikologi Tes psikologi digunakan untuk mengukur berbagai kemungkinan atas bermacam kemampuan secara mental dan apa yang mendukungnya termasuk prestasi kemampuan, intelegensi, kepribadian, maupun sikap kerja yang digunakan sebagai bahan seleksi, penempatan, pengembangan dan promosi bagi PNS baik yang ada di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun dari luar. Pada tahun 2014 telah melaksanakan tes psikologi 531 orang. 3. Bimbingan Konseling Bimbingan konseling merupakan pertemuan langsung seorang ahli (konselor) dengan individu yang sedang mengalami masalah (klien) untuk membantu mengatasi hambatan-hambatan perkembangan dirinya, dalam rangka mencapai perkembangan kemampuan pribadi yang dimiliki secara optimal dan untuk menyesuaikan diri secara lebih efektif dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungan. Peserta bimbingan konseling adalah pegawai atau individu yang membutuhkan. Pada tahun 2014 Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai telah melaksanakan bimbingan konseling terhadap 30 PNS serta penyuluhan terhadap 100 PNS ke instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.


30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Capaian Kinerja Tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan pengelompokkan untuk menentukan posisi sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:


31

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja No.

Interval Nilai

Kriteria Penilaian Realisasi

Realisasi Kinerja

Kinerja

Kode

1.

91 ≤ 100

Sangat Baik

Hijau Tua

2.

76 ≤ 90

Tinggi

Hijau Muda

3.

66 ≤ 75

Sedang

Kuning Tua

4.

51 ≤ 65

Rendah

Kuning Muda

5.

≤ 50

Sangat Rendah

Merah

 Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2014

NO.

1.

INDIKATOR

SASARAN

KINERJA

STRATEGIS

Terciptanya manajemen kepegawaian yang berkualitas

1

Persentase ketepatan waktu penyelesaian dan kebenaran pembuatan SK kepegawaian

SATUAN

TARGET

%

98.46


REALI

PERSEN

KRITERIA/

SASI

TASE

KODE

98.69

100.23

32

NO.

INDIKATOR

SASARAN

KINERJA

STRATEGIS

2


SATUAN

TARGET

%

68.5

REALI

PERSEN

KRITERIA/

SASI

TASE

KODE

68

99.27

Dari tabel di atas, terdapat dalam 1 (satu) sasaran strategis yang terbagi 2 (dua) indikator. Pada tahun 2014, indikator kinerja persentase ketepatan waktu penyelesaian dan kebenaran pembuatan SK kepegawaian telah melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, indikator kinerja persentase kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi tercapai 99.27% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian target atas indikator kinerja presentase ketepatan waktu penyelesaian dan kebenaran pembuatan SK kepegawaian yang telah melampaui target seharusnya juga mendapatkan perhatian yang serius, mengingat capaian yang diperoleh telah melebihi target akhir di tahun 2017 yang 98.52%. Untuk itu, seperti rekomendasi dari Inspektorat akan dilakukan pengkajian ulang terkait indikator kinerja tersebut supaya lebih relevan dan juga memadai dalam mengukur sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah yaitu terciptanya Manajemen Kepegawaian yang Berkualitas. Sementara itu, untuk indikator kinerja kedua, presentase kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi yang tercapai 99.27% merupakan capaian yang baik, mengingat penghitungannya memperhatikan banyak segi. Indikator kinerja

persentase ketepatan waktu penyelesaian dan kebenaran

pembuatan SK kepegawaian tahun 2013 adalah 99%, tahun 2014 adalah 98.69%. Secara prosentase capaiannya mengalami penurunan 0.31%, namun telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 0.25%. Untuk indikator kinerja presentase kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi tahun 2013 adalah 66%, tahun 2014 adalah 68 %, dan mengalami kenaikan 2% dari tahun sebelumnya namun tidak bisa mencapai target di tahun 2014 sebesar 0.50%.

III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dicerminkan dalam capaian Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

33

Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut: III.2.1. Sasaran 1 (Terciptanya manajemen kepegawaian yang berkualitas) Tolok ukur capaian sasaran 1 (satu) terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu indikator 1 (satu) adalah Persentase ketepatan waktu penyelesaian dan kebenaran pembuatan SK, dan indikator 2 adalah Persentase kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi. Tabel III.3 Target dan Realisasi Kinerja 2014 No

Indikator

Capaian 2013

Target

Realisas

% Realisasi

Target Akhir Renstra (2017)

Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)

1.

Persentase ketepatan waktu penyelesaian dan kebenaran pembuatan SK

99.00%

98,46

98.69

100.23%

98,52%

100%

2.


67,00%

68.50

68

99.27%

71%

95.48%

Grafik III.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja


34

120,00% 100,00% 80,00% Realisasi 2013

60,00%

Realisasi 2014 40,00% 20,00% 0,00% 1

2

III.2.1.1 Indikator Persentase ketepatan waktu penyelesaian dan kebenaran pembuatan SK Capaian ketepatan waktu penyelesaian dan kebenaran pembuatan Surat Keputusan tahun 2014 realisasi telah melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu realisasi sebesar 98.69 % dari 98,46 % yang ditargetkan, dibanding tahun 2012 mengalami kenaikan dari 98.43 % menjadi 98.69 %. Kenaikan yang tidak terlalu signifikan namun sudah menggambarkan capaian yang melebihi target. Keberhasilan yang dicapai dalam capaian indikator ini tidak lepas dari tingkat keaktifan dan koordinasi yang baik antara instansi (SKPD) maupun koordinasi dengan Pusat dalam hal ini BKN Pusat maupun Kantor Regional. Meskipun indikator ini tercapai namun tidak lepas dari permasalahan yang ada yaitu pengiriman persyaratan dari instansi yang tidak lengkap sehingga menimbulkan adanya keterlambatan dalam pembuatan SK. Solusi yang diambil dengan meningkatkan koordinasi dengan SKPD. Untuk pencatatan kesalahan dalam penulisan ataupun keterlambatan tidaklah mudah, karena pemrosesan yang bersama-sama seringkali tidak memcatat apakah telah melakukan kesalahan atau tidak, sementara untuk keterlambatan biasanya dikarenakan oleh mekanisme penandatanganan pejabat berwenang. Langkah yang bisa dilakukan adalah mencatat setiap proses pembuatan sebuah surat keputusan serta menentukan target waktu penyelesaian untuk memperoleh data yang lebih akurat. Perlu dilakukan kajian ulang masih relevan tidak indikator kinerja ini dalam kaitannya mendukung sasaran dan tujuan Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka mewujudkan manajemen kepegawaian yang berkualitas. Seperti rekomendaasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

35

III.2.1.2 Persentase kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi Capaian indikator ini mengalami kenaikan 0.50 % dan belum bisa mencapai target yang ditentukan dalam penetapan kinerja yaitu dari 68.50%, walaupun sudah melampaui dari capaian tahun lalu yang sebesar 67%. Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai indikator ini tidak semua SKPD memberikan laporan dan adanya keluhan kekurangan pegawai yang berkualitas dari instansi, untuk mengambil solusi masalah ini dengan meningkatkan kompetensi PNS melalui Pendidikan dan Latihan. Karena tidak bisa serta merta kekurangan pegawai berkualitas tersebut diatasi dengan rekruitment. Pegawai yang saat ini ada, tidak bisa serta merta dihilangkan. Permasalahan lain yang dihadapi adalah penerimaan pegawai dari tenaga honorer yang sering kali tidak sesuai dengan formasi yang diperlukan, namun demikian tidak bisa diabaikan karena sudah merupakan kebijakan yang harus dilaksanakan. Masalah belum semua PNS yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti pengukuran kompetensi juga menyebabkan tak semua profile pegawai terekam. Solusi yang diambil adalah perlu adanya koordinasi serta komunikasi dengan pihak-pihak penyedia data terkait, merencanakan untuk melakukan pengukuran kepada seluruh pegawai yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta perlu dilakukan kajian ulang masih relevan tidak indikator kinerja ini dalam kaitannya mendukung sasaran dan tujuan Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka mewujudkan manajemen kepegawaian yang berkualitas. Seperti rekomendaasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. III.3 Realisasi Anggaran Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2014 sebesar 90,88% (Rp.12.948.318.377,-) dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.14.248.577.386,. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 17.62% (Rp.2.509.501.615,),

sedangkan

realisasi

untuk

program/kegiatan

pendukung

sebesar

82.38%

(Rp.10.438.816.762,-) dibandingkan dengan total anggaran belanja langsung. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran pada program/kegiatan di sasaran Terciptanya manajemen kepegawaian yang berkualitas (77.57%) yaitu Rp. 2.509.501.615,- dari anggaran Rp. 3.235.109.125,-.. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang


36

dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2014 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2014 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut: Tabel III.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2014

No

1.

Sasaran

Terciptanya

Anggaran

Realisasi

% Realisasi

3.235.109.125,-

2.509.501.615,-

77.57

3.235.109.125,-

2.509.501.615,-

77.57

Belanja Langsung Pendukung

11.013.468.261,-

10.438.816.762,-

94.79

Total Belanja Langsung

14.248.577.386,-

12.948.318.377,-

90.88

manajemen kepegawaian yang berkualitas Jumlah


37

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2014, serta Penetapan KinerjaTahun 2014 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatankegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap satu sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak dua indikator Penyelenggaraan kegiatan

di Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2014 merupakan tahun ke-3 dari Rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2017. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil laporan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.

2.

Dari analisis satu sasaran, terdapat dua indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2014,

satu indikator yang telah memenuhi target yang

ditetapkan atau sebesar 50 % dari total indikator. Sementara itu, sebanyak satu indikator atau sebesar 50 % belum memenuhi target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala.


38

Langkah-langkah

yang

perlu

diambil

untuk

mengatasi

permasalahan-

permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dirumuskan saran-saran sebagai berikut: 1.

Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;

2.

Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK). Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

tahun

2014

ini

diharapkan

dapat

dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang,

penyempurnaan

pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.


39

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2014

Recommend Documents