LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD 2018

KOTA PALEMBANG

TAHUN 2013 -

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

INSPEKTORAT KOTA

Jl. Kapuran No. 3 Kelurahan 22 Ilir Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0711) 352235 Fax (0711) 352235 Kode Pos 30131 E-mail: [email protected] Website : www.inspektorat.palembang.go.id

PERNYATAAN TELAH DI REVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2014 Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang untuk tahun anggaran 2014 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Palembang. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini. Palembang,

Maret 2015

INSPEKTUR,

TOTO SUPARMAN Pembina Utama Muda NIP.19570814 198603 1 001

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

INSPEKTORAT KOTA

Jl. Kapuran No. 3 Kelurahan 22 Ilir Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0711) 352235 Fax (0711) 352235 Kode Pos 30131 E-mail: [email protected] Website : www.inspektorat.palembang.go.id

PERNYATAAN TELAH DI REVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2014 Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang untuk tahun anggaran 2014 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Palembang. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini. Palembang,

Maret 2015

INSPEKTUR KOTA PALEMBANG ,

TOTO SUPARMAN Pembina Utama Muda NIP.19570814 198603 1 001

Laporan Kinerja Tahun 2014

Bab I Pendahuluan A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589). Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan

masyarakat

melalui

peningkatan

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategi globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip

demokrasi,

pemerataan,

keadilan,

keistimewaan

dan

kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya ada pada Pemerintahan Negara atau Pemerintahan Nasional dan tidak ada kedaulatan pada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan 1 BAB I LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Ketika reformasi bergelora di Indonesia, segenap komponen bangsa terpacu untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kerja dan upaya-upaya lainnya ke arah kemajuan. Semangat itu pula yang memberikan dorongan betapa pentingnya melakukan upayaupaya sistematis untuk mendayagunakan aparatur negara guna mewujudkan masyarakat elok, madani, aman dan sejahtera yang dicita-citakan. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa aparatur negara yang ideal merupakan suatu keniscayaan hakiki bagi keberlangsungan pembangunan nasional, sehingga pada tahun-tahun kedepan untuk penyelenggaraan merupakan

isu

pemerintahan yang

paling

yang

baik

(good

governance)

mengemuka

dalam

pengelolaan

bagaimana

harapan

administrasi negara dewasa ini. Untuk

mengidentifikasi

pemangku

kepentingan terhadap pemerintah, jika dilihat dari sasaran reformasi birokrasi, berkaitan dengan hal-hal yang sudah tercapai dengan baik dan hal-hal yang dipandang masih menjadi permasalahan untuk tahun kedepannya,keberhasilan

reformasi

birokrasi

diharapkan

meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, nilai-nilai etika dan budaya kerja, kualitas pelayanan publik, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Palembang. Melalui perbaikan pada 8 (delapan) area perubahan dalam rangka mewujudkan organisasi yang berorientasi pada hasil yang efektif dan efisien.Pemerintah Kota Palembang menjadikan Program 2 BAB I LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


Reformasi Birokrasi sebagai salah satu program prioritas sebagai jawaban dari tuntutan yang diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena hal ini sejalan dengan meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi sesuai bagi tatanan masyarakat yang telah berubah.Oleh sebab itu, tuntutan ini merupakan suatu hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya terselanggaranya Good Governance secara optimal merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan

dan

pembangunan

dapat

berlangsung

lebih

berdayaguna, berhasil guna, responsif, transparan, akuntabel, dan penegakan supremasi hukum yang adil dan merata. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SKIP). Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan

untuk

mencapai

cita-cita

perjuangan

bangsa

guna 3

BAB I LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. B. GAMBARAN UMUM KOTA PALEMBANG. 1. Geografi. a. Letak Geografis. Kota Palembang merupakan salah satu Kota Metropolitan yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan, terletak pada posisi antara

2052’ sampai 305’ Lintang Selatan dan antara

104037’ sampai 104052’ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut. Luas wilayah Kota Palembang sebesar 40,061 km² atau sekitar 2,65% dari total luas daratan Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir1). Secara administrasi Kota Palembang terbagi atas 16 (enam belas) Kecamatan dan 107 (seratus tujuh) Kelurahan.

1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.

4 BAB I LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


Gambar Peta Kota Palembang

Secara administrasi Kota Palembang berbatasan dengan: Sebelah Utara

: Kabupaten Banyuasin. (berbatasan dengan Desa Pangkalan Benteng, Desa Gasing dan Desa Kenten

Kecamatan

Talang

Kelapa

Kabupaten Banyuasin). Sebelah Timur

: Kabupaten Banyuasin. (berbatasan dengan Balai Makmur Kecamatan Banyu Asin Kabupaten Banyuasin).

Sebelah Barat

: Kabupaten Banyuasin. (berbatasan dengan Desa Kecamatan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin).



 Sebelah Selatan

: Kabupaten Ogan Ilirdan Kabupaten Muara Enim. (berbatasan

dengan

Desa

Bakung

Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering

Ilir

dan

Kecamatan

Gelumbang Kabupaten Muara Enim). b. Musim,

Suhu,

Curah

Hujan,

Keadaan

Angin

dan

Kelembaban Udara. Musim yang terdapat di Kota Palembang, sama seperti umumnya yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Suhu udara sebagian besar wilayah Kota Palembang pada Tahun

2014

berdasarkan

data

dari

Badan

Meteorologi

Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badaruddin II2). Berkisar antara 21,40C sampai dengan 36,00C. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan November sedangkan suhu udara minimum terjadi di bulan September. Untuk Kecepatan rata-rata angin hampir di seluruh wilayah Kota Palembang pada Tahun 2014 yaitu berkisar 3 knots merata setiap bulannya dengan kecepatan angin tertinggi sebesar 35 knots terjadi di bulan November dan kecepatan angin tertinggi antara 24 knots sampai dengan 35 knots terjadi di bulan November. Selanjutnya untuk curah hujan yang pernah terjadi di Kota Palembang pada Tahun 2014 berkisar 15,2 mm dengan curah hujan terendah pada bulan September sebesar 21,4mm dan bulan Oktober 15,2 mm dan curah hujan tertinggi berada di bulan November sebesar 393,7 mm serta di bulan 2)

Data diambil pada tanggal 16 Februari 2015 dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Metorologi Sultan Mahmud Badaruddin II. “melalui Bapak Agus Santosa”. Ket:1). 1 (satu) knots adalah: 1,852 km/jam. 2). kisaran curah hujan adalah 15,2 mm.


6


Desember sebesar 386,4 mm. Kemudian untuk kelembaban udara pada Tahun 2014 rata-rata berkisar antara 74% sampai dengan 85% dengan kelembaban udara tertinggi berkisar antara 97% sampai dengan 100% pada umumnya terjadi di pagi hari. Untuk kelembaban udara terendah umumnya pada siang hari berkisar antara 39% sampai dengan 56%, kelembaban udara terendah lebih umum terjadi pada siang hari terutama pada bulan Agustus sebesar 39%, bulan September sebesar 40% dan bulan Oktober sebesar 39% di Tahun 2014. c. Topografi. Kota Palembang terletak pada posisi belahan Timur Pulau Sumatera yang merupakan dataran rendah dan berawan, serta terdapat perbedaan karakter topografi antara Seberang Ulu dengan Seberang Ilir. Bagian wilayah Seberang Ulu pada umumnya mempunyai topografi yang relatif datar dan sebagian besar dengan tanah asli berada dibawah permukaan air pasang maksimum Sungai Musi adalah +3,75 meter sampai dengan ±4,12 meter di atas permukaan laut, kecuali lahan yang telah dibangun dan akan dibangun, di mana permukaan tanah telah mengalami penimbunan (reklamasi). Di bagian Seberang Ilir adanya variasi topografi ketinggian dari 4 meter sampai dengan 20 meter di atas permukaan laut dan lembah-lembah yang kontinu serta tidak terdapat topografi yang terjal. Sampai dengan jarak 5 km ke arah Utara Sungai Musi kondisi topografi relatif bertambah dan semakin ke Utara akan kembali menurun. Dengan demikian aspek topografi pada prinsipnya tidak ada faktor pembatas untuk pengembangan ruang, baik berupa kelerengan atau kemiringan yang besar.



Jembatan Ampera

d. Geologi. Bentuk dan keadaan wilayah Kota Palembang memiliki jenis tanah lapisan alluvial, liat dan berpasir, terletak pada lapisan yang masih muda, banyak mengandung minyak bumi yang juga dikenal dengan lembah Palembang-Jambi. Tanah relatif datar dan rendah, tempat-tempat yang agak tinggi terletak di bagian utara kota. Sebagian Kota Palembang digenangi air, terlebih lagi bila terjadi hujan yang relatif lama. e. Hidrologi. Kota Palembang terbelah oleh Sungai Musi menjadi 2 bagian besar yaitu daerah Seberang Ulu dan daerah Seberang Ilir terdapat 4 sungai besar yang melintasi Kota Palembang. Sungai Musi adalah sungai terbesar dengan panjang 15 km, kedalaman 812 meter dengan lebar berkisar rata–rata 313-504 meter, Sungai Komering dengan lebar 236 meter, Sungai Ogan dengan lebar rata-rata 211 meter dan Sungai Keramasan dengan lebar rata-rata 103 meter. Di samping sungai-sungai besar tersebut terdapat sungai-sungai kecil lainnya, terletak di Seberang Ilir yang berfungsi sebagai 8 BAB I LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


drainase perkotaan dengan ± 68 anak sungai aktif dan lebar berkisar antara 3-20 meter. 2. Penduduk. Jumlah Penduduk Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang3) periode 31 Desember 2014 sebanyak 1.736.551 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak

882.216

jiwa

dan

perempuan

sebanyak

854.335 jiwa, menurun 43.955 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 1.780.506 jiwa dibandingkan pada tahun sebelumnya Tahun 2013, dengan laju pertumbuhan penduduk di Tahun 2014 sebesar 4,3%.

Kota Palembang

Terhadap jumlah penduduk tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk Kota Palembang masih bertumpu di Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Sukarami. Tingginya penduduk di tiga kecamatan ini karena di 3)

Data diambil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2015. Ket: Data Kependudukan bersifat dinamis, dikarenakan setiap hari adanya mutasi penduduk baik itu pindah maupun dating ke Kota Palembang maka dapat mempengaruhi data jumlah penduduk setiap tahunnya.

9



kecamatan

tersebut

merupakan

sentra

industri

dan

sentra

pendidikan serta dipengaruhi perbatasan dengan kabupaten lain atau

daerah

pinggiran

kota,

rincian

jumlah

penduduk

Kota Palembang per kecamatan dapat di lihat pada tabel di bawah ini: Tabel I. B.2 Jumlah Penduduk per Kecamatan dan Menurut jenis kelamin Periode 31 Desember Tahun 2014 No.

Kecamatan

Penduduk Tahun 2014 Laki-Laki Perempuan Jumlah

1.

Ilir Barat II

37.447

36.165

73.612

2.

Seberang Ulu I

97.241

93.429

190.670

3.

Seberang Ulu II

54.094

51.824

105.918

4.

Ilir Barat I

75.519

74.240

149.759

5.

Ilir Timur I

39.146

39.949

79.095

6.

Ilir Timur II

96.260

93.316

189.576

7.

Sukarami

85.723

82.992

168.715

8.

Sako

52.008

50.457

102.465

9.

Kemuning

46.800

45.791

92.591

10.

Kalidoni

63.905

60.648

124.553

11.

Bukit Kecil

24.681

24.688

49.369

12.

Gandus

35.729

33.738

69.467

13. 14.

Kertapati Plaju

50.753 49.050

47.965 47.546

98.718 96.596

15.

Alang-Alang Lebar

52.001

50.575

102.576

16.

Sematang Borang

21.859

21.012

42.871

882.216

854.335

1.736.551

Total

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang 2014.



3. Angkatan Kerja. Angkatan kerja merupakan bagian dari aspek demografi penduduk yang mempunyai kecenderungan bertambah atau menurun sejalan dengan perubahan yang dialami oleh penduduk itu sendiri. Angkatan kerja adalah penduduk berusia 15 (lima belas) Tahun keatas dalam status bekerja atau sementara tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan berdasarkan data agregat angka partisipasi angkatan kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang4) periode 31 Desember 2014 jumlah pencari kerja Kota Palembang di Tahun 2014 sebanyak 7.455.000 pekerja dari jumlah Penduduk Usia Kerja sebesar 1.082.632 jiwa sehingga Angka Partisipasi Angkatan Kerja dapat dicapai 70,13%. Tabel II. B.3 Jumlah Angkatan Kerja Periode Desember Tahun 2013 dan Desember Tahun 2014 Tahun 2013

Tahun 2014

Tingkat Pendidikan

Laki-laki

Perempuan

Total

SD/SMP/SMA

4.038

2.467

6.505

1.671

1.209

2.880

DI/Akta I sampai dengan DIV/Akta IV

666

1.552

2.218

404

1.014

1.418

S1-S2

1784

2.798

4.582

1.229

1.928

3.157

S3

1

1

2

-

-

-

Total

6.489

6.818

13.307

3.304

4.152

7.456

Laki-laki Perempuan Jumlah

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang 2014.

4)

Data diambil dari Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang Tahun 2015.


11


Tabel III. B.3. Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Kelompok Usia Per Bulan Tahun 2014 Kelompok Usia No.

Bulan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Laki-laki Perempuan Jumlah

15Th- 19 Th

20Th - 29 Th

20Th - 29 Th

45Th - 54 Th

45Th - 54 Th

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

L 54 73 11 23 43 85 20 75 60 55 27 13

P 45 132 12 39 29 64 23 76 59 31 22 13

L 166 164 30 89 158 368 117 304 297 131 134 152

P 144 208 38 99 207 590 169 460 441 124 91 183

L 60 137 5 15 45 59 34 43 53 19 29 37

P 42 400 2 25 47 56 31 46 29 13 9 24

L 5 72 1 3 7 2 13 2 1 2 1

P 5 94 7 4 1 4 4 -

L 2 4 1 1 1 1

P 2 1 1 1 3 1 1

287 450 47 130 254 514 185 424 410 207 192 204

236 836 52 170 288 712 227 583 532 173 122 221

523 1286 99 300 542 1226 412 1007 942 380 314 425

Total

539

545

2.110

2.754

536

724

109

119

8

10

3.304

4.152

7.456



4. Sosial Budaya a. Sarana Pendidikan. Sarana pendidikan merupakan bidang yang akan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pelaksanaan program-program di bidang pendidikan semakin berkembang di berbagai jenis dan jenjang ditunjang dengan sarana pendidikan yang lengkap. Sarana pendidikan seperti jumlah sekolah di Kota Palembang baik negeri maupun swasta pada

Tahun

Ajaran

2013/2014

sebanyak

1.588

sarana

pendidikan yang terdiri dari: 1) Sebanyak 665 Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Palembang. 2) Sebanyak 402 Sekolah Dasar/Madarasah Ibtidaiyah (SD/MI) di Kota Palembang. 3) Sebanyak

258

Sekolah

Menegah

Pertama/Madrasah

Tsanawiyah (SMP/MTs) di Kota Palembang. 4) Sebanyak 133 Sekolah Menegah Umum/Madrasah Aliyah (SMU/MA) di Kota Palembang. 5) Sebanyak 68 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Palembang. 6) Sebanyak 62 Perguruan Tinggi/Universitas.



Tabel. IV.B.4.a Jumlah Sarana Pendidikan Kota Palembang Tahun 2014 No.

Jenjang Sekolah

Sekolah Negeri Swasta

Jumlah

1.

Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Usia Dini

665

2.

SD 268 MI 2 SMP 58 MTS 2 SMA 22 SMK 8 MA 3 Perguruan Tinggi/Universitas Total 363

402

3. 4. 5.

100 89 166 32 95 60 13 555

258 201 62 1.588

Selanjutnya keberhasilan kinerja bidang pendidikan secara makro dilihat dari indikator Angka Melek Huruf. Angka Melek Huruf

di

Kota

Palembang

terus

menerus

mengalami

peningkatan seperti gambar di bawah ini: Grafik I.B.4.a Angka Melek Huruf Latin Kota Palembang Tahun 2014

Sumber : Data diperoleh dari BPS Kota Palembang untuk Tahun 2010 s.d 2012, untuk Tahun 2013 s.d Tahun 2014 data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Palembang angka melek huruf Kota Palembang pada Tahun 2010 sebesar 98,47% pada Tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 97,34%, untuk Tahun 2012 terjadi kenaikan menjadi sebesar 98,94%, kemudian Tahun 2013 meningkat kembali menjadi sebesar 100%, dan di Tahun 2014 berdasarkan data Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang angka melek huruf sebesar 100%. b. Kesehatan. Pembangunan kesehatan Kota Palembang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menuju kesejahteraan dan mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Jumlah fasilitas kesehatan di Kota Palembang di Tahun 2014 sebanyak 329 unit yang terdiri dari: Tabel V.B.4.b Jumlah fasilitas kesehatan di Kota Palembang di Tahun 2014 No.

Fasilitas Kesehatan

Tahun 2014

1.

Rumah Sakit

30 Unit

2.

Klinik Bersalin

35 Unit

3.

Puskesmas

39 Unit

4.

Puskesmas Pembantu

70 Unit

5.

Puskesmas Keliling

35 Unit

6.

Balai Pengobatan

120 Unit

Total

329 Unit

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kota Palembang 2014.



Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palembang sebagai salah

satu

alat

ukur

keberhasilan

program

kesehatan

masyarakat di Kota Palembang dengan mengukur angka pencegahan dan penanggulangan penyakit di Kota Palembang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel VI.B.4.b Angka Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kota Palembang Tahun 2014 No.

ANGKA PENANGGULANGAN

1.

Jumlah Penderita DBD PENYAKIT

2.

Jumlah Penderita TB BTA

3. 4.

TAHUN 2014 JUMLAH CAPAIAN

623 Capaian

(+) Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Fasilitas Jumlah Penduduk kesehatan

1,247

76.2% 100%

1.193.372 jiwa

76.40%

1.561.959 jiwa

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palembang 2014.

Angka

pencegahan

dan

penanggulangan

penyakit

penduduk Kota Palembang pada Tahun 2014 diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 sebesar 88,1%, dari jumlah penduduk sebanyak 1.561.959 jiwa tercatat 1.193.372 jiwa berobat di fasilitas kesehatan Kota Palembang. c. Kesejahteraan Sosial. Dalam menggambarkan keadaan sosial daerah, diperlukan data mengenai banyaknya fasilitas sosial atau sumber−sumber kesejahteraan

sosial

dan

masalah−masalah

sosial

yang

terdapat di daerah tersebut. Salah satu fasilitas sosial tersebut adalah panti asuhan. Jumlah panti asuhan di Kota Palembang sebanyak 87 panti asuhan dengan jumlah penghuni sebanyak 2.263 jiwa, yang terdiri dari 16 BAB I LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


panti asuhan yang dikelola oleh swasta sebanyak 82 panti asuhan terdaftar di Dinas Sosial Kota Palembang dengan jumlah penghuni sebanyak 1.878 jiwa, dan yang dikelola Pemerintah Kota Palembang di Dinas Sosial sebanyak 5 panti asuhan dengan jumah penghuni sebanyak 385 jiwa dengan rincian pada tabel di bawah ini: Tabel VII.B.4.c

Jumlah Panti Asuhan dan jumlah penghuni berdasarkan jenis kelamin Tahun 2014

No. 1. 2. 3. 4. 5.

Jumlah Penghuni

Jenis Panti Panti Sosial Bina Anak Remaja (PSBAR) Panti sosial rehabilitasi tresna Werdha Teratai (PTWT) Panti Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan dan orang telantar Panti Rehabilisasi penderita cacat Netra (PRPCN) Panti rehabilitasi anak-anak Nusantara Jumlah

Pria

Wanita

-

31

30

34

146

69

23

22

30

-

229

156

Sumber : Dinas Sosial Kota Palembang 2014.

5. Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kelurahan dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan, wilayah administrasi Kota Palembang mengalami perubahan jumlah kecamatan dan kelurahan yang menjadi 16 kecamatan dan 107 kelurahan dengan rincian sebagai berikut: 1. Kecamatan Ilir Timur I

: 11

Kelurahan

2. Kecamatan Kemuning

:

6

Kelurahan

3. Kecamatan Ilir Timur II

: 12

Kelurahan 17



4. Kecamatan Kalidoni

:

5

Kelurahan

5. Kecamatan Ilir Barat I

:

6

Kelurahan

6. Kecamatan Bukit Kecil

:

6

Kelurahan

7. Kecamatan Ilir Barat II

:

7

Kelurahan

8. Kecamatan Gandus

:

5

Kelurahan

9. Kecamatan Seberang Ulu I

: 10

Kelurahan

10. Kecamatan Kertapati

:

6

Kelurahan

11. Kecamatan Seberang Ulu II

:

7

Kelurahan

12. Kecamatan Plaju

: 7

Kelurahan

13. Kecamatan Sako

: 4

Kelurahan

14. Kecamatan Sukarami

: 7

Kelurahan

15. Kecamatan Alang-Alang Lebar

: 4

Kelurahan

16. Kecamatan Sematang Borang

: 4

Kelurahan

Dalam rangka pelaksanaan Undang−Undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah,

maka

Pemerintah

mengimplementasikan Pemerintah

Nomor

Perangkat

Daerah.

pelaksanaan 41

Tahun

Kota

2007

Palembang

Kota

Palembang

dalam

Peraturan

tentang

Organisasi

telah

menerbitkan

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, kemudian diterbitkan pula Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok,

Fungsi

dan

Uraian

Tugas

dalam

pelaksanaan

Pemerintahan sebagai mana diuraikan dibawah ini:



1) Sekretariat Daerah. Berdasarkan

Peraturan

Daerah Kota Palembang Nomor

3

Tahun

2012

tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah

Palembang Tahun

Nomor

2008

Pembentukan,

Kota 8

tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota, Kantor Walikota Palembang

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Walikota. Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Walikota mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif. Adapun susunan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang sebagai berikut: a) Sekretaris Daerah. b) Asisten Bidang Pemerintahan (Asisten I). 19 BAB I LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


c) Asisten

Bidang

Perekonomian

dan

Pembangunan

(Asisten II). d) Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III). e) Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat (Asisten IV). f) Staf Ahli Walikota terdiri dari: (1) Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, mempunyai tugas pokok:  Membantu Walikota dalam memberikan telaahan mengenai

masalah

pemerintahan

bidang

penyelenggaraan pemerintahan,

politik,

hukum dan HAM. (2) Staf

Ahli

Walikota

Bidang

Perekonomian,

Pembangunan dan Investasi, mempunyai tugas pokok:  Membantu Walikota dalam memberikan telaahan mengenai

masalah

pemerintahan

bidang

penyelenggaraan perekonomian,

pembangunan dan investasi. (3) Staf

Ahli

Walikota

Bidang

Keuangan

dan

Pendapatan Daerah, mempunyai tugas pokok:  Membantu Walikota dalam memberikan telaahan mengenai

masalah

penyelenggaraan

pemerintahan bidang keuangan dan pendapatan daerah. (4) Staf Ahli Walikota Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas pokok:  Membantu Walikota dalam memberikan telaahan mengenai

masalah

penyelenggaraan



pemerintahan bidang sosial, kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah terbagi atas 11 bagian, yaitu: a) Bagian Tata Pemerintahan; b) Bagian Hukum Organisasi dan Tata Laksana; c) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; d) Bagian Perekonomian; e) Bagian Pembangunan; f) Bagian Sosial Kemasyarakatan; g) Bagian Keuangan; h) Bagian Umum; i) Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Asset Daerah; j) Bagian Keagrariaan dan Batas Wilayah; dan k) Bagian Kesejahteraan Rakyat. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah sebagai berikut: a) Sekretariat Daerah Kota Palembang merupakan unsur staf Pemerintah Kota Palembang yang dipimpin oleh Sekretaris

Daerah

yang

berada

dibawah

dan

bertanggung jawab kepada Walikota; b) Sekretariat Daerah Kota Palembang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan bagian-bagian, dinas daerah dan lembaga teknis daerah; c) Sekretariat Daerah Kota Palembang mempunyai tugas membantu

Walikota

dalam

melaksanakan

tugas

penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tatalaksana dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta memberikan 21 BAB I LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah. Sekretariat Daerah Kota Palembang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Point (2) dan (3) tersebut di atas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1) Menyusun kebijakan pemerintah daerah; (2) Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; (3) Pemantauan dan evaluasi dari pengawasan kebijakan pemerintah daerah; (4) Pembinaan

administrasi

dan

aparatur

pemerintah

daerah; (5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2) Sekretariat DPRD. Peraturan Kota

Daerah

Palembang

Nomor

3

2012

Tahun tentang

Perubahan Peraturan Kota

atas Daerah

Palembang

Nomor 2008

8

Tahun tentang Kantor DPRD Palembang

Pembentukan, Susunan

Organisasi

dan Tata Kerja Dewan Perwakilan

Rakyat Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota.



Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Walikota. Tugas Pokok Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya. 3) Dinas Daerah Kota Palembang. Dinas Daerah Kota Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah

Nomor

9

Tahun

2008

tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kota

Palembang

sebagaimana

telah

diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2012. Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Daerah Kota Palembang diatur di dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 41 Tahun 2009. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah Kota Palembang sebanyak 16 (enam belas) Dinas yaitu sebagai berikut : Dinas Daerah Kota Palembang 1. 2.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Dinas Kesehatan Kota Palembang



Dinas Daerah Kota Palembang 3.

Dinas Sosial Kota Palembang

4.

Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang

5.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang

6.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang

7.

Dinas PU Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang Dinas PU Cipta Karya dan Perumahan Kota Palembang

8. 9.

Dinas Dinas Tata Kota Kota Palembang

10.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang

11. 12.

Dinas Perhubungan Kota Palembang

13.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

14.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

15.

Dinas Kebersihan Kota Palembang

16.

Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Palembang

4) LembagaTeknis Daerah. Lembaga

Teknis

Daerah

Kota

Palembang

dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2013. Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang diatur di dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 51 Tahun 2009. 24 BAB I LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


Lembaga

Teknis

Daerah

merupakan

perangkat

kelembagaan daerah yang berupa badan/kantor yang dikepalai oleh seorang Kepala Badan/Kepala Kantor sebagai unsur penunjang, berfungsi membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bidang-bidang tertentu. Kepala

Badan/Kepala

Kantor

berada

di

bawah

dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari, Inspektorat dan 11 (sebelas) Lembaga Teknis. Adapun susunan struktur organisasi 12 (duabelas) Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang adalah sebagai berikut: Satuan Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang 1.

Inspektorat Kota Palembang

2.

BAPPEDA Kota Palembang. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Palembang.

3. 4. 5. 6. 7.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Palembang. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kota Palembang. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Palembang.

8.

Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang.

9.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang. RSUD Palembang BARI Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang

10. 11. 12.



5) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu. Terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010. Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Kantor Pelayanan Perijinan

Terpadu

diatur

dalam

Peraturan

Walikota

Palembang Nomor 15 Tahun 2010. [

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang merupakan satuan kerja lembaga teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Palembang melalui Sekretaris Daerah Kota Palembang. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang mempunyai

tugas

menyelenggarakan perijinan

secara

integritas,

melaksanakan pelayanan

terpadu

sinkronisasi,

koordinasi

administrasi

dengan simplifikasi,

prinsip

di

dan bidang

koordinasi,

keamanan

dan

kepastian. 6) Badan Pelayanan Umum RSUD Palembang BARI. RSUD Palembang BARI dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2013.



Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang diatur di dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 51 Tahun 2009. RSUD Palembang BARI mempunyai tugas mempunyai tugas pokok melaksanakan program dan kegiatan dibidang rumah sakit sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Walikota

berdasarkan

ketentuan

peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanannya dan pelayanan informasi mengenai usaha pelayanan kesehatan penyelenggaraan

kerjasama

dengan

instansi

baik

pemerintah maupun swasta untuk kepentingan tugasnya. 7) Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor6

Tahun

2006

tentang

Pembentukan,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Palembang

diatur

didalam

Peraturan

Walikota

Palembang Nomor 22 Tahun 2006. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas, memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta

menegakkan

Peraturan

Daerah

dan

Peraturan

Walikota.



8) Lembaga lain. a) Sekretariat

Dewan

Pengurus

KORPRI

Kota

Palembang. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia. b) Pelaksana Harian Narkotika Kota Palembang. Pelaksana Harian Narkotika Kota Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Narkotika Kota Palembang. Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Pelaksana Harian Narkotika Kota Palembang diatur di dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Narkotika Kota Palembang. 9) Kecamatan dan Kelurahan. Kecamatan dan Kelurahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Palembang. a) Tugas pokok, fungsi Kecamatan Kota Palembang diatur didalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan.



b) Tugas pokok, fungsi Kelurahan Kota Palembang diatur didalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kelurahan.


Laporan Kinerja Tahun 2014 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PALEMBANG

WALIKOTA

DPRD

WAKIL WALIKOTA SEKRETARIAT DAERAH

STAF AHLI WALIKOTA 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM. 2. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Investasi. 3. Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah. 4. Staf Ahli Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Asisten Pemerintahan 1. Bagian Tata Pemerintahan. 2. Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana. 3. Bagian Keagrariaan dan Batas Wilayah.

4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol 5.

INSPEKTORAT

LEMBAGA LAIN 1. PELAKSANA HARIAN BNK. 2. SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KOTA PALEMBANG 3. PELAKSANA BPB dan PK

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

: Garis Komando : Garis Koordinasi : Garis Pertangungjawaban

Asisten Perekonomian dan 1. Pembangunan Bagian Perekonomian 2. Bagian Pembangunan

Pertamanan dan Pemakaman.

Asisten Kesejahteraan Rakyat

1. Bagian Umum. 2. Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Asset Daerah 3. Bagian Keuangan Sekretariat Daeran

1. Bagian Sosial Kemasyarakatan 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat

BAPPEDA

DINAS DAERAH 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial 4. Dinas Tenaga Kerja 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 7. Dinas PU Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air 8. Dinas PU Cipta Karya dan Perumahan 9. Dinas Tata Kota 10. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 11. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 12. Dinas Perhubungan 13. Dinas Komunikasi dan Informatika 14. Dinas Pendapatan 15. Dinas Kebersihan 16. Dinas Penerangan Jalan,

Asisten Administrasi Umum

SEKRETARIAT DPRD

LEMBAGA TEKNIS DAERAH BADAN / KANTOR 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 2. Badan Lingkungan Hidup 3. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah 4. Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi 5. Badan PemberdayaanMasyarakat dan Kelurahan 6. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 7. Badan Kepegawaian Daerah dan

Diklat 8. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

BAGIAN UMUM

BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH

BAGIAN INFORMASI DAN PROTOKOL

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG : BAGAN STRUKTUR ORGANISASIPERANGKAT DAERAH DAN RUANG LINGKUP KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG.

KELURAHAN KECAMATAN


BAGIAN KEUANGAN


C. Isu-Isu Strategis. Berdasarkan indentifikasi atas perkembangan situasi dan kondisi yang ada, beberapa isu strategis dan permasalahan yang ada pada RPJMD 2013−2018 adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup. 2. Pencegahan Banjir dan Genangan. 3. Peningkatan Pelayanan Publik. 4. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan. 5. Peningkatan Pendapatan Daerah. 6. Peningkatan Investasi Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi. 7. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. 8. Peningkatan Sistem dan Manajemen Transportasi. 9. Pengendalian Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk. D. GAMBARAN PEREKONOMIAN KOTA PALEMBANG. 1. Potensi Unggulan Daerah. a. Sektor Industri. Tersedianya areal kawasan industri yang didukung ketersediaan infrastruktur industri yang cukup lengkap (transportasi darat, laut dan udara, listrik, komunikasi dan air bersih) serta jumlah penduduk yang cukup besar merupakan potensi bagi pengembangan produk-produk industri. dan peluang investasi yang meliputi:  Industri pengolahan makanan dan minuman;  Industri kulit;  Industri barang-barang dari karet;  Industri kerajinan (Kayu, bambu, tanah liat, kulit);  Industri petrokimia;  Industri logam;  Industri karet mentah.


31


b. Sektor Pertanian. Pada Sektor Pertanian Peluang Investasi meliputi:  Budidaya tanaman bahan makanan (padi, palawija, sayuran dan buah-buahan);  Budidaya perikanan air tawar;  Penggemukan sapi; dan  Peternakan ayam dan telur. Hinterland yang kaya hasil pertanian (karet, kelapa sawit, buahbuahan, peternakan dan perikanan) dan adanya Minapolitan berpuluang untuk membangkitkan industri dan perdagangan hasil pertanian di Kota Palembang.

Gambar : Sektor Pertanian, Perikanan, & Peternakan

c. Sektor Perdagangan dan Jasa. Sejak zaman dahulu Kota Palembang sudah terkenal sebagai pusat perdagangan. Saat ini Kota Palembang didukung infrastruktur perdagangan yang cukup lengkap antara lain lembaga keuangan, pasar tradisional, supermarket dan lainnya. Pada sektor perdagangan dan jasa peluang investasi meliputi:


32


 Perdagangan ritail (alat rumah tangga, elektronik, kendaraan dll);  Restoran dan rumah makan;  Pengeloaan sekolah, kursus dan bimbingan belajar;  Pengelolaan rumah sakit, klinik, rumah bersalin dan apotik; dan  Pendirian mall dan supermarket. d. Sektor Pariwisata.

Kota Palembang memiliki banyak objek wisata yang

potensial

untuk dikembangkan antara lain objek

wisata

sungai

musi,

wisata sejarah kuliner dan wisata belanja. Salah

satu

misi

Gambar : Sektor Kerajinan Songket, Infrastruktur Wisata, & Perhotelan

Pemerintah Kota Palembang adalah

mengembangkan pariwisata sungai. Pada sektor pariwisata peluang investasi meliputi:  Perhotelan;  Rumah makan;  Travel biro;  Pembangunan infrastruktur wisata;  Pengolahan Objek Wisata antara lain: Benteng Kuto Besak, Pulo Kemaro dan Pulo Kerto;  Toko Souvenir, Kerajinan Songket; dan  Pengelolaan kapal pesiar.


33


e. Infrastruktur Perkotaan. Pada sektor Infrastruktur Perkotaan peluang investasi meliputi:  Pengeloaan air bersih;  Pengelolaan persampahan;  Pembangunan jalan dan jembatan;  Pengelolaan parkir;  Pengelolaan Energi Listrik; dan  Pengelolaan Trasportasi Massal. 2. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB. Salah satu indikator yang digunakan untuk menganalisa pertumbuhan ekonomi kota adalah dengan melihat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Laju pertumbuhan ekonomi Kota Palembang rata-rata selama kurun waktu Tahun 2013−2014 Atas Dasar Harga Berlaku dengan migas adalah sebesar 12,5 % dan tanpa migas sebesar 15,5 % per tahun. Sektor-sektor yang tumbuh diatas rata-rata adalah sektor Bangunan (18,46%), sektor Pengangkutan dan Komunikasi (18,03%), sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (16,45%), sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (16,05%), dan sektor jasajasa (14,5%), sedangkan sektor-sektor lainnya tumbuh di bawah ratarata. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel XI.D.2.a berikut ini:


34


Tabel XI.D.2.a Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Berlaku 2010

2011

2012

2013

2014**

Ratarata (%)

Pertanian

5,33

10,98

12,25

17,05

8,43

12,74

2.

Pertambangan dan Penggalian

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Industri Pengolahan

15,22

-1,93

9,25

10,42

3,02

6,72

4.

Listrik, Gas dan Air Bersih

8,08

15,06

14,49

12,55

10,70

11,62

5.

Bangunan

14,05

49,85

21,24

17,85

19,07

18,46

6.

Perdagangan, Hotel dan Restoran

16,41

19,23

19,38

20,58

12,33

16,45

7.

Pengangkutan dan Komunikasi

12,08

25,79

22,86

21,54

14,52

18,03

8.

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

13,65

28,17

16,80

18,05

14,06

16,05

9.

Jasa-jasa

18,44

17,20

18,94

16,91

12,09

14,5

PDRB dengan Migas

15,19

11,23

15,17

15,50

9,50

12,5

PDRB tanpa Migas

15,00

22,45

18,23

17,99

13,10

15,54

No

Sektor Ekonomi

1.

Pertumbuhan (%)

Sumber : BPS Kota Palembang 2014 Keterangan : **) : Angka sangat sementara

Gambar XI.D.2.a Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Berlaku Jasa-jasa Keuangan, Persewaan… Pengangkutan dan… Perdagangan, Hotel… Bangunan Listrik, Gas dan Air… Industri Pengolahan Pertambangan dan… Pertanian -20

0

Pertumbuhan (%) 2014** Pertumbuhan (%) 2013 Pertumbuhan (%) 2012 Pertumbuhan (%) 2011 Pertumbuhan (%) 2010 20


40

60

35


Jika dilihat dari Tabel XI.D.2.a dan Gambar XI.D.2.a besarnya sumbangan masing-masing sektor ekonomi dalam pertumbuhan PDRB Kota Palembang bertumpu pada lima sektor ekonomi, yaitu sektor sektor Bangunan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor

Keuangan, Persewaan dan Jasa

Perusahaan, dan sektor jasa-jasa. Kelima sektor ini memberikan kontribusi terhadp PDRB rata-rata di atas 80% tiap tahunnya, baik dengan migas maupun tanpa migas. Tabel XI. D.2.b Distribusi Persentase PDRB Kota Palembang Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Konstan 2000 dengan Migas No

Tahun

Sektor

2010

2011

2012

2013

2014**

Ratarata %

0,70

0,66

0,62

0,59

0,56

0,57

0

0

0

0

0

0

1

Pertanian

2

Pertambangan Penggalian

3

Industri Pengolahan

35,89

34,62

33,89

33,40

32,70

33,05

4

Listrik Gas dan Air Bersih

1,39

1,37

1,37

1,36

1,35

1,35

5

Bangunan

8,00

8,63

8,78

8,81

9,09

8,95

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

19,90

19,55

19,70

19,70

19,69

19,74

7

Pengangkutan Komunikasi

dan

15,24

15,92

16,45

16,98

17,46

17,22

8

Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan

6,93

7,34

7,40

7,41

7,57

7,49

9

Jasa-jasa

11,95

11,91

11,79

11,66

11,58

11,62

dan

Sumber data : BPS Kota Palembang 2014 Keterangan **) : angka sementara


36


Gambar XI.D.2.b Distribusi Persentase PDRB Kota Palembang Tahun 20102014 Atas Dasar Harga Konstan 2000 dengan Migas Pertanian

7,57

11,58

Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan

0,56 32,7

Listrik Gas dan Air Bersih

17,46 9,09

19,69

1,35

Bangunan Perdagangan,Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan,Persewaan dan Jasa Perusahaan

Berdasarkan Tabel XI.D.2.b dan Gambar XI.D.2.b dapat dilihat bahwa struktur ekonomi yang ditinjau dari peranan masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB selama tahun terakhir (2013-2014) dapat diketahui peranan sektor primer sangat kecil dan cenderung tetap. Peranan sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian dalam pembentukan PDRB berdasarkan harga konstan 2000 dengan migas hanya sebesar 0,56 % untuk tahun 2014. Sedangkan sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan dan sektor industri listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan adalah sebesar 43,14% dengan sektor utamanya yaitu sektor industri pengolahan sebesar 32,70%. Selanjutnya peranan sektor tersier terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa adalah

sebesar

56,30%

dengan

sektor

utamanya

yaitu

sektor

perdagangan, hotel dan restoran sebesar 19,69%.


37


Tabel XI.D.2.c Distribusi Persentase PDRB Kota Palembang Tahun 2010−2014 Atas Dasar Harga Konstan 2000 dengan Tanpa Migas

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sektor Pertanian Pertambangan dan Pengalihan Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa

Rata-rata (%) 2014** 0,61 0,69

2010 0,79

2011 0,73

Tahun 2012 0,68

0

0

0

0

0

0

28,31 1,55 8,95

27,59 1,52 9,56

27,55 1,50 9,63

27,52 1,47 9,59

27,23 1,46 9,82

27,64 1,50 9,51

22,25

21,65

21,59

21,54

21,30

21,66

17,04

17,63

18,10

18,54

18,87

18,04

7,75

8,13

8,11

8,06

8,18

8,05

13,36

13,19

12,92

12,69

12,53

12,94

2013 0,64

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2014 Keterangan : **) : Angka Sementara

Gambar XI.D.2.c Distribusi Persentase PDRB Kota Palembang Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tanpa Migas Pertanian 0,61

Pertambangan dan Penggalian

0

12,53

Industri Pengolahan

27,23

8,18

Listrik Gas dan Air Bersih 18,87

9,82 21,3


Bangunan 1,46

Perdagangan,Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan,Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa

38


Jika migas dikeluarkan (PDRB tanpa migas) Tahun 2014, seperti dalam tabel XI.D.2.c dan Gambar XI.D.2.c terlihat bahwa peran sektor primer sebesar 0,61%, sektor sekunder sebesar 38,51 %, sedangkan sektor tersier memberi sumbangan sebesar 60,88%. Turunnya sumbangan sektor sekunder dalam membentuk PDRB disebabkan berkurangnya kontribusi sektor industri pengolahan karena dikeluarkannya subsektor industri migas. Dengan komposisi masing-masing sektor seperti dipaparkan di atas, maka perekonomian Kota Palembang didominasi oleh sektor tersier, yang perannya dalam pembentukan PDRB lebih dari 60%. Sektor ekonomi yang sudah sejak lama menjadi andalan Kota Palembang adalah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Perkembangan sektor industri pengolahan tidak terlepas dari peranan subsektor industri migas, industri pupuk, kimia dan barang

dari

karet,

dan

industri

makanan.

Sedangkan

sektor

perdagangan, hotel dan restoran didukung oleh subsektor perdagangan besar dan eceran. Berkembangnya dua sektor andalan Kota Palembang ini mendorong sektor lainnya untuk berkembang, seperti sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa. 3. Pendapatan Regional Per Kapita. Salah

satu

indikator

untuk

melihat

tingkat

kesejahteraan

atau

kemakmuran masyarakat biasanya digunakan pendapatan regional per kapita.

Dengan

migas,

pendapatan

per

kapita

penduduk

Kota

Palembang berdasarkan harga berlaku pada Tahun 2014 sebesar Rp45.314.129,00, sedangkan Tahun 2013 sebesar Rp41.384.515,00 atau bertambah sebesar Rp3.929.614,00. Sedangkan berdasarkan harga berlaku tanpa migas, pendapatan per kapita penduduk Kota


39


Palembang pada Tahun 2014 sebesar Rp38.065.208,00 sedangkan Tahun 2013 sebesar Rp. 33.654.826,00 atau meningkat sebesar Rp4.410.382,00 dari tahun sebelumnya, seperti terlihat pada tabel XI.D.3.a. Tabel XI.D.3.a Pendapatan Per Kapita Kota Palembang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014 No

Tahun

Dengan Migas (Rp)

Tanpa Migas (Rp)

1

2010

29.520.621

20.794.780

2

2011

32.670.008

25.273.653

3

2012

36.423.380

27.988.074

4

2013

41.384.515

33.654.826

5

2014

45.314.129

38.065.208

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang

Gambar XI.D.3.a Pendapatan Per Kapita Kota Palembang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 Dengan Migas (Rp)

2010 29.520.621

2011 32.670.008

2012 36.423.380

2013 41.384.515

2014 45.314.129

Tanpa Migas (Rp)

20.794.780

25.273.653

27.988.074

33.654.826

38.065.208

Berdasarkan harga konstan 2000 dengan migas, pendapatan per kapita penduduk Kota Palembang naik sebesar Rp942.095,00 atau naik dari Rp12.460.826,00 di Tahun 2013 menjadi Rp13.402.921,00 di Tahun 2014. Apabila unsur migas dikeluarkan/tanpa migas, maka pendapatan BAB I LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014

40


per kapita penduduk Kota Palembang naik sebesar Rp946.388,00 atau naik dari Rp11.450.413,00 di Tahun 2013 menjadi Rp12.396.801,00 di Tahun 2014, seperti terlihat pada Tabel XI.D.3.b di bawah ini.

Tabel XI.D.3.b Pendapatan Per Kapita Kota Palembang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2014 No

Tahun

Dengan Migas (Rp)

Tanpa Migas (Rp)

1

2010

10.084.691

9.019.266

2

2011

10.890.694

9.842.003

3

2012

11.694.366

10.669.616

4

2013

12.460.826

11.450.413

5

2014

13.402.921

12.396.801


Gambar XI.D.3.b Pendapatan Per Kapita Kota Palembang Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010-2014 14000000 12000000 10000000 8000000

Dengan Migas (Rp)

6000000

Tanpa Migas (Rp)

4000000 2000000 0

2010

2011

2012

2013

2014

Pada Tabel XI.D.3.b dan Gambar XI.D.3.b terlihat bahwa pendapatan regional per kapita penduduk Kota Palembang Tahun 2010-2014 menunjukkan peningkatan baik dengan migas maupun tanpa migas. Hal


41


ini memberikan arti yang positif bahwa kenaikan inflasi baik sektoral maupun inflasi di tingkat konsumen lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan pendapatan per kapita. Tabel XI.D.3.c Persentase Kenaikan Pendapatan Per Kapita dan Inflasi Sektoral Kota Palembang Tahun 2010-2014 Tahun

Dengan Migas

Tanpa Migas

2010

Pendapatan Per kapita 13,90

Inflasi Sektoral 8,01

Pendapatan Per kapita 13,70

Inflasi Sektoral

2011

9,79

1,44

20,57

10,51

2012

13,68

5,63

16,10

7,42

2013

8,18

6,81

8,93

8,33

2014

9,49

1,80

13,10

4,47

7,05


Gambar XI.D.3.c Persentase Kenaikan Pendapatan Per Kapita dan Inflasi Sektoral Kota Palembang 2010-2014

25 20 15 10 5 0

2010

2011

2012

2013

2014

Dengan Migas Pendapatan Perkapita

13,9

9,79

13,68

8,18

9,49

Dengan Migas Inflasi Sektoral

8,01

1,44

5,63

6,81

1,8

Tanpa Migas Pendapatan perkapita

13,7

20,57

16,1

8,93

13,1

Tanpa Migas Inflasi sektoral

7,05

10,51

7,42

8,33

4,47


42


Pada Tahun 2014 inflasi mengalami penurunan yaitu inflasi sektoral Kota Palembang sebesar 1,80% dengan migas dan 4,47% tanpa migas, namun kegiatan perekonomian masih mampu menaikkan pendapatan masyarakat sebesar 9,49% dengan migas dan 13,10% tanpa migas per tahun. Salah satu keberhasilan Pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi laju inflasi di tengah krisis yang melanda perekonomian dunia terlihat pada tabel XI.D.3.c dan Gambar XI.D.3.c dimana dalam kurun waktu tahun 2010-2014 setiap kenaikan inflasi sektoral diikuti dengan kenaikan pendapatan per kapita yang cukup besar baik dengan migas maupun tanpa migas. Kenaikan inflasi Kota Palembang Tahun 2014 sebagai dampak kebijakan pemerintah Republik Indonesia dengan menaikkan harga BBm bersubsidi dan tarif tenaga listrik. Meskipun meningkat, inflasi Kota Palembang Tahun 2014 masih di bawah inflasi nasional dan termasuk terendah di wilayah Sumatera. E. SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja (performance results) Pemerintah Kota Palembang tahun 2014 dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2014sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis

capaian

kinerja

terhadap

rencana

kinerja

ini

akan

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) guna perbaikan kinerja dimasa datang, dengan pola pikir seperti tersebut

diatas

dengan

sistematika

penyajian

Laporan

Kinerja

Pemerintah Kota Palembang Tahun 2014 adalah sebagai berikut: BAB I.

PENDAHULUAN Menjelaskan secara ringkas latar belakang, gambaran umum KotaPalembang, Gambaran perekonomian Kota Palembang dan sistematika penulisan.


43


BAB II.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA. Perencanaan secara ringkas tentang RPJMD 20132018, visi, misi,tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan dan program, rencana kinerja tahunan (RKT) tahun 2014

dan

Perjanjian Kinerja tahun 2014. BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA Menjelaskan tentang capaian kinerja tujuan dan sasaran kinerja Pemerintah Kota Palembang dengan pengungkapan dan hasil pengukuran kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2014 dengan tahun sebelumnya (tahun 2013) serta capaian Kinerja sampai dengan tahun 2014. BAB IV. PENUTUP Menjelaskan tentang simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang tahun 2014. LAMPIRAN : 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2014. 2. Indikator Kinerja Utama.


44


Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. PERENCANAAN KINERJA. Dalam

menjalankan

pemerintahan,

pemerintah

daerah

diwajibkan untuk memiliki pedoman atau panduan kinerja sebagai acuan perencanaan pembangunan, baik jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahunan, jangka menengah lima tahunan maupun perencanaan jangka pendek satu tahun sehingga hasil yang dicapai dapat sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah, dan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunannya. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2013‒2018 dilakukan melalui pendekatan politik oleh Kepala Daerah terpilih langsung yang dideskripsikan dalam visi, misi, dan program sehingga menjadi program prioritas pembangunan jangka menengah daerah per lima tahunan. RPJMD Kota Palembang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2014 dan menjadi pedoman target yang

ingin

dicapai

penyelenggaraan

Kepala

Daerah

Pemerintahan

dan Daerah

perangkatnya selama

dalam masa

kepemimpinannya. 1. Pernyataan VISI Sesuai Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Palembang 2013‒2018 visi dari Walikota Palembang yang terpilih melalui Pilkada langsung Kota Palembang Tahun 2014 adalah “Palembang Emas 2018”

.

45 BAB II LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


Secara historis, EMAS (Gold) merupakan lambang Kerajaan Sriwijaya atau masa keemasan Kerajaan Sriwijaya, sedangkan secara sosiologis, visi Palembang EMAS adalah kondisi yang dicita-citakan masyarakat Kota Palembang untuk mencapai kondisi terbaik dalam kemakmuran dan kejayaan. Selain diterjemahkan dari sudut pandang historis dan sosiologis, kata EMAS merupakan pernyataan kondisi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Palembang dalam lima tahun mendatang. Kondisi yang ingin dicapai tersebut merupakan kepanjangan dari setiap huruf pada kata EMAS, yaitu "Elok, Madani, Aman dan Sejahtera".

Berikut ini penjelasan masing-masing huruf dari kata EMAS yang dimaksud: a. Elok. Elok berarti bersih, indah dan menawan. Kata Elok disini artinya adalah Kota Palembang harus memiliki lingkungan hunian dengan penampilan yang bersih, indah sehingga menawan untuk dilihat. Masyarakatnya ramah, bersahabat, aman dan menarik untuk orang melakukan berbagai aktivitas kehidupan baik aktivitas ekonomi/bisnis, politik, pendidikan, kesehatan, olahraga, budaya, wisata dan pengembangan teknologi inovasi dan kreatif. b. Madani. Madani berarti masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai dan hukum, yang ditopang oleh penguasaan teknologi, beradab, beriman dan berilmu. Madani disini adalah masyarakat Kota Palembang yang tertib dan aman karena patuh kepada 46 BAB II LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


peraturan yang berlaku, memiliki peradaban yang tinggi karena mengedepankan kesederajatan, transparansi dan demokrasi, berkeadilan sosial karena memiliki toleransi dalam pluralisme, partisipasi sosial yang luas dan supremasi hukum. c. Aman Situasi aman dan tertib merupakan kondisi yang mutlak diperlukan, di mana masyarakat Kota Palembang terbebas dari segala gangguan yang mengancam ketentraman kehidupan dan aktifitas masyarakat. Dengan terwujudnya rasa aman, maka seluruh

masyarakat

dapat

melaksanakan

aktifitas

dan

memperoleh kebutuhan dasarnya dalam suasana kondusif yang pada akhirnya juga menarik dunia usaha untuk menanamkan modalnya di Kota Palembang. d. Sejahtera Sejahtera mengandung arti makmur dan berkeadilan, artinya adalah Kota Palembang harus jaya atau adil makmur dan sejahtera baik lahir maupun batin. Masyarakat Kota Palembang harus sehat jasmani dan rohani, memiliki kecukupan ekonomi, terpenuhinya hak-hak dasar hidup manusia dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban dan keadilan sosial. 2. Pernyataan Misi Untuk pencapaian visi Kota Palembang periode tahun 2013– 2018 yang berorientasi pada perwujudan tujuan akhir Pemerintah Kota Palembang, maka visi tersebut dirumuskan menjadi beberapa misi sebagai berikut:



a. Misi Pertama Menciptakan tata kelola pemerintahan yang amanah dan berwibawa serta peningkatan pelayanan masyarakat. Pemerintah

Kota

Palembang

berupaya

menciptakan

pemerintahan dengan tata kelola yang terbebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan berorientasi pada prinsip‒prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan semangat reformasi birokrasi. Implikasi dari semua itu, diharapkan akan terjadi suatu kepuasan masyarakat dalam

menerima

berbagai

layanan

Pemerintah

Kota

Palembang. b. Misi kedua Menciptakan Kota Palembang lebih aman untuk berinvestasi dan mandiri dalam pembangunan. Untuk membuka peluang investasi harus ditopang oleh suatu situasi yang kondusif yang memungkinkan inverstor berinvestasi pada berbagai sektor di Kota Palembang sehingga diharapkan menjadi pemicu akselerasi roda pembangunan Kota Palembang secara mandiri dan berkelanjutan. c. Misi ketiga Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat. Adanya

keterlibatan

masyarakat

secara

aktif

dalam

pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Palembang dalam lima tahun mendatang, tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai konsumen akan tetapi juga dapat berperan sebagai produsen yang merupakan kunci penting dalam memperkuat terjadinya pertumbuhan ekonomi kerakyatan.



d. Misi

keempat

Mendorong

keimanan

dan

ketakwaan

masyarakat sehingga terciptanya masyarakat yang religius. Pemerintah Kota Palembang harus melakukan pembangunan bidang keagamaan yang bersinergi dengan tokoh masyarakat dan para pemuka agama sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masyarakatnya. Melalui cara inilah diharapkan terciptanya masyarakat yang religius. e. Misi kelima Meningkatkan pembangunan yang adil dan berwawasan lingkungan di setiap sektor. Pembangunan yang akan dilakukan pada lima tahun mendatang perlu menjaga kondisi lingkungan yang merupakan aspek yang harus mendapatkan perhatian tinggi mengingat pembangunan yang terjadi secara potensial dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. f. Misi keenam Meningkatkan Pembangunan Kota Palembang yang elok, sebagai Kota Metropolitan bertaraf internasional, Beradat dan Sejahtera. Potensi budaya dan pariwisata Kota Palembang merupakan suatu anugerah yang tak ternilai harganya. Dengan modal dasar inilah timbul suatu keyakinan bahwa kelak Kota Palembang tidak hanya tumbuh sebagai kota metropolitan tetapi sebagai kota

yang

memegang

teguh

pelestarian

budaya

dan

pengembangan wisata sebagai modal dasar untuk menjadikan masyarakat Kota Palembang sejahtera. 3. Tujuan dan Sasaran Strategis Kota Palembang Untuk mewujudkan Misi Kota Palembang tersebut, maka ditetapkan tujuan-tujuan yang akan dicapai dari pernyataan misimisi yang ditetapkan yaitu sebagai berikut: 49 BAB II LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


a. Tujuan dan Sasaran Misi Pertama Adapun gambaran keterkaitan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan sebagai cermin dari pelaksanaan misi pertama adalah: Tujuan 1.1 Meningkatkan

pelayanan

prima

sebagai

pendukung reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran: Sasaran

1.1.1 Meningkatnya

kualitas

pelayanan

administrasi

kependudukan. Sasaran

1.1.2 Meningkatnya statistik

keandalan data

dan

pengelolaan

kualitas

arsip/dokumentasi

daerah. Sasaran

1.1.3 Meningkatnya

kualitas

pelayanan

adminstrasi

pemerintahan. Tujuan 1.2

Memastikan

pengelolaan

sumber-sumber

keuangan daerah secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, berkeadilan dan bertanggungjawab, dengan sasaran: Sasaran 1.2.1

Terwujudnya

kemandirian

keuangan daerah. Sasaran 1.2.2

Meningkatnya

kualitas

pengawasan. Sasaran 1.2.3

Tertatanya pemanfaatan tanah.

Tujuan 1.3. Meningkatkan kualitas

sumber daya aparatur

Pemerintah daerah dengan sasaran: Sasaran 1.3.1

Pengembangan

berkelanjutan

sumber daya aparatur. 50 BAB II LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


b. Tujuan dan Sasaran Misi Kedua: Adapun gambaran keterkaitan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan sebagai cermin dari pelaksanaan misi kedua adalah: Tujuan 2.1. Berkembangnya dengan

penanaman

modal

daerah,

Sasaran sebagai berikut yaitu:

Sasaran 2.1.1

Meningkatnya

laju

pertumbuhan

ekonomi

daerah. Sasaran 2.1.2

Meningkatnya

kegiatan

perdagangan masyarakat. Tujuan 2.2. Meningkatkan menyerap

kapasitas

sebesarnya

industri

tenaga

kerja,

yang dengan

sasaran sebagai berikut yaitu: Sasaran 2.2.1

Peningkatan industri

pertumbuhan

yang

menggunakan

teknologi tepat guna. Sasaran 2.2.2

Tersedianya tenaga kerja yang produktif, terampil dan beretika.

Tujuan 2.3

Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, dengan sasaran sebagai berikut: Sasaran 2.3.1 Terjaganya Palembang

lingkungan yang

aman

Kota dan

tertib. Sasaran 2.3.2 Tersebar

dan

meratanya

informasi pembangunan.



c. Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga : Adapun gambaran keterkaitan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan sebagai cermin dari pelaksanaan misi ketiga adalah: Tujuan 3.1

Mengembangkan usaha ekonomi rakyat, dengan sasaran sebagai berikut: Sasaran 3.1.1

Berkembangnya

koperasi,

usaha kecil, dan menengah. Tujuan 3.2

Meningkatkan

ketahanan

pangan

dan

gizi

masyarakat dengan sasaran sebagai berikut: Sasaran 3.2.1

Meningkatnya pangan

ketahanan

pertanian

dan

perkebunan. Tujuan 3.3 Mengembangkan

agribisnis

dan

minapolitan,

dengan sasaran sebagai berikut: Sasaran 3.3.1 Meningkatnya

hasil

produksi

pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan. d. Tujuan dan Sasaran Misi Keempat: Adapun gambaran keterkaitan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan sebagai cermin dari pelaksanaan misi keempat adalah: Tujuan 4.1

Meningkatkan

keimanan

dan

ketaqwaan

masyarakat, dengan sasaran: Sasaran 4.1.1

Peningkatan masyarakat

kesadaran akan

nilai-nilai

agama.



e. Tujuan dan Sasaran Misi Kelima : Adapun gambaran keterkaitan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan sebagai cermin dari pelaksanaan misi kelima adalah: Tujuan 5.1

Membangun infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata, dengan sasaran sebagai berikut: Sasaran 5.1.1

Meningkatnya kualitas penataan ruang wilayah.

Sasaran 5.1.2

Meningkatnya kualitas sanitasi pemukiman

Sasaran 5.1.3

masyarakat.

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana jalan dan PSDA.

Sasaran 5.1.4

Terpenuhinya perumahan sehat dan

Sasaran 5.1.5

terjangkau.

Meningkatnya pelayanan,

kualitas sarana

dan

prasarana perhubungan. Tujuan 5.2

Pemanfaatan

sumber

daya

alam

yang

berwawasan lingkungan, dengan sasaran: Sasaran 5.2.

Meningkatnya

pelestarian

lingkungan hidup. Sasaran 5.2.2

Meningkatnya

perlindungan

kawasan hutan. f. Tujuan dan Sasaran Misi Keenam : Adapun gambaran keterkaitan tujuan dan sasaran pada misi keenam adalah: Tujuan 6.1

Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, mandiri dan berdaya saing tinggi, dengan sasaran: 53

BAB II LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


Sasaran 6.1.1

Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat.

Sasaran 6.1.2

Meningkatnya status kesehatan masyarakat.

Sasaran 6.1.3

Meningkatnya kualitas keluarga kecil sejahtera.

Sasaran 6.1.4

Meningkatnya

peran

serta

pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga. Sasaran 6.1.5

Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat.

Tujuan 6.2

Mewujudkan perlindungan sosial kemasyarakatan, dengan Sasaran sebagai berikut : Sasaran 6.2.1

Meningkatnya

pengentasan

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial. Sasaran 6.2.2

Meningkatnya

perlindungan

pada perempuan dan anak. Tujuan 6.3

Mewujudkan

kota

metropolitan

yang

tertata,

dengan sasaran sebagai berikut : Sasaran 6.3.1

Meningkatnya perencanaan

kualitas pembangunan

daerah. Tujuan 6.4

Mewujudkan

pelestarian

budaya

dan

kepariwisataan, dengan sasaran sebagai berikut: Sasaran 6.4.1

Meningkatnya budaya

Sasaran 6.4.2.

perlindungan

lokal.

Berkembangnya kepariwisataan berbasis sungai. 54

BAB II LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


4. Arah Kebijakan Untuk mewujudkan misi kesatu yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang amanah dan berwibawa serta peningkatan pelayanan masyarakat maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti tertib administrasi kependudukan. b. Meningkatkan kualitas data statistik dan pengelolaan arsip daerah. c.

Meningkatkan kualitas data statistik daerah.

d. Meningkatkan

kapasitas

sumber

daya

aparatur

dan

kelembagaan. e. Melakukan optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan administrasi pemerintah. f.

Melakukan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah.

g. Meningkatkan sistem pengelolaan, pengawasan dan evaluasi program kegiatan pemerintah daerah. h. Meningkatkan sistem pengumpulan data kinerja setiap SKPD. i.

Melakukan

optimalisasi

reward

and

punishment

dalam

penilaian kinerja SKPD. j.

Mengembangkan sistem informasi pertanahan.

k.

Meningkatkan

penegakan

hukum

terhadap

pelanggar

pertanahan. l.

Meningkatkan

kualitas

SDM

aparatur

misi

kedua

Pemerintah

Kota

Palembang. Untuk

mewujudkan

yaitu

menciptakan

Palembang lebih aman untuk berinvestasi dan mandiri dalam pembangunan maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut: 55 BAB II LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


a. Meningkatkan fasilitasi pemerintah dalam pengembangan peluang usaha dan penanaman modal. b. Melakukan penguatan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing usaha koperasi dan UMKM. c.

Meningkatkan

kompetensi,

kreatifitas,

kemandirian

dan

kewirausahaan tenaga kerja. d. Meningkatkan

upaya

perlindungan

tenaga

kerja

dan

kemandirian

dan

harmonisasi hubungan industrial. e. Meningkatkan

kompetensi,

kreatifitas,

kewirausahaan tenaga kerja. f.

Peningkatan pemahaman aparat tentang hukum.

g. Meningkatkan

kerjasama

dengan

masyarakat

dalam

menyelenggarakan ketertiban. h. Penguatan kecamatan dalam pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Untuk ekonomi

mewujudkan

masyarakat

misi

maka

ketiga arah

yaitu kebijakan

meningkatkan yang

akan

dilaksanakan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut: a. Memberdayakan

dan

menguatkan

usaha

mikro,

kecil,

menengah dan koperasi (UMKMK) terutama dari akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran. b. Meningkatkan

kualitas

produksi

pertanian

dengan

menggunakan teknologi tepat guna mengembangkan pusat pembibitan dan perbenihan. c.

Mengembangkan teknologi produksi dan teknologi pengolahan.

d. Meningkatkan kapasitas petani dan nelayan.



Untuk

mewujudkan

misi

keempat

mendorong

yaitu

keimanan dan ketakwaan masyarakat sehingga terciptanya masyarakat yang religius arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

sarana

prasarana

peribadatan dan lembaga pendidikan keagamaan. b. Memberikan dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan kesetiakawanan sosial. Untuk

mewujudkan

misi

kelima

meningkatkan

yaitu

pembangunan yang adil dan berwawasan lingkungan di setiap sektor; arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan sinkronisasi pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah. b. Menyelenggarakan

penataan

ruang

dengan

pendekatan

partisipatif. c.

Menyelenggarakan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukungnya.

d. Mengoptimalkan pengembangan infrastruktur sanitasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. e. Meningkatkan penyuluhan pola hidup bersih dan sehat. f.

Meningkatkan aksesibilitas kota melalui penambahan kapasitas dan peningkatan kinerja jalan dan jembatan.

g. Meningkatkan kerjasama baik dengan swasta maupun antar pemerintah dalam penyediaan rumah murah dan sehat bagi masyarakat. h. Meningkatkan

sarana

dan

prasarana

penanggulangan

bencana. i.

Mengembangkan

sistem

transportasi

yang

terpadu

dan

berbasis angkutan massal. 57 BAB II LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


j.

Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan.

k.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas hutan kota. yaitu melanjutkan

Untuk mewujudkan misi keenam

pembangunan Kota Palembang yang elok sebagai kota metropolitan bertaraf internasional, beradat dan sejahtera maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang yaitu: a. Meningkatkan

sarana

dan

prasarana

pendidikan

yang

berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. b. Mengembangkan

pendidikan

berstandar

nasional

dan

internasional. c. Meningkatkan cakupan tenaga dokter, bidan dan perawat di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. d. Menyediakan perlengkapan Puskemas Pembantu, Puskesmas dan RSUD. e. Meningkatkan status gizi masyarakat. f. Mengembangkan jaminan kesehatan masyarakat. g. Meningkatkan kualitas alat dan obat kontrasepsi. h. Meningkatkan edukasi bagi pasangan usia subur tentang kesehatan reproduksi. i.

Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB.

j.

Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuh kembangan anak.

k. Meningkatkan prestasi olahraga di forum regional, nasional dan internasional. l.

Meningkatkan pelayanan kepustakaan umum.

m. Meningkatkan menurunkan

upaya

penguatan

penyandang

masalah

kelembagaan

dalam

kesejahteraan

sosial,

masyarakat miskin dan kaum rentan sosial. 58 BAB II LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


n. Meningkatkan

upaya

penguatan

kelembagaan

dalam

menurunkan. o. Penyandang masalah kesejahteraan sosial, masyarakat miskin dan kaum rentan sosial. p. Meningkatkan

layanan

perlindungan

dan

pemberdayaan

terhadap perempuan dan anak. q. Sinkronisasi perencanaan lintas sektor pembangunan. r. Mengembangkan

kearifan

budaya

yang

berkarakter

dan

berkepribadian. s. Meningkatkan revitalisasi kawasan bersejarah dan konservasi cagar budaya. t. Meningkatkan pengelolaan dan kerjasama kemitraan dalam pengembangan objek dan daya tarik wisata. 5. Indikator Kinerja Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja Instansi Pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tententu. Pemerintahan Kota Palembang telah menetapkan RPJMD Tahun 2013-2018 dimana indikator kinerja yang digunakan di dalam RPJMD tersebut dikembalikan kepada masing-masing SKPD terkait supaya dimasukkan ke dalam indikator kinerja utama SKPD. 6. Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Palembang merupakan hasil pemilihan dari indikator kinerja yang ditetapkan di dalam RPJMD Kota Palembang melalui proses indentifikasi kesesuaian dengan visi misi yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kota Palembang. 59 BAB II LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palembang digunakan untuk menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2014 yang berisi target yang ingin dicapai pada tahun tersebut. B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2013‒2018, disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini memuat indikator kinerja utama yang merupakan target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2014 dan digunakan sebagai pedoman penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang di tuangkan dalam pernyataan komitmen tekad dan janji penyelenggaraan good governance. Sasaran strategis Tahun 2014 ditetapkan sebanyak 16 (enam belas) Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 40 (empat puluh) Indikator, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.1. Penetapan Kinerja No 1

2

Sasaran RPJMD

No

Terwujudnya kemandirian keuangan daerah

1

Pemerintahan yang efektif, bersih dan bebas KKN

3

2

4

5 3 4

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah Meningkatnya nilai investasi

Indikator Kinerja Utama Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD Rasio PAD terhadap realisasi pendapatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Skor evaluasi SAKIP Kota Palembang

Satuan

Target

%

100

%

24

Skor

5

Opini BPK

WTP

Skor

CC

6

Laju pertumbuhan ekonomi

Persen

8,73

7

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Perusahaan

32


Laporan Kinerja Tahun 2014 No

Sasaran RPJMD

No 8

5

6

Meningkatnya kegiatan perdagangan masyarakat Penurunan angka pengangguran

9

10 11

7

Berkembangnya koperasi, usaha kecil, dan menengah

12 13 14

8

Meningkatkan ketahanan pangan

15

9

Meningkatnya hasil produksi perikanan Meningkatnya kepatuhan terhadap perda tata ruang kota yang telah ditetapkan (RTRW, RDTR) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup permukiman

16

10

13

14

Satuan

Target

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Kontribusi sektor PDRB terhadap PDRB

Rp (juta)

2.903.220 ,00

%

16,00

Tingkat pengangguran terbuka Angka partisipasi angkatan kerja (Per 1.000) Persentase koperasi aktif Persentase usaha mikro dan kecil aktif Rasio UMK yang menjadi usaha menengah Ketersediaan pangan utama

%

9,8

%

64

%

75,28

%

87 22

%

90

Produksi perikanan

Ton

11.179

17

% kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW

%

100

18

Persentase cakupan Pengelolaan Air Limbah Domestik Persentase penanganan sampah Pengurangan titik/luas genangan Waktu tempuh ratarata per kilometer

%

19

%

85

titik

62

19 20

12

Indikator Kinerja Utama

Meningkatnya aksesibilitas lalu lintas masyarakat Tersedianya angkutan publik yang layak dan terjangkau

21

Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat

23

22

Cakupan ketersediaan angkutan umum terhadap jaringan jalan Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

18,5 %

84

%

80


Laporan Kinerja Tahun 2014 No

Sasaran RPJMD

No 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33 34 35 15

Meningkatnya mutu kesehatan masyarakat

36

37 38 16

Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara

39 40


Satuan

Target

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

%

99,52

%

99,52

%

95,05

%

0,45

%

99,4

%

0,17

%

99,4

%

99,92

%

99,91

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Rata-rata lama sekolah Angka/jumlah balita dgn gizi buruk (prevalensi gizi buruk) Angka/jumlah kematian bayi Angka/jumlah kematian ibu Rata-rata lama kunjungan wisatawan Jumlah wisatawan

%

95,1

%

99,99

Tahun

13

%

0,9

KH

23/1000

KH Hari

102/100.0 00 2

Jiwa

300.000



Bab III Akuntabilitas kinerja Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2013-2018 maupun RKPD atau Rencana Kinerja tahunaan (RKT) Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014. Sesuai ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Komitmen tekad dan janji Pemerintah Kota Palembang melalui Indikator Kinerja Utama telah ditetapkan dengan Penatapan Kinerja Tahun 2014, dengan tolak ukur 16 (enam belas) Sasaran, 40 (Empat puluh) Indikator Kinerja Utama, dan 88 (delapan puluh delapan) program dengan

Total

Anggaran

yang

telah

ditetapkan

sebesar

Rp667.641.552.681,00. A. CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Palembang. Kinerja Pemerintah Kota Palembang diukur berdasarkan Tingkat capaian sasaran dan indikator kinerja sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat capaian sasaran dan program/kegiatan 63 BAB III LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. 1. Kerangka Pengukuran Kinerja. Capaian Indikator Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja sasaran melalui media Formulir Pengukuran Kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana kami sajikan berikut ini: a) Semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus: Persentase capaian : rencana tingkat capaian

Realisasi Rencana

x 100%

b) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah capaian kinerja, maka digunakan rumus: Persentase capaian :: Rencana – (Realisasi-Rencana) x 100% rencana tingkat capaian Rencana

2. Pengkuran Kinerja Perjanjian Kinerja Rincian analisa capaian masing-masing indikator kinerja dapat diuraikan persasaran sebagai berikut: 1)

Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah. Pada sasaran ini realisasi terwujudnya kemandirian keuangan daerah terdiri dari dua indikator kinerja utama yaitu:

64 BAB III LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


Tabel 3.1. Indikator Kinerja Utama Sasaran Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah No

1 2


Sat.

Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD Rasio PAD terhadap realisasi pendapatan

Realisasi Tahun yang dilaporkan Target Tahun 2014 Akhir Sebelum RPJMD Reali- Capaia 2018 -nya Target sasi n 2013

Perbandingan Realisasi Tahun 2014 thdp akhir RPJMD

%

124,18

100

96,59

96,59

100

96,59

%

26,42

24

25,42

105,92

31

105,92

(1) Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD, dengan target sebesar 100% terealiasi sebesar 95.59% dengan capaian kinerja sebesar 96.59%. Potensi PAD pada tahun 2014 sebesar Rp479.940.572.679,70 dengan realisasi PAD Rp463.574.599.151,32; (2) Rasio PAD terhadap realisasi pendapatan daerah. PAD Kota Palembang ditargetkan menyumbang sebesar 24% dari

pendapatan

Rp2.873.355.857.095,26,

daerah

yang

sebesar

pada Tahun 2014 realisasi PAD

Kota Palembang sebesar Rp463.574.599.151,32 atau sebesar 25,42%, sehingga capaian indikator kinerjanya sebesar 105,29%. Pencapaian Peningkatan PAD pada tahun 2014 ini didapat melalui pendekatan secara persuasif kepada wajib pajak (WP) untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, meningkatkan pendataan Objek Pajak dan melakukan sampling kepada WP, pengembangan dan pemeriksaan pajak. 2)

Pemerintahan yang Efektif, Bersih dan Bebas KKN. Sasaran Pemerintahan yang efektif, bersih dan bebas KKN dilaksanakan melalui dua indikator kinerja yaitu: 65

BAB III LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


Tabel

3.2.

Indikator

Kinerja

Utama

untuk

Sasaran

Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Bebas KKN Perbandi-


Tahun yang dilaporkan ngan Realisasi Target 2014 Realisasi Tahun Akhir Tahun Sat. RPJMD Sebelum2014 thdp RealiCapaian 2018 nya 2013 Target akhir sasi RPJMD

3 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 4 Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang 5 Skor evaluasi SAKIP Kota Palembang

Skor

-

5

0

0

6

0

Opini

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Skor

CC

CC

CC

-

B

-

(3) Indikator

kinerja

Indeks

Persepsi

Korupsi

(IPK),

merupakan Hasil survey eksternal yang dilakukan oleh KPK

dan/atau

Survey

Transparency

International-

Indonesia merupakan rata-rata dari total pengukuran variabel tentang suap, gratifikasi, pemerasan, konflik kepentingan dan usaha Pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang ditampilkan dengan bentuk skor 0-10. Pada tahun 2014 KPK maupun Transparency InternationalIndonesia tidak melakukan survey persepsi korupsi, terakhir Transparency International-Indonesia melakukan survei persepsi korupsi di tahun 2010 dengan indeks skor untuk Kota Palembang sebesar 4,7. Sehingga Indikator kinerja ini belum bisa diukur. Namun demikian

Pemerintah Kota Palembang telah

melakukan terobosan perbaikan khususnya dalam bidang pelayanan publik dengan terbentuknya Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT), dimana KPPT kota Palembang menjadi kantor pelayanan Intansi Pemerintah Daerah yang 66 BAB III LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


terbaik

di

membentuk

Indonesia, satgas

Kota

Palembang

pelaporan

gratifikasi

juga

telah

dan

juga

penguatan pengawasan APIP dalam penyelanggaraan pemerintah.

Gambar 3.1. Penyerahan Opini WTP Terhadap Laporan Keuangan Kota Palembang Tahun 2013. (4) Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang, pada tahun 2014 Pemerintah Kota Palembang kembali menerima

penghargaan

atas

opini

Wajar

Tanpa

Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2013, ini merupakan tahun ke Empat Pemerintah Kota Palembang menerima opini WTP. Pencapaian ini merupakan usaha bersama seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang dan untuk ke depan akan terus berperan aktif untuk dapat menjaga opini WTP

atas

Laporan

Keuangan

Pemerintah

Kota

Palembang. 67 BAB III LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


(5) Indikator Skor Evaluasi SAKIP Kota Palembang, pada tahun

2014

skor

evaluasi

LAKIP

Pemerintah

Kota

Palembang mendapatkan kategori CC sama seperti tahun sebelumnya. Belum tercapaianya target skor B untuk Evaluasi

LAKIP

dikarenakan

dari

masih

Kementerian belum

PAN

selarasnya

dan

RB

dokumen

perencanaan yang dimiliki Pemerintah Kota Palembang. Untuk peningkatan pencapaian kinerja di tahun mendatang Inspektorat Kota Palembang telah melakukan koordinasi secara intensif dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang dan Bagian Hukum dan Ortala Sekretariat Daerah Kota Palembang mengenai dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja sehingga seluruh dokumen

kinerja

dapat

selaras

dengan

dokumen

perencanaan yang ditetapkan. 3)

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Sasaran laju pertumbuhan ekonomi daerah dapat diuraikan sebagai berikut : Tabel

3.3.

Indikator

Kinerja

Utama

untuk

Sasaran

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Perbandi-


6


Sat.

Realisasi Tahun yang dilaporkan ngan Target 2014 Tahun Realisasi Akhir Tahun Sebelum RPJMD 2014 thdp Reali-nya Target Capaian 2018 akhir sasi 2013 RPJMD

%

-

8,73

9,05

103,66

9,01

100,44

(6) Laju pertumbuhan ekonomi Kota Palembang tahun 2014 sebesar 9.05% dari target sebesar 8,73% dengan capaian sebesar 103,66%. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi

Kota

Palembang

dikarenakan

sedang 68

BAB III LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


berkembangnya kota palembang khususnya di bidang properti, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dana jasa pengangkutan dan komunikasi. 4)

Meningkatnya Nilai Investasi. Sasaran nilai investasi dicapai dengan dua indikator kinerja yang dapat diuraiakan sebagai berikut : Tabel 3.4. IKU untuk Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi. Perbandi-


Tahun yang dilaporkan ngan Realisasi Target 2014 Realisasi Tahun Akhir Tahun Sat. RPJMD Sebelum 2014 thdp Reali2018 Capaian nya 2013 Target akhir sasi

7 Jumlah investor berskala Perus nasional ahaan (PMDN/PMA) 8 Jumlah nilai investasi Rp berskala (juta) nasional (PMDN/PMA)

RPJMD

32

-

32

77

2.903.2 255.320. 20 990.707

240,63

169

240,63

8.8

15.785. 972

9,7

(7) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) pada tahun

2014

di

targetkan

sebanyak

32

perusahaan

menginvestasikan dananya di Kota Palembang, realisasi tahun 2014 sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) perusahaan menginvestasikan

dananya

ke

Pemerintah

Kota

Palembang, dengan demikian capaian indikator kinerja sebesar 240,53%. (8) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dari target 32 (tiga puluh dua) perusahaan/investor diharapkan

menanamkan

investasinya

sebesar

Rp.2.993.220.770.000,00, namun nilai investasi yang ditanamkan

di

tahun

2014

hanya

Rp255.320.990.707 dari tahun dengan capaian

sebesar sebesar

8,8%. 69 BAB III LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


Tercapainya

jumlah perusahaan yang menginvestasikan

dananya di Kota Palembang sebanyak 77 perusahaan salah satunya disebabkan oleh gencarnya promosi dan banyaknya kegiatan berskala baik Nasional maupun Internasional yang dilaksanakan di Kota Palembang, dan juga kemudahan perijinan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Palembang. Namun demikian target jumlah nilai investasi berskala nasional sebesar Rp.2.993.220.770.000,00 masih belum tercapai, hal ini

dikarenakan

masih

belum

kondusifnya

situasi

perekenomian di Kota Palembang sehingga membuat investor masih enggan menanamkan investasi dalam jumlah besar. 5)

Meningkatnya Kegiatan Perdagangan Masyarakat. Sasaran meningkatnya kegiatan perdagangan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut : Tabel 3.5. IKU untuk Sasaran Meningkatnya Kegiatan Perdagangan Masyarakat. Perbandi-

Realisasi Tahun yang dilaporkan ngan Target 2014 Tahun Realisasi Akhir Tahun Sat. Sebelum RPJMD 2014 thdp Reali-nya 2018 Target Capaian akhir sasi 2013

Indikator Kinerja Utama 9 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

RPJMD

%

16

18,58

116,125

17

109,3

(9) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah perbandingan jumlah kontribusi PDRB sektor perdagangan Kota

Palembang

Rp14.409.992.000.000,00

Tahun dibagi

2014 jumlah

sebesar PDRB

Kota

Palembang Tahun 2014 sebesar Rp77.546.977.000.000,00 dikali seratus persen. Pada tahun 2014 realisasi yang dapat dicapai sebesar 18,58% dari target sebesar 16%, sehingga pencapaian target pada tahun 2014 adalah sebesar 116,125%. 70 BAB III LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


Gambar 3.2. Pasar 16 Ilir, sebagai salah satu pusat perdagangan di KotaPalembang Tercapainya target ini antara lain disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan perdagangan modern melalui tumbuhnya pusatpusat perbelanjaan dan toko-toko modern di Kota Palembang. Serta adanya upaya Pemerintah Kota Palembang untuk merevitalisasi pasar tradisional. 6)

Penurunan angka pengangguran. Sasaran penurunan angka penggangguran dicapai dengan dua indikator kinerja yang dapat diuraikan sebagai berikut : Tabel 3.6. IKU Pengangguran.

untuk

Sasaran

Penurunan

Angka Perbandin

Indikator Kinerja Utama 10 Tingkat pengangguran terbuka 11 Angka partisipasi angkatan kerja (Per 1.000)

Tahun yang dilaporkan gan Realisasi Target 2014 Realisasi Tahun Akhir Tahun Sat. RPJMD Sebelum 2014 thdp RealiCapaian 2018 nya 2013 Target akhir sasi RPJMD

%

10,06

9,8

9,15

106,6

8,8

96,02

%

67,01

64

70,13

109,5

72,5

96,73



(10) Tingkat

Penggangguran

terbuka,

Angka

penggangguran pada tahun 2014 sebanyak 69.567 orang dan angkatan kerja sebanyak 759.352 orang/pekerja sehingga realiasi indikator ini sebesar

9.15% dengan

tingkat pencapaian sebesar 107,1%. (11) Angka

partisipasi

angkatan

kerja

tahun

2014

meningkat menjadi 759.352 jiwa orang/pekerja dari jumlah penduduk sebanyak 1.082.632 jiwa sehingga realisasi indikator ini sebesar 70,13% dari target sebesar 64% dengan capaian kerja sebesar 109,5%.

Upaya

pencapaian sasaran ini menunjukann hasil yang baik dan diharapkan di tahun 2018 target kinerja sebesar 72,5% dapat dicapai. Pencapaian kedua indikator kinerja ini menunjukan hasil yang cukup baik, pencapaian ini dicapai dengan terus melakukan pelatihan kerja bagi masyarakat di kota Palembang yang dilakukan secara rutin dan juga melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di kota Palembang maupun di luar kota Palembang dalam pelaksanaan job fair, sehingga dapat memberikan peluan kerja bagi para pencari pekerja.



7)

Berkembangnya Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Berkembangnya

koperasi,

usaha

kecil,

dan

menengah

diwujudkan melalui tiga Indikator Kinerja sebagai berikut: Tabel 3.7. IKU untuk Berkembangnya Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah. Perbandi-


Tahun yang dilaporkan ngan Realisasi Target 2014 Realisasi Tahun Akhir Tahun Sat. RPJMD Sebelum 2014 thdp RealiCapaian 2018 nya 2013 Target akhir sasi RPJMD

12 Persentase koperasi aktif 13 Persentase usaha mikro dan kecil aktif 14 Rasio UMK yang menjadi usaha menengah

%

-

75,28

75,58

100,40

75,46

100,16

%

-

87

87,18

100,21

96

90,81

%

-

22

55,1

250,45

30

100,3

(12) Persentase

Koperasi

Aktif,

Koperasi

merupakan

gerakan ekonomi rakyat yang berperan serta dalam membantu pemerintah dalam segala bidang ekonomi, sehingga persentase koperasi aktif merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan Instansi Pemerintah.

Indikator

kinerja

ini

diukur

dengan

menghitung jumlah koperasi aktif yang ada di Kota Palembang pada tahun 2014 sebanyak 808 koperasi dibagi dengan jumlah koperasi yang ada di Kota Palembang pada Tahun 2014 sebanyak 1.609 Koperasi dikali seratus persen. Sehingga diperoleh realisasi pada tahun

2014

sebesar

75,58%

dari

target

75,28%,

sehingga capaian indikator kinerja pada tahun 2014 melampaui

target

yang

ditetapkan

yaitu

sebesar

100,40%. 73 BAB III LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


(13) Usaha Mikro dan Kecil Aktif, realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2014 sebesar 87,18% yang diperoleh dengan menghitung jumlah usaha mikro dan kecil di Kota Palembang pada tahun 2014 sebesar 27.185 unit usaha dibagi dengan jumlah seluruh UKM yang ada di Kota Palembang sebesar 31.969 unit usaha, dikali seratus persen, sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2014 sebesar 87% sehingga capaian taget indikator tersebut pada tahun 2014 sebesar 100,21%. (14) Rasio UMK yang menjadi Usaha Menengah, realisasi indikator ini sebesar 55,1% dari target 22%, sehingga capaiannya sebesar 250,45%. Terlampauinya target indikator kinerja utama pada sasaran berkembangnya koperasi, usaha kecil dan menegah ini dikarenakan oleh tingginya semangat masyarakat untuk berkoperasi yang tumbuh karena adanya kesamaan aktifitas dan kepentingan serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Selain itu juga disebabkan oleh semakin kondusifnya iklim usaha di Kota Palembang, disamping adanya upaya Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perindustrian,

Perdagangan,

dan

Koperasi

dalam

memfasilitasi pengembangan UMKM melalui pelatihan dan Bimtek pelaku UMKM, serta membuka peluang pemasaran produk dengan dibeberapa

selalu

kegiatan

mengikutsertakan pelaku baik

tingkat

nasional

UMKM maupun

Internasional.



8)

Meningkatnya Ketahanan Pangan. Sasaran meningkatnya ketahanan pangan pertanian dan perkebunan pada tahun 2014 tercapai 100% karena dari target 90% sasaran ini terealisasi 90%. hal ini tergambar dari pencapaian Indikator Kinerja yang dipakai untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut yaitu: Tabel 3.8. IKU Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Perbandi-


Realisasi Tahun yang dilaporkan ngan Target 2014 Tahun Realisasi Akhir Tahun Sat. Sebelum RPJMD 2014 thdp Reali-nya Target Capaian 2018 akhir sasi 2013 RPJMD

15

Ketersediaan pangan utama

%

-

90

90

100,00

98

91,84

(15) Ketersediaan Pangan Utama didapat dari perbandingan antara rata-rata jumlah ketersediaan pangan per tahun (kg) dengan jumlah penduduk dikali seratus persen. Berdasarkan

data

pada

Tahun

2014

rata-rata

ketersediaan pangan pertahun adalah 1.602.455 kg (90%). Jumlah penduduk Kota palembang pada Tahun 2014 adalah 1.780.506 orang. Berdasarkan perhitungan tersebut, realisasi indikator kinerja ini adalah 1.602.455 kg (90%) dari target 1.602.455 kg (90%) dengan persentase capaian 100%.Tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan meningkatnya produktivitas sumber daya pertanian, perikanan dan peternakan di Kota Palembang pada Tahun 2014.



9)

Meningkatnya Hasil Produksi Perikanan. Meningkatnya Hasil Produksi Perikanan memiliki satu indikator kinerja utama yaitu: Tabel

3.9.

IKU Sasaran

Meningkatnya Hasil Produksi

Perikanan. Perbandi-

Indikator Kinerja Utama 16 Produksi perikanan


Ton

3.682,20 11.179 13.205,5 118,12 15.256

86,56

(16) Produksi Perikanan yang capaiannya pada tahun 2014 sebesar 118%, Dengan target tahun 2014 sebesar 11.179 ton/tahun dan terealisasi 13.205,5 ton/tahun. Hasil capain ini apabila kita bandingkan dengan Tahun 2013 mengalami kenaikan lebih dari dua kali lipat sebesar 161%. Terlampauinya target tersebut dikarenakan berhasilnya upaya peningkatan produksi dan produktifitas perikanan seiring dengan semakin besarnya minat masyarakat untuk membudidayakan ikan serta tingginya permintaan pasar terhadap komoditi ikan setiap tahunnya. 10) Meningkatnya kepatuhan terhadap perda tata ruang kota yang telah ditetapkan (RTRW, RDTR). Sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap perda tata ruang kota yang telah ditetapkan (RTRW, RDTR) memiliki capaian sebesar 100%. Indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan dari sasaran ini yaitu:



Tabel 3.10. IKU Sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap perda tata ruang kota yang telah ditetapkan (RTRW, RDTR).

Indikator Kinerja Utama 17 % kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW

Realisasi Tahun yang dilaporkan 2014 Tahun Sat. Sebelum nya 2013 Target Reali-sasi Capaian

%

(17) Kesesuaian

-

99,91358 99,91358

Pemanfaatan

ruang

100

Target Akhir RPJMD 2018

Perbandin gan Realisasi Tahun 2014 thdp akhir RPJMD

99,91373

99,99

dengan

RTRW,

Indikator ini diukur dengan membandingkan luas lahan Kota Palembang yang sesuai dengan rencana tata ruang seluas 40.026,37771 Ha dan total luas Kota Palembang seluas 40.061 Ha. Dari 99,91358% yang ditargetkan untuk Indikator Kinerja tersebut terealisasi 99,91358% dengan capaian sebesar 100%. Keberhasilan dari indikator ini disebabkan telah sesuainya pemanfaatan tata ruang dengan rencana tata ruang kota. 11) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Permukiman. Keberhasilan Kota Palembang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup salah satunya dapat dilihat dari telah diterimanya penghargaan “Langit Biru” yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hasil Penilaian Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan Tahun 2014. Dalam rangka untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan hidup

maka

ditetapkan

sasaran

meningkatnya

kualitas

lingkungan hidup permukiman yang memiliki tiga indikator kinerja utama yaitu:



Tabel 3.11. IKU Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Permukiman. Perbandin


Tahun yang dilaporkan gan Realisasi Target 2014 Realisasi Tahun Akhir Tahun Sat. RPJMD Sebelum 2014 thdp RealiCapaian 2018 nya 2013 Target akhir sasi RPJMD

18 Persentase cakupan Pengelolaan Air % Limbah Domestik 19 Persentase penanganan % sampah 20 Pengurangan titik/luas Titik genangan

(18) Persentase

68,00

65

81,71

125,71

100

81,71

-

85

76,58

90,09

100

76,58

-

62

55

111,3

31

22.58

Cakupan

Pengelolaan

Air

Limbah

Domestik, dengan target 30% terealisasi sebesar 81,71% dengan persentase capaian target sebesar 272,36%. Terlampauinya

target

tersebut

dikarenakan

telah

terlaksananya Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan

pengawasan/pemantauan

Hidup

dengan

pengelolaan

kegiatan

limbah

B3,

dengan pemantauan yang dilakukan di lapangan.



Gambar 3.3. Penyerahan Penghargaan Adipura Kencana Tahun 2014. (19) Persentase

Penanganan

Sampah,

adalah

membandingkan volume sampah yang dikelola dengan volume produksi (timbulan sampah). Target penanganan sampah tahun 2014 sebesar 85% namun hanya terealiasi sebesar 76,58%, sehingga capaian penanganan sampah di Kota Palembang baru mencapai 97,06% atau sebesar 119.460 m3. Kondisi ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang terus meningkat yang mengakibatkan bertambahnya jumlah produksi/timbulan sampah dibandingkan dengan jumlah sampah yang dapat dikelola, selain itu hal ini juga disebabkan masih lemahnya kesadaran masyarakat Kota Palembang akan kebersihan lingkungan.



(20) Pengurangan Titik Genangan dengan target jumlah genangan yang belum tertangani sejumlah 62 titik teralisasi sebanyak 55 titik dengan capaian 111,3%. Terjadinya genangan pada prasarana jalan disebabkan antara lain lamanya curah hujan, berkurangnya daerah resapan air, alih fungsi tata guna lahan, dan volume sampah dalam saluran drainase. 12) Meningkatnya Aksesibilitas Lalu Lintas Masyarakat. Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Lalu Lintas Masyarakat dengan indikator: (21) Kecepatan

rata-rata

per

kilometer

diukur

dengan

kecepatan rata-rata perjalanan darat yang menggunakan angkutan umum ditambah Kecepatan rata-rata angkutan pribadi dan hasilnya dijadikan rata-rata kecepatan ratarata per-kilometer/jam. Dari hasil survey tahun 2012, kecepatan

rata-rata

perjalanan

darat

rata-rata

19 Km/Jam, ditahun 2013 menurun 18,5 Km/Jam, Tahun 2014 waktu tempuhnya menurun lagi 18 Km/Jam. Kecepatan rata-rata tahun 2014 ditargetkan 18,5 km/Jam, realisasi kecepatan rata-rata perjalanan darat tahun 2014 hanya mencapai 18 Km/Jam. Sehingga capaian indikator ini pada tahun 2014 sebesar 97,30%. Tabel 3.12. IKU Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Lalu Lintas Masyarakat Perbandi-

Indikator Kinerja Utama 21 Kecapatan rata-rata per kilometer

Realisasi Tahun yang dilaporkan ngan Target 2014 Tahun Realisasi Akhir Tahun Sat. Sebelum RPJMD 2014 thdp Reali-nya 2018 Target Capaian akhir sasi 2013 RPJMD

Km/ Jam

18,5

18,5

18

97,3

5

88,8



Tidak tercapainya indikator ini karena rasio pertumbuhan kendaraan

(angkutan

pribadi

dan

Palembang

tidak

sebanding

angkutan dengan

umum)

di

pertumbuhan

/pembangunan jalan baru (setiap tahu pertumbuhan kendaraan baik pribadi/kendaraan umum meningkat 2-4%. Sedangkan pembangunan

jalan

baru

hanya

0-1%

solusi

kedepan

diharapkan instansi terkait dapat melakukan peningkatan kapasitas jalan (Pembangunan jalan baru/

manajemen/

rekayasa/ lalin) seperti pembangunan yang ada saat ini pembangunan underpass simpang patal dan pembangunan fly over jakabaring diharapkan jarak tempuh perjalanan darat kecepatan

rata-rata

lalu

lintas

semakin

meningkatnya

aksesibilitas lalu lintas. 13) Tersedianya Angkutan Publik yang Layak dan Terjangkau. Sasaran Tersedianya Angkutan Publik yang Layak dan terjangkau dengan indikator : (22) Cakupan ketersediaan angkutan umum terhadap jaringan jalan adalah tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/Kota adalah perbandingan jumlah jaringan jalan kota Palembang yang terlayani angkutan umum dengan jumlah jaringan jalan kota Palembang.



Tabel 3.13. IKU Sasaran Tersedianya Angkutan Publik yang Layak dan Terjangkau. Perbandi-

Indikator Kinerja Utama 22 Cakupan ketersediaan angkutan umum terhadap jaringan jalan


%

-

84

83,9

99,88

84

99,88

Jumlah jaringan jalan kota Palembang yang terlayani angkutan umum 627.500 jaringan jalan sedangkan jumlah jaringan jalan kota Palembang 747.920 jaringan jalan. Capaian realisasi persentasi indikator ini 83,90% belum memenuhi target yang telah ditentukan sebesar 84%. Capaian untuk indikator ini 99,88%. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna jasa angkutan, saat ini telah dioperasikan pelayanan angkutan umum dalam kota Palembang, yang terbagi 25 trayek rute, dimana pada semua rute menjadikan pusat kota sebagai tujuan

akhir,

untuk

mencegah

timbulnya

permasalahan

angkutan umum yang lebih komplek maka perlu mengkaji tingkat pelayanan rute angkutan kota sebagai pertimbangan untuk penataan jaringan yang tepat dimasa yang akan datang agar dapat memenuhi kebutuhan pergerakan dalam kota Palembang sesuai dengan perkembangan kota. 14) Meningkatnya Mutu Pendidikan Masyarakat. Sasaran Meningkatnya Mutu Pendidikan Masyarakat dengan 13 indikator yang seluruhnya telah mencapai target, dengan penjelasan sebagai berikut : 82 BAB III LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


Tabel 3.14. IKU Sasaran Meningkatnya Muti Pendidikan Masyarakat. Perbandi-


Realisasi Tahun yang dilaporkan ngan Target 2014 Tahun Realisasi Akhir Tahun Sat. Sebelum RPJMD 2014 thdp Reali-nya Target Capaian 2018 akhir sasi 2013

23 Penduduk yang berusia >15 tahun melek % huruf (tidak buta aksara) 24 Angka Partisipasi % Murni (APM) SD/MI/Paket A 25 Angka Partisipasi Murni (APM) % SMP/MTs/Pake tB 26 Angka Partisipasi Murni (APM)) % SMA/SMK/MA/ Paket C 27 Angka Putus Sekolah (APS) % SD/MI 28 Angka Putus Sekolah (APS) % SMP/MTs 29 Angka Putus Sekolah (APS) % SMA/SMK/MA 30 Angka Kelulusan (AL) % SD/MI 31 Angka Kelulusan (AL) % SMP/MTs 32 Angka Kelulusan (AL) % SMA/SMK/MA 32 Angka Melanjutkan (AM) dari % SD/MI ke SMP/MTs 33 Angka Melanjutkan (AM) dari % SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 34 Rata-rata lama Tahun sekolah

RPJMD

100

80

100

125

100

125

101,19

99.52

100

100,48

99.60

100,4

101,41

99.52

154,58

155,33

99.60

155,2

100,29

95.05

102,09

105,26

95.25

107,2

0,01

0.45

0,01

197,78

0.25

196

0,01

0,01

0,00

101

0,00

100,21

0,03

0.17

0,00

200,00

0,13

200

99,61

99.40

100

100,60

99,51

100,5

99,95

99.92

105,87

105,95

99,96

105,91

100,00

99.91

100,01

100,10

99,95

100,06

99,48

95.1

99,48

104,60

99,95

99,53

93,19

99.99

100,19

100,20

100

100,19

16,62

13

15,81

121,62

15

105,4



(23) Jumlah penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta Aksara) yakni 1.323.028 orang dengan target 80,00%. Indikator Kinerja ini terealisasi 100,00% dengan capaian sebesar 101,01%. (24) Jumlah APM SD/MI Paket A dengan target 99,52% Indikator kinerja ini terealisasi 100,00% dengan capaian sebesar 100,48%. (25) Jumlah APM SMP/MTS Paket B dengan target 99,52% realisasi Indikator Kinerja ini terealisasi 154,38% dengan capaian sebesar 155,13%. (26) Jumlah APM SMA/SMK/MA Paket C dengan target 99,05%, Indikator Kinerja ini terealisasi 102,09% dengan capaian sebesar 105,26%. (27) Jumlah APS SD/MI dengan target 0,45% Indikator kinerja ini terealisasi 0,00% dengan capaian 100,75%. (28) Jumlah APS SMP/MTs dengan target 0,01% Indikator kinerja ini terealisasi 0,00% dengan capaian 101%. (29) Jumlah APS SMA/SMK/MA dengan target 0,17% Indikator kinerja ini terealisasi 0,00% dengan capaian 100,28%. (30) Jumlah AL SD/MI dengan target 99,40% Indikator kinerja ini terealisasi 100,00% dengan capaian 100,60%. (31) Jumlah AL SMP/MTs dengan target 99,92% Indikator kinerja ini terealisasi 105,87% dengan capaian 105,95%.



(32) Jumlah AL SMA/SMK/MA dengan target

99,91%

Indikator kinerja ini terealisasi 100,01% dengan capaian 100,10%. (33) Jumlah AM dari SD/MI ke SMP/MTs dengan target 95,10% Indikator kinerja ini terealisasi 99,48% dengan capaian 104,60%. (34) Jumlah AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dengan target 99,99% Indikator kinerja ini terealisasi 100,19% dengan capaian 100,20%. (35) Rata-rata lama sekolah dengan target 12 tahun Indikator kinerja ini teralisasi 15,81% dengan capaian sebesar 95,40%. Terlampauinya target sasaran meningkatnya mutu pendidikan tidak terlepas dari adanya perhatian dan bantuan dari Pemerintah Pusat yang dikenal dengan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTS/SMP-T, dan SMA/SMK/MA., perhatian dan bantuan

Pemerintah

Provinsi

melalui

program

Bantuan

Sekolah Gratis (PSG), serta bantuan Pemerintah Kota Palembang melalui dana sharing PSG, sehingga dapat membebaskan segala pungutan biaya pendidikan yang dibebankan kepada wali murid. Selain itu juga dikarenakan gencarnya program Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan Program Wajib Belajar sehingga semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Wajib Belajar minimal 12 tahun.



15) Meningkatnya Mutu Kesehatan Masyarakat. Sasaran Meningkatnya Mutu Kesehatan Masyarakat dengan tiga indikator yang seluruhnya telah mencapai target 100%, hasil tersebut diperoleh dari hasil capaian rata-rata indikator kinerja yang dipakai untuk mengukur keberhasilan dari sasaran ini yaitu: Tabel 3.15. IKU Sasaran Sasaran Meningkatnya Mutu Kesehatan Masyarakat Perbandi-

Realisasi Tahun yang dilaporkan ngan Target 2014 Tahun Realisasi Akhir Tahun Sat. Sebelum RPJMD Reali- Capaian 2018 2014 thdp -nya Target akhir sasi (%) 2013


RPJMD

36 Angka/jumlah balita dgn gizi buruk (prevalensi gizi buruk) 37 Angka/jumlah kematian bayi

%

0,01

0,9

0,015

1,67

<0,9

100

KH

-

23 / 1.000

1,8 / 1.000

192,12

23 / 1.000

192,12

38 Angka/jumlah kematian ibu

KH

-

102 / 41/ 102 / 159,80 159,80 100.000 100.000 100.000

(36) Indikator kinerja angka/jumlah balita dengan gizi buruk (Prevalensi Gizi Buruk) adalah balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) dengan Z-score <-3 SD dan atau dengan tanda-tanda klinis

(marasmus,

kwashiorkor,

dan

marasmus-

kwasiorkor). Target 2014 angka gizi buruk <1%, jumlah gizi buruk yang ada 22 balita dari 147.427 balita yang ada, maka cakupan masih dibawah 1%, indikator kinerja tersebut terealisasi 0,015% sehingga capaian kinerja 100%.



(37) Indikator kinerja angka/jumlah kematian bayi adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup di tahun yang sama. Target tahun 2014 sebesar 26 per 1000 kelahiran hidup yang ditetapkan berdasarkan target MDG’s. Di Kota Palembang tahun 2014 jumlah kematian bayi sebanyak 53 kasus per 29.235 kelahiran hidup atau 1.8 per 1000 kelahiran hidup. Angka tersebut diperoleh dari kematian bayi yang dilaporkan pada sarana kesehatan dan masih dibawah target MDG’s., dengan target 23 per 1000 KH, indikator kegiatan tersebut terealisasi sebesar 1,8 per 1000 KH dengan capaian sebesar 193,07 per 1000 KH. (38) Indikator kinerja angka/jumlah kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lainlain. Target tahun 2014 jumlah kematian ibu sebesar 118 per 100.000 kelahiran hidup, sesuai dengan target MDG’s. Di Kota Palembang tahun 2014 jumlah kematian ibu sebanyak 12 kasus per 29.235 kelahiran hidup atau 41 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih dibawah angka target dari MDG’s, dengan target 102 per 100.000 KH indikator kinerja tersebut terealisasi 41 per 100.000 KH dengan capaian sebesar 165,25 per 100.000 KH.



16) Meningkatnya

kunjungan

wisatawan

domestik

dan

mancanegara. Sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara dengan dua indikator yang seluruhnya telah mencapai target 100%, yaitu: Tabel 3.16. IKU Sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara. Perbandi-

Indikator Kinerja Utama 39 Rata-rata lama kunjungan wisatawan 40 Jumlah wisatawan

Realisasi Tahun yang dilaporkan 2014 ngan Target Tahun Realisasi Akhir Tahun Sat. Sebelum RPJMD 2014 thdp -nya Target Realisasi Capaian 2018 akhir 2013 RPJMD

Hari

-

2

2

Jiwa

-

300,000

100%

3

66,67%

424.123 141,37% 439.230 96,56%

(39) Indikator kinerja rata-rata lama kunjungan wisatawan pada Tahun 2014 tercapai 100 % hasil tersebut diperoleh dari indikator rata-rata lama kunjungan wisatawan dengan target 2 hari indikator kinerja tersebut terealisasi 2 hari dengan capaian sebesar 100%. (40) Indikator kinerja Jumlah wisatawan pada tahun 2014 tercapai 145,51 % hasil tersebut diperoleh dari indikator jumlah wisatawan dengan target tahun 2014 sebesar 300.000 terealisasi

jiwa

per tahun

424.123

jiwa

indikator kinerja

tersebut

dengan

sebesar

capaian

141,37%.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Target Nasional. Setelah diidentifikasi dari 40 Indikator Kinerja Utama hanya satu IKU yang memiliki standar nasional yaitu Indeks Persepsi Korupsi (IPK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, telah ditetapkan target IPK pada Tahun 2014 skor 5. Pada tahun 2014 KPK maupun Transparency InternationalIndonesia tidak melakukan survey persepsi korupsi, terakhir Transparency International-Indonesia melakukan survei persepsi korupsi di tahun 2010 dengan indeks skor untuk Kota Palembang sebesar 4,7. 4. Analisis dan Efesiensi Penggunaan Sumber Daya a. Sumber Daya Keuangan Dalam pelaksanaan Belanja Daerah

prinsip

efisiensi,

efektivitas, equity dan ekonomis tetap menjadi dasar dalam pengalokasian belanja daerah dengan ketersediaan dana yang terbatas dengan memperhatikan tolok ukur dan target kinerja yang ingin dicapai dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Komposisi belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan BelanjaLangsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan

program

dan

kegiatan,

sedangkan

Belanja

Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang 89 BAB III LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pengelompokan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan PP 41 Tahun 2007. Kebijakan umum belanja daerah mengacu pada RPJMD tahun 2013– 2018 yang diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintah daerah setta dalam penggunaannya belanja daerah tetap mengedepankan prinsipprinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Belanja daerah diseimbangkan dengan jumlah pendapatan daerah yang ada, yang diharapkan

dapat memberikan

dukungan pada program-program kategori daerah. Arah pengelolaan belanja daerah pada tahun 2014 dititikberatkan pada upaya peningkatan fungsi APBD sebagai salah satu alat ukur

pertumbuhan

mengoptimalkan

ekonomi

Kota

prinsip-prinsip

Palembang efisiensi,

dengan

efektivitas,

transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, adapun pelaksanaan Belanja Daerah tahun 2014 dapat disajikan pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.17 Belanja Daerah Pemerintah Kota Palembang No 1

Jenis Belanja Belanja Belanja Operasi

Target Belanja Realisasi Belanja 3.153.733.368.049,39 2.812.540.073.360,45 2.463.347.912.208,84 2.192.560.331.131,45

1. 2. 3. 4. 5.

Belanja Pegawai 1.683.348.212.928,35 1.508.876.064.352,00 Belanja Barang 754.908.804.270,49 664.974.345.643,60 Belanja Subsidi 8.597.000.010,00 8.597.000.010,00 Belanja Hibah 11.960.395.000,00 6.574.518.508,00 Belanja Bantuan 3.533.500.000,00 2.677.130.000,00 Sosial 6. Belanja Bantuan 1.000.000.000,00 861.272.617,85 Keuangan 2 Belanja Modal 688.385.455.840,55 618.886.821.696,00 2.1 Belanja Tanah 31.758.652.000,00 12.780.349.909,00 2.2 Belanja Peralatan dan 108.785.379.726,55 100.765.616.808,00 Mesin 2.3 Belanja Bagunan dan 131.737.530.596,00 106.413.857.703,00 Gedung 2.4 Belanja Jalan, Irigasi 355.808.383.363,00 350.551.264.749,00 dan Jaringan 2.5 Belanja Aset Tetap 60.295.510.155,00 48.375.732.527,00 lainnya 3 Belanja Tak Terduga 2.000.000.000,00 1.092.920.533,00 Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Palembang Sejalan dengan pemberian urusan kepada daerah termasuk sumber keuangannya, maka dalam bunyi pasal 79 UndangUndang Nomor 22 tahun 1999 dicantumkan sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas: 1) Pendapatan asli daerah yaitu: a) Hasil pajak daerah b) Hasil retribusi daerah c) Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, 91 BAB III LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah 2) Dana Perimbangan 3) Pinjaman daerah 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai

dengan

prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (Non PAD) sifatnya lebih terikat. Pemerintah Kota Palembang di tahun 2014 telah melakukan upaya penggalian dan peningkatan pendapatan asli daerah yang diharapkan untuk setiap tahunya meningkat dan dapat di pergunakan dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Kota Palembang di tahun berikutnya. Untuk peningkatan pendapatan asli daerah diupayakan dari pendapatan

pajak

dan

retribusi

daerah

dengan

tidak

menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan asli daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembelanjaan, maka pendapatan asli daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung

program

dan

kegiatan

penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Palembang. Upaya peningkatan PAD dicapai dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Program intensifikasi dilakukan melalui upaya secara terus menerus dalam

melakukan

perbaikan

ke

dalam

dan

senantiasa



meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Dari pelaksanaan Belanja dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Palembang yang dituangkan dalam Peraturah Daerah Kota Palembang Nomor Tahun 2014 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Derah Kota Palembang Tahun 2014, diharapkan

Pendapatan

Rp3.082.206.627.931,31 Pendapatan

Daerah

dengan Kota

Daerah realisasi

sebesar tahun

Palembang

2014 sebesar

Rp2.873.355.857.095,26 untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.18. Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Palembang No 1.

Jenis Penerimaan

4 5

%

753.849.902.820,25

731.519.920.156,40

97,04

a

395.888.500.000,00

463.574.599.151,32

117,10

153.590.364.182,00 56.000.000.000,00

85.109.315.505,34 28.021.442.345,64

55,41 50,04

148.371.038.638,25

154.814.563.154,10

104,34

1.604.205.948.483,06 119.675.959.701,06

1.545.294.767.722,00 95.284.667.535,00

96,33 79,62

214.811.165.782,00

196.805.369.187,00

91,62

1.203.662.453.000,00

1.203.662.453.000,00

100,00

66.056.370.000,00

49.542.278.000,00

75,00

426.003.126.000,00

426.003.126.000,00

100,00

Pendapatan bagi hasil pajak Provinsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah a. Pendapatan Hibah

161.253.195.700,00

70.008.575.005,86

43,42

136.894.454.928,00

100.529.468.211,00

73,44

27.612.166.242,00

12.362.166.242,00

44,77

b. Pendapatan lainnya

109.282.288.686,00

88.167.301.969,00

80,68

3.082.206.627.931,31

2.873.355.857.095,26

93,22

Pajak Daerah

Retribusi Daerah Hasil Pengelolahan Kekayaan daerah yang dipisahkan d Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana Perimbangan a Bagi hasil pajak Pusat b

3

Realisasi (Rp)

Pendapatan Asli Daerah b c

2

Target (Rp)

Bagi Hasil Bukan pajak Pusat c Dana Alokasi Umum (DAU) d Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Penyesuaian

Jumlah Pendapatan

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang



Adapun proporsi realisasi pendapatan daerah Kota Palembang dapat di lihat pada gambar di bawah ini :

2,44 3,5

Pendapatan Asli Daerah 25,46

14,83

Dana Perimbangan Dana Penyesuaian

53,78

Pendapatan bagi hasil pajak Provinsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Gambar 3.4. Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palembang Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa dana perimbangan lebih berpengaruh sebesar 53.78%, diikuti Pendapatan Asli Daerah sebesar 25,46%, selanjutnya dana penyesuaian sebesar 14,83% dan Pendapatan lain-lain yang sah 3,5% serta pendapatan bagi hasil provinsi sebesar 2,44%. b. Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Palembang (PNS Non Guru) per Juli 2014 sejumlah 5.088 orang, berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel VIII. B.6.b.1 Jumlah PNS berdasarkan Golongan Golongan

Jumlah

I II III IV Jumlah

78 1.348 5.471 7.755 14.652

Sumber : BKD dan Diklat Kota Palembang 2014.

Tabel IX. B.6.b.2 Jumlah PNS berdasarkan Jabatan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jabatan Eselon II a Eselon II b Eselon III a Eselon III b Eselon IV a Eselon IV a (UPTD) Eselon IV b Eselon V a Fungsional Staf Jumlah


Jumlah 1 38 64 135 605 110 641 64 1.199 12.387 15.244

Tabel X. B.6.b.3 Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pendidikan

Jumlah

S3 S2 S 1/D IV D I s.d D III SLTA SLTP SD Jumlah

1 1.396 8.873 2.303 1.943 62 75 14.653




5. Analisis Program Kegiatan. Analisi Program dan kegiatan dalam pencapaian 16 sasaran dan 40 indikator kinerja utama dicapai melalaui 88 program yang telah dilaksanakan dengan penggunaan anggaran secara efektif dan efesien, masing-masing program dapat dijelaskan secara ringkas melalui tabel dibawah ini: No 1

Sasaran RPJMD Terwujudn ya kemandiri an keuangan daerah

No


Program

1

Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD

1

2

Rasio PAD terhadap realisasi pendapatan

2 3 4 5

2

Pemerinta han yang efektif, bersih dan bebas KKN

3

Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

6

4

Skor evaluasi SAKIP Kota Palembang

7

5


8

9

10

Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan daerah Program Peningkatan Sadar Pajak Program Peningkatan data objek pajak Program Peningkatan Pajak daerah Program Peningkatan Pajak daerah Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Anggaran

429.960.000

Realisasi 294.900.000

629.540.000

622.199.700

1.691.178.500

1.669.704.460

3.637.020.000

3.225.678.530

134.740.000

86.065.000

315.830.000

278.200.310

25.000.000

18.000.000

2.535.350.000

2.373.259.300

7.490.042.450

6.635.645.117

65.000.000

60.000.000



No 3

4

Sasaran RPJMD Meningkat nya laju pertumbuh an ekonomi daerah Meningkat nya nilai investasi

No

Meningkat nya kegiatan perdagang an masyarak at

Program

7

Penuruna n angka pengangg uran

Berkemba ngnya koperasi, usaha kecil, dan menengah

Realisasi


11

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

2.372.030.110

1.925.507.272

7

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Kontribusi sektor PDRB terhadap PDRB

12

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

428.808.500

161.198.500

13

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

255.200.000

53.033.000

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.489.062.000

237.039.000

40.000.000

37.712.500

9

14

15

16 6

Anggaran

6

8

5


10

Tingkat pengangguran terbuka

17

11

Angka partisipasi angkatan kerja (Per 1.000)

18

Persentase koperasi aktif

20

12

19

21

22

23 13

Persentase usaha mikro dan kecil aktif

24

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

75.400.000

951.160.000

938.337.100

393.155.000

382.684.846

1.099.700.000

1.045.306.900

14.473.004.500

14.289.013.600

153.665.000

153.665.000

4.442.575.000

4.053.675.000

130.505.000

62.520.000

70.862.000

38.745.500



No

Sasaran RPJMD

No 14

Indikator Kinerja Utama Rasio UMK yang menjadi usaha menengah

Program 25

26

27

28

29

30

8

Meningkat kan ketahanan pangan

15


31

32 33 34 35 36 37 9

Meningkat nya hasil produksi perikanan

16

Produksi perikanan

38 39

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebuna n Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program lumbung pangan Program peningkatan produksi hasil peternakan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program Peningkatan Produksi Peternakan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Peningkatan sarana dan perasana kelautan/perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Anggaran

Realisasi

565.845.500

425.542.745

16.262.500

16.200.000

199.500.000

153.665.000

664.600.000

508.073.200

725.000.000

554.500.000

372.025.000

245.135.800

1.128.695.000

900.476.810

133.437.000

75.274.800

308.600.000

308.600.000

253.700.000

192.222.000

274.925.000

274.429.500

418.200.000

322.061.000

311.840.000

230.756.370

4.720.628.000

4.650.970.450

100.000.000

76.936.500



No

Sasaran RPJMD

No


Program 40 41

10

Meningkat nya kepatuhan terhadap perda tata ruang kota yang telah ditetapkan (RTRW, RDTR) Meningkat nya kualitas lingkunga n hidup permukim an

17

18


Persentase cakupan Pengelolaan Air Limbah Domestik

42

43

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

44

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (DKK) Program Pneingkatan Kinerja pengolahan persampahan Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong Program Pembangunan turap/talud/brojong Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengendalian banjir

45

46

47 19

Persentase penanganan sampah

48

49 20

Pengurangan titik/luas genangan

Program pengembangan perikanan tangkap Program pengembangan budidaya perikanan Program Pemanfaatan Ruang

50

51 52

53

Anggaran

Realisasi

66.000.000

61.237.000

988.000.000

847.600.790

900.000.000

828.775.000

75.000.000

36.495.000

1.464.315.250

1.152.537.905

729.300.000

616.044.350

730.000.000

536.899.895

666.438.950

374.855.900

62.071.073.260

89.500.000

49.540.617.362

72.917.000

43.403.811.400

42.724.351.850

10.098.166.200

9.977.678.650

35.777.738.012

29.700.551.950

6.495.761.575

6.483.838.575



No

12

Sasaran RPJMD

Meningkat nya aksesibilit as lalu lintas masyarak at

No

21


Jarak dan waktu tempuh per kilometer

Program

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

14.415.243.250

4.316.884.250

55

Program rehabilitasi/pemelihar aan Jalan dan Jembatan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan pelayanan angkutan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program dana alokasi khusus (DAK)

120.013.937.150

117.948.382.000

1.688.404.000

2.525.300.000

2.525.300.000

2.006.182.500

912.608.000

875.163.500

4.269.663.450

3.639.785.727

8.841.232.000

8.840.982.000

42.391.734.000

21.117.537.445

62

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

309.664.000

0

63

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

93.636.357.486

89.222.453.260

64

Program Pendidikan Menengah

51.098.628.599

46.376.929.967

65

Program Pendidikan Non Formal

555.540.000

278.820.000

57 Tersedian ya angkutan publik yang layak dan terjangkau

22

Cakupan ketersediaan angkutan umum terhadap jaringan jalan

58

59

60

14

28

23

24

25

26

27

Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/P aket C Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Realisasi

54

56

13

Anggaran

61



No

Sasaran RPJMD

No

Anggaran

Realisasi

3.356.780.000

3.843.567.000

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

66

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

29

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

67

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

927.900.000

399.095.000

30

Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Rata-rata lama sekolah Angka/jumlah balita dgn gizi buruk (prevalensi gizi buruk) Angka/jumlah kematian bayi

68

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

504.797.000

504.447.000

69

500.000.000

498.465.450

Angka/jumlah kematian ibu

70

Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Peningkatan sarana dan perasana Kesehatan

1.067.520.000

1.038.410.000

17.787.221.838

16.765.982.245

70.341.409.701

63.652.309.592

40.000.000

25.450.000

30.000.000

30.000.000

46.209.000

43.479.000

32 33

34

35 Meningkat nya mutu kesehatan masyarak at

Program

28

31

15


36

37 38

71 72

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

73

Program Pengawasan Obat Dan Makanan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

74 75



No

Sasaran RPJMD

No


Program 76 77 78

79 80 81 82 16

Meningkat nya kunjungan wisatawan domestik dan mancaneg ara

39 40

Rata-rata lama kunjungan wisatawan Jumlah wisatawan

83 84 85 86

87 88

Total

Anggaran

Realisasi

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak

616.348.000

607.702.000

176.286.000

176.192.500

80.000.000

80.000.000

703.865.500

703.045.500

150.297.000

149.217.300

93.365.000

85.020.000

104.664.000

104.664.000

Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan

415.539.000

389.354.000

174.495.000

169.901.000

5.403.318.000

5.187.097.000

2.315.084.000

2.147.751.950

4.935.991.000

3.545.906.000

135.000.000

130.924.000

667.641.552.681

587.957.737.223

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran keuangan 88 program untuk mencapai kinerja 16 sasaran dan 40 indikator kinerja utama dapat dijelaskan secara ringkas melalui tabel dibawah ini:



Tabel 3.22. Realisasi Anggaran pada Masing-Masing Program Kegiatan. No 1

Sasaran RPJMD Terwujudnya kemandirian keuangan daerah

No


Satuan

Tahun 2014

1

Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD

%

100

Realisasi 96,59

2

Rasio PAD terhadap realisasi pendapatan

%

24

25,42

Target

Program

Capaia n 96,59

1

105,92

2 3 4 5

2

Pemerintahan yang efektif, bersih dan bebas KKN

3

Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Skor

-

-

-

6

4


Kategori

CC

CC

-

7

Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan daerah Program Peningkatan Sadar Pajak Program Peningkatan data objek pajak Program Peningkatan Pajak daerah Program Peningkatan Pajak daerah Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Anggaran

Realisasi

429.960.000

294.900.000

629.540.000

622.199.700

1.691.178.500

1.669.704.460

3.637.020.000

3.225.678.530

134.740.000

86.065.000

315.830.000

278.200.310

25.000.000

18.000.000



No

Sasaran RPJMD

No 5

Indikator Kinerja Utama Skor evaluasi SAKIP Kota Palembang

Satuan Kategori

Tahun 2014 Target WTP

Realisasi WTP

Capaia n -

Program 8

9

10 3

4

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah Meningkatnya nilai investasi

6


Persen

8,73

9,05

103,67

11

7

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Perusah aan

32

77

240,63

12

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Anggaran

Realisasi

2.535.350.000

2.373.259.300

7.490.042.450

6.635.645.117

65.000.000

60.000.000

2.372.030.110

1.925.507.272

428.808.500

161.198.500



No

Sasaran RPJMD

No 8

5

Meningkatnya kegiatan perdagangan masyarakat

9

Indikator Kinerja Utama Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Kontribusi sektor PDRB terhadap PDRB

Satuan

Tahun 2014

Rp (juta)

2.903.2 20,00

Realisasi 255.320, 00

%

16,00

18,58

Target

Program

Capaia n 8.8

13

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

116,13

14

Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja

15 16

6

Penurunan angka penganggura n

10

Tingkat pengangguran terbuka

%

9,8

9,15

106,63

17

11

Angka partisipasi angkatan kerja (Per 1.000)

%

64

70,13

109,58

18 19

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Anggaran 255.200.000

Realisasi 53.033.000

75.400.000 1.489.062.000

237.039.000

40.000.000

37.712.500

951.160.000

938.337.100

393.155.000

382.684.846

1.099.700.000

1.045.306.900



No 7

Sasaran RPJMD Berkembangn ya koperasi, usaha kecil, dan menengah

No 12

Indikator Kinerja Utama Persentase koperasi aktif

Satuan %

Tahun 2014 Target 75,28

Realisasi 75,58

Capaia n 100,40

Program 20 21 22 23

13

Persentase usaha mikro dan kecil aktif

14

Rasio UMK yang menjadi usaha menengah

%

87

87,18

100,21

24

22

55,1

250,45

25 26 27

Anggaran

Realisasi

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

14.473.004.500

14.289.013.600

153.665.000

153.665.000

4.442.575.000

4.053.675.000

130.505.000

62.520.000

70.862.000

38.745.500

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

565.845.500

425.542.745

16.262.500

16.200.000

199.500.000

153.665.000



No

Sasaran RPJMD

No


Satuan

Tahun 2014 Target

Realisasi

Capaia n

Program 28

29

30 8

Meningkatkan ketahanan pangan

15


%

90

90

100,00

31

32 33 34 35

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program lumbung pangan Program peningkatan produksi hasil peternakan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Anggaran

Realisasi

664.600.000

508.073.200

725.000.000

554.500.000

372.025.000

245.135.800

1.128.695.000

900.476.810

133.437.000

75.274.800

308.600.000

308.600.000

253.700.000 274.925.000

192.222.000 274.429.500



No

9

Sasaran RPJMD

Meningkatnya hasil produksi perikanan

No

16


Produksi perikanan

Satuan

ton

Tahun 2014 Target

11179

Realisasi

13205

Capaia n

118,12

Program 36

Program Peningkatan Produksi Peternakan

37

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Peningkatan sarana dan perasana kelautan/perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program pengembangan perikanan tangkap

38 39

40

10

Meningkatnya kepatuhan terhadap perda tata ruang kota yang telah ditetapkan (RTRW,

17


%

Anggaran

418.200.000 311.840.000

Realisasi 322.061.000 230.756.370

4.720.628.000

4.650.970.450

100.000.000

76.936.500

66.000.000

61.237.000

41

Program pengembangan budidaya perikanan

988.000.000

847.600.790

42

Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

900.000.000

828.775.000

75.000.000

36.495.000

43



No

Sasaran RPJMD

No


Satuan

Tahun 2014 Target

Realisasi

Capaia n

65

81,71

125,71

RDTR) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup permukiman

18

Persentase cakupan Pengelolaan Air Limbah Domestik

%

Program

44

45 46

47 19

20

Persentase penanganan sampah

Pengurangan titik/luas genangan

%

85

76,58

90,09

48 49

titik

62

7

11,29

50

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (DKK) Program Pneingkatan Kinerja pengolahan persampahan Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong

Anggaran

Realisasi

1.464.315.250

1.152.537.905

729.300.000

616.044.350

730.000.000

536.899.895

666.438.950

374.855.900

62.071.073.260 89.500.000 43.403.811.400

49.540.617.362 72.917.000 42.724.351.850



No

Sasaran RPJMD

No


Satuan

Tahun 2014 Target

Realisasi

Capaia n

Program

Meningkatnya aksesibilitas lalu lintas masyarakat

21

Jarak dan waktu tempuh per kilometer

18,5

18

97,30

Program Pembangunan turap/talud/brojong

10.098.166.200

9.977.678.650

52

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengendalian banjir Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan pelayanan angkutan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

35.777.738.012

29.700.551.950

6.495.761.575

6.483.838.575

14.415.243.250

4.316.884.250

120.013.937.150

117.948.382.000

1.688.404.000

2.525.300.000

2.525.300.000

2.006.182.500

912.608.000

875.163.500

4.269.663.450

3.639.785.727

54 55 56 57

13

Tersedianya angkutan publik yang layak dan terjangkau

22

Cakupan ketersediaan angkutan umum terhadap jaringan jalan

%

84

83,9

99,88

Realisasi

51

53 12

Anggaran

58 59



Sasaran RPJMD

No

14

28

No

23

24

25

26

27


Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Pak et B Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/ Paket C Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Satuan

Tahun 2014 Target

Realisasi

Capaia n

Program 60

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program dana alokasi khusus (DAK)

Anggaran

Realisasi

8.841.232.000

8.840.982.000

42.391.734.000

21.117.537.445

309.664.000

0

%

80

100

125,00

61

%

99,52

100

100,48

62

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

%

99,52

154,58

155,33

63

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

93.636.357.486

89.222.453.260

%

95,05

102,9

108,26

64

Program Pendidikan Menengah

51.098.628.599

46.376.929.967

%

0,45

0,01

197,78

65

Program Pendidikan Non Formal

555.540.000

278.820.000



No

Sasaran RPJMD

No


Satuan

Tahun 2014

28

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

%

0,01

Realisasi 0

29

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

%

0,17

0

200,00

%

99,4

100

100,60

%

99,92

105,87

105,95

%

99,91

100,01

100,10

%

95,1

99,48

104,61

%

99,99

100,19

100,20

30 31 32 33

34

Target

Program

Capaia n 0,00

66

67

Anggaran

Realisasi

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

3.356.780.000

3.843.567.000

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

927.900.000

399.095.000



No

15

Sasaran RPJMD

Meningkatnya mutu kesehatan masyarakat

No


Satuan

Tahun 2014

Anggaran

Realisasi

35

Rata-rata lama sekolah

Tahun

13

36

Angka/jumlah balita dgn gizi buruk (prevalensi gizi buruk) Angka/jumlah kematian bayi

%

0,9

0,015

1,67

68

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

504.797.000

504.447.000

23/100 0

1,8/1000

192,17

69

Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

500.000.000

498.465.450

102/10 0000

41/1000 00

159,80

70

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.067.520.000

1.038.410.000

71

Peningkatan sarana dan perasana Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat Dan Makanan

17.787.221.838

16.765.982.245

70.341.409.701

63.652.309.592

40.000.000

25.450.000

37 38

Angka/jumlah kematian ibu

Capaia n 121,62

Program

Realisasi 15,81

Target

72 73 74

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

30.000.000

30.000.000

75

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

46.209.000

43.479.000



No

Sasaran RPJMD

No


Satuan

Tahun 2014 Target

Realisasi

Capaia n

Program 76 77 78 79 80 81 82

16

Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara

39 40

Rata-rata lama kunjungan wisatawan Jumlah wisatawan

Hari Jiwa

2

2

300.00 0,00

424.123, 00

100,00

83

141,37

84

Anggaran

Realisasi

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak Program Pengembangan Nilai Budaya

616.348.000

607.702.000

176.286.000

176.192.500

80.000.000

80.000.000

703.865.500

703.045.500

150.297.000

149.217.300

93.365.000

85.020.000

104.664.000

104.664.000

415.539.000

389.354.000

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

174.495.000

169.901.000



No

Sasaran RPJMD

No


Satuan

Tahun 2014 Target

Realisasi

Capaia n

Total

Program

Anggaran

Realisasi

85

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

5.403.318.000

5.187.097.000

86

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2.315.084.000

2.147.751.950

87

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

4.935.991.000

3.545.906.000

88

Program Pengembangan Kemitraan

135.000.000

130.924.000

667.641.552.681

587.957.737.223





Bab IV SIMPULAN DAN SARAN. A. Simpulan Upaya untuk mewujudkan Visi Palembang Emas 2018 telah dilakukan dengan semangat dan kerja keras melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi, guna mewujudkan good governance dan clean government,

telah

disusun

Laporan

Kinerja

Pemerintah

Kota

Palembang sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan perjanjian kinerja yang berorientasi pada hasil yang memberikan informasi tentang

pertanggungjawaban

janji

kinerja

dalam

pelaksanan

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, pencapaian sasaran. Laporan kinerja merupakan media pelaporan capaian atas perjanjian kinerja yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Palembang Tahun 2014 dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja/Perjanjian Kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai. Selanjutnya dilakukan analisis dan tindakan perbaikan yang diperlukan pada masa mendatang. Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palembang Tahun 2014 adalah hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian strategis yang telah melalui proses penyesuaian dan penajaman rumusan 116 BAB Iv LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


sasaran yang didukung Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palembang terdiri dari enam misi, yang dituangkan kedalam 16 (enam belas) sasaran dan 40 (empat puluh) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kota Palembang Tahun 2014. Capaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Palembang sebagian besar telah menunjukkan hasil optimal dengan 34 (tiga puluh empat) indikator kinerja yang telah mencapai target, namun demikian masih terdapat

6

(enam)

Indikator

yang

belum

memenuhi

target

sebagaimana diuraikan dibawah ini: 1. Indikator kinerja yang telah mencapai target sebanyak 34 (tiga puluh empat) indikator yaitu: 1.

Rasio PAD Terhadap Realisasi Pendapatan.

2.

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang.

3.

Skor Evaluasi SAKIP Kota Palembang.

4.

Laju Pertumbuhan Ekonomi.

5.

Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA).

6.

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB.

7.

Tingkat Pengangguran Terbuka.

8.

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (Per 1.000).

9.

Persentase Koperasi Aktif.

10. Persentase usaha mikro dan kecil aktif. 11. Rasio UMK yang menjadi Usaha Menengah. 12. Ketersediaan Pangan Utama. 13. Produksi Perikanan. 14. % Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW. 15. Persentase Cakupan Pengelolaan Air Limbah Domestik. 16. Pengurangan Titik/Luas Genangan. 117 BAB Iv LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


17.

Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara).

18. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A. 19. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B. 20. Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C. 21. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI. 22. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs. 23. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA. 24. Angka Kelulusan (AL) SD/MI. 25. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs. 26. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA. 27. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs. 28. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA. 29. Rata-Rata Lama Sekolah. 30. Angka/Jumlah Balita dgn Gizi Buruk (Prevalensi Gizi Buruk). 31. Angka/Jumlah Kematian Bayi. 32. Angka/Jumlah Kematian Ibu. 33. Rata-Rata Lama Kunjungan Wisatawan. 34. Jumlah Wisatawan. 2. Indikator Kinerja yang belum mencapai target sebanyak 6 (Enam) Indikator yaitu: 1.

Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi PAD.

2.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

3.

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA).

4.

Persentase Penanganan Sampah.

5.

Rata-Rata Waktu Tempuh per Kilometer.

6.

Cakupan Ketersediaan Angkutan Umum Terhadap Jaringan Jalan. 118

BAB Iv LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


Dari enam target yang tidak terealisasi tersebut sebanyak 5 target yang capaiannya dibawah 100%, sedangkan untuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tidak dapat diukur dikarenakan data yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran tidak tersedia. B. SARAN Berdasarkan simpulan di atas, maka diajukan beberapa saran yang berkaitan dengan upaya meningkatkan mutu Laporan Kinerja di masa yang akan datang sebagai berikut: 1. Dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang diperlukan dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai, SDM yang berkualitas, dan koordinasi yang baik internal maupun eksternal. 2. Diharapkan kepada seluruh kepala SKPD untuk berperan aktif dalam mengawasi semua program dan kegiatan yang dilaksanakan di SKPD masing-masing, terutama untuk program kegiatan yang termasuk dalam target kinerja utama pemerintah. 3. Keselarasan antara indikator kinerja pendukung yang ada di SKPD dengan indikator kinerja yang ada di RPJMD sangat membantu pengukuran capaian kinerja SKPD untuk target yang telah ditentukan pada masing-masing indikator kinerja, oleh karena itu bagi SKPD yang indikator kinerjanya belum selaras dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD agar dapat segera menyelaraskan indikator kinerjanya.

119 BAB Iv LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014


BERITA ACARA PENYERAHAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 Pada Hari terimakan

Tanggal Laporan

Kinerja

bulan Maret tahun 2015 telah diserah Instansi

Pemerintah

Kota

Palembang

Tahun 2014 dalam bentuk hardcopy dan softcopy (CD). Yang Menyerahkan, Instansi

: Inspektorat Kota Palembang

Nama

:

NIP

:

Jabatan

:

Tanda Tangan (Cap):

(………………………….)

Yang Menerima, Instansi

:

Nama

:

NIP

:

Jabatan

:

Tanda Tangan (Cap):

(………………………….) 120 BAB Iv LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014

Recommend Documents