PEMERINTAH KOTA MATARAM
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN SEKARBELA TAHUN ANGGARAN 2015
SISTEMATIKA LAKIP KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB. I
PENDAHULUAN Gambaran Umum Organisasi, serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi)
BAB. II
PERENCANAAN KINERJA Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
BAB.III
AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian knerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka
menengah
yang
terdapat
dalam
dokumen
keberhasilan/kegagalan
atau
perencanaan strategis organisasi. d. Analisis
penyebab
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatis solusi yang telah dilakukan e. Analisis atas efisiensi penggunan sumber daya f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. B. Realisasi Anggaran Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. BAB. IV
PENUTUP Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
LAMPIRAN – LAMPIRAN 1. Penjanjian Kinerja 2. Lain-Lain yang dianggap perlu,
KATA PENGANTAR Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa perkenannya sehingga laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Tahun 2015 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan hasil evaluasi Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran. Laporan ini juga menyampaikan informasi sampai sejauh mana Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan serta sekaligus sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sesuai Rencana Strategi Kota Mataram. Kami sadar bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu terbuka untuk mendapat koreksi. Kekurangan dan keberhasilan dalam pengelolaan Pemerintah Kecamatan Sekarbela Kota Mataram merupakan hasil kerja terpadu yang sinergis dengan seluruh komponen masyarakat daerah ini. Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Sekarbela Tahun 2015 diharapkan dapat menjadi bahan masukkan dalam upaya mewujudkan “Good Governance” yang merupakan tuntutan bagi terselenggaranya management Pemerintah dan Pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna beban KKN. Mataram, 31 Januari 2016 Camat Sekarbela
HARIADI, SIP NIP. 19630415 198611 1 001
BAB I PENDAHULUAN A.
Dasar Hukum Pembentukan Kecamatan Sekarbela 1.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007, Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor :4741)
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 , Nomor :40, Tambahan Lembaran Negara Nomor :4826)
3.
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2007, Nomor : 1, Seri D)
4.
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008, Nomor : 2, Seri D)
5.
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008, Nomor : 3, Seri D)
6.
Peraturan Walikota Mataram Nomor : 18/PERT/2006 tentang Pemekaran kecamatan dan kelurahan di Kota Mataram
7.
Peraturan Walikota Mataram Nomor :36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram.
B.
Gambaran Umum Organisasi Kecamatan Sekarbela terdiri dari 5 Kelurahan; yaitu Kelurahan Kekalik Jaya, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang, Kelurahan Karang Pule dan Kelurahan Jempong Baru.
C.
Rekapitulasi Pegawai Pegawai Kecamatan Sekarbela terdiri dari pegawai Pemerintah Kota Mataram yang ditugaskan di Kantor Camat Sekarbela dan Kelurahan se kecamatan Sekarbela berjumlah 52 orang, yang terdiri dari :
D.
Kantor Camat Sekarbela
:
14
Orang
Kantor Lurah Kekalik Jaya
:
08
Orang
Kantor Lurah Tanjung Karang Permai
:
06
Orang
Kantor Lurah Tanjung Karang
:
08
Orang
Kantor Lurah Karang Pule
:
07
Orang
Kantor Lurah Jempong Baru
:
09
Orang
merupakan
prasyarat
Latar Belakang Terselenggaranya
Good
Governance
bagi
setiap
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari hal – hal yang merugikan negara. Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan kewajiban suatu organisasi dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik, hal ini terkait erat dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara pemerintahan. Oleh karenanya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi bagian penting dalam rangka memberikan rangsangan partisipasi kepada masyarakat pada era otonomi daerah saat ini dimana kreatifitas, moral dan etika menjadi sangat penting untuk menumbuhkan prakarsa yang berguna bagi kesejahteraan rakyat.
Dalam
upaya
mengimplementasikan
mekanisme
Laporan
Akuntabilitas
Pemerintah tersebut, setiap penyelenggara pemerintah baik di pusat maupun daerah serta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharapkan dapat membangun, mengembangkan, dan memelihara suatu Sistem Akuntabilitas Kerja. Sistem ini merupakan tatanan, instrumen, metode pertanggungjawaban yang pada pokoknya meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan yang membentuk Siklus Akuntabilitasi Kinerja yang tidak terputus dan terpadu serta merupakan insfrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan misi organisasi. E.
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN Kedudukan 1.
Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
2.
Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas pokok
Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat sebagai Perangkat Daerah. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Kecamatan mempunyai
fungsi : a.
Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan;
b.
Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c.
Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
d.
Pengkoordinasian pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e.
Pengkoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan dan perundang – undangan;
f.
Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan;
g.
Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Kelurahan;
h.
Penyusunan program pembinaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan;
i.
Pelaksanaan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota. SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR ORGANISASI Susunan Organisasi
1.
Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari : a.
Unsur pimpinan adalah Camat;
b.
Unsur Pembantu pimpinan adalah Sekretariat terdiri dari :
c.
Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
2.
Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
Unsur pelaksana adalah Seksi terdiri dari :
d. 2.
1.
1.
Seksi Pemerintahan;
2.
Seksi ketentraman dan ketertiban;
3.
Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
4.
Seksi Perekonomian Fisik Sarana dan Prasarana;
Kelompok Jabatan Fungsional
Bagan struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota. RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI Camat 1. Camat
mempunyai
tugas
pokok
memimpin,
merencanakan,
mengatur,
mengendalikan, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Walikota.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Camat mempunyai fungsi : a.
Perumusan dan penetapan visi, misi, rencana strategis dan program Kerja Kecamatan;
b.
Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksanaan
Anggaran
(RKA/DPA)
dan
penetapan
Kinerja
Kecamatan; c.
Pelaksanaan koordinasi, informasi, dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Kecamatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan atau Instansi terkait;
d.
Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap
penyelenggaraan
kegiatan
dibidang
Pemerintahan,
ketentraman, dan ketertiban masyarakat; e.
Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang Sosial dan pemberdayaan Masyarakat;
f.
Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang fisik, sarana dan prasarana;
g.
Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang Perekonomian;
h.
Pengkoordinasian pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) di tingkat Kecamatan;
i.
Pemberian
pertimbangan
terhadap
penetapan
perijinan
dan
rekomendasi teknis tertentu sesuai peraturan perundang – undangan; j.
Pelaksanaan pembinaan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Pemerintah Kecamatan;
k.
Pelaksanaan,
pembinaan
,
pengawasan,
dan
pengendalian
penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan; l.
Pelaksanaan Kecamatan;
pembinaan
manajemen
Kepegawaian
lingkup
m.
Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui sekretaris Daerah;
n.
Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan oleh walikota melalui sekretaris daerah. Sekretariat
1. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok
memimpin,
merencanakan,
mengatur,
mengendalikan
dan
mengkoordinasikan kegiatan sekretariat dalam rangka melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan tehnis administrasi kepada seluruh unit kerja Pemerintah Kecamatan. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris Camat mempunyai fungsi : a.
pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Kecamatan;
b.
Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksanaan
Anggaran
(RKA/DPA)
dan
penetapan
Kinerja
Kecamatan; c.
Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Pemerintah Kecamatan;
d.
Perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
e.
Perumusan
dan
penjabaran
kebijakan
teknis
penyelenggaraan
administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; f.
Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) terkait terhadap pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian;
g.
Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan;
h.
Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian administrasi umum , perencanaan , keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;
i.
Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kesekretariatan;
j.
Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
1. Sub bagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan . 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tercantum, Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi : a.
Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program Kerja Tahunan lingkup Kecamatan ;
b.
Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan dan keuangan;
c.
Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Kinerja lingkup Kecamatan;
d.
Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan;
e.
Pelaksanaan
pengelolaan
keuangan
meliputi
anggaran,
perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggung jawabannya; f.
Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan Bendahara Pengeluaran;
g.
Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) lingkup Kecamatan;
h.
Pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan lingkup Kecamatan;
i.
Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
j.
Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur , mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan.
2.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum , Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program kerja Sub Bagian; b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum kepegawaian dan perlengkapan; c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi umum , kepegawaian dan perlengkapan; d. Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data kebutuhan perlengkapan; e. Pelaksanaan
pengadaan
,
penyimpanan
,
pemeliharaan,
pendistribusian perlengkapan inventaris kantor
dan
sesuai peraturan
perundang – undangan yang berlaku; f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Kecamatan; h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bendahara Barang; i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sub Bagian; j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Seksi Pemerintahan 1.
Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur , mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan dan pelayanan administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan.
2.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program kerja Seksi; b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi pemerintahan, kependudukan, dan pertanahan; c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan dengan satuan kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait; d. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian di bidang administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan ; e. Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan Walikota di bidang administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku; f. Pembinaan pelaksanaan administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku; g. Pembinaan pelaksanaan administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan Pemerintah Kelurahan; h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur , mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan polisi pamong praja. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi : a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program kerja Seksi; b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pembinaan masyarakat dengan instansi terkait dan lembaga kemasyarakatan; d. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat; e. Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat; f. Fasilitas terhadap penerapan dan penegakan
peraturan Perundang –
undangan lingkup Kecamatan; g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas polisi Pamong Praja lingkup Kecamatan; h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Seksi sosial dan pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur , mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud kepala Seksi sosial dan pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi : a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program kerja Seksi; b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelayanan dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat; c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan satuan kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait; d. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat; e. Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;
f. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM); g. Fasilitas terhadap pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku; h. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Seksi Perekonomian, Fisik, Sarana dan Prasarana 1.
Seksi Perekonomian, Fisik, Sarana, dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur , mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan Perekonomian, Pembangunan Fisik, Sarana dan Prasarana.
2.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Perekonomian, Fisik, Sarana, dan Prasarana mempunyai fungsi : a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program kerja Seksi; b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang Perekonomian, Fisik, Sarana, dan Prasarana; c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang Perekonomian, Fisik, Sarana, dan Prasarana termasuk fasilitas umum dengan satuan kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait; d. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian dibidang Perekonomian, Fisik, Sarana, dan Prasarana; e. Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data dibidang Perekonomian, Fisik, Sarana, dan Prasarana; f. Fasilitas terhadap pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Perekonomian, Fisik, Sarana, dan Prasarana sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
g. Pembinaan
dan
pengkoordinasian
pelaksanaan
kegiatan
dibidang
Perekonomian, Fisik, Sarana, dan Prasarana di kelurahan; h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan. 1.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2.
Setiap kelompok jabatan fungsional tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat berdasarkan pertimbangan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
3.
Kelompok jabatan fungsional tersebut secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Camat dan pembinaan administratif dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
4.
Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5.
Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Selain tugas pokok dan fungsi , sebagaimana telah tersebut diatas Pemerintah
Kecamatan juga melaksanakan beberapa tugas lainnya yang dilimpahkan oleh pemerintahan yang lebih tinggi tingkatannya sebagai wujud dari asas tugas bantuan. Sebagaimana tertuang di dalam tugas pokok dan fungsi dalam upaya untuk mencapai tujuan perlu kami sajikan kondisi / gambaran umum Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sekarbela masa kini sebagai berikut:
a.
Kualitas Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Sekarbela Kota Mataram yang cukup ramping. Dalam menjalankan aktifitas dan penataan administrasi dalam organisasi Kantor Kecamatan Sekarbela, sesuai dengan struktur organisasi,
Lampiran : Peraturan Walikota Mataram Nomor : 36/PERT/2008 Tanggal : 08 Agustus 2008
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN KOTA MATARAM
CAMAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS CAMAT
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
SEKSI SOSIAL DAN PEMB. MASYARAKAT
SEKSI PEREKONOMIAN FISIK SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN
= Garis perintah(komando)
WALIKOTA MATARAM,
H. AHYAR ABDUH
Jumlah personil sangat terbatas sekali seperti yang tertuang dalam tabel berikut : JUMLAH NO
URAIAN
PERSONIL
ESELON
TERISI 1.
Camat
2.
Sekretaris Camat
3.
BELUM TERISI
III/a
1
-
III/b
1
-
Lurah
IV/a
5
-
4.
Sekretaris Lurah
IV/b
5
-
5.
Sub Bagian Perencanaan dan
IV/b
1
-
IV/b
1
-
Keuangan 6.
Sub
Bagian
Umum
dan
Kepegawaian 7.
Kasi Pemerintahan Pada Kec.
8.
Kasi Pemerintahan pada Kel. Kasi Trantib pada Kec
9.
Kasi
Sosial
Pemberdayaan
dan
KETERANGAN
IV/a
1
-
IV/b
5
-
IV/a
1
-
IV/a
1
-
IV/b
4
1
Masyarakat
pada kec. Kasi
Sosial
Pemberdayaan
dan
Masyarakat
(
Kel.
Kekali
Jaya )
pada Kel. 10.
Kasi
Perekonomian
Fisik,
IV/a
1
-
IV/b
3
2
Sarana dan Prasarana Pada Kec. Kasi Perekonomian pada Kel
(Kel.Tj.Kr.Perma i, Kel. Kr.Pule)
Kasi
Fisik,
Sarana
dan
IV/b
4
1
Prasarana Kel
(Kel.Kekalik Jaya)
11.
Staf
12.
Bendahara Pengeluaran
13.
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu 14.
Pengurus Barang
15.
Penyimpan Barang
16.
Tenaga Kontrak Harian
-
18
-
-
1
-
-
5
-
-
1
-
-
6
-
-
21
-
b. Sarana dan Prasarana Untuk mempercepat pembinaan dan pelayanan aparatur di Unit Kerja Kantor Kecamatan Sekarbela, sarana dan Prasarana harus terpenuhi secara memadai tetapi kenyataan yang ada sarana dan prasarana jumlahnya masih terbatas . Kantor Camat Sekarbela, sarana dan prasarana / fasilitas penunjang perkantoran yang belum berimbang dengan beban dan volume kerja di SKPD Kantor Kecamatan Sekarbela. Kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan sesuai dengan Visi dan Misi diharapkan 5 tahun mendatang Kantor Kecamatan Sekarbela Kota Mataram mengalami kemajuan dan perubahan yang cukup signifikan kondisi yang diinginkan kedepan adalah sebagai berikut : 1. Memiliki sumber daya aparatur yang profesional dalam bidang pelayanan umum Pemerintahan. 2. Memiliki manajemen unit kerja yang efektif dan relevan. 3. Adanya sistem koordinasi antara unit kerja yang cukup baik 4. Semua struktur yang ada dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Kasi pada Kelurahan yang belum terisi dapat terisi secara lengkap dan adanya penambahan
kelompok fungsional serta adanya penambahan staf dengan tenaga memiliki kualitas yang handal). 5. Tugas pokok dan fungsi dapat berjalan sesuai dengan struktur yang ada, artinya tidak terjadi tumpang tindih tupoksi antar satu seksi dengan seksi yang lainnya. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGI Sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sekarbela Kota Mataram tahun 2015 dapat berjalan sesuai dengan yang ada artinya tidak terjadinya tumpang tindih tupoksi antara satu seksi dengan seksi yang lain, namun ada beberapa hal yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 1. Penataan sistem adminstrasi Sekretariat Kecamatan Sekarbela Kota Mataram secara profesional serta pelayanan administrasi yang berkualitas. 2. Penataan sistem administrasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan yang profesional sehingga terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis , bersih , berwibawa dan akuntabel. 3. Koordinasi sistem keamanan ketertiban secara koordinatif , efektif dan efesien. Upaya yang telah di tempuh untuk meningkatkan peran serta sistem keamanan dan ketertiban telah di laksanakan penyuluhan, pembinaan pelaksanaan dan pengawasan bersama muspika. 4. Pembinaan pembangunan sosial ekonomi. Upaya – upaya yang telah di tempuh dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah koordinasi dengan instansi terkait memberi pemahaman dan mensosialisasi tentang peran serta masyarakat dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat. 5. Penataan sistem pelayanan prima kecamatan sehingga terciptanya layanan yang cepat, tepat, dan berkualitas bagi masyarakat. Upaya yang di tempuh dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah mensosialisasikan administrasi kependudukan dan catatan sipil serta penyelenggaraan pembinaan pelatihan bagi aparatur petugas operasional. 6. Pembinaan kehidupan masyarakat, peningkatan peran lembaga informal dan norma agama untuk mencapai pembangunan mental dan spiritual. Upaya yang telah dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah koordinasi dengan instansi terkait
,pendekatan melalui tokoh agama, tokoh masyarakat dan semua element masyarakat, pelatihan dan pelatihan SDM aparatur secara terprogram serta sosialisasi dan penyuluhan tentang kebersihan lingkungan dan masyarakat. F.
Permasalahan Secara garis besar permasalahan tugas dan fungsi dapat dikatakan tidak ada, namun ada beberapa struktur organisasi di kelurahan yang belum terisi dan minimnya staf di Kecamatan dan kelurahan sehingga beberapa tugas dikerjakan oleh seorang sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal . Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sekarbela : 1.
Penataan sistem administrasi kecamatan belum optimal.
2.
Koordinasi sistem keamanan dan ketertiban belum maksimal
3.
Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan pembangunan dan sosial ekonomi kemasyarakatan
4.
Manajemen keuangan organisasi relative masih kurang terkelola secara maksimal. Pengelolaan Aset yang masih kurang tertib.
5.
Pelaksanaan tupoksi organisasi pada periode 2010-2015 sering sekali kurang fokus, karena jabatan masih banyak yang lowong dan ada pejabat yang memasuki masa pensiun serta kurangnya Personil/Staf dan walaupun ada penambahan staf tidak sesuai dengan kualifikasi yang diminta.
G.
Prioritas Kegiatan Prioritas kegiatan yang akan dikerjakan selama lima tahun kedepan mengacu pada kebijakan Pemerintah Kota Mataram seperti bidang : Pemberdayaan
Ekonomi
Rakyat,
Peningkatan Sarana dan Prasarana.
Peningkatan
Sumber
Daya
Manusia,
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A.
PERENCANAAN Perencanaan strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Sekarbela
Kota Mataram merupakan suatu proses penyediaan acuan resmi dalam upaya untuk mencapai tujuan , yang meliputi penetapan Visi, Misi, tujuan dan sasaran dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. a.
Visi Visi Kantor Kecamatan Sekarbela Kota Mataram adalah “Membangun masyarakat
Sekarbela yang Amanah, Maju, Religius dan Berbudaya“. b. Misi Sesuai dengan tupoksi yang diemban oleh organisasi dan visi Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yang telah ditetapkan maka dirumuskan Misi Kantor Kecamatan Sekarbela adalah sebagai berikut : 1.
Menata sistem keamanan secara koordinatif, efektif dan efisien sehingga tercipta keamanan yang kondusif di masyarakat.
2.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal dengan mendorong daya saing di segala bidang.
3.
Memberdayakan ekonomi rakyat yang berbasis potensi lokal yang berkelanjutan dengan mendorong dan memfasilitasi kemajuan ekonomi, sosial, budaya masyarakat sehingga terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
4.
Meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga terciptanya pelayanan cepat, tepat dan berkualitas berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
5.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kecamatan Sekarbela
c.
Tujuan
Tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sekarbela Kota Mataram meliputi : 1.
Menciptakan masyarakat Sekarbela yang kondusif, dinamis dan harmonis dengan menata sistem keamanan secara koordinatif.
2.
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat bersaing disegala bidang.
3.
Memberdayakan ekonomi rakyat yang berbasis potensi lokal yang berkelanjutan dengan mendorong dan memfasilitasi kemajuan ekonomi, sosial, budaya masyarakat untuk terciptanya kesejahteraan dan kemakumuran masyarakat.
4.
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, swasta sehingga terciptanya pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
5.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kecamatan Sekarbela melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
c.
Sasaran Sasaran Satuan Perangkat Kerja Daerah Kecamatan Sekarbela Kota Mataram
sebagai berikut: 1.
Terwujudnya sistem dan mekanisme pengamanan lingkungan yang mantap dengan melibatkan komponen masyarakat secara sinergis dan terkoordinasi.
2.
Peningkatan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu menciptakan pengembangan usaha di berbagai aspek.
3.
Terwujudnya masyarakat yang sejahtera sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabil.
4.
Terwujudnya
kualitas pelayanan yang handal melalui penerapan standar
pelayanan publik. 5.
Tersedia dan terpeliharanya infra struktur bagi masyarakat yang menunjang kelancaran masyarakat.
pelaksanaan
tugas
aparatur
maupun
kelancaran
mobilitas
d.
Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Visi dan Misi Kecamatan Sekarbela, Indikator Kinerja Utama Kantor
Camat Sekarbela adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan Cakupan Pelayanan Persampahan 2. Peningkatan Kemampuan Aparatur dan Pelayanan Publik 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan 4. Terbinanya gender dan kepemudaan 5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia B.
PERJANJIAN KINERJA ( DOKUMEN PENETAPAN KINERJA ) Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan
transparan, akuntabel dan
yang efektif,
berorientasi pada hasil, Kecamatan Sekarbela membuat
perjanjian kinerja dengan Walikota Mataram dalam kurun waktu satu tahun yang dapat diuraikan sebagai berikut : Sasaran Strategis 1
Indikator Kinerja 2
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Teratur
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Teratur
Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Target 3
Program/Kegiatan 4
1 Tahun
Program Palayanan Administrasi Perkantoran/Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1 Tahun
Program Palayanan Administrasi Perkantoran/Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 Tahun
Program Palayanan Administrasi Perkantoran/Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Anggaran 5
8.100.000
20.850.000
7.000.000
Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
Terpenuhinya Kelancaran Pelaksanaan Tugas
Tersedianya Bahan Bacaan dan Surat kabar
Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Terhadap Penyebaran Informasi pembangunan
Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Rapat Koordinasi
Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terkoordinirnya program/kegiatan Pemerintahan yang Tepat Sasaran
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Secara Sistematis
Tersedianya Dokumen Perencanaan Kecamatan dan Kelurahan
Terlaksananya Administrasi Keuangan
Terwujudnya Administrasi keuangan Yang baik
Terlaksananya Pembangunan Gedung kantor
Terpenuhinya Sarana Pembangunan
Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
Meningkatnya Rasa Kebersamaan Antar Pegawai dan Terseianya Perlengkapan Kantor
1 Tahun
Program Palayanan Administrasi Perkantoran/Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 Tahun
Program Palayanan Administrasi Perkantoran/Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
1 Tahun
Program Palayanan Administrasi Perkantoran/Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
1 Tahun
Program Palayanan Administrasi Perkantoran/Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
8 Dokumen
Program Palayanan Administrasi Perkantoran/Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
48 Orang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur / Kegiatan Penyediaan Administrasi Keuangan
3 Paket
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
11 Unit
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4.887.500
2.220.000
9.425.000
40.000.000
11.912.500
278.994.000
121.550.000
100.475.000
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
Terciptanya Kondisi Lingkunghan Kerja yang aman, nyaman dan sehat
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Sehingga Berfungsi Dengan Baik
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor
Komputer Berfungsi Dengan Baik
Terlaksananya Pengadaan Pakaian KORPRI
Tersedianya Pakaian Seragam KORPRI Aparatur Kecamatan
Terlaksananya Penataan Administrasi Kepegawaian
Terlaksananya Akselerasi Data Kepegawaian Yang rapi dan Berjenjang Serta Standar Pelayanan Kecamatan
Terlaksananya Penataan Arsip dan Dokumen Tingkat Kecamatan
Tertatanya Arsip dan Dokumen Daerah
Terlaksanana Penyusunan Inventaris Kekayaan Barang Milik Daerah
Tersusunnya Laporan Inventaris Barang Milik Daerah
Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Kompos dan Pengadaan Mesin Pencacah An Organik
Terlatihnya Masyarakat Dalam Pembuatan Kompos dan Tersedianya Mesin Pencacah An Organik
1 Tahun
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
8 Kendaraan Dinas
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
10 Unit
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
50 Orang
Program Peningkatan Disiplin Aparatur / Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu
1 Kegiatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur / Kegiatan Penataan Administrasi Kepegawaian
1 Tahun
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur / Kegiatan Operasional Klasifikasi Arsip Pola Baru
24 Dokumen
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan / Kegiatan Penyusunan Inventaris kekayaan
40 Orang, 1 Unit
Program Peningkatan Kesadaran Lingkungan / Kegiatan Gerakan Sadar Kebersihan dan Ketertiban
12.870.000
42.195.500
2.200.000
7.500.000
2.618.300
3.239.100
6.650.000
32.880.000
Terlaksananya Pembinaan dan Penataan Administrasi Kepala Lingkungan
Terlaksananya MPBM Tingkat Kecamatan
Tertatanya Administrasi Kepala Lingkungan
Tersusunnya Perencanaan Program/Kegiatan Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Penilaian Kinerja Aparatur Kelurahan dan Lomba Penilaian Kinerja Kelurahan
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kelurahan
Terlaksananya Evaluasi Peniaian Kebersihan Tingkat Kecamatan
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Lingkungan akan Kebersihan
Terlaksananya Monitoring Kebersihan Lingkungan
Terciptanya Lingkungan Yang Bersih dan Sehat
Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olahraga
Mengembangkan Skill/Potensi Pemuda Dalam Kegiatan Olahraga
Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Perempuan
Meningkatnya Peran Sera Organisasi Masyarakat
Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Terwujudnya Kondisi Lingkungan Yang Tertib, Aman dan Nyaman
1 Tahun
3 kegiatan ( Informasi, Perencanaan, Evaluasi )
Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Kegiatan Pembinaan dan Penataan Administrasi Kepala Lingkungan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Pembangunan / Kegiatan Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan
5 Kelurahan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Pembangunan / Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan
5 Kelurahan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Pembangunan / Kegiatan Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan
33 Lingkungan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Pembangunan / Kegiatan Monitoring Kebersihan Lingkungan
5 Kelurahan
Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan / Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga
40 Orang
Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan / Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan
30 Orang
Program Peningkatan Keamanan Lingkungan / Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
4.550.000
42.715.000
7.875.000
8.125.000
3.900.000
10.575.000
13.900.000
19.575.000
Terlaksananya STQ dan Pawai Takbiran
Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Bagi Kelompok Usaha
Meningkatnya Kualitas Iman dan Takwa Serta Solidaritas Umat Beragaman Dalam Bermasyarakat
Meningkatnya SDM dan Manajemen Usaha
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Kekalik Jaya
Meningkatnya Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat kelurahan
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Tanjung Karang Permai
Meningkatnya Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat kelurahan
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Tanjung Karang
Meningkatnya Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat kelurahan
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Karang Pule
Meningkatnya Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat kelurahan
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Jempong Baru
Meningkatnya Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat kelurahan
2 Kegiatan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan / Kegiatan Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan
40 Orang
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan / Kegiatan Pembinaan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah
5 Lingkungan
Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan / Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Kekalik Jaya
5 Lingkungan
Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan / Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Tanjung Karang Permai
6 Lingkungan
Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan / Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Tanjung Karang
7 Lingkungan
Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan / Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Karang Pule
11 Lingkungan
Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan / Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Jempong Baru
52.092.500
8.375.000
255.300.000
159.775.000
211.090.000
167.925.000
180.950.000
TOTAL
1.862.289.400
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk memper tanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan kepada pemberi mandat atas program dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP). I.
Target dan Realisasi Kinerja Pada anggaran tahun 2015 ini semua program/kegiatan pada kecamatan dan
kelurahan dapat terlaksana sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan pagu anggaran, kecuali untuk Kelurahan Jempong Baru ada kegiatan yang tidak bisa terealisasi karena sumber daya manusia masih minim sehingga dalam pelaksanaan pencairan anggaran banyak mengalami kendala yang mengakibatkan tidak terealisasinya anggaran kelurahan.. Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 ini dengan beberapa tahun sebelumnya, tidak semua program/kegiatan tahun 2011-2015 terlaksana sesuai dengan anggaran masing-masing kegiatan dimaksud terkecuali untuk tahun 20132014, dimana pada tahun tersebut ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana sesuai dengan perjanjian kinerja. Pada tahun 2013 pada kelurahan Tanjung Karang Permai dan Kelurahan Tanjung Karang terdapat anggaran yang tidak terealisasi karena volume pekerjaan tidak sesuai dengan nilai anggaran. Adapun kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan Normalisasi saluran pada Kelurahan Tanjung Karang Permai dan Kelurahan Tanjung Karang, Tahun 2014 ada Kesalahan Kode rekening belanja pada belanja pemeliharaan gedung pada Kelurahan Jempong Baru sehingga dianggarkan kembali pada Tahun 2015. Khusus pada tahun 2015 ini, permasalahan internal dan SDM pada Kelurahan Jempong Baru yang menyebabkan terhambatnya
realisasi anggaran, ada kegiatan pada Kecamatan yang tidak bisa terlaksana terkendala waktu yang diakibatkan oleh terlambatnya persetujuan ABT 2015. Walaupun demikian sampai dengan akhir tahun realisasi anggaran untuk tahun 2015 sebesar 95,85 % dari total anggaran. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 jika dibandingkan dengan Rencana Strategis Kecamatan Sekarbela Tahun 2011-2015, dimana indikator kinerja Kecamatan Sekarbela yaitu : a. Meningkatnya cakupan masalah pelayanan persampahan. Kecamatan Sekarbela dimulai tahun 2011-2015 melaksanakan program Kesadaran Lingkungan/Kegiatan Gerakan sadar kebersihan dan ketertiban. Pada kegiatan ini Kecamatan Sekarbela mengadakan sarana yang digunakan untuk menanggulangi masalah persampahan, dimulai dari pengadaan Motor Roda 3 untuk mengangkut sampah, pengadaan mesin pencacah daun, pencacah an organik yang diberikan kepada kelompok kerja yang telah dibentuk sampai dengan pengadaan peralatan kerja lapangan berbentuk sekop, sabit, cangkul, jas hujan, sepatu emergency, sepatu boot, tenda terpal yang diberikan kepada kelurahan untuk mengantisipasi bencana banjir sampai dengan mengadakan pelatihan pembuatan kompos. b.
Meningkatnya kuantitas pelaku UMKM yang kreatif dan inovatif Dimulai dari tahun 2010 sampai dengan 2015 terdapat kegiatan
pembinaan kelompok usaha kecil dan menengah yang diadakan oleh Kecamatan Sekarbela, berbentuk kegiatan pelatihan manajemen usaha, pembinaan PKL, pembinaan keterampilan mengolah bahan unggulan wilayah, sebagai contoh; Kelurahan kekalik Jaya dengan produk unggulan tahu tempe agar tidak fokus pada produksi itu saja dilakukan pelatihan pembuatan kue/camilan dengan bahan dasar tahu/tempe, Kelurahan Tanjung Karang dan Tanjung Karang Permai dengan bahan olahan laut dll. c.
Menurunnya angka tindak kriminal. Tahun 2010-2015 ini pada Kecamatan Sekarbela terdapat Program Peningkatan Keamanan Lingkungan/Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Tetap melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, mengadakan alat komunikasi (HT) untuk mempermudah koordinasi antara camat
dan lurah serta pihak keamanan, megaphone, senter sorot swat, papan data angka kriminal, monitoring lingkungan, penyuluhan kamtibmas sampai dengan membentuk forum pemuda lintas agama. d.
Optimalisasi pelayanan publik. Tahun 2011 sd 2012 pada Kecamatan Sekarbela terdapat Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat/Kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Masyarakat yang pada saat itu menangani pengaduan masyarakat tentang konversi mitan ke LPG, pada tahun 2012 Kecamatan Sekarbela menyusun Standar Operating Prosedure ( SOP ) yang memuat standar prosedur pelayanan camat, sekretaris, kasubbag, kasi,
lurah, seklur sampai dengan kasi
pada kelurahan. Hal ini untuk mempermudah unsur aparat melakukan pelayanan karena terdapat standar prosedur yang baku. Pada kecamatan dan kelurahan juga diadakan sarana pendukung pelayanan publik berupa leaflet-leafket pelayanan umum, baliho kegiatan unggulan, meja pelayanan, tempat duduk, tv, papan pengumuman, kotak pengaduan. e. Meningkatnya kemampuan aparatur. Pada Kecamatan sekarbela terdapat Program/Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dengan kegiatan Pembinaan dan Penataan Adminsitrasi Kepala Lingkungan. Pada kegiatan ini kecamatan melakukan monitoring/pembinaan, pelatihan bagi kepala lingkungan sampai dengan pemberian papan data lingkungan dan buku-buku yang diperlukan untuk pendataan kependudukan. Terdapat Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Pembangunan/Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan. f. Terbinanya gender dan kepemudaan Kecamatan mengadakan penyuluhan bahaya narkoba, pelatihan-pelatihan untuk kader PKK dan Masyarakat seperti pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan, pemanfaatan barang bekas, GSI dan Lomba-lomba menyambut HUT RI dan Kota Mataram serta memberikan bantuan peralatan olahraga untuk karang taruna. g.
Meningkatnya kapasitas dan keberdayaan. Dengan melakukan kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat berupa pelaksanaan STQ dan Pawai takbiran tingkat kecamatan serta pembinaan UKM.
II. Analisis Pencapaian Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Tahun 2015 tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dan perolehan masing – masing indikator Kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) didasarkan atas hasil pengukuran Kinerja Kegiatan dalam suatu sasaran dapat diuraikan sebagai berikut : a.
Penataan Sistem administrasi Sekretariat Kecamatan Secara Profesional Sehingga Terciptanya Proses Administrasi Yang Berkualitas Kebijakan sistem administrasi Sekretariat Kecamatan pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dilaksanakan dengan kegiatan : 1. Peningkatan administrasi tata usaha perkantoran -
penataan tata usaha perkantoran
-
pelayanan administrasi bagi seluruh seksi pada unit Kerja
-
penataan kearsipan
2. Pengelolaan administrasi barang -
pengadaan barang fasilitas kantor
-
pemeliharaan barang inventaris kantor
-
Pencatatan secara berkala administrasi barang
3. Pengelolaan administrasi keuangan -
penyusunan anggaran Kantor Kecamatan Sekarbela
-
pelayanan administrasi keuangan bagi seluruh seksi pada unit Kerja
-
penyusunan administrasi laporan dan pertanggungjawaban keuangan
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja kebijakan ini adalah : -
Adanya koordinasi yang melibatkan semua kepala seksi dan aparatur pemerintah kecamatan dalam hal penataan administrasi perkantoran.
-
Peningkatatan partisipasi / kesadaran aparatur pemerintah kecamatan dalam penggunaan dan pemeliharaan barang inventaris dan non inventaris.
-
Peningkatan dan pengelolaan administrasi keuangan dilaksanakan dengan prinsip kehati – hatian dan terarah serta mengacu kepada DPA yang telah disahkan.
Faktor penghambat pencapaian nilai akhir Kinerja Kebijakan berupa : -
Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) sarana dan prasarana terutama kompetensi PNS yang ada saat ini belum sesuai kebutuhan.
-
Masih minimnya plafon anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
-
Keterbatasan sumber daya manusia dalam hal pemahaman terhadap pengelolaan dan administrasi keuangan.
Strategi pemecahan masalah tersebut adalah : -
Perlu adanya pelatihan bagi pegawai / aparatur Kecamatan Sekarbela secara terprogram dan berkelanjutan.
-
Adanya peningkatan plafon anggaran untuk mencapai sasaran yang diinginkan.
-
Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dan aparatur
Kecamatan
Sekarbela guna membentuk sumber daya manusia yang profesional dalam menangani pengelolaan keuangan dan pelaporan. -
Penambahan Jumlah Pegawai sesuai Kompetensi, yang selama ini penambahan pegawai tidak sesuai dengan kompetensi yang diminta.
b.
Penataan Sistem Administrasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Yang Profesional Sehingga Terciptanya Sistem Pemerintahan yang Demokratis, Bersih, dan Berwibawa serta Akuntable. Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan peran serta aparatur pemerintah
Kecamatan dan Kelurahan melalui berbagai program kegiatan : 1. Pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan : -
Pembinaan administrasi tata usaha kelurahan.
-
Pembinaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan
-
Pembinaan penyusunan program kerja tahunan kelurahan.
-
Pembinaan penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban kelurahan.
-
Pembinaan pengisian monografi dan profil kelurahan.
2. Pembinaan tugas pokok dan fungsi perangkat kelurahan, BPD, dan LPM. 3. Peningkatan Kinerja Aparatur Kelurahan. 4. Penataan administrasi pertanahan. 5. Rapat koordinasi rutin dengan pemerintah kecamatan. Faktor – faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian kinerja kebijakan ini adalah: -
Didukung oleh kepala seksi yang berpengalaman dan berdedikasi yang cukup tinggi dalam menata pemerintahan.
-
Pembinaan dan penataan untuk mengetahui potensi dan data pertanahan yang ada.
-
Meningkatkan dukungan pelayanan penyelenggaraan rapat – rapat sidang dalam peningkatan wawasan serta studi banding secara tepat.
Faktor – faktor penghambat pencapaian kinerja kebijakan ini adalah : -
sumber daya manusia aparatur pemerintahan kelurahan yang masih rendah mengakibatkan belum optimalnya pembinaan.
-
Kurangnya sosialisasi tentang pertanahan.
-
Minimnya dukungan oleh staf / perangkat kelurahan.
-
Keterbatasan SDM.
Strategi pemecahan masalah tersebut : -
pelatihan aparatur pemerintahan kelurahan.
-
Peningkatan sosialisasi tentang pertanahan.
-
Pemahaman terhadap kebijakan dan aturan – aturan masih perlu ditingkatkan
-
Perlu penambahan SDM aparatur kecamatan yang sesuai dengan kompetensi karena yang ada sekarang hanya tenaga magang dan Pegawai yang diberikan tidak sesuai dengan kompetensi
-
.
c.
Koordinasi Sistem Keamanan dan Ketertiban Secara Koordinatif, Efektif, dan Efisien Sehingga Terciptanya Kondisi Keamanan Yang Kondusif. Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan peran serta sistem keamanan dan
ketertiban secara koordinatif, efektif, efisien dilaksanakan kegiatan : 1. Penyuluhan dan pembinaan masalah kantibmas. 2. Koordinasi pengamanan / penanggulangan masalah kantibmas bersama muspika. 3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Perda Kota Mataram : -
Sosialisasi Perda
-
Patroli pengawasan kantibmas dan pelaksanaan Perda.
Faktor – faktor yang mendorong keberhasilan yang pencapaian kinerja kebijakan ini adalah : -
dukungan instansi terkait dan warga masyarakat dalam menyikapi keamanan , ketertiban masyarakat.
-
Tersedianya Peraturan Perundang – undangan ,
koordinasi antar
instansi terkait telah berjalan dengan baik. Faktor – faktor penghambat pencapaian kinerja kebijakan ini adalah : -
Belum adanya instansi yang menangani secara langsung masalah keamanan di Kecamatan Sekarbela karena polsek dan koramil masih bergabung dengan Kecamatan Ampenan.
-
Adanya tumpang tindih tupoksi masing – masing Lembaga.
-
Adanya masyarakat yang majemuk sehingga rawan terjadinya konflik sara.
d. Pembinaan Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat. Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan peran serta Sosial Ekonomi Masyarakat dilakukan dengan kegiatan : 1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan. 2. Pelaksanaan pembangunan berbasis RT. 3. Pembinaan dan Evaluasi hasil pembangunan kelurahan. 4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait. Faktor – faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian kinerja kebijakan ini adalah:
-
Adanya respon positif dari masyarakat terhadap perencanaan pembangunan melalui musyawarah kelurahan.
-
Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Kelurahan dengan dinas terkait.
-
Penerapan pembangunan berbasis RT.
Faktor – faktor penghambat pencapaian kinerja kebijakan ini adalah : -
karena
kurangnya
pemahaman
masyarakat
(SDM)
terhadap
perencanaan pembangunan yang berskala prioritas. -
Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan.
Strategi pemecahan masalah tersebut : -
memberi
pemahaman
pada
masyarakat
tentang
pentingnya
musrenbang kelurahan. -
Mensosialisasi
rencana
kegiatan
kepada
masyarakat
tentang
pentingnya masyarakat dalam pembangunan. e.
Pembinaan
Kehidupan
Masyarakat,
Peningkatan
Peran
Lembaga
Informal dan Norma Agama Untuk Mencapai Pembangunan Material dan Spiritual. Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan peran serta kehidupan masyarakat, peningkatan peran lembaga informal, dan norma agama dilakukan dengan kegiatan : 1. Pembinaan kemasyarakatan. 2. Pembinaan dan Penyuluhan masalah kebersihan dan kesehatan. 3. Melaksanakan kegiatan gotong royong umum. 4. Koordinasi dengan dinas terkait. Faktor – faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian kinerja kebijakan ini adalah animo masyarakat untuk mandiri cukup baik. Faktor – faktor penghambat pencapaian kinerja kebijakan ini adalah : -
Pemberian bantuan kepada fakir miskin masih berpedoman kepada jumlah kelompok sedang keberadaannya menyebar di beberapa lokasi.
-
Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
Strategi pemecahan masalah tersebut adalah: -
Pelatihan dan Pembinaan SDM aparatur secara terprogram.
-
Sosialisasi tentang kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
-
Pendekatan melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh elemen masyarakat.
f.
Penataan Sistem Pelayanan Prima Kecamatan Sehingga Terciptanya Pelayanan Yang Cepat, Tepat, dan Berkualitas Bagi Masyarakat. Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan peran serta sistem pelayanan
prima kecamatan sehingga terciptanya layanan yang cepat, tepat, dan berkualitas dilakukan dengan kegiatan : 1. Pelayanan dan Penertiban masalah perizinan. 2. Pelayanan registrasi kependudukan dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 3. Pembinaan masalah kependudukan dan pencatatan sipil serta pertanahan dan peraturan perundang – undangan. Faktor – faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian kinerja kebijakan ini adalah : -
Adanya kemudahan dalam hal pengurusan perizinan.
-
Dilaksanakan upaya perbaikan manajemen pelayanan pembangunan berbasis Rukun Tetangga (RT).
Faktor – faktor penghambat pencapaian kinerja kebijakan ini adalah : -
Masih kurangnya petugas operasional yang secara langsung melayani masyarakat.
-
Penguasaan
teknologi
berkaitan
dengan
kemampuan
teknis
komputerisasi. Strategi pemecahan masalah tersebut adalah: -
Melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
-
Penyelenggara pembinaan pelatihan / kursus petugas operasional komputer.
-
B.
REALISASI ANGGARAN Dalam DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sekarbela Kota Mataram
Tahun
2015
sebesar
Rp.5.268.202.532,00
terealisasi
sejumlah
Rp.5.049.617.984,00. Dalam pelaksanaan kegiatan kinerja SKPD Kecamatan Sekarbela terdapat dana yang disetor kembali/tidak terealisasi yang disebabkan adanya sisa dana kegiatan seperti : -
Penghematan Belanja
-
Selisih Harga Penawaran Belanja Modal
-
Sisa Perjalanan Dinas Ke luar Daerah.
-
Kurangnya SDM Kelurahan ( Kel. Jempong Baru ) dan konflik internal sehingga menghambat realisasi anggaran.
-
Terlambatnya persetujuan ABT 2015 sehingga ada anggaran yang tidak bisa terealisasi.
Adapun rincian dari rencana dan realisasi DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sekarbela Kota Mataram adalah sebagai berikut :
NO
URAIAN KEGIATAN
1
2
1
2
RENCANA
REALISASI
(RP)
(RP)
3
4
Belanja Operasi
Rp. 4.874.782.532,- Rp. 4.664.050.684,-
-
Belanja Pegawai
Rp 4.121.372.132,- Rp. 3.960.282.633,-
-
Belanja Barang dan jasa
Rp.
649.560.400,- Rp.
606.422.501,-
-
Belanja Bantuan Sosial
Rp.
103.850.000,- Rp.
97.345.500,-
Belanja Modal
Rp.
393.995.000,-
Rp.
385.567.300,-
-
Belanja Peralatan dan Mesin
Rp.
309.995.000,- Rp.
309.320.000,-
-
Belanja bangunan dan gedung
Rp.
75.550.000,- Rp.
72.872.300,-
-
Belanja
Rp.
4.500.000,- Rp.
Rp.
3.375.000,- Rp.
Jalan,
Irigasi
dan
0,-
Jaringan -
Aset tetap Lainnya
3.375.000,-
Jumlah Keseluruhannya
Rp. 5.268.202.532,- Rp. 5.049.617.984,-
BAB IV PENUTUP A.
TINJAUAN UMUM Berdasarkan uraian pada Bab – bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Tahun 2015 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sesuai inpres Nomor 7 Tahun 1999. 2. Setiap Instansi atau unit kerja dilingkungan pemerintah Kecamatan Sekarbela Kota Mataram telah mengimplementasikan AKIP. 3. Berdasarkan pada perhitungan Akuntabilitas Kinerja maka kinerja Pemerintah Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Tahun 2015 adalah termasuk kategori baik. B.
TINJAUAN KHUSUS Meskipun Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sekarbela Kota
Mataram telah berhasil menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan baik namun sistem penilaian kinerja perlu terus disosialisasikan dan disempurnakan di unit kerja sehingga setiap pegawai dapat memahami pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja dalam rangka memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi, namun didalam kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan – hambatan yang dijumpai, baik bersifat in ternal maupun eksternal.
C.
SARAN – SARAN Adapun hal – hal yang dapat disarankan untuk tahun – tahun yang akan
datang dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja yang lebih baik dari setiap jajaran pada lingkup Pemerintah Kecamatan Sekarbela Kota Mataram maka perlu penjabaran yang lebih jelas antara lain : 1.
Upaya peningkatan kinerja dilingkup unit kerja mengoptimalkan setiap sumber daya guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang diterapkan dalam rencana strategi Pemerintah Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.
2.
Pencapaian kinerja yang optimal dari setiap unit kerja diperlukan pembangunan budaya yang kondusif, penegakan disiplin bagi pegawai dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai.
3.
Penggalian potensi sumber daya keuangan daerah guna mewujudkan pelaksanaan pembanguna yang berkelanjutan.
4.
Peningkatan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan program pada setiap jajaran Pemerintah Kecamatan Sekarbela Kota Mataram guna mewujudkan visi, misi tujuan sasaran yang telah ditetapkan.
Mataram, 31 Januari 2016 Camat Sekarbela Ttd.
HARIADI, SIP NIP. 19630415 198611 1 001
