LAPORAN KINERJA TAHUN 2014

LAPORAN KINERJA TAHUN 2014

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DAFTAR ISI DAFTAR ISI (i) DAFTAR TABEL (ii) DAFTAR GAMBAR (iii) KATA PENGANTAR (v) IKHTISAR EKSEKUTIF (vii) I

PENDAHULUAN (1) A. Gambaran Umum (1) B. Permasalahan dan Aspek Strategis (5) C. Metode Pengumpulan Data Kinerja (9) D. Tujuan Penulisan Pelaporan Kinerja (11)

II

PERENCANAAN KINERJA (12) A. Metode Pengukuran Kinerja (12) B. Perjanjian Kinerja Tahun 2014(15) C. Target Kinerja Lainnya (17)

III AKUNTABILITAS KINERJA (18) A. Capaian Kinerja (18) B. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (43) C. Akuntabilitas Keuangan (49) D. Capaian Kinerja Lainnya (50)) IV

PENUTUP (57) LAMPIRAN

i

Daftar

Tabel Tabel 1 Perjanjian Kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2014 (16) Tabel 2. Rincian Target Jumlah Tanah dilegalisasi (17) Tabel 3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 (19) Tabel 4. Capaian Kinerja Legalisasi Asset 2014 dan selama 4 tahun terakhir (21) Tabel 5. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 (24) Tabel 6. Capaian kinerja konsolidasi tanah tahun 2014 (29) Tabel 7. Output konsolidasi tanah Tahun 2010 – 2014 (30) Tabel 8. Capaian Kinerja Konsolidasi Tanah Tahun 2014 (32) Tabel 9. Realisasi Pencapaian Kinerja 2010-2014 (34) Tabel 10. Capaian Kinerja Penyelesaian Kasus Pertanahan Tahun 2014 (36) Tabel 11. Peningkatan cakupan Peta Dasar, Peta Tematik dan Peta Potensi (39) Tabel 12. Capaian Kinerja cakupan Peta Dasar, Peta Tematik dan Peta Potensi (39) Tabel 13. Kategorisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (43) Tabel 14. Jenis Program Prioritas dan Realisasi Input dan Output Tahun 2014 (46) Tabel 15. Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Output Program Prioritas (47) Tabel 16. Realisasi dan Sisa pada Input dan Output Program Prioritas (48) Tabel 17. Realisasi Anggaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2014 (49) Tabel 18. Nilai Hak Tanggungan (HT) dari Produk Sertipikat HAT yang Dikeluarkan oleh BPN selama tahun 2014 (54)

ii

Daftar

Gambar Gambar 1. Kontribusi BPN-RI dalam pencapaian Program Prioritas Nasional (1) Gambar 2. Sasaran Strategis Badan Pertanahan Nasional tahun 2014.(2) Gambar 3. Kondisi Kantor Unit Kerja (2) Gambar 4. Kondisi Fisik Bangunan Kantor Milik BPN-RI (3) Gambar 5. Pegawai Berdasarkan Lokasi Kerja (4) Gambar 6. Proporsi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin (4) Gambar 7. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (4) Gambar 8. Permasalahan Pertanahan Strategis (5) Gambar 9. Sasaran Stretegis BPN-RI (7) Gambar 10. Luas Wilayah dan Cakupan Peta (8) Gambar 11. Cakupan Peta Dasar Pertanahan Sampai dengan Akhir 2014 (9) Gambar 12. Skematis sistem Pelaporan pada SKMPP (10) Gambar 13. Persentase capaian kinerja legalisasi Aset tahun 2010-2014 (20) Gambar 14. Perbandingan target Renstra dan Capaian 2010-2014 (21) Gambar 15. Persentase pencapaian legalisasi Aset berdasarkan kegiatan Tahun 2014 (21) Gambar 16. Persentase capaian legalisasi asset Rupiah Murni (RM) dan PNBP (22) Gambar 17. Skema pencegahan dan penetapan tanah terlantar (25) Gambar 18. Kinerja usulan untuk penetapan (26) Gambar 19. Capaian Kinerja pencegahan tanah terlantar (26) Gambar 20. Perbandingan Target Renstra dengan Capaian 2010-2014 (27) Gambar 21. Perbandingan Capaian (%) Konsolidasi Tanah Tahun 2010-2014 (30) Gambar 22. Perbandingan Capaian Konsolidasi Tanah Renstra dan Ketersediaan Anggaran(30) Gambar 23. Capaian Kinerja (%) Redistribusi Tanah Tahun 2010 -2014 (33) Gambar 24. Perbandingan capaian Kinerja berupa output Redistribusi Tanah tahah sampai dengan 2014 dibandingkan Renstra (33) Gambar 25. Penyelesaian kasus pertanahan berdasarkan katagori penyelesaian (36) Gambar 26. Capaian Kinerja Penyelesaian Kasus Pertanahan 2010 - 2014 dibandingkan dengan Tahun 2010 – 2013 (37) Gambar 27. Capaian Penyelesaian Kasus Pertanahan Sampai Tahun 2014 dibandingkan dengan Renstra (37) iii

Gambar 28. Capaian Kinerja Infrastruktur Pertanahan Tahun 2014 dibandingkan capaian 2010, 2011, 2012, 2013 (40) Gambar 29. Capaian Kinerja Pemetaan Dasar sampai Tahun 2014 dibandingkan dengan Renstra (40) Gambar 30. Realisasi Pencapaian PNBP 2010-2014 (50) Gambar 31. Realisasi PNBP (Rupiah) 2010-2014 (50) Gambar 32. Perbandingan Legalisasi Aset 2014 Rupiah Murni dengan PNBP (51) Gambar 33. Perbandingan antara APBNP 2014 dengan Capaian Hak Tanggungan (56)

iv

LAPORAN KINERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2014

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) atau dulu dikenal dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) sejatinya merupakan dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPN-RI kurun waktu tahun 2014 kepada pemangku kepentingan (stakeholder) yaitu Masyarakat Indonesia. Laporan Kinerja ini juga dapat di upload di website BPN RI yaitu : www.bpn.go.id. Laporan Kinerja BPN RI Tahun 2014 merupakan tahun terakhir dari Pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) BPN RI periode tahun2010-2014 sehingga secara akumulutatif capaian kinerja dari tahun 2010-2014 menggambarkan juga capaian kinerja Renstra BPN RI yang dimaksud. Dengan kata lain, asumsi-asumsi penyusunan Rencana Strategis tahun

2010-2014 telah disimpulkan benar ataukah ada yang kurang tepat. Hasil

evaluasi semacam ini sangat berguna untuk merumuskan asumsi-asumsi yang relevan untuk penyusunan perencanaan yang akan datang. Penyusunan Laporan Kinerja BPN RI Tahun 2014 telah mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dalam Peraturan ini penyusunan laporan kinerja tampak lebih sederhana, padat dan komunikatif dibandingkan penyusunan laporan akuntabilitas tahun-tahun sebelumnya. Hal ini Nampak dari struktur pelaporan yang secara tepat telah mampu merangkum semua capaian kinerja. Tentu saja capaian

kinerja

sangat

berbeda

dengan capaian

hasil.

Dalam

capaian

kinerja,

penekanannya pada sasaran dan indikator program. Seluruh sasaran dan indikator kegiatan tentu mengarah pada capaian sasaran dan indikator program. Manfaat atau benefit tercermin dari rumusan sasaran dan indikator program di setiap level eselon satu. Dalam laporan kinerja ini menggunakan seluruh bahan-bahan yang ada dalam setiap sasaran dan indikator program baik di pusat dan Daerah. v


2014

Telah diupayakan dengan segala daya baik pikiran dan tenaga bahkan melalui diskusi yang hangat, penyusunan Laporan Kinerja BPN RI Tahun 2014 masih dijumpai kekurangan disana sini. Namun besar harapan, kiranya Laporan Kinerja BPN RI Tahun 2014 diapresiasi seluruh masyarakat sehingga upaya menjadikan tanah dan pertanahan bagi sebesar-besarnya kemamuran rakyat Indonesia segera terwujud. Laporan Kinerja ini juga menjadi bahan masukan yang sangat baik untuk perbaikan mutu perencanaan ke depan.

Jakarta,

2015

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

FERRY MURSYIDAN BALDAN

vi

IKHTISAR

EKSEKUTIF Indonesia merupakan salah satu dari 10 Negara di dunia yang memiliki wilayah daratan terluas. Dengan luas daratan mencapai 191,09 juta Hektar. Luasnya wilayah daratan ini merupakan berkah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus pekerjaan besar bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mengelolanya. Seiring dengan pertambahan penduduk dan pergeseran ke Negara IndustrI telah menyebabkan semakin strategis dan semakin rumitnya pengelolaan pertanahan di Indonesia. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral; melalui tugas dan fungsi dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan manajemen dan pelayanan pertanahan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ini BPN-RI harus dapat menjawab permasalahan-permasalahn strategis bidang pertanahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini yaitu; tingginya konflik pertanahan, berlarutnya penyelesaian kasus pertanahan, rendahnya cakupan peta dasar, kurangnya SDM pengukuran, sulitnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagian besar petani kusasi lahan dibawah setengah hektar serta permasalahan tanah adat dan tanah ulayat, berkurangnya kasus pertanahan.

Pada tahun 2010 – 2014, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berkonstribusi dalam pencapaian Program Prioritas Nasional yaitu Prioritas nomor 5 (penanggulangan kemiskinan), nomor 6 (infrastruktur), nomor 7 (iklim investarsi dan iklim usaha), nomor 8 (energi) dan nomor 10 (daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik), untuk kontribusi tersebut BPN-RI menetapkan enam sasaran stretegis yang ditetapkan pada Renstra 2010-2014, yaitu (1) terwujudnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah (dengan indikator kinerja utama adalah jumlah bidang tanah yang dilegalisasi), (2) terkendalinya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (dengan indikator kinerja utama; (3) terciptanya pengaturan dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal(dengan indikator kinerja utama jumlah bidang tanah yang ditata melalui konsolidasi tanah dan jumlah bidang tanah yang ditata melalui redistribusi tanah),(4) berkurangnya kasus pertanahan (dengan indicator kinerja utama Jumlah kasus pertanahan yang terselesaikan) (5) terpenuhinya infrastruktur pertanahan(Jumlah cakupan peta Dasar, peta Tematik dan peta Potensi), (6) meningkatnya kualitas layanan pertanahan (dengan indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan legalisasi aset tanah). Capaian kinerja BP-RI tahun 2014 terhadap kegiatan untuk mendukung sasaran trategis diuraikan sebagai berikut ; jumlah bidang tanah yang dilegalisasi dari target 866.461 bidang terealisasi sebanyak 828.830 bidang (target kinerja untuk penambahan jumlah relatif sertipikat tanah di seluruh Indonesia dari target 2,07% terealisasi 1,99% atau capaian kinerja 97,76%) terjadi peningkatan capai kinerja selama lima tahun sebelumnya masing-masing 59,83% (tahun 2010), 77,23%(tahun 2011), 86,65%(tahun 2012), 90,44%(tahun 2013). Target Renstra 2010-2014 yaitu sebanyak 4.063.430 vii

bidang sedangkan capaian selama 2010-2014 sebanyak 5.006.897 bidang atau 123,22%. Pada pelaksanaan kegiatan legalisasi asset semua hambatan dan kendala umumnya bisa diatasi, kecuali untuk kegiatan legalisasi asset transmigrasi, hal ini disebabkan adanya perbedaan data subyek dan obyek tanah yang disampaikan, beberapa wilayah transmigrasi telah ditetapkan sebagai kawasan hutan. Capaian kinerja terkendalinya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah berupa kepustusan tanah terlantar yang ditetapkan sampai dengan akhir 2014 sebanyak 161 Surat Keputusan (SK) tercapai penambahanya sebanyak 15 SK dari target penambahan 65 SK artinya capaian kinerja 23,77%. Ada dua prespektif dalam pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, pertama prespektif penetapan tanah terlantar yang diukur dari jumlah usulan penetapan tanah terlantar capaian kinerja sebanyak 89,13%, sedangkan prespektif pencegahan 116,67%. Besarnya pencapaian prespektif pencegahan ini diyakini telah menyebabkan para pemegang hak menjadi sangat serius dan berupaya maksimal dalam memanfaatkan lahan yang mereka kuasai sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak. Hal ini terlihat dari berkurangnya secara drastis luas tanah terlantar darai 7,3 juta ha (tahun 2010) menjadi 4 juta ha (akhir 2014). Jika diperhatikan maka dari tahun 2010 -2014 capaian kinerja pencegahan tanah terlantar lebih dominan. Di dalam Renstra 2010-2011 target luas untuk diindtifikasi dan diteliti 379.500 ha capaian selama 2010-2014 seluas 2.050.088 ha atau 540%. Kendala utama dalam penetapan tanah terlantar adalah adanya perlawanan hukum yang dilakukan dari pemegang hak untuk membatalkan SK penetapan tanah terlantar. Namun jumlah penetapan bukanlah otcome yang diharapkan, keberhasilan dari seluruh rangkaian kegiatan ini adalah berkurangnya luas tanah terlantar dari tahun ke tahun di Indonesia dan meyakinkan kalau semua sumberdaya lahan telah digunakan secara optimal untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Capaian kinerja terciptanya pengaturan dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal (dengan indikator kinerja utama jumlah bidang tanah yang ditata melalui konsolidasi tanah dan jumlah bidang tanah yang ditata melalui redistribusi tanah). Dari target 11.250 bidang tanah (29,97% dari rencana di Renstra 2010-2014) tercapai 4.287 bidang (11,42%) dengan capaian kineja 38,11%. Terjadi penurunan capaian kinerja dari tahun 2010-2014. Untuk mengantisipasinya BPN-RI telah melakukan kegiatan pendukung berupa pemetaan potensi konsolidasi tanah untuk mengetahui daerah yang berpotensi sebagai lokasi kegiatan prioritas tahun berikutnya. Kegiatan redistribusi tanah dari target 154.075 bidang (6,59%) tercapai 138.181 bidang (5,91%), artinya capaian kinerja 89,68%. Secara umum capaian kinerja selama tahun 2010-2014 cukup tinggi, namun jika dibandingkan dengan rencana dalam Renstra tingkat capaianya 70,15%. Capaian kinerja berkurangnya kasus pertanahan (dengan indikator kinerja utama jumlah kasus pertanahan yang terselesaikan, dari target 3.018 kasus (target sangat optimis 100%) dapat diselesaikan 2.910 kasus (96,42%) artinya capaian kinerja 96,42%. Capaian kinerja selama lima tahun cukup tinggi. Target Renstra 2010-2014 sebanyak 13.955 kasus yang berhasil diselesaikan sebanyak 11.736 kasus (84,09%). Keberhasilan kinerja ini terlihat dari jumlah tidak bertambahnya jumlah kasus dari tahun ketahun, kerana pasti ada kasus-kasus baru yang muncul dari waktu kewaktu. Hal terpenting adalah penambahan kasus tidak lebih banyak dari kasus yang diselesaikan. Capaian kinerja terpenuhinya infrastruktur pertanahan (jumlah cakupan peta Dasar, peta Tematik dan peta Potensi, dari target yang ditetapkan 1.453.475 Ha (ada penambahan cakupan 3,77% viii

tercapai seluas 810.308 Ha (2,10%), artinya capaian kinerja 55,75%. Capaian kinerja tahun 2014 paling kecil dibandingkan empat tahun sebelumnya, namun jika dibandingkan dengan target Renstra 2010-2014 capaiannya 277,66%. Capaian kinerja meningkatnya kualitas layanan pertanahan (dengan indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan legalisasi aset tanah), target nilai A, tercapia B. Capaian kinerja lainnya adalah legalisasi asset dari PNBP (dana dari pemohon) tahun 2014 tercapai sebanyak 1.105.552 bidang, artinya lebih banyak dari legalisasi asset yang dibiayai Rumpiah Murni. Disamping itu dalam tahun 2014 hak tanggungan yang tercapai sebanyak 658.63 Trilium, angka yang pastastif untuk mendukung peningkatan ekonomi di Negara kita. Efisiensi penggunaan angaran ratarata 100%, Sedangkan efisiensi SDM (Petugas Ukur ) 290% (menjadi mendesak untuk dilakukan penambahan jumlah petugas ukur). Realisasi penggunaan angaran di tahun 2014 adalah sebesar 84,74%.

ix

2014


I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Indonesia merupakan salah satu dari 10 Negara di dunia yang memiliki wilayah daratan terluas. Dengan luas daratan mencapai 191,09 juta Hektar. Luasnya wilayah daratan ini merupakan berkah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus pekerjaan besar bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mengelolanya. Seiring dengan pertambahan penduduk dan pergeseran ke Negara industri telah menyebabkan semakin strategis dan semakin rumitnya

pengelolaan pertanahan di Indonesia. Luas wilayah

Indonesia adalah lebih kurang 840 juta Ha, terdiri 191 Juta Ha daratan dan 649 juta Ha lautan. Dari luas daratan, sekitar 124,19 juta hektar (64,93%) masih berupa hutan seperti hutan lebat, hutan sejenis, dan hutan belukar. Sisanya seluas 67,08 juta hektar (35,07%) telah dibudidayakan dengan berbagai kegiatan. Badan

Pertanahan

menyelenggarakan sebagian

Nasional

Republik

Indonesia

mempunyai

tugas

urusan pemerintahan di bidang pertanahan baik secara

nasional, regional dan sektoral, diatur pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013. Pada tahun 2010 – 2014, Badan Pertanahan Nasional berkonstribusi dalam pencapaian Program Prioritas Nasional yaitu Prioritas nomor 5, 6, 7, 8 dan 10 :

Gambar 1. Kontribusi BPN-RI dalam pencapaian Program Prioritas Nasional

Berdasarkan, Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 (dinyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat), UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (di dalamnya dijelaskan bahwa Negara menjamin hak-hak masyarakat atas bumi,

1

2014


air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya), dan TAP MPR Nomor IX/2001 tentang Pembaruan Agraria, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang selanjutnya menetapkan prinsip-prinsip dan arah kebijakan pembaruan agraria dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, kegiatan Reforma Agraria

telah

memperbaiki

menjadi

komitmen

permasalahan

utama

Pemerintah pada

Republik

Indonesia

ketimpangan

dalam

Penguasaan,

upaya

Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T). Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2014 Badan Pertanahan Nasional menetapkan enam sasaran strategis Sesuai Renstra 2010 – 2014, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

6 tahun 2012

dalam mencapai visi organisasi

dinyatakan sebagai berikut :

Gambar 2. Sasaran Strategis Badan Pertanahan Nasional tahun 2014.

Gambar 3. Kondisi Kantor Unit Kerja

2


2014

Terdapat 334 satker yang telah memiliki tanah dan bangunan sendiri 238 satker dalam kondisi baik, 69 satker kondisi rusak ringan dan 27 satker rusak berat,

Gambar 4. Kondisi Fisik Bangunan Kantor Milik BPN-RI

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memiliki tugas dan fungsi pokok sebagai lembaga Pemerintah yang melakukan penataan dan pengelolaan bidang pertanahan di seluruh wilayah Republik Indonesia. (Berdasarkan mandate Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 jo Perpres Nomor 85 Tahun 2012). Wilayah kewenangan Badan Pertanahan Nasional meliputi wilayah nasional daratan non hutan seluas kurang lebih 67,08 juta Ha. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas, pada akhir tahun 2014 BPN RI memiliki pegawai negeri sipil sebanyak 19.786 orang dengan rincian (1) Pegawai BPN Pusat berjumlah 1.218 orang, atau 7,14 %; (2) sebanyak 3.972 orang atau sekitar 18,39 %, tersebar di 33 Kantor Wilayah BPN Propinsi, serta (3) sebanyak 16.085 orang 74,47%. tersebar di 426 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan 29 Perwakilan Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. Perlu disampaikan bahwa pada awal tahun 2014 jumlah SDM BPN RI justru mengalami pengurangan yang cukup signifikan sehingga tinggal sekitar 19.786 orang.

3


2014

Gambar 5. Pegawai Berdasarkan Lokasi Kerja

Gambar 6. Proporsi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 7. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

4

2014


B. Permasalahan dan Aspek Strategis Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berada dalam suatu posisi yang sejalan dengan tujuan nasional yaitu: untuk mewujudkan tanah bagi sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian program-program yang direncanakan dan dilaksanakan merupakan langkah kongkrit dalam tahapan yang terukur dan berkesinambungan dalam mewujudkan tujuan nasional. Isu strategis dalam pengelolaan pertanahan di Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian serius dan ditindaklanjuti secara berkesinambungan sebagaimana disajikan pada gambar 8.

Gambar 8. Permasalahan Pertanahan Strategis

Masalah pertanahan di Indonesia tidak bisa di tangani dan diselesaikan dengan menggunakan

pendekatan

hukum

saja,

melainkan

dengan

pendekatan

holistik

(komperhensif) seperti politik, sosial budaya, ekonomi (kesejahteraan) dan ekologi. Yang tidak kalah penting adalah penanganan dan penyelesaian konflik dilapangan harus didukung oleh kelembagaan pertanahan yang kuat dan berwibawa, koordinasi antar instansi pemerintah yang efektif, administrasi pertanahan yang berbasis teknologi dan penerapan prinsip-prinsip good governance, manajemen konflik yang efektif dan efisien,

5


2014

strategi penanganan dan penyelesaian yang cepat, tepat dan efektif ditopang sumber daya manusia yang handal, baik di pusat maupun di daerah. Saat ini penyelesaian sengketa atau permasalahan terkait bidang pertanahan di Indonesia dapat dilakukan baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan (mediasi). Kebijakan Pemerintah saat ini lebih mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan terlebih dahulu, apabila tidak dapat terselesaikan melalui jalur mediasi, penyelesaian dapat dilanjutkan ke acara pengadilan. Jalur pengadilan itu dapat berupa Pengadilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara (misalnya pada kasus tuntutan pembatalan sertifikat tanah), serta Pengadilan Agama dalam hal sengketa tanah warisan dan tanah wakaf. Setiap konflik pertanahan kemudian diselesaikan dalam pengadilan umum, Dalam praktiknya, tiga pengadilan yang berbeda tersebut dapat melakukan acara peradilan pada kasus yang sama dengan hasil keputusan yang berbeda-beda. Intensitas kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat serta kondisi makin terbatasnya ketersediaan tanah, secara signifikan berakibat pada semakin sulitnya optimalisasi pemanfaatan penggunaan tanah, khususnya bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Yang terjadi kemudian adalah pertentangan kepentingan antar pihak atas sebidang tanah yang sama. Akibatnya, Pemerintah pun mengalami kesulitan dalam melakukan proses pembebasan lahan, terutama terkait eksekusi pembebasan penguasaan lahan dan pembiayaannya yang menjadi sangat mahal. Itu semua terlihat melalui banyaknya kasus pembebasan lahan yang berlarut-larut. Di sisi lain, hak penduduk yang lebih membutuhkan dan mampu memanfaatkan bidang tanah tersebut tidak terpenuhi, sehingga kesejahteraan yang seharusnya akan didapat menjadi tidak terwujud. Dari hasil evaluasi sementara, Badan Pertanahan Nasional secara ideal diharapkan memiliki kekuatan pegawai negeri sipil sebanyak 26.000 orang, dengan proporsi kompetensi ideal untuk juru ukur diharapkan 30 % dari jumlah pegawai. Saat ini jumlah sumber daya manusia juru ukur masih sangat kurang, yaitu baru mencapai sekitar 1.689 orang dari jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 20.184 orang atau hanya 8%. Cakupan Peta Dasar Pertanahan secara nasional saat ini hanya meliputi 40% dari luas total wilayah daratan nasional. Ketersediaan peta dasar pertanahan menjadi penting karena merupakan dasar dalam penyusunan peta pertanahan lainnya, seperti peta pendaftaran tanah, peta zona nilai tanah, peta land use, peta neraca penggunaan tanah kesesuaian rencana, dan peta cadangan tanah. Berdasarkan Data November 2014, jumlah total tanah yang telah bersertipikat mencapai 41.711.790

bidang atau (48,61%) dari total

bidang tanah

nasional ±

85.803.826 bidang.

6

2014


Indonesia memiliki hukum pertanahan yang mengatur secara jelas mengenai tata cara baik kepemilikan maupun proses jual beli. Namun penerapan hukum pertanahan nasional tidak dapat dilakukan khususnya pada wilayah ulayat/adat terutama wilayah timur Indonesia. Adanya perbedaan penerapan hukum tanah di berbagai wilayah di Indonesia seringkali menimbulkan konflik pertanahan. Sehingga sistem tenurial dan pola kerjasama pemanfaatan berdasarkan hukum pertanahan nasional tidak dapat dilakukan dengan serta merta tanpa upaya matrikulasi penyamaan pemahaman konsep terlebih dahulu. Dalam rangka menyikapi permasalahan strategis pertanahan dan untuk mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia, maka Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah menetapkan Rencana Strategis 2010 - 2014, sebagai perwujudan dari prosedur penyelenggaraan pemerintahan yang dibebankan kepada setiap Kementerian dan atau Lembaga Pemerintah, setiap periode lima tahunan diwajibkan menyusun dokumen Rencana Strategis Pembangunan Nasional di bidang Kementerian/ Lembaga masing masing. Dalam Rencana Strategis 2010 – 2014 telah ditetapkan capaikan kinerja yang akan dilaksanakan selama lima tahun dalam bentuk sasaran strategis yang terukur oleh Indikator Kinerja Utama (IKU), dalam penjabarannya untuk pelaksanaan tahun 2014 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah menetapkan target kinerja, dengan enam sasaran strategis yang hendak dicapai, sasaran strategis yang ditetapkan sebagaimana Gambar 9.

TANAH DIPERGUNAKAN BAGI SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT (Pasal 33 UUD 1945)

Gambar 9. Sasaran Strategis BPN-RI

7


2014

Dalam hal cakupan peta dasar pertanahan, dari luasan 191.09 juta Ha wilayah daratan NKRI, komposisi data yang dimiliki BPN RI dengan dalam bentuk peta dasar dan potensi data yang dapat di sajikan pada gambar 10.

Gambar 10. Luas Wilayah dan Cakupan Peta Unit kerja pusat (BPN RI) melaksanakan kegiatan pemetaan pertanahan. Informasi spasial peta dasar pertanahan diperlukan untuk mengidentifikasi cakupan wilayah nasional yang telah memiliki peta dasar pertanahan. Total luas wilayah nasional diperkirakan mencapai sekitar 191,09 juta hektar. Dari jumlah luasan tersebut, data citra satelit yang telah tersedia mencapai 102,51 juta hektar (53,64%), sedangkan sisanya belum tersedia data citra satelit. Kemudian dari data citra satelit yang tersedia dan telah diolah menjadi Peta Dasar Pertanahan serta tersedia dengan format digital dengan cakupan seluruh wilayah nasional sampai dengan Bulan November 2013 adalah sekitar

8


2014

25,44 juta Ha atau sekitar 13,31% dari total luas wilayah nasional secara keseluruhan (191,09 juta hektar). BPN melalui Direktorat Pemetaan Dasar telah menyusun peta dasar pertanahan tersebut pada 3 (tiga) besaran skala berbeda, yakni sekitar 19 Juta ha dipetakan pada peta skala 1:10.000, sekitar 4 Juta hektar pada peta skala 1:2.500, dan sekitar 2 Juta hektar pada skala 1:1.000. Data tersebut mencakup wilayah kabupaten/kota di seluruh Indonesia sedangkan 77,07 juta hektar sisanya belum diolah menjadi peta dasar pertanahan.

Gambar 11. Cakupan Peta Dasar Pertanahan Sampai dengan Akhir 2014

C. Metode Pengumpulan Data Kinerja Untuk mendapatkan data kinerja dengan tingkat presisi yang memenuhi standar keakuratan dan dapat dipertangungjawabkan dalam menyusun sebuah data pelaporan yang baik dan benar, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah memilki dan terus mengembangkan Sistem pelaporan Online yang berbasis Web, dan terintegrasi dengan seluruh Satuan Kerja, mulai dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota diseluruh Indonesia.

9

2014


Sistem ini dikenal dengan nama Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP), secara skematis sistem Pelaporan ini sebagaimana terlihat pada Gambar 12.

Gambar 12. Skematis sistem Pelaporan pada SKMPP

Aplikasi SKMPP adalah perangkat lunak yang dibangun dan dikembangkan sebagai instrumen dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pertanahan dan kinerja yang terintegrasi di dalam infrastruktur jaringan komunikasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Program yang dipantau dalam aplikasi SKMPP saat ini berjumlah 49 kegiatan pertanahan, diantara kegiatan tersebut, beberapa ditetapkan sebagai kegiatan prioritas Sesuai dengan Renstra Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Tujuan SKMPP ini adalah

terwujudnya Sistem Informasi Eksekutif

Program Pertanahan yang mudah digunakan, sebagai sistem Informasi

tentang

yang cepat,

akurat, dan up to date, serta sebagai sistem pengendalian. Secara eksplisit mereka yang ditugaskan dalam pengelolaan SKMPP ditetapkan dalam Surat Keputusan secara berjenjang, yaitu sebagai penagungjawab di Tingkat Pusat Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, di Provinsi Kepala Bagian Tata Usaha Kator Wilayah dan di tingkat Kabupaten/Kota Kepala Sub.Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan, sedangkan petugas yang melakukan entri data masing-masing tingkatan ditunjuk admin. Untuk

menjamin

keakuratan data sistem ini mengharuskan menyampaikan eviden (bukti) atas semua rangkaian laporan kinerja yang disampaikan.

10


2014

Disamping itu untuk lebih menjamin akurasi data, maka Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia secara periodik melakukan monitoring langsung ke lapangan atas kebenaran data yang disampaikan, termasuk melakukan validasi data kepada masyarakat dan pihak lainnya yang berhubungan dengan kegiatan yang dilaporkan.

Dengan system SKMPP, pemerintah Indonesia melalui Kementerian ATR/BPN telah menjadi salah satu Negara di dunia yang memiliki system pemantauan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan dan kendala program pertanahan, yang berbasis web dan terintegrasi antara ukuran kinerja input, proses dan output.

D. Tujuan Penulisan Pelaporan Kinerja Laporan Kinerja tahun 2014 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini disusun dengan tujuan (1). Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat dalam hal ini Presiden Reupublik Indonesia atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai selama tahun 2014, (2). Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan (continuous improvement) bagi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

11


2014

II. PERENCANAAN KINERJA

A. Metode Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja disusun agak fleksibel,

karena hasil kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia cukup sulit untuk ditetapkan dalam periode satu tahun, hal ini disebabkan capaian dan outcomenya merupakan akumulasi dan salalu berhubungan dari capaian kinerja sejak berdirinya NKRI sampai dengan akhir tahun pelaporan. Misalnya dalam hal jumlah bidang tanah yang dilegalisasi penghitungan kinerjanya berupa penambahan bidang tanah yang terdaftar dalam satu tahun anggaran dibandingkan dengan total jumlah bidang tanah yang terdaftar, demikian juga dengan infrastruktur pertanahan, dalam hal sengketa pertanahan umumnya sengketa mulai timbul dan terselesaikan memakan waktu lebih dari satu tahun, bahkan puluhan tahun, itupun banyak sekali pihak yang berperan dalam penyelesaiannya, terhadap indikator penyelasaian sengketa ukuran kinerja dibuat dalam dua prespektif pertama dalam hal pencegahan munculnya masalah baru dan kedua dalam hal upaya penyelesaian masalah. Dalam hal penenetapan tanah sebagai tanah terlantar juga harus dipandang dalam dua prespektif yaitu kinerja dalam hal pencegahan dan kinerja penetapan sebagai tanah terlantar berupa pembatalan hak, oleh karena itu dalam menghitung capaian kinerja agak spesifik dibandingkan kinerja instansi pemerintah yang lain. Cara dalam penghitungan kinerja yang berbasis Outcome dan persamaan yang digunakan akan diuraikan lebih lanjut untuk masing-masing sasaran strerategis diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Diukur dengan indikator bertambahnya Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi, dengan asumsi semakin bertambahnya jumlah bidang tanah yang bersertipikat maka akan terjadi juga peningkatan jaminan kepastian hukum hak atas tanah, penambahanya sendiri dapat diukur dari dua pendekatan, yaitu berapa penambahan jumlah bidang tanah yang bersertifikat dari awal berdirinya negara kesatuan republik indonesia dibandingkan capaiaan selama tahun 2014. Persamaan yang digunakan dalam asumsi ini adalah

12


2014

Sedangkan pendekatan kedua adalah membandingkan capaian kinerja Selama 5 Tahun (sesuai Renstra 2010 - 2014) dengan capaian kinerja yang dicapai selama tahun 2014, persamaan yang digunakan sebagai berikut:

2. Terkendalinya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penatapan tanah indikasi terlantar memiliki dua makna strategis hubungannya dengan kinerja, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pedndayagunaan Tanah Terlantar, bahwa tujuan pengendalian dan pendayagunaan tanah terlantar tidak hanya penertiban tapi juga pencegahan terjadinya tanah terlantar. Untuk mengukur kinerja dari penetapan Surat Keputusan Tanah terlantar digunakan persamaan sebagai berikut:

Untuk mengukur kinerja dalam prespektif pencegahan terjadinya tanah terlantar digunakan persamaan sebagai berikut:

Prespektif pencegahan ini merupakan capaian kinerja, karena setelah dilakukan tahapan awal yaitu identifikasi tanah terlantar, Panitia C dan Peringatan-peringatan, telah memacu pemegang hak yang diindikasikan memiliki tanah terlantar melakukan upaya maksimal untuk segera memanfaatkan lahan yang diindikasikan terlantar, sehingga tidak diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar. Upaya pencegahan ini tentunya sangat besar manfaatnya terutama dalam mencegah kerugian yang ditimbulkan baik kerugian ekonomi, sosial, politik kerana adanya tanah terlantar. 3. Terciptanya pengaturan dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal Indikator yang digunakan adalah Jumlah bidang tanah yang ditata melalui Konsolidasi Tanah dan Jumlah bidang tanah yang ditata melalui Redistribusi Tanah, Persamaan yang digunakan dalam mengukur kinerja untuk konsolidasi tanah sebagai berikut:

13


2014

Sedangkan untuk mengukur kinerja redistribusi tanah dengan persamaan sebagai berikut :

4. Berkurangnya Kasus Pertanahan Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja yaitu Jumlah kasus pertanahan yang terselesaikan, menggunakan persamaan sebagai berikut:

5. Terpenuhinya infrastruktur pertanahan Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja yaitu

Jumlah cakupan Peta

Dasar, Jumlah cakupan Peta Tematik dan Jumlah cakupan Peta Potensi. Persamaan yang digunakan untuk pengukuran kinerja sebagai berikut:

6. Meningkatnya kualitas layanan pertanahan Badan Pertanahan Nasional melakukan kajian indeks kepuasan masyarakat secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan masyarakat. Indeks tersebut diperoleh berdasarkan pendapat masyarakat terhadap pelayanan legalisasi aset tanah, dalam hal ini diprioritaskan untuk

kegiatan

prona. Pengolahan data indeks kepuasan masyarakat mengikuti petunjuk dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004

14

2014


tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Pada tahun 2014, pengukuran IKM dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, tahap I dilakukan pada bulan Maret di 32 Provinsi dan tahap II di 31 provinsi dengan mengambil sampel 1 (satu) kantor pertanahan kabupaten/kota di setiap provinsi. IKM terhadap pelayanan legalisasi aset tanah dinilai dari 13 unsur

sebagimana lampiran 5. Untuk

mengukur indeks kepuasan masyarakat secara nasional menggunakan persamaan sebagai berikut:

Menggunakan persamaan-persamaan di atas dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan agar indikator kinerja memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Penetapan kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2014. Disamping penelitian terhadap indeks kepuasan masyarakat oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, pada bagian analisa juga disajikan beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan pihak lain (Skripsi, Tesis, dan hasil penelitian lainnya) terhadap kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Perjanjian kinerja (dikutip dari penetapan kinerja

Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia, tanggal 12 Maret 2014) yang

merupakan dokumen

berisikan pernyataan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan program selama tahun 2014, yang memuat indikator kinerja. Dalam pelaksanaan

perjanjian kinerja

melaksanakannya

Badan Pertanahan

Nasional

Republik

Indonesia

secara berjenjang. Pimpinan Eselon I melakukan perjanjian kinerja

kepada Kepala Badan, Pimpinan Eselon II di Lingkungan BPN RI melakukan perjanjian kinerja dengan Para Deputi, Pimpinan Eseleon II di Wilayah (Kepala Kantor Wilayah) membuat perjanjian kinerja dengan Sekretaris Utama. Perjanjian ini terus berjenjang dari Kakanwil ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Dari perjanjian yang disusun secara hirarki tersebut maka setiap unit kerja dapat secara pasti mengetahui kinerja yang diharapkan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi perihal

komitmen,

evaluasi,

penilaian

keberhasian

dan

kegagalan,

pemberian

15

2014


penghargaan dan sanksi, monitoring, evaluasi dan supervisi serta penetapan sasaran kinerja pegawai. Perjanjian kinerja tahun 2014 disajikan pada tabel 1. Tabel 1. Perjanjian Kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2014

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Terwujudnya Jaminan

Jumlah bidang tanah yang

866.491 Bidang

Kepastian Hukum Hak

dilegalisasi

2,07

Terkendalinya

Jumlah keputusan

161 SK

penguasaan, pemilikan,

penetapan tanah terlantar

Penetapan

60 %

penggunaan dan

yang ditetapkan

Pencegahan

40 %

%

Atas Tanah 2.

pemanfaatan tanah 3.

4.

5.

Terciptanya pengaturan


dan penataan

ditata melalui Konsolidasi

penguasaan, pemilikan,

Tanah

penggunaan dan


pemanfaatan tanah secara

ditata melalui Redistribusi

optimal

Tanah

Berkurangnya Kasus

Jumlah kasus pertanahan

Pertanahan

yang terselesaikan

Terpenuhinya infrastruktur pertanahan

a. Jumlah cakupan

11.250 Bidang 29,97 %

154.075 Bidang 6,59

%

3.018 Kasus 100 % 259.475 Ha

Peta Dasar b. Jumlah cakupan

495.000 Ha 3,77 %

Peta Tematik c. Jumlah cakupan

699.000 Ha

Peta Potensi 6.

Meningkatnya kualitas

Indeks Kepuasan

layanan pertanahan

Masyarakat terhadap pelayanan legalisasi aset

A

tanah dengan nilai Sangat Baik (A)

16


2014

Sasaran strategis 1 Terwujudnya Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, dengan indikator kinerja utama Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi dan target sebanyak 866.491 bidang ditetapkan capaian kinnerjanya target capaian 2,07 % pada tahun 2014 (artinya jika tercapai target 866.491 bidang maka terjadi peningkatan jumlah tanah yang dilegalisasi di seluruh NKRI sebanyak 2,07 % dibandingkan pencapaian sampai dengan akhir 2013) terdiri dari beberapa kegiatan sertipikasi, namun produk akhirnya sama-sama legalisasi aset berupa sertipikasi tanah, dirinci berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai mana tabel 2.

Tabel 2. Rincian Target Jumlah Tanah dilegalisasi

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET ( Bidang )

1

Prona

757.552

2

Petani

24.234

3

Transmigrasi

33.244

4

UKM

19.392

5

Nelayan

24.549

6

Menpera (MBR)

7.500

JUMLAH

866.491

C. Target Kinerja Lainnya Kinerja lain yang dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang merupakan kegiatan yang sifatnya sangat strategis yaitu : -

Kegiatan Legalisasi Asset

yang didukung oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP), -

Peran Produk pertanahan dalam memberikan EVA (economic value added) Pembangunan Kegiatan diatas merupakan kegiatan yang juga sangat berhubungan, baik secara

langsung maupun tidak langsung terhadap dalam pencapaian Program Prioritas Nasional.

17


2014

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja

merupakan perwujudan

kewajiban Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia untuk mempertangungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2014. Sebagai bahan evaluasi kinerja juga dibandingkan dengan kinerja empat tahun sebelumnya serta kinerja yang diharapkan pada rencana strategis yang telah disusun yaitu tahun 2010-2014. Pada bagian ini juga akan diuraikan tentang Akuntabilitas dalam penggunaan anggaran serta Capaian Kinerja lainnya yang dicapai Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan, dalam hal mewujudkan Kehadiran Negara dalam Kebijakan Pertanahan Sebagai Ruang Hidup Rakyat

A. Capaian Kinerja Capaian kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2014, diuraikan masing-masing tiap sasaran strategis dan indikator kinerja, meliputi; capaian kinerja tahun 2014, perbandingan antara capaian kinerja tahun 2014 dengan empat tahun sebelumnya (2010,2011,2012, dan 2013), membandingkan kinerja sampai dengan tahun 2014 dengan target Renstra BPN-RI 2010-2014, analisa kegagalan dan keberhasilan. Sedangkan analisa efisiensi terhadap pemanfaatan sarana prasarana, sumberdaya manusia dan sumberdaya dana/anggaran disampaian secara umum pada lingkup BPN RI yang dihubungnkan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Berikut disampaikan uraian capaian kinerja:

18


2014

Percepatan legalisasi aset merupakan sebuah keharusan untuk mewujudkan fokus dari arah pembangunan nasional di bidang pertanahan. Masih banyaknya bidang tanah yang belum terdaftar dan diberikan legalitas asetnya berupa sertipikat hak atas tanah, akan berpengaruh terhadap kepastian hukum atas tanah, baik bagi masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Terwujudnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang dilaksanakan pada tahun 2014 berdasarkan penetapan kinerja terdiri dari enam kegiatan yaitu Prona, Petani, Transmigrasi, UKM, Nelayan dan Menpera dengan target sebagaimana disajikan pada tabel 2. Capaian legalisasi asset sebagaimana disajikan pada tabel 4. Tabel 3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No

Indikator Kinerja

Target Kinerja

Realisasi

.

1

Capaian Kinerja

Persen penambahan

2,07 %

jumlah bidang tanah

(866.491 Bidang)

1,99%

95,76%

(828.830 Bidang)

yang dilegalisasi

Kinerja tahun 2014 juga dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya yaitu tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 dengan maksud untuk mengkaji trend peningkatan atau penurunan kinerja yang dilakukan BPN-RI, harapan yang ingin dicapai organisasi tentu saja jika masih rendah capaiannya akan diupayakan meningkat, jika sudah tinggi capaiannya harus dipertahankan. Perbandingan Kinerja ini disajikan pada tabel 4 dan grafik perbandingan capaian kinerja dari empat tahun sebelumnya disajikan pada gambar 13.

19

2014


Tabel 4. Capaian Kinerja Legalisasi Asset 2014 dan selama 4 tahun terakhir

NO

TAHUN

1

2014

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

(Bidang)

(Bidang)

(%)

865.491

828.830

2,07

1,99

928.693

839.918

2,27

2,06

2012

1,077.655

933.821

% Peningkatan

2,70

2,34

2011

1,848.488

1.427.501

% Peningkatan

4,80

3,71

1,632.740

976.824

4,35

2,60

59,83

6.353.067

5.006.894

78,81

% Peningkatan 2

2013

% Peningkatan 3

4

5

2010

% Peningkatan Jumlah

95,76

90,44

86,65

77,23

Gambar 13. Persentase capaian kinerja legalisasi Aset tahun 2010-2014

Bahwa target kinerja tahunan merupakan sub sistem dari rencana kinerja selama lima tahun yang tertuang dalam Renstra, untuk mengukur apakah kinerja yang dicapai telah mengarah pada rencana lima tahunan yang ditetapkan maka di sajikan data capaian kinerja sampai akhir 2014 dibandingkan dengan target kinerja pada renstra.

20


2014

Target Kinerja yang direncanakan pada Rencana Strategis 2010-2014 yaitu bertambahnya bidang tanah yang dilegalisasi sebanyak 4.063.430 bidang, sedangkan penambahan yang berhasil dilakukan sampai dengan akhir 2014 sebanyak 5.006.894 bidang (capaian 123,22%). Penambahan ini sebagaimana gambar 14. Sedangkan capaian kinerja masing-masing kegiatan terlihat pada gambar 15.

Gambar 14. Perbandingan target Renstra dan Capaian 2010-2014

Gambar 15. Persentase pencapaian legalisasi Aset berdasarkan kegiatan Tahun 2014

Disamping legalisasi asset berasal dari Rupiah Murni (RM) sebagaimana diuraikan sebelumnya Badan Pertanahan Nasional juga melakukan legalisasi aset melalui kegiatan PNBP yang dananya bersumber dari pemohon. Pada tahun 2014 legalisasi output asset melalui PNBP sebanyak 1.105.552 Bidang, jika diakumulasi capaian

21

2014


legalisasi asset yang dilakukan BPN sebanyak, 1.844.382 Bidang selama tahun 2014, Proporsi legalisasi asset berdasarkan sumberdana ini dapat dilihat pada gambar 16.

Gambar 16. Persentase capaian legalisasi asset Rupiah Murni (RM) dan PNBP

Ukuran Capaian kinerja legalisasi asset selama tahun 2014 tentunya tidak hanya dilihat dari penetapan kinerja tahun 2014 saja, karena penghitungan terhadap peningkatan jaminan kepastian hukum hak atas tanah merupakan akumulasi dari jumlah total bidang tanah yang dilegalisasi dari berbagai sumber dana (Rupiah Murni dan PNBP), jika digabungkan maka BPN-RI selama tahun 2014 berhasil meningkatkan persentase bidang tanah yang dilegalisasi sebanyak 4,42 % atau sebanyak 1.844.382 Bidang. Gambar 15 menunjukkan ada kegiatan yang capaian kinerjanya masih rendah yaitu kegiatan legalisasi aset transmigrasi (52,46%), berapa faktor yang berhasil diidentifikasi sebagai rendahnya capaian kinerja ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Transmigrasi : 

Subjek dan obyek kegiatan

ditentukan oleh instansi

Transmigrasi tanpa memperhitungkan kondisi terakhir

yang membidangi sumbyek dan objek

tanah 

Ketika pengukuran ternyata sebagian obyek masuk kawasan hutan, hal ini disebabkan karena penetapan batas kawasan hutan dilakukan setelah lokasi dijadikan Transmigrasi.

2. Prona: 

Masyarakat enggan membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) karena dianggap memberatkan

22

2014


3. UKM 

Ketika pengukuran ternyata sebagian obyek masuk kawasan hutan, untuk dialihkan ke lokasi lain sudah tidak ada obyeknya lagi



Subyek dan obyek tidak disertakan oleh SKPD yang membidangi UKM



Pengumpulan data/berkas dari SKPD sangat sulit dilakukan

Meskipun banyak hambatan dan masalah yang dihadapi

dalam kegiatan

legalisasi asset dalam rangka meningkatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang dilakukan BPN RI selama tahun 2014, ternyata dengan usaha keras dan semangat pengabdian yang baik, telah membuat capaian kinerja total (RM dan PNBP) bisa mencapai 123,22%. Selama lima tahun terakhir, hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan. Banyak upaya yang ditempuh namun yang dianggap signifikan dalam menentukan keberhasilan diidentifikasi sebagai berikut : -

Melakukan perencanaan pekerjaan teknis dan keuangan secara baik, sehingga dapat diterapkan diseluruh wilayah NKRI dengan kondisi wilayah yang berbeda-beda;

-

Terus menerus meningkatkan kemampuan teknis terhadap SDM yang berkaitan langsung dengan kegiatan legalisasi aset;

-

Menambahkan sentuhan teknologi yang dapat mendukung percepatan dan akurasi produk yang dihasilkan;

-

Secara intensif melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak lain di luar BPN-RI dalam pelaksanaan kegiatan;

-

Terus menerus memberikan pemahaman yang dibutuhkan masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan;

-

Dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan;

-

Memanfaatkan SKMPP secara optimal untuk mengetahui capaian kinerja yang up to date.

23


2014

Yang dimaksud dengan “tanah yang terindikasi terlantar” adalah tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan penelitian. Untuk memperoleh data tanah terindikasi terlantar dilaksanakan kegiatan inventarisasi Dalam pengukuran kinerja penetapan tanah terlantar ditargetkan sampai dengan akhir tahun 2014 sebanyak 161 Surat Keputusan Penetapan Tanah Terlantar dari Kepala BPN-RI. Sampai dengan akhir 2013 telah berhasil ditetapkan sebanyak 96 SK, artinya untuk mencapai target 161 SK dalam tahun 2014 akan ditetapkan sebanyak 65 SK. Selama tahun 2014 berhasil ditetapkan sebanyak 15 SK. Maka capaian kinerja selama tahun 2014 sebagaimana tabel 5. Tabel 5. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No. 1

Indikator Kinerja

Target Kinerja

Realisasi

Kinerja

161 SK – 96 SK = 65 SK

15 SK

23,77 %

Jumlah keputusan penetapan tanah terlantar yang ditetapkan

Meskipun capaian kinerja penetapan tanah terlantar relatif kecil, namun berbanding terbalik dengan capaian kinerja pencegahan penelantaran tanah, secara skematis capain kedua kinerja tersebut diilustrasikan pada skema berikut :

24


2014

Skema pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 KINERJA PENCEGAHAN



Identifikasi dan penelitian  Panitia C  Peringatan I  Peringatan II  Peringata III  PEMEGANG HAK TELAH MENGGUNAKAN SESUAI MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN HAK TIDAK DIUSULKAN SEBAGAI TANAH TERLANTAR

KINERJA PENETAPAN

 Identifikasi dan penelitian  Panitia C  Peringatan I  Peringatan II  Peringatan III  Usulan Penetapan Tanah Terlantar

PENETAPAN TANAH TERLANTAR

TANAH CADANGAN UNTUK NEGARA (TCUN)

OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAHAN Gambar 17. Skema pencegahan dan penetapan tanah terlantar

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan penertiban

25


2014

tanah terlantar, dijelaskan bahwa ada dua prospektif dalam penertiban pertama untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar dan kedua adalah mencegah terjadinya tanah terlantar. Prespektif pertama outputnya adalah pemerintah mendapatkan tanah dengan luasan tertentu sebagai tanah yang dikuasai pemerintah dalam hal ini BPN-RI, Prespektif kedua outputnya adalah pemegang hak sesegera mungkin dalam masa peringatan I, Peringatan II dan Peringatan III untuk memanfaatkan tanahnya sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian haknya, sehingga jumlah total luas tanah terlantar

secara nasional menjadi berkurang. Kedua prespektif ini menguntungkan pemerintah

dalam mewujudkan sasaran strategis kedua yaitu Terkendalinya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Capaian kinerja penatapan tanah terlantar

berdasarkan

usulan penetapan dan capaian kinerja pencegahan tanah terlantar selama tahun 2010-2014 masing-masing terlihat pada gambar 18 dan 19.

Gambar 18. Kinerja usulan untuk penetapan

Gambar 19. Capaian Kinerja pencegahan tanah terlantar

26


2014

Jika dibandingkan antara target luas tanah yang dilakukan identifikasi dan penelitian pada Renstra 2010-2014 dibandingkan dengan capaian sampai dengan akhir 2014, terlihat ada capaian realisasi yang melebih target, dimana adanya capaian identifikasi dan penelitian sebanyak 540,20 %. Luas yang berhasil dilakukan identifikasi dan penelitian dibandingkan target Renstra sebagaimana gambar 20.

Gambar 20. Perbandingan Target Renstra dengan Capaian 2010-2014

Mekipun uraian diatas menunjukkan masih rendahnya capaian kinerja penetapan tanah terlantar, namun hal yang sangat menggembirakan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2010 ini telah berhasil melakukan pencegahan terhadap terjadinya tanah terlantar

dan secara signifikan berhasil mengurangi luas

tanah yang diduga diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah. Untuk menjawab pertanyaan apakah pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar akan mempengaruhi sasaran strategis ke dua yang telah ditetapkan pada renstra dan penetepan kinerja yaitu Terkendalinya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, digunakan dua pendekatan yang menyebabkan keberhasilan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini yaitu: Pertama; pemegang hak atas tanah, terutama hak atas tanah skala besar (Hak Guna Usaha) akan terpacu untuk memanfaatkan sumberdaya yang mereka miliki untuk sesegera mungkin memanfaatkan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak terhadap

seluruh luas tanah yang telah mereka kuasai, jika tidak ada ancaman

pembatalan dari Pemerintah dalam hal ini BPN-RI. Pendekatan pertama ini hasilnya

27


2014

sangat signifikan terlihat dari berkurangnya luas tanah yang diindikasikan terlantar di indonesia dari 7,3 (tahun 2010) juta hektar hanya menjadi 4 juta hektar (tahun 2014), Kedua ; Pemerintah mendapatkan tanah sebagai hasil penetapan suatu bidang tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar yaitu Tanah Cadangan Untuk Negara (TCUN) yang sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan.

Dalam pelaksanaanya kegiatan ini tak terlepas dari hambatan dan kendala diantaranya perlawanan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak yang tanahnya ditetapkan sebagai tanah terlantar, data tanah terlantar, koodinasi dengan pihak lain di luar BPN-RI

(Panitia C) untuk usulan penetapan tanah terlantar. Upaya yang telah

dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini diataranya : Pertama: dalam penetapan sebagai tanah terlantar diperlukan kehati-hatian dan dasar hukum yang tepat,

untuk mengantisipasi jika pemegang hak melakukan upaya

perlawana hukum dan menggagalkan keputusan penetapan sebagai tanah terlantar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kedua: meningktatkan keakuratan database tanah terlantar melalui up dating terus menerus diseluruh wilayah secara berjenjang (kabupaten, Propinsi dan Nasional) untuk mengatisipasi perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah indikasi terlantar di lapangan, sehingga tiadak ada satu bidang tanahpun (skala besar) yang tidak terpantau penggunaan dan pemanfaatanya setelah 3 tahun pemberian hak atas tanah. Ketiga; melakukan koordinasi secara sistematis kepada semua pihak, terutama panitia C dan Pemegang Hak, baik yang terindikasi menelantarkan tanah maupun yang tidak terindikasi sebagai upaya pencegahan.

28

2014


Untuk pencapaian sasaran strategis ini, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengusulkan 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU), yaitu, Jumlah bidang tanah yang ditata melalui Konsolidasi Tanah dan Jumlah bidang tanah yang ditata melalui Redistribusi Tanah.

1. Jumlah Bidang Tanah Yang Ditata Melalui Konsolidasi Tanah

Penyelenggaraan

konsolidasi

tanah

merupakan

kebijaksanaan

pertanahan

mengenai penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Capaian kinerja konsolidasi tanah tahun 2014 disajikan pada tabel 6. Tabel 6. Capaian kinerja konsolidasi tanah tahun 2014

No

Indikator Kinerja Jumlah bidang tanah

1

yang ditata melalui Konsolidasi Tanah

Target Kinerja

Realisasi

29,97 %

11,42 %

(11.250 Bidang)

(4.287 Bidang)

Kinerja

38,11 %

Capaian kinerja selama tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 disajikan pada tabel 7 dan gambar 21.

29

2014


Tabel 7. Output konsolidasi tanah Tahun 2010 – 2014

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2010

2011

2012

2013

2014

Target

9.200

10.000

2.663

4.430

11.250

Realisasi

8.790

7.912

2.020

2.656

4.287

Capaian

Gambar 21. Perbandingan Capaian (%) Konsolidasi Tanah Tahun 2010-2014

Gambar 22. Perbandingan Capaian Konsolidasi Tanah Renstra dan Ketersediaan Anggaran

30


2014

Pencapaian kinerja selama tahun 2014 relatif kecil yaitu hanya 38,11 %, dan capaian kinerja dari tahun 2010-2014 terjadi penurunan dari tahun ke tahun, sedangkan perbandingan antara capaian 2010-2014 dibandingkan renstra adalah 39,48 %, sedangkan jika di bandingkan dengan ketersediaan dana pada DIPA adalah sebesar 68,36 %. Kondisi capaian ini diidentifikasi penyebab utamanya adalah: Pertama; kegiatan konsolidasi berupa penataan posisi bidang-bidang tanah menyebabkan perubahan posisi dan letak tanah dari posisi sebelum dilakukan konsolidasi tanah, yang ditetapkan melalui kegitan musyawarah penetapan kaveling baru, umumnya musyawarah sulit mencapai kata sepakat, dan berpacu dengan tahun anggaran. Kedua; kegiatan konsolidasi mengharuskan adanya disumbangkan tanah secara bersama-sama untuk kepentingan umum, misalnya tanah untuk jalan, saluran dan fasilitas lainnya, konsekuensinya adalah berkurangnya luas tanah peserta setelah dilakukan konsolidasi tanah, hal ini membutuhkan kesepakatan yang kadang-kadang berlarut-larut. Ketiga; Belum diketahui secara pasti potensi konsolidasi tanah pada suatu wilayah berupa ketersediaan lokasi, dukungan masyarakat dan dukungan Pemerintah Daerah serta dukungan pemangku kepentingan lainnya. Untuk mengatasi permasalahan ini telah dilakukan upaya-upaya secara sistematis dan terencana, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah ini, diantaranya telah dilakukan pemetaan potensi konsolidasi tanah dengan satuan kabupaten/kota untuk mengetahui lokasi potensial untuk konsolidasi tanah pada masa-masa berikutnya. Disamping itu secara terus-menerus dan berjenjang dilakukan sosialisasi dan promosi kegiatan konsolidasi tanah untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah. 2. Jumlah Bidang Tanah Yang Ditata Melalui RedistribusiTanah

Salah satu program utama landreform adalah redistribusi tanah obyek landreform atau biasa dikenal redistribusi tanah. Redistribusi tanah adalah pembagian tanah terhadap tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sebagai obyek landreform dengan hak milik kepada petani penggarap yang memenuhi syarat menurut ketentuan Pasal 8 dan 9 PP No. 224 Tahun 1961 jo. PP No. 41 tahun 1964. Berdasarkan Keputusan Kepala BPN RI Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform, khususnya Pasal 1 menyebutkan bahwa Tanah Negara Lainnya yang akan ditegaskan menjadi obyek pengaturan penguasaan tanah/landreform oleh Kepala BPN meliputi: (a) Tanah Negara Bebas, (b) Tanah-tanah bekas Hak Erpacht,

31


2014

(c) Tanah-tanah bekas Hak Guna Usaha yang telah berakhir waktu dan tidak perpanjang oleh pemegang hak atau telah dicabut/dibatalkan oleh Pemerintah, (d) Tanah-tanah Kehutanan yang telah digarap/dikerjakan oleh rakyat dan telah dilepaskan haknya oleh Instansi yang bersangkutan, (e) Tanah-tanah bekas Gogolan, dan (f) Tanah-tanah bekas Hak Adat/Ulayat. Selain itu, Tanah-tanah Obyek Landreform Lama (SK Kinag) harus segera diidentifikasi dan diredistribusikan kepada penggarap yang memenuhi persyaratan. Pelaksanaan redistribusi tanah tidak hanya berhenti pada pembagian tanah tetapi harus ditindaklanjuti dengan bina penerima manfaat/akses reform yang sampai saat ini belum maksimal dilaksanakan. Sasaran strategis ini (SS3) bertujuan agar pelaksanaan redistribusi tanah semakin maksimal dengan obyek yang berasal dari TOL Baru maupun TOL Lama, serta potensi obyek lainnya. Jumlah Bidang Tanah yang diberikan kepada Penerima Manfaat melalui Kegiatan Redistribusi Tanah merupakan salah satu indikator untuk menilai hasil pelaksanaan landreform, yaitu jumlah bidang yang telah diredistribusikan.Direktorat Landreform sebagai pengemban kegiatan landreformdiharapkan mampu meningkatkan jumlah redistribusi tanah dalam rangka mengurangi ketimpangan penguasaan pemilikan tanah, kemiskinan sertameningkatkan kesejahteraan petani. Jumlah bidang tanah yang telah di redistribusi dari tahun 1961 – 2013 adalah sebanyak 2.337.096 bidang, Sedangkan yang berhasil di redistribusi di tahun 2014 adalah sebanyak 138.181 bidang, artinya ada penambahan sebanyak 5,91% bidang tanah yang diredistribusikan kepada masyarakat dari total pencapaian dari tahun 1961-2013. capaian kinerja disajikan pada tabel 9.

Tabel 8. Capaian Kinerja Redistribusi Tanah Tahun 2014

No. 1

Indikator Kinerja

Target Kinerja

Realisasi

Kinerja

6,59 %

5,91 %

89,68 %

(154.075 Bidang)

(138.181 Bidang)

Persentase peningkatan bidang tanah yang ditata melalui Konsolidasi Tanah

32

2014


Tabel 9. Realisasi Pencapaian Kinerja 2010-2014

2010

2011

2012

2013

2014

Target

210.500

181.825

132.155

175.500

154.075

Realisasi

193.111

146.187

132.155

159.480

138.181

Gambar 23. Capaian Kinerja (%) Redistribusi Tanah Tahun 2010 -2014

Gambar 24. Perbandingan capaian Kinerja berupa output Redistribusi Tanah tahah sampai dengan 2014 dibandingkan Renstra

Dalam upaya untuk meningkatan capain kinerja tahun 2014 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia akan menempuh langkah-langkah sebgaia berikut : Pertama : melakukan identifikasi lokasi potensi TOL (Tanah Obyek Landreform) lebih awal atau sebelum tahun angran dimulai.

33


2014

Kedua : mengidentifikasi SK TOL Lama (SK Kinag) yang tanahnya belum diredistribusikan untuk segera diredistribusikan. Ketiga : Mencari sumber-sumber potensi obyek landreform baru, misalnya obyek hasil penyelesaian sengketa/pertanahan, tanah negara bekas tanah terlantar atau tanah Negara bekas kawasan Hutan/Pertambangan.

Telah dilakukan Kegiatan Kajian Implikasi Pelaksanaan Redistribusi TOL yang merupakan penunjang capaian kinerjanya untuk perbaikan tahun-tahun berikutnya. Implikasi Pelaksanaan Redistribusi Tol bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat khususnya bekas pemilik tanah yang terkena ketentuan landreform terhadap besaran ganti rugi sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku. Hasil kajian ini bermanfaat untuk masukan perumusan kebijakan teknis landreform Berapa faktor yang berhasil diidentifikasi sebagai rendahnya capaian kinerja ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama : penguasaan tanah masyarakat di lokasi kegiatan belum didukung dengan bukti yuridis yang memenuhi persyaratan, sehingga dalam kegiatan pendataan memerlukan ketelitian dan memerlukan waktu yang relatif lama Kedua : petunjuk batas/pemilik tanah tidak berdada di tempat pada saat pelaksanaan pengukuran dan sebagian masyarakat tidak mau diukur tanahnya sehingga tidak dapat diikutsertakan menjadi peserta Ketiga : lokasi sebagian masuk kawasan hutan Keempat : usul penegasan TOL maupun pernerbitan keputusan TOL sering mengalami keterlambatan, sehingga mengakibatkan keterlambatan proses pendaftaran hak, Kelima : adanya penolakan dari masyarakat di beberapa tempat terhadap program redis terkait adanya ketentuan larangan pengalihan hak selama 10 tahun Keenam : subyek penerima manfaat pada SK TOL tidak dapat diproses karena sudah berubah pemilikannya, bukan tanah pertanian, tanahnya telah disertipikatkan melalui kegiatan lain

34


2014

Dalam rangka menindaklanjuti mandat Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada bulan Agustus 2012 yang antara lain agar menuntaskan kasus-kasus pertanahan di Indonesia. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk mendorong

jajaran

Badan

Pertanahan

Nasional

Republik

Indonesia

melakukan

peningkatan dan percepatan penanganan dan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Dalam melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertenahan, telah ditetapkan beberapa keriteria terhadap kasus pertanahan yang dinyatakan selesai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72 Peraturan Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yaitu: a.

Kriteria Satu (K-1) berupa penerbitan Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan dan pemberitahuan kepada semua pihak yang bersengketa;

b.

Kriteria Dua (K-2) berupa Penerbitan Surat Keputusan tentang pemberian hak atas tanah, pembatalan sertipikat hak atas tanah, pencatatan dalam buku tanah, atau perbuatan hukum lainnya sesuai Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan;

c.

Kriteria Tiga (K-3) berupa Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang ditindaklanjuti mediasi oleh BPN sampai pada kesepakatan berdamai atau kesepakatan yang lain; disetujui oleh para pihak;

d.

Kriteria Empat (K-4) berupa Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang intinya menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan akan melalui proses perkara di pengadilan, karena tidak adanya kesepakatan untuk berdamai;

35

2014


e.

Kriteria Lima (K-5) berupa Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan yang telah ditangani bukan termasuk kewenangan BPN dan dipersilakan untuk diselesaikan melalui instansi lain. Selama tahun 2014, jumlah kasus pertanahan yang masuk ke Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia mencapai 5.878 kasus, yang terdiri dari sisa kasus tahun 2013 yang belum diselesaikan sebanyak 1.927 kasus serta kasus baru sebanyak 3.906 kasus. Jumlah kasus yang telah selesai sebanyak 2.910 kasus atau 57,92% dari seluruh kasus yang masuk yang tersebar di 33 Provinsi seluruh Indonesia. Jika dibandingkan dengan target penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan tahun 2014 sebanyak 3.018 kasus sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan Kinerja tahun 2014, maka kasus-kasus yang telah diselesaikan adalah sebanyak 2.910 kasus atau 96,42 % dari yang ditargetkan (capaian kinerja tahun 2014 disajikan pada tabel 10). Penyelesaian kasus pertanahan tersebut dapat dirinci berdasarkan kriteria penyelesaian, sebagai berikut:

Gambar 25. Penyelesaian kasus pertanahan berdasarkan katagori penyelesaian.

Tabel 10. Capaian Kinerja Penyelesaian Kasus Pertanahan Tahun 2014

IndikatorKinerja Jumlah kasus pertanahan yang terselesaikan

Target

Realisasi

Kinerja

Kinerja

3.018 Kasus

2.910 Kasus

(100%)

(96,42%)

Kinerja%

96,42 %

36


2014

Gambar 26. Capaian Kinerja Penyelesaian Kasus Pertanahan 2010 - 2014 dibandingkan dengan Tahun 2010 - 2013

Gambar 27. Capaian Penyelesaian Kasus Pertanahan Sampai Tahun 2014 dibandingkan dengan Renstra

Untuk penanganan kasus yang bersifat strategis dan berdampak sosio politis telah dibentuk Tim Ad Hoc yang terdiri dari 14 tim sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 227/KEP-25.2/IV/2013 Tanggal 4 April 2013 Tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Yang Berpotensi Konflik Strategis jo. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 702/KEP-25.2/IX/2013 Tanggal 27 September 2013 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 227/KEP25.2/IV/2013 Tanggal 4 April 2013 Tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Yang Berpotensi Konflik Strategis.

37


2014

Beberapa faktor keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam penyelesaian kasus pertanahan dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1. Permasalahan yang dihadapi sangat kompleks dan sudah berlangsung lama; 2. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dalam menyelesaikan konflik pertanahan; 3. Sikap arogansi dari suatu institusi/lembaga dalam menghadapi masalah/konflik; 4. Putusan pengadilan yang tidak dapat dilanjuti; 5. Tidak adanya kejelasan perkembangan blokir yang diajukan oleh penyidik; 6. Anggaran kegiatan penyelesaian masalah pertanahan, baik penyelesaian sebelum proses pengadilan, proses sidang pengadilan serta mediasi relatif masih memiliki anggaran yang sangat terbatas. Untuk mempertahankan capaian kinerja tahun-tahun berikutnya agar tetap tinggi maka enam permasalahan yang diidentifikasi dapat mempengaruhi kinerja tersebut akan dilakukan upaya-upaya perbaikan.

38

2014


Sasaran ini dimaksudkan untuk mengembangkan infrastruktur pertanahan secara sektoral, regional dan nasional dalam hal ini cakupan wilayah peta pertanahan. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut: Tabel 11. Peningkatan cakupan Peta Dasar, Peta Tematik dan Peta Potensi

No

Indikator Kinerja

Target Kinerja

Realisasi

1

Persentase Peningkatan cakupan Peta Dasar, Peta Tematik dan Peta Potensi

3,77 % (1.453.475 Ha )

2,10 % (810.308 Ha)

Kinerja

55,75%

Tabel 12. Capaian Kinerja cakupan Peta Dasar, Peta Tematik dan Peta Potensi

TAHUN

TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

Realisasi Kinerja

Target Kinerja

2.100.000 Ha

2.100.000 Ha

(20.62%)

(20.62%)

5.035.000 Ha

5.035.000 Ha

(33.08%)

(33.08%)

20.775.590

21.106.997

Ha(57.72%)

Ha(58.64%)

TAHUN 2013

2.531.524 Ha(7.03%)

TAHUN 2014

810.308 Ha(2.10%)

2.380.000 Ha (6.61%) 1.453.475 Ha (3.77%)

Capaian Kinerja (%) 100

100

98.43

106.37

55.75

39


2014

Gambar 28. Capaian Kinerja Infrastruktur Pertanahan Tahun 2014 dibandingkan capaian 2010, 2011, 2012, 2013

Gambar 29. Capaian Kinerja Pemetaan Dasar sampai Tahun 2014 dibandingkan dengan Renstra

Meskipun capaian kinerja tahun 2014 relatif kecil yaitu 55,75 %, namun jika diakumulasikan capaian kinerja berupa cakupan peta dasar selama 2010-2014 dibandingkan renstra 2020-2024 adalah 277,66%. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut : Pertama : masih terbatasnya citra satelit atau foto udara yang memiliki resolusi tinggi, dalam membangun infrastruktur cakupan peta dasar pertanahan dengan skala peta yang

40


2014

diinginkan dibutuhkan jumlah cakupan citra satelit dan foto udara sehingga terbatas juga cakupan peta yang dihasilkan. Kedua : adanya ketimpangan keahlian dan pengalaman

petugas serta keterbatasan

kemampuan dan jumlah staf yang mengelola infrastuktur pertanahan. Ketiga : akses untuk mencapai lokasi pengamatan di lapangan belum ada, atau jikapun ada sangat minim, sehingga membutuhkan sumberdaya yang sangat besar untuk melakukan pemetaan.

41

2014


Pelayanan publik merupakan barometer dari transparansi dan akuntabilitas lembaga.

Penyelenggaraan

pelayanan

kepada

masyarakat

harus

berparadigma

penyelenggaraan good governance yakni menjadi entrepreneurial competitive government (pemerintahan

yang

kompetitif),

(pemerintahan

tanggap/responsif),

customer serta

driven

dan

global-cosmopolit

accountable

government

orientation

government

(pemerintahan yang berorientasi global). Penerapan prinsip pelayanan prima yang meliputi metode dan prosedur pelayanan, produk dan jasa pelayanan, penetapan standar pelayanan, indeks kepuasan masyarakat, pengembangan model dan penanganan keluhan masyarakat, modernisasi administrasi melalui otomatisasi administrasi perkantoran elektronis di setiap Kantor Pertanahan, penerapan dan pengembangan e-government, serta publikasi secara terbuka prosedur, biaya dan waktu pelayanan. Setelah melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap pelayanan publik, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melakukan uji kepuasan publik akan pelayanan yang diberikan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

berupaya

menyajikan indeks kepuasan masyarakat secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di Badan Pertanahan Nasional kepada masyarakat. Indeks tersebut diperoleh berdasarkan pendapat masyarakat terhadap pelayanan legalisasi aset tanah, dalam hal ini diprioritaskan untuk

kegiatan

prona. Pengolahan data indeks kepuasan masyarakat mengikuti petunjuk dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004

tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2014 sebagai berikut:

42

2014


Tabel 13. Kategorisasi Indeks Kepuasan Masyarakat

Interval

Mutu

Kinerja

81,26 – 100

A

SANGAT BAIK

61,26 - 81,25

B

BAIK

43,76 - 61,25

C

CUKUP BAIK

25 - 43,75

D

KURANG BAIK

0 – 24

E

TIDAK BAIK

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Mayarakat yang penelitiannya dilakukan di 33 provinsi di seluruh Indonesia di diambil dilakukan penjumlahan nilai total yang kemudian dibagi banyaknya sampel, hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai IKM tahun 2014 untuk nasional adalah adalah 74,05 dengan mutu kinerja yang baik (B). Metode yang digunakan dalam penelitian, lokasi penelitian, jumlah sampel serta hasil masing-masing sampel secara lengkap dilampirkan pada lampiran 2.

B. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 1. Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana Pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana, meliputi perencanaan, pengadaan, pengaturan, dan penggunaan sarana dan prasarana. Kegiatan manajemen sarana dan prasarana

meliputi

perencanaan

kebutuhan,

pengadaan,

penyimpanan,

penginventarisasian, pemeliharaan, dan penghapusan sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana kantor khususnya penyediaan aset tanah dan bangunan kantor di lingkungan satuan kerja BPN–RI menjadi perhatian yang sangat serius, baik penyediaanya maupun efisiensi dalam pemanfaatanya. Untuk melihat efisiensi

tingkat efisiensi pemanfaatan gedung kantor beserta fasilitas

pendukungnya, dilakukan tinjauan dengan pendekatan sebagai berikut :

43


2014

BPN-RI memiliki 512 satuan kerja, namun hanya memiliki 354 saja gedung kantor milik sendiri, artinya dari segi efisiensi pemanfaatan gedung kantor untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi memiliki tingkat efisiensi sebesar 145%. Kondisi tidak seimbangnya jumlah satker dibandingkan dengan gedung milik sendiri ini tentunya tidak membuat BPN-RI menjadi tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, untuk itu dilakukan beberapa upaya diantaranya dengan bekerjasama untuk pinjam tanah dan bagunan kepada Pemerintah Daerah dan malakukan Sewa ke Pihak lain. Untuk menjamin agar layanan tetap berjalan sebanyak 32 satker melakukan sewa, sedangkan sebanyak 81 satker memakai aset Pemerintah Daerah.

2. Efisiensi Pengunaan Sumber Daya Manusia Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya yang efektif dan efisien adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang tinggi serta profesional sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Perencanaan SDM adalah sebagai proses untuk menentukan jumlah dan jenis manusia yang dibutuhkan oleh suatu organisasi dalam waktu dan tempat yang tepat serta melakukan tugas sesuai dengan yang diharapkan. Penyusunan rencana SDM pada kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dimaksudkan untuk menjamin agar kebutuhan SDM dapat terpenuhi secara konstan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk itu perencanaan SDM sudah merupakan bagian integral dari fungsi manajemen SDM bahkan dianggap sangat vital bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kementerian. Manajemen sumberdaya manusia adalah suatu proses merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan menghasilkan segala bentuk aktivitas kerja untuk dapat meningkatkan kinerja pegawai. Kaitan antara manajemen sumberdaya manusia dengan peningkatan kinerja sangat berkaitan erat, sehingga menjadi perhatian bagi Kementerian mengembangkan adanya peningkatan sumberdaya manusia sesuai dengan peningkatan kinerja yang dicapainya. Untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya manusia digunakn pendekatan membandingkan output dengan sumberdaya manusia yang digunakan dalam mendukung kinerja. Karena masalah yang dihadapi oleh BPN-RI adalah

44


2014

keterbatasan jumlah petugas ukur, untuk analisa efisiensinya diguanakan persamaan sebagai berikut :

Secara Nasional pekerjaan yang dilakukan oleh petugas ukur adalah melakukan pengukuran bidang tanah dari berbagai kegiatan (legalisasi asset, IP4T, Konsolidasi Tanah, redistribusi tanah, PNBP dan pengukuran bidang skala besar) baik pekerjaan lapangan maupun pengolahan data. Hasil perhitungan efisiensi sebagai berikut : Jumlah total beban pekerjaan/tahun

= 2.218.508 Bidang

Jumlah total petugas ukur

= 1.609 Orang

Asumsi hari Kerja

= 24 hari/bulan

Jumlah Bulan Efektif/tahun

= 8 bulan

Pekerjaan lain selain Pengukuran bidang

= 0 bidang

Beban kerja/hari

= 14,5 bidang/orang/hari

Kemampuan Normal petugas ukur/hari

= 5 Bidang

Efisiensi = 14,5 bidang/ 5 bidang x 100%

= 290%

Untuk mengatasi permasalahan kekurangan

petugas ukur dan tetap

menjamin kualitas hasil ukuran yang bisa dipertangungjawabkan maka BPN-RI telah melakukan penggunaan teknologi Continously Opration Reverens Station (CORS) yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan SDM Pengukuran dalam melakukan pengukuran bidang tanah.

3. Efisiensi Penggunaaan Anggaran

Dari total penyerapan anggaran DIPA Badan Pertanahan Nasional RI tahun 2014, yaitu Rp 3.785.758.844.460,- atau 84,74% sebesar Rp 1.358.240.531.249,- atau 79,57 % adalah realisasi program pengelolaan pertanahan yang merupakan induk program dari beberapa program kegiatan strategis atau prioritas yang merupakan target Renstra dan RPJM 2010-2014. Efisensi penggunaan anggaran sangat bermanfaat dalam rangka melakukan optimalisasi pencapaian target-target fisik

45

2014


dengan alokasi anggaran yang ada, sehingga potensi capaian output program kegiatan prioritas tersebut dapat dipertahankan pada level target yang telah ditetapkan. Tabel 14. Jenis Program Prioritas dan Realisasi Input dan Output Tahun 2014

Realisasi / Capaian No

Program/Kegiatan

Anggaran (Input)

%

Fisik/Bidang (Output)

%

1

Prona

300.223.494.586,-

93,33

738.056

97,43

2

Petani

10.211.315.825,-

88,88

23.202

95,74

3

Nelayan

9.681.244.138,-

93,03

23.927

97,47

4

UKM

8.094.518.234,-

93,02

18.834

98,13

5

MBR-Menpera

3.380.418.362,-

97,13

7.372

98,29

6

Transmigrasi HM

6.650.249.025,-

49,00

17.439

52,46

7

Redistribusi Tanah

78.601.674.610,-

73,59

138.181

88,31

Rata-Rata

84,00

89,69

*) Data SKMPP 2014 diolah 

Efisiensi Penggunaan Anggaran pada program Prioritas Pertanahan Dengan mengacu pada kajian teori, untuk menganalisis efisiensi pada penggunaan anggaran program/kegiatan prioritas BPN RI yang dilaksakan pada tahun 2014 dapat dirumuskan sebagaimana berikut:

Asumsi yang digunakan adalah : -

Jika E = 1, artinya Penggunaan anggaran untuk program prioritas adalah efisien.

-

Jika E > 1, artinya penggunaan anggaran untuk program prioritas adalah sangat efisien.

-

Jika E < 1, artinya penggunan anggaran untuk program prioritas adalah tidak efisien.

46

2014


Tabel 15. Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Output Program Prioritas

No

Program/Kegiatan

Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Output yang dihasilkan 1,044

Realisasi / Capaian % Input % Output 93,33 97,43

1

Prona

2

Petani

88,88

95,74

1,077

3

Nelayan

93,03

97,47

1,047

4

UKM

93,02

98,13

1,054

5

MBR-Menpera

97,13

98,29

1,011

6

Transmigrasi HM

49,00

52,46

1,070

7

Redistribusi Tanah

73,59

88,31

1,200

84,00

89,69

1,055

Rata-Rata

Dari perhitungan dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa: 

Seluruh 7 (tujuh) kegiatan/program prioritas nasional tersebut memiliki tingkat efisiensi E > 1 yang berarti Sangat Efisien, dengan rata-rata tingkat efisiensi adalah E = O : I = 1,055;



Dengan tingkat Efisiensi sebesar rata-rata 1,055 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

keluaran (output) dari program/kegiatan prioritas ini

yaitu sertipikat tanah (legalisasi aset) dapat dilaksanakan dan mencapai target dengan proporsi output (bidang tanah yang disertipikatkan) lebih besar dari input (anggaran yang digunakan); 

Dengan masing-masing program/kegiatan prioritas tersebut masih memiliki proporsi

“persentase

anggaran

yang

tidak

terserap”

maka

dapat

disimpulkan bahwa masih ada potencial improvement area variables dan potencial risk area variables; 

Potencial improvement area variables tersebut adalah variabel-variabel potensi kinerja yang bisa meningkatkan jumlah bidang tanah yang disertipikatkan (output) jika serapan anggaran (input) bisa ditingkatkan sebesar volume sisanya. Misalnya : Desa/Kelurahan sebagai lokasi baru atau tambahan, Juru Ukur Tambahan, Penggunaan Teknologi tambahan dan lain sebagainya;



Potencial risk area variables adalah variabel-variabel potensi resiko yang bisa menurunkan kualitas sertipikat (output) jika serapan anggaran (input)

47

2014


terlalu efisien. Misalnya : Kualitas hasil ukur, kualitas data yuridis, motivasi dan lain sebagainya; 

Kedua Potensi diatas mengingat keuntungan (andvantages) dan resiko (risks) masing-masing harus mendapatkan perhatian selain dari tingkat efisiensi penggunaan anggaran.

Perbaikan Variabel input dan output

Meskipun memiliki tingkat efisiensi penggunaan anggaran program prioritas yang cukup baik (E > 1) namun analisis efisiensi ini juga sekaligus dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan terhadap variabel input dan output seperti yang tergambar didalam tabel dibawah ini: Tabel 16. Realisasi dan Sisa pada Input dan Output Program Prioritas

Realisasi / Sisa No

Program/Kegiatan

%

%

Input

Sisa

% Output

% Sisa

Tingkat Efisiensi

1

Prona

93,33

6,67

97,43

2,57

1,044

2

Petani

88,88

11,12

95,74

4,26

1,077

3

Nelayan

93,03

6,97

97,47

2,53

1,047

4

UKM

93,02

6,98

98,13

1,87

1,054

5

MBR-Menpera

97,13

2,87

98,29

1,71

1,011

6

Transmigrasi HM

49,00

51,00

52,46

47,54

1,070

7

Redistribusi Tanah

73,59

26,41

88,31

11,69

1,200

Secara berturut-turut dari yang tertinggi sampai yang terendah, efisiensi penggunaan anggaran untuk kegiatan/program prioritas nasional adalah : -

Redistribusi Tanah (1,200)

-

Petani (1,077)

-

Transmigrasi (1,070)

-

UKM (1,054)

-

Nelayan (1,047)

-

Prona (1,044)

-

MBR-Menpera (1,011)

48

2014


Dari perspektif Efisiensi, maka seluruh kegiatan/program telah sangat Efisien menggunakan anggaran dalam rangka melakukan pensertipikatan tanah/legalisasi aset. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan Transmigrasi, Redistribusi dan Petani harus mendapatkan perhatian dan kajian lebih dalam untuk perbaikan kedepan mengingat tingkat ketidak terserapannya (sisa) berada persentase 2 (dua) digit. Realisasi Fisik untuk program Transmigrasi dan Redistribusi Tanah harus mendapatkan perhatian dan kajian lebih dalam untuk perbaikan kedepan mengingat ketidak capaiannya (sisa) berada pada persentase 2 (dua) digit. C. Akuntabilitas Keuangan. 1. Realisasi Anggaran Berdasarkan alokasi anggaran Badan Pertanahan Nasional RI tahun 2014, pagu anggaran adalah sebesar Rp. 4.467.565.541.000,-(empat triliun empat ratus enam puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah). Realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing program sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp.3.785.758.844.460,(Tiga triliun tujuh ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh delapan delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah) atau 84,74% dari pagu anggaran. Pencapaian realisasi anggaran masing-masing program disajikan pada Tabel 17. Tabel 17. Realisasi Anggaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2014 TARGET (Rp)

REALISASI (Rp)

NO

PROGRAM

1

Program Pengelolaan Pertanahan

1.706.989.756.000

1.358.240.531.249

79.57

2

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

2.321.406.859.000

2.034.868.679.012

87,66

3

Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPN

13.076.491.000

9.764.745.186

74.67

4

Program Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Aparatur BPN-RI

426.092.435.000

382.884.889.013

89.86

4.467.565.541.000

3.785.758.844.460

84.74

Total

%

49


2014

D. Capaian Kinerja Lainnya 1. Penerimaan PNBP Disamping menggunakan dana Rupiah Murni (RM) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPN-RI juga menggunakan dana PNBP yang dihimpun dari masyarakat. Data tentang target dan realisasi penerimaan PNBP dapat juga dijadikan gambaran kinerja yang dilakukan dan pelayanan yang diberikan oleh BPN-RI. Capaian kinerja penerimaan PNBP (%) tahun 2010 – 2014 sebagaimana gambar 30 dan jumlah penerimaan (Rupiah) tahun 2010 – 2014 sebagaimana gambar 31.

Gambar 30. Realisasi Pencapaian PNBP 2010-2014

Gambar 30. Realisasi PNBP (Rupiah) 2010-2014

50


2014

Realisasi penerimaan PNBP dari tahun 2010 – 2014 selalu lebih dari 80 %, bahkan di tahun 2013 mencapai 120,65%, angka ini menggambarkan banyaknya masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari BPN-RI di suatu sisi, di sisi lain BPN-RI juga berusaha mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang merupakan dukungan prioritas nasional.

2. Legalisasi Aset Dari PNBP Capaian kinerja lainnya selama tahun 2014 legalisasi aset dari dana PNBP sebanyak 1.105.552 Bidang tanah dari Target 1.337.810 Bidang. Realisasi PNBP ini secara nasional memiliki capaian yang lebih besar dari yang dibiayai dari Rupiah Murni, untuk melihat perbedaan capaian ini sebagaimana gambar 32.

Gambar 32. Perbandingan Legalisasi Aset 2014 Rupiah Murni dengan PNBP

Gambar 32 mengilustrasikan BPN-RI dalam mengakomodir keinginan kuat dari pemerintah dan juga keinginan masyarakat dalam melakukan legalisasi aset, sebagai upaya bersama untuk sesegera mungkin mewujudkan tanah untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

51


2014

3. Peran Produk pertanahan dalam memberikan EVA (economic value added) Pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi, baik makro maupun mikro sangat ditentukan oleh bergeraknya investasi riil di pasar modal dan usaha. Hukum ekonomi mengatakan bahwa dimana ada pertumbuhan ekonomi (growth) maka disitu ada kehidupan keberlangsungan rumah tangga ekonomi (economic household lifecycle). Dalam perspektif ini diasumsikan bahwa ketika setiap rumah tangga memiliki akses terhadap sumber-sumber ekonomi (kapital) maka belanja atau konsumsi barang dan jasa akan membuat produksi barang dan jasa meningkat sehingga memacu investasi yang lebih besar (ekspansif) disemua bidang dan semua level baik oleh sektor swasta maupun oleh pemerintah sehingga secara mikro akan menjamin pendapatan dan daya beli sekaligus belanja barang dan jasa. Perputaran ini yang dalam makro ekonomi akan berimbas pada pertumbuhan (growth). Pertumbuhan ekonomi yang merata dan riil akan mensuplai kemampuan masyarakat dalam memenuhi unsur-unsur kesejahteraan atau kehidupan yang layak secara ekonomis (welfare).

*) Presentasi Deputi Survey dan Pengukuran Tanah dalam Rakernas Evaluasi Kinerja Program Tahun 2014, Desember 2014, Hotel Ciputra-Jakarta Kegiatan pembangunan di bidang ekonomi tentu membutuhkan penyediaan modal yang besar. Demikian pula halnya dengan suatu usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi dalam upaya meningkatkan proses produksinya akan membutuhkan pendanaan seperti sebagai salah satu sumber dana yang

52


2014

diantaranya dalam bentuk penyediaan perkreditan. Kredit adalah penyaluran dana pinjaman oleh bank kepada masyarakat. Dalam praktek perbankan untuk lebih mengamankan dana yang disalurkan bank (kreditur) kepada peminjam (debitur) diperlukan pengaman berupa jaminan. Adapun jaminan yang banyak digunakan adalah jaminan tanah didasarkan pada pertimbangan bahwa tanah paling aman dan mempunyai nilai ekonomi relative tinggi. Jaminan hak tanggungan berupa tanah dianggap paling aman dan efektif karena mudahnya dalam mengidentifikasi obyek hak tanggungan, jelas dan pasti eksekusinya. Ketentuan tentang hak tanggungan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (selanjutnya disebut dengan UUHT) merupakan pengganti ketentuan tentang hipotik dan credietverband sejauh tentang tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Penggantian ini selain diamanatkan oleh ketentuan dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 peraturan dasar pokok-pokok agraria (selanjutnya disebut UUPA) juga untuk mengatasi persoalan tentang pelaksanaan eksekusi hipotik. Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh BPN diseluruh Indonesia memiliki nilai yang sangat besar, bahkan dalam perhitungan lokal masing-masing Provinsi, Kabupaten dan Kota, nilai Hak Tanggungan yang merupakan nilai kredit yang diperoleh dari agunan yang berbentuk Sertipikat Hak Atas Tanah nilainya melampau APBD masing-masing. Nilai hak tanggungan tersebut ada yang dalam bentuk mata uang Rupiah ada juga yang dalam bentuk nilai mata uang asing seperti US Dollar, Dollar Australia, Yen dan Dollar Singapore. Nilai Hak Tanggungan yang sangat besar ini secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan gambaran belanja investasi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi baik makro maupun mikro dalam skop lokal, nasional bahkan internasional. Semakin besar nilai Hak Tanggungan di suatu wilayah secara langsung cenderung akan berbanding lurus dengan besarnya investasi. Besarnya investasi akan berbanding lurus terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dan selanjutnya ekonomi nasional yang merupakan stimulan meningkatnya daya beli atau konsumsi masyarakat yang dalam bahasa sosialnya disebut kesejahteraan (welfare).

53

2014


Tabel 18. Nilai Hak Tanggungan (HT) dari Produk Sertipikat HAT yang Dikeluarkan oleh BPN selama tahun 2014.

Melihat dari nilai Hak Tanggungan baik secara wilayah maupun nasional yang dihasilkan per tahun dimana peran BPN didalamnya sangatlah besar, maka dapat dikatakan bahwa secara

langsung

maupun tidak

langsung

BPN telah

berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi wilayah dan nasional melalui produk pertanahan (sertipikat, peta dan lain-lain) yang memberikan economic value added (EVA) bagi sosial ekonomi masyarakat Indonesia.

54

2014


Dalam prosesnya, Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh BPN selanjutnya akan menstimulasi bertumbuhnya investasi, namun sebagaimana penjelasan dalam gambar diatas, dapat dilihat bahwa ada 2 (dua) posisi pengungkit ekonomi pembangunan yang diemban oleh BPN, yaitu :

1. Proses Pendaftaran tanah yang dilakukan oleh BPN terhadap seluruh bidang tanah yang ada

akan membuat para pemilik memiliki Sertipikat Hak Atas

Tanah (HAT) yang kemudian guna kepentingan ekonomi dan investasi dipasang sebagai Hak Tanggungan dilembaga keuangan atau perbankan. Invenstasi yang kemudian dilakukan melalui kredit yang dperoleh disatu sisi akan memicu pertumbuhan ekonomi melalui alur makro dan mikro economic household lifecycle yang dalam proporsi ekonomi tertentu dan berimbang akan menciptakan akses kesejahteraan masyarakat (social welfare); 2. Secara teknis substantif, pendaftaran tanah akan dilaksanakan beriringan dan saling menopang dengan penataan ruang (spatial planning), penataan ruang disetiap

tingkatan

wilayah

pembangunan

lainnya

pertimbangan

kedepannya

akan

terpetakan adalah

membuat dengan

area

jelas

kesejahteraan

investasi

dan dan

akurat

maupun dengan

keseimbangan

keberlanjutan ekosistem serta lingkungan. Kondisi ini merupakan salah satu variabel kesejahteraan masyarakat.

Sebagai ilustrasi terhadap kinerja BPN-RI lainnya dalam hal memberikan nilai tambah bagi pembangunan ekonomi di Indonesia dapat dilihat dari gambar 32

55


2014

dimana membandingkan antara APBN.P selama tahun 2014 dengan jumlah Hak Tanggungan selama 2014.

Gambar 33. Perbandingan antara APBNP 2014 dengan Capaian Hak Tanggungan

Ada sebanyak 658,63 Triliun dana yang dibiayai oleh lembaga-lembaga perbankan kepada masyarakat secara umum yang menggunakan produk legalisasi asset BPN-RI berupa sertipikat tanah sebagai angunan, capaian ini tentunya sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

56


2014

IV. PENUTUP

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral; melalui tugas dan fungsi dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan manajemen dan pelayanan pertanahan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj) BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 ini telah tersusun sebagai sarana penyediaan dokumen bagi penilaian kinerja instansi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang mencakup kinerja jajaran pusat dan daerah untuk kurun waktu tahun anggaran 2014. Laporan Kinerja ini menguraikan berbagai capaian sebagai wujud keberhasilan, di samping hambatan, kendala, dan masalah yang dihadapi hingga peyebab kegagalan dalam mencapai rencana strategis yang ditetapkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2014. Keberhasilan maupun kegagalan tersebut digambarkan dalam bingkai capaian Indikator Kinerja Utama serta analisis kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasar tujuan dan sasaran lima tahunan.

Dalam mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah menyusun Rencana Strategis yang mencakup visi dan misi, hingga tujuan dan sasaran yang diwujudkan dalam program kerja dan kegiatan dalam kurun waktu 2010-2014. Selanjutnya, Renstra 2010-2014 dirumuskan dalam setiap tahun berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan RPJM bidang pertanahan yang berlaku.

Uraian hasil capaian kinerja selama periode 2014 pada umumnya dapat memenuhi target sesuai ketersediaan anggaran, meskipun pada beberapa kegiatan ternyata target lebih rendah dari rencana. Hal tersebut, yakni keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis merupakan resultan dari kinerja jajaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dari pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota, selain peran serta secara aktif masyarakat dan dunia usaha/korporat. Langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tahun mendatang: 1. Penyelarasan dalam penyusunan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;

57

2014


2. Konsistensi dalam realisasi pelaksanaan kegiatan terhadap target yang tertera dalam dokumen rencana kerja dan anggaran; 3. Perencanaan kegiatan yang realistis, terkoordinasi, dan terintegrasi; terutama yang berkaitan dengan pihak-pihak di luar jajaran BPN dalam kegiatan lintas-sektor sehingga sejak awal telah dapat dipastikan target yang diusulkan; 4. Pemanfaatan tenaga di luar struktur dalam pelaksanaan tugas teknis bila memungkinkan, misalnya “outsourcing” tenaga pengukuran bidang tanah bekerjasama dengan Surveyor Berlisensi demi peningkatan capaian target pengukuran bidang tanah dalam sertifikasi; 5. Komitmen secara sungguh-sungguh segenap personil jajaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan fisik,

adminitrasi, dan keuangan yang didukung oleh pelaksana yang kredibel, kompeten, kapabel, dan memiliki kapasitas yang layak lagi konsekuen dan konsisten; dan 6. Setiap strategi yang dirumuskan telah dirinci berupa tahapan dan didukung semua sumberdaya yang diperlukan terangkum rencana aksi, penjadwalan, dan seterusnya yang merupakan peta jalan (roadmap) pencapaian target kinerja yang ditetapkan; serta 7. Pengungkapan

secara

memadai

setiap

hasil

pelaksanaan

kegiatan

hingga

penyusunan laporan yang sesuai dengan ketentuan agar memudahkan kepada berbagai pihak yang akan melakukan penilaian atas kinerja instansi, baik fisik maupun keuangan.

Demikian Laporan Kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tahun 2014, dengan harapan dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sarana peningkatan kinerja guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPN-RI. Berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, harus dijadikan bahan kajian dan sebagai pembelajaran untuk peningkatan.

58

FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH

Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran Sasaran Strategis 1.

(1) Terwujudnya Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah

2.

Terkendalinya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

3.

Terciptanya pengaturan dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal

: BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA : 2014 Indikator Kinerja

Target

(2)

(3)

Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi

865.491 Bidang

Jumlah keputusan penetapan tanah terlantar yang ditetapkan

161 SK

a. Jumlah bidang tanah yang ditata melalui Konsolidasi Tanah

11.250 Bidang

b. Jumlah bidang tanah yang ditata melalui Redistribusi Tanah

154.075 Bidang

4.

Berkurangnya Kasus Pertanahan

Jumlah kasus pertanahan yang terselesaikan

5.

Terpenuhinya infrastruktur pertanahan

a. b. c.

6.

Meningkatnya kualitas layanan pertanahan

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan legalisasi aset tanah dengan nilai Sangat Baik (A)

3.018 Kasus

Jumlah cakupan Peta Dasar Jumlah cakupan Peta Tematik Jumlah cakupan Peta Potensi

259.475 Ha 495.000 Ha 699.000 Ha A

Jakarta,

Maret 2014

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

HERDARMAN SUPANDJI

Formulir 1 TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010 -2014 BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NO 1 A

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

2 3 PROGRAM : PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL 1

4

TARGET 2010

2014

5

6

PELAKSANA 7

PUSAT a. DEPUTI BIDANG SURVEI, PENGUKURAN,

Outcome :

DAN PEMETAAN (DEPUTI Terwujudnya suatu kondisi yang I)

mampu menstimulasi, mendinamisasi dan memfasilitasi

DEPUTI BIDANG 1 Tersedianya cakupan wilayah kerangka dasar

satelit pertanahan (JRSP) untuk mendukung

pertanahan secara nasional,

akselerasi pelaksanaan kegiatan pertanahan melalui

diperlukan di seluruh Indonesia;

5.000.000 SURVEI, PENGUKURAN,

kadastral nasional melalui kegiatan pengukuran 2 Tersedianya cakupan wilayah jaringan referensi

pengembangan infrastruktur regional dan sektoral, yang

5.000.000

kegiatan pengukuran dasar (hektar) 3 Tersedianya peta dasar pertanahan untuk

100.000

6.376.000 DAN PEMETAAN

3.500.000

9.000.000

2.125.340

10.626.700

218.160

10.626.700

472.280

2.361.400

1

5

pendaftaran tanah, pemetaan tematik, pemetaan nilai tanah dan kegiatan pertanahan lainnya melalui kegiatan pemetaan dasar (hektar) 4 Tersedianya peta-peta tematik pertanahan mendukung perencanaan dan arah penyelenggaraan kegiatan pertanahan dan berkontribusi dalam penyusunan data spasial pertanahan nasional melalui kegiatan pemetaan tematik (hektar) 5 Tersedianya peta dan informasi potensi nilai tanah dan kawasan sebagai referensi dan indikator ekonomi tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan survey potensi tanah (hektar) 6 Tersedianya geospasial database pertanahan sesuai dengan standar infrastruktur data spasial nasional (Standar IDSN) melalui kegiatan pemetaan dasar pertanahan (hektar) 7 Tersedianya kebijakan teknis mengenai pembuatan dan pengelolaan data spasial pertanahan nasional melalui kegiatan penyusunan pedoman dan standarisasi (paket)

F.1-1

NO 1

PROGRAM/ KEGIATAN 2 i. KEGIATAN : PENGUKURAN DASAR 1

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

3 Output :

4

Pengukuran dan pemetaan

1 Tersedianya standar dan mekanisme kendali mutu,

Kerangka Dasar Kadastral

pengukuran dan pemetaan kerangka dasar kadastral

Nasional di Kab/Kota, Koridor

nasional, koridor batas kawasan dan koridor batas

Batas Kawasan dan Koridor

wilayah administrasi yang dihasilkan (paket)

TARGET 2010

2014

5

6 1

PELAKSANA 7 Direktorat 5 Pengukuran Dasar

Batas Wilayah sesuai standar dan ketentuan Juknis 2

Tersedianya sistem referensi sesuai standar

3

Tersedianya konsep peraturan tentang pengukuran dan pemetaan kerangka dasar

ii. KEGIATAN : PEMETAAN DASAR

2 Hasil pengukuran koridor Batas Kawasan, Koridor

15.560

77.800

100.000

2.802.700

(hektar) 4 Jumlah dokumentasi titik dasar teknik (titik).

28

138

5 Jumlah layanan informasi pengukuran dasar (paket)

10

50

Batas Wilayah Administrasi dan Pulau Terluar (hektar) 3 Cakupan wilayah sistem JRSP untuk membangun kerangka dasar kadastral sesuai standar nasional

Direktorat

Output : Terlaksananya Survei dan

1 Jumlah dokumen standard dan mekanisme survei

Pemetaan Dasar Sesuai Standar

dan pemetaan dasar (paket) 2 Jumlah citra optis resolusi tinggi (hektar)

Operasi dan Prosedur (SOP)

1

5 Pemetaan Dasar

400.000

8.000.000

4.000.000

20.000.000

4 Jumlah peta dasar pertanahan yang dibuat sesuai

600.000

9.000.000

standar (hektar) 5 Tersedianya geospasial database unsur dasar

680.000

3.400.000

spasial nasional (Standar IDSN) (hektar) 6 Jumlah supervisi/monitoring pemetaan dasar

33

165

(paket) 7 Jumlah pembinaan pejabat fungsional survei dan

3 Jumlah citra optis resolusi menengah (hektar)

geografi sesuai dengan standar infrastruktur data

33

165

pemetaan (paket) 8 Jumlah bimbingan teknis pemetaan dasar (paket)

1

5

9 Jumlah pengadaan/upgrading hardware dan

2

10

software (paket)

F.1-2

NO 1

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

3 Ouput :

4

2 iii. KEGIATAN : PEMETAAN TEMATIK 1

2

Tersedianya Peta-Peta

1 Jumlah pemetaan tematik model untuk penyusunan

Tematik Utama Pertanahan

standar pemetaan tematik pertanahan pada wilayah

sesuai dengan NSPM untuk

pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, wilayah

mendukung pelaksanaan

ekonomi khusus dan bidang tanah ataupun untuk

program dan kegiatan BPN RI

tema pertanahan tertentu (paket)

TARGET 2010

2014

5

6

95.380

PELAKSANA 7 Direktorat

476.900 Pemetaan Tematik

Tersedianya NSPM tentang

2 Jumlah kajian / studi standarisasi pemetaan

1

5

pelaksanaan pemetaan

tematik pertanahan. (paket) 3 Jumlah peraturan/juklak/juknis NSPM untuk survei

1

5

3.175.000

21.462.800

5 Jumlah konversi data tematik ke dalam Sistem

3.175.000

21.462.800

Aplikasi Geodatabase (paket). 6 Jumlah supervisi/monitoring pemetaan tematik

33

165

(paket) 7 Jumlah Bimbingan Teknis Pemetaan Tematik

tematik pertanahan secara nasional

dan pemetaan tematik pertanahan yang ditetapkan (paket) 4 Jumlah integrasi secara nasional peta-peta tematik pertanahan hasil kerja Kanwil BPN Propinsi (paket)

26

132

(paket) 8 Jumlah pengadaan/upgrading hardware dan

1

5

software penunjang pemetaan tematik (paket). 9 Jumlah dokumentasi atau publikasi peta tematik

1

5

pertanahan nasional (paket). 10 Jumlah (tema) peta-peta tematik lainnya

1

5

terpetakan sesuai dengan NSPM (paket) 11 Jumlah data sosial, ekonomi, demografi untuk

1

5

pemetaan tematik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pertanahan (paket)

F.1-3

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

1

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

3 Output :

4

2 iv. KEGIATAN : SURVEI POTENSI TANAH

Tersedianya Peta Nilai Potensi Tanah Sesuai Standar Operasi dan Prosedur (SOP) sebagai referensi dan indikator ekonomi tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat

TARGET

1 Jumlah survei potensi tanah di wilayah khusus dan

2010

2014

5

6

199.400

PELAKSANA 7 Direktorat Survei

7.726.900 Potensi Tanah

strategis (hektar) 2 Jumlah supervisi (paket)

33

165

3 Jumlah pembinaan/bimtek/sosialisasi (paket)

33

165

4 Jumlah peraturan/juklak/juknis (paket)

2

8

5 Jumlah studi penilaian tanah (paket)

0

2

20

99

8

42

(orang) 8 Jumlah peralatan penunjang survei dan pemetaan

1

5

bidang tanah dan kawasan (paket) 9 Jumlah pembangunan/pengembangan sistem

0

1

3.423.640

20.605.200

6 Jumlah pengembangan/sosialisasi aplikasi nilai bidang tanah dan kawasan (paket) 7 Jumlah kegiatan peningkatan pengetahuan/ketrampilan tenaga penilai tanah

informasi nilai aset pertanahan (paket) 10 Jumlah pengintegrasian peta ZNT, ZNEK, dan penyebaran data transaksi tanah ke dalam sistem b

DEPUTI BIDANG HAK

Outcome:

aplikasi geodatabase BPN RI (paket)

DEPUTI BIDANG

TANAH DAN

Terwujudnya percepatan legalisasi

1 Tersedianya rumusan kebijakan di bidang Hak

PENDAFTARAN TANAH

aset pertanahan, ketertiban

Tanah dan Pendaftaran Tanah (paket) 2 Bertambahnya jumlah bidang tanah

administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah i

KEGIATAN :

1

HAK TANAH DAN

5

PENDAFTARAN terdaftar

1.635.515

(bidang) 3 Tersedianya database legalitas aset tanah yang

1

15.828.400 TANAH 5

berkualitas sesuai dengan standar (paket) Output :

Direktorat

PENGATURAN DAN

Tersedianya rumusan kebijakan

1 Jumlah penetapan dan perizinan hak atas tanah

PENETAPAN HAK

teknis dibidang pengaturan dan

TANAH

penetapan hak tanah serta meningkatnya pelaksanaan penetapan dan perizinan hak tanah.

350

1.750 Pengaturan dan

(SK) 2 Jumlah data penetapan hak dalam data base Sistem

1

Penetapan Hak 5 Tanah

Informasi Pertanahan (Paket) 3 Terlaksananya Pembinaan, monitoring, pengendalian

1

5

1

5

dan evaluasi teknis pengaturan dan penetapan hak tanah (Paket) 4 Jumlah kebijakan teknis, norma, standar, pedoman dan mekanisme pengaturan dan penetapan hak

F.1-4

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

1 ii

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

3 Output :

4

2 KEGIATAN : PENINGKATAN

Terlaksananya pengukuran

1 Jumlah kebijakan teknis penetapan batas ruang dan

KUALITAS

pemetaan dan informasi bidang

perairan (Paket) 2 Jumlah bidang tanah yang ditetapkan batasnya

PENGUKURAN,

tanah, ruang dan perairan yang

PEMETAAN DAN

berkualitas.

TARGET 2010

2014

5

6 0

416.140

PELAKSANA 7 Direktorat 1 Penetapan Batas

Bidang Tanah dan 2.080.700 Ruang

(HGU) (Hektar)

INFORMASI BIDANG

3 Jumlah Penetapan Batas satuan Ruang Atas dan

5.540

27.700

TANAH, RUANG DAN

Bawah Tanah (Unit Satuan Ruang) 4 Jumlah Penetapan Batas satuan Ruang Perairan

300

1.400

PERAIRAN

(Unit Satuan Ruang) 5 Jumlah sistem informasi bidang tanah yang

1

5

dibangun (HGU, HGB, HPL dan HP) (Paket) 6 Jumlah surveyor kadastral berlisensi yang

139

694

ditetapkan (orang) 7 Jumlah asisten surveyor kadastral berlisensi yang

820

4.100

ditetapkan (orang) 8 Terlaksananyapembinaan, monitoring, pengendalian

1

5

1

5 Pengaturan dan

dan evaluasi teknis Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang (Paket) iii. KEGIATAN :

Output :

Direktorat

PENGATURAN DAN

Terlaksananya Pengaturan

1 Jumlah pelaksanaan pengadaan tanah di tingkat

PENGADAAN TANAH

pengadaan tanah pemerintah,

DAN LEGALISASI

penetapan hak atas tanah dan hak

pusat (Paket) 2 Jumlah penetapan hak atas tanah dan hak

TANAH INSTANSI

pengelolaan instansi pemerintah

pengelolaan instansi pemerintah, Pemerintah

PEMERINTAH DAN

dan BUMN/BUMD secara lebih

BUMN/BUMD

baik

Daerah dan BUMN/BUMD (SK) 3 Jumlah rekomendasi perjanjian pemanfaatan,

120

Pengadaan Tanah 600 Pemerintah

30

150

1

5

1

5

penggunaan tanah atas bagian-bagian Hak Pengelolaan (SK)

4 Terlaksananya Pembinaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi teknis Pengaturan dan pengadaan tanah pemerintah (Paket) 5 Jumlah kebijakan teknis, norma, standar, pedoman dan mekanisme Pengaturan dan pengadaan tanah pemerintah (Paket)

F.1-5

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

1

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

3 Output :

4

2 iv. KEGIATAN : PENINGKATAN

Terwujudnya Pembinaan dan

1 Pengelolaan Penggunaan blangko sertipikat tanah

PENDAFTARAN HAK

pengelolaan pendaftaran hak atas

TANAH DAN GUNA

tanah, hak milik atas satuan rumah

dan blangko akta PPAT (Paket) 2 Jumlah PPAT yang ditetapkan (orang)

RUANG

susun, tanah wakaf, guna ruang dan

3 Terlaksananya Pembinaan, monitoring, pengendalian

perairan serta PPAT

TARGET 2010

2014

5

6 1 764

PELAKSANA 7 Direktorat 5 Pendaftaran Hak

Tanah dan Guna 3.820 Ruang

1

5

1

4

1

5 PENGATURAN

100

498 PERTANAHAN

dan evaluasi teknis Pendaftaran hak atas tanah dan guna ruang (Paket) 4 Jumlah kebijakan teknis, norma, standar, pedoman dan mekanisme pendaftaran hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, tanah wakaf, dan guna ruang serta perairan (Paket)

c

DEPUTI BIDANG PENGATURAN DAN

Outcome: Meningkatnya pengaturan dan

PENATAAN PERTANAHAN penataan penguasaan dan

DEPUTI BIDANG 1 Tersusunnya kebijakan dan pelaksanaan 2 neraca penatagunaan tanah (kab/Kota)

dan penggunaan tanah secara

3 Penyelenggaraan redistribusi tanah dalam rangka

optimal.

DAN PENATAAN

penatagunaan tanah yang optimal

pemilikan tanah serta pemanfaatan

tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan serta tersedianya data tekstual dan spasial bidang tanah tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) dalam rangka penataan ketimpang - redistribusi (bidang)

210.000

1.544.000

- IP4T (bidang)

335.665

5.011.186

10.000

63.850

134

672

4 Penyelenggaraan konsolidasi tanah untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas (Bidang) 5 Terciptanya Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (wilayah)

F.1-6

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

1 i

2 KEGIATAN :

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

3 Out put :

4

PENGEMBANGAN

kebijakan teknis dan pelaksanaan

KEBIJAKAN TEKNIS

Penatagunaan tanah yang optimal

DAN PELAKSANAAN

TARGET 2010

2014

5

6

PELAKSANA 7 Direktorat Penatagunaan

1 Pedoman di bidang pengaturan dan penataan,

1

5 Tanah

1

5

penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah

PENATAGUNAAN

(jumlah)

TANAH

2 Terbangunan basis data dan jaringan penatagunaan Tanah di pusat dan daerah di 33 Provinsi (paket) 3 Tersusunnya Neraca Penatagunaan Tanah di pusat dan daerah (Kab/Kota, Kecamatan, Lokasi, Kawasan Khusus) - Provinsi

7

33

100

500

- Kecamatan

0

498

- Lokasi

3

16

- Kawasan Khusus

1

5

1

5

2

10

- Kab/Kota

4 Terlaksananya koordinasi internal dan eksternal Penatagunaan Tanah dalam mewujudkan Rencana Tata Ruang (Paket) 5 Terlaksananya monitoring perubahan penggunaan tanah skala besar, perdesaan dan perkotaan ii

KEGIATAN :

Output :

PENGELOLAAN

Terciptanya pengelolaan

LANDREFORM

landreform yang lebih baik

(paket) 1 Jumlah rumusan kebijakan teknis landreform yang

Direktorat 2

9 Landreform

disusun (Rumusan) 2 Jumlah data dan informasi P4T dan Redistribusi

645.565

6.580.400

334.665

5.030.400

2

10

310.000

1.550.000

280

1.400

620.000

3.100.000

yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Landreform (Bidang) 3 Persentase data P4T yang sesuai NSPM (Bidang) 4 Jumlah workshop landreform yang diselenggarakan (Paket) 5 penerima manfaat sesuai dengan NSPM (KK) 6 Jumlah tanah kelebihan maksimum dan absentee yang terbayar (Hektar) 7 Jumlah tanah negara yang ditegaskan menjadi tanah obyek landreform (TOL) dan atau yang dikeluarkan dari TOL (Hektar)

F.1-7

NO 1

PROGRAM/ KEGIATAN 2 iii. KEGIATAN :

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

3 Output :

4

PENGELOLAAN

Terlaksananya pengelolaan

KONSOLIDASI

konsolidasi tanah

TANAH

TARGET 2010

2014

5

6

PELAKSANA 7 Direktorat

2

10 Konsolidasi Tanah

2 Jumlah obyek potensi konsolidasi tanah (Provinsi)

7

33

3 Proporsi provinsi orang/pihak yang bersedia

7

33

1 Jumlah rumusan kebijakan teknis konsolidasi tanah yang disusun (Rumusan)

mengikuti konsolidasi tanah terhadap jumlah iv. KEGIATAN :

Output :

PENGELOLAAN

Terlaksananya pengelolaan Wilayah

WILAYAH PESISIR,

Pesisir, Pulau-Pulau Kecil,

PULAU-PULAU KECIL, Perbatasan dan Wilayah Tertentu. PERBATASAN DAN WILAYAH TERTENTU (WP3WT)

promosi dan koordinasi (provinsi) 1 Jumlah rumusan kebijakan teknis Pertanahan

Direktorat Wilayah 1

5 Pesisir, Pulau-Pulau

Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan

Kecil, Perbatasan

Wilayah Tertentu yang tersusun (TCK/NSPM Inventarisasi, Zonasi, Penataan dan

dan Wilayah Tertentu

Monev) 2 Jumlah Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) yang - pulau kecil terluar

4

41

- pulau kecil perairan dalam

8

67

- pesisir strategis (Kecamatan)

0

12

- wilayah tertentu (Lokasi)

2

20

- penyusunan basis data (Paket)

1

5

- sosialisasi data WP3WT (Paket)

1

5

- bimbingan teknis di provinsi (Paket)

7

33

- supervisi inventarisasi di provinsi (Paket)

7

33

- zonasi pemanfaatan kawasan (Paket)

1

5

- penataan kawasan (Paket)

1

5

- monitoring dan evaluasi pemanfaatan kawasan

4

69

Kabupaten (Paket) - konsultasi teknis / workshop / studi banding

1

5

(paket) - koordinasi pengembangan sumberdaya kawasan

1

5

3 Persentase kegiatan penataan kawasan dan monitoring dan evaluasi pemanfaatan kawasan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu yang terlaksana.

(Paket)

F.1-8

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

2 DEPUTI BIDANG

3 Outcome:

4

1 d

PENGENDALIAN

Terwujudnya Pengendalian

1 Luas tanah hak dan tanah yang telah mempunyai

PERTANAHAN DAN

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan

PEMBERDAYAAN

dan Pemanfaatan Tanah dan

dasar penguasaan yang terindikasi terlantar yang 2 Luas tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis

MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat dalam

TARGET 2010

2014

5

6

57.500 18.400

yang dikelola (Hektar)

PELAKSANA 7 DEPUTI BIDANG

750.000 PENGENDALIAN PERTANAHAN 400.000 DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

rangka Peningkatan Akses terhadap sumber ekonomi

3 Jumlah masyarakat kurang mampu yang

56.000

379.300

memperoleh akses penguatan HAT dan akses sumber-sumber ekonomi (orang) i

KEGIATAN :

Output :

PENGENDALIAN

Terlaksananya Pengendalian

PERTANAHAN

Penerapan Kebijakan Dan Program

Direktorat 1 Jumlah Rumusan Kebijakan teknis pengendalian

1

5 Pengendalian Penerapan

Penerapan Kebijakan Program Pertanahan (Paket) 2 Jumlah Data dan Informasi hak atas tanah dan

1

Kebijakan Dan 5 Program

perijinan yang diindikasikan terlantar yang terintegrasi dalam basis data (paket) 3 Jumlah pembinaan, pemantauan dan evaluasi

33

165

2

10

pengendalian penerapan kebijakandan program pertanahan (paket) 4 Jumlah data dan informasi penerapan program pertanahan dan sektoral (paket) ii

KEGIATAN :

Direktorat

Ouput :

PENGELOLAAN

Terselenggaranya pengelolaan

TANAH NEGARA,

tanah negara, tanah terlantar dan

Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis

Negara, Tanah

TANAH TERLANTAR

tanah kritis

(Paket)

Terlantar Dan

DAN TANAH KRITIS

1 Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Pengelolaan

2 Jumlah Analisa ketersediaan tanah untuk

1

0

6 Pengelolaan Tanah

18 Tanah Kritis

kepentingan masyarakat, pemerintah dan badan usaha (Paket) 3 Jumlah kerjasama antar instansi dalam pengelolaan

0

6

33

165

tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis (Paket) 4 Jumlah pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis (Paket)

F.1-9

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

1

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

3 Output :

4

2 iii. KEGIATAN : PEMBERDAYAAN

Terselenggaranya akses

MASYARAKAT DAN

masyarakat dan lembaga terhadap

KELEMBAGAAN

penguatan hak atas tanah dan

DALAM

sumber permodalan dan produksi

PENGELOLAAN

serta pemberdayaan masyarakat

PERTANAHAN

secara integratif dan lintas sektor

1 Norma, Standar, Pedoman dan Mekanisme (paket)

TARGET 2010

2014

5

6 1

PELAKSANA 7 Direktorat 5 Pemberdayaan Masyarakat Dan

2 Pengembangan Basis Data Pemberdayaan

1

5

2

10

33

165

2

12

Kelembagaan

Masyarakat dan kelembagaan bidang pertanahan (paket) 3 Jumlah kerjasama antar instansi dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan (Paket) 4 Peningkatan partisipasi masyarakat dan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat bidang pertanahan (Paket) 5 Pelaksanaan kerjasama lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat di pemukiman informal,

e

DEPUTI BIDANG

Outcome:

daerah konflik dan bencana (paket)

PENGKAJIAN DAN

Berkurangnya sengketa, konflik

PENANGANAN

dan perkara pertanahan serta

SENGKETA DAN

mencegah timbulnya sengketa,

2 Jumlah Penanganan, Penyelesaian Sengketa Konflik

KONFLIK

konflik dan perkara pertanahan

dan perkara pertanahan (kasus) 3 Jumlah Percepatan Pengkajian, penanganan,

PERTANAHAN

1 Jumlah Pengkajian/analisa atas sengketa konflik

DEPUTI BIDANG 590

3.650 PENGKAJIAN

1.666

6.000 PENANGANAN

DAN

dan perkara pertanahan ,

960

penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan

SENGKETA DAN 4.250 KONFLIK PERTANAHAN

(kasus) i

KEGIATAN :

Output:

Direktorat

PENGKAJIAN,

Terlaksananya Pengkajian,

1 Jumlah rumusan kebijakan teknis sengketa

PENANGANAN DAN

Penanganan dan Penyelesaian

PENYELESAIAN

Sengketa Pertanahan secara lebih

pertanahan yang disusun (Paket) 2 Jumlah Objek sengketa yang dikaji dan dipetakan

93

500

SENGKETA

berkualitas

akar masalahnya (kasus) 3 Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan (kasus)

93

300

4 Jumlah Keputusan Penghentian dan Pembatalan Hak

20

140

atas Tanah (SK) 5 Jumlah Pembinaan dan evaluasi sengketa

33

165

PERTANAHAN

0

4 Sengketa Pertanahan

pertanahan di daerah (Paket)

F.1-10

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

1 ii

2 KEGIATAN :

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

3 Output:

4

PENGKAJIAN DAN

Terlaksananya Pengkajian dan

PENANGANAN

Penanganan Konflik Pertanahan

KONFLIK

secara lebih berkualitas

PERTANAHAN

TARGET 2010

2014

5

6

PELAKSANA 7 Direktorat Konflik

67

400 Pertanahan

67

240

1

5

20

100

30

250 Pertanahan

2 Jumlah Perkara yang ditangani dan dimenangkan

30

170

oleh pihak BPN RI (Kasus) 3 Jumlah Penyelesaian tindak lanjut pelaksanaan

25

150

1

5

27

135

1 Jumlah Obyek konflik yang dapat dikaji dan dipetakan akar masalahnya (Kasus) 2 Jumlah Penanganan Konflik Pertanahan (kasus) 3 Jumlah rumusan kebijakan teknis konflik pertanahan yang disusun (Surat Edaran/Juknis) 4 Jumlah pembinaan dan evaluasi konflik pertanahan di daerah (Paket)

iii. KEGIATAN : PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERTANAHAN

Direktorat Perkara

Output : Terlaksananya penaganan dan penyelesaian perkara pertanahan secara lebih berkualitas

1 Jumlah obyek perkara dapat dikaji dan dipetakan akar masalahnya (kasus)

putusan pengadilan (kasus) 4 Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Perkara yang disusun (Surat Edaran/Juknis) 5 Jumlah Supervisi dan Monitoring/Evaluasi Perkara Pertanahan di daerah (Paket) 2

KEGIATAN PENGELOLAAN PERTANAHAN DI DAERAH KANWIL BPN PROVINSI KEGIATAN : PENGELOLAAN PERTANAHAN PROVINSI

Seluruh Kantor

Output : Pertanahan yang terkelola dengan

1 luas wilayah yang dipetakan dan bidang tanah

baik untuk peningkatan

yang ditetapkan batasnya

kesejahteraan masyarakat,

- JRSP (hektar)

keadilan P4T, keharmonisan sosial

- Peta Dasar skala 1:2.500 (hektar)

masyarakat dan keberlanjutan

- Peta Dasar skala 1:10.000 (hektar)

kehidupan masyarakat dalam

- Peta Tematik Utama Pertanahan:

wilayah provinsi

2.100.000 4.385.934

10.500.000 Wilayah BPN Provinsi 21.929.672

943.753

4.718.765

5.662.517

28.312.587

Peta Penggunaan Tanah (hektar)

11.325.035

56.625.175

Peta Penguasaan Tanah (hektar)

11.325.035

56.625.175

Peta Kemampuan Tanah (hektar)

11.325.035

56.625.175

Peta Tempat-Tempat Penting (hektar)

11.325.035

56.625.175

- Peta Potensi Nilai Tanah dan Kawasan skala

6.535.489

32.677.445

1:25.000 (hektar)

F.1-11

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

1

2

3

INDIKATOR 4 - Laporan hasil supervisi (paket) - Laporan hasil pembinaan/bimtek/sosialisasi ke kab/kota (paket) - Peta ZNT, ZNEK dan penyebaran data transaksi

TARGET 2010

PELAKSANA

2014

5

6

7

135

675

33

165

135

675

tanah yang terkoreksi dan disahkan (paket) - Tenaga profesional di bidang penilaian tanah

99

495

(orang) - Tenaga terampil di bidang penilaian tanah (orang)

264

1.320

- Hardware dan software teknologi informasi yang

99

495

terkini (paket) - Penetapan Batas HPL Transmigrasi (Hektar) - Penetapan Batas Swadaya (Bidang)

11.010

55.000

2.482.120

6.056.010

Indikator Output pada Kab/Kota : - Peta Dasar skala 1:1.000 (Ha)

31.458

157.300

- Peta Potensi Tanah (Ha)

70.781

353.900

- Informasi Nilai Tanah dan Pasar Tanah

415

2.100

Kabupaten/Kota (Paket) - Informasi Peta ZNT, ZNEK dan Data Transaksi

415

2.100

tanah Kabupaten/Kota (Paket) - Hardware dan software teknologi informasi yang

415

2.100

terkini 2 Jumlah legalisasi aset tanah, pengelolaan Informasi dan pemeliharaan data pertanahan - PRONA (Bidang) - Transmigrasi (Bidang)

223.330

2.500.000

30.237

642.428

- Pemeriksaan Tanah HPL Transmigrasi (Hektar)

175.000

- Ajudikasi (Pendaftaran Tanah Sistematik)

400.000

(Bidang) - Tanah UKM (Bidang)

30.000

110.000

- Tanah Petani (Bidang)

23.000

127.002

3.000

59.000

- Tanah Nelayan (Bidang) - Sertipikasi Pasca Bencana di Nias (bidang)

20.000

- Sertipikasi Perumahan Rakyat Sederhana (bidang)

30.000

- Legalisasi Swadaya (Bidang)

1.062.458

4.037.340

- Pengelolaan Informasi Pertanahan

2.591.759

4.100.000

F.1-12

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

1

2

3

INDIKATOR 4 - Pemeliharaan Data Pertanahan - Pemeriksaan tanah

TARGET

PELAKSANA

2010

2014

5 3.961.033

6 6.241.000

546.750

1.260.000

210.000

1.050.000

10.000

50.000

7

3 Penataan dan pengaturan pertanahan - Redistribusi Tanah (Bidang) - Konsolidasi Tanah (Bidang) - Neraca Penggunaan Tanah (Kabupaten/Kota)

100

500

335.665

1.678.325

- Redistribusi Tanah Swadaya (Bidang)

15.550

15.550

- Konsolidasi Tanah Swadaya (Bidang)

24.615

31.615

- Inventarisasi P4T (Bidang)

- Penataan dan Inventarisasi P3WT

177

885

4 Luas Aset tanah terindikasi terlantar/ bekas hak/ tanah kritis dan jumlah POKMASDARTIBNAH/GEMARA - Identifikasi dan Penertiban Tanah Terindikasi

57.500

287.500

Terlantar (Hektar) - Inventarisasi Tanah Bekas Hak/Tanah Kritis

18.400

92.000

(Hektar) - Pembentukan POKMASDARTIBNAH/GEMARA

201

1.005

(Kelompok) - Fasilitasi Pra dan Pasca Sertipikasi Tanah UKM,

33

165

Nelayan, Transmigrasi dan Petani (Paket) - Inventarisasi Tanah Hak yang diindikasikan

33

165

2.791

13.955

400

2.000

- Penanganan Perkara Pertanahan

731

3.655

- Mediasi

700

3.500

- Operasi Penyelesaian Masalah Pertanahan

900

4.500

Beraspek Perdata/TUN (Operasi Tuntas) - Operasi Penyelesaian Masalah Pertanahan

60

300

terlantar (Paket) 5 Jumlah pengkajian dan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan - Pengkajian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan

Berindikasi Pidana (Operasi Sidik Sengketa)

F.1-13

NO 1 B

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

TARGET 2010

PELAKSANA

2014

2 3 4 5 6 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 1

7

PUSAT SEKRETARIAT UTAMA

Outcome: Meningkatnya Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Integrasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPN RI serta Mutu Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan

SEKRETARIAT 1 Persentase pemenuhan anggaran yang direncanakan

20

100 UTAMA

BPN RI denganPagu yang dialokasi Pemerintah kepada BPN RI (%) 2 Meningkatnya opinilaporan hasil keuangan dan

-

WTP

kekayaan BPN RI (tingkat) 3 terpenuhinya kebutuhan pegawai di seluruh Unit

20

100

Kerja di lingkungan BPN RI (%) 4 Terwujudnya penataan sistem politik dan hukum

5

25

pertanahan/keagrariaan (Paket) 5 Prosentase hasil penelitian dan pengembangan yang

70

100

dijadikan bahan kebijakan pertanahan 6 Meningkatnya persentase pemenuhan data dan

12

60

informasi pertanahan yang dibutuhkan (%) 7 Meningkatnya status akreditasi Program Studi

-

A

STPN (Nilai) 8 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat 9 Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan BPN RI (%) 10 Bertambahnya jumlah pegawai BPN RI yang

"Sangat

"Sangat

Memuaskan" 20

Memuaskan" 100

8

40

20

100

mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan organisasi (%) 11 Meningkatnya pengelolaan administrasi umum dan barang milik negara (%)

F.1-14

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

1 i

2 KEGIATAN :

OUTCOME/OUTPUT 3 Output:

PERENCANAAN,

Perencanaan, pemantauan dan

PEMANTAUAN DAN

evaluasi program dan anggaran

EVALUASI PROGRAM

serta administrasi kerjasama luar

DAN ANGGARAN

negeri BPN RI yang berkualitas.

SERTA ADMINISTRASI

1 Persentase pemenuhan anggaran yang direncanakan

2010

2014

5

6 20

PELAKSANA 7 Biro Perencanaan 100 Dan Kerjasama Luar Negeri

BPN RI denganPagu yang dialokasi Pemerintah kepada BPN RI (%) 2 Persentase kerja sama luar negeri bidang

20

100

pertanahan yang diprogramkan terlaksana (%) 3 Persentase data dan informasi hasil inventarisasi

20

100

4 Peningkatan peringkat LAKIP BPN RI (peringkat)

2

10

1 Persentase pelaksanaan anggaran berjalan sesuai

20

100 Pelaksanaan

2 Persentase ketersediaan data dan informasi

20

100

anggaran Badan Pertanahan Nasional; (%) 3 Persentase pelaksanaan dan Daya Serap anggaran

20

100

4 tersedianya data penyelesaian kerugian negara

20

100

(kasus) 5 terlayaninya pelaksanaan APBN (%)

20

100

6 PersentaseKeuangan Manual Bulanan dan Laporan

20

100

20

100 Pimpinan Dan

rangka penyusunan program dan anggaran. (%)

NEGERI BIDANG PERTANAHAN

KEGIATAN :

Output:

PEMBINAAN

Terselenggaranya pengelolaan

ADMINISTRASI DAN anggaran sesuai dengan aturan PENGELOLAAN

4

TARGET

pemantauan dan evaluasi dimanfaatkan dalam

KERJA SAMA LUAR

ii

INDIKATOR

yang berlaku

ANGGARAN BADAN PERTANAHAN

Biro Keuangan dan Anggaran

peraturan yang berlaku (%)

sesuai dengan rencana (%);

NASIONAL

Keuangan BPN RI dengan SAI (Sistem Akuntansi Instansi) menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (%). iii KEGIATAN :

Biro Tata Usaha

Output:

PENYELENGGARAAN

Terlaksananya pengelolaan tata

URUSAN TATA

usaha pimpinan, keamanan, dan

keputusan, atau dokumen lainnya yang

USAHA PIMPINAN,

urusan keprotokolan.

ditandatangani oleh KBPN RI, eselon I dan komite

PENGAMANAN, DAN URUSAN KEPROTOKOLAN

1 Persentase penyelesaian konsep-konsep surat,

Pertanahan 2 Persentase distribusi surat, dokumen, pesan ,

Protokol

20

100

20

100

disposisi ke unit kerja Eselon I dengan tepat waktu dan tepat sasaran 3 Persentase digitalisasi dokumen pimpinan

F.1-15

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

1

2

3

INDIKATOR 4 4 Persentase terjaminnya keamanan lingkungan

TARGET 2010

PELAKSANA

2014

5

6

7

20

100

kantor BPN RI 5 Persentase Terjaminnya keamanan pimpinan BPN RI

20

100

6 Persentase Terlaksananya penyiapan urusan

20

100

7 Jumlah komunikasi dan koordinasi yang efektif

20

100

dengan eksternal dan internal lembaga 8 Jumlah pemberian penghargaan di bidang

70

350

keprotokolan bagi kegiatan KBPN RI dan Eselon I

pertanahan kepada perseorangan dan atau lembaga iv KEGIATAN :

Output:

PEMBINAAN

Penataan organisasi dan layanan

1 Jumlah Pembinaan organisasi dan Kepegawaian

ORGANISASI DAN

kepegawaian

2 Proporsi organisasi yang tepat fungsi dan tepat

PENGELOLAAN

KEGIATAN :

Biro Organisasi 1

5 dan Kepegawaian

20

100

efisien dan terukur (%) 3 Proporsi layanan pengembangan kepegawaian yang

20

100

tepat waktu dan tepat sasaran (%) 4 Proporsi layanan mutasi kepegawaian yang tepat

20

100

waktu dan tepat sasaran (%) 5 proporsi layanan umum kepegawaian yang tepat

20

100

waktu dan tepat sasaran (%) 6 Proporsi data kepegawaian yang lengkap dan akurat

20

100

120

600

20

100

1.300

6500

120

600

8.000.000

40.000.000

ukuran serta prosedur kerja yang jelas, efektif

KEPEGAWAIAN BPN

v

(buah)

Output:

PENGELOLAAN

Terlaksananya pengelolaan

ADMINISTRASI

administrasi umum dan barang

UMUM

milik negara

dengan dukungan SIMPEG (%) 1 Terbinanya unit kerja pengelolatata naskah dinas,

Biro Umum

tata kearsipan dan penggandaan (unit kerja) 2 Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan pegawai (%) 3 Terbayarnya gaji pegawai dan tunjangan serta terpenuhinyaurusan rumah tangga kantor(orang) 4 Terbinanya unit kerja pengelola Barang Milik Negara dan tersedianya data Barang Milik Negara yang akurat dan akuntabel (Unit Kerja) 5 Pengadaan Blanko Akta PPAT dan Blanko sertipikat

F.1-16

NO 1

PROGRAM/ KEGIATAN 2 vi KEGIATAN :

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

3 Output:

PENGELOLAAN DATA Tersedianya Data dan Informasi

4 1 Lima (5) standar sistem informasi pertanahan yang

DAN INFORMASI

Pertanahan yang terintegrasi

mencakup teknologi informasi, data dan informasi,

PERTANAHAN

secara nasional dalam rangka

perangkat lunak untuk internal dan eksternal,

pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS)

TARGET 2010

2014

5

6 1

PELAKSANA 7 Pusat Data Dan 5 Informasi Pertanahan

perangkat keras dan sistem keamanan jaringan 2 Ketersediaaan data dan informasi pertanahan

12

60

20

100

20

100

nasional pada sistem informasi dan manajemen pertanahan nasional (SIMTANAS) (%) 3 Kantor Pertanahan dan Layanan informasi pertanahan online (%) 4 Kantor Pertanahan terlayani dengan program Larasita (%)

vii KEGIATAN :

Pusat Hukum dan

Output :

PENGEMBANGAN

Terlaksananya pengembangan

PERATURAN

peraturan perundang-undangan

PERUNDANG-

bidang pertanahan dan Hubungan

UNDANGAN BIDANG

Masyarakat

PERTANAHAN DAN

1 Jumlah Rancangan peraturan perundang-undangan

MASYARAKAT

21 Hubungan Masyarakat

dan kebijakan di bidang pertanahan (Peraturan) 2 Jumlah Penyampaian informasi di bidang pertanahan (paket) 3 Jumlah Peraturan perundang-undangan di bidang

HUBUNGAN

4

2

10

250

1.251

2

10

pertanahan yang terdokumentasi dalam sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (Peraturan) 4 Jumlah pemberian bantuan, pendampingan dan konsultasi hukum bagi lembaga dan pejabat BPN RI

viii KEGIATAN : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG

Output: Terlaksananya Penelitian dan

(paket) Jumlah hasil penelitian dan pengembangan (paket)

Pusat Penelitian 9

49 dan Pengembangan

Pengembangan Bidang Pertanahan

PERTANAHAN

F.1-17

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

1

OUTCOME/OUTPUT

2 ix KEGIATAN :

INDIKATOR

3 Output:

PENDIDIKAN DAN

Terselenggarakannya Pendidikan

PELATIHAN BIDANG

dan Pelatihan di lingkungan BPN RI

PERTANAHAN

yang berkualitas (profesional)

4 1 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

TARGET 2010

2014

5

6

PELAKSANA 7 Pusat Pendidikan

3.678 Dan Pelatihan

878

Prajabatan bagi seluruh CPNS di lingkungan BPN RI 2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

125

625

263

1.572

Kepemimpinan bagi seluruh pejabat struktural di lingkungan BPN RI 3 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi pegawai di lingkungan BPN RI 4 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

68

413

7

49

Fungsional bagi pegawai di lingkungan BPN RI 5 Penyelenggaraan Tugas Belajar jenjang pendidikan S2 dan S3 bagi pegawai di lingkungan BPN RI 2 KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS KANWIL BPN PROPINSI KANWIL BPN

Seluruh Kantor

Output:

PROVINSI

Terlaksananya Dukungan

KEGIATAN :

Manajemen Dan Pelaksanaan

DUKUNGAN

Tugas Teknis Kanwil BPN Provinsi

MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN

1 gaji dan tunjangan lainnya tepat waktu (pegawai)

20.693

103.465 Wilayah BPN Provinsi

2 operasional perkantoran satker daerah (paket)

453

2.265

3 dukungan menejemen dan teknis satker daerah

453

2.265

(paket)

TUGAS TEKNIS KANWIL BPN PROPINSI 3

STPN KEGIATAN :

Tersedianya sumber daya manusia

MANAJEMEN DAN

yang berkualitas melalui Pendidikan

PELAKSANAAN

STPN

TUGAS PENDIDIKAN STPN

Sekolah Tinggi

Output:

DUKUNGAN

1 Terbayarnya gaji pegawai dan tunjangan serta

170

850 Pertanahan Nasional (STPN)

terpenuhinya urusan rumah tangga STPN (orang) 2 operasional perkantoran STPN (Paket)

1

5

3 Jumlah Lulusan Tugas belajar Dosen dan Staf

9

45

Administrasi Pasca Sarjana S-2 (Orang) 4 Jumlah Lulusan Tugas belajar Dosen dan Staf

2

10

80

400

-

A

Administrasi Pasca Sarjana S-3 (Orang) 5 Jumlah Lulusan Mahasiswa Sarjana Sains Terapan Bidang Pertanahan (orang) 6 Meningkatnya Status Program Diploma IV Pertanahan STPN (nilai)

F.1-18

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

1

2

3

INDIKATOR 4 7 Meningkatnya Status semua Program studi pendidikan lainnya (nilai) 8 Meningkatnya Status Lembaga STPN (nilai)

TARGET 2010

PELAKSANA

2014

5

6 -

7 A

-

A

15

75

Perguruan Tinggi(paket) 10 Jumlah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

10

50

(paket) 11 Jumlah pengadaan bidang tanah untuk pembangunan

0

2

9 Jumlah penelitian pelaksanaan Tri Dharma

gedung negara (bidang) 12 Jumlah gedung negara yang dibangun (unit)

1

5

13 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor dan

3

15

pendidikan (Paket) 14 Jumlah gedung negara direhab (unit)

1

5

15 Jumlah pengadaan kendaraan roda 4 (unit)

2

10

16 Jumlah pengadaan kendaraan roda 6 (unit) 17 Jumlah Lulusan Pendidikan Ketrampilan untuk

0

2

20

100

128

650

9

45

27

150

11

60

1.280

2.250

masyarakat non Institusional 18 Jumlah Lulusan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral 19 Jumlah Lulusan Program Diploma IV Pertanahan/ S1 20 Jumlah Lulusan Pendidikan Khusus PPAT 21 Jumlah Lulusan Program Spesialis Penilaian Tanah / S-2 Penilaian Tanah / S-2 Pertanahan

F.1-19

NO 1 C

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

2 3 4 PROGRAM PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 1

TARGET 2010

2014

5

6

PELAKSANA 7

PUSAT SEKRETARIAT UTAMA Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana BPN RI

1 Meningkatnya persentase pemenuhan kebutuhan

20

100 SEKRETARIAT UTAMA

tanah dan gedung negara di lingkungan BPN RI (%) 2 Meningkatnya persentase pemenuhan kebutuhan

20

100

165

825

0

1

2 Jumlah terbangunnya gedung negara (unit)

1

3

3 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang

1

5

meubelair, peralatan dan mesin (%) 3 Jumlah Gedung Negara, Peralatan dan Mesin yang dilakukan perbaikan (unit) KEGIATAN :

Output :

PENGELOLAAN

Terlaksananya pengadaan dan

SARANA DAN

pengembangan Sarana dan

PRASARANA (PUSAT) Prasarana kantor

Biro Umum 1 Jumlah pengadaantanah untuk pembangunan gedung negara (bidang)

lainnya (Paket) 4 Jumlah pengadaan kendaraan operasional kantor

20

100

(Unit) 5 Jumlah Pengadaan peralatan dan Mesin (Paket)

1

5

6 Jumlah Pengadaan Kapal Bermotor (Paket)

1

5

F.1-20

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

1 2

OUTCOME/OUTPUT

2 3 KEGIATAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA (DAERAH) KEGIATAN :

INDIKATOR 4

2010

2014

5

6

PELAKSANA 7

Output :

PENGELOLAAN

Terlaksananya pengelolaan Sarana

SARANA DAN

dan Prasarana Kanwil BPN Provinsi

PRASARANA

dan Kantah Kab/Kota

(DAERAH)

Seluruh Kantor 1 Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan

27

135 Wilayah BPN Provinsi

gedung negara (Bidang) 2 Jumlah gedung negarayang dibangun(unit)

27

135

3 Jumlah gedung negara direhab (unit)

16

80

4 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor

16

80

serta peralatan teknis (Paket) 5 Jumlah pengadaan kendaraan roda 4(Unit)

30

150

6 Jumlah pengadaan kendaraan roda 2 (Unit)

110

550

16

80

7 Jumlah pengadaan peralatan dan mesin (Paket) D

TARGET

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BADAN PERTANAHAN NASIONAL 1

PUSAT INSPEKTORAT UTAMA Outcome : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pada semua unit kerja BPN RI

INSPEKTORAT 1 PersentaseTemuan Hasil Pemeriksaan yang

100

100 UTAMA

ditidaklanjuti terhadap jumlah temuan (%) 2 Rasio Jumlah Temuan Pemeriksaan terhadap

20

15

jumlah obyek pemeriksaan berkurang (%)

F.1-21

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

1 i

2 KEGIATAN :

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

3 Output :

4

TARGET 2010

2014

5

6

PELAKSANA 7 IRWIL I

PENGAWASAN DAN

Terlaksananya pengawasan dan

1 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan

33

177

PENINGKATAN

peningkatan akuntabilitas aparatur

AKUNTABILITAS

BPN RI di Wilayah I

Kasus (Obrik); 2 Rata-rata Jumlah Laporan Hasil Review Laporan

20

100

20

100

Ekstern (%); 4 Rata-rata Jumlah Laporan Pengolahan Hasil

20

100

Pemeriksaan (%); 5 Rata-rata Jumlah kebijakan teknis bidang

20

100

20

100

20

100

20

100

20

100

33

177

20

100

20

100

20

100

APARATUR BPN RI

Keuangan, Evaluasi SPI Pengadaan Barang dan Jasa, Program Kerja DIPA/Renstra dan LAKIP (%); 3 Rata-rata Jumlah Laporan Pemantauan /

WILAYAH I

Pemutakhiran Hasil Pemeriksaan Intern dan

pemeriksaan / pengawasan (%); 6 Rata-rata Jumlah auditor sebagai peserta diklat mandiri/ seminar / workshop / lokakarya / sosialisasi / asistensi (%); 7 Rata-rata Jumlah Laporan pembinaan / Asistensi (intern dan ekstern) / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan (%); 8 Rata-rata Jumlah Laporan Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor (%). 9 Rata-rata Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Intensitas Pengawasan dalam ii

KEGIATAN :

Output :

PENGAWASAN DAN


PENINGKATAN


AKUNTABILITAS

BPN RI di Wilayah II

APARATUR BPN RI WILAYAH II

upaya perbaikan pelayanan publik (%) 1 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan

IRWIL II

Kasus (Obrik); 2 Rata-rata Jumlah Laporan Hasil Review Laporan Keuangan, Evaluasi SPI Pengadaan Barang dan Jasa, Program Kerja DIPA/Renstra dan LAKIP (%); 3 Rata-rata Jumlah Laporan Pemantauan / Pemutakhiran Hasil Pemeriksaan Intern dan 4 Rata-rata Jumlah Laporan Pengolahan Hasil Pemeriksaan (%);

F.1-22

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

1

2

3

INDIKATOR 4 5 Rata-rata Jumlah kebijakan teknis bidang pemeriksaan / pengawasan (%); 6 Rata-rata Jumlah auditor sebagai peserta diklat

TARGET 2010

PELAKSANA

2014

5

6

7

20

100

20

100

20

100

20

100

20

100

mandiri/ seminar / workshop / lokakarya / sosialisasi / asistensi (%); 7 Rata-rata Jumlah Laporan pembinaan / Asistensi (intern dan ekstern) / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan (%); 8 Rata-rata Jumlah Laporan Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor (%). 9 Rata-rata Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Intensitas Pengawasan dalam upaya perbaikan pelayanan publik (%) iii KEGIATAN :

Output :

IRWIL III

PENGAWASAN DAN



33

177

PENINGKATAN


AKUNTABILITAS

BPN RI di Wilayah III


20

100

20

100

20

100

5 Rata-rata Jumlah kebijakan teknis bidang

20

100

pemeriksaan / pengawasan (%); 6 Rata-rata Jumlah auditor sebagai peserta diklat

20

100

20

100

APARATUR BPN RI WILAYAH III

Keuangan, Evaluasi SPI Pengadaan Barang dan Jasa, Program Kerja DIPA/Renstra dan LAKIP (%); 3 Rata-rata Jumlah Laporan Pemantauan / Pemutakhiran Hasil Pemeriksaan Intern dan Ekstern (%); 4 Rata-rata Jumlah Laporan Pengolahan Hasil Pemeriksaan (%);

mandiri/ seminar / workshop / lokakarya / sosialisasi / asistensi (%); 7 Rata-rata Jumlah Laporan pembinaan / Asistensi (intern dan ekstern) / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan (%);

F.1-23

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

1

2

3

4 8 Rata-rata Jumlah Laporan Penilaian Angka Kredit

TARGET 2010

PELAKSANA

2014

5

6

7

20

100

20

100

Pejabat Fungsional Auditor (%). 9 Rata-rata Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Intensitas Pengawasan dalam iv KEGIATAN : PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BPN RI WILAYAH IV

Output :

upaya perbaikan pelayanan publik (%)

IRWIL IV



33

177



20

100

20

100

20

100

20

100

20

100

20

100

20

100

20

100

BPN RI di Wilayah IV

Keuangan, Evaluasi SPI Pengadaan Barang dan Jasa, Program Kerja DIPA/Renstra dan LAKIP (%); 3 Rata-rata Jumlah Laporan Pemantauan / Pemutakhiran Hasil Pemeriksaan Intern dan Ekstern (%); 4 Rata-rata Jumlah Laporan Pengolahan Hasil Pemeriksaan (%); 5 Rata-rata Jumlah kebijakan teknis bidang pemeriksaan / pengawasan (%); 6 Rata-rata Jumlah auditor sebagai peserta diklat mandiri/ seminar / workshop / lokakarya / sosialisasi / asistensi (%); 7 Rata-rata Jumlah Laporan pembinaan / Asistensi (intern dan ekstern) / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan (%); 8 Rata-rata Jumlah Laporan Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor (%). 9 Rata-rata Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Intensitas Pengawasan dalam upaya perbaikan pelayanan publik (%)

F.1-24

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

1 v

2 KEGIATAN :

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

3 Output :

4

TARGET 2010

2014

5

6

PELAKSANA 7 IRWIL V

PENGAWASAN DAN



33

177

PENINGKATAN


AKUNTABILITAS

BPN RI di Wilayah V


20

100

20

100

20

100

5 Rata-rata Jumlah kebijakan teknis bidang

20

100

pemeriksaan / pengawasan (%); 6 Rata-rata Jumlah auditor sebagai peserta diklat

20

100

20

100

20

100

20

100

APARATUR BPN RI WILAYAH V

Keuangan, Evaluasi SPI Pengadaan Barang dan Jasa, Program Kerja DIPA/Renstra dan LAKIP (%); 3 Rata-rata Jumlah Laporan Pemantauan / Pemutakhiran Hasil Pemeriksaan Intern dan Ekstern (%); 4 Rata-rata Jumlah Laporan Pengolahan Hasil Pemeriksaan (%);

mandiri/ seminar / workshop / lokakarya / sosialisasi / asistensi (%); 7 Rata-rata Jumlah Laporan pembinaan / Asistensi (intern dan ekstern) / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan (%); 8 Rata-rata Jumlah Laporan Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor (%). 9 Rata-rata Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Intensitas Pengawasan dalam upaya perbaikan pelayanan publik (%)

F.1-25

LAPORAN KINERJA TAHUN 2014

Recommend Documents