LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2014

Kementerian Perindustrian

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2014

BIRO PERENCANAAN 2015

KATA PENGANTAR Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan tanggung jawab semua instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) dengan tingkat kinerja yang selalu meningkat. Bentuk perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan tersebut harus tepat, jelas dan nyata secara periodik. Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai tindak lanjut Tap MPR RI dan Undang-Undang tersebut, mewajibkan tiap pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Dalam perkembangannya, telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai tindak lanjut Perpres tersebut, telah disusun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ini merupakan gambaran capaian pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode tahun 2014. Laporan ini diarahkan sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan merupakan umpan balik bagi jajaran Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan kinerja satuan unit dimasa yang akan datang. Jakarta, 9 Februari 2015 Sekretaris Jenderal ttd Ansari Bukhari

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014

i

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian ini disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2014. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(AKIP)

dimana

pimpinan

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi. Pengukuran akuntabilitas kinerja didasarkan pada dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2014. Dokumen penetapan kinerja disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2010-2014 serta Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Setjen sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 114/M-IND/PER/12/2013 tentang Peta Strategi dan IKU Unit Eselon I. Dari kedua dokumen tersebut, visi Sekretariat Jenderal adalah “Memberikan pelayanan prima kepada stakeholder”. Stakeholder dimaksud stakeholder internal mencakup semua unit kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian dan stakeholders eksternal terdiri instansi pemerintah dan swasta seperti DPR, Bappenas, Kepmenkeu, Menpan dan RB, Kepolisian, KPK, BPKP, BPK, Asosiasi-asosiasi dan lain-lain. Secara umum Sekretariat Jenderal telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya yang diwujudkan melalui keberhasilan dalam pencapaian sasaran maupun sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2014. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja (Tapkin) Sekretariat Jenderal tahun 2014 antara lain: 1.

Sasaran strategis mewujudkan sistem perencanaan dan pengendalian industri yang handal dengan indikator (a) Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan, capaian tidak dapat diukur secara kuantitatif karena hasilnya berupa rekomendasi; (b) tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dengan capaian 112,41 persen meningkat dibanding tahun 2013 yang sebesar 100,76; (c) Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal dengan capaian 97,48 persen.

2.

Sasaran strategis mewujudkan SDM industri dan aparatur yang profesional dengan indikator (a) terserapnya jumlah lulusan SDM industri yang bekerja di sektor


ii

industri, capaian 121,85 persen; (b) Lulusan Pelatihan three in one (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri dengan capaian 375 persen; (c) Calon wirausaha baru yang kompeten melalui program TPL beasiswa dengan capaian 40 persen; (d) Jumlah SKKNI di sektor industri dengan capaian 125 persen; (e) Standar kompetensi SDM aparatur dengan capaian 100 persen; (f) Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelatihan teknis industri dengan capaian 156,60 persen; (g) Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelaksanaan pendidikan rintisan gelar S2 dan S3 dalam dan luar negeri dengan capaian 203,61 persen; serta (h) Tingkat kehadiran pegawai dengan capaian 101,77 persen; 3.

Sasaran strategis mewujudkan kebijakan industri yang pro bisnis dan penyelesaian perkara hukum yang profesional dengan indikator (a) Fasilitasi efektifitas penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemenperin capaian 95 persen; (b) permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani capaian 105,26 persen;

4.

Sasaran strategis menyediakan informasi publik yang aktual dan tepercaya dengan indikator (a) jumlah pelayanan publik capaian 174,2 persen; (b) Jumlah informasi industri yang dipublikasikan capaian 147,5 persen;

5.

Sasaran strategis mewujudkan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana yang baik, dengan indikator (a) jumlah pegawai yang puas terhadap ketersediaan sarana dan prasarana gedung Kementerian, capaian 101,29; (b) jumlah laporan kerusakan fasilitas gedung yang ditindaklanjuti capaian 102,88 persen;

6.

Sasaran strategis menetapkan rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas dan industri daerah, dengan indikator tersusunnya renstra dan renja dengan capaian 100 persen;

7.

Sasaran strategis memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana, dengan (a) kesesuaian rencana sarana dan prasarana dengan kebutuhan, capaian 108,40 persen;

(b) efisiensi penggunaan ruangan dan energi capaian 141,5 persen;

(c) efisiensi pemanfaatan teknologi capaian 267,84 persen; 8.

Sasaran strategis memperkuat database industri dan kemampuan analisis data dengan indikator pemenuhan permintaan informasi yang cepat, tepat dan akurat capaian 102,44 persen;

9.

Sasaran strategis mengembangkan e-Government dengan indikator tersedianya aplikasi capaian 100 persen;


iii

10. Sasaran strategis membangun sistem informasi yang terintegrasi dan handal dengan indikator tersedianya informasi online capaian 100 persen; 11. Sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator tingkat kepuasan pelanggan capaian 77,5 persen; 12. Sasaran strategis meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan dengan indikator (a) tersedianya sertifikasi guru, indikator ini tidak tercapai; (b) sertifikasi profesi dosen capaian 161,29 persen; (c) sertifikasi assesor capaian 600 persen; (d) Program studi (prodi) pada unit pendidikan yang terakreditasi A dan B capaian 85,71 persen; (e) Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)capaian 240 persen; (f) Terbentuknya Tempat Uji Kompetensi (TUK) capaian 340 persen; serta (g) Terbentuknya sistem pendidikan berbasis kompetensi capaian 100 persen; 13. Sasaran strategis mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf dengan indikator terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja dengan capaian 100 persen; 14. Sasaran strategis meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional dengan indikator (a) tingkat penyerapan anggaran capaian 85,92 persen; (b) tingkat kualitas laporan keuangan capaian 100 persen. Berdasarkan uraian di atas, hampir sebagian sasaran strategis telah tercapai, bahkan terdapat sasaran strategis yang capaiannya lebih dari 100 persen. Meskipun demikian, masih terdapat sasaran strategis yang belum tercapai. Untuk itu diperlukan upaya dan masukan yang lebih baik guna mencapai sasaran strategis tersebut.


iv

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...................................................................................................................i RINGKASAN EKSEKUTIF .........................................................................................................ii DAFTAR ISI ............................................................................................................................... v DAFTAR TABEL ....................................................................................................................... vi DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................. vii BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................................8 A.

TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT JENDERAL.........................................................8

B.

PERAN STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL ..........................................................8

C.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL ...............................................12

BAB II PERENCANAAN KINERJA...........................................................................................15 A.

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2010-2014..................15

B.

RENCANA KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2014 ................................18

C.

PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2014 ............................22

D. ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2014 .............................................25 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................................................28 A.

Analisis Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014 ....................................28

B.

Akuntabilitas Keuangan Sekretariat Jenderal Tahun 2014 .....................................59

BAB IV PENUTUP...................................................................................................................63 A.

KESIMPULAN ...............................................................................................................63

B.

PERMASALAHAN DAN KENDALA..............................................................................63

C.

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT......................................................................64


v

DAFTAR TABEL Tabel 2. 1 Rencana Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014 ...................................................21 Tabel 2. 2 Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014 ...............................................23 Tabel 2. 3 Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2014 (dalam ribuan rupiah)...................25 Tabel 3. 1 Capaian IKU dari Terwujudnya Sistem Perencanaan dan Pengendalian Industri yang Handal ..................................................................................................................................29 Tabel 3. 2 Perbandingan Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal dengan Unit Eselon I...............33 Tabel 3. 3 Capaian IKU dari Terwujudnya SDM Industri dan Aparatur yang Profesional .............................................................................................................................................................................35 Tabel 3. 4 Capaian IKU dari Sasaran Terwujudnya kebijakan industri yang probisnis dan penyelesaian perkara .................................................................................................................................40 Tabel 3. 5 Capaian IKU dari Tersedianya Informasi Publik yang Aktual dan terpercaya 43 Tabel 3. 6 Pengajuan permohonan Surat rekomendasi/pertimbangan teknis yang pada tahun 2014......................................................................................................................................................43 Tabel 3. 7 Surat rekomendasi/pertimbangan teknis yang sudah ditandatangani pada tahun 2014......................................................................................................................................................44 Tabel 3. 8 Capaian IKU dari Mewujudkan Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana yang Baik .........................................................................................................................................................46 Tabel 3. 9 Capaian IKU dari Ditetapkannya rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas dan industri daerah................................................................................................47 Tabel 3. 10 Capaian IKU dari terfasilitasinya kebutuhan sarana dan prasarana................49 Tabel 3. 11 Capaian IKU dari Menguatnya database industri dan kemampuan analisis data ....................................................................................................................................................................50 Tabel 3. 12 Capaian IKU dari Berkembangnya e-Government...................................................51 Tabel 3. 13 Capaian IKU dari Terbangunnya sistem informasi yang terintegrasi dan handal ...............................................................................................................................................................52 Tabel 3. 14 Capaian IKU dari Meningkatnya kualitas pelayanan publik ................................53 Tabel 3. 15 Capaian IKU dari Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan...................................................................................................................................55 Tabel 3. 16 Capaian IKU dari Optimalnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf......................................................................................................................................................................57 Tabel 3. 17 Capaian IKU dari Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional......................................................................................................................................................58 Tabel 3. 18 Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2014 (dalam ribuan rupiah) .............................................................................................................................................................................59


vi

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal ...................................................... 14 Gambar 2.1 Peta Strategi Sekretariat Jenderal .................................................................... 16


vii

BAB I PENDAHULUAN A. TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT JENDERAL Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian

Perindustrian.

Dalam

melaksanakan

tugas,

Sekretariat

Jenderal

menyelenggarakan fungsi: 1.

Koordinasi kegiatan Kementerian Perindustrian;

2.

Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Perindustrian;

3.

Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perindustrian;

4.

Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;

5.

Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;

6.

Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

7.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perindustrian.

Dengan optimalisasi pelaksanaan fungsi tersebut, diharapkan penyelenggaraan tugas-tugas Kementerian dalam pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan bidang perindustrian terlaksana dengan baik sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan. B. PERAN STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL Sekretariat Jenderal mempunyai 2 (dua) program yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian bertujuan untuk memberikan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian dalam hal persiapan internal, dengan indikator Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014

8

pencapaian: (a) Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; (b) Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya, serta penghubung antarlembaga dan masyarakat; (c) Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian; dan (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan untuk memberikan dukungan dalam bidang penyediaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan nyaman bagi para pemangku kepentingan, dengan indikator pencapaiannya adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan melalui (a) Terkelolanya sarana prasarana kerja; (b) Tersedianya peralatan maintenance; (c) Terlaksananya ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengadaan perlengkapan. Dalam pelaksanaannya akan dilakukan melalui berbagai kegiatan berikut. 1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain: 1) Tersusunnya dokumen perencanaan Kementerian Perindustrian; 2) Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Program Dan

Anggaran

Kementerian

Perindustrian;3)

Terlaksananya

pembinaan

dan

peningkatan kualitas SDM Perencana; serta 4) Penyediaan layanan perkantoran Biro Perencanaan. 2. Kegiatan Pengembangan SDM Industri Output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain: 1) Terlaksananya penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian; 2) Terlaksananya penyiapan bahan, koordinasi dan pembinaan serta penyusunan formasi, pengadaan sumber daya manusia aparatur serta pelaksanaan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian; 3) Terlaksananya penyiapan bahan, koordinasi dan pengembangan sistem penilaian kompetensi, pengembangan karir, dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian; 4) Terlaksananya pengelolaan sistem informasi manajemen sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian; 5) Pelaksanaan administrasi kepangkatan, dan pemberhentian sumber


9

daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian; 6) Terlaksananya

manajemen

kinerja sumber daya manusia aparatur. 3. Kegiatan Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara yang Professional Output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain: 1) Tersusunnya laporan keuangan dengan standar pencapaian tertinggi sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2) Terlaksananya penyiapan pedoman teknis pengelolaan anggaran dan barang milik negara; 3) Terlaksananya pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran; 4) Terlaksananya pengelolaan perbendaharaan dan penyelesaian kerugian negara; 5) Terlaksananya pelaksanaan akuntansi dan administrasi pengelolaan barang milik negara; 6) Terlaksananya penyediaan data dan informasi keuangan serta koordinasi dan pelaksanaan verifikasi penganggaran Kementerian. 4. Peningkatan Pelayanan Administrasi Dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi Output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain: 1) Terlaksananya layanan Ketatausahaan & Keprotokolan Pimpinan, 2) Terlaksananya Layanan Administrasi Kementerian Perindustrian, Layanan Kerumahtanggaan, Keamanan dan Ketertiban serta Kesehatan Pegawai, 3) Tersedianya Laporan Kinerja Biro Umum, 4) Tersedianya Laporan Kegiatan Pembinaan Sarana dan Prasarana Kerja, serta 5) Terlaksananya Layanan Perkantoran Biro Umum; 5. Kegiatan Pelayanan Hukum dan Organisasi Output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain: 1) Terlaksananya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang industri dan bidang terkait industri; 2) Pelaksanaan pelayanan, pemberian pertimbangan, advokasi, dan bantuan hukum; 3) Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana dan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Biro, 4) Terlaksananya Layanan Perkantoran Biro Hukum; 6. Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal Output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain: 1) Terlaksananya Inventarisasi Barang/jasa Produksi Dalam Negeri; 2) Terlaksananya pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta pengelolaan basis data; 3) Terlaksananya pengelolaan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014

10

dan pengembangan sistem informasi dan jaringan; 4) Terlaksananya pelayanan informasi industri; 5) Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan data dan informasi; 6) Terlaksananya pembinaan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, sistim jaringan informasi dan pelayanan data/informasi industri; 7. Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Dan Komunikasi Publik Output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain: 1) Terlaksananya fungsi pelayanan informasi kebijakan pembangunan industri, peraturan perundang-undangan di bidang industri dan perkembangan terkini sektor industri ke Masyarakat; 2) Terlaksananya hubungan media massa, pemberitaan, analisis opini publik, promosi, publikasi, pameran, dan pencitraan; 3) Terlaksananya hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, dunia usaha dan lembaga pendidikan, riset dan teknologi; 8. Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri Output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain: 1) Terlaksananya penyusunan kebijakan teknis rencana dan program di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri; 2) Terlaksananya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri; 3) Terlaksananya kegiatan di bidang standardisasi SDM sektor industri, 4) Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan

pengembangan sumber daya manusia

industri;

5) Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri, 6) Terlaksananya rumusan peningkatan mutu SDM industri serta analisa, standar, norma. 9. Kegiatan Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Output

yang

dihasilkan

dari

kegiatan

ini

antara

lain:

Tersedianya

Sarana/perlengkapan Kerja, Laporan Barang Milik Negara, Sarana/perlengkapan Kesehatan, Bangunan Lainnya, Kendaraan Bermotor, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dan gedung/bangunan;


11

C. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang membawahi 8 (delapan) Unit Eselon II, yang terdiri atas 5 (lima) Biro dan 3 (tiga) Pusat, yaitu: 1. Biro Perencanaan Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program sektoral dan regional, rencana dukungan sumber daya dan fasilitasi industri, rencana investasi dan kerja sama investasi industri, serta evaluasi dan pelaporan. Biro Perencanaan terbagi dalam 4 (empat) bagian yang terdiri dari: a. Bagian Rencana Program Sektoral dan Regional; b. Bagian Rencana Dukungan Sumber Daya dan Fasiltasi Industri; c. Bagian Rencana Investasi dan Kerja Sama Investasi Industri; dan d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 2. Biro Kepegawaian Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pengembangan, tata usaha

dan pengelolaan sistem informasi dan

manajemen kinerja sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian. Biro Kepegawaian terbagi dalam 4 (empat) bagian yang terdiri dari: a. Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur; b. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur; c. Bagian Umum dan Informasi Sumber Daya Manusia Aparatur; dan d. Bagian Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur. 3. Biro Keuangan Biro

Keuangan

mempunyai

tugas

melaksanakan

pembinaan,

koordinasi,

pengendalian dan pelaporan keuangan dan barang milik negara Kementerian. Biro Keuangan terbagi dalam 4 (empat) bagian yang terdiri dari: a. Bagian Pelaksanaan Anggaran; b. Bagian Perbendaharaan;


12

c. Bagian Akuntansi dan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara; dan d. Bagian Analisis Keuangan dan Verifikasi Penganggaran. 4. Biro Hukum dan Organisasi Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, pelayanan dan bantuan hukum, serta penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Perindustrian. Biro Hukum dan Organisasi terbagi dalam 4 (empat) bagian yang terdiri dari: a. Bagian Peraturan Perundang-undangan I; b. Bagian Peraturan Perundang-undangan II; c. Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum; dan d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 5. Biro Umum Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Kementerian serta pelayanan administrasi pimpinan. Biro Umum terbagi dalam 4 (empat) bagian yang terdiri dari: a. Bagian Tata Usaha Pimpinan; b. Bagian Administrasi; c. Bagian Rumah Tangga; dan d. Bagian Perlengkapan. 6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri terbagi dalam 1 (satu) bagian dan 3 (tiga) bidang yaitu: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur; c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri; dan d. Bidang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi.


13

7. Pusat Data dan Informasi Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sistem informasi, manajemen data, serta pelayanan data dan informasi industri. Pusat Data dan Informasi terbagi dalam 1 (satu) bagian dan 3 (tiga) bidang yaitu: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Basis Data; c. Bidang Sistem Informasi; dan d. Bidang Pelayanan Informasi Industri. 8. Pusat Data dan Informasi Pusat Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan hubungan antar lembaga, pemberitaan, publikasi, dan informasi pelayanan publik. Pusat Komunikasi Publik terbagi dalam 3 (tiga) bidang terdiri dari: a. Bidang Hubungan Antar Lembaga; b. Bidang Pemberitaan dan Publikasi; dan c. Bidang Informasi Pelayanan Publik; dan Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing Biro dan Pusat saling berkoordinasi dan bekerjasama untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.Struktur organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010, dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini: SEKRETARIAT JENDERAL

BIRO PERENCANAAN

BIRO KEPEGAWAIAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI

BIRO KEUANGAN

PUSAT DATA DAN INFORMASI

BIRO HUKUM DAN

BIRO

UMUM

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal


14

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2010-2014 Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2010-2014 yang memuat hal-hal pokok seperti arah kebijakan, peta strategi serta program kerja. 1. Arah Kebijakan Sekretariat Jenderal Visi dan misi Sekretariat Jenderal sebagai arah dalam mengambil kebijakan, penetapan program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun (2014-2014) adalah sebagai berikut. VISI:

Mewujudkan pelayanan prima kepada stakeholders 1.

MISI:

a. Melayani stakeholders secara professional dan pro bisnis b. Menyelenggarakan tata kepemerintahan yang baik dan profesional.

Sebagai penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan, dirumuskan berbagai kebijakan sebagai arah/tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, yang tertuang ke dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian 2010-2014. Adapun arah kebijakan dalam Renstra mencakup hal-hal pokok sebagai berikut : a. Mewujudkan perencanaan yang kredibel. b. Menjadikan SDM Aparatur yang terampil, profesional, dan memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan tugas. c. Mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan benar. d. Mewujudkan pelayanan prima di bidang hukum, organisasi, tatalaksana dan perpustakaan Kementerian. e. Mewujudkan pelayanan “Public Relations” yang prima.

1 Stakeholders. Sekretariat Jenderal yaitu stakeholders internal mencakup semua unit kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian dan stakeholders eksternal terdiri instansi pemerintah dan swasta seperti DPR, Bappenas, Kepmenkeu, Menpan dan RB, Kepolisian, KPK, BPKP, BPK, Asosiasi-asosiasi dan lain-lain.


15

f. Menjadikan institusi pendidikan dan pelatihan yang terpercaya dalam pengembangan SDM industri profesional. g. Menjadikan instansi pelayanan informasi sektor industri yang prima dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi h. Menjadikan organisasi yang handal dalam penanganan kerjasama internasional untuk kepentingan industri. 2. Peta Strategi Sekretariat Jenderal Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran industri yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Kementerian Perindustrian, telah dibangun Peta Strategi Sekretariat Jenderal yang mengacu pada visi dan misi Kementerian Perindustrian yaitu mewujudkan pelayanan prima kepada stakeholders. Visi ini kemudian dijabarkan ke dalam misi, yaitu melayani stakeholder secara profesional dan pro bisnis dan menyelenggarakan tata kepemerintahan yang baik dan profesional. Selanjutnya dalam Peta Strategi diuraikan peta panduan (road map) yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut. Peta Strategi Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.1 Peta Strategi Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian


16

Berdasarkan peta strategi tersebut, tujuan yang akan dicapai Sekretariat Jenderal pada rencana strategis dalam kurun waktu lima tahun 2010-2014, yaitu terwujudnya kualitas pelayanan dan fungsi koordinasi yang profesional dan pro bisnis. Dalam upaya untuk mewujudkan kualitas pelayanan dan fungsi koordinasi yang profesional, Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian menetapkan sasaran strategis berdasarkan perspektif stakeholder yaitu: a. Terwujudnya Sistem perencanaan dan pengendalian industri yang handal; b. Terwujudnya SDM industri dan aparatur yang profesional; c. Terwujudnya kebijakan industri yang pro bisnis dan penyelesaian perkara hukum yang profesional; d. Tersedianya informasi publik yang aktual dan tepercaya; e. Terwujudnya pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana yang baik. Selain sasaran tersebut, Sekretariat Jenderal juga menetapkan sasaran strategis berdasarkan perspektif pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu: a. Pelayanan dan Fasilitasi: 1) Terfasilitasinya kebutuhan sarana dan prasarana Kementerian Perindustrian 2) Penguatan database industri dan kemampuan analisis data 3) Pengembangan e-Government 4) Terbangunnya sistem informasi yang terintegrasi dan handal 5) Meningkatnya kualitas pelayanan publik b. Perumusan Kebijakan Operasional dan Pengelolaan: 1) Ditetapkannya rencana strategis dalam pengembangan industri prioritas dan industri daerah; 2) Meningkatnya

kualitas

lembaga

pendidikan

dan

pelatihan

serta

kewirausahaan; 3) Terbangunnya sistem pengembangan pegawai; 4) Meningkatnya sistem dan tata hukum industri serta pelayanan yang berkualitas di bidang hukum dan kebijakan industri; 5) Berkembangnya sistem pendidikan dan pelatihan aparatur yang profesional. c. Pengendalian dan Pengawasan: 1) Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf; 2) Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014

17

3. Program Kerja Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal mempunyai 2 (dua) program yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian bertujuan untuk memberikan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian dalam hal persiapan internal dan (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan untuk memberikan dukungan dalam bidang penyediaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan nyaman bagi para pemangku kepentingan. Program-program tersebut akan dicapai melalui 10 (sepuluh) kegiatan yang dibagi menjadi

dua

kategori

yaitu

kegiatan

prioritas

nasional

dan

prioritas

Kementerian/Lembaga. B. RENCANA KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2014 Pada tahun 2012, pada tataran Kementerian Perindustrian telah dilaksanakan beberapa review, baik review terhadap Renstra Kementerian Perindustrian tahun 20102014 maupun review terhadap Peta Strategi beserta indikator-indikator kinerjanya. Review pada tingkat kementerian ini berdampak pada beberapa perubahan pada tingkat Sekretariat Jenderal, yang merupakan unit kerja pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit di lingkungan Kementerian Perindustrian. Sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2014 dan tercantum dalam Rencana Kinerja Tahun 2014 ini merupakan turunan dari sasaran strategis Kementerian Perindustrian yang mengacu pada Peta Strategis Kementerian Perindustrian yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2010-2014 dan Peta Strategi serta Indikator Kinerja Utama Kementerian Perindustrian dengan penyesuaianpenyesuaian berdasarkan hasil review pada tahun 2013 maupun berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2012 sebagaimana diuraikan dalam dokumen LAKIP Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2012. Sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai Sekretariat Jenderal pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan sistem perencanaan dan pengendalian industri yang handal Merupakan pelaksanaan tugas perencanaan untuk melayani pengembangan industri nasional sehingga program-program dapat berjalan sebaik mungkin. Sekretariat Jenderal Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014

18

sebagai unit yang melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian diharapkan mempunyai sistem perencanaan industri yang handal sehingga pembangunan dan pengembangan industri nasional dapat lebih terarah dan fokus. 2. Mewujudkan SDM industri dan aparatur yang profesional Merupakan kualitas kemampuan SDM aparatur Kementerian Perindustrian sebagai pelaksana dalam memberikan layanan terhadap industri nasional. Meningkatnya kemampuan SDM industri dan aparatur yang professional diharapkan dapat meningkatkan inovasi-inovasi dalam bidang industri, baik inovasi baru maupun pengembangan yang sudah ada, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan jasa industri. Peningkatan kualitas SDM baik aparatur maupun industri dilakukan melalui pengembangan sistem pendidikan dan aparatur yang professional serta pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang dilakukan oleh Pusdiklat industri maupun unit-unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian. Khusus untuk SDM aparatur, selain melalui pendidikan dan pelatihan, juga akan dilakukan dengan meningkatkan penerapan kode etik dan peningkatan disiplin dan budaya kerja pegawai, serta melakukan pengembangan sistem rekruitmen pegawai. 3. Mewujudkan kebijakan industri yang pro bisnis dan penyelesaian perkara hukum yang profesional; Merupakan peningkatan kemampuan organisasi sehingga menghasilkan kerja yang optimal. Untuk mewujudkan kebijakan industri yang pro bisnis maka perlu disusun peraturan perundangan dan rekomendasi penyempurnaan peraturan di lingkungan Kementerian Perindustrian. Selain itu dilakukan langkah-langkah sosialisasi terkait dengan peraturan tersebut dan melakukan advokasi dan penyuluhan permasalahan hukum. 4. Menyediakan informasi publik yang aktual dan terpercaya Pengembangan penerapan e-government guna membantu pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kementerian penguatan data base industri dan kemampuan analisis data, agar terwujud kualitas pelayanan dan fungsi koordinasi yang professional dan pro bisnis. Untuk mewujudkan Sistem Informasi yang handal maka dilakukan langkah-langkah yang Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014

19

meliputi peningkatan kemampuan kinerja sistem jaringan dan teknologi informasi dan pengembangan analisa data dan statistik serta meningkatkan hubungan dan kerjasama serta pertukaran informasi dengan stakeholder. 5. Mewujudkan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana yang baik Merupakan rangkaian proses pengelolaan dan pengendalian keuangan, sarana dan prasarana termasuk penyusunan berbagai kebijakan berupa peraturan, panduan, dan pedoman sampai dengan pelaporan keuangan. Tata kelola keuangan juga mencakup hubungan antara pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat dalam pengelolaan keuangan tersebut. Tata kelola keuangan yang baik juga merupakan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip efektif, efisien, ekonomis serta dilakukan dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan dan akuntabel. Penerapan Good Financial Governance akan dilakukan pada semua satker di lingkungan Kementerian Perindustrian. Selain sasaran-sasaran strategis di atas yang merupakan perspektif stakeholder, Kementerian Perindustrian juga telah menetapkan 13 sasaran strategis yang akan dicapai berdasarkan perspektif pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian yang akan mendukung pencapaian sasaran strategis berdasarkan perspektif stakeholder. Sebagaimana pada perspektif stakeholder, pada perspektif tugas pokok dan fungsi juga mengalami perbaikan sasaran strategis maupun indikator kinerja. Sasaran tersebut antara lain: 1. Menetapkan rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas dan industri daerah 2. Memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana 3. Memperkuat database industri dan kemampuan analisis data 4. Mengembangkan e-Government 5. Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan handal 6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 7. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan 8. Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf 9. Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri 10. Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014

20

11. Membangun sistem pengembangan pegawai 12. Meningkatkan sistem dan tata hukum industri serta pelayanan yang berkualitas di bidang hukum dan kebijakan industri 13. Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan aparatur yang profesional. Tabel 2. 1 Rencana Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014 Sasaran Strategis (SS)

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Satuan

Target 2014

PERSPEKTIF STAKEHOLDER Mewujudkan sistem perencanaan dan pengendalian industri yang handal

Mewujudkan SDM industri dan aparatur yang profesional

Persentase

95

Persentase

85

Persentase

85

Persen

2

Orang/tahun

325

Indeks

3

Persentase

90

Persen

90

Persentase

100

Persentase

95

Orang

6500

Informasi

34000

Satker

92

Persentase

82

Persentase

82

Dokumen Perencanaan

1

Kesesuaian rencana dan kebutuhan

persentase

82

Efisiensi pemanfaatan teknologi

persentase

32

Efisiensi ruangan dan energi

persentase

32

Tingkat persetujuan rencana kegiatan (yang tidak diblokir) Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan Terserapnya jumlah lulusan SDM industri yang bekerja di sektor industri Terwujudnya SDM industri yang menjadi wirausaha baru Tersedianya SDM industri yang kompeten Standar kompetensi SDM aparatur SDM aparatur yang kompeten Tingkat kehadiran pegawai

Mewujudkan kebijakan industri Fasilitasi efektifitas penerapan peraturan yang pro bisnis dan industri penyelesaian perkara hukum yang profesional Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani Menyediakan informasi publik yang aktual dan terpercaya

Jumlah pelayanan publik Jumlah informasi industri yang dipublikasikan

Mewujudkan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana Terwujudnya “good financial governance” yang baik Jumlah pegawai yang puas terhadap ketersediaan sarana dan prasarana gedung Kementerian Jumlah laporan kerusakan fasilitas gedung yang ditindaklanjuti PERSPEKTIF TUGAS POKOK DAN FUNGSI Menetapkan rencana strategis dan/atau Jumlah Renstra & Renja pengembangan industri prioritas dan industri daerah Memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana


21

Sasaran Strategis (SS)


Memperkuat database industri Pemenuhan permintaan informasi yang dan kemampuan analisis data cepat, tepat dan akurat Mengembangkan e-Government Tersedianya aplikasi (software) Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan handal Tersedianya sistem informasi online Pengguna yang mengakses Meningkatkan kualitas pelayanan publik Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional Membangun sistem pengembangan pegawai

Tingkat kepuasan pelanggan Instruktur yang bersertifikat Jurusan pada lembaga pendidikan dan lembaga diklat yang terakreditasi Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja Laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan Tingkat penyimpangan pelaksanaan kebijakan industri Tingkat penyerapan anggaran Tingkat kualitas laporan keuangan Formasi pegawai sesuai kebutuhan organisasi Kesesuaian standar kompetensi jabatan Diterapkannya pola karir, mutasi dan promosi yang konsekuen

Meningkatkan sistem dan tata hukum industri serta pelayanan yang berkualitas di bidang hukum dan kebijakan industri

Publikasi produk hukum yang sesuai kebutuhan

Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan aparatur yang profesional

Pelaksanaan diklat sesuai dengan pola pengembangan diklat

Satuan

Target

Persentase

2014 82

Aplikasi Paket

12 5

Jumlah

1,5 juta

Indeks

4

Orang

20

Jurusan

3

Satker

32

Laporan

1

Persen

15

Persentase

90

Opini BPK

WTP

persentase

85

Persentase

65

Persentase

65

persentase

95

persentase

85

C. PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2014 Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian nomor Nomor 114/M-IND/PER/12/2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri

Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/3/2010 tentang Peta Strategi Dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perindustrian Dan Unit Eselon I Kementerian Perindustrian pada tanggal 27 Desember 2013, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kinerja Setjen Tahun 2014 untuk dijadikan Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014. Perubahan tersebut meliputi perubahan indikator dan target kinerja. Berikut adalah Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014.


22

Tabel 2. 2 Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014 Kode SS


Kode IKU


Target

Satuan

1

2

3

4

5

7

Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perancanaan

90

Persen

Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan

85

Persen

75

Nilai

PERSPEKTIF STAKEHOLDER SJ.S1

SJ.S2

SJ.S3

Terwujudnya sistem perencanaan dan pengendalian industri yang handal

Terwujudnya SDM industri dan aparatur yang profesional

Terwujudnya kebijakan industri yang pro bisnis dan penyelesaian perkara hukum yang profesional

SJ.S1.1

SJ.S1.2

SJ.S1.3

Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal

SJ.S2.1

Terserapnya jumlah lulusan pendidikan vokasi yang bekerja di sektor industri

2530

Orang/tahun

SJ.S2.2

Lulusan Pelatihan three in one (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri

1600

Orang/tahun

4

SKKNI/tahun

300

Orang/tahun

3

Indeks

90

Persentase

500

Orang/tahun

83

Orang/tahun

90

Persen

100

Persen

95

Persen

6500

Orang

40

Publikasi

82

Persentase

82

Persentase

SJ.S2.3

Jumlah SKKNI di sektor industri

SJ.S2.4

Calon wirausaha baru yang kompeten melalui program TPL beasiswa

SJ.S2.5

Standar kompetensi SDM aparatur

SJ.S2.6

SDM aparatur yang kompeten

SJ.S2.7

Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelatihan teknis industri

SJ.S2.8

Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelaksanaan pendidikan rintisan gelar S2 dan S3 dalam dan luar negeri

SJ.S2.9

Tingkat kehadiran pegawai

SJ.S3.1

Fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perindustrian

SJ.S3.2

SJ.S4

SJ.S5

Tersedianya informasi publik yang aktual dan terpercaya

Terwujudnya pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana yang baik

Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani

SJ.S4.1

Jumlah pelayanan publik

SJ.S4.2

Jumlah informasi industri yang dipublikasikan

SJ.S5.1

SJ.S5.2

Jumlah pegawai yang puas terhadap ketersediaan sarana dan prasarana gedung Kementerian Jumlah laporan kerusakan fasilitas gedung yang ditindaklanjuti


23

Kode SS


Kode IKU


Target

Satuan

1

2

3

4

5

7

2

Dokumen Perencanaan

82

persentase

32

persentase

32

persentase

82

Persentase

12

Aplikasi

3

Paket

1,5 juta

Jumlah

4

Indeks

87

Persen

62

Persen

20

Orang

PERSPEKTIF PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SJ.T1

Ditetapkannya rencana strategis dalam pengembangan industri prioritas dan industri daerah

SJ.T1.1

Terfasilitasinya kebutuhan sarana dan prasarana Kementerian Perindustrian

SJ.T2.1


SJ.T2.2


SJ.T2.3


Penguatan database industri dan kemampuan analisis data

SJ.T3.1

Pemenuhan permintaan informasi yang cepat, tepat dan akurat

SJ.T4

Pengembangan e-Government

SJ.T4.1

Tersedianya aplikasi (software)

SJ.T5

Terbangunnya sistem informasi yang terintegrasi dan handal

SJ.T5.1

Tersedianya sistem informasi online

SJ.T5.2

Pengguna yang mengakses

SJ.T2

SJ.T3

Jumlah Renstra & Renja

SJ.T6

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

SJ.T6.1

Tingkat kepuasan pelanggan

SJ.T7

Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan

SJ.T7.1

Sertifikasi profesi guru

SJ.T7.2

Sertifikasi profesi dosen

SJ.T7.3

Sertifikasi asessor

SJ.T7.4

Program studi (prodi) pada unit pendidikan yang terakreditasi A dan B

21

Prodi

SJ.T7.5

Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

5

LSP/tahun

SJ.T7.6

Terbentuknya Tempat Uji Kompetensi (TUK)

5

TUK/tahun

SJ.T7.7

Terbentuknya sistem pendidikan berbasis kompetensi

4

Satuan Kerja

SJ.T7.8

Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor industri

4

SKKNI/tahun

32

Satker

90

Persentase

SJ.T8

SJ.T9

Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

SJ.T8.1

SJ.T9.1

Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

Tingkat penyerapan anggaran


24

Kode SS


Kode IKU


Target

Satuan

1

2

3

4

5

7

WTP

Opini BPK

85

persentase

65

Persentase

65

Persentase

95

persentase

85

persentase

SJ.T10

SJ.T11

SJ.T12

Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional Terbangunnya sistem pengembangan pegawai

SJ.T9.2

Tingkat kualitas laporan keuangan

SJ.T10.1

Formasi pegawai sesuai kebutuhan organisasi

SJ.T10.2

Kesesuaian standar kompetensi jabatan

SJ.T10.3

Diterapkannya pola karir, mutasi dan promosi yang konsekuen

Meningkatnya sistem dan tata hukum industri serta pelayanan yang berkualitas di bidang hukum dan kebijakan industri

SJ.T11.1

Berkembangnya sistem pendidikan dan pelatihan aparatur yang profesional

SJ.T11.1

Publikasi produk hukum yang sesuai kebutuhan

Pelaksanaan diklat sesuai dengan pola pengembangan diklat

D. ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2014 Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun

2014

Sekretariat

Jenderal

mendapat

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 731.865.340.000 yang terdiri dari 2 (dua) program. Adapun rincian anggaran per program, kegiatan, output serta komponen adalah sebagaimana pada Tabel 2.3. Tabel 2. 3 Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2014 (dalam ribuan rupiah) KODE 1 1824

OUTPUT / RINCIAN AKUN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian

PAGU 713.672.040

Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi

31.092.629

1824.001

Layanan Peraturan Perundang-undangan

25.347.366

1824.005

Layanan Bantuan Hukum

2.027.054

1824.006

Layanan Organisasi Dan Tata Laksana

1.813.771

1824.007

Laporan Manajemen Kinerja Biro Hukum Dan Organisasi

742.132

1824.994

Layanan Perkantoran

896.436

1824.995

Kendaraan Bermotor

209.71

1824.996

Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi

1824.997

Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran


52.05 4.11

25

KODE

OUTPUT / RINCIAN AKUN

PAGU

Peningkatan Dan Pelayanan Administrasi Kementerian, Pelayanan Tata Usaha Pimpinan, Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Serta Penyelenggaraan Kerumahtanggaan Dan Urusan Dalam

35.887.400

1825.001

Layanan Ketatausahaan & Keprotokolan Pimpinan

11.516.776

1825.002

Layanan Administrasi Kementerian Perindustrian Layanan Kerumahtanggaan, Keamanan Dan Ketertiban Serta Kesehatan Pegawai

2.708.318

1825.004

Laporan Kinerja Biro Umum

1.441.284

1825.005

Laporan Kegiatan Pembinaan Sarana Dan Prasarana Kerja

1.175.182

1825.994

Layanan Perkantoran

18.305.100

1826

Pengembangan Sdm Industri

12.359.600

1826.001

Dokumen Perencanaan Sdm

2.736.450

1826.002

Dokumen Pengelolaan Urusan Kepegawaian

5.893.748

1826.003

Layanan Manajemen Kinerja Biro Kepegawaian

2.243.372

1826.994

Layanan Perkantoran

1826.995

Kendaraan Bermotor

1826.997


1825

1825.003

1827

Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional

740.74

689.325 574.99 221.715 94.162.432

1827.001

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pada Satker Dilingkungan Kemenperin

1.539.903

1827.002

Laporan Kegiatan Di Bidang Pengelolaan Keuangan

7.754.540

1827.003

Peningkatan Kompetensi Sdm Di Bidang Pengelolaan Keuangan

1.397.323

1827.004

Pedoman Di Bidang Pengelolaan Keuangan

1827.006

Layanan Pengadaan Barang/jasa (ulp

1827.008

Pembinaan/penyelenggaraan Kerjasama Internasional

1827.994

Layanan Perkantoran

79.997.613

1828

Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan

27.050.180

1828.001

Dokumen Perencanaan Kementerian Perindustrian

17.805.516

1828.002

Laporan Pelaksanaan Program Dan Anggaran Kementerian Perindustrian

1828.003

Sdm Perencana

1828.004

Pengkajian, Pemetaan Dan Pemantauan Teknologi Proses, Produksi Dan Manufaktur

3.700.000

1828.994

Layanan Perkantoran

1.480.251

1828.996


1828.997


719.62 1.871.823 881.61

2.998.717 931.316

59.58 74.8

Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi Dan Handal

34.194.057

1829.001

Dokumen Inventarisasi Barang/jasa Produksi Dalam Negeri

11.256.804

1829.002

Laporan Evaluasi Dan Manajemen Kinerja Pusat Data Dan Informasi

1829.003

Pembinaan Dan Pengembangan Sdm Dalam Bidang Penyajian Data Dan Informasi

1829.004

Basis Data Yang Mutakhir

1829.005

Publikasi Data Industri

1829.006

Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Jaringan

1829


2.369.243 860.61 3.565.243 452.35 502.461

26

KODE


PAGU

1829.007

Pengembangan Aplikasi

1.380.150

1829.008

Pelayanan Informasi Industri

1.233.438

1829.009

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

1.094.960

1829.994

Layanan Perkantoran

9.044.894

1829.996


2.331.387

1829.997


1830

Peningkatan Kualitas Sdm Industri

102.517 448.138.189

1830.001

Sdm Industri Yang Kompeten Di Bidang Industri

23.400.650

1830.007

Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Industri

95.361.726

1830.008

Fasilitasi Pengembangan Sdm Industri

15.421.655

1830.009

Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program/kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan Industri Berbasis Sbi Dan Kompetensi Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompotensi

17.994.108

1830.012

Penyelenggaraan Pelatihan Ikm Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi

34.915.311

1830.994

Layanan Perkantoran

178.538.202

1830.995

Kendaraan Bermotor

745

1830.996


1830.997


1830.998

Gedung/bangunan

12.987.224

Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik

30.787.553

1830.01 1830.011

1831

11.819.807 48.783.279

1.062.318 7.108.909

1831.003 1831.004

Layanan Manajemen Kinerja Dan Peningkatan Hubungan Antar Kelembagaan/dunia Usaha Sosialisasi/diseminasi/visualisasi/publikasi Dan Pemberitaan Layanan Informasi Publik

1831.994

Layanan Perkantoran

6.182.443

1831.995

Kendaraan Bermotor

194.57

1831.996


1831.997


1831.002

2 1832

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja

5.542.573 13.601.911 5.127.112

57 81.944 18.193.300 18.193.300

1832.001

Sarana/perlengkapan Kerja

769.932

1832.002

Laporan Barang Milik Negara

884.994

1832.003

Sarana/perlengkapan Kesehatan

1832.004

Bangunan Lainnya

1832.995

Kendaraan Bermotor

1832.996


1832.997


7.187.131

1832.998

Gedung/bangunan

7.164.900

340 779.819 275.1

TOTAL


791.424

731.865.340

27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Analisis Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014 Berbagai upaya telah dilakukan Sekretariat Jenderal, melalui pelaksanaan kegiatankegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2014. Pencapaian target sasaran strategis ini dapat dilihat dari pemenuhan target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) Sekretariat Jenderal Tahun 2014. Pencapaian 5 (lima) sasaran strategis Sekretariat Jenderal dalam perspektif stakeholder maupun 12 sasaran strategis dalam perspektif pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dapat dilihat secara lengkap pada analisis capaian kinerja sasaran dibawah ini. Analisis yang disajikan meliputi capaian indikator kinerja utama dan analisis pencapaian yang dilengkapi dengan pembandingan capaian dengan tahun sebelumnya serta dengan kinerja lainnya. Namun terdapat beberapa sasaran strategis maupun indikator kinerja utama yang tidak dapat diperbandingkan. Hal ini dikarenakan pada tahun sebelumnya tidak ditetapkan sebagai sasaran strategis atau indikator kinerja utama yang sama, serta dikarenakan ketidaktersediaan data. 1. SASARAN STRATEGIS PERSPEKTIF STAKEHOLDER Sesuai dengan Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014, terdapat 5 (lima) sasaran strategis perspektif stakeholder yang akan dicapai. Berikut adalah analisis capaian setiap sasaran strategis Sekretariat Jenderal. a.

TERWUJUDNYA SISTEM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI YANG HANDAL Sistem perencanaan yang handal dimaksud adalah sistem perencanaan yang mampu

menjamin pencapaian sasaran organisasi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama (IKU): 1) Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan dengan target 90 persen kesesuaian. Capaian indikator ini diukur dengan menghitung kesesuaian antara output Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian Perindustrian tahun 2015


28

dibandingkan dengan output yang ada pada RKA K/L Kementerian Perindustrian tahun 2015 dengan target 90 persen kesesuaian. 2) Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dengan target pada tahun 2014 sebesar 85 persen. Capaian indikator ini diukur melalui penghitungan perbandingan realisasi pelaksanaan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan. Penghitungan berdasarkan hasil rekapitulasi Aplikasi Laporan Kegiatan Internal (ALKI) 3) Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Jenderal dengan nilai 75 untuk tahun 2014. Nilai ini diperoleh dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja atas implementasi SAKIP tahun 2013 seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan oleh tim Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal pada tahun 2014. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 evaluasi dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Kementerian Perindustrian yang merupakan perwakilan dari seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian dan dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3. 1 Capaian IKU dari Terwujudnya Sistem Perencanaan dan Pengendalian Industri yang Handal Sasaran Strategis Terwujudnya sistem perencanaan dan pengendalian industri yang handal

2013

2012

2014

T

R

C

T

R

C

T

R

C

Satuan

Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan

-

-

-

-

-

-

90

n/a

n/a

%

Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan

-

-

-

85

85,65

100,76

85

95,55

112,41

%

Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal

65

69,22

106,49

70

69,44

99,2

75

73,11

97,48

Nilai

IKU


29

Berdasarkan tabel capaian IKU di atas, terkait dengan IKU tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan, dihitung dari kesesuaian antara output Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Perindustrian tahun 2015 dibandingkan dengan output yang ada pada RKA K/L Kementerian Perindustrian tahun 2015. IKU ini merupakan IKU baru yang dimulai untuk tahun 2014, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Untuk mendapatkan capaian indikator ini, telah diselenggarakan penelitian dan reviu RKA K/L yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan pada tanggal 18-22 September 2014. Namun demikian, hasil penelitian tersebut masih berupa rekomendasi, sehingga rekomendasi tersebut tidak bisa langsung dikonversi menjadi persentase. Untuk itu diperlukan penentuan pendekatan untuk mengkonversi rekomendasi tersebut. Sedangkan untuk IKU kedua, tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dengan target pada tahun 2014 adalah sebesar 85 persen kegiatan di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan ini diukur melalui Aplikasi Laporan Kegiatan Internal (ALKI). Nilai ini dihitung dari perbandingan target fisik pelaksanaan kegiatan Kementerian Perindustrian terhadap realisasi fisik yang terealisasi. Realisasi IKU dari target ini pada tahun 2014 adalah sebesar 95,55 persen, dimana dari target fisik yang ditetapkan sebesar 86,86 persen terealisasi sebesar 83,00 persen. Sehingga capaian untuk IKU ini pada tahun 2014 sebesar 112,41 persen. Dilihat dari capaian IKU, terjadi kenaikan capaian dari 100,76 persen, menjadi 112,41 persen. Peningkatan penggunaan ALKI ini tidak terlepas dari dilaksanakannya sosialisasi ALKI yang intens kepada unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian khususnya yang berada di satker pusat. Selain itu, peningkatan juga dikarenakan adanya perbaikan secara sistem ALKI, yang merupakan saran dan masukan pada sosialisasi tahun 2013. Untuk itu, diusulkan untuk target pada tahun 2015 ditingkatkan targetnya. Peningkatan target ini, diharapkan diikuti dengan pemberian reward and punishment penerapan dan penggunaan ALKI, khususnya untuk unit kerja pendidikan di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT). Penerapan aplikasi ALKI di lingkungan Pusdiklat dirasa masih sangat


30

kurang karena sosialisasi dan bimbingan penggunaan aplikasi ini belum terlaksana secara konsisten, intensif dan menyeluruh. Selanjutnya, IKU ketiga adalah Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal. Target IKU ini pada tahun 2014 adalah nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal sebesar 75 dari nilai absolut (atau nilai sempurna) sebesar 100. Nilai ini diperoleh dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja atas implementasi SAKIP tahun 2013 seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan oleh tim Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal pada tahun 2014. Pelaksanaan evaluasi ini pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 dilaksanakan oleh Tim Kementerian Perindustrian yang merupakan perwakilan dari seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian dan dikoordinasi oleh Biro Perencanaan. Nilai yang diperoleh oleh Sekretariat Jenderal untuk implementasi SAKIP tahun 2013 adalah sebesar 73,11 dari nilai absolut 100. Realisasi ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2013, yang berkisar di nilai 69,22 dan 69,44. Nilai ini menggambarkan bahwa implementasi yang dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Jenderal masih perlu sedikit perbaikan. Jadi capaian indikator kinerja ini pada tahun 2014 adalah sebesar 97,48 persen. Peningkatan nilai SAKIP ini merupakan dampak dari pelaksanaan workshop akuntabilitas kinerja yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan secara konsisten, sehingga terjadi peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh seluruh unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, Kementerian Perindustrian. Peningkatan penggunaan ALKI juga merupakan wujud dan komitmen pimpinan unit kerja dalam rangka pemantauan dan peningkatan akuntabilitas. Capaian tahun 2014 ini apabila didasarkan pada dokumen jangka menengah sebagaimana

ditetapkan

dalam

Peraturan

Menteri

Perindustrian

Nomor

114/M-IND/PER/12/2013 tidak dapat memenuhi target karena target yang harus dicapai, sampai dengan tahun 2014 adalah memperoleh nilai sebesar 75. Namun perlu menjadi catatan bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2013, maka target yang ada pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 114 tahun 2014 diperbaiki dan disesuaikan.


31

Disisi lain, nilai SAKIP Setjen apabila dibandingkan dengan capaian kinerja unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Perindustrian, pada tahun 2014 Sekretariat Jenderal memperoleh peringkat ke 5 (lima) dari 9 (sembilan) unit eselon I yang dievaluasi. Nilai yang dicapai oleh unit eselon I peringkat 1 (satu) adalah sebesar 77,84 yaitu Direktorat Jenderal Industri Agro. Dilihat dari aspek perolehan nilai memang Sekretariat Jenderal mengalami peningkatan. Namun jika dilihat peringkat yang dicapai, Sekretariat Jenderal mengalami penurunan peringkat (peringkatnya semakin buruk) dibandingkan dengan 8 (delapan) unit eselon I lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan dan peningkatan implementasi SAKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal masih kurang dibanding unit eselon I lain (sebagai contoh unit eselon I yang mengalami perbaikan nilai dan peringkat adalah Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional, Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dan Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Usaha dan Mutu Industri) dan perlu lebih diintensifkan lagi. Pembandingan capaian kinerja nilai SAKIP Sekretariat Jenderal sebagaimana pada tabel 3.2.


32

Tabel 3. 2 Perbandingan Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal dengan Unit Eselon I


33

b. TERWUJUDNYA SDM INDUSTRI DAN APARATUR YANG PROFESIONAL SDM industri yang profesional adalah SDM industri yang memperoleh pendidikan dan pelatihan dari Kementerian Perindustrian yang memenenuhi kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri. Sedangkan aparatur yang profesional adalah aparatur Kementerian Perindustrian yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan posisi dan jabatan yang ditentukan. Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama: 1). Terserapnya jumlah lulusan SDM industri yang bekerja di sektor industri dengan target sebanyak 2530 orang. 2). Lulusan Pelatihan three in one (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri sebanyak 1600 orang. 3). Jumlah SKKNI di sektor industri sebanyak 4 SKKNI. 4). Calon wirausaha baru yang kompeten melalui program TPL beasiswa sebanyak 300 orang. 5). Standar kompetensi SDM aparatur dengan target berindeks 3. 6). SDM aparatur yang kompeten dengan target sebesar 90 persen. 7). Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelatihan teknis industri sebanyak 500 orang. 8). Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelaksanaan pendidikan rintisan gelar S2 dan S3 dalam dan luar negeri sebanyak 83 orang. 9). Tingkat kehadiran pegawai dengan target sebesar 90 persen. Terserapnya jumlah lulusan SDM industri yang bekerja di sektor industri, diukur melalui penghitungan jumlah SDM yang memperoleh pendidikan dan pelatihan dari Kementerian Perindustrian, baik melalui Pusdiklat, Badan Diklat maupun sekolahsekolah dibawah naungan Kementerian Perindustrian yang diterima bekerja di sektor industri. Lulusan Pelatihan three in one (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri, diukur melalui penghitungan jumlah SDM yang memperoleh pelatihan dari Kementerian Perindustrian, baik melalui Pusdiklat bekerjasama dengan Dinas, Balai Diklat maupun sekolah-sekolah dibawah naungan Kementerian Perindustrian yang telah ditempatkan di sektor industri.


34

Jumlah SKKNI di sektor industri, diukur melalui jumlah standar kompetensi kerja yang ditetapkan dengan mengikuti prosedur tahapan yang telah diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Calon wirausaha baru yang kompeten melalui program TPL beasiswa, diukur melalui penghitungan jumlah SDM program TPL yang memperoleh pendidikan dan pelatihan dari Kementerian Perindustrian melalui Pendidikan Tinggi dibawah naungan Kementerian Perindustrian yang telah siap menjadi wirausaha baru. Standar kompetensi SDM aparatur, diukur melalui assessment SDM aparatur di Kementerian Perindustrian. Assessment dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian. SDM aparatur yang kompeten, diukur melalui penghitungan jumlah SDM aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Biro Kepegawaian. Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelaksanaan pendidikan rintisan gelar S2 dan S3 dalam dan luar negeri, diukur penghitungan jumlah SDM yang memperoleh pendidikan dari Kementerian Perindustrian, melalui Program Beasiswa Mandiri Pusdiklat Industri atau kerjasama dengan Institusi Pendidikan. Tingkat kehadiran pegawai, diukur melalui melalui penghitungan jumlah jam kerja pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian dengan rata-rata jam kerja 7,5 jam atau lebih lama. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.3. Tabel 3. 3 Capaian IKU dari Terwujudnya SDM Industri dan Aparatur yang Profesional

Sasaran Strategis

Mewujudkan SDM Industri dan Aparatur yang Profesional

2013

2012 IKU

Terserapnya jumlah SDM industri yang bekerja di sektor industri

2014 Satuan

T

R

C

T

R

C

T

R

C

100

100

100

85

95

111,76

-

-

-

Persen

-

-

-

-

-

-

2530

3083

121,85

Orang


35

Sasaran Strategis

2012

2013

2014

IKU

Satuan T

R

C

T

R

C

T

R

C

Lulusan Pelatihan three in one (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri

-

-

-

-

-

-

1600

6000

375

Orang

Calon wirausaha baru yang kompeten melalui program TPL beasiswa

-

-

-

-

-

-

300

120

40

Orang

Jumlah SKKNI di sektor industri

-

-

-

-

-

-

4

5

125

SKKNI

Standar kompetensi SDM aparatur

-

-

-

3

3,1

103,33

3

3

100

Indeks

Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelatihan teknis industri

-

-

-

-

-

-

500

783

156,60

Orang

SDM aparatur yang kompeten

-

-

-

90

91,90

101,56

90

84

93,33

Persen

83

169

203,61

Orang

90

96,68

10,77

Persen

Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelaksanaan pendidikan rintisan gelar S2 dan S3 dalam dan luar negeri Tingkat kehadiran pegawai

-

-

-

90

91,61

101,79

Indikator kinerja terserapnya jumlah SDM industri yang bekerja di sektor industri dihitung sampai dengan triwulan IV tahun 2014 adalah sebesar 3.083 orang atau 95 persen dari total lulusan sebanyak 3426 orang. Realisasi ini merupakan angka tingkat kelulusan mahasiswa dan siswa pada unit pendidikan baik pendidikan tinggi maupun sekolah menengah kejuruan. Dari data yang tersedia, 95 persen mahasiswa dan siswa tersebut telah direkrut oleh sektor industri sebelum mereka menamatkan pendidikan. Capaian untuk indikator ini sama dengan tahun 2013. Indikator kinerja terwujudnya Lulusan Pelatihan three in one (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri yang kompeten mencapai 375 persen, atau terealisasi sebesar 6.000 orang pada tahun 2014 dari target 1.600 orang per tahun. Angka ini merupakan jumlah lulusan dari pelatihan Balai Diklat Industri yang ada dibawah


36

Pusdiklat dan hasil pelatihan kerjasama dengan BPIPI Sidoarjo dengan ATK Yogyakarta, BPTPPI Semarang, dan BPSDM Semarang. Setiap tahun rata-rata menyelenggarakan ±810 kali pelatihan yang berbasis spesialisasi dan kompetensi. Tiap lulusannya telah dibekali dengan kompetensi tertentu, kemudian disertifikasi dan telah ditempatkan di sektor industri. Ini merupakan IKU baru, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Realisasi Penyusunan SKKNI di sektor industri sebanyak 5 (lima) penetapan SKKNI. Mempersiapkan kompetensi SDM sejak dini merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mampu berkompetisi untuk mendapatkan kesempatan kerja yang terbuka di berbagai bidang pekerjaan dan profesi. Penyusunan SKKNI juga merupakan salah satu upaya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean( MEA). Pada tahun 2014 Pusdiklat Industri telah menyusun dan menetapkan SKKNI yang terdiri dari bidang minyak goreng, bidang sistem manufaktur, bidang sarung tangan karet, bidang pembinaan industri, dan bidang biodisel. Realisasi indikator kinerja terwujudnya SDM industri yang menjadi wirausaha baru sampai dengan triwulan IV tahun 2014 mencapai 120 wirausaha baru. Angka ini merupakan data yang diperoleh dari lulusan Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) yang diselenggarakan oleh Pudiklat Industri yang setara dengan program DIII. Program ini setiap tahunnya meluluskan sekitar ±300 alumni dimana 40 persen diantaranya menjadi wirausaha baru. Ini merupakan IKU baru, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel capaian IKU pada tabel 3.3, terkait dengan IKU standar kompetensi SDM aparatur, penghitungan IKU ini didasarkan atas terpenuhinya kriteriakriteria seorang pejabat dalam menduduki suatu jabatan yang dinilai melalui penilaian kompetensi (assessment) SDM aparatur di Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian. Standar Kompetensi SDM Aparatur ini meliputi Standar Kompetensi Manajerial dan Standar Kompetensi Teknis. Pelaksanaan penilaian kompetensi untuk tahun 2014 telah dilaksanakan untuk Pegawai alih status dan Atase Perindustrian. Realisasi IKU ini pada tahun 2014 adalah sebesar 3 indeks, sehingga capaian untuk IKU ini pada tahun 2014 sebesar 100 persen atau sesuai dengan target yang direncanakan sebesar 3 indeks pula. Pencapaian tersebut memang sedikit menurun dibanding dengan pencapaian tahun 2013 yang mencapai 3,1 indeks atau 103,33 persen Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014

37

dari target sebesar 3 indeks, karena tahun lalu realisasi IKU ini melebihi target yang direncanakan yaitu 3 indeks. Tercapainya target IKU ini merupakan upaya dari pimpinan unit kerja untuk memiliki standar yang digunakan sebagai acuan untuk menilai kompetensi dari SDM aparatur di lingkungan Kementerian Perindustrian. Standar Kompetensi SDM Aparatur ini telah selesai disusun tahun 2014 yang meliputi Standar Kompetensi Manajerial dan Standar Kompetensi Teknis. Kinerja tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelatihan teknis industri mencapai 156,60 persen, atau terealisasi sebesar 783 orang pada tahun 2014 dari target 500 orang per tahun. Angka ini merupakan jumlah aparatur yang lulus melalui pelatihan teknis industri seperti diklat Sistim Industri, diklat Ekonomi Industri, dan diklat Fungsional Peneliti yang dilaksanakan di Pusdiklat atau Balai Diklat Industri (BDI) yang ada dibawah Pusdiklat. Tiap aparatur telah dibekali dengan kompetensi tertentu sehingga aparat pemerintah mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh sesuai dengan tujuan dan arahan kebijakan pembangunan industri nasional. Sedangkan untuk IKU kedua, SDM aparatur yang kompeten diukur melalui penghitungan jumlah SDM aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Biro Kepegawaian. SDM aparatur yang kompeten diukur melalui pelaksanakan Diklat Pimpinan untuk para pejabat eselon 1, 2, 3 dan 4 yang diselenggarakan melalui kerjasama Biro Kepegawaian bersama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri. Realisasi IKU ini pada tahun 2014 adalah sebesar 84 persen target yang direncanakan sebesar 90 persen,sehingga capaian untuk IKU ini pada tahun 2014 sebesar 93,33 persen. Pencapaian tersebut cenderung menurun dibanding dengan pencapaian tahun 2013 yang mencapai 91,90 persen dari target sebesar 90 persen, dikarenakan kuota penyelenggaraan diklat tersebut dan juga dikarenakan alasan lain seperti sakit, cuti alasan penting. Langkah tindak lanjut untuk kedepannya adalah melakukan koordinasi dengan Pusdiklat dalam hal pengaturan kuota peserta dan jadwal pelaksanaan diklat tersebut. Pelaksanaan IKU ini merupakan upaya dan komitmen dari pimpinan unit kerja untuk meningkatkan kompetensi dari SDM aparatur di lingkungan Kementerian Perindustrian sehingga menghasilkan pegawai-pegawai yang berkualitas untuk melaksanakan pekerjaan sesuai tugas, pokok dan fungsinya. Capaian tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelaksanaan pendidikan rintisan gelar S2 dan S3 dalam dan luar negeri mencapai 203,61 persen, atau terealisasi Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014

38

sebesar 169 orang pada tahun 2014 dari target 83 orang per tahun. Angka ini merupakan jumlah aparatur yang sedang melaksanakan beasiswa dari Kementerian Perindustrian melalui program pendidikan Pusdiklat Industri yaitu rintisan gelar S3 (Program Doktor), pendidikan S2 (Program TMI ITB – Rantai Pasok di Taiwan), pendidikan S2 Mandiri, dan pendidikan S2 Double Degree. Capaian IKU tingkat kehadiran pegawai pada tahun 2014 ini mencapai 96,68 persen. Angka ini merupakan tingkat kehadiran pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian yang bekerja dengan rata-rata sama dengan atau lebih dari 7,5 jam yang dihitung dari tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. Diambil standar minimal 7,5 jam karena disesuaikan dengan kewajiban pegawai adalah bekerja selama 7,5 jam sehari. Dibandingkan dengan tingkat kehadiran pegawai pada tahun 2013 yang sebesar 96,55 persen, tingkat kehadiran pegawai pada tahun 2014 ini relatif sama dengan tahun 2014 yaitu sebesar 96,68 persen yang berarti masih lebih tinggi dari target tingkat kehadiran pegawai yang sebesar 90 persen. Tingkat kehadiran pegawai yang mencapai lebih dari 90 persen diharapkan terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk tahuntahun selanjutnya sebagai salah satu upaya dan komitmen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian. c.

TERWUJUDNYA KEBIJAKAN INDUSTRI YANG PRO BISNIS DAN PENYELESAIAN PERKARA HUKUM YANG PROFESIONAL Sasaran ini merupakan sasaran yang mendukung perumusan kebijakan yang sesuai

dengan kebutuhan industri, serta perumusan kebijakan yang mampu menjadi solusi terhadap permasalahan industri yang terjadi. Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama: 1) Fasilitasi efektifitas penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perindustrian dengan target 100 persen. 2) Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani dengan target 95 persen. Fasilitasi efektifitas penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perindustrian, diukur dengan melihat perbandingan jumlah usulan penetapan produk hukum bidang industri dari Direktorat Jenderal selaku unsur pelaksana dalam


39

menjalankan fungsinya sebagai perumus kebijakan dengan jumlah produk hukum yang ditetapkan dan menjadi kebijakan di bidang industri. Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani, diukur dengan menghitung jumlah permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang dapat dilayani dengan baik. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.4. Tabel 3. 4 Capaian IKU dari Sasaran Terwujudnya kebijakan industri yang probisnis dan penyelesaian perkara Sasaran Strategis Mewujudkan Kebijakan yang Probisinis dan Penyelesaian Perkara

IKU

2013

2014

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Fasilitasi efektifitas penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemenperin

80

75,8

94,75

100

95

95

Persen

Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani

95

100

105,26

95

100

105,26

Persen

Untuk indikator kinerja “Fasilitasi efektifitas penyusunan peraturan perundangundangan di lingkungan Kementerian Perindustrian” belum dapat mencapai 100 persen. Pada tahun 2014 teridentifikasi 70 rancangan produk hukum bidang industri diajukan kepada Biro Hukum dan Organisasi untuk diproses menjadi produk hukum, namun hanya 67 yang telah ditetapkan menjadi produk hukum. Sedangkan 3 rancangan produk hukum yang belum ditetapkan antara lain: 1) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan SNI Kompor Gas Tekanan rencah Jenis Dua dan Tiga Tungku Dengan Sistem Pemantik Secara Wajib, unit pengusul Direktorat Industri Material Dasar Logam, Ditjen BIM; 2) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan SNI Katup Tabung LPG Secara Wajib, unit pengusul Sekretariat Ditjen IUBTT; dan 3) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 80/M-IND/PER/9/2014 tentang Industri Kendaraan Bermotor. Ketiga Rancangan produk hukum dimaksud telah diteliti oleh Biro Hukum dan Organisasi dan disampaikan kembali kepada unit pengusul. Namun sampai dengan akhir tahun 2014, unit pengusul belum mengembalikan kembali ke Biro Hukum untuk diproses


40

lebih lanjut, sehingga target Biro Hukum dan Organisasi untuk dapat menyelesaikan 100% usulan rancangan produk hukum menjadi produk hukum tidak tercapai. Upaya perbaikan yang akan dilakukan kedepan untuk mendorong tercapainya target adalah dengan mengedepankan upaya aktif untuk mendorong atau setidak-tidaknya mengetahui argumentasi unit pengusul kenapa rancangan produk hokum yang diusulkan tidak disampaikan kembali kepada Biro Hukum dan Organsiasi. Untuk indikator kinerja “Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani” realisasi sejak tahun 2013 selalu melebihi target. Pada tahun 2014 terdapat 6 perkara baru yang terdiri atas 3 perkara perdata, 1 perkara uji materil, 1 perkara sengketa informasi publik, dan 1 pendampingan perkara pidana terkait pengadaan Geomembran di daerah Madura. Keenam perkara sebagaimana tersebut di atas telah dapat ditangani oleh Biro Hukum dan Organisasi, sehingga telah melebihi target yaitu 95% terlayani. Perkara tersebut di atas seyogyanya masih ada yang belum inkracht sehingga ada kemungkinan masih dilakukan upaya hukum oleh pihak yang kalah. Selain perkara sebagaimana tersebut di atas, masih terdapat penanganan perkara yang masih berlanjut sejak sebelum tahun 2014. d. TERSEDIANYA INFORMASI PUBLIK YANG AKTUAL DAN TERPERCAYA Informasi yang aktual dan terpercaya dimaksud disini adalah informasi yang up to date (tidak kadaluwarsa) serta informasi yang berasal dari sumber yang dapat dihandalkan validasinya. Sasaran strategis ini akan diukur melalui indikator kinerja utama: 1). Jumlah pelayanan publik dengan target sebesar 6.500 orang Jumlah pelayanan publik, untuk IKU jumlah pelayanan publik dikoordinasikan oleh Pusat Komunikasi Publik dengan target jumlah layanan publik yang diberikan sebanyak 6500 orang. Layanan yang dimaksud disini layanan yang diberikan melalui website dan layanan langsung melalui unit pelayanan publik, misalnya penerbitan surat rekomendasi atau pertimbangan teknis. Selama tahun 2014, target dari IKU ini dapat dicapai dengan layanan publik yang diberikan mencapai 11.323 orang. Dengan rincian pelayanan di unit Pelayanan Publik (UP2) sebanyak 9726 orang dan di Pusat Pelayanan Informasi dan Data (PPID) sebanyak 1597 orang. Realisasi ini meningkat apabila dibandingkan dengan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014

41

realisasi tahun 2013 yang sebesar 8.012 orang. IKU ini merupakan IKU baru yang mulai ditetapkan pada tahun 2013, sehingga realisasi pada tahun 2012 tidak bisa diukur. Capaian dari IKU ini mencapai 174,2 persen pada tahun 2014. Dengan ketercapaian yang mencapai 174,2 persen, diusulkan peningkatan target jumlah maupun kualitas layanan pada tahun selanjutnya. Peningkatan pelayanan publik menjadi perhatian bagi Kementerian Perindustrian. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik adalah melalui peningkatan pelayanan informasi. Peningkatan pelayanan informasi dilakukan melalui perbaikan sarana dan prasarana, pembuatan brosur dan leaflet dan penyelenggaraan Konsinyering Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Perindustrian yang dihadiri oleh 96 peserta dari seluruh satuan kerja Kementerian Perindustrian baik dari Pusat (44 satker) maupun Daerah (48 satker) yang berada di 17 Provinsi. Konsinyering ini ditujukan agar kelembagaan dan kebijakan terkait PPID dapat dipahami oleh setiap unit kerja di Kementerian Perindustrian. Selain konsinyering PPID tersebut, Pusat komunikasi Publik mengadakan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dapat dipublikasikan. Dengan disusunnya hasil dari uji konsekuensi ini diharapkan setiap unit kerja dapat mengelola informasi sesuai dengan Undang-Undang 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, untuk memastikan kebijakan dapat berjalan dengan baik, Pusat Komunikasi Publik juga melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaran PPID di berbagai satker di pusat dan daerah. 2). Jumlah informasi industri yang dipublikasikan dengan target sebesar 40 publikasi. Jumlah informasi industri yang dipublikasikan, diukur melalui penghitungan jumlah informasi yang dipublikasikan oleh unit Kementerian Perindustrian dari unit Pusdatin dan Puskomlik kepada stakeholder. Selama tahun 2014 Pusat Komunikasi Publik telah mempublikasikan 59 jenis publikasi yang terdiri dari, Majalah Media Industri, Majalah Kina, Majalah Industri Fact and Figures, Monitoring Pemberitaan Khusus Industri, Guntingan Pers, Rubrik di Media Cetak dan Advertorial di Media Cetak dan Online. Terjadi perubahan satuan apabila dibandingkan dengan tahun 2013. Perubahan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas IKU sendiri. Dimana pada tahun 2013 hanya diukur jumlah informasi yang dipublikasikan, baik itu melalui website atau twitter, sedangkan pada tahun 2014, lebih ditekankan pada jenis publikasi. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.5.


42

Tabel 3. 5 Capaian IKU dari Tersedianya Informasi Publik yang Aktual dan terpercaya Sasaran Strategis Menyediakan Informasi yang Aktual dan terpercaya

2014

2013 IKU

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Jumlah pelayanan publik

6.000

8.012

133,53

6.000

11.323

174,2

Orang


32.500

39.854

122,63

-

-

-

Infor masi


-

-

-

40

59

147,5

Publi kasi

Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian merupakan unit kerja non struktural dimana Pusat Komunikasi Publik merupakan unit kerja pembina. Unit Pelayanan Publik dibentuk sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55 Tahun 2011 tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian. Unit Pelayanan Publik pada tahun 2013 bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa layanan dunia usaha/industri non perizinan dalam bentuk rekomendasi, pertimbangan teknis yang berada pada Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, dan Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi. Selama bulan Januari – Desember Tahun 2014, jumlah rekomendasi/pertimbangan teknis yang diproses oleh Unit Pelayanan Publik berjumlah 10.538 permohonan rekomendasi dengan rincian Ditjen Industri Agro 2.023 (19%), Ditjen BIM 4.235 (40%) dan Ditjen IUBTT 4.280 (41%). Tabel 3. 6 Pengajuan permohonan Surat rekomendasi/pertimbangan teknis yang pada tahun 2014 Unit

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

Jumlah

118 109 124

99

96

151

96

721

139

2023

356 300 381 368 296 300 297 344 345 383 417

448

4235

283 378 364 442 349 332 325 431 424 425 266

261

4280

Jan

Feb Mar Apr

Ditjen Industri Agro 114 167 Ditjen BIM Ditjen IUBTT Jumlah

89

Mei

753 845 834 928 754 756 721 871 920 904 1404 848


10538

43

Surat rekomendasi/pertimbangan teknis yang sudah ditandatangani oleh Eselon I/Eselon II yang penyerahannya di UP2 dari bulan Januari 2014 s/d Desember 2014 sebanyak 9.726 surat atau 92,3% dari total permohonan, dengan rincian Ditjen Industri Agro 1.281 (63%), Ditjen BIM 4.253 (100%), dan Ditjen IUBTT 4.192 (98%). Tabel 3. 7 Surat rekomendasi/pertimbangan teknis yang sudah ditandatangani pada tahun 2014 Unit Ditjen Industri Agro Ditjen BIM Ditjen IUBTT Jumlah

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Juni

Juli

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

Jumlah

115

90

84

76

151

102

118

73

109

103

106

154

1281

304

325

375

312

301

383

327

364

371

382

313

496

4253

325

299

314

413

370

349

315

334

280

564

325

304

4192

744 714 773 801 822 834 760 771 760 1049 744 954

9726

Seperti disampaikan sebelumnya, peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian menjadi prioritas. Beberapa hasil dan prestasi Kementerian Perindustrian dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain: 

Penganugerahan e-transparency award 2014, Kementerian Perindustrian memperoleh penghargaan “e-transparency award 2014” dengan peringkat keempat dari 10 pemenang utama situs Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik yang diikuti oleh 47 K/L.



Pelayanan Publik Versi Ombudsman, pada tahun 2014, Kementerian Perindustrian kembali memperoleh kategori hijau atau tingkat kepatuhan tinggi terhadap UU Pelayanan Publik dari Ombudsman.



Pelayanan Publik Versi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Perindustrian memperoleh nilai skor total integritas diatas indeks rata-rata (7,22) untuk unit layanan Rekomendasi Impor Barang Industri Tertentu dengan total skor 7,84 pada Unit Pelayanan Publik (UP2) Kemenperin. Penilaian terhadap 40 unit layanan dari 21 Kementerian dan Lembaga.



Keterbukaan peringkat

Informasi

kedua

dari

Publik, 10 Badan

Kementerian

Perindustrian meraih

Publik Pemerintahan terbaik

dalam

pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan nilai Keterbukaan Informasi sebesar 98,2.


44

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden RI Yusuf Kalla di Istana Wapres tanggal 12 Desember 2014 di Jakarta. 

Penerapan e-government Terbaik, Kemeperin telah memiliki sistem emonitoring, salah satunya sistem informasi kepegawaian (Sipeg) yang menjadi keunggulan utama. Pada bulan November 2014 , Kementerian Perindustrian memperoleh peringkat ke-4 pada ajang penghargaan yang masuk ke dalam bagian program IMAGES (Improving Ministries and Agencies Website for Budget Transparency).



Penghargaan Lomba Anugerah Media Humas Tahun 2014, Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian berhasil meraih Juara terbaik III Kategori Laporan Kerja Humas Kementerian/LPNK/BUMN/PTN dalam acara Penghargaan Anugerah Media Humas 2014, yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tanggal 26 Nopember 2014 di Bandung.

e.

TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA YANG BAIK Penerapan Good Financial Governance dilakukan pada semua satker di lingkungan

Kementerian Perindustrian. Salah satu penerapan yang dilakukan adalah dengan melaksanakan tata kelola keuangan dan sarana serta prasarana yang baik berdasarkan prinsip efektif, efisien, ekonomis serta dilakukan dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan dan akuntabel. Sasaran strategis ini dicapai melalui indikator kinerja utama: 1) Jumlah pegawai yang puas terhadap ketersediaan sarana dan prasarana gedung Kementerian dengan target sebesar 82 persen. IKU ini diukur melalui perbandingan jumlah keluhan yang disampaikan terhadap jumlah pegawai yang diukur menggunakan kuesioner. 2) Jumlah laporan kerusakan fasilitas gedung yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 82 persen. IKU diukur melalui penghitungan jumlah laporan kerusakan dari unit-unit pusat yang disampaikan kepada Biro Umum. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.8.


45

Tabel 3. 8 Capaian IKU dari Mewujudkan Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana yang Baik Sasaran Strategis Mewujudk an Pengelolaa n Keuangan, Sarana dan Prasarana yang Baik

2012

2013

2014

T

R

C

T

R

C

T

R

C

Satua n

Jumlah pegawai yang puas terhadap ketersediaan sarana dan prasarana gedung

80

80,5

100,63

80

83,83

104,79

82

84,07

102 ,52

Perse n

Jumlah laporan kerusakan fasilitas gedung yang ditindaklanjuti

-

-

-

80

85,71

107,14

82

83,33

101 ,62

Perse n

WTP

WTP

100,00

WTP

WTP

100,00

WTP

WTP

100

Indek s

IKU

Kualitas laporan keuangan di lingkungan Kementerian Perindustrian

Dalam pengukuran capaian sasaran strategis ini mengalami perubahan indikator dari tahun 2012 ke tahun 2013. Indikator kinerja utama ”Kualitas laporan keuangan di lingkungan Kementerian Perindustrian dengan predikat WTP” menjadi indikator kinerja utama pada perspektif TUPOKSI. Sedangkan pada sasaran ini ditambah dengan indikator kinerja utama ”Jumlah laporan kerusakan fasilitas gedung yang ditindaklanjuti”. Pengukuran kedua indikator kinerja utama diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner disebar kepada pegawai di unit Kementerian Perindustrian. Untuk indikator “Jumlah pegawai yang puas terhadap ketersediaan sarana dan prasarana gedung Kementerian”, dari 113 kuesioner yang telah diisi dan dikembalikan, didapatkan stakeholder yang puas sebanyak 95 orang (84,07%) dan yang kurang/tidak puas sebanyak 18 orang (15,93%). Dengan target IKU sebesar 82 persen dan realisasi sebesar 84,07 persen maka nilai capaiannya adalah sebesar 102,52 persen. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, mengalami sedikit peningkatan, realisasi pada tahun 2013 sebesar 83,83 persen. Namun, untuk capaian IKU, terjadi penurunan pada tahun 2013 sebesar 104,78 persen menjadi 102,52 persen pada tahun 2014.


46

Sedangkan untuk indikator ”Jumlah laporan kerusakan fasilitas gedung yang ditindaklanjuti”, dari 30 laporan kerusakan fasilitas gedung yang masuk, telah ditindaklanjuti/ diselesaikan sebanyak 25 laporan (83,33%) dan sebanyak 7 laporan (16,67%) belum ditindaklanjuti. Laporan yang belum ditindaklanjuti lebih dikarenakan kendala teknis, seperti penggantian plafon di lantai 1, tidak dianggarkan pada tahun 2014, sehingga belum ditindaklanjuti. Dengan target IKU sebesar 82 persen dan realisasi sebesar 83,33 persen maka nilai capaiannya adalah sebesar 101,62 persen. Capaian ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 yang sebesar 107,14 persen. 2. SASARAN STRATEGIS PERSPEKTIF PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI Selain sasaran strategis berdasarkan perspektif stakeholder, Sekretariat Jenderal, pada tahun 2014 juga menetapkan sasaran strategis pelaksanaan tugas dan fungsi dengan analisis capaian sebagai berikut: a.

DITETAPKANNYA

RENCANA

STRATEGIS

DAN

ATAU

PENGEMBANGAN

INDUSTRI PRIORITAS DAN INDUSTRI DAERAH Rencana strategis dan atau pengembangan industri prioritas dan industri daerah yang dimaksud adalah rencana strategis ataupun rencana kebijakan yang terkait dengan pengembangan industri prioritas dan industri daerah. Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama Jumlah Renstra dan Renja dengan target pada tahun 2014 sebanyak 2 dokumen. Pada tahun 2014, telah tersusun Rencana Kerja Kementerian Perindustrian tahun 2015 dan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 20152019. Rancangan Teknokratik Renstra ini akan disesuaikan kembali dengan RPJMN 2015-2019, serta perbaikan dan masukan dari unit kerja eselon I di lingkungan Kemenperin. Diharapkan, Rencana Strategis ini dapat disahkan pada bulan Maret 2015. Tabel 3. 9 Capaian IKU dari Ditetapkannya rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas dan industri daerah Sasaran Strategis

IKU

Ditetapkannya rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas dan industri daerah

Jumlah Renstra / Renja

2012

2013

2014

T

R

C

T

R

C

T

R

C

1

1

100

1

1

100

2

2

100


Satuan

Dokumen

47

Dilihat dari hasil capaian indikator kinerja utama ini, pencapaian iku selalu terpenuhi 100 persen mulai dari tahun 2012. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator ini antara lain adalah adanya koordinasi yang intensif antar unit-unit di lingkungan Kementerian Perindustrian. Sasaran dan indikator ini merupakan tupoksi rutin yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Biro Perencanaan. Dalam meningkatkan kualitas dari perencanaan program/kegiatan di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, juga telah dilaksanakan penelaahan terhadap perencanaan yang disusun oleh unit-unit kerja, yang dilakukan sebelum dibahas di Kementerian Keuangan. Dengan upaya ini diharapkan dapat mengurangi ketidaksesuaian program/kegiatan dengan Renstra dan dokumen perencanaan atasan lainnya. Untuk itu, pada tahun mendatang diharapkan terdapat peningkatan kualitas dokumen perencanaan. b. TERFASILITASINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA Kebutuhan sarana dan prasarana yang dimaksud adalah kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan operasional perkantoran unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Indikator kinerja utama sasaran ini adalah: 1) Kesesuaian rencana dan kebutuhan dengan target pada tahun 2014 sebesar 82 persen. 2) Efisiensi ruangan dan energi dengan target pada tahun 2014 sebesar 32 persen. 3) Efisiensi pemanfaatan teknologi dengan target 32 persen. Kesesuaian rencana dan kebutuhan, diukur berdasarkan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang tercermin dalam rencana pengadaan dibandingkan pengadaan yang telah direalisasikan, dengan target 82 persen. Pada tahun 2014, dari 27 kebutuhan sarana dan prasarana yang direncanakan, terdapat 3 rencana pengadaan yang tidak terealisasi sehingga realisasinya hanya sebesar 88,89%. Dengan target 85% dan realisasi 88,89%, maka nilai capaiannya adalah 104,58%. Capaian ini menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 120 persen. Penyebab tidak terealisasinya pengadaan lebih disebabkan adanya kebijakan penganggaran terkait dengan penghematan, sehingga untuk tahun mendatang, diharapkan rencana pengadaan lebih matang.


48

Efisiensi ruangan dan energi, diukur dengan membandingkan antara indikator intensitas konsumsi energi (IKE) gedung Kemenperin dengan standar nilai IKE gedung perkantoran. Berdasarkan Pergub DKI No. 38 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Hijau, Standar nilai IKE gedung perkantoran adalah sebesar 210 kWh/m²/tahun. Dengan jumlah konsumsi listrik tahun 2014 sebesar 4.721.750 kWh dan luas lantai gedung adalah 41.087 m², maka nilai IKE gedung Kemenperin tahun 2014 sebesar 45,28 persen. Tingkat efisiensi ini menurun apabila dibandingkan dengan efisiensi tahun 2013. Penurunan tingkat efisiensi dikarenakan adanya kerusakan pada salah satu trafo, sehingga kebutuhan listrik meningkat dalam rangka instalasi trafo baru. Efisiensi pemanfaatan teknologi, merupakan IKU baru, diukur berdasarkan adanya pemanfaatan teknologi terkini pada sistem tata udara, sistem transportasi dalam gedung, sistem kelistrikan, penerangan, sistem distribusi air bersih/air kotor, sistem tata suara, dan sistem pencegah kebakaran. Berdasarkan penghitungan kasar, Kementerian Perindustrian telah menerapkan pemanfaatan 6 teknologi dari 7 sistem yang ada. Sehingga realisasi mencapai 85,71 dengan capaian 267,84 persen. Dengan capaian yang tinggi tersebut, diharapkan dapat dihitung kembali penentuan target maupun cara penghitungan untuk tahun mendatang. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.10. Tabel 3. 10 Capaian IKU dari terfasilitasinya kebutuhan sarana dan prasarana Sasaran Strategis Terfasilitasinya kebutuhan sarana dan prasarana

IKU

2014

Satuan

T

R

C

T

R

C


80

96

120,00

82

88,89

108,40

Persen


30

48,92

163,07

32

45,28

141,5

Persen

-

-

-

32

85,71

267,84


c.

2013

Persen

MENGUATNYA DATABASE INDUSTRI DAN KEMAMPUAN ANALISIS DATA Sasaran ini merupakan bentuk tanggung jawab Sekretariat Jenderal dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan terhadap stakeholder Kementerian Perindustrian dalam


49

bidang informasi industri. Indikator kinerja utama sasaran ini adalah pemenuhan permintaan informasi yang cepat, tepat dan akurat dengan target 82 persen. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.11. Tabel 3. 11 Capaian IKU dari Menguatnya database industri dan kemampuan analisis data Sasaran Strategis Menguatnya database industri dan kemampuan analisis data

IKU Pemenuhan permintaan informasi yang cepat, tepat dan akurat

2013

2014

T

R

C

T

R

C

80

72

90

82

84

102,44

Satuan

Persen

Capaian dari indikator ini dihitung dari rata-rata data yang dapat dipenuhi dari keseluruhan permintaan data yang disampaikan ke Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, baik melalui surat maupun datang langsung. Selama tahun 2014 terdapat 266 permintaan data yang masuk dan rata-rata dapat dipenuhi sebesar 84 persen. d. BERKEMBANGNYA E-GOVERNMENT e-Government yang dimaksud adalah pelaksanaan pemerintahan yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memudahkan stakeholder Kementerian Perindustrian. Indikator kinerja utama sasaran ini adalah tersedianya aplikasi (software) dengan target 3 aplikasi. Aplikasi ini meliputi aplikasi web Kementerian Perindustrian, aplikasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) serta Unit Pelayanan Publik (UPP). Penguatan ketiga aplikasi ini merupakan komitmen Kementerian Perindustrian dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan. Capaian untuk IKU ini mencapai 100 persen, sama seperti capaian tahun 2013. Akan tetapi terdapat penambahan realisasi, dari 1 aplikasi menjadi 3 aplikasi untuk tahun 2014. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.12.


50

Tabel 3. 12 Capaian IKU dari Berkembangnya e-Government Sasaran Strategis Berkembangnya e-Government

IKU Tersedianya aplikasi (software)

2013

2014

T

R

C

T

R

C

1

1

100

3

3

100

Satuan

Persen

Beberapa hasil dari penerapan e-government ini antara lain Kemenperin mendapat penghargaan Penerapan e-government Terbaik, dimana Kemenperin telah memiliki sistem e-monitoring, salah satunya sistem informasi kepegawaian (Sipeg) yang menjadi keunggulan utama. Pada bulan November 2014 , Kementerian Perindustrian memperoleh peringkat ke-4 pada ajang penghargaan yang masuk ke dalam bagian program IMAGES (Improving Ministries and Agencies Website for Budget Transparency). Berdasarkan hasil assessment, layanan eksternal yang menjadi unggulan Kemenperin adalah e-licensing. Kemenperin telah memiliki sistem andalan penyajian informasi daftar produk dengan tingkat produk dalam negerinya. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dinilai telah berjalan baik dan adanya dukungan jaringan internet untuk sistem administrasi internal. Dari segi layanan ke masyarakat, Kemenperin sudah memiliki standar waktu layanan yang cukup baik, sistem aplikasi untuk dukungan administrasi dan manajemen umum cukup memadai, termasuk dengan dukungan pembangunan. Selain itu, Kemeperin telah memiliki sistem e-monitoring, salah satunya sistem informasi kepegawaian (Sipeg) yang menjadi keunggulan utama. e.

TERBANGUNNYA SISTEM INFORMASI YANG TERINTEGRASI DAN HANDAL

Indikator kinerja utama sasaran ini adalah: 1) Tersedianya sistem informasi online dengan target pada tahun 2014 sebesar 3 paket. 2) Pengguna yang mengakses dengan target pada tahun 2014 sebesar 1,5 juta. Tersedianya sistem informasi online, diukur berdasarkan jumlah ketersediaan sistem informasi online yang ada di lingkungan Kementerian Perindustrian. Pengguna yang mengakses, diukur dengan penghitungan jumlah pengunjung yang mengakses website Kementerian Perindustrian. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.13.


51

Tabel 3. 13 Capaian IKU dari Terbangunnya sistem informasi yang terintegrasi dan handal Sasaran Strategis Terbangunnya sistem informasi yang terintegrasi dan handal

IKU Tersedianya sistem informasi online Pengguna yang mengakses

2013

2014

Satuan

T

R

C

T

R

C

4

4

100

3

3

100

Paket

1,5 juta

11,2 juta

746,67

1,5 juta

14,2 juta

933

Pengakses

Capaian dari indikator ini adalah sebagaimana tercantum ada tabel 3.13. Dalam bidang sistem informasi online, pada tahun 2014 Kementerian Perindustrian mengembangkan Sistem Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Online, Sistem Informasi Industri Nasional dan Fasilitas Pengolahan Data Industri secara Interaktif pada Website Kementerian Perindustrian. Adapun pada indikator jumlah pengunjung yang mengakses website Kementerian Perindustrian, dengan target yang sama dengan tahun sebelumnya, capaian pada tahun 2014 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2013. Apabila pada tahun 2013 jumlah pengunjung website Kementerian Perindustrian adalah sebanyak 11,2 juta maka pada tahun 2014 meningkat menjadi 14,2 juta. f.

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Pelayanan publik merupakan bagian utama dari tugas dan fungsi Sekretariat

Jenderal. Sehingga peningkatan kualitas pelayanan merupakan suatu keharusan bagi Sekretariat Jenderal. Indikator kinerja utama sasaran ini adalah tingkat kepuasan pelanggan dengan target pada tahun 2014 berindeks 4. Tingkat kepuasan pelanggan, diukur berdasarkan hasil penilain masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit-unit di lingkungan Kementerian Perindustrian. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.14.


52

Tabel 3. 14 Capaian IKU dari Meningkatnya kualitas pelayanan publik Sasaran Strategis

IKU

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tingkat kepuasan pelanggan

2013

2014

T

R

C

T

R

C

4

3,12

78

4

3,10

77,5

Satuan

Paket

Dalam mengukur IKU tingkat kepuasan pelanggan, Pusat Komunikasi Publik bekerjasama dengan PT. KOKEK menyelenggarakan survei pada bulan Agustus s/d bulan Desember 2014. Data diperoleh dari kuesioner yang disebarkan secara elektronik kepada 1.946 responden yang merupakan pengguna jasa UP2 Pusat dan responden yang mengisi kuesioner adalah sebanyak 263 responden. Dari survei tersebut, diperoleh angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas kinerja pelayanan UP2 Pusat Kementerian Perindustrian secara keseluruhan berada dalam kategori “Baik” yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM 3,10 atau konversi IKM 77,39. Capaian ini menurun apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013. Survei dilaksanakan atas layanan yang diberikan Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi terkait penerbitan surat rekomendasi dan pertimbangan teknis. Sedangkan untuk 3 (tiga) unit pelayanan publik lainnya yaitu Ditjen. Industri Kecil dan Menengah, Ditjen. Pengembangan Perwilayahan Industri dan LS-Pro BPKIMI tidak dilakukan survei karena tercatat tidak ada pengunjung yang melakukan konsultasi. g.

MENINGKATNYA KUALITAS LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA KEWIRAUSAHAAN Lembaga pendidikan dan pelatihan yang dimaksud adalah lembaga pendidikan yang

berada dibawah naungan Kementerian Perindustrian, seperti Balai Diklat Industri (BDI), Sekolah Menengah, Sekolah Tinggi, dan Akademi. Sasaran ini memiliki Indikator kinerja utama yaitu: 1) Sertifikasi profesi guru dengan target 87 persen. 2) Sertifikasi profesi dosen. dengan target 62 persen. 3) Sertifikasi assesor dengan target 20 orang. 4) Program studi (prodi) pada unit pendidikan yang terakreditasi A dan B sebanyak 21 prodi.


53

5) Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebanyak 5 lembaga 6) Terbentuknya Tempat Uji Kompetensi (TUK), dengan target 5 tempat uji. 7) Terbentuknya sistem pendidikan berbasis kompetensi, dengan target 4 satuan kerja. Sertifikasi profesi guru, diukur berdasarkan jumlah sertifikasi profesi yang diterbitkan untuk guru-guru yang berada di sekolah di lingkungan Kementerian Prindustrian yang telah memenuhi syarat dan telah lulus sertifikasi. Sertifikasi profesi dosen, diukur berdasarkan jumlah sertifikasi profesi yang yang diterbitkan untuk dosen-dosen di lingkungan Kementerian Perindustrian yang telah memenuhi syarat dan telah lulus sertifikasi. Sertifikasi assesor, diukurberdasarkan jumlah sertifikat assessor yang diterbitkan oleh BNSP dimana tempat pelatihan terdapat di Pusdiklat Industri. Program studi (prodi) pada unit pendidikan yang terakreditasi A dan B sebanyak 21 prodi, diukur berdasarkan hasil Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT untuk Pendidikan Tinggi dan dari Badan Akreditasi Sekolah/ Madrasah untuk Sekolah di lingkungan Kementerian Perindustrian, dan akah di reakreditasi setiap 5 (lima) tahun sekali. Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), merupakan lembaga yang mendapatkan lisensi dari BNSP yang memiliki keahlian dan dapat dipercaya untuk melaksanakan kegiatan pemberian Sertifikat Kompetensi. Terbentuknya Tempat Uji Kompetensi (TUK), merupakan tempat kerja profesi atau tempat yang memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja profesi yang diverifikasi oleh LSP untuk menjadi tempat untuk kompetensi. Terbentuknya sistem pendidikan berbasis kompetensi, diukur melalui kurikulum sebesar 60% praktek dan 40% teori dimana kurikulum mengacu pada SKKNI dan setiap lulusan mendapatkan sertifikat kompetensi. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.15.


54

Tabel 3. 15 Capaian IKU dari Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan

IKU

2014

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Sertifikasi profesi guru

87

0

0

Persen

Sertifikasi profesi dosen

62

161,29

100

Persen

Sertifikasi assesor

20

120

600

Orang

Program studi (prodi) pada unit pendidikan yang terakreditasi A dan B

21

18

85,71

Prodi

Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

5

12

240

LSP

Terbentuknya Tempat Uji Kompetensi (TUK)

5

17

340

TUK

Terbentuknya sistem pendidikan berbasis kompetensi

4

4

100

Satker

Indikator kinerja Sertifikasi profesi guru pada tahun 2014 sebesar 0 persen. Tidak tercapainya target sertifikasi profesi guru sebesar 87 persen peserta dikarenakan pada tahun 2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum membuka kembali untuk Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan untuk guru yang TMT tahun > 2006, dan pada tahun 2013 untuk guru TMT ≤ 2006 telah 100% atau seluruhnya lolos tersertifikasi. Indikator kinerja Sertifikasi profesi dosen pada tahun 2014 mencapai 161,29 persen atau terealisasi sebesar 100 persen dosen yang mengikuti sertifikasi telah lulus. Angka ini merupakan dosen di Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang telah memenuhi syarat mengikuti sertifikasi dan telah lulus pada tahun 2014. Indikator kinerja Sertifikasi assesor pada tahun 2014 mencapai 600 persen atau terealisasi sebesar 120 orang dari target yang telah ditetapkan yaitu 20 orang. Angka ini merupakan lulusan yang mendapat sertifikasi yang kegiatannya dilaksanakan di Pusdiklat Industri pada tahun 2014 yang terdiri dari 80 Asesor Kompetensi dan 40 Asesor Lisensi.


55

Indikator Program studi (prodi) pada unit pendidikan yang terakreditasi A dan B pada tahun 2014 mencapai 85,71 persen atau terealisasi sebesar 18 Program Studi dari target yang telah ditetapkan yaitu 21 Program Studi. Angka ini merupakan hasil akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT untuk Pendidikan Tinggi dan Badan Akreditasi Sekolah/ Madrasah (BAN) SM untuk sekolah. Prodi yang terakreditasi C saat ini sedang dalam proses reakreditasi terdiri dari Prodi dari APP yaitu Manajemen Produksi, Prodi dari ATK Yogyakarta yaitu Desain Teknologi Produk Kulit, dan Prodi dari PTKI yaitu Teknologi Mekanik Industri. Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) pada tahun 2014 untuk LSP sebesar 240 persen dan TUK sebesar 340 persen. Angka ini merupakan jumlah terbentuknya LSP dan TUK di Unit Kerja di lingkungan Pusdiklat Industri Kementerian Prindustrian sebesar 12 LSP dari 5 LSP yang ditargetkan, dan 17 TUK dari 5 TUK yang telah ditargetkan. Terbentuknya sistem berbasis kompetensi pada tahun 2014 sebesar sebesar 100 persen. Angka ini merupakan unit kerja di bawah Pusdiklat Industri yang telah terbentuk sistem berbasis kompetensi terealisasi sebesar 4 dari 4 unit kerja yang telah ditargetkan yang terdiri dari BDI Jakarta, BDI Surabaya, BDI Denpasar, dan BDI Yogyakarta. h. OPTIMALNYA BUDAYA PENGAWASAN PADA UNSUR PIMPINAN DAN STAF Budaya pengawasan yang dimaksud adalah budaya pelaksanaan kinerja yang mendukung pengendalian pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan di unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Indikator kinerja utama sasaran ini adalah terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja dengan target pada tahun 2014 sebanyak 32 satker. Terbangunnya system pengendalian intern di unit kerja, diukur berdasarkan jumlah unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang sudah menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Pada tahun 2013, Sekretariat Jenderal yang dikoordinasikan oleh Biro Keuangan telah memfasilitasi penyusunan SPIP kepada 32 satker. Selanjutnya, pada tahun 2014 ini, Biro Keuangan sebagai penanggungjawab pelaksanaan SPIP di lingkungan Setjen telah memfasilitasi penyusunan form pemantauan SPIP untuk 32 satker. Sehingga capaian IKU ini sama seperti capaian tahun 2013 yaitu 100 persen. Dalam rangka peningkatan penerapan SPIP di lingkungan Kementerian Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014

56

Perindustrian, telah disusun Draft Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai panduan seluruh unit/satker di lingkungan Kemenperin dalam mengimplementasikan SPIP. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.16. Tabel 3. 16 Capaian IKU dari Optimalnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Sasaran Strategis Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

i.

IKU Terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja

2013

2014

T

R

C

T

R

C

32

32

100

32

32

100

Satuan

Satker

MENINGKATNYA SISTEM TATA KELOLA KEUANGAN DAN BMN YANG PROFESIONAL Sebagaimana telah dijelaskan pada sasaran kelima dalam perspektif stakeholder,

bahwa Penerapan Good Financial Governance dilakukan pada semua satker di lingkungan Kementerian Perindustrian. Sasaran lain dalam perspektif TUPOKSI dalam mendukung penerapan Good Financial Governance tersebut adalah pengelolaan keuangan dan BMN yang professional. Indikator kinerja utama sasaran ini adalah: (1). Tingkat penyerapan anggaran dengan target pada tahun 2014 sebesar 90 persen. (2). Tingkat kualitas laporan keuangan dengan target WTP pada tahun 2014. Tingkat penyerapan anggaran, diukur berdasarkan besaran persentase realisasi anggaran yang terserap oleh Kementerian Perindustrian terhadap total anggaran Kementerian Perindustrian. Tingkat kualitas laporan keuangan, diukur dengan hasil audit yang dilakukan oleh BPK. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.17.


57

Tabel 3. 17 Capaian IKU dari Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional Sasaran Strategis Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional

2013

IKU Tingkat penyerapan anggaran Tingkat kualitas laporan keuangan

2014

Satuan

T

R

C

T

R

C

90

83,9

93,22

90

85,92

95,46

Persen

WTP

WTP

100

WTP

WTP

100

Indeks

Sampai dengan 31 Desember 2014, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai 85,92 persen. Realisasi ini meningkat apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 yang sebesar 83,9 persen. Akan tetapi, realisasi ini masih belum mencapai target, dikarenakan: 

Adanya Anggaran optimalisasi Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 300 Miliar yang dibintangi dan harus dilakukan penelaahan oleh BPKP sehingga baru cair pada bulan Juli 2014.



Sesuai dengan surat Menteri Keuangan No. S-347/MK.02/2014 tanggal 14 Juni 2014 perihal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L Dalam APBN-P TA 2014, anggaran Kementerian Perindustrian dipotong sebesar Rp. 301.330.784.000,-. Dengan adanya kebijakan pemotongan anggaran tersebut maka diperlukan revisi dan realokasi anggaran dari masing-masing program yang ada dalam DIPA Kementerian Perindustrian, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut baru bisa dilaksanakan awal bulan Agustus 2014.



Tidak direalisasikannya program konversi BBM ke BBG sebesar Rp. 65,67 Miliar untuk pengadaan konverter kit, karena tidak dibangunnya infrastruktur pendukung berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di beberapa kota yang menjadi target program konversi BBM ke BBG.

Untuk

pencapaian

indikator

kedua,

Kementerian

Perindustrian

berhasil

mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK atas audit Laporan Keuangan tahun 2013, yang telah diraih secara berturut-turut selama 6 (enam) tahun sejak 2009. Hal tersebut dicapai dengan “Rencana Aksi mempertahankan Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian” yang secara konsisten dan sungguhsungguh, serta komitmen Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian. Selain itu, Kementerian Perindustrian kembali meraih penghargaan dari Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014

58

Kementerian Keuangan atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah. B. Akuntabilitas Keuangan Sekretariat Jenderal Tahun 2014 Pagu anggaran Sekretariat Jenderal pada tahun 2014 yang awalnya sebesar Rp. 731.865.340.000,- mengalami penurunan menjadi Rp. 719.729.044.000,-. Penurunan ini disebabkan oleh dinamika perencanaan dan penganggaran khususnya dalam mencapai sasaran yang merupakan prioritas nasional di lingkungan Kementerian Perindustrian. Berdasakan data e-monitoring APBN, realisasi penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal pada tahun 2014 mencapai Rp. 653.709.212.000,- atau sebesar 90,83% dari pagu anggaran. Secara rinci, penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal seperti pada tabel 3.1. di bawah ini. Tabel 3. 18 Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2014 (dalam ribuan rupiah) REALISASI KODE


PAGU

SISA

TOTAL

%

701.535.744

637.557.533

90,88

63.978.211

21.342.629

13.845.537

64,87

7.497.092

15.227.493

9.050.824

59,44

6.176.669

1.824.001

Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi Layanan Peraturan Perundang-undangan

1.824.005

Layanan Bantuan Hukum

2.396.927

2.160.727

90,15

236.200

1.824.006

Layanan Organisasi Dan Tata Laksana

1.813.771

1.116.236

61,54

697.535

1.824.007

Laporan Manajemen Kinerja Biro Hukum Dan Organisasi

742.132

421.137

56,75

320.995

1.824.994

Layanan Perkantoran

896.436

831.628

92,77

64.808

1.824.995

Kendaraan Bermotor

209.710

209.678

99,98

32

1.824.996


52.050

51.308

98,57

742

1.824.997

Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran Peningkatan Pelayanan Administrasi Dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi Layanan Ketatausahaan & Keprotokolan Pimpinan Layanan Administrasi Kementerian Perindustrian Layanan Kerumahtanggaan, Keamanan Dan Ketertiban Serta Kesehatan Pegawai

4.110

4.000

97,32

110

37.837.400

35.458.526

93,71

2.378.874

13.316.776

12.450.495

93,49

866.281

2.841.668

2.767.945

97,41

73.723

757.390

644.656

85,12

112.734

1 1824

1825 1.825.001 1.825.002 1.825.003 1.825.004

Laporan Kinerja Biro Umum

1.441.284

1.291.145

89,58

150.139

1.825.005

Laporan Kegiatan Pembinaan Sarana Dan Prasarana Kerja

1.175.182

1.092.706

92,98

82.476


59

REALISASI KODE 1.825.994 1826 1.826.001 1.826.002 1.826.003


PAGU

TOTAL

%

SISA

Layanan Perkantoran

18.305.100

17.211.580

94,03

1.093.520

Pengembangan Sdm Industri

11.073.865

10.641.800

96,1

432.065

2.462.627

2.301.795

93,47

160.832

5.123.764

4.973.423

97,07

150.341

2.021.444

1.977.833

97,84

43.611 60.980

Dokumen Perencanaan Sdm Dokumen Pengelolaan Urusan Kepegawaian Layanan Manajemen Kinerja Biro Kepegawaian

1.826.994

Layanan Perkantoran

689.325

628.345

91,15

1.826.995

Kendaraan Bermotor

554.990

552.325

99,52

2.665

1.826.997


221.715

208.078

93,85

13.637

101.758.276

98.462.064

96,76

3.296.212

1.108.305

1.081.497

97,58

26.808

5.847.187

5.172.413

88,46

674.774

1.359.743

1.336.539

98,29

23.204

561.986

551.703

98,17

10.283

3.071.823

2.807.794

91,4

264.029

881.610

563.743

63,94

317.867

3.443.321

2.670.876

77,57

772.445

1827 1.827.001 1.827.002 1.827.003

Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Bmn Di Lingkungan Kementerian Perindustrian Laporan Kegiatan Di Bidang Pengelolaan Keuangan Peningkatan Kompetensi Sdm Pengelolaan Keuangan

1.827.004

Pedoman Pengelolaan Keuangan Dan Bmn

1.827.006

Layanan Pengadaan Barang/jasa (ulp

1.827.008

Pembinaan/penyelenggaraan Kerjasama Internasional

1.827.009

Fasilitas Operasional Otorita Asahan

1.827.994

Layanan Perkantoran

85.484.301

84.277.499

98,59

1.206.802

Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan

23.779.059

20.491.771

86,18

3.287.288

15.662.305

13.508.383

86,25

2.153.922

2.567.915

2.467.698

96,1

100.217

800.745

338.747

42,3

461.998

3.190.917

2.748.602

86,14

442.315

1.480.251

1.354.213

91,49

126.038

1828 1.828.001 1.828.002 1.828.003

Dokumen Perencanaan Kementerian Perindustrian Laporan Pelaksanaan Program Dan Anggaran Kementerian Perindustrian

1.828.994

Sdm Perencana Pengkajian, Pemetaan Dan Pemantauan Teknologi Proses, Produksi Dan Manufaktur Layanan Perkantoran

1.828.996


59.580

59.329

99,58

251

1.828.997


17.346

14.798

85,31

2.548

31.872.312

27.088.004

84,99

4.784.308

10.798.798

10.019.854

92,79

778.944

2.345.208

2.154.302

91,86

190.906

860.610

505.240

58,71

355.370

2.837.118

1.533.263

54,04

1.303.855

370.678

255.968

69,05

114.710

1.828.004

1829

Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi Dan Handal

1.829.004

Dokumen Inventarisasi Barang/jasa Produksi Dalam Negeri Laporan Evaluasi Dan Manajemen Kinerja Pusat Data Dan Informasi Pembinaan Dan Pengembangan Sdm Dalam Bidang Penyajian Data Dan Informasi Basis Data Yang Mutakhir

1.829.005

Publikasi Data Industri

1.829.001 1.829.002 1.829.003


60

REALISASI KODE


1.829.006

Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Jaringan

1.829.007

PAGU

TOTAL

%

SISA

485.636

477.737

98,37

7.899

Pengembangan Aplikasi

1.133.290

941.607

83,09

191.683

1.829.008

Pelayanan Informasi Industri

1.146.146

422.070

36,83

724.076

1.829.009

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

1.094.960

985.810

90,03

109.150

1.829.994

Layanan Perkantoran

9.041.014

8.078.201

89,35

962.813

1.829.996


1.657.937

1.613.049

97,29

44.888

1.829.997


100.917

100.903

99,99

14

443.084.650

403.171.258

90,99

39.913.392

21.387.750

20.447.304

95,6

940.446

100.041.299

89.396.096

89,36

10.645.203

13.595.238

12.648.808

93,04

946.430

16.971.465

15.039.306

88,62

1.932.159

12.020.241

10.273.967

85,47

1.746.274

48.758.241

42.433.070

87,03

6.325.171

32.390.635

31.175.825

96,25

1.214.810

1830 1.830.001 1.830.007 1.830.008 1.830.009 1.830.010 1.830.011 1.830.012

Peningkatan Kualitas Sdm Industri Sdm Aparatur Yang Kompeten Di Bidang Industri Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Industri Fasilitasi Pengembangan Sdm Industri Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program/kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan Industri Berbasis Sbi Dan Kompetensi Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompotensi Penyelenggaraan Pelatihan Ikm Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi

1.830.994

Layanan Perkantoran

175.912.700

160.450.490

91,21

15.462.210

1.830.995

Kendaraan Bermotor

752.090

719.761

95,7

32.330

1.830.996


1.009.508

849.856

84,19

159.652

1.830.997


7.453.259

7.331.230

98,36

122.029

1.830.998

Gedung/bangunan

12.792.224

12.405.545

96,98

386.679

Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Dan Komunikasi Publik

30.787.553

28.398.571

92,24

2.388.982

5.754.373

5.164.986

89,76

589.387

13.601.911

13.058.650

96,01

543.261

1831 1.831.002

Layanan Manajemen Kinerja Dan Peningkatan Kualitas Hubungan Antar Kelembagaan/dunia Usaha

1.831.003

Sosialisasi/diseminasi/visualisasi/publik asi Dan Pemberitaan

1.831.004

Layanan Informasi Publik

5.127.112

4.909.364

95,75

217.748

1.831.994

Layanan Perkantoran

5.970.643

4.941.694

82,77

1.028.949

1.831.995

Kendaraan Bermotor

194.570

192.510

98,94

2.060

1.831.996


58.400

53.819

92,16

4.581

1.831.997

Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja

80.544

77.549

96,28

2.995

18.193.300

16.151.679

88,78

2.041.621

18.193.300

16.151.679

88,78

2.041.621

2 1832 1.832.001

Sarana/perlengkapan Kerja

869.932

850.410

97,76

19.522

1.832.002

Laporan Barang Milik Negara

884.994

716.981

81,02

168.013

1.832.003

Sarana/perlengkapan Kesehatan

340.000

331.451

97,49

8.549

1.832.004

Bangunan Lainnya

779.819

756.207

96,97

23.612


61

REALISASI KODE


PAGU

TOTAL

%

SISA

1.832.995

Kendaraan Bermotor

275.100

257.100

93,46

18.000

1.832.996


691.424

625.950

90,53

65.474

1.832.997


7.187.131

6.034.227

83,96

1.152.904

1.832.998

Gedung/bangunan

7.164.900

6.579.353

91,83

585.547

719.729.044

653.709.212

90,83

66.019.832

TOTAL

Realisasi penyerapan anggaran ini meningkat apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 sebesar 87,85 persen. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi nominal, realisasi penyerapan anggaran tahun 2014 lebih kecil dari tahun 2013. Pada tahun 2013, realisasi anggaran mencapai Rp. 962.134.761.000. Kurang optimalnya penyerapan anggaran ini secara umum disebabkan karena proses perubahan mata anggaran dan pengesahan APBN-P yang panjang sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat dan bahkan tidak terlaksana. Selain itu, sesuai dengan surat Menteri Keuangan No. S-347/MK.02/2014 tanggal 14 Juni 2014 perihal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L Dalam APBN-P TA 2014, anggaran Kementerian Perindustrian dipotong sebesar Rp. 301.330.784.000,-. Dengan adanya kebijakan pemotongan anggaran tersebut maka diperlukan revisi dan realokasi anggaran dari masing-masing program yang ada dalam DIPA Kementerian Perindustrian, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut baru bisa dilaksanakan awal bulan Agustus 2014.


62

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Dalam pelaksanaan kinerja sesuai dengan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2014, Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian secara garis besar telah berhasil melaksanakan tugas, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis tersebut. Hal ini tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis perspektif stakeholder yang merupakan dampak dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa target kinerja sasaran-sasaran strategis dalam perspektif stakeholder berhasil dicapai Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian dengan nilai capaian sebagian besar lebih dari 100 persen. Begitu juga dengan target kinerja dalam persepektif pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun belum seluruh sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang diharapkan, karena itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. B. PERMASALAHAN DAN KENDALA Secara teknis, permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka mencapai sasaran strategis telah dijelaskan pada BAB III, sedangkan permasalahan umum yang dihadapi Sekretariat Jenderal selama tahun 2014 antara lain: 1.

Adanya Anggaran optimalisasi Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 300 Miliar yang dibintangi dan harus dilakukan penelaahan oleh BPKP sehingga baru cair pada bulan Juli 2014.

2.

Sesuai dengan surat Menteri Keuangan No. S-347/MK.02/2014 tanggal 14 Juni 2014 perihal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L Dalam APBN-P TA 2014, anggaran Kementerian Perindustrian dipotong sebesar Rp. 301.330.784.000,-. Dengan adanya kebijakan pemotongan anggaran tersebut maka diperlukan revisi dan realokasi


63

anggaran dari masing-masing program yang ada dalam DIPA Kementerian Perindustrian, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut baru bisa dilaksanakan awal bulan Agustus 2014. C. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT Berdasarkan permasalahan dan kendala tersebut, rekomendasi dan tindaklanjut yang diambil oleh Sekretariat Jenderal dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun selanjutnya antara lain: 1.

Penyesuaian dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015 dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perindustrian tahun 2015-2019;

2.

Peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kierja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3.

Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, dengan mempertimbangkan adanya penghematan;

4.

Pemanfaatan LAKIP sebagai bahan masukan dan acuan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang, sebagaimana direkomendasikan dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2013.

5.

Lebih khusus, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dalam perencanaan kinerja yang terkait dengan penetapan sasaran, indikator kinerja dan target agar indikator yang ditetapkan dapat mencerminkan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.

6.

Peningkatan SDM dan kualitasnya dalam hal pemahaman mengenai manajemen kinerja.


64

PENGUKURAN KINERJA Unit Organisasi Eselon I

: Sekretariat Jenderal

Tahun Anggaran

: 2014

Kode

Sasaran Strategis

Kode

Indikator Kinerja Utama

SS

(SS)

IKU

(IKU)

1

2

3

4

Target

Realisasi

Satuan

5

6

7

90

n/a

Persen

85

95,55

Persen

75

73,11

Nilai

2530

3083

Orang/tahun

1600

6000

Orang/tahun

4

5

SKKNI/tahun

300

120

Orang/tahun

SJ.S2.5 Standar kompetensi SDM aparatur

3

3

Indeks

SJ.S2.6 SDM aparatur yang kompeten

90

84

Persentase

500

783

Orang/tahun

83

169

Orang/tahun

90

96,68

Persen

100

95

Persen

95

100

Persen

6500

11323

Orang

40

59

Publikasi

82

84,07

Persentase

82

83,33

Persentase

2

2

82

88,89

persentase

32

85,71

persentase

PERSPEKTIF STAKEHOLDER SJ.S1

Terwujudnya sistem perencanaan dan pengendalian industri yang handal

SJ.S1.1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perancanaan SJ.S1.2 Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan SJ.S1.3 Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal

SJ.S2

Terwujudnya SDM industri dan aparatur yang profesional

SJ.S2.1 Terserapnya jumlah lulusan pendidikan vokasi yang bekerja di sektor industri SJ.S2.2 Lulusan Pelatihan three in one (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri SJ.S2.3 Jumlah SKKNI di sektor industri SJ.S2.4 Calon wirausaha baru yang kompeten melalui program TPL beasiswa

SJ.S2.7 Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelatihan teknis industri SJ.S2.8 Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelaksanaan pendidikan rintisan gelar S2 dan S3 dalam dan luar negeri SJ.S2.9 Tingkat kehadiran pegawai SJ.S3

Terwujudnya kebijakan industri yang pro bisnis dan penyelesaian perkara hukum yang profesional

SJ.S3.1 Fasilitasi penyusunan peraturan perundangundangan di lingkungan Kementerian Perindustrian SJ.S3.2 Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani

SJ.S4

Tersedianya informasi publik yang aktual dan terpercaya

SJ.S5

Terwujudnya pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana yang baik

SJ.S4.1 Jumlah pelayanan publik SJ.S4.2 Jumlah informasi industri yang dipublikasikan SJ.S5.1 Jumlah pegawai yang puas terhadap ketersediaan sarana dan prasarana gedung Kementerian SJ.S5.2 Jumlah laporan kerusakan fasilitas gedung yang ditindaklanjuti

PERSPEKTIF PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SJ.T1

Ditetapkannya rencana strategis

SJ.T1.1 Jumlah Renstra & Renja

dalam pengembangan industri prioritas dan industri daerah SJ.T2

Terfasilitasinya kebutuhan sarana SJ.T2.1 Kesesuaian rencana dan kebutuhan dan prasarana Kementerian Perindustrian

SJ.T2.2 Efisiensi pemanfaatan teknologi

Dokumen Perencanaan

Kode

Sasaran Strategis

Kode

Indikator Kinerja Utama

SS

(SS)

IKU

(IKU)

1

2

3

4

SJ.T2.3 Efisiensi ruangan dan energi SJ.T3

Penguatan database industri dan SJ.T3.1 Pemenuhan permintaan informasi yang cepat, kemampuan analisis data

tepat dan akurat

SJ.T4

Pengembangan e-Government

SJ.T4.1 Tersedianya aplikasi (software )

SJ.T5

Terbangunnya sistem informasi

SJ.T5.1 Tersedianya sistem informasi online

yang terintegrasi dan handal

SJ.T6

Meningkatnya kualitas

SJ.T5.2 Pengguna yang mengakses SJ.T6.1 Tingkat kepuasan pelanggan

pelayanan publik SJ.T7

Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan

SJ.T7.1 Sertifikasi profesi guru SJ.T7.2 Sertifikasi profesi dosen SJ.T7.3 Sertifikasi asessor SJ.T7.4 Program studi (prodi) pada unit pendidikan yang terakreditasi A dan B SJ.T7.5 Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SJ.T7.6 Terbentuknya Tempat Uji Kompetensi (TUK) SJ.T7.7 Terbentuknya sistem pendidikan berbasis kompetensi SJ.T7.8 Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor industri

SJ.T8

Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur

SJ.T9

pimpinan dan staf Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional

Target

Realisasi

Satuan

5

6

7

32

45,28

persentase

82

84

Persentase

12

12

Aplikasi

3

3

Paket

1,5 juta

14,2 juta

Jumlah

4

3,1

Indeks

87

0

Persen

62

161,29

Persen

20

120

Orang

21

18

Prodi

5

12

LSP/tahun

5

17

TUK/tahun

4

4

Satuan Kerja

4

5

SKKNI/tahun

32

32

Satker

90

85,92

Persentase

WTP

WTP

Opini BPK

SJ.T8.1 Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja SJ.T9.1 Tingkat penyerapan anggaran SJ.T9.2 Tingkat kualitas laporan keuangan

Jumlah Anggaran Tahun 2014 : Rp. 719.729.044.000,00 Program: 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2014

Recommend Documents