Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal 2012

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal 2012 Secretariat General Annual Report 2012

Secretariat General Annual Report 2012

i

Berintegritas Tinggi untuk Kesempurnaan Layanan High Integrity towards Service Excellence

ii

Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal 2012

Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Secretariat General Annual Report

2012


iii

Daftar Isi Table of Contents

Visi dan Misi Sekretariat Jenderal Secretariat General’s Vision and Missions Nilai-nilai Kementerian Keuangan Ministry of Finance’s Values Perilaku Utama Prime Behaviour

01.

vi-vii viii ix

KILAS KINERJA PERFORMANCE AT A GLANCE Pengelolaan Kinerja Performance Management

2

Highlight Laporan Keuangan Highlight of the Financial Statement

3

Laporan Realisasi Anggaran Statement of Budget Realization Neraca Statement of Financial Position Peristiwa Penting Important Events

02.

7

Penghargaan dan Sertifikat Awards and Certificates

16

Sambutan Sekretariat Jenderal Foreword by the Secretary General

18

26

Analisis Kinerja Performance Analysis 31

Tujuan dan Arah Kebijakan Purpose and Directions of the Policy

iv


52

Penataan Organisasi, Analisis Jabatan dan Beban Kerja Organizational Arrangement, Position Analysis, and Work Load Pengembangan dan Penyempurnaan Jabatan Fungsional Development and Improvement of Functional Position Rencana Kerja Tahun 2013 Work Plan 2013 Penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Implementation of Cooperation and Public Relation

78

Publikasi Kebijakan Kementerian Keuangan Publication of the Ministry of Finance’s Policies

Pelayanan Referensi dan Informasi Reference and Information Service Rencana Kerja Tahun 2013 Work Plan 2013 92

Capaian Kinerja Performance Achievement

Rencana Kerja Sekretariat Jenderal Work Plan of the Secretariat General

Pengelolaan Arsip, Penyusutan dan Pengamanan Dokumen Archives Management, Retention and Documents Security

Pembinaan dan Penataan Organisasi Serta Tata Laksana Development and Arrangement of Organization and Governance

Penyusunan Peraturan Perundangan dan Informasi Hukum Drafting of Legislations and Legal Information

Rencana Kerja Kementerian Keuangan Work Plan of the Ministry of Finance

Pembinaan dan Dukungan Administrasi Administrational Development and Support

Inventarisasi, Identifikasi, dan Verifikasi Dokumen Bapepam-LK Terkait Pembentukan OJK Inventory, Identification, and Documents Verification of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) related to the Establishment of the Financial Services Authority (OJK)

Pembinaan Hubungan Pemangku Kepentingan Kementerian Keuangan Maintaining Good Relationship with the Ministry of Finance’s Stakeholders

Dukungan Kegiatan Activities Support

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Preparation of Work Plan and Budget at the Ministry of Finance

Kearsipan Elektronik Electronic Archives

Analisa Opini Publik dan Penyusunan Strategi Komunikasi Public Opinion Analysis and Communication Strategy Arrangement

ANALISIS KINERJA PERFORMANCE ANALYSIS Pengelolaan Kinerja Performance Management

Penataan Arsip Archives Arrangement

40

Layanan Bantuan Hukum Legal Assistance Kebijakan Policy Peristiwa Penting dan Kinerja Important Events and Performance

100

Risiko Fiskal Permasalahan Hukum Fiscal Risk of Legal Problems

03.

Rencana Kerja Tahun 2013 Work Plan 2013 Pengelolaan Barang Milik Negara Management of State’s Property

112

Verifikasi Kebutuhan Tanah dan Bangunan Verification of Land and Property Need Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Certification of Goods/Service Procurement Expertise Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Appointment of Goods/Service Provider Penetapan Status Penggunaan BMN Stipulation of the State’s Property (BMN) Usage Status Klarifikasi Pencatatan BMN Clarification of the State’s Property (BMN) Registration

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Indonesia Investment Agency Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJ) Accountant and Appraisal Supervisory Center (PPAJ)

168

Struktur Organisasi Organizational Structure

174

Riwayat Hidup Pejabat Officials’ Curriculum Vitae

176

Budaya Kerja Work Culture

183

Pengelolaan SDM Human Resources Management

186

Pembinaan SDM Human Resource Development

189

Pengelolaan Kinerja Pegawai Employee’s Performance Management

Rencana Kerja Tahun 2013 Work Plan 2013

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi (Pusintek) Financial Information System and Technology Center (Pusintek)

Sekilas Sekretariat Jenderal Secretariat General at a Glance Rencana Strategis Strategic Plans

Pensertifikatan BMN Certification of State’s Property (BMN)

Pelaksanaan Tugas Lainnya Implementation of Other Tasks

PROFIL PROFILE

121

INFORMASI UMUM GENERAL INFORMATION Tabel Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2012 Table of Regulations of the Minister of Finance in 2012

200

Daftar Tabel, Grafik, dan Gambar List of Tables, Graphics, and Pictures

215

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Electronic Procurement Service Center (LPSE) Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan Secretariat of Taxation Supervisory Committee Sekretariat Pengadilan Perpajakan Secretariat of Tax Court Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP)


v

Visi Vision

Menjadi Penggerak Utama Transformasi Kelembagaan untuk Tercapainya Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel. To Become a Prime Mover of the Institutional Transformation to Achieve Trusted and Accountable Financial and State Assets Management.

vi


Misi Missions Membangun dan mengembangkan organisasi berlandaskan administrasi publik sesuai dengan tuntutan masyarakat. To establish and develop the organization based on public administration and in accordance with the public demand.

Membangun dan mengembangkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab. To establish and develop trusted, professional, and high integrity and responsible human resources.

Membangun dan mengembangkan teknologi informasi keuangan yang modern dan terintegrasi serta sarana dan prasarana strategis lainnya. To establish and develop modern and integrated financial information technology and other strategic facilities and infrastructure.

Membangun dan mengembangkan tata kelola yang tertib dan handal. To establish and develop good and reliable governance.

Menjamin pelayanan teknis lainnya yang optimal. To ensure other optimal technical services.


vii

Nilai-Nilai Kementerian Keuangan Ministry of Finance’s Values

Integritas Integrity

Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsipprinsip moral. Think, speak, behave, and act properly and strongly hold code of conduct and moral principles.

Profesionalisme Professionalism

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Work thoroughly and accurately pursuant to the best competence with full responsibility and high commitment.

Sinergi Synergy

Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Establish and ensure internal productive cooperation and cordial partnership with stakeholders to produce useful and qualified works.

Pelayanan Service

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. Provide satisfactory services to stakeholders, which is conducted in a wholhearted, transparent, rapid, accurate, and safe way.

Kesempurnaan Excellence

viii


Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Continually conduct improvements in every field to become and provide the best.

Perilaku Utama Prime Behaviour

INTEGRITAS INTEGRITY

(1) Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya To be honest, sincere and trustful

PROFESIONALISME PROFESSIONALISM

(3) Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas To have skills and broad knowledge

SINERGI SYNERGY

(5) Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati To have a good thought, to trust, and to respect each other

Bertindak transparan Memiliki dan konsisten kepercayaan diri yang tinggi To act transparently To have a high and consistently confidence

Berkomunikasi dengan sikap terbuka dan menghargai perbedaan

(2) Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela

(6) Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik

To maintain dignity and to not conduct disgraceful things

Bertanggung jawab atas hasil kerja To be responsible for the work result

Bersikap obyektif To be objective

Bekerja efisien dan efektif To work efficiently and effectively

Bekerja cerdas, cepat, cermat dan tuntas To work smartly, fast, accurate and thoroughly

PELAYANAN SERVICE

(7) Melayani dengan Berwawasan ke berorientasi pada depan dan adaptif kepuasan pemangku kepentingan To have a forward and adaptive insight To serve with stakeholders’ satisfactionorientation Menghindari arogansi kekuasaan To avoid arrogance of power

To communicate openly and to appreciate differences

To find and to execute the best solution

Berorientasi pada hasil yang memberikan nilai tambah To be oriented on value-adding result

KESEMPURNAAN EXCELLENCE

(9) Melakukan perbaikan terus menerus To make continuous improvements

Bersikap ramah dan (10) santun Mengembangkan inovasi dan kreatifitas To act friendly and politely To develop innovation and creativity

(8) Bersikap proaktif dan cepat tanggap To be proactive and responsive

Peduli lingkungan To be concerned with the environment

(4) Bekerja dengan hati To work wholeheartedly


ix

Fokus, cermat, dan teliti dalam setiap detil pekerjaan untuk hasil yang tepat guna. Being focused, accurate, and scrupulous in every task to produce efficient outcomes.

x



1

01.

Kilas Kinerja Performance at a Glance

Pengelolaan Kinerja Performance Management

2

engelolaan kinerja di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan tahun 2012 diawali dengan penandatanganan kontrak kinerja Sekretaris Jenderal dengan Menteri Keuangan. Selanjutnya, dilakukan pendampingan dari bagian pengelolaan kinerja untuk membuat draf kontrak kinerja Eselon II Sekretariat Jenderal. Proses pengelolaan kinerja dilanjutkan dengan rapat untuk membahas draf Kontrak Kinerja pada bulan Maret bersama Sekretaris Jenderal. Tahapan berikutnya adalah pemantauan untuk memastikan agar pelaksanaan kontrak kinerja dilaksanakan di tiap unit Eselon II Sekretariat Jenderal paling lambat tanggal 31 Maret 2012.

P

Performance management at the Secretariat General of the Ministry of Finance in 2012 started with the signing of a performance contract between the Secretary General and the Minister of Finance. The performance management division then drafted a performance contract for Echelon II of the Secretariat General. The performance management process was followed by a meeting to discuss the performance contract draft in March with the Secretary General. The next phase was a monitoring to ensure that the performance contract was implemented in each unit of Echelon II of the Secretariat General no later than March 31st, 2012.

Pelaksanaan capaian kinerja setiap triwulan menjadi agenda utama dalam pengelolaan kinerja. Setiap unit Eselon II diminta mengirimkan capaian mereka untuk dibuatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Selanjutnya pada triwulan pertama dilakukan otomatisasi dengan sistem dan diadakan konsinyering.

The achievement of quarterly performance became the main agenda in the performance management. Each unit of Echelon II was requested to send their achievement for the Organization Performance Score (NKO). In the first quarter, an automatization was made with a konsinyering system.

Pada triwulan ketiga diadakan sharing session dengan mengundang Tim Manajer Kinerja dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menambah wawasan sekaligus ajang bertukar pengalaman tiap Sub Manajer Kinerja pada Sekretariat Jenderal agar pengelolaan kinerja di unit Sekretariat Jenderal dapat menjadi semakin lebih baik.

In the third quarter, a sharing session was organized,by inviting a team from the performance management of the Directorate General of Customs and Excise. The activity was aimed at broadening the insight and sharing experiences of each performance sub management of the Secretariat General to improve performance management at the Secretariat General.

Pada akhir tahun, setiap unit Eselon II Sekretariat Jenderal menyusun NKO untuk melihat sejauh mana pencapaian kerja setiap unit tersebut, apakah sudah berjalan baik sesuai dengan kontrak kinerja yang sudah disepakati oleh Sekretaris Jenderal.

By the end of the year, each unit of Echelon II of the Secretariat General set an Organization Performance Score (NKO) to see to what extend was the performance achievement of the units, whether or not it ran well according to the performance contract agreed by the Secretary General.


Highlight Laporan Keuangan Highlight of the Financial Statement enteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.

M

Ministers/heads of institutions as budget/goods users have tasks among others to make and submit a financial statement of the ministries/government agencies that they preside over. This is in line with mandate of Law Number 17 of 2003 on the State’s Finance and Act Number 4 of 2012 on Amendment of Act Number 22 of 2011 on the Revenue and Expenditure Budget for Central Government of Fiscal Year of 2012.

Kementerian Keuangan adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Demikian pula Sekretariat Jenderal sebagai entitas pelaporan di lingkungan Kementerian Keuangan, berkewajiban untuk menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal (LKSJ) terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

The Ministry of Finance is one of the entities that has the obligation to make an accountancy and accountability report on the Revenue and Expenditure Budget for Central Government implementation. Secretariat General as an entity in the Ministry of Finance also has the obligation to make an accountancy and accountability report of the Revenue and Expenditure Budget for Central Government. The Secretariat General’s Financial Statement (LKSJ) consists of Statement of Budget Realization (LRA), Statement of Financial Position, and Notes on the Financial Statement (CaLK).

LRA menyajikan informasi tentang pendapatan dan belanja dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada jangka waktu tertentu. CaLK menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal, ekonomi makro, ikhtisar capaian kinerja keuangan, kebijakan akuntansi yang digunakan, penjelasan pos-pos laporan keuangan, dan informasi penting lainnya dalam rangka penyajian yang wajar atas kondisi keuangan Kementerian.

LRA presents information on revenues and expenditures by comparing budget and its realization. Statement of Financial Position presents information on assets, liabilities, and equities on a certain period of time. Notes on the Financial Statement (CaLK) presents information on fiscal policy, macro economy, excerpt of the financial performance achievement, the accountancy policy used, explanation on posts of the financial statement, and other important information in the framework of a proper presentation of the Ministry’s financial condition.

LKSJ disusun dan disampaikan kepada Kepala Biro Umum selalu Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal. Selanjutnya, LKSJ diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi tidak diberikan opini sebagaimana Laporan Keuangan Kementerian Keuangan. Hasil audit berupa Laporan Hasil Pemeriksaan yang berisi sejumlah temuan pemeriksaan.

LKSJ is arranged and presented to Head of the General Affairs Bureau as Authorized Budget User of the Secretariat General. The Secretariat General’s Financial Statement (LKSJ) is then audited by the Supreme Audit Board (BPK), however, it is given no opinion unlike the Financial Statement of the Ministry of Finance. The audit result is a Report of Examination Result consisting of a number of findings.

Laporan Realisasi Anggaran Statement of Budget Realization Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012.

Statement of Budget Realization (LRA) describes the comparison of the budget and its realization, consisting of the revenues and expenditures during the period of January 1st through to December 31st, 2012.


3

Kilas Kinerja 2012 / Performance at a Glance

Realisasi Pendapatan Negara pada tahun anggaran 2012 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.509.182.136.455,00 atau mencapai 198,24 persen dari estimasi pendapatan yang sebesar Rp761.307.265.000. Realisasi Pendapatan Negara untuk tahun anggaran 2012 tersaji dalam Tabel 1.1.

Realization of the State Revenues in Fiscal Year of 2012 is in the form of Non-Tax Revenues in amount of IDR1,509,182,136,455.00 or 198.24 percent of the estimation in amount of IDR761,307,265,000. Realization of the State Revenues for Fiscal Year of 2012 is presented in Table 1.1.

Tabel 1.1. Ringkasan Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2012 Table 1.1. Summary of the State Revenues Realization in Fiscal Year 2012

No

Jumlah Pendapatan (Revenue Amount)

Unit

Estimasi (Estimation)

Persentase Realisasi (%) (Realization Percentage (%))

Realisasi (Realization)

1

Sekretariat Jenderal (Secretariat General)

2.186.705.000

19.563.432.646

894,65

2

Sekretariat Pengadilan Pajak (Secretariat of the Tax Court)

-

52.515.584

-

3

Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (Accountant and Appraisal Supervisory Center)

-

79.870.926

-

4

Pusat Investasi Pemerintah (Indonesia Investment Agency)

759.112.160.000

1.058.537.852.435

139,44

5

Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Policies Analysis and Harmonization Center)

-

370.479

-

6

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Financial Information System and Technology Center)

-

621.187.362

-

7

PSSU - GFMRAP

-

13.033.170

-

8

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Electronic Procurement Service Center)

-

1.249.049

-

9

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan (Secretariat of Taxation Supervisory Committee)

-

417.266

-

10

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (Indonesia Endowment Fund for Education)

-

428.349.818.046

-

11

Gedung Keuangan Negara (State Finance Building)

8.400.000

1.962.389.490

23.361,78

761.307.265.000

1.509.182.136.455

198,24

Jumlah (Total)

Adapun Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat Jenderal pada tahun anggaran 2012 adalah sebesar Rp6.048.322.601.993,00 atau 89,12 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp6.787.055.145.000.

Meanwhile, budget realization of the Secretariat General in Fiscal Year of 2012 was in amount of IDR6,048,322,601,993.00 or 89.12 percent of the allocated budget of IDR6,787,055,145,000.

Tabel 1.2. Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2012 Table 1.2. Realization of Budget Fiscal Year 2012

No

4

Unit

Pagu (Rp) (Ceiling (IDR))

Realisasi (Rp) (Realization (IDR))


1

Biro Perencanaan dan Keuangan (Planning and Finance Bureau)

53.794.621.000

45.876.444.800

85,28

2

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Organization and Governance Bureau)

19.557.888.000

7.232.301.368

36,98

3

Biro Hukum (Legal Bureau)

8.434.569.000

7.520.816.029

89,71

4

Biro Bantuan Hukum (Legal Assistance Bureau)

28.910.780.000

13.228.225.375

45,76

5

Biro Sumber Daya Manusia (Human Resources Bureau)

23.178.203.000

17.100.572.382

73,78


No 6


Unit Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Communication and Information Service Bureau)

7

Biro Perlengkapan (Equipment Bureau)

8

Biro Umum (General Affairs Bureau)

9


10

Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan (Financial Information System and Technology Center)

11



27.829.266.692

88,50

31.443.891.000

10.721.601.000

9.864.492.716

92,01

5.511.966.569.000

5.225.504.970.066

94,80

9.551.543.000

8.781.036.746

91,93

447.109.060.000

400.184.270.763

89,50


18.193.472.000

17.865.576.508

98,20

12


78.104.041.000

18.860.243.173

24,15

13

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Electronic Procurement Service Centre)

19.770.825.000

16.725.079.866

84,59

14


32.624.162.000

32.513.739.057

99,66

15


2.168.537.000

2.129.270.916

98,19

16


251.287.004.000

5.255.897.478

2,09

17

Gedung-Gedung Keuangan Negara (State Finance Building)

240.238.379.000

191.850.398.058

79,86

6.787.055.145.000

6.048.322.601.993

89,12

Jumlah Belanja Netto (Total Nett Expenditure)

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal tahun anggaran 2012 dibandingkan dengan tahun anggaran 2011 dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini.

The Summary Statement of Budget Realization of the Secretariat General Fiscal Year of 2012 compared to Fiscal Year of 2011 can be seen in the following Table 1.3.

Tabel 1.3. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2012 dan 2011 Table 1.3 Summary Statement of Budget Realization of the Secretariat General Fiscal Year 2012 and 2011

Uraian (Description)

Tahun Anggaran 2012 (Fiscal Year 2012) Anggaran (Budget)




Pendapatan Negara dan Hibah (State Revenue and Grant)

761.307.265.000

1.509.182.136.455

315.801.420.000

1.117.542.025.073

Jumlah Pendapatan (Total Revenue)

761.307.265.000

1.509.182.136.455

315.801.420.000

1.117.542.025.073

6.451.593.257.000

6.022.847.719.608

6.845.942.340.000

5.932.843.630.261

2.333.760.000

1.503.906.534

3.703.412.000

2.052.395.467

18.747.174.000

0

Belanja Rupiah Murni (Pure Rupiah Expenditure) Belanja Pinjaman Luar Negeri (Foreign Loan Expenditure) Belanja Rupiah Murni Pendamping (Accompanying Pure Rupiah Expenditure) Belanja Badan Layanan Umum (Public Service Agency Expenditure) Belanja Hibah Luar Negeri (Foreign Grant Expenditure)

327.692.304.000

22.535.821.809

34.118.987.000

27.134.520.994

5.435.824.000

1.435.154.042

148.925.000

107.604.528

7,780,870,000

1,798,931,538

6.787.055.145.000

6.048.322.601.993

6.910.441.708.000

5.963.937.082.788

Rekening Khusus (Special Account) Jumlah Belanja (Total Expenditure)


5


Neraca Statement of Financial Position In the financial report, Statement of Financial Position is part of the financial statement produced in an accountancy period. The Statement of Financial Position shows the entity’s financial position at the end of a period. The Statement of Financial Position consists of three elements: assets, liabilities, and equitiy fund which related to the accountancy equation:

Dalam laporan keuangan, neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi. Neraca menunjukkan posisi keuangan entitas itu pada akhir periode tersebut. Neraca terdiri atas tiga unsur, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dihubungkan dengan persamaan akuntansi: aset = kewajiban + ekuitas dana.

assets = liabilities + equity.

Pada tahun anggaran 2012, aset Sekretariat Jenderal berjumlah Rp13.378.335.959.138,00 yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp3.677.250.080.726,00, aset tetap sebesar Rp9.574.844.405.336,00, dan aset lainnya sebesar Rp126.241.473.076,00. Sementara jumlah kewajiban sebesar Rp6.879.140.360,00 yang merupakan kewajiban jangka pendek.

In Fiscal Year of 2012, the Secretariat General’s assets were amounted to IDR13,378,335,959,138.00 consisting of current assets in amount of IDR3,677,250,080,726.00, fixed assets in amount of IDR9,574,844,405,336.00 and other assets in amount of IDR126,241,473,076.00. While the total liabilities were amounted to IDR6,879,140,360.00 consisting of short-term liabilities.

Adapun jumlah ekuitas dana pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp13.371.456.818.778,00 yang terdiri atas ekuitas dana lancar sebesar Rp3.670.370.940.366,00 dan ekuitas dana investasi sebesar Rp9.701.085.878.412,00.

The total of equity in Fiscal Year of 2012 was amounted to IDR13,371,456,818,778.00 consisting of current equity in amount of IDR3,670,370,940,366.00 and investment equity in amount of IDR9,701,085,878,412.00.

Ringkasan neraca per 31 Desember 2012 dan 2011 disajikan pada Tabel 1.4.

Statement of Financial Position Summary per December 31st, 2012 and 2011 is presented in Table 1.4.

Tabel 1.4. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011 Table 1.4. Statement of Financial Position Summary per December 31st, 2012 and 2011 (dalam rupiah/in IDR) Nama Perkiraan (Name of Estimation) Aset (Assets)

Kenaikan/ Penurunan (Increase/Decrease)

13.378.335.959.138

11.316.826.844.312

2.061.509.114.826

Aset Lancar (Current Assets)

3.677.250.080.726

2.191.801.112.746

1.485.448.967.980

Aset Tetap (Fixed Assets)

9.574.844.405.336

8.967.678.015.487

607.166.389.849

Aset Lainnya (Other Assets)

126.241.473.076

157.347.716.079

(31.106.243.003)

6.879.140.360

79.014.054.044

(72.134.913.684)

Kewajiban Jangka Pendek (Short-Term Liabilities)

6.879.140.360

79.014.054.044

(72.134.913.684)

Kewajiban Jangka Panjang (Long-Term Liabilities)

0

0

0

Ekuitas Dana (Equity)

13.371.456.818.778

11.237.812.790.268

2.133.644.028.510

Ekuitas Dana Lancar (Current Equity)

3.670.370.940.366

2.187.944.036.716

1.482.426.903.650

9.701.085.878.412

9.049.868.753.552

651.217.124.860

Kewajiban (Liabilities)

Ekuitas Dana Investasi (Investment Equity)

6

31 Desember 2011 (December 31th, 2011)



Peristiwa Penting Important Events Pembangunan Aplikasi MPN G2

The Development of MPN G2 Application

Sebagai langkah awal pengembangan aplikasi settlement Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2), Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan mengadakan kick off meeting proyek MPN G2. Acara yang berlangsung di Gedung Djuanda 1 Kementerian Keuangan ini bertujuan menciptakan sistem penerimaan negara yang terintegrasi dengan menggunakan single database, sehingga diharapkan kebutuhan para pemangku kepentingan dapat terpenuhi.

As an initial step to develop settlement application of Second Generation of Government Revenues Module (MPN G2), the Secretariat General of the Ministry of Finance held a kick off meeting of the MPN G2 project at Gedung Djuanda 1 of the Ministry of Finance. The project is aimed at creating an integrated Government Revenues system using a single database so that all stakeholders’ needs can be fulfilled.

Kementerian Keuangan Serah Terimakan Lulusan D3 STAN 2012 ke BPKP

The Ministry of Finance Handed over Graduates of D3 State Institute of Accountancy (STAN) to Financial and Development Supervisory Board

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan bersama Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menandatangani Berita Acara Serah Terima lulusan D3 STAN tahun 2012 yang ditempatkan di BPKP. Dalam acara yang berlangsung di Aula Ghandi Kantor Pusat BPKP Jakarta ini, diserahterimakan sebanyak 510 lulusan D3. Rinciannya adalah 232 lulusan spesialisasi Akuntansi Pemerintah, 141 lulusan spesialisasi Pajak, 18 lulusan spesialisasi Kepabean dan Cukai. Selain itu ada pula 12 lulusan spesialisasi Perbendaharaan, dan 7 lulusan spesialisasi Pengurusan Piutang Lelang Negara, serta 100 lulusan spesialisasi Penilai Pajak Bumi dan Bangunan.

The Secretariat General of the Ministry of Finance and the Principal Secretary of the Financial and Development Supervisory Board (BPKP) signed a Minute of Handing over of D3 State Institute of Accountancy (STAN) Graduates of 2012 at Gandhi Hall of the Financial and Development Supervisory Board (BPKP) Head Office in Jakarta. 510 D3 graduates consisting of 232 of Government Accountancy specialization, 141 of Tax specialization, 18 of Customs and Excise specialization. In addition, there were 12 graduates of Treasury specialization, 7 graduates of Management of State Auction Credits specialization, and 100 graduates of Land Tax Appraisal were handed over.

Sekretariat Jenderal Selenggarakan Sosialisasi Regional

The Secretariat General Held Regional Socialization

Kegiatan sosialisasi regional diikuti 269 satker Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia dengan belanja modal lebih dari Rp500 miliar atau belanja barang lebih dari Rp1 miliar. Acara sosialisasi regional yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal di enam kota, yaitu Jakarta, Solo, Makassar, Medan, Surabaya, dan Palembang ini sedikitnya memiliki tiga tujuan. Di antaranya adalah pengkajian realisasi anggaran dan laporan keuangan tahun 2011, pemantauan penyerapan anggaran untuk mencapai target penyerapan Daftar Pelaksanaan Isian Anggaran (DIPA) sebesar 95 persen serta percepatan pengadaan barang dan jasa.

The regional socialization was attended by 269 work units of the Ministry of Finance throughout Indonesia whose spending capital expenditure is over IDR500 billion and material expenditure is over IDR1 billion. The regional socialization was held in six cities, including Jakarta, Solo, Makassar, Medan, Surabaya, and Palembang. It had three goals namely assessing the budget realization and financial statement 2011, monitoring the budget absorption to achieve the absorption target in the Budget Allocation List (DIPA) of 95 percent, and accelerating goods and service procurement.

02.02.2012

03.03.2012

01.04.2012


7


13.04.2012

01.06.2012

05.06.2012

8

User Acceptance Test untuk Analisis Beban Kinerja (ABK)

User Acceptance Test for Work Load Analysis (ABK)

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan menyelenggarakan User Acceptance Test untuk aplikasi Analisis Beban Kerja (ABK). Penyusunan aplikasi ini ditujukan agar proses pengumpulan dan pengolahan data beban kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dapat lebih objektif, akurat, dan cepat dalam penghitungan dan layanan. Hasil dari pengujian ini akan menjadi bahan masukan dalam tahap Quality Assurance (QA) dan perbaikan pada beberapa fitur aplikasi yang masih belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

The Secretariat General of the Ministry of Finance held a User Acceptance Test for the Work Load Analysis (ABK) application. The application arrangement was aimed at collecting and processing work load data at the Ministry of Finance more objectively, accurately, and rapidly in the calculation and service. The result of the test will be considered as an input in the Quality Assurance (QA) and improvement of some application features not compatible yet with the field needs.

Review Strategy Map dan Kontrak Kinerja

Review on Strategy Map and Work Contract

Untuk meningkatkan implementasi manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC), Sekretariat Jenderal melakukan kajian terhadap peta strategi (strategy map) dan kontrak kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan ini untuk mengetahui efektivitas implementasi manajemen kinerja berbasis BSC. Kajian terhadap kontrak kinerja juga ditujukan untuk mengetahui sejauh mana Indikator Kinerja Utama (IKU) sudah mencerminkan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam peta strategi. Selain itu juga untuk memastikan IKU telah memenuhi karakteristik SMART-C serta memastikan apakah IKU telah dilakukan cascade dan alignment dengan baik.

To increase implementation of the Balanced Scorecard (BSC)-based performance management, the Secretariat General has assessed the strategy map and performance contract at the Ministry of Finance. The activity was aimed to know the effectiveness of BSC-based performance management. It was also aimed to find out to what extend the Main Performance Indicator (IKU) reflects the achievement of the strategic goal set in the strategy map. In addition, it was also aimed to ensure that the Key Performance Indicator (KPI) fulfills the SMART-C characteristic and has been well aligned.

Penandatangan BAST BMN antara Sekretariat Jenderal dan DJKN

BAST BMN Signing between the Secretariat General and the Director General of State Assets

Sekretaris Jenderal Kemenkeu dan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melakukan serah terima Barang Milik Negara (BMN) untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang lebih efektif dan efisien. Aset BMN yang diserahterimakan di Aula DJKN, Gedung Syafruddin Prawiranegara berupa tanah dan bangunan, di antaranya adalah tanah seluas 544 m2 dan bangunan seluas 169 m2 di Jl. Pendidikan No. 20, Mataram. Tanah dan bangunan ini merupakan hasil rampasan Jaksa Agung atas kasus tindak pidana korupsi. Selain itu, penggunaan sementara lahan seluas 500 m2 di Jl. Gunung Agung Desa Trikora, Jayapura dan lahan seluas 275 m2 di Jl. Kompleks dekat Jl. Angkasa Indah Desa Angkasa, Jayapura, milik Gedung Keuangan Negara (GKN) Jayapura, Sekretariat Jenderal.

The Secretariat General of the Ministry of Finance and the Secretary of the Directorate General of State Assets handed over State’s Property (BMN) as a manifestation of a more effective and efficient management of State’s Property (BMN). The ceremonial event was held at the hall of the Directorate General of State Assets. The State’s Properties (BMN) handed over are in the form of land and building. It is among others a 544 m2 land and a 169 m2 building at Jl. Pendidikan No. 20, Mataram, which was a property confiscated by the Attorney General following a corruption criminal case. In addition, the state’s property handed over also included a 500 m2 land at Jl. Gunung Agung Desa Trikora, Jayapura and a 275 m2 land at jalan Kompleks near jalan Angkasa Indah Desa Angkasa, Jayapura, that belongs to the State Financial Building (GKN) Jayapura of the Secretariat General.


Peresmian Tempat Sidang Pengadilan Pajak di Yogyakarta

Official Opening of Tax Court in Yogyakarta

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan bersama Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia meresmikan tempat Sidang Di luar Tempat Kedudukan Pengadilan Pajak di lantai 3 Gedung Keuangan Negara Yogyakarta. Yogyakarta dipilih sebagai tempat pertama diadakannya sidang di luar tempat kedudukan karena kesiapan sarana dan prasarana. Keberadaan sidang di luar tempat kedudukan pengadilan pajak bertujuan untuk mendekatkan fungsi pelayanan kepada para pencari keadilan. Sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pencari keadilan menuju Pengadilan Pajak yang tertib, dan efisien. Penyelenggaraan sidang di luar tempat kedudukan Pengadilan Pajak ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi “Sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan di tempat lain”.

The Secretary General of the Ministry of Finance along with the Vice Chairman of Development of the Supreme Court of the Republic of Indonesia officially opened a Tax Court at the 3rd floor of the State Financial Building (GKN) in Yogyakarta. The city was chosen as the first place of a court outside a tax court for its facilities and infrastructure readiness. The trial held outside the locus of the Tax Court to bring the service closer to the justice seekers. Therefore, it is expected to provide more advantages to the justice seekers towards an orderly, effective, and efficient tax court. The trial is held outside the locus of Tax Court based on the provision set in Article 4 of Laws Number 14 of 2002 on Tax Court stating “The trial of Tax Court is held at the locus of Tax Court and if it is deemed necessary, the trial may be held in other places”.

Pemantauan dan Evaluasi Efektivitas Organisasi dan Peningkatan Mutu Pelayanan Publik

Monitoring and Evaluation of Organization’s Effectiveness and Quality Improvement of Public Services

Sekretariat Jenderal Kemenkeu melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas organisasi serta peningkatan mutu pelayanan publik. Kegiatan ini merupakan program nasional yang digariskan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk sejumlah tujuan. Di Kementerian Keuangan, kegiatan ini dilaksanakan pada beberapa instansi vertikal Kementerian Keuangan, yaitu di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta.

The Secretariat General of the Ministry of Finance monitored and evaluated the organization’s effectiveness and the quality improvement of public services. this is a national program that set by the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (PAN-RB) for a number of purposes. At the Ministry of Finance, the activity was held in some vertical offices, including the Regional Office of the Directorate General of Treasury in Yogyakarta province, the Customs and Excise Supervision and office in Yogyakarta, and the State Assets and Auction office (KPKNL) in Yogyakarta.

Sekretaris Jenderal Buka Lokakarya Pemugaran A.A. Maramis

Secretary General Officially Opened a Workshop on A.A. Maramis Renovation

Sekretaris Jenderal Kemenkeu membuka lokakarya Conservation and Reuse of A.A. Maramis I Building Ministry of Finance di Aula Gedung Prijadi Praptosuharjo II. Lokakarya ini bertujuan untuk memberi informasikan kepada para pemangku kepentingan tentang teknik konservasi restorasi gedung

The Secretary General of the Ministry of Finance officially opened a workshop on the conservation and reuse of A.A. Maramis I building of the Ministry of Finance at Aula Prijadi Praptosuharjo II building. The workshop was aimed to provide information to the stakeholders on the conservation and restoration

07.06.2012

08.06.2012

12.06.2012


9


21.06.2012

07.2012

14.08.2012

yang dibangun pada abad ke-19 dan kemungkinan penggunaannya kembali, baik sebagai museum atau perpustakaan. Kegiatan restorasi yang telah dimulai sejak tahun 2004 ini dilakukan karena Gedung A.A. Maramis I tersebut merupakan salah satu cagar budaya yang perlu dilestarikan dalam aspek arsitektur maupun sejarahnya.

technique of the building which was built on the 19th century and at to discuss the possibility of re-using the building as both a museum as well as a library. The restoration began in 2004 as A.A. Maramis I Building is one of cultural heritages of which both the architecture and the history should be preserved.

Rakor Pengelolaan Gedung Keuangan Negara Tahun 2012 di Bandung

Coordinating Meeting on the State Financial Building (GKN) Management 2012 in Bandung

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan melaksanakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Gedung Keuangan Negara (GKN) Tahun 2012 di Bandung. Acara yang dihadiri oleh 22 Kepala Rumah Tangga GKN dari Banda Aceh sampai Manokwari ini mengusung tema “Kepala Rumah Tangga GKN sebagai Building Manager”. Melalui acara ini diharapkan para Kepala Rumah Tangga GKN dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta perencanaan pengelolaan anggaran yang dibutuhkan satuan kerja.

The Secretariat General of the Ministry of Finance held a coordinating meeting of the State Financial Building (GKN) Management 2012 in Bandung. The meeting was attended by 22 heads of the State Financial Building (GKN) from Banda Aceh to Manokwari, by having a theme “GKN Heads as Building Manager.” The event was expected to increase service quality and budget management planning that required by the work units of the Building Managers.

Pameran The First International Islamic Financial Inclusion Summit (IIFIS)

The Exhibition of First International Islamic Financial Inclusion Summit (IIFIS)

Dalam rangkaian kegiatan The First IIFIS, Sekretariat Jenderal bekerja sama dengan Bapepam-LK dan Badan Kebijakan Fiskal mengikuti rangkaian festival dan pameran di lapangan VVIP Manahan, Solo pada 13-18 Juli 2012. Diselenggarakan pula workshop dan konferensi di Diamond Convention Centre pada 16-18 Juli 2012. Dalam acara tersebut, Kementerian Keuangan menampilkan materi mengenai program keuangan inklusif, baik sektor keuangan, pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak, infrastruktur, edukasi dan akses kepada program usaha mikro kecil dan menengah.

In conjunction with the First International Islamic Financial Inclusion Summit (IIFIS), the Secretariat General in cooperation with the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) and the Fiscal Policy Agency (BKF) attended a series of festivals and exhibitions at Manahan VVIP court, Solo, July 13th-18th, 2012. During the event, the Minister of Finance delivered a presentation on inclusive financial program, in the financial sector, tax, Non- Tax Revenues, infrastructure, education and access for small micro and medium business programs.

Seminar on Revenue and Expenditure Seminar APBN dan APBN-P 2012 Budget for Central Government and the Revised 2012 Sekretariat Jenderal bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) melakukan penyebaran informasi terkait kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi terkini kepada para pengamat ekonomi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang tergabung dalam Forum Jaringan Ahli Ekonomi (Regional Economist). Acara yang dilanjutkan

10


The Secretariat General in cooperation with the Fiscal Policy Agency (BKF) and the Financial and Education and Training Agency (BPPK) conducted a dissemination of information on the fiscal policy and the latest economic development to economist, who are members of the Forum of Regional Economist, from various universities in Indonesia. The event was followed by a

dengan serangkaian seminar nasional di 11 kota besar di Indonesia ini bertujuan membangun opini positif para pemangku kepentingan Kementerian Keuangan di daerah.

series of national seminars in 11 major cities in Indonesia, aimed at setting a positive opinion of the stakeholders of the Ministry of Finance in the regions.

Konferensi Asia Pacific Ministers and Regional Governors Conference (APM-RGC) dan Pameran Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE)

Asia Pacific Ministerial Conference and Regional Governors Conference (APM-RGC) and the Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE)

Dalam rangkaian konferensi para Menteri dan Gubernur se-Asia Pasifik terkait Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Inklusif (APMRGC), Sekretariat Jenderal bekerja sama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) berpartisipasi mengikuti IIICE 2012 dalam pameran infrastruktur. Pada kegiatan tersebut, Kementerian Keuangan menampilkan materi terkait skema fasilitas fiskal yang dikeluarkan pemerintah untuk mendukung pembangunan infrastruktur. APM-RGC dan IIICE 2012 merupakan sarana yang dibentuk menampilkan mitra dagang nasional dan internasional guna mendukung pembangunan infrastruktur di 33 provinsi Indonesia.

In series of the Asia Pacific Ministerial Conference and the Regional Governors Conference in relation to the Sustainable and Inclusive Infrastructure Development (APMRGC), the Secretariat General in cooperation with the PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) participated in the IIICE 2012 in an infrastructure exhibition. During the event, the Minister of Finance brought up a presentation on the fiscal facility scheme that issued by the government to support infrastructure development. APM-RGC and IIICE 2012 were a facilities to present both national as well as international trade partners to support infrastructure development in 33 provinces of Indonesia.

FGD Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit

FGD of Bureaucracy Reform Team and Unit Institutional Transformation

Dalam rangka mempersiapkan bahasan rapat dinas, sebelumnya Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit (TRBTKU) Sekretariat Jenderal menyelenggarakan Focused Group Discussion (FGD) pada tanggal 17 hingga 18 September 2012. FGD membahas komitmen terhadap visi dan misi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang baru. Dalam FGD tersebut juga dibuat kerangka kerja dan indikator kinerja yang diperlukan dalam rangka merumuskan aksi konkret peran Sekretariat Jenderal sebagai penggerak utama (prime mover).

In the framework of the preparation of meeting topics, previously the Bureaucracy Reform Team and the Unit Institutional Transformation (TRBTKU) of the Secretariat General held a Focused Group Discussion (FGD) on September 17th and 18th, 2012. Discussing about the commitment to the new vision and mission of the Secretariat General of the Ministry of Finance. During the discussion, a work frame and a performance indicator were set up to formulate the Secretariat General’s concrete action as a prime mover.

Rapat Dinas Periode I

Official Meeting Period I

Rapat dinas Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan periode I tahun 2012 diselenggarakan di Lor In Hotel Solo, Jawa Tengah. Rapat itu dihadiri 68 pejabat Eselon II dan III di lingkungan Sekretariat Jenderal. Rapat Dinas sebelumnya telah dibuka pada tanggal 21 September 2012 di Aula Mezzanin Gedung Djuanda I yang diikuti oleh seluruh pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal dan mengundang seluruh pemangku kepentingan. Rapat

An official meeting of the Secretariat General of the Ministry of Finance period I of 2012 was held in Lor In Hotel in Solo, Central Java. The meeting was attended by 68 officials of Echelons II and III of the Secretariat General. The official meeting was previously officially opened on September 21st, 2012 at Aula Mezzanine Gedung Djuanda I and participated by all structural officials of the Secretariat General, and invited all stakeholders. The official meeting had the theme “The

28-30.08.2012

17-18.09.2012

24.09.2012


11


Dinas mengambil tema Mewujudkan Peran Strategis Sekretariat Jenderal sebagai Penggerak Utama (prime mover) Melalui Perubahan Pola Pikir dan Sasaran Strategis.

Strategic Role of the Secretariat General as a Prime Mover through a Paradigm Change and Strategic Goal”.

02.10.2012

17-21.10.2012

30.10.2012

12

Penandatanganan Memorandum of Understanding Kementerian Keuangan dan BPN RI

Signing of a Memorandum of Understanding between the Ministry of Finance and the National Land Agency (BPN)

Dalam rangka pengamanan Barang Milik Negara (BMN) dilaksanakan pembuatan sertifikat seluruh bidang tanah yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Untuk itu, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) sekaligus membentuk tim kerja dan pemantau di tingkat pusat dan daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat pengurusan hak dan penerbitan sertifikat tanah Kementerian Keuangan.

In the framework of securing the State’s Property (BMN), certificates of land was held by the Ministry of Finance. For this purpose, the Secretariat General of the Ministry of Finance and the National Land Agency of the Republic of Indonesia (BPN RI) signed a Memorandum of Understanding (MoU) and set up a working and monitoring team in both the central and regional level. It was hoped that the MoU would accelerate the processing of right and the issuance of land certificate at the Ministry of Finance.

Sekretariat Jenderal dalam The 27th Trade Expo Indonesia 2012

Secretariat General at the 27th Trade Expo Indonesia 2012

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan mengikuti rangkaian pameran Trade Expo Indonesia ke-27 di arena PRJ, Kemayoran Jakarta Pusat. Kementerian Keuangan menyuguhkan berbagai bentuk informasi seperti layanan tata cara registrasi dan verifikasi bagi penyedia barang/jasa maupun panitia pengadaan, layanan help desk, layanan bidding room, layanan kerja sama penggunaan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Diselenggarakan pula pelatihan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Tujuannya agar informasi tentang e-Procurement dapat terpublikasikan secara cepat dan luas kepada masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri yang sejalan dengan inovasi terbaru dalam lampiran IV-c Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Jasa Konsultasi melalui seleksi internasional.

The Secretariat General of the Ministry of Finance took part in a series of exhibitions at the 27th Trade Expo Indonesia at Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Central Jakarta. The Ministry of Finance exhibited a variety of information, such as service for registration and verification procedure for both goods/ service providers as well as procurement committees, help desk service, bidding room service, and cooperation service of Electronic Procurement Service Facility use (LPSE). In addition, training on Electronic Procurement System (SPSE) application was also held. The purpose was to publish the information on e-Procurement fast and vastly to the public both domestic as well as abroad which is in line with the latest innovation in attachment IV-c of the Presidential Regulation Number 70 of 2012 on Consultation Service Procurement through an international selection.

Pemenang KPPc 2012 di Kementerian Keuangan

The Winner of Pilot Office of 2012 at the Ministry of Finance

Sekretariat Jenderal Kemenkeu mengadakan penilaian kandidat Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) di lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2012. Dari total 12 kandidat KPPc, empat kandidat terpilih menjadi pemenang yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea

The Secretariat General of the Ministry of Finance held a Pilot Office candidates assesment at the Ministry of Finance in 2012. Out of a total of 12 Pilot Office candidates, 4 candidates were selected to be the winner, including the Customs and Excise Office (KPPBC) in Purwakarta,


dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Purwakarta, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar 3 (KPP LTO/BUMN) Jakarta, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh, serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pontianak. Penilaian KPPc ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja kantor pelayanan, serta untuk motivasi bagi aparatur atau kantor pelayanan dalam memperbaiki kinerjanya, dan memacu aparatur maupun kantor pelayanan lain untuk meningkatkan kinerja layanannya.

the Large Taxpayer 3 Tax Office (KPP LTO/BUMN) in Jakarta, the State Assets and Auction Office (KPKNL) in Banda Aceh, and the State Treasury Office (KPPN) in Pontianak. The Pilot Offices rating was a token of appreciation to the offices’ performance, and aimed to motivate the apparatus and other service officers to improve their performance and service.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dalam Hari Oeang Ke 66

Launching of an Integrity Zone Development on the 66th “Hari Oeang”

Dengan mengusung tema “Hari Oeang ke-66 Mewujudkan Zona Integritas dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan”, diselenggarakan penandatanganan piagam deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di Kementerian Keuangan. Acara yang berlangsung di Aula Dhanapala ini merupakan perwujudan dari program transformasi kelembagaan dan sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi. Sekretariat Jenderal turut mendukung acara tersebut dengan mengadakan pameran foto dan pemutaran tayangan mengenai proses internal penanaman nilai-nilai di Kementerian Keuangan.

Themed “The 66th Hari Oeang realizes an Integrity Zone with the Ministry of Finance’s Values”, a charter to declare the launching of an integrity zone development towards a corruptionfree area at the Ministry of Finance, was signed. The event, held at Aula Dhanapala, that was a manifestation of the institution’s transformation program as a follow up to the bureaucracy reform. The Secretariat General supported the event by organizing a photo exhibition and a presentation on the internal process of instilling values at the Ministry of Finance.

Sekretariat Jenderal Kemenkeu Laksanakan Uji Petik ABK

Secretariat General of the Ministry of Finance Held a Work Load Analysis (ABK) Sampling

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan melaksanakan uji petik pengumpulan data beban kerja dan norma waktu pada instansi vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan. Analisis Beban Kerja (ABK) akan digunakan sebagai salah satu bahan dalam menentukan kebijakan, antara lain di bidang penataan organisasi, penyempurnaan prosedur operasi standar (Standard Operating Procedures/SOP), dan penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai. Kegiatan ini dilaksanakan secara sampling pada beberapa Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan di beberapa kabupaten/kota pada bulan Agustus sampai dengan November 2012.

The Secretariat General of the Ministry of Finance held a sampling of collecting data of work load and time norm at vertical offices of the Ministry of Finance. The Work Load Analysis (ABK) will be used as one of the elements to stipulate policies, among others in the organization, the Standard Operating Procedures (SOP), and the plan of employees’ needs and organization. The sampling was held in some Regional Offices and Offices in regencies/cities from August to November 2012.

31.10.2012

31.10.2012


13


11.2012

Sosialisasi PMK Nomor 123/ PMK.01/2012

Socialization of Regulation of the Minister of Finance Number 123/ PMK.01/2012

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan PerundangUndangan dan Layanan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada kantor vertikal Kementerian Keuangan di sejumlah daerah. Di antaranya yaitu di Gedung Keuangan Negara Medan, Gedung Keuangan Negara Yogyakarta, Gedung Keuangan Negara Makasar, Gedung Keuangan Negara Surabaya, Gedung Keuangan Negara Balikpapan.

Socialization of The Regulation of the Minister of Finance Number 123/ PMK.01/2012 on Legislation Composing Procedure and Documentation Network System Service and Legal Information at vertical offices of the Ministry of Finance was in a number of regions, including the State Finance Building (GKN) in Medan, the State Finance Building (GKN) in Yogyakarta, the State Finance Building (GKN) in Makassar, the State Finance Building (GKN) in Surabaya, and the State Finance Building (GKN) in Balikpapan.

09.11.2012

19.11.2012

Sosialisasi Akuntan Publik

Public Accountant Socialization

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang bertujuan untuk memahami pentingnya peranan posisi akuntan publik dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan. Acara yang dilaksanakan di Harmoni One Convention Hotel ini dihadiri oleh anggota Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Aziz dan Indah Kurnia selaku narasumber. Hadir sebagai peserta adalah kalangan akademisi, praktisi profesi akuntan publik, pengguna jasa akuntan publik, serta pemangku kepentingan lainnya.

Socialization of Act Number 5 of 2011 on Public Accountant which aimed to understand the important roles of public accountants in increasing the quality of financial statement. The event was held in Harmoni One Convention Hotel and attended by members of Commission IX of the House of Representatives, Harry Azhar Aziz dan Indah Kurnia, as sources. Participants included academicians, public accountants, public accountant service users, and other stakeholders.

FGD Survei Kepuasan Pelanggan Focussed Group Discussion (FGD) Terhadap Layanan TIK on Customers Satisfaction Survey of Information and Communication Technology (TIK) Service Dalam rangka meningkatkan maturitas To increase maturity of the Information Information Technology Service Technology Service Management (ITSM) Management (ITSM) dan Persiapan and achievement preparation of the ITSM Pencapaian Standardisasi Internasional International Standard (ISO 20000:2011), ITSM (ISO 20000:2011), Sekretariat the Secretariat General of the Ministry of Jenderal Kementerian Keuangan Finance held a Focussed Group Discussion mengadakan FGD survei kepuasan (FGD) on customers satisfaction survey pelanggan terhadap layanan teknologi of the Information and Communication informasi dan komunikasi (TIK). Survei Technology (TIK). The survey of customers kepuasan pelanggan ini bertujuan satisfaction was aimed at finding out the untuk mengetahui tingkat kepuasan customers satisfaction level of Financial pelanggan terhadap layanan TIK Pusintek Information System and Technology dan menampung aspirasi/masukan Center’s Information and Communication pengguna. Survei juga digunakan Technology (TIK) service and at sebagai bahan evaluasi Pusintek terkait accommodating the users aspiration/input. kendala dan permasalahan yang dihadapi The survey was also used by Financial pengguna terkait dengan layanan TIK Information System and Technology Center Pusintek serta untuk lebih meningkatkan to evaluate constraints and problems which kualitas layanan TIK kepada seluruh faced by the users in relation to Financial pengguna di unit Eselon I lingkungan Information System and Technology Kementerian Keuangan. Center’s Information and Communication Technology (TIK) service used, and to further increase the service quality to all users at Echelon I of the Ministry of Finance.

14


Seminar Sehari Perencanaan SDM

One-Day Seminar on Human Resources Planning

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan menyelenggarakan seminar sehari tentang perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM), sejalan dengan makin derasnya tuntutan pemberian pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal menegaskan bahwa Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan bertekad melakukan rekrutmen SDM dengan baik dan tepat baik dari sisi jumlah (kuantitas) maupun sisi kompetensi (kualitas). Perencanaan SDM yang matang ini diperlukan untuk mewujudkan postur birokrat yang ideal, memperteguh komitmen untuk melanjutkan reformasi birokrasi dan menghadirkan sosok birokrat yang mampu melayani dengan baik.

The Secretariat General of the Ministry of Finance held a one-day seminar on Human Resources planning, in line with the increasing demand of providing the best service to the people. In his speech, the Secretary General stated that the Secretariat General of the Ministry of Finance determined to recruit good and right human resources in terms of both the number (quantity) as well as the competence (quality). Such a mature Human Resources planning is required to create an ideal bureaucrat posture, to strengthen commitment to continue the bureaucracy reform and to present wellserving bureaucrats.

Penyusunan Konsep PMO Transformasi Kelembagaan

Arrangement of Project Management Office (PMO) Concept for Institutional Transformation

Dalam rangka menyongsong pelaksanaan transformasi kelembagaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan menyelenggarakan pertemuan untuk menyusun konsep Project Management Office (PMO). Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan konsep bentuk PMO yang akan mengawal pelaksanaan transformasi kelembagaan yang akan digulirkan mulai tahun 2013. Sementara, untuk mengawal implementasi blueprint pada tahun 2014 dan seterusnya, akan dibuat konsep PMO dengan alternatif bentuk tim ad-hoc atau bentuk struktur permanen.

To welcome the implementation of institutional transformation, the Secretariat General of the Ministry of Finance held a meeting to arrange a Project Management Office (PMO) concept. The activity was hoped to produce a PMO concept that could guard the implementation of institutional transformation to be launched in 2013. Meanwhile, to guard the blueprint implementation in 2014 and so forth, a PMO concept with an alternative ad-hoc team or permanent structural forms would be made.

Perjanjian dengan Pemprov Sulawesi Selatan

Agreement with South Sulawesi Provincial Government

Salah satu bentuk kerja sama Sekretariat Jenderal dengan pemerintah daerah adalah dengan penandatanganan perjanjian pinjaman dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan untuk pembangunan sepuluh ruas jalan provinsi dan satu jembatan. Pinjaman ini bertujuan untuk membangun akses transportasi guna meminimalisir terjadinya disparitas antarwilayah di Sulawesi Selatan. Adapun nilai investasi yang disepakati sebesar Rp500 miliar dengan jangka waktu pinjaman selama 5 tahun dan suku bunga 7,75 persen per tahun.

One of the cooperation between the Secretariat General and the provincial government is the signing of an agreement with South Sulawesi provincial government to build 10 provincial roads and a bridge. The loan aims to construct a transportation access and to minimize disparity between the regions in South Sulawesi. The agreed investment as much as Rp500 billion with a loan period of five years and an annual interest rate of 7.75 percent.

21.11.2012

03.12.2012

29.12.2012


15


Penghargaan dan Sertifikat Awards and Certificates 28.09.2012

01.11.2012

01.11.2012

16

Badan Publik Pusat Terbaik X

The 10th Best Central Public Agency

Penghargaan sebagai Badan Publik Pusat Terbaik X dari Komisi Informasi Pusat dalam pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 9 “Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala” berdasarkan pemantauan dan evaluasi Komisi Informasi Pusat RI tahun 2012.

An award as the 10th Best Central Public Agency was presented by the Central Information Commission in the implementation of Act Number 14/2008 on Public Information Openness of Article 9 on “Information Compulsory to be Provided and Announced Periodically” based on the observation and evaluation of the Central Information Commission of the Republic of Indonesia in 2012.

Juara I Pengelolaan BMN Kategori Utilisasi BMN

First Winner of State’s Property (BMN) Management in BMN Utilisation Category

Juara I dengan kinerja sangat baik di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara kategori Utilisasi BMN untuk Kelompok Kementerian/Lembaga dengan jumlah UKPB > 100 Satuan Kerja dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam kapasitas Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan selaku Pengguna Barang.

First winner with a very good performance in State’s Property (BMN) Management of BMN Utilisation category for Ministries/ Government Agencies group with the number of UKPB > 100 Work Units from the Directorate General of State Assets in the capacity of the Secretariat General of the Ministry of Finance as the Goods User.

Juara II Pengelolaan BMN Kategori Realisasi Inventarisasi dan Penilaian BMN

Second Winner of State’s Property (BMN) Management of BMN Inventory and Appraisal Realization Category

Juara II dengan kinerja sangat baik di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara kategori Realisasi Inventarisasi & Penilaian BMN untuk Kelompok Kementerian/Lembaga dengan jumlah UKPB > 100 Satuan Kerja dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam kapasitas Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan selaku Pengguna Barang.

Second winner with a very good performance in State’s Property (BMN) Management of BMN Inventory and Appraisal Realization category for Ministries/Government Agencies group with the number of > 100 Work Units from the Directorate General of State Assets in the capacity of the Secretariat General of the Ministry of Finance as the Goods User.


Service Innovation di Lingkungan Instansi Pemerintah

Service Innovation in the Environment of Government Institutions Areas

09.11.2012

Penghargaan Kategori Service Innovation An award in the Service Innovation di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun category in the environment of Government 2012 Dalam rangkaian kegiatan The First Institutions Areas year 2012 was IIFIS, Sekretariat Jenderal bekerjasama presented in series of the first IIFIS. The dengan Bapepam-LK dan Badan Secretariat General in cooperation with the Kebijakan Fiskal mengikuti rangkaian Capital Market and Financial Institutions festival dan pameran di lapangan VVIP Supervisory Agency (Bapepam-LK) and Manahan, Solo pada 13-18 Juli 2012 the Fiscal Policy Agency (BKF) took part serta workshop dan conference yang in a series of festivals and exhibitions at bertempat di Diamond Convention Manahan VVIP court, Solo on July 13th–18th, 2012 and in a workshop and a conference Centre pada 16-18 Juli 2012. at the Diamond Convention Centre on July 16th–18th, 2012.

Penghargaan Tertinggi dalam LAKIP Tahun 2012

Highest Award in LAKIP 2012

05.12.2012

The Ministry of Finance with the Supreme Kemenkeu bersama BPK dan KPK Audit Board (BPK) and the Corruption meraih Penghargaan tertinggi dengan Eradication Commission (KPK) achieved predikat A dalam Laporan Akuntabilitas the highest award with predicate A in Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) the Government Institution Performance tahun 2012 yang diberikan oleh Wakil Accountability Report (LAKIP) 2012. The Presiden RI Bodiono. Penghargaan award was presented by Vice President ini diserahkan di Hotel Sultan, Jakarta of the Republic of Indonesia, Boediono, pascaevaluasi yang dilakukan oleh at Sultan Hotel, Jakarta, following an Kementerian PAN-RB. evaluation by the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform.

Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Utama

Parahita Ekapraya Award 18.12.2012

Penghargaan dari Presiden RI atas implementasi Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan pemenuhan hak anak khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan. Anugerah tersebut diberikan pada pucak acara peringatan Hari Ibu Tahun 2012 di UKM Convention Hall,

An award was presented by the President of the Republic of Indonesia for the implementation of Gender Mainstreaming (PUG) and the fulfillment of children’s rights, especially at the Ministry of Finance. The award was presented at the Mother’s Day 2012 commemoration, which held at UKM Conventional Hall, SMESCO Building, Jakarta.

Jakarta (Gedung SMESCO).


17


Sambutan Sekretaris Jenderal Foreword by the Secretary General

18

Kepada Yth. Menteri Keuangan; Para rekan sejawat; Para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

To the Minister of Finance; Fellow colleagues; Stakeholders and the community.

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua,

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Best wishes for all of us,

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2012, Sekretariat Jenderal memiliki nomenklatur program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan. Nomenklatur ini sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2010-2014. Berbagai kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Sekretariat Jenderal dijalankan oleh unit-unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal memiliki 14 unit Eselon II dan dua unit Badan Layanan Umum (BLU).

In accordance with the Work Plan 2012, the Secretariat General has a nomenclature of management Support and Other Technical Tasks Implementation. The nomenclature is in accordance with the Strategic Plan of 2010-2014 of the Ministry of Finance. Various activities, included as the tasks and responsibilities of the Secretariat General, are implemented by Echelon II units at the Secretariat General. The Secretariat General covers 14 Echelon II units and two units of Public Service Agency (BLU).

Kementerian Keuangan merupakan salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Demikian pula Sekretariat Jenderal, sebagai entitas pelaporan di lingkungan Kementerian Keuangan, berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal (LKSJ) terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). LKSJ disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal, lalu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BKP). Namun, LKSJ tidak mendapatkan opini sebagaimana Laporan Keuangan Kementerian Keuangan. Hasil audit BPK berupa Laporan Hasil Pemeriksaan yang berisi sejumlah temuan pemeriksaan.

The Ministry of Finance is one of the reporting entities that has the obligation to organize an accountancy and accountability report on the implementation of the Revenue and Expenditure Budget for Central Government (APBN). As to the Secretariat General, as a reporting entity in the Ministry of Finance, is also obliged to organize an accountancy and accountability report on the Statement of Budget Realization Report (LRA), Statement of Financial Position, and Notes of the Financial Statement (CaLK). The Financial Report of the Secretariat General is made by the Attorney of the Secretariat General’s Budget User, then audited by the Supreme Audit Board (BPK). However, the Financial Report of the Secretariat General shall not obtain any opinion as the Financial Report of the Ministry of Finance. The result of audit of the Supreme Audit Board (BPK) shall be in the form of Examination Result Report containing a number of findings.

Komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, secara lebih spesifik dilakukan dalam beberapa kegiatan pada tahun 2012. Di antaranya workshop pengelolaan kinerja tahap II pada bulan Februari 2012 yang dihadiri oleh 172 peserta dari masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja, dilakukan Survei Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Hasil survei menunjukkan, pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan berada

The commitment to increase the human resources quality is more specifically conducted in some activities in 2012, among others namely a workshop of performance management phase II in February 2012 which was attended by 172 participants from each Echelon I unit at the Ministry of Finance. To monitor and evaluate implementation of the performance management, a survey on the performance management at the Ministry of Finance was conducted. The survey result shows that the performance management of the Ministry of Finance was in level 3 (defined) from 5-level scale. Meanwhile, to



19


20

pada tingkat 3 (defined) dari skala 5 tingkatan. Sementara untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Pegawai Kementerian Keuangan, diluncurkan aplikasi situs pengelolaan kinerja e-performance dengan alamat www.e-performance.depkeu.go.id.

support efficiency and effectiveness of the implementation of the employees’ performance management of the Ministry of Finance, an application of performance management site has been launched, with the address of www.e-performance.depkeu.go.id.

Sekretariat Jenderal juga melakukan penataan organisasi/modernisasi kantor untuk mendukung kelancaran tugas organisasi dan ketatalaksanaan. Di antaranya adalah penetapan 26 Peraturan Menteri Keuangan mengenai penataan organisasi/ modernisasi kantor. Ada pula 16 Keputusan Menteri Keuangan tentang Uraian Jabatan Pelaksana pada Kantor Pusat dan Kantor Vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan. Sekretariat Jenderal juga mengukur beban kinerja melalui Analisis Beban Kerja tahun anggaran 2012. Kegiatan ini dilakukan secara menyeluruh di 12 kantor pusat unit organisasi Eselon I dan seluruh instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan), serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

The Secretariat General has also arranged the organization/modernization the office to support the organization’s tasks and management. This includes 26 Regulations of the Minister of Finance on the organization arrangement/office modernization. There are also 16 Decrees of the Minister of Finance on the Job Description of Executors at the Head Office and Vertical Offices at the Ministry of Finance. The Secretariat General has also measured the performance work load through the Analysis of Work Load of Fiscal Year 2012. The activity was carried out comprehensively in 12 Head Offices of Echelon I organization unit and all vertical offices at the Directorate General of Tax (DJP), the Directorate General of Customs and Excise (DJBC), the Directorate General of Treasury (DJP), and the Directorate General of State Assets (DJKN).

Di bidang komunikasi serta layanan informasi, Sekretariat Jenderal berupaya mengoptimalkan situs jejaring sosial untuk menjalin kedekatan dan memudahkan interaksi dengan publik. Jejaring sosial dapat mengarahkan komunitas dunia maya untuk memahami informasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan serta dapat meningkatkan traffic kunjungan ke situs Kementerian Keuangan. Jejaring sosial yang digunakan oleh Kementerian Keuangan adalah Twitter, Facebook dan YouTube. Untuk memberikan layanan informasi yang baik sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pemohon informasi, telah diadakan Sosialisasi PMK Nomor 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan.

In the communication field and information services, the Secretariat General makes efforts to optimize the social network sites to establish closeness and to facilitate interaction with the public. The social network is able to direct the cyberspace community to understand information and policies which issued by the Ministry of Finance, and to increase visits to the Ministry of Finance’s sites. The social network used by the Ministry of Finance includes Twitter, Facebook, and YouTube. To provide good information services for the satisfaction of the information applicants, the Regulation of the Minister of Finance Number 132/ PMK.01/2012 on the Guideline of Public Information Service at the Ministry of Finance has been socialized.

Selama tahun 2012 pula, Sekretariat Jenderal telah memfasilitasi 308 rapat pimpinan Kementerian Keuangan dengan DPR. Selain itu, diselenggarakan 32 kali konferensi pers dengan tema utama mengenai APBN dan APBN-Perubahan serta update perkembangan ekonomi Indonesia. Dalam rangka memberikan edukasi tentang APBN/APBN-P kepada kalangan akademisi maupun praktisi di daerah, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan menjalin hubungan dengan Jaringan Ahli Ekonomi sebagai narasumber maupun konsultan keuangan di daerah. Terkait pengelolaan layanan referensi Kementerian Keuangan hingga akhir tahun 2012, telah terealisasi kenaikan pengguna perpustakaan Kementerian Keuangan sebesar 96.810 orang (138,07 persen) terdiri dari pengguna fisik sebesar 5.502 orang (87,21 persen) dan pengguna online sebesar 91.308 orang (142,04 persen).

During year of 2012, the Secretariat General facilitated 308 management meetings between the Ministry of Finance and the House of Representatives (DPR). In addition, 32 press conferences were held with the main theme on the Revenue and Expenditure Budget for Central Government and the Revenue and Expenditure Budget for Central Government Review as well as update of the Indonesian economic development. To provide education on the Revenue and Expenditure Budget for Central Government and the Revenue and Expenditure Budget for Central Government Review to academicians and practitioners in the regions, the Secretariat General of the Ministry of Finance set up relations with economists as both sources and financial consultants in the regions. In relation to the reference service management of the Ministry of Finance through to the end of 2012, there was an increase of 96,810 persons (138.07 percent) of users of the Ministry of Finance Library, consisting of 5,502 physical users (87.21 percent) and 91,308 online users (142.04 percent).

Dalam kaitan dengan fungsi penyusunan peraturan perundang-undangan, pada tahun 2012 telah

In relation to the framing function, in 2012, a number of regulations were issued to increase performance of


diterbitkan sejumlah aturan untuk meningkatkan kinerja penyusunan Rancangan PMK maupun Rancangan KMK serta meningkatkan sinergi dengan unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

making Drafts of Regulations of the Ministry of Finance and Drafts of Decrees of the Ministry of Finance, and to increase the synergy with Echelon I units at the Ministry of Finance.

Di bidang bantuan hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan telah mengupayakan pendampingan, penanganan perkara, dan pemberian telaahan/pertimbangan hukum kepada para pimpinan/pejabat/pegawai/unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Upaya ini khususnya yang terkait dengan proses litigasi, baik dalam tahap pemeriksaan perkara pidana, perdata, tata usaha negara, uji materiil, dan perkara arbitrase nasional maupun internasional. Sepanjang tahun 2012, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan telah menangani 227 perkara perdata dengan 68 perkara yang putus dan 55 perkara (80,88 persen) di antaranya menang dan sisanya masih berproses di pengadilan tingkat pertama. Sekretariat Jenderal juga telah menangani 20 permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Sebanyak 16 perkara dimenangkan Kementerian Keuangan, sisanya masih dalam proses menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi.

In legal assistance, the Secretariat General of the Ministry of Finance seeked mentoring, handled cases, and provided legal considerations to the management/ officials/employees/units at the Ministry of Finance. These efforts were especially related to a litigation process, in the inquiry phase of criminal cases, civil cases, state administration, judicial review, and both national as well as international arbitration cases. In 2012, the Secretariat General of the Ministry of Finance handled 227 civil cases of which 68 cases met a verdict and 55 cases (80.88 percent) were won, and the remaining cases remain in process at the court of first instance. The Secretariat General also handled 20 requests of legal judicial review at the Supreme Court of which 16 cases were won by the Ministry of Finance, and the rest remains in decisionwaiting process from the Supreme Court.

Selaku pengguna Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal melaksanakan koordinasi terkait pembuatan sertifikat tanah Kementerian Keuangan, mengingat tanah Kementerian Keuangan yang belum memiliki sertifikat berjumlah cukup besar. Pada periode Januari-Desember 2012, telah diselesaikan 21 pembuatan sertifikat tanah di lingkungan Kementerian Keuangan dan 237 balik nama atas pemegang hak atas tanah menjadi Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan.

As the State’s Property user, the Secretariat General coordinates the making process of land certificates of the Ministry of Finance, as there remains a large number of land of the Ministry of Finance having no certificate. During the period of January–December 2012, 21 land certificates of the Ministry of Finance were completed and 237 land title documents were transferred from previously on behalf of the land owner to the Government of the Republic of Indonesia c.q. the Minsistry of Finance.

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan berperan langsung dalam mendukung seluruh kegiatan Menteri Keuangan/Wakil Menteri Keuangan dalam menjalankan kendali organisasi Kementerian Keuangan. Pada tahun 2012, tingkat kepuasan Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan I dan Wakil Menteri Keuangan II terhadap dukungan Private Office, Delivery Unit dan Strategy Management Office mencapai nilai 84,22 (skala 0-100) atau sangat memuaskan.

The Secretariat General of the Ministry of Finance plays an active role in supporting all activities of the Minister of Finance/Vice Minister of Finance in running the Minstry of Finance’s organization. In 2012, the satisfaction level of the Ministry of Finance, Vice Minister of Finance I and Vice Minister of Finance II to the support of private office, delivery unit and strategy management office was scored 84.22 (scale 0-100) or very satisfactory.

Peningkatan layanan dan dukungan jaringan terhadap unit Eselon I dalam rangka Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Kementerian Keuangan juga telah dilakukan. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan telah berhasil melakukan konsolidasi seluruh infrastruktur TIK di setiap unit Eselon I ke Data Center (DC) Kementerian Keuangan yang sebelumnya telah selesai dibangun pada tahun 2011, termasuk sistem informasi unit Eselon I. Harapannya, untuk dapat mewujudkan Integrated Financial Management Information System (IFMIS) di lingkungan Kementerian Keuangan.

The improved service and support network support to Echelon I units in the framework of Information and Communication Technology (TIK) Integration at the Ministry of Finance have been increased. The Secretariat General of the Ministry of Finance successfully consolidated all Information and Comunication Technology (TIK) infrastructure in each Echelon I unit to the Data Centre (DC) of the Ministry of Finance which was completed in 2011. It also included the information system of Echelon I units. It is hoped that an Integrated Financial Management Information System (IFMIS) at the Ministry of Finance can be realized.

Dalam rangka mengembangkan profesi akuntan publik dan penilai publik di Indonesia, pada tahun

To develop the profession of public accountant and public appraisal in Indonesia, in 2012, it was sozialized


21


22

2012 telah dilakukan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dengan narasumber yang berasal dari anggota Komisi XI DPR RI. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan bersama-sama dengan pihak Asosiasi Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik juga menyelenggarakan Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) sebanyak 25 kali.

Act Number 5 of 2011 on Public Accountant with sources from members of Commission XI of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI). The Secretariat General of the Ministry of Finance in cooperation with the Association of Public Accountants and Public Appraisals also held a Secondary Professional Education (PPL) of 25 times.

Terkait investasi, berbagai produk investasi terus dicoba untuk dikembangkan dan ditawarkan oleh Sekretariat Jenderal kepada para pemangku kepentingan yang membutuhkan pembiayaan. Penyaluran dana investasi tersebut dapat berupa pinjaman langsung dan penanaman modal yang bersifat ekuitas, baik yang dilakukan melalui pasar atau perusahaan tertutup. Sebagian besar bentuk investasi di tahun 2012 yang sudah terealisasi yaitu pemberian pinjaman modal kerja kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pinjaman kepada pemerintah daerah agar dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur di Indonesia.

In relation to investment, a variety of investment products were developed and offered by the Secretariat General to the stakeholders who needed capital injection. The investment fund was in the form of direct loan and investment in equities, through both the market as well as a company. Most of the investments in 2012 were realized in the form of work capital loan to state-owned companies (BUMN) and loan to local governments to support the infrastructure development in Indonesia.

Dalam hal pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau e-Procurement, realisasinya selama tahun 2012 mencapai Rp3,18 triliun atau 96 persen dari total nilai pengadaan sebesar Rp3,29 triliun. Hal itu sesuai dengan kebijakan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 yang menyebutkan sekurang-kurangnya 75 persen total nilai pengadaan di lingkungan Kantor Pusat Instansi Pemerintah wajib dilakukan melalui e-Procurement.

In goods and service e-procurement, the realization in 2012 reached 3.18 trillion or 96 percent from the total procurement in amount of 3.29 trillion. This was in line with the Presidential Policy Number 17 of 2011 stating that at least 75 percent of the total procurement value at the head office of government institutions is obliged to be conducted through e-Procurement.

Pada bidang pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Instansi Perpajakan, selama tahun 2012 Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan menerima 36 pengaduan dari masyarakat yang telah diklasifikasi dan diverifikasi.

In supervision of the tasks implementation of the taxation institutions, in 2012, the Secretariat General of the Ministry of Finance received 36 complaints from the public, of which all have been classified and verified.

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan memiliki Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, baik dana abadi pendidikan maupun dana cadangan pendidikan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, juga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2012, Sekretariat Jenderal belum menyalurkan dana baik untuk beasiswa, riset maupun untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan disebabkan belum adanya keputusan dari Dewan Penyantun mengenai penyaluran dana yang akan dilakukan. Namun, dalam persiapan penyaluran dana tersebut, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan telah melakukan sosialisasi/diseminasi mengenai syaratsyarat pendaftaran, mekanisme seleksi penerimaan beasiswa maupun kebijakan penyaluran dana ke lembaga-lembaga pendidikan. Selain itu juga telah dilakukan seleksi calon reviewer beasiswa dan calon reviewer riset.

The Secretariat General of the Ministry of Finance has a Public Service Agency (BLU) of which the tasks is to manage the National Education Development Fund, both the education eternal fund as well as the education reserve fund according to the policy stipulated by the Minister of Finance and based on legislation. In 2012, the Secretariat General did not distribute the fund yet for scholarships, research or education facilities rehabilitation as no decision was made by the the Board of Trustees on the fund distribution. However, in the preparation of the fund distribution, the Secretariat General of the Ministry of Finance has socialized/disseminated concerning the registration requirements, the selection mechanism of scholarship receivers, and the policy of the fund distribution to educational institutions. In addition, reviewers of the scholarships and researches have been selected.

Sebagai penutup laporan ini, perkenankanlah saya selaku Sekretaris Jenderal menghaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap

Last but not least, as the Secretary General, let me express my highest gratitude and appreciation to all employees at the Secretariat General for the hard and


pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal yang telah bekerja keras dan cerdas menjalankan berbagai program yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Tak lupa, kami sampaikan terima kasih pula kepada para pemangku kepentingan yang telah turut membantu dan berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan demi terciptanya kesempurnaan layanan dan peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal di masamasa mendatang.

smart work in running the variety of programs which are of their tasks and responsibility. Not forget, I would also like to express my gratitude to the stakeholders who have assisted and actively participated by providing inputs for a prime service and performance increase at the Secretariat General in the future.

Jakarta, Desember 2012 Jakarta, December 2012 Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Secretary General of the Ministry of Finance

Kiagus Ahmad Badaruddin


23

Perencanaan yang masak adalah kunci keberhasilan organisasi. Devising Good Planning as the Success Key to Organization.

24



25

Analisis Kinerja 2012 / Performance Analysis

02.

Analisis Kinerja Performance Analysis

Pengelolaan Kinerja Performance Management Dukungan Kegiatan Activities Support

S

ekretariat Jenderal melalui salah satu unitnya yakni Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka), memberikan dukungan langsung untuk kegiatan Menteri Keuangan/Wakil Menteri Keuangan dalam menjalankan kendali organisasi Kementerian Keuangan. Dengan dukungan tersebut, diharapkan seluruh arahan dan kebijakan Menteri Keuangan dapat dilaksanakan secara efektif oleh seluruh unit Eselon I yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan layanan Kementerian Keuangan di seluruh penjuru tanah air.

26


The Secretariat General, through one of its units – Policies Analysis and Harmonization Center (Pushaka), supports activities of the Minister of Finance/Vice Ministers of Finance in running the organization of the Ministry of Finance. With the support, it is hoped that all directions and policies of the Minister of Finance can be implemented effectively by all Echelon I units who are responsible of all service activities of the Ministry of Finance throughout the country.

Bentuk dukungan terhadap kegiatan Menteri Keuangan dapat dijabarkan dalam tiga area yaitu:

The form of support to the activities of the Minister of Finance can be described in three areas, including:

1. Private Office Sebagai private office Menteri Keuangan, Sekretariat Jenderal memberikan dukungan berupa perencanaan kegiatan Menteri Keuangan/ Wakil Menteri Keuangan. Rencana tersebut dituangkan dalam agenda Menteri Keuangan/ Wakil Menteri Keuangan yang disusun berdasarkan skala prioritas. Bentuk dukungan private office juga diberikan dalam layanan persiapan bahan rapat pimpinan Kementerian Keuangan, penatausahaan surat masuk dan keluar Menteri Keuangan serta dukungan logistik harian untuk kelancaran agenda Menteri Keuangan/Wakil Menteri Keuangan.

1. Private Office As a private office of the Minister of Finance, the Secretariat General provide support in the form of plans activities of the Minister of Finance/Vice Ministers of Finance. The plan is written on prioritybase in the agenda of the Minister of Finance/Vice Ministers of Finance which arranged based on priority scale. The private office also been given in preparation services of materials for Management Meetings of the Ministry of Finance, administering incoming and outgoing letters of the Minister of Finance, and daily logistics for the agenda of the Minister of Finance/Vice Ministers of Finance.

2. Delivery Unit Dalam melaksanakan tugas sebagai delivery unit, Sekretariat Jenderal melaksanakan kegiatan untuk memastikan arahan/kebijakan Menteri Keuangan dilaksanakan dengan baik oleh setiap unit Eselon I. Untuk itu, beberapa kegiatan yang dilaksanakan mencakup pelaksanaan pendampingan setiap kegiatan Menteri Keuangan/Wakil Menteri Keuangan, pemantauan tindak lanjut hasil rapat pimpinan, dan analisis kebijakan, program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang pendapatan negara, pembiayaan APBN, belanja negara, kekayaan negara, pasar modal dan lembaga keuangan serta program dan kegiatan pendukung lainnya.

2. Delivery Unit In implementing its tasks as a delivery unit, the Secretariat General ensures that the directions/ policies of the Minister of Finance are well executed by each Echelon I unit. For this purpose, the activities include implementation of mentoring each activity of the Minister of Finance/Vice Ministers of Finance in their activities, follow-up monitoring of the results of the leadership meeting and, policy analysis, programs, and activities of the Minister of Finance in the government revenue, Revenue and Expenditure Budget for Central Government financing, state expenditure, state assets, capital market and financial institutions, and programs and other supporting activities.

3. Strategy Management Office Sebagai strategy management office, Sekretariat Jenderal memberikan dukungan kepada Menteri Keuangan dalam mengendalikan pelaksanaan kebijakan strategi Kementerian Keuangan dalam bentuk analisis dan penyiapan peta strategi, pemantauan, dan evaluasi Indikator Kinerja Utama/Kontrak Kinerja dan layanan konsultasi pengelolaan kinerja. Pelaksanaan strategy management office dilakukan dengan menggunakan pendekatan manajemen kinerja strategis berbasis balanced scorecard.

3. Strategy Management Office As a strategy management office, the Secretariat General supports the Minister of Finance in controlling the execution of strategy policies of the Ministry of Finance in the form of analysis and preparation of a strategy map, monitoring, and evaluation of the Key Performance Indicator (KPI)/ Performance Contract and consultation service on performance management. The strategy management office is run by using a strategic performance management approach based on balanced scorecard.

Selain dukungan dalam tiga area tersebut, Sekretariat Jenderal juga melaksanakan kegiatan pengelolaan risiko di level Kementerian Keuangan dan pemantauan tindak lanjut Instruksi Presiden. Pengelolaan risiko dilaksanakan dalam setiap tahap mulai dari perencanaan hingga pemantauan dan evaluasi. Untuk pemantauan tindak lanjut Instruksi Presiden, Sekretariat Jenderal melakukan koordinasi dan pelaporan tindak lanjut secara rutin kepada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Beside the supports in those three areas, the Secretariat General also implements risk management activities at the Ministry of Finance level and the monitoring on the follow up action of Presidential Instructions. Risk management is implemented in each phase, starting from the planning to monitoring and evaluation. For the monitoring on the follow ups monitoring to the Presidential Instructions, the Secretariat General coordinates and reports the follow ups routinely to the President’s Work Unit in Development Supervision and Controlling (UKP4).


27


Analisis Kinerja Performance Analysis

28

Pelaksanaan dukungan kegiatan Menteri Keuangan/ Wakil Menteri Keuangan pada tahun 2012 dalam tiga area: private office, delivery unit dan strategy management office tercermin dalam beberapa indikator sebagai berikut.

Implementation of support to the activities of the Minister of Finance/Vice Ministers of Finance in 2012, in three areas: private office, delivery unit, and strategy management office, was expressed in the following indicators:

1. Kepuasan Pengguna Layanan Salah satu ukuran utama keberhasilan pelaksanaan tugas dukungan kegiatan Menteri Keuangan/Wakil Menteri Keuangan adalah tingkat kepuasan dari pengguna layanan dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan I, Wakil Menteri Keuangan II. Untuk dapat mengetahui tingkat kepuasan, dilakukan survei dengan kuesioner terhadap Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan I, Wakil Menteri Keuangan II.

1. Service User Satisfaction One of the main criteria of success in supporting activities of the Minister of Finance/Vice Ministers of Finance is the service user satisfaction, in this case the Minister of Finance, the Vice Minister of Finance I, and the Vice Minister of Finance II. To find out the satisfaction level, a survey with a questionnaire has been conducted to the Minister of Finance, the Vice Minister of Finance I, and the Vice Minister of Finance II.

Pada tahun 2012, tingkat kepuasan Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan I dan Wakil Menteri Keuangan II terhadap dukungan private office, delivery unit dan strategy management office mencapai nilai 84,22 (skala 0-100) atau sangat memuaskan. Hal tersebut menunjukkan bahwa layanan dukungan yang diberikan berhasil memenuhi harapan Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan I dan Wakil Menteri Keuangan II.

In 2012, the satisfaction level of the Minister of Finance, the Vice Minister of Finance I, and the Vice Minister of Finance II towards the support of the private office, the delivery unit, and the strategy management office was 84.22 (scale 0-100) or very satisfactory. This shows that the supports provided could meet the expectation of the Minister of Finance, the Vice Minister of Finance I, and the Vice Minister of Finance II.

Selain terhadap Menteri Keuangan/Wakil Menteri Keuangan, survei juga dilakukan kepada pimpinan 12 unit Eselon I. Hasil survei menunjukkan Tingkat Kepuasan Unit Eselon I adalah 77,64 (memuaskan).

In addition to the Minister of Finance/Vice Ministers of Finance, the survey was also conducted to 12 Echelon I units. The result shows that the satisfaction level of Echelon I units was 77.64 (satisfactory).

2. Kinerja Private Office Layanan private office sepanjang tahun 2012 menunjukkan kinerja yang memuaskan. Hal tersebut ditunjukkan antara lain dengan pelaksanaan penyusunan agenda dan indikator kinerja berdasarkan skala prioritas yang mencapai target yang ditetapkan. Sepanjang tahun 2102, sebanyak 70,09 persen agenda Menteri Keuangan disusun sesuai skala prioritas berdasarkan aplikasi Daily Acitivity Monitoring System (DAMS). Hasil tersebut diperoleh dengan diagendakannya 150 usulan dari 214 agenda rapat Menteri Keuangan secara keseluruhan.

2. Private Office’s Performance The private office service in 2012 shows a satisfactory performance. This is shown by among others the arrangement of agenda and performance indicator based on the priority scale which achieved the set target. In 2012, as much as 70.09 percent of the agenda of the Minister of Finance were arranged on priority scale-base according to the Daily Activity Monitoring System (DAMS) application. The result was obtained as 150 out of 214 propositions of the Minister of Finance meetings were put into agenda.

Layanan private office utama lainnya yaitu pengelolaan dokumentasi Kebijakan Menteri Keuangan juga menunjukkan hasil yang baik.

3. Kinerja Delivery Unit Selama tahun 2012, telah dilaksanakan 1.603 rapat pimpinan Kementerian Keuangan atau ratarata mencapai hampir 7 kali rapat tiap harinya. Tugas utama delivery unit adalah mendampingi dan menyusun dokumentasi kebijakan/keputusan Menteri Keuangan yang berasal dari rapat berupa nota dinas, risalah dan matriks tindak lanjut.

3. Delivery Unit’s Performance During year of 2012, it was implemented 1,603 of Finance Ministry leadership meeting or an average of almost 7 meetings per day. The main task of the delivery unit is to accompany and arrange documentation of the policies/decisions of the Minister of Finance coming from the meetings in memos, minutes, and follow up matrix.


Another main service of the private office, that is documentation management of the Minister of Finance policies, also shows a good result.

Kinerja delivery unit pada tahun 2012 menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut ditunjukan dengan tercapainya waktu rata-rata penyelesaian dokumentasi rapat yaitu selama 6,5 hari.

The delivery unit performance in 2012 shows a good result. This is shown by the achievement of average time to complete meeting documentation, that is 6.5 days.

Pelaksanaan tugas pemantauan tindak lanjut kebijakan Menteri Keuangan, kinerja delivery unit selama tahun 2012 menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan. Sampai berakhirnya tahun 2012, dari 1.603 penyelesaian matriks tindak lanjut kebijakan Menteri Keuangan hasil Rapim, yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 1.514 atau mencapai 94,45 persen.

In policies follow ups monitoring of the Minister of Finance, the delivery unit performance in 2012 shows a result as expected. Until the end of 2012, from 1,603 completion of follow-up matrix to the Minister of Finance policies were completed, as much as 1,514 policies or 94.45 percent.

Untuk pelaksanaan tugas analisis kebijakan Menteri Keuangan, selama tahun 2012 telah diselesaikan 10 kajian. Kajian tersebut meliputi kajian Industri Strategis; Rencana Pengalihan DIPA dari DJPB ke DJA; Mekanisme Pengembalian PNBP; Analisis Penanganan Faktur Pajak Tidak Sah di Kawasan Berikat; Optimalisasi Pengawasan Fasilitas di Kawasan Berikat; Pengalihan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan menjadi DAK; Identifikasi Faktor Penentu Kesuksesan Reformasi Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua PNS di Indonesia, Sumber Daya Manusia DJBC; Karakteristik Fasilitas Kepabeanan di Tempat Penimbunan Berikat: Studi Kasus pada Kawasan Berikat; dan Revitalisasi Kawasan Berikat dan Logistik Industri Terpadu.

In the implementation of policy analyzing tasks of the Minister of Finance, in 2012, 10 policies were assessed. The assessment included Strategic Industry; Transfer Plan of Budget Allocation List (DIPA) from the Directorate General of Treausry to the Directorate General of Budget; Mechanism of Returning Non-Tax Revenues; Analysis of Handling Illegal Tax Invoices in Bonded Zone; Optimization of Facilities Supervision in Bonded Zone; Transfer of Deconcentration Fund/Assistance Task to Special Allocation Fund (DAK); Identification of the Determining Factor of the Reform Success of the Civil Servant Retirement and Old Age Allowance Program in Indonesia; Human resources of the Directorate General of Customs and Excise; Characteristic of Customs Facilities in Bonded Dump; Case Study in Bonded Zone; and Reviltalisation of Bonded Zone and Logistics in Integrated Industry.

4. Kinerja Strategy Management Office Kinerja strategy management office pada tahun 2012 ditandai dengan telah diselesaikannya peta strategi Kementerian Keuangan tahun 2013. Peta Strategi Kementerian Keuangan tersebut dihasilkan dari proses evaluasi dan perbaikan terhadap peta strategi Kementerian Keuangan tahun 2012.

4. Strategy Management Office’s Performance The strategy management office performance in 2012 was marked by the completion of a strategic map of the Ministry of Finance 2013. Strategic map of the Ministry of Finance was produced from an evaluation and improvement process of the strategic map of the Ministry of Finance 2012.

Selama tahun 2012, telah dilakukan empat kajian pengelolaan kinerja organisasi dalam rangka perbaikan pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan. Empat kajian tersebut meliputi kajian tentang Insentif Kinerja; Performance Appraisal; Penyelarasan Performance Management dan Risk Management; serta Implementasi Strategy Focussed Organization di Kementerian Keuangan.

In 2012, four assessments were conducted on the organization’s performance management to improve performance management of the Ministry of Finance. These four assessments include Assessment on Performance Incentive; Performance Appraisal; Alignment of Performance Management and Risk Management; and Implementation of Strategy-Focussed Organization at the Ministry of Finance.

Untuk meningkatkan pemahaman pegawai Kementerian Keuangan terhadap pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan, dilakukan upaya edukasi melalui berbagai pelatihan. Selama tahun 2012 telah dilaksanakan 12 kegiatan sosialisasi dengan tingkat tingkat efektivitas sosialisasi sebesar 8,58 (sangat efektif).

To increase understanding of the Ministry of Finance employees on the performance management at the Ministry of Finance, education efforts through various trainings were conducted. In 2012, 12 socialization activities were conducted with a effectiveness level of 8.58 (very effective).

Guna mendukung keberhasilan implementasi balance scorecard di Kementerian Keuangan, selama tahun 2012 telah dilaksanakan layanan

To support implementation of the balanced scorecard at the Ministry of Finance, in 2012, consultation services on performance


29


management by both email as well as letters were provided. There were 32 consultation requests by email, of which 23 were responded timely with an average time of 5 hours 12 minutes. In addition, there were two consultation requests by letters of which both were responded timely with an average time of 1 day.

konsultasi pengelolaan kinerja baik melalui email maupun surat. Terdapat 32 permintaan konsultasi lewat email dan 23 permintaan yang dijawab tepat waktu dengan rata-rata waktu 5 jam 12 menit. Sedangkan melalui surat terdapat 2 permintaan konsultasi dan keduanya dijawab tepat waktu dengan rata-rata waktu 1 hari.

30

Pengelolaan kinerja tidak akan berjalan sesuai harapan tanpa adanya komitmen pimpinan untuk memantau capaian kinerja. Sehubungan dengan hal itu, maka pada tahun 2012 dilaksanakan proses pemantauan dan evaluasi dalam Rapat Pimpinan Kementerian Keuangan yang khusus membahas capaian kinerja setiap triwulan (Rapimja). Untuk mendukung Rapimja, disusun Laporan Pencapaian Kinerja Kementerian Keuangan, yang pada tahun 2012 dapat diselesaikan tepat waktu dengan capaian indeks sebesar 87,50.

Performance management will not run as expected without any commitment from the management to monitor the performance achievement. In relation to that, in 2012, the performance achievement was monitored and evaluated in the quarter management meetings (Rapimja) of the Ministry of Finance especially held to discuss the performance achievement. To support the meetings, a Report on the Performance Achievement at the Ministry of Finance was prepared, which in 2012, was completed timely with an achievement index as much as 87.50.

5. Kinerja Pengelolaan Risiko dan Laporan Pelaksanaan Inpres Untuk tugas pengelolaan risiko Kementerian Keuangan, pada tahun 2012 telah diselesaikan penyusunan Peta Risiko Kementerian Keuangan dan disetujui oleh Komite Manajemen Risiko pada rapat tanggal 26 Juni 2012. Di dalam peta risiko tersebut terdapat 36 risiko, yang terdiri dari 16 risiko strategis dan kebijakan, 6 risiko fraud, 13 risiko operasional, dan satu risiko kepatuhan dengan level risiko tinggi untuk semua risiko. Dengan demikian, seluruh tahapan penyusunan peta risiko telah dilaksanakan sehingga realisasi mencapai 100 persen.

5. Risk Management’s Performance and Report on Presidential Instruction Implementation For risk management at the Ministry of Finance, in 2012, a risk map of the Mininstry of Finance was completed and approved by the Risk Management Committee in a meeting held on June 26th, 2012. In the risk map, there were 36 risks, of which 16 were strategy and policy risks, 6 fraud risks, 13 operational risks, and one compliance risk with a high risk level for all risks. Thus, all phases of the risk map arrangement were implemented so that the realisation achieved 100 percent.

Sedangkan untuk tugas koordinasi dan pemantauan Intruksi Presiden kepada Kementerian Keuangan, setiap triwulan di tahun 2012 telah disampaikan Laporan Pelaksanaan Inpres kepada UKP4. Tingkat ketepatan waktu atas penyampaian laporan tersebut melebihi harapan yaitu mencapai 81,67 (skala 100).


While to execute the task of coordinating and monitoring the Presidential Instructions to the Ministry of Finance, in 2012, a Report on the Presidential Instructions Execution to UKP4 was submitted quarterly. The timeliness level of submitting the report was above expectation of 81.67 (scale of 100).

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Preparation of Work Plan and Budget at the Ministry of Finance

Tujuan dan Arah Kebijakan Purpose and Directions of the Policy encana Kerja (Renja) Kementerian Keuangan 2012 telah disusun pada tahun anggaran sebelumnya. Di dalam Renja telah ditetapkan tujuan dan arah kebijakan Kementerian Keuangan, yang disesuaikan dengan tuntutan para pemangku kepentingan. Tujuan dan arah kebijakan Kementerian Keuangan pada tahun 2012 terbagi ke dalam beberapa bidang, dengan perincian sebagai berikut.

R

The Work Plan of 2012 (Renja) of the Ministry of Finance was prepared in the previous fiscal year. In the Work Plan, the purpose and directions of the Ministry of Finance were stipulated and adjusted with the stakeholders’ demand. The purpose and directions of the Ministry of Finance in 2012 were divided into some sectors, with the following details:

1. Bidang Pendapatan Negara Tujuan di bidang Pendapatan Negara adalah meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan keadilan masyarakat. Adapun arah kebijakannya meliputi : a. Optimalisasi pendapatan Negara; b. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; c. Mewujudkan keadilan dan perlindungan

1. Government Revenues The purpose of the Government Revenues is to increase and to secure the Government Revenues by taking the economic development and people justice into consideration. The directions of the policy include as following: a. To optimize the Government Revenues; b. To increase service quality to the people; c. To realize justice and protection to the people; and


31


masyarakat; serta d. Perbaikan citra baik terkait dengan layanan publik untuk meningkatkan pendapatan.

32

d. To repair the image related to the public service for increasing the revenue.

2. Bidang Belanja Negara Tujuan di bidang Belanja Negara adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan belanja negara untuk mendukung penyelenggaraan tugas kementerian/lembaga (K/L) dan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Arah kebijakan di bidang belanja negara diarahkan untuk mendukung langkah simulasi perekonomian dari sisi fiskal yang mendorong pro growth, pro job, dan pro poor (triple track strategy). Kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsisten mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, sampai dengan pengawasan.

2. Government Expenditures The purpose of the Government Expenditures is to increase effectiveness and efficiency of the Government Expenditures management to support the tasks of the ministries/government agencies and the implementation of the fiscal decentralization. The policy in the Government Expenditures is directed to support the economic simulation steps from fiscal that encourages pro growth, pro job, and pro poor (triple track strategy). The policy is implemented consistently from the planning, implementation, monitoring, evaluation, to supervision.

3. Bidang Perbendaharaan Negara Tujuan di bidang Perbendaharaan Negara adalah mengelola perbendaharaan negara yang profesional dan akuntabel dengan mengedepankan kepuasan para pemangku kepentingan. Arah kebijakannya meliputi : a. Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara; b. Optimalisasi pengelolaan kas; c. Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya; d. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU); e. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara; dan f. Penerapan sistem perbendaharaan yang andal, terintregasi dan modern. 4. Bidang Pembiayaan APBN Tujuan di bidang Pembiayaan APBN adalah mewujudkan kapasitas pembiayaan yang mampu memberikan daya dukung bagi kesinambungan fiskal. Adapun arah kebijakan di bidang pembiayaan APBN meliputi: a. Penurunan stok utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) secara bertahap dan berkelanjutan; b. Peningkatan diversifikasi instrumen pembiayaan termasuk menciptakan sumber-sumber pembiayaan alternatif; c. Pengelolaan portofolio untuk mencapai struktur portofolio utang yang optimal guna meminimalkan biaya utang pada tingkat risiko yang semakin terkendali dalam jangka panjang; d. Pengembangan pasar Surat Berharga Negara (SBN) yang dalam, aktif, dan likuid untuk mengoptimalkan pendanaan utang dari pasar domestik; dan e. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan sovereign credit rating.

3. State Treasury The purpose in the State Treasury is to manage the state treasury professionally and accountably with the stakeholders’ satisfaction as a priority. The policy directions include as following: a. Efficiency and accuracy in the Government Expenditures implementation; b. Optimization of the cash management; c. Optimization of the fund returning level in investment and other financing; d. To increase public service through the management of the Public Service Agency (BLU); e. To increase transparency and accountability in the State’s financial management; and f. Application of a reliable, integrated, and modern treasury system. 4. Revenue and Expenditure Budget for Central Government Financing The purpose in the Revenue and Expenditure Budget for Central Government Financing is to realize financing capacity which is able to support fiscal sustainability. The directions of the Revenue and Expenditure Budget for Central Government Financing include as following: a. The decline of the debt stock to Gross Domestic Product (GDP) gradually and sustainably; b. Increase of financing instruments diversification, as well as create alternative financing sources; c. Portfolio management in order to achieve an optimal debts portfolio structure to minimize the debts cost at an increasingly controlled risk level in a long term; d. Development of Government Securities Market (SBN) that is deep, active, and liquid to optimize debt financing from the domestic market, and e. To increase coordination and communication with various parties to increase the sovereign credit rating.

5. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Tujuan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

5. State Assets Management The purpose in the State Assets Management


adalah mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan. Arah kebijakan di bidang pengelolaan kekayaan negara tersebut meliputi: a. Peningkatan daya guna dan hasil guna pengelolaan kekayaan negara, dan penilaian kekayaan negara untuk menentukan nilai ekonomi (existing value) dan nilai potensi (potential value) kekayaan negara; b. Pengamanan kekayaan negara yang meliputi sisi administratif, hukum, dan fisik sehingga keadaan aset dalam keadaan utuh, tidak rusak, hilang, dan dapat dipergunakan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui sertifikasi nasional atas tanah dan bangunan milik negara. 6. Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nonbank Tujuan di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nonbank adalah membangun otoritas pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional, mampu mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan nonbank sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global. Adapun arah kebijakannya meliputi: a. Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan professional; b. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan nonbank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien, dan kompetitif; c. Terwujudnya pasar modal sebagai sarana investasi yang kondusif dan atraktif serta pengelolaan risiko yang andal; d. Terwujudnya industri yang stabil, tahan uji, dan likuid; serta e. Tersedianya infrastruktur yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional.

is to create optimal state assets management and to make the state assets as a reference in various needs. The directions of the State Assets Management include as following: a. To increase the effectiveness and efficiency of the management of state property, and state property assessment to determine the economic value (existing value) and the potential value of state wealth; b. To secure the State Assets in administrative, legal, and physical aspects so that the assets remain complete, undamaged, not lost, and usable and accountable through a national certification on the State’s land and building. 6. Capital Market and Non-Bank Financial Institutions The purpose in the Capital Market and Non-Bank Financial Institutions is to build a trusted and professional capital market and financial institution authority, which is able to realize a capital market and non-bank financial institution industry as a firm and globally-competitive mover of the national economy. The directions include as following: a. The realization of capital market regulators and financial institutions which are trustworthy and professional; b. Realization of a capital market and non-bank financial institutions as an accessible, efficient, and competitive source of funding; c. Realization of a capital market as a conducive and attractive investment facility and realiable risk management; d. Realization of a stable, hard-bitten, and liquid industry; and e. Provision of credible, reliable, and internationalstandard infrastructure.

Rencana Kerja Kementerian Keuangan Work Plan of the Ministry of Finance Pada tahun 2012, Sekretariat Jenderal melakukan kegiatan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Keuangan tahun 2013. Renja memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil program induknya. Renja diperinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Untuk menyusun dokumen tersebut, telah dilaksanakan pertemuan tiga pihak, yaitu Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

In 2012, the Secretariat General conducted the Work Plan activitiesof the Ministry of Finance of 2013. The Work Plan contained the policy, program, and activities including main activities and supporting activities to achieve the target of the main program. The Work Plan is itemized according to the output indicator, output target in the planned year, target prediction in the following year, location, indicative ceiling as the budget ceiling indication, and the method. To prepare the document, trilateral meeting was held, between the Ministry of Finance, the National Development Planning Agency (Bappenas), and the Directorate General of Budget (DJA).


33


Renja Kementerian Keuangan tahun 2013 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan tahun 2013-2014 dan dokumen perencanaan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP tersebut merupakan rancangan awal RKP tahun 2013 yang menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Kementerian Keuangan. Selanjutnya, Renja Kementerian Keuangan yang telah disempurnakan akan menjadi bahan masukan RKP sebelum ditetapkan.

The Work Plan of 2013 of the Ministry of Finance was prepared with the Strategic Plan 2013-2014 of the Ministry of Finance and the national planning document, the Medium-Term Development Plan (RPJM), and the Annual Government Work Plan (RKP) as guidance. The Annual Government Work Plan was an initial plan of the Annual Government Work Plan 2013 which was guidance of the Work Plan of the Ministry of Finance. Further, the perfected Work Plan of the Ministry of Finance was used as an input for the Annual Government Work Plan (RKP) before it was stipulated.

Di dalam Renja 2013 telah ditetapkan 12 program In the Work Plan of 2013, 12 programs were stipulated, yang masing-masing terdiri atas beberapa kegiatan which each consisting of some priority or main activities. prioritas atau pokok. Setelah RKP dan pagu anggaran After the Annual Government Work Plan (RKP) and K/L ditetapkan, Kementerian Keuangan menyusun budget ceiling of the ministries/government agencies Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA-K/L have been stipulated, the Ministry of Finance prepared memuat informasi kinerja yang meliputi program, the Budget Allocation Plan (RKA). The Budget Allocation kegiatan dan sasaran kinerja, serta rincian anggaran. Plan (RKA) of the ministries/government agencies contained performance information, including the program, activities, and performance target, as well as the budget detail. Selain itu, RKA memuat informasi yang tertuang dalam Renja, termasuk informasi alokasi pendanaan yang telah dimutakhirkan sesuai dengan kemampuan fiskal pemerintah (resources envelope). Informasi pendanaan dalam RKA memuat informasi Rincian Anggaran, antara lain: output, komponen input, jenis belanja, dan kelompok belanja.

In addition, the Budget Allocation Plan (RKA) contained information as mentioned in the Work Plan, including updated funding allocation information according to the government’s fiscal capacity. The funding information in the Budget Allocation Plan (RKA) contained information on the Budget Detail, including output, input, types of expenditure, and groups of expenditure.

Berikut disajikan Tabel 2.1. tentang program dan tujuan, serta pagu anggarannya yang dirinci per unit Eselon I dalam Renja Kementerian Keuangan Tahun 2013.

Following is Table 2.1. On the program and purpose, and the budget ceiling detailed per Echelon I unit in the Work Plan of 2013 of the Ministry of Finance.

Tabel 2.1. Program dan Pagu Anggaran Kementerian Keuangan Tahun 2012 Table 2.1. Program and Budget Ceiling 2012 of the Ministry of Finance Sumber (Source): Lakip Setjen 2012 (Government Institution Performance Accountability Report 2012)

No

34

Unit Eselon I (Echelon I Unit)

Program (Program)

Tujuan (Purpose)

1

BKF (Fiscal Policy Agency)

Perumusan Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy Formulating)

Mewujudkan kebijakan fiskal yang sustainable dengan beban risiko fiskal yang terukur dalam rangka stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian (To realize a sustainable fiscal policy with measured fiscal risks in the framework of stabilization and to encourage economic growth)

2

DJP (Directorate General of Tax)

Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak (Increase and Securing of Tax Revenue)

Peningkatan penerimaan pajak negara yang optimal (To increase optimal state tax revenue)


Pagu Anggaran (Budget Ceiling)

Persentase Pagu (Ceiling Percentage)

145.989.695.000

0,84

4.997.443.575.000

28,72

No


Program (Program)

Tujuan (Purpose)


3

DJBC (Directorate General of Customs and Excise)

Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai (Supervision, Service, and Revenue in Customs and Excise)

a. Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang memberikan fasilitasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan (To create customs and excise administrators that provide facilities to the industry, trade, and the community and to optimize revenue) b. Terwujudnya profesionalisme SDM kepabeanan dan cukai (To realize professionalism in customs and excise human resources) c. Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif (To realize efficient service and effective supervision)

4

DJA (Directorate General of Budget)

Pengelolaan Anggaran Negara (State Budget Management)

5

DJPK (Directorate General of Fiscal Balance)

6


2.130.567.822.000

12,24

Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan sesuai dengan peraturan pemerintah (To implement budgeting function according to the government regulation)

139.374.773.000

0,80

Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Increase of Fiscal Balance Management between the Central Government and the Local Government)

a. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (To increase effectiveness and efficiency of financial relations management between the Central Government and the Local government) b. Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (The establishment of appropriate governance orderly legislation, transparent, credible, accountable, and professional in the execution of the financial relationship between the Central Government and the Local Government)

117.463.308.000

0,67

DJPb (Directorate General of Treasury)

Pengelolaan Perbendaharaan Negara (State Treasurer Management)

Meningkatkan pengelolaan perbendaharaan negara secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan (To increase professional, transparent, and accountable state treasurer management according to the stipulation)

1.534.467.641.000

8,82

7

DJPU (Directorate General of Debt Management)

Pengelolaan dan Pembiayaan Utang (Debt Management and Financing)

a. Mengoptimalkan pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) maupun pinjaman untuk mengamankan pembiayaan APBN (To optimize management of State’s Marketable Bonds (SBN) and loan to secure the Revenue and Expenditure Budget for Central Government financing) b. Mendukung upaya financial market deepening untuk meningkatkan kapasitas daya serap dan efisiensi pasar keuangan (To support financial market deepening efforts to increase absorption capacity and financial market efficiency)

70.750.000.000

0,41

8

DJKN (Directorate General of State Assets)

Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang (State Assets Management, State Claims Settlement, and Auction Service)

Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan Piutang Negara dan pelayanan Lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder (To manage state assets, to settle state claims, and to provide professional, orderly, efficient, and optimal auction service, and to set up a good image to the stakeholders)

601.260.888.000

3,46


35


No


Program (Program)

Tujuan (Purpose)


9

Bapepam dan LK (Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency)

Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank (Regulating, Development, and Supervision of Capital Market and Non-Financial Institution)

a. Terwujudnya Bapepam-LK sebagai lembaga yang memegang teguh prinsipprinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan integritas (To realize the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) as an institution that upholds transparency, accountability, independence, and integrity principles) b. Terwujudnya industri Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank sebagai penggerak perekonomian nasional dan berdaya saing global (To realize Capital Market and Non-Bank Financial Service industry as the national economy driving force being globally competitive)

361.099.484.000

2,08

10

BPPK (Financial Education and Training Agency)

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan (Education and Training of Ministry of Finance’s Apparatus)

a. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan penyelenggaraan pengelolaan Keuangan Negara (To increase understanding of the people and the businessmen on the state finance management) b. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi Kementerian Keuangan (To increase understanding of the people and businessmen on the function of the Ministry of Finance) c. Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi (To develop competent human resources and high integrity) d. Mengembangkan organisasi yang handal dan modern (To develop a reliable and modern organization)

421.882.973.000

2,42

11

Itjen (Inspectorate General)

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan (Supervision and Increase of the Ministry of Finance’s Apparatus Accountability)

Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Keuangan (To realize supervision that provides an additional value through an increasing effectiveness of the risk management process, control, and governance, and to increase accountability of the apparatus at the Ministry of Finance)

94.741.699.000

0,54

12

Setjen (Secretariat General)

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan (Management Support and Implementation of Other Technical Tasks of the Ministry of Finance)

a. Terwujudnya tata kelola yang baik dan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua Eselon I di Kementerian Keuangan (To realize good governance and high quality service and support at all echelons I at the Ministry of Finance) b. Tingkat kepercayaan stakeholders (internal dan eksternal) yang tinggi (To increase trust of the stakeholders (internal and external))

6.787.055.145.000

Jumlah (Total)

36



17.402.097.003.000

39,00

Rencana Kerja Sekretariat Jenderal Work Plan of the Secretariat General Sesuai dengan Renja Tahun 2012, Sekretariat Jenderal memiliki nomenklatur program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan. Nomenklatur ini sesuai dengan Renstra Kementerian Keuangan tahun 20102014. Dalam menjalankan berbagai kegiatannya, terdapat empat indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Sekretariat Jenderal pada tahun 2012, yaitu : 1. Rasio realisasi dari janji layanan quick win ke pihak eksternal; 2. Tingkat kompetensi karyawan untuk jabatan tematis; 3. Persentase penyelesaian prosedur operasi standar (SOP); dan 4. Service Level Agreement (SLA) indeks.

According to the Work Plan (Renja) of 2012, the Secretariat General had a nomenclature of Management Support and Other Technical Tasks Implementation program of the Ministry of Finance. The nomenclature was in accordance to the Strategic Plan (Renstra) 2010-2014 of the Ministry of Finance. In conducting the activities, there were four indicators used to measure performance of the Secretariat General in 2012, including as follows: 1. Realization ration of quick win service promise to an external party; 2. Employee competence level for thematic positions; 3. Settlement percentage of the Standard Operating Procedure (SOP); and 4. Service Level Agreement (SLA) index.

Berbagai kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Sekretariat Jenderal dijalankan oleh unit-unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal. Secara keseluruhan, terdapat 17 unit yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal. Untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut, pada tahun 2012, Sekretariat Jenderal mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp6.787.055.145.000. Jumlah ini setara dengan 39 persen dari total pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2012, yaitu sebesar Rp17.402.097.003.000.

A variety of activities which were the tasks and responsibility of the Secretariat General were executed by Echelon II units at the Secretariat General. To support execution of the activities, in 2012, the Secretariat General received a budget ceiling in amount of IDR6,787,055,145,000. The amount was equivalent to 39 percent of the budget ceiling of the Ministry of Finance in 2012, which was IDR17,402,097,003,000.

Informasi kegiatan dan pagu anggaran unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan tahun anggaran 2012 terinci pada Tabel 2.2.

Information on the activities and the budget ceiling of the units at the Secretariat General of the Ministry of Finance in Fiscal Year 2012 is detailed in Table 2.2.

Tabel 2.2 Kegiatan dan Pagu Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2012 Table 2.2. Activities and Budget Ceiling of the Secretariat General in 2012 Sumber (Source): Lakip Setjen 2012 (Government Institution Performance Accountability Report 2012)

No.

Unit Organisasi (Organization Unit)

Kegiatan (Activity)

Pagu Anggaran (Rp) (Budget Ceiling (IDR))

1

Biro Perencanaan dan Keuangan (Planning and Finance Bureau)

Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran (Coordination of Arranging Work Plan, Development and Budget Management)

53.794.621.000

2

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Organization and Administration Bureau)

Pembinaan dan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Jabatan Fungsional (Development and Arrangement of Organization, Management and Functional Positions)

19.557.888.000

3


Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-undangan (Development and Coordination of Formulating Legislation)

4


Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum (Development and Coordination of Providing Legal Assistance)

28.910.780.000

5


Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM (Development and Coordination of Human Resources Management)

23.178.203.000

8.434.569.000


37

No.


Kegiatan (Activity)

6

Biro Kumunikasi dan Layanan Informasi (Communication and Information Service Bureau)

Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan di Bidang Keuangan Negara. (Building Trust and Increasing Public Support to Policies in the State Finance)

31.443.891.000

7


Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan (Development of Administration and Equipment Management)

10.721.601.000

8


Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian (Development of Administration and Service Support to the Implementation of the Tasks of the Ministry of Finance)

5.511.966.569.000

9


Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan (Coordination and Harmonization in the Implementation of the Policies of the Minister of Finance)

9.551.543.000

10


Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Coordination and Development of the Financial Information and Technology System)

11


Pembinaan dan Pengawasan Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik (Development and Supervision of Public Accountants and Public Appraisals)

18.193.472.000

12


Pengelolaan Investasi Pemerintah (Indonesia Investment Agency)

78.104.041.000

13

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (e-Procurement Center)

Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Technical Development and Electronic Procurement Service Center)

19.770.825.000

14

Sekretariat Pengadilan Pajak (Secretariat of Tax Court)

Penyelesaian Sengketa Pajak (Tax Conflicts Settlement)

32.624.162.000

15

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan (Secretariat of Taxation Supervisor Committee)

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas Komite Pengawas Perpajakan (Management Support and Technical Support to the Implementation of the Tasks of the Taxation Supervisors Committee)

16


Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (Management of the National Education Development Fund)

251.287.004.000

17

Gedung-Gedung Keuangan Negara (State Finance Buildings)

Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor-Kantor Vertikal di daerah yang berkantor di GKN (Supporting of Tasks Services Implementation of Vertical Offices in regions officed at the State Finance Buildings)

240.238.379.000

Jumlah (Total)

38

Pagu Anggaran (Rp) (Budget Ceiling (IDR))


447.109.060.000

2.168.537.000

6.787.055.145.000

halaman ini sengaja dikosongkan (this page left blank intentionally)


39


Pembinaan dan Dukungan Administrasi Administrational Development and Support

S

ekretariat Jenderal melalui unitnya yakni Biro Umum melaksanakan fungsi pembinaan di bidang kearsipan. Selama tahun 2012 telah dilakukan pembinaan di beberapa unit Eselon I, seperti Sekretariat Jenderal meliputi seluruh unit Eselon II yang berada di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jadwal pelaksanaannya sebagaimana pada Tabel 2.3. berikut.

Through its General Affairs Bureau, the Secretariat General implements its development function in archive. In 2012, some Echelon I units, were developed, including the Secretariat General, the Directorate General of Tax, the Directorate General of Customs and Excise, and the Directorate General of State Assets. The implementation schedule is seen in the following Table 2.3.

Tabel 2.3. Jadwal Pelaksanaan Pembinaan Kearsipan Table 2.3. Schedule of Archives Development Sumber (Source): Biro Umum (General Affairs Bureau)

No.

40


Waktu Pelaksanaan (Implementation Time)

Materi Pembinaan (Development Materials)

Hasil/Pencapaian (Result/Achievement)

1


Mei–Juni 2012 (May–June 2012)

1. Pengelolaan dan penyimpanan arsip yang baik (Good archives management and storage) 2. Prosedur Penyusutan Arsip (Archives shrinkage procedure) 3. Tata Cara Penyusunan JRA (JRA arrangement procedure) 4. Pemindahan Arsip dari Unit Kearsipan II ke Unit Kearsipan Pusat (Moving archives from Archives Unit II to Central Archives Unit) 5. Pemantauan Pelaksanaan Penataan Arsip di seluruh Eselon II di Sekretariat Jenderal (Monitoring of archives arrangement implementation in all Echelon II units at the Secretariat General)

Seluruh unit eselon II di Sekretariat Jenderal mulai melakukan penataan ulang arsipnya dan mulai mengusulkan pemindahan dan pemusnahan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna (All Echelon II units at the Secretariat General start re-arranging the archives and proposing to move and destroy no longer usable archives)

2

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Directorate General of Customs and Excise)

10 Mei 2012 (May 10th, 2012)

1. Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip (Archives management and storage) 2. Prosedur Penyusutan Arsip (Archives shrinkage procedure)

Usulan pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna mulai rutin dilaksanakan (Proposal on the disposal of archives that have no value to begin routinely implemented)

3

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Directorate General of State Assets)

Maret–April 2012 (March–April 2012)

1. Pengelolaan dan penyimpanan arsip yang baik (Good archives management and storage) 2. Prosedur Penyusutan Arsip (Archives shrinkage procedure) 3. Tata Cara Penyusunan JRA (JRA arrangement procedure)

Mulai melakukan penataan ulang atas arsip-arsip yang dimiliki (To start re-arranging the archives)

4

Direktorat Jenderal Pajak (Directorate General of Tax)

19 Oktober 2012 (October 19th, 2012)

Prosedur Penyusutan Arsip (Archives shrinkage procedure)

Melakukan revisi JRA DJP, dan mulai rutin melakukan pengusulan pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna (To revise JRA of the Directorate General of Tax and start routinely proposing unusable archives destruction)

5

Bapepam-LK (Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency)

Juni–Desember 2012 (June–December 2012)

Penataan Dokumen Peralihan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Transfer Documents Arrangement to the Financial Service Authority (OJK))

Penataan atas Arsip Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (To arrange upon archives of the Ministry of Finance and the Financial Service Authority (OJK))


No.


Waktu Pelaksanaan (Implementation Time)

Materi Pembinaan (Development Materials)

Hasil/Pencapaian (Result/Achievement)

6

Inspektorat Jenderal (Inspectorate General)

Februari–September 2012 (February– September 2012)

1. Pengelolaan dan penyimpanan arsip yang baik (Good archives management and storage) 2. Prosedur Penyusutan Arsip (Archives shrinkage procedure) 3. Penyusunan JRA (JRA arrangement procedure)


7

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Directorate General of Treasury)

Januari–Oktober 2012 (January– October 2012)

1. Pengelolaan dan penyimpanan arsip yang baik (Good archives management and storage) 2. Prosedur Penyusutan Arsip (Archives shrinkage procedure) 3. Penyusunan JRA (JRA arrangement)


8

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (Directorate General of Debt Management)

April 2012 (April 2012)

1. Pengelolaan dan penyimpanan arsip yang baik (Good archives management and storage) 2. Prosedur Penyusutan Arsip (Archives shrinkage procedure) 3. Penyusunan JRA (JRA arrangement)


9

Pembinaan ke Semua unit Eselon I (Development of all Echelon I units)

Oktober 2012 dan 23-25 November 2012 (October 2012 and November 23rd25th, 2012)

Pembinaan Umum Kearsipan dan Mengajar terkait pengelolaan arsip aktif dan inaktif, prosedur penyusutan dan penyusunan JRA (General development of archives and teaching in relation to active and inactive archives management, archives shrinkage procedure and JRA arrangement)

Seluruh unit Eselon I mendapatkan pemahaman awal mengenai tata cara pengelolaan arsip, prosedur penyusutan dan penyusunan JRA (All Echelon I units obtained an initial understanding on the archives management procedure, JRA shrinkage and arrangement procedure)


41


Pengelolaan Arsip, Penyusutan dan Pengamanan Dokumen Archives Management, Retention and Documents Security

42

Dalam upaya menyelamatkan arsip dan agar tidak terjadi akumulasi/penumpukan dalam satu ruang penyimpanan arsip, maka perlu satu tindakan penyusutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan (ANRI).

To save the archives and to avoid accumulation in an archives storage room, the archives must be shrinked. Under the Government Regulation Number 28 of 2012 on the Implementation of Acts Number 43 of 2009 on Archives, archives shrinkage is an activity to reduce the number of archives by moving inactive archives from the processing unit to the archives unit, destroying unusable archives, and submitting static archives to the Archives Institution of the Republic of Indonesia (ANRI).

Pemusnahan arsip merupakan salah satu cara penyusutan arsip agar arsip-arsip yang tersimpan pada setiap unit kerja tidak terjadi penumpukan/ akumulasi. Tujuan lainnya adalah agar informasi yang terekam dalam arsip tidak dapat dibaca oleh orang lain yang tidak berwenang. Pemusnahan arsip dilakukan dengan menghancurkan atau meniadakan fisik dan informasi arsip melalui cara-cara tertentu, sehingga tidak dapat dikenali lagi. Kegiatan pemusnahan arsip mengandung risiko hukum sehingga menuntut kesungguhan dan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan.

Destroying the archives is one of the ways of archives shrinkage to prevent accumulation of the archives kept in each work unit. Another purpose is that the information that recorded in the archives cannot be read by any unauthorized person. The archives are destroyed physically or just the information is erased with a certain method to make them no longer known. The archives destruction bears a legal risk so that it requires seriousness and accuracy to avoid any mistake.

Sesuai UU tersebut, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan membentuk Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 875/KM.1/2012 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan Tahun 2012. Keanggotaan tim terdiri dari beberapa pejabat atau staf unit organisasi terkait di lingkungan Sekretariat Jenderal yang mempunyai kompetensi dan atau secara fungsional dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berkaitan dengan pengelolaan surat dan pengamanan dokumen/arsip. Mereka terdiri dari anggota dari Biro Umum selaku pembina dan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan selaku pengelola sistem ketatalaksanaan, dan juga melibatkan pejabat dari Arsip Nasional RI, BPK dan Badan Kepegawaian Negara.

According to the Act, the Secretariat General of the Ministry of Finance shall set up a Committee of Archives Appraisal of the Ministry of Finance based on Decree of the Minister of Finance Number 875/ KM.1/2012 on the Setting Up of a Committee of Archives Appraisal of the Ministry of Finance in 2012. The team consists of some officials or staff from the related units at the Secretariat General who have competence and/or are functionally related to the letters management and documents/archives security in the daily tasks. They are members of the General Affairs Bureau as the coach and the Organization and Governance Bureau as the governance system manager, apart from officials from the Archives Institution of the Republic of Indonesia (ANRI), the Supreme Audit Board (BPK), and the State Personnel Agency.

Panitia Penilai Arsip mempunyai tugas antara lain melakukan penilaian terhadap arsip-arsip yang diusulkan musnah dan memberikan bimbingan teknis di dalam kegiatan pemusnahan arsip pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

Archives Appraisal Committee had duities include appraising archives which are proposed to be destroyed and to provide technical guidance in archives destruction in the Work Units at the Ministry of Finance.

1. Hasil Kegiatan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan Tahun 2012 Berita Acara Penelitian dan Penilaian Arsip yang dilampiri Daftar Arsip Yang Dimusnahkan merupakan dokumen penting yang menjadi acuan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemusnahan Arsip.

1. Result of the Archives Appraisal Committee at the Ministry of Finance in 2012 Minutes of the Archives Assessment and Appraisal attached by List of Destroyed Archives are important documents to be a reference for the issuance of Decree of the Minister of Finance on Archives Destruction.

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang Pemusnahan Arsip yang merupakan hasil


The Decree of the Minister of Finance on Archives Destruction as a result of direct assessment and

penelitian dan penilaian langsung oleh panitia tahun 2012, tercantum dalam Tabel 2.4.

appraisal by the committee in 2012, is presented in Table 2.4.

Tabel 2.4. KMK tentang Pemusnahan Arsip Table 2.4. Decree of the Minister of Finance on Archives Disposal Sumber (Source): Biro Umum (General Affairs Bureau)

No

Nomor KMK (Decree Number)

Tanggal KMK (Decree Date)

Jumlah Arsip yang Dihapus (bundel) (Number of Removed Archives (bundle))

Nama Unit (Unit Name)

1

95/KM.1/2012

6-2-2012

871

KPPN Magelang

2

131/KM.1/2012

10-2-2012

7.968

KPP Pratama Mataram Timur KPPBC Tipe Madya Pabean A Purwakarta

3

136/KM.1/2012

14-2-2012

554

4

306/KM.1/2012

16-3-2012

26.675

KPPN Bukittinggi

5

305/KM.1/2012

16-3-2012

106

Bagian Umum Sekretariat BPPK

6

342/KM.1/2012

22-3-2012

99

BDK Yogyakarta

7

895/KM.1/2012

15-8-2012

1.613

Inspektorat Jenderal

8

364/KM.1/2012

9-4-12

4.747

KPPN Sukabumi

9

408/KM.1/2012

19-4-12

110

BDK Cimahi

10

480/KM.1/2012

4-5-2012

754

KPPN Samarinda

11

410/KM.1/2012

19-4-12

1.502

Kanwil DJPB Prov Sulawesi Selatan

12

409/KM.1/2012

19-4-12

1.764

KPPN Parepare

13

422/KM.1/2012

24-4-12

1.65

Kantor Wilayah DJBC Jakarta

14

457/KM.1/2012

27-4-12

38

KPPN Makale KPPN Jember

15

570/KM.1/2012

21-5-2012

270

16

869/KM.1/2012

13-8-2012

503

Bapepam-LK

17

851/KM.1/2012

9-8-2012

2.728

KPPN Majene

18

775/KM.1/2012

2-7-2012

366

KPPN Tegal

19

774/KM.1/2012

2-7-2012

1.215

KPPBC Tipe A3 Cirebon

20

892/KM.1/2012

15-8-2012

862

KPPN Purwokerto

21

916/KM.1/2012

24-8-2012

486

KPPN Painan

22

917/KM.1/2012

24-8-2012

1.896

Kantor Pusat DJPB, Jakarta

23

924/KM.1/2012

29-8-2012

1.662

Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT

24

893/KM.1/2012

15-8-2012

847

KPPBC Tipe A3 Sampit

25

894/KM.1/2012

15-8-2012

1.098

KPPN Bekasi

26

1042/KM.1/2012

15-10-2012

414

BDK Malang

27

1043/KM.1/2012

15-10-2012

29

BDK Medan

28

1056/KM.1/2012

17-10-2012

110

BDK Palembang

29

1044/KM.1/2012

15-10-2012

635

KPPN Padangsidempuan

30

1064/KM.1/2012

23-10-2012

8.495

KPPN Pangkalan Bun

31

1065/KM.1/2012

23-10-2012

121

KPPN Buntok

32

1096/KM.1/2012

6-11-2012

7.23

KPPN Padang

33

1483/KM.1/2012

26-12-2012

195

KPPN Makassar I

34

1482/KM.1/2012

26-12-2012

147

KPPN Sinjai

35

18/KM.1/2013

4-1-2013

283

Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Tengah

36

124/KM.1/2013

14-3-2013

643

KPPN Makassar II

2. Pemantauan Pemusnahan Arsip Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemusnahan Arsip menjadi dasar hukum pelaksanaan pemusnahan arsip. Pemusnahan arsip dapat dilaksanakan dengan cara dibakar, dicacah atau secara kimiawi, agar

2. Monitoring of Archives Disposal The Decree of the Minister of Finance on Archives Disposal is a legal base of the archives disposal. The archives can be disposed by burning, chopping, or with a chemical substance so that the physical form and information can no longer


43


be known. The disposal is witnessed by two appointed officials.

fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi. Pelaksanaan pemusnahan disaksikan oleh dua orang pejabat yang ditunjuk.

Kegiatan pemantauan pelaksanaan pemusnahan arsip yang dilaksanakan pada tahun 2012 terangkum dalam Tabel 2.5.

Archives disposal monitored in 2012 is presented in Table 2.5.

Tabel 2.5. Hasil Pemantauan Pemusnahan Arsip Table 2.5. Result of Archives Disposal Monitoring Sumber (Source): Biro Umum (General Affairs Bureau)

No

Unit Kerja (Work Unit)

Nomor KMK (Decree Number)

Waktu Pemusnahan (Time of Disposal)

136/KM.1/2012 14 Februari 2012

29 Februari 2012 (February 29th, 2012)

Dijual kepada Pihak ketiga dalam keadaan tercacah (Sold to a third party in a chopped condition)

1

KPPBC Tipe Madya Pabean A Purwakarta

2

KPPBC Tipe A3 Cirebon

774/KM.1/2012 2 Juli 2012

1-2 Agustus 2012 (August 1st-2nd, 2012)


3

Bapepam-LK

869/KM.1/2012 13 Agustus 2012

14 September 2012 (September 14th, 2012)


4

KPPN Pangkalan Bun

1064/KM.1/2012 23 Oktober 2012



3. Kendala Pelaksanaan Tugas Salah satu tugas Panitia Penilai Arsip adalah memberikan bimbingan teknis dan pengarahan kepada unit/satuan organisasi mengenai prosedur pemusnahan dokumen/arsip dan/atau non arsip yang sudah tidak mempunyai nilai guna.

3. Contraints of the Task Execution One of the tasks of the Archives Appraisal Committee is to provide technical guidance and direction to the units/organizations on the procedure of destroying documents/archives and/ or non-archives no longer usable.

Bimbingan teknis pengelolaan kearsipan diberikan berkaitan dengan pelaksanaan penilaian dan penelitian langsung terhadap arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan. Namun dalam pelaksanaan tugas tersebut banyak ditemui hambatan/ kendala, antara lain: a. Menumpuknya arsip/dokumen yang diusulkan untuk dimusnahkan dan tidak tersusun dengan rapi sehingga menyulitkan panitia untuk melakukan uji petik penilaian arsiparsip; b. Kurangnya koordinasi antar unit kerja internal yang menangani bidang kearsipan sehingga menyulitkan panitia untuk melaksanakan tugasnya; c. Kurangnya pemahaman pegawai tentang prosedur/tata cara penyusutan arsip pada unit kerja sehingga sering terjadi kesalahan penanganan; d. Kurangnya pemahaman pegawai tentang pembuatan Daftar Pertelaan Arsip sehingga menyulitkan panitia dalam menilai arsip yang tidak terdata dengan baik.

4. Hasil Kegiatan Tim Evaluasi Pengelolaan dan Pengamanan Dokumen/Arsip di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2012 a. Melakukan pembinaan pengelolaan dan

44

Cara Pemusnahan (Method of Disposal)


The technical guidance of archives management is provided in relation to direct appraisal and assessment of the archives proposed to be disposed. However, in the implementation, there are a lot of constraints, among others: a. The archives/documents proposed to be disposed are not well arranged that it is difficult for the committee to appraise the archives randomly; b. Lack of coordination among the internal work units in charge of the archives that it is difficult for the committee to execute the task; c. Lack of understanding by the employees on the procedure of archives shrinking at the work units so often the case mishandled occur; d. Lack of understanding by the employees on making the Archives Description List that it is difficult for the committee to appraise not wellrecorded archives.

4. Result of the Evaluation Team on the Documents/Archives Management and Security at the Ministry of Finance in 2012 a. To develop documents/archives management

b.

c.

d.

e.

f.

pengamanan terhadap dokumen/arsip unit Eselon I Kementerian Keuangan serta unit Eselon II Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dengan mengundang pejabat/ pegawai yang menangani kearsipan pada unit kerja bersangkutan. Pembinaan terhadap unit Eselon II Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dilaksanakan pada April 2012 bertempat di Gedung Pancasila Kementerian Keuangan. Sedangkan pembinaan terhadap unit Eselon I Kementerian Keuangan dilaksanakan pada 23-24 November 2012 bertempat di Bogor, Jawa Barat; Melakukan kunjungan dan sosialisasi secara langsung ke unit eselon II Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, sebagai lanjutan dari kegiatan pembinaan kearsipan di Gedung Pancasila; Melakukan penyusutan arsip, dengan rincian sebagai berikut: 1) Pemindahan arsip Biro Perlengkapan sebanyak 2 kali; 2) Pemindahan arsip PPAJP sebanyak 1 kali; 3) Pemindahan arsip Sekretariat Pengadilan Pajak sebanyak 2 kali; 4) Verifikasi dan pemindahan arsip BapepamLK berupa arsip/dokumen keuangan sebanyak 205 boks dan arsip/dokumen tim audit sebanyak 370 boks; Menyusun daftar arsip eks BAPEKSTA dan eks BAKUN, namun belum tuntas dan saat ini masih dilaksanakan/dilanjutkan, dikarenakan jumlah arsip yang begitu banyak; Melanjutkan proses penyusunan dan pembahasan Jadwal Retensi Arsip, sebagai berikut: Menerbitkan Surat Edaran yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal yaitu SE-32/SJ/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Permintaan Data Jenis dan Volume Arsip. Unit kerja yang telah mengirimkan data jenis dan volume arsip, antara lain: Biro Perlengkapan, PIP, LPDP, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Pengadilan Pajak, Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Hukum, serta PPAJP.

5. Penyusunan Jadwal Retensi di lingkungan Kementerian Keuangan Jadwal retensi arsip disusun oleh Tim Evaluasi Pengelolaan dan Pengamanan Dokumen/Arsip di lingkungan Kementerian Keuangan. Tim Evaluasi disusun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Nomor 870/KM.1.2012, tentang Perpanjangan Masa Kerja dan Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Evaluasi Pengelolaan dan Pengamanan Dokumen/Arsip di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagai perwujudan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012. Tim melibatkan beberapa unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan dari luar Kementerian Keuangan antara lain dari Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan

b.

c.

d.

e.

f.

and security at Echelon I units at the Ministry of Finance and Echelon II units at the Secretariat General of the Ministry of Finance, by inviting officials/employees in charge of the archives at the related work units. The development for Echelon II units at the Secretariat General of the Ministry of Finance took place on April 2012 at Pancasila Building at the Ministry of Finance, while the development for Echelon I units of the Ministry of Finance took place on November 23rd–24th, 2012 in Bogor, West Java; To make direct visits and socialization to Echelon II units of the Secretariat General at the Ministry of Finance as a follow up to the archives development at Pancasila Building; To shrink archives, with the following detail: 1) To move archives of the Equipment Bureau as twice; 2) To move archives of PPAJP as once; 3) To move archives of the Secretariat of Tax Court as twice; 4) To verify and move archives of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) in the form of financial archives/documents of 205 boxes and audit team archives/ documents as 370 boxes; To make a list of ex BAPEKSTA and ex BAKUN archives, it is not completed yet and is still be continued due to the huge number of archives; To follow the process of making and discussing the Archives Retention Schedule, as follows: To publish Circular Letter signed by the Secretary General that is SE-32/SJ/2012 dated on 6 November 2012 on Demand Data Type and Volume Archive Work unit sends the data type and volume archives, among others: the Bureau of Equipment, PIP, LPDP, and Bureau of Organization.

5. Arranging the Archives Retention Schedule at the environment of the Ministry of Finance The Archives Retention Schedule is arranged by the Evaluation Team of Documents/Archives Management and Security at the Ministry of Finance. The Evaluation Team was set up based on Decree of the Minister of Finance Number 870/ KM.1.2012 on the Extention of Working Period and Change of the Evaluation Team Members of Documents/Archives Management and Security at the Ministry of Finance as a manifestation of the mandate in the Government Regulation Number 28 of 2012. The Team involves some units at the Ministry of Finance and outside the Ministry of Finance, including the National Archives of the Republic of Indonesia, the Supreme Audit Body,


45


Pemeriksa Keuangan dan Lembaga Badan Kepegawaian Negara.

Tugas-tugas yang harus dilaksanakan Tim Evaluasi Pengelolaan dan Pengamanan Dokumen/Arsip di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut: a. Melakukan sosialisasi pedoman pengelolaan surat dan arsip/dokumen di lingkungan Kementerian Keuangan; b. Melakukan evaluasi dan menyusun jadwal retensi arsip di lingkungan Kementerian Keuangan; c. Menyiapkan rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang jadwal retensi arsip substantif Kementerian Keuangan; d. Menyampaikan laporan hasil evaluasi jadwal retensi arsip di lingkungan Kementerian Keuangan kepada pimpinan Kementerian Keuangan.

and the State Personnel Agency.

The tasks of the Evaluation Team of Documents/ Archives Management and Security at the Ministry of Finance include: a. To socialize Guidance on Letters and Archives/ Documents Management at the Ministry of Finance; b. To evaluate and arrange the Archives Retention Schedule at the Ministry of Finance; c. To prepare a Draft of Decree of the Minister of Finance on the Substantive Archives Retention Schedule of the Ministry of Finance; d. To submit a report on the evaluation of the Archives Retention Schedule at the Ministry of Finance to management of the Ministry of Finance.

Hasil dari tugas yang sudah dilaksanakan antara lain: a. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, telah mendapat persetujuan dari Kepala ANRI dan konsep Jadwal Retensi Arsip bersangkutan sedang menunggu ketetapan Menteri Keuangan c.q. Sekretariat Jenderal; b. Inspektorat Jenderal, telah mendapat ketetapan dari Menteri Keuangan c.q. Sekretariat Jenderal dalam Keputusan Menteri Keuangan; c. PPAJP masih dalam pembahasan dan telah dilakukan pembahasan sebanyak 1 kali; d. DJPK masih dalam pembahasan dan telah dilakukan pembahasan sebanyak 1 kali; e. DJP masih dalam pembahasan dan telah dilakukan pembahasan sebanyak 3 kali; f. DJA masih dalam pembahasan dan telah dilakukan pembahasan sebanyak 2 kali; g. DJBC masih dalam pembahasan dan telah dilakukan pembahasan sebanyak 1 kali.

Results of the tasks already executed include as follows: a. The Directorate General of Treasury has obtained an approval from Head of the National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI) and the concept of the related Archives Retention Schedule is waiting for a stipulation from the Minister of Finance c.q. the Secretariat General; b. The Inspectorate General has obtained a stipulation from the Minister of Finance c.q. the Secretariat General in Decree of the Minister of Finance; c. PPAJP remains in discussion and held a 1-time discussion; d. The Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) remains in discussion and held a 1-time discussion; e. The Directorate General of Tax remains in discussion and held a 3-time discussion; f. The Directorate General of Budget remains in discussion and held a 2-time discussion; g. The Directorate General of Customs and Excise remains in discussion and held a 1-time discussion.

Penataan Arsip Archives Arrangement Dalam rangka penataan arsip, Sekretariat Jenderal telah melakukan penataan di sejumlah lokasi yakni: 1. Gedung Arsip Djuanda, Jalan Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat; 2. Gedung Arsip Ciledug Komplek Keuangan, Jalan Merbabu, Karang Tengah, Tangerang Selatan. Kondisi Gudang arsip yang berada di komplek Ciledug, Tangerang masih perlu dilakukan perbaikan baik sarana maupun prasarana yang ada. Akan dilakukan penataan yang lebih efisien mengingat gudang arsip milik Sekretariat Jenderal

46


In the frame of arranging the archives, the Secretariat General has arranged archives in a number of locations, including: 1. Djuanda archives building, Jalan Wahidin Raya No 1, Central Jakarta; 2. Archives building at Kompleks Keuangan in Ciledug, Jalan Merbabu, Karang Tengah, Tangerang Selatan. Condition of the archives building in Ciledug, Tangerang Selatan, requires some repairs both the facility as well as the infrastructure. The archives will be arranged more efficiently as the

hanya yang ada di Ciledug dan perlu diadakan penambahan gudang arsip baru. Penataan arsip di gudang arsip Ciledug meliputi: a. Penataan Arsip berupa Buku Kumpulan Peraturan dan Proses Penataan Arsip Berupa Verbal b. Penataan Arsip Eks BAKUN, dan; c. Penataan Arsip Eks BPPN.

archives warehouse of the Secretariat General is only the one in Ciledug so that an additional new archives building is needed. The archives at the archives warehouse in Ciledug includes: a. Books of regulations and verbal process of the archives arrangement; b. Ex BAKUN; and c. Ex the National Banking Restructuring Agency (BPPN).

Kearsipan Elektronik Electronic Archives Sekretariat Jenderal selaku unit kearsipan tingkat pusat dituntut untuk lebih maju dalam hal penataan dan pengelolan kearsipan sehingga dapat memberikan kontribusi layanan yang cepat, andal dan akuntabel. Sekretariat Jenderal telah berupaya untuk memperbaiki sistem lama menjadi sistem yang komprehensif dan terpadu, sehingga tercipta sistem kearsipan elektronik yang andal agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Sekretariat Jenderal telah melalui tahapan perbaikan dalam hal pengelolaan arsip dari konvesional, semi automatis dan yang terakhir sedang membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kearsipan (SIMARS) bekerja sama dengan konsultan kearsipan. Aplikasi SIMARS berbasis situs merupakan sebuah solusi dalam mengelola arsip/arsip fisik dalam jumlah besar, menekan jumlah penduplikasian arsip/arsip yang disebabkan oleh adanya kebutuhan terhadap suatu arsip/arsip oleh unit-unit kerja dalam waktu bersamaan. Manfaat lain dari SIMARS adalah memudahkan penyusunan informasi organisasi secara terstruktur, memudahkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, meningkatkan kualitas layanan publik, mengelola informasi sebagai suatu aset yang tumbuh dan berkembang. Selain itu juga akan lebih responsif terhadap perubahan dan mendukung efektivitas pertukaran informasi dan interoperabilitas yang lebih baik antar lembaga pemerintah melalui ketersediaan sumber daya informasi yang berkualitas dan otentik.

The Secretariat General as the central-level Archives unit is demanded to be more advanced in archives arrangement and management so that it can contribute fast, reliable, and accountable service. The Secretariat General makes efforts to improve the old system to a comprehensive and integrated system to create a reliable electronic archives system that supports the execution of tasks and functions of the Ministry of Finance.

The Secretariat General has improved the archives management, from conventional and semi-automatic to an Archives Management Information System (SIMARS) application in cooperation with an archives consultant. The site-based SIMARS application is a solution in managing archives/physical archives in bulk, pressing the number of archives duplications due to a need of archives from some work units at the same time. Another advantage of SIMARS application is that it simplifies the arrangement of structured organization information, simplifies faster and more accurate decision making, increases quality of the public service, manages information as a growing and developing asset. In addition, it is more responsive to changes and supports the effectiveness of information exchange and better interoperability between government institutions through the provision of quality and authentic information resources.


47


Inventarisasi, Identifikasi, dan Verifikasi Dokumen Bapepam-LK Terkait Pembentukan OJK Inventory, Identification, and Documents Verification of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) related to the Establishment of the Financial Services Authority (OJK) Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2011, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Based on Article 55 paragraph (1) Act Number 21 of 2011, since December 31st, 2012, the function, tasks, and authority of regulating and supervising financial service activities in the capital market, insurance, pension fund, financing institution, and other financial service institution sectors were transferred from the Minister of Finance and the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BapepamLK) to the Financial Services Authority (OJK).

OJK dibentuk berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil sekaligus mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

The Financial Services Authority (OJK) was set up based on the mandate of Act Number 21 of 2011 with the aim that all activities in the financial service sector is organized systematically, fairly, transparently, and accountably, and able to realize a sustainable and stable financial system that can protect both the consumer as well as the people’s interest.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenanganya, OJK adalah lembaga yang independen. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan Lainnya. Tugas OJK sebagian besar adalah tugas dan fungsi yang diemban oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK) Kementerian Keuangan. Dengan demikian, unit Bapepam-LK akan dihapuskan dari Kementerian Keuangan dan selanjutnya tugas dan fungsinya akan dijalankan oleh OJK.

In implementing its tasks and authority, the Financial Services Authority (OJK) is an independent institution. The Financial Services Authority (OJK) regulates and supervises financial service activities in the banking, capital market, insurance, pension fund, financing institution, and other financial service sectors. Most of the tasks of the Financial Services Authority (OJK) are the tasks and functions borne by the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) of the Ministry of Finance. The Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) will then be abolished from the Ministry of Finance and its tasks and functions will be carried out by the Financial Services Authority (OJK).

Pada 11 Mei 2012, Ketua Bapepam-LK telah On May 11th, 2012, Head of the Capital Market and melaksanakan amanat Pasal 65 ayat (1) huruf b Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepamdan Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2011 LK) executed the mandate of Article 65 paragraph (1) yaitu membentuk Tim Inventarisasi Dokumen Dalam letter b and Article 65 paragraph (2) of Act Number 21 Rangka Proses Pengalihan Penggunaan Dokumen of 2011 on the Setting up of a Team of Documents Dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke Investory in the Process of Transfering Documents OJK. Selanjutnya pada 15 Agustus 2012, Dewan Use from the Ministry of Finance and the Capital Komisioner OJK telah melaksanakan amanat Pasal Market and Financial Institutions Supervisory Agency 60 UU Nomor 21 Tahun 2011 yaitu membentuk (Bapepam-LK) to the Financial Services Authority Tim Transisi. Untuk melaksanakan salah satu (OJK). Then, on August 15th, 2012, the Board of tugasnya, Tim Transisi melakukan identifikasi dan Commissioners of the Financial Services Authority verifikasi dokumen, serta mempersiapkan pengalihan (OJK) executed the mandate of Article 60 Act Number penggunaannya ke OJK. 21 of 2011 on the Setting up of a Transition Team. To implement one of its tasks, the Transition Team identified and verified the documents, and prepared the transfer of the documents use to the Financial Services Authority (OJK). Salah satu fungsi pada Sekretariat Jenderal seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 adalah melakukan

48


One of the functions of the Secretariat General as mentioned in the Regulation of the Minister of Finance Number 184/PMK.01/2010 is to develop and to

pembinaan dan pelaksanaan urusan kearsipan yang ada di Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal turut terlibat langsung dalam kegiatan inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi dokumen Bapepam-LK yang nantinya akan digunakan OJK maupun yang akan diserahkan ke unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

manage archives at the Ministry of Finance. The Secretariat General is therefore directly involved in the inventory, identification, and verification activities of the documents of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) which will then be used by the Financial Services Authority (OJK) and submitted to Echelon I units at the Ministry of Finance.

The purpose of the inventory, identification, and Tujuan dilaksanakannya inventarisasi, identifikasi dan verification of the documents of the Capital Market and verifikasi dokumen Bapepam-LK adalah terlaksananya Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepampengalihan penggunaan dokumen dari Kementerian LK) is to transfer the documents use from the Ministry Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK sesuai target of Finance and the Capital Market and Financial waktu yang ditetapkan dalam Pasal 65 ayat (2) UU Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) to the Nomor 21 Tahun 2011. Financial Services Authority (OJK) according to the time as targeted in Article 65 paragraph (2) of Act Number 21 of 2011. Dengan dilaksanakannya inventarisasi, identifikasi dan verifikasi dokumen Bapepam-LK, akan diketahui jumlah dan jenis dokumen yang akan digunakan oleh OJK maupun jumlah dan jenis dokumen yang akan diserahkan ke unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

With the implementation of the inventory, identification and verification of documents Bapepam-LK, will be known the number and type of documents to be used by the FSA as well as the number and type of documents to be submitted to the first-echelon units in the Ministry of Finance.

Tahapan awal inventarisasi dokumen dimulai dengan pencatatan semua koleksi dokumen/ arsip yang dimiliki atau disimpan Bapepam-LK. Dokumen-dokumen itu terdiri atas dokumen pada 13 unit Eselon II dan 3 orang Tenaga Pengkaji, yang meliputi dokumen konvensional/kertas dan dokumen elektronik, baik secara lembar per lembar atau secara berkelompok/berkas dokumen. Secara garis besar, objek dokumen/arsip yang dimiliki atau disimpan Bapepam-LK berasal dari dokumen/arsip eks DJLK, dokumen/arsip eks Tim/Pokja dan dokumen/arsip eks Bapepam. Hasil inventarisasi ini nantinya akan dibagi menjadi dua kelompok yaitu: 1. Dokumen/arsip yang diserahkan ke Kementerian Keuangan; 2. Dokumen/arsip yang akan digunakan OJK.

The initial phase of documents inventory starts from registering all documents/archives owned or kept by the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK). These documents consist of documents at 13 Echelon II units and 3 reviewers, including conventional/paper and electronic documents, both per sheet as well as per group. In general, the documents/archives owned or kept by the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) belonged to the Directorate General of Financial Institution, Team/Work Group, and Capital Market Supervisory Board. The inventory result will then be divided into two groups: 1. Documents/archives submitted to the Ministry of Finance; and 2. Documents/archives used by the Financial Services Authority (OJK).

Lokasi dokumen berada di Gedung Sumitro Djojohadikusumo (seluruh unit Eselon II BapepamLK), gedung penyimpanan arsip yang terletak di Jalan Matraman, Jalan Sasak Kelapa Dua (Kebon Jeruk), dan Jalan Kemanggisan serta Gedung Arsip PT. MMI di Cikarang Jawa Barat.

The documents location are at Sumitro Djojohadikusumo Building (all Echelon II units of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK), archives storage building at Jalan Matraman, Jalan Sasak kelapa Dua (Kebon Jeruk), and Jalan Kemanggisan as well as PT. MMI Archives Building at Cikarang, West Java.

Perkembangan proses inventarisasi dokumen yang akan digunakan OJK telah selesai 100 persen dan saat ini dalam tahap verifikasi oleh tim transisi OJK. Inventarisasi dokumen yang diserahkan ke Kementerian Keuangan masih dalam proses, dengan target penyelesaian paling lambat 30 November 2012. Persentase penyelesaiannya per tanggal 9 November 2012 sebanyak 68 persen.

The documents inventory process to be used by the Financial Services Authority (OJK) is 100 percent completed and is currently being verified by the transition team of the Financial Services Authority (OJK). The documents inventory to be submitted to the Ministry of Finance remains in process, with a completion target no later than November 30th, 2012. The completion percentage per November 9th, 2012 was 68 percent.


49


The Secretariat General of the Ministry of Finance Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan along with the Capital Market and Financial Institutions bersama Bapepam-LK telah memetakan dokumen Supervisory Agency (Bapepam-LK) have mapped Bapepam-LK ke dalam beberapa kelompok sesuai documents of the Capital Market and Financial tujuan dokumen setelah Bapepam-LK dibubarkan . Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) into Kelompok-kelompok dokumen itu meliputi: several groups according to the documents purpose 1. Dokumen yang akan digunakan OJK, yaitu after the Capital Market and Financial Institutions sebagian besar dokumen Bapepam-LK yang Supervisory Agency (Bapepam-LK) has been dissolved. terkait dengan pengaturan dan pengawasan The group of documents includes: Lembaga Jasa Keuangan; 1. Documents to be used by the Financial Services 2. Dokumen yang akan diserahkan ke Direktorat Authority (OJK), mostly of the Capital Market and Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), yaitu Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepamdokumen eks-BPPN/UP3 sebanyak 962 boks LK) related to the regulation and supervision of a arsip; Financial Services Institution; 3. Dokumen yang akan diserahkan ke Direktorat 2. Documents that will be submitted to the Directorate Jenderal Anggaran (DJA), yaitu dokumen terkait General of State Assets (DJKN), which are Jaminan Sosial dan Dana Pensiun PNS (TASPEN); documents of ex the National Banking Restructuring 4. Dokumen yang akan diserahkan ke Badan Agency (BPPN)/UP3 totalling 962 boxes; Kebijakan Fiskal (BKF), yaitu berkas dokumen 3. Documents that will be submitted to the Directorate RUU Perasuransian, berkas dokumen RUU Pasar General of Budget (DJA), related to Civil Servant Modal dan berkas dokumen BPJS; Social Security and Pension Fund (TASPEN); 5. Dokumen yang akan akan diserahkan ke 4. Documents that will be submitted to the Fiscal Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), Policies Agency (BKF), which are bill on Insurance, yaitu berkas dokumen Surat Berharga Negara (SBN). bill on Capital Market and documents on BPJS; 5. Documents that will be submitted to the Directorate General of Tax Management (DJPU), which are documents of Government Securities (SBN). Documents that will be submitted to the Secretariat Dokumen yang akan diserahkan ke Sekretariat General: Jenderal, yaitu: 1. General Affairs Bureau – in the form of archives 1. Biro Umum - berupa jenis arsip eks Tim Audit of ex Audit team of State-Owned Companies Kinerja BUMN dan arsip inaktif (387 boks eks Tim performace and inactive archives (387 boxes Audit Kinerja BUMN dan arsip inaktif pada Bagian of ex Audit Team of State-Owned Companies Umum Sekretariat Bapepam-LK); performance and inactive archives at the General 2. Biro SDM - berupa jenis arsip dosir pegawai Affairs Division of the Capital Market and Financial Bapepam-LK; dan Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) 3. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Secretariat; (PPAJP) - berupa berkas arsip Profesi Aktuaris. 2. Human Resources Bureau – in the form of dossiers of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) employees; and 3. Accountant and Appraisal Supervisory Center (PPAJP) – archives of actuary profession.

50

Setelah seluruh dokumen Bapepam-LK selesai dilakukan identifikasi dan verifikasi, maka Sekretariat Jenderal melalui Biro Umum bersama Tim Transisi akan menyusun Berita Acara Identifikasi dan Verifikasi. Selanjutnya dibuat laporan kelancaran pelaksanaan identifikasi dan verifikasi kepada Menteri Keuangan dan Dewan Komisioner OJK untuk dokumen yang akan digunakan OJK.

After all documents of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) have been identified and verified, the Secretariat General through the General Affairs Bureau along with the Transition Team makes Identification and Verification Minutes. A report on the identification and verification implementation is then submitted to the Minister of Finance and the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) for documents to be used by the Financial Services Authority (OJK).

Pada tanggal 12 November 2012, Sekretariat Jenderal bersama Bapepam-LK dan unit terkait lainnya telah melakukan finalisasi konsep laporan kepada Menteri Keuangan dan Dewan Komisioner OJK serta konsep permintaan penetapan dokumen yang akan digunakan OJK. Pada tanggal 13 November 2012, laporan diserahkan kepada Menteri

On November 12th, 2012, the Secretariat General along with the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) and other related units finalized the report concept for the Minister of Finance and the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK), and a concept of document stipulation request to be used by the


Financial Services Authority (OJK). On November Keuangan dan Dewan Komisioner OJK. Selanjutnya 13th, 2012, the report was submitted to the Minister diajukan surat permintaan penetapan dokumen yang akan digunakan OJK dari Dewan Komisioner of Finance and the Board of Commissioners of the OJK kepada Menteri Keuangan pada tanggal 14 Financial Services Authority (OJK). Furthermore, the November 2012. document stipulation request letter to be used by the Financial Services Authority (OJK) was submitted by the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) to the Minister of Finance on November 14th, 2012. Pada tanggal 19 November 2012 dilaksanakan rapat On November 19th, 2012, a meeting was held to pembahasan penyiapan dokumen/arsip Bapepam-LK discuss preparation of documents/archives of the yang akan diserahkan ke unit Eselon I di lingkungan Capital Market and Financial Institutions Supervisory Kementerian Keuangan, sesuai tugas dan fungsi Agency (Bapepam-LK) to be submitted to Echelon I Bapepam-LK yang masih melekat pada Kementerian units at the Ministry of Finance, according to the tasks Keuangan. and functions of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) that sticks to the Ministry of Finance. Penyelesaian inventarisasi dan penyusunan daftar pertelaan (daftar keterangan) dokumen/arsip yang akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan dijadwalkan pada 30 November 2012.

The completion of the inventory and the preparation of a descriptions list (description list) of documents / archives to be submitted to the Ministry of Finance was scheduled on November 30th, 2012.


51


Pembinaan Dan Penataan Organisasi Serta Tata Laksana Development and Arrangement of Organization and Governance

S

ekretariat Jenderal Kementerian Keuangan juga melaksanakan tugas pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 1. Pembinaan, koordinasi, evaluasi, pemantauan organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi; 2. Pembinaan, koordinasi, evaluasi, pemantauan sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; 3. Pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan pemantauan jabatan fungsional.

The Secretariat General of the Ministry of Finance had also a task to develop and arrange the organization, procedure, and functional positions at all units at the Ministry. This is in line with Regulation of the Minister of Finance Number 184/PMK.01/2010 on October 11th, 2010 concerning the Organization and Procedure of the Ministry of Finance. In executing the task, the Secretariat General had the following functions: 1. Development, coordination, evaluation, monitoring the organization, position analysis, and the organization performance increasing; 2. Development, coordination, evaluation, monitoring the work system and procedure, general administration system, public service procedure, and performance accountability report; 3. Development, coordination, evaluation, and monitoring functional positions.

Penataan Organisasi, Analisis Jabatan dan Beban Kerja Organizational Arrangement, Position Analysis, and Work Load

52

Penataan Organisasi

Organization Arrangement

Penataan organisasi merupakan kegiatan strategis yang harus dilakukan secara hati-hati, konseptual, dan komprehensif untuk kepentingan Kementerian Keuangan secara keseluruhan. Penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan oleh Sekretariat Jenderal senantiasa didasarkan pada prinsipprinsip organisasi yang berlaku secara akademis, universal, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, penataan organisasi tersebut sangat ditentukan oleh kebijakan strategis yang digariskan oleh pimpinan Kementerian Keuangan dan kebijakan nasional yang digariskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

The organization arrangement was a strategic activity that must be carried out carefully, conceptually, and comprehensively for the interest of the Ministry of Finance as a whole. The organization arrangement at the Ministry of Finance by the Secretary General was based on academic and universal organization principles according to the prevailing stipulation. However, the organization arrangement was determined by the strategic policy outlined by the leadership of the Ministry of Finance and national policies outlined by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform.

Berdasarkan PMK Nomor 76/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan, kegiatan penataan organisasi secara garis besar dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Pengumpulan data (termasuk usulan dari unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan); 2. Analisis atau kajian (antara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, prinsipprinsip organisasi, hasil analisis beban kerja, perkembangan dan tuntutan masyarakat); 3. Pembahasan internal Kementerian Keuangan (dengan unit-unit Eselon I terkait) dan penyiapan naskah akademis yang menjelaskan tentang latar

Based on the Regulation of the Minister of Finance Number 76/PMK.01/2009 concerning the Guidance of Organization Arrangement at the Ministry of Finance, the organization was arranged with the following phases: 1. Data collecting (including proposals from the units at the Ministry of Finance); 2. Analysis or assessment (including based on the legislation, organization principles, result of work load analysis, development and public demand); 3. Internal discussion at the Ministry of Finance (with related Echelon I units) and preparing academic paper explaining the background, the condition being faced, and comparison between the


belakang, kondisi yang dihadapi, perbandingan antara struktur organisasi existing dengan struktur organisasi usulan, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) mengenai organisasi dan tata kerja, serta dokumen pendukung lainnya; 4. Usulan Menteri Keuangan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB); 5. Melakukan presentasi dan pembahasan dengan Kementerian PAN-RB (bersama Sekretariat Kabinet apabila penataan organisasi yang dilakukan berdampak pada perubahan Peraturan Presiden); 6. Persetujuan dan Penetapan Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan persetujuan Menteri PAN-RB dan berdasarkan persetujuan Presiden/ ditetapkannya Perpres (apabila penataan organisasi yang dilakukan berdampak pada perubahan Perpres).

existing organization structure and the proposed organization structure, draft Regulation of the Minister of Finance (RPMK) on the organization and work procedure, and other supporting documents; 4. Proposal of the Ministry of Finance to the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform; 5. Presentation and discussion with the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform (with the Cabinet Secretariat if the organization arrangement will result in a change in the Presidential Regulation); 6. Approval and stipulation of Regulation of the Minister of Finance based on approval of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform and the President/stipulation of Presidential Regulation (if the organization arrangement will result in an amendment in the Presidential Regulation).

Program penataan atau modernisasi organisasi Kementerian Keuangan yang telah diagendakan sebelumnya dan diproses oleh Sekretariat Jenderal pada tahun 2012 mencakup: 1. Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Pertambangan, KPP Khusus Migas, dan KPP Badan Usaha Milik Negara Dua; 2. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan (KPDDP) di Jambi; 3. Pembentukan UPT Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP). 4. Modernisasi Seluruh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (KPPBC) dan Pembentukan KPPBC Tipe Pratama Nanga

The organization arrangement and modernization program at the Ministry of Finance previously scheduled and processed by the Secretariat General in 2012 include: 1. Setting up a Tax Office for Mining Large Tax Payers, Tax Office Especially for Oil and Gas, and Tax Office for State-Owned Companies II; 2. Setting up a Technical Implementation Unit (UPT) at the Office of Data Processing and Taxation Documentation (KPDDP) in Jambi; 3. Setting up a Technical Implementation Unit (UPT) at the Office of Information and Complain Service (KLIP); 4. Modernizing a whole Customs and Excise Supervision and Service Offices (KPPBC) and


53


54

Badau; 5. Optimalisasi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan tugas di bidang penganggaran dan perimbangan keuangan di daerah; 6. Perubahan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Jakarta VI menjadi KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dan Pembentukan KPPN Khusus Penerimaan, KPPN Khusus Investasi, KPPN Jakarta VI, dan KPPN Jakarta VII; 7. Penataan Organisasi Instansi Vertikal Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) yang meliputi: a. Peleburan seksi pada Bidang Penilaian, Bidang Piutang Negara, dan Bidang Lelang pada Kanwil DJKN; b. Likuidasi/peleburan empat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang meliputi KPKNL Binjai dilebur ke KPKNL Medan, KPKNL Tanjung Pinang dilebur ke KPKNL Batam, dan KPKNL Bantul dan KPKNL Sleman dilebur ke KPKNL Yogyakarta; c. Pembentukan satu unit baru setingkat Eselon IV pada masing-masing KPKNL yaitu Seksi Pengendalian Internal; 8. Pembakuan tugas dan fungsi di bidang kepatuhan internal, pengelolaan kinerja, dan pengelolaan risiko pada seluruh instansi vertikal dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Keuangan; 9. Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada setiap unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan; 10. Pengaturan perwakilan Kementerian Keuangan, Sekretariat Kementerian Keuangan, dan pengelolaan Gedung Keuangan Negara (GKN).

setting up Prime-Type Customs and Excise Supervision and Service Office (KPPBC) Nanga Badau; 5. Optimizing Regional Offices of the Directorate General of Treasury to implement treasury and fiscal balance tasks in the regions; 6. Amandement of Treasury Office (KPPN) Jakarta VI to Treasury Office especially for Loan and Grant and setting up Treasury Office especially for Revenues, Treasury Office (KPPN) especially for Investment, Treasury Office (KPPN) Jakarta VI, and Treasury Office (KPPN) Jakarta VII; 7. Setting up vertical institute of the Directorate General of Treasury (DJKN), which includes: a. Merger of sections in Appraisal, Government Claims, and Auction at the Regional Offices of the Directorate General of Treasury; b. Liquidation/merger of four Treasury and Auction Offices (KPKNL) including KPKNL Binjai which was merged into KPKNL Medan, KPKNL Tanjung Pinang to KPKNL Batam, and KPKNL Sleman to KPKNL Yogyakarta; c. Setting up a new unit of as level as Echelon IV at each Treasury and Auction Office (KPKNL) that is Internal Control Section; 8. Standardizing tasks and functions in internal compliance, performance management, and risk management at all vertical institute and Technical Execution Unit (UPT) at the Ministry of Finance; 9. Setting up Procurement Unit (ULP) at each Echelon I unit at the Ministry of Finance; 10. Regulating the Vice Ministries of Finance, Secretariat of the Ministry of Finance, and management of the State Finance Building (GKN).

Hasil dari program penataan organisasi atau modernisasi kantor adalah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai penataan organisasi/modernisasi kantor dimaksud. Adapun PMK di bidang organisasi yang ditetapkan pada tahun 2012 antara lain: 1. PMK Nomor 29/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak; 2. PMK Nomor 167/PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 62/ PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak; 3. PMK Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 4. PMK Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 5. PMK Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; 6. PMK Nomor 171/PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 84/

Results of the organization arrangement and office modernization program were the stipulation of Regulations of the Minister of Finance (PMK) on the related organization arrangement/office modernization. The regulations stipulated in 2012 include as following: 1. Regulation of the Minister of Finance Number 29/PMK.01/2012 concerning Amendment on Regulation of the Minister of Finance Number 62/ PMK.01/2009 concerning the Organization and Working Procedures of Vertical Directorate General of Taxation; 2. Regulation of the Minister of Finance Number 167/ PMK.01/2012 concerning the Second Amendment on the Regulation of the Minister of Finance Number 62/ PMK.01/2009 concerning the Organization and Working Procedure of Vertical Office at the Directorate General of Tax; 3. Regulation of the Minister of Finance Number 168/ PMK.01/2012 concerning the Organization and Working Procedure of Vertical Office at the Directorate General of Customs and Excise; 4. Regulation of the Minister of Finance Number 169/ PMK.01/2012 concerning the Organization and Working Procedure of Vertical Office at the Directorate General of Treasury;


PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan; 7. PMK Nomor 172/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 133/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan; 8. PMK Nomor 173/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 134/PMK.01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal; 9. PMK Nomor 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak; 10. PMK Nomor 175/PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua Atas KMK Nomor 448/ KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai; 11. PMK Nomor 176/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas KMK Nomor 449/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang; 12. PMK Nomor 177/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas PMK 66/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; 13. PMK Nomor 178/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 52/PMK.01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan; 14. KMK Nomor 1101/KM.1/2012 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Kementerian Keuangan; 15. KMK Nomor 1102/KM.1/2012 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan; 16. KMK Nomor 1103/KM.1/2012 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan; 17. KMK Nomor 1104/KM.1/2012 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; 18. KMK Nomor 1105/KM.1/2012 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; 19. KMK Nomor 1106/KM.1/2012 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan; 20. KMK Nomor 1107/KM.1/2012 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan; 21. KMK Nomor 1108/KM.1/2012 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan; 22. KMK Nomor 1109/KM.1/2012 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan; 23. KMK Nomor 1110/KM.1/2012 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan; 24. KMK Nomor 1111/KM.1/2012 tentang Penetapan

5. Regulation of the Minister of Finance Number 170/ PMK.01/2012 concerning the Organization and Working Procedure of Vertical Office at the Directorate General of State Assets; 6. Regulation of the Minister of Finance Number 171/ PMK.01/2012 concerning the Second Amendment of the Regulation of the Minister of Finance Number 84/PMK.01/2007 concerning the Organization and Working Procedure of Data Processing Center and Tax Documents; 7. Regulation of the Minister of Finance Number 172/ PMK.01/2012 concerning the Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 133/ PMK.01/2012 concerning Organization and Working Procedure of Data Processing Office and Document Taxation; 8. Regulation of the Minister of Finance Number 173/ PMK.01/2012 concerning the Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 134/ PMK.01/2011 concerning the Organization and Working Procedure of the External Data Processing Office; 9. Regulation of the Minister of Finance Number 174/ PMK.01/2012 concerning Organization and Working Procedure of the Information Services Office and Complaints of Directorate General of Taxation; 10. Regulation of the Minister of Finance Number 175/ PMK.01/2012 concerning the Second Amendment of Decree of the Minister of Finance Number 448/ KMK.01/2001 concerning Organization and Working Procedure of Base Facility Operations of Customs and Excise; 11. Regulation of the Minister of Finance Number 176/ PMK.01/2012 concerning the Amendment of Decree of the Minister of Finance Number 449/KMK.01/2001 concerning the Organization and Working Procedure of the Goods Examination and Identification Office; 12. Regulation of the Minister of Finance Number 177/ PMK.01/2012 concerning the Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 66/ PMK.01/2009 concerning the Organization and Working Procedure of the Center for Financial Education and Training; 13. Regulation of the Minister of Finance Number 178/ PMK.01/2012 concerning the Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 52/ PMK.01/2001 concerning the Organization and Working Procedure of the Leadership Education and Training Office; 14. Decree of the Minister of Finance Number 1101/KM.1/2012 concerning the Stipulation of Procurement Service Unit at the Ministry of Finance Secretariat; 15. Decree of the Minister of Finance Number 1102/KM.1/2012 concerning the Stipulation of Procurement Units at the Directorate General of Budget of the Ministry of Finance; 16. Decree of the Minister of Finance Number 1103/KM.1/2012 concerning the Stipulation of Procurement Units at the Directorate General of Tax of the Ministry of Finance; 17. Decree of the Minister of Finance Number 1104/KM.1/2012 concerning the Stipulation of


55


Procurement Units at the Directorate of Customs and Unit Layanan Pengadaan Badan Kebijakan Fiskal Excise of the Ministry of Finance; Kementerian Keuangan; 18. Decree of the Minister of Finance Number 25. KMK Nomor 1112/KM.1/2012 tentang Penetapan 1105/ KM.1/2012 concerning the Stipulation of Unit Layanan Pengadaan Badan Pendidikan dan Procurement Units at the Directorate General of Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan; Treasury of the Ministry of Finance; 26. KMK Nomor 487/KMK.01/2012 tentang 19. KMK Number 1106/KM.1/2012 concerning the Perwakilan Kementerian Keuangan, Sekretariat Stipulation of Procurement Units at the Directorate Perwakilan Kementerian Keuangan, dan General of State Assets of the Ministry of Finance; Pengelolaan Gedung Keuangan Negara. 20. Decree of the Minister of Finance Number 1107/KM.1/2012 concerning the Stipulation of Procurement Units at the Directorate General of Fiscal Balance of the Ministry of Finance; 21. Decree of the Minister of Finance Number 1108/KM.1/2012 concerning the Stipulation of Procurement Units at the Directorate General of Debt Management of the Ministry of Finance; 22. Decree of the Minister of Finance Number 1109/KM.1/2012 concerning the Stipulation of Procurement Units at the Inspectorate General of the Ministry of Finance; 23. Decree of the Minister of Finance Number 1110/KM.1/2012 concerning the Stipulation of Procurement Service Unit at the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency of the Ministry of Finance; 24. Decree of the Minister of Finance Number 1111/KM.1/2012 concerning the Stipulation of Procurement Units at the Fiscal Policies Agency of the Ministry of Finance; 25. Decree of the Minister of Finance Number 1112/KM.1/2012 concerning the Stipulation of Procurement Units at the Financial Education and Training Agency of the Ministry of Finance; 26. Decree of the Minister of Finance Number 487/ KMK.01/2012 concerning the Vice Ministries of Finance, Secretariat of the Vice Ministries of Finance, and Management of the State Finance Building.

56

Analisis dan Evaluasi Jabatan

Analysis and Position Evaluation

Prioritas kegiatan reformasi birokrasi salah satunya adalah di bidang proses bisnis yakni melakukan analisis jabatan, penyusunan prosedur operasi standar, dan analisis beban kerja. Hasil dari analisis jabatan berupa uraian jabatan dijadikan dasar untuk melakukan berbagai kegiatan manajemen di bidang kepegawaian. Kegiatan itu diantaranya untuk menyusun spesifikasi atau persyaratan jabatan, peta jabatan serta job grading.

One of the Priority activities of bureaucratic reform was in the business process was to analyze the position, to set the standard operation procedure, and to analyze the work load. Result of the position analysis was a position description as a base to execute various personnel management activities, among others to set the position s pecification or requirements, the position map, and the job grading.

Analisis jabatan diharapkan akan mendukung dan memperlancar pelaksanaan program reformasi birokrasi di bidang kepegawaian yaitu melaksanakan manajemen kepegawaian yang lebih baik. Misalnya dalam hal menentukan kebutuhan pegawai baik secara kualitas maupun kuantitas, tepat dan proporsional pada setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

The position analysis was expected to support and smooth implementation of the personnel bureaucracy reform program with the aim of implementing personnel management better. For instance, to determine the need of employees - both quality as well as quantity - accurately and proportionally in each unit at the Ministry of Finance.

Maksud dan tujuan pelaksanaan analisis jabatan adalah untuk memperoleh informasi jabatan mengenai: uraian jabatan (job description), spesifikasi

The aim and purpose of the position analysis were to obtain information on: job description, job specification, job map, job classification/job grade. Those were all


jabatan (job specification), peta jabatan (job map), klasifikasi jabatan/peringkat jabatan (job grade). Semua itu merupakan pedoman/petunjuk untuk melaksanakan pekerjaan dalam suatu jabatan tertentu, sebagai alat pembakuan jabatan, sebagai bahan penyempurnaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan manajemen SDM.

a guidance to carry out the job in a certain position, as the job standardization, as the organization improvement tool, governance, and human resources management.

Dengan telah ditetapkannya KMK Nomor 357/ KMK.01/2011 tentang Peringkat Jabatan Pegawai Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK Nomor 360/KMK.01/2011 tentang Peringkat Jabatan Bagi Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai di Direktorat Jendral Bea dan Cukai, terjadi perubahan nomenklatur pelaksana yang semula bersifat generik menjadi lebih spesifik mengikuti unit organisasi Eselon IV dan V. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap uraian jabatan pelaksana yang selama ini telah disusun.

By stipulating of Decree of the Minister of Finance Number 357/KMK.01/2011 concerning the Implementing Employee Position Grade at the Ministry of Finance and Decree of the Minister of Finance Number 460/KMK.01/2011 concerning the Grade for Patrol Boat Crew at the Customs and Excise Operation Facility Base at the Directorate General of Customs and Excise, a nomenclature changes of implementator occured in the original generic that more specific following organizational unit Echelon IV and V. Therefore, it was necessary to adjust the position description for the executive that hade been compiled.

Pelaksanaan analisis jabatan tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan pelaksanaan Program Reformasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yakni untuk meningkatkan daya guna, hasil guna, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan salah satunya melalui penataan PNS. Dalam penataan kepegawaian tersebut diperlukan informasi dasar yaitu informasi tentang jabatan secara komprehensif yang diperoleh dari analisis jabatan dalam suatu unit organisasi.

The job analysis implementation was also in line with the policy direction of the Reform Program implementation of the Ministry of Administrative and Bureaucracy Reform, that was to increase efficiency, results, transparency, and accountability of the governance, one of them was through the employee’s arrangement. In the employee’s arrangement, basic and comprehensive information on the job was obtained from the job analysis in an organization unit.

Pada tahun 2012, telah ditetapkan 16 KMK tentang Uraian Jabatan Pelaksana pada Kantor Pusat dan Kantor Vertikal di Lingkungan Kementerian Keuangan dengan perincian sebagai berikut 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 939/ KM.1/2012 tentang Uraian Jabatan Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 940/ KM.1/2012 tentang Uraian Jabatan Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 941/ KM.1/2012 tentang Uraian Jabatan Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 942/ KM.1/2012 tentang Uraian Jabatan Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 943/ KM.1/2012 tentang Uraian Jabatan Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 944/ KM.1/2012 tentang Uraian Jabatan Pelaksana di Lingkungan Inspektorat Jenderal; 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 945/ KM.1/2012 tentang Uraian Jabatan Pelaksana di Lingkungan Bapepam-LK; 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 946/ KM.1/2012 tentang Uraian Jabatan Pelaksana di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;

In 2012, stipulated 16 Decrees of the Minister of Finance concerning the Implementor Position Description at both the Head Office as well as Vertical Offices at the Ministry of Finance were stipulated, including: 1. Decree of the Minister of Finance Number 939/ KM.1/2012 concerning the Implementor Position Description at the Directorate General of Budget; 2. Decree of the Minister of Finance Number 940/ KM.1/2012 concerning the Implementor Position Description at the Directorate General of Customs and Excise; 3. Decree of the Minister of Finance Number 941/ KM.1/2012 concerning the Implementor Position Description at the Directorate General of Treasury; 4. Decree of the Minister of Finance Number 942/ KM.1/2012 concerning the Implementor Position Description at the Directorate General of State Assets; 5. Decree of the Minister of Finance Number 943/ KM.1/2012 concerning the Implementor Position Description at the Directorate General of Debt Management; 6. Decree of the Minister of Finance Number 944/ KM.1/2012 concerning the Implementor Position Description at the Inspectorate General; 7. Decree of the Minister of Finance Number 945/ KM.1/2012 concerning the Implementor Position Description at the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK);


57


8. Decree of the Minister of Finance Number 946/ 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 947/ KM.1/2012 concerning the Implementor Position KM.1/2012 tentang Uraian Jabatan Pelaksana di Description at the Fiscal Policies Agency (BKF); Lingkungan BPPK; 9. Decree of the Minister of Finance Number 947/ 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1468/ KM.1/2012 concerning the Implementor Position KM.1/2012 tentang Uraian Jabatan Pelaksana di Description at the Financial Education and Training Lingkungan Sekretariat Jenderal; Agency (BPPK); 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1469/ 10. Decree of the Minister of Finance Number 1468/ KM.1/2012 tentang Uraian Jabatan Pelaksana KM.1/2012 concerning the Implementor Position di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Description at the Secretariat General; Pajak; 11. Decree of the Minister of Finance Number 1469/ 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1470/ KM.1/2012 concerning the Implementor Position KM.1/2012 tentang Uraian Jabatan Pelaksana di Description at the Head Office of the Directorate Lingkungan Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana General of Tax; Teknis Direktorat Jenderal Pajak; 12. Decree of the Minister of Finance Number 1470/ 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1471/ KM.1/2012 concerning the Implementor Position KM.1/2012 tentang Uraian Jabatan Pelaksana di Description at the Vertical institution and Technical Lingkungan Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Executor Units at the Directorate General of Tax; Teknis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 13. Decree of the Minister of Finance Number 1471/ 14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1472/ KM.1/2012 concerning the Implementor Position KM.1/2012 tentang Uraian Jabatan Pelaksana Description at the Vertical institution and Technical di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Executor Units at the Directorate General of Perbendaharaan; Customs and Excise; 15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1473/ 14. Decree of the Minister of Finance Number 1472/ KM.1/2012 tentang Uraian Jabatan Pelaksana di KM.1/2012 concerning the Implementor Position Lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Description at the Head Office of the Directorate Kekayaan Negara; General of Treasury; 16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1474/ 15. Decree of the Minister of Finance Number 1473/ KM.1/2012 tentang Uraian Jabatan Pelaksana KM.1/2012 concerning the Implementor Position di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Description at the Vertical institution of the Directorate General of State Assets; 16. Decree of the Minister of Finance Number 1474/ KM.1/2012 concerning the Implementor Position Description at the Directorate General of Fiscal Balance.

58

Analisis Beban Kerja

Work Load Analysis

Untuk mewujudkan organisasi Kementerian Keuangan yang efektif dan efisien serta sesuai dengan perkembangan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan penataan organisasi yang hati-hati dan tepat, disertai pemantauan dan evaluasi organisasi secara intensif dan berkelanjutan. Penataan organisasi yang hati-hati dan tepat tentunya harus didukung dengan ketersediaan data mengenai efektivitas dan efisiensi organisasi yang lengkap dan komprehensif. Salah satu caranya adalah dengan melakukan analisis beban kerja (ABK) secara cermat, menyeluruh terhadap semua produk/kegiatan. Dalam proses itu, tidak ada produk/kegiatan yang dihitung dua kali atau lebih, menggunakan waktu kerja efektif, fairness/jujur, serta berkelanjutan untuk mendapatkan standar norma waktu. Dengan demikian, hasil analisis beban kerja merupakan salah satu masukan dalam rangka penataan organisasi Kementerian Keuangan.

To realize an effective and efficient organization of the Ministry of Finance according to the public demand and needs, the organization must be arranged carefully and accurately, and monitored and evaluated intensively and sustainably. The careful and accurate arrangement of the organization must be supported by complete and comprehensive data on the organization’s effectiveness and efficiency. One of the methods was by conducting a careful and thorough Work Load Analysis (ABK) on all products/activities. During the process, no product/activity was calculated twice or more, using effective, fair and sustainable work time to obtain time standard. This way, result of the Work Load Analysis (ABK) would be one of the inputs in the organization arrangement framework at the Ministry of Finance.

Pelaksanaan ABK di lingkungan Kementerian Keuangan sudah dilakukan sejak tahun 1992. Pada tahun 1995, ditetapkan pedoman pelaksanaan ABK dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.01/1995. Pada waktu itu, analisis beban kerja yang dilakukan masih secara parsial, sesuai

The Work Load Analysis (ABK) implementation at the Ministry of Finance had been conducted since 1992. In 1995, a guidance of the Work Loan Analysis (ABK) was stipulated with Decree of the Minister of Finance Number 26/KMK.01/1995. At that time, the Work Load Analysis (ABK) was still conducted partially instead of


comprehensively, according to the need of a certain unit. The work load was measured only at a certain Echelon I unit and changed every year so that it could not be used as a basis to determine a comprehensive work load of the Ministry of Finance.

dengan kebutuhan unit organisasi tertentu dan belum dilakukan secara komprehensif. Pengukuran beban kerja yang dilakukan pada saat itu hanya pada satu unit Eselon I tertentu dan selalu berganti setiap tahunnya, sehingga belum bisa dijadikan sebagai dasar dalam penentuan beban kerja Kementerian Keuangan secara menyeluruh.

Tujuan pengukuran/analisis beban kerja adalah memperoleh informasi tentang jumlah beban kerja organisasi, jumlah kebutuhan pegawai, jumlah kelebihan/kekurangan pegawai, efisiensi dan prestasi kerja unit/satuan organisasi/pemangku jabatan, serta pemanfaatannya dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur negara. Ruang lingkup pengukuran beban kerja meliputi beban kerja seluruh produk yang dihasilkan oleh unit organisasi Eselon I. Dari hasil analisis beban kerja juga dapat diketahui tugas dan fungsi apa yang sudah optimal dilaksanakan oleh suatu organisasi serta tugas dan fungsi apa yang belum optimal sehingga dapat ditingkatkan pada waktu yang akan datang.

The purpose of the Work Load Analysis (ABK) was to obtain information on the organization’s work load, the employees’ need, the employees/surplus/ deficit, efficiency and performance of a unit of the organization/stakeholders, and the utilization to increase quality of the state apparatus. Coverage of the Work Load Analysis (ABK) included the work load of all products produced by the Echelon I units. From the Work Load Analysis (ABK), it could be found out whether the tasks and functions had been optimally implemented by an organization and what tasks and functions that had not been optimally implemented to increase the implementation in the future.

Hasil ABK dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Bahan masukan penataan/penyempurnaan struktur organisasi; 2. Penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit; 3. Bahan masukan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja; 4. Sarana peningkatan kinerja kelembagaan; 5. Menyusun rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi; 6. Program mutasi pegawai dari unit yang kelebihan ke unit yang kekurangan; 7. Program promosi pegawai; dan 8. Bahan masukan penyempurnaan program diklat.

The result of the Work Load Analysis (ABK) were as follows: 1. Structuring inputs / refinement of the organizational structure 2. Valuation of a job performance and unit performance; 3. Material input completion of work systems and procedures; 4. Facility to increase the institutional performance; 5. Plan of the employees’ real needs according to the organization’s work load; 6. Employee mutation program from a surplus unit to a deficit unit; 7. Employee promotion program; and 8. Material input completion of the training program.

Pelaksanaan ABK pada tahun anggaran 2012 merupakan tahun kelima pengukuran beban kerja Kementerian Keuangan. Kegiatan ini dilakukan secara menyeluruh pada 12 kantor pusat unit organisasi Eselon I serta seluruh instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan), serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

The Work Load Analysis (ABK) implementation in Fiscal Year 2012 was the fifth year of the work load measurement at the Ministry of Finance. The activity was held comprehensively in 12 head offices of Echelon I units and all vertical institutions at the Directorate General of Tax, the Directorate General of Customs and Excise, the Directorate General of Treasury, and the Directorate General of State Assets.

Pelaksanaan kegiatan analisis beban kerja menghasilkan laporan Analisis Beban Kerja Kementerian Keuangan. Isinya adalah capaian kegiatan pelaksanaan analisis beban kerja pada 12 unit Eselon I Kantor Pusat. Juga seluruh unit vertikal di lingkungan DJP, DJBC, Ditjen Perbendaharaan, serta DJKN. Hasil analisis beban kerja menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan memiliki beban kerja secara keseluruhan sebanyak 89.341.710,59 orang per jam dengan rincian seperti pada Tabel 2.6.

The Work Load Analysis (ABK) implementation produced a report on the Work Load Analysis (ABK) of the Ministry of Finance. It contained achievement of the Work Load Analysis (ABK) at the head office of 12 Echelon I units and all vertical institutions at the Directorate General of Tax, the Directorate General of Customs and Excise, the Directorate General of Treasury, and the Directorate General of State Assets. Result of the Work Load Analysis (ABK) showed that the Ministry of Finance has a comprehensive work load of 89,341,710.59 persons per hour with the detail as in Table 2.6.


59


Tabel 2.6. Hasil Analisis Beban Kerja Tahun 2012 pada Kantor Pusat di Lingkungan Kementerian Keuangan Table 2.6. Result of Work Load Analysis in 2012 at the Head Office of the Ministry of Finance Sumber (Source): Biro Organta (Organization and Management Bureau)

No


Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat (Need of Employee/ Official)

Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada (Number of Employees/ Officials)

+/-

EU

PU

Ket

1.

Setjen

2.965.549,20

1.947

1.832

-115

1,07

A

Sangat baik (Very good)

2.

DJA

1.287.679,74

826

779

-47

1,10

A


3.

DJP

45.760.806,49

31.292

30.570

-722

0,99

B

Baik (Good)

4.

DJBC

16.373.167,11

11.289

10.283

-1.006

1,06

A


5.

DJPb

12.015.574,90

7.950

9.099

1.149

0,88

C

Cukup (Fair)

6.

DJKN

4.742.239,00

3.377

3.447

70

0.91

B

Cukup (Fair)

7.

DJPK

739.498,00

466

443

-23

1,11

A


8.

DJPU

536.614,88

342

325

-17

1,10

A


9.

Itjen

908.203,49

597

573

-24

1,05

A


10.

Bapepam LK

1.605.113,77

1.073

990

-83

1,08

A


11.

BKF

588.231.00

416

388

-28

1,11

A


12.

BPPK

1.819.033,00

1.195

1.106

-89

1,09

A


89.341.710,59

60.770

59.835

-935

0,99

B

Baik (Good)

Jumlah (Total)

60

Jumlah Beban Kerja unit (Unit Work Load)

Berdasarkan Tabel 2.6., secara keseluruhan, kebutuhan pegawai/pejabat sebanyak 60.770 orang, sementara jumlah pegawai/pejabat yang ada saat ini 59.835 orang. Sehingga terjadi kekurangan 935 pegawai dengan tingkat efisiensi unit (EU) 0,99 dan prestasi unit (PU) B dengan kualifikasi baik. Dari 12 unit Eselon I, sepuluh unit Eselon I kekurangan pegawai sebanyak 2.154 orang. Sedangkan dua unit lainnya, yaitu Ditjen Perbendaharaan dan DJKN mengalami kelebihan pegawai. Jumlah kelebihan pegawai pada Ditjen Perbendaharaan sebanyak 1.149 orang, sementara pada DJKN kelebihan 70 orang.

Based on the Table 2.6., overall, the need of employees/ officials was 60,770 persons, while the current number of employees/officials was 59,835 persons. There wad then a lack of 935 persons with the unit efficiency of 0.99 and the unit performance level of B with good qualification. From 12 Echelon I units, 10 units were facing a lack of employees of 2,154 persons, while the other 2 units, the Directorate General of Treasury and the Directorate General of State Assets, had overstaffing. The total of Overstaffing at the Directorate General of Treasury was 1.149 persons and at the Directorate General of State Assets was 70 persons.

Kekurangan pegawai yang signifikan terdapat pada DJP serta DJBC. Kekurangan pegawai pada DJP terutama terdapat pada level staf/pelaksana, account representative, pemeriksa pajak, serta penelaah keberatan dan juru sita yang tersebar pada Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Wilayah. Terdapat juga kekurangan pegawai yang cukup besar hingga mencapai 212 orang pada Sekretariat Ditjen Pajak. Hal ini karena Sekretariat Ditjen Pajak memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan DJP. Koordinasi itu dilakukan baik kantor pusat, instansi vertikal maupun unit pelaksana teknis.

A significant lack of employees was faced by the Directorate General of Tax and the Directorate General of Customs and Excise. The lack of employees at the Directorate General of Tax was at the staff/executor, account representative, tax appraisal, and objection reviewer and seizor level spreading at Tax Offices and Regional Offices. A significant lack of employees was also faced by the Secretariat of the Directorate General of Tax, totaling 212 persons. This was because the Secretariat of the Directorate General of Tax coordinates the tasks implementation and develops and supports the administration at all elements at the Directorate General of Tax. The coordination was implemented at the head office, vertical institutions and technical executor units.


Di Ditjen Bea dan Cukai, kekurangan pegawai pada kantor pusat secara signifikan terdapat pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan (21 orang). Hal ini disebabkan karena meningkatnya beban kerja laporan pelaksanaan tugas pengawasan di bidang impor, laporan pelaksanaan tugas pengawasan di bidang fasilitas kepabeanan, dan laporan pelaksanaan tugas pengawasan di bidang cukai. Kemudian untuk instansi vertikal, kekurangan pegawai sebagian besar terjadi pada level pelaksana dan pemeriksa. Hal ini disebabkan antara lain karena meningkatnya kegiatan ekspor dan impor di daerah. Selain itu, daerah pengawasan sangat luas sehingga dibutuhkan banyak pegawai. Kesulitan menjangkau daerah-daerah tempat pemeriksaan barang juga mengakibatkan peningkatan beban kerja.

At the Directorate General of Customs and Excise, a significant lack of employees at the head office was faced by the Directorate of Enforcement and Investigation, totalling 21 persons. This was due to the increasing work load of the execution report of the supervision task in imports, execution report of the supervision task in customs facilities, and execution report of the supervision task in excise. In vertical institution, a lack of employees was mostly faced in the executor and examiner levels. This was because of the increasing exports and imports activities in the regions. In addition, the supervision area was quite vaste that a large number of employees is required. The difficulty to reach the regions of goods examination also increaseed the work load.

Kelebihan pegawai pada Ditjen Perbendaharaan terutama terjadi pada unit organisasi kantor wilayah. Hal itu terjadi karena sejak berlakunya program penilaian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan yang berlokasi di ibukota provinsi tempat Kanwil Ditjen Perbendaharaan berada, Kanwil Ditjen Perbendaharaan menjadi tempat bertugas yang baru bagi para pegawai di KPPN asal yang tidak memenuhi syarat untuk bertugas di KPPN Percontohan. Namun demikian, pada waktu yang akan datang Kanwil Ditjen Perbendaharaan akan melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penganggaran dan perimbangan keuangan di daerah.

Overstaffing at the Directorate General of Treasury especially took place at units of the Regional Offices. This was because since the appraisal program at the Pilot State Treasury Offices located at the provincial capital where the Regional Offices of the Directorate General of Treasury are located, the Regional Offices of the Directorate General of Treasury had become a new office for the employees at the original State Treasury Offices who did not meet the requirements to be assigned at the Pilot State Treasury Offices. However, in the future, the Regional Offices of the Directorate General of Treasury would execute the tasks and functions in the budgeting and fiscal balance in the regions.

Kelebihan pegawai di lingkungan DJKN ada pada kantor wilayah, disebabkan karena masih adanya tugas dan fungsi yang belum dilaksanakan secara optimal yaitu mengenai pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) terlebih yang idle dan penguatan status BMN (sertifikasi). Hal ini disebabkan karena kantor pusat sedang menyiapkan peraturan dalam rangka menyiapkan payung hukum tugas dan fungsi yang dimaksud. Kelebihan pegawai juga dikarenakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan K/L di daerah juga belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan karena kantor pusat sedang mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan dimaksud.

Overstaffing at the Directorate General of State Assets took place at the Regional Offices, as the tasks and functions were not optimally executed, including the supervision and control of State Property (BMN), moreover idle and certified State Property (BMN). This was because the head office was currently preparing a regulation as a legal umbrella for the said tasks and functions. The Overstaffing was also caused by the technical development and guidance at the State Assets and Auction Offices (KPKNL) in the regions, which were not executed optimally. The head office was currently preparing facility and infrastructure to support the said activities.

Secara keseluruhan unit Eselon I di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan memiliki jumlah beban kerja sebesar 17.590.997,60 orang per jam. Dengan demikian, pegawai/pejabat yang dibutuhkan sebanyak 11.650 orang. Sementara saat ini jumlah pegawai/pejabat yang ada sebanyak 10.794 orang, sehingga ada kekurangan pegawai sebanyak 856 orang dengan tingkat efisiensi unit (EU) 1,08 dan prestasi unit (PU) A dengan kualifikasi sangat baik.

Overall, Echelon I units at the head office of the Ministry of Finance had a number of work load as much as 17,590,997.60 persons per hour. Thus, the total number of employees that needed was 11,650 persons. The current number of employees/officials was 10,794 persons so that there was a deficit of 856 persons, with a unit efficieny (EU) level of 1.08 and unit performance (PU) of A with very good qualification.

Selain melakukan pengukuran beban kerja pada kantor pusat, pengukuran data beban kerja juga dilakukan pada unit Eselon I yang membawahi kantor vertikal. Hasil pengukuran tersebut diperoleh data sebagaimana tampak pada Tabel 2.7.

Besides measuring the work load at the head office, data of the work load was also measured on echelon units I of supervising the vertical office Date obtained from the measurement was presented in Table 2.7.


61


Tabel 2.7. Hasil Analisis Beban Kerja Tahun 2012 pada Unit Eselon I yang Membawahi Kantor Vertikal (DJP, DJBC, Ditjen Perbendaharaan, dan DJKN) Tabel 2.7. Result of Work Load Analysis (ABK) in 2012 at Echelon I Units Supervising Vertical Offices (Directorate General of Tax, Directorate General of Customs and Excise, Directorate General of Treasury, and Directorate General of State Assets) Sumber (Source): Biro Organta (Organization and Procedure Bureau)

No

1.

2.

3.

Jumlah Beban Kerja unit Number of the Unit Work Load

Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat Number of Need of Employees/ Officials

Jumlah Pegawai/Pejabat yang ada Number of Existing Employees/ Officials

+/-

EU

PU

Ket

Kanwil, KPP, KP2KP

42.603.950,06

29.167

28.660

-507

0,99

B

Baik (Good)

Jumlah (Total)

42.603.950,06

29.167

28.660

-507

0,99

B

Baik (Good)

a. Kanwil dan KPPBC

12.347.042,16

8.627

7.908

-719

1,04

A


b. KPU

2.400.573,84

1.592

1.360

-232

1,17

A


Jumlah (Total)

14.747.616,00

10.219

9.268

-951

1,06

A


a. 30 Kanwil

3.146.854,37

2.068

2.840

772

0,74

D

Sedang (Fair)

b. 5 KPPN di Jakarta

634.783,22

421

367

-54

1,15

A


c. 34 KPPN Percontohan

2.212.562,76

1.468

1.235

-233

1,19

A


d. 34 KPPN A1 Non Percontohan

1.556.224,25

1.033

1.369

336

0,75

C

Cukup (Fair)

e. 103 KPPN A2

2.808.138,47

1.863

2.302

439

0,81

C

Cukup (Fair)

88.572,63

59

59

0

1,00

B

Baik (Good)

10.447.135,70

6.912

8.172

1.260

0,85

C

Cukup (Fair)

Cukup (Fair)

Unit Organisasi Organization Unit

DJP

DJBC

DJPBN

f. KPPN Khusus Jakarta IV Jumlah (Total) 4.

DJKN 927.902,00

693

853

160

0,72

C

b. 70 KPKNL

3.076.967,00

2.129

2.088

-41

0,98

B

Baik (Good)

Jumlah (Total)

4.004.869,00

2.822

2.941

119

0,90

B

Baik (Good)

71.803.570,76

49.120

49.041

-79

0,97

B

Baik (Good)

a. Kanwil

Jumlah Keseluruhan (Total number)

62

Dari Tabel 2.7. dapat disimpulkan bahwa jumlah beban kerja sebesar 71.803.570,76 orang per jam. Kebutuhan pegawai sebanyak 49.120 orang, tetapi jumlah pegawai yang ada saat ini sebanyak 49.041 orang. Sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak 79 orang dengan efisiensi unit (EU) 0,97 dan prestasi unit (PU) B dengan kualifikasi baik.

From Table 2.7., it could be concluded that the total number of work load was as much as 71,803,570.76 persons per hour. The need of employees was as much as 49,120 people. However, the current number of employees was 49,041 people. So there was shortstaffed as many as 79 people with the efficiency of the unit (EU) and 0.97 unit performance (PU) B with good qualifications.

Sistem dan Prosedur Kerja

System and Working Procedure

Prosedur operasi standar (Standard Operating Procedures-SOP) adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, di mana, dan oleh siapa. SOP dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan yang

Standard Operating Procedures (SOP) was a written stipulation on what must be done, when, where, and by whom. SOP was made to prevent any variation in the activity implementation process that may disrupt the overall organization performance. SOP was a


akan mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan. SOP merupakan mekanisme penggerak organisasi/lembaga agar dapat berjalan/berfungsi secara efektif dan efisien. Setiap usul penyusunan dan atau penyempurnaan atas SOP, unit Eselon I pemrakarsa terlebih dahulu berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal, dalam hal ini Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Biro Organta). Hal itu didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/ PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures/ SOP) di lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PM.1/2007.

moving mechanism of the organization/institution for it to run/function effectively and efficiently. To initiate any proposal of setting and/or perfecting the SOP, the Echelon I units must first coordinate with the Secretariat General, in this case the Organization and Management Bureau (Organta Bureau). This was based on Regulation of the Ministry of Finance Number 139/PMK.01/2006 concerning the Guidance of Setting the Standard Operating Procedures/SOP at the Ministry of Finance as has been last amended with Regulation of the Minister of Finance Number 55/ PM.1/2007.

Tujuan penyusunan SOP di Kementerian Keuangan adalah: 1. Bagi para pemangku kepentingan: SOP dapat memberikan kepastian hukum dan transparansi; 2. Bagi internal organisasi: SOP memperjelas persyaratan dan target pekerjaan dalam format yang siap diaplikasikan pada pekerjaan, serta memberikan informasi dengan detail apa yang diharapkan oleh organisasi untuk dilakukan oleh pegawai dalam situasi yang dialami/dihadapi; 3. Bagi pimpinan Kementerian Keuangan: SOP dapat menyediakan informasi bagi perumusan strategi, dan menyediakan informasi implementasi peraturan perundang-undangan; 4. Bagi pegawai: SOP dapat bermanfaat sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian serta meningkatkan akuntabilitas.

The aims of setting SOP at the Ministry of Finance include: 1. For stakeholders: SOP could provide a legal certainty and transparency; 2. For the internal organization: SOP clarifiy the work requirement and target in a format which was ready to be applied in the work, and to provide information in detail what is expected by the organization to be carried out by the employees in a given situation; 3. For the management of the Ministry of Finance: SOP could provide information for strategy formulation and implementation of the legislation; 4. For employees: SOP was useful as a method standard for the employees in completing a special work, minimizing mistakes and negligence, and increasing accountability.

Selama tahun 2012, Sekretariat Jenderal telah melakukan kajian dan penelitian SOP baik untuk internal Sekretariat Jenderal maupun dari masingmasing unit Eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan. Konsep SOP yang telah dikaji dan diteliti serta mendapatkan surat rekomendasi Sekretaris Jenderal atau telah ditetapkan oleh Sekretaris

In 2012, the Secretariat General assessed and researched the SOP for both the internal Secretariat General as well as other Echelon I units at the Ministry of Finance. The assessed and researched SOP concepts which have obtained a recommendation letter from the Secretariat General or have been stipulated by the Secretariat General were presented in Table 2.8.

Jenderal terangkum dalam Tabel 2.8.


63


Tabel 2.8. Keputusan/Surat Rekomendasi Sekretaris Jenderal atas Penyusunan SOP pada Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan Table 2.8. Decree/Recommendation Letter of the Secretariat General on the SOP Preparation at Echelon I Units at the Ministry of Finance Sumber (Source): Biro Organta (Organization and Management Bureau)

No.

Unit Eselon I (Echelon Unit)

1.

Setjen

Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP 2171/SJ/2012 tanggal 28 Desember 2012 (Decree of the Secretary General Number KEP 2171/SJ/2012 dated December 28th, 2012)

186

2.

DJA

a. Surat Sekretaris Jenderal nomor S-516/SJ/2012 tanggal 28 Februari 2012 (Letter of the Secretary General number S-516/SJ/2012 dated February 28th, 2012) b. Surat Sekretaris Jenderal nomor S-653/SJ/2012 tanggal 15 Maret 2012 (Letter of the Secretary General number S-653/SJ/2012 dated March 15th, 2012) c. Surat Sekretaris Jenderal nomor S-1535/SJ/2012 tanggal 15 Agustus 2012 (Letter of the Secretary General number S-1535/SJ/2012 dated August 15th, 2012) d. Surat Sekretaris Jenderal nomor S-2325/SJ/2012 tanggal 13 November 2012 (Letter of the Secretary General number S-2325/SJ/2012 dated November 13th, 2012) e. Surat Sekretaris Jenderal nomor S-2353/SJ/2012 tanggal 19 November 2012 (Letter of the Secretary General number S-2353/SJ/2012 dated November 19th, 2012) f. Surat Sekretaris Jenderal nomor S-2559/SJ/2012 tanggal 5 Desember 2012 (Letter of the Secretary General number S-2559/SJ/2012 dated December 5th, 2012)

5

3.

4.

DJBC

a. Surat Sekretaris Jenderal nomor S-861/SJ/2012 tanggal 20 Maret 2012 (Letter of the Secretary General number S-861/SJ/2012 dated March 20th, 2012) b. Surat Sekretaris Jenderal nomor S-866/SJ/2012 tanggal 16 April 2012 (Letter of the Secretary General number S-866/SJ/2012 dated April 16th, 2012) c. Surat Sekretaris Jenderal nomor S-1115.18/SJ/2012 tanggal 16 Mei 2012 (Letter of the Secretary General number S-1115.18/SJ/2012 dated May 16th, 2012) d. Surat Sekretaris Jenderal nomor S-1518/SJ/2012 tanggal 14 Agustus 2012 (Letter of the Secretary General number S-1518/SJ/2012 dated August 14th, 2012) e. Surat Sekretaris Jenderal nomor S-1997/SJ/2012 tanggal 15 Oktober 2012 (Letter of the Secretary General number S-1997/SJ/2012 dated October 15th, 2012) a. Surat Sekretaris Jenderal nomor S-877/SJ/2012 tanggal 19 April 2012 (Letter of the Secretary General number S-877/SJ/2012 dated April 19th, 2012) b. Surat Sekretaris Jenderal nomor S-1169/SJ/2012 tanggal 30 Mei 2012 (Letter of the Secretary General number S-1169/SJ/2012 dated May 30th, 2012) c. Surat Sekretaris Jenderal nomor S-2160/SJ/2012 tanggal 29 Oktober 2012 (Letter of the Secretary General number S-2160/SJ/2012 dated 29 Oktober 2012)

Jumlah SOP (Number of SOPs)

1 63 5 36 2 110 250 5 93 21 62 64 94

5.

DJPB

Surat Sekretaris Jenderal nomor S-2909/SJ/2012 tanggal 28 Desember 2012 (Letter of the Secretary General number S-2909/SJ/2012 dated December 28th, 2012)

1.344

6.

DJKN

a. Surat Sekretaris Jenderal nomor S-650/SJ/2012 tanggal 15 Maret 2012 (Letter of the Secretary General number S-650/SJ/2012 dated March 15th,2012) b. Surat Sekretaris Jenderal nomor S-1115.13/SJ/2012 tanggal 16 Mei 2012 (Letter of the Secretary General number S-1115.13/SJ/2012 dated May 16th, 2012) c. Surat Sekretaris Jenderal nomor S-1131.1/SJ/2012 tanggal 16 Mei 2012 (Letter of the Secretary General number S-1131.1/SJ/2012 dated May 16th, 2012) d. Surat Sekretaris Jenderal nomor S-1267/SJ/2012 tanggal 25 Juni 2012 (Letter of the Secretary General number S-1267/SJ/2012 dated June 25th, 2012) e. Surat Sekretaris Jenderal nomor S-1675/SJ/2012 tanggal 10 September 2012 (Letter of the Secretary General number S-1675/SJ/2012 dated September 10th, 2012) f. Surat Sekretaris Jenderal nomor S-2329/SJ/2012 tanggal 14 November 2012 (Letter of the Secretary General number S-2329/SJ/2012 dated November 14th, 2012)

208

a. Surat Sekretaris Jenderal nomor S-1293/SJ/2012 tanggal 2 Juli 2012 (Letter of the Secretary General number S-1293/SJ/2012 dated July 2nd, 2012) b. Surat Sekretaris Jenderal nomor S-2553/SJ/2012 tanggal 4 Desember 2012 (Letter of the Secretary General number S-2553/SJ/2012 dated December 4th, 2012)

433

a. Surat Sekretaris Jenderal nomor S-1467/SJ/2012 tanggal 26 Juli 2012 (Letter of the Secretary General number S-1467/SJ/2012 dated July 26th, 2012) b. Surat Sekretaris Jenderal nomor S-2554/SJ/2012 tanggal 4 Desember 2012 (Letter of the Secretary General number S-2554/SJ/2012 dated December 4th, 2012)

205

a. Surat Sekretaris Jenderal nomor S-1995/SJ/2012 tanggal 15 Oktober 2012 (Letter of the Secretary General number S-1995/SJ/2012 dated October 15th, 2012) b. Surat Sekretaris Jenderal nomor S-2560/SJ/2012 tanggal 15 Oktober 2012 (Letter of the Secretary General number S-2560/SJ/2012 dated October 15th, 2012)

6

7.

8.

9.

10.

64

DJP

Keputusan/Surat Rekomendasi (Decree/Recommendation Letter)

DJPK

DJPU

Itjen

Bapepam LK

a. Surat Sekretaris Jenderal nomor S-1473/SJ/2012 tanggal 9 Agustus 2012 (Letter of the Secretary General number S-1473/SJ/2012 dated August 9th, 2012) b. Surat Sekretaris Jenderal nomor S-1993/SJ/2012 tanggal 15 Oktober 2012 (Letter of the Secretary General number S-1993/SJ/2012 dated l October 15th, 2012)


2 1 12 81 118

60

57

262 34 8

Selain penyelesaian SOP sebagaimana tercantum pada Tabel 2.8., terdapat pula penyelesaian SOP lain guna meningkatkan tertib administrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi, antara lain: 1. SOP Administrasi Jabatan Fungsional Pranata Keuangan, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-175/ SJ/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer; dan 2. SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi selaku PPID Sekretariat Jenderal.

In addition to completing the SOP as stated in Table 2.8, there was also another completed SOP to increase administration order and the organization performance accountability, among others: 1. Administration SOP Financial Institution Functional Position, as stipulated in Decree of the Secretary General Number KEP-175/SJ/2012 on the Administration Standard Operating Procedures of Computer Institutional Functional Position; and 2. SOP on Information and Documentation Management Official (PPID) which had been endorsed and signed by the Head of Communication and Information Services Bureau as Information and Documentation Management Official (PPID) of the Secretariat General.

Sistem Administrasi Umum

General Administration System

Sebagai satu-satunya kementerian yang berbentuk holding company type, Kementerian Keuangan mempunyai struktur organisasi yang cukup besar, terdiri atas 12 unit organisasi Eselon I dengan karakteristik tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Dukungan sistem administrasi yang baik diperlukan agar tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik. Sekretariat Jenderal melalui salah satu unitnya yakni Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan pemantauan sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja . Hal itu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

As the only holding company-typed ministry, the Ministry of Finance had a large organizational structure, consisting of 12 Echelon I units, each with different characters of tasks and functions. A good administration system support was required so that the tasks and functions can run well. The Secretariat General, thrugh one of its units - the Organization and Management Bureau, develops, coordinates, evaluates, and monitors the work system and procedure, the general administration system, the public service governance, and the performance accountability report preparation. This was in line with mandate of the Minister of Finance Number 184/ PMK.01/2010 concerning the Organization and Work Procedure of the Ministry of Finance.

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, telah disusun dan ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur identitas perlengkapan kantor Kementerian Keuangan. Adapun unsur-unsur yang diatur dalam keputusan tersebut meliputi papan nama, map, sampul surat, kartu nama, dan tanda pengenal. Selain itu, dalam rangka melaksanakan ketentuan Diktum Ketiga KMK Nomor 96/KMK.01/2012 tentang Identitas Perlengkapan Kantor, Sekretariat Jenderal telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Identitas Perlengkapan Kantor Kementerian Keuangan.

To support execution of the tasks and functions of the work units at the Ministry of Finance, Decree of the Ministry of Finance that regulates identity of the office suuplies of the Ministry of Finance had been prepared and stipulated. The elements regulated in the decree include sign boards, folders, envelopes, budiness cards, and ID cards. In addition, to implement stipulation of the third Dictum of Decree of the Minister of Finance Number 96/KMK.01/2012 of Identity of the Office Supplies, the Secretariat General had set up a Task Unit (Satgas) that monitors and evaluates the use of office Supplies identity at the Ministry of Finance.

Untuk meningkatkan efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas serta fungsi Menteri Keuangan, telah disusun Rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan. Rancangan ini merupakan perubahan dari KMK Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan

To increase effectivity and smoothness of the tasks and functions execution at the Ministry of Finance, a Draft of Decree of the Minister of Finance on the Transfer of Authority from Officials at the Ministry of Finance to and on behalf of the Minister of Finance to Sign Letters and/or Decrees of the Minister of Finance, had been prepared. The draft was an amendment of Decree of the Minister of Finance Number 347/ KMK.01/2008 concerning the Transfer of Authority from Echelon I Officials at the Ministry of Finance to and on behalf of the Minister of Finance to Sign Letters and/or Decrees of the Minister of Finance. By the


65


66

atau Keputusan Menteri Keuangan. Hingga akhir tahun 2012, rancangan keputusan masih dalam proses penyelesaian. Sekretariat Jenderal juga telah menyusun pelimpahan wewenang pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran dari Dirjen Perbendaharaaan kepada Dirjen Anggaran untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kewenangan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran tersebut dilaksanakan untuk pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) mulai tahun anggaran 2013.

end of 2012, the draft decree remained in completion process. The Secretariat General had also prepared a transfer of authority of endorsing documents of budget implementation from the Directorate General of Treasury to the Directorate General of Budget to achieve effective and efficient budget implementation. Authority of the budget implementation documents was implemented to endorse the Budget Allocation List (DIPA) as of Fiscal Year 2013.

Pelaksanaan penomoran dan pemberian kode surat dilakukan oleh Sekretariat Jenderal melalui Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan dengan mengacu kepada KMK Nomor 1135/KM.1/2010 tentang Penomoran dan Pemberian Kode Surat di Lingkungan Kementerian Keuangan Tingkat Pusat. Sedangkan untuk penyusunan cap dinas, mengacu pada KMK Nomor 1136/KM.1/2010 tentang Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun pelaksanaan kegiatan penomoran dan pemberian kode surat serta cap dinas antara lain: (1) Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara; (2) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan; (3) Komite Pengawas Perpajakan dan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

Letter numbers and codes are provided by the Secretariat General through the Organization and Management Bureau with reference to Decree of the Minister of Finance Number 1135/KM.1/2010 on Numbering and Coding Leters at the Ministry of Finance of Central Level, while official stamp refers to Decree of the Minister of Finance Number 1146/ KM.1/2010 on Official Stamp at the Ministry of Finance. Numbers, codes and official stamps were provided for (1) House hold of the State Finance Buildings; (2) Indonesia Endowment Fund for Education; (3) Taxation Supervisory Committee and Secretariat of Taxation Supervisory Committee.

Pada tahun 2012, telah diproses penyusunan petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan antara lain: (1) Pembentukan tim penyusunan pedoman standar pelayanan publik Kementerian Keuangan yang melibatkan pejabat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pejabat dari Lembaga Administrasi Negara, pejabat dari masing-masing unit organisasi Eselon I yang membidangi pelayanan publik, serta pejabat/pegawai Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan; (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan (RPMK SP). Adapun materi RPMK SP tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; (3) Pembahasan RPMK mengenai Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Publik Kementerian Keuangan.

In 2012, a technical guidance on preparation, stipulation, and application of service standard at the Ministry of Finance was processed by: (1) Setting up a team to prepare the public service standard guidance of the Ministry of Finance involving officials from the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform, the State Administration Institution, Echelon I units in charge of public service, and the Organization and Management Bureau; (2) Preparing Draft of Regulation of the Minister of Finance on the Technical Guidance of Preparation, Stipulation, and Application of Service Standard at th Ministry of Finance (RPMK SP). The technical guidance refers to Regulation of the Minister of Adminstrative and Bureaucratic Reform Number 46 of 2012 on the Technical Guidance of Preparation, Stipulation, and Application of Service Standard; (3) Discussing the Technical Guidance of Public Service Standard at the Ministry of Finance.

Dari seluruh kegiatan dalam ruang lingkup administrasi umum, Sekretariat Jenderal telah menghasilkan output sebagai berikut: 1. KMK Nomor 96/KMK.01/2012 tentang Identitas Perlengkapan Kantor; 2. KMK Nomor 293/KMK.01/2012 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran; 3. KMK Nomor 1015/KM.1/2012 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Identitas Perlengkapan

Out of all activities in the public administration, the Secretariat General had produced outputs as follow: 1. Decree of the Minister of Finance Number 96/ KMK.01/2012 concerning Office Supplies Identity; 2. Decree of the Minister of Finance Number 293/ KMK.01/2012 concerning Transfer of Authority to the Director General of Budget to and on behalf of the Minister of Finance to Endorse Budget Implementation Documents; 3. Decree of the Minister of Finance Number 1015/ KM.1/2012 concerning the Setting up of Monitoring and Evaluation Task Units of the Use of Office Supplies at the Ministry of Finance;


4. Decree of the Minister of Finance Number 1466/ Kantor Kementerian Keuangan; KM.1/2012 concerning Letters Numbering and 4. KMK Nomor 1466/KM.1/2012 tentang Coding at Vertical Offices and Technical Executor Penomoran dan Pemberian Kode Surat pada Units at the Directorate General of Customs and Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Excise; Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 5. Decree of the Minister of Finance Number 1467/ 5. KMK Nomor 1467/KM.1/2012 tentang Cap KM.1/2012 concerning the Institution Stamp and Instansi dan Cap Jabatan Pada Instansi Vertikal Position Stamp at Vertical Offices and Technical Dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Executor Units at the Directorate General of Bea dan Cukai; Customs and Excise; 6. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang 6. Draft of Decree of the Minister of Finance Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat di concerning Transfer of Authority to Officials at the Lingkungan Kementerian Keuangan untuk dan Ministry of Finance to and on behalf of the Minister Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani of Finance to Sign Letters and/or Decrees of the Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan; Minister of Finance; 7. KMK Nomor 352/KM.1/2012 tentang Penomoran 7. Decree of the Minister of Finance Number 352/ dan Pemberian Kode Surat serta Cap Dinas KM.1/2012 concerning Numbering and Coding Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Letters as well as Official Stamp of the Household Medan, Semarang I, Semarang II, Surabaya of the State Finance Buildings in Medan, I, Surabaya II, Denpasar I, Denpasar II, dan Semarang I, Semarang II, Surabaya I, Surabaya II, Makassar; Denpasar I, Denpasar II, and Makassar; 8. KMK Nomor 18/KMK.05/2012 tentang 8. Decree of the Minister of Finance Number 18/ Penetapan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan KMK.05/2012 concerning the Stipulation of the pada Kementerian Keuangan Sebagai Instansi Indonesia Endowment Fund for Education at the Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Ministry of Finance as a Government Institution Keuangan Badan Layanan Umum; that Applies Financial Management of Public 9. KMK Nomor 791/KM.1/2012 tentang Penomoran Service Agency; dan Pemberian Kode Surat pada Komite 9. Decree of the Minister of Finance Number 791/ Pengawas Perpajakan dan Sekretariat Komite KM.1/2012 concerning Numbering and Coding Pengawas Perpajakan; Letters at the Taxation Supervisory Committee and 10. KMK Nomor 792/KM.1/2012 tentang Cap Secretariat of Taxation Supervisory Committee; Instansi Dan Cap Jabatan pada Komite 10. Decree of the Minister of Finance Number 792/ Pengawas Perpajakan dan Sekretariat Komite KM.1/2012 concerning Official Stamp and Position Pengawas Perpajakan; Stamp at the Taxation Supervisory Committee and 11. KMK Nomor 948/KM.1/2012 tentang Penomoran Secretariat of Taxation Supervisory Committee; dan Pemberian Kode Surat pada Instansi Vertikal 11. Decree of the Minister of Finance Number 948/ Direktorat Jenderal Pajak. KM.1/2012 concerning Numbering and Coding Letters at Vertical Offices at the Directorate General of Tax. Tata Laksana Pelayanan Publik

Public Service Management

Untuk mengetahui secara langsung pelayanan publik di kantor-kantor pelayanan yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan, secara periodik dilakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan kantor-kantor pelayanan tersebut. Sekretariat Jenderal yang mempunyai fungsi pembinaan terhadap unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan telah menjabarkan kebijakan nasional dalam rangka perbaikan pelayanan kepada masyarakat melalui langkah-langkah strategis. Salah satunya adalah dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja kantorkantor pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui observasi dan peninjauan langsung ke lapangan. Peninjauan langsung ini untuk mengetahui dan melihat secara langsung kinerja kantor-kantor pelayanan yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan.

To find out directly the public service at service offices at the Ministry of Finance, performance at the service offices was periodically evaluated. Having the function to develop units at the Ministry of Finance, the Secretariat General applies the national policy to improve public service through strategic steps. One of the steps was observing and evaluating performance at the service offices at the Ministry of Finance through observation and direct visits to the field. The direct observation was to find out and see directly performance at the service offices at the Ministry of Finance.

Kegiatan Perbaikan Mutu Pelayanan Masyarakat (PMPM) Tahun 2012 dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan November dengan sasaran 62 kantor pelayanan. Ruang lingkup

Public Service Quality Improvement (PMPM) in 2012 was implemented from August to November with a target of 62 offices. The Public Service Quality Improvement activities at the Ministry of Finance


67


kegiatan Perbaikan Mutu Pelayanan Masyarakat di lingkungan Kementerian Keuangan meliputi aspek penyelenggaraan pelayanan, SDM, sarana dan prasarana, serta pengukuran indeks kepuasan masyarakat. Adapun kantor pelayanan yang menjadi sasaran kegiatan perbaikan mutu pelayanan masyarakat adalah pada unit DJP, DJBC, Ditjen Perbendaharaan dan DJKN.

covered aspects of service, human resources, facility and infrastructure, and public satisfaction index measurement. The offices targeted of the public service quality improvement were units at the Directorate General of Tax, the Directorate General of Customs and Excise, the Directorate General of Treasury, and the Directorate General of State Assets.

Berkaitan dengan pelayanan publik, hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada kantor-kantor pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan tahun anggaran 2012 dapat ditunjukkan pada Tabel 2.9.

In relation to the public service, result of the Public Satisfaction Index (IKM) survey at offices at the Ministry of Finance in Fiscal year 2012 was shown in Table 2.9.

Tabel 2.9. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Pelayanan lingkup Kementerian Keuangan Table 2.9. Result of Public Satisfaction Index at Offices at the Ministry of Finance Sumber (Source): Biro Organta (Organization and Management Bureau)

No

Unsur (Element)

KPP

KPPBC

KPPN

KPKNL

Rata-rata (Average)

74,59

78,79

76,52

1

Prosedur pelayanan (Service procedure)

75,62

77,06

2

Persyaratan pelayanan (Service requirements)

76,60

76,96

76,97

77,13

76,92

3

Kejelasan petugas (Officers clarity)

76,36

77,78

76,90

81,19

78,06

4

Ketepatan waktu (Timeliness)

71,18

69,71

73,47

75,43

72,45

5

Kesesuaian biaya administrasi (Administration cost compatibility)

-

78,18

-

79,19

78,69

6

Pungutan biaya pelayanan (Administration cost levy)

99,16

98,06

100

99,61

99,21

7

Kepastian jadwal pelayanan (Service schedule certainty)

74,90

74,98

74,13

79,30

75,83

8

Keadilan pelayanan (Service fairness)

77,04

77,25

78,40

79,51

78,05

9

Kemampuan petugas pelayanan (Service officer ability)

78,17

78,36

78,94

81,88

79,34

10

Tanggung jawab petugas (Officer responsibility)

78,09

79,47

79,37

81,02

79,49

11

Kesopanan dan keramahan petugas (Officer politeness and friendliness)

77,07

79,60

75,82

80,92

78,35

12

Respons petugas (Officer response)

73,21

74,19

75,96

79,50

75,72

13

Sarana prasarana pelayanan (Service facility and infrastructure)

73,58

73,81

76,97

78,82

75,80

14

Kenyamanan lingkungan (Environmental comfort)

79,35

79,80

81,77

82,20

80,78

15

Keamanan pelayanan (Service security)

78,09

82,42

79,89

81,44

80,46

16

Kemudahan akses kantor (Office access facility)

80,69

82,95

80,30

83,36

81,83

Rata-rata (Average)

77,94

78,79

79,10

81,23

79,22

Nilai Max (Max score)

99,16

98,06

100

99,61

99,21

Nilai Min (Min score)

71,18

69,71

73,47

75,43

72,45

Penilaian tersebut didasarkan pada kriteria sebagaimana terlihat pada Tabel 2.10.

The valuation was based on the criteria as seen in Table 2.10.

Tabel 2.10. Kriteria Mutu dan Kinerja Pelayanan Table 2.10. Service Quality and Performance Criteria Sumber (Source): Biro Organta (Organization and Management Bureau)

68

Nilai IKM (IKM Score)

Mutu Pelayanan (Service Quality)

Kinerja Pelayanan (Service Performance)

25 – 43,75

D

Tidak Baik (Not good)

43,76 – 62,50

C

Kurang Baik (Not good enough)

62,51 – 81,25

B

Baik (Good)

81,26 – 100

A

Sangat Baik (Very good)


Berdasarkan data pada Tabel 2.10., masyarakat/ pengguna jasa menilai pelayanan yang diberikan oleh kantor pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan secara umum adalah baik. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai tiap unsur pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik dan memuaskan.

Based on data in Table 2.10., people/service users consider the service that provided by offices at the Ministry of Finance in general as good. This can also be seen from the score of each service element showing good and satisfactory service performance.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Preparation of Performance Accountability Report

Report of Government Institution Performance Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Accountability (LAKIP) was a manifestation of (LAKIP) adalah wujud pertanggungjawaban atas accountability on the achievement of the organization’s pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. vision and missions as well as purpose. The Report LAKIP Kementerian Keuangan tahun 2011 of Government Institution Performance Accountability merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja (LAKIP) 2011 of the Ministry of Finance was a pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan manisfestation of accountability on the achievement pada tahun anggaran 2011. LAKIP merupakan of the vision and mission of the Ministry of Finance wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi in Fiscal Year 2011. The Report of Government Kementerian Keuangan menuju terwujudnya good Institution Performance Accountability (LAKIP) was a governance, transparansi, dan akuntabilitas kepada manisfestation of accountability of the execution of the masyarakat. LAKIP merupakan alat kendali dan tasks and functions of the Ministry of Finance towards pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di the realization of good governance, transparency, lingkungan Kementerian Keuangan, serta salah satu and accountability to the people. The Report of alat untuk mendapatkan masukan bagi pemangku Government Institution Performance Accountability kepentingan demi perbaikan kinerja Kementerian (LAKIP) controls and encourages performance increase Keuangan. in every unit at the Ministry of Finance, and was a tool to get inputs from the stakeholders for a performance improvement of the Ministry of Finance. Based on the Circular Note of the Minister of Berdasarkan Surat Edaran dari Menteri Administrative and Bureaucratic Reform Number 11 Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi of 2011 on Submission of Performance Accountability Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Reform 2011 and Document of Performance Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Stipulation 2012, a letter of the Secretary General 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012, on behalf of the Minister of Finance Number S-847/ disusun surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri MK.1/2011 dated on December 20th, 2011 on the Keuangan Nomor S-847/MK.1/2011 tanggal 20 Preparation of Report of Government Institution Desember 2011 hal Penyusunan LAKIP Tahun 2011, Performance Accountability (LAKIP), Annual Work Plan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan (RKT) and Work Stipulation (PK) 2012 at the Ministry Kinerja (PK) Tahun 2012 Tingkat Kementerian of Finance, were drafted. The documents appealed Keuangan. Intinya mengimbau agar unit-unit Eselon that Echelon I units prepare a Report of Government I menyusun LAKIP unit Eselon I dan menyampaikan Institution Performance Accountability (LAKIP) of bahan masukan LAKIP Kemenkeu kepada Setjen c.q Echelon I units and submit inputs for the Report of Biro Organta paling lambat tanggal 27 Januari 2012. Government Institution Performance Accountability (LAKIP) of the Ministry of Finance to the Secretariat General c.q. the Organization and Management Bureau no later than January 27th, 2012. LAKIP Kementerian Keuangan berhasil disampaikan kepada Presiden sebelum batas waktu terakhir penyampaian LAKIP, melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-168/MK.01/2012 tanggal 9 Maret 2012 mengenai Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2011, Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2012 Kementerian Keuangan.

The Report of Government Institution Performance Accountability (LAKIP) of the Ministry of Finance was submitted to the President prior to the deadline of the submission of the Report of Government Institution Performance Accountability (LAKIP), through Letter of the Minister of Finance Number S-168/MK.01/2012 dated March 9th, 2012 on the Submission of the Report of Government Institution Performance Accountability (LAKIP) 2011, Work Stipulation (PK) and Annual Work Plan (RKT) 2012 of the Ministry of Finance.

Hasil kegiatan penyusunan LAKIP meliputi dokumen: 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2011 yang terdiri atas narasi dan

The Report of Government Institution Performance Accountability (LAKIP) included documents as follow: 1. Report of Government Institution Performance


69


formulir Pengukuran Kinerja; 2. Penetapan Kinerja (PK) tahun 2012; dan 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2012.

Accountability (LAKIP) 2011 consisting of narrative and form of Performance Measurement; 2. Work Stipulation (PK) 2012; and 3. Annual Work Plan (RKT) 2012.

LAKIP Kementerian Keuangan tahun 2011 dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan Oktober 2012. Hasil Evaluasi disampaikan melalui Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/3316/M.PAN-RB/11/2012 tanggal 30 November 2012 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan surat tersebut, diketahui bahwa mutu AKIP Kementerian Keuangan telah meningkat dibandingkan tahun lalu dan berhasil meraih nilai 76,07 dengan predikat A/Sangat Baik. Adapun rincian nilainya terdapat pada Tabel 2.11.

The Report of Government Institution Performance Accountability (LAKIP) 2011 of the Ministry of Finance was evaluated by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform in October 2012. Result of the evaluation was submitted through Letter of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Number B/3316/M.PAN-RB/11/2012 dated on November 30th, 2012 on Evaluation Result of the Government Institution Performance Accountability (AKIP). Based on the letter, the quality of the Government Institution Performance Accountability (AKIP) of the Ministry of Finance increased compared to the previous year and achieved a score of 76,07 with predicate A/Very Good. Detail of the scores was presented in Table 2.11.

Tabel 2.11. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2011-2012 Table 2.11. Performance Accountability Level of the Ministry of Finance 2011-2012 Sumber (Source): Kementerian PAN & RB (Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform)

No.

Komponen yang dinilai (Valuated Components)

Bobot (Weight)

Nilai 2011 (Score 2011)

Nilai 2012 (Score 2012)

1

Perencanaan kinerja (Work plan)

35

26,16

27,62

2

Pengukuran kinerja (Work measurement)

20

15,10

15,50

3

Pelaporan kinerja (Work reporting)

15

11,19

11,10

4

Evaluasi kinerja (Work evaluation)

10

7,07

7,10

5

Capaian Kinerja (Work achievement)

20

14,11

14,75

Nilai Hasil Evaluasi (Evaluation result score)

100

76,63

76,07

B

A

Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Performance Accountabilty Level)

Pengembangan dan Penyempurnaan Jabatan Fungsional Development and Improvement of Functional Position

70

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, disebutkan jabatan fungsional PNS merupakan jabatan profesional pada instansi pemerintah yang dirancang sebagai wadah bagi pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier PNS dan untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan melalui: (1) Pembentukan jabatan fungsional Kementerian Keuangan, yaitu jabatan-jabatan profesional di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara; (2) Penyempurnaan jabatan fungsional Kementerian Keuangan yang telah ada; (3) Penggunaan jabatan fungsional K/L lain yang dibutuhkan oleh unit organisasi Kementerian Keuangan.

Under the Government Regulation Number 16/1994 on Civil Servant Functional Position, it was stated that Civil Servant functional position was a professional position at government institutions, which is designed to accommodate professionalism and career development of Civil Servant and to increase quality of the implementation of government and development tasks. Functional positions at the Ministry of Finance are developed by: (1) Setting up professional positions at the Ministry of Finance, including professional positions in financial and state assets management; (2) Improving existing functional positions at the Ministry of Finance; (3) Using functional positions at other ministries/government agencies required by units at the Ministry of Finance.

Untuk menunjang pengembangan jabatan fungsional tersebut, perlu disusun pedoman pengembangan

To support the functional positions development, a guide on the functional positions development at the


jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan. Penyusunan pedoman jabatan fungsional ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan mengenai kegiatan pengembangan jabatan fungsional.

Ministry of Finance is required. Preparation of functional positions guideline was intended to harmonize all organizational units within the Ministry of Finance regarding the activities of the development of functional positions.

Pada medio Januari hingga Februari 2012, bagian Jabatan Fungsional telah melakukan identifikasi jabatan-jabatan fungsional yang dapat dikembangkan di lingkungan Kementerian Keuangan dan melakukan roadshow ke seluruh unit Eselon I.

From mid January to February 2012, the Functional Positions division identified functional positions that could be developed in the Ministry of Finance and a roadshow to the entire unit Echelon I.

Pada prinsipnya, seluruh unit Eselon I yang sudah didatangi memberikan sambutan yang baik terhadap rencana pengembangan jabatan fungsional dimaksud. Hal ini dapat dilihat dari respons beberapa unit yang langsung membentuk tim jabatan fungsional dan juga melakukan kegiatan koordinasi lintas unit Eselon II guna mengkaji jabatan apa saja yang memungkinkan dibentuk dan hal apa saja yang diperlukan.

In principle, all Echelon I units which have been visited, well responded to the said functional positions development plan. This could be seen by the responses of some units which immediately set up a functional positions team and coordinated Echelon II units to review what positions might be set and what was required for that.

Beberapa masukan dari para pejabat/pegawai pada unit Eselon I terkait pengembangan jabatan fungsional tersebut adalah: 1. Kemungkinan mutasi dalam satu unit (Direktorat Jenderal Anggaran/DJA); 2. Sisi keuangan negara terkait dengan pemberian tunjangan dan fasilitas bagi pejabat fungsional (DJA); 3. Perlunya membuat kajian akademis mengenai kemungkinan jabatan struktural di lingkungan Kementerian Keuangan dapat difungsionalkan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang/DJPU); 4. Dalam menyusun butir-butir kegiatan atau capaian kinerja fungsional diselaraskan dengan tujuan atau capaian organisasi serta menunjang kegiatan pejabat Eselon II-nya (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan/DJPK); 5. Perlu adanya transisi dalam hal terjadi perpindahan dari pegawai yang telah menduduki jabatan struktural ke jabatan fungsional, sebagai contoh Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) minimal tidak terjadi perubahan yang drastis (DJPK).

Some inputs from officials/employees at Echelon I units related to the functional positions development: 1. Mutation possibility in a unit (Directorate General of Budget); 2. State finance related to the provision of allowance and facilities for functional officials (Directorate General of Budget); 3. Academic study on the possibility of functioning structural positions mutation at the Ministry of Finance (Directorate General of Debt Management); 4. Synchronization of activities or functional performance achievement with the organization’s purpose or achievement, and support of the activities of Echelon II officials (Directorate General of Fiscal Balance); 5. Transition for employees in the event of mutation from structural positions to functional positions; for example, Special Allowance for of Government Revenues (TKPKN), at least no drastic change occurred (Directorate General of Fiscal Balance).

Selain masukan tersebut, beberapa unit Eselon I juga mengusulkan jabatan fungsional baru dan penggunaan beberapa jabatan fungsional yang dibina oleh K/L lain. Total jabatan fungsional yang diusulkan berjumlah 20 jabatan fungsional, seperti terlihat dalam Tabel 2.12.

Apart from the inputs, some Echelon I unit’s also proposed new functional positions and the use of some functional positions which have been developed by other ministries/government agencies. The new functional positions proposed totaled 20, as can be seen in Table 2.12.

Tabel 2.12. Daftar Usulan Jabatan Fungsional baru dan Penggunaan Jabatan Fungsional yang Dibina oleh K/L lain yang Diajukan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan Table 2.12. List of New Functional Positions Proposals which are Developed by Other Ministries/Government Agencies and Proposed by Echelon I Units at the Ministry of Finance Sumber (Source): Biro Organta (Organization and Management Bureau)

No

Nama Jabatan (Position)

Unit

1.

Analis Anggaran (Budget Analysts)

DJA

2.

Analis Potensi PNBP (Non Tax Revenues Potensial Analysts)

DJA


71


No

72

Nama Jabatan (Position)

Unit

3.

Penelaah Keberatan Pajak (Tax Objection Reviewers)

DJP

4.

Analisis Potensi Perpajakan (Taxation Potential Analysts)

DJP

5.

Account Representative (Account Representatives)

DJP

6.

Investigator (Investigators)

DJP

7.

Agen Call Centre (Call Centre Agents)

8

Analis Kepabeanan dan Cukai (Customs and Excise Analysts)

DJP DJBC

9

Analis Perbendaharaan (Treasury Analysts)

DJPB

10

Analis Pengelolaan Kekayaan Negara (State Assets Management Analysts)

DJKN

11

Pemeriksa Berkas Kasus Piutang Negara (State Debt Documents Examiners)

DJKN

12

Penilai Aset (Assets Appraisals)

DJKN

13

Pejabat Lelang (Auction Officials)

DJKN

14

Analis Perimbangan Keuangan (Fiscal Balance Analysts)

DJPK

15

Analis Keuangan Daerah (Regional Finance Analysts)

DJPK

16

Analis Pasar Keuangan, Pinjaman, dan Surat Utang Negara (Financial Market, Loan, and Government Securities Analysts)

DJPU

17

Analis Pengembangan Pasar dan Instrumen SBSN (Market and State Sharia Marketable Securities (SBSN) Instrument Development Analysts)

DJPU

18

Penilai Akuntan Publik dan Jasa Penilai Publik (Public Accountants and Public Appraisals)

19

Juru Sita (Bailiffs)

20

Analis Ekonomi (Economic Analysts)

PPAJP-Setjen DJP,DJBC,DJKN BKF

Jabatan fungsional kementerian lain yang diusulkan akan digunakan oleh Kementerian Keuangan antara lain Arsiparis, Dosen, Analis Kepegawaian, Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Pranata Humas, Assessor SDM Aparatur, Pustakawan dan Penerjemah.

Functional position of the other ministries were proposed to be used by the Ministry of Finance, among others, archivist, lecturer, Personnel Analyst, Designer Regulation Legislation, Institutions of Public Relations, HR assessor Apparatus, Librarian and Translator.

Saat ini juga sedang disusun kajian fringe benefit bagi pejabat fungsional. Hal itu bermula ketika Biro SDM membuat kajian fringe benefit untuk seluruh pejabat/ pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Hasil kajian fringe benefit bagi pejabat fungsional tersebut telah disampaikan ke Sekretariat Jenderal untuk ditindaklanjuti. Oleh Sekretariat Jenderal, kajian fringe benefit telah beberapa kali dibahas dengan melibatkan Ditjen Anggaran, Biro Perencanaan dan Keuangan, dan Bidang Fringe Benefit Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (TRBTKP). Setelah dipresentasikan, Sekretaris Jenderal memandang perlunya analisis fiskal atas pemberian fringe benefit tersebut.

Currently, studies on fringe benefits for functional officials were also being arranged. It began when the Bureau of Human Resources made a study of fringe benefits for all officers / staff of the Ministry of Finance. Reviews of fringe benefits for the functional officials have been submitted to the Secretariat-General for further action. By the Secretariat General, the study of fringe benefits had been discussed several times with the involvement of DG Budget, Bureau of Planning and Finance, and the Field Fringe Benefit Team Bureaucratic Reform and Institutional Transformation Center (TRBTKP). Once presented, the Secretary General of the fiscal analysis looked at the need for the provision of the fringe benefit.

Beberapa upaya yang telah dilakukan terkait pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu:

Some efforts which have been made in relation to the functional position at the Ministry of Finance include:

1. Penggunaan Jabatan Fungsional dari luar Kementerian Keuangan Sesuai dengan usulan dari unit Eselon I dan berdasarkan kajian yang dilakukan di intern Bagian Jabatan Fungsional, rencana adopsi atau penggunaan jabatan fungsional yang dibina oleh K/L lain segera ditindaklanjuti dengan melakukan studi banding ke K/L terkait. Hal itu dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman mengenai likaliku implementasi jabatan fungsional dimaksud.

1. The Use of functional positions from outside the Ministry of Finance According to proposal from Echelon I units and based on a study conducted by the internal Functional Position division, the plan to adopt or use functional positions developed by other ministries/government agencies must be immediately followed up with a comparative study to the related ministries/government agencies. This is aimed at obtaining an understanding on the implementation of the said functional positions.


Proses selanjutnya, dalam rangka penunjukan instansi pembina internal, Bagian Jabatan Fungsional telah merekomendasikan unit yang tepat untuk ditetapkan sebagai pembina internal

The next process, in order to appoint an internal development institution, the Functional Position division set some nominations as stated in Table 2.13.

seperti tertera dalam Tabel 2.13. Tabel 2.13. Penunjukan Nominasi Instansi Pembina Internal Jabatan Fungsional Tabel 2.13. Appointment of Internal Development Institutions for Functional Positions Sumber (Source): Biro Organta (Organization and Management Bureau)

Jabatan Fungsional (Functional Positions)

Unit

Arsiparis (Archivists)

Biro Umum

Pustakawan (Librarians)

Biro KLI atau STAN

Pranata Humas dan Penerjemah (Pubic Relations and Translators)

Biro KLI

Analisis Kepegawaian, Assesor SDM Aparatur dan Auditor Kepegawaian (Personnel Analysts, Human Resources Assessors and Auditors)

Biro SDM

Perancang Peraturan Perundang-undangan (Legislation Drafters)

Biro Hukum

Dosen (Lecturers)

STAN

Sejalan dengan proses tersebut, di lingkungan STAN terdapat kebutuhan jabatan fungsional dosen yang sangat mendesak. Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan, yang menyatakan bahwa staf pengajar setiap perguruan tinggi kedinasan wajib diampu oleh jabatan fungsional dosen bukan jabatan fungsional Widyaiswara. Karena itu, jabatan fungsional dosen harus segera diadakan dan STAN bersedia menjadi instansi pembina internal. Saat ini telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/ KMK.01/2013 tentang Penetapan Unit Pembina Internal Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan pembahasan terakhir dengan Sekretariat Jenderal bersama STAN dan BPPK, diputuskan bahwa Sekretariat Jenderal akan segera menyusun formasi dosen dan SK Tim Penilai guna memproses calon dosen yang diajukan oleh STAN/BPPK dengan Nota Dinas untuk Menteri Keuangan mengetahui. Adapun STAN dan BPPK akan membuat Uraian Jabatan (Urjab) dan grading dosen, serta menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan dalam rangka proses penilaian/penghitungan angka kredit bagi Widyaiswara yang berminat alih tugas menjadi dosen. Sedangkan Bagian Jabatan Fungsional akan mengkoordinasikan proses penilaian/ penghitungan angka kredit dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara-Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN).

2. Penyempurnaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Kerja sama antara DJBC (selaku instansi pembina jabatan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai), Kementerian PAN & RB dan Badan Kepegawaian Negara, penyempurnaan KepMenPAN Nomor 32 Tahun 2003 tentang

In line with this process, there was a need in the functional position STAN lecturer very urgent. It was appropriate Government Regulation Number 14 of 2010 concerning service education, which states that every faculty college official mandatory functional position of teaching by lecturers not functional positions lecturer. Therefore, the functional position of lecturer must be willing to be held and STAN agency’s internal builder. When this had been determined Decree of the Minister of Finance Number. 39 / KMK.01/2013 on the Determination of Functional Units Internal Trustees Lecturer in the Ministry of Finance.

Based on the last discussion with the Secretariat General with STAN and IRB, it was decided that the Secretary-General would immediately develop formations lecturer and SK Assessment Team to process the faculty candidates proposed by STAN / IRB with the Ministry of Finance Office Memorandum to know. The IRB will make the STAN and Job Description (Urjab) and grading teachers, and prepare the necessary paperwork in order to process assessment / calculation of credit points for those interested lecturer over the job of a lecturer. While Section will coordinate Functional assessment process / counting the number of credits with the College of Public AdministrationInstitute of Public Administration (STIA-LAN).

2. Completion of the Functional Audit of Customs and Excise Cooperation between DGCE (as the advisor of functional agencies Examiner Customs and Excise), Ministry of PAN and RB and the State Personnel Board, consummation KepMenPAN Number 32 of 2003 concerning the Functional


73


Audit of Customs and Excise and credit figures were initiated since 2009 had been close to completion. From some alternative refinement, by taking into account the needs and priorities of internal readiness DJBC, improvement activities focused on grain auditing activities in sub-elements of customs and excise.

Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya yang digulirkan sejak tahun 2009 telah mendekati penyelesaian. Dari beberapa alternatif penyempurnaan, dengan mempertimbangkan skala prioritas akan kebutuhan dan kesiapan internal DJBC, kegiatan penyempurnaan difokuskan pada butir-butir kegiatan pada sub unsur audit kepabeanan dan cukai. 3. Pemantauan dan evaluasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi jabatan fungsi Pemeriksa Pajak bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan KepMenPAN Nomor 31 Tahun 2003 di lingkungan DJP. Selain itu juga untuk mengetahui persepsi para pejabat fungsional Pemeriksa Pajak atas layanan administrasi kepegawaian, dukungan organisasi serta peraturan terkait KepMenPAN Nomor 31 Tahun 2003. Hasil dari pemantauan dan evaluasi tersebut, diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi penataan jabatan fungsional Pemeriksa Pajak, untuk menciptakan pola pembinaan karier jabatan fungsional Pemeriksa Pajak agar menjadi lebih selaras dengan capaian kinerja DJP. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi itu adalah metode observasi lapangan dan pengisian kuesioner. Untuk pengolahan datanya menggunakan metode analisis statistik deskriptif. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan pada tanggal 20 hingga 28 Maret 2012, di tiga lokasi antara lain Yogyakarta (KPP Pratama Sleman dan KPP Pratama Yogyakarta), Surakarta (KPP Pratama Surakarta dan Kanwil DJP Jateng II) dan Purwokerto (KPP Pratama Purwokerto dan KPP Pratama Purbalinga) dengan total responden sejumlah 160 orang.

3. Monitoring and evaluation of Functional Tax Audit Implementation of monitoring and evaluation office of Tax Audit function aimed to determine the extent to which the effectiveness of KepMenPAN Number 31 of 2003 in the DGT. In addition, to determine perceptions of functional Audit Tax officials over personnel administration services, support organizations and related regulations KepMenPAN Number 31 of 2003. The results of the monitoring and evaluation is expected to be used as an input for Tax Audit structuring functional positions, to create a pattern of career coaching Tax Audit functional positions to become more in tune with a DGT performance achievements.

The method used in the implementation of the monitoring and evaluation was a method of field observation and questionnaires. For processing the data using descriptive statistical analysis methods. Monitoring and evaluation carried out on 20 to March 28, 2012, at three locations, among others, Yogyakarta (STO STO Sleman and Yogyakarta), Surakarta (STO Surakarta, Central Java and DJP II) and Navan (Navan and STO STO Purbalinga) with a total number of 160 respondents.

Rencana Kerja Tahun 2013 Work Plan 2013

74

1. Penyelesaian Blueprint Transformasi Kelembagaan Kegiatan ini meliputi pembentukan/penataan organisasi baik di tingkat pusat, instansi vertikal maupun unit pelaksana teknis, sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas dan tuntutan masyarakat dan terpercaya.

1. Completion of Institutional Transformation Blueprint These activities included the formation / structuring of organizations both at the central, vertical institutions and technical and operational units, in accordance with the development needs of the tasks and demands of society and reliable.

Elemen utama dari kegiatan ini meliputi: (1) proses Bisnis dan Model operasional, (2) Teknologi Informasi dan Komunikasi, (3) Kapasitas, Kapabilitas, dan Struktur Organisasi, (4) Tata Kelola Risiko, dan Kepatuhan, (5) Manajemen SDM, (6) Peraturan Perundang-undangan, dan (7) Manajemen Perubahan dan Komunikasi.


The main elements of these activities included: (1) business processes and operational models, (2) Information and Communication Technology, (3) Capacity, Capability, and Organizational Structure, (4) Governance Risk, and Compliance, (5) HR Management, (6) legislation, and (7) Change Management and Communication.

Indikator kegiatan meliputi penyelesaian blueprint Transformasi Kelembagaan. Program Transformasi Kelembagaan pada dasarnya mencakup seluruh Kementerian Keuangan dan difokuskan pada 5 unit, yaitu: Setjen, DJA, DJP, DJBC dan Ditjen Perbendaharaan.

Indicators activities included completion of the Institutional Transformation blueprint. Institutional Transformation program basically covered the entire Ministry of Finance and focused on the 5 units, namely: the Secretariat General, DJA, DJP, DJBC and DG Treasury.

2. Penyelesaian Penataan Organisasi Kementerian Keuangan Penyelesaian penataan organisasi di lingkungan Kemenkeu dilaksanakan berdasarkan usulan dari unit Eselon I, dimulai dari pengumpulan data, analisis/telaahan, pembahasan internal Kemenkeu, usulan Menteri Keuangan kepada MenPAN RB/presiden dan diakhiri dengan penetapan oleh Menteri Keuangan. Pada tahun 2013, penataan organisasi meliputi: Kantor Pusat dan instansi vertikal DJP dan DJBC.

2. Settlement Planning Organization of the Ministry of Finance Completion of organizational management in the Ministry of Finance carried out based on the proposal of the first-echelon units, starting from data collection, analysis / research paper, MoF internal discussion, the minister proposed to MenPAN RB / president and ended with the determination by the Minister of Finance. In 2013, the arrangement of the organization include: Headquarters and Government agencies and DGCE DGT.

3. Perumusan Job Family dan Job Competency Perumusan Job Family merupakan pengelompokan jabatan yang memiliki kesamaan karakteristik dalam pekerjaan. Kesamaan meliputi tugas dan fungsi pekerjaan, nature of work, jenis/ profil jabatan, kompetensi teknis dan kompetensi perilaku. Sedangkan pengelompokan Job Competency didasarkan pada pengetahuan, keahlian dan ketrampilan teknis yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas dalam uraian jabatan. Kegiatan Job Family dan Job Competency merupakan dasar penyusunan desain pola karir di lingkungan Kementerian Keuangan.

3. Formulation Job Family and Job Competency Formulation Job Family was a grouping of positions that had similar characteristics in the work. The similarities included the job description, nature of work, type / profile positions, technical competencies and behavioral competencies. While the Job Competency grouping based on the knowledge, expertise and technical skills needed to perform tasks in the position description. Activities Job Family and Job Competency was the basic pattern design career preparation in the Ministry of Finance.

4. Penyelesaian Uraian jabatan Penyelesaian uraian jabatan merupakan penyelesaian pemaparan secara terperinci dan lengkap tentang informasi jabatan meliputi uraian semua aspek dan karakteristik yang terkandung dalam jabatan. Pelaksanaan uraian jabatan secara umum dapat menentukan kebutuhan pegawai dari segi kualitatif dan kuantitatif, tepat dan proporsional pada setiap organisasi di lingkungan Kemenkeu. Penyempurnaan uraian jabatan yang akan dilakukan pada tahun 2013 adalah uraian jabatan pada Setjen, BPPK, DJP, DJBC, Ditjen Perbendaharaan dan DJKN.

4. Completion of Job description Completion of settlement exposure position description was detailed and complete description of information covering all aspects of office and characteristics contained in the post. Implementation of the position description can generally determine the needs of employees in terms of qualitative and quantitative, precise and proportionate to any organization within the Ministry of Finance. Completion of the position description which would be carried out in 2013 was the Secretary General of the position description, IRB, DJP, DJBC, DG Treasury and DJKN.

5. Penyelesaian Analisis Beban Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan Penyelesaian Analisis Beban Kerja (ABK) Kementerian Keuangan merupakan perhitungan secara keseluruhan analisis beban kerja yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi kerja serta jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan pada volume kerja yang dilakukan setiap tahun. Tahapan dari kegiatan ini berupa: persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan pelaporan hasil.

5. Completion Workload Analysis in the Ministry of Finance Completion Workload Analysis (ABK) The Ministry of Finance was the overall computation of workload analysis conducted systematically to determine the level of effectiveness and efficiency, as well as the number of required staff based on the volume of work that was done every year. Stages of these activities included: preparation, data collection, data processing and reporting of results.

6. Penyelesaian Rancangan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Kementerian

6. Completion of the Draft Guidelines for the Preparation Institution Performance Government Accountability Report (LAKIP) in the Ministry of


75


76

Keuangan Dalam kegiatan ini akan disusun pedoman teknis penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi di lingkungan Kementerian Keuangan. Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah untuk meningkatkan kualitas LAKIP Kementerian Keuangan yaitu tepat waktu, dipercaya, mudah dimengerti, berdaya banding tinggi, berdaya uji, lengkap, netral, padat dan mengikuti standar laporan yang ditetapkan.

Finance In this activity would be prepared technical guidelines for the preparation of the establishment of performance and accountability reporting agency performance in the Ministry of Finance. The purpose of these guidelines was to improve the quality of the report formed the Ministry of Finance that was timely, credible, easy to understand, high-power appeal, helplessness test, complete, neutral, solid and follow the standards set report.

7. Penyelesaian SOP Kementerian Keuangan Penyelesaian SOP Kementerian Keuangan merupakan keseluruhan tahapan penyusunan dan/atau pengembangan SOP yang diusulkan oleh semua organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Sekretariat Jenderal akan melakukan kajian atas usulan SOP yang diajukan oleh unit Eselon I dengan output kegiatan berupa penerbitan Rekomendasi Sekretaris Jenderal.

7. Completionof SOP Ministry of Finance Completion of SOP Ministry of Finance was a whole different stages and / or SOP development proposed by all the organizations Echelon I in the Ministry of Finance. The Secretariat General would conduct a review of SOP proposals submitted by first-echelon units with outputs of activities such as the publication of the Secretary-General Recommendation.

Sekretariat Jenderal juga menyusun SOP Link yang merupakan pertautan dari masing-masing SOP pada beberapa unit, dengan output dari SOP suatu unit menjadi input bagi unit lainnya. Untuk tahun 2013, target jumlah penyelesaian SOP Link di lingkungan Kementerian Keuangan sebanyak 15 SOP Link.

The Secretariat General also prepared an SOP links engage each SOP in some units, the output of the input SOP into a unit for other units. For 2013, the target amount of the settlement SOP links in the Ministry of Finance by 15 SOP Link.

Pada tahun 2013, akan dilakukan standardisasi SOP berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan keuangan sebanyak 16 SOP, dengan perincian bidang kepegawaian sebanyak 8 SOP dan bidang keuangan sebanyak 8 SOP.

By 2013, there would be conducted a standardization of SOPs related to the activity of personnel and financial administration as much as 16 SOP, with the details as much as 8 SOP field of personnel and finance as much as 8 SOP.

8. Penyelesaian Analisis Beban Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan Penyelesaian Analisis Beban Kerja (ABK) Kementerian Keuangan merupakan perhitungan secara keseluruhan analisis beban kerja yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi kerja serta jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan pada volume kerja yang dilakukan setiap tahun. Tahapan dari kegiatan ini berupa: persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan pelaporan hasil.

8. Completion Workload Analysis in the Ministry of Finance Completion Workload Analysis (ABK) The Ministry of Finance was the overall computation workload analysis conducted systematically to determine the level of effectiveness and efficiency, as well as the number of required staff based on the volume of work that is done every year. Stages of these activities included: preparation, data collection, data processing and reporting of results.

9. Penyelesaian Pedoman Pengembangan Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan Kegiatan ini ditujukan untuk pengembangan Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan. Penyelesaian Pedoman Pengembangan Jabatan Fungsional merupakan upaya untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstandar mengenai kegiatan pembentukan Jabatan Fungsional Core Business Kementerian Keuangan, penggunaan Jabatan Fungsional dari K/L lain, dan penyempurnaan Jabatan Fungsional existing.

9. Completion of the Functional Development Guidelines of the Ministry of Finance This activity was intended for Functional development in the Ministry of Finance. Completion of the Functional Development Guidelines was an attempt to provide a clear picture of the activities of the establishment of standardized Functional Core Business Ministry of Finance, Functional use of the K / L the other, and the improvement of existing Functional.

10. Penetapan unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan untuk berpredikat Wilayah Bebas

10. Determination of unit in the Ministry of Finance for region predicated as Non Corruption Area


Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Penetapan unit kerja berpredikat WBK/WBBM ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai internal. Penetapan dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan rekomendasi Tim Penilai Nasional Untuk tahun 2013, ditargetkan 2 unit kerja kantor pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan mendapat predikat WBK/WBBM.

(WBK)/Clean and Serving Bureaucracy Region (WBBM) Determination predicated unit WBK / WBBM determined based on the results of the internal assessment team. Determination was made by the Minister of Finance with regard to the recommendation of the National Assessment Team For 2013, targeted two offices working unit in the Ministry of Finance received the title of WBK / WBBM.


77


Penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Implementation of Cooperation and Public Relations

78

ekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi kerjasama dan hubungan masyarakat melalui salah satu unitnya yakni Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI). Penyelenggaraan fungsi ini meliputi analisa opini publik dan penyusunan strategi komunikasi, publikasi kebijakan Kementerian Keuangan, pembinaan hubungan pemangku kepentingan Kementerian Keuangan, pelayanan referensi dan informasi, serta penelitian dan audit komunikasi publik.

S

The Secretariat General performed a cooperation a function of public relations through one unit named the Bureau of Communications Service Information (KLI). Implementation of this function included the analysis of public opinion and the preparation of a communication strategy, publication policy of the Ministry of Finance, maintaining Ministry of Finance’s relation with its stakeholder, reference and information services, as well as research and auditing of public communication.

Alur kerja dalam melaksanakan fungsi ini diawali dengan memantau berita mengenai Kemenkeu di media massa (cetak, online, dan televisi). Hasil pemantauan digunakan sebagai bahan untuk analisa opini publik. Analisa opini ditindaklanjuti dengan penyusunan rekomendasi strategi komunikasi. Publikasi kebijakan dan berita yang berhubungan Kemenkeu dilakukan melalui situs Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id), majalah Media Keuangan yang terbit setiap bulan, siaran pers dan konferensi pers, media sosial (Twitter, Facebook, dan YouTube), dan edukasi publik (memfasilitasi kunjungan/ studi banding). Sementara pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan dilakukan dengan memberikan pelayanan fasilitasi rapat pimpinan dan kunjungan tamu Asing dengan baik, aktif dalam forum

The workflow in carrying out this function is started by monitoring news about the Ministry of Finance in the mass media (print, online, and television). The monitoring results were used as the material for the analysis of public opinion. Opinion analysis followed by the preparation of a communication strategy recommendations. Publications and news related policies conducted through the website of Ministry of Finance , Media Keuangan monthly magazine, press releases and press conferences , social media ( Twitter , Facebook , and YouTube ) , and public education ( facilitating visits / study tours). While maintaining relationships with stakeholders is conducted by facilitating the high –rank official meeting and the visit from foreign guests, actively involved in the Public Relations forum Coordinating Board (Bakohumas), and


Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), dan penyelenggaraan editors meeting. Sebagai pusat layanan referensi, Sekretariat Jenderal membentuk perpustakaan, menjadi koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan, mengelola SMS center, dan desk informasi.

holding the editors meeting. As a reference service center, Secretary General established the library, the coordinator of Information and Documentation Officer (PPID) of the Ministry of Finance, to manage the SMS center and information desk.

Analisa Opini Publik dan Penyusunan Strategi Komunikasi Public Opinion Analysis and Communication Strategy Arrangement Salah satu tugas utama Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan fungsi komunikasi dan layanan Informasi adalah mengkomunikasikan kepada publik setiap langkah kebijakan, hasil pelaksanaan kebijakan, dan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara, melalui berbagai saluran komunikasi dalam rangka mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat.

One of the main tasks of the Secretariat General in carrying out the functions of communication and information services was to communicate to the public any policy measures, the results of the implementation of policies, legislation and financial sector, through various communication channels in order to gain the support and participation.

Dalam komunikasi publik penting untuk mengetahui apakah informasi yang disampaikan dapat dipahami, diterima, atau didukung oleh publik. Dalam kaitan ini, reaksi publik termasuk reaksi DPR, akademisi, pengamat, dan pemimpin opini perlu dipantau dan dianalisis. Akseptasi publik juga perlu diukur untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam menentukan langkah dan kebijakan berikutnya.

In public communication is, it was important to know whether the information submitted could be understood, accepted, or supported by the public. In this regard, public reactions, including reactions Parliament, academics, analysts, and opinion leaders needed to be monitored and analyzed. Acceptances public also needed to be measured for use as an input in determining the next steps and policy.

Untuk itu, perlu dilakukan pemantauan terhadap media massa yang selama ini menjadi saluran utama yang digunakan publik dalam menyampaikan opininya. Sekretariat Jenderal selama ini memantau secara insentif media massa utama di Indonesia yang terdiri dari 30 media cetak, 15 situs, dan 5 stasiun TV nasional. Hasil pemantauan tersebut dianalisis dan ditambahkan dengan informasi latar dari narasumber kemudian menjadi laporan yang komprehensif. Laporan yang disampaikan bersifat harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan tematik (on demand report). Khusus untuk laporan harian, Sekretariat Jenderal menyampaikan kepada pimpinan setiap harinya berupa (a) laporan headlines media utama, (b) laporan media cetak, (c) laporan khusus pernyataan publik Menteri Keuangan, (d) laporan review pasar (worldwide), dan (e) laporan media online dan televisi.

Therefore, it was necessary to monitor the mass media which was the main channel used in delivering opinion by the public. The Secretariat General performs the intensive monitoring on mass media in Indonesia, which consisted of 30 print, 15 sites, and 5 TV stations nationwide. The monitoring results were analyzed and added to the background information on the speakers and then into a comprehensive report. Reports are delivered daily, weekly, monthly, yearly, and thematic (on demand report). Especially for a daily report, the Secretariat General submitted it to the high-rank officials each day in the form of (a) major media headlines report, (b) print media report, (c) special report public statement of the Minister of Finance, (d) market review report (worldwide), and (e) reports on online and television media

Seluruh arsip laporan maupun arsip pemberitaan cetak, online, dan TV dapat diakses secara terbatas pada jaringan intranet Kementerian Keuangan http://opinipublik.depkeu.go.id. Sepanjang 2012, rincian laporan adalah: 1. Laporan Headlines Media Utama sebanyak 201; 2. Laporan Media Cetak sebanyak 243; 3. Laporan Pernyataan Publik Menteri Keuangan sebanyak 243; 4. Laporan Review Pasar sebanyak 243; 5. Laporan Media Online & TV sebanyak 243; 6. Laporan Mingguan sebanyak 49; 7. Laporan Bulanan sebanyak 12; 8. Laporan Tematik sebanyak 24; 9. Laporan Tahunan sebanyak 1.

The entire archive reports and news archive print, online, and TV could be accessed on a limited basis in the Ministry of Finance http:// intranet opinipublik. depkeu.go.id. Throughout 2012, the details of the report were: 1. 201 reports on headlines in the main media; 2. 243 reports on print media; 3. 243 reports on public statement of the Minister of Finance; 4. 243 reports on Market Review; 5. 243 reports on online & TV media; 6. 49 weekly reports; 7. 12 monthly reports; 8. 24 thematic reports; 9. 1 annual report.


79


Selanjutnya analisa opini publik ditindaklanjuti dengan penyusunan rekomendasi strategi komunikasi. Selama tahun 2012, Sekretariat Jenderal telah menyusun rekomendasi strategi komunikasi secara reguler yaitu sebanyak 47 kali serta secara insidentil sebanyak enam kali.

Furthermore, analysis of public opinion is followed by the preparation of communication strategy recommendations. During the year of 2012, the Secretariat General developed communication strategy recommendations on a regular basis for 47 times and six times incidental recommendations were given.

Publikasi Kebijakan Kementerian Keuangan Publication of the Ministry of Finance’s Policies

80

Penetrasi Sosial Media

Social Media Penetration

Kementerian Keuangan perlu mengoptimalkan situs jejaring sosial agar lebih dekat dengan publik. Jejaring sosial dapat mengarahkan komunitas dunia maya memahami informasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkeu dan meningkatkan traffic kunjungan para pemangku kepentingan ke portal Kemenkeu. Jejaring sosial yang digunakan oleh Kemenkeu adalah Twitter, Facebook dan YouTube.

Ministry of Finance needs to optimize social networking sites in order to be closer to the public. Social networking could drive the virtual world community to understand information and policies issued by the Ministry of Finance as well as increase the traffic sto visit the portal of Ministry of Finance. Social networks used by the Ministry of Finance are Twitter, Facebook and YouTube.

Followers (pengikut akun Twitter) dapat mengetahui info terbaru dari portal Kementerian Keuangan dari link dalam post di Twitter, sehingga terdorong membuka portal Kementerian Keuangan untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Akun Twitter Kementerian Keuangan telah memiliki 3.125 followers dan mem-follow 24 akun, dengan total informasi yang diberikan sebanyak 168 tweets.

Followers (followers of Twitter accounts) may follow the latest information from the website of the Ministry of Finance from links posted on Twitter, so they are encouraged to open the website of the Ministry of Finance for more information. The Ministry of Finance’sTwitter account has 3,125 followers and follows 24 accounts, with a total of 168 information tweeted.

Sementara akun Facebook Kementerian Keuangan sebagian besar didominasi post tautan berita menuju Portal Kementerian Keuangan, serta foto dan video kegiatan pimpinan Kemenkeu. Akun Facebook Kementerian Keuangan dimaksimalkan untuk post berupa foto dan video. Pada halaman Facebook terdapat 159 post informasi dengan total 1,922 likes. Sedangkan Youtube sebagai penampung media video yang berisi beragam video kegiatan-kegiatan pimpinan dan Kemenkeu hingga iklan layanan masyarakat. Total video yang telah diunggah 12, dengan total video views 406.

While the facebook account of Ministry of Finance is largely dominated by the link directed to the news in the Official Website of Ministry of Finance, as well as photos and videos on the activities of Ministry of Finance high-rank officials. Ministry of Finance Facebook account is focused in posting photos and videos. On the Facebook page there were 159 information posts with a total of 1,922 likes. While the Ministry of Finance’s Official Youtube account contains a variety of video on the activities of the high-rank officials and public service announcements. A total of 12 videos have been uploaded, with a total of 406 views.

Saat ini, isu yang berkembang di jejaring sosial memiliki dampak lebih besar dan lebih pesat dibanding isu yang dibentuk oleh media massa konvensional. Hal ini dikarenakan jejaring sosial lebih merepresentasikan opini pribadi dari setiap orang dan bukan di-setting. Kementerian Keuangan perlu mengantisipasi hal tersebut dengan merambah jejaring sosial dan memberikan opini yang berimbang.

Currently, a growing issue in social networking has a greater impact and more rapid than the issues that formed by conventional mass media. This was because social networking represents more the personal opinions of individuals and is relatively frank. Ministry of Finance needs to anticipate this by entering social networks and providing impartial opinion.

Pengintegrasian pesan/informasi melalui Media Internal

Integration of message / information through internal media

1. Publikasi Cetak Media cetak ditujukan sebagai sarana informasi dan publikasi mengenai kebijakan fiskal dan kekayaan negara terkini, media edukasi publik, sarana aspirasi pegawai, sarana transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan serta bentuk

1. Printed Publication Printed media was intended as a mean of information and publications about fiscal policy and the current state assets, public educational media, employee’s aspirations, transparency and accountability as well as the implementation of a


visual identity that reflected the form of the Ministry of Finance institution.

identitas visual yang mencerminkan institusi Kementerian Keuangan.

Publikasi media cetak yang dikelola diantaranya, yaitu majalah media keuangan, media cetak dalam dan luar ruang, media cetak lain (booklet, buku laporan, majalah internal, poster, leaflet, album foto kegiatan pimpinan), serta produk cetak berupa campaign kit Kementerian Keuangan.

The printed media publications managed include, the Media Keuangan magazine, outdoor and indoor printed media, other print media (booklets, book reports, internal magazines, posters, leaflets, photo album leadership activities), as well as printed products such as campaign kit of Ministry of Finance.

Majalah Media Keuangan merupakan salah satu sarana publikasi Kementerian Keuangan yang terbit dalam bentuk e-magazine setiap bulan pada website www.setjen.depkeu.go.id yang kemudian dicetak dan didistribusikan kepada seluruh pemangku kepentingan internal maupun eksternal Kementerian Keuangan.

Finance Media magazine was one of the means of publication of the Ministry of Finance, published in the form of a monthly e-magazine on www.setjen. depkeu.go.id which is then printed and distributed to all internal and external stakeholders of the Ministry of Finance.

Tujuan dari penerbitan majalah Media Keuangan antara lain: a. Sarana komunikasi publik dalam bentuk produksi pemberitaan; b. Sarana edukasi publik terkait kebijakan keuangan dan kekayaan negara; dan c. Sarana counter isu negatif yang berkembang di masyarakat melalui pembuatan berita dengan angle Kementerian Keuangan.

The purposes of the Media Keuangan publication were: a. A public communication facility in the form of news production; b. A public education facility related to the financial and state assets policies; and c. A facility to counter negative issues that develop in the public by making news from the Ministry of Finance’s angle.

Majalah Media Keuangan mengusung moto “Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal”, dengan menampilkan logo Kementerian Keuangan sebagai brand majalah yang kualitas dan kuantitasnya setiap tahun terus ditingkatkan. Dari segi kualitas, majalah Media Keuangan telah melakukan perbaikan dari sisi kualitas penulisan yang semula menggunakan satu narasumber menjadi beberapa narasumber dalam satu tulisan (format penjelasan dari berbagai angle untuk mendapatkan cover both sides). Majalah Media Keuangan juga telah menyempurnakan kualitas tampilan (desain dan layout) dan kualitas cetakan dari semula menggunakan kertas hvs menjadi menggunakan art paper.

Finance Media magazine carried the motto “Information Transparency Fiscal Policy”, by displaying the logo Ministry of Finance as the magazine brand quality and quantity every year continue to be improved. In terms of quality, Finance Media magazine had made improvement of the quality of the writing which was originally using the speakers into one speaker in writing (format description from various angles to get cover both sides). Financial Media Magazine also had perfected the display quality (design and layout) and the print quality of the original paper by using HVS into art paper.

Sedangkan dari sisi kuantitas, majalah Media Keuangan telah meningkatkan jumlah kuantitas hasil cetakan majalah dari semula 8000 eksemplar menjadi 10.000 eksemplar dan telah meningkatkan jumlah distribusi hasil cetakan majalah dari 1.500 alamat menjadi 2.184 alamat. Sebaran distribusi majalah juga ditingkatkan dari semula sebatas seluruh kantor pusat dan vertikal Kementerian Keuangan ditambah menjadi kepada pemangku kepentingan Kementerian Keuangan dari kantor Kementerian/Lembaga lain, perpustakaan daerah, perpustakaan universitas negeri, Asosiasi/Himpunan, BUMN, Kedutaan Besar, kantor redaksi/perpustakaan media massa nasional maupun media lokal, serta sejumlah narasumber yang pernah dimuat di majalah.

In terms of quantity, Finance Media magazine had increased the quantity of prints from the original 8000 magazine copies to 10,000 copies and had increased the number of distribution prints magazines from 1500 into 2184 address address. Distribution of magazine distribution was also improved from the original extent of the entire vertical headquarters and the Ministry of Finance increased to the stakeholders the Ministry of Finance of the Ministry / Other agencies, local libraries, state university libraries, the Association / Association, SOE, the Embassy, the editorial office / library media national and local mass media, as well as a number of speakers who ever had published in the magazine.


81


82

Publikasi cetak lainnya adalah Laporan Tahunan Kementerian Keuangan (LTKK) dan mendistribusikan Laporan Tahunan Sekretaris Jenderal (LTSJ). Sejalan dengan implementasi UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, LTKK dan LTSJ merupakan media untuk menyampaikan transparansi, akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, pencapaian kinerja dan laporan keuangan, khususnya di Kementerian Keuangan. Substansi Laporan tahunan ini disusun oleh unit-unit terkait lalu dikompilasi, disusun, ditulis ulang dan dilayout (diberi foto, gambar, grafik, dan desain) oleh Sekretariat Jenderal.

Other print publications were the Annual Report of the Ministry of Finance (LTKK) and distribute the Annual Report of the Secretary-General (LTSJ). In line with the implementation of the Acts. 14 of the Freedom of Information, LTKK and LTSJ a medium to convey transparency, accountability implementation, achievement of performance and financial reports, particularly in the Ministry of Finance. The substance of this annual report was prepared by the relevant units and compiled, arranged, rewritten and dilayout (given photographs, drawings, graphics, and design) by the Secretariat General.

Kegiatan lain yang dilaksanakan terkait dengan publikasi cetak adalah publikasi APBN. Sejak pertengahan tahun 2012, Kementerian Keuangan mencoba lebih dekat kepada masyarakat dengan cara menyampaikan kebijakan fiskal dan kekayaan negara melalui publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di media massa dengan tujuan untuk mewujudkan transparansi kebijakan fiskal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Substansi APBN disusun oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Badan Kebijakan Fiskal lalu disusun dan dilayout (diberi foto, gambar, grafik, dan desain) oleh Sekretariat Jenderal. Publikasi APBN telah ditampilkan di Koran Kompas dan advertorial ditampilkan di majalah TEMPO.

Other activities which carried out associated with print publication were publication of the budget. Since mid-2012, the Ministry of Finance tried to get closer to the public by conveying fiscal policy and the country’s wealth through the publication of the Revenue and Expenditure Budget for Central Government (APBN) in the media with the aim to achieve transparency of fiscal policy that had been set by the government. The substance of the budget prepared by the Directorate General of Budget and Fiscal Policy Agency then prepared and dilayout (given photographs, drawings, graphics, and design) by the Secretariat General. Budget publications had been featured in Kompas newspaper and magazine advertorials featured on TEMPO.

Sekretariat Jenderal juga membuat desain dan layout media cetak lainnya. Media tersebut diantaranya adalah media cetak dalam dan luar ruang (spanduk, banner, hanging banner, umbulumbul, backdrop,roll banner, balon udara, neon box), media cetak lain (booklet, buku laporan, majalah internal, poster, leaflet, album foto kegiatan pimpinan), serta produk cetak berupa campaign kit Kementerian Keuangan (kalender, agenda, logo kegiatan, paper bag, t-shirt, souvenir kit).

Secretariat General also made the design and layout of print media. The media was including the print media inside and outside the space (banners, banners, hanging banners, banners, backdrops, roll banner, water balloons, neon box), other print media (booklets, book reports, internal magazines, posters, leaflets, photo album leadership activities), as well as printed products such as campaign kit Ministry of Finance (calendar, agenda, activities logos, paper bag, t-shirt, souvenir kit).

Desain dan layout ini merupakan solusi komunikasi yang dapat menjembatani pemberi informasi dengan publik, baik secara perseorangan, kelompok, lembaga maupun masyarakat secara luas yang diwujudkan dalam bentuk komunikasi visual. Melalui desain dan layout ini, diharapkan dapat tercipta identitas visual dari institusi yang mencerminkan wajah Kementerian Keuangan di mata publik ke depannya.

Designs and layouts were a communication solution to bridge informants and the public, individually as well as in groups and institutions, which were realized in the form of visual communication. The designs and layouts are expected to create a visual identity of the institutions that expresses the face of the Ministry of Finance in public in the future.

2. Publikasi Elektronik Media elektronik yang dikelola adalah portal Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id), situs Sekretariat Jenderal (www.setjen.depkeu. go.id), situs Reformasi Birokrasi (www.reform. depkeu.go.id), Giant LED Screen, CD Interaktif, dan Iklan Layanan Masyarakat.

2. Electronic Publication Electronic media managed included portal of the Ministry of Finance (www.kemenkeu.go.id), site of the Secretary General (www.setjen.depkeu.go.id), site of the Bureaucracy Reform (www.reform. depkeu.go.id), giant LED screen, interactive cd, and Public Service Announcement.

Portal Kementerian Keuangan merupakan “gerbang” resmi dari situs Kementerian Keuangan


Website of the Ministry of Finance was the “gate” of the official website of the Ministry of Finance

which contained information about the policies and activities of the leadership of the Ministry of Finance and constantly updated to follow the rapid flow of information. Portal Ministry of Finance was expected to offset the outstanding issues in the news with the community through the creation of the Ministry viewpoint or press releases. In the end, the website of the Ministry of Finance could be a guide / reference for all stakeholders.

yang memuat informasi mengenai kebijakan dan aktivitas pimpinan Kementerian Keuangan dan senantiasa diperbarui untuk mengikuti arus informasi yang cepat. Portal Kemenkeu diharapkan dapat mengimbangi isu yang beredar di masyarakat melalui pembuatan berita dengan sudut pandang Kementerian atau siaran pers. Pada akhirnya, portal Kementerian Keuangan dapat menjadi pedoman/referensi bagi seluruh pemangku kepentingan. Situs lain yang juga dikelola adalah situs Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Berbeda dengan portal Kementerian Keuangan yang memiliki jangkauan lebih luas dan meliputi seluruh unit Eselon I, situs ini berisi informasi yang lebih bersifat internal Sekretariat Jenderal. Informasi yang ditampilkan di situs ini yaitu aktivitas pimpinan Sekretariat Jenderal dan aktivitas unit Eselon II di bawah Sekretariat Jenderal.

Another site which also managed was the site of the Secretariat General of the Ministry of Finance. Unlike the website of the Ministry of Finance which had a wider range and covers the entire unit Echelon I, this site contained information that was more internal Secretariat General. The information displayed on this site was the activity of the Secretariat-General and the leadership echelon units of activity under the Secretariat General.

Situs terakhir yang dikelola adalah situs Reformasi Birokrasi. Sebagai pilot project Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan perlu menyosialisasikan reformasi yang sudah dan akan berjalan di Kemenkeu. Kebijakan ini untuk menunjukkan konsistensi dan keseriusan pemerintah untuk terus melanjutkan Reformasi Birokrasi.

The last site managed was the site of Bureaucracy Reform. As a bureaucracy reform pilot project, the Ministry of Finance needed to socialize ongoing and upcoming reform programs at the Ministry of Finance. The policy was to show the government consistency and seriousness in continuing the Bureaucracy Reform.

Selain portal dan situs, penyampaian informasi kebijakan juga dilakukan melalui media elektronik Giant LED Screen. Giant LED Screen merupakan media elektronik yang dapat menampilkan banyak informasi baik dalam satu layar (dengan adanya running text) ataupun secara bergantian. Media ini digunakan untuk melakukan diseminasi informasi kebijakan, data, acara internasional, atau pengumuman. Konten LED diperbarui secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Konten yang ditayangkan di LED mayoritas berasal dari Sekretariat Jenderal dan unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Apart from the portal and site, information on policies could also be delivered through giant LED screen electronic media. Giant LED screen is electronic media that can present many information, both in one screen (with a running text) as well as alternately. The media is used to disseminate information on policies, data, international events, and announcements. The LED content is updated periodically according to the need. The content aired in LED is mostly from the Secretariat General and Echelon I units at the Ministry of Finance.

Media pendukung berikutnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan adalah film dokumenter. Pada tahun 2012, film dokumenter yang dikeluarkan bercerita mengenai Sekretariat Pengadilan Pajak.

Another supporting media published by the Minister of Finance was a documentary film. In 2012, the documentary film published was on the Secretariat of Tax Court.

Media pendukung terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan adalah iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat yang dikeluarkan pada tahun 2012 adalah “APBN untuk pembangunan”, yang ditayangkan di LED, TV Bandara, dan TV Kereta Api.

The last supporting media published by the Ministry of Finance was Public Service Announcement. Te Public Service Announcement published in 2012 was “The Revenue and Expenditure Budget for Central Government for Development”, aired on LED, airport TV, and railway station TV.

Edukasi Publik

Public Education

Sekretariat Jenderal juga berupaya memberikan edukasi publik terkait kebijakan Kementerian Keuangan melalui fasilitasi berbagai kunjungan studi maupun studi banding yang dilakukan oleh berbagai

The Secretariat General also made efforts to educate the public in relation to policies of the Ministry of Finance through visits/comparative studies by various academicians. This was aimed at supporting


83


a further understanding of the financial policies and the organization structure of the Ministry of Finance. During a period of one year in 2012, the Secretariat General had facilitated visits/comparative studies from various institutions. Universities that conducted visits/ comparative studies included: Universitas Indonesia, Forum Pelajar Indonesia, Politeknik Negeri Malang, Politeknik Negeri Medan, Universitas Negeri Malang, Universitas Widyatama, Universitas Brawijaya, and Universitas Padjajaran.

kalangan akademisi. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung pemahaman yang lebih lanjut tentang kebijakan keuangan maupun struktur organisasi Kementerian Keuangan. Dalam kurun waktu satu tahun pada tahun 2012, Sekretariat Jenderal telah memfasilitasi kunjungan/ studi banding dari berbagai instansi. Beberapa perguruan tinggi yang telah melakukan kunjungan studi/ studi banding antara lain: Universitas Indonesia, Forum Pelajar Indonesia, Politeknik Negeri Malang, Politeknik Negeri Medan, Universitas Negeri Malang, Universitas Widyatama, Universitas Brawijaya, dan Universitas Padjajaran.

Dukungan Publikasi Pimpinan

Publication Support for High-Rank Officials

Dalam melaksanakan fungsi komunikasi dan layanan informasi, Sekretariat Jenderal juga bertugas melaksanakan dukungan publikasi pimpinan dalam bentuk dokumentasi foto maupun video. Selama tahun 2012, telah dilaksanakan 232 peliputan kegiatan pimpinan yang hasil dokumentasinya disimpan dalam database dan beberapa di antaranya diunggah pada media yang dikelola Sekretariat Jenderal.

To execute its communication and information service functions, the Secretariat General also had the task to support the management publication in photo and video documentation. In 2012, 232 management activities were documented of which the documentation result was kept in database and some had been uploaded in media managed by the Secretary General.

Pembinaan Hubungan Pemangku Kepentingan Kementerian Keuangan Maintaining Good Relationship with the Ministry of Finance’s Stakeholders

84

Pembinaan Hubungan dengan Lembaga Negara

Maintaining the Relationship with State Institutions

Sekretariat Jenderal merupakan fasilitator, administrator, dan edukator dalam hubungan kelembagaan dengan para pemangku kepentingan Kementerian Keuangan.

The Secretariat General was a facilitator, administrator, and educator of institutional relations with the Ministry of Finance stakeholders.

Selama tahun 2012, beberapa aktivitas Sekretariat Jenderal terkait kegiatan pembinaan hubungan dengan lembaga negara antara lain:

In 2012, some activities of the Secretariat General in relation to development of relations with the state institutions included as follow:

1. Fasilitasi rapat Pimpinan Kementerian Keuangan dengan DPR Dalam setahun, Kementerian Keuangan membutuhkan waktu lebih dari tujuh bulan untuk melakukan hubungan kerja dengan DPR, baik dalam bentuk rapat kerja, rapat konsultasi, rapat dengar pendapat, pertemuan konsultasi, maupun rapat paripurna dengan Pimpinan, Komisi, dan Fraksi DPR. Selama tahun 2012, Sekretariat Jenderal telah melakukan 308 fasilitasi rapat Pimpinan Kementerian Keuangan dengan DPR, di antaranya adalah pembahasan UU No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2011 tentang APBN TA 2012 dan pembahasan UU No. 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

1. To facilitate meetings between the Ministry of Finance and the House of Representatives In a year, the Ministry of Finance required a period of more than 7 months to execute work relations with the House of Representatives, in the form of work meetings, consultative meetings, and hearings, plenary meetings with management, Commissions, and Factions at the House of Representatives. In 2012, the Secretariat General had facilitated 308 meetings between management of the Ministry of Finance and the House of Representatives, including discussions on Act Number 4 of 2012 on Amendment of Act Number 22 of 2011 on the Revenue and Expenditure Budget for Central Government Fiscal Year 2012 and on Act Number 19 of 2011 on the Revenue and Expenditure Budget for Central Government Fiscal of 2013.


2. 2. Fasilitasi rapat Pimpinan Kementerian Keuangan dengan Pemda dan DPRD Selama tahun 2012, Sekretariat Jenderal telah melakukan 46 fasilitasi rapat pimpinan Kementerian Keuangan dengan Pemda dan DPRD, di antaranya kunjungan kerja DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong yang membahas masalah kebijakan subsidi bunga kredit bagi usaha mikro dan kecil. Dilakukan pula fasilitasi kunjungan kerja DPR Kabupaten Aceh Utara tentang Pengembalian Dana Deposito Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang berdasarkan hasil Putusan Pengadilan dikembalikan ke Kas Negara, dan kunjungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 10 Kab/ Kota se-Kawasan Danau Toba terkait PT. Inalum.

To facilitate meetings of the High-Rank Officials of the Ministry of Finance with Local Governments and Regional Houses of Representatives In 2012, the Secretariat General had facilitated 46 meetings between management of the Ministry of Finance with Local Government and Regional Houses of Representatives. It included a visit to the Regional House of Representatves of Kutai Kartanegara Regency, Tenggarong, to discuss a policy of credit interest subsidy for micro and small business. The Secretariat General also facilitated a visit to the Regional House of Representatives of North Aceh Regency to discuss Reimbursement of Time Deposit Fund of North Aceh Regency which, based on a Court Verdict, must be returned to the State Cash. The Secretariat General also facilitated a visit to North Sumatra province and 10 regencies/municipalities in the area of Lake Toba in relation to P.T. Inalum.

3. 3. Hubungan Kelembagaan dengan Humas Pemerintah dalam Forum Bakohumas Melalui forum Bakohumas, pada tahun 2012 Sekretariat Jenderal telah dua kali mengedukasi Humas Lembaga-lembaga Negara, Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Komisi-Komisi Negara melalui forum Bakohumas dengan menyosialisasikan tentang PokokPokok Kebijakan di bidang energi terkait dengan ditetapkannya UU No. 4 Tahun 2012 dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang APBN Tahun Anggaran 2013. Selain itu juga ikut terlibat dalam kegiatan forum Bakohumas yang diselenggarakan oleh Lembaga-Lembaga Negara, Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Nonkementerian lainnya.

Institutional relationship with the government institutions’ public relations unit in the Forum of Public Relations Through coordinating Agency (Forum Bakohumas) Through the Forum of Public Relations Coordinating Agency (Forum Bakohumas), in 2012, the Secretariat General educated public relations of state institutions, ministries, non-ministerial government institutions, and state commissions twice, by socializing the Principal Policies on Energy related to the stipulation of Acts Number 4 of 2012 and socialization of Acts Number 19 of 2012 on the Revenue and Expenditure Budget for Central Government Fiscal Year 2013. In addition, the Secretariat General was involved in activities of the Forum of Public Relations Coordinating Agency (Forum Bakohumas) which organized by state institutions, ministries, and other non-ministerial government institutions.

4. Fasilitasi Pertemuan Pimpinan Kementerian Keuangan dengan Tamu Negara/Asing dalam Hubungan Bilateral Pimpinan Kementerian Keuangan mengapresiasi kunjungan kehormatan atau kunjungan kerja tamu negara/asing sebagai upaya meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara. Selama tahun 2012, Sekretariat Jenderal telah melakukan tiga fasilitasi pertemuan pimpinan Kementerian Keuangan dengan tamu negara/ asing dalam hubungan bilateral, yaitu kunjungan kerja delegasi Republik Sosialis Vietnam pada tanggal 15 Maret 2012, pertemuan awal dengan Duta Besar Republik Bangladesh pada tanggal 18 Desember 2012, dan Study Tour delegasi Republik Bangladesh ke Kementerian Keuangan pada tanggal 20 Desember 2012.

4. To facilitate meetings of the high-rank officials of the Ministry of Finance with state/foreign guests in Bilateral Relationship Management of the Ministry of Finance to appreciate a courtesy call or visit a working state / foreign as efforts to improve bilateral relations between the two countries. During the year of 2012, the Secretariat General had conducted three facilitated meetings with the leadership of the Ministry of Finance a state / foreign in bilateral relations, namely the working visit of the delegation of the Socialist Republic of Vietnam on March 15, 2012, an initial meeting with the Ambassador of the Republic of Bangladesh on December 18, 2012, and Study Tour of the delegation of the Republic of Bangladesh to the Ministry of Finance on December 20, 2012.


85


Pembinaan Hubungan dengan Non Lembaga Negara

Maintaining Ralationship with Non-State Institution

Sekretariat Jenderal melakukan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan lainnya kepada pemangku kepentingan non kelembagaan negara/pemerintah. Para pemangku kepentingan nonlembaga negara/ pemerintah itu meliputi media massa cetak (nasional dan asing), media massa elektronik (nasional dan asing), media massa online (nasional dan asing), organisasi masyarakat, organisasi politik, akademisi, pengamat, organisasi profesi, organisasi internasional, asosiasi, dan pelaku usaha.

Secretariat General conducted the communication activities and information services of financial management policies as well as the country’s wealth and other policies of the Ministry of Finance to noninstitutional stakeholders’ state / government. The non-agency stakeholders state / government that included print media (national and foreign), electronic media (national and foreign), online media (national and foreign), community organizations, political organizations, academics, analysts, professional organizations, international organizations, associations, and entrepreneurs

Fasilitasi penyelenggaraan konferensi pers sepanjang tahun 2012 telah dilaksanakan sebanyak 32 frekuensi dengan beberapa tema utama mengenai APBN dan APBN-P serta update perkembangan ekonomi Indonesia.

In 2012, the Secretariat General facilitated 32 press conferences with some main themes on the Revenue and Expenditure Budget for Central Government and the Revenue and Expenditure Budget for Central Government Review as well as update of the Indonesian economic development.

Kegiatan editors meeting antara Menteri Keuangan dengan Pemimpin Redaksi Media Nasional sebanyak dua frekuensi sepanjang tahun 2012. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan membahas isu-isu tentang perkembangan ekonomi terkini di Indonesia serta isu-isu lain yang dirasa perlu disampaikan kepada media khususnya di level pemimpin redaksi. Acara ini menjadi agenda tahunan rutin bagi Menteri Keuangan dan menjadikan hubungan Kementerian Keuangan yang sudah baik dengan para pemimpin redaksi media menjadi lebih baik lagi. Selain itu, dengan adanya kegiatan rutin ini, apabila terjadi pemberitaan negatif mengenai Kementerian Keuangan di media, proses klarifikasi dan komunikasi dengan redaksi menjadi lebih mudah.

Editor meetings activities between the Minister of Finance and chief editors of national media were held twice in 2012. During the meetings, the Minister of Finance discussed issues of the latest economic development in Indonesia and other issues, which were considered needed to be informed to the media, especially in the chief editor level. This was a routine annual agenda for the Minister of Finance which had made good relations between the Minister of Finance and the chief editors, even better. In addition, with this routine, in case of negative news in the media about the Ministry of Finance, the process of clarification and communication with the editor became easier.

Di tahun 2012, Sekretariat Jenderal juga telah memfasilitasi penyelenggaraan Temu Wicara Menteri Keuangan dengan analis dan pelaku pasar yang belum pernah dilakukan tahun sebelumnya. Kegiatan ini telah dilakukan sebanyak dua frekuensi. Media visit baru terlaksana satu frekuensi yaitu media visit Wakil Menteri Keuangan II ke kantor redaksi Vivanews.com.

In 2012, the Secretariat General organized a meeting between the Minister of Finance with analysts and market players which had never been held before. The meeting was held twice. In addition, a media visit was held once, by the Vice Minister of Finance II to the editorial room of Vivanews.com.

Untuk mendukung pencapaian ketepatan waktu To support timely implementation of public pelaksanaan kegiatan komunikasi publik, telah communication activities, the Secretariat General dilaksanakan penyusunan dan penyebarluasan prepared and disseminated press releases on siaran pers yang berasal dari PMK/KMK dan sumber Regulation of the Minister of Finance/Decree of the informasi lainnya dari unit Eselon I, serta pemasangan Minister of Finance and other sources of information advetorial di media massa cetak nasional dengan from Echelon I units, and put advertorials in national tema RAPBN 2013 dan APBN 2013. print mass media having the theme the Revenue and Expenditure Budget for Central Government Draft 2013 and the Revenue and Expenditure Budget for Central Government 2013. Sepanjang tahun 2012, Sekretariat Jenderal telah memfasilitasi dan menerima lima aksi unjuk rasa. Direktorat/Badan yang terkait dengan tuntutan yang disampaikan dari kelima aksi tersebut antara lain Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (1 aksi),

86


During 2012, the Secretariat General facilitated and received five demonstrations. The Directorates/ Agencies related to the demands conveyed in the demonstrations included the Directorate General of State Assets (1 action), the Directorate General of

Direktorat Jenderal Anggaran (1 aksi), Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (1 aksi), Badan Kebijakan Fiskal (1 aksi), badan yang berada di luar Kementerian Keuangan yakni Pertamina (1 aksi).

Budget (1 action), the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (1 action), the Fiscal Policies Agency (1 action), and an entity outside the Ministry of Finance, Pertamina (1 action).

Sekretariat Jenderal juga mendapatkan tugas untuk menyusun laporan terkait kegiatan atau rapat kerja di DPR serta fasilitasi doorstop Menteri Keuangan dan pejabat Kementerian Keuangan dengan wartawan.

The Secretariat General also had the tasks to prepare reports in relation to activities or meetings at the House of Representatives, and to facilitate doorstop interviews between the Minister of Finance and officials of the Ministry of Finance with journalists.

Fasilitasi dukungan kehumasan dalam event internasional yang diselenggarakan Kementerian Keuangan bersama organisasi internasional ataupun kunjungan delegasi asing tercatat sebanyak 6 frekuensi. Kegiatan tersebut antara lain fasilitasi Kunjungan UK Secretary of State for DFID, Andrew Mitchell, dan Dubes Inggris; peluncuran dan Seminar Internasional Asian Bond Monitor oleh ADB; dukungan publikasi Asia Pacific Tax Forum (APTF) Indonesia Excise Tax Reform Workshop; kunjungan Sekjen OECD ke Kemenkeu; kunjungan Board Group Visit Dewan Direktur ADB; serta seminar internasional Financial Stability through Effective Crisis Management yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, Deputi Gubernur BI, Financial Stability Board dan

Facilitation of public relations support in international events held by the Ministry of Finance with international organizations or foreign delegation visits recorded 6 frequencies. These activities inlcuded the facilitation of visits UK Secretary of State for DFID, Andrew Mitchell, and the British ambassador; launch and the International Seminar on Asian Bond Monitor by ADB; support the publication of Asia Pacific Tax Forum (APTF) Indonesia Excise Tax Reform Workshop; visit to the OECD Secretary General, Ministry of Finance ; visit Board Group visit ADB’s Board of Directors, as well as international seminars through the Financial Stability Effective Crisis Management, which was attended by the minister of Finance, Deputy Governor of BI, the Financial Stability Board and international economists

ekonom internasional.

Pelayanan Referensi dan Informasi Reference and Information Service Pengelolaan Perpustakaan Kementerian Keuangan

Management of Ministry of Finance’s Library

Perpustakaan Kementerian Keuangan dibentuk sejak tahun 2008. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan di bidang kepustakaan untuk mendongkrak peningkatan pengguna. Hingga akhir tahun 2012, realisasi kenaikan pengguna perpustakaan Kementerian Keuangan sebesar 96.810 orang (138,07 persen) terdiri dari pengguna fisik sebesar 5.502 orang (87,21 persen) dan pengguna online sebesar 91.308 orang (142,04 persen). Selisih positif yang signifikan antara target dan realisasi dipengaruhi oleh penambahan kuantitas dan kualitas sumber daya pengelola sehingga penyebarluasan referensi dan informasi lebih maksimal. Perpustakaan Kementerian Keuangan mulai dikenal publik sebagai tempat pencarian informasi dan referensi yang kredibel khususnya terkait keuangan negara. Ke depan, Perpustakaan Kementerian Keuangan sangat berpotensi untuk menjadi unit pendukung yang utama sebagai penyedia referensi dan informasi dalam mendukung kinerja organisasi dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peran komunikasi dan layanan informasi kepada para pemangku kepentingan.

The Ministry of Finance library was set up in 2008. A variety of activities had been held to increase the number of users. Until end of 2012, the number of users of the Ministry of Finance library increased to 96,810 persons (138.07 percent), consisting of physical users of 5,502 persons and online users of 91,308 persons (142.04 percent). The significant positive difference between the target and realization was affected by the additional quantity and quality of management resources so that the reference and information were more maximally disseminated. The Ministry of Finance library became so known by the public as a source of credible information and reference, especially related to the state finance. In the future, the Ministry of Finance library would be very potential to become the main supporting unit of reference and information provider to support the organization performance; it was also an inseperable part of the communication and information service for the stakeholders.


87


88

Pelayanan Informasi Publik

Public Information Service

Kementerian Keuangan turut berpartisipasi dengan memberikan layanan informasi melalui berbagai macam saluran informasi yang dimiliki. Hal itu sejalan dengan tuntutan reformasi yang mensyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) dengan mengacu prinsip-prinsip akuntabilitas, peningkatan transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik guna mewujudkan open government. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, Sekretariat Jenderal terdorong untuk menyediakan berbagai macam saluran layanan informasi yang terhubung dengan internet maupun saluran telekomunikasi lainnya. Sehingga pemohon informasi tidak harus secara langsung bertatap muka dengan petugas layanan informasi yang ada di kantor pusat untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Dari beberapa saluran informasi yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal, berikut ini rekapitulasi atas permohonan informasi yang masuk: 1. SMS center: 369 pertanyaan/komentar; 2. Desk Informasi: 833 pertanyaan; 3. PPID Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan: 1 pemberian informasi setelah melalui sidang ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Pusat; 4. Email: 79 pertanyaan/komentar; 5. Contact us: 950 pertanyaan/komentar; 6. Info APBN: 4 pertanyaan/komentar; 7. Aplikasi LAPOR! untuk akun Kementerian Keuangan: 13 laporan.

The Minister of Finance provided information services through various types of communication channels. This was in line with the reform demand that requires good and accountable corporate governance, which referred to accountability principles, transparency increase, and public participation in every process of the public policies to realize an open government. With the development of information technology, the Secretariat-General encouraged to provide a wide range of information service line connected to the Internet or other telecommunication channels. Information so that the applicant should not directly face to face with existing information services officer at headquarters to find the information needed. Of multiple channels of information managed by the Secretariat-General, here the following recapitulation of incoming information request: 1. SMS center: 469 questions/comments; 2. Information Desk: 833 questions; 3. Information and Documentation Management Official (PPID) of the Secretariat General of the Ministry of Finance: 1 information following an adjudication non litigation court at the Central Information Commission; 4. Email: 79 questions/comments; 5. Contact us: 950 questions/comments; 6. Revenue and Expenditure Budget for Central Government Info: 4 questions/comments; 7. REPORT! Application for the Ministry of Finance: 13 reports.

Selain layanan informasi yang menggunakan teknologi informasi, Sekretariat Jenderal juga memberikan layanan informasi secara tatap muka melalui ruang layanan informasi publik yang terletak di lantai G, Gedung Djuanda 1, Kantor Pusat Kementerian Keuangan. Di ruangan tersebut, pemohon dapat mencari informasi publik yang tersedia di database.

In Addition to information service by using information technology, the Secretariat General also provided information service through direct meetings at the public information service room at G floor, Djuanda Building 1, head office of the Ministry of Finance. In the room, applicants could look for public information provided in the database.

Sepanjang tahun 2012, Sekretariat Jenderal juga telah melaksanakan sejumlah kegiatan untuk memberikan layanan informasi yang baik sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pemohon informasi. Berikut rincian kegiatan-kegiatannya: 1. Koordinasi dengan unit teknis/penguasa informasi; 2. Menyusun standard operating procedure layanan informasi; 3. Update database informasi dan/atau dokumentasi; 4. Penyediaan sarana dan prasarana layanan informasi yang terintegrasi; 5. Capacity building dalam rangka memberikan layanan informasi ; 6. Sharing knowledge dengan unit teknis; 7. Workshop penyediaan informasi publik; 8. Sosialisasi PMK nomor 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Along 2012, the Secretariat General organized a number of activities to provide good information service to meet the information applicants’ satisfaction. Here the details of its activities: 1. Coordinating with technical units/information authority; 2. Setting the Standard Operating Procedure for information service; 3. Updating information and/or documentation database; 4. Providing integrated information service facility and infrastructure; 5. Building human resources capacity in providing information service; 6. Sharing knowledge with technical units; 7. Holding workshops on provision of public information; 8. Socializing Regulation of the Minister of Finance Number 132/PMK.01/2012 on the Guidance of Public Information Service at the Ministry of Finance.


In relation to the Information and Documentation Terkait dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Management Officer (PPID), according to Decree of Dokumentasi (PPID), sesuai dengan KMK 278/ the Minister of Finance Number 278/KMK.01/2012, KMK.01/2012, Biro Komunikasi dan Layanan the Communication and Information Service had been Informasi ditunjuk sebagai PPID Sekretariat Jenderal appointed as the Information and Documentation Kementerian Keuangan serta Koordinator PPID Management Officer (PPID) of the Secretariat General Kementerian Keuangan. Dalam menjalankan tugas and the Information and Documentation Management sebagai koordinator PPID, salah satu tugas dari unit Officer (PPID) coordinator at the Ministry of Finance. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat In executing the tasks as the Information and Jenderal adalah menyusun laporan tahunan layanan Documentation Management Officer (PPID) coordinator, informasi publik oleh PPID di lingkungan Kementerian one of the tasks of the Communication and Information Keuangan dengan gambaran sebagai berikut: Service Bureau of the Secretariat General was to 1. Jumlah permohonan informasi publik adalah prepare an annual report of the public information sebanyak 200 permohonan; service by the Information and Documentation 2. Dari 200 permohonan informasi publik yang Management Offier (PPID) with the following description: masuk, 184 permohonan informasi dikabulkan 1. Number of public information requests was as much sepenuhnya dan 16 permohonan informasi publik as 200 requests. ditolak dengan alasan dikecualikan dan lainnya; 2. From the 200 incoming requests on public 3. Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi information, 184 information requests were entirely permohonan informasi publik selama tahun 2012 granted, and 16 requests were rejected upon a adalah 2,74 hari atau setara dengan 3 hari kerja. reason of being excluded or others. 3. The average time required to fulfill the public information in 2012 was 2.74 days or equivalent to 3 working days. Penelitian dan Audit Komunikasi Publik

Research and Audit of Public Communications

Perkembangan dunia teknologi yang sangat pesat harus direspons oleh siapapun, termasuk pada pelaku bidang kehumasan. Pemantauan yang semula hanya dilakukan terhadap media-media konvensional kini juga harus merambah dunia online karena perannya yang sudah sedemikian besar sehingga bisa membantu pembentukan opini publik.

The fast technology development must inevitably responded by anyone, including public relations practitioners. Monitoring which was previously conducted only to conventional media, must now also be conducted to online media considering its important role that it could help set up a public opinion.

Sekretariat Jenderal sebagai salah satu unit terpenting untuk pembentukan opini melakukan berbagai penelitian dan audit komunikasi meningkatkan efektivitas kegiatan komunikasi publik.

The Secretariat General was one of the most important units to set up an opinion, conducts various communication researches and audts to increase effectiveness of the public communication activities.

Judul riset kehumasan yang dilakukan selama 2012 adalah sebagai berikut:

Titles of the public relations researches in 2012 were as follow:

1. Media Referensi Stakeholders Tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui media referensi yang dipakai oleh pemangku kepentingan utama (para tokoh, pejabat, LSM, organisasi ataupun perusahaan). Pemangku kepentingan berusaha memanfaatkan media massa untuk menyampaikan pesan-pesannya melalui media. Sementara media massa yang kini semakin beragam juga memanfaatkan para narasumber itu untuk mencapai misinya.

1. Stakeholders’ Media Reference Purpose of this research was to know the reference media used by principal stakeholders (public figures, officials, NGOs, organizations, or companies). The stakeholders used the mass media to convey their messages through the media. On the other hand, the increasingly various mass media also used the sources to achieve its missions.

Dengan mengetahui korelasi antara para pemangku kepentingan dengan media massa, diharapkan bisa menentukan strategi yang tepat dalam menyampaikan pesan dan sarana komunikasi kebijakan yang dijalankan Kementerian Keuangan.

2. Pemantauan Media Online Tujuan dari riset Pemetaan dan Profiling Media

By knowing the correlation between the stakeholders with the mass media, are expected to determine the right strategy in delivering the message and means of communication policies that run the Ministry of Finance.

2. Online Media Monitoring Purpose of the Online Media Mapping and


89


Online adalah untuk melakukan penyempurnaan program pemantauan media massa online dan televisi dengan cara mengidentifikasi media massa yang berpengaruh dalam pembentukan opini publik terkait kebijakan dan kegiatan Kementerian Keuangan. Hal ini penting dilakukan mengingat perkembangan media online yang sangat cepat yang perlu untuk dianalisis pemberitaannya, terutama konten yang terkait dengan Kementerian Keuangan.

Profiling research was perfecting the online media monitoring program and television media by identifying influential in shaping public opinion and policy-related activities of the Ministry of Finance. This was important as the fast rapid online media development needs to analyzed, especially its content related to the Ministry of Finance.

3. Strategi Analisis Media Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan kepemilikan media dan jenis berita yang ditampilkan. Keberadaan media yang mengusung berbagai kepentingan dan agenda itu tentu sangat menarik untuk dianalisis. Bagaimana media massa bekerja dan apa agenda di balik pemberitaan diharapkan bisa menjadi acuan untuk membuat sebuah strategi analisis.

3. Media Analysis Strategy Purpose of this research was to map media ownership and the news presented. The existence of the media carrying a variety of interests and agenda was certainly interesting to be analyzed. How the mass media worked and what agenda that had behind the news were expected to be a reference to make an analysis strategy.

4. Pemetaan narasumber Pernyataan seorang narasumber terkait sebuah pemberitaan berperan penting dalam membuat opini. Karena itu, penting membuat sebuah kajian narasumber untuk mengetahui bagaimana sikapnya terhadap sebuah pemberitaan. Melalui analisis narasumber ini juga akan diketahui apakah ada agenda khusus di balik sebuah tema berita yang muncul di luar arus pemberitaan.

4. Sources Mapping Statement of a speaker in relation to news plays an important role in setting up an opinion. It was therefore important to make a sources study to know their stance on the news. Through the analysis of speakers, it could also be found out whether there was a certain agenda behind the news which appears outside the current news.

Analisis narasumber yang dilakukan selama tahun 2012 itu sekaligus bisa digunakan untuk memprediksi sikap mereka pada tahun 2013 dengan melihat tren komentar yang mereka berikan kepada media. Dengan melihat isu apa yang paling banyak dibahas oleh narasumber serta melihat apakah isu itu akan terus relevan, hal ini bisa menjadi indikator bagi isu tertentu untuk terus menjadi fokus utama sang narasumber. Semakin banyak pengamat memberi komentar di media terhadap sebuah isu, semakin besar kemungkinan narasumber tersebut akan dipakai lagi oleh media di tahun mendatang untuk mengomentari isu yang sama.

5. FGD Setjen 5. Tujuan FGD adalah untuk memperbaiki kinerja Setjen, dan merupakan rangkaian dari survei Opini Stakeholders Kementerian Keuangan 2012 khususnya yang terkait dengan layanan Setjen. FGD dilakukan untuk melengkapi hasil penelitian dengan metode klarifikasi dan cross check atas informasi yang diperoleh pada saat survei.

90


Analysis of speakers which conducted during the year of 2012 it also can be used to predict their behavior in 2013 by looking at the trends they provide comments to the media. By looking at the issue of what was the most widely discussed by the speakers and see if the issue would continue to be relevant, it could be an indicator for a particular issue to continue to be the main focus of the speaker. More and more observers in the media commenting on an issue, the more likely the speaker will be used again by the media in the coming year to comment on the same issues

Focussed Group Disscusion (FGD) of the Secretariat General Purpose of the Focussed Group Discussion (FGD) was to improve the Secretariat General performance. It was a series of surveys on the opinions of the Ministry of Finance stakeholders in 2012, especially in relation to the Secretariat General services. The Focussed Group Discussion (FGD) was conducted to complete a research with a clarification and cross check methods upon the information obtained during the survey.

Rencana Kerja Tahun 2013 Work Plan 2013 Agenda kegiatan yang direncanakan Sekretariat Jenderal dalam menjalankan fungsi komunikasi dan layanan informasi pada tahun 2013 mendatang, yaitu: 1. Media Visit ke beberapa kantor media nasional. Menteri Keuangan direncakanan akan mengunjungi kantor media nasional terutama media-media besar seperti Kompas, Tempo, Media Indonesia, dan detik.com. 2. Melanjutkan fasilitasi pembahasan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) di bidang keuangan yang rencananya akan dibahas bersama DPR sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.14.

Activities scheduled which planned by the Secretariat General to run its communication and information service function in 2013 include as following: 1. Media visits to some national media offices. The Minister of Finance was planned to visit national media offices, especially major media such as Kompas, Tempo, Media Indonesia, and detik.com. 2. By continuing the discussion facilitation of three Bill (RUU) in finance which would be discussed with the House of Representatives as described in Table 2.14.

Tabel 2.14. RUU di Bidang Keuangan yang akan dilanjutkan pada tahun 2013 Table 2.14. Bills on Finance to be continued in 2013

No

Judul RUU (Bill title)

1

Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah (Arrangement of State Claims and Regional Claims)

Pemerintah (Government)

Termasuk dalam Prolegnas (Included in National Legislation Program)

2

Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Financial System Security Net)



3

Usaha Perasuransian (Insurance Business)



3. Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai beberapa rencana strategis antara lain: a. Penyusunan SOP pelimpahan permohonan informasi kepada PPID yang terkait di lingkungan Kementerian Keuangan. 1) Merevisi PMK Nomor 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan dengan menambahkan: Pengaturan mengenai pelimpahan beberapa wewenang PPID unit eselon I kepada pejabat kantor vertikal. 2) Pengaturan mengenai pemohon informasi melalui mekanisme PPID sepanjang permintaan informasi tersebut sesuai dengan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 UU KIP. b. Pembangunan sistem administrasi layanan informasi terintegrasi. c. Penyeragaman persepsi tentang permohonan informasi yang masuk ke Badan Publik. 4. Perpustakaan Kemenkeu mempunyai sasaran strategis antara lain: a. Meningkatkan pertumbuhan pengguna 30 persen dari tahun 2012; b. Mempertahankan layanan yang telah ada di tahun 2012; c. Mengembangkan produk promosi baru melalui Wordpress Kementerian Keuangan.

Pemrakarsa (Initiator)

Keterangan

3. Information and Documentation Official had some strategic plans including as follow: a. Arranging the Standard Operating Procedure (SOP) on the transfer of information requests to the related Information and Documentation Management Official (PPID) at the Ministry of Finance. 1) Revising the Regulation of the Minister of Finance Number 132/PMK.01/2012 concerning the Guidance of Public Information Service at the Ministry of Finance by adding: Regulation on the transfer of authority of the Information and Documentation Management official (PPID) of Echelon I units to officials at the vertical offices. 2) Regulating the information applicants through a mechanism of the Information and Documentation Management Official (PPID) as long as the information requested was in accordance with Articles 9, 10 and 11 of Act on Public Information Disclosure. b. Developing an administration system of integrated information service. c. Establishing uniform perception on information requests to public entities. 4. The Minister of Finance library had the following strategic targets: a. To increase the users number by 30 percent in 2012; b. To maintain the service in 2012; c. To develop a new promotional product through the Minister of Finance Wordpress.


91


Penyusunan Peraturan Perundangan dan Informasi Hukum Drafting of Legislations and Legal Information

Capaian Kinerja Performance Achievement

92

enyusunan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan kebutuhan dalam interaksi berkehidupan pada suatu organisasi. Di antaranya untuk memberikan pedoman bertindak bagi internal organisasi maupun pemangku kepentingan dari organisasi itu sendiri (pihak eksternal). Kementerian Keuangan merupakan salah satu unit organisasi yang cukup banyak menerbitkan peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Menteri Keuangan maupun terlibat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi tingkatannya.

P

Legislation drafting was essentially a need for an organization to interact. It provided a guidance to perform for both the organization’s internal staffs and stakeholders (external). The Ministry of Finance was one of the organizations issuing regulation which issues legislation of Regulation of the Minister of Finance as well as gets involved in the drafting other legislation of a higher level.

Proses penyusunan peraturan perundang-undangan membutuhkan unit khusus yang memiliki basis kompetensi dan kewenangan dari aspek legal sehingga proses perancangan peraturan perundangundangan tersebut selaras, harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi maupun yang sederajat. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan tidak hanya memosisikan kesesuaian norma pengaturannya, tetapi juga dengan pelaksanaan di

The process of legislation drafting requires a special unit which had the competence and authority from the legal aspect so that the process will be consistent, harmonious, and synchronous with the legislation which has a higher level as well as equal level. The process of preparing the legislation did not only adjust the norm, but also the implementation. Therefore, an organization or a special unit was needed. Its task was monitoring the process of legislation drafting, both issued internally by the


lapangan. Untuk itu, dituntut adanya suatu organisasi ataupun unit khusus yang mempunyai tugas dalam mengawal proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik peraturan perundangundangan yang diterbitkan oleh internal Kementerian Keuangan maupun yang hanya bersinggungan dengan domain kewenangan Kementerian Keuangan.

Minister of Finance as well as related to the domain of authority of the Ministry of Finance.

Tugas tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal melalui salah satu unitnya yakni Biro Hukum. Hal itu sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan untuk melakukan tugas mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan peraturan perundangundangan dan memberikan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian.

The tasks were carried out by the Secretariat General of the unit through one of the Legal Bureau. This was in accordance with the mandate of the Minister of Finance Regulation Number 184/PMK.01/2010 concerning the Organization and Administration of the Ministry of Finance to undertake the task of coordinating and carrying out the formulation of legislation and provide legal consideration for the settlement of legal issues relating to the Ministry’s duty.

Selain melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal juga melaksanakan fungsi lain yakni menyusun dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan perpustakaan hukum termasuk pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Apart from implementing these tasks, the Secretariat General had also other functions, including to prepare the documentation and information on legislation, and to manage the law library, including the management of the documentation network system and legal information.

Pelaksanaan fungsi tersebut sejalan dengan urgensi dari dokumentasi dan informasi hukum yang telah diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan dan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang saat ini telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012. Pembangunan sistem jaring dokumentasi dan informasi hukum yang dapat diakses dalam portal Kementerian Keuangan dengan alamat www. sjdih.depkeu.go.id telah dirintis sejak beberapa dekade yang lalu baik dari aspek teknologi informasi dengan bekerjasama dengan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan maupun dari aspek yuridis dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.01/2007 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Implementation of the functions is in line with the urgency of documentation and legal information as mandated in the Presidential Decree Number 91 of 1999 concerning the Network and National Legal Documentation and Information which had been revoked with the Presidential Regulation Number 33 of 2012. Development of the legal documentation and information network system which can be accessed in the Ministry of Finance’s portal with the address of www. sjdih.depkeu. go.id, was initiated some decades ago. The system was developed from both the information technology aspect by setting up cooperation with the Financial Information System and Technology Center, as well as from the juridical aspect by issuing Regulation of the Minister of Finance Number 76/PMK.01/2007 concerning the Network and Legal Documentation and Information at the Ministry of Finance.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, sepanjang tahun 2012, Sekretariat Jenderal telah melaksanakan beberapa kegiatan yang bersifat menunjang/mendukung dan ad hoc sebanyak 27 kegiatan, yang dijabarkan dalam Tabel 2.15.

In supporting implementation of the tasks and functions, in 2012, the Secretariat General held some supporting activities and 27 ad hoc activities, as elaborated in Table 2.15.

Tabel 2.15. Kegiatan Menunjang/Mendukung dan Ad Hoc di Bidang Hukum Table 2.15. Supporting and Ad Hoc Activities in the Legal Division Sumber (Source): Biro Hukum (Legal Bureau)

No

Nama Kegiatan (Name of Activities)

1

Pengkajian dan sinkronisasi perlakuan/pemberian fasilitas di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai (Assessment and synchronization of facility treatment/provision in taxation, customs and excise)

2

Koordinasi dalam rangka penelaahan yuridis di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai (Coordination of the juridical study in taxation, customs and excise)

3

Inventarisasi dan perumusan peraturan pelaksanaan undang-undang di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai (Inventory and formulation of regulations of laws implementation in taxation, customs and excise)


93


No

Nama Kegiatan (Name of Activities)

4

Kegiatan diseminasi/pendampingan dan capacity building di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai (Dissemination/mentoring and capacity building in taxation, customs and excise)

5

Kegiatan pengkajian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Assessment of Law Number 17/2003 on state finance)

6

Kegiatan Komite Investasi Pemerintah (Activities of the Government Investment Committee)

7

Kegiatan monitoring implementasi peraturan perundang-undangan di bidang anggaran, perimbangan keuangan, perbendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak (Monitoring implementation of the legislation in budget, fiscal balance, treasury, and non tax revenues)

8

Kegiatan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang anggaran, perimbangan keuangan, perbendaharaan dan pendapatan negara bukan pajak (Harmonization and synchronization of the legislation in budget, fiscal balance, treasury, and non-tax revenues)

9

Kegiatan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang hukum kekayaan negara dan informasi hukum (Evaluation of the legislation in state assets law and information on legal issues)

10

Kegiatan pengkajian aspek hukum kekayaan negara (Assessment of the legal aspect of state assets)

11

Kegiatan Kelompok Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2011-2014 di lingkungan Kementerian Keuangan (Activities of the Working Group of Human Rights Action Plan 2011-2014 at the Ministry of Finance)

12

Kegiatan diseminasi status penyelesaian obligasi lama ke kantor perwakilan Kementerian Keuangan di daerah (Dissemination of settlement status of old bonds to the representative office of the Ministry of Finance in the regions)

13

Kegiatan koordinasi penerbitan legal opinion dan pertimbangan hukum di bidang pengelolaan utang (Coordination of the issuance of legal opinion and legal consideration in debt management)

14

Kegiatan penyusunan Program Legislasi Nasional (Preparation of the National Legislation Program)

15

Kegiatan pengkajian aspek hukum atas jenis-jenis akad Surat Berharga Syariah Negara dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (Assessment on the legal aspect of State Sharia Marketable Securities and sharia-based financing contracts)

16

Kegiatan penerjemahan peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan di bidang pengelolaan utang pemerintah ke bahasa Inggris (Translation of Regulations of the Minister of Finance/Decrees of the Minister of Finance in debt management into English)

17

Kegiatan in house training legal drafting, contract drafting dan penyusunan legal opinion (In house trainings on legal drafting, contract drafting, and legal opinions)

18

Kegiatan pemantauan dan implementasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan utang (Monitoring and implementation of the legislation on debt management)

19

Kegiatan pengkajian hukum bidang jasa (Legal assessment on service)

20

Kegiatan kajian aspek hukum atas penyelenggaraan dana pensiun bagi pegawai negeri sipil (Assessment on the legal aspect of pension fund for civil servants)

21

Kegiatan pengkajian hukum di bidang penjaminan (Legal assessment on guarantee)

22

Kegiatan pelaksanaan penerbitan dokumen hukum dalam rangka penjaminan pemerintah pembangunan listrik 10.000 MW (Issuance of legal documents in the framework of the government guarantee in 10,000-MW power development)

23

Kegiatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Keuangan (Legal documentation and information network at the Ministry of Finance)

24

Pengembangan komputerisasi sistem informasi hukum di lingkungan Kementerian Keuangan (Development of legal information system computerization at the Ministry of Finance)

25

Koordinasi sistem informasi hukum dan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara di lingkungan Kementerian Keuangan (Coordination of legal information system and legislation on state finance at the Ministry of Finance)

26

Kegiatan pengolahan bahan peraturan perundang-undangan dalam rangka penerbitan buku himpunan peraturan Menteri Keuangan dan buku informasi peraturan Menteri Keuangan (Processing of legislation materials to publish a compilation book of regulations of the Minister of Finance and an information book of regulations of the Minister of Finance)

Sejumlah peraturan juga dikeluarkan untuk meningkatkan kinerja penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)/Rancangan Keputusan Menteri Keuangan (RKMK) dan meningkatkan sinergi dengan unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. 1. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.01/2012 (PMK 123/2012) mengenai pedoman legal drafting dan tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan. 2. Penerbitan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 339/KMK.01/2011 (KMK 339/2011) mengenai prosedur antara unit eselon I dan Sekretariat

94


A number of regulations were issued to increase performance of preparing drafts of Regulation of the Minister of Finance/Decree of the Minister of Finance, and synergy with Echelon I units at the Ministry of Finance. 1. Issuance of Regulation of the Minister of Finance Number 123/PMK.01/2012 (PMK 123/2012) on the Guidance of Legal Drafting and Legislation Preparation Procedure. 2. Issuance of Decree of the Minister of Finance Number 339/KMK.01/2011 (KMK 339/2011) on Procedure between Echelon I Units and the Secretariat General c.q. Legal Bureau in the

Jenderal c.q Biro Hukum dalam rangka proses penyusunan RPMK/RKMK. 3. Penerbitan Surat Nomor: S-552/SJ/2012 tanggal 6 Maret 2012 (S-552/2012) dan S-845/SJ/2012 3. tanggal 12 April 2012 (S-845/2012), mengenai perencanaan, pemantauan, dan evaluasi RPMK/ RKMK yang diusulkan oleh masing-masing unit Eselon I. Terkait perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah dikoordinasikan dan diselesaikan oleh Sekretariat Jenderal pada tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.16.

framework of Processing Drafts of Regulation of the Minister of Finance/Decree of the Minister of Finance. Issuance of Letter Number S-552/SJ/2012 dated March 6th, 2012 (S-552/2012) and S-845/ SJ/2012 dated April 12th, 2012 (S-845/2012) on the planning, monitoring, and evaluation of Drafts of Regulation of the Minister of Finance/Decree of the Minister of Finance proposed by each Echelon I unit.

Planning of preparing legislation which had been coordinated and completed by the Secretariat General in 2012 can be seen in Table 2.16.

Tabel 2.16. Evaluasi Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Table 2.16. Evaluation of Planning of Preparing Legislation Sumber (Source): Biro Hukum (Legal Bureau)

No.

Jenis Peraturan Perundang-undangan (Type of Legislation)

Jumlah Perencanaan (Number of Plannings)

Selesai (Completed)

Persentase (Percentage) 45 %

1.

Peraturan Pemerintah (Government Regulations)

90 RPP

41 PP

2.

Peraturan Presiden (Presidential Regulations)

6 Rperpres

1 Perpres

1%

3.

Peraturan Menteri Keuangan (Regulations of the Minister of Finance)

399 RPMK

253 PMK

63%

Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut.

The legislation could be elaborated as follows:

1. Peraturan Pemerintah a. PP Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Sahara dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry; b. PP Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; c. PP Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia IV; d. PP Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Avtur untuk Keperluan Angkutan Udara Luar Negeri; e. PP Nomor 73 Tahun 2012 tentang Perubahan PP Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Penerbit SBSN; f. PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; g. PP Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik; h. PP Nomor 92 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Development Association; i. PP Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan

1. Government Regulation a. Government Regulation Number 5 of 2012 concerning Addition of State Capital Investment of the Republic of Indonesia to Sahara Capital and PT. ADP Indonesia Ferry; b. Government Regulation Number 10 of 2012 concerning Customs, Taxation, and Customs Treatment and Goods Imports and Exports Governance to and from as well as in Free Trade Area and Free Port; c. Government Regulation Number 58 of 2012 concerning the Establishment of Issuance Company of Government Securities (SBSN) Indonesia IV; d. Government Regulation Number 71 of 2012 concerning Value Added Tax Treatment on Aviation Fuel Submission for International Air Transportation; e. Government Regulation Number 73 of 2012 concerning Amendment of Government Regulation Number 56/2008 on the Issuance Company of Government Securities (SBSN); f. Government Regulation Number 74 of 2012 concerning Amendment of Government Regulation Number 23/2005 on Financial Management of Public Service Agency; g. Government Regulation Number 84 of 2012 concerning the Committee of Public Accountant Profession; h. Government Regulation Number 92 of 2012 concerning the Addition of State Capital of


95


j.

Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang; i. PP Nomor 106 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; j.

2. Peraturan Presiden Perpres Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;

2. Presidential Regulation Presidential Regulation Number 39 of 2012 concerning the Awards and Sanctions of the Implementation of the Ministerial or Institutional Budget;

3. 3. Peraturan Menteri Keuangan a. PMK Nomor 01/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi tahun anggaran 2012; b. PMK Nomor 07/PMK.011/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Obligasi; c. PMK Nomor 10/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2012; d. PMK Nomor 14/PMK.08/2012 tentang Tata cara Pengadaan Pembiayaan yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing; e. PMK Nomor 15/PMK.03/2012 tentang Penatausahaan dan Pemindahbukuan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi; f. PMK Nomor 21/PMK.010/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja; g. PMK Nomor 22/PMK.010/20121 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2007 tentang Laporan Teknis Dana Pensiun; h. PMK Nomor 24/PMK.011/2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Atau Satuan Mata Uang Selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan; i. PMK Nomor 32/PMK.010/2012 tentang Ketentuan Penyertaan Modal Perusahaan Pembiayaan Di Bidang Pelayaran; j. PMK Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;

96


the Republic of Indonesia in the International Development Association; Government Regulation Number 105 of 2012 concerning the Financial Management of the Sabang Free Trade and Free Port Corporation; Government Regulation Number 106 of 2012 concerning the Type and Tariff of Non Tax Revenues Prevailing at the Indonesian Institute of Science;

Regulation of the Minister of Finance a. Regulation of the Minister of Finance Number 01/PMK.07/2012 concerning the Prediction of Revenue-Share Allocation of Geothermal Mining Natural Resources Fiscal Year 2012; b. Regulation of the Minister of Finance Number 07/PMK.011/2012 concerning Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 85/PMK.03/2011 concerning the Procedure of Cuts, Deposit, and Reporting of Income Tax from Bond Interest; c. Regulation of the Minister of Finance Number 10/PMK.07/2012 concerning the Prediction of Revenue-Sharing Additional Allocation from Oil and Gas Mining Natural Resources for Aceh Province Fiscal Year 2012; d. Regulation of the Minister of Finance Number 14/PMK.08/2012 concerning the Procedure of Providing Financing from Foreign Private Creditors; e. Regulation of the Minister of Finance Number 15/PMK.03/2012 concerning the Administration and Bookentering of Land and Property Tax in the Mining Sector for Oil, Gas, and Geothermal Mining; f. Regulation of the Minister of Finance Number 21/PMK.010/2012 concerning Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 510/KMK.06/2002 concerning the Funding and Pension Fund Solvency of Employers; g. Regulation of the Minister of Finance Number 22/PMK.010/2012 concerning Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 100/PMK.010/2007 concerning Pension Fund Technical Report; h. Regulation of the Minister of Finance Number 24/PMK.011/2012 concerning the Bookkeeping Procedure Using a Foreign Language and/or Currency other than Rupiah and the Obligation of Submitting Income Tax Annual Notification for Entiry Tax Payers; i. Regulation of the Minister of Finance Number 32/PMK.010/2012 concerning the Stipulation of Financing Company Capital in Shipping; j. Regulation of the Minister of Finance Number 33/PMK.06/2012 concerning the Procedure of State’s Property Lease;

Selain peraturan perundang-undangan di atas, Sekretariat Jenderal juga terlibat aktif dalam penyusunan maupun pembahasan antar Kementerian/Lembaga terkait dengan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden yang menjadi bidang tugas Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian lainnya, misalnya: 1. Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 2. Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial; 3. Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

In addition to the legislation above, the Secretariat General was also actively involved in the preparation and discussion between the Ministries/Government Agencies with Government Regulation/Decree of the President in their areas of assignment Ministries/ Government Agencies other, for example: 1. Government Regulation/Presidential Regulation of Act implementation Number 40 of 2004 concerning National Social Security System; 2. Government Regulation/Presidential Regulation of Act implementation Number 24 of 2011 concerning the Implementation of the Social Security Agency; 3. Government Regulation/Presidential Regulation of Act implementation Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority.

Sedangkan dari Rancangan Undang-Undang (RUU) berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2012, terdapat tiga RUU yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yakni:

Bills (RUU) based on the National Legislation Program (Prolegnas) prioritized in 2012 included 3 drafts which became the task and function of the Ministry of Finance:

1. 1. RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah (RUU PPND) a. RUU PPND merupakan carry over tahun 2011 dan ditetapkan kembali menjadi RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2012 Prakarsa Pemerintah dengan Keputusan DPR RI Nomor: 8/DPR RI/XII/2011-2012. b. RUU PPND disampaikan kepada DPR RI dengan Surat Presiden RI kepada DPR RI Nomor: R-40/Pres/07/2011 tanggal 26 Juli 2011. c. Sampai dengan akhir masa sidang tahun 2012 (akhir tahun 2012), RUU PPND belum selesai dilakukan pembahasan antara Pemerintah dengan DPR RI sehingga RUU PPND ditetapkan kembali menjadi RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2013 dengan Keputusan DPR RI Nomor 04/DPR RI/ II/2012-2013 tanggal 13 Desember 2012. 2. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) a. RUU JPSK ditetapkan menjadi RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2012 Prakarsa Pemerintah berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 8/DPR RI/XII/2011-2012 tanggal 16 Desember 2012. b. RUU JPSK disampaikan oleh Presiden kepada DPR dengan Surat Nomor R-39/ Pres/04/2012 tanggal 17 April 2012 guna dilakukan pembahasan. c. Sampai dengan akhir masa sidang tahun 2012 (akhir tahun 2012), RUU JPSK belum dilakukan pembahasan sama sekali antara Pemerintah dengan DPR RI sehingga RUU JPSK ditetapkan kembali menjadi RUU

Bill on State and Regional Claim Arrangement a. The Bill on the State and Regional Claim Arrangement was a carry over from 2011 and re-stipulated as bill of the National Legislation Program (Prolegnas) priority in 2012 on the government initiative with Decree of the House of Representatives Number 8/DPR RI/ XII/2011-2012. b. The Bill on the State and Regional Claim Arrangement was submitted to the House of Representatives with Presidential Note to the House of Representatives Number R-40/ Pres/07/2011 dated on July 26th, 2011. c. By end of 2012 session, discussions on the Bill on the State and Regional Claim Arrangement were not completed between the Government and the House of Representatives so that the Bill on the State and Regional Claim Arrangement was re-stipulated Bill of the National Legislation Program (Prolegnas) Priority 2013 based on Decree of the House of Representatives Number 04/DPR RI/II/20122013 dated on December 13th, 2012.

2. Bill on Financial System Safety Net (RUU JPSK) a. Bill on the Financial System Safety Net (JPSK) was stipulated to be bill of the National Legislation Program (Prolegnas) Priority 2012 initiated by the Government based on Decree of the House of Representatives Number 8/ DPR RI/XII/2011-2012 dated on December 16th, 2012. b. Bill on the Financial System Safety Net (JPSK) was submitted by the President to the House of Representatives with Note Number R-39/ Pres/04/2012 dated on April 17th, 2012 for dicussions. c. By end of 2012 session, no discussion on the bill on the Financial System Safety Net (JPSK) was held between the Government and the House of Representatives so that the bill on the Financial


97


Prolegnas Prioritas Tahun 2013 dengan Keputusan DPR RI Nomor 04/DPR RI/ II/2012-2013 tanggal 13 Desember 2012.

98

System Safety Net (JPSK) was re-stipulated Bill of the National Legislation Program (Prolegnas) Priority 2013 based on Decree of the House of Representatives Number 04/DPR RI/II/2012-2013 dated on December 13th, 2012.

3. RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (RUU Usaha Perasuransian) a. RUU Usaha Perasuransian ditetapkan menjadi RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2012 Prakarsa Pemerintah berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 8/DPR RI/XII/2011-2012 tanggal 16 Desember 2012. b. RUU Usaha Perasuransian telah disampaikan oleh Presiden kepada DPR dengan Surat Nomor R-63/Pres/07/2012 tanggal 17 Juli 2012 guna dilakukan pembahasan. c. Pada tahun 2012 telah mulai dilakukan pembahasan RUU Usaha Perasuransian antara Pemerintah dengan DPR RI. Tetapi sampai dengan akhir masa sidang tahun 2012 (akhir tahun 2012), RUU Usaha Perasuransian belum selesai dilakukan pembahasan antara Pemerintah dengan DPR RI. Sehingga RUU Usaha Perasuransian ditetapkan kembali menjadi RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2013 Prakarsa Pemerintah dengan Keputusan DPR RI Nomor 04/DPR RI/II/2012-2013 tanggal 13 Desember 2012.

3. Bill on Amendment on Act Number 2 of 1991 concerning Insurance Business a. Bill on Insurance Business was stipulated to be Bill of the National Legislation Program (Prolegnas) priority 2012 initiated by the Government based on Decree of the House of Representatives Number 8/DPR RI/XII/20112012 dated on December 16th, 2012. b. Bill on Insurance Business was submitted by the President to the House of Representatives with Note Number R-63/Pres/07/2012 dated on July 17th, 2012 for discussions. c. In 2012, discussions on the Bill on Insurance Business started between the Government and the House of Representatives. However, until end of 2012 session, discussions on the Bill on Insurance Business were not completed, so that the Bill on Insurance Business was re-stipulated to be Bill of the National Legislation Program (Prolegnas) Priority 2013 initiated by the Government based on Decree of the House of Representatives Number 04/ DPR RI/II/20122013 dated December 13th, 2012.

Selain ketiga RUU di atas, Sekretariat Jenderal terlibat aktif dalam proses penyusunan RUU yang menjadi bidang tugas Kementerian Keuangan dan yang telah selesai dilakukan pengharmonisasian yang diselenggarakan di Kementerian Hukum dan HAM, yaitu: 1. RUU Pasar Modal; 2. RUU Dana Pensiun; 3. RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. RUU Penilai; dan 5. RUU Lelang.

In addition to the above third bill, the Secretariat General actively involved in the process of drafting the bill that became the field of the Ministry of Finance and the task had been completed harmonizing held at the Ministry of Justice and Human Rights, namely: 1. Bill on Capital Market; 2. Bill on Pension Fund; 3. Bill on Financial Relationship between the Central and Local Government; 4. Bill on Appraisers; and 5. Bill on Auction.

Selain itu, Kementerian Keuangan diminta pula oleh Bank Indonesia menjadi Kementerian Pemrakarsa dari RUU yang diusulkan oleh Bank Indonesia yang meliputi RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) dan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Bank Indonesia.

In addition, the Ministry of Finance was requested by Bank Indonesia to become the Ministry proponent of the Bill proposed by Bank Indonesia, which included a bill of Rupiah Price Change (Redenomination) and the Bill on the Amendment of Bank Indonesia.

Terdapat pula RUU bidang tugas Kementerian Keuangan yang termasuk dalam daftar RUU kumulatif terbuka (tidak menerapkan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2012) yang telah ditetapkan menjadi UndangUndang, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

There was also Bill on the sector of the Ministry of Finance which was included in the list of open cumulative Bill (do not apply Priority Prolegnas Bill 2012) that had been set into acts, namely: 1. Law Number 4 of 2012 concerning the Amendment of the Law Number 22 of 2011 concerning Revenue and Expenditure Budget fo Central Government for Fiscal Year 2012; 2. Law Number 14 of 2012 concerning Accountability for Implementation of the Revenue and Expenditure Budget fo Central Government for Fiscal Year 2011; and


2011; dan 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

3. Law Number 19 of 2012 concerning Revenue and Expenditure Budget fo Central Government for Fiscal Year 2013.

Dalam aspek manajemen, “proses perencanaan” merupakan tahapan awal dan juga paling strategis. Melalui proses perencanaan tersebut, organisasi menyusun apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya dan siapa yang melakukannya.

In management aspect, the “planning process” was an initial and most strategic phase. Through the planning process, an organization arranges what to do, when to do, how to do, and who does it.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan pada tahun 2013, Sekretariat Jenderal telah membuat perencanaan atas implementasi tugas dan fungsi dalam kesehariannya, yang lebih dikenal dengan istilah “Rencana Kerja” (Renja). Implementasi tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan fungsinya sebagai Biro Hukum yang tertuang dalam Renja 2013, secara umum terbagi menjadi enam “Layanan” yakni: 1. Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Pajak dan Kepabeanan; 2. Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan dan PNBP; 3. Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Kekayaan Negara dan Perusahaan; 4. Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Pengelolaan Utang; 5. Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian; serta 6. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

To execute the tasks and functions in 2013, the Secretariat General had made planning of the execution of the tasks and functions in its daily routine, known as “Work Plan” (Renja). Execution of the tasks and functions of the Secretariat General in its function as the Legal Bureau was stated in the Work Plan 2013, which in general was divided into 6 services, including: 1. Legal Bureau service in tax and excise legal fields; 2. Legal Bureau service in budget, fiscal balance, treasury, and legal information fields; 3. Legal Bureau service in state assets and company legal fields; 4. Legal Bureau service in debt management legal field; 5. Legal Bureau service in financial and agreement legal fields; and 6. Documentation network and legal information service.

Pelaksanaan enam Layanan tersebut, secara implisif di dalam Renja tertuang menjadi beberapa kegiatan, yang berdasarkan karakteristiknya terbagi antara lain: 1. Koordinasi Dalam Rangka Penelaahan, Pengkajian Aspek Hukum, Penempatan Peraturan Menteri Keuangan Dalam Berita Negara Republik Indonesia, Monitoring Implementasi Peraturan Perundang-undangan; 2. Harmonisasi, Sinkronisasi dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan; 3. Kegiatan In House Training, Edukasi Peningkatan Kemampuan; 4. Kegiatan Diseminasi, Pendampingan Peraturan Perundang-undangan; 5. Inventarisasi, Evaluasi, Pemantauan dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan; 6. Kegiatan Program Legislasi Nasional, Perencanaan Penyusunan dan Pemantauan Rancangan Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden dan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan di Lingkungan Kementerian Keuangan; 7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan.

The 6 services were implicitely divided into some activities based on the characteristic: 1. Coordination in the framework of study and assessment of the legal aspect, placement of Regulations of the Minister of Finance in the State Gazette, monitoring of the legislation implementation; 2. Harmonization, synchronization, and alignment of the legislation; 3. In-house training, education to increase capacity; 4. Dissemination, mentoring the legislation; 5. Inventory, evaluation, monitoring, and implementation of the legislation; 6. The National Legislation Program (Prolegnas), Preparation and Monitoring Planning of Bill and Draft of Government regulation, Draft of Presidential Regulation, and Draft of Minister of Finance at the Ministry of Finance; 7. Documentation and Legal Information Network at the Ministry of Finance.


99


Layanan Bantuan Hukum Legal Assistance Kebijakan Policy

F

100

Another function of the Secretariat General was a centre of legal assistance at the Ministry of Finance. Providing legal assistance at the Ministry of Finance was an effort to protect and ensure the rights of justice and equality of rights before the acts for employees and units at the Ministry of Finance. In addition, providing legal assistance was also an effort to minimize the Government Expenditures that may arise from a law suit from a third party to all Echelon I units at the Ministry of Finance.

ungsi lain yang dijalankan Sekretariat Jenderal adalah sebagai pusat layanan bantuan hukum di Kementerian Keuangan. Penyelenggaraan pemberian layanan bantuan hukum di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan upaya untuk melindungi dan menjamin hak para pegawai maupun unit di Kementerian Keuangan atas keadilan dan persamaan hak di hadapan hukum. Selain itu, pemberian layanan bantuan hukum juga merupakan salah satu cara untuk meminimalkan pengeluaran negara yang timbul dari tuntutan pihak ketiga kepada seluruh unit Eselon I di Kementerian Keuangan.

Fungsi layanan bantuan hukum di Sekretariat Jenderal dilaksanakan oleh Biro Bantuan Hukum yang berdiri sejak tahun 2006 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/ PMK.01/2006 (jo. PMK Nomor 184/PMK.01/2010) tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

The function of legal assistance at the Secretariat General was conducted by the Legal Assistance Bureau established in 2006 under Regulation of the Minister of Finance (PMK) Number 131/ PMK.01/2006 (jo. PMK Number 184/PMK.01/2010) concerning the Organization and Work Procedure of the Ministry of Finance.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pusat layanan bantuan hukum, Sekretariat Jenderal bertindak selaku kuasa hukum Kementerian Keuangan memberikan bantuan hukum yakni

In order to conduc its tasks and functions as legal assistance centre, the Secretariat General acts as lawyer of the Ministry of Finance in providing legal assistance, including mentoring, handling cases,


pendampingan, penanganan perkara, dan pemberian telaahan/pertimbangan hukum kepada para pimpinan/pejabat/pegawai/unit Kementerian Keuangan yang terkait dengan proses litigasi. Baik dalam tahap pemeriksaan perkara pidana, perdata, tata usaha negara, uji materiil, dan perkara arbitrase nasional maupun internasional. Pemberian bantuan hukum yang maksimal terkait penanganan perkara di pengadilan terkait perkara perdata, tata usaha negara, maupun perkara uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terwujud dengan banyaknya jumlah perkara yang dimenangkan oleh Kementerian Keuangan di tiap jenis perkaranya.

and providing legal study/consideration to the management/officials/ employees/units of the Ministry of Finance in relation to a litigation process. This was executed in the investigation of criminal case, civil case, state administration, judicial review, and both national as well as international arbitration. Maximum legal assistance in court related to handling civil cases, state administration, and judicial review at the Supreme Court and Constitutional Court was manifested by the number of cases won by the Ministry of Finance in each type of the case.

Peristiwa Penting dan Kinerja Important Events and Performance Sekretariat Jenderal juga mempunyai tugas untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini disebabkan karena seluruh unit Eselon I Kementerian Keuangan berhubungan langsung dengan masyarakat yang memungkinkan timbulnya potensi munculnya permasalahan hukum saat menjalankan tugas dan fungsinya.

The Secretariat General’s task was also providing legal assistance to all Echelon I units at the Ministry of Finance. This is because all Echelon I units of the Ministry of Finance are directly connected to the people potentially arise any legal case during tasks and functions implementation.

Pemberian layanan bantuan hukum yang maksimal telah dipayungi oleh PMK Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 17 Oktober 2012. PMK itu menjadi landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas layanan Bantuan Hukum.

Maximum legal assistance service is under Regulation of the Minister of Finance Number 158/PMK.01/2012 on Legal Assistance at the Ministry of Finance dated October 17th, 2012. The Regulation of the Minister of Finance is a strong legal basis to ensure legal certainty and effectiveness of the legal assistance.

Untuk memaksimalkan pelayanan bantuan hukum di bidang perkara pidana, Sekretariat Jenderal juga menyusun tata cara pemberian bantuan biaya. Khususnya bagi pegawai Kementerian Keuangan yang dimintai keterangan sebagai saksi atau ahli dalam proses penyidikan atas suatu tindak pidana terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Tata cara pemberian bantuan biaya tersebut diatur dalam PMK Nomor 159/PMK.01/2012 tentang Tata Cara, Persyaratan dan Besaran Pemberian Bantuan Biaya Penyelesaian Masalah Hukum dalam Perkara Pidana di Lingkungan Kementerian Keuangan yang terbit pada tanggal 17 Oktober 2012.

To maximize legal assistance in criminal cases, the Secretariat General has prepared procedure to provide cost assistance, especially for employees of the Ministry of Finance who have been asked to provide explanation as a witness or expert in an investigation process of a criminal act related to the implementation of the tasks and functions of the Ministry of Finance. The procedure to provide cost assistance is regulated in Regulation of the Minister of Finance Number 159/ PMK.01/2012 on the Procedure, Requirements, and Amount of Cost Assistance in Legal Case Settlement in Criminal Cases at the Ministry of Finance, issued on October 17th, 2012.

Penanganan bantuan hukum oleh Sekretariat Jenderal terdiri atas penanganan bantuan hukum yang mengarah pada proses pengadilan, sedang dalam proses pengadilan, dan setelah adanya putusan pengadilan. Penanganan bantuan hukum yang diberikan Sekretariat Jenderal meliputi bidang pidana yang mencakup pidana umum dan pidanan korupsi, bidang perdata, bidang niaga dan bidang tata usaha negara, permohonan pengujian undangundang di Mahkamah Konstitusi dan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung.

Legal assistance provided by the Secretariat General consists of legal assistance directed to litigation, in litigation, and after a court decision. The legal assistance provided by the Secretary General covers criminal case including common criminal and corruption, civil case, commercial case and state administration case, request for judicial review at the Constitutional Court, and request for judicial review at the Supreme Court.


101


1. Perkara Perdata dan TUN a. Perkara Perdata Gugatan perdata yang paling banyak ditangani oleh Sekretariat Jenderal selama tahun 2012 adalah gugatan dengan pokok perkara terkait pelaksanaan lelang ditangani oleh unit DJKN khususnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Pada tahun 2012, Sekretariat Jenderal telah menangani 227 perkara perdata yang masuk. Dari seluruh perkara yang masuk tersebut, terdapat 68 perkara yang putus, 55 perkara (80,88 persen) di antaranya menang dan sisanya masih berproses di pengadilan tingkat pertama.

102

1. Civil and State Administration Case Civil Case a. Civil cases handled the most by the Secretariat General in 2012 related to auctions of which the implementation process was handled by the Directorate General of State Assets, particularly the State Assets and Auction Office (KPKNL). In 2012, the Secretariat General handled 227 incoming civil cases. Out of the total cases, 68 cases have been decided, of which 55 cases (80.88 percent) were won, and the remaining cases remain in process at the court of first instance.

Sebagian besar perkara gugatan perdata terkait lelang yang biasanya disebabkan karena adanya permasalahan proses lelang terhadap objek gugatan yang merupakan barang jaminan atas fasilitas kredit yang telah dibebani hak tanggungan. Proses lelang tersebut terjadi karena adanya permohonan lelang dari pihak kreditur (lembaga perbankan) kepada KPKNL yang disebabkan pihak debitur wanprestasi atas fasilitas kredit yang telah disepakati sebelumnya. Munculnya gugatan perdata terkait lelang juga seringkali disebabkan karena adanya permasalahan dalam hal penetapan jadwal pengumuman lelang, penetapan nilai jumlah limit atas objek lelang, ataupun penetapan pemenang lelang.

Most of the civil cases related to auction were caused by the auction process of the claim objects being a guarantee object or credit facility already bearing mortgage. The auction was held following an auction request from the creditor (banking institution) to the State Assets and Auction Office (KPKNL) due to the debtor’s default of the credit facility previously agreed. A civil claim related to auction was also frequently caused by problems in determining the auction announcement schedule, the limit amount of the auction objects, and the auction winner.

Selain penanganan perkara gugatan perdata terkait lelang, Sekretariat Jenderal juga menangani perkara citizen lawsuit (CLS) yang diajukan oleh Suparman dkk, yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Untuk Kesejahteraan Rakyat NTB sebagai Para Penggugat. Mereka menggugat Kementerian Keuangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pokok perkara CLS yang dijadikan dasar oleh para penggugat di dalam mengajukan gugatan CLS adalah sehubungan dengan pelaksanaan pembelian 7 persen saham divestasi PT NNT tahun 2010 yang merupakan pelaksanaan Pasal 24 ayat (3) Kontrak Karya antara Pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Pertambangan (sekarang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) sebagai otoritas yang berwenang dalam bidang pertambangan, dengan PT NNT yang diwakili oleh Newmont Indonesia Limited dan PT Pukuafu Indah sebagai pemegang saham PT NNT tanggal 2 Desember 1986.

In addition to handling auction-related civil claims, the Secretariat General also handled a citizen lawsuit (CLS) submitted by Suparman cs, joint in the Civil People for the People’s Welfare in West Nusa Tenggara as the plaintiff. They sued the Ministry of Finance at the District Court of Central Jakarta. The case submitted by the plaintiffs in their Civil Law Suit (CSL) concerned the purchase of 7 percent of shares of PT. NNT divestment in 2010 which was an implementation of Article 24 paragraph (3) of the Contract Work between the Government, represented by the Minister of Mining (currently Minister of Energy and Mineral resources) as the authorised party in mining, with PT. NNT, represented by Newmont Indonesia Limited and PT. Pukuafu Indah as the shareholders of PT. NNT on December 2nd, 1986.

Berdasarkan penawaran dari PT NNT dan mengingat pentingnya kepemilikan Pemerintah RI dalam PT NNT, Pemerintah RI melalui Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara memutuskan untuk melakukan pembelian divestasi saham dimaksud. Pada tanggal 21 November

Based on an offer from PT. NNT and considering the importance of ownership by the Indonesian Government in PT. NNT, the Indonesian Government through the Ministry of Finance as the State Treasurer, decided to purchase the said divestment shares. On November 21st, 2012, a session was held with


2012 telah dilaksanakan sidang agenda pembacaan putusan atas perkara dimaksud. Dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat telah memutuskan untuk tidak menerima perkara dimaksud yang berarti kemenangan bagi Kementerian Keuangan atas perkara CLS tersebut.

the agenda of reading the decision of the said case. During the session, the Panel of Judges of the District Court of Central Jakarta decided to not accept the said case which meant that the case was won by the Ministry of Finance.

b. Perkara Tata Usaha Negara Penanganan perkara tata usaha negara oleh Sekretariat Jenderal didasari karena adanya perkara yang bersifat kepegawaian maupun nonkepegawaian. Seringkali munculnya kebijakan di lingkungan Kementerian Keuangan mendapat protes keberatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

b. State Administration Case Handling state administration cases by the Secretariat General is based on personnel and non-personnel cases. Policies at the Ministry of Finance are frequently protested and submitted to the State Administrative Court.

Tuntutan pegawai Kementerian Keuangan yang misalnya tidak setuju dengan surat keputusan pejabat atau atasannya. Salah satu perkara tata usaha negara terkait kepegawaian yang ditangani oleh Sekretariat Jenderal di PTUN Jakarta pada tahun 2012 adalah adanya gugatan tata usaha negara dengan obyek gugatan yaitu hasil evaluasi penilaian pegawai yang didalilkan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 tentang Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat Bagi Pemangku Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam perjalanannya atas penanganan perkara TUN tersebut, pihak Majelis Hakim PTUN Jakarta mempunyai pemikiran yang sama dengan jawaban yang telah diajukan oleh Sekretariat Jenderal sehingga amar putusan adalah gugatan perkara tersebut ditolak.

For instance, employees of the Ministry of Finance do not agree with the decree of an official or supervisor. One of the state administrative cases handled by the State Administrative Court in 2012 was a state administrative claim with a claim object of result of employee evaluation which was not in accordance to Regulation of the Minister of Finance Number 190/PMK.01/2008 on the Guidance of Stipulation, Evaluation, Assessment, Promotion and Mutation, and Rank for Staffs at the Ministry of Finance. In the course of handling the state administrative case, the panel of judges of the State Administrative Court Jakarta had the same opinion with the response of the Secretariat General so that the claim was rejected.

Sebanyak 11 gugatan masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara selama tahun 2012, dengan rincian tujuh perkara telah diputus dengan lima perkara yang diputus menang oleh pengadilan tingkat pertama, sedangkan sisanya masih berproses di pengadilan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Some 11 claims were received by the State Administrative Court in 2012, of which 7 cases have been decided with 5 cases were won at the Court of First Instance, while the remaining cases remained in process in appellate court, cassation, and reconsideration.

2. Perkara Uji Materiil a. Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi Dalam rangka memberikan layanan bantuan hukum yang maksimal, Sekretariat Jenderal juga menangani permohonan pengujian UU di Mahkamah Konstitusi khususnya yang terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dan didukung adanya kuasa dari Presiden untuk menangani perkara uji materiil tersebut.

Sepanjang tahun 2012, Sekretariat Jenderal telah menangani 20 permohonan pengujian UU di Mahkamah Konstitusi. Dari seluruh permohonan tersebut, 16 di antaranya dimenangkan oleh Kementerian Keuangan. Sedangkan sisanya masih dalam proses

2. Judicial Review Cases a. Judicial Review at Constitutional Court To provide maximum legal assistance, the Secretariat General handles requests for judicial review at the Constitutional Court, particularly those related to the tasks and functions of the Ministry of Finance. The Secretariat General is supported by authority from the President to handle such judicial review.

In 2012, the Secretariat General handled 20 requests for judicial review at the Constitutional Court. Out of all requests, 16 were won by the Ministry of Finance, while the rest remained in process for decision from the Constitutional Court.


103


menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi.

104

Penanganan permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012 memiliki keistimewaan yaitu adanya tujuh perkara uji materiil dengan permohonan pengujian (constitutional review) yang sama yaitu permohonan pengujian atas UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (UU APBN 2012) dan UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (UU APBN-P 2012).

Requests for judicial review at the Constitutional Court in 2012 were special as there were 7 cases of judicial review with the same constitutional review, that was constitutional review on Law Number 22 of 2011 on the Revenue and Expenditure Budget for Central Government Fiscal Year 2012 and Law Number 4 of 2012 on Amendment of Law Number 22 of 2011 on the Revenue and Expenditure Budget for Central Government Fiscal Year 2012 (Law on the Revenue and Expenditure Budget for Central Government Review 2012).

Dalam perkara uji materiil Nomor 42/ PUU-X/2012, 43/PUU-X/2012, 45/ PUU-X/2012, 46/PUU-X/2012, dan 58/ PUU-X/2012, ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon adalah Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (6a), Pasal 15A, dan Pasal 15B UU APBN-P 2012 yang pada pokoknya mengatur penetapan harga BBM bersubsidi dan dana kompensasi kenaikan harga BBM. Sedangkan dalam perkara Nomor 53/PUU-X/2012, ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon adalah Pasal 18 UU APBN-P 2012 dan Pasal 19 UU APBN 2012 yang mengatur mengenai pengalokasian dana APBN untuk penanganan dan penanggulangan lumpur di Sidoarjo. Selain itu, atas perkara uji materiil Nomor 13/ PUU-X/2012, ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon adalah Pasal 7 ayat (4), Penjelasan pasal 7 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (6) UU APBN 2012.

In cases of judicial review of Numbers 42/PUU-X/2012, 43/PUU-X/2012, 45/ PUU-X/2012, 46/PUU-X/2012, and 58/ PUU-X/2012, stipulations that were requested for review by the applicants included Article 7 paragraph (1), Article 7 paragraph (6a), Article 15A and Article 15B of Law on the Revenue and Expenditure Budget for Central Government Review 2012 which in principle regulated the subsidized fuel price and compensation fund of the fuel price increase. In the case Number 53/PUU-X/2012, the stipulations requested for review by the applicants included Article 18 of Law on the Revenue and Expenditure Budget for Central Government Review 2012 and Article 19 of Law on the Revenue and Expenditure Budget for Central Government 2012 which regulated allocation of the Revenue and Expenditure Budget for Central Government fund to handle and overcome mud in Sidoarjo. In addition, in case of judicial review Number 13/ PUU-X/2012, stipulations that were requested for review by the applicants included Article 7 paragraph (4), explanation of Article 7 paragraph (4), and Article 7 paragraph (6) of Law on the Revenue and Expenditure Budget for Central Government 2012.

Atas perkara Nomor 43/PUU-X/2012, 45/ PUU-X/2012, 46/PUU-X/2012, 53/PUUX/2012,dan 58/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Sedangkan untuk perkara Nomor 13/PUU-X/2012 dan Nomor 42/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

On cases Number 43/PUU-X/2012, 45/ PUU-X/2012, 46/PUU-X/2012, 53/ PUU-X/2012, and 58/PUU-X/2012, in its decision, the Constitutional Court rejected requests of the applicants. While on cases Number 13/PUU-X/2012 and 42/PUU-X/2012, the Constitutional Court stated that the requests of the applicants were unacceptable.


Tabel 2.17. Daftar Perkara Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi yang Ditangani Sekretariat Jenderal Selama Tahun 2012 Table 2.17. List of Judicial Review Cases at the Constitutional Court Handled by the Secretariat General in 2012 Sumber (Source): Biro Bantuan Hukum (Legal Assistance Bureau)

No

Nomor Perkara (Case Number)

Pemohon (Applicant)

Objek Perkara (Case Object)

Keterangan (Note)

1

82/PUUIX/2011

Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court)

Fara Novia Manoppo, S.H.

Pengujian Pasal 49 ayat (1) C Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Review of Article 49 paragraph (1) C of Law No. 10 of 1998 on Amendment of Law Number 7/1992 on Banking)

Putusan tanggal 26 September 2012 (Menang) (Verdict dated September 26th, 2012 (won)): Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya (Rejected request of the applicant for all.)

2

75/PUUIX/2011


Denny. A.K., S.H.

Pengujian Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Review of Attachment of Law No. 17 of 2007 on the National Long-Term Development Plan 2005-2025)

Putusan tanggal 17 April 2012 (Menang) (Verdict dated April 17th, 2012 (won)): 1. Menolak permohonan provisi pemohon. (Rejected request of the applicant.) 2. Permohonan pemohon tidak dapat diterima. (Request of the applicant was unacceptable.) 3. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum. (Request for provision had no reason under the law.) 4. Permohonan pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan. (Request of the applicant did not meet with the requirement of request submission.)

3

84/PUUIX/2011


1. M. Achsin 2. Anton Silalahi 3. Yanuar Mulyana 4. Rahmat Zuhdi 5. M. Zainudin

Pengujian UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Pasal 55 dan Pasal 56) (Review on Law No. 5of 2011 on Public Accountant (Article 55 and Article 56))

Putusan tanggal 3 Januari 2013 (Menang) (Verdict dated January 3rd, 2013 (won)): 1. Mengabulkan sebagian permohonan para pemohon (Granted a part of the applicants request) 2. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya (Rejected request of the applicants for other than and the rest) 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. (Instructed dully coverage of the verdit in the State Gazette)

4

1/PUUX/2012

Mahkamah Kosntitusi (Constitutional Court)

1. PT. Bukit Makmur Mandiri Utama 2. PT. Pamapersada Nusantara 3. PT. Swa Kelola Sukses 4. PT. Ricobana Abadi 5. PT. Nipindo Prima Mesin 6. PT. Lobunta Kencana Raya 7. PT. Uniteda Arkado

Pengujian UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2)) Review on Law No. 28 of 2009 on Regional Tax and Regional retribution (Article 1 number 13, Article 5 paragraph (2), Article 6 paragraph (4), and Article 12 paragraph (2))

Putusan tanggal 8 Januari 2013 (Menang) (Verdict dated January 8th, 2013 (won)): Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya (Rejected request of the applicants for all)


105


No

106


Pemohon (Applicant)


Keterangan (Note)

6

20/ PUUX/2012


H.Agus Ali (Direktur Utama PT. Igata Jaya Perdania)

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59) (Review on Law No. 40 of 2007 on Limited Company (Article 55, Article 56, Article 57, Article 58, and Article 59)

Putusan tanggal 17 April 2012 (Menang) (Verdict dated April 17th, 2012 (won)): 1. Permohonan pemohon tidak dapat diterima (Request of the applicant was unacceptable.) 2. Permohonan pemohon tidak jelas dan kabur serta pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo (Request of the applicant was unclear and vague as well as the applicant had no legal standing to submit an a quo request.) 3. Pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan. (The principal request of the applicant was not considered.)

7

21/PUUX/2012


Dionisius A Siu Go (UD. Surya Mandiri)

Pengujian Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang (Review on Law No. 37 of 2004 on Bankcruptcy and Delay of the Obligation of Debt Payment)

Putusan tanggal 25 April 2012 (Menang) (Verdict dated April 25th, 2012 (won)): Permohonan pemohon gugur. Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah. Permohonan pemohon tidak dipertimbangkan. (Request of the applicant was aborted. Applicant was not present without any legal reason. Request of the applicant was not considered.)

8

22/PUUX/2012


Olivia Yulianti Widya (Direktur Utama dari PT.Sinar Dewi Flores Indah)

Permohonan Pengujian Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang (Request for review on Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Delay of the Obligation of Debt Payment)

Putusan tanggal 25 April 2012 (Menang) (Verdict dated April 25th, 2012 (won)): 1. Permohonan pemohon gugur. Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah. (Request of the applicant was aborted. Applicant was not present without any legal reason.) 2. Permohonan pemohon tidak dipertimbangkan. (Request of the applicant was not considered.)

9.

23/PUUX/2012


Agus Subagio

Pengujian UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak [Pasal 36 ayat (4)] (Review on Law No. 14 of 2002 on Tax Court (Article 46 paragraph (4))

Putusan tanggal 4 Mei 2012 (Menang) (Verdict dated May 4th, 2012 (won)): Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (Stated that request of the applicant was unacceptable.)

10

13/PUUX/2012


Bgd.Syafri, S.H., Lavaza Basyaruddin, S.H., Yuliana alias Nonly Yuliana, Asep Anwar, S.H.

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Request for review on Law No. 22 of 2011 on the Revenue and Expenditure Budget for Central Government 2012)

Putusan tanggal 25 Juli 2012 (Menang) (Verdict dated July 25th, 2012 (won)): Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima (Stated that request of the applicant was unacceptable.)

11

30/ PUUX/2012


Harangan Wilmar Hutahaean (PT. Hutahaean)

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 06 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. (Review on Law No. 28 of 2007 on the Third Amendment of Law No. 06 of 1983 on General Stipulation and Procedure of Taxation)

Dalam Proses (19-07-2012) (In process (19-07-2012)): Mendengarkan Keterangan saksi/ahli dari pemohon serta Pemerintah (Hearing explanation of witness/expert of the applicant and the government.)


No


Pemohon (Applicant)


Keterangan (Note)

12

41/PUUX/2012


1. Muhammad Fhatoni; 2. Akmal Fuadi; 3. Denni.

1. Pengujian Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Review on Law No. 17 of 2003 on State Finance and Constitution 1945 2. Pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Review on Law No. 1of 2004 on the State Treasury against Constitution 1945)

Dalam Proses (03-07-2012) (In process (03-07-2012)): Mendengarkan Keterangan saksi/ahli dari pemohon serta pemerintah (Hearing explanation of witness/expert of the applicant and the government.)

13

42/PUUX/2012

Mahkamah Konstitusi Constitutional Court

1. Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI); 2. Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Kebenaran dan Keadilan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PEMBELA NKRI); 3. Eddy Wesley Parulian Sibarani; 4. Masyur Maturidi; 5. M. Fadhlan Hagabean Nasution

Pengujian UU No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Pasal 7 ayat (6a)) (Review on Law No. 4 of 2012 on Amendment of Law No. 22 of 2011 on the Revenue and Expenditure Budget for Central Government 2012 [Article 7 paragraph (6))

Putusan tanggal 13 Desember 2012 (Menang) (Verdict dated December 13th, 2012 (won)): Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima (Stated that request of the applicant was unacceptable.)

14

43/PUUX/2012


1. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI); 2. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI); 3. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI); 4. Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI); 5. Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSPTSK)

Pengujian UU No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (6a), dan Pasal 15A) (Review on Law No. 4 of 2012 on Amendment of Law No. 22 of 2011 on the Revenue and Expenditure Budget for Central Government 2012 (Article 7 paragraph (1), Article 7 paragraph (6a). and Article 15A))

Putusan tanggal 13 Desember 2012 (Menang) (Verdict dated December 13th, 2012 (won)): 1. Dalam provisi: Menolak permohonan provisi para pemohon (In provision: rejected request of the applicants); 2. Dalam pokok permohonan: Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya (In pricincipal request: Rejected request of the applicants for all).

15

45/PUUX/2012


Komarudin dan Muhammad Hafidz

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 22 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2012 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Review on Law No. 4 of 2012 on Amendment of Law No. 22 of 2011 on the Revenue and Expenditure Budget for Central Government 2012 against Constitution 1945)

Putusan tanggal 13 Desember 2012 (Menang) (Verdict dated December 13th, 2012 (won)): Menyatakan menolak permohonan para pemohon (Stated rejected request of the applicants);


107


No

108


Pemohon (Applicant)


Keterangan (Note)

16

46/PUUX/2012


1. Ahmad Daryoko; 2. Ir. Kgs. Muhammad Irzan Zulpakar; 3. Mukhtar Guntur Kilat, dkk

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2012 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Review on Law No. 4 of 2012 on Amendment of Law No. 22 of 2011 on the Revenue and Expenditure Budget for Central Government Review 2012 against Constitution 1945)

Putusan tanggal 13 Desember 2012 (Menang) (Verdict dated December 13th, 2012 (won)): Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. (Stated rejected request of the applicants for all.)

17

53/PUUX/2012


1. Suharto; 2. H. Tjuk Kasturi Sukiadi; 3. Ali Azhar Akbar.

Pengujian Pasal 18 UU No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 terhadap UUD 1945 khususnya pasal 23(1) UUD1945. (Review on Article 18 Law No. 4 of 2012 on Amendment of Law No. 22 of 2011 on the Revenue and Expenditure Budget for Central Government 2012 against Constitution 1945, particularly Article 23 (1))

Putusan tanggal 13 Desember 2012 (Menang) (Verdict dated December 13th, 2012 (won)): Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. (Stated rejected request of the applicants for all.)

18

58/PUUX/2012


1. Indonesian Human Rights Committe for Social Justice (IHCS); 2. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA); 3. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M)

Pengujian UU No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 [Pasal 7 ayat (6a), Pasal 15A dan Pasal 15B] (Review on Law No. 4 of 2012 on Amendment of Law No. 22 of 2011 on the Revenue and Expenditure Budget for Central Government 2012 (Article 7 paragraph (6a), Article 15A, and Article 15B))

Putusan tanggal 13 Desember 2012 (Menang) (Verdict dated December 13th, 2012 (won)): 1. Permohonan para Pemohon mengenai pengujian Pasal 7 ayat (6a) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 5303) terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 tidak dapat diterima (Request of the applicant of review on Article 7 paragraph (6a) of Law No. 4 of 2012 on Amendment of Law No. 22 of 2011 on the Revenue and Expenditure Budget for Central Government 2012 (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2012 Number 87, Additional State Gazette Number 5303) against Constitution 1945 was unacceptable); 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. (Rejected request of the applicants for other than and the rest.)

19

64/PUUX/2012


Magda Safrina

Pengujian UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2)) (Review on Law No. 10 of 1998 on Amendment of Law No. 7 of 1992 on Banking (Article 40 paragraph (1) and paragraph (2))

Dalam Proses (08-08-2012) (In process (08-08-2012)) Mendengarkan keterangan Pemerintah, DPR, saksi/ahli pemohon serta Pemerintah (Hearing explanation of witness/ expert of the applicant and the Government.)

20

97/PUUX/2012


H. Mujirin . Yamin, SE., M.SI; Drs. Hasrat Kamiudin, Drs. Andi Jalil Andi Laebe

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Review on law No. 28 of 2009 on Regional Tax and Regional Retribution)

Putusan Tanggal 19 Februari 2013 (Menang) (Verdict dated February 19th, 2013 (won)): Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima (Stated request of the applicants was unacceptable).


No 21

Nomor Perkara (Case Number) 93/PUUX/2012

Pemohon (Applicant)


Ir. H. Dadang Achmad Kuasa Hukum:Rudi Hernawan,SH & E. Sophan Irawan, SMHK


Keterangan (Note)

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Terhadap UUD 1945 (Review on Law No. 21 of 2008 on Sharia Banking against Constitution 1945)

Dalam proses (In process)

b. Uji Materiil di Mahkamah Agung Dalam rangka memberikan pelayanan kepada seluruh unit di Kementerian Keuangan, Sekretariat Jenderal juga turut membantu menangani perkara uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi di Mahkamah Agung.

b. Judicial Review at the Supreme Court In order to provide service to all units at the Ministry of Finance, the Secretariat General assisted judicial review cases of legislation under Law against legislation of a higher level at the Supreme Court.

Pada tahun 2012, Sekretariat Jenderal menangani satu permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Agung. Pokok materi muatan yang diajukan di Mahkamah Agung adalah terkait Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-118 PJ 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Air Bersih Tertanggal 29 Desember 2009 yang diajukan oleh Himpunan Kawasan Industri Indonesia sebagai Pemohon kepada Kementerian Keuangan sebagai Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-118 PJ 2009 dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Permohonan uji materiil tersebut hingga saat ini masih dalam proses menunggu putusan dari Mahkamah Agung.

In 2012, the Secretariat General handled one request of constitutional review at the Supreme Court. The subject submitted to the Supreme Court was related to a Circular Note of the Directorate General of Tax Number SE-118 PJ 2009 concerning Value Added Tax of Clean Water Submission dated December 29th, 2009, submitted by the Association of Indonesian Industrial Area as request that the said Circular Note of the Directorate General of Tax Number SE-118 PJ 2009 was contradictive to the higher legislation. Request of the judicial review was currently in process of waiting for a verdict from the Supreme Court.

Tabel 2.18. Daftar Permohonan Uji Materiil di Mahkamah Agung yang Ditangani Sekretariat Jenderal Selama Tahun 2012 Table 2.18. List of Requests of Judicial Review at the Supreme Court Handled by the Secretariat General in 2012 Sumber (Source): Biro Bantuan Hukum (Legal Assistance Bureau)

Perkara (Case) 22 P/HUM/ Th.2012

Mahkamah Agung (Supreme Court)

Pemohon (Applicant) Himpunan Kawasan Industri Indonesia (Association of Indonesian Industrial Area)

Objek Perkara (Case Object) Permohonan Keberatan Uji Materiil terhadap surat edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-118 PJ 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Air Bersih Tertanggal 29 Desember 2009 (Request of judicial review on the Circular Note of the Directorate General of Tax No. SE118 PJ 2009 on Value Added Tax of Clean Water Submission dated December 29th, 2009)

3. Pendampingan Selama tahun 2012, Sekretariat Jenderal telah memberikan bantuan hukum berupa pendampingan sebanyak 121 kali. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat ataupun pegawai di Kementerian Keuangan tidak jarang mendapat sangkaan/dakwaan tindak pidana terkait

Keterangan (Note) Dalam Proses (In process)

3. Mentoring In 2012, the Secretariat General provided legal assistance of mentoring some 121 times. In executing their tasks, officials and employees at the Ministry of Finance were frequently alleged of criminal acts in relation to their tasks. In addition, the officials or employees at the Ministry of


109


penugasan yang dilakukannya. Selain itu, pejabat atau pegawai di Kementerian Keuangan juga sering mendapat panggilan sebagai saksi atau ahli atas suatu perkara pidana yang berkaitan dengan tugas yang dimiliki. Sebagai pusat pelayanan bantuan hukum dan penanganan masalah hukum di Kementerian Keuangan, Sekretariat Jenderal memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada para pejabat atau pun pegawai yang mendapatkan masalah hukum ataupun panggilan dari kepolisian/kejaksaan.

Salah satu pendampingan oleh Sekretariat Jenderal yang cukup mendapat perhatian pada tahun 2012 adalah permintaan keterangan sebagai saksi oleh Komisi Pemberantas Korupsi dan Kepolisian kepada Pejabat Ditjen Perbendaharaan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Driving Simulator Roda 2 dan Roda 4 pada Korps Lalu Lintas Mabes Polri Tahun 2011.

Finance were also called as witness or expert in a criminal case related to the tasks. As a centre of legal assistance and legal case handling at the Ministry of Finance, the Secretariat General had the obligation to provide legal assistance to the officials or employees having a legal problem or being called by the police/attorney general office.

One of assistance by the Secretariat General received considerable attention in 2012 was the inquiry as a witness by the KPK and the National Police to officials in Directorate General of Treasury over alleged corruption cases procurement and Driving Simulator 2 Wheels 4 Wheels at Police Headquarters Traffic Corps in 2011.

Risiko Fiskal Permasalahan Hukum Fiscal Risk of Legal Problems Pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal kepada seluruh unit di Kementerian Keuangan memiliki tujuan utama yaitu untuk meminimalisasi kerugian negara. Permasalahanpermasalahan hukum yang ditangani oleh Sekretariat Jenderal sebagian besar memiliki potensi risiko fiskal karena adanya tuntutan ganti rugi. Di sisi lain, perkaraperkara tersebut juga memiliki potensi penerimaan negara yang apabila berhasil dimenangkan oleh Sekretariat Jenderal akan berdampak positif terhadap perekonomian negara kita.

Legal assistance provided by the Secretariat General to all units at the Ministry of Finance has the main purpose of minimizing the state’s loss. Most of the legal problems handled by the Secretariat General had a potential fiscal risk due to the compensation demand. On the other hand, the cases also have a potential of government revenue, in which if the case is won by the Secretariat General, it will positively affect the country’s economy.

Berikut rekapitulasi risiko fiskal yang mungkin muncul terkait penanganan masalah hukum di Kementerian Keuangan yang ditangani oleh Sekretariat Jenderal.

Following is a recapitulation of fiscal risks that may emerge in relation to the handling of legal problems handled by the Secretariat General at the Ministry of Finance.

Tabel 2.19. Risiko Fiskal Penanganan Perkara di Sekretariat Jenderal Tahun 2012 Table 2.19. Fiscal Risks of Problems Handling at the Secretariat General in 2012 Sumber (Source): Biro Bantuan Hukum (Legal Assistance Bureau)

110

Tahun (Year)

Jumlah Perkara (Number Of Cases)

2012

261

Risiko Fiskal (Fiscal Risks) Potensi Penerimaan Negara (Potential Government Revenue) Rp15.378.591.279,98 USD3.789.999,22


Potensi Pengeluaran Negara (Tuntutan Ganti Rugi Pihak Ketiga) (Potential Government Expenditures (Compensation Demand From Third Party)) Rp6.073.384.808.140,00

Rencana Kerja Tahun 2013 Work Plan 2013 Dalam melaksanakan fungsi bantuan hukum, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas untuk terus menindaklanjuti setiap penanganan perkara yang belum tuntas atau inkracht karena akan ada upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memenangkan setiap perkara. Upaya hukum tersebut antara lain mengajukan banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Penugasan pada Sekretariat Jenderal yang sebagian besar tergantung dengan institusi lain, dalam hal ini lembaga peradilan, menyebabkan tidak mungkin suatu perkara yang masuk di tahun 2012 dapat langsung selesai dalam satu tahun. Sebagai contoh, pada penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, setiap perkara yang putus pada pengadilan tingkat pertama, belum bisa dikatakan selesai bila masih ada upaya hukum lebih lanjut baik dari pihak penggugat maupun tergugat.

In running its function in legal assistance, the Secretariat General had the task to continuously follow up to every unsettled cases or inkracht as there are legal efforts that can be made to win every case. The legal efforts include appeal, cassation, and reconsideration. The assignment at the Secretariat General, of which most depend on other institutions, in this case judiciary institutions, had made it impossible for a case coming in 2012 to be settled in one year. For instance, in both civil as well as state administrative cases, every case that has been decided in the court of first instance cannot be stated as settled when there remain further legal efforts from both the plaintiff as well as the defendant.


111


Pengelolaan Barang Milik Negara Management of State’s Property

Pensertifikatan BMN Certification of State’s Property

112

ebijakan pengamanan Barang Milik Negara (BMN) yakni pembuatan sertifikat tanah Kementerian Keuangan yang belum memiliki dokumen kepemilikan (sertifikat), muncul terkait dengan kebijakan Menteri Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara yang melakukan kegiatan inventarisasi seluruh aset kementerian/lembaga di seluruh Indonesia.

K

The policy of securing State’s Property (BMN), that was making a certificate for the Ministry of Finance land having no ownership certificate yet, is related to the policy of the Minister of Finance c.q. Directorate General of State Assets that is making inventory of all assets of the ministries/government agencies throughout Indonesia.

Mengingat tanah Kementerian Keuangan yang belum memiliki sertifikat jumlahnya cukup banyak, Sekretariat Jenderal selaku pengguna BMN Kementerian Keuangan melaksanakan koordinasi terkait proses pembuatan sertifikat tanah Kementerian Keuangan. Pada periode Januari-Desember 2012, Sekretariat Jenderal telah menyelesaikan 21 proses pembuatan sertifikat tanah di lingkungan Kementerian Keuangan dan 237 proses balik nama atas pemegang hak atas tanah menjadi Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan. Sedangkan satu sertifikat tanah merupakan hasil dari kegiatan sertifikasi tahun lalu yang belum dilaporkan dalam capaian kinerja tahun 2011, sehingga dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja tahun 2012.

As there was a large number of land of the Ministry of Finance thas has no certificate yet, the Secretariat General as user of the State’s Property (BMN) of the Ministry of Finance, coordinates the process of making certificates of the Ministry of Finance land. During the priod of January-December 2012, the Secretariat General completed 21 land certificates at the Ministry of Finance and 237 transfer of name of land owner to the Indonesian Government c.q. the Ministry of Finance. One land certificate was result of the previous year which has not been reported yet in the performance achievement 2011, so that it was inserted in the performance achievement 2012.


Terkait IKU pembuatan sertifikat tanah, pada Kemenkeu-one, Sekretariat Jenderal menargetkan target capaian yakni 75 tanah tersertifikat. Dari 75 sertifikat yang ditargetkan untuk Kemenkeu-one, sebanyak 259 tanah telah dapat disertifikasi. Adapun perincian hasil kegiatan sertifikasi dan balik nama yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 antara lain: 1. Tanah Sekretariat Jenderal: 1 Sertifikat; 2. Direktorat Jenderal Pajak: 19 Sertifikat; 3. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara: 1 Sertifikat.

In relation to the KPI of land certificates, at the Ministry of Finance-one and Ministry of Finance-two, the Secretariat General targeted the same achievement that was 75 certified lands. Out of the 75 certificates for the Ministry of Finance-one and the Ministry of Finance-two, 259 pieces of land have been certified. Detail of the certification and transfer of name activities implemented in 2012 were as follows: 1. Secretariat General has 1 certificate; 2. Directorate General of Tax has 19 certificates; 3. Directorate General of State Assets has 1 certificate.

Daftar Sertifikat Tanah Kemenkeu yang telah dilakukan balik nama atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan selama tahun 2012 adalah milik DJP sebanyak 237 Sertifikat.

Land certificates of the Ministry of Finance, which had been transferred on behalf of the Indonesian Government c.q. Ministry of Finance in 2012, belong to the Directorate General of Tax, totalling 237 certificates.

Berikut sejumlah kendala yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal dalam proses pembuatan sertifikat tanah: 1. Pencapaian target yang sangat dipengaruhi secara dominan oleh unit lain (Badan Pertanahan Nasional dan Kuasa Pengguna Barang); 2. Biaya pembuatan sertifikat tanah yang seringkali tidak sesuai dengan standar biaya yang berlaku; 3. Waktu proses pembuatan sertifikat tanah ratarata lebih dari satu tahun.

The following was a number of constraints faced by the Secretariat General in processing the land certificates: 1. Target achievement was dominantly affected by other units (National Land Agency and Power of the Goods User). 2. Cost of land certificates is frequently not according to the prevailing cost standard. 3. Land certificate process takes more than one year on average.

Guna mengatasi sejumlah kendala tersebut, Sekretariat Jenderal telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Menteri Keuangan dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor MoU-7/MK.01/2012 nomor 10/SKB/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 tentang Pensertifikatan Tanah Kementerian Keuangan Republik Indonesia; 2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan; 3. Melakukan pembinaan dalam rangka sertifikasi tanah milik Negara; serta 4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan sertifikasi tanah milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan.

To overcome the constraints, the Secretariat General had taken the following measures: 1. To sign a Joint Agreement between the Minister of Finance and Head of the National Land Agency number MoU-7/MK.01/2012 number 10/ SKB/X/2012 dated October 2nd, 2012 concerning Land Certification of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia; 2. To socialize and coordinate with Echelon I units at the Ministry of Finance; 3. To develop in the framework of the State’s land certification; and 4. To monitor and evaluate implementation of the State’s land certificate at the Ministry of Finance.

Verifikasi Kebutuhan Tanah dan Bangunan Verification of Land and Property Need Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan perincian kebutuhan barang milik negara/daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

As regulated in the Government Regulation Number 6 of 2006 on Management of State/Region’s Property, planning needs is an activity to formulate detail of the need of the state/region’s property to relate the previous procurement with the current procurement as a basis for future actions.

Menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tersebut, Sekretariat Jenderal selaku Pengguna Barang Kementerian

As a follow up to the Government Regulation Number 6 of 2006, the Secretariat General as User of the Ministry of Finance’s goods, analyzed and evaluated


113


Keuangan telah melaksanakan analisa dan evaluasi atas perencanaan pengadaan tanah/pembangunan gedung kantor/rumah dinas Kementerian Keuangan tahun anggaran 2013.

the planning of procuring land/constructing office buildings/official houses of the Ministry of Finance Fiscal Year 2013.

Salah satu tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal selaku pengguna barang adalah merencanakan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN). Setelah itu, Sekretariat Jenderal melakukan analisa dan evaluasi atas kebutuhan BMN. Rancangan kebutuhan ini diajukan oleh seluruh satuan kerja Kementerian Keuangan sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran kementerian/ lembaga (K/L) tahun anggaran 2013. Sekretariat Jenderal lalu menganalisa ketersediaan BMN di daerah bersangkutan, sehingga nantinya diharapkan pemanfaatan BMN Kementerian Keuangan di daerah tersebut dapat lebih optimal.

One of the tasks and functions of the Secretariat General as the goods user was to plan the needs of State’s Property (BMN). Then, the Secretariat General analyzed and evaluated the needs of the State’s Property (BMN). The draft of needs was submitted by all work units of the Ministry of Finance as stated in the document of Budget Allocation Plan of Ministries/Government Agencies Fiscal Year 2013. The Secretariat General then analyzed provision of the State’s Property in the related region in order to optimize the use of the State’s Property (BMN) of the Ministry of Finance in the said region.

Berdasarkan rencana kebutuhan yang disampaikan oleh masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, Sekretariat Jenderal melakukan analisa dan evaluasi berdasarkan ketersediaan BMN di kota bersangkutan melalui kegiatan verifikasi dan klarifikasi lapangan. Hal itu sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.06/2011 Hasilnya tertuang dalam Tabel 2.20.

Based on the plan of needs submitted by each Echelon I unit at the Ministry of Finance, the Secretariat General analyzed and evaluated provision of the State’s Property (BMN) in the related region through field verification and clarification. This was in line with the tasks and functions of the Secretariat General as regulated in the Government Regulation Number 6 of 2006 and Regulation of the Minister of Finance Number 226/ PMK.06 of 2011. The result was described in Table 2.20.

Tabel 2.20. Hasil Analisa BMN Table 2.20. Result of the State’s Property (BMN) Analysis Sumber (Source): Biro Perlengkapan (Equipment Bureau)

No. 1.

114

Rencana Kebutuhan (Plan Of Needs)

Unit

Hasil Analisis/Rekomendasi (Analysis/Recommendation Result)

DITJEN BEA DAN CUKAI a. Kanwil DJBC Banten

Pembangunan gudang arsip seluas 2.000 m2 Biaya: Rp6.700.000.000 (Construction of an archive warehouse of 2.000 m2 Cost: IDR6,700,000,000)

• Tidak terdapat bangunan Kemenkeu yang idle (No idle building of the Ministry of Finance); • Untuk arsip dapat mengoptimalkan ruang kosong di gedung kanwil, sedangkan untuk penyimpanan barang sitaan perlu dicarikan gudang tersendiri (For archives, a vacant room at the Regional Office building can be optimized, while for confiscated goods, a separate warehouse must be looked for); • Luasan gudang arsip yang diusulkan terlalu luas (The proposed archive warehouse is too vast).

b. Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT

Pembangunan gedung kantor seluas 480 m2 Biaya: Rp3.050.000.160 (Construction of an office building of 480 m2 Cost: IDR3,050,000,160)

• Kebutuhan penambahan ruang kantor tidak terlalu prioritas, karena apabila tidak dialokasikan tidak mengganggu operasional Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT (The need of additional office room is not a priority as if it is not allocated, the operational activities of the Regional Office of the Directorate General of Customs and Excise Bali, West Nusa Tenggara, and East Nusa Tenggara, will not be disturbed); • Anggaran yang dialokasikan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas Ditjen Bea dan Cukai (The allocated budget can be used to finance priority activities of the Directorate General of Customs and Excise).

c. KPPBC Bekasi

Pembangunan gedung arsip Biaya: Rp9.385.000.000 (Construction of an archive building Cost: IDR9,385,000,000)

Pemenuhan kebutuhan yang paling relevan saat ini adalah dengan cara rekonstruksi gedung yang ada (The most relevant way to fulfill the need is by re-constructing the existing building).


No.

Unit



d. KPPBC Kuala Langsa

Pembangunan gedung kantor seluas 1.176 m2 Biaya: Rp4.446.000.000 (Construction of an office building of 1,176 m2 Cost: IDR4,446,000,000)

• Tidak terdapat bangunan gedung kantor yang dapat langsung digunakan oleh KPPBC Kuala Langsa sehingga memang perlu dibangun sebuah gedung kantor untuk KPPBC Kuala Langsa (No office building to be used by KPPBC Kuala Langsa, so that a new office building needs to be constructed); • Namun berpedoman pada PMK Nomor 248/PMK.06/ 2011 luas bangunan yang diusulkan terlalu luas untuk ukuran Kantor Tipe-A3 (However, under Regulation of the Minister of Finance Number 248/PMK.06/ 2011, the proposed building is too vast for A3-Type Office).

e. KPPBC Malili

Pembangunan gedung kantor seluas 300 m2 Biaya: Rp751.530.000 (Construction of an office building of 300 m2 Cost: IDR751,530,000)

• Berdasarkan data Laporan SIMAK-BMN semester I tahun anggaran 2012, tidak terdapat bangunan gedung kantor milik Kementerian Keuangan yang dapat digunakan oleh KPPBC Malili, gedung kantor yang ada saat ini seluruhnya milik KPPBC Tipe B Malili, dan kondisinya telah rusak berat, sehingga dapat dipertimbangkan untuk membangun gedung kantor baru. (Based on SIMAK-BMN report 2012, no office building of the Ministry of Finance can be used by KPPBC Malili. The current office building is entirely owned by KPPBC Type B Malili of which the condition is heavily damaged. Construction of a new office building can therefore be considered).

f. KPPBC Manado

Pembangunan gedung kantor seluas 1.337 m2 Biaya: Rp5.490.552.277 (Construction of an office building of 1,337 m2 Cost: IDR5,490,552,277)

• Terdapat beberapa bangunan gedung kantor idle yang dapat digunakan oleh KPPBC Tipe B Manado, namun masih memerlukan renovasi (There are some idle office buildings that can be used by KPPBC Type B Manado, yet need to be renovated); • Namun demikian, gedung kantor Kementerian Keuangan yang idle tersebut jauh dari pelabuhan maupun bandara, sehingga gedung kantor idle tersebut kurang representatif untuk dimanfaatkan oleh KPPBC Tipe B Manado. (However, the idle office buildings of the Ministry of Finance are located far from the sea port or airport, so that the idle office buildings are not sufficiently representative for the use of KPPBC Type B Manado).

g. KPPBC Medan

Pembangunan gedung kantor Biaya: Rp9.426.059.000 Construction of an office building Cost: IDR9,426,059,000

• Dari data SIMAK-BMN semester I T.A. 2012 tidak terdapat BMN Kementerian Keuangan berupa tanah maupun gedung kantor yang berada di Kuala Namu (From SIMAK-BMN data semester I 2012, no State’s Property of the Ministry of Finance of land nor office building exists in Kuala Namu); • Terkait dengan kebutuhan tugas fungsinya, pembangunan gedung kantor tersebut memang diperlukan oleh KPPBC Medan (Related tp the tasks and functions, construction of an office building is required by KPPBC Medan).

h. KPPBC Ngurah Rai

Pembangunan gudang penimbunan pabean dan gudang arsip seluas 450 m2 Biaya: Rp1.855.907.000 Construction of a customs storehouse and archive warehouse of 450 m2 Cost: IDR1,855,907,000

• Pembangunan gudang arsip memang diperlukan untuk menunjang kinerja KPPBC Ngurah Rai (Construction of an archive warehouse is required to support performance of KPPBC Ngurah Rai); • Tidat tersedianya BMN Kementerian Keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh KPPBC Ngurah Rai, mengingat lokasinya merupakan daerah otoritas bandara Ngurah Rai. (No State’s Property of the Ministry of Finance is available to be used by KPPBC Ngurah Rai as the location is under the authority of Ngurah Rai airport).

i. KPPBC Teluk Bayur

Pembangunan gedung kantor Tahap II Biaya : Rp12.798.775.000 Construction of an office building phase II Cost: IDR12,798,775,000

• Pembangunan gedung kantor ini merupakan pembangunan lanjutan (Construction of the office building is a continuation).

j. KPPBC Kaimana

Pembangunan gedung kantor Biaya : Rp1.625.600.000 Construction of an office building Cost: IDR1,625,600,000

• Berdasarkan hasil verifikasi, tidak terdapat bangunan gedung kantor yang dapat digunakan oleh KPPBC Kaimana (Based on a verification result, no office building exists that can be used by KPPBC Kaimana).

k. KPPBC Kudus

Pembangunan gudang arsip seluas 250 m2 Biaya : Rp524.354.000 Construction of an archive warehouse of 250 m2 Cost: IDR524,354,000

• Pembangunan gudang arsip dan penindakan memang dibutuhkan, untuk menunjang kinerja tugas dan fungsi KPPBC Kudus (Construction of an archive warehouse is required to support performance of KPPBC Kudus).


115


No. 2.

Unit

4.

116


• Pembangunan (Construction of): • Gedung kantor seluas 854 m2 (An office building of 854 m2) • Gedung kelas seluas 1.600 m2 (An office building of 1,600 m2) • Gedung asrama seluas 3.000 m2 (A boarding house of 3,000 m2) • Rumah Negara Tipe 75, Tipe 45, dan Tipe 36 (A state house of types 75, 45, and Tipe 46)

• Tidak terdapat bangunan gedung kantor dengan luas bangunan sesuai dengan yang dibutuhkan dan dapat langsung digunakan oleh BDK Pontianak, sehingga perlu dibangun sebuah gedung kantor (No office building with the required building area which can be used by BDK Pontianak so that an office building must be constructed); • Luas gedung yang akan dibangun, berpedoman pada PMK Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Strandar Kebutuhan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan. (The building area to be built is based on Regulation of the Minister of Finance Number 248/PMK.06/2011 on Standard of Goods and Needs of State’s Property in the form of Land and/or Building).

BPPK BDK Pontianak

3.


DITJEN KEKAYAAN NEGARA a. KPKNL Palangkaraya

Pembangunan Rumah Negara Tipe C dan Tipe D Biaya: Rp495.000.000 (Construction of state houses of types C and D Cost: IDR495,000,000)

Pemenuhan kebutuhan akan rumah dinas bagi KPKNL Palangkaraya dapat menggunakan rumah dinas milik KPP Pratama Palangkaraya ataupun Kanwil DJPBN Kalimantan Tengah yang tidak digunakan, mengingat kebutuhan akan rumah dinas untuk kedua unit tersebut telah mencukupi. (KPKNL Palangkaraya can use unused official houses of Tax Office of Palangkaraya or Regional Office of the Directorate General of Treasury Central Kalimantan as the need of official houses for both units is fulfilled).

b. KPKNL Singkawang

Pembangunan Rumah Negara Biaya: Rp323.110.000 (Construction of state houses Cost: IDR323,110,000)

Pemenuhan kebutuhan akan rumah dinas bagi KPKNL Singkawang dapat menggunakan rumah dinas Kementerian Keu angan lainnya yang ditatausahakan oleh KPP Pratama Singkawang ataupun KPKLN Singkawang (KPKNL Singkawang can use other official houses of the Ministry of Finance which are administered by Tax Office of Singkawang and Local Treasury Office of Singkawang).

c. KPKNL Tarakan

Pengadaan tanah, dan pembangunan gedung kantor seluas 1.000 m2 (Procurement of land and construction of an office building of 1,000 m2)

• Direncanakan dibangun di atas lahan idle eks KPP Pratama Tarakan, namun lahan seluas sekitar 400 m2 kurang representatif untuk dijadikan gedung kantor (The building is planned to be built on an idle land of ex Tax Office of Tarakan. However, the 400 m2 land is not sufficiently representative for an office building); • Pemenuhan gedung KPKNL Tarakan diupayakan dengan memperoleh gedung dari Pertamina/BP-Migas atau Pemda, sehingga pengeluaran negara dapat dihemat sebab hanya membutuhkan biaya renovasi. (KPKNL Tarakan can obtain a building from Pertamina/BP-Migas or the Local Government to save the Government Expenditures as the building only needs to be renovated)

DITJEN PERBENDAHARAAN a. Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Selatan

Pembangunan gedung kantor Biaya: Rp9.905.060.000 (Construction of an office building Cost: IDR9,905,060,000)

• Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/ PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan, kebutuhan akan luas gedung kantor yang saat ini ditempati kurang memenuhi untuk standar luas ruang kerja bruto jika disesuaikan dengan jumlah pegawai yang saat ini menempati gedung kantor tersebut (Under regulation of the Minister of Finance Number 248/PMK.06/2011 on the Standard of Goods and Needs of State’s Property in the form of Land and/or Building, the current office building does not meet the standard of gross working space if it is adjusted with the number of existing employees occupying the office building currently); • Pembangunan gedung Kanwil DJPBN Kalsel, akan dibangun di lokasi eks Kasipa yang terletak di Jl. S. Parman seluas 1.259m² dan tanah seluas 1.883 m² yang saat ini digunakan untuk ruang arsip dan gedung pertemuan. (An office building of the Regional Office of the Directorate General of Treasury of South Kalimantan province will be constructed on an ex Kasipa location on Jl. S. Parman with a total space of 1,259 m² and a total land of 1,883 m² which is currently used as an archive room and a hall).

b. KPPN Tapak Tuan

Pembangunan gedung kantor Biaya: Rp4.213.100.000 (Construction of an office building Cost: IDR4,213,100,000)

• Memanfaatkan tanah milik KPPN sendiri seluas 3.968 m2 (Using the land owned by KPPN of 3,968 m2); • Memanfaatkan tanah milik KPPBC Banda Aceh seluas 1.180 m2 yang di atasnya berdiri 5 unit rumah dinas, tetapi dihuni oleh pegawai Pemda Kabupaten Tapaktuan (Using the land owned by KPPBC Banda Aceh of 1,180 m2 on which 5 units of official house are built but occupied by officials of the Local Government of Tapaktuan Regency); • Melakukan renovasi pada kantor yang telah ada, namun dengan konsekuensi lahan parkir yang sempit (Renovating the existing office building with a consequence of a small parking lot).


No.

Unit c. KPPN Mataram

Rencana Kebutuhan (Plan Of Needs) Pembangunan gedung kantor Biaya: Rp9.385.000.000 (Construction of an office building Cost: IDR9,385,000,000)

Hasil Analisis/Rekomendasi (Analysis/Recommendation Result) • Guna memenuhi kebutuhan akan ruang kerja dan ruang pelayanan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram yang representatif, yang paling relevan saat ini dilakukan dengan cara rekonstruksi gedung yang ada, bangunan gedung yang lama akan dihapuskan untuk kemudian dibangun gedung baru yang lebih representatif dan sesuai dengan standar pelayanan modern. (To fulfill the need of a representative working and service space at the Treasury Office of Mataram, the most relevant thing to do is to re-construct the existing building. The old building will be demolished and a new and more representative new building with a modern service standard will be constructed).

Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Certification of Goods/Service Procurement Expertise Tujuan pemberian sertifikasi untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada para pejabat/ staf Kementerian Keuangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa. Sehingga para pejabat/staf memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kegiatan pengadaan di unit kerjanya masing-masing.

Purpose of certification is to provide an understanding and skill to officials/staff of the Ministry of Finance on things related to goods/service procurement, so that the officials/staff have sufficient ability to implement procurement activities in their respective unit.

Setelah dibekali dengan teori dan kasus, para peserta mengikuti ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa. Sertifikasi ini merupakan syarat bagi setiap PNS yang akan bergabung dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP)/panitia/pejabat pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pembuatan soal ujian dan pemrosesan data ujian dilaksanakan langsung oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

After being supported by theory and cases, participants take certification exams of goods and service procurement skill. Certification is a requirement of every civil servant to join the Procurement Unit (ULP/ committee/official of procurement and Commitment Making Official (PPK)). Exams questions and data processing are made directly by the Government Procurement Regulatory Body (LKPP).

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Appointment of Goods/Service Provider Sekretariat Jenderal dalam menjalankan fungsi pengelola barang milik Negara Kementerian Keuangan juga melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan barang/jasa untuk unit kerja (Eselon II) di lingkungan Sekretariat Jenderal yang sesuai dengan permintaan dari masing-masing unit kerja.

In addition to managing the State’s Property, the Ministry of Finance also fulfills the needs of goods/ service for Echelon II units at the Ministry of Finance according to the request of each work unit.

Untuk pelaksanaannya, dibentuk empat panitia pengadaan barang/jasa untuk proses pemilihan penyedia barang/jasa berdasarkan permintaan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Sekretariat Jenderal.

In the implementation, 4 committees of goods/service procurement have been set up to select goods/service providers based on the request of the Commitment Making Official (PPK) at the Sectretariat General.

Selama periode Januari hingga Desember 2012, seluruh paket yang diajukan oleh biro-biro untuk dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa dengan jumlah 145 paket telah selesai dilaksanakan

During the period of January to December 2012, all packages submitted by bureaus for goods/service provider selection were completed. The total was 145 packages (100 percent completed).

(terlaksana 100 persen).


117


Penetapan Status Penggunaan BMN Stipulation of the State’s Property (BMN) Usage Status Dalam struktur Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), menteri/ketua lembaga ditetapkan sebagai pengguna barang di lingkungan kementerian/lembaga yang dipimpin, dan secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.

In the structure of State’s Property (BMN) Management, ministers/heads of institutions are stipulated as users of the goods at the ministries/ government agencies they preside; while functionally, the task is executed by the Secretariat General.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan selaku Pejabat Fungsional Pengguna Barang mendelegasikan kewenangan Pengelola Barang Kementerian Keuangan kepada Kepala Biro Perlengkapan untuk mengelola kekayaan negara Kementerian Keuangan.

The Secretary General of the Ministry of Finance as the functional official of Goods User, delegates his authority of the goods management of the Ministry of Finance to Head of the Equipment Bureau to manage the State’s Property of the Ministry of Finance.

Sebagai Pengguna Barang Kementerian Keuangan, Sekretaris Jenderal mempunyai kewenangan untuk mengusulkan/menetapkan status penggunaan, alih status penggunaan, alih fungsi penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan.

As Goods User of the Ministry of Finance, the Secretary General has the authority to propose/ stipulate the usage status, transfer of usage status, transfer of usage function, usage, removal and transfer of ownership of the State’s Property at the Ministry of Finance.

Untuk proses usulan/penetapan status penggunaan, alih status penggunaan, alih fungsi penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara, sesuai ketentuan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Pengelola Barang, baik itu Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kepala Kantor Wilayah DJKN, maupun Kepala KPKNL setempat sesuai batasan kewenangan masingmasing.

The process of proposal/stipulation of usage status, transfer of usage status, transfer of usage function, usage, removal and transfer of ownership of the State’s Property, both by the Director General of State Assets, Head of the Regional Office of the Directorate General of State Assets, as well as local Head of the KPKNL, must be according to their respective authority.

Pada periode Januari hingga Desember 2012, Sekretariat Jenderal telah menyelesaikan 133 surat keputusan (SK) Penghapusan dengan total hari penyelesaian selama 8.313 hari. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa waktu rata-rata penyelesaian usulan penghapusan BMN adalah 62,5 hari. Angka tersebut diperoleh dari pembagian jumlah hari penyelesaian dibagi dengan jumlah SK yang diterbitkan. Adapun perhitungan total hari penyelesaian dihitung dari hari sejak berkas usulan diterima lengkap sampai dengan penerbitan SK Penghapusan, termasuk waktu proses pada Pengelola Barang.

During the period of January to December 2012, the Secretariat General completed 133 decrees on removal with a total completion days of 8,313 days. Based on the data, the average time to complete removal proposals of the State’s Property (BMN) was 62.5 days. The number was obtained from the number of completion days divided by the number of decrees issued. The total completion days were calculated as of the day the complete proposal document was received until the issuance of the Decree on removal, including the processing time of the Goods Manager.

Dalam hal penetapan status, proses pengusulan/ penetapan status penggunaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan ditargetkan selesai dalam kurun waktu 9 hari, tetapi realisasinya dapat dipersingkat menjadi 8,3 hari.

To stipulate the status, the process of status proposal/ stipulation of the State’s Property (BMN) usage at the Ministry of Finance was targeted to be completed in 9 days. In reliazation, the process could be accelerated to 8.3 days.

118


Klarifikasi Pencatatan BMN Clarification of the State’s Property (BMN) Registration Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kebijakan Menteri Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara yang melakukan kegiatan inventarisasi dan penilaian seluruh aset kementerian/lembaga di seluruh Indonesia.

The activity was implemented as a follow up to the Minister of Finance policy c.q. Directorate General of State Assets which made inventory and appraisal of all assets of ministries/government agencies throughout Indonesia.

Akibat kegiatan inventarisasi dan penilaian tersebut, maka nilai perolehan terhadap aset tersebut akan berubah, baik itu bertambah maupun berkurang. Perubahan ini berpengaruh terhadap nilai kekayaan yang dikelola oleh satuan kerja (satker) bersangkutan, sehingga harus dilakukan koreksi atas neraca satker bersangkutan.

Due to the inventory and appraisal, the value of the assets may change, either increases or decreases. The change affects value of the assets managed by the related work unit so that it must be corrected on the balance of the related work unit.

Dari total seluruh satker Kementerian Keuangan yang berjumlah 1.067 satker, aset pada 992 satker sudah diklarifikasi pada tahun 2012 atau sebesar 92,97 persen. Pencapaian itu berarti melebihi target klarifikasi pencatatan BMN hasil yakni 92,22 persen. Adapun kekurangan klarifikasi pencatatan BMN di 75 satker rencananya akan dilaksanakan pada tahun

Out of a total of 1,067 work units at the Ministry of Finance, 992 work units were clarified in 2012 or 92.97 percent. The achievement exceeded the target of the State’s Property (BMN) registration clarification, which was 92.22 percent. The remaining 75 work units will be clarified in 2013.

2013.

Rencana Kerja Tahun 2013 Work Plan 2013 Mapping BMN Strategis

Mapping Strategic State’s Property (BMN)

Kegiatan mapping BMN Strategis Kementerian Keuangan per Kabupaten/kota, merupakan salah satu upaya dalam rangka mempermudah pelaksanaan perencanaan BMN. Kegiatan ini diharapkan dapat menyediakan data yang lengkap dan mudah dipahami, sehingga dapat dijadikan database oleh pemangku kepentingan dalam hal pengambilan keputusan pengelolaan aset strategis dan memastikan bahwa BMN yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan.

Mapping strategic State’s Property (BMN) of the Ministry of Finance per municipality was an effort to facilitate implementation of the State’s Property (BMN) planning. The activity was expected to provide comprehensive and understandable data to be the database for stakeholders in making a decision in strategic assets management and in ensuring that the planned State’s Property (BMN) fulfilled the need.

Penunjukan Perangkat Unit Layanan Pengadaan

Appointment of Procurement Unit Staff

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 1101/KM.1/2012 sampai dengan 1112/KM.1/2012 tanggal 8 November 2012 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada masing-masing Kantor Pusat Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan, dapat kami sampaikan bahwa, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada satker pusat masing-masing unit Eselon I mempunyai tugas dan kewenangan untuk menetapkan perangkat ULP yang terdiri dari Kepala, Kelompok Kerja, dan Sekretariat ULP.

With the stipulation of Decrees of the Minister of Finance Number 1101/KM.1/2012 to 1112/KM.1/2012 dated November 8th, 2012 on the Stipulation of Procurement Units (ULP) in each Echelon I unit Head Office at the Ministry of Finance, Proxy of Chief Operation Officer (KPA) at the central work unit of each Echelon I unit shall have the task and authority to stipulate the Procurement Unit (ULP) staff, consisting of Head, Work Group, and Secretariat.

Sekretariat Jenderal selaku Pembina pengadaan tingkat Kementerian Keuangan akan mendorong penunjukan perangkat ULP, untuk mekanisme

The Secretariat General as procurement coach at the Ministry of Finance level, will encourage the appointment of the Procurement Unit (ULP) staff. The


119


120

pelaksanaannya mengacu pada Surat Edaran Sekretariat Jenderal Nomor SE-34/SJ/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Mekanisme Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Unit Eselon I di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Keuangan.

implementation mechanism refers to Circular of the Secretariat General Number SE-34/SJ/2012 dated December 17th, 2012 concerning the Mechanism of Appointment, Replacement, and Dismissal of the Procurement Unit (ULP) Staff at Echelon I Unit at the Head Offices of the Ministry of Finance.

Pengamanan dan Penghapusan BMN Kemenkeu yang Optimal

Optimal Security and Removal of the State’s Property (BMN) of the Ministry of Finance

Sekretariat Jenderal mempercepat penghapusan BMN rusak berat di Kementerian Keuangan yang berjumlah 154.065 unit. Untuk kegiatan ini, Sekretariat Jenderal akan melakukan koordinasi dengan unit Eselon I di tingkat pusat dan pembinaan langsung kepada satker unit eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan untuk segera mengusulkan BMN yang rusak berat agar segera dihapuskan.

The Secretariat General accelerated removal of heavilydamaged State’s Property (BMN) at the Ministry of Finance, totalling 154,065 units. For the activity, the Secretariat General coordinated with Echelon I units at the central level and directly developed Echelon I work units at the Ministry of Finance to recommend that the heavily-damaged State’s Property (BMN) should be immediately removed.

Kegiatan ini dilakukan agar dapat segera dibebaskan pertanggungjawaban administrasi dan fisiknya dari Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang/ Pengelola Barang.

The activity was aimed at immediately releasing Power of the Goods User/Goods User/Goods Manager from both administrative as well as physical liability.

Sensus BMN

State’s Property (BMN) Census

Sensus BMN merupakan kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN Kementerian Keuangan. Sensus BMN dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun kecuali BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan.

The State’s Property (BMN) census is data collection, registration, and reporting result of the data collection of the State’s Property (BMN) at the Ministry of Finance. The census is conducted at least every 5 years except for State’s Property (BMN) in the form of logistics and construction in works.

Tujuan dilakukan sensus BMN adalah untuk menyajikan informasi yang lebih realistis mengenai keberadaan, kondisi, dan nilai BMN Kementerian Keuangan secara keseluruhan.

Purpose of the State’s Property (BMN) census aims to provide more realistic information on the existence, condition, and value of the State’s Property (BMN) at the Ministry of Finance entirely.


Pelaksanaan Tugas Lainnya Implementation of Other Tasks Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) Financial Information System and Technology Center (Pusintek) alah satu tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal adalah melakukan koordinasi, penyusunan strategis, kebijakan, dan standarisasi Informasi dan Komunikasi (TIK), pengembangan sistem informasi dan teknologi keuangan, pengelolaan operasional layanan teknologi informasi dan komunikasi, dan pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Perangkat komputer. Pelaksanaan fungsi ini dilakukan oleh Sekretariat Jenderal melalui Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek). Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.01/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

S

One of the tasks and functions of the Secretariat General is to coordinate and arrange strategy, policies, and standardization of Information and Communication Technology (ICT), development of financial information system and technology, operational management of ICT service, and management of functional position of computer devices. The function is implemented by the Secretariat General through the Financial Information System and Technology Center (Pusintek). This is based on Regulation of the Minister of Finance Number 184/PMK.01/2010 concerning the Organization and Work Procedure of the Ministry of Finance.

Salah satu fungsi yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal adalah melakukan koordinasi dan pembinaan pengembangan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi. Sekretariat Jenderal juga melakukan koordinasi dengan semua unit Eselon I untuk mewujudkan integrasi TIK.

One of the functions implemented by the Secretariat General is to coordinate and develop the architecture of ICT. The Secretariat General also coordinates with all Echelon I units to realize the ICT integration.


121


Gambar 2.1. Roadmap Integrasi TIK Picture 2.1. Roadmap of ICT Integration Sumber (Source): Pusintek (Financial Information System and Technology Center)

Integraon

IFMIS* Consolidaon

<2014-2015>

Resource Integraon

2014

Preparaon

< 2012 - 2013 >

Integrated DC/DRC relocaon < 2011 > 2011

• Assessment Gedung • Pembangunan DC Gd Syafrudin P. • BIA • Pembangunan DRC Surabaya • Penyiapan Perangkat Integrasi Tahap I

2012

• Penyiapan Gd “baru” DC • Pembangunan DRC Balikpapan • Konsolidasi Infrastruktur • Operasional DC -DRC • Penyiapan Perangkat Integrasi Tahap II 2013

• Integrasi Sistem Informasi Tahap I • Pembangunan Gd “baru” DC • Operasional DRC Balikpapan

• Integrasi Sistem Informasi Tahap II • Migrasi DC Gd “baru” 2015

• Operasional DC Gd “baru” • Operasional IFMIS *IFMIS : Integrated Financial Management Informaon System

4

122

Integrasi TIK adalah penggabungan sistem informasi di setiap unit Eselon I ke dalam sistem informasi Kementerian Keuangan. Proses integrasi TIK dimulai bertahap sejak tahun 2011, dengan tujuan untuk mewujudkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Terpadu/Integrated Financial Management Information System (IFMIS) yang rencananya dicapai pada tahun 2015 sesuai Roadmap Integrasi TIK.

ICT integration is an integration of the information system in every Echelon I unit into the information system of the Ministry of Finance. The integration of the ICT has been gradually processed since 2011 with a purpose of realizing an Integrated Financial Management Information System (IFMIS), planned to be achieved in 2015 according to the roadmap of the ICT integration.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melanjutkan kegiatan integrasi TIK yang sudah dimulai tahun 2011, pengembangan Jaringan, serta Implementasi Data Center/Data Recovery Center(DC/DRC) yang terdiri dari kegiatan: 1. Konsolidasi perangkat TIK di DC Kementerian Keuangan; 2. Pembangunan DRC baru Kementerian Keuangan di Balikpapan; 3. Pengembangan perangkat TIK; 4. Pengembangan perangkat TIK DC tahap II; 5. Penyelesaian 12 Kebijakan TIK; 6. Pembangunan Power House; dan 7. Capacity Building Sumber Daya Manusia.

The aim and purpose of the activity was to continue the ICT integration, which commenced in 2011, developed the network, and implemented the Data Center/ Data Recovery Center (DC/DRC) consisting of: 1. Consolidation of ICT equipment at the DC of the Ministry of Finance; 2. Development of a new DC at the Ministry of Finance in Balikpapan; 3. Development of ICT equipment; 4. Development of ICT of DC phase II; 5. Completion of 12 ICT policies; 6. Construction of a power house; and 7. Human resources capacity building.

Realisasi Kinerja Tahun 2012

Performance Realization 2012

Realisasi kegiatan integrasi TIK yang telah dilaksanakan Sekretariat Jenderal tahun 2012 adalah sebagai berikut.

ICT integration, which was implemented in 2012 included:

1. Konsolidasi Infrastruktur TIK Pada tahun 2012, Sekretariat Jenderal telah berhasil melakukan konsolidasi seluruh infrastruktur TIK di setiap unit Eselon I ke Data Center (DC) Kementerian Keuangan yang telah selesai dibangun pada tahun 2011, termasuk sistem informasi unit Eselon I. Langkah ini

1. Consolidation of ICT Infrastructure In 2012, the Secretariat General consolidated all ICT infrastructures at each Echelon I unit to the Data Center (DC) of the Ministry of Finance, which had been developed in 2011, including the information system of Echelon I units. The consolidation was expected to realize an


Integrated Financial Management Information System (IFMIS).

diharapkan mampu mewujudkan Integrated Financial Management Information System (IFMIS).

Pengelolaan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) Kementerian Keuangan yang terintegrasi saat ini dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal. Pengelolaan perangkat TIK unit Eselon I yang dikonsolidasikan di DC Kementerian Keuangan diatur dalam suatu prosedur operasi standar (Standard Operating Procedure- SOP) dan Service Level Agreement (SLA) antara unit Eselon I dengan Sekretariat Jenderal.

The management Data Center (DC) and Disaster Recovery Center (DRC) of the Ministry of Finance are managed by the Secretariat General. The ICT equipment of Echelon I units consolidated at the Ministry of Finance DC, is managed in a Standard Operating Procedure (SP) and Service Level Agreement (SLA)) between the Echelon I units and the Secretariat General.

2. Penyelesaian Pembangunan Disaster Recovery Center Balikpapan Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 338/KMK.01/2012 tentang Arah Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, Fasilitas DRC minimal sama dengan fasilitas DC. DRC yang saat ini ada di Surabaya belum dapat memenuhi kebutuhan backup keseluruhan infrastruktur Kementerian Keuangan.

2. Completion of Disaster Recovery Center (DRC) Construction in Balikpapan Under Regulation of the Minister of Finance Number 338/KMK.01/2012 concerning the Direction of the ICT Development at the Ministry of Finance, the DRC facility shall be at least the same with the DC facility. The DRC currently in Surabaya cannot fulfill the need of backups for the entire infrastructure of the Ministry of Finance.

Gedung DRC Kementerian Keuangan terdiri dua lantai dengan total luas ± 2.800 m2.

The DRC building of the Ministry of Finance has two floors with a total area of ± 2,800 m2.

Hasil pembangunan DRC seperti terlihat pada gambar 2.2.

The DRC building is as seen in picture 2.2.

Gambar 2.2. Gedung DRC Balikpapan Picture 2.2. DRC Building in Balikpapan Sumber (Source): Pusintek (Financial Information System and Technology Center)

Pembangunan DRC Balikpapan secara keseluruhan meliputi pengembangan terhadap: a. Arsitektur & Interior dan Perkuatan; b. Sistim Telekomunikasi; c. Sistim Elektrikal; d. Sistim Pendinginan; e. Sistim Deteksi & Perlindungan Kebakaran; f. Sistim Pengamanan Fisik; g. Sistim EMS; dan h. Video Wall, PC, Audio & IP Telephony System NOC.

The construction of DRC Balikpapan covered development of: a. The architecture & interior and the cultivation; b. The telecommunication system; c. The electricity system; d. The refrigeration system; e. The fire detection & protection system; f. The physical security sustem; g. The EMS system; and h. Video Wall, PC, Audio & IP Telephony System NOC.


123


124

3. Implementasi Perangkat TIK DRC Penyiapan perangkat TIK DRC Kementerian Keuangan tahun 2012 dimaksudkan terintegrasi dengan perangkat TIK pada DC Kementerian Keuangan yang telah dipersiapkan pada tahun 2011. Dengan konsep hot site DRC with almost full redundancy configuration in a cloud environment, perangkat yang dikembangkan berbasis infrastruktur TIK adalah cloud computing.

3. Implementation of the ICT Equipment at DRC The ICT equipment of the Ministry of Finance DRC in 2012 was planned to be integrated with the ICT equipment of the Ministry of Finance DC which had been prepared in 2011. Having a concept of hot site DRC with almost full redundancy configuration in a cloud environment, the equipment developed based on the ICT infrastructure was cloud computing.

Konfigurasi dan spesifikasi dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur DRC Kementerian Keuangan yang sudah ada di Surabaya. Bila DRC Balikpapan sudah selesai maka akan dikonsolidasikan di sana. Penyiapan kapasitas perangkat DRC yang telah dilakukan adalah: a. Storage Server; b. Database Server; c. Application Server; d. Storage Area Network; e. Automatic Tape Backup; f. Farm Block; g. Security Virtualisasi; h. Extract, Transform & Load (ETL) Tools; i. Enterprise DBMS; j. Database Connectivity; dan k. Intrusion Prevention and Detection.

Configuration and specification were allocated for the development of the existing DRC infrastructure of the Ministry of Finance in Surabaya. Once the DRC in Balikpapan is completed, the configuration and specification will be allocated there. DRC equipments, which are already prepared, included: a. Storage Server; b. Database Server; c. Application Server; d. Storage Area Network; e. Automatic Tape Backup; f. Farm Block; g. Security Virtualisation; h. Extract, Transform & Load (ETL) Tools; i. Enterprise DBMS; j. Database Connectivity; and k. Intrusion Prevention and Detection.

4. Implementasi Perangkat Keras DC Kementerian Keuangan (Tahap 2) Untuk mendukung hasil konsolidasi perangkat TIK unit Eselon 1 dan perwujudan IFMIS, maka secara bertahap perlu dilakukan pengembangan infrastruktur TIK yang sudah ada. Pengembangan infrastruktur ini merupakan lanjutan dari kegiatan pengembangan perangkat TIK DC Kementerian Keuangan tahap I yang telah diadakan pada tahun 2011.

4. Implementation of the Ministry of Finance DC Hardware (Phase 2) To support consolidation of the ICT equipment of Echelon I units and IFMIS realization, the existing ICT should be gradually developed. The infrastructure development was a follow up to the development of the ICT equipment at the Ministry of Finance DC phase I in 2011.

Dari kegiatan di tahun 2012 ini, Data Center Kementerian Keuangan telah mengembangkan kapasitas: a. Platform Services: Kegiatan fokus pada pengembangan kemampuan private cloud services pada tingkat infrastruktur TIK (Infrastructure as services) untuk kebutuhan proses konsolidasi DC di lingkungan Kementerian Keuangan pada tahun 2012, dalam bentuk Co-Location dan Virtualization. Kemampuan komputasi yang diperlukan ditujukan untuk memenuhi fungsi yang terdapat pada Gambar 2.3.


In the acitivity in 2012, the Ministry of Finance DC had developed capacities of: a. Platform Services: The activity was focused on development of the private cloud services capacity at the ICT infrastructure for the need of DC consolidation process at the Ministry of Finance in 2012, in the form of Co-Location and Virtualization. Conputation capacity required was aimed at fulfilling the functions in Picture 2.3.

Gambar 2.3. Desain Logik Layanan Pusat Data Kementerian Keuangan 2012 Picture 2.3. Logical Design of Data Services Center at the Ministry of Finance 2012 Sumber (Source): Pusintek (Financial Information System and Technology Center)

Pengembangan platform services meliputi : 1) Extended Blade Server; 2) Storage Server; dan 3) Extended Storage Area Network. b. Network Services Menyediakan dua perangkat Application Load Balancer pada Farm Block yang memiliki sifat redundancy dan cluster. c. Common System Services Menyediakan satu lot perangkat lunak dengan fitur virtualization. Dengan demikian beberapa storage system dari tipe dan merek yang berbeda dapat divirtualisasikan sehingga penggunaan storage menjadi lebih optimum dan beberapa sistem operasi secara simultan berbagi sumber daya prosesor secara aman dan efisien. d. Security Services Menyediakan satu perangkat intrusion prevention dan detection, perangkat ini berupa perangkat keras atau appliance pada internet block yang tersedia pada fasilitas DC Kementerian Keuangan, sehingga dapat berfungsi sebagai failover system. 5. Penyelesaian Kebijakan TIK Dengan semakin kompleksnya sistem TIK dan tingginya tuntutan layanan TIK, maka perlu disiapkan kebijakan dan standar sebagai pedoman dan payung hukum untuk pelaksanaan kegiatan TIK lingkup Kementerian Keuangan. Adanya kebijakan dan standardisasi ini sesuai best practice dan digunakan sebagai dasar untuk pengelolaan TIK dalam rangka good ICT governance.

Development of platform services included: 1) Extended Blade Server; 2) Storage Server; and 3) Extended Storage Area Network. b. Network Services Provided 2 equipments of Application Load Balancer at Farm Block having redundancy and cluster characteristics. c. Common System Services Provided 1 lot of software with a virtualization feature, so that some storage systems of different type and brand could be virtualized. The storage usage would therefore be optimized, and some operation systems simultaneously shared with processor resources in a safe and efficient way. d. Security Services Provided one intrusion prevention dan detection equipment, which is a hardware or appliance in the internet block provided at the Ministry of Finance DC so that it could function as a failover system.

5. Completion of ICT Policyies Considering the increasingly complex and higher demand of ICT, policies and standard as a guidance and legal umbrella should be prepared to implement ICT activities at the Ministry of Finance. The policies and standard should be according to the best practice and used as a basis in the ICT management in the framework of ICT governance.


125


Sekretariat Jenderal dengan masukan dari Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi (KPTIK) yang merupakan forum perwakilan bidang TIK seluruh unit Eselon I Kementerian Keuangan melakukan penyusunan dan pembahasan terhadap konsep kebijakan tersebut. Kebijakan dan standar yang telah dihasilkan oleh Sekretariat Jenderal dalam menjalankan fungsi informasi dan teknologi selama tahun 2012 terangkum dalam Tabel 2.21.

With inputs from the Steering Committee of the Information and Communication Technology as a representative forum in ICT for all Echelon I units of the Ministry of Finance, the Secretariat General prepared and discussed the policies concept. The policies and standard produced by the Secretariat General in the implementation of information and technology function in 2012 are summarized in Table 2.21.

Tabel 2.21. Kebijakan dan Standar Pusintek Table 2.21. Policies and Standard of Financial Information System and Technology Center

No

126

No KMK (Decree of the Minister of Finance)

Tentang (Concerning)

Tanggal ditetapkan (Date of Stipulation)

1

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 64/ KMK.01/2012 (Terdiri dari 4 Lampiran) (Decree of the Minister of Finance Number 64/KMK.01/2012 (consisting of 4 attachments))

Kebijakan dan Standar Manajemen Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Area Service Delivery di lingkungan Kementerian Keuangan (Policy and Management Standard of Information and Communication technology Service at Service Delivery Area at the Ministry of Finance)

1-3-2012

2

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.01/2012201 (Decree of the Minister of Finance Number 129/KMK.01/2012) 2

Integrasi perangkat teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Keuangan (Integration of Information and Communication Technology Equipment at the Ministry of Finance)

30-4-12

3

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/KMK.01/2012 (Decree of the Minister of Finance Number 225/KMK.01/2012)

Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan (Establishment of a Steering Committee of Information and Comunication Technology at the Ministry of Finance)

4-7-2012

4

Keputusan Sekretaris Jenderal selaku Wakil Ketua Pengarah Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan Nomor 167/SJ/2012 (Decree of the Secretary General as Vice Chairman of the Steering Committee of Information and Communication Technology of the Ministry of Finance Number 167/SJ/2012)

Pembentukan kelompok kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan tahun anggaran 2012 (Establishment of a Working Group of the Steering Committee of the Information and Communication Technology at the Ministry of Finance Fiscal Year 2012)

14-9-2012

5

Keputusan Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi selaku CIO Kemenkeu Nomor 38/SA.5/2012 (Decree of the Expert Staff in Organization, Bureaucracy, and Technology as CIO of the Ministry of Finance Number 38/SA.5/2012)

Data dan kamus data yang dipertukarkan melalui kustodian Pertukaran data serta SOP Pertukaran data elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Exchanged Data and Data Dictionary through Data Exchange Custodian and SOP in Electronic Data Exchange at the Ministry of Finance)

15-8-2012

6

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 338/KMK.01/2012 (Decree of the Minister of Finance Number 338/KMK.01/2012)

Arah pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Keuangan (Direction of the Information and Communication Technology Development at the Ministry of Finance)

18-10-2012

7

Keputusan Menteri Keuangan No.337/ KMK.01/2012. (Decree of the Minister of Finance Number 337/KMK.01/2012)

Penggunaan nama domain di lingkungan Kementerian Keuangan (Use of Domain Name at the Ministry of Finance)

18-10-2012

8

Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal (Draft of Decree of the Secretary General)

Standar dokumen luaran pengelolaan proyek teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Keuangan (Outside Document Standard of the Information and Communication Technology Project Management at the Ministry of Finance)

-

9

Rancangan Keputusan Menteri Keuangan (Draft of Decree of the Minister of Finance)

Manajemen layanan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan ISO 20000:2011 (Information and Communication Technology Service Standard based on ISO 20000:2011)

-


6. Pemenuhan Suplai Listrik (Power House) Pembangunan power house diperlukan untuk mendukung ketersediaan pasokan listrik pada DC Kementerian Keuangan yang telah memiliki beban lebih dengan adanya integrasi dan untuk menjaga ketersediaannya. Power house telah dibangun dengan lokasi di taman belakang Gedung AA. Maramis. Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi: a. Pembangunan power house; b. Instalasi trafo, panel TM & TR atau panel pengaman trafo; dan c. Migrasi genset.

6. Fulillment of Electricity Supply (Power House) Construction of a power house was required to support and maintain electricity supply at the Ministry of Finance DC which, due to the integration, had excessive load. The power house was constructed at the backyard of AA. Maramis building. The activities, which had been implemented, included: a. Construction of a power house; b. Installation of a transformer, TM & TR panel, or a transformer security panel; and c. Genset migration.

Kapasitas power house ini mampu menampung maksimum empat genset kapasitas 2.500 kilowatt. Untuk saat ini terdapat dua genset dengan kapasitas 2.500 kilowatt. Kapasitas ini belum mencukupi untuk kebutuhan DC Kementerian Keuangan, dan akan dilakukan pengembangan selanjutnya di tahun 2013.

The power house’s capacity could accommodate a maximum of four gensets with a capacity of 2,500 kilowatts. At present, there are 2 gensets with a capacity of 2,500 kilowatts, which are not adequate yet for the need of the Ministry of Finance DC. It will then be developed in 2013.

Rencana Kerja Tahun 2013

Work Plan 2013

Tabel 2.22. Rencana Kerja Pusintek Tahun 2013 Table 2.22. Work Plan of Financial Information System and Technology Center (Pusintek) 2013

No

Mar

Apr

Mei

Nop

Des

1

Peningkatan Kompetensi dan jumlah SDM TIK (Increasing capacity and number of ICT human resources)

Kegiatan (Activity)

Jan

Feb

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

2

Penyiapan DC permanen (Preparing permanent DC)

Konsolidasi infrastruktur TIK DRC (Consolidating infrastructure of DRC ICT)

3

4

Penyiapan Unit Pengelola Teknis (UPT) DRC Balikpapan (Preparing Technical Management Unit (UPT) at DRC Balikpapan)

5

Penyiapan ICT strategic plan oleh konsultan Transformasi Kelembagaan (Preparing ICT strategic plan by Institutional Transformation consultant)

6

Pengelolaan TIK berbasis ISO 20000:2011 (ITSM) dan 27001:2005 (ISMS) (Managing ICT based on ISO 20000:2011 (ITSM) and 27001:2005 (ISMS)) Pengembangan perangkat TIK DC/DRC (Developing DC/DRC ICT equipment)

7

8

Penyelesaian 10 kebijakan TIK (Completing 10 of ICT Policies)

9

Pengembangan sistem Service Desk (Developing Service Desk system)


127


128

Sesuai Roadmap Integrasi TIK, pada tahun 2013 Pusintek merencanakan pembangunan Data Center Permanen Kementerian Keuangan, dikarenakan Kondisi Data Center saat ini sudah tidak layak lagi.

According to the ICT Integration Roadmap, in 2013, the Financial Information System and Technology Center (Pusintek) plans to construct a permanent Data Center of the Ministry of Finance as the current condition of the Data Center is no longer proper.

Dengan selesainya pembangunan Data Recovery Center (DRC) di Balikpapan, maka tahun 2013 akan dilakukan kegiatan konsolidasi infrastruktur TIK DRC. Konsolidasi akan dilakukan terhadap DRC Pusintek yang di Surabaya saat ini, DRC DJBC di Rawamangun dan DRC Pajak di Jatiluhur. Sehingga Unit Kementerian Keuangan nantinya hanya memiliki 1 DRC yang terpusat di Balikpapan.

With the completion of the Data Recovery Center (DRC) in Balikpapan, in 2013, the DRC ICT infrastructure will be consolidated. The consolidation will be conducted to the Financial Information System and Technology Center (Pusintek) DRC currently in Surabaya, the Directorate General of Customs and Excise DRC in Rawamangun, and the Directorate General of Tax DRC in Jatiluhur. The Ministry of Finance will then only have 1 DRC which is centered in Balikpapan.

Untuk operasionalnya, disiapkan Unit PengelolaTeknis (UPT) DRC Balikpapan. Diharapkan UPT ini sudah dapat terbentuk sebelum konsolidasi selesai yang ditargetkan di bulan Desember 2013.

For the operational, a Technical Management Unit (UPT) is prepared at DRC Balikpapan. It is expected that the Technical Management Unit (UPT) will be established prior to the completion of the consolidation targeted in December 2013.

Selanjutnya dilakukan penguatan kapasitas Infrastruktur DC maupun DRC, sesuai kebutuhan unit Eselon 1.

Further, the capacity of both DC as well as DRC infrastructures will be strengthened according to the need of Echelon I units.

Demi terlaksananya pengelolaan TIK yang baik dan berkesinambungan, maka dilakukan kegiatan sertifikasi berbasis ISO 20000:2011 untuk IT Service Management (ITSM) dan 27001:2005 untuk Information Security Management System (ISMS).

To implement good and sustainable ICT management, certification is being made based on ISO 20000:2011 for IT Service Management (ITSM) and 27001:2005 for Information Security Management System (ISMS).

Dengan semakin kompleksnya sistem TIK dan tingginya tuntutan layanan TIK, maka perlu disiapkan kebijakan dan standar sebagai pedoman dan payung hukum untuk pelaksanaan kegiatan TIK lingkup Kementerian Keuangan sesuai perubahan dan kondisi yang ada. Adanya kebijakan dan standardisasi ini sesuai best practices dan digunakan sebagai dasar untuk pengelolaan TIK dalam rangka good ICT governance. Untuk tahun 2013, Pusintek berencana menyelesaikan 10 Kebijakan TIK.

Due to the increasingly complex ICT system and higher demand of ICT service, policies and standardization as a guidance and legal umbrella are required for the implementation of the ICT activities at the Ministry of Finance which is in line with the change and existing condition. The policies and standardization are in line with the best practices used as a basis to manage the ICT in the framework of good ICT governance. In 2013, the Financial Information System and Technology Center (Pusintek) plans to complete 10 policies.

Untuk mendapatkan tujuan dan sasaran dalam jangka panjang ke depan, khususnya dalam bidang TIK yang inline dengan misi organisasi, Sekretariat Jenderal melakukan pendampingan Penyiapan ICT strategic plan oleh konsultan Transformasi Kelembagaan. Dan agar semua kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran, diadakan juga pengembangan SDM TIK Pusintek dengan Capacity Building dalam bentuk diklat, workshop, teamwork, dan sebagainya.

To achieve future long-term purposes and objectives, particularly in ICT, in line with the organization’s missions, the Secretariat General accompanies the Institutional Transformation consultant in the preparation of an ICT strategic plan. In order that all the activities run smoothly, ICT human resources at the Financial Information System and Technology Center (Pusintek) are developed through a capacity building in the form of trainings, workshops, teamworks, etc.


Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Indonesia Investment Agency (IIA) Pelaksanaan investasi oleh Pemerintah merupakan amanat pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pemerintah diamanatkan untuk melaksanakan investasi jangka panjang dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya. Amanat tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2008 dan PP No. 49 Tahun 2011.

Investment implementation by the government was a mandate of Article 41 of Law Number 1 of 2004 concerning the State Treasury. The government has been mandated to implement long-term investments to gain economic, social, and other advantages. The mandate is stated in the Government Regulation Number 8 of 2007 concerning the Government Investment as has been amended with the Government Regulation Number 1 of 2008 and the Government Regulation Number 49 of 2011.

Amanat investasi tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal melalui unitnya yakni Pusat Investasi Pemerintah (PIP), sebuah satuan kerja pada Kementerian Keuangan yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) dan berperan sebagai penyelenggara kewenangan operasional dalam mengelola investasi Pemerintah. PIP dibentuk setelah ditetapkannya PP No. 8 Tahun 2007, yaitu melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/ PMK.01/ 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah. Sejak tanggal 27 Maret 2009, status PIP ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU penuh dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 91/KMK.05/2009.

The investment mandate was implemented by the Secretariat General through its unit that was the Indonesia Investment Agency (PIP), a unit at the Ministry of Finance in the form of Public Service Agency (BLU) which played a role as an operational authority in managing the government investment. The Indonesia Investment Agency (PIP) was set up after the stiulation of the Government Regulation Number 8 of 2007, through Regulation of the Minister of Finance Number 52/PMK.01/2007 concerning the Organization and Work Procedure of the Indonesia Investment Agency (PIP). As of March 27th, 2009, the status of the Indonesia Investment Agency (PIP) was stipulated as a work unit that applies full financial management of a Public Service Agency (BLU) with the issuance of Decree of the Minister of Finance Number 91/KMK.05/2009.

Kegiatan utama Sekretariat Jenderal dalam menjalankan fungsi investasi pemerintah adalah memberikan layanan investasi pemerintah yang mencakup investasi surat berharga dan/atau investasi langsung.

The main activity of the Secretariat General in implementing the government investment function was to provide government investment service covering securities investment and/or direct investment.

Saat ini, layanan investasi yang masih merupakan layanan unggulan bagi portofolio investasi adalah pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah dan badan usaha. Pinjaman kepada pemerintah daerah diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur dasar di daerah berupa pembangunan jalan/jembatan, rumah sakit daerah, pasar, dan pengembangan sarana air bersih. Sementara untuk badan usaha, layanan investasi dalam bentuk pinjaman ditujukan untuk pembiayaan sarana dan prasarana seperti infrastruktur konstruksi. Di samping bisnis utama tersebut, PIP juga melaksanakan investasi pada instrumen jangka pendek dan cash management dalam rangka optimalisasi idle cash.

At present, the prime investment service for investment portfolio is providing loan to local governments and business entities. Loan to the local governments was aimed at financing basic infrastructure construction in the regions, such as roads/bridges, regional hospitals, markets, and clean water development. In business entities, the investment service in the form of loan aimed to financing facilities and infrastructure, such as constructions. Apart from the main business, the Indonesia Investment Agency (PIP) also invested in short-term instruments and cash management to optimize idle cash.

Kinerja Sekretariat Jenderal dalam menjalankan fungsi investasi pemerintah selama tahun 2012, terutama yang terkait dengan tingkat penyaluran investasi, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan laba operasional didasari pada beberapa asumsi mikro sebagai berikut:

Performance of the Secretariat General in implementing the government investment function in 2012, particularly in relation to the investment distribution, Non-Tax Revenues (PNBP) target, and operational profits were based on some micro assumptions, as follow:

1. Total Dana Investasi yang Dikelola Total dana investasi yang teralokasi di PIP per tanggal 31 Desember 2011 adalah gabungan dari seluruh penerimaan APBN tahun 2006, tahun

1. Total Managed Investment Fund Total investment fund allocated in the Indonesia Investment Agency (PIP) per December 31st, 2011 was a combination of all revenues in the Revenue


129


2007, tahun 2009, tahun 2010, dan tahun 2011 ditambah dengan seluruh laba sampai dengan 31 Desember 2011. Sehingga total dana kelolaan yang tersedia bisa dilihat dalam Tabel 2.23.

and Expenditure Budget for Central Government 2006, 2007, 2009, 2010, and 2011 and profits until December 31st, 2011. Total managed fund can be seen in Table 2.23.

Tabel 2.23. Total Dana Investasi PIP yang Berasal dari APBN dan Laba Table 2.23. Total Investment Fund of the Indonesia Investment Agency (IIA) from the Revenue and Expenditure Budget for Central Government and Profit Sumber (Source): PIP (Indonesia Investment Agency)

130


Jumlah (Amount)

APBN 2006 (Revenue and Expenditure Budget for Central Government 2006)

Rp2.000.000.000.000


Rp2.000.000.000.000


0


Rp500.000.000.000


Rp8.427.500.000.000


Rp2.126.500.000.000

Laba s.d. 31 Desember 2011 (audited) (Profit until December 31st, 2011 (audited))

Rp2.146.776.517.342

Saldo Dana Kelolaan Per 31 Desember 2011 (Balance of Managed Fund per December 31st, 2011)

Rp17.200.776.517.342

Dalam menjalankan fungsi investasi pemerintah, Sekretariat Jenderal berdasarkan APBN 2012 mendapatkan alokasi dana investasi sebesar Rp4.176,1 miliar. Dana itu terdiri dari Rp1.299,6 miliar dana investasi regular dan Rp2.000 miliar untuk persiapan pengambilalihan kepemilikan saham Nippon Asahan Alumunium Co. Ltd. pada PT Inalum dimana masa kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Jepang di Inalum akan berakhir pada tahun 2013. Pada APBN 2012, juga disebutkan bahwa pada tahun 2012, PIP mendapat penugasan untuk mengelola fasilitas dana geothermal sebesar Rp876,5 miliar.

In order to implement the government investment function, based on the Revenue and Expenditure Budget for Central Government 2012, the Secretariat General obtained an allocation of investment fund in amount of IDR4,176,1 billion. The fund consisted of IDR1,299,6 billion of regular investment fund and IDR2,000 billion for preparation of taking over the ownership of Nippon Asahan Aluminium Co.Ltd. Shares at PT. Inalum. The working period between the Indonesian government and the Japanese government in Inalum will come to an end by end of 2013. In the Revenue and Expenditure Budget for Central Government 2012, it was stated that in 2012, the Indonesia Investment Agency (PIP) was assigned to manage the geothermal fund facility in amount of IDR876.5 billion.

Sampai dengan semester I tahun 2012, total dana penyaluran investasi neto (yang masih berada pada nasabah) adalah sebesar Rp7,7 triliun. Total dana kelolaan Sekretariat Jenderal yang menjalankan fungsi investasi pemerintah pada tahun 2012 dapat dirinci pada Tabel 2.24.

Until semester I of 2012, the total net investment distribution fund (still in the consumers) was IDR7.7 trillion. The total fund managed by the Secretariat General implementing the government investment function in 2012 can be seen in Table 2.24.


Tabel 2.24. Total Dana Kelolaan PIP Table 2.24. Total Managed Fund of the Indonesia Investment Agency (IIA) Sumber (Source): PIP (Indonesia Investment Agency)


Jumlah (Amount)

Saldo akhir dana investasi yang dikelola s.d. 31 Desember 2011 (Final balance of investment fund managed until December 31st, 2011)

Rp17.200.776.517.342

Realisasi neto penyaluran investasi s.d. akhir semester I 2012 Realization of net investment distribution until end of semester I year of 2012)

(Rp7.745.986.776.478)

Alokasi tambahan dana investasi dari APBN 2012: (Allocation of additional investment fund from the Revenue and Expenditure Budget for Central Government 2012): a. Dana investasi reguler (Regular investment fund) b. Persiapan pembelian saham PT Inalum (Preparation of purchasing PT. Inalum shares) c. Fasilitas dana geothermal (Geothermal fund facility)

Rp4.176.100.000.000

Total

Dari total dana kelolaan tersebut, sebesar Rp2.003 miliar merupakan dana investasi penugasan yang merupakan fasilitas dana untuk proyek geothermal tahun 2011 dan 2012 dengan jumlah masingmasing sebesar Rp1.126,5 miliar dan Rp876,5 miliar. Terdapat pula dana alokasi untuk persiapan pengambilalihan PT Inalum sebesar Rp2.000 miliar.

2. Asumsi Nilai Tambah Investasi Yang dimaksud dengan nilai tambah investasi adalah manfaat ekonomi yang diperoleh dari pelaksanaan investasi Sekretariat Jenderal saat melaksanakan fungsi investasi pemerintah, baik berupa bunga, bagi hasil, dividen, capital gain, maupun nilai tambah lainnya terhadap penyaluran investasi. Asumsi nilai tambah investasi tahun 2012 terangkum dalam Tabel 2.25.

Rp1.299.600.000.000 Rp2.000.000.000.000 Rp876.500.000.000 Rp13.630.889.740.864

Out of the total managed fund, IDR2.003 billion was assignment investment fund which was fund facility for geothermal project in 2011 and 2012 with a respective amount of IDR1.126,5 billion and IDR876,5 billion. There was also allocation fund for preparation of PT. Inalum takeover in amount of IDR2.000 billion.

2. Assumption of Investment Added Value Investment added value is the economic advantage obtained from investment implementation by the Secretariat General when implementing the government investment function, both the interest, revenue-sharing, dividend, capital gain, as well as other added values towards the investment distribution. The assumption of investment added value in 2012 is summarized in Table 2.25.

Tabel 2.25. Asumsi Nilai Tambah investasi Table 2.25. Assumption of Investment Added Value Sumber (Source): PIP (Indonesia Investment Agency)

Uraian (Description) I.

2012

Nilai Tambah Investasi Reguler (Regular Investment Added Value)

1.1. Pinjaman (Loan) a. Cluster A (PPP) b. Cluster B (Non-PPP) c. Cluster C (Pemda) 1.2. Penyertaan Modal (Equity) 1.3. Surat Berharga (Securities) a. Saham (Shares) b. Obligasi (Bonds)

BI Rate + 2 BI Rate + 2 BI Rate + 2

2% BI Rate

II. Nilai Tambah Investasi Mandatory (Mandatory Investment Added Value)

a. Pinjaman PLN (Loan to the State Electricity Company (PLN)) b. Fasilitas Dana Geothermal (Geothermal Fund Fasilities)

5,25% 5%

III. Nilai Tambah Idle Cash Management (Idle Cash Management Added Value)

5,75%

Nilai tambah pada investasi pinjaman ditetapkan sebesar BI rate+2, dengan asumsi BI rate pada tahun 2012 adalah sebesar 5,75 persen. Untuk tahun 2012, nilai tambah investasi langsung berupa

The added value of loan investment was stipulated at BI rate+2, assuming that the BI rate in 2012 was 5.75 percent. In 2012, the direct investment added value in the form of equity was not projected yet as


131


there was a change in the investment allocation. Investment in securities was directed to purchasing shares which would provide an added value of 2 percent. Particularly for the purchase of PT. Newmont Nusa Tenggara shares, it was projected to provide an added value of 5 percent. However, based on the sale and purchase agreement of PT. Newmont divestment shares, the Secretariat General was entitled to obtain dividend down payment in amount of US$ 5 million annually for a period of 5 years from 2012 through to 2016. The mandatory investment added value was 5.25 percent for PT. PLN loan and 5 percent for geothermal fund facility. The added value of idle cash management was assumed of 5.75 percent coming from girocheque/time deposits according to the agreement between 14 banks and Bank Indonesia.

penyertaan modal/equity belum diproyeksikan mengingat terjadi perubahan alokasi investasi. Investasi pada surat berharga diarahkan pada pembelian saham yang memberikan nilai tambah sebesar 2 persen. Khusus untuk pembelian saham PT Newmont Nusa Tenggara, diproyeksikan memberikan nilai tambah sebesar 5 persen (annualized dividend yield). Namun demikian, sesuai dengan surat perjanjian jual beli saham divestasi PT Newmont, Sekretariat Jenderal berhak mendapatkan uang muka dividen sebesar 5 juta dolar AS per tahun selama lima tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Nilai tambah investasi mandatory adalah sebesar 5,25 persen untuk pinjaman PT PLN dan 5 persen untuk fasilitas dana geothermal. Nilai tambah idle cash management diasumsikan sebesar 5,75 persen yang berasal dari giro/deposito yang sesuai dengan kesepakatan 14 bank dengan Bank Indonesia.

Selama tahun 2012, Sekretariat Jenderal berusaha mengembangkan instrumen investasi dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa investasi yang dapat memacu pertumbuhan perekonomian secara makro. Layanan investasi diberikan dengan memperhatikan segala bentuk kelayakan, risiko, dan ekspektasi hasil yang diperoleh. Kinerja investasi diharapkan mampu meningkatkan kepuasan dan hubungan baik dengan para customer, sehingga Sekretariat Jenderal dalam menjalankan fungsi investasi pemerintah dapat terus mengembangkan eksistensinya di sektor investasi sesuai dengan amanah yang diberikan oleh para pemangku kepentingan. a. Tingkat penyaluran investasi pemerintah Berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2012 sebagaimana telah direvisi, rencana alokasi dana investasi terangkum dalam Tabel 2.26.

In 2012, the Secretariat General made an effort to develop the investment instruments by providing service to the people in the form of investment that might trigger macro economic growth. The investment service was provided by taking appropriateness, risk, and expectation of the result into consideration. The investment performance was expected to increase satisfaction and good relations with the customers. This way, the Secretariat General could develop its existence in the investment sector in the implementation of the government investment function, according to the mandate provided by the stakeholders. a. Level of the government investment distribution Based on the Business and Budget Plan (RBA) 2012 as has been revised, the plan of investment fund allocation is summarized in Table 2.26.

Tabel 2.26. Proyeksi Alokasi Dana Investasi Tahun 2012 (dalam miliar rupiah) Table 2.26. Projection of Investment Fund Allocation in 2012 (in billion of rupiah) Sumber (Source): PIP (Indonesia Investment Agency)


132

RBA 2012 (Business and Budget Plan 2012)

Revisi RBA 2012 (Revised Business and Budget Plan 2012)

A. Investasi Reguler (Regular Investment)

8.609,90

3.592,24

Pinjaman (Loan) - Cluster A (PPP) - Cluster B (Non-PPP) a. Sektor Swasta (Private Sector) b. Infrastruktur BUMN (SOEs Infrastructure) - Cluster C (Infrastruktur Daerah/Regional infrastructure) Penyertaan Modal (Equity) - Investasi Pada Sektor Ramah Lingkungan (Investment in Environmentally-Friendly Sector) Surat Berharga (Securities) - Pembelian Saham dan Surat Berharga Lainnya (Purchase of Shares and other Securities) - Pembelian Saham Divestasi Perusahaan (Purchase of Company’s Divestment Shares)

5.020,00 620,00 2.900,00 1.400,00 1.500,00 1.500,00 700,00 700,00

1.202,34 0,00 340,00 340,00 0,00 862,34 -

2.889,90 500,00

2.389,90 -

2.389,90

2.389,90



RBA 2012 (Business and Budget Plan 2012)

B. Investasi Mandatory (Mandatory Investment) - Pinjaman pada PT PLN (Kelistrikan) (Loan to the State Electricity Company PT. PLN) - Fasilitas Dana Geothermal (Geothermal Fund Facility) - Bond Stabilization Framework Total Portofolio Investasi (A+B) (Total Portofolio Investment (A+B)) C. Treasury Action

Revisi RBA 2012 (Revised Business and Budget Plan 2012)

6.003,00

4.540,00

3.000,00

3.000,00

2.003,00

540,00

1.000,00

1.000,00

14.612,90

8.132,24

100,00

-

- Securities

Realisasi penyaluran investasi pemerintah adalah sebesar Rp3.259.947.482.794 atau 64,94 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.020.000.000.000. Indikator capaian diperoleh dari hasil perhitungan jumlah dana investasi yang besarnya dihitung dari nominal dana investasi diinvestasikan pada tahun berjalan (accrual basis). Realisasi penyaluran investasi yang jauh lebih rendah dari target ini disebabkan oleh karena banyaknya proposal pinjaman yang tidak memenuhi syarat administratif dan tertundanya penyaluran investasi yang berupa divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). b. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sampai dengan akhir tahun 2012, Sekretariat Jenderal dalam menjalankan fungsi investasi pemerintah telah merealisasikan penerimaan PNBP sebesar Rp1.058.537.639.078 atau sebesar 98 persen dari target tahun 2012 sebesar Rp1.075.580.500.000. Nilai realisasi PNBP tersebut terdiri dari Pendapatan Investasi sebesar Rp436.784.752.224 dan Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU sebesar Rp621.752.886.855. c. Pencapaian Laba Operasi Hingga akhir tahun 2012, Sekretariat Jenderal saat menjalankan fungsi investasi pemerintah telah mencapai laba operasional sebesar Rp390.389.155.392 dari target laba operasional tahun 2012 sebesar Rp642.000.000.000. Angka tersebut berarti mencapai 61 persen dari target tahun 2012 yang ditetapkan. d. Menjadi Lembaga Investasi Pemerintah yang Kredibel Survei Kepuasan Layanan dilakukan untuk mengetahui tingkat kredibilitas Sekretariat Jenderal dalam menjalankan fungsi fungsi layanan investasi melalui pengukuran tingkat kepuasan pemangku kepentingan atas layanan PIP. Survei dilaksanakan dengan kuesioner yang dikirimkan kepada para pemangku kepentingan PIP pada bulan Desember 2012. Hasil survei kepuasan layanan PIP mencapai nilai sebesar 77,72 persen dari target IKU sebesar 82 persen.

The realization was IDR3,259,947,482,794 or 64.94 percent from the target of IDR5,020,000,000,000. The achievement indicator was obtained from result of the investment fund calculation of which the amount was calculated from the investment fund nominal during the current year (accrual year). The far lower realization investment distribution, compared to the targeted amount, was caused by the many loan proposals not fulfilling the administrative requirements and delay of the investment distribution in divestment of PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) shares. b. Realization of Non-Tax Revenues (PNBP) Until end of 2012, in the implementation of the government investment function, the Secretariat General realized Non-Tax Revenues in amount of IDR1,058,537,639,078 or 98 percent from the target 2012 in amount of IDR1,075,580,500,000. The Non-Tax Revenues consisted of Investment Revenues in amount of IDR436,784,752,224 and Banking Services Revenues of BLU in amount of IDR621,752,886,855. c. Operational Profit Achievement Until end of 2012, in the implementation of the government investment function, the Secretariat General obtained operational profit of IDR390,389,155,392 from the operational profit target of IDR642,000,000,000 in 2012. This was 61 percent from the stipulated target in 2012. d. Becoming a Credible Government Investment Institution A Survey on Service Satisfation was conducted to find out the credibility of the Secretariat General in implementing its investment functions through measurement of the stakeholders’ satisfaction on the service of the Indonesia Investment Agency (PIP). The survey was conducted through a questionnaire sent to Indonesia Investment Agency’s (PIP) stakeholders in December 2012. Based on the survey result, satisfaction of the Indonesia Investment Agency (PIP)’s service was 77.72 percent from the target 82 percent.


133


Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) Accountant and Appraisal Supervisory Center (PPAJP) Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik memiliki peranan yang besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien, karena jasa yang diberikan kedua profesi tersebut dapat meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. Sehingga pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia, mendelegasikan wewenangnya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik dan Penilai Publik di Indonesia kepada Sekretariat Jenderal melalui unitnya, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Public accountants and public appraisals play an important role in supporting a sound and efficient national economy, as the service provided by both professions can increase transparency and information quality in the financial sector. The government, in this case the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, has therefore delegated his authority in the development and supervision of the public accountants and public appraisals in Indonesia to the Secretariat General, through its unit, the Accountant and Appraisal Supervisory Center (PPAJP) as stated in Regulation of the Minister of Finance Number 184/PMK.01/2010 dated on October 11th, 2010 on the Organization and Work Procedure of the Ministry of Finance.

1. Pembinaan dan layanan terhadap Akuntan, Akuntan Publik dan Penilai Publik yang efektif dan efisien Profesi jasa akuntansi dan penilai sebagai salah satu profesi penunjang sektor keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Terlebih dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas serta praktik-praktik bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif, sehingga diperlukan profesi penilai yang profesional, kompeten dan dapat diandalkan. Sayangnya, perkembangan kedua profesi ini secara nasional belum didukung dengan jumlah sumber daya yang memadai. Hal ini terlihat dari jumlah akuntan publik dan penilai publik yang sebagian besar masih terpusat di Jakarta dan jumlahnya relatif sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah akuntan publik dan penilai publik di beberapa negara Asia Tenggara lainnya.

1. Effective and efficient supervisory and service to Accountant, Public Accountants and Public Appraisals Accountants and appraisals as one of the supporting professions in the financial sector, play a very important role in increasing Indonesia’s economic growth. In facing the free trade era and increasingly complex and competitive business practices, professional, competent, and reliable appraisals are required. Unfortunately, development of these two professions in the national level is not supported yet by an adequate number of resources. This can be seen by the number of public accountants and public appraisals most of which are concentrated in Jakarta and the number remains small if compared to the number of public accountants and public appraisals in some other South East Asian countries.

Grafik 2.1. Perkembangan Jumlah Akuntan Publik dan Penilai Publik Tahun 2009-2012 Graphic 2.1. Development of the Number of Public Accountants and Public Appraisals in 2009-2012 Sumber (Source): PPAJP (Accountant and Appraisal Supervisory Center)

410

2009

417

408

2010

2011

134

Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas pembinaan akuntan dan jasa penilai berupaya meningkatkan jumlah sumber daya kedua profesi tersebut, dengan target total penerbitan izin


448

2012

Penilai Publik (Public Appraisal)

Akuntan Publik (Public Accountant)

1048

995

928

903

In the development of public accountants and appraisals, the Secretariat General made efforts to increase the number of human resources of these two professions. The total target of new

akuntan publik baru dan penerbitan izin penilai publik baru sebanyak 77 orang. Dengan target tersebut, diharapkan dapat mengurangi jarak antara jumlah ketersediaan sumber daya dengan kebutuhan akan jasa akuntan publik dan penilai publik di Indonesia. Pada tahun 2012, Sekretariat Jenderal telah mengeluarkan izin untuk 84 orang dengan rincian penerbitan izin akuntan publik baru sebanyak 54 orang dan penerbitan izin penilai publik baru sebanyak 31 orang.

Dalam menjalankan fungsi membina akuntan dan jasa penilai, Sekretariat Jenderal tidak hanya berfokus dalam upaya meningkatkan jumlah akuntan publik dan penilai publik saja, tetapi juga berusaha untuk memelihara dan menciptakan profesionalisme para akuntan publik dan penilai publik yang andal dan berwawasan luas. Sekretariat Jenderal bekerja sama dengan Asosiasi Akuntan dan Penilai di Indonesia menyelenggarakan Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) Akuntan Publik dan Penilai Publik untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kompetensi akuntan publik dan penilai publik di Indonesia. Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) Akuntan Publik dan Penilai Publik ini bertujuan: a. Menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada profesi akuntan dan penilai agar memiliki standar kompetensi profesional sesuai dengan harapan masyarakat dan pengguna jasa; b. Meningkatkan kualitas maupun kuantitas pendidikan dan pelatihan di bidang profesi akuntan dan penilai mengenai peraturan perundang-undangan, teori akuntansi dan penilaian serta isu-isu terbaru mengenai peningkatan profesionalisme akuntan dan penilai; c. Memberikan solusi sementara untuk mengatasi masalah yang ada atas ketersediaan pendidikan formal profesi akuntan dan penilai dan sebagai jawaban serta sarana untuk memungkinkan para akuntan dan penilai Indonesia menghadapi persaingan global sebagai akibat adanya liberalisasi perdagangan; d. Memberikan solusi bagaimana mengatasi masalah yang timbul akibat adanya akuntan publik dan penilai publik palsu yang menandatangani laporan; e. Memperkenalkan jasa penilai dan pentingnya peranan profesi akuntan publik dan penilai publik di sektor keuangan pada masyarakat, pengguna jasa maupun pemangku kepentingan; dan f. Terciptanya keseragaman pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jasa akuntan dan penilai, dan standar yang berlaku kepada akuntan publik dan penilai publik, dan masyarakat pengguna jasa akuntan publik dan penilai.

public accountant and public appraisal licenses issues was 77. With the target, it was expected that the discrepancy between the number of existing human resources and the need of public accountants and public appraisals in Indonesia, can be reduced. In 2012, the Secretariat General issued licenses for 84 persons, consisting of 54 licenses for new public accountants and 31 licenses for new public appraisals.

In executing its function in accountant and appraisal development, the Secretariat General was not only focused on the efforts to increase the number of public accountants and public appraisals, but also to maintain and create professionalism of reliable and broad-minded pubic accountants and public appraisals. The Secretariat General jointly cooperated with the Association of Accountants and Appraisals in Indonesia in organizing an Advanced Professional Education (PPL) of Public Accountants and Public Appraisals to maintain and increase public trust to the competence of public accountants and public appraisals in Indonesia. The Advanced Professional Education (PPL) of Public Accountants and Public Appraisals was aimed at: a. Maintaining and increasing public trust to the profession of public accountants and public appraisals that they have a standard of professional competence according to the public expectation and users; b. Increasing the quality and quantity of education and training in the accountant and appraisal profession on legislation, accountancy and appraisal theory, and latest issues on increasing accountant and appraisal professionalism; c. Providing a temporary solution for the problem on the availability of formal education for accountant and appraisal profession, and an answer and facility to enable Indonesian accountants and appraisals to face the global competition due to the trade liberalization; d. Providing a solution on how to overcome problems due to false public accountants and public appraisals who could sign reports; e. Introducing appraisal services and the important role of public accountant and public appraisal profession in the financial sector to the people, users, and stakeholders; and f. Creating same understanding on the legislation related to public accountants and public appraisals, the prevailing standard to public accountants and public appraisals, and users of public accountant and public appraisal services.


135


136

Tujuan dari penyelenggaraan PPL hanya akan dapat tercapai apabila akuntan publik dan penilai publik berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan tersebut. Pada tahun 2012, Sekretariat Jenderal menargetkan jumlah akuntan publik dan penilai publik yang telah mengikuti PPL sebanyak 1.149 orang. Dengan adanya target tersebut, diharapkan akuntan publik dan penilai publik dapat menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara bekerja secara profesional serta memiliki kompetensi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman.

The aims of the Advanced Professional Education (PPL) could only be achieved when the public accountants and public appraisals actively participated in the activity. In 2012, the Secretariat General targeted 1,149 public accountants and public appraisals to take part in the Sustainable and Professional Education. With the target, public accountants and public appraisals were expected to maintain public trust by working professionally and having competence, ability, knowledge, and experience.

2. Menyusun dan menerapkan norma dan peraturan tentang akuntan publik dan penilai publik yang efektif Sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha, dalam era globalisasi perdagangan barang dan jasa, kebutuhan pengguna jasa akuntan publik dan penilai publik akan semakin meningkat, terutama kebutuhan atas kualitas informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Meskipun akuntan publik berupaya untuk senantiasa memutakhirkan kompetensi dan meningkatkan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa, kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pemberian jasa akuntan publik akan tetap ada. Untuk melindungi kepentingan masyarakat sekaligus melindungi profesi tersebut, diperlukan suatu norma dan peraturan tentang akuntan publik dan penilai publik yang efektif.

2. Arranging and applying norms and regulations on effective public accountants and public appraisals As one of the supporting professions in the business sector, in the globalization era of goods and service trade, the need of public accountant and public appraisal users would increase, particularly the need of qualified financial information as one of the considerations in a decision-making. Despite the efforts to update competence and increase professionalism to meet the users need, public accountants might still fail in providing public accountant service. To protect the public interest and the profession at a time, effective norms and regulations on public accountants and public appraisals were required.

Sekretariat Jenderal berupaya melakukan pengkajian terkait profesi akuntan publik dan penilai publik di Indonesia untuk dapat mengakomodasi perkembangan jasa akuntansi dan penilaian di Indonesia. Pada tahun 2012, Sekretariat Jenderal menargetkan beberapa kajian penyusunan peraturan tentang akuntan publik dan penilai publik, antara lain: a. PP No. 84 tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP); b. Penyusunan RUU Pelaporan Keuangan; c. Penyusunan RPP tentang Praktik Akuntan Publik; d. Penyusunan Standar Penilaian Indonesia; e. Penyusunan Pedoman Income Producing Property; f. Penyusunan Kajian Substansi Peraturan tentang Pengawasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

The Secretariat General made an assessment on the public accountant and public appraisal profession in Indonesia to accommodate development of the accountancy and appraisal service in Indonesia. In 2012, the Secretariat General targeted some assessments on regulations on public accountants and public appraisals, among others: a. Government Regulation Number 84 of 2012 concerning Committee of Public Accountant Profession (KPAP); b. Preparation of Bill on Financial Reporting; c. Preparation of Government Regulation Draft concerning Public Accountant Practices; d. Indonesian Appraisal Standard; e. Guidance Preparation of Income Producing Property; f. Study on Regulation Substances on the Supervision of Public Accountants and Public Accountant Offices.

Pencapaian tahun 2012

Achievement in 2012

1. Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) Akuntan Publik dan Penilai Publik Dalam rangka memelihara serta menciptakan profesionalisme akuntan publik dan penilai publik yang andal dan berwawasan luas, maka Sekretariat Jenderal melalui Pusat Pembinaan

1. Advanced Professional Education (PPL) of Public Accountants and Public Appraisals To maintain and create professionalism of reliable and broad-minded public accountants and public appraisals, through the Accountant and Appraisal Development Center, the Secretariat General in cooperation with the Association of Public


Accountants and Public Appraisals organized an Advanced Professional Education (PPL). In 2012, the education was organized 25 times, with the detail: a. Advanced Professional Education (PPL) for public accountants for 14 times; b. Advanced Professional Education (PPL) for public appraisals for 11 times.

Akuntan dan Jasa Penilai bersama-sama dengan Asosiasi Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik menyelenggarakan PPL. Selama tahun 2012, telah diselenggarakan 25 kali PPL, dengan rincian: a. PPL Akuntan Publik diselenggarakan sebanyak 14 kali; b. PPL Penilai Publik diselenggarakan sebanyak 11 kali.

Kegiatan PPL diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal bekerjasama dengan asosiasi profesi akuntan publik dan penilai publik. Peserta yang diundang merupakan akuntan publik, penilai publik, staf profesional kantor akuntan publik, anggota asosiasi profesi penilai, penilai pemerintah, pegawai perbankan, pegawai pemerintah daerah, BUMN/D, pegawai Kamar Dagang Indonesia (Kadin), akademisi, serta pihak-pihak lain yang terkait.

The Advanced Professional Education (PPL) was organized by the Secretariat General in cooperation with the Association of Public Accountants and Public Appraisals. Participants invited were public accountants, public appraisals, professional staff of public accountant offices, and members of appraisal associations, government appraisals, bank employees, and local government employees, State-Owned Enterprise/RegionalOwned Enterprise employees, the Indonesian Chamber of Commerce employees, academicians, and other related parties.

Materi PPL yang diberikan lebih ditekankan kepada pemahaman hal-hal yang bersifat fundamental terkait dengan review Standar Akuntan Publik (SAP) terkini, PMK Nomor 125/ PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik, serta membahas isu-isu terkini terkait profesi akuntan publik dan penilai publik di Indonesia.

Subjects provided during the Advanced Professional Education (PPL) were stressed on an understanding of fundamental matters related to the latest review of the Public Accountant Standard (SAP), Regulation of the Minister of Finance Number 125/PMK.01/2008 concerning Public Appraisal Service, and the latest issues related to the public accountant and public appraisal profession in Indonesia.

2. Layanan terhadap akuntan, akuntan publik dan penilai publik yang efektif dan efisien Dalam melakukan Pembinaan akuntan dan jasa penilai, Sekretariat Jenderal berkomitmen untuk memperbaiki proses bisnis dan administratif dalam memberikan layanan yang efisien kepada masyarakat. Salah satunya dengan menargetkan waktu penyelesaian penerbitan izin tentang akuntan publik dan penilai publik. Pada tahun 2012, waktu rata-rata penerbitan izin akuntan publik dan penilai publik selama 7,69 hari kerja, lebih cepat daripada target yang diharapkan yaitu 12 hari kerja. Target tersebut, merupakan salah satu bentuk komitmen Sekretariat Jenderal dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Target tersebut, jauh melebihi batas waktu pemrosesan pemberian izin akuntan publik dan penilai publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/ KM.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik yang menerapkan batas waktu pelayanan pemberian izin akuntan publik dan penilai publik paling lama 20 hari kerja.

2. Effective and efficient services to accountants, public accountants, and public appraisals To develop accountants and appraisals, the Secretariat General was committed to improve the business and administrative process in providing efficient services to the public. One of the methods was to target the time to complete issuance of public accountant and public appraisal licenses. In 2012, the average time to issue public accountant and public appraisal licenses was 7.69 working days, shorter than the targeted of 12 days. The target was one of the commitments of the Secretariat General in increasing its services to the people. The target was shorter than the process of providing public accountant and public appraisal licenses as regulated in Law Number 5 of 2011 concerning Public Accountants and Regulation of the Minister of Finance Number 125/KM.01/2008 concerning Public Accountant Service. Under the Law, the period to complete public accountant and public appraisal licenses was no later than 20 working days.

Selama tahun 2012, Sekretariat Jenderal telah menerbitkan 84 izin akuntan publik dan penilai publik baru dengan waktu proses 646 hari kerja. Sehingga diperoleh waktu rata rata sebesar (646 hari kerja : 84 izin = 7,69 hari kerja/izin).

In 2012, the Secretariat General issued licenses for 84 new public accountants and public appraisals within a period of 646 working days. The average time was then (646 working days: 84 licenses = 7.69 working days/license).


137


Adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan tercapainya target waktu rata-rata penyelesaian izin akuntan publik dan penilai publik selama 7,69 hari kerja adalah: a. Telah tersedia informasi publik yang dapat diakses melalui situs PPAJP tentang tata cara pengajuan permohonan izin; b. Telah dilakukan diseminasi peraturan kepada publik; c. Telah diaplikasikan Sistem Informasi Akuntan Publik dan Penilai Publik untuk pemrosesan permohonan izin; d. Pelaksanaan pemrosesan izin telah sepenuhnya dilakukan sesuai prosedur kerja yang sudah baku (SOP); e. Telah dilakukannya langkah-langkah peningkatan kualitas SDM melalui in house training di PPAJP maupun pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak atau instansi di luar PPAJP dari yang direncanakan sebanyak 11 kegiatan dan dapat direalisasikan sebanyak 14 kegiatan.

The supporting factors that help achieve the target of completing public accountant and public appraisal licenses in 7.69 working days included: a. Public information was available and accessible through PPAJP site on procedure of license application. b. Regulations were disseminated to the public. c. The Public Accountant and Public Appraisal Information System were applied for license processing. d. Licenses were entirely processed according to the Standard Operating Procedure (SOP). e. Steps to increase human resources quality were made through in-house training at the Accountant and Appraisal Development Center (PPAJP) held by institutions outside the Accountant and Appraisal Development Center (PPAJP). From 11 activities targeted, 14 activities were realized.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Electronic Procurement Service Center (LPSE) e-Procurement merupakan kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Kementerian Keuangan merupakan salah satu dari tiga instansi pemerintah selain Menko Perekonomian dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang diamanatkan dalam Inpres tersebut untuk melaksanakan uji coba implementasi e-Procurement di lingkungan instansi pemerintah. Selanjutnya e-Procurement selalu menjadi instrumen dalam rencana aksi pencegahan korupsi sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 17 Tahun 2011 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2013, yang mewajibkan instansi pemerintah melelang paket-paket pekerjaan di lingkungan kerja masing-masing melalui e-Procurement. Pada tahun 2013, ditargetkan seluruh pekerjaan di lingkungan Kementerian Keuangan 100 persen sudah melalui e-Procurement. Kebijakan nasional e-Procurement tersebut juga didukung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi sebagai indikator dalam reformasi birokrasi instansi pemerintah dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan zona integritas menuju wilayah yang bersih dan bebas korupsi di lingkungan K/L dan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan layanan e-Procurement di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal melalui salah satu fungsinya sebagai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73 Tahun 2009

138


e-Procurement is a national policy as stated in the Presidential Instruction Number 5 of 2004 concerning the Acceleration of Corruption Eradication. The Ministry of Finance was 1 of 3 government institutions, other than the Coordinating Ministry of Economics and the National Development Planning Agency (Bappenas), which had been mandated by the Presidential Instruction to test implementation of e-Procurement at government institutions. e-Procurement was then always an instrument in the corruption prevention action plan as stated in the Presidential Instruction Number 17 of 2011 and Presidential Instruction Number 1 of 2013, which oblige government institutions to auction jobs at each institution through e-Procurement. In 2013, it is targeted that all jobs at the Ministry of Finance would be through e-Procurement. The e-Procurement national policy was also supported by the Ministry of Administrative and Bureacracy Reform as an indicator of bureaucracy reform in government institutions and a benchmark of the achievement of the integrity zone development towards clean and corruption-free areas in ministries/ government agencies and local governments as stated in Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucracy Reform Number 60 of 2012. The policy and organization of e-Procurement service were formulated by the Secretariat General through one of its functions as e-Procurement service, stipulated by Regulation of the Minister of Finance Number 73 of 2009 as has been last amended by Regulation of the Minister of Finance Number 184 of 2010. Under the Regulation of the Minister of Finance,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 184 Tahun 2010. Berdasarkan PMK tersebut tugas Sekretariat Jenderal selaku LPSE bukan hanya meliputi unit-unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, tetapi juga kepada instansi pemerintah baik lingkup Satuan Kerja Kantor Pusat, maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pada awal implementasi tahun 2008 hanya terdapat dua paket lelang. Sedangkan pada tahun 2012, Sekretariat Jenderal melalui LPSE telah melakukan 1.395 kali pelelangan dengan total nilai paket pengadaan mencapai Rp3,36 triliun atau 98,43 persen dari total nilai pengadaan sebesar Rp3,42 triliun. Nilai transaksi ini memenuhi target Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 yang menyebutkan sekurang-kurangnya 75 persen dari total nilai pengadaan di lingkungan kantor pusat instansi pemerintah dilakukan melalui e-Procurement. Capaian Kinerja e-Procurement

the e-Procurement task of the Secretariat General included not only Echelon I units at the Ministry of Finance, but also government institutions, both at central offices as well as regional offices. In the initial implementation in 2008, only two auctions were conducted. In 2012, the Secretariat General conducted 1,395 times of auction with total value of IDR3,36 trillion or 98.43 percent of the total procurement in amount of IDR3.42 trillion. The transaction value exceeded target of the Presidential Instruction Number 17 of 2011 stating that at least 75 percent of the total procurement in government institutions should be executed through e-Procurement. Achievement of e-Procurement Performance

Merupakan capaian dari hasil lelang yang dilakukan melalui pengadaan barang secara elektronik baik di lingkungan unit Eselon I maupun K/L yang menjadi pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan. Data capaian kinerja e-Procurement ini secara periodik telah disampaikan kepada pimpinan unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan K/L sebagai pengguna sistem dalam rangka memberikan apresiasi dan mendorong optimalisasi e-Procurement di lingkungan kerja masing-masing. Adapun kinerja lelang secara elektronik secara keseluruhan yang dilakukan melalui LPSE Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut: 1. Lingkup unit Eselon I Kementerian Keuangan a. Total paket yang dilelang: 1.498 paket; b. Total pagu paket: Rp3.423.224.249.394,79; c. Total nilai hasil lelang: Rp2.866.579.187.220,81; d. Total penghematan yang dihasilkan: Rp502.889.246.785,98 atau sebesar 14,92 persen. 2. Lingkup K/L sebagai pengguna sistem a. Total paket yang dilelang: 767 paket; b. Total pagu paket: Rp2.898.566.173.943,2; c. Total nilai hasil lelang: Rp2.624.888.537.337,53; d. Total penghematan yang dihasilkan: Rp215.329.138.391,79 atau sebesar 7,58 persen. 3. Total kinerja pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan adalah a. Total paket yang dilelang: 2.162 paket; b. Total pagu paket: Rp6.209.686.109.736; c. Total nilai hasil lelang: Rp5.491.467.724.558; d. Total penghematan yang dihasilkan: Rp718.218.385.178 atau sebesar 12 persen.

It was auction result through e-Procurement at both Echelon I units as well as ministries/government agencies as e-Procurement users. Data of the e-Procurement performance was periodically submitted to Echelon I units at the Ministries of Finance and ministries/ institutions as the system users to appreciate and encourage e-Procurement optimization at each ministries/government agencies. Performance of electronic auction conducted by the Ministry of Finance’s e-Procurement is as follows: 1. Echelon I units at the Ministry of Finance a. Total of packages auctioned: 1,498 b. Total package ceiling: IDR3,423,224,249,394.79; c. Total auction value: IDR2,866,579,187,220.81; d. Total efficiency: IDR502,889,246,785.98 or 14.92 percent 2. Ministries/Government Agencies as the system users a. Total of packages auctioned: 767 b. Total package ceiling: IDR2,898,566,173,943.2; c. Total auction value: IDR2,624,888,537,337.53; d. Total efficiency: IDR215,329,138,391.79 or 7.58 percent 3. The total performance of the procurement of goods / services were made through the Electronic Procurement System at Ministry of Finance was including as follow a. Total of packages auctioned: 2,162; b. Total package ceiling: IDR6,209,686,109,736; c. Total auction value: IDR5,491,467,724,558; d. Total efficiency: IDR718,218,385,178 or 12 percent.

Peningkatan Peran Sepanjang Tahun 2012

Roles Increase in 2012

Sebagai sebuah organisasi, Sekretariat Jenderal melalui fungsinya sebagai LPSE harus mengembangkan atau menginisiasi hal-hal baru

As an organization, the Secretariat General as e-Procurement institution should develop or initiate new things that support the organization’s performance


139


yang sifatnya mendukung kinerja organisasi dan/atau menjadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya peningkatan peran dan mendukung terwujudnya pembaruan (new initiatives). Sehubungan dengan itu, peningkatan peran yang telah dilakukan selama tahun 2012 meliputi:

and/or activities that increase and support new initiatives. In relation to that, increasing the roles in 2012 included:

1. Pembangunan Vendor Management System Vendor Management System merupakan aplikasi yang dapat membantu Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melakukan pengukuran kinerja penyedia barang/ jasa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Penyedia Barang/ Jasa yang dinilai merupakan penyedia yang menjadi pemenang dalam proses lelang melalui e-Procurement. Aplikasi Vendor Management System dapat diakses melalui laman www.vms. lpse.depkeu.go.id. Kebijakan yang melandasi penerapan Vendor Management System di lingkungan Kementerian Keuangan adalah PMK Nomor 139 tahun 2012 Tentang Mekanisme Registrasi, Verifikasi dan Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan.

1. Development of a Vendor Management System Vendor Management System is an application that helps work units at the Ministry of Finance to measure performance of the goods/ service providers in the work implementation according to the stipulated criteria. The goods/ service providers measured were winners of the e-Procurement auction process. Application of the Vendor Management System can be accessed through www.vms.lpse. depkeu.go.id. The policy underlying the application of Vendor Management System at the Ministry of Finance was Regulation of the Minister of Finance Number 139 of 2012 concerning Mechanism of Registration, Verification, and Performance Assessment of Goods/Service providers at e-Procurement of the Ministry of Finance.

Aspek yang dinilai dalam Vendor Management System meliputi ketepatan kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam kontrak. Implementasi Vendor Management System selain meningkatkan akuntabilitas dari pasar e-Procurement yang dikelola, juga dapat menjadi suatu instrumen yang dapat dijadikan referensi bagi panitia pada saat melakukan proses evaluasi pemilihan penyedia, sehingga efektivitas terhadap proses evaluasi tersebut dapat lebih ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Aspects assessed in the Vendor Management System were quality, quantity, and time accuracy of the work execution according to the stipulation in the contract. Apart from increasing accountability of the managed e-Procurement market, the Vendor Management System could also be an instrument of reference for a committee during an evaluation process of selecting providers, so that effectiveness of the evaluation process could be increased to get the best result.

Gambar 2.4. Screenshot Vendor Management System Pusat LPSE Picture 2.4. Screenshot of e-Procurement Vendor Management System Sumber (Source): Pusat LPSE (e-Procurement Service Center)

2. Implementasi ISO 27001:2005 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Standar internasional (ISO) yaitu ISO 27001:2005 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi diterapkan dalam rangka meningkatkan internal

140


2. Implementation of ISO27001:2005 on Information Security Management System The International Standard ISO 27001:2005 on Information Security Management System was applied to increase the organization’s internal

control. The ISO application was aimed at increasing the trust of service users through increasing information assets security, maintaining information assets, and maintaining profitable competition, as well as maintaining private information of the service users. In two years, through its function as e-Procurement institution, the Secretariat General applied two international standards as in 2011; it also obtained ISO 9001:2008 certificates on Quality Management. In particular, the application of ISO 27001:2005 was mandate of Decree of the Minister of Finance Number 440 of 2011 concerning the Grand Design of International Standardized Service Activities Certification.

kontrol organisasi. Penerapan ISO ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna layanan melalui peningkatan keamanan aset informasi, menjaga aset informasi, memelihara persaingan yang menguntungkan, serta menjaga informasi pengguna layanan yang sifatnya private. Dalam kurun waktu dua tahun, Sekretariat Jenderal melalui fungsinya sebagai LPSE telah menerapkan dua standar internasional karena pada tahun 2011 telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 tentang Manajemen Mutu. Secara khusus penerapan ISO 27001 : 2005 merupakan amanat KMK Nomor 440 Tahun 2011 tentang Grand Design Sertifikasi Kegiatan Pelayanan Berstandar Internasional. 3. Pembangunan layanan Call Center berbasis web Call Center LPSE merupakan sistem aplikasi terkoneksi dengan menggunakan fasilitas CISCO yang bertujuan untuk memudahkan pengguna LPSE dalam menyampaikan pertanyaan, pelayanan, dukungan teknis, dan/ atau pengaduan dari penggunan sistem LPSE Kementerian Keuangan, serta mengintegrasikan pencatatannya. Adapun nomor telepon Call Center LPSE Kementerian Keuangan yang dapat dihubungi yaitu 021-29225922 (yang terdiri dari line yang terkoneksi).

3. Development of Web-based Call Center Call Center is a two-way communication service based on a web-based application system to facilitate the Secretariat General as e-Procurement institution in taking care of the needs of service users related to questions, service, technical support, or complaints. The phone numbers of the e-Procurement institution Call Center of the Ministry of Finance are 021-29225922.

4. Mengkoordinasikan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Daerah Melalui Surat Sekretaris Jenderal Nomor S-1270/SJ/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan Kementerian Keuangan, Sekretariat Jenderal mendapatkan penugasan untuk mengkoordinasikan pembentukan ULP Daerah di lingkungan instansi vertikal yang disinergikan dengan layanan e-Procurement. Pada tahun 2012, progress yang telah diselesaikan yakni melakukan seleksi untuk calon anggota ULP Daerah pada Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat, kegiatan tersebut disinergikan pelaksanaannya dengan Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal.

4. Coordination of Setting Up Regional Procurement Service Units (ULP) Based on Letter of the Secretary General Number S-1270/SJ/2012 dated June 25th, 2012 concerning the Setting up of Procurement Service Units (ULP) at the Ministry of Finance, the Secretariat General was assigned to coordinate the setting up of Procurement Service Units (ULP) in vertical institutions synergized with e-Procurement service. In 2012, the progress completed included selection of member candidates for regional Procurement Service Units (ULP) in the provinces of North Sumatra, South Sumatra, West Java, East Java, West Kalimantan, East Kalimantan, South Sulawesi, and West Nusa Tenggara. The activity was synergized with the Equipment Bureau of the Secretariat General.

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan Secretariat of Taxation Supervisory Committee Dasar Hukum Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

Legal Basis of the Secretariat of Taxation Supervisory Committee

Menteri Keuangan telah membentuk Komite Pengawas Perpajakan (Komite) melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 54/PMK.09/2008, sebagai implementasi Pasal 36C UU nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dengan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007.

The Minister of Finance set up a Taxation Supervisory Committee through Regulation of the Minister of Finance Number 54/PMK.09/2008 as implementation of Article 36C Law Number 6 of 1983 concerning General Stipulation and Taxation Procedure as has been amended with Law Number 28 of 2007, and lastly by the Law Number 16 of 2007.


141


142

Sesuai PMK, dalam menjalankan tugasnya Komite dibantu oleh suatu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan pada tanggal 26 Juli 2010 telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 133/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 133/ PMK.01/2010 tersebut dijelaskan bahwa Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan (Sekretariat Komite) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis Komite meliputi semua kegiatan pengamatan, pengumpulan informasi, dan penerimaan pengaduan serta melakukan pengkajian dan memberikan saran dan/masukan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Instansi Perpajakan.

Under the Regulation of the Minister of Finance, in executing its task, the Committee was assisted by a Secretariat chaired by a Secretary, stipulated with Decree of the Minister of Finance. On July 26th, 2010, the Minister of Finance stipulated Regulation of the Minister of Finance Number 133/PMK.01/2010 concerning the Organization and Governance of the Secretariat of Taxation Supervisory Committee. Under the Regulation of the Minister of Finance Number 133/ PMK.01/2010, it was stated that the Secretariat of the Taxation Supervisory Committee had the task to provide technical and administrative service to support the technical assignment of the Committee, including observation, information collection, and complain reception, as well as assessment and recommendation/input required in the implementation of the taxation institution’s task.

Dalam mendukung dan melaksanakan tugasnya tersebut, Sekretariat Komite yang merupakan unit dari Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 1. Koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja fasilitasi analisa dan konsultasi, fasilitasi pencegahan dan pemantauan, serta fasilitasi pengaduan dan verifikasi di lingkungan Komite Pengawas Perpajakan; 2. Koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategis, dan laporan; 3. Penyiapan rekomendasi dan pemberian saran/ masukan dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas instansi perpajakan; 4. Pengelolaan urusan SDM, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, serta keuangan; dan 5. Pelaksanaan urusan tata usaha Komite Pengawas Perpajakan.

To support and implement the task, the Committee Secretariat as a unit of the Secretariat General, had the following functions: 1. To coordinate and arrange technical policy and work program of the analysis and consultation facilities, prevention and monitoring facilities, and complaints and verification facilities in the Taxation Supervisory Committee; 2. To coordinate preparation of the work program, strategic plan, and report; 3. To prepare recommendation and input to increase task implementation of the taxation institution; 4. To manage human resources, arrange the organization and governance, and finance; and 5. To arrange administration of the Taxation Supervisory Committee.

Sesuai hirarkinya pada PMK 133/PMK.01/2010, Sekretariat Komite secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite, namun secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Karena secara fungsional berada di bawah Komite, maka dalam melaksanakan tugas pelayanan teknisnya, Sekretariat Komite melakukan fasilitasi kegiatan pengawasan perpajakan yang dilakukan oleh Komite.

According to its hierarchy in Regulation of the Minister of Finance Number 133/PMK.01/2010, the Committee Secretariat was functionally under and responsible to the Committee Chairman, and administratively under and responsible to the Secretary General of the Ministry of Finance. As it was functionally under the Committee, in executing its technical task, the Committee Secretariat facilitated taxation supervisory activities conducted by the Committee.

Sasaran Strategis Sekretariat Komite

Strategic Target of the Committee Secretariat

Dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan teknis Komite, setiap tahunnya Sekretariat Jenderal menetapkan rencana dan target kegiatan. Untuk merealisasikan rencana dan pencapaian target yang telah ditetapkan, Sekretariat Jenderal menyusun sasaran-sasaran strategis baik yang bersifat teknis pengawasan perpajakan maupun yang bersifat administratif, dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas teknis pengawasan perpajakan.

To implement technical task of the Committee, every year, the Secretariat General stipulated the plan and target of activities. To realize the stipulated plan and target, the Secretariat General prepared strategic targets both technical of taxation supervision as well as administrative, in relation to the implementation of the technical tasks of the taxation supervision.

Adapun sasaran strategis yang bersifat teknis pengawasan perpajakan adalah: 1. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat secara

The technical strategic targets of the taxation supervision included: 1. Effective follow up to public complaints;


Efektif; 2. Pencegahan Penyimpangan yang Efektif; 3. Analisa dan Evaluasi yang relevan; dan 4. Konsultasi dan sosialisasi yang efektif.

2. Effective prevention of deviations; 3. Relevant analysis and evaluation; and 4. Effective consultation and socialization.

Keempat sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan fasilitasi pengawasan berupa pengumpulan informasi, pengamatan, konsultasi, pengkajian, pengelolaan pengaduan, serta kegiatan fasilitasi lainnya sebagai sarana untuk mencapai sasaran (target) utama Sekretariat Jenderal berupa bahan dan konsep saran/rekomendasi yang dapat dimanfaatkan Komite dalam memberikan saran/rekomendasi kepada Menteri Keuangan dalam rangka peningkatan kinerja instansi perpajakan.

These four strategies were implemented through some supervisory activities in the form of information collection, observation, consultation, assessment, complaints management, and other facility activities as a means to achieve the main targets of the Secretariat General. The means was in the form of materials and recommendation concept which could be used by the Committee in providing recommendation to the Minister of Finance in the framework of increasing performance of the taxation institution.

Sedangkan sasaran strategis yang bersifat administratif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas teknis pengawasan perpajakan adalah: 1. Pembentukkan SDM memiliki integritas dan kompetensi tinggi; 2. Pengembangan Organisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi (TIK) yang optimal; serta 3. Pengelolaan anggaran yang optimal dan efisien.

The administrative strategic targets to support implementation of the taxation supervisory technical task included: 1. Establishment of human resources who have high integrity and competence; 2. Development of the organization and optimal use of Information and Communication Technology (ICT); and 3. Optimal and efficient budget management.

Sasaran tersebut dicapai melalui beberapa kegiatan pengembangan SDM berupa penyelenggaraan workshop dan In House Training (IHT), mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat); kegiatan pengembangan organisasi dan pemanfaatan TIK berupa mapping uraian jabatan, analisis pengukuran beban kerja, mitigasi risiko, dan pemanfaatan aplikasi yang telah dibangun di Kementerian Keuangan; serta kegiatan pengelolaan anggaran Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan fungsi mendukung Komite.

The targets were achieved through human resources development activities, including workshops and in house trainings, sending employees to education and training programs, organization and ICT development in the form of mapping the job description, analyzing the work load, mitigating risk, and using the application set up at the Ministry of Finance, as well as managing budget of the Secretariat General to support the Committee.

Fasilitasi Kegiatan Pengawasan Instansi Perpajakan

Facility of Taxation Institution Supervisory Activity

Sebagai bentuk fasilitasi kegiatan Komite dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas instansi perpajakan, Sekretariat Jenderal melakukan kegiatan pengumpulan informasi, kegiatan pengamatan, kegiatan konsultasi, dan pengkajian. Dari pelaksanaan fasilitasi kegiatan tersebut, Sekretariat Jenderal dapat memberikan konsep saran untuk dijadikan bahan rekomendasi Komite kepada Menteri Keuangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi perpajakan.

To facilitate the Committee’s activities in supervising the taxation institution tasks, the Secretariat General conducted information collection, activities observation, consultation, and assessment. From the activities, the Secretariat General could provide a concept for the Committee’s recommendation to the Minister of Finance related to implementation of the taxation institution task.

Adapun matrik tema pelaksanaan kegiatan fasilitasi selama tahun 2012 terinci dalam Tabel 2.27.

Matrix of the facilities in 2012 is detailed in Table 2.27.


143


Tabel 2.27. Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi untuk Komite Selama Tahun 2012 Table 2.27. Facilities for the Committee in 2012 Sumber (Source): Sekretariat Komwas Perpajakan (Secretariat of Taxation Supervisory Committee)

No 1

144

Kegiatan (Activity) Fasilitasi kegiatan pengumpulan informasi (Facilitation of information gathering activities)

Jumlah tema (Number of Theme) 30

Tema (Theme) 1.1.

Perpajakan Research In Motion BlackBerry (RIM BB) (Taxation Research In Motion BlackBerry (RIM BB)) 1.2. Penertiban dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah di DJP dalam rangka pencegahan (Putting into order and use of illegal tax invoice at the Directorate General of Tax for prevention) 1.3. Perpajakan RIM BB (Taxation Research In Motion BlackBerry (RIM BB)) 1.4. Kelapa Sawit dan Crude Palm Oil (CPO) di Direktorat Jenderal Pajak (Crude Palm Oil at the Directorate General of Tax) 1.5. Evaluasi dan optimalisasi strategi penerimaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak (Evaluation and optimization of tax-revenue strategy at the Directorate General of Tax) 1.6. Intensifikasi perpajakan pada sektor pertambangan di Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pencegahan dan penyimpangan sektor tersebut (Taxation intensification in the mining sector at the Dirctorate General of Tax for prevention and deviation in the sector) 1.7. Aspek perpajakan dalam rangka penerapan kawasan berikat (Taxation aspect in the framework of bonded zone application) 1.8. Penerapan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi pada Direktorat Jenderal Pajak (Application of Anti Corruption Initiative Assessment at the Directorate General of Tax) 1.9. Pengaduan Masyarakat (Public complaints) 1.10. APBN-P di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (The Revenue and Expenditure Budget for Central Government Review at the Budget Commission of the House of Representatives) 1.11. Rekening tidak wajar bagi PNS di Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pencegahan (Abnormal accounts for civil servants at the Directorate General of Tax for prevention) 1.12. Isu-isu strategis yang terjadi pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea & Cukai (Strategic issues occurring at the Directorate General of Tax and the Directorate General of Customs and Excise) 1.13. Permasalahan perpajakan pertambangan emas, timah, batubara, dan minyak bumi (Taxation problems in gold, tin, coal, and oil mining) 1.14. Pemeriksa Pajak di Direktorat Jenderal Pajak (Tax examiners at the Directorate General of Tax) 1.15. Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No: Per-05/PJ/2012 tentang Registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012 di Kantor PusatDirektorat Jenderal Pajak (Implementation of Regulation of the Director General of Tax No: Per-05/ PJ/2012 on Re-registration of Tax Businessmen 2012 in the Head Office of the Directorate General of Tax) 1.16. Kerjasama Direktorat Jenderal Pajak dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Cooperation between the Directorate General of Tax and the Corruption Eradication Commission) 1.17. Pengembangan pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui Pendidikan dan Pelatihan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Employees development at the Directorate General of Tax through Education and Training at the Financial Education and Training Agency) 1.18. Upaya pencegahan pelanggaran kode etik dan kinerja pegawai Direktorat Jenderal Bea & Cukai (Preventive efforts of code of ethics and employee performance violations at the Directorate General of Customs and Excise) 1.19. Penyusunan profil atas tindakan penyelewengan pajak oleh oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Profile preparation of tax misappropriation by employees of the Directorate General of Tax) 1.20. Laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan terkait pengawasan dan permasalahan migas di Itjen Kemenkeu dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (Report of audit result of the Financial and Development Supervisory Agency related to oil and gas supervision and problems at the Inspectorate General of the Ministry of Finance and the Head Office of the Directorate General of Tax) 1.21. Pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hulu migas di BP Migas dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (Supervision and monitoring of oil and gas upstream activities at Oil and Gas Implementation Body (BP Migas) and the Head Office of the Directorate General of Tax) 1.22. Permasalahan perpajakan di KADIN (Kamar Dagang dan Industri) dan APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) (Taxation problems at the Indonesian Chamber of Commerce (Kadin) and the Association of Indonesian Businessmen (APINDO))


No

Kegiatan (Activity)

Jumlah tema (Number of Theme)

Tema (Theme) 1.23. WP Importir Kedelai di Kantor PusatDirektorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea & Cukai (Soybean importer tax payers at the Head office of the Directorate General of Tax and the Directorate General of Customs and Excise) 1.24. Pelaksanaan rencana join audit di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea & Cukai, dan Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok (Implementation of a joint audit plan at the Head Office of the Directorate General of Tax, the head Office of the Directorate General of Customs and Excise, and the Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok) 1.25. Pola Pengembangan SDM di DJBC pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea & Cukai (Human resources Development at the Directorate General of Customs and Excise at the Head Office of the Directorate General of Customs and Excise) 1.26. Pelaksanaan Tax Allowance/PP Nomor 52 Tahun 2011 di Direktorat Jenderal Pajak (Tax Allowance implementation/Government Regulation Number 52 Year 2011 at the Directorate General of Tax) 1.27. Pelaksanaan PMK-68/PMK.03/2012 tentang tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan (Implementation of Regulation of the Minister of Finance Number PMK-68/PMK.03/2012 concerning the Procedure of Tax Debt Deletion and Stipulation of the Deletion Amount) 1.28. Persiapan pengalihan PBB ke pemerintah daerah dan perkembangan pelaksanaan pemutakhiran basis data PBB (Preparation of Land and Property Tax Takeover to Local Governments and development of updating data basis of the Land and Property Tax) 1.29. PER-20/PJ/2012 dan SE-12/PJ/2012 serta tindak lanjut rekomendasi Komite Pengawas Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (PER-20/PJ/2012 and SE-12/PJ/2012 as well as follow up to the recommendation of the Taxation Supervisory Committee at the Directorate General of Tax) 1.30. Importasi sapi dan daging sapi pada pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea & Cukai (Cow and beef imports at major ports in Indonesia at the Head Office of the Directorate General of Customs and Excise)

2.

Fasilitasi kegiatan pengamatan (Facilitation of observation)

2

2.1. Penggunaan faktur pajak tidak sah oleh Wajib Pajak di Kawasan Berikat (Use of illegal tax invoices by Tax Payers at Bonded Zones) 2.1. Importasi kedelai (Soybean imports)

3.

Fasilitasi kegiatan konsultasi (Facilitation consulting activities)

13

3.1. Fasilitas Kawasan Berikat di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea & Cukai (Bonded Zone Facilities at the Directorate General of Tax and the Directorate General of Customs and Excise) 3.2. Penanganan Faktur Pajak Tidak Sah di Direktorat Jenderal Pajak (Handling Illegal Tax Invoices at the Directorate General of Tax) 3.3. Perekaman Data di Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (Data Recording at the Directorate of Taxation Information Technology at the Directorate General of Tax) 3.4. Data SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan pengelolaannya di Direktorat Jenderal Pajak (Data of Tax Notification of Value Added Tax Period and its Management at the Directorate General of Tax) 3.5. Evaluasi tugas dan fungsi Account Representative (AR) serta strategi pengembangannya di bagian kepegawaian, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) dan Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (Evaluation of tasks and functions of Account Representatives and its development strategy at the personnel division, Directorate of Internal Compliance and Aparatus Resources Transformation and the Directorate of Compliance and Revenues Potential at the Directorate General of Tax) 3.6. Pelaksanaan dan pembinaan tugas AR di Direktorat Jenderal Pajak (Tasks implementation and development of Account Representatives at the Directorate General of Tax) 3.7. Atase keuangan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak danKantor Pusat Direktorat Jenderal Bea & Cukai (Financial Attache at the Head Office of the Directorate General of Tax and the Head Office of the Directorate General of Customs and Excise) 3.8. Kebijakan fiskal (Fiscal policies) 3.9. Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 31 Tahun 2012 (Follow up to Government regulation number 31/2012) 3.10. Kegiatan pengawasan perpajakan dan audiensi terkait pelaksanaan Perdirjen Pajak Nomor Per-05/PJ/2012 tentang Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012 (Taxation supervision and audience related to the implementation of Regulation of the Director General of Tax Number Per-05/PJ/2012 on the Re-registration of Tax Businessmen 2012) 3.11. Pemeriksa Pajak di Direktorat Jenderal Pajak (Tax Examiners at the Directorate General of Tax) 3.12. Perkembangan pelaksanaan join audit di Kantor PusatDirektorat Jenderal Pajak dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea & Cukai (Progress of the joint audit implementation at the Head Office of the Directorate General of Tax and the Head Office of the Directorate General of Customs and Excise) 3.13. Upaya optimalisasi penerimaan pajak tahun 2012 dan rencana penerimaan pajak tahun 2013 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (Optimization efforts of tax revenue 2012 and plan of tax revenue 2013 at the Head Office of the Directorate General of Tax)


145


No 4.

Jumlah tema (Number of Theme)

Kegiatan (Activity) Fasilitasi kegiatan kajian (Facilitation of study)

8

Tema (Theme) 4.1. Penanganan perpajakan terhadap RIM BB (Taxation Research in Motion Blackberry) 4.2. Faktur pajak tidak sah (Illegal tax invoices) 4.3. Reposisi dan revitalisasi AR (Account Representatives reposition and revitalization) 4.4. Kawasan Berikat (Bonded zones) 4.5. Pemeriksaan pajak (Tax examination) 4.6. Pertambangan emas (Gold mining) 4.7. Pertambangan batubara (Coal mining) 4.8. Optimalisasi penerimaan pajak tahun 2013 (Optimization of tax revenue 2013)

Selain kegiatan tersebut di atas, Sekretariat Jenderal juga melaksanakan fasilitasi kegiatan lainnya berupa fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat, workshop, dan fasilitasi kegiatan sosialisasi Komite.

Apart from the above activities, the Secretariat General facilitated other activities; including public complaints management, workshops, and the Committee’s socialization.

1. Fasilitasi Pengelolaan Pengaduan Fasilitasi Pengelolaan Pengaduan dilaksanakan dalam rangka menampung pengaduan masyarakat yang diadukan kepada Komite tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Instansi Perpajakan. Selama tahun 2012, Komite menerima pengaduan dari masyarakat sebanyak 36 pengaduan. Atas 36 pengaduan tersebut, Sekretariat Jenderal telah melakukan klasifikasi dan verifikasi.

1. Complaints Management Complaints Management facility was provided to accommodate public complaints addressed to the Committee on everything related to the Taxation Institution tasks. In 2012, the Committee received 36 complaints from the public, which the Secretariat General had clarified and verified.

Berdasarkan instansi yang diadukan, pengaduan dari masyarakat tersebut dapat dirinci sebagai berikut: a. Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 28 pengaduan (78 persen); b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebanyak 3 pengaduan (8 persen); c. Instansi Lainnya sebanyak 5 pengaduan (14 persen).

Based on the institutions complained, the public complaints were detailed as follow: a. The Directorate General of Tax received 28 complaints (78 percent); b. The Directorate General of Customs and Excise received 3 complaints (8 percent); c. Other institutions received 5 complain (14 percent).

Grafik 2.2. Pengaduan Masyarakat Terhadap Instansi di Kementerian Keuangan Graphic 2.2. Public Complaints toward Institutions at the Ministry of Finance Sumber (Source): Aplikasi Pengaduan Masyarakat Komite Pengawas Perpajakan per 31 Desember 2012 (Application of Public Complaints from the Taxation Supervisory Committee per December 31st, 2012)

Direktorat Jenderal Pajak (Directorate General of Tax) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Directorate General of Customs and Excise) Instansi Lainnya (Other Institutions)

146

Berdasarkan fungsi perpajakan yang menjadi pokok aduan, pengaduan masyarakat tersebut dapat dirinci sebagai berikut: a. Pemeriksaan sebanyak 12 pengaduan (33 persen); b. Sumber Daya Manusia sebanyak 6 pengaduan (17 persen); c. Potensi Pajak sebanyak 9 pengaduan (25 persen); d. Pelayanan sebayak 3 pengaduan (8 persen); e. Keberatan dan Banding sebanyak 1 pengaduan


Based on the taxation function as the main complain, the public complaints were detailed as follow: a. Examination of 12 complaints (33 percent); b. Human Resurces of 6 complaints (17 percent); c. Tax potential of 9 complaints (25 percent); d. Service of 3 complaints (8 percent); e. Objection and appeal of 1 complain (3 percent); f. Investigation of 2 complaints (6 percent); g. Other functions of 3 complain (8 percent).

(3 persen); f. Penyidikan sebanyak 2 pengaduan (6 persen); g. Fungsi Lainnya sebanyak 3 pengaduan (8 persen). Grafik 2.3. Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Fungsi Perpajakan Graphic 2.3. Public Complaints based on the Taxation Function Sumber (Source): Aplikasi Pengaduan Masyarakat Komite Pengawas Perpajakan per 31 Desember 2012 (Application of Public Complaints from the Taxation Supervisory Committee per December 31st, 2012)

Pemeriksaan (Examination)

Keberatan dan Banding (Objection and Appeal)

Sumber Daya Manusia (Human Resource)

Penyidikan (Education)

Potensi Pajak (Tax Potential)

Fungsi Lainnya (Other Function)

Pelayanan (Service)

Berdasarkan hasil verifikasi dari pengaduan masyarakat yang masuk pada Komite Pengawas Perpajakan pada tahun 2012 dapat dirinci sebagai berikut: a. Pengaduan layak ditindaklanjuti ke unit terkait sebanyak 30 pengaduan (83 persen); b. Pengaduan yang tidak layak ditindaklanjuti ke unit terkait (diarsipkan) sebanyak 6 pengaduan (17 persen).

Based on the verification result, the public complaints to the Taxation Supervisory Committee in 2012 could be detailed as follow: a. Complaints appropriate to be followed up to related units of 30 complaints (83 percent); b. Complaints inappropriate to be followed up to related units (archived) of 6 complaints (17 percent).

Grafik 2.4. Hasil Verifikasi Pengaduan Graphic 2.4. Result of Complaints Verification Sumber (Source): Aplikasi Pengaduan Masyarakat Komite Pengawas Perpajakan per 31 Desember 2012 (Application of Public Complaints from the Taxation Supervisory Committee per December 31st, 2012)

Layak Ditindaklanjuti (Should be Follow Up) Tidak layak ditindaklanjuti/Diarsipkan (Should not be Follow Up)

Berdasarkan Unit Instansi yang menindaklanjuti, pengaduan masyarakat pada tahun 2012 dapat dirinci sebagai berikut: a. Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 23 pengaduan (77 persen); b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebanyak 2 pengaduan (7 persen); c. Inspektorat Jenderal sebanyak 4 pengaduan (13 persen); d. Instansi Lainnya sebanyak 1 pengaduan (3 persen).

Based on the institutional unit that followed up, the public complaints in 2012 could be detailed as follow: a. Directorate General of Tax of 23 complaints (77 percent); b. Directorate General of Customs and Excise of 2 complaints (7 percent); c. Inspectorate General of 4 complaints (13 percent); d. Other institutions of 1 complain (3 percent).


147


Grafik 2.5. Instansi yang Menindaklanjuti Pengaduan Graphic 2.5. Institutions that Followed up Complaints Sumber (Source): Aplikasi Pengaduan Masyarakat Komite Pengawas Perpajakan per 31 Desember 2012 (Application of Public Complaints from the Taxation Supervisory Committee per December 31st, 2012)

Direktorat Jenderal Pajak (Directorate General of Tax) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Directorate General of Customs and Excise) Inspektorat Jenderal (Inspectorate General) Instansi Lainnya (Other Institutions)

Dari 30 pengaduan yang layak ditindaklanjuti oleh Komite Pengawas Perpajakan kepada unit terkait, proses tindak lanjutnya dapat dirinci sebagai berikut: a. Pengaduan telah selesai ditindaklanjuti oleh unit terkait sebanyak 19 pengaduan (63 persen); b. Pengaduan belum selesai ditindaklanjuti oleh unit terkait sebanyak 11 pengaduan (37 persen).

Out of 30 complaints which were appropriate to be followed up by the Taxation Supervisory Committee to related units, the follow up process could be detailed as follow: a. Follow ups completed by the related units of 19 complaints (63 percent); b. Follow ups not completed yet by the related units of 11 complaints (37 percent).

Grafik 2.6. Proses Tindak Lanjut Pengaduan Unit Terkait Graphic 2.6. Complaints Follow up Process by Related Units Sumber (Source): Aplikasi Pengaduan Masyarakat Komite Pengawas Perpajakan per 31 Desember 2012 (Application of Public Complaints from the Taxation Supervisory Committee per December 31st, 2012)

Selesai (Finish) Belum Selesai (Not Finish Yet)

2. Fasilitasi kegiatan workshop Fasilitasi kegiatan workshop dilaksanakan untuk mendukung kegiatan kajian bidang perpajakan yang sedang dilakukan oleh Komite. Dalam rangka mencari ide-ide baru dari pihak luar, Komite mengundang pihak terkait dan juga beberapa nasumber yang mengetahui/terjun di bidangnya. Selama tahun 2012, Sekretariat Jenderal telah berhasil memfasilitasi tiga kegiatan workshop, dengan tema: a. Faktur Pajak tidak sah Tujuan workshop adalah untuk mendapatkan keterangan tentang terjadinya pemanfaatan faktur pajak tidak sah serta mendapatkan solusi untuk penanganannya. b. Perkembangan joint audit dengan Kanwil DJP Banten dan Kanwil DJBC Banten Tujuan workshop adalah untukmengetahui perkembangan tentang pelaksanaan joint audit sebagai suatu kegiatan audit/ pemeriksaan sinergi antara DJP dan DJBC. c. Sinergi Account Representative dan Pemeriksa

148


2. Workshops Workshops were held to support taxation assessment by the Committee. To seek new ideas from external parties, the Committee invited related parties and some sources involved in this sector. In 2012, the Secretariat General facilitated 3 workshops, with the theme: a. Illegal tax invoices Purpose of the workshop was to get information on the use of illegal tax invoices and to get a solution to overcome the problem. b. Progress of a joint audit with the Regional Office of the Directorate General of Tax Banten and the Regional Office of the Directorate General of Customs and Excise Banten Purpose of the workshop was to find out progress of the joint audit as a synergic audit/ examination activity between the Directorate General of Tax and the Directorate General of Customs and Excise. c. Synergy between Account Representatives and Examiners Purpose of the workshop was to get information

Tujuan workshop adalah untuk mendapatkan keterangan dan masukan tentang peningkatan kepatuhan serta optimalisasi penerimaan pajak melalui penataan dan revitalisasi terhadap tugas, fungsi dan keberadaaan Account Representative dan Pemeriksa Pajak.

and input on the compliance increase and tax revenue optimization through arrangement and revitalization of the tasks, functions, and existence of the Account Representatives and Tax Examiners.

3. Facilitated Socialization Activities Facilitated Socialization Activities was conducted to disseminate information to the people on the task of 3. Fasilitasi kegiatan sosialisasi the Committee in supervising implementation of the Fasilitasi kegiatan sosialisasi dilaksanakan taxation institution’s tasks. In 2012, the Committee dalam rangka penyebarluasan informasi kepada socialized its task to the following institutions: masyarakat mengenai tugas Komite dalam a. The Head Office of the Directorate General of Tax melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan and the Regional Offices in Jakarta; tugas instansi perpajakan. Adapun beberapa b. The Regional Office of the Directorate General of instansi/badan yang telah dilakukan sosialisasi Tax in Central Java I and the Regional Office of oleh Komite pada tahun 2012 adalah sebagai the Directorate General of Customs and Excise; berikut : c. The Regional Office of the Directorate General of a. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Tax in Central Java II; beserta Kanwil diwilayah Jakarta; d. The Regional Office of the Directorate General of b. Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I dan Tax in East Java I and the Regional Office of the Kanwil DJBC; Directorate General of Customs and Excise; c. Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II; e. The Regional Office of the Directorate General of d. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I dan Kanwil Tax in East Java II; DJBC; f. The Regional Office of the Directorate General e. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II; of Tax in Banten and the Regional Office of the f. Kantor Wilayah DJP Banten dan Kanwil Directorate General of Customs and Excise; DJBC; g. The Financial Education and Training Agency g. BPPK; (BPPK); h. STAN. h. The State Institute of Accountancy (STAN). Penyampaian Rekomendasi Komite Pengawas Perpajakan

Submission of a Recommendation to the Taxation Supervisory Committee

Berdasar rangkaian fasilitasi kegiatan dan laporan pelaksanaan tugas yang dilakukan, maka Sekretariat Jenderal dapat menyusun bahan dan konsep saran/ rekomendasi kepada Komite. Selanjutnya Komite dapat menerima dan menyetujui bahan serta konsep tersebutsebagai rekomendasinya kepada Menteri Keuangan. Selama 2012, terdapat 70 saran/ rekomendasi Komite yang telah disampaikan kepada Menteri Keuangan. Saran/rekomendasi tersebut telah diadministrasikan oleh Sekretariat Jenderal ke dalam tujuh kriteria, yaitu: 1. Peraturan Saran/rekomendasi yang termasuk dalam kriteria peraturan adalah rekomendasi Komite yang isinya berkaitan dengan efektivitas dari pelaksanaan pemberlakuan peraturan/perundang-undangan di bidang perpajakan. 2. Kebijakan Saran/rekomendasi yang termasuk dalam kriteria kebijakan adalah rekomendasi Komite yang isinya berkaitan dengan evaluasi atas dikeluarkannya suatu kebijakan yang diterapkan dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang perpajakan. 3. Organisasi Saran/rekomendasi yang termasuk dalam kriteria organisasi adalah rekomendasi Komite yang isinya berkaitan dengan tugas fungsi dan sistem prosedur organisasi yang dilaksanakan dan

Based on the activities and reports on the implementation of the tasks, the Secretariat General prepared materials and recommendations to the Committee. The Committee then accepted and agreed the materials and recommendations for the Minister of Finance. In 2012, there were 70 recommendations from the Committee which were submitted to the Minister of Finance. The recommendations were administered by the Secretariat General into 7 criterias: 1. Regulation Recommendations included in the regulation criteria were the Committee’s recommendations of which the content was related to effectiveness of the enforcement of taxation regulations/legislations. 2. Policy Recommendations included in the policy criteria were the Committee’s recommendations of which the content was related to evaluation of the issuance of a policy applied to support the tasks and functions in taxation. 3. Organization Recommendations included in the organization criteria were the Committee’s recommendations of which the content was related to the tasks, functions, and system of an organizational procedure implemented and applied at the taxation institutions. 4. Human Resources Recommendations included in the Human


149


diterapkan di lingkungan instansi perpajakan. 4. Sumber Daya Manusia Saran/rekomendasi yang termasuk dalam kriteria SDM adalah rekomendasi Komite yang isinya berkaitan dengan pengembangan, pembinaan, dan tingkat kepatuhan pegawai di lingkungan instansi perpajakan. 5. Sistem Saran/rekomendasi yang termasuk dalam kriteria Sistem adalah rekomendasi Komite yang isinya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di bidang perpajakan yang dalam prakteknya belum sesuai dengan kriteria karena sistem yang dirancang belum berjalan secara optimal. 6. Prosedur Saran/rekomendasi yang termasuk dalam kriteria prosedur adalah rekomendasi Komite yang isinya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di bidang perpajakan yang dalam praktiknya belum sesuai dengan kriteria karena belum memenuhi rangkaian tata pelaksanaan kerja dan tahapan pelaksanaan kerja yang telah ditetapkan. 7. Lainnya Saran/rekomendasi yang termasuk dalam kriteria lainnya adalah rekomendasi Komite yang isinya tidak masuk dalam enam kriteria sebagaimana telah disebutkan.

Resources criteria were the Committee’s recommendations of which the content was related to development and compliance of the employees at the taxation institutions. 5. System Recommendations included in the system criteria were the Committee’s recommendations of which the content was related to taxation problems practically not according to the criteria as the designed system did not run optimally. 6. Procedure Recommendations included in the procedure criteria were the Committee’s recommendations of which the content was related to taxation problems practically not according to the criteria as the the procedure did not fulfill yet the stipulated series and phases of work execution. 7. Others Recommendations included in the other criteria were the Committee’s recommendations of which the content was not included in the 6 criteria as mentioned above.

Adapun jumlah saran/rekomendasi Komite yang telah disampaikan kepada Menteri Keuangan selama tahun 2012, dirinci dalam Tabel 2.28.

The number of the Committee’s recommendations submitted to the Minister of Finance in 2012 is detailed in Table 2.28.

Tabel 2.28. Saran/Rekomendasi Komite Pengawas Perpajakan Tahun 2012 Table 2.28. Recommendations of the Taxation Supervisory Committee in 2012 No 1.

Kriteria (Criteria)

Jumlah (Number)

Peraturan (Regulation)

11 17

2.

Kebijakan (Policy)

3.

Organisasi (Organization)

5

4.

Sumber Daya Manusia (Human Resources)

10 10

5.

Sistem (System)

6.

Prosedur (Procedure)

6

7.

Lainnya (Others)

11 70

150

Dukungan Kegiatan Administratif

Support to Administrative Activities

1. Pembentukkan SDM yang berintegritas tinggi Selama tahun 2012, Sekretariat Jenderal telah mengirimkan 28 pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat).

1. Establishment of High-Integrity Human Resources In 2012, the Secretariat General sent 28 employees to take part in an education and training program.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas seharihari dalam meningkatkan kompetensi dan pengembangan kapasitas pegawai, Sekretariat Jenderal juga telah melakukan IHT sebanyak 13 kali. Adapun tema-tema yang dibahas dalam kegiatan IHT antara lain: a. Balance Scorecard khususnya Tata Cara Pengisian Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-


To support daily tasks to increase competence and capacity of the employees, the Secretariat General held IHT 13 times. The themes discussed in the events included: a. Balance Scorecard particularly Procedure of Filling in the Ministry of Finance-Four and Ministry of Finance-Five with sources from the Policies Analysis and Harmonization Center;

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Five dengan narasumber dari Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan; Metode Penetapan Target Penerimaan Perpajakan Tahun 2012 dengan narasumber dari Badan Kebijakan Fiskal; Penerapan Aplikasi e-performance (Aplikasi Pengelolaan Kinerja) dengan narasumber dari Biro Sumber Daya Manusia; Kajian Perpajakan Sektor Minyak dan Gas Bumi dengan narasumber dari KPP Badan dan Orang Asing Dua dan KPP Wajib Pajak Besar Satu; Analisis Perpajakan Proses Bisnis dan Potensi Pajak Industri Timah, Emas, dan Batubara dengan narasumber dari KPP Wajib Pajak Besar Tiga; Pola Perencanaan Pemeriksaan Pajak dan Pengembangannya dengan narasumber dari Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP; Penjelasan Tata Cara Pengisian Nilai Kinerja Pegawai pada Aplikasi Pengelolaan Kinerja dengan narasumber dari Biro Sumber Daya Manusia; Workshop Teknik Intelijen Dasar dan aplikasinya di lapangan dengan narasumber dari Pusdiklat BIN bekerjasama dengan Pusdiklat KU. Dalam pelaksanaannya juga diisi dengan seminar yang diberikan oleh KPK; Metodologi Penelitian dengan narasumber dari Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Pertanian Bogor.

b. Method of Stipulating Taxation Revenue Target 2012 with sources from the Fiscal Policies Agency; c. e-Performance application with sources from the Human Resources Bureau; d. Assessment of Oil and Gas Sector Taxation with sources from the Entity and Foreigners Tax Offices and Large Taxpayers Tax Offices; e. Analysis of Business Process Taxation and Tax Potential from Tin, Gold, and Coal Industries with sources from the Large Taxpayers Tax Offices; f. Pattern of Tax Examination Planning and its Development with sources from the Directorate of Examination and Billing of the Directorate General of Tax; g. Explanation on Procedure of Filling in Employees Performance Scores in the Performance Management Application with sources from the Human Resources Bureau; h. Workshop of Basic Intelligence Technique and its application on the field with sources from the National Intelligence Agency (BIN) Education and Training Center in cooperation with the KU Education and Training Center. A seminar provided by the Corruption Eradication Commission (KPK) was held during the implementation; i. Research Methodology with sources from Deputy Dean of the Faculty of Economics and Business of the Bogor Institute of Agriculture.

2. Pengembangan Organisasi Selama 2012, kegiatan pengembangan organisasi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal adalah: a. Mapping dan revisi uraian jabatan. Kegiatan ini dilaksanakan dengantujuan untuk menyempurnakan uraian jabatan di lingkungan Sekretariat. b. Melakukan analisis pengukuran beban kerja. Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui kebutuhan pegawai Sekretariat Jenderal dibandingkan dengan beban kerja yang ada. c. Mitigasi Risiko. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meminimalkan terjadinya risiko dan dampak risiko yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal.

2. Organization Development In 2012, the Secretariat General held organization development activities, including: a. Mapping and revision of the job description. The activity was held to improve the job description at the Secretariat General. b. Analysis of work load measurement. The aim and purpose of the activity was to find out the needs of the Secretariat General employees compared to their work load. c. Risk Mitigation. The activity was implemented to minimize any risk or risk impact resulted from activities implemented by the Secretariat General.

3. Pengelolaan Keuangan Dalam rangka operasional kegiatan teknis pengawasan perpajakan maupun kegiatan dukungan administratif, Sekretariat Jenderal telah melakukan pengelolaan anggaran meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan terhadap belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dalam negeri, serta belanja modal. Selama 2012, anggaran tersebut telah dikelola dengan total realisasi capaian sebesar 98,26 persen dari total pagu anggaran.

3. Financial Management In the framework of taxation supervision technical operations and administrative support, the Secretariat General managed the budget, including planning, implementation, and reporting of operational goods expenditure, non-operational goods expenditure, service expenditure, maintenance expenditure, and domestic travels expenditure, as well as capital expenditure. In 2012, the budget was managed with a total realization of 98.26 percent of the budget ceiling.


151


Sekretariat Pengadilan Pajak Secretariat of Tax Court

152

Melalui unit Sekretariat Pengadilan Pajak, Sekretariat Jenderal menjalankan fungsi pelayanan administrasi di lingkungan Pengadilan Pajak. Sekretariat Pajak dipimpin seorang Sekretaris yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Secara operasional, Sekretaris Pengadilan Pajak berada di bawah Ketua Pengadilan Pajak. Sekretariat Pengadilan Pajak memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan kepada Pengadilan Pajak untuk penyelesaian administrasi peradilan pajak dan mendukung percepatan penyelesaian sengketa perpajakan. Dukungan tersebut di antaranya terkait penatausahaan surat-menyurat, penyediaan sarana dan prasarana, dan keuangan.

Through the Tax Court Secretariat, the Secretariat General implemented the administration service function at the Tax Court. The Tax Court Secretariat was led by a Secretary who was administratively responsible to the Secretary General of the Ministry of Finance. In the operations, the Tax Court Secretary was under the supervision of the Tax Court Head. The Tax Court Secretariat played a strategic role in supporting the Tax Court in the administrative settlement of tax court and accelerating settlement of tax disputes. The support was related to correspondence administration, facilities and infrastructure provision, and finance.

Dalam menjalankan fungsi Sekretariat Pengadilan Pajak, Sekretariat Jenderal bertugas memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi. Hal itu sesuai dengan Keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/KMK.01/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 176/ PMK.01/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak.

In implementing the function of the Tax Court Secretariat, the Secretariat General provided service in administration, personnel, finance, household, and administration of appeal and/or claim files preparation, administration of court preparation, administration of the court, administration of decision settlement, documentation, administration of review, and administration of jurisprudence, data processing, and information service. This was in line with Decree of the Minister of Finance Number 24/KMK.01/2004 as has been amended by Regulation of the Minister of Finance Number 176/PMK.01/2007 dated on December 28th, 2007 on the Organization and Work Procedure at the Tax Court Secretariat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 1. Penyiapan program kerja dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga; 2. Pelaksanaan pelayanan adminsitrasi berkas banding dan/atau gugatan; 3. Penghimpunan dan pengklarifikasian putusan Pengadilan Pajak dan penyelenggaraan perpustakaan; 4. Pelayanan administrasi peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak; 5. Pelayanan administrasi yurisprudensi putusan Pengadilan Pajak; 6. Pengolahan data dan pelayanan informasi; 7. Pelayanan administrasi persiapan persidangan; 8. Pelayanan administrasi persidangan; 9. Pelayanan administrasi penyelesaian putusan.

To implement the principal tasks, the Secretariat General had the functions: 1. Preparing a work and reporting program and implementing administration, personnel, finance, and household divisions; 2. Providing administrative service for appeal and/or claim files; 3. Collecting and clarifying decisions of the Tax Court, and organizing library; 4. Providing administrative service for the Tax Court decision review; 5. Providing administrative service of the Tax Court decision jurisprudence; 6. Processing data and serving information; 7. Providing administrative service for court preparation; 8. Providing the court administrative service; 9. Providing administration service for the decision settlement.

Tujuan strategis Sekretariat Jenderal adalah memberikan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi terhadap penyelenggaraan penyelesaian sengketa pajak oleh Pengadilan Pajak sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002. Tujuan strategis lain adalah memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi para pemangku kepentingan dalam administrasi sengketa pajak, guna mencapai layanan

The strategic purpose of the Secretariat General was to provide service and support with high quality to the settlement of tax disputes by the Tax Court according to Law Number 14 of 2002. Another purpose was to provide high-level trust to the stakeholders in the administration of tax disputes, to achieve reliable and accountable service and administrative support in the tax disputes.


dan dukungan administrasi sengketa pajak yang andal dan akuntabel.

Kinerja Penyelesaian Sengketa Pajak

Performance of Tax Disputes Settlement

1. Perkembangan Berkas Sengketa Pajak Masuk Jumlah berkas sengketa pajak yang masuk selama tahun 2012 mencapai 7.352 sengketa pajak, meningkat 4 persen dibandingkan tahun 2011 yang sebanyak 7.066 sengketa pajak. Perkembangan berkas masuk dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat dari Grafik 2.7.

1. Development of Incoming Tax Disputes Files The number of incoming tax disputes files in 2012 was 7.352, it increased by 4 percent compared to 2011 in amount of 7.066. Progress of the incoming files from 2004 to 2012 can be seen in Graphic 2.7.

Grafik 2.7. Perkembangan Berkas Sengketa Pajak Masuk Tahun 2004-2012 Graphic 2.7. Progress of Incoming Files in 2004 - 2012 Sumber (Source): Sekretariat PP (Secretariat of Tax Court)

8.000

7.000

Jumlah Berkas Masuk (The Number of Incoming Files)

6.000

5,000

4.000

3.000

2.000

1.000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2.925

2.613

3.317

4.842

6.428

7.462

6.699

7.066

7.352

Tabel 2.29 Jumlah Berkas Sengketa Pajak Menurut Terbanding/Tergugat Tahun 2011 dan 2012 Table 2.29. The Number of Tax Dispute Files According to Compa/Defendant in 2011 and 2012 Sumber (Source): Sekretariat PP (Secretariat of Tax Court)

No

Terbanding/Tergugat (Compa/Defendant)

Jumlah Berkas Masuk Tahun 2011 (The Number of New File in 2011)

Jumlah Berkas Masuk Tahun 2012 (The Number of New File in 2012)

1

Dirjen Pajak (Directorate General of Tax)

4.961

5.158

2

Dirjen Bea dan Cukai (Directorate General of Customs and Excise)

1.941

1.755

3

Pemerintah Daerah (Local Government)

164

439

7.066

7.352

Jumlah (Total)


153


Jumlah berkas baru permohonan banding/gugatan yang diajukan terhadap DJP pada tahun 2012 tercatat meningkat 3,97 persen dibandingkan tahun 2011. Sementara jumlah berkas baru permohonan banding yang diajukan terhadap DJBC pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 9,6 persen dibandingkan dengan jumlah berkas baru pada tahun 2011. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada berkas baru yang diajukan terhadap pemerintah daerah pada tahun 2012 yaitu sebesar 167,68 persen bila dibandingkan dengan jumlah berkas baru pada tahun 2011.

2. Perkembangan Jumlah Putusan Sengketa Pajak Perkembangan penyelesaian sengketa pajak dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat dari Grafik 2.8.

The number of new appeal/claim request files submitted to the Directorate General of Tax in 2012 increased by 3.97 percent compared to 2011. The number of appeal request new files submitted to the Directorate General of Customs and Excise in 2012 decreased 9.6 percent, compared to the number of new files in 2011. A significant increase occurred in new files submitted to the local governments in 2012, 167.68 percent, compared to the number of new files in 2011.

2. Development of the Number of Tax Disputes Verdict Development of tax disputes settlement from 2004 to 2012 can be seen in Graphic 2.8.

Grafik 2.8. Perkembangan Jumlah Putusan Tahun 2004-2012 Graphic 2.8. Progress of the Number of Verdicts 2004-2012 Sumber (Source): Sekretariat PP (Secretariat of Tax Court)

9.000

8.000

Jumlah Putusan (The Number of Verdicts)

7.000

6,000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

-

154

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2.215

2.976

2.410

3.241

3.770

4.650

7.054

7.818

6.553

Dari tahun 2006 hingga 2011 terjadi tren kenaikan jumlah putusan yang dihasilkan. Namun, jika dibandingkan tahun 2011, penyelesaian sengketa pajak pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 16,18 persen. Pada tahun 2011, sebanyak 7.818 sengketa telah diputus, sedangkan pada tahun 2012 jumlah sengketa yang telah diputus sebanyak 6.553 sengketa.


From 2006 to 2011, there was a trend of increase of the number of verdicts produced. However, compared to 2011, the disputes settlement in 2012 increased by 16.18 percent. In 2011, 7,818 disputes were settled, while in 2012, the number of settled disputes was 6,553.

Putusan Pengadilan Pajak tahun 2012 menurut jenis pajak dapat diuraikan pada Tabel 2.30.

Tax Court verdicts in 2012 based on the tax types are described in Table 2.30.

Tabel 2.30. Putusan Pengadilan Pajak Tahun 2012 Menurut Jenis Pajak Table 2.30. Tax Court Verdicts in 2012 based on Tax Types Sumber (Source): Sekretariat PP (Secretariat of Tax Court)

No

Jenis Pajak (Type of Tax)

Jumlah (Total)

A

Pajak Daerah (Regional Tax)

1

Pajak Kendaraan Bermotor (Vehicle Tax)

2

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Vehicle Gasoline Tax)

494 11

Jumlah (Total) B

505

Pajak Pusat (Central Tax) DJP (Directorate General of Tax)

1

PPh Pasal 21 (Income Tax Article 21)

69

2


9

3


159

4


146

5

PPh Orang Pribadi (Income Tax Individual)

6

PPh Badan (Income Tax Business Entity)

406

25

7

PPN (Value Added Tax (VAT))

1.491

8

PPnBM (Luxury Sales Tax)

9

PBB (Land and Property Tax)

180

10

PPh Pasal 4 ayat (2) Final (Income Tax Article 4 paragraph (2) Final)

58

17

11

PPh Pasal 15 Final (Income Tax Article 15 Final)

4

12

BPHTB (Land and Building Title Transfer Fee)

9

13

Gugatan (Claim)

1.064 Jumlah (Total)

3.637

DJBC (Directorate General of Customs and Excise)

1

Bea Masuk (Import Tax)

2

Cukai (Excise)

2.409 2 Jumlah (Total)

2.411

Jumlah Pajak Pusat (Number of Central Taxes)

6.048

Jumlah A dan B (Total A and B)

6.553

Sementara putusan Pengadilan Pajak pada tahun 2012 menurut jenis amar putusan dirinci pada Tabel 2.31. Putusan tahun 2012 menurut jenis amar putusan terlihat dalam Grafik 2.9.

Tax Court verdicts in 2012 based on verdict types are detailed in Table 2.31. Verdicts in 2012 based on the verdict types can be seen in Graphic 2.9.


155


Tabel 2.31. Jumlah Putusan Pengadilan Pajak Berdasarkan Jenis Putusan Tahun 2012 Table 2.31. Number of Tax Court Verdicts based on Verdict Types in 2012 Sumber (Source): Sekretariat PP (Secretariat of Tax Court)

No

Hasil Putusan (Verdict)

Jumlah Putusan (Number of Verdicts)

1

Pencabutan (Revocation)

2

Tidak Dapat Diterima (Unacceptable)

1.037

3

Menolak (Rejected)

1.700

4

Menambah Pajak yang Harus Dibayar (To add payable tax)

5

Mengabulkan Sebagian (To grant partly)

6

Mengabulkan Seluruhnya (To grant entirely)

7

Membatalkan (To cancel)

75

3 732 2.530 476

Jumlah (Total)

6.553

Grafik 2.9. Jenis Putusan Pengadilan Pajak Tahun 2012 Graphic 2.9. Tax Court Verdict Types in 2012 Sumber (Source): Sekretariat PP (Secretariat of Tax Court)

Pencabutan (Revocation) 1,14%

Membatalkan (To cancel) 7,26%

Tidak Dapat Diterima (Unacceptable) 15,82%

Mengabulkan Seluruhnya (To grant entirely) 38,61%

Menolak (Rejected) 25,94% Menambah Pajak yang Harus Dibayar (To add payable tax) 0,05%

Mengabulkan Sebagian (To grant partly) 11,17%

Perkembangan penyelesaian sengketa pajak dalam 4 tahun terakhir berdasarkan jenis putusan terdapat dalam Tabel 2.32.

Development of tax disputes settlement in the last 4 years based on the verdict types can be seen in Table 2.32.

Tabel 2.32. Penyelesaian Sengketa Pajak dalam 4 Tahun Terakhir Table 2.32. Tax Disputes Settlement during the Last 4 Years Sumber (Source): Sekretariat PP (Secretariat of Tax Court)

No.

Hasil Putusan (Verdict)

2009

156

2011

2012

Jumlah

1

Pencabutan (Revocation)

43

66

65

75

249

2

Tidak Dapat Diterima (Unacceptable)

906

1.174

1.274

1.037

4.391

3

Menolak (Rejected)

874

1.229

1.824

1.700

5.627

4

Menambah Pajak yang Harus Dibayar (To add payable tax)

5

Mengabulkan Sebagian (To grant partly)

6

Mengabulkan Seluruhnya (To grant entirely)

7

Membatalkan (To cancel) Jumlah (Total)

2010

Sementara jenis putusan yang dihasilkan dalam 4 tahun terakhir terdapat dalam Grafik 2.10.


-

-

4

3

7

895

803

788

732

3.218

1.890

3.675

3.803

2.530

11.898

42

107

60

476

685

4.650

7.054

7.818

6.553

26.075

Verdict types produced in the last 4 years can be seen in Graphic 2.10.

Grafik 2.10. Jenis Putusan Pengadilan Pajak Dalam 4 Tahun Terakhir Graphic 2.10. Tax Court Verdict Types in the Last 4 Years Sumber (Source): Sekretariat PP (Secretariat of Tax Court)

Membatalkan (To cancel) 2,63%

Pencabutan (Revocation) 0,95% Tidak Dapat Diterima (Unacceptable) 16,84%

Mengabulkan Seluruhnya (To grant entirely) 45,63%

Menolak (Rejected) 21,53% Menambah Pajak yang Harus Dibayar (To add payable) 0,03%

Mengabulkan Sebagian (To grant partly) 12,34%

3. Perkembangan Jumlah Sisa Berkas Sengketa Pajak Tidak seimbangnya berkas sengketa pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak dan kemampuan tingkat penyelesaian sengketa pajak oleh pengadilan pajak menyebabkan tiap tahun timbul sisa berkas sengketa pajak yang belum putus sebagaimana tergambar di Grafik 2.11.

3. Development of the Number of Remaining Tax Dispute Files The imbalance between the number of incoming tax dispute files to the Tax Court and the capacity of disputes settlement by the Tax Court every year resulted in remaining unsettled dispute files as seen in Graphic 2.11.

Grafik 2.11. Perkembangan Sisa Berkas Sengketa Pajak Tahun 2004 - 2012 Graphic 2.11. Development of Remaining Tax Dispute Files in 2004-2012 Sumber (Source): Sekretariat PP (Secretariat of Tax Court)

18.000

Jumlah Sengketa (The Number of Dispute)

16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4.423

4.821

5.162

7.594

10.781

14.478

16.522

16.534

16.068

2.215

2.976

2.410

3.241

3.770

4.650

7.054

7.818

6.553

2.208

1.845

2.752

4.353

7.011

9.823

9.468

8.716

9.515

Jumlah Berkas

Jumlah Putusan

Sisa Berkas


157


Sisa berkas yang belum diputus pada tahun 2012 adalah sebanyak 9.515 berkas sengketa atau meningkat 9,17 persen bila dibandingkan dengan sisa berkas pada tahun 2011 yang sebanyak 8.716 berkas.

The number of unsettled files in 2012 was 9,515 or it increased by 9.17 percent compared to the number of remaining files in 2011, which was 8,716.

Secara keseluruhan penyelesaian sengketa pajak pada tahun 2012 adalah sebesar 40,78 persen dari seluruh berkas sengketa yang harus diselesaikan pada tahun 2012. Persentase penyelesaian sengketa pajak pada tahun 2012 dapat dilihat pada Grafik 2.12.

Overall, the settled disputes in 2012 was 40.78 percent out of the total dispute files to be settled in 2012. The percentage of disputes settlement in 2012 can be seen in Graphic 2.12.

Grafik 2.12. Persentase Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2012 Graphic 2.12. Percentage of Tax Disputes Settlement in 2012 Sumber (Source): Sekretariat PP (Secretariat of Tax Court)

9.515; 59,22%

Jumlah Putusan (Verdicts)

6.553; 40,78%

Sisa Berkas (Remaining Cases)

4. Penyelesaian Permohonan Peninjauan Kembali Jumlah permohonan peninjauan kembali yang diterima oleh Pengadilan Pajak untuk selanjutnya disampaikan ke Mahkamah Agung per 31 Desember 2012 dapat dirinci pada Tabel 2.33.

4. Settlement of Judicial Review (PK) Requests The number of Judicial Review (PK) requests received by the Tax Court to be further submitted to the Supreme Court per December 31st, 2012 can be seen in Table 2.33.

Tabel 2.33. Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak Table 2.33. Requests of Tax Court Verdict Review Sumber (Source): Sekretariat PP (Secretariat of Tax Court)

Pemohon (Applicants) No

Tahun (Year)

Wajib Pajak (Taxpayers)

DJP

DJBC

PEMDA

1

s.d. 2005

363

85

2

-

450

2

2006

169

36

-

-

205

3

2007

137

124

-

1

262

4

2008

239

112

1

-

352

5

2009

640

251

-

1

892

6

2010

423

841

10

2

1.276

7

2011

546

970

89

-

1.605

8

2012

754

1.097

85

-

1.936

3.271

3.516

187

4

6.978

Jumlah (Total)

158

Jumlah (Total)

Jumlah berkas permohonan Peninjauan Kembali (PK) putusan Pengadilan Pajak pada tahun 2012 adalah 1.936 berkas atau mengalami kenaikan sebesar 20,62 persen apabila dibandingkan dengan jumlah berkas permohonan peninjauan kembali pada tahun 2011.


The number of Tax Court verdict review (PK) request files in 2012 was 1,936 or an increase of 20.62 percent compared to the number of Judicial Review (PK) request files in 2011.

Permohonan Peninjauan Kembali pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup signifikan terutama dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh DJP dan Wajib Pajak.

Judicial Review (PK) requests in 2012 increased significantly as mainly affected by the increase of review (PK) requests submitted by the Directorate General of Tax and Tax Payers.

Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh DJP pada tahun 2012 meningkat sebesar 13,09 persen dari 970 di tahun 2011 menjadi 1.097 pada tahun 2012. Sementara permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 32,6 persen yaitu dari 546 permohonan pada tahun 2011 menjadi 754 permohonan pada tahun 2012. Sedangkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh DJBC menurun 4,5 persen yaitu dari 89 permohonan pada tahun 2011 menjadi 85 permohonan pada tahun 2012.

Judicial Review (PK) requests submitted by the Directorate General of Tax in 2012 increased 13.09 percent, from 970 in 2011 to 1,097 in 2012. Judicial Review (PK) requests submitted by taxpayers significantly increased by 32.6 percent, from 546 in 2011 to 754 in 2012. Judicial Review (PK) requests submitted by the Directorate General of Customs and Excise decreased 4.5 percent, from 89 in 2011 to 85 in 2012.

Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung yang telah diterima oleh Pengadilan Pajak sampai dengan 31 Desember 2012 terinci dalam Tabel 2.34.

Judicial Review (PK) decision by the Supreme Court, received by the Tax Court until December 31st, 2012 is detailed in Table 2.34.

Tabel 2.34. Penyelesaian Permohonan Peninjauan Kembali Sampai 31 Desember 2012 Table 2.34. Settlement of Judicial Review (PK) Requests until December 31st, 2012 Sumber (Source): Sekretariat PP (Secretariat of Tax Court)

Jumlah Berkas Belum Dikirim (Number of Non-Delivered Documents)


Berkas Belum Diputus (Documents not Settled yet)

No

Tahun (Year)

1

s.d 2005

450

450

-

450

-

2

2006

205

205

-

205

-

3

2007

262

262

-

262

-

4

2008

352

352

-

352

-

5

2009

892

890

2

864

26

6

2010

1.276

1.201

75

116

1.085

7

2011

1.605

646

959

2

644

8

2012

1.936

200

1.736

-

200

6.978

4.206

2.772

2.251

1.955

Jumlah (Total)

Jumlah Berkas Terkirim (Number of Delivered Documents)

Jumlah Permohonan (Number of Requests)

Rincian penyelesaian permohonan Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan pemohon adalah sebagamana terlihat dalam Tabel 2.35.

Detail of Judicial Review (PK) requests based on the applicants as seen in Table 2.35.


159


Tabel 2.35. Penyelesaian Permohonan Peninjauan Kembali Berdasarkan Pemohon Table 2.35. Settement of Review (PK) Requests based on the Applicants Sumber (Source): Sekretariat PP (Secretariat of Tax Court)

Pemohon (Applicants) No

Tahun (Year)

1

WP

DJP

DJBC

PEMDA

s.d. 2005

363

85

2

-

Jumlah PK (Number of PK)

Putusan PK (PK Verdicts)


WP

DJP

DJBC

PEMDA

450

363

85

2

-

450

2

2006

169

36

-

-

205

169

36

-

-

205

3

2007

137

124

-

1

262

137

124

-

1

262

4

2008

239

112

1

-

352

239

112

1

-

352

5

2009

640

251

-

1

892

613

250

-

1

864

6

2010

423

841

10

2

1.276

63

52

-

1

116

7

2011

546

970

89

-

1.605

2

-

-

-

2

2012

754

1.097

85

-

1.936

-

-

-

-

-

3.271

3.516

187

4

6.978

1.586

659

3

3

2.251

8

Jumlah (Total)

Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP)

160

Melalui unit Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP), Sekretariat Jenderal menjalankan tugas pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional baik Dana Abadi Pendidikan (endowment fund) maupun Dana Cadangan Pendidikan. Hal itu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP). Fungsi pengelolaan dana itu meliputi pengembangan dana dan penyaluran dana baik untuk kegiatan pendidikan berupa beasiswa dan penelitian, maupun untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

Through the Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP) unit, the Secretariat General managed the national education development fund both the endowment fund as well as the education reserve fund. This referred to Regulation of the Minister of Finance Number 252/PMK.01/2011 concerning the Organization and Work Procedure of the Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP). The fund management functions included fund development and fund distribution both for education activities in the form of scholarships and researches, as well as for rehabilitation of education facilities damaged by natural disasters.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Sekretariat Jenderal dalam menjalankan fungsi pengelolaan dana pendidikan menyelenggarakan: 1. Penyusunan rencana strategis bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan serta rencana kerja dan anggaran satuan kerja; 2. Pengelolaan dan pengembangan dana endowment fund dan Dana Cadangan Pendidikan; 3. Penyaluran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional serta pemantauan dan evaluasi atas penyaluran; 4. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan penyelesaian transaksi, serta pelaporan; 5. Pengendalian interen dan penerapan manajemen risiko dengan prinsip kehati-hatian terhadap pelaksanaan tugas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan;

Under Regulation of the Minister of Finance Number 252/PMK.01/2011 concerning the Organization and Work Procedure of the Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP), in managing the education fund, the Secretariat General: 1. Prepared a business strategy plan, an annual Busines and Budget Plan (RBA), and a work plan and work unit budget; 2. Managed and developed the endowment fund and the education reserve fund; 3. Distributed the National Education Development Fund, and monitored and evaluated the distribution; 4. Prepared and implemented the budget, accountancy, and transactions settlement as well as reporting; 5. Internally controlled and applied risk management with prudent principle toward the task implementation of the Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP); 6. Managed the human resources, general affairs,


and household of the Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP).

6. Pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum dan kerumahtanggaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Capaian 2012

Achievement 2012

Selama melaksanakan tugasnya sebagai pengelola dana pendidikan, Sekretariat Jenderal berhasil merealisasikan berbagai capaian di tahun 2012. Rinciannya adalah:

In executing its task as the education fund manager, the Secretariat General realized some achievements in 2012, with the following detail:

1. Keuangan Realisasi belanja untuk operasional LPDP tahun 2012 adalah sebesar Rp4.665.847.478 atau sebesar 39,35 persen dari target Rp11.858.264.000. Tidak tercapainya target penggunaan pendapatan untuk operasional Sekretariat Jenderal dalam menjalankan fungsi pengelolaan dana pendidikan di tahun 2012 disebabkan ketentuan penggunaan anggaran baru disetujui pada tanggal 24 Oktober 2012 dan belum adanya persetujuan penggunaan anggaran untuk layanan LPDP. Kendala lain tidak tercapainya target penggunaan dana operasional di tahun 2012 yaitu belanja modal berupa renovasi kantor LPDP dengan pagu anggaran sebesar Rp1.604.000.000 tidak dapat direalisasikan karena memerlukan waktu yang cukup lama untuk dilakukannya proses pelelangan renovasi kantor.

1. Finance Expenditure realization for the Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP) operational was in amount of IDR4,665,847,478 or 39.35 percent from the target of IDR11,858,264,000. The unachievement of the target of revenue use for the Secretariat General operational in executing its task in the education fund management in 2012 was caused by a stipulation that the budget use was approved only on October 24th, 2012 and the absence of approval of the budget use for the Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP). Another constraint of the unachieved target in the operational fund use in 2012 namely the capital expenditure in the form of the Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP) office renovation with a budget ceiling of IDR1,604,000,000, could not be realized as it took long time for the auction process of the office renovation.

Pada akhir tahun 2012 telah dilakukan penyusunan laporan keuangan BLU LPDP baik berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) maupun Standar Akuntansi Keuangan (SAK). a. Umum Pada tahun 2012, sarana dan prasarana fisik utama diproyeksikan telah terpenuhi. Saranaprasarana tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut: 1) Kantor LPDP pada saat ini berada di Gedung AA Maramis II lantai 2 di kompleks perkantoran Kementerian Keuangan Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 1, Jakarta Pusat. Ruangan yang ditempati LPDP saat ini adalah bekas ruangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, sehingga secara umum desainnya belum memenuhi kebutuhan LPDP yang harus melayani masyarakat secara langsung. Karena itu, pada tahun 2012 telah disusun perencanaan renovasi ruangan kantor. Sedangkan pelaksanaannya direncanakan pada tahun 2013. Renovasi interior ruangan kantor diharapkan juga telah terpenuhi. 2) Sarana dan prasarana seperti mebel, kendaraan bermotor roda empat dan peralatan pengolah data sebagian telah terpenuhi pada tahun 2012. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana tersebut

By end of 2012, a financial statement of the Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP) was prepared based on the Government Accountancy Standards (SAP) and Financial Accountancy Standards (SAK). a. General In 2012, the main physical facilities and infrastructure were projected to be fulfilled. In general, the facilities and infrastructure included: 1) The Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP) office currently located at AA Maramis Building II 2nd Floor at the Ministry of Finance complex, Jl. Lapangan Banteng Timur Number 1, Jakarta Pusat. The space currently occupied is the exspace of the Directorate General of Debt Management, so that the design does not meet with the need of the Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP) required to provide direct service to the public. Therefore, in 2012, an office space renovation was planned. The implementation was planned in 2013. Renovation of the office interior was also expected. 2) Facilities and infrastructure such as furniture, four-wheel motor vehicles, and data processing equipment were partly fulfilled in 2012. The facilities and infrastructure were not entirely fulfilled in 2012 as the design depended on the implementation of room renovation.


161


3) In 2012, the Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP) sites as limited information media on the institution and its programs were set up: a) www.lpdp.depkeu.go.id The site is used to know the profile, fund management, scholarship and research distribution policy, and other information related to the Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP). b) www.beasiswalpdp.org The site provides the scholarship requirement, registration procedure, registration forms download, and other information related to the Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP). c) www.risprolpdp.org The site is used to know the research funding scheme, research terms and criteria, research registration terms and conditions, and other information related to the Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP).

belum dapat dilakukan seluruhnya pada tahun 2012 karena desainnya tergantung pada pelaksanaan renovasi ruangan. 3) Pada tahun 2012 juga telah dibangun situs LPDP sebagai media informasi terbatas kelembagaan dan program LPDP yaitu: a) www.lpdp.depkeu.go.id Situs ini digunakan untuk mengetahui profil, pengelolaan dana, kebijakan penyaluran beasiswa dan riset, serta informasi lain terkait LPDP. b) www.beasiswalpdp.org Situs ini digunakan untuk mengetahui persyaratan pendaftaran beasiswa, tata cara pendaftaran, mengunduh formulir pendaftaran dan informasi lain terkait beasiswa LPDP. c) www.risprolpdp.org Situs ini digunakan untuk mengetahui skema pendanaan riset, syarat dan kriteria riset, syarat dan ketentuan pendaftaran riset, dan informasi lain mengenai riset LPDP. 2. Pengembangan Dana (Investasi) Realisasi PNBP Sekretariat Jenderal melalui unit LPDP tahun 2012 sebesar Rp428.349.818.048 atau sebesar 81,52 persen dari yang ditargetkan sebelumnya yaitu Rp525.458.127.794. Tidak tercapainya target PNBP tersebut disebabkan terlambatnya pencairan Dana Pengembangan Dana Pendidikan Nasional (DPPN) sekitar 5 bulan serta belum terdiverfikasinya instrumen investasi ke dalam instrumen lain selain deposito.

Dalam melakukan investasinya, Sekretariat Jenderal melalui unit LPDP mengikuti SOP Penempatan DPPN pada bank umum yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Utama pada tanggal 25 Mei 2012. Dalam SOP tersebut diuraikan parameter pemilihan bank umum yaitu aspek manajemen risiko, Good Corporate Governance (GCG) dan keuntungan lainnya yang diperkenankan LPDP sebagai institusi. Sekretariat Jenderal juga telah melakukan batasan investasi yaitu dengan memperhatikan kewajaran porsi baik dalam portofolio maupun struktur kepemilikan aset.

3. Penyaluran Dana Pada tahun 2012, belum dilakukan penyaluran dana baik untuk beasiswa, riset maupun untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan disebabkan belum adanya keputusan dari Dewan Penyantun LPDP mengenai penyaluran dana yang akan dilakukan oleh Sekretariat Jenderal. Namun dalam persiapan penyaluran dana tersebut,

162

2. Fund Development (Investment) Realization of the Non-Tax Revenues of the Secretariat General through the Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP) in 2012 was in amount of IDR428,349,818,048 or 81.52 percent from previously targeted of IDR525,458,127,794. The Non-Tax Revenues target was not achieved due to the delayed disbursement of the National Education Fund Development (DPPN) of some 5 months and the non-diversification of investment instruments into other instruments other than time deposits.


In its investment, the Secretariat General through the Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP) followed the Standard Operatng Procedure (SOP) of National Education Fund Development (DPPN) Placement in commercial banks which have been stipulated through Decree of the President Director on May 25th, 2012. In the SOP, parameter of selecting the commercial banks was described, including the risk management aspect, Good Corporate Governance (GCG), and other advantages allowed for the Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP) as an institution. The Secretariat General also limited the investment by taking the portion appropriateness of both portfolio as well as structure of assets ownership into consideration.

3. Fund Distribution In 2012, no fund was distributed for scholarships, research, or rehabilitation of education facilities as there was no decision from the Board of Trustees of the Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP) on the fund distribution by the Secretariat General. However, in the preparation of the fund distribution, the Secretariat General socialized/

Sekretariat Jenderal telah melakukan sosialisasi/ diseminasi mengenai syarat-syarat pendaftaran, mekanisme seleksi penerimaan beasiswa maupun kebijakan penyaluran dana ke lembaga-lembaga pendidikan. Selain itu juga telah dilakukan seleksi calon reviewer beasiswa dan calon reviewer riset.

disseminated the registration terms, mechanism of scholarship acceptance selection, and fund distribution policy to education institutions. In addition, scholarship reviewer and research reviewer candidates were selected.

Dalam persiapan penyaluran dana, telah disusun beberapa Standar Prosedur Kerja (SPK) antara lain: a. SPK/SOP Penyusunan Pedoman Pemberian Beasiswa; b. SPK/SOP Penerimaan Calon Penerima Beasiswa; c. SPK/SOP Seleksi Calon Penerima Beasiswa; d. SPK/SOP Penyaluran Dana Beasiswa; e. SPK/SOP Monitoring Penyaluran Dana Beasiswa; f. SPK/SOP Evaluasi Kebijakan Pemberian Dana Beasiswa; dan g. SPK/SOP Program Pengayaan Penerima Beasiswa. h. SPK/SOP Penyusunan Kebijakan RISPRO; i. SPK/SOP Pedoman Bantuan Dana RISPRO; j. SPK/SOP Penyusunan Pedoman Penghargaan Karya RISPRO; k. SPK/SOP Seleksi Proposal Bantuan Dana Riset; l. SPK/SOP Seleksi Proposal Penghargaan Karya Riset; m. SPK/SOP Penetapan Calon Penerima Bantuan Dana RISPRO; n. SPK/SOP Penetapan Calon Penerima Penghargaan Karya RISPRO; o. SPK/SOP Penyaluran Bantuan Dana Riset; p. SPK/SOP Penyaluran Dana Penghargaan Karya Riset; q. SPK/SOP Monitoring Pendanaan RISPRO LPDP; r. SPK/SOP Evaluasi Kebijakan dan Pedoman Dana Riset; s. SPK/SOP Penyusunan Kebijakan Pendanaan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan; t. SPK/SOP Penyusunan Pedoman Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan; u. SPK/SOP Seleksi Proposal Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan; v. SPK/SOP Penetapan Calon Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi; w. SPK/SOP Penyaluran Dana Rehabilitasi Sekolah/Madrasah; x. SPK/SOP Penyaluran Dana Rehabilitasi Perguruan Tinggi; y. SPK/SOP Penyaluran Dana Rehabilitasi Tanggap Darurat; z. SPK/SOP Monitoring Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan; dan aa. SPK/SOP Evaluasi Kebijakan dan Pedoman Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan.

In the preparation of the fund distribution, a number of Work Procedure Standard (SPK) has been arranged, among others: a. SPK/SOP on the Guidance of Scholarship Awarding; b. SPK/SOP on the Acceptance of Scholarship Recipient Candidates; c. SPK/SOP on the Selection of Scholarship Recipient Candidates; d. SPK/SOP Scholarship Fund Distribution; e. SPK/SOP on the Monitoring of the Scholarship Fund Distribution; f. SPK/SOP on the Evaluation of the Scholarship Fund Awarding Policy; and g. SPK/SOP on the Scholarship Recipient Enrichment Program. h. SPK/SOP on Preparation of the RISPRO Policy; i. SPK/SOP the Guidance of RISPRO Fund Assistance; j. SPK/SOP on the Preparation of RISPRO Work Award Guidance; k. SPK/SOP on the Selection of Research Fund Assistance Proposal; l. SPK/SOP on the Selection of Research Work Award Proposal; m. SPK/SOP on the Stipulation of RISPRO Fund Assistance Recipient Candidates; n. SPK/SOP on the Stipulation of RISPRO Work Award Recipient Candidates; o. SPK/SOP on the Distribution of Research Fund Assistance; p. SPK/SOP on the Distribution of Research Work Award Fund; q. SPK/SOP on the Monitoring of RISPRO LPDL Funding; r. SPK/SOP on the Evaluation of the Research Fund Policy and Guidance; s. SPK/SOP on the Preparation of Education Facility Rehabiltation Funding Policy; t. SPK/SOP on the Preparation of the Education Facility Rehabilitation Fund Guidance; u. SPK/SOP on the Selection of Education Facility Rehabilitation Fund Proposals; v. SPK/SOP on the Stipulation of Rehabilitation Fund Assistance Recipient Candidates; w. SPK/SOP on the Distribution of School/ Madrasah Rehabilitation Fund; x. SPK/SOP on the Distribution of College Rehabilitation Fund; y. SPK/SOP on the Distribution of Emergency Response Rehabilitation Fund; z. SPK/SOP on the Monitoring of Distribution of Education Facility Rehabilitation Fund; and aa. SPK/SOP on the Evaluation of Education Facility Rehabilitation Fund Policy and Guidance.


163


164

Rencana Kerja 2013

Work Plan of 2013

Sejumlah produk dan layanan akan diluncurkan Sekretariat Jenderal saat menjalankan fungsi pengelola dana pendidikan pada tahun 2013. Rincian dari program dan layanan yang akan diluncurkan adalah sebagai berikut. 1. Pengembangan dana (investasi) yaitu pengelolaan DPPN dalam bentuk penempatan pada berbagai instrumen yang menghasilkan nilai tambah sesuai harapan (expected return). 2. Penggunaan hasil pengembangan DPPN (investasi) untuk kegiatan pendidikan berupa: a. Beasiswa diperuntukkan bagi WNI yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang magister dan doktoral (S2/S3) di dalam maupun luar negeri (termasuk penyelesaian tesis dan disertasi) serta berprestasi akademis di jenjang pendidikan sebelumnya. Beasiswa juga diperuntukkkan bagi WNI yang memiliki jiwa kepemimpinan dan komitmen untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara. b. Bantuan dana penelitian dan penghargaan hasil karya penelitian Bantuan dana penelitian diperuntukkan kepada kelompok periset yang berminat dan memiliki kompetensi untuk melakukan riset infovatif-produktif dengan fokus pangan, energi, tata kelola, pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan (ecogreen), dan bidang lainnya (mandatory). Sementara penghargaan hasil karya penelitian diperuntukkan kepada periset dengan hasil karya penelitian yang telah diaplikasikan serta terbukti memberi nilai tambah. c. Pembentukan Dana Cadangan Pendidikan untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana Dana Cadangan Pendidikan dibentuk sebagai last resort untuk mendukung rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam melalui pengelolaan Dana Cadangan Pendidikan.

A number of products and services will be launched by the Secretariat General in the implementation of its function as the education fund manager in 2013. Detail of the programs and services to be launched is as follows: 1. Fund investment: management of the National Education Fund Development (DPPN) in the form of placement in various instruments that produce expected return. 2. Use of the National Education Fund Development (DPPN) investment yield for education activities, including: a. Scholarships for Indonesian citizens intending to continue their study to magister and doctoral degrees (S2/S3) both within the country as well as abroad (including completion of the thesis and dissertation), and who have academic achievements in the previous education level. Scholarships are intended for Indonesian citizens having a leadership character and commitment to contribute to the nation. b. Research fund assistance and awards for research work Fund assistance is intended for those who have the interest and competent to conduct innovative researches focused on food, energy, governance, eco-green development, and other fields (mandatory). Awards for research works are intended to researchers who have research works already applied and proven to provide a value added. c. Education Reserve Fund for rehabilitation of education facilities damaged due to natural disasters Education Reserve Fund was set up as a last resort to support rehabilitation of education facilities which have been damaged by natural disasters through the management of Education Reserve Fund.

Sekretariat Jenderal mengarahkan LPDP menjadi lembaga yang secara berkelanjutan mempersiapkan pemimpin bagi Indonesia sekarang dan masa depan baik di sektor pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan dalam jangka panjang. Dengan demikian kebijakan dan program Sekretariat Jenderal dalam menjalankan fungsi ini akan diarahkan sebagai berikut: 1. Penyusunan Leadership Talent Blueprint. Sekretariat Jenderal melakukan penilaian atas kebutuhan pemimpin di setiap sektor untuk melihat kesenjangan permintaan (leadership demand gap) serta kemungkinan sumber-sumber yang potensial (potential supply). Potential supply dapat berasal dari program beasiswa Sekretariat Jenderal ke universitas yang terbaik atau mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di universitas terkemuka di luar negeri.

The Secretariat General directed the Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP) to become an institution that sustainably prepares leaders for Indonesia for the present and the future in government as well as private sectors and the people, to support long-term growth. The policy and program of the Secretariat General in implementing its function would therefore be directed to the following: 1. Leadership Talent Blueprint The Secretariat General assesses the need of leaders in every sector to see the leadership demand gap and the possibility of potential supply. The potential supply can come from scholarship program of the Secretariat General to the best universities or Indonesian students currently studying at reknown universities abroad. 2. Scholarship Program The Secretariat General increases expertise


2. Program Beasiswa Sekretariat Jenderal meningkatkan keahlian para pemimpin/established leaders (usia > 35 tahun) yang tersebar di sektor pemerintah, swasta dan sosial melalui pemberian beasiswa serta memberikan program pengayaan kepemimpinan yang menggabungkan antara teori, praktik lapangan, dan coaching. 3. Entrepreneurial Leadership Program Sekretariat Jenderal memberikan dukungan nyata kepada ilmuwan pebisnis (enterpreneurial scientist) yang memiliki potensi besar namun terhambat dalam hal pendanaan dan juga pendukung lainnya (jaringan, inovasi dan lain-lain). Nilai implementasi dan produktivitas hasil riset diharapkan menjadi lebih baik melalui program ini. 4. Program Indonesia Diaspora Sebaran mahasiswa Indonesia di Perguruan Tinggi terbaik dunia adalah potensi yang besar untuk dimanfaatkan kembali bagi kemajuan bangsa. Melalui program ini, Sekretariat Jenderal menjadi penghubung antara mahasiswa tersebut dengan perusahaan-perusaahan terbaik di Indonesia. Link and match inilah yang kelak membantu peningkatan produktivitas perusahaan dan memberi manfaat besar untuk Indonesia kelak. 5. Pengelolaan talent pool Sekretariat Jenderal melakukan pengelolaan atas lulusan penerima beasiswa LPDP melalui pemantauan karir dan penguatan jaringan alumni. 6. Pendanaan yang berkelanjutan Sekretariat Jenderal memastikan ketersediaan dana yang berkelanjutan dari APBN serta pengelolaan DPPN yang memadai. 7. Organisasi dan Tata Kelola yang efektif Sekretariat Jenderal senantiasa mengimplementasikan best practices secara internasional untuk pengembangan organisasi. Langkah strategis ditempuh dengan melibatkan konsultan internasional dalam penyusunan proses bisnis dan juga pelaksanaan audit laporan keuangan oleh kantor akuntan publik internasional.

3.

4.

5.

6.

7.

of the established leaders (> 35 years old) spreading in the government, private, and social sectors through the provision of scholarships and leadership enrichment program that combine the theory, field practice, and coaching. Entrepreneurial Leadership Program The Secretariat General provides concrete support to entrepreneurial scientists who are highly potential yet have a constraint in funding and other supporting factors (network, innovation, etc). The implementation and productivity score of the research result is expected to improve through this program. Indonesia Diaspora Program The dissemination of Indonesian students at the world’s best universities is a large potential to be taken advantage for the nation’s progress. Through this program, the Secretariat General links the students and the best companies in Indonesia. The link and match will then help increase the companies’ productivity and provide great benefits for Indonesia in the future. Talent Pool Management The Secretariat General manages graduates of the Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP) scholarship recipients through career monitoring and alumni network strengthening. Sustainable Funding The Secretariat General ensures sustainable fund availability from the Revenue and Expenditure Budget for Central Government and the management of sufficient National Education Fund Development (DPPN). Effective Organization and Governance The Secretariat General implements the best practices internationally at all time for the organization’s development. Strategic steps are taken by involving international consultants in preparing the business process and implementing the financial statement audit by international public accountant offices.


165

Bekerja tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi dan komitmen tinggi. Working thoroughly and accurately in accordance to competences with high commitment.

166



167

Profil / Profile

03.

Profil Profile

Sekilas Sekretariat Jenderal Secretariat General at a Glance

S

168

ekretariat Jenderal merupakan salah satu unit Eselon I yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2012, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. Koordinasi kegiatan Kementerian Keuangan; 2. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Keuangan; 3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Keuangan; 4. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, serta hubungan masyarakat; 5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan dan bantuan hukum; 6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

The Secretariat General is one of the Echelon I units under the Ministry of Finance. Under Article 6 of Regulation of the Minister of Finance Number 184/ PMK.01/2012, the Secretariat General has the tasks to coordinate implementation of the tasks, development, and administrative support to all organization units at the Ministry of Finance. To implement the tasks, the Secretariat General has the following functions: 1. To coordinate activities of the Ministry of Finance; 2. To coordinate and arrange plans and programs of the Ministry of Finance; 3. To develop and provide administrative support including administration, employee affairs, domesticity, archives, and documentation of the Ministry of Finance; 4. To develop and run the organization and governance, cooperation, and public relations; 5. To coordinate and arrange legislations and legal assistance; 6. To organize the State’s property/ assets management; and 7. To implement other tasks assigned by the Minister of Finance.

Ketujuh fungsi tersebut membantu peran Sekretariat Jenderal sebagai unsur pendukung (supporting unit) yang memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Melalui peranan tersebut, Sekretariat Jenderal bertugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

These seven functions help the Secretariat General’s role as a supporting unit which provides both technical as well as administrative service to all units at the Ministry of Finance. Through the role, the Secretariat General has the task to coordinate the implementation of the tasks, development, and administrative support to all units at the Ministry of Finance according to the policy set by the Minister of Finance and the prevailing legislations.

Melalui program dan action plan tahun 2010-2014, Sekretariat Jenderal berperan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terutama dalam menjalankan proses bisnis, penataan kelembagaan, capacity building, pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi serta memberikan counseling dan coaching.

Through the program and the action plan 2010-2014, the Secretariat General plays a role in the implementation of the bureaucracy reform, especially in running the business process, the institutional arrangement, the capacity building, and the usage of the information and communication technology, as well as in providing counseling and coaching.


Ke depan, Sekretariat Jenderal tidak hanya dituntut memberikan pelayanan teknis dan administratif pada semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, tetapi juga harus berperan sebagai pemikir maupun analis bahkan berperan sebagai penggerak utama (prime mover) dalam mewujudkan transformasi kelembagaan.

In the future, the Secretariat General will not only be required to provide both technical as well as administrative services to all organization units at the Ministry of Finance, but also to play a role as a thinker and an analyst even as a prime mover in realizing the institutional transformation.

Peran strategis tersebut dilaksanakan antara lain dengan menyediakan dana atau belanja operasional, menyediakan sarana dan prasarana, menyempurnakan organisasi dan ketatalaksanaan. Peran strategis juga dilakukan dengan menyempurnakan dan membangun hukum maupun peraturan perundang-undangan dengan mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat, pelayanan informasi di bidang keuangan negara dan teknologi informasi serta dukungan yang bersifat administratif lainnya agar pelaksanaan tugas pimpinan dapat dilaksanakan secara optimal.

The strategic role is implemented by providing the fund or operational expenditure, providing the facilities and infrastructure, improving the organization and the governance. It also aimed to improve and establish the law and legislation by following the development of the public aspiration, information service in the state finance and information technology as well as other administrative supports, so that the management’s tasks can be implemented optimally.

Guna memaksimalkan terlaksananya fungsi tersebut, Sekretariat Jenderal didukung oleh unit Eselon II yang bertanggung jawab atas terwujudnya fungsi-fungsi tersebut dengan baik. Unit-unit itu terdiri dari delapan Biro, empat Pusat, dua Sekretariat, dua Badan Layanan Umum (BLU) dan tiga orang Tenaga Pengkaji.

To maximize the functions implementation, the Secretariat General is supported by Echelon II units that are responsible for the functions realization. The units included eight bureaus, four centers, two secretariats, two Public Service Boards (BLU) and three reviewers.

Tabel 3.1. Unit-unit Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal Table 3.1. Echelon II units at the Ministry of Finance

No 1

Unit Eselon II (Echelon II Unit) Biro Perencanaan dan Keuangan (Planning and Finance Bureau)

Tugas Pokok dan Fungsi (Principal Tasks and Functions) Menyiapkan penyusunan rencana jangka menengah, jangka pendek, strategis, dan rencana kerja tahunan, mengolah, menelaah, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan Kementerian, penyusunan anggaran Kementerian, pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Kementerian, dan melaksanakan sistem akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan Kementerian (To prepare strategic medium-term and short-term plans and annual work plans, to process, analyze, and coordinate policies formulating in relation to the Ministry’s activities, to arrange the Ministry’s budget, to manage and develop the Ministry’s treasury, and to implement the accountancy system and to prepare the Mninistry’s Financial Statement)


169

Profil / Profile

No

170

Unit Eselon II (Echelon II Unit)

Tugas Pokok dan Fungsi (Principal Tasks and Functions)

2

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Organization and Governance Bureau)

Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian (To develop and arrange the organization, governance, and functional position at all organization units at the Ministry)

3


Mengkoordinasikan dan melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan dan memberikan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian (To coordinate and formulate legislations and to provide legal considerations in the settlement legal cases related to the Ministry’s tasks)

4


Mengkoordinasikan dan melaksanakan penelaahaan kasus hukum, memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Bank Dalam Likuidasi (BDL), Hak Uji Materiil dan Sengketa Kepegawaian, serta Sengketa Internasional, Arbitrase, pemulihan aset negara dan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait tugas Kementerian. (To coordinate communication activities, information service on the financial and state assets management policy and other policies of the Ministry of Finance to the stakeholders, management meetings and draft laws discussions, setting public relations communication strategy, setting public communication programs, public opinions monitoring, Information and Documentation Management Officials (PPID), and reference center management of the Ministry of Finance)

5


Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan pembinaan dan pengelolaan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (To develop administration and management of the Ministry’s supply/ assets based on the prevailing legislation)

6

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Communication and Information Service Bureau)

Mengkoordinasikan aktivitas komunikasi, layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya kepada para pemangku kepentingan, penyelenggaraan rapat pimpinan dan pembahasan RUU, penyusunan strategi komunikasi kehumasan, penyusunan program komunikasi publik, monitoring opini publik, pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan pengelolaan pusat referensi Kementerian Keuangan (To coordinate communication activities, information service on the financial and state assets management policy and other policies of the Ministry of Finance to the stakeholders, management meetings and draft laws discussions, setting public relations communication strategy, setting public communication programs, public opinions monitoring, Information and Documentation Management Officials (PPID), and reference center management of the Ministry of Finance)

7


Melaksanakan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan/kekayaan Kementerian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (To develop administration and management of the Ministry’s supply/assets based on the prevailing legislation)

8


Membina pelaksanaan ketatausahaan Kementerian dan melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga serta pemberian pelayanan pelaksanaan tugas kantor pusat Kementerian (To develop the Ministry’s governance and to implement administration, household and to serve implementation of the tasks of the Ministry’s head office)

9


Mengkoordinasikan pengembangan sistem dan teknologi informasi Kementerian Keuangan (To coordinate development of the information system and technology of the Ministry of Finance)

10


Melakukan pembinaan dan pengawasan profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik (To develop and supervise the Public Accountants and Public Appraisals)

11


Melaksanakan analisis dan harmonisasi serta menyinergikan kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan (To analyze and harmonize as well as synergize policies of the implementation of the Ministry of Finance’s programs and activities)

12


Melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (To implement operational authorities in the central government’s investment management according to the policy set by the Minister of Finance, and based on the prevailing legislation)

13

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Electronic Procurement Service Centre)

Melayani proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik pada instansi vertikal di lingkungan kementerian keuangan, dan intansi/lembaga lainnya yang telah mengadakan perjanjian kerja sama yang tertuang dalam nota kesepahaman (MOU) (To serve goods/service procurement processed electronically at the vertical offices at the Ministry of Finance, and other institutions that have set up cooperation in a Memorandum of Understanding (MoU))


Unit Eselon II (Echelon II Unit)

Tugas Pokok dan Fungsi (Principal Tasks and Functions)

14


Memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi (To serve in administration, employee affairs, financial, household, administration of appeal and/or suit documents preparation, administration of court preparation, administration of verdict settlement, documentation, administration of reconsideration, administration of jurisprudence, data processing, and information)

15

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan (Secretariat of the Taxation Supervisory)

Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis Komite Pengawas Perpajakan (To provide technical and administrative services in the framework of supporting the implementation of technical tasks of the Taxation Supervision Committee)

16


Mengelola Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) (To manage the National Education Development Fund (DPPN))

17

Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur (Human Resources Reviewers)

Menelaah dan mengkaji hal-hal yang menyangkut sumber daya aparatur Kementerian Keuangan serta menyusun rekomendasi tentang strategi pengembangan dan penanganannya (To analyze and assess matters related to the Ministry of Finance’s human resources and to prepare a recommendation of the development and handling strategy)

18

Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik (Strategic Planning Reviewers)

Menelaah dan mengkaji hal-hal yang menyangkut perencanaan strategis Kementerian Keuangan dan menyusun rekomendasi tentang strategi pengembangan dan penanganannya (To analyze matters related to the Ministry of Finance’s strategic planning and to prepare a recommendation of the development and handling strategy)

19

Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara (State Assets Management Reviewers)

Menelaah dan mengkaji hal-hal yang menyangkut pengelolaan kekayaan negara Kementerian Keuangan dan menyusun rekomendasi tentang strategi pengembangan dan penanganannya (To analyze and assess matters related to the Ministry of Finance’s state assets and to to prepare a recommendation of the development and handling strategy)

No

Rencana Strategis Strategic Plans Rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif. Dalam kurun waktu 2010-1014, Sekretariat Jenderal melaksanakan pembinaan dan perencanaan di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana, hukum, hubungan antar lembaga dan masyarakat, dan administrasi serta koordinasi terhadap pelaksanaan kerja unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan itu dilaksanakan dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama lima tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi.

Stategic plans are a series of action and activity plans which are basic and made integrally, efficiently, and coordinatively. During the period of 2010-2014, the Secretariat General has been implementing development and planning in employee affairs, finance, supply, organization and governance, legal affairs, relations between the institution and the public, and administration as well as coordination of the work implementation of the organization units at the Ministry of Finance. The activities are result-oriented to be achieved during the five-year period and consider the potentials, opportunities, and constraints as well as challenges that may happen.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Jenderal memiliki visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Tahun 2010-2014 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor KEP-38/SJ/2010. Visi Sekretariat Jenderal adalah “Menunjang tercapainya pengelola keuangan dan kekayaan negara yang dipercaya dan akuntabel”. Visi tersebut mengandung sejumlah makna penting dari masing-masing frase yang menyusun kalimatnya.

In the implementation of its tasks, the Secretariat General has a vision as set in the Strategic Plans (renstra) of the Secretariat General 2010-2014 as contained in Decree of the Secretariat General Number KEP-38/SJ/2010. The Secretariat General’s vision is “To support the achievement of trusted and accountable financial and state assets manager”. The vision contains a number of important meanings from each phrase that arranges the sentence.

Frase “menunjang tercapainya” mengandung pengertian bahwa Sekretariat Jenderal sebagai unit pendukung (supporting unit) bagi Kementerian Keuangan, berupaya menunjang tercapainya visi

The phrase “to support the achievement” means that the Secretariat General as a supporting unit of the Ministry of Finance, makes efforts to support the achievement of the Ministry of Finance’s vision, by supporting administrative


171

Profil / Profile

172

Kementerian Keuangan, dengan memberikan dukungan pelayanan administratif bagi semua unit di lingkungan Kementerian Keuangan agar pelaksanaan tugas teknis dapat berjalan dengan baik dan lancar.

services to all units at the Ministry of Finance so that the technical tasks can be implemented well and smoothly.

Frase “pengelola keuangan dan kekayaan negara”, mengandung pengertian bahwa Kementerian Keuangan merupakan lembaga yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan negara dan memelihara Barang Milik Negara (BMN).

The phrase “State financial and assets manager” means that the Ministry of Finance is an institution of which the task is to collect and allocate the State’s finance and to maintain the State’s property.

Kata “dipercaya” mengandung pengertian bahwa semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat karena pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dilakukan secara transparan, yaitu semua penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan defisit anggaran dilakukan melalui mekanisme APBN.

The word “trusted” means that the public trust increases as the financial and state assets are managed transparently, including the government revenues, expenditures, and the budget deficit management through the Revenue and Expenditure Budget for Central Government mechanism.

Kata “akuntabel” mengandung pengertian bahwa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang mengacu pada praktik terbaik internasional yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan.

The word of “accountable” means that the state financial and assets are managed with reference to the best international practices based on professionalism, proportionality, and disclosure principles.

Dalam rangka pencapaian visi dimaksud, Sekretariat Jenderal menetapkan sejumlah misinya, yaitu: 1. Membangun dan mengembangkan organisasi berlandaskan administrasi publik sesuai dengan tuntutan masyarakat; 2. Membangun dan mengembangkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi, dan bertanggung jawab; 3. Membangun dan mengembangkan teknologi informasi keuangan yang modern dan terintegrasi serta sarana dan prasarana strategis lainnya; 4. Membangun dan mengembangkan tata kelola yang tertib dan andal; dan 5. Menjamin pelayanan teknis lainnya yang optimal.

To achieve the said vision, the Secretariat General sets a number of missions, including: 1. To establish and develop the organization based on public administration and in accordance with the public demand; 2. To establish and develop trusted, professional, and high integrity and responsible human resources; 3. To establish and develop modern and integrated financial information technology and other strategic facilities and infrastructure; 4. To establish and develop good and reliable governance; 5. To ensure other optimal technical services.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut suatu instansi pemerintah makin sempurna di berbagai bidang, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan perubahan signifikan. Dalam Rapat Dinas Sekretariat Jenderal pada tanggal 16-17 Desember 2010 lalu, Menteri Keuangan menetapkan Sekretariat Jenderal sebagai penggerak utama (prime mover) transformasi kelembagaan di Kementerian Keuangan.

In line with the globalization development that requires increasingly perfect government institutions in varius fields, the Secretariat General of the Ministry of Finance makes significant changes. In the official meeting of the Secretariat General on December 16th–17th, 2010, the Minister of Finance appointed the Secretariat General as the prime mover of the institutional transformation at the Ministry of Finance.

Dengan perubahan tersebut, maka visi Sekretariat Jenderal disempurnakan sesuai dengan Rencana Strategis tahun 2010-2014 dan tercantum Peta Strategi Tahun 2012. Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan saat ini adalah “Menjadi Penggerak Utama Transformasi Kelembagaan untuk Tercapainya Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel”.

Due to the changes, the Secretariat General’s vision has been perfected according to the Strategic Plans 2010-2014 and is contained in the Strategic Plan 2012. The Secretariat General’s current vision is “To Become a Prime Mover of the Institutional Transformation to Achieve Trusted and Accountable Financial and State Assets Management”.

Melalui perubahan visi dengan mengubah kata “Menunjang” dengan “Menjadi Penggerak Utama Transformasi Kelembagaan”, diharapkan peran Sekretariat Jenderal berubah tidak hanya bersifat administratif serta sebagai unit penunjang dan

Through the vision change by changing the word “To Support” with “To Become a Prime Mover of the Institutional Transformation”, it is hoped that the Secretariat General’s role will not only be administrative as a supporting unit of the other Echelon I units, but also


pendukung pelayanan (supporting unit) terhadap unit Eselon I lainnya, namun juga menjadi penggerak utama (prime mover) Transformasi Kelembagaan.

a prime mover of the institutional transformation.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi, ditetapkan tujuan atau sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tahun 2010-2014. Tujuan yang akan dicapai yaitu: 1. Terwujudnya tata kelola yang baik dan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua Eselon I di Kementerian Keuangan; dan 2. Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (internal dan eksternal) yang tinggi.

To implement the missions, the Secretariat General has set goals to be achieved in 2010-2014, including: 1. To realize a good governance and a high quality of service and support at all Echelon I units at the Ministry of Finance; and 2. To realize high trust from the stakeholders (both internal as well as external).

Penjabaran dari tujuan di atas secara lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau bulanan dituangkan dalam sasaran. Perumusan sasaran tersebut menggunakan kriteria Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time Bound (SMART). Atas dasar itu, sasaran tahun 2010-2014 Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai berikut: 1. Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi; 2. Terwujudnya organisasi yang andal dan modern; 3. Terwujudnya good governance; 4. Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi; dan 5. Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan.

Implementation of the goals above is contained more specifically and measurable in the targets, to concretely achieve in annual, semester, or monthly terms. The targets formulations use Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time Bound (SMART) criteria. Based on that, targets of the Secretariat General of the Ministry of Finance in 2010-2014 are as follow: 1. To create human resources with high integrity and competence; 2. To create a reliable and modern organization; 3. To create a good governance; 4. To create and use an integrated Information and Communication Technology; and 5. To achieve an accountable financial statement.

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, yang dijabarkan ke dalam kebijakankebijakan dan program-program. Adapun strategi yang ditetapkan dalam Roadmap 2010-2014 Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal meliputi: 1. Pembentukan SDM Kementerian Keuangan yang berintegritas dan berkompetensi tinggi; 2. Pengembangan organisasi Kementerian keuangan yang andal dan modern; 3. Pembangunan sistem TIK Kementerian Keuangan yang terintegrasi; 4. Pengelolaan anggaran Kementerian Keuangan yang optimal; 5. Tata kelola yang tertib dan andal; dan 6. Peningkatan pelaksanaan tugas lainnya.

A strategy is a way to achieve the goal and targets, which are implemented in policies and programs. The stategy set in the roadmap 2010-2014 of the Ministry of Finance in relation to the tasks and functions of the Secretariat General include: 1. To establish the Ministry of Finance’s human resources with high integrity and competence; 2. To develop the Ministry of Finance’s reliable and modern organization; 3. To build the Ministry of Finance’s integrated Information and Communication Technology system; 4. To manage the Ministry of Finance’s budget optimally; 5. To create an orderly and realiable governance; and 6. To increase the implementation of other tasks.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program Sekretariat Jenderal berdasarkan RPJM 2010-2014 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Renstra 2010-2014 terdiri atas satu program yaitu: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan.

A program is a series of real, systematic, and integrated activities which are implemented by one or some government institutions in the frame of cooperation with the public to achieve the set purpose and targets. The Secretariat General’s program, based on the MediumTerm Development Plan 2010-2014 and implemented further in the Strategic Plan (Renstra) 2010-2014, consists of one program that is: the Management Support and Implementation of Other Tasks Program of the Ministry of Finance.


173

Profil / Profile

Struktur Organisasi Organizational Structure

Sekretariat Jenderal

Secretariat General

Biro Perencanaan dan Keuangan Planning and Financial Bureau

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

Financial Information System and Technology Center

174

Biro Organisasi dan Tata Laksana

Biro Hukum Legal Bureau

Legal Assistance Bureau

Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai

Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Organization and Governance Bureau

Accountant and Appraisal Supervisory Center


Policies Analysis and Harmonization Center

Biro Bantuan Hukum

Electronic Procurement Service Center

Biro Sumber Daya Manusia Human Resources Bureau

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Indonesia Endowment Fund for Education

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Biro Perlengkapan Equipment Bureau

General Affairs Bureau

Pusat Investasi Pemerintah

Sekretariat Pengadilan Pajak

Sekretariat Komite Pengawasan Perpajakan

Communication and Information Service Bureau

Indonesia Investment Agency

Secretariat of Tax Court

Biro Umum

Secretariat of Taxation Supervisory Committee


175

Profil / Profile

Riwayat Hidup Pejabat Officials’ Curriculum Vitae

Kiagus Ahmad Badaruddin Sekretaris Jenderal / Secretary General

Lahir di Palembang, 29 Maret 1957.

Born in Palembang, on March 29th,

Menyelesaikan pendidikan Sarjana

1957, Kiagus Ahmad Badaruddin

Ekonomi Manajemen tahun 1986

completed his study as Bachelor in

dari Universitas Sriwijaya Palembang

Economics specialized in Management

tahun 1986. Memperoleh gelar Master

in 1986 from Universitas Sriwijaya

of Science in Policy of Economic

Palembang. He obtained his Master of

dari University of Illinois at Urbana –

Science degree in Policy of Economics

Champaign, USA tahun 1991.

from the University of Illinois at Urbana –

Champaign, the United States in 1991.

Berkarier di Kementerian Keuangan

He started his career at the Ministry of

sejak tahun 1977. Menjabat sebagai

Finance in 1977. He was Director of

Direktur Sistem Perbendaharaan

the Treasury System at the Directorate

Ditjen Perbendaharaan sejak 9

General of Treasury since November

November 2006. Mulai 23 Mei 2008,

9th, 2006. On May 23rd, 2008, he

ditunjuk menjadi Direktur Pelaksanaan

was appointed as Director of Budget

Anggaran di Ditjen Perbendaharaan dan

Implementation at the Directorate General

menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal

of Treasury and became Secretary of

Perbendaharaan sejak 13 Agustus

the Directorate General of Treasury

2009. Menjabat sebagai Sekretaris

since August 13th, 2009. He has served

Jenderal Kementerian Keuangan sejak

as Secretary General at the Ministry of

13 Januari 2012.

Finance since January 13th, 2012.

Sumiyati

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan / Head of Planning and Financial Bureau

176

Lahir di Sragen, 6 Juli 1961.

Born in Sragen, on July 6th, 1961,

Menyelesaikan pendidikan Diploma IV

Sumiyati finished her Diploma IV

Akuntasi di Sekolah Tinggi Akuntansi

study from the State Institute of

Negara tahun 1989. Mendapat gelar

Accountancy in 1989. She obtained

Graduate Diploma of Accounting dari

Graduate Diploma of Accounting from

University of Central Queensland,

the University of Central Queensland,

Australia pada tahun 1993 dan Master

Australia, in 1993, and Master of

of Financial Management dari Central

Financial Management from the same

Queensland University, Australia tahun

university in 1994.

1994.


She began her career at the Ministry of

sejak 1982 dan dipercaya menjadi

Finance in 1982 and she was appointed

Kepala Bagian Akuntansi dan

as Head of the Accountancy and

Pelaporan Keuangan sejak 27 Juli

Financial Reporting Division on July

2007. Menjabat sebagai Kepala Biro

27th, 2007. She has served Head of the

Perencanaan dan Keuangan sejak 21

Planning and Financial Bureau since

Juni 2011.

June 21st, 2011.


Annies Said Bassalamah

Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan /

Head of Organization and Governance Bureau

Lahir di Purwokerto, 1 Oktober 1960.

Born in Purwokerto, on October 1st, 1960,


Annies Said Bassalamah finished his

Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi

Diploma IV study in Accountancy from the

Negara tahun 1988. Memperoleh gelar

State Institute of Accountancy in 1988.

Master of Business Administration dari

He then obtained his Master of Business

Saint Mary’s University, Kanada pada tahun

Administration from Saint Mary’s University,

1993. Pendidikan Doktoral dalam bidang

Canada, in 1993. In 2007, he completed

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

his Doctoral Degree majoring Natural

Lingkungan diselesaikan pada tahun 2007

Resources and Environment Management

di Institut Pertanian Bogor.

in Institute of Agriculture (IPB).

Berkarier di Kementerian Keuangan sejak

He began his career at the Ministry of Finance

tahun 1981 dan menjabat sebagai Kepala

in 1981, and became the Head of the Human

Biro Sumber Daya Manusia sejak 13

Resources Bureau started from August 13th,

Agustus 2009. Ditunjuk sebagai Kepala

2009. He was appointed as the Head of the

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan sejak

Organization and Governance Bureau on June

21 Juni 2011. Dipercaya sebagai Sekretaris

21st, 2011. Lately he has been serving as the

Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi

Secretary General of the Corruption Eradication

sejak 8 Februari 2013.

Commission since February 8th, 2013.

Achmad Sofyan Kepala Biro Hukum /

Head of Legal Bureau

Lahir di Cianjur, 2 Mei 1956.

Born in Cianjur, on May 2nd, 1956,


Achmad Sofyan finished his study

Hukum di Universitas Indonesia tahun

as Bachelor in Law at Universitas

1989 dan memperoleh gelar Master

Indonesia in 1989 and obtained his

of Laws dari Monash University

Master of Law from Monash University

tahun 1995. Berkarier di Kementerian

in 1995. He began his career at

Keuangan sejak tahun 1980 dan

the Ministry of Finance in 1980 and

dipercaya sebagai Kepala Bagian Hukum

was trusted to become the Head of

Perusahaan, Lembaga Keuangan

Corporate Law, Financial Institution and

dan Perjanjian di Biro Hukum sejak 18

Agreement Division at the Legal Bureau

Agustus 2000. Menjabat sebagai Kepala

on August 18th, 2000. Since June 8th,

Biro Hukum sejak 8 Juni 2007.

2007, he is Head of the Legal Bureau.

Indra Surya

Kepala Biro Bantuan Hukum /

Head of Legal Assistance Bureau

Lahir di Medan, 8 Juli 1965.

Born in Medan, on July 8th, 1965, Indra

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum

Surya finished his studies as Bachelor in

Perdata Internasional dari Universitas

Law specializing in International Civil Law

Indonesia tahun 1990. Lex Legibus

from Universitas Indonesia in 1990. He

Magister dari Washington College of Law

obtained his Lex Legibus Master from

the American University, USA tahun 1995

the Washington College of Law of the

dan memperoleh gelar Doktoral dalam

American University, the United States in

bidang Studi Ilmu Hukum dari Universitas

1995, and his Doctoral degree in law from

Indonesia tahun 2010.

Universitas Indonesia in 2010.


He began his career at the Ministry of

sejak tahun 1991 dan ditunjuk menjadi

Finance in 1991 and was appointed as

Kepala Bagian Pengembangan

Head of the Disclosure and Governance

Keterbukaan dan Tata Kelola Bapepam-

Development Division Capital Market and

LK sejak 3 April 2007. Menjabat

Financial Institutions Supervisory Agency

sebagai Kepala Biro Bantuan Hukum

on April 3rd, 2007. He has been appointed

sejak 17 Oktober 2008.

as the Head of the Legal Assistance Bureau since October 17th, 2008.


177

Profil / Profile

Juni Hastoto

Kepala Biro Sumber Daya Manusia / Head of Human Resources Bureau

Lahir di Cimahi, 26 Juni 1953.

Born in Cimahi, on June 26th, 1953, Juni


Hastoto finished his study as Bachelor in

Ekonomi Perusahaan dari Universitas

Economics specializing in Management

Brawijaya tahun 1980. Memperoleh gelar

from Universitas Brawijaya in 1980. He

Master of Arts Economics dari University of

obtained his Master of Arts Economics

Colorado at Boulder, USA tahun 1990.

from the University of Colorado at

Boulder, the United States, in 1990.



sejak tahun 1981 dan dipercaya menjadi

Finance in 1981 and he was appointed as

Sekretaris Pengadilan Pajak sejak 24

Secretary of the Tax Court on December

Desember 2008. Menjabat sebagai Kepala

24th, 2008. He was appointed as Head of

Biro Sumber Daya Manusia sejak 21 Juni

the Human Resources Bureau since June

2011.

21st, 2011.

Yudi Pramadi

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi /

Head of Communication and Information Service Bureau

Lahir di Bandung, 11 Agustus 1958.

Born in Bandung, on August 11th,


1958, Yudi Pramadi finished his

Ekonomi Perusahaan di Universitas

study as Bachelor in Economics

Pancasila tahun 1985. Memperoleh

specializing in Corporate Management

gelar Master of Science in Business

from Universitas Pancasila in 1985.

Administration dari University of Colorado,

He obtained his Master of Science

USA tahun 1996 dan Master of Business

in Business Administration from the

Administration dari University of Colorado

University of Colorado at Denver, the

At Denver, USA di tahun yang sama.

United States in 1996.

Berkarier di Kementerian Keuangan sejak

He began his career at the Ministry

tahun 1983 dan pernah diperbantukan

of Finance in 1983 and he was

di Kementerian Koordinator Bidang

assigned at the Coordinating Ministry

Perekonomian sejak tahun 2002

of Economics from 2002 to 2010.

hingga 2010. Menjabat sebagai Asisten

He was appointed as the Assistant

Deputi Urusan Kerjasama Ekonomi dan

Deputy of Economic Cooperation and

Pembiayaan Asia pada Deputi VI sejak 17

Asian Financing at Deputy VI on March

Maret 2010. Ditunjuk sebagai Kepala Biro

17th, 2010. He has served as Head of

Komunikasi dan Layanan Informasi sejak

Communication and Information Service

21 Juni 2011.

Bureau since June 21st, 2011.

Ilhamsyah

Kepala Biro Perlengkapan / Head of Equipment Bureau

178

Lahir di Jakarta, 2 September 1956.

Born in Jakarta, on September 2nd,


1956, Ilhamsyah finished his studies

Ekonomi Manajemen di Universitas

as Bachelor in Economics specializing

Krisnadwipayana tahun 1987.

in Management from Universitas

Memperoleh gelar Magister Manajemen

Krisnadwipayana in 1987. He obtained

dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI

his Master in Management from IPWI


School of Economy in 1995. He began


his career at the Ministry of Finance

dipercaya menjadi Kepala Kantor

in 1979 and was Head of Tangerang

Pelayanan Pajak Madya Tangerang

Medium Taxpayers Office since July

sejak 5 Juli 2007. Menjabat sebagai

5th, 2007. He has served as the Head

Kepala Biro Perlengkapan sejak 26

of Equipment Bureau since March 26th,

Maret 2010.

2010.


Bambang Isnaeni Gunarto Kepala Biro Umum /

Head of General Affairs Bureau

Lahir di Cilacap, 7 Juli 1953.

Born in Cilacap, on July 7th, 1953,


Bambang Isnaeni Gunarto finished


his study as Bachelor in Corporate

Islam Nusantara tahun 1982.

Management from Universitas Islam

Memperoleh Master of Arts Economic

Nusantara in 1982. He obtained his

of Public Policy dari Delaware

Master of Arts Economics of Public

University, USA tahun 1991. Berkarier

Policy from Delaware University, the

di Kementerian Keuangan sejak tahun

United States in 1991. He began his

1975 dan dipercaya sebagai Direktur

career at the Ministry of Finance in 1975

Sistem Perbendaharaan di Ditjen

and he was appointed as the Director of

Perbendaharaan sejak 16 Februari

the Treasury System at the Directorate

2009. Menjabat sebagai Kepala Biro

General of Treasury on February 16th,

Umum sejak 12 Oktober 2010.

2009. He has served as the Head of General Affairs Bureau since October 12th, 2010.

Sri Hartati

Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan /

Head of Financial Information System and Technology Center

Lahir di Tulungagung, 23 Agustus

Born in Tulungagung, on August

1956. Menyelesaikan pendidikan

23rd, 1956, Sri Hartati finished her

Sarjana Administrasi Ketataniagaan

study as Bachelor in Administration

dan Ketatanegaraan Administrasi

from Universitas Terbuka in 1990.

Negara/Ketataniagaan di Universitas

She obtained her Master of Business

Terbuka tahun 1990. Memperoleh gelar

Administration from the University

Master of Business Administration dari

of Saint Mary’s at Hallifax, Canada,

Univesitas of Saint Mary’s At Halifax,

in 1996. She began her career at

Kanada tahun 1996. Berkarier di

the Ministry of Finance in 1977, and

Kementerian Keuangan sejak tahun

was once Head of the Electronic

1977 dan dipercaya sebagai Kepala

Procurement Service Center started

Pusat Layanan Pengadaan Secara

on April 28th, 2009. She has served

Elektronik sejak 28 April 2009. Menjabat

as Head of the Information System

sebagai Kepala Pusat Sistem Informasi

and Financial Technology Center since

dan Teknologi Keuangan sejak 13

August 13th, 2009.

Agustus 2009.

Langgeng Subur

Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai /

Head of Accountant and Appraisal Supervisory Center

Lahir di Jakarta, 20 November 1959.

Born in Jakarta, on November 20th,


1959, Langgeng Subur finished his study

dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

as Bachelor from the State Institute of

tahun 1988. Memperoleh gelar

Accountancy in 1988. He obtained his

Master of Business Administration

Master of Business Administration from

dari University of New Orleans , USA

the University of New Orleans, the United


States in 1992. He began his career at


the Ministry of Finance in 1981 and was

dipercaya sebagai Kepala Pusat

once Head of the Indonesia Investment

Investasi Pemerintah sejak 20 Juli

Agency started on July 20th, 2007. He

2007. Menjabat sebagai Kepala Pusat

has served as Head of the Accountant

Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai

and Appraisal Development Center since

sejak 26 Maret 2010.

March 26th, 2010.


179

Profil / Profile

Rionald Silaban

Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan /

Head of Policies Analysis and Harmonization Center

Lahir di Pekanbaru, 23 April 1966.

Born in Pekanbaru, on April 23rd, 1966,


Rionald Silaban finished his study

Hukum di Universitas Indonesia

as Bachelor in Law from Universitas

tahun 1989. Memperoleh gelar Lex

Indonesia in 1989. He obtained his

Legibus Magister Common Law dari

Lex Legibus Master in Common Law

Georgetown University, USA tahun

from Georgetown University, the United

1993. Berkarier di Kementerian

States in 1993. He began his career


at the Ministry of Finance in 1990

dipercaya sebagai Kepala Bidang

and was appointed as Head of the

Perumusan Rekomendasi Pengelolaan

Recommendation Formulating of Fiscal

Risiko Fiskal di Badan Kebijakan Fiskal

Risk Management at the Fiscal Policies

sejak 18 Desember 2006. Menjabat

Agency on December 18th, 2006. He

sebagai Kepala Pusat Analisis dan

had served as the Head of the Policies

Harmonisasi Kebijakan sejak 24

Analysis and Harmonization Center since

Desember 2008. Saat ini menjadi Staf

December 24th, 2008. He is currently

Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan

Expert Staff in Organization, Bureaucracy

Teknologi Informasi.

and Information Technology.

Soritaon Siregar

Kepala Pusat Investasi Pemerintah /

Head of the Indonesia Investment Agency

Lahir di Medan, 30 Januari 1957.

Born in Medan, on January 30th, 1957,


Soritaon Siregar finished his study as

Ekonomi Perusahaan dari Universitas

Bachelor in Corporate Management

Sumatera Utara tahun 1982.

from Universitas Sumatra Utara in

Memperoleh gelar Master of Social

1982. He obtained his Master of Social

Science, Development Finance dari

Science, Development Finance from the

University of Birmingham, Inggris

University of Birmingham, the United


Kingdom, in 1992. He began his career

Keuangan sejak tahun 1983. Dipercaya

at the Ministry of Finance in 1983. He

sebagai Direktur Sistem Manajemen

was appointed as the Director of the

Investasi di Direktorat Jenderal

Investment Management System at

Perbendaharaan sejak 17 Oktober

the Directorate General of Treasury on

2008. Menjabat sebagai Kepala Pusat

October 17th, 2008. He has served

Investasi Pemerintah sejak 25 Maret

as Head of the Indonesia Investment

2010.

Agency since March 25th, 2010.

Moh. Hatta

Kepala Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik / Head of the Electronic Procurement Service Center

180

Lahir di Riau, 24 Maret 1958.

Born in Riau, on March 24th, 1958,

Menyelesaikan pendidikan Diploma IV di

Moh. Hatta finished his Diploma

Sekolat Tinggi Akuntansi Negara tahun

IV study from the State Institute of

1987. Memperoleh gelar Master of

Accountancy in 1987. He obtained his

Business Administration dari University

Master of Business Administration from

of Brunswick, Kanada tahun 1993.

the University of Brunswick, Canada,


in 1993. He began his career at the

sejak tahun 1979 dan dipercaya

Ministry of Finance in 1979 and was

sebagai Tenaga Pengkaji Bidang

appointed as Reviewer of State Assets

Pengelolaan Kekayaan Negara sejak 28

Management on April 28th, 2009. He

April 2009. Menjabat sebagai Kepala

has served as the Head of Electronic

Pusat Layanan Pengadaan Secara

Procurement Service Center since June

Elektronik sejak 21 Juni 2011.

21st, 2011.


M. Arief Setiawan

Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak / Vice Secretary of Tax Court

Lahir di Brebes, 1 Juli 1963.

Born in Brebes, on July 1st, 1963, M.

Menyelesaikan Sarjana Hukum

Arief Setiawan finished his study as

Internasional di Universitas 17 Agustus

Bachelor in International Law from

1945 tahun 1987 dan Magister Ilmu

Universitas 17 Agustus 1945 in 1987

Hukum di Universitas Indonesia

and Magister in Law from Universitas


Indonesia in 1998. He began his career


at the Ministry of Finance in 1990 and

dipercaya sebagai Wakil Sekretaris

he was appointed as Acting Secretary

Pengadilan Pajak sejak 13 Januari

of Tax Court on January 13th, 2012.

2012.

Asih Ariyanto

Plt. Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan /

Acting Secretary of Taxation Supervisory Committee

Lahir di Magelang, 14 Juli 1965.

Born in Magelang, on July 14th, 1965,


Asih Ariyanto finished his Diploma

Akuntansi Sekolah TInggi Akuntansi

IV study from the State Institute of

Negara tahun 1993. Berkarier

Accountancy in 1993. She began

di Kementerian Keuangan sejak

her career at the Ministry of Finance

tahun 1986 dan menjabat sebagai

in 1986. She has served as Acting

Plt. Sekretaris Komite Pengawas

Secretary of the Taxation Supervisory

Perpajakan sejak 13 April 2011.

Committee since April 13th, 2011.

Eko Prasetyo

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan / Director of Indonesia Endowment Fund for Education

Lahir di Malang, 12 Juli 1970. Menjabat

Born in Malang, on July 12th, 1970, Eko

sebagai Direktur Utama Lembaga

Prasetyo is Director of the Educational

Pengelola Dana Pendidikan sejak tahun

Fund Management Institution since

2012. Sebelumnya, dipercaya sebagai

2012. He was previously appointed

Kepala Divisi Keuangan dan Umum,

as the Head of the Financial and

Pusat Investasi Pemerintah sejak

General Affairs Division at the Indonesia


Investment Agency in 2009. He began

Keuangan sejak tahun 1989,

his career at the Ministry of Finance

menyelesaikan pendidikan Diploma IV

in 1989, and finished his Diploma

pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

IV studies at the State Instiutute of

tahun 1996.

Accountancy in 1996.


181

Profil / Profile

Charmeida Tjokrosuwarno

Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik / Reviewer of Strategic Planning

Lahir di Kebumen, 14 Mei 1956.

Born in Kebumen, on May 14th, 1956,


Charmeida Tjokrosuwarno finished


his study as Bachelor in Corporate

Sebelas Maret tahun 1983. Memperoleh

Management from Universitas Sebelas

gelar Master of Arts in Economic

Maret in 1983. He obtained his Master

dari Vanderbilt University, USA tahun

of Arts in Economics from Vanderbilt

1991. Berkarier di Kementerian

University, the United States in 1991.


He began his career at the Ministry

pernah diperbantukan di Indonesian

of Finance in 1985 and he was once

Development Bank sejak 1 Januari

assigned at the Indonesian Development

2009. Menjabat sebagai Tenaga

Bank on January 1st, 2009. He has

Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik

served as Reviewer of Strategic Planning

sejak 28 April 2009.

since April 28th, 2009.

Harry Z. Soeratin

Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur / Reviewer of Human Resources

Lahir di Medan, 29 Agustus 1963.

Born in Medan, on August 29th, 1963,

menyelesaikan pendidikan Sarjana

Harry Z. Soeratin finished his study

Ekonomi Akuntansi di Universitas

as Bachelor in Accountancy from

Pajajaran tahun 1987. Memperoleh

Universitas Padjajaran in 1987. He

gelar Magister Manajemen di

obtained his Magister of Management

Universitas Indonesia tahun 1991.

from Universitas Indonesia in 1991.



sejak tahun 1988 dan pernah dipercaya

Finance in 1988 and he was appointed

sebagai Kepala Biro Hubungan

as the Head of Public Relations Bureau

Masyarakat sejak 24 Desember 2008.

on December 24th, 2008. He has served

Menjabat sebagai Tenaga Pengkaji

as the Reviewer of Human Resources

Bidang Sumber Daya Aparatur sejak 12

since October 12th, 2010.

Oktober 2010.

Siti Murfi’ah

Tenaga Pengkaji Bidang Kekayaan Negara / Reviewer of State Assets

182

Lahir di Banjarnegara, 13 Mei 1953.

Born in Banjarnegara, on May 13th,

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu

1953, Siti Murfi’ah finished her study

Administrasi Negara di Sekolah Tinggi

as Bachelor in State Administration

Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi

from the Administration School at the

Negara pada tahun 1989. Memperoleh

State College of Administration in 1989.

gelar Master of Social Science Finance

She obtained her Master of Social

Development dari University of

Science Finance Development from the

Birmingham, Inggris tahun 1994.

University of Birmingham, the United

Kingdom, in 1994.


She began her career at the Ministry of

sejak tahun 1975 dan dipercaya sebagai

Finance in 1975 and she was appointed

Kepala Biro Teknologi Informasi sejak

as the Head of Information Technology

24 November 2010. Menjabat sebagai

Bureau on November 24th, 2010. She

Tenaga Pengkaji Bidang Kekayaan

has served as the Reviewer of State

Negara sejak 19 Januari 2011.

Assets since January 19th, 2011.


Budaya Kerja Work Culture erumusan Nilai-nilai Kementerian Keuangan merupakan salah satu langkah penting dalam menyukseskan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan. Khususnya dalam menciptakan sistem Budaya Kerja yang terinternalisasi dan terintegrasi. Sistem ini diharapkan mampu menjadi panduan bagi setiap pegawai Kementerian Keuangan dalam memberikan pelayanan prima sehingga akan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

P

Formulating Values of the Ministry of Finance is one of the important steps to bring the Bureaucracy Reform and Institutional Transformation into success, especially in creating an internalized and integrated system of the Work Culture. The system is hoped to be the guidance for each employee of the Ministry of Finance in providing prime service to increase the stake holders’ trust.

Tujuan dibentuknya Nilai-Nilai Kementerian Keuangan antara lain untuk membentuk pola pikir, tutur kata, sikap dan perilaku kerja yang andal bagi seluruh PNS Kementerian Keuangan dengan didasari visi, misi, dan tata nilai. Setelah Nilai-nilai terbentuk, diharapkan kinerja bisa meningkat dan terwujud tata kelola yang efektif dan efisien melalui perubahan sikap dan perilaku PNS Kementerian Keuangan.

The Values of the Ministry of Finance are aimed at forming a reliable paradigm, speech, attitude and behaviour for all civil servants at the Ministry of Finance based on the vision and missions. When the Values are formed, it is hoped that performance will increase and effective and efficient governance will be realized through a change of attitude and behaviour of the civil servants at the Ministry of Finance.

Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan Perilaku Utama telah dirumuskan dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 yang disusun dari seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Nilai-nilai tersebut adalah Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

Values and the Prime Behaviour of the Ministry of Finance are formulated and confirmed by Decree of the Minister of Finance Number 312/KMK.01/2011 which has been prepared from all Echelon I units at the Ministry of Finance. The Values include Integrity, Profesionalism, Synergy, Service, and Perfection.

Sejumlah kegiatan dilaksanakan selama tahun 2012 untuk internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan-kegiatan itu antara lain:

A number of activities were organized in 2012 to internalize the Values of the Ministry of Finance to all officials/employees at the Ministry of Finance, including:

1. Workshop Workshop dilaksanakan pada tanggal 10-12 April 2012 di Hotel Borobudur, Jakarta, dan diikuti 91 pejabat Eselon II seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan baik kantor pusat maupun kantor vertikal. Workshop tersebut merupakan tindak lanjut dari workshop pejabat Eselon II pada tanggal 28 dan 29 November 2011 yang menghasilkan contoh-contoh perilaku sebagai pencerminan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Tujuan workshop adalah: a. Memahami pentingnya transformasi budaya Kementerian Keuangan; b. Memahami makna Nilai-Nilai dan Perilaku Utama Kementerian Keuangan; c. Memahami peran jajaran pimpinan sebagai Change Leader/Change Champion; dan d. Menggalang komitmen bersama untuk mendukung keberhasilan transformasi budaya Kementerian Keuangan.

1. Workshop A workshop was held on April 10th–12th, 2012 at Borobudur Hotel, Jakarta, and participated by 91 Echelon II officials at all units at the Ministry of Finance, both head offices as well as vertical offices. The workshop was a follow up to the workshop of Echelon II officials on November 28th and 29th, 2011, which produced behavior examples as an expression of the Values of the Ministry of Finance. The workshop’s goals included: a. To understand the importance of cultural transformation at the Ministry of Finance; b. To understand the meaning of Values and Prime Behaviour at the Ministry of Finance; c. To understand the management’s roles as a Change Leader/Change Champion; and d. To weld a joint commitment to support a successful cultural transformation at the Ministry of Finance.

Pelaksanaan workshop menggunakan metode kombinasi sejumlah pendekatan yang terdiri atas pemaparan materi oleh narasumber, diskusi

The workshop used a method of combining a number of approaches consisting of a presentation of topics by sources, group discussions, group


183

Profil / Profile

kelompok, presentasi kelompok, dan tayangan film pendek serta simulasi (games). Pembahasan mencakup materi pentingnya transformasi budaya Kementerian Keuangan, makna NilaiNilai dan Perilaku Utama Kementerian Keuangan, peran jajaran pimpinan sebagai Change Leader/ Change Champion, dan komitmen bersama untuk mendukung keberhasilan transformasi budaya Kementerian Keuangan.

184

Workshop menghasilkan perilaku-perilaku yang harus segera dihentikan (stop) karena tidak selaras dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan; Perilaku-perilaku yang perlu dimulai (start) untuk dibangun dan ditumbuhkembangkan karena belum dijalankan secara merata oleh Pegawai pada umumnya; dan perilaku-perilaku yang saat ini sudah baik dan selaras dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan perlu dilanjutkan (continue) dengan uraian sebagai berikut: a. Perilaku-perilaku yang harus segera dihentikan (stop) karena tidak selaras dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, antara lain: 1) Mementingkan kepentingan unit sendiri; 2) Kurang disiplin dan tidak produktif selama jam kerja; 3) Mempersulit pelayanan dan tidak tulus dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan; 4) Arogansi kekuasaan dengan melakukan penyalahgunaan wewenang dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi; 5) Praktik pungutan liar dalam memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan; 6) Tidak ada kepedulian terhadap kondisi lingkungan; 7) Berprasangka buruk dan tidak mau menerima masukan dari orang lain; dan 8) Cepat puas dengan kondisi saat ini sehingga enggan mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik lagi (zona nyaman). b. Perilaku-perilaku yang perlu dimulai (start) untuk dibangun dan ditumbuhkembangkan karena belum dijalankan secara merata oleh pegawai pada umumnya, antara lain: 1) Bekerja berorientasi pada dampak (outcome), bukan sekedar hasil (output); 2) Berkoordinasi dengan seluruh unit kerja serta menumbuhkan rasa kebersamaan, sense of belonging sebagai satu Kementerian Keuangan; 3) Berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang lebih cepat daripada prosedur operasi standar (Standard Operating Procedure-SOP) yang ditetapkan dengan tetap berorientasi pada risiko; 4) Tegas dan berani menegakkan peraturan dengan tidak menolerir kesalahan atau pelanggaran; 5) Peduli terhadap lingkungan dan


presentations, and a short-film presentation as well as simulations (games). The discussions included topics on the importance of cultural transformation at the Ministry of Finance, the meaning of Values and Prime Behaviour at the Ministry of Finance, the management’s role as Change Leader/Change Champion, and a joint commitment to support the success of the cultural transformation at the Ministry of Finance.

The workshop produced behaviours that should be stopped as they were inconsistent with the Values of the Ministry of Finance; behaviours that should be started to build and develop as they have not been evenly acted by the employees in general; and behaviours already good and consistent with the Values of the Ministry of Finance and should be continued as the following description: a. Behaviours that must be immediately stopped as they are inconsistent with the Values of the Ministry of Finance: 1) To be concerned of one’s own unit’s interest; 2) To lack of discipline and productivity during the working hours; 3) To complicate the service and to be not sincere in implementing the tasks and providing the service; 4) To be power arrogant by abusing the authority and office’s facilities for one’s own interest; 5) To collect illegal levies in providing services to the stakeholders; 6) To lack of concern to the environment; 7) To be prejudice and not willing to accept inputs from other persons; and 8) To be easily satisfied with the current condition so that one is reluctant to develop oneself to be even better (comfort zone). b. Behaviours that must be immediately started to build and develop as they are not evenly acted by the employees in general: 1) To work outcome-oriented instead of output-oriented; 2) To coordinate with all work units and to grow a sense of togetherness and a sense of belonging as one Ministry of Finance; 3) To be customer’s satisfaction-oriented by providing faster services than the set Standard Operating Procedure (SOP) by remaining risk-oriented; 4) To be firm and bold in upholding the regulations and to be intolerant of any mistake or violation; 5) To be concerned with the environment and colleagues and to be positive thinking/to build trust among colleagues; and 6) To be proactive and to have an initiative to make improvements. c. Behaviours currently good and consistent with the Values of the Ministry of Finance and must be continued:

rekan kerja serta berprasangka baik/ membangun kepercayaan antar sesama rekan kerja; serta 6) Proaktif dan berinisiatif untuk melakukan perbaikan. c. Perilaku-perilaku yang saat ini sudah baik dan selaras dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan perlu dilanjutkan (continue) antara lain: 1) Melaksanakan kode etik secara konsisten; 2) Senantiasa berupaya untuk meningkatkan kompetensi diri dan kapasitas SDM secara berkesinambungan; 3) Memberikan pelayanan prima dan meningkatkan kualitas layanan unggulan; 4) Melakukan telaah/review atas hasil kerja dan menjalankan tindak lanjutnya; 5) Proaktif mencari solusi yang berorientasi pada pengembangan inovasi dan kreativitas; dan 6) Menjadi role model dalam transformasi birokrasi.

1) To implement the code of conduct consistently; 2) To make efforts to increase self competence at all times and to increase human resources capacity simultaneously; 3) To provide prime services and to further increase the quality of superior services; 4) To review the work results and to follow them up; 5) To be proactive in seeking innovation and creativity-oriented solutions; and 6) To be a role model in the bureaucracy transformation.


185

Profil / Profile

Pengelolaan SDM Human Resources Management ekretariat Jenderal Kementerian Keuangan diperkuat 1.889 pegawai yang ditempatkan pada unit-unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal. Profil SDM di Sekretariat Jenderal hingga 31 Desember 2012 dapat dilihat sebagai berikut.

S

The Secretariat General of the Ministry of Finance is supported by 1,889 employees placed in Echelon II units at the Secretariat General. The human resources profile of the Secretariat General until December 31st, 2012 can be seen as follows.

SDM Berdasarkan Golongan/Pangkat

Human Resources Based on Rank

Proporsi SDM Sekretariat Jenderal terdiri atas delapan pegawai golongan I, 659 orang pegawai golongan II, 1.098 pegawai golongan III, dan 124 pegawai golongan IV. Kelompok SDM di Sekretariat Jenderal yang terbesar adalah golongan ruang III/a sebanyak 526 orang (27,8 persen). Diikuti golongan ruang II/c sebanyak 381 orang (20,2 persen), dan golongan ruang III/b sebanyak 221 orang (11,7 persen).

The human resources of the Secretariat General consist of eight classes I employees, 1,659 class II employees, 1,098 class III employees, and 124 class IV employees. The largest group of human resources at the Secretariat General is class III/a of 526 persons (27.8 percent), followed by class II/c of 381 persons (20.2 percent), and class III/b of 221 persons (11.7 percent).

Grafik 3.1. Komposisi SDM Berdasarkan Golongan Ruang Graphic 3.1 Human Resources Composition Based on Class Sumber (Source): SIMPEG (Personnel Information System)

IV/e

0

IV/d

3

IV/c

15

IV/b

41

IV/a

65

III/d

194

III/c

157

III/b

221

III/a

526

II/d

165

II/c

381

II/b

73

II/a

40

I/d

7

I/c

1

I/b

0

I/a

0 0

186

100

200

300

400

500

600

SDM Berdasarkan Pendidikan

Human Resources Based on Education

Sekretariat Jenderal diperkuat SDM dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi. SDM Sekretariat Jenderal dengan jenjang pendidikan Doktoral sebanyak delapan orang, jenjang Pascasarjana sebanyak 215 orang (11,4 persen). Total pegawai yang memiliki pendidikan pada tingkat Diploma IV ke atas sebanyak 1.052 orang (55,7 persen).

The Secretariat General is supported by human resources with a relatively high education level. The human resources of the Secretariat General consist of eight persons of Doctoral degree, 215 persons (11.4 percent) of Master degree, and a total of 1,052 persons (55.7 percent) of Diploma IV degree.


Grafik 3.2. Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan Graphic 3.2 Human Resources Composition Based on Education Sumber (Source): SIMPEG (Personnel Information System)

S3

8

S2

215

S1

795

D4

34

D3

363

D2

2

D1

76

SMA

353

SMP

28

SD

15 0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

SDM Berdasarkan Usia

Human Resources Based on Age

Ditilik secara keseluruhan, SDM Sekretariat Jenderal didominasi oleh pegawai yang berusia relatif muda, yakni di rentang usia di bawah 40 tahun dengan jumlah 1.192 pegawai (63,1 persen). Dari pegawai dengan usia relatif muda itu, terbanyak adalah untuk kelompok usia 25 hingga 29 tahun, sebanyak 628 orang (33,2 persen).

Comprehensively, the human resources of the Secretariat General are dominated by relatively young employees, under 40 years old of which the total is 1,192 persons (63.1 percent). Out of the relalatively young employees, the majority is between 25 to 29 years old, totalling 628 persons (33.2 percent).

Grafik 3.3. Komposisi SDM Berdasarkan Usia Graphic 3.3. Human Resources Composition Based on Age Sumber (Source): SIMPEG (Personnel Information System)

di atas 60

0

55 s.d. 59

67

50 s.d. 54

223

45 s.d. 49

158

40 s.d. 44

249

35 s.d. 39

235

30 s.d. 34

202

25 s.d. 29

628

20 s.d. 24

127 0

100

200

300

400

500

600

700

SDM Berdasarkan Jabatan

Human Resources Based on Position

Komposisi SDM berdasarkan jabatan pada Sekretariat Jenderal adalah kelompok pejabat Eselon II A/B sebanyak 16 orang atau (di bawah 1 persen), pejabat Eselon III sebanyak 95 orang (5 persen). Sedangkan pejabat Eselon IV sebanyak 265 orang (14 persen), pejabat fungsional sebanyak 48 orang (2,5 persen) serta pelaksana sebanyak 1.420 orang (75,2 persen).

The human resources composition based on position at the Secretariat General is Echelon II A/B of 16 persons (below 1 percent), Echelon III of 95 persons (5 percent), Echelon IV of 265 persons (14 percent), functional officials of 48 persons (2.5 percent), and executors of 1,420 persons (75.2 percent).


187

Profil / Profile

Grafik 3.4. Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan Graphic 3.4 Human Resources Composition Based on Position Sumber (Source): SIMPEG (Personnel Information System)

I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A Fungsional Koordinator Pelaksana Dipekerjakan Diperbantukan

1 0 12 4 95 0 265 0 0 48 0 1420 17 28 0

300

600

900

1200

1500

SDM Berdasarkan Gender

Human Resources Based on Gender

Meski saat ini jumlah pegawai pria lebih banyak, tetapi jika ditilik dari historis, proporsi pegawai perempuan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jumlah pegawai pria di Sekretariat Jenderal adalah sebanyak 1.294 orang (68,5 persen) dan pegawai perempuan sebanyak 595 orang (31,5 persen).

Despite the current larger number of male employees, historically, the number of female employees increases from year to year. The number of male employees at the Secretariat General is 1,294 persons (68.5 percent) and female employees 595 persons (31.5 percent).

Grafik 3.5. Komposisi SDM berdasarkan gender Graphic 3.5. Human Resources Composition Based on Gender Sumber (Source): SIMPEG (Personnel Information System)

595

1.294

188


Pegawai perempuan (Female Employees) Pegawai pria (Male Employees)

Pembinaan SDM Human Resources Development

U

ntuk turut mewujudkan visi Kementerian To realize the vision of the Ministry of Finance, the Keuangan, Sekretariat Jenderal menyusun Secretariat General set a long-term, medium-term, strategi pengelolaan SDM jangka panjang, and short-term strategies of human resources menengah, dan pendek. Semua rencana tersebut management. All plans were made as a response dibuat untuk menjawab tantangan organisasi yang to the increasingly dynamic organization challenges. semakin dinamis. Rencana strategis Sekretariat The strategic plans of the Secretariat General of the Jenderal Kementerian Keuangan terkait pengelolaan Ministry of Finance in relation to the human resources SDM tersebut diwujudkan dalam sasaran-sasaran management were realized in strategic targets 2012, strategis tahun 2012, yakni : including: 1. Pembentukan SDM yang berkompetensi dan 1. Forming human resources with competence and berbudaya kerja tinggi; high work culture; 2. Penyusunan dan koordinasi kebijakan SDM; 2. Arranging and coordinating human resources 3. Pembinaan SDM yang efektif; policies; 4. Dukungan layanan administrasi kepegawaian yang 3. Developing effective human resources; optimal; 4. Supporting optimal employment administration 5. Dukungan layanan informasi SDM yang akurat; services; 6. Pengembangan SDM yang berkompetensi dan 5. Supporting accurate human resources information berbudaya kerja tinggi; services; 7. Pengembangan organisasi yang efektif; 6. Developing human resources with competence 8. Pengembangan layanan Teknologi Informasi dan and high work culture; Komunikasi (TIK) yang prima; dan 7. Developing an effective organization; 9. Pengelolaan anggaran Biro SDM yang optimal. 8. Developing excellent Information and Communication Technology (ICT) services; and 9. Managing the budget of the Human Resources bureau optimally. Rencana strategis yang dituangkan dalam sasaransasaran strategis tersebut bersifat dinamis dengan tetap memperhatikan kapasitas organisasi dan menyesuaikan kesempatan maupun tantangan eksternal.

The strategic plans, which contained in the strategic targets, were dynamic by still considering the organization’s capacity and adjusting to external chances and challenges.

Beberapa kegiatan strategis terkait pengelolaan SDM yang dilakukan Sekretariat Jenderal selama tahun 2012 adalah sebagai berikut.

Some strategic actvities in relation to the human resources management conducted by the Secretariat General in 2012 included as following:

1. Pengecualian Moratorium CPNS Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ditetapkan dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dengan Nomor 02/SPB/M.PANRB/8/2011; Nomor 800-632 Tahun 2011; Nomor 141/PMK.01/2011.

1. Exception of civil servant candidates (CPNS) moratorium Civil servant candidates (CPNS) moratorium is stipulated in the Joint Regulation of the State Minister of Adminstrative and Bureaucracy Reform, the Minister of Home Affairs, and the Minister of Finance Number 02/SPB/M.PANRB/8/2011; Number 800-632/2011; Number 141/ PMK.01/2011.

Moratorium CPNS merupakan langkah pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penataan sumber daya manusia di K/L di Indonesia. Sistem ini dilakukan untuk memperbaiki penghitungan kebutuhan pegawai di masing-masing K/L dan mempersiapkan perbaikan sistem rekrutmen pegawai. Setiap K/L diharapkan dapat menghitung kebutuhan pegawai dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, serta melakukan rekrutmen secara profesional, transparan, dan terpercaya, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

The civil servant candidates (CPNS) moratorium was a government step to evaluate the human resources at ministries/government agencies in Indonesia. The system aimed to improve the calculation of the need of employees in the respective ministries/government agencies and to improve the employee recruitment system. Each ministries/government agencies was expected to calculate the need of employees accurately according to the need, and to recruit professionally, transparently, and trustworthy, as well as free from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN).


189

Profil / Profile

190

Namun, peraturan bersama yang ditetapkan juga menyebut tentang adanya pengecualian dengan ketentuan: penundaan sementara penetapan tambahan formasi untuk penerimaan CPNS dikecualikan bagi K/L yang membutuhkan PNS untuk melaksanakan tugas. Salah satunya untuk jabatan yang bersifat khusus dan mendesak atau memiliki ikatan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

However, the joint regulation also stated an exception with a stipulation that a temporary delay of a formation addition for civil servant candidates admission are excepted for ministries/government agencies that need civil servants to implement the tasks. This provision applies to position that was special and urgent or it has a bond according to the legislation.

Kementerian Keuangan merupakan instansi yang dapat memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan pengecualian Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Selain memerlukan PNS untuk melaksanakan tugas, Kementerian Keuangan juga berhasil memenuhi persyaratan lain. Persyaratan itu antara lain adalah memberikan Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi pegawai per lima tahun, daftar jabatan yang dikecualikan dan argumentasinya, serta penjelasan redistribusi pegawai. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, Kementerian Keuangan berhak melaksanakan rekrutmen pegawai pada tahun 2012.

The Ministry of Finance was an institution that fulfilled all requirements set by the Ministry of Administrative and Bureaucracy Reform to obtain an exception of the civil servant candidates (CPNS) moratorium. In addition to the need of civil servants to implement the tasks, the Ministry of Finance had also fulfilled other requirements, including to provide a Work Load Analysis, a Position Map, an employee projection per five years, list of exempted position and its reasons, and an explanation of employees redistribution. With the fulfillment of the requirements, the Ministry of Finance is entitled to recruit employees in 2012.

2. Rekrutmen Untuk mendapatkan SDM berkualitas tinggi sesuai jumlah kebutuhan dan memiliki kompetensi yang diharapkan, proses rekrutmen dilaksanakan melalui seleksi yang berkualitas dan berbobot. Seleksi dilakukan untuk mengetahui kemampuan akademis dan soft-competency para calon pegawai tersebut. Untuk itu, ditetapkan beberapa tahapan seleksi yang harus dilalui oleh para pelamar, yaitu Seleksi Administrasi, Tes Kompetensi Dasar (TKD), Psikotes, Tes Kesehatan dan Kebugaran (TKK), serta wawancara yang merupakan tes sesuai dengan kebutuhan persyaratan tugas dan jabatan. Proses rekrutmen yang diselenggarakan pada tahun 2012 dapat diperinci sebagai berikut. a. Tahapan Seleksi Administrasi: 16 Juli hingga 28 Agustus 2012. Diikuti 30.429 peserta, dengan jumlah yang lulus sebanyak 14.078 peserta (46,2 persen). b. Tes Kompetensi Dasar (TKD) : 8 September 2012. Diikuti 10.977 peserta dengan jumlah yang lulus sebanyak 1.082 (9,9 persen). c. Psikotes : 17 hingga 18 Oktober 2012. Diikuti oleh 1.049 peserta dengan jumlah yang lulus sebanyak 494 (47,1 persen). d. Tes Kesehatan dan Kebugaran (TKK): 6 hingga 8 November 2012. Diikuti 479 peserta, dengan jumlah yang lulus sebanyak 235 peserta (49,1 persen). e. Wawancara : 6 hingga 8 November 2012. Dari 350 peserta, jumlah yang peserta lulus sebanyak 135 (38,6 persen).

2. Recruitment To get high-quality and competent human resources according to the need, the recruitement process was conducted through a qualified selection. The selection aimed to recognize the academic ability and self-competence of the candidates. For that purpose, it was stipulated that the applicants must go through some selection phases, including an Adminstration Test, a Basic Competence Test (TKD), a Psychotest, a Medical and Fitness Test (TKK), and an interview according to the tasks and position requirements. The recruitment process in 2012 could be detailed as follows. a. Adminstration selection: July 16th–August 28th, 2012, 30,429 participants took part, 14,078 participants (46.2 percent) passed. b. Basic Competence Test (TKD): September 8th, 2012, 10,977 participants took part, 1,082 participants (9.9 percent) passed. c. Psychotest: October 17th–18th, 2012, 1.049 participants took part, 494 participants (47.1 percent) passed. d. Medical and Fitness Test (TKK): November 6th–8th, 2012, 479 participants took part, 235 participants (49.1 percent) passed. e. Interview: November 6th–8th, 2012. Out of 350 participants, 135 participants (38.6 percent) passed.

Proses seleksi dalam rangka rekrutmen pegawai, baik tahapan Tes Kompetensi Dasar, Psikotes,


The selection process of the recruitment, from the Basic Competence Test, Psychotest, Medical

and Fitness Test, to interview phases, was held in seven major cities, including: Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, Balikpapan, and Jayapura. However, the interview phase was not held in Balikpapan as there was no participant from class III.

Tes Kesehatan dan Kebugaran, serta tahapan wawancara, dilaksanakan di tujuh kota besar yaitu: Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, Balikpapan, dan Jayapura. Namun, untuk rekrutmen di Kota Balikpapan tidak dilakukan seleksi wawancara karena tidak terdapat peserta dari Golongan III.

Penyelenggaraan kegiatan rekrutmen pegawai Kementerian Keuangan pada tahun 2012 sudah berjalan dengan baik. Total penerimaan CPNS Kementerian Keuangan jalur umum sebanyak 235 orang. Berdasarkan hasil Survei Persepsi Pelamar yang lulus seleksi, 97,9 persen menyatakan bahwa proses rekrutmen Kementerian Keuangan bebas dari KKN. Sedangkan 2,1 persen sisanya menyatakan ragu-ragu, tetapi, tidak dapat memberikan bukti telah terjadi praktik KKN. Kepercayaan masyarakat tersebut perlu dijaga dengan selalu meningkatkan kualitas sistem rekrutmen di Kementerian Keuangan agar putraputri terbaik bangsa dapat bergabung bersama Kementerian Keuangan dalam membangun bangsa.

The employee recruitment at the Ministry of Finance in 2012 ran well. The total number of civil servant candidates at the Ministry of Finance from the public pathway was 235 persons. Based on the Applicant Perception Survey, 97.9 percent of the applicants who passed the selection, stated that the recruitement process at the Ministry of Finance was free from Corruption, Collusion, Nepotism (KKN). The remaining 2.1 percent doubted but could not give any evidence of KKN practices. The public trust must be maintained by increasing the recruitment system quality at the Ministry of Finance, so that the nation’s best younger generation can join the Ministry of Finance to build the nation.

Selain itu, dilakukan pengangkatan CPNS dari para lulusan Program Diploma Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (Prodip Keuangan STAN) sebanyak 1.607 orang. Secara keseluruhan, pada tahun 2012 Kementerian Keuangan mendapatkan 1.842 orang pegawai baru.

In addition, 1,607 civil servant candidates (CPNS) graduated from the Diploma Program in Finance of the State Institute of Accountancy (STAN) were installed. In total, in 2012, the Ministry of Finance obtained 1,842 new employees.

3. Seminar Sehari Perencanaan SDM Pada hari Rabu, 21 November 2012 bertempat di Ruang Timor, Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, diselenggarakan seminar sehari perencanaan SDM dengan tema “Perencanaan dan Rekrutmen Sumber Daya Manusia sebagai Entry Point Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan”.

3. One-Day Seminar on Human Resources Planning A one-day seminar on the human resources planning was held on Wednesday, November 21st, 2012, at Timor Room, Borobudur Hotel, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Central Jakarta. The seminar had a theme “Human Resources Planning and Recruitment as an Entry point of the Bureaucracy Reform and Institutional Transformation Program”.

Tema tersebut diambil berdasarkan filosofi bahwa reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan disusun atas tiga pilar, salah satunya adalah peningkatan kualitas pengelolaan SDM. Dalam pengelolaan SDM, proses perencanaan dan pengadaan merupakan proses awal dalam membentuk pegawai yang berkompetensi dan berintegritas tinggi melalui rekrutmen SDM baru. Dalam proses reformasi birokrasi yang sedang berjalan diperlukan dukungan dari SDM yang memiliki kompetensi tinggi sekaligus integritas. Tantangan untuk mewujudkan dimulai dengan proses rekrutmen SDM yang tepat baik secara jumlah maupun kualifikasinya untuk memastikan bahwa birokrasi diisi dengan orang yang tepat.

The theme was chosen based on a philosophy, in which the bureaucracy reform at the Ministry of Finance was arranged on three pillars, one of which was to increase of human resources management quality. In the human resources management, the planning and procurement process is the initial process in forming employees with high competence and integrity through recruiting new human resources. In the ongoing bureaucracy reform process, a support from the human resources with high competence and intregrity was required. The challenge to realize it started from a correct human resources recruitement process in both the quantity and qualification to ensure that the bureaucracy was filled with the right persons.

Kegiatan ini bertujuan sebagai medium knowledgesharing dan capacity building perencanaan dan pengadaan SDM, serta meningkatkan kualitas perencanaan SDM di Kementerian Keuangan sebagaimana arahan Menteri Keuangan. Selain

The activity aimed to be the means of knowledgesharing and capacity-building of human resources planning and procurement and to increase the quality of human resources planning at the Ministry of Finance as directed by the Minister of


191

Profil / Profile

Finance. In addition, the seminar was expected to collect inputs of best practices, so that the policy makers in human resources could improve their plannings.

itu, seminar sehari ini diharapkan dapat menjaring masukan berupa best-practices agar para pemegang kebijakan SDM dapat memperbaiki perencanaannya.

Pembicara pada seminar sehari ini berasal dari kalangan regulator (pemerintah), para ahli, dan praktisi yaitu Wakil Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Senior Public Sector Management Specialist Bank Dunia, Deputi Direktur SDM Bank Indonesia, Senior Vice President Head Organization and People Development Bank Permata, Vice President HRD Pertamina, dan Presiden Direktur Hay Group.

Speakers in this one-day seminar came from regulators, experts, and practitioners, including the Vice Minister of Adminstrative and Bureaucratic Reform, Head of the Human Resources Bureau at the Secretariat General of the Ministry of Finance, Senior Public Sector Management Specialist of the World Bank, Deputy Director of Human Resources at Bank Indonesia, Senior Vice President Head of Organization and People Development at Bank Permata, Vice President of Human Resources of Pertamina, and President Director of Hay Group.

Peserta seminar berjumlah 80 orang yang terdiri atas pejabat/pegawai dengan latar belakang bidang kepegawaian di seluruh Kementerian Keuangan dan perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara (BPN).

The number of seminar participants was 80, consisting of officials/employees with personnel (human resources) background at the Ministry of Finance and representatives from the Supreme Audit Board (BPK), the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform, and the State Personnel Agency (BPN).

4. Training of Trainers (TOT) Change Agent Sebagai lanjutan dari rangkaian Internalisasi NilaiNilai dan Perilaku Utama Kementerian Keuangan, pada tanggal 7 sampai dengan 31 Mei 2012 telah diselenggarakan Training Of Trainer (TOT) Change Agent 2012 dengan dihadiri oleh 142 peserta. Mereka terdiri atas pejabat Eselon III dan Eselon IV terpilih. Pelatihan ini terbagi menjadi enam batch.

4. Training of Trainers (TOT) for Change Agents As a follow up to the series of Internalization of Values and Prime Behaviour at the Ministry of Finance, a Training of Trainers (TOT) for Change Agents 2012 was held on May 7th–31st, 2012, attended by 142 participants, including selected Echelon III and Echelon IV officials. The training was divided into six batches.

Tujuan dari pelaksanaan Training Of Trainer (TOT) Change Agent 2012 adalah: a. Membangun pemahaman yang sama mengenai pengertian budaya organisasi dan mengapa transformasi budaya Kementerian Keuangan penting; b. Membangun pemahaman yang sama mengenai makna Nilai-Nilai dan Perilaku Utama Kementerian Keuangan; c. Membekali peserta sebagai change agent transformasi budaya Kementerian Keuangan dan melakukan simulasi presentasi sosialisasi/ cascading; dan d. Merumuskan usulan program Budaya Kementerian Keuangan.

5. Pemantauan Implementasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan Pada tanggal 19 hingga 22 November 2012 telah dilaksanakan kegiatan kunjungan pemantauan. Unit kerja yang dipantau berada di beberapa kantor pusat maupun vertikal di Jakarta. Pemilihan unit kerja itu ditentukan berdasarkan lokasi maupun wilayah kerja change agent yang telah mengikuti Training Of Trainer (TOT) Change Agent pada bulan Mei 2012.

192


The aims of the Training of Trainers for Change Agents 2012 were: a. To build a same understanding on the definition of the organization’s culture and the reason why the cultural transformation at the Ministry of Finance was important; b. To build a same understanding on the Values and Prime Behaviour at the Ministry of Finance; c. To supply the participants as the change agents with the cultural transformation at the Ministry of Finance and to simulate the socialization presentation/cascading; and d. To formulate proposals of the culture program at the Ministry of Finance.

5. Monitoring of Values Implementation at the Ministry of Finance From November 19th–22nd, 2012, some work units at head offices and vertical offices in Jakarta were visited for monitoring purposes. The work units were selected based on the location and working area of the change egents who participated in the Training of Trainers (TOT) of Change Agents in May 2012.

Tujuan pemantauan adalah untuk melihat sejauh mana: a. Insan Kementerian Keuangan telah mengetahui dan mampu menyebutkan NilaiNilai Kementerian Keuangan, tahu dan paham makna nilai atau bahkan telah menjalankannya secara konsisten dalam bentuk perilaku; b. Komitmen serta peran jajaran pimpinan dan change agent dalam melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai budaya Kementerian Keuangan; c. Efektivitas pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan; dan d. Iklim kerja di unit kerja.

The monitoring aimed to see to what extend: a. Employees at the Ministry of Finance were aware and able to mention the values of the Ministry of Finance, understood the meaning of the values and even implemented them consistently in their behaviour; b. The commitment and roles of the management (leaders) and change agents were in the socialization and internalization of cultural values at the Ministry of Finance; c. Effectiveness of the socialization and internalization activities of the values were at the Ministry of Finance; and d. The work climate at the work units was.

Metode pemantauan menggunakan kombinasi sejumlah pendekatan yaitu: a. Melaksanakan Focused Group Discussion (FGD) bersama jajaran pimpinan dan change agent dari direktorat terkait; b. Membagikan angket/kuesioner secara sampling (10 – 20 pegawai per unit Kerja) dan melakukan wawancara/FGD dengan pegawai (jumlah total pegawai yang mengisi angket/ kuesioner: 331 dari 15 unit kerja); dan c. Melakukan pengamatan langsung di lapangan/ kunjungan keliling di unit kerja.

The monitoring method used a combination of approaches, including: a. To hold a Focused Group Discussion (FGD) with the related management and change agents; b. To distribute sampling questionnaires (10-20 employees per work unit) and to interview/ make FGD with employees (the total number of employees filling in the questionnaires was 331 from 15 work units); and c. To directly monitor at the field/to visit the work units.

Berdasarkan kunjungan pemantauan, dapat diketahui bahwa hampir seluruh change agent telah melakukan sosialisasi melalui metode dan intensitas yang berbeda-beda antara lain: a. Secara informal; b. Secara intensif menggunakan berbagai pendekatan/media; c. Menerapkan program-program budaya untuk mengakselerasi proses internalisasi; d. Melibatkan pegawai sebagai tim pemantauan implementasi program budaya; dan e. Pimpinan secara khusus meminta sosialisasi dilakukan dalam setiap sesi pelatihan yang diselenggarakan oleh direktorat.

Based on the monitoring visits, almost all change agents had socialized them through a different method and intensity: a. Socializing Informally; b. Using different approaches/media intensively; c. Applying cultural programs to accelerate the internalization process; d. Involving employees as a monitoring team of the cultural programs implementation; and e. Requesting the socialization (leaders’ request) to be held in every training session organized by the Directorate.

Hasil pemantauan terhadap pengetahuan dan pemahaman makna Nilai-nilai pegawai Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa 51 persen pegawai telah mengetahui tentang Nilainilai dan Perilaku utama, sementara 82 persen pegawai paham akan makna Nilai.

The monitoring results over the knowledge and understanding of values meaning by the employees at the Ministry of Finance showed that 51 percent of the employees were aware of the Values and Prime Behaviour, while 82 percent of the employees understood the Values meaning.

Grafik 3.6. Pengetahuan Pegawai Kemenkeu Terhadap Nilai-nilai dan Perilaku Utama Graphic 3.6. Knowledge of Values and Prime Behaviour by Employees at the Ministry of Finance

Pengetahuan Nilai-Nilai dan Perilaku Utama

Pemahaman Makna Nilai

Tahu 51%

49% Belum Tahu

Paham 82%

18% Belum Paham


193

Profil / Profile

6. Change Agent Sharing Session Kegiatan Change Agent Sharing Session dilaksanakan pada hari Minggu, 9 Desember 2012 dipimpin oleh Menteri Keuangan. Hadir pula para Wakil Menteri Keuangan, pejabat Eselon I, sejumlah pejabat eselon II (change leader), 142 pejabat Eselon III dan IV yang telah mengikuti TOT Change Agent 2012, dan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang mengikuti Executive Training pada tahun 2011 dan 2012.

6. Change Agents Sharing Session A sharing session of the change agents was held on Sunday, December 9th, 2012, presided over by the Minister of Finance. This event was attended by Vice Minister of Finance, Echelon I officials, Echelon II officials (Change Leader), 142 Echelon III and IV officials participating in the TOT of Change Agents 2012, and a number of officials at the Ministry of Finance participating in the Executive Training in 2011 and 2012.

Change Agent Sharing Session bertujuan untuk: a. Menyelesaikan permasalahan dan kendala yang dihadapi change agent dalam menginternalisasikan nilai-nilai; b. Membahas hasil pemantauan dan evaluasi; dan c. Mencanangkan Program Budaya Kementerian Keuangan 2013.

7. Penegakan Disiplin Pada periode Januari hingga Desember 2012, terdapat 152 orang pegawai yang melakukan pelanggaran dan 128 orang di antaranya telah diselesaikan kasusnya. Sisanya sedang dalam proses sebanyak 15 orang, dimintakan kelengkapan empat orang, dimintakan pendapat unit terkait dua orang, mencapai batas usia pensiun sebelum dikenakan hukuman disiplin satu orang. Satu orang dikembalikan ke unit karena kasusnya merupakan wewenang kepala kantor wilayah, dan satu orang lagi sedang diperiksa kasus lain. Kasus-kasus yang masih dalam proses sampai akhir tahun akan dituntaskan pada tahun berikutnya.

7. Upholding Discipline During the period of January to December 2012, some 152 employees committed violations. Out of the cases, 128 persons had been settled, 15 persons were still in process, 4 persons had been asked to complete the documents, 2 persons had been asked for an opinion from the related unit, 1 person had reached a retirement age before being given a disciplinary punishment. In addition, 1 person had been returned to the unit as the case was the authority of the head of the regional office, and another person was examined for another case. The cases, which were still in process until the end of the year, would be settled in the following year.

8. Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Validasi data Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) unit Sekretariat Jenderal melalui pemeriksaan sebanyak 1.857 sampel data pegawai Eselon I sampai dengan pelaksana di setiap unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal. Dengan tingkat akurasi data 100 persen.

8. Personnel Information System (SIMPEG) The data validation of the Personnel Information System (SIMPEG) of the Secretariat General unit was obtained through an examination in amount of 1,857 samples ranging from Echelon I employees to staff in each Echelon II units at the Ministry of Finance. The accuracy level was 100 percent.

9. Assessment Center Sekretariat Jenderal Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase pejabat Sekretariat Jenderal yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya adalah 87 persen, dengan realisasi capaian sebesar 87,4 persen (total capaian sebesar 100,46 persen).

9. Assessment Centre at the Secretariat General The achievement target percentage of the Key Performance Indicator (KPI) of officials at the Secretariat General who have fulfilled their position competence standard was 87 percent, of which the realisation was 87.4 percent (100.46 percent of the target).

Perincian pejabat Sekretariat Jenderal yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan adalah sebagai berikut. a. Pejabat Eselon II sebanyak 100 persen; b. Pejabat Eselon III sebanyak 86 persen; dan c. Pejabat Eselon IV sebanyak 87,27 persen

Selama tahun 2012 juga telah dikeluarkan sejumlah kebijakan seperti berikut. 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE-10/

194

The sharing session of the change agents was aimed at: a. Solving problems and constraints faced by the change agents in the internalization of the values; b. Discussing the monitoring result and evaluation; and c. Launching a Cultural Program 2013 of the Ministry of Finance.


Detail of officials at the Secretariat General who had fulfilled their position competence standard was as following: a. Echelon II officials of 100 percent; b. Echelon II officials of 86 percent; and c. Echelon IV officials of 87.27 percent.

In 2012, a number of policies were issued, including: 1. Circular of the Secretary General Number SE-10/ SJ/2012 on the Implementation Guidance of the

SJ/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan TKPKN di Lingkungan Kementerian Keuangan; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/ PMK.01/2012 tentang Izin Belajar; 3. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-37/ MK/2012 tentang Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan Dalam Rangka Perwujudan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, ditetapkan tanggal 28 Desember 2012; 4. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan; 5. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tugas Belajar; 6. Surat Keputusan (SK) Mutasi Jabatan berjumlah satu surat keputusan; 7. Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat Golongan III/a–III/b sebanyak 811 SK dan SK Kenaikan Pangkat Golongan III/c–III/d sejumlah 1.271 SK; 8. Aplikasi web pengelolaan kinerja/e-performance (www.e-performance.depkeu.go.id) 9. Pada fase pertama (Januari-Juni 2012) telah dikembangkan secara in house core system performance management yang mampu menangani kebutuhan dasar aplikasi yaitu menyusun sasaran strategis, menyusun kontrak kinerja dan cascading Indikator Kinerja Utama (IKU), penilaian kinerja (capaian kinerja pegawai) dan proses pengukuran nilai perilaku. Aplikasi ini juga mampu menyusun nilai kinerja pegawai.

2. 3.

4.

5. 6. 7.

8. 9.

Regulation of the Minister of Finance Number 214/ PMK.01/2011 on Upholding Discipline in relation to TKPKN at the Ministry of Finance; Regulation of the Minister of Finance Number 148/ PMK.01/2012 on Study Permit; Circular of the Minister of Finance Number SE-37/ MK/2012 on the Increase of Discipline of Civil Servants at the Ministry of Finance in the frame of Implementing the Values of the Ministry of Finance, stipulated on September 28th, 2012; Draft Regulation of the Minister of Finance on the Second Amendment of the Regulation of the Minister of Finance Number 29/PMK.01/2007 on the Guidance of Upholding Discipline of Civil Servants at the Ministry of Finance; Draft Regulation of the Minister of Finance on Study Permit; Decree (SK) on Mutation totalling one decree; Decree (SK) on Promotion of Class III/a–III/b totalling 811 decrees and on promotion of class III/c–III/d totalling 1,271 decrees; Application of performance management website/ e-performance (www.e-performance.depkeu.go.id) During the first phase (January-June 2012), an inhouse core system of performance management was developed. The system was able to handle the application basic need that was to set a strategic target, a performance contract and cascading the Key Performance Indicator (KPI), a performance assessment (employees performance achievement), and a behaviour measurement process. The application is also able to set the score of employee performance.

Pengelolaan Kinerja Pegawai Employee Performance Management Pengelolaan kinerja merupakan salah satu mata rantai penting dalam proses Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan di Kementerian Keuangan. Dalam rangka membangun organisasi dengan kinerja tinggi, maka pembangunan regulasi dan alat-alat pengelolaan kinerja merupakan prasyarat mutlak. Kementerian Keuangan menyusun suatu sistem pengelolaan kinerja yang mampu menjaga derap langkah organisasi dari jajaran tertinggi sampai dengan level pelaksana.

Performance management is one of the important links in the process of Bureaucracy Reform and Institutional Transformation at the Ministry of Finance. To build an organization with high performance, regulations and performance management tools were an absolute requirement. The Ministry of Finance had set a performance management system that was able to guard the organisation’s steps from the highest rank to the staff level.

Pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang menggunakan metode balanced scorecard telah dirintis secara bertahap sejak tahun 2007. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan akan pengelolaan kinerja, Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2012, pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan telah selesai dibangun sampai ke level individu untuk seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Perubahan

Implementation of the performance management at the Ministry of Finance using a balanced scorecard method had been initiated gradually since 2007. In line with the growing need of performance management, the Minister of Finance stipulated Decree of the Minister of Finance Number 454/KMK.01/2011 on Performance Management at the Ministry of Finance. In 2012, the performance management at the Ministry of Finance was fully developed up to the individual level for all levels at the Ministry of Finance. The change started with the signing of a performance contract by


195

Profil / Profile

196

ini dimulai dengan ditandatanganinya kontrak kinerja oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan menerbitkan Instruksi Menteri Keuangan Nomor 11/ IMK.01/2012 tentang Diseminasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Instruksi ini mewajibkan penunjukkan trainers di setiap unit Eselon I. Para trainers tersebut telah dibekali workshop pengelolaan kinerja dan disiapkan untuk melakukan diseminasi tentang Pengelolaan Kinerja Kementerian Keuangan kepada seluruh pegawai di unit kerja masing-masing.

all employees of the Ministry of Finance. To optimize the implementation of performance management at the Ministry of Finance, the Minister of Finance issued an Instruction of the Minister of Finance Number 11/ IMK.01/2012 on the Dissemination of Performance Management at the Ministry of Finance. Under the Instruction, trainers should be appointed at each Echelon I unit. The trainers shall have taken part in a workshop on performance management and they have been prepared to disseminate the Performance Management at the Ministry of Finance to all employees at each work unit.

Untuk mendukung Pengelolaan Kinerja Kementerian Keuangan, selama tahun 2012 telah dilakukan diseminasi pengelolaan kinerja yang terdiri atas: 1. Sosialisasi a. Sebanyak 14 kali kegiatan sosialisasi yang merupakan inisiatif unit-unit Eselon I telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2011 sampai dengan Maret 2012; b. Sosialisasi terhadap 1.884 pegawai di sembilan kota pada bulan Februari sampai dengan Maret 2012; dan c. Sosialisasi terhadap 18.180 pegawai yang dilakukan oleh para trainers di unit-unit Eselon I pada bulan Februari sampai dengan Juli 2012. 2. Workshop Pengelolaan Kinerja Tahap II Kegiatan ini merupakan lanjutan dari workshop pengelolaan kinerja tahap I yang dilakukan pada akhir tahun 2011 dengan total 130 peserta. Workshop tahap II dilaksanakan pada bulan Februari 2012 di Jakarta dan dihadiri oleh 172 peserta dari unit-unit Eselon I Kementerian Keuangan 3. Survei Pengelolaan Kinerja Survei Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan di 11 kota dilaksanakan dari tanggal 1 hingga 23 Oktober 2012 dengan tujuan untuk pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengelolaan Kinerja. Secara keseluruhan, terdapat 1.939 responden yang terdiri atas pejabat Eselon II sampai IV, pejabat fungsional, serta pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan. Hasil survei menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan berada pada tingkat 3 (defined) dari skala 5 tingkatan.

To support the Performance Management at the Ministry of Finance, in 2012, the Performance Management was disseminated, consisting of: 1. Sosialization a. 14 socialization activities initiated by Echelon I units were held from October 2011 to March 2012; b. Socializations to 1,884 employees were organized in 9 cities from February to March 2012; and c. Socializations to 18,180 employees was conducted by trainers of Echelon I units from February to July 2012. 2. Performance Management Workshop Phase II The activity was a follow up to the performance management workshop phase I, which was held by the end of 2011 with a total of 130 participants. The workshop phase II was held in February 2012 in Jakarta and attended by 172 participants from Echelon I units at the Ministry of Finance. 3. Performance Management Survey A performance management survey at the Ministry of Finance was conducted in 11 cities from October 1st– 23rd, 2012, with the aim to monitor and evaluate the performance management implementation. There were a total of 1,939 respondents, consisting Echelon II to IV officials, functional officials, and staff at the Ministry of Finance. Result of the survey showed that the Performance management at the Ministry of Finance was in level 3 (defined) from 5-level scale.

Tahun 2012 juga merupakan babak baru bagi pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan dengan diluncurkannya aplikasi situs pengelolaan kinerja bernama e-performance pada situs www.e-performance.depkeu.go.id. Aplikasi ini bertujuan untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Pegawai Kementerian Keuangan.

The year 2012 was also a new chapter for the performance management at the Ministry of Finance with the launching of an application of performance management site named e-performance at www.eperformance.depkeu.go.id. The application aimed to support the efficiency and effectiveness of the performance management implementation at the Ministry of Finance.

Pengelolaan Kinerja Kementerian Keuangan merupakan on going process yang masih perlu penyempurnaan. Ke depan, Kementerian Keuangan berencana melakukan perbaikan-perbaikan antara lain: a. Revisi Keputusan Menteri Keuangan Nomor

The performance management at the Ministry of Finance was an ongoing process that still needed to be improved. In the future, the Ministry of Finance is planning to make some improvements, among others: a. Revising of the Decree of the Minister of Finance


b.

c. d. e.

454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; Menindaklanjuti hasil Survei Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2012 untuk mencapai tingkat 5 (excellence) maturitas pengelolaan kinerja dengan melakukan validasi peta strategi dan level kementerian (KemenkeuWide) sampai ke level pegawai, serta menjadikan hasil penilaian kinerja pegawai sebagai bahan prediksi dalam merumuskan strategi Kementerian Keuangan di masa yang akan datang; Melakukan diseminasi pengelolaan kinerja yang lebih intensif; Melaksanakan Survei Pengelolaan Kinerja lanjutan; serta Penyempurnaan aplikasi e-performance dengan penambahan fitur dan fungsi serta konfigurasi database yang lebih andal.

b.

c. d. e.

Number 454/KMK.01/2011 on Performance Management at the Ministry of Finance to be adjusted with the Government Regulation Number 48/2011 on the Performance Assessment of Civil Servants; Following up to result of the Performance Management Survey at the Ministry of Finance in 2012 to achieve level 5 (excellent) of performance management in validating the strategy map and the ministry’s level to the employee level, and to treat the performance management assessment result as a prediction material to formulate the strategy of the Ministry of Finance in the future; Disseminating the performance management more intensively; Implementing a follow up Performance Management Survey; and Improving the e-performance application by adding some features and functions as well as more reliable database configuration.


197

Berupaya melakukan perbaikan terus-menerus demi terciptanya kesempurnaan. Improving towards excellence.

198



199

04.

Informasi Umum General Information

Tabel Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2012 Table of Regulations of The Minister of Finance in 2012 No.

200

Nomor Peraturan (Regulation Number)

Tentang (On)

1

01/PMK.07/2012 3 Januari 2012 BN: 11.

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012.

Estimation of Revenue-Sharing Allocation of Geothermal Mining Natural Resources Fiscal Year 2012.

2

02/PMK.07/2012 3 Januari 2012 BN: 12.

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012.

Estimation of Revenue-Sharing Allocation of Forestry Natural Resources Fiscal Year 2012.

3

03/PMK.011/2012 4 Januari 2012 BN: 13.

Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal.

Procedure of Geothermal Fund Facility Management and Accountability.

4

04/PMK.02/2012 PB.1/Menhut-II/2011 9 Januari 2012 BN: 35

Pengelolaan Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan.

Reforestation Fund Management in Forest Development Account.

5

05/PMK.08/2012 9 Januari 2012 BN: 36.

Penerbitaan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana dalam Negeri dengan Cara Lelang.

Issuance and Sale of Government Sharia Securities in Domestic Initial Market by Auction.

6

06/PMK.07/2012 9 Januari 2012 BN: 41.

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

Implementation and Accountability of Block Grant.

7

07/PMK.011/2012 13 Januari 2012 BN: 67.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 85/PMK.03/2011 on Procedure of Cut, Deposit, and Reporting of Income Tax on Bond Interest.

8

08/PMK.07/2012 13 Januari 2012 BN: 68

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2012.

Allocation of Revenue-Sharing of Oil and Gas Mining Natural Resources Fiscal Year 2012.

9

09/PMK.07/2012 13 Januari 2012 BN: 69

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012.

Estimation of Revenue-Sharing Allocation of Oil and Gas Mining Natural Resources in the Framework of Special Autonomy in West Papua Province Fiscal Year 2012.

10

10/PMK.07/2012 13 Januari 2012 BN: 70

Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumidan Gas Bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2012.

Estimation of Revenue-Sharing Additional Allocation of Oil and Gas Mining Natural Resources for Aceh Province Fiscal Year 2012.

11

11/PMK.05/2012 13 Januari 2012 BN: 71

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama.

Tariff of Public Service Agency (BLU) of Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung at the Ministry of Religious Affairs.

12

12/PMK.05/2012 19 Januari 2012 BN: 95

Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program / Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2012 dengan Sumber Dana dari Sisa Anggaran Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2011.

Arrangement and Implementation of Budget Allocation List of National Program/Activity of Independent People Empowerment Fiscal Year 2012 with the Fund Source from Remaining Budget of National Program/Activity of Independent People Empowerment Fiscal Year 2011.

13

13/PMK.05/2012 30 Januari 2012 BN: 126

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tariff of Public Service Agency for Universitas Hasanuddin at the Ministry of Education and Culture.


No.


Tentang (On)

14

14/PMK.08/2012 30 Januari 2012 BN: 127

Tata Cara Pengadaan Pembiayaan yang Bersumber dari Kreditor Swasta Asing.

Procedure of Financing Procurement from Foreign Private Creditors.

15

15/PMK.05/2012 1 Februari 2012 BN: 140

Penatausahaan dan Pemindahbukuan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi.

Administration and Entry of Land and Property Tax of Oil, Gas, and Geothermal Mining Sector.

16

16/PMK.05/2012 1 Februari 2012 BN: 141

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama

Tariff of Public Service Agency for Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten at the Ministry of Religious Affairs.

17

17/PMK.05/2012 1 Februari 2012 BN: 142

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama.

Tariff of Public Service Agency for Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung at the Ministry of Religious Affairs.

18

18/PMK.010/2012 1 Februari 2012 BN: 143

Perusahaan Modal Ventura

Venture Capital Companies.

19

19/PMK.010/2012 1 Februari 2012 BN: 144

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 Tentang Investasi Dana Pensiun.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 199/PMK.010/2008 on Pension Fund Investment.

20

20/PMK.010/2012 1 Februari 2012 BN: 145

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509/KMK.06/2002 Tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 509/KMK.06/2002 on Pension Fund Financial Report.

21

21/PMK.010/2012 1 Februari 2012 BN: 146

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 Tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 510/KMK.06/2002 on Employer Pension Fund Funding and Solvability.

22

22/PMK.010/2012 1 Februari 2012 BN: 147

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2007 Tentang Laporan Teknis Dana Pensiun.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 100/PMK.010/2007 on Pension Fund Technical Report.

23

23/PMK.011/2012 2 Februari 2012 BN: 156

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2012.

Import Duties Borne by the Government on Import of Goods and Material to Produce Goods and/or Service for Public Interest and Increase of Competitiveness of Certain Industrial Sectors Fiscal Year 2012.

24

24/PMK.011/2012 2 Februari 2012 BN: 157

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan atau Satuan Mata Uang Selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 196/PMK.03/2007 on Procedure of Bookkeeping Using Foreign Language and/or Currency other than Rupiah and the Obligation to Submit Annual Notification Letter of Income Tax of Entity Tax Payers.

25

25/PMK.05/2012 7 Februari 2012 BN: 179

Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang Dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya.

Implementation of Fiscal Year Work Remains related to what is Borne in the Budget Allocation List (DIPA) of the Following Fiscal Year.

26

26/PMK.07/2012 8 Februari 2012 BN: 184

Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah di Daerah Terpencil Tahun Angggaran 2012

General Guidance and School Operational Assistance Allocation for Schools in Remote Areas Fiscal Year 2012

27

27/PMK.011/2012 8 Februari 2012 BN: 185

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk.

Second Amendment of Decree of the Minister of Finance Number 231/ KMK.03/2001 on Value Added Tax and Luxurious Goods Sale Tax on Import of Taxable Goods exempt from Import Duties.

28

28/PMK.07/2012 9 Februari 2012 BN: 192

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.07/2011 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 240/PMK.07/2011 on the General Guidance and Special Autonomy Fund Allocation for West Papua Province and Infrastructure Additional Fund for Papua and West Papua Provinces Fiscal Year 2012.

29

29/PMK.01/2012 13 Februari 2012 BN: 198

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 62/PMK.01/2009 on the Organization and Work Procedure of Vertical Institutions at the Directorate General of Tax.

30

30/PMK.08/2012 23 Februari 2012 BN: 229

Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

Procedure of Insurance Reserve Fund Management in the framework of Budget Implementation of the Government Insurance Obligation.

31

31/PMK.05/2012 23 Februari 2012 BN: 230

Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara.

Account Number and Name of the State General Cash.


201

Informasi Umum / General Information

No.

202


Tentang (On)

32

32/PMK.010/2012 13 Februari 2012 BN: 231

Ketentuan Penyertaan Modal Perusahaan Pembiayaan di Bidang Pelayaran.

Stipulation of Capital Investment of Financing Companies in the Shipping Sector.

33

33/PMK.06/2012 24 Februari 2012 BN: 234

Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

Procedure of State’s Property Lease Implementation.

34

34/PMK.07/2012 9 Maret 2012 BN: 284

Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2012.

General Guidance and Allocation of Professional Allowance for Regional Civil Servant Teachers to Provinces, Regencies, and Municipalities Fiscal Year 2012.

35

35/PMK.07/2012 9 Maret 2012 BN: 285

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2012.

General Guidance and Allocation of Income Additional Fund for Regional Civil servant Teachers to Provinces, Regencies, and Municipalities Fiscal Year 2012.

36

36/PMK.02/2012 9 Maret 2012 BN: 286

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012

Amendment to Regulation of the Minister of Finance Number 84/PMK.02/2011 on the Cost Standard Fiscal Year 2012

37

37/PMK.02/2012 9 Maret 2012 BN: 287

Standar Biaya Tahun Anggaran 2013.

Cost Standard Fiscal Year 2013.

38

38/PMK.05/2012 12 Maret 2012 BN: 289

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama

Service Tariff of Public Service Agency of Institut Agama Islam Negeri Mataram at the Ministry of Religious Affairs.

39

39/PMK.05/2012 12 Maret 2012 BN: 290

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama.

Service Tariff of Public Service Agency of Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara at the Ministry of Religious Affairs.

40

40/PMK.05/2012 12 Maret 2012 BN: 291

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan.

Service Tariff of Public Service Agency of Politeknik Kesehatan Surabaya at the Ministry of Health.

41

41/PMK.08/2012 12 Maret 2012 BN: 292

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.08/2009 Tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam Denominasi Yen di Jepang.

Second Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 67/ PMK.08/2009 on the Sale of Government Bonds at the Initial Market in Yen Denomination in Japan.

42

42/PMK.01/2012 12 Maret 2012 BN: 293

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan

Implementation Guidance of Performance Accountability at Government Institutions at the Ministry of Finance.

43

43/PMK.010/2012 15 Maret 2012 BN: 312

Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan.

Consumers’ Financing Down Payment for Motor Vehicles at Financing Companies.

44

44/PMK.04/2012 16 Maret 2012 BN: 317

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011.

Second Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 147/ PMK.04/2011 on the Bonded Zone as has been Amended with Regulation of the Minister of Finance Number 255/ PMK.04/2011.

45

45/PMK.02/2012 20 Maret 2012 BN: 329

Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011.

Procedure of Providing Reward and Punishment on the Implentation of Budget at Ministries/Government Agencies Fiscal Year 2011.

46

46/PMK.07/2012 20 Maret 2012 BN: 330

Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012.

Temporary Allocation of Revenue Sharing from Tobacco Fiscal Year 2012.

47

47/PMK.04/2012 20 Maret 2012 BN: 331

Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai.

Procedure of Goods Import and Export to and from Zones, already Stipulated as Free Trade Areas and Free Ports and Excise Exemption.

48

48/PMK.04/2012 20 Maret 2012 BN: 332

Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Customs Notification in the Framework of Goods Import and Export to and from Zones already Stipulated as Free Trade Areas and Free Ports.

49

49/PMK.02/2012 28 Maret 2012 BN: 349

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012.

Procedure of Budget Revision Fiscal Year 2012.

50

50/PMK.010/2012 3 April 2012 BN: 372

Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 Tentang Iuran dan Manfaat Pensiun.

Third Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 343/ KMK.017/1998 on Pension Dues and Advantages.


No.


Tentang (On)

51

51/PMK.02/2012 3 April 2012 BN: 373

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 Tentang Indeks dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional.

Amendement of Regulation of the Minister of Finance Number 132/PMK.02/2010 on Index in the framework of Calculation of Service Tariff of Non-Tax Revenues at the National Land Agency

52

52/PMK.05/2012 3 April 2012 BN: 374

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama.

Service Tariff of Public Service Agency of Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi at the Ministry of Religious Affairs

53

53/PMK.010/2012 3 April 2012 BN: 375

Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Financial Health of Insurance and ReInsurance Companies.

54

54/PMK.07/2012 16 April 2012 BN: 417

Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013.

Fiscal and Regional Poverty Index in the framework of Funding Planning of Central and Regional Joint Affairs for Poverty Countermeasures Fiscal Year 2013.

55

55/PMK.010/2012 16 April 2012 BN: 418

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 79/PMK.010/2011 on Financial Health of Old-Age Savings Program Organizing Agencies for Civil Servants.

56

56/PMK.08/2012 18 April 2012 BN: 421

Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal dari Barang Milik Negara.

Assets Management of Government Sharia Securities from State’s Property.

57

57/PMK.011/2012 19 April 2012 BN: 435

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) dengan Pos Tarif 7312.10.90.00

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number /PMK.011/2011 on Import Duties for Security Action against Import of Steel Wire Ropes with Tariff Post 7312.10.90.00

58

58/PMK.011/2012 24 April 2012 BN: 455

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Keramik Berupa Perangkat Makan, Perangkat Dapur, Peralatan Rumah Tangga Lainnya, dan Peralatan Toilet, dari Republik Rakyat Tiongkok.

Anti Dumping Import Duties against Import of Ceramics in the form of Tablewares, Kitchen Utensils, other Household Appliances, and Toiletries, from the People’s Republic of China

59

59/PMK.05/2012 26 April 2012 BN: 459

Pelaksanaan Pembayaran Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/ Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Implementation of Pokok Pension Payment for Civil Servant Pensionnaires and Widow/Widower, Orphans Allowance, Orphans, and Parents Allowance for the Indonesian Armed Forces, and members of the Indonesian Police.

60

60/PMK.05/2012 26 April 2012 BN: 460

Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya, Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, dan Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia.

Implementation of Honorary Allowance Payment for Former Members of the “Komite Nasional Indonesia Pusat” and Widow/Widower, Allowance for “Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan”, and Veterans Allowance for “Veteran Republik Indonesia”.

61

61/PMK.01/2012 26 April 2012 BN: 461

Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak.

Requirements to be Power at Tax Courts.

62

62/PMK.03/2012 26 April 2012 BN: 462

Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/ atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas.

Procedure of Supervision, Admiistration Payment, and Settlement of Value Added Tax and/or Luxurious Goods Sale Tax on Export and/or Submission of Taxable Goods and/or Taxable Service from Bonded Zones to Other Places in the Bonded Zones and Import and/or Submission of Taxable Goods and/or Taxable Service from Other Places in the Customs Reas to Free Areas.

63

63/PMK.011/2012 30 April 2012 BN: 474

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Proyek Pemerintah pada Tahun 2010 dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang Dibiayai dengan Hibah Luar Negeri.

Treatment to Value Added Tax and Luxurious Goods Sale Tax on Government Projects in 2010 in the Framework of Rehabilitation and Reconstruction of Area and People’s Life in Nanggroe Aceh Darussalam Province and Nias Islands in North Sumatra Province Post Earthquake and Tsunami Natural Disasters Financed by Foreign Grant.


203


No.

204


Tentang (On)

64

64/PMK.02/2012 30 April 2012 BN: 475

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangannomor 218/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 218/PMK.02/2011 on Procedure of Providing Budget, Calculation, Payment, and Accountability of 3-Kilogram LPG Liquefied Petroleum Gas (LPG) Subsidy.

65

65/PMK.02/2012 30 April 2012 BN: 476

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 217/PMK.02/2011 on Procedure of Providing Budget, Calculation, Payment, and Accountability of Certain Fuel Subsidy.

66

66/PMK.011/2012 30 April 2012 BN: 477

Sasaran Inflasi Tahun 2013, 2014, dan 2015.

Inflation Target of 2013, 2014, and 2015.

67

67/PMK.06/2012 30 April 2012 BN: 478

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

State’s Property Management from Cooperation/Work Agreement Coal Mining Exploration.

68

68/PMK.03/2012 2 Mei 2012 BN: 480

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan.

Procedure of Tax Claims Deletion and Stipulation of the Deletion Amount.

69

69/PMK.04/2012 7 Mei 2012 BN: 491

Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam

Exemption of Import Duties and/or Excise on Gifts/Grant Import for Natural Disasters Countermeasures.

70

70/PMK.04/2012 7 Mei 2012 BN: 492

Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, atau Kebudayaan.

Exemption of Import Duties and/or Excise on Gifts/Grant Import for Worship for Public, Charity, Social, or Cultural Affairs.

71

71/PMK.04/2012 8 Mei 2012 BN: 499

Tata Cara Penghapusan dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai.

Procedure of Deletion and Stipulation of the Deletion Amount of Import Duties and/or Excise Claims.

72

72/PMK.05/2012 8 Mei 2012 BN: 500

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Aras Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.

Second Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 63/PMK.05/2010 on Mechanism of Implementation and Accountability of Import Duties Flow Borne by the Government

73

73/PMK.03/2012 14 Mei 2012 BN: 525

Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Period of Registration and Reporting of Business Activities, Registration Procedure, Granting, and Deleting Tax Numbers, and Inauguration and Inauguration Revocation of Taxable Businessmen.

74

74/PMK.03/2012 14 Mei 2012 BN: 526

Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Procedure of Stipulation and Deletion of Tax Payers Stipulation with Certain Criteria in the Framework of Initial Reimbursement of Tax Payment Excess.

75

75/PMK.011/2012 16 Mei 2012 BN: 531

Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Stipulation of Export Goods Imposed by Export Customs and Export Customs Tariff.

76

76/PMK.011/2012 21 Mei 2012 BN: 539

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 176/PMK.011/2009 on Exemption of Import Duties on Import of Machines and Goods and Materials for Industrial Construction or Development in the Framework of Capital Investment.

77

77/PMK.08/2012 22 Mei 2012 BN: 541

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008 Tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung.

Third Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 170/ PMK.08/2008 on Direct Transaction of Government Bonds.

78

78/PMK.07/2012 22 Mei 2012 BN: 542

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012.

Under Payment of Revenue-Sharing of Oil and Gas Mining Fiscal Year 2011 Allocated in the Revenue and Expenditure Budget for Central Government Review Fiscal Year 2012.

79

79/PMK.02/2012 2 Mei 2012 BN: 544

Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.

Procedure of Deposit and Reporting of Government revenues from Oil and/ or Gas Upstream Business Activities and Calculation of Income Tax for Payment of Oil and/or Gas Income Tax in the form of Oil and/or Gas Volume.

80

80/PMK.03/2012 29 Mei 2012 BN: 554

Jasa Angkutan Umum di Darat dan Jasa Angkutan Umum di Air yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Land and Water Public Transportation Service not Imposed by Value Added Tax.


No.


Tentang (On)

81

81/PMK.05/201 21 Juni 2012 BN: 563

Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

Social Assistance Expenditure at Ministries/Government Agencies.

82

82/PMK.03/2012 6 Juni 2012 BN: 582

Kriteria dan/atau Rincian Jasa yang Disediakan oleh Pemerintah dalam Rangka Menjalankan Pemerintahan Secara Umum yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Criteria and/or Service Detail Provided by the Government in the framework of Running the Government in General not Imposed by Value Added Tax.

83

83/PMK.03/2012 6 Juni 2012 BN: 583

Kriteria dan/atau Rincian Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Criteria and/or Service Detail of Manpower not Imposed by Value Added Tax.

84

84/PMK.03/2012 6 Juni 2012 BN: 584

Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.

Procedure of Making and Correcting or Replacing Tax Invoice.

85

85/PMK.03/2012 6 Juni 2012 BN: 585

Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pejak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.

Appointment of State-Owned Enterprises to Collect, Deposit, and Report Value Added Tax and Luxurious Goods Sale Tax, and Procedure of Collecting, Deposit, and Reporting.

86

86/PMK.07/2012 8 Juni 2012 BN: 586

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012.

Allocation of Revenue-Sharing Under Payment of Fishery Natural Resources Fiscal Year 2011 Allocated in the Revenue and Expenditure Budget for Central Government Review Fiscal Year 2012.

87

87/PMK.07/2012 8 Juni 2012 BN: 587

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012.

Allocation of Revenue-Sharing Under Payment of Forestry Natural Resources Fiscal Year 2010 and Fiscal Year 2011 Allocated in the Revenue and Expenditure Budget for Central Government Review Fiscal Year 2012.

88

88/PMK.06/2012 8 Juni 2012 BN: 588

Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Dikelola/Diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Claims Settlement of Government Institutions Managed by State Claims Committee/Directorate General of State Assets.

89

89/PMK.05/2012 11 Juni 2012 BN: 593

Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/Pensiun/ Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/ Tunjangan.

Technical Guidance of Granting Salary/ Pension/Allowance of the 13th Month in Fiscal Year 2012 to Government Employees, Government Officials, and Pension/Allowance Receivers.

90

90/PMK.04/2012 11 Juni 2012 BN: 593

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Tempat Lain Semacam Itu yang Terbuka untuk Umum, serta Barang untuk Konservasi Alam.

Exemption of Import Duties on Import of Goods for Museums, Zoos, and Other Such Places Open for Public, and Goods for Natural Conservation.

91

91/PMK.07/2012 12 Juni 2012 BN: 602

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012.

Allocation of Revenue-Sharing Under Payment of Geothermal Natural Resources Fiscal Year 2010 Allocated in the Revenue and Expenditure Budget for Central Government Review Fiscal Year 2012.

92

92/KMK.05/2012 12 Juni 2012 BN: 603

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2011 Tentang Penyelesaian Backlog atas Pinjaman dan / atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus yang Ineligible.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 78/PMK.05/2011 on Backlog Settlement on Loan and/or Foreign Grant through Ineligible Special Account Mechanism.

93

93/PMK.03/2012 12 Juni 2012 BN: 604

Penyerahan Jasa Pengiriman Surat dengan Prangko yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Submission of Mail Delivery Service with Stamps not Imposed by Value Added Tax.

94

94/PMK.07/2012 12 Juni 2012 BN: 605

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan atas Penerimaan pada Akhir Tahun Anggaran.

Distribution of Revenue-Sharing of Land and Property Tax in the Rural and Urban Sector by the End of Fiscal Year.

95

95/PMK.02/2012 12 Juni 2012 BN: 606

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013.

Standard of Output Cost Fiscal Year 2013.

96

96/PMK.011/2012 13 Juni 2012 BN: 608

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Polypropylene Film, Cast Polypropylene Film, Barang dan/atau Perabot Rumah Tangga dari Plastik, Karung Plastik, Benang dari Plastik, Terpal Plastik, dan/atau Geotekstil untuk Tahun Anggaran 2012.

Import Duties Borne by the Government on Import and Materials for Plastic Packaging, Plastic Sheet, Biaxially Oriented Polypropylene Film, Cast Polypropylene Film, Goods and/or Home Furnishings from Plastic, Thread from Plastic, Tarpaulin from Plastic, and/or Geo-textile Fiscal Year 2012.


205


No.

206


Tentang (On)

97

97/PMK.011/2012 13 Juni 2012 BN: 609

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi untuk Tahun Anggaran 2012.

Import Duties Borne by the Government on Import of Goods and Materials for Telecommunications Equipment Production Fiscal Year 2012.

98

98/PMK.011/2012 13 Juni 2012 BN: 610

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) untuk Tahun Anggaran 2012.

Import Duties Borne by the Government on Import of Goods and Materials for Toner Production Fiscal Year 2012.

99

99/PMK.011/2012 13 Juni 2012 BN: 611

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus dan/atau Produksi Obat Infus untuk Tahun Anggaran 2012.

Import Duties Borne by the Government on Import of Goods and Materials for Infusion Packaging Production and/or Infusion Medicine Production Fiscal Year 2012.

100

100/PMK.011/2012 13 Juni 2012 BN: 612

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan/atau Pemeliharaan Pesawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2012.

Import Duties Borne by the Government on Import of Goods and Materials for Airplane Repair and/or Maintenance Fiscal Year 2012.

101

101/PMK.011/2012 13 Juni 2012 BN: 613

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Plasticizer, untuk Tahun Anggaran 2012.

Import Duties Borne by the Government on Import of Goods and Materials for Resin production in the form of Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/ Synthetic Latex, Plasticizer Fiscal Year 2012.

102

102/PMK.011/2012 13 Juni 2012 BN: 614

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Pupuk untuk Tahun Anggaran 2012.

Import Duties Borne by the Government on Import of Goods and Materials for Fertilizer Production Fiscal Year 2012.

103

103/PMK.011/2012 13 Juni 2012 BN: 615

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik untuk Tahun Anggaran 2012.

Import Duties Borne by the Government on Import of Goods and Materials for Optic Fiber Cable Production Fiscal Year 2012.

104

104/PMK.011/2012 13 Juni 2012 BN: 616

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika untuk Tahun Anggaran 2012.

Import Duties Borne by the Government on Import of Goods and Materials for Electronic Components and/or Products Fiscal Year 2012.

105

105/PMK.011/2012 13 Juni 2012 BN: 617

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2012

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2012

106

106/PMK.011/2012 13 Juni 2012 BN: 618

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/ Diesel, Bogie, dan Komponen Kereta Api untuk Tahun Anggaran 2012.

Import Duties Borne by the Government on Import of Goods and Materials for the Production and/or Maintenance of Wagons, Passenger Trains, Electric/Diesel Trains, Bogies, and Train Components Fiscal Year 2012.

107

107/PMK.011/2012 13 Juni 2012 BN: 619

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2012.

Import Duties Borne by the Government on Import of Goods and Materials for the Production of Motor Vehicles Fiscal Year 2012.

108

108/PMK.011/2012 13 Juni 2012 BN: 620

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet dan/atau Permadani untuk Tahun Anggaran 2012.

Import Duties Borne by the Government on Import of Goods and Materials for Carpet and/or Tapestry Production Fiscal Year 2012.

109

109/PMK.011/2012 13 Juni 2012 BN: 622

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint untuk Tahun Anggaran 2012.

Import Duties Borne by the Government on Import of Goods and Materials for the Production of Stationery in the form of Ballpoints Fiscal Year 2012.

110

110/PMK.011/2012 13 Juni 2012 BN: 622

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2012.

Import Duties Borne by the Government on Import of Goods and Materials for the Production of Certain Parts of Large Tools and/or Assembly of Large Tools Fiscal Year 2012.

111

111/PMK.07/2012 29 Juni 2012 BN: 666

Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

Procedure of Issuance and Accountability of Regional Bonds.

112

112/PMK.02/2012 3 Juli 2012 BN: 677

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Guidance of Preparing and Assessing Work Plan and Budget of Ministries/ Government Agencies.

113

113/PMK.05/2012 3 Juli 2012 BN: 678

Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Domestic Travellings for Government Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Officials, Government Employees, and Non-Permanent Employees. Tetap.

114

114/PMK.05/2012 4 Juli 2012 BN: 682

Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum.


Settlement of State Claims from Forwarding Foreign Loan, Investment Fund Accounts, and Regional Development Accounts at the Regional Utility Water Company.

No.


Tentang (On)

115

115/PMK.05/2012 4 Juli 2012 BN: 683

Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan.

Settlement of State Claims of Participating Farmers of Former PIR Projects and Former Plantation Projects Executor Units.

116

116/PMK.04/2012 4 Juli 2012 BN: 684

Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.

Provision of Excise Ribbon and other Excise Settlement Evicence.

117

117/PMK.011/2012 10 Juli 2012 BN: 696

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (Acfta)

Stipulation of Import Duties Tariff in the framework of ASEAN-CHINA Free Trade Area (ACFTA)

118

118/PMK.011/2012 10 Juli 2012 BN: 697

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (Akfta)

Stipulation of Import Duties Tariff in the framework of ASEAN-KOREA Free Trade Area (AKFTA)

119

119/PMK.011/2012 12 Juli 2012 BN: 708

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2012.

Income Tax Borne by the Government and Calculation of Non-Tax revenues on Geothermal Exploration for Power Plant Fiscal Year 2012.

120

120/PMK.06/2012 17 Juli 2012 BN: 717

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23PMK.06/2010 Tentang Penataan Pemanfaatan Berang Milik Negara di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Second Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 23PMK.06/2010 on Advantages of State’s Property at the Indonesian Armed Forces.

121

121/PMK.010/2012 17 Juli 2012 BN: 718

Ketentuan Mengenai Batasan Kewajiban Bagi Perusahaan Pembiayaan di Bidang Ketenagalistrikan.

Stipulation on Obligation Limit for Financing Companies in Electricity.

122

122/PMK.03 / 2012 17 Juli 2012 BN: 719

Kriteria Jasa Penyediaan Tempat Parkir yang Termasuk dalam Jenis Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Criteria of Service of Parking Lot Provision Inluded in Service not Imposed by Value Added Tax.

123

123/PMK.01/2012 19 Juli 2012 BN: 729

Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Guidance of Preparing Regulations of the Minister of Finance, Decress of the Minister of Finance, Regulations of Echelon I Units Management, and Decrees of Echelon I Units Management at the Ministry of Finance.

124

124/PMK.05/2012 24 Juli 2012 BN: 746

Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Mechanism of Millenium Challenge Challenge Corporation. Corporation Grant Management.

125

125/PMK.011/2012 3 Agustus 2012 BN: 771

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Third Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 36/ PMK.03/2007 on the Definition of Simple House, Very Simple House, Simple Apartment, Pondok Boro, Student Dormitory, and other Houses, of which the Submission is Exempt from Value Added Tax.

126

126/PMK.011/2012 6 Agustus 2012 BN: 782

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 Tentang Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 249/PMK.03/2008 on Shrinkage of Expenditures to Obtain Tangible Property Owned and Used in Certain Business Sectors.

127

127/PMK.07/2012 53 Tahun 2012 26 Juli 2012 BN: 783

Perubahan atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah.

Amendment of Joint Regulation of the Minister of Finance and the Minister of Home Affairs Number 186/PMK.07/2010 and Number 53/2010 on Preparatory Phase of Transfer of Acquisition Customs on Land and Property Right as Regional.

128

128/PMK.08/2012 7 Agustus 2012 BN: 784

Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Sale of Government Bonds in Foreign Currency at the Domestic Inaugural Asing di Pasar Perdana Domestik dengan Market by Bookbuilding. Cara Bookbuilding.

129

129/PMK.03/2012 7 Agustus 2012-08-23 BN: 785

Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara.

Procedure of Request to Cease Investigation of Criminal Act in Taxation for the Government Revenues Interest.

130

130/PMK.010/2012 7 Agustus 2012-08-23 BN: 786

Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanana Jaminan Fidusia.

Registration of Fiduciary Insurance for Financing Companies which Finance Motor Vehicle Consumers with Fiduciary Insurance.


207


No.

208


Tentang (On)

131

131/PMK.07/2012 8 Agustus 2012 BN: 791

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012.

Allocation of Revenue-Sharing Under Payment of General Mining Natural resources Fiscal Year 2011 Allocated in the Revenue and Expenditure Budget for Central Government Review Fiscal Year 2012.

132

132/PMK.01/2012 8 Agustus 2012 BN: 792

Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Guidance of Public Information Service at the Ministry of Finance.

133

133/PMK.07/2012 9 Agustus 2012 BN: 802

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 serta Alokasi Kurang Bayar dan Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2010.

Allocation of Revenue-Sharing Under Payment of Land and Property Tax Fiscal Year 2009, Fiscal Year 2010 and Fiscal Year 2011 as well as Allocation of RevenueSharing Under Payment of Land and Property Acquisition Right Fiscal Year 2010.

134

134/PMK.02/2012 10 Agustus 2012 BN: 807

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 101/PMK.02/2011 on Budget Classification.

135

135/PMK.011/2012 13 Agustus 2012 BN: 815

Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang Berupa Kacang Kedelai

Stipulation of Import Duties Tariff on Import of Goods in the form of Soya Beans.

136

136/PMK.03/2012 16 Agustus 2012 BN: 841

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 85/PMK.03/2012 on the Appointment of State-Owned Enterprises to Collect, Deposit, and Report Value Added Tax and Luxurious Goods Sale Tax, and Procedure to Collect, Deposit, and Report.

137

137/PMK.07/2012 24 Agustus 2012 BN: 852

Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2013.

Maximum Limit of Regional Budget Deficit and Cummulative Masimum Limit of Regional Loan Fiscal Year 2013.

138

138/PMK.05/2012 24 Agustus 2012 BN: 853

Tarif Layanan Badan Layanan Umumpusat Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Kementerian Kehutanan.

Service Tariff of Public Service Agency of the Forest Development Financing Agency at the Ministry of Forestry.

139

139/PMK.01/2012 24 Agustus 2012 BN: 854

Mekanisme Registrasi, Verifikasi dan Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan.

Mechanism of Registration, Verification, and Assessment of Goods/Service Procurement Performance at the e-Procurement Service Agency of the Ministry of Finance.

140

140/PMK.04/2012 3 September 2012 BN: 884

Dokumen Cukai dan/atau Dokumen Pelengkap Cukai.

Excise Documents and/or Excise Supplementary Documents.

141

141/PMK.07/2012 3 September 2012 BN: 885

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun Anggaran 2010.

Allocation of Revenue-Sharing Under Payment of Tobacco Excise Fiscal Year 2010.

142

142/PMK.05/2012 3 September 2012 BN: 886

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ”Lemigas” pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Service Tariff of Public Service Agency of Oil and Gas Technology Reserach and Development Centre ”LEMIGAS” at the Ministry of Energy and Mineral Resources.

143

143/PMK.02/2012 3 September 2012 BN: 887

Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.

Procedure of Provision, Disbursement, and Accountability of Organizing Fund of the Obligation of Public Service in the Economy Class Train Transportation.

144

144/PMK.011/2012 3 September 2012 BN: 888

Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah – Daerah Tertentu.

Provision of Income Tax Facility for Capital Investment in Certain Business Sectors and/or Certain Regions.

145

145/PMK.03/2012 10 September 2012 BN: 902

Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.

Procedure of Issuing Tax Stipulation Letters and Tax Invoices.

146

146/PMK.03/2012 10 September 2012 BN: 903

Tata Cara Verifikasi.

Procedure of Verification.

147

147/PMK.011/2012 10 September 2012 BN: 904

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2012.

Income Tax Borne by the Government on the Interest or Government Securities Reward Issued in the International Market and Third-Party Income for Service Provided to the Government on the Issuance of Government Securities in the International Market Fiscal Year 2012.


No.


Tentang (On)

148

148/PMK.01/2012 19 September 2012 BN: 935

Izin Mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Permit to Take Part in Non-Official Education for Civil Servants at the Ministry of Finance.

149

149/PMK.07/2012 1 Oktober 2012 BN: 965

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Tahun Anggaran 2012.

General Guidance and Allocation of Local Government Project Fund and Decentralization Fiscal Year 2012.

150

150/PMK.011/2012 1 Oktober 2012 BN: 965

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan Tidak dalam Gulungan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina.

Imposition of Anti Dumping Import Duties on Canai Lantaian Product from Iron or Steel not Combination not in Roll from the People’s Republic of China, Singapore, and Ukraine.

151

151/PMK.02/2012 3 Oktober 2012 BN: 979

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2011 Tentang Pemberian Biaya Ransum Berlayar Bagi Awak Kapal Patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 83/PMK.02/2011 on the Provision of Sailing Ration Cost for Patrol Crew at the Directrate General of Customs and Excise of the Ministry of Finance.

152

152/PMK.010/2012 3 Oktober 2012 BN: 980

Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Peransuransian.

Good Corporate Governance for Insurance Companies.

153

153/PMK.05/2012 3 Oktober 2012 BN: 981

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Service Tariff of Public Service Agency of Business Entities at Free Trade Areas and Free Ports in Batam.

154

154/PMK.011/2012 16 Oktober 2012 BN: 1004

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 Tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.

Second Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 154/ PMK.011/2008 on Exemption of Import Duties of Import of Capital Goods in the framework of Power Plant Construction and Development for Public Interest.

155

155/PMK.03/2012 16 Oktober 2012 BN: 1006

Kriteria Jasa Penyiaran yang Tidak Bersifat Iklan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Criteria of Non-Advertorial Broadcasting Service not Imposed by Value Added Tax.

156

156/PMK.04/2012 16 Oktober 2012 BN: 1007

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 111/PMK.04/2008 on Notification of Goods Subject to Excise of which the Production is Finished.

157

157/PMK.07/2012 16 Oktober 2012 BN: 1008

Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, dan Tahun Anggaran 2010.

Allocation of Revenue-Sharing Under Payment and Over Payment of Income Tax Articles 25 and 29 for Domestic Individual Tax Payers and Income Tax Article 21 Fiscal Year 2008, Fiscal Year 2009, and Fiscal Year 2010.

158

158/PMK.01/2012 17 Oktober 2012 BN: 1023

Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Legal Assistance at the Ministry of Finance.

159

159/PMK.01/2012 17 Oktober 2012 BN: 1024

Tata Cara, Persyaratan dan Besaran Pemberian Bantuan Biaya Penyelesaian Masalah Hukum dalam Perkara Pidana di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Procedure, Requirements, and Amount of Legal Case Settlement Cost Assistance in Criminal Acts at the Ministry of Finance.

160

160/PMK.02/2012 19 Oktober 2012 BN: 1027

Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Guidance of Preparing and Endorsing the Budget Allocation List.

161

161/PMK.01/2012 22 Oktober 2012 BN: 1034

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 Tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Second Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 29/ PMK.01/2007 on the Guidance of Increasing Civil Servants Discipline at the Ministry of Finance.

162

162/PMK.011/2012 22 Oktober 2012 BN: 1035

Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Adjustment of Non-Taxable Income Amount.

163

163/PMK.03/2012 22 Oktober 2012 BN: 1036

Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.

Limit and Procedure of Value Added Tax Imposition on Self-Development Activities.

164

164/PMK.02/2012 29 Oktober 2012 BN: 1049

Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri.

Right of Finance and Other Facilities for the Vice Ministers.

165

165/PMK.07/2012 29 Oktober 2012 BN: 1050

Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah.

Allocating Block Grant.


209


No.


166

166/PMK.011/2012 29 Oktober 2012 BN: 1051

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nmor 215/PMK.03/2008 Tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subyek Pajak Penghasilan.

Third Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 215/ PMK.03/2008 on the Stipulation of International Organizations and International Organizations Representative Officials not subject to Income Tax.

167

167/PMK.01/2012 6 November 2012 BN: 1092

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Second Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 62/ PMK.01/2009 on Organization and Work Procedure of Vertical Institutions at the Directorate General of Tax.

168

168/PMK.01/2012 6 November 2012 BN: 1093

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Organization and Work Procedure of Vertical Institutions at the Directorate General of Customs and Excise.

169

169/PMK.01/2012 6 November 2012 BN: 1094

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Organization and Work Procedure of Vertical Institutions at the Directorate General of Treasury.

170

170/PMK.01/2012 6 November 2012 BN: 1095

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Organization and Work Procedure of Vertical Institutions at the Directorate General of State Assets.

171

171/PMK.01/2012

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Second Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 84/ PMK.01/2007on the Organization and Work Procedure of the Taxatin Data and Documents Processing Agency.

6 November 2012 BN: 1096

210

Tentang (On)

172

172/PMK.01/2012 6 November 2012 BN: 1097

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 133/PMK.01/2011 on the Organization and Work Procedure at the Taxation Data and Documents Processing Office.

173

173/PMK.01/2012 6 November 2012 BN: 1098

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 134/PMK.01/2011 on the Organization and Work Procedure at the External Data Processing Office.

174

174/PMK.01/2012 6 November 2012 BN: 1099

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak.

Organization and Work Procedure at the Information and Complain Service Office of the Directorate General of Tax.

175

175/PMK.01/2012 6 November 2012 BN: 1100

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/PMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.

Second Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 448/ PMK.01/2001 on the Organization and Work Procedure of the Customs and Excise Operation Facility Base.

176

176/PMK.01/2012 6 November 2012 BN: 1101

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/PMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 449/PMK.01/2001on the Organization and Work Procedure of the Goods Examination and Identification Agency.

177

177/PMK.01/2012 6 November 2012 BN: 1102

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 66/PMK.01/2009 on the Organization and Work Procedure of the Financial Education and Training Agency.

178

178/PMK.01/2012 6 November 2012 BN: 1103

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 52/PMK.01/2011 on the Organization and Work Procedure of the Leadership Education and Training Agency.

179

179/PMK.011/2012 12 November 2012 BN: 1121

Tarif Cukai Hasil Tembakau

Tariff of Tobacco Result Excise.

180

180/PMK.08/2012 12 November 2012 BN: 1122

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 Tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 224/PMK.08/2011 on the Observation and Evaluation Procedure of Loan and Grant to the Government.

181

181/PMK.07/2012 14 November 2012 BN: 1128

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2011 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2012.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 207/PMK.07/2011 on the Estimation of Revenue-Sharing Allocation of General Mining Natural Resources Fiscal 2012.

182

182/PMK.07/2012 14 November 2012 BN: 1129

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.07/2012 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 02/PMK.07/2012 on the Estimation of Revenue-Sharing Allocation of General Forestry Natural Resources Fiscal 2012.


No.


Tentang (On)

183

183/PMK.07/2012 14 November 2012 BN: 1130

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.07/2012 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2012.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 08/PMK.07/2012 on the Estimation of Revenue-Sharing Allocation of Oil and Gas Mining Natural Resources Fiscal Year 2012.

184

184/PMK.07/2012 14 November 2012 BN: 1131

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.07/2012 Tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2012.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 10/PMK.07/2012 on the Estimation of Revenue-Sharing Additional Allocation of Oil and Gas Mining Natural Resources for Aceh Province Fiscal Year 2012.

185

185/PMK.07/2012 14 November 2012 BN: 1132

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.07/2012 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 09/PMK.07/2012 on the Estimation of Revenue-Sharing Allocation of Oil and Gas Mining Natural Resources in the framework of Special Autonomy in West Papua Province Fiscal Year 2012.

186

186/PMK.07/2012 14 November 2012 BN: 1133

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.07/2012 Tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 01/PMK.07/2012 on the Estimation of Revenue-Sharing Additional Allocation of Geothermal Mining Natural Resources Fiscal Year 2012.

187

187/PMK.011/2012 20 November 2012 BN: 1142

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Barang yang Berbentuk Kotak atau Matras atau Silinder yang Terbuat dari Kawat Besi atau Baja, dengan Diameter Ketebalan Paling Kecil 2 mm Sampai dengan Paling Besar 5 mm, yang Dianyam dengan Lilitan Ganda Sehingga Membentuk Lingkaran Keksagonal Sebesar Paling Kecil 50 mm Sampai dengan Paling Besar 120 mm, yang Disepuh atau Dilapisi dengan Seng atau Plastik/Pvc.

Imposition of Import Duties on Security Actions towards Import of Rectangle or Mattress or Cylinder Goods Made of Iron or Steel Wire, with a Minimum Thickness Diameter of 2 mm to Maximum 5 mm, Wattled with Double Coil that it Forms a Hexagonal Circle of the Smallest 50 mm to the Biggest 120 mm, Zinc or PVC-Coated.

188

188/PMK.07/2012 26 November 2012 BN: 1183

Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah.

Grant from the Central Government to the Local Government.

189

189/PMK.07/2012 26 November 2012 BN: 1184

Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012.

Implementation of the Distribution of Special Allocation Fund Fiscal Year 2012.

190

190/PMK.05/2012 29 November 2012 BN: 1191

Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Procedure of Payment in the Implementation of Revenue and Expenditure Budget for Central Government.

191

191/PMK.07/2012 30 November 2012 BN: 1197

Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2012.

Definitive Allocation of Land and Property Tax of the Central Government Distributed to all Regencies and Municipalities Fiscal Year 2012.

192

192/PMK.02/2012 4 Desember 2012 BN: 1214

Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian / Lembaga.

Increase of Accountability and Transparence of Non-Tax Revenues Management at Ministries/Government Agencies.

193

193/PMK.011/2012 5 Desember 2012 BN: 1221

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Penmgamanan Sementara Terhadap Impor Tepung Gandum.

Imposition of Import Duties of Temporary Security Actions of Wheat Flour Import.

194

194/PMK.03/2012 6 Desember 2012 BN: 1225

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penjualan dan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah Bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan.

Procedure of Collection, Deposit, and Report of Sales Tax and Treatment to Value Added Tax and/or Luxurious Goods Sales Tax for Business Agreement Contractors.

195

195/PMK.07/2012 11 Desember 2012 BN: 1233

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2013.

General Guidance and Allocation of Special Autonomy Fund for Aceh province Fiscal Year 2013.

196

196/PMK.07/2012 11 Desember 2012 BN: 1234

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Dana Tambahan Infrstruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2013.

General Guidance and Allocation of Special Autonomy Fund for Papua and West Papua Provinces as well as Infrastructure Additional Fund for Papua and West Papua Provinces Fiscal year 2013.

197

197/PMK.07/2012 11 Desember 2012 BN: 1235

Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012.

Definitive Allocation of Revenue-Sharing for Tobacco Result Fiscal Year 2012.

198

198/PMK.05/2012 17 Desember 2012 BN: 1256

Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/ Lembaga.

Liquidation Implementation of Accountancy Entity and Reporting Entity at Ministries/Government Agencies.

199

199/PMK.08/2012 17 Desember 2012 BN: 1257

Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Bookbuilding di Pasar Perdana dalam Negeri.

Issuance and Sales of Government Sharia Securities by Bookbuilding at the Domestic Initial Market.


211


No.

212


Tentang (On)

200

200/PMK.05/2012 17 Desember 2012 BN: 1258

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 235/PMK.05/2011 on the Accountancy System and Financial Statement of other Agencies.

201

201/PMK.07/2012 17 Desember 2012 BN: 1259

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013.

General Guidance and Allocation of Special Autonomy Fund Fiscal Year 2013.

202

202/PMK.07/2012 17 Desember 2012 BN: 1260

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2013.

General Guidance and Allocation of Regional Incentive Fund Fiscal Year 2013.

203

203/PMK.07/2012 17 Desember 2012 BN: 1261

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011

Allocation of Revenue-Sharing Under Payment of Land and Property Tax Fiscal Year 2010 and Fiscal Year 2011.

204

204/PMK.07/2012 17 Desember 2012 BN: 1262

Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2012.

Definitive Allocation of Revenue-Sharing of Income Tax Articles 25 and 29 of Domestic Individual Tax Payers and Income Tax Article 21 Fiscal Year 2012.

205

205/PMK.07/2012 17 Desember 2012 BN: 1263

Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2013

Temporary Allocation of Revenue-Sharing of Land and Property Tax Fiscal Year 2013

206

206/PMK.011/2012 17 Desember 2012 BN: 1264

Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.

Stipulation of Income in relation to the Job of Daily and Weekly Employees as well as other non Permanent Employees not subject to Income Tax.

207

207/PMK.07/2012 17 Desember 2012 BN: 1265

Perkiraan Alokasi Dana Bagia Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2013.

Estimation of Revenue-Sharing Allocation of Fishery Natural Resources Fiscal Year 2013.

208

208/PMK.011/2012 17 Desember 2012 BN: 1266

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean Trade In Goods Agreement (Atiga)

Stipulation of Import Duties Tariff in the framework of ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)

209

209/PMK.011/2012 17 Desember 2012 BN: 1267

Penatapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.

Stipulation of Import Duties Tariff in the framework of Agreement between the Republic of Indonesia and Japan on an Economic Partnership.

210

210/PMK.07/2012 18 Desember 2012 BN: 1278

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2012.

Revenue-Sharing Allocation of General Mining Natural Resources Fiscal Year 2012.

211

211/PMK.06/2012 20 Desember 2012 BN: 1288

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Suamtera Utara.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 134/PMK.06/2009 on the Procedure of State’s Property Management of ex Rehabilitation and Reconstruction Agency of the Area and People’s Life of Naggroe Aceh Darussalam Province and Nias Islands of North Sumatra Province.

212

212/PMK.07/2012 20 Desember 2012 BN: 1289

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012.

Revenue-Sharing Allocation of Oil and Gas Mining Natural Resources in the framework of Special Autonomy in West Papua Province Fiscal Year 2012.

213

213/PMK.07/2012 20 Desember 2012 BN: 1290

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Revenue-Sharing Allocation of Oil and Gas Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Mining Natural Resources Fiscal Year 2012. Tahun Anggaran 2012.

214

214/PMK.07/2012 20 Desember 2012 BN: 1291

Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2012.

215

215/PMK.07/2012 21 Desember 2012 BN: 1301

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Revenue-Sharing Allocation Forestry Kehutanan Tahun Anggaran 2012. Natural Resources Fiscal Year 2012.

216

216/PMK.07/2012 21 Desember 2012 BN: 1302

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012.

217

217/PMK.07/2012 21 Desember 2012 BN: 1303

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Revenue-Sharing Allocation of Fishery Perikanan Tahun Anggaran 2012. Natural Resources Fiscal Year 2012.

218

218/PMK.07/2012 21 Desember 2012 BN: 1306

Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2013.


Revenue-Sharing Additional Allocation of Oil and Gas Mining Natural Resources for Aceh Province Fiscal Year 2012.

Revenue-Sharing Allocation of Geothermal Mining Natural Resources Fiscal Year 2012.

Revenue-Sharing Temporary Allocation of Income Tax Articles 25 and 29 of Domestic Individual Tax Payers and Income Tax Article 21 Fiscal Year 2013.

No.


Tentang (On)

219

219/PMK.011/2012 21 Desember 2012 BN: 1307

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 Tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 81/PMK.03/2009 on the Establishment of Reserve Fund Allowed to be Substracted as Cost.

220

220/PMK.010/2012 21 Desember 2012 BN: 1308

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 Tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 43/PMK.010/2012 on the Down Payment of Consumers Financing for Motor Vehicles at Financing Companies.

221

221/PMK.011/2012 21 Desember 2012 BN: 1309

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-India Free Trade Area (Aifta)

Stipulation of Import Duties Tariff in the framework of ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)

222

222/PMK.07/2012 21 Desember 2012 BN: 1310

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2013.

Estimation of revenue-Sharing Allocation of Geothermal Mining Natural Resources Fiscal Year 2013.

223

223/PMK.011/2012 21 Desember 2012 BN: 1311

Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Providing Feasibility Support on a Part of Construction Cost in the Government Cooperation Projects with Business Entities in Infrastructure Provision.

224

224/PMK.011/2012 26 Desember 2012 BN: 1319

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 154/PMK.03/2010 on Collecting Income Tax Article 22 in relation to Payment of the Submission of Goods and Activities in Imports or Business Activities in Other Fields.

225

225/PMK.05/2012 26 Desember 2012 BN: 1320

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 Tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 190/PMK.05/2011 on the Government Investment Accounting System.

226

226/PMK.07/2012 26 Desember 2012 BN: 1321

Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Map of the Regional Fiscal Capacity.

227

227/PMK.010/2012 26 Desember 2012 BN: 1322

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 18/PMK.010/2010 on the Application of Basic Principles of Insurance Companies and Re-Insurance Companies with Sharia Principles.

228

228/PMK.05/2012 26 Desember 2012 BN: 1323

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 11/PMK.010/2011 on the Financial Health of Insurance Business and Re-Insurance Business with Sharia Principles.

229

229/PMK.02/2012 26 Desember 2012 BN: 1324

Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2013 dengan Sumber Dana dari Sisa Anggaran Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2012.

Preparation and Implementation of the Continuation Budget Allocation List of Independent People Empowerment National Program/Activity Fiscal Year 2013 with the Fund Source from the Remaining Budget of Independent People Empowerment National Program/Activity Fiscal Year 2012.

230

230/PMK.07/2012 26 Desember 2012 BN: 1325

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011.

Revenue-Sharing Allocation of Tobacco Result Excise Fiscal Year 2011.

231

231/PMK.07/2012 26 Desember 2012 BN: 1326

Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi Bagian Daerah Tahun Anggaran 2012.

Revenue-Sharing Definitive Allocation of Land and Property Tax in Oil, Gas, and Geothermal Mining Sectors of Regional Part Fiscal Year 2012.

232

232/PMK.05/2012 26 Desember 2012 BN: 1327

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2010 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 28/PMK.05/2010 on the Accounting and System and Loan Forwarding Reporting.

233

233/PMK.01/2012 26 Desember 2012 BN: 1332

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Procedure of Goods/Service e-Procurement at the Ministry of Finance.

234

234/PMK.05/2012 26 Desember 2012 BN: 1333

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Bandung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia..

Service Tariff of Public Service Agency in Bhayangkara Hospital in Bandung of the Indonesian Police.

235

235/PMK.05/2012 26 Desember 2012 BN: 1334

Tata Cara Pencairan Dana Kegiatan Capacity Building Program Kreditanstalt Fur Wiederaufbau-Industrial Efficiency And Pollution Control Tahap I.

Procedure of Fund Disbursement of Kreditanstalt Fur Wiederaufbau-Industrial Efficiency and Pollution Control Capacity Building Program Phase I.


213


No.

214


Tentang (On)

236

236/PMK.08/2012 26 Desember 2012 BN: 1335

Pembelian Kembali Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional.

Buyback of Government Bonds in Foreign Currency at the International Market.

237

237/PMK.02/2012 26 Desember 2012 BN: 1336

Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Procedure of Provision, Calculation, Payment, and Accountability of Rice Subsidy for Low-Income People.

238

238/PMK.03/2012 26 Desember 2012 BN: 1337

Saat Lain Sebagai Saat Pembuatan Faktur Pajak atas Penyerahan Barang Kena Pajak dengan Karateristik Tertentu.

Other Requirements to Make Tax Invoices on the Submission of Taxable Goods with Certain Characteristics.

239

239/PMK.08/2012 26 Desember 2012 BN: 1338

Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement).

Issuance and Sales of Government Sharia Securities with Private Placement.

240

240/PMK.06/2012 26 Desember 2012 BN: 1339

Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai.

Procedure of State’s Property Management from Ex Customs and Excise Offices Assets.

241

241/PMK.05/2012 27 Desember 2012 BN: 1349

Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain.

Accounting System of Subsidy Expenditure and Other Expenditures.

242

242/PMK.05/2012 27 Desember 2012 BN: 1350

Tata Cara Penyediaan dan Pencairan Dana Investasi Pemerintah untuk Pembelian PT. Indonesia Asahan Aluminium.

Procedure of Provision and Disbursement of Government Investment Fund for the Purchase of PT. Indonesia Asahan Aluminium.

243

243/PMK.02/2012 27 Desember 2012 BN: 1351

Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran 2013 dengan Sumber dari Sisa Anggaran Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran 2012.

Preparation and Endorsement of the Budget Allocation List of Loan Forwarding Fiscal Year 2013 with Fund Source from the Remaining Budget of Loan Forwarding Fiscal Year 2012.

244

244/PMK.06/2012 27 Desember 2012 BN: 1352

Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.

Procedure of Supervision and Controlling of State’s Property.

245

245/PMK.05/2012 28 Desember 2012 BN: 1372

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Accountancy and Reporting Guidance of Assets in the form of State’s Property from Cooperation Contract Contractors.

246

246/PMK.07/2012 28 Desember 2012 BN: 1373

Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan General Guidance and Allocation of Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013. School Operational Assistance Fiscal Year 2013.

247

247/PMK.02/2012 28 Desember 2012 BN: 1374

Tata Cara Perencanaan, Penetapan Alokasi, dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.

Procedure of Planning, Stipulating Allocation, and Endorsement of Budget Implementation Documents of the State Treasurer.

248

248/PMK.05/2012 28 Desember 2012 BN: 1378

Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

Special Transaction Accounting System.

249

249/PMK.05/2012 28 Desember 2012 BN: 1379

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.05/2008 Tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah.

Amendment of Regulation of the Minister of Finance Number 86/PMK.05/2008 on the Accounting System of the Government Debts.

250

250/PMK.05/2012 28 Desember 2012 BN: 1380

Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara .

Procedure of Preparing the Financial Statement of the State Treasurer Consolidation.

251

251/PMK.05/2012 28 Desember 2012 BN: 1381

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan.

Service Tariff of Public Service Agency of Health Polytechnic in Surakarta at the Ministry of Health.

252

252/PMK.011/2012 28 Desember 2012 BN: 1382

Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Gas Included in Goods not Subject to Value Added Tax.

253

253/PMK.05/2012 28 Desember 2012 BN: 1383

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 pada Otoritas Jasa Keuangan.

Procedure of Provision, Disbursement, Distribution, and Accountability of the Revenue and Expenditure Budget for Central Government Fund Fiscal Year 2013 at the Financial Service Authority.


Daftar Tabel, Grafik, dan Gambar List of Tables, Graphics, dan Pictures

01.

01.

Tabel

Table

Tabel 1.1 Ringkasan Realisasi Pendapatan Negara Tahun

Table 1.1. Summary of Realization of the Government

Anggaran 2012

Revenues Fiscal Year 2012

Tabel 1.2 Realisasi Anggaran Belanja TA 2012

Table 1.2 Realization of Budget Fiscal Year 2012

Tabel 1.3 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun

Table 1.3 Report Summary of Budget Realization Fiscal Year

Anggaran 2012 dan 2011

2012 and 2011

Tabel 1.4 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan

Table 1.4. Summary of Statement of Financial Position per

2011

December 31st, 2012 and 2011

02.

02.

Tabel

Table

Tabel 2.1. Program dan Pagu Anggaran Kementerian

Table 2.1. Program and Budget Ceiling 2012 of the Ministry

Keuangan Tahun 2012

of Finance

Tabel 2.2. Kegiatan dan Pagu Anggaran Sekretariat

Table 2.2. Activities and Budget Ceiling of the Secretariat

Jenderal Tahun 2012

General in 2012

Tabel 2.3. Jadwal Pelaksanaan Pembinaan Kearsipan

Table 2.3. Schedule of Archives Development

Tabel 2.4. KMK Tentang Pemusnahan Arsip

Implementation

Tabel 2.5. Hasil Pemantauan Pemusnahan Arsip

Table 2.4. Decree of the Minister of Finance on Archives

Tabel 2.6. Hasil Analisis Beban Kerja Tahun 2012 pada

Destruction

Kantor Pusat di Lingkungan Kementerian Keuangan

Table 2.5. Result of Archives Destruction Monitoring

Tabel 2.7. Hasil Analisis Beban Kerja Tahun 2012 pada

Table 2.6. Result of Work Load Analysis in 2012 at the Head

Unit Eselon I yang Membawahi Kantor Vertikal (DJP, DJBC,

Office of the Ministry of Finance

Ditjen Perbendaharaan, dan DJKN)

Tabel 2.7. Result of Work Load Analysis (ABK) in 2012 at

Tabel 2.8. Keputusan/Surat Rekomendasi Sekretaris

Echelon I Units Supervising Vertical Offices (Directorate

Jenderal atas Penyusunan SOP pada Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan Tabel 2.9. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Pelayanan Lingkup Kementerian Keuangan Tabel 2.10. Kriteria Mutu dan Kinerja Pelayanan Tabel 2.11. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2011-2012 Tabel 2.12. Daftar Usulan Jabatan Fungsional Baru dan Penggunaan Jabatan Fungsional yang Dibina oleh K/L lain yang Diajukan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian

General of Tax, Directorate General of Customs and Excise, Directorate General of Treasury, and Directorate General of State Assets) Table 2.8. Decree/Recommendation Letter of the Secretariat General on the SOP Preparation at Echelon I Units at the Ministry of Finance Table 2.9. Result of Public Satisfaction Index at Offices at the Ministry of Finance Table 2.10. Service Quality and Performance Criteria Table 2.11. Performance Accountability Level of the Ministry

Keuangan

of Finance 2011 - 2012

Tabel 2.13. Penunjukan Nominasi Instansi Pembina Internal

Table 2.12. List of New Functional Positions Proposals

Jabatan Fungsional Tabel 2.14. RUU di Bidang Keuangan yang akan Dilanjutkan pada Tahun 2013 Tabel 2.15. Kegiatan Menunjang/Mendukung dan Ad Hoc di Bidang Hukum Tabel 2.16. Evaluasi Perencanaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Tabel 2.17. Daftar Perkara Uji Materiil di Mahkamah

which are Developed by Other Ministries/Government Agencies and Proposed by Echelon I Units at the Ministry of Finance Tabel 2.13. Appointment of Internal Development Institutions for Functional Positions Table 2.14. Bills on Finance to be continued in 2013 Table 2.15. Supporting and Ad Hoc Activities in the Legal Division


215


Konstitusi yang Ditangani Sekretariat Jenderal Selama

Table 2.16. Evaluation of Planning of Preparing Legislation

Tahun 2012

Table 2.17. List of Judicial Review Cases at the

Tabel 2.18. Daftar Permohonan Uji Materiil di Mahkamah

Constitutional Court Handled by the Secretariat General in

Agung yang Ditangani Sekretariat Jenderal Selama Tahun

2012

2012

Table 2.18. List of Requests of Judicial Review at the

Tabel 2.19. Risiko Fiskal Penanganan Perkara di Sekretariat

Supreme Court Handled by the Secretariat General in 2012

Jenderal Tahun 2012

Table 2.19. Fiscal Risks of Problems Handling at the

Tabel 2.20. Hasil Analisa BMN

Secretariat General in 2012

Tabel 2.21. Kebijakan dan Standar Pusintek

Table 2.20. Result of the State’s Property (BMN) Analysis

Tabel 2.22. Rencana Kerja Pusintek Tahun 2013

Table 2.21. Policies and Standard of Financial Information

Tabel 2.23. Total Dana Investasi PIP yang Berasal dari APBN

System and Technology Center

dan Laba

Table 2.22. Work Plan of Financial Information System and

Tabel 2.24. Total Dana Kelolaan PIP

Technology Center (Pusintek) 2013

Tabel 2.25. Asumsi Nilai Tambah Investasi

Table 2.23. Total Investment Fund of the Indonesia

Tabel 2.26. Proyeksi Alokasi Dana Investasi Tahun 2012 Tabel 2.27. Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi untuk Komite Selama Tahun 2012 Tabel 2.28. Saran/Rekomendasi Komite Pengawas Perpajakan Tahun 2012 Tabel 2.29. Jumlah Berkas Sengketa Pajak Menurut Terbanding/Tergugat Tahun 2011 dan 2012 Tabel 2.30. Putusan Pengadilan Pajak Tahun 2012 Menurut Jenis Pajak Tabel 2.31. Jumlah Putusan Pengadilan Pajak Berdasarkan Jenis Putusan Tahun 2012 Tabel 2.32. Penyelesaian Sengketa Pajak dalam 4 Tahun

Budget for Central Government and Profit Table 2.24. Total Managed Fund of the Indonesia Investment Agency (IIA) Table 2.25. Assumption of Investment Added Value Table 2.26. Projection of Investment Fund Allocation in 2012 (in billion of rupiah) Table 2.27. Facilities for the Committee in 2012 Table 2.28. Recommendations of the Taxation Supervisory Committee in 2012 Table 2.29. Number of Case Files based on Defendants in 2011 and 2012

Terakhir

Table 2.30. Tax Court Verdicts in 2012 based on Tax Types

Tabel 2.33. Permohonan Peninjauan Kembali Putusan

Table 2.31. Number of Tax Court Verdicts based on Verdict

Pengadilan Pajak

Types in 2012

Tabel 2.34. Penyelesaian Permohonan Peninjauan Kembali

Table 2.32. Tax Disputes Settlement during the Last 4 Years

Sampai 31 Desember 2012

Table 2.33. Requests of Tax Court Verdict Review

Tabel 2.35. Penyelesaian Permohonan Peninjauan Kembali

Table 2.34. Settlement of Review (PK) Requests until

Berdasarkan Pemohon

December 31st, 2012

Grafik Grafik 2.1. Perkembangan Jumlah Akuntan Publik dan Penilai Publik Tahun 2009-2012

216

Investment Agency (IIA) from the Revenue and Expenditure

Table 2.35. Settement of Review (PK) Requests based on the Applicants

Graphic

Grafik 2.2. Pengaduan Masyarakat Terhadap Instansi di

Graphic 2.1. Development of the Number of Public

Kementerian Keuangan

Accountants and Public Appraisals in 2009-2012

Grafik 2.3. Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Fungsi

Graphic 2.2. Public Complaints toward Institutions at the

Perpajakan

Ministry of Finance

Grafik 2.4. Hasil Verifikasi Pengaduan

Graphic 2.3. Public Complaints based on the Taxation

Grafik 2.5. Instansi yang Menindaklanjuti Pengaduan

Function

Grafik 2.6. Proses Tindak Lanjut Pengaduan Unit Terkait

Graphic 2.4. Complaints Verification Result

Grafik 2.7. Perkembangan Berkas Masuk Tahun 2004-2012

Graphic 2.5. Institutions that Followed up Complaints

Grafik 2.8. Perkembangan Jumlah Putusan Tahun 2004-

Graphic 2.6. Complaints Follow up Process by Related

2012

Units

Grafik 2.9. Jenis Putusan Pengadilan Pajak Tahun 2012

Graphic 2.7. Progress of Incoming Files in 2004 – 2012

Grafik 2.10. Jenis Putusan Pengadilan Pajak dalam 4 Tahun

Graphic 2.8. Progress of the Number of Verdicts 2004 -

Terakhir

2012

Grafik 2.11. Perkembangan Sisa Berkas Sengketa Pajak

Graphic 2.9. Tax Court Verdict Types in 2012

Tahun 2004 - 2012

Graphic 2.10. Tax Court Verdict Types in the Last 4 Years

Grafik 2.11. Persentase Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun

Graphic 2.11. Development of Remaining Case Files in

2012

2004-2012


Gambar Gambar 2.1. Roadmap Integrasi TIK Gambar 2.2. Gedung DRC Balikpapan Gambar 2.3. Desain Logik Layanan Pusat Data Kementerian Keuangan 2012 Gambar 2.4. Screenshot Vendor Management System Pusat LPSE

Graphic 2.12. Percentage of Tax Disputes Settlement in 2012

Picture Picture 2.1. Roadmap of ICT Integration Picture 2.2. DRC building Balikpapan Picture 2.3. Logical Design of Data Services Center at the Ministry of Finance 2012 Picture 2.4. Screenshot of e-Procurement Vendor Management System

03.

03.

Tabel

Table

Tabel 3.1. Unit-unit Eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan

Grafik

Table 3.1. Echelon II units at the Ministry of Finance

Graphic Graphic 3.1 Human Resources Composition Based on

Grafik 3.1. Komposisi SDM Berdasarkan Golongan Ruang

Class

Grafik 3.2. Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan

Graphic 3.2 Human Resources Composition Based on

Grafik 3.3. Komposisi SDM Berdasarkan Usia Grafik 3.4. Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan Grafik 3.5. Komposisi SDM Berdasarkan Gender Grafik 3.6. Pengetahuan Pegawai Kemenkeu Terhadap Nilai-nilai dan Perilaku Utama

Education Graphic 3.3. Human Resources Composition Based on Age Graphic 3.4 Human Resources Composition Based on Position Graphic 3.5. Human Resources Composition Based on Gender Graphic 3.6. Knowledge of Values and Prime Behaviour by Employees at the Ministry of Finance


217

Detail Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal Tahun 2012 (Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca) Detail of the Secretariat General Financial Statement 2012 (Report of the Budget and Statement of Financial Position Realization)

218

ebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

S

As mandated in Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2003 on State Finance and Law of Republic of Indonesia Number 4 of 2012 concerning the Amendment of Law Number 22 of 2011 concerning Revenue and Expenditure Budget for Central Government Fiscal Year 2012, the Chief Operation Officer shall have the task to, among others, prepare and deliver the financial statement of Ministries/ Government Agencies.

Kementerian Keuangan adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Demikian pula Sekretariat Jenderal sebagai entitas pelaporan di lingkungan Kementerian Keuangan, berkewajiban untuk menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal (LKSJ) terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

The Ministry of Finance is one of the reporting entities, which has the obligation to organize accounting and liability report on the implementation of the Revenue and Expenditure Budget for Central Government. The Secretariat General as the reporting entity at the Ministry of Finance, shall have the obligation to organize accounting and liability report on the implementation of the Revenue and Expenditure Budget for Central Government. The Secretariat General Financial Statement (LKSJ) consists of the Statement of the Budget Realization (LRA), Statement of Financial Position, and Notes of the Financial Statement (CaLK).

LRA menyajikan informasi tentang pendapatan dan belanja dibandingkan dengan anggarannya untuk suatu anggaran. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. CaLK menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal, ekonomi makro, ikhtisar capaian kinerja keuangan, kebijakan akuntansi yang digunakan, penjelasan pospos laporan keuangan, dan informasi penting lainnya yang diperlukan dalam rangka penyajian yang wajar atas kondisi keuangan Kementerian.

Statement of the Budget Realization (LRA) presented information on the revenue and expenditure compared to the budget. Statement of Financial Position presents information on the position of assets, liabilities, and equities on a certain date. Notes of the Financial Statement (CaLK) presented information on the fiscal policy, macro economy, summary of the financial performance achievement, applied accounting policy, explanation of the financial statement posts, and other important information required in a proper presentation of the Ministry’s financial condition.

LKSJ yang disusun dan disampaikan kepada Kepala Biro Umum selalu Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal. Selanjutnya, LKSJ diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, namun tidak diberikan opini sebagaimana Laporan Keuangan Kementerian Keuangan. Hasil audit berupa Laporan Hasil Pemeriksaan yang berisi sejumlah temuan pemeriksaan.

The Secretariat General Financial Statement was prepared and submitted to the Head of the General Affairs Bureau as Proxy of Chief Operation Officer of Secretariat General. The Secretariat General Financial Statement was then audited by the Supreme Audit Board, although it was not given any opinion as the Financial Statement of the Ministry of Finance. The audit result shall be an Audit Report, which consists of a number of audit findings.


1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012. Realisasi Pendapatan Negara pada tahun anggaran 2012 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.509.182.136.455,00 atau mencapai 198,24 persen dari estimasi pendapatan yang sebesar Rp761.307.265.000. Realisasi Pendapatan Negara untuk tahun anggaran 2012 sebagaimana tersaji dalam tabel 1.

1. STATEMENT OF THE BUDGET REALIZATON Statement of the Budget Realization showed a comparison between the budget and its realization, consisting of revenue and expenditure during the period of January 1st through to December 31st, 2012.

Realization of the Government Revenue in Fiscal Year 2012 consisted of Non-Tax Revenue in amount of IDR1,509,182,136,455.00 or 198.24 percent from the revenue estimation totaling IDR761,307,265,000. Realization of the Goverment Revenue for Fiscal Year 2012 can be seen in Table 1.

Tabel 1. Ringkasan Realisasi Pendapatan Negara TA 2012 Table 1. Summary of Realization of Government Revenue Fiscal Year 2012 Sumber (Source): CaLK Sekretariat Jenderal (Notes of the Financial Statement)

Unit (Unit)

No

1


2

Jumlah Pendapatan (Revenue Amount) Estimasi (Estimation)



2,186,705,000

19,563,432,646

894.65

Sekretariat Pengadilan Pajak (Secretariat of Tax Court)

-

52,515,584

-

3


-

79,870,926

-

4


759,112,160,000

1,058,537,852,435

5


-

370,479

-

6

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Financial Information System and Technology Center)

-

621,187,362

-

139.44

7

PSSU - GFMRAP

-

13,033,170

-

8

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (e-Procurement Service Center)

-

1,249,049

-

9


-

417,266

-

10


-

428,349,818,048

-

11

Gedung Keuangan Negara (State Finance Building) Jumlah

Adapun Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat Jenderal pada tahun anggaran 2012 adalah sebesar Rp6.048.322.601.993,00 atau mencapai 89,12 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp6.787.055.145.000. Realisasi anggaran belanja akan disajian menurut jenis belanja dan menurut kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal untuk TA 2012. a. Realisasi Anggaran Belanja Menurut Jenis Belanja. Realisasi anggaran belanja menurut jenis belanja merupakan realisasi anggaran berdasarkan kelompok-kelompok belanja, yaitu kelompok belanja pegawai, kelompok belanja barang, dan kelompok belanja modal.

8,400,000

1,962,389,490

761,307,265,000

1,509,182,136,455

23,361.78 198.24

The actual expenditure budget of Secretariat General in fiscal year 2012 was IDR6,048,322,601,993.00 or it reached 89.12 percent out of the budget allocation of IDR6,787,055,145,000. Realization of the Net Expenditure will be presented according to the type of ex penditure, as well as activities at the Secretariat General in Fiscal Year 2012.

a. Actual Budget Expenditure according to Types of Expenditure Realization of expenditure according to the type of expenditure is based on the realization of the budget expenditure groups, and the group capital expenditure. Based on the criteria of the type of expenditure, actual expenditure


219

Secretariat General’s budget in Fiscal Year 2012 as in Table 2.

Berdasarkan kriteria jenis belanja, realisasi anggaran belanja Sekretariat Jenderal pada TA 2012 adalah sebagaimana dalam Tabel 2.

Tabel 2. Realisasi Anggaran Belanja menurut Jenis Belanja Table 2. Actual Budget according to the Type of Expenditure Sumber (Source): CaLK Sekretariat Jenderal (Notes of the Financial Statement)

No

Jenis belanja (Type of Expenditure)

1

Belanja Pegawai (Personnel Expenditure)

2

Belanja Barang (Material Expenditure)

3

Belanja Modal (Capital Expenditure)


Jumlah



5,341,984,127,000

5,093,489,309,313

95.33

912,342,718,000

500,164,657,371

54.82

532,728,300,000

455,668,635,309

85.53

6,787,055,145,000

6,048,322,601,993

89.12

b. Realisasi Anggaran Belanja Menurut Kegiatan. Realisasi anggaran belanja menurut kegiatan merupakan realisasi anggaran berdasarkan kegiatan-kegiatan yang terbagi ke dalam unit-unit eselon II (biro/pusat) di lingkungan Sekretariat Jenderal. Menurut kegiatan yang ada di Sekretariat Jenderal, realisasi anggaran belanja pada TA 2012 adalah sebagaimana dalam Tabel 3.

b. Actual Budget Expenditure according to the activity. Realization of the budget according to the activity based budgeting was a realization of the activities, which are divided into the second echelon units (bureau/center) in the Secretariat General. According to the existing activities at the Secretariat General, the realization of the Fiscal Year 2012 budget is presented in Table 3.

Tabel 3. Realisasi Anggaran Belanja Menurut Kegiatan Table 3. Realization of the Expenditure According to Activity Sumber (Source): CaLK Sekretariat Jenderal (Notes of the Financial Statement)

No

220

Unit




1

Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran (Coordination of Arranging Work Plan, Development and Budget Management)

53,794,621,000

45,876,444,800

85.28

2

Pembinaan dan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Jabatan Fungsional (Development and Arrangement of Organization, Management and Functional Positions)

19,557,888,000

7,232,301,368

36.98

3

Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-undangan (Development and Coordination of Formulating Legislation)

8,434,569,000

7,520,816,029

89.17

4

Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum (Development and Coordination of Providing Legal Assistance)

28,910,780,000

13,228,225,375

45.76

5

Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM (Development and Coordination of Human Resources Management)

23,178,203,000

17,100,572,382

73.78

6

Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan di Bidang Keuangan Negara (Building Trust and Increasing Public Support to Policies in the State Finance)

31,443,891,000

27,829,266,692

88.50

7

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan (Development of Administration and Equipment Management)

10,721,601,000

9,864,492,716

92.01


8

Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian. (Development of Administration and Service Support to the Implementation of the Tasks of the Ministry of Finance)

5,511,966,569,000

5,225,504,970,066

94.80

9

Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan (Coordination and Harmonization in the Implementation of the Policies of the Minister of Finance)

9,551,543,000

8,781,036,746

91.93

10

Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan. (Coordination and Development of the Financial Information and Technology System)

447,109,060,000

400,184,270,763

89.50

11

Pembinaan dan Pengawasan Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik (Development and Supervision of Public Accountants and Public Appraisals)

18,193,472,000

17,865,576,508

98.20

12

Pengelolaan Investasi Pemerintah. (Indonesia Investment Agency)

78,104,041,000

18,860,243,173

24.15

13

Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Technical Development and e-Procurement)

19,770,825,000

16,725,079,866

84.59

14

Penyelesaian Sengketa Pajak. (Tax Conflicts Settlement)

32,624,162,000

32,513,739,057

99.66

15

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas Komite Pengawas Perpajakan (Management and Technical Support to the Implementation of the Tasks of the Taxation Supervisors Committee)

2,168,537,000

2,129,270,916

98.19

16

Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (Management of the National Education Development Fund)

251,287,004,000

5,255,897,478

2.09

17

Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor-Kantor Vertikal di daerah yang berkantor di GKN (Support to the Implementation of the Tasks of Vertical Offices in regions that have their offices at the State Finance Buildings)

240,238,379,000

191,850,398,058

79.86

6,787,055,145,000

6,048,322,601,993

89.12

Jumlah Belanja Netto (Total Net Expenditure)

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Salah satu karakteristik kualitatif tersebut adalah bahwa laporan keuangan dapat dibandingkan, baik dibandingkan dengan laporan keuangan entitas pelaporan yang lain maupun dibandingkan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA 2012 dan 2011 dapat disajikan seperti dalam Tabel 4.

Qualitative characteristic were the traits that made information in financial statements useful to users. One of these is that the qualitative characteristics of financial statements can be compared, either with the financial statements of the reporting entity or the prior year financial statements. When compared with the previous year, a summary Statement of Budget Realization of Secretariat General Fiscal Year 2012 and 2011 can be presented as in Table 4.


221

Tabel 4. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011 Table 4. Summary of Statement of Budget Realization Fiscal Year 2012 and 2011 Sumber (Source): CaLK Sekretariat Jenderal (Notes of the Financial Statement)




Anggaran (Budget)


Pendapatan Negara dan Hibah (State Revenue and Grant)

761.307.265.000

1.509.182.136.455

315.801.420.000

1.117.542.025.073

Jumlah Pendapatan (Total Revenue)

761.307.265.000

1.509.182.136.455

315.801.420.000

1.117.542.025.073

6.451.593.257.000

6.022.847.719.608

6.845.942.340.000

5.932.843.630.261

2.333.760.000

1.503.906.534

3.703.412.000

2.052.395.467

18.747.174.000

0

Belanja Rupiah Murni (Pure Rupiah Expenditure) Belanja Pinjaman Luar Negeri (Foreign Loan Expenditure) Belanja Rupiah Murni Pendamping (Accompanying Pure Rupiah Expenditure) Belanja Badan Layanan Umum (Public Service Agency Expenditure) Belanja Hibah Luar Negeri (Foreign Grant Expenditure)

327.692.304.000

22.535.821.809

34.118.987.000

27.134.520.994

5.435.824.000

1.435.154.042

148.925.000

107.604.528

7,780,870,000

1,798,931,538

6.787.055.145.000

6.048.322.601.993

6.910.441.708.000

5.963.937.082.788

Rekening Khusus (Special Account) Jumlah Belanja (Total Expenditure)

2. NERACA Dalam laporan keuangan, neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi. Neraca menunjukkan posisi keuangan entitas itu pada akhir periode tersebut. Neraca terdiri atas tiga unsur, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dihubungkan dengan persamaan akuntansi:

2. STATEMENT OF FINANCIAL POSITION In a financial statement, statement of financial position was part of the financial statements of an entity that was generated in an accounting period. Statement of Financial Position shows the financial position of the entity at the end of the period. Statement of Financial Position consists of three elements, namely assets, liabilities, and equity, associated with the accounting equation: Assets = Liabilities + Equity.

aset = kewajiban + ekuitas dana.

222

Tahun Anggaran 2011 (Fiscal Year 2011)

Pada tahun anggaran 2012, aset Sekretariat Jenderal berjumlah Rp13.378.335.959.138,00 yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp3.677.250.080.726,00, aset tetap sebesar Rp9.574.844.405.336,00, dan aset lainnya sebesar Rp126.241.473.076,00. Sementara jumlah kewajiban sebesar Rp6.879.140.360,00 yang merupakan kewajiban jangka pendek.

In Fiscal Year 2012, the Secretariat General’s assets totaled IDR13,378,335,959,138.00, which consisted of current assets of IDR3,677,250,080,726.00, fixed assets of IDR9,574,844,405,336.00 and other assets amounted IDR126,241,473,076.00. While total liabilities amounted IDR6,879,140,360.00 which was a short-term liabilities.

Adapun jumlah ekuitas dana pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp13.371.456.818.778,00 yang terdiri atas ekuitas dana lancar sebesar Rp3.670.370.940.366,00 dan ekuitas dana investasi sebesar Rp9.701.085.878.412,00.

As for the number of equity in fiscal year 2012 as much as IDR13,371,456,818,778.00, consisting of current equity amounted IDR3,670,370,940,366.00 and investment equity fund of IDR9,701,085,878,412.00.

Ringkasan neraca per 31 Desember 2012 dan 2011 dapat disajikan pada tabel 5.

Summary of Statement of Financial Position as of December 31st, 2012 and 2011 is presented in Table 5.


Tabel 5. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011 Table 5. Summary of Statement of Financial Position per December 31st, 2012 and 2011 Sumber (Source): CaLK Sekretariat Jenderal (Notes of the Financial Statement)

Nama Perkiraan (Name of Estimation) Aset (Assets)

31 Desember 2012 (December 31st, 2012)

31 Desember 2011 (December 31st, 2011)

(dalam rupiah/in IDR) Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease)

13,378,335,959,138

11,316,826,844,312

2,061,509,114,826

Aset Lancar (Current Assets)

3,677,250,080,726

2,191,801,112,746

1,485,448,967,980

Aset Tetap (Fixed Assets)

9,574,844,405,336

8,967,678,015,487

607,166,389,849

126,241,473,076

157,347,716,079

(31,106,243,003)

6,879,140,360

79,014,054,044

(72,134,913,684)

Kewajiban Jangka Pendek (Short-Term Liabilities)

6,879,140,360

79,014,054,044

(72,134,913,684)

Kewajiban Jangka Panjang (Long-Term Liabilities)

0

0

0

Ekuitas Dana (Equity)

13,371,456,818,778

11,237,812,790,268

2,133,644,028,510

Ekuitas Dana Lancar (Current Equity)

3,670,370,940,366

2,187,944,036,716

1,482,426,903,650

9,701,085,878,412

9,049,868,753,552

651,217,124,860

Aset Lainnya (Other Assets) Kewajiban (Liabilities)

Ekuitas Dana Investasi (Investment Equity)


223

halaman ini sengaja dikosongkan (this page left blank intentionally)

224


SEKRETARIAT JENDERAL Gedung E (Gedung Djuanda I) Lantai 4 Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710 Telp. (021) 344.9230 Ext. 6116, 6117, 6118 (021) 384.0651, (021) 351.0055 Faks. (021) 384.4784 Surel. [email protected] BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN Gedung E (Gedung Djuanda I) Lantai 8 Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710 Telp. (021) 381.2337 Int. 6248 Faks. (021) 385.2146 Surel. [email protected]

PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI Gedung PAIK (Gedung Syafrudin Prawiranegara) Lantai 2 Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Telp. (021) 344.9230 Int. 4164 Faks. (021) 345.1231 Surel. [email protected]

BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Gedung E (Gedung Djuanda I) Lantai 16-17 Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710 Telp. (021) 384.6995 Int. 6443 Faks. (021) 384.6995 Surel. [email protected]

PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI Gedung E (Gedung Djuanda II) Lantai 19 Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710 Telp. (021) 384.3237 Int. 6879 Faks. (021) 384.3237 Surel. [email protected]

BIRO HUKUM Gedung E (Gedung Djuanda I) Lantai 14 Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710 Telp. (021) 381.3857 Int. 6378 Faks. (021) 381.1914 Surel. [email protected]

PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN Gedung E (Gedung Djuanda I) Lantai 5 Jl. Dr.Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710 Telp. (021) 350.3892 Intern. 6139, 6140, 6149 Faks. (021) 351.7020 Surel. [email protected]

BIRO BANTUAN HUKUM Gedung E (Gedung Djuanda I) Lantai 15 Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710 Telp. (021) 386.2539 Int. 6401 Faks. (021) 386.2407 Surel. [email protected]

PUSAT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK Gedung E (Gedung Djuanda I) Lantai 17 Jl. Dr.Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710 Telp. (021) 351.2214 Faks. (021) 351.2219 Surel. [email protected] - [email protected]

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA Gedung E (Gedung Djuanda I) Lantai 19 Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710 Telp. (021) 344.9230 (021) 381.2258 Int. 6288, 6289 Faks. (021) 381.2727 Surel. [email protected]

SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK Gedung Sutikno Slamet Lantai 5 Jl. Dr.Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710 Telp. (021)343.57256 Intern. 8256 Faks. (021) 350.6102, (021) 350.5112 Surel. [email protected] SMS. 081310333333

BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI Gedung E (Gedung Djuanda I) Lantai 11 Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710 Telp. (021) 350.0849 Ext. 6116, 6117, 6118 (021) 384.0651, (021) 351.0055 Faks. (021) 384.4784 Surel. [email protected]

PUSAT INVESTASI PEMERINTAH Graha Mandiri Lantai 5 Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta 10310 Telp. (021) 3983.2091 - 94 Faks. (021) 3983.2095 Surel. [email protected]

BIRO PERLENGKAPAN Gedung E (Gedung Djuanda II) Lantai 15 Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710 Telp. (021) 344.9230 Int. 6791, 6792, (021) 351.1479 Faks. (021) 384.4783 Surel. [email protected]

LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN Gedung A.A. Maramis II Lantai 2 Jalan Lapangan Banteng Timur No.1 Jakarta 10710 Telp. (021) 3846474 Faks. (021) 3846474 Surel. [email protected]

BIRO UMUM Gedung E (Gedung Djuanda II) Lantai 3 Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710 Telp. (021) 344.9230 Int. 6533, 6534 (021) 344.1076, (021) 381.2686 Faks. (021) 345.3710, 385.2145 Surel. [email protected]

SEKRETARIAT KOMITE PENGAWASAN PERPAJAKAN Gedung Djuanda II Lantai 14 Jalan Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710 Telp. (021) 3512208 - 09 Faks. (021) 3513441 Surel. [email protected]


225

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Gedung Djuanda 1 Lantai 4 Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp. (021) 3449230 ext. 6116, 6117, 6118 (021) 3840651, 3510055 Faks. (021) 3453710, 3852143, 3844784

226


www.setjen.depkeu.go.id

Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal 2012

Recommend Documents