LAPORAN TAHUNAN INSPEKTORAT JENDERAL

2015

LAPORAN TAHUNAN INSPEKTORAT JENDERAL


2015

BAB I PENDAHULUAN

T

1.1. Latar Belakang untutan masyarakat atas terwujudnya good governance telah mendorong adanya konsekuensi logis perlunya berbagai upaya dan kerja keras dari semua jajaran penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya secara profesional termasuk didalamnya jajaran Kementerian Perhubungan. Inspektorat Jenderal sebagai instansi yang melakukan pengawasan internal Pemerintahan memiliki peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian Perhubungan. Penyusunan Laporan Tahunan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menyampaikan kinerja Inspektorat Jenderal yang telah dicapai secara transparan dan optimal melalui pemanfaatan sumber daya Inspektorat Jenderal secara efektif dan efisien. Laporan diharapkan akan menjadi wahana informasi yang dapat memahami secara utuh mengenai Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2015 melalui penyajian kondisi dan perkembangan masing-masing unsur Inspektorat Jenderal yang terdiri dari sub unit kerja Inspektorat I, II, III, IV dan V serta Sekretariat Inspektorat Jenderal yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Hasil Pengawasan dan pekembangan tindak lanjutnya disajikan dalam Laporan Tahunan serta analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Tugas dan Fungsi dimaksudkan agar diperoleh informasi mengenai kendala dan keberhasilan yang telah dicapai serta saran tindak lanjut untuk lebih meningkatkan kinerja dan hasil yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut : Kedudukan : a. Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan; b. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal. Tugas : Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan.

1


2015

Fungsi : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan; b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perhubungan; d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan; e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan. Susunan organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan terdiri dari: 1. Sekretariat Inspektorat Jenderal a. Bagian Perencanaan b. Bagian Kepegawaian, Hukum dan Tata Usaha c. Bagian Keuangan dan Perlengkapan d. Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit 2. Inspektorat I a. Subbagian Tata Usaha b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor 3. Inspektorat II a. Subbagian Tata Usaha b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor 4. Inspektorat III a. Subbagian Tata Usaha b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor 5. Inspektorat IV a. Subbagian Tata Usaha b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor 6. Inspektorat V. a. Subbagian Tata Usaha b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

2


2015

Struktur organisasi Inspektorat Jenderal dapat disajikan dalam gambar sebagai berikut :

INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

BAGIAN PERENCANAAN

BAGIAN KEPEGAWAIAN, HUKUM & TU

BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

BAGIAN ANALISA DAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT

SUBBAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN

SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN & ORGANISASI

SUBBAGIAN PEMBIAYAAN DAN PERJALANAN

SUBBAGIAN ANALISA DAN TINDAK LANJUT LHA I

SUBBAGIAN DATA DAN EVALUASI

SUBBAGIAN HUKUM DAN TU

SUBBAGIAN PERLENGKAPAN & UMUM

SUBBAGIAN ANALISA DAN TINDAK LANJUT LHA II

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

INSPEKTORAT I

SUBBAGIAN TATA USAHA


INSPEKTORAT II



INSPEKTORAT III



INSPEKTORAT IV



INSPEKTORAT V



Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas : a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran pengawasan, pengelolaan data, evaluasi kegiatan pengawasan serta pengelolaan sistem teknologi dan informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal; b. Penyiapan pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi, penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan, pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan, hubungan masyarakat, pengelolaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal;

3


c.

d. e.

2015

Penyiapan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta urusan perlengkapan di lingkungan Inspektorat Jenderal; Penyiapan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan; Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran pengawasan, pengelolaan data, evaluasi kegiatan pengawasan serta pengelolaan sistem teknologi dan informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan pengawasan, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan melalui kegiatan pembinaan dan koordinasi; dan b. Penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, penyiapan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyiapan bahan pengelolaan sistem teknologi dan informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Bagian Kepegawaian, Hukum dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengolaan kepegawaian, penataan organisasi, penelaahan hukum dan peraturan perundangundangan, pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan, hubungan masyarakat, serta pengelolaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian, Hukum dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan dan penataan organisasi, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkungan Inspektorat Jenderal; dan b. Penyiapan bahan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan, serta penyiapan bahan hubungan antar lembaga dan kehumasan. Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), urusan perlengkapan, serta kerumahtanggan di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dalam menjalankan tugasnya, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, serta pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan

4


b.

2015

Penyiapan bahan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggan, dan keprotokolan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dan Sekretariat Jenderal; b. Penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Inspektorat Jenderal;dan c. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), dan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di lingkungan Kementerian Perhubungan. Inspektorat I, II, III, IV dan V mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi baik pemerintahan maupun pembangunan. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat I, II, III, IV dan V menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan; b. Pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; c. Pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan d. Pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atas pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang e. Pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan f. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan; g. Pelaksanaan tugas pengawasan lain atas petunjuk Menteri Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5


2015

Lingkup pengawasan Inspektorat I, II, III, IV dan V adalah sebagaimana Tabel berikut: UNIT KERJA Inspektorat I

Inspektorat II Inspektorat III

Inspektorat IV

Inspektorat V

RUANG LINGKUP Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan SDM Perhubungan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan; Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berada di Propinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kep. Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Kenavigasian, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berada di Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Arah Kebijakan Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019 adalah “Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berintegritas, professional dan amanah”. Kebijakan ini memiliki arti bahwa Inspektorat Jenderal harus bertindak secara professional, menjaga integritas dam mengemban amanah dalam menjamin kualitas (Quality Assurance) dalam pelaksanaan mendukung mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government) dan pemerintahan yang bersih (Clean Govenrnace) di lingkungan Kementerian Perhubungan. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, strategi yang akan ditempuh Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut : a. Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai consultant dan quality assurance Pengawasan khususnya audit diarahkan pada skala prioritas, yaitu audit kinerja berbasis resiko, serta audit tematik (audit dengan tujuan tertentu). Selain itu dilaksanakan Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Pengawasan Lainnya. Dengan itu, Inspektorat Jenderal memberikan keyakinan terbatas (Quality Assurance) kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Untuk menjalankan fungsi sebagai Consultant, pada website Inspektorat Jenderal terdapat email yang khusus dipergunakan untuk konsultasi internal antara Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan Inspektorat Jenderal sebagai APIP. Selain

6


2015

itu, Inspektorat Jenderal juga melaksanakan pendampingan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan agar terciptanya kualitas perencanaan yang baik. Kegiatan yang dilaksanakan untuk strategi adalah sebagai berikut : - Pelaksanaan Audit Kinerja; - Mengoptimalkan pelaksanaan Audit Tematik/Audit dengan Tujuan Tertentu sesuai dengan isu yang berkembang; - Pendampingan kegiatan strategis di lingkungan Kementerian perhubungan; - Pendampingan pada tahap perencanaan; - Koordinasi dengan apparat pengawas lainnya; - Reviu Laporan Keuangan, Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Reviu implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Reviu lainnya sesuai arahan pimpinan; - Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta evaluasi lainnya sesuai arahan pimpinan; - Pemantauan Tindak Lajut hasil audit; - Pemantauan kegiatan strategis di lingkungan Kementerian Perhubungan; - Pembinaan pengawasan; - Serta kegiatan pengawasan lainnya. b.

Meningkatkan kualitas hasil pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : - Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 serta setiap tahun akan dilakukan evaluasi penerapan ISO 9001:2008 ; - Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT); - Peningkatan Akuntabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), salah satunya melalui metode Internal Audit Capability Model (IACM); - Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK); - Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan.

c.

Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : - Pelaksanaan Pendidikan Teknis dan Pendidikan Fungsional; - Sertifikasi keahlian/profesi.

7


2015

II SUMBER DAYA MANUSIA BAB

D

alam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan yang berintegritas, professional, dan amanah, diperlukan pengelolaan sumber daya manusia pengawasan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, jumlah pegawai Inspektorat Jenderal adalah sebanyak 259 orang yang tersebar pada unitunit kerja yang ada di lingkungan Inspektorat Jenderal. Sebagian besar pegawai berada pada unit kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal yaitu sebanyak 86 pegawai (33,20%), distribusi pegawai Inspektorat berdasarkan bagian adalah : Irjen; 1

Sesitjen; 1 IR V; 32

Setitjen; 86

IR IV; 33

IR III; 36

IR II; 33

IR I; 37

Keterangan : Posisi 31-12-2015

Penjelasan secara lebih lengkap mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Jenderal adalah : 2.1. Total Pegawai 2.1.1. Berdasarkan Jabatan Sebagai aparat pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagian besar pegawai Inspektorat Jenderal seharusnya adalah Pejabat Fungsional Auditor yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan pada seluruh unit kerja Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2015 ini terdapat 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional Auditor yang mutasi ke Unit Kerja yang lain, dan 5 (lima) orang pensiun. Oleh karena itu sebagian besar pegawai Inspektorat Jenderal adalah Pejabat Fungsional Umum. Distribusi pegawai Inspektorat Jenderal berdasarkan jabatan adalah :

8


Fungsional Lainnya 2%

BERDASARKAN JABATAN

2015

Struktural 9%

Fungsional Umum 45% Fungsional Auditor 44%

Akan tetapi, Inspektorat Jenderal pada tahun 2015 telah berupaya untuk menambah jumlah Pejabat Fungsional Auditor dengan melakukan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Sampai dengan 31 Desember 2015, pegawai Inspektorat Jenderal yang telah memiliki sertifikasi JFA berjumlah 194 orang, dengan persentase sebagai berikut :

Pegawai yang Bersertifikasi JFA Non PFA Bersertifikasi JFA 42%

Pejabat Fungsional Auditor (PFA) 58%

2.1.2. Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Berdasarkan golongan sebagian besar pegawai Inspektorat Jenderal adalah golongan III sebanyak 162 pegawai (62,55%) sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dengan ijazah S-1/D-IV adalah yang terbanyak dengan jumlah 140 pegawai (54,05%). Untuk tingkat pendidikan terendah, masih terdapat pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki ijazah Sekolah Dasar sebanyak 1 pegawai (0,39%) dan ijazah SLTP sebanyak 2 pegawai (0,77%).

Berdasarkan Golongan

Berdasarkan Pendidikan

0%

12% 25%

7%

54% 80%

63%

11% 26% 0%

1% 1% Gol I

Gol II

SD

SLTP

SLTA/DI

DIII

9


2015

2.1.3. Berdasarkan Jenis Kelamin Berdasarkan jenis kelamin dari total 259 pegawai Inspektorat Jenderal, 189 pegawai Laki laki (72,97%) dan 70 pegawai perempuan (27,03%).

Berdasarkan Jenis Kelamin

Perempuan 27,03% Laki-Laki 72,97%

2.2. Fungsional Auditor Berdasarkan jabatan, Auditor terbagi menjadi Auditor Utama, Madya, Muda, Pertama, Penyelia, Pelaksana Lanjutan, dan Pelaksana. Sebagian besar auditor Inspektorat Jenderal adalah Auditor Madya dengan jumlah 43 orang (38,05%). Rincian komposisi Auditor adalah sebagai berikut :

Pelaksana; 10

Pelaksana Lanjutan; 2 Penyelia; 1

Madya; 43 Pertama; 38

Muda ; 19

10


BAB

2015

III

ANGGARAN

P

ada Tahun Anggaran 2015, alokasi anggaran Inspektorat Jenderal sebesar Rp. 100.311.699.000,-. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 25,99% jika dibandingkan dengan alokasi anggaran Tahun 2014 yang berjumlah sebesar Rp. Rp.79.618.815.000,-. Penjelasan secara lengkap mengenai anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Anggaran per Jenis Belanja

3.1. Jenis Belanja Inspektorat Jenderal pada tahun 2015 mengalokasikan belanja pegawai sebanyak Rp. 100.311.699.000,-; belanja barang sebanyak Rp. 59.119.582.000,- dan belanja modal sebanyak Rp. 7.670.083.000,- dengan total anggaran Rp. 100.311.699.000,-

Modal 8% Pegawai 33% Barang 59%

3.2. Realisasi Anggaran per 31 Desember 2015 3.2.1 Realisasi DIPA Itjen Tahun 2015

Anggaran TA 2015 120.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 -

Pegawai 33.522.034

Barang 59.119.582

Modal 7.670.083.

Realisasi 27.898.128.

58.575.703.

7.665.518.2 94.139.350.

Pagu

Total 100.311.69

11


2015

Realisasi Anggaran Itjen per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp.94.139.350.297,(93,85%) dari total anggaran sebesar Rp.100.311.699.000,-. Walaupun realisasi anggaran tidak mencapai 100% namun persentase realisasinya meningkat dari tahun sebelumnya, grafik perkembangan anggaran Inspektorat Jenderal dari tahun 2011 adalah sebagai berikut:

ANGGARAN ITJEN 120.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 0

2011

2012

2013

2014

2015

Pagu Anggaran 67.721.194.00 69.099.045.00 85.751.703.00 79.618.815.00 100.311.699.0 Realisasi

54.228.342.00 59.121.536.00 61.561.750.34 65.577.565.04

Persentase

80,08

85,56

71,79

82,36

94.139.350.2 93,85

3.2.2 Realisasi Anggaran masing-masing Inspektorat dan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Realisasi Per Unit Kerja 70.000.000.000 60.000.000.000 50.000.000.000 40.000.000.000 30.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000 -

IR I 10.111.443

IR II 8.062.605.

IR III 6.426.595.

IR IV 6.968.699.

IR V 7.043.633.

SETITJEN 61.698.724

Realisasi 10.108.077

7.950.911.

6.259.407.

6.960.756.

7.034.587.

55.825.609

Pagu

12


2015

IV SARANA DAN PRASARANA BAB

U

ntuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu hal yang penting. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan tahun 2015 adalah sebagai berikut : 2014 NO

JENIS BARANG

2015

PERUBAHAN

SAT JML

1

KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN

Unit

8

2

KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG

Unit

17

3

KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA

Unit

15

4

KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG

Unit

26

5

PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)

Buah

1

6

ALAT UKUR LAINNYA

7

ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN

Buah

0

8

MESIN KETIK

Buah

33

9

MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH

Buah

0

10

ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)

Buah

7

11

ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR

12

ALAT KANTOR LAINNYA

Buah

125

13

MEUBELAIR

Buah

1399

14

ALAT PEMBERSIH

15

ALAT PENDINGIN

Buah

38

16

ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA ( HOME USE)

Buah

141

17

PERALATAN STUDIO AUDIO

Buah

19

18

PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM

Buah

40

19

PERALATAN CETAK

Buah

1

20

PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH

Buah

25

21

ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE

Buah

109

22

ALAT KOMUNIKASI SOSIAL

Buah

2

23

ALAT KOMUNIKASI KHUSUS

24

ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN

Buah

10

25

ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK

Buah

4

26

ALAT LABORATORIUM UMUM

Buah

1

27

ALAT LABORATORIUM METROLOGIE

Buah

25

25

324

2

5

NILAI

JML

2.475.542.500 3.577.304.900 264.795.500 10.405.800 17.600.000 251.212.500 103.579.000 501.636.600 1.372.604.280 1.226.810.650 3.093.181.170 7.834.000 172.494.700 783.088.915 45.969.880 185.625.000 13.606.000 14.162.500 76.562.500 7.150.000 12.650.000 209.584.500 594.746.200 1.100.000 8.250.000

7 18 15 32 1 25 1 21 1 7 310 129 1038 2 32 148 23 27 1 25 105 2 5 10 4 1 25

NILAI 2.266.542.500 3.971.384.900 264.795.500 73.965.000 17.600.000 251.212.500 43.000.000 79.713.000 2.695.000 501.636.600 1.381.978.280 1.398.623.650 2.702.589.670 7.834.000 129.223.700 790.418.190 114.169.880 140.360.000 13.606.000 14.162.500 73.550.500 7.150.000 12.650.000 209.584.500 594.746.200 1.100.000 8.250.000

JML

NILAI

-1

(209.000.000)

1

394.080.000

0 6 0

63.559.200 -

0

-

1

43.000.000

-12 1 0

(23.866.000) 2.695.000 -

-14

9.374.000

4

171.813.000

361

(390.591.500)

0 -6

(43.271.000)

7

7.329.275

4

68.200.000

-13 0 0 -4 0 0 0 0 0 0

(45.265.000) (3.012.000) -

13


28

ALAT LABORATORIUM PERTANIAN

Buah

25

29

ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA

Buah

6

30

ALAT WANTEROR (PERLAWANAN TEROR)

Buah

0

31

INSTRUMEN ANALISIS LAB FORENSIK

Buah

5

32

KOMPUTER JARINGAN

Buah

12

33

PERSONAL KOMPUTER

Buah

316

34

PERALATAN MAINFRAME

Buah

3

35

PERALATAN MINI KOMPUTER

Buah

2

36

PERALATAN PERSONAL KOMPUTER

Buah

228

37

PERALATAN JARINGAN

Unit

49

38

PERALATAN KOMPUTER LAINNYA

Unit

22

39

INSTALASI LAIN

Unit

1

40

ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI

41

BUKU

42

ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN

1 Buah

TOTAL

2644 962 6.678

8.323.200 75.075.000 57.750.000 59.692.230 4.873.538.461 82.500.000 21.938.100 1.124.762.956 1.137.277.500 225.031.774 17.490.000 3.293.582.000 522.416.385 790.088.000 27.316.962.701

75 36 5 5 12 240 3 2 264 49 22 1 1 2644 238 5.612

195.323.200 402.705.000 20.900.000 57.750.000 59.692.230 3.730.790.211 82.500.000 21.938.100 1.174.583.156 1.137.277.500 225.031.774 17.490.000 4.450.000.000 522.416.385 1.867.953.550

2015

50

187.000.000

30

327.630.000

5

20.900.000

0 0 -76 0 0 36 0 0 0 0 0 -724

(1.142.748.250) 49.820.200 1.156.418.000 1.077.865.550

29.038.893.176

14


2015

BAB

V

TARGET DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN

2015

I

nspektorat Jenderal telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis yang akan dicapai dalam tahun 2015. Sasaran Strategis tersebut selanjutnya akan diukur dengan 6 (enam) Indikator Kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 6 (enam) Indikator Kinerja semuanya dapat memenuhi target yang ditetapkan. Rincian capaian Sasaran Strategis masing-masing Indikator Kinerja sebagai berikut : Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya Kinerja Pengawasan dalam rangka mewujudakan Clean Governance

Persentase Kebocoran Keuangan Negara Persentase Temuan Terkait 3E (Efektif, Efiien, Ekonomis) Persentase Temuan Terhadap Sistem Pengendalian Intern Persentase Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang ditindaklanjuti Jumlah Pegawai Jenderal yang Sertifikat JFA

Inspektorat memeiliki

Target 2015

Realisasi 2015

Kinerja %

1%

0,12 %

188 %

98 %

66,50 %

132,14 %

99 %

61,02 %

138,36 %

99 %

57,77 %

141,64 %

25 %

33,86 %

135,44 %

125 Orang

194 Orang

155,20 %

Secara umum terjadi jumlah penurunan terhadap jumlah temuan, hal ini membuktikan keberhasilan peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance. Beberapa capaian terkait dengan pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut : 1. Persentase Kebocoran Keuangan Negara pada tahun 2014 berjumlah 0,172% sedangkan pada tahun 2015 berjumlah 0,120%, sehingga terjadi penurunan jumlah Kebocoran Keuangan Negara sebesar 0,52% dari tahun sebelumnya; 2. Persentase Temuan Terkait 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis) pada tahun 2014 berjumlah 600 temuan dan pada tahun 2015 berjumlah 399 temuan, sehingga terjadi penurunan jumlah temuan terkait temuan 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis) sebesar 33,50 % dari tahun sebelumnya;

15


3.

4.

5.

6.

2015

Persentase Temuan Terhadap Sistem Pengendalian Intern pada tahun 2014 berjumlah 1.425 temuan, sedangkan pada tahun 2015 berjumlah 886 temuan , sehingga terjadi penurunan jumlah temuan sebesar 37,82 % dari tahun sebelumnya; Persentase Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2014 berjumlah 1.267 temuan sedangkan pada tahun 2015 berjumlah 732 temuan, sehingga jumlah temuan mengalami penurunan sebesar 42,23 % dari tahun sebelumnya. Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 berjumlah 25,70 % sedangkan pada tahun 2015 berjumlah 33,86 % sehingga terjadi peningkatan persentase penyelesaian tindak lanjut sebesar 8,16%; Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki Sertifikat JFA pada tahun 2014 sebanyak 115 menjadi 194 orang atau mengalami peningkatan sebesar 68,70 % dari tahun sebelumnya.

16


BAB

2015

VI

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

D

alam rangka mencapai target kinerja tahun 2015 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan yaitu sejumlah 6 (enam) kegiatan yang terbagi menjadi 16 (enam belas) sub kegiatan. Berikut adalah hasil pencapaian kinerja, permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kerja Inspektorat Jenderal : 6.1. Audit Kinerja dan Pengadaan Barang/Jasa Audit Kinerja merupakan audit atas Pengelolaan Keuangan Negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektifitas. Sedangkan Audit Pengadaan Barang dan Jasa merupakan audit untuk memperoleh keyakinan bahwa pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2015 Inspektorat Jenderal memprogramkan Audit Kinerja dan Audit Pengadaan Barang/Jasa terhadap 418 Auditi (66,14%) dari total 632 Auditi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam realisasinya teraudit sebanyak 399 Auditi (95,45%). Rincian realisasi pelaksanaan audit adalah sebagai berikut:

Program dan Realisasi Audit 120 100 80 60 40 20 0 Program

IR I 59

IR II 102

IR III 92

IR IV 82

IR V 83

Realisasi

48

99

92

79

81

17


2015

Keterangan : 









IR I (Inspektorat I) dengan lingkup pengawasan : Kantor Pusat Itjen, Ditjen Perhubungan Darat, dan UPT Direktorat Jenderal/Badan di Provinsi NAD, Sumut, DKI Jaya, DIY, NTB, Kalsel, dan Sulut. IR II (Inspektorat II) dengan lingkup pengawasan : Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut, Mahkamah Pelayaran, dan UPT Direktorat Jenderal/Badan di Provinsi Jatim, Bali, Kalbar, Sulteng, dan Papua. IR III (Inspektorat III) dengan lingkup pengawasan : Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Udara, UPT Direktorat Jenderal/Badan di Provinsi Jambi, Bengkulu, Lampung, Babel, Jabar, Kalteng, Sulsel, dan Maluku. IR IV (Inspektorat IV) denganlingkup pengawasan : Kantor Pusat Badan Litbang, PSDM Perhubungan, dan UPT Direktorat Jenderal/Badan di Provinsi Sumsel, Jateng, Kaltim, NTT, Sultra dan Malut. IR V (Inspektorat V) dengan lingkup pengawasan : Sekretariat Jenderal, Ditjen Perkeretaapian, dan Direktorat Jenderal/Badan di Provinsi Sumbar, Riau, Kepri, Banten, Gorontalo, Sulbar, dan Papua Barat.

Perjalanan menuju lokasi audit ditempuh dengan berbagai cara, dengan medan yang cukup beragam.

18


2015

Pelaksanaan audit dilaksanakan dalam segala kondisi, terik matahari siang hari, hujan malam hari, ataupun dengan resiko tergelincir, terjatuh ke lautan, dan menaiki mercusuar

19


2015

6.2. Audit dengan Tujuan Tertentu Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) mencakup audit yang tidak termasuk dalam Audit Kinerja, meliputi antara lain Audit Perencanaan dan Manfaat, Audit Pelayanan Publik, Audit Investigasi, Audit Khusus, Audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian Kementerian Perhubungan. Adapun pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Pengelolaan PNBP di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; b. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perawatan Kapal Latih dan/atau Simulator (Belanja Barang) TA 2014-2015; c. Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Bandara; d. Pemanfaatan Dermaga Pelabuhan; e. Perencanaan dan Manfaat Pemberian Subsidi Perintis Angkutan Jalan dan Realisasi Operasional Bus Pemadu Moda; f. Verifikasi Kekurangan Pembayaran kepada Pembangunan Stasiun KA Tahun 2014 pada Balai Perkeretaapian; g. Perencanaan dan Manfaat Pemberian Subsidi Perintis Angkutan Penyeberangan; h. Pembayaran Sisa Pekerjaan TA 2014 pada kegiatan Pengembangan Prasarana Perkeretaapian; i. Penatausahaan Persediaan dan Penyesuaian Satker Inaktif, serta Penatausahaan Aset Tak Berwujud; j. KDP Satker Inaktif yang masih tercatat dalam neraca serta dalam proses penelusuran dokumen sumber pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Udara, dan Perkeretaapian; k. Pengoperasian Kapal Perintis TA 2014 dan 2015; l. Pemeriksaan Barang Persediaan; m. Alokasi Belanja Barang di Lingkungan BPSDM Perhubungan; n. Pengecekan Lapangan dan Perhitungan Ulang atas TL Audit BPK-RI Tahun 2014 di Jawa Timur; o. Kegiatan verifikasi sisa pekerjaan lanjutan dan perhitungan ulang denda keterlambatan pembangunan Faspel Laut TA 2014; p. Kesiapan penyerahan pengelolaan aset kenavigasian pasca penetapan LPPNPI; q. Penyediaan fasilitas umum dan pelayanan di UPT Bandar Udara; r. Pembangunan Faspel Laut pada KSOP; s. Verifikasi Pekerjaan Lewat Tahun Anggarab pada Bandar Udara; t. Pemberian rekomendasi terhadap perusahaan yang ditetapkan dalam Daftar Hitam; u. Klarifikasi terhadap pengaduan; v. Verifikasi atas kelengkapan dokumen pelaksanaan dan realisasi fisik penyelesaian pekerjaan lanjutan pembangunan gedung pada Otoritas Bandar Udara; w. Perbandingan nilai harga satuan pekerjaan dan spesifikasi teknis pada Satker Perkeretaapian; x. Pengelolaan dan pemanfaatan anggaran belanja unit kerja di Lingkungan BPSDM Perhubungan;

20


2015

y.

Pekerjaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (IMO) pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian; z. Evaluasi dan klarifikasi penerbangan; aa. Prosedur pelaksanaan verifikasi dan persyaratan fasilitas pelayanan penumpang KA dengan skema pembiayaan PSO. Selain ADTT diatas, juga diprogramkan Audit Khusus, yakni audit yang dilakukan atas lingkup audit yang bersifat khusus terhadap indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang unit kerja atau pegawai, yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat, pengembangan dari temuan audit, permintaan tertulis dari unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pelaksanaan Audit Khusus bersifat pre memory (PM). Realisasi pelaksanaan Audit Khusus tahun 2015 adalah sebagai berikut : NO

NAMA AUDIT KHUSUS

1

Dugaan pungutan liar pada perijinan salvage, perijinan kapal dan perijinan TERSUS Pengaduan masalah penelantaran anak Pengaduan atas pembangunan bandar udara baru Dugaan persekongkolan tender dan monopoli terhadap pelaksanaan pengadaan kendaraan PKP-PK

2 3 4 5 6 7 8 9

10

Laporan atas proyek fiktif pembangunan fasilitas pelabuhan laut Robohnya pembangunan hanggar pada Bandar Udara Investigasi terkait dengan proses pemberian persetujuan terbang Pengaduan atas Sekolah Tinggi Perhubungan Dugaan rekayasa dan kecurangan proses lelang kegiatan procurement of track material and turn out phase II pada kegiatan pengembangan dan peningkatan prasarana perkeretaapian Pengaduan masyarakat atas indikasi permintaan penggantian perjalanan dinas sosialisasi

11

Pekerjaan lanjutan pembangunan gedung kantor Otoritas Bandar Udara

12 13

Pekerjaan Teluk Tapang TA 2012 s.d. 2013 Dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh oknum pejabat di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

WAKTU PELAKSANAAN Nopember Desember April April-Mei April Maret Januari Januari Maret April Mei Mei Nopember

6.3. Reviu Reviu merupakan kegiatan penelaahan terhadap kebenaran suatu dokumen dalam rangka memberikan kenyakinan terbatas bahwa dokumen tersebut telah sesuai dengan kaidah atau peraturan yang telah ditetapkan. Reviu yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal pada tahun 2015 meliputi :

21


2015

6.3.1. Reviu Laporan Keuangan Reviu dilaksanakan dalam rangka memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hasil reviu dituangkan dalam “Pernyataan Telah Direviu” (Statement of Reviu) yang digunakan sebagai dasar pembuatan “Pernyataan Tanggung Jawab“ (Statement of Responsibility) oleh Menteri Perhubungan yang berisi pernyataan bahwa pengelolaan anggaran telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai SAP. Kegiatan reviu Laporan Keuangan (LK) yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Pendampingan penyusunan LK Tahunan TA 2014; b. Reviu LK Tahunan TA.2014; c. Reviu LK Triwulan I 2015 pada Provinsi Aceh, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Riau, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau; d. Reviu LK Semester I TA. 2015; e. Reviu Triwulan III TA. 2015 di Propinsi Maluku Utara, Papua Barat, Kalimantan Selatan, Papua Barat, Kalimantan Barat, dan Kepulauan Riau; f. Reviu LK Tahunan Sementara Tahun 2015 Tingkat UAKPA/B dan UAKPA/B-W pada Propinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. 6.3.2. Reviu Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2014 Reviu Laporan Kinerja Tahun 2014 Kementerian Perhubungan merupakan penugasan yang diamanahkan kepada Inspektorat Jenderal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Reviu dilaksanakan pada bulan Maret 2015 guna menguji keandalan dan akurasi data/informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja, penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis Kementerian Perhubungan dengan Unit Kerja Eselon I dan II, penyusunan Kertas Kerja Reviu dan Surat Pernyataan Telah Direviu yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal. 6.3.3. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Melalui reviu RKA, Inspektorat Jenderal memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa RKA di lingkungan Kementerian Perhubungan telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan dan/atau Alokasi Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Rencana Kerja (Renja) Kementerian Perhubungan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran. Reviu RKA dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada saat penyusunan Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran, yaitu bulan Juli s.d. Oktober 2015.

22


2015

6.3.4. Reviu Revisi Anggaran Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA. 2015 Inspektorat Jenderal melakukan reviu atas usul revisi anggaran yang mengakibatkan perubahan pagu, dan atas tunggakan per DIPA per Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran. Reviu revisi anggaran yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal pada tahun 2015 antara lain meliputi : a. Revisi DIPA Penggabungan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; b. Revisi Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian; c. Revisi Usulan Penghapusan Catatan Halaman IV DIPA; d. Revisi Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Perjalanan Dinas/Meeting Konsinyering serta Alokasi Anggaran; e. Revisi perubahan anggaran belanja modal dan belanja pegawai; f. Revisi Anggaran Kegiatan Tahun 2015; g. Revisi DIPA; h. Revisi Anggaran PNBP; i. Revisi/Realokasi Anggaran dalam rangka percepatan anggaran; j. Revisi Usulan Pembukaan Blokir DIPA; k. Revisi anggaran kenaikan tunjangan kinerja; l. Revisi Anggaran BLU. 6.4. Evaluasi Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2015 terdiri atas : 6.4.1. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Penyelenggaraan SPIP baik di tingkat instansi maupun tingkat aktivitas, secara menyeluruh dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahapan besar yaitu : Persiapan (penyusunan peraturan/kebijakan penyelenggaran SPIP, pembentukan Satgas, sosialisasi bagi seluruh pegawai, Diklat bagi Satgas, dan pemetaan); Pelaksanaan (pembangunan infrastruktur, internalisasi dan pengembangan berkelanjutan); dan Pelaporan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal melakukan pengawas intern dalam penyelenggaran SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan. Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan telah tahap pelaksanaan namun belum semua unit kerja

23


2015

melakukan pemetaan terhadap pelaksanaan SPIP di unit kerja masing-masing. Dalam rangka evaluasi SPIP, pada Tahun 2015, Inspektorat Jenderal telah melakukan : a.

Pembahasan kuesioner dan langkah kerja dalam pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan; Pemantauan/evaluasi penyelenggaraan SPIP Tahun 2015 pada Entitas Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Laut, dan Udara, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; Uji petik penyelenggaraan SPIP Tahun 2015 pada Politeknik Pelayaran Surabaya, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah, Balai LLASDP Bali, ATKP Surabaya, dan Otoritas Bandar Udara Wilayah I Medan.

b.

c.

6.4.2. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Evalusi LAKIP dilakukan terhadap 3 (tiga) komponen manajemen kinerja yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja, serta berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada bulan Mei 2015, evaluasi dilaksanakan terhadap LAKIP tahun 2014 Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang hasilnya dilaporkan kepada Menteri Perhubungan, sebagaimana tabel berikut: NO

KEGIATAN

PELAKSANA

1.

Evaluasi LAKIP 2014 Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Inspektorat I

2.

Evaluasi LAKIP 2014 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Inspektorat II

3.

Evaluasi LAKIP 2014 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Evaluasi LAKIP 2014 Badan Penelitian dan Pengembangan serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Evaluasi LAKIP 2014 Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Inspektorat III

4. 5.

Inspektorat IV Inspektorat V

Berdasarkan kriteria diatas, diperoleh Hasil Evaluasi LAKIP masing-masing unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai berikut : NILAI KINERJA PER KOMPONEN

No

UNIT KERJA

Perencanaan Pengukuran Kinerja (35%) Kinerja (20%)

Pelaporan Kinerja (15%)

Evaluasi (10%)

Capaian (20%)

Jumlah

1.

Ditjen Perhubungan Udara

34,69

19,63

14,16

10,00

15,00

93,47

2.

Sekretariat Jenderal

33,80

19,63

12,89

9,50

17,40

93,22

3.

BPSDM Perhubungan

33,41

19,25

13,34

7,67

16,80

90,46

4.

Ditjen Perhubungan Laut

33,00

18,18

13,88

7,83

15,88

88,77

5.

Inspektorat Jenderal

32,47

18,16

13,07

8,75

16,20

88,65

6.

Ditjen Perkeretaapian

32,94

20,00

13,34

6,92

13,62

86,81

7.

Badan Litbang Perhubungan

31,63

17,03

14,75

9,25

13,75

86,40

8.

Ditjen Perhubungan Darat

30,18

17,22

11,54

9,13

17,70

85,76

Rata-rata Nilai

89,19

24


2015

6.5. Pendampingan Pendampingan merupakan serangkaian kegiatan membandingkan rencana pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuan dari pendampingan adalah membantu unit kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan agar dapat mewujudkan sasaran dan tujuan unit kerjanya secara efektif dan efesien. Pendampingan yang akan dilaksanakan Tahun 2015, antara lain adalah sebagai berikut: 6.5.1. Pendampingan Pagu Kebutuhan Untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance, pengawasan tidak hanya dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan tetapi juga dilakukan mulai proses Perencanaan. Kegiatan pendampingan Inspektorat Jenderal dilakukan pada pembahasan Pagu Kebutuhan yang merupakan kegiatan internal yang dikoordinir oleh Biro Perencanaan yang diselenggarakan pada bulan Pebruari – Maret 2015 di 3 (tiga) lokasi, yakni Makassar, Medan, dan Bogor. Kegiatan Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang diusulkan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan, tidak bermasalah, dan telah dibahas di tingkat daerah melalui koordinasi antara UPT/Satker dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait. 6.5.2. Pendampingan Kegiatan Lainnya Pendampingan yang dilakukan Inspektorat Jenderal pada tahun 2015 adalah pendampingan kegiatan pengadaan Bus BRT Euro II Engine Model 2 Pintu sebanyak 1000 unit (APBN-P 2015), pekerjaan pada Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Sumatera Bagian Utara Tahun 2015, pembangunan jalan KA Layang antara Medan-Bandar Khalipah Lintas Medan Araskabi-Kualanamu Tahap I, pelaksanaan pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Benoa, kegiatan TA 2015 pada Balai LLAJSDP Bali, proses pemilihan penyedia barang/jasa pekerjaan, pembangunan faspel laut, pembangunan VTS, rehabilitas dermaga dan trestle, pembangunan bandara, pembangunan akademi perkeretaapian Madiun tahap V dan BPPTD Kalimantan Tahap II, dan normalisasi/pengembalian fungsi prasarana perkeretaapian.

6.6. Konsultasi Konsultasi adalah memberikan suatu petunjuk, pertimbangan, pendapat atau nasehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, guna mendapat rekomendasi atau alternatif pemecahan masalah dari Inspektorat Jenderal. Konsultasi yang telah dilakukan antara lain konsultasi pembangunan gedung terminal TA 2015, ATCS Kota Palembang, dan konsultasi pengaduan lelang.

6.7. Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan pelaksanaan rekomendasi dalam LHA. Jenis kegiatan pemantauan hasil audit yang dilaksanakan pada tahun 2015 meliputi :

25


2015

6.7.1. Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Berdasarkan data hasil Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal posisi s.d 31 Desember 2015, jumlah temuan hasil audit Inspektorat Jenderal sebanyak 2.017 temuan. Jumlah yang berhasil ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 160 temuan, jumlah temuan yang masih dalam proses sebanyak 523 temuan dan jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1.317 temuan.

Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti tahun 2015 sebesar 33,86%, sedangkan untuk persentase hasil audit Inspektorat Jenderal secara keseluruhan dari tahun 2003 s.d. 2015 mencapai 95,76%, dengan rincian sebagai berikut : NO

UNIT KERJA

1.

SEKRETARIAT JENDERAL DITJEN PERHUBUNGAN DARAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA DITJEN PERKERETAAPIAN BPSDM PERHUBUNGAN BADAN LITBANG TOTAL PERSENTASE

2. 3. 4. 5. 6. 7.

JUMLAH TEMUAN

560

HASIL PEMANTAUAN REKOMENDASI HASIL AUDIT YANG DITINDAKLANJUTI TIDAK BELUM TUNTAS PROSES DAPAT DIDI-TL TL 446 68 46 -

5.211

4.570

362

277

2

21.556

16.968

3.816

786

-

10.877

9.254

1.237

386

-

1.272 1.964 270 41.710

1.058 1.643 212 34.151 81,88%

103 172 34 5.792 13,89%

110 149 24 1.778 4,26%

1 3 0,01%

Keterangan : TL : Tindak Lanjut Tuntas dan Proses BTL : Belum di tindaklanjut

6.7.2. Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di Lingkungan Kementerian Perhubungan Audit terhadap auditi di Lingkungan Kementerian Perhubungan tidak hanya dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, namun dilakukan juga oleh Aparat Pengawasan Fungsional diluar Kementerian Perhubungan, seperti BPK-RI. Pemantauan terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI di Lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan melalui koordinasi dengan BPK-RI.

26


2015

Hasil pemeriksaan BPK-RI posisi s.d 31 Desember 2015 di lingkungan Kementerian Perhubungan terdapat 628 rekomendasi, telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai sebanyak 506 rekomendasi, sedangkan 120 rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan selesai, serta 0 rekomendasi belum ditindaklanjuti dan 2 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

6.8. Pengawasan Lainnya dan Kegiatan Lainnya 6.8.1. Rapat Dinas Tahun 2015 Setiap awal tahun anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menyelenggarakan kegiatan Rapat Dinas dalam rangka penetapan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan, serta Materi Pembahasan Komisi terkait dengan penyempurnaan beberapa peraturan intern sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengawasan serta dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal selama tahun 2015. Rapat Dinas Inspektorat Jenderal tahun 2015 diselenggarakan pada pada tanggal 04 s.d 06 Pebruari 2015 dengan agenda kegiatan pemaparan program kerja masing-masing Unit Kerja Eselon II (Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I, II, III, IV, dan V) di lingkungan Inspektorat Jenderal, penetapan kebijakan pengawasan tahun 2015 dan materi pembahasan komisi. Materi komisi meliputi : a. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015; b. Pedoman Pelaksanaan Reviu Revisi Anggaran Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan; c. Penyempurnaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2011 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Selain paparan tersebut di atas, kegiatan Rapat Dinas tahun 2015 Inspektorat Jenderal dilaksanakan melalui paparan dari beberapa narasumber sebagai pembekalan dan tambahan wawasan bagi seluruh pegawai Inspektorat Jenderal. Pembekalan materi dari narasumber meliputi :

27


2015

a.

Anggota I BPK-RI, Dr. Agung Firman Sampurna dengan materi Membangun Kelembagaan dan Peran APIP yang Efektif; b. Direktur Pemulihan dan Pertimbangan Hak Jamdatun, Agoes Jaya, SH, MH dengan materi Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Peni Pudji Turyanti, SH, MH, dengan materi Sosialisasi tentang Internal Audit Charter (Piagam Pengawasan Internal) Kementerian Perhubungan yang telah ditandatangani oleh Inspektur Jenderal dan disahkan oleh Menteri Perhubungan; d. Motivator, Nanang Mubarok dengan materi Bekerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas. Suasana Pembukaan Rapat Dinas Inspektorat Jenderal tahun 2015

6.8.2. Sosialisasi Preventif Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) Sosialisasi Preventif KKN dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi (TIPIKOR), khususnya program pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan, pengendalian gratifikasi, serta membangun integritas pribadi sebagai upaya melawan korupsi kepada seluruh UPT/Satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada Tahun 2015, Inspektorat Jenderal melaksanakan sosialisasi di 7 (tujuh) Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Papua, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara dengan rincian sebagai berikut : NO

Provinsi

Jumlah Peserta

Tempat &Tanggal pelaksanaan

1

Sumatera Selatan dan Jambi

47 Orang

Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang 26 Maret 2015

2

Papua

98 Orang

3

Kalimantan Selatan

99 Orang

4

Jawa Timur

72 Orang

5

Sulawesi Barat

25 Orang

6

Sulawesi Selatan

40 Orang

7

Sulawesi Utara

36 Orang

Swiss Bel Hotel Jayapura 15 Mei 2015 Hotel Golden Tulip Banjarmasin 06 Agustus 2015 Hotel Santika Premier Surabaya 6 September 2015 D’Maleo Hotel Mamuju 22 Oktober 2015 Hotel Aston Makassar 26 Nopember 2015 Hotel Novotel Manado 03 Desember 2015

28


2015

Sosialisasi Preventif KKN di Provinsi Sumatera Selatan

6.8.3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan KKN (Kormonev APKKN) Kementerian Perhubungan Sebagai salah satu implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang (2012-2025) dan Jangka Menengah (2012-2014) adalah membentuk Kelompok Kerja Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (STRANAS-PK) yang beranggotakan seluruh Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Kelompok kerja tersebut bertugas untuk melakukan kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi (kormonev) aksi pencegahan KKN (AP-KKN) Kementerian Perhubungan. Pelaksanaan kegiatan Kormonev AP-KKN Kementerian Perhubungan Tahun 2015 antara lain adalah: a. Uji petik pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) b. Keikutsertaan dalam rapat-rapat koordinasi pelaksanaan Stranas PPK yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal; c. Keikutsertaan dalam seminar maupun workshop pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diselenggarakan oleh KPK; d. Keikutsertaan dalam dalam acara Pekan Antikorupsi yang diselenggarakan oleh KPK. 6.8.4. AP-KKN Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Pelaksanaan AP-KKN Inspektorat Jenderal tahun 2015 adalah: a. Melakukan pembahasan kuesioner kepuasan auditi terhadap pelaksanaan audit Inspektorat Jenderal; b. Melaksanakan uji petik AP KKN yang dilaksanakan tanggal 5 s.d 9 November 2015 di 4 (empat) Provinsi, yaitu Lampung, Jawa Timur, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur. Responden kuesioner kepuasaan auditi terhadan pelaksanaan audit Inspektorat Jenderal tahun 2014 dan 2015 berjumlah 126 orang. Kuesioner terdiri dari 3 (tiga) kategori, yakni Kode etik Auditor, Standar Pelaksanaan Audit, dan wawasan gratifikasi dengan skor

29


2015

terbagi menjadi (1) skor 4 penilaian yang baik, (2) skor 3 penilaian yang kondusif, (3) skor 2 penilaian yang bersifat korektif, (4) skor 1 penilaian yang bersifat negatif, dan (5) tidak menjawab, kecuali wawasan gratifikasi terbagi atas jawaban benar, salah, dan tidak menjawab. Hasil yang didapat adalah sebagian besar memberikan penilaian yang baik terhadap kode etik auditor (47,83%) dan standar pelaksaan audit (57,33%), sedangkan untuk wawasan gratifikasi masih cukup rendah yang menjawab benar. Rinciannya adalah sebagai berikut : 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Kode Etik Auditor

Skor 4 : Baik 47,83%

Skor 3 : Kondusif 16,24%

Skor 2 : Korektif 7,32%

Skor 1 : Negatif 6,17%

Tidak Menjawab 14,60%

Standar Pelaksanaan Audit

57,33%

12,28%

10,84%

5,95%

13,60%

46,23% 50,00%

31,55%

22,22%

0,00% Jawab Benar Jawab Benar

Jawab Tidak Salah Menjawab

Jawab Salah

Tidak Menjawab

6.8.5. Pembinaan Pengawasan Kegiatan Pembinaan Pengawasan bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah menunjukkan kinerja terbaik dengan tetap mengutamakan prinsip-prinsip 3E+ 1K (Efektif, Efisien, Ekonomis dan Ketaatan). Kegiatan ini merupakan upaya Inspektorat Jenderal untuk merubah paradigma yang selama ini terkesan sebagai watchdog menjadi konsultan dan quality assurance. Melalui kegiatan ini diharapkan UPT yang terpilih sebagai UPT dengan Kinerja Terbaik dapat menjadi contoh bagi seluruh UPT di Lingkungan Kementerian Perhubungan untuk selalu memberikan kinerja yang terbaik. Kegiatan Penilaian UPT dengan Kinerja Terbaik dilakukan oleh Tim Terpadu yang melibatkan Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan Perlengkapan serta Biro Kepegawaian dan Organisasi terhadap seluruh UPT di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Indikator penilaian yang digunakan meliputi Laporan Hasil Audit dan

30


2015

Tindak Lanjut Hasil Audit, Aspek Kinerja (Tugas dan Fungsi, Keuangan dan SDM) serta Aspek Pelayanan Publik (Visi, Misi dan Motto Pelayanan, Sistem, Standar dan Prosedur Pelayanan, SDM Pelayanan, Sarana dan Prasarana Pelayanan). Berikut adalah peringkat UPT dengan Kinerja Terbaik Tahun 2015 : NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

NAMA UPT Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan Direktorat Angkutan Udara Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan Distrik Navigasi Kelas II Benoa Distrik Navigasi Kelas II Semarang UPP Kelas I Tanjung Laut UPP Kelas III Juwana UPP Kelas III Jepara Bandar Udara Kelas III Sultan Bantilan

PERINGKAT I (Unit Kerja Eselon II) II (Unit Kerja Eselon II) III (Unit Kerja Eselon II) I (Unit Kerja Eselon III) II (Unit Kerja Eselon III) III (Unit Kerja Eselon III) I (Unit Kerja Eselon IV) II (Unit Kerja Eselon IV) III (Unit Kerja Eselon IV)

Penyerahan SK Menteri Perhubungan kepada UPT dengan Kinerja Terbaik pada tanggal 17 September 2015 (HARHUBNAS)

6.8.6. Pelaksanaan Program Whistleblowing System (WBS) dan Pengendalian Gratifikasi Pelaksanaan program yang dilakukan pada tahun 2015 adalah : a. Monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan oleh KPK dengan melibatkan seluruh Unit Kerja Eselon I pada tanggal 10 s.d. 11 Juni 2015, dengan hasil tersusunnya implementasi potensi gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan; b. Melaksanakan Bimbingan Teknis UPG bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan KPK sebagai narasumber pada tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2015 di Yogyakarta; c. Sosialisasi whistleblowing system pada pengadaan barang dan jasa melalui portal pengaduan nasional melalui media banner, videotron, media visualisasi, serta jurnal transparansi dan bulentin kepegawaian; d. Penyusunan dan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 28 September 2015 terkait perlindungan bagi pelapor, saksi, dan saksi pelaku yang

31


e.

2015

bekerjasama dalam rangka pelaksanaan whistleblowing system sebagai aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan; Melaksanakan Sosialisasi pengendalian gratifikasi dan whistleblowing system serta jaminan perlindungan terhadap whistleblower dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Tahun 2015 pada tanggal 03 Desember 2015 di Ruang Mataram Gedung Karya Kementerian Perhubungan.

Suasana Sosialisasi memperingati Hari Anti Korupsi 2015

6.8.7. Evaluasi Pengawasan Pada tahun 2015, evaluasi pengawasan dilaksanakan untuk menilai efektifitas pelaksanaan program kerja dan kegiatan per triwulan. Pelaksanaan evaluasi adalah sebagai berikut : a. Evaluasi Triwulan I Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 6 April 2015 di Ruang Brawijaya, Gedung Karsa Lt. 6 Kementerian Perhubungan. Pelaksanaan evaluasi terdiri dari pemaparan dan pembahasan hasil evaluasi program kerja Triwulan I masing-masing Eselon II Inspektorat Jenderal, serta mapping kegiatan Triwulan II. b. Evaluasi Semester I Untuk menilai efektifitas pelaksanaan program kerja dan kegiatan Semester I (Triwulan I dan Triwulan II) Tahun 2015, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Evaluasi Semester I pada tanggal 9 Juli 2015 di Ruang Brawijaya, Gedung Karsa Lt. 6 Kementerian Perhubungan. Pelaksanaan evaluasi terdiri atas :  Sosialisasi aplikasi Whistleblowing System Kementerian Keuangan (WISE) dari Inspektur Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;  Pemaparan dan pembahasan capaian kinerja Semester I masing-masing Eselon II Inspektorat Jenderal;  Perumusan hasil evaluasi semester I guna meningkatkan capaian kinerja Semester II. c. Evaluasi Triwulan III Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 17 Oktober 2015 di Hotel Amaroosa, Bekasi. Pelaksanaan evaluasi terdiri dari sosialisasi aplikasi WISE yang telah

32


2015

diintegrasikan ke aplikasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, pemaparan dan pembahasan hasil evaluasi program kerja Triwulan III masing-masing Eselon II Inspektorat Jenderal, mapping kegiatan Triwulan IV guna percepatan penyerapan anggaran, serta perumusan hasil evaluasi triwulan III guna meningkatkan capaian kinerja dan anggaran Triwulan IV. d. Pra Rapat Dinas Untuk evaluasi program kerja dan kegiatan Inspektorat Jenderal Semester II Tahun 2015 dan rencana program kerja tahun 2016, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Pra Rapat Dinas pada tanggal 4 s.d. 6 Desember 2015 di Hotel Santika Premiere Kota Harapan Indah Bekasi. Pelaksanaan Pra Rapat Dinas terdiri atas :  Sosialisasi tentang Sistem Informasi Manajemen Pengaduan (SIMADU) Kementerian Perhubungan;  Sosialisasi SOP Konsultasi Inspektorat Jenderal;  Pemaparan capaian kinerja tahun 2015 dan program kerja tahun 2016 masingmasing Eselon II Inspektorat Jenderal;  Pembentukan Komisi, yang terdiri dari Komisi Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2016, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal, dan Pedoman Telaah Sejawat di lingkungan Inspektorat Jenderal. 6.8.8. Pemantauan Angkutan Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru Pemantauan angkutan bertujuan untuk memberikan masukan serta umpan balik (feed back) sehingga dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan dan optimalisasi pada pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Disamping itu, monitoring juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan berjalan. 6.8.10.5. Pemantauan Angkutan Lebaran Untuk melaksanakan monitoring pada 41 (empat puluh satu) titik simpul yang telah ditetapkan, dibentuk sebanyak 11 (sebelas) Tim, dengan waktu pelaksanaan dibagi menjadi : a. Pra Lebaran, dilaksanakan oleh 5 (lima) Tim, Tim I s.d. IV mulai tanggal 11 s.d. 15 Juli 2015 dan Tim V mulai tanggal 13 s.d. 17 Juli 2015; b. Pasca Lebaran, dilaksanakan oleh 6 (enam) Tim, Tim I s.d. IV mulai tanggal 22 s.d. 26 Juli 2015, Tim V mulai tanggal 18 s.d. 23 Juli 2015, dan Tim VI mulai tanggal 21 s.d. 25 Juli 2015.

Suasana Pemberangkatan peserta Mudik Gratis di J.I Expo Kemayoran

33


Tim

Provinsi

I

DKI Jakarta dan Banten

II

DKI Jakarta dan Jawa Barat

III

DKI Jakarta dan Jawa Barat

IV

Jawa Barat

V

Jawa Tengah

Tim

Lokasi Pelabuhan Tanjung Priok Terminal Poris Plawad Terminal Kalideres Dishub Kota Tangerang Jakarta Internasional Expo Kemayoran Terminal Kota Depok Terminal Kampung Rambutan Terminal Pulogadung Terminal Rawamangun Terminal Kota Bekasi Dishub Kota Bekasi Terminal Leuwi Panjang Stasiun KA Bandung Terminal Cicaheum Bandara Husein Sastranegara Stasiun KA Semarang Tawang Pelabuhan Tanjung Emas Terminal Terboyo

Provinsi

I

DKI Jakarta dan Banten

II

Jawa Barat

III

Jawa Tengah

IV

DIY dan Jawa Tengah

V

DIY dan Jawa Tengah

VI

Jawa Timur

Lokasi Stasiun KA Gambir Terminal Merak Terminal Pakupatan Pelabuhan Tanjung Priok Terminal Harjamukti Stasiun KA Cirebon Jembatan Timbang TanjungTol Pejagan Dishub Kota Solo Stasiun KA Solo Jebres Stasiun KA Solo Balapan Terminal Tirtonadi Terminal Jombor Stasiun KA Lempuyangan Dishub Kota Magelang Terminal Magelang Terminal Giwangan Dishub Kota Yogyakarta Terminal Kebumen Terminal Bis Purabaya Pelabuhan Tanjung Perak Bandara Juanda Surabaya Terminal Osowilangun

2015

Pelaksanaan

11 Juli s/d 15 Juli 2015




13 Juli s/d 17 Juli 2015 Pelaksanaan







6.8.10.6. Pemantauan Angkutan Lebaran Haji Pemantauan Angkutan Lebaran Haji Tahun 2015 (1436 H) oleh Inspektorat Jenderal dilaksanakan di 6 (enam) embarkasi, yaitu:

34


No.

Embarkasi

2015

Tanggal Pelaksaanan

1.

Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh

07 s.d 10 September 2015

2.

Bandara Kuala Namu Medan


3.

Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang


4.

Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin


5.

Bandara Sepinggan Balikpapan


6.

Bandara Sultan Hasanuddin Makassar


6.8.10.7. Pemantauan Angkutan Natal 2015 dan Tahun Baru Tahun 2016 Pemantauan Angkutan Natal 2015 dan Tahun Baru Tahun 2016 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dilaksanakan di 4 (empat) Provinsi yaitu Maluku, Bali, Jawa Tengah, dan Kepulauan Riau, yaitu : No. 1. 2. 3. 4. 5.

Embarkasi Pelabuhan Yos Soedarso Ambon, Maluku Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai, Bali Kantor Pelabuhan Batam, Kepulauan Riau Bandar Udara A. Yani, Semarang, Jawa Tengah

Tanggal Pelaksaanan 22 s.d. 25 Desember 2015 28 s.d. 31 Desember 2015 28 s.d. 31 Desember 2014 28 s.d. 31 Desember 2014 28 s.d. 31 Desember 2014

Suasana Keberangkatan Kapal di Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai

6.8.9. Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal PMPRB digunakan untuk melakukan penilaian mandiri (self assessment) atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Model PMPRB menfokuskan penilaian terhadap langkah-langkah Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dikaitkan dengan “Hasil Yang Diharapkan”. Hal ini juga terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan dalam rangka

35


2015

pencapaian sasaran dan indikator keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Inspektorat Jenderal ditunjuk sebagai coordinator pelaksanaan PMPRB di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan didukung oleh 8 (Delapan) Assesor dari Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Sebagai koordinator, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan submit online PMPRB Kementerian Perhubungan Tahun 2015 pada tanggal 13 Juli 2015. Hasil penilaian mandiri yang telah dilaksanakan oleh Tim Assesor PMPRB Kementerian Perhubungan tahun 2015 meliputi : a. Komponen Proses yang terdiri dari sub komponen manajemen perubahan, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Total nilai komponen proses yang dicapai adalah 56,72. b. Komponen Hasil, yang terdiri dari sub kompenen kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta kualitas pelayanan publik. Total nilai komponen hasil yang diperoleh adalah 31,44. Hasil yang dicapai berdasarkan PMPRB di lingkungan Kementerian Perhubungan adalah nilai indeks RB 88,17 interpretasi Sangat Baik. 6.8.10. Pengembangan Sumber Daya Manusia 6.8.10.1. Seminar Pengawasan Seminar Pengawasan merupakan salah satu cara peningkatan kompetensi pegawai Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2015 seminar dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni:  Sosialisasi Tata Cara Penilaian Sasaran Kerja Pegawai pada tanggal 20 Januari 2015 Ruang Rapat Brawijaya, Gedung Karsa Lantai VI, Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat;  Sosialisasi Peningkatan Kapabilitas APIP pada tanggal 5 Juni 2015 di Ruang Rapat Brawijaya, Gedung Karsa Lantai VI, Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat;  Sosialisasi Pendataan Ulang PUPNS, Pedoman Penilaian Karya Tulis Ilmiah, dan Hukum Kontrak Konstruksi pada tanggal 5 Oktober 2015 di Ruang Rapat Mataram, Gedung Karya Lantai I, Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat.

36


2015

Selain seminar tersebut di atas, Inspektorat Jenderal sebagai APIP yang memiliki peranan sebagai konsultan juga melaksanakan seminar dan workshop yang diperuntukkan untuk Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Seminar yang dilaksanakan meliputi: 

Workshop Percepatan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 kepada Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan pada tanggal 7 s.d. 9 Oktober 2015 di Hotel Merlynn Park Jakarta. Workshop dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan anggaran tahun 2016 yang cepat, tepat, taat, dan bermanfaat;



Seminar Peran APIP dalam Pengendalian Kecurangan pada tanggal 2 Nopember 2015 di Ruang Mataram Gedung Karya Lantai I Kementerian Perhubungan. Seminar ini merupakan salah satu cara meningkatkan kinerja organisasi dengan mengendalikan berbagai peluang kecurangan. Dalam acara seminar ini juga diluncurkan buku “Sikencur (Sistem Pengendalian Kecurangan) Menata Birokrasi Bebas Korupsi”.

37


2015

6.8.10.2. Organisasi Pengawasan Pegawai Inspektorat Jenderal didorong untuk memiliki keanggotaan dalam organisasi pengawasan agar dapat memperluas pengetahuan dan kompetensi yang dimilikinya. Organisasi pengawasan yang diikuti pada tahun 2015 adalah Institute of Internal Auditors Indonesia sebanyak 2 (dua) orang dan Ikatan Akuntan Indonesia sebanyak 6 (enam) orang. 6.8.10.3. Jiwa Korsa Pegawai Inspektorat Jenderal Kegiatan jiwa korsa ini diikuti oleh seluruh pegawai Inspektorat Jenderal guna mempererat tali silahturahmi antar pegawai serta diharapkan dapat meningkatkan kinerja secara tim untuk mencapai tujuan yang sama. Jiwa Korsa ini dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2015 di Talaga Cikeas dengan tema “One Team, One Spirit, One Purpose.”

6.8.10.4. Peningkatan Kompetensi SDM Inspektorat Jenderal Untuk meningkatkan kompetensi seluruh SDM Pengawasan, Inspektorat Jenderal melakukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan (diklat), workshop, seminar, sosialisasi dan sertifikasi di bidang pengawasan. Pada tahun 2015, dari 259 pegawai Inspektorat Jenderal, hanya 4 (empat) pegawai yang tidak mengikuti peningkatan kompetensi. Jadi presentase pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi adalah sebesar 98,46%. Dengan mengikuti peningkatan kompetensi diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan sehingga kualitas hasil pengawasan juga dapat meningkat. Diklat, workshop, seminar, sosialisasi dan sertifikasi yang dilakukan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

38


2015

39


2015

Dari data di atas juga dapat terlihat bahwa terdapat peningkatan pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian. Sampai dengan tahun 2015 komposisi pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki sertifikasi di bidang pengawasan adalah sebagai berikut :

40


NO JENIS SERTIFIKASI 1 CA (Certified Accounting) 2 QIA (Qualified Internal Auditor) 3 CPA (Certified Public Accountant) 4

CFrA ( Certified Forensic Auditor)

5 6 7

CGMA (Chartered Global Management Accountant) FCMA (Fellow Chartered Management Accountant) Auditor

2015

JUMLAH 6 20 1 2 1 1 194

6.8.11. Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan Untuk menunjang pelaksanakan pengawasan, pada tahun 2015 Inspektorat Jenderal mentargetkan menerbitkan pedoman pengawasan sebanyak 10 (sepuluh), terealisasi sebanyak 19 (sembilan belas) pedoman pengawasan, yaitu: a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan; b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 360 Tahun 2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan; c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 482 Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan; d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 484 Tahun 2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 932 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawasan Internal Kementerian Perhubungan; e. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor PJ 93 Tahun 2015 dan Nomor NK040/I.DIV4.2/LPSK/09/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam rangka Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Perhubungan; f. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.10/PS.316/ITJEN-2015 tanggal 04 Pebruari 2015 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2015; g. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.15/HK.104/ITJEN-2015 tanggal 23 Pebruari 2015 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Kementerian Perhubungan TA 2015; h. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.17/KU.002/ITJEN-2015 tanggal 23 Pebruari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Revisi Anggaran Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan; i. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.22/HK.206/ITJEN-2015 tanggal 08 April 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan; j. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.76/HK.206/ITJEN-2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2015;

41


2015

k.

Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.79/KP.004/ITJEN-2015 tanggal 04 Nopember 2015 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan Konsultasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Lingkungan Kementerian Perhubungan; l. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.89/PS.317/ITJEN-2015 tanggal 20 November 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Tindak Lanjut Pengaduan; m. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.90/HK.206/ITJEN-2015 tanggal 20 November 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan; n. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.75/KP.801/ITJEN-2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019; o. SOP Nomor 08/SOP/ITJEN-2014 Revisi tanggal 24 Juli 2015 tentang SOP Inspektur Jenderal tentang Pengusulan DUPAK Auditor Golongan IV/b ke atas; p. SOP Nomor 09/SOP/ITJEN-2014 Revisi tanggal 24 Juli 2015 tentang SOP Pengusulan Dupak Auditor Golongan IV/a ke bawah; q. SOP Nomor 10/SOP/ITJEN-2014 Revisi tanggal 24 Juli 2015 tentang SOP Proses Penilaian Angka Kredit Auditor Golongan IV/a ke bawah; r. SOP Nomor 11/SOP/ITJEN-2014 Revisi tanggal 24 Juli 2015 tentang SOP Proses Penilaian Angka Kredit Auditor Golongan IV/a ke atas; s. SOP Nomor 12/SOP/ITJEN-2014 Revisi tanggal 24 Juli 2015 tentang SOP Administrasi dan Pendistribusian Penetapann Angka Kredit. 6.8.12. Pengelolaan Kehumasan Pengelolaan kehumasan meliputi pembentukan Tim Pengelola Layanan Contact Center di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan Penerbitan Buletin “Transparansi”. Pada tahun 2015, Buletin diterbitkan sebanyak 4 (empat) kali, dengan jumlah cetak masing-masing 300 eksemplar. Judul Buletin meliputi :  Revolusi Mental Transportasi Volume 10 Tahun 2015  Semangat Baru Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Volume 10 No 2 Tahun 2015  Menuju IACM Level 3 Volume 10 No 3 Tahun 2015  Simadu dan Sikencur Volume 10 No 4 Tahun 2015

42


2015

6.8.13. Sistem Informasi Pengawasan Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengawas intern Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan dibangunnya Sistem Informasi Pengawasan (SIP). Fungsi utama SIP adalah sebagai sistem yang mengolah data pengawasan yang mencakup pemasukan (input), pemrosesan, review, persetujuan, penghapusan, dan evaluasi untuk prediksi program/kegiatan, mobilisasi sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, media pertukaran informasi internal dan eksternal, pengolahan serta pengelolaan tindak lanjut LHA. Aplikasi yang terdapat pada SIP adalah : a. Sistem Informasi Audit (SIAU) merupakan aplikasi untuk : 1) Membuat dan mendistribusikan usulan audit maupun non audit berupa Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (RPKPT) dan non PKPT; 2) Mengisi/menginput usulan audit yang berupa PKPT; 3) Mengisi/menginput usulan non audit yang tidak termasuk dalam PKPT (non PKPT); 4) Mengisi/menginput NHA, SPL, Matrix, LHA dan lampirannya; 5) Akses file DIPA dan POK UPT/Satker di lingkungan Kementerian Perhubungan serta peraturan perundangan yang sudah terdigitalisasi; 6) Pengolahan database pegawai Inspektorat Jenderal terkait integrasi aplikasi SIP dengan aplikasi SIK (Sistem Informasi Kepegawaian) Kementerian Perhubungan. b.

Sistem Informasi Keuangan (SIMKEU), aplikasi ini merupakan pemisahan secara sistem dengan tujuan pengelompokan tugas dan fungsi keuangan, sehingga proses keuangan terkait operasional organisasi pada Inspektorat Jenderal memiliki proses pengolahan data (database) secara terpisah. Fasilitas yang ada pada aplikasi SIMKEU adalah : 1) Pembuatan SPT dan SPPD berdasarkan usulan perjalanan dinas PKPT dan non PKPT; 2) Pendataan berkas Verifikasi terkait usulan perjalanan dinas audit dan non audit; 3) Proses Rampung setelah Verifikasi selesai dilakukan; 4) Monitoring status SPT dan SPPD terkait alokasi SDM; 5) Rincian Perjalanan Dinas Inspektorat Jenderal; 6) Realisasi penggunaan anggran di lingkungan Inspektorat Jenderal secara real tme dalam bentuk bar chart.

c.

SMS Gateway, sebagai media untuk menerima informasi eksternal berupa pengaduan masyarakat terkait kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dan sebagai media penyebaran informasi internal pegawai yang berupa koordinasi serta informasi terkait kegiatan operasional secara umum maupun non operasional (ucapan selamat, ucapan duka cita, dll) di lingkungan Inspektorat Jenderal kementerian Perhubungan. Fasilitas yang ada pada aplikasi SMS Gateway adalah :

43


2015

1) Penyimpanan informasi pengaduan masyarakat beserta tindak lanjutnya; 2) Pengiriman SMS sebagai bentuk respon terhadap penyampaian informasi pengaduan masyarakat; 3) Pengiriman SMS terkait informasi internal di lingkungan Inspektorat Jenderal kementerian Perhubungan; 4) Pengiriman SMS sebagai notifikasi terkait operasional aplikasi SIP. d.

Portal Web Inspektorat Jenderal, aplikasi ini merupakan media penyebaran informasi terkait kegiatan Inspektorat Jenderal yang telah dilaksanakan serta sebagai forum konsultasi penggunaan anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan. Fasilitas yang ada pada portal Inspektorat Jenderal adalah : 1) Pembuatan berita terkait kegiatan Inspektorat Jenderal, dilakukan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap unit eselon II dan dikelola oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal. 2) Penyimpanan informasi pengaduan masyarakat versi Web yang sudah diintegrasikan dengan email [email protected]; 3) Forum konsultasi terkait pelaksanaan penggunaan anggaran negara dengan melakukan registrasi terlebih dahulu, dan isi konten dapat dilakukan manajemen secara dinamis sesuai dengan wilayah pengawasan yang ada di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

e.

Multimedia Data Content, sebagai media penyebaran informasi berupa peraturan perundangan, jurnal, foto kegiatan terkait Portal Inspektorat Jenderal dalam format file digital (dokumen pdf, video streaming dan gambar). Fasilitas yang ada pada aplikasi Multimedia data content adalah : 1) Mengunggah beragam informasi dalam format file digital; 2) Mengunduh beragam informasi dalam format file digital, berbagi file presentasi secara online dengan format pdf sesuai dengan materi kegiatan.

f.

Tindak Lanjut LHA (TLLHA), aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan tindak lanjut LHA dengan konsep text base digitalisasi dan memungkinkan pengaksesan data secara online dengan hak akses tertentu. Fasilitas yang ada pada aplikasi TL LHA adalah : 1) Dashboard eksekutif untuk menampilkan rekapitulasi status tindak lanjut LHA dalam berbagai bentuk grafik sesuai data yang diinput; 2) Pengiriman SMS, email sebagai notifikasi terkait operasional TL LHA; 3) Kustomisasi Laporan Tindak Lanjut LHA sesuai kebutuhan; 4) Digitalisasi Tindak Lanjut LHA; 5) Tanggapan Unit Kerja terkait terhadap LHA beserta fasilitas pengunggahan data dukung yang dibutuhkan; 6) Penentuan status temuan dari hasil Tindak Lanjut LHA sesuai data dukung yang diinput ke dalam TL LHA.

44


g.

2015

Peta Audit Online, untuk menampilkan dan mengolah informasi data audit dalam bentuk pemetaan wilayah berdasarkan titik koordinat lokasi auditi sehingga dapat menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan dalam pengawasan aspek-aspek yang menjadi standarisasi penunjang pembangunan perhubungan. Fasilitas yang ada pada aplikasi Peta Audit Online adalah : 1) Penginputan dan pengolahan data audit dalam bentuk pemetaan wilayah berdasarkan lokasi auditi secara real time; 2) Penampilan realisasi fisik dan keuangan pekerjaan pada auditi dalam bentuk data spasial.

Adapun prosentase pemanfaatan TIK pada proses bisinis di Inspektorat pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : INDIKATOR PENILAIAN SIP A.

APLIKASI (BOBOT 40 %)

NAMA APLIKASI

MODUL APLIKASI Usulan Audit

DIPA/POK SIAU Perundangan

LHA

TL-LHA

TL-LHA

ST SPD SIMKEU Perlengkapan Rampung

Internal SMS Gateway Eksternal

SASARAN PENGGUNAAN PENGUKURAN Dapat digunakan untuk input usulan audit kinerja sesuai PKPT dan dimanfaatkan Dapat digunakan untuk upload DIPA/POK Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dan dimanfaatkan Dapat digunakan untuk upload seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan yang terbaru dan dimanfaatkan Dapat digunakan untuk upload seluruh LHA dan digitalisasi LHA dalam setahun, serta dimanfaatkan Dapat digunakan untuk input seluruh data Tindak Lanjut LHA Dapat digunakan untuk mencetak seluruh Surat Tugas dalam setahun Dapat digunakan untuk mencetak seluruh SPD dalam setahun Dapat digunakan untuk menyimpan seluruh Kontrak dalam setahun Dapat digunakan untuk melakukan verifikasi dalam setahun Dapat digunakan untuk mengirimkan berita melalui SMS ke pegawai Inspektorat Jenderal, minimal tiga kali dalam setahun Dapat digunakan untuk menerima dan menyimpan data pengaduan masyarakat melalui sms dalam setahun

REALISASI DATA % 100

100

100

100

100

100 100 100 100

100

100

PENGUKURAN

%

Dapat digunakan untuk input usulan audit kinerja sesuai PKPT namun belum dimanfaatkan Dapat digunakan untuk upload DIPA/POK Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan namun belum dimanfaatkan Dapat digunakan untuk upload seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan yang terbaru namun belum dimanfaatkan Dapat digunakan untuk upload seluruh LHA dan digitalisasi LHA dalam setahun, namun belum dimanfaa Belum dapat digunakan untuk data Tindak Lanjut LHA

input

Belum dapat digunakan untuk mencetak seluruh Surat Tugas dalam setahun Belum dapat digunakan untuk mencetak seluruh SPD dalam setahun Belum dapat digunakan untuk menyimpan seluruh Kontrak dalam setahun Belum dapat digunakan untuk melakukan verifikasi dalam setahun Belum dapat digunakan untuk mengirimkan berita melalui SMS ke pegawai Inspektorat Jenderal, minimal tiga kali dalam setahun Belum dapat digunakan untuk menerima dan menyimpan data pengaduan masyarakat melalui sms dalam setahun

50

50

50

50

0

0 0 0 0

0

0

45


Profile

Terupdatenya data profile pimpinan setiap ada perubahan

100

Struktur

Terupdatenya data struktur organisasi, visi dan misi, tugas dan fungsi atau kebijakan pengawasan setiap ada perubahan

100

Berita Kegiatan

Terupdatenya berita kegiatan Inspektorat Jenderal, minimal dua belas kali dalam setahun

100

Portal Portal

Multi-media

100

100

Teruploadnya dokumen PDF

100

Teruploadnya dokumen PDF

100

Teruploadnya photo kegiatan

100

Teruploadnya photo kegiatan

100

Video Kegiatan

Teruploadnya video kegiatan Dapat digunakan untuk input data seluruh lokasi audit dalam bentuk geo spasial Dapat digunakan untuk input dokumen audit seperti foto, berita kegiatan, berita acara, atau hasil audit yang dupload/input pada saat pelaksanaan audit

100

Teruploadnya video kegiatan Belum dapat digunakan untuk input data seluruh lokasi audit dalam bentuk geo spasial

100

Hasil Audit

100

100

0

Belum dapat digunakan untuk input dokumen audit yang diupload/input pada saat pelaksanaan audit

0

DATABASE (BOBOT 15%) SASARAN PENGGUNAAN PENGUKURAN

%

Database dapat digunakan oleh aplikasi untuk menyimpan data-data

100

Database dibackup setiap 2 minggu

100

REALISASI PENGUKURAN Database dapat digunakan oleh aplikasi untuk menyimpan data-data, namun baru tiga aplikasi yang bisa digunakan dari tujuh aplikasi yang ada Database dibackup setiap 2 minggu, namun baru tiga aplikasi dan baru mulai dilakukan pada bulan Maret 2016

% 42,87

35,71

HARDWARE (BOBOT 20%)

SASARAN PENGGUNAAN PENGUKURAN Terlaksananya pemeliharaan Server SIP 6x dalam setahun Aset SIP baik berupa pc, laptop, tablet, DSLR, handycam, dll dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SIP D. BRAINWARE (BOBOT 15%) SASARAN PENGGUNAAN PENGUKURAN Terlaksananya pelatihan IT bersertifikat nasional bagi administrator SIP 2x dalam setahun E.

100

Dokumen PDF

Peta Audit

C.

Update telah dilakukan setiap pergantian pimpinan, seperti update Sesitjen, Inspektur I, Inspektur II, Inspektur III, Inspektur IV, dan Inspektur IV Terupdatenya update data visi dan misi, kebijakan pengawasan pada awal tahun sesuai dengan Reviu Renstra dan Kebijakan Pengawasan tahun 2015 serta struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015. Terupdatenya berita kegiatan Inspektorat Jenderal, lebih dari dua belas kali dalam setahun, seperti berita Radin, Pra Radin, Evaluasi Semester, Evaluasi Triwulan, Sosialisasi Prefentif KKN di tujuh provinsi, Pemantauan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Pelaksanaan Diklat, dst

Photo Kegiatan

Lokasi Auditi

B.

2015

% 100 100

% 100

REALISASI PENGUKURAN Terlaksananya pemeliharaan Server SIP 6x dalam setahun Aset SIP baik berupa pc, laptop, tablet, DSLR, handycam, dll dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SIP REALISASI PENGUKURAN Belum terlaksananya pelatihan IT bersertifikat nasional bagi administrator SIP 2x dalam setahun

% 100 100

% 0

BRAINWARE (BOBOT 10%)

SASARAN PENGGUNAAN PENGUKURAN Software pendukung SIP (pengolah dokumen, antivirus, dll) dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SIP

% 100

REALISASI PENGUKURAN Software pendukung SIP (pengolah dokumen, antivirus, dll) dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SIP

% 100

46


2015

Pada Desember 2014 dilakukan pemindahan server ke Data Center Kementerian Perhubungan di BP Batam. Setelah pemindahan terdapat kendala teknis sebagai dampak dari migrasi. Saat ini yang sudah dapat digunakan adalah aplikasi SIAU, Portal dan Multimediad. Untuk SIAU sudah dapat dipergunakan namun belum dapat dimanfaatkan karena masih perlu disosialisasikan kembali kepada seluruh pegawai Inspektorat Jenderal. Aplikasi SMS Gateway tidak dapat mengirim dan menerima SMS akibat migrasi server walaupun telah dilakukan pemeliharaan sehingga pada Desember 2015 aplikasi tersebut ditarik kembali ke Kantor Pusat Kementerian Perhubungan dan diinstal di Ruang Server Inspektorat Jenderal. Aplikasi SIMKEU belum dapat digunakan karena terkendala proses bisnis yang masih mengacu pada kebijakan pengelolaan Kementerian Keuangan tahun 2012, sedangkan aplikasi TL-LHA dan Peta Audit masih membutuhkan pemeliharaan untuk perubahan setting web server, aplikasi, database dan penyimpanan file di SAN server akibat migrasi server. 6.8.14. Penetapan ISO 9001:2008 Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan telah mendapatkan ISO 9001:2008 dari TUV NORD, Jerman pada tanggal 24 Juni 2015. Dalam ISO 9001:2008 ini ditetapkan kebijakan, sasaran, dan prosedur mutu Inspektorat Jenderal. Kebijakan mutu Inspektorat Jenderal adalah “Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menjadi penjamin mutu kegiatan bagi pemangku kepentingan melalui pengawasan yang efektif dengan komitmen penerapan ISO 9001 : 2008”. Sedangkan Sasaran mutu Inspektorat Jenderal terdiri atas : a. Sekurang-kurangnya 85 % pegawai mendapat pelatihan; b. Setiap Auditor mendapatkan pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya 50 jam setiap tahun c. Jumlah temuan berulang akan berkurang minimal 5 % dari total jumlah temuan setiap tahun;

47


d. e.

2015

Jumlah auditi yang melakukan konsultasi bertambah minimal 10 kali dalam setahun; Sekurang-kurangnya 5 (lima) Pedoman Mutu tersusun dalam setahun.

Prosedur mutu yang telah ditetapkan adalah sebanyak 26 (dua puluh enam), yaitu : a. Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen; b. Prosedur Mutu Pengendalian Catatan; c. Prosedur Mutu Audit Internal; d. Prosedur Mutu Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai; e. Prosedur Mutu Tindakan Perbaikan; f. Prosedur Mutu Tindakan Pencegahan; g. Prosedur Mutu Tinjauan Manajemen; h. Prosedur Mutu Kepuasan Pelanggan; i. Prosedur Mutu Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan; j. Prosedur Mutu Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit; k. Prosedur Mutu Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan; l. Prosedur Mutu Penyusunan Rencana Kerja Anggaran; m. Prosedur Mutu Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal; n. Prosedur Mutu Pengelolaan Aset; o. Prosedur Mutu Pengelolaan Barang Persediaan; p. Prosedur Mutu Peminjaman dan Pengendalian Barang Inventaris; q. Prosedur Mutu Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM; r. Prosedur Mutu Pembayaran Gaji; s. Prosedur Mutu Penyusunan Laporan Keuangan; t. Prosedur MutuPembayaran LS Pihak Ketiga; u. Prosedur Mutu Penanganan Surat Masuk; v. Prosedur Mutu Penanganan Surat Keluar; w. Prosedur Mutu Surat Perjalanan Dinas (SPD); x. Prosedur Mutu Proses Pengadaan Barang/Jasa (E-Tendering); y. Prosedur Mutu Pelaksanaan Audit; z. Prosedur Mutu Pembuatan Laporan Hasil Audit.

6.8.15. Pembangunan Sistem Manajemen Pengaduan (SIMADU) Pada tahun 2015, dalam rangka lebih mengoptimalkan sistem pengaduan (whistleblowing system), Inspektorat Jenderal menyiapkan aplikasi pengaduan yang diberi nama “SIMADU” atau SIstem MAnajemen PengaDUan. SIMADU adalah aplikasi yang disediakan dalam rangka mendorong peran serta

48


2015

pejabat/pegawai/masyarakat dalam pencegahan pelanggaran dan penyimpangan serta pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Aplikasi SIMADU merupakan adopsi dari aplikasi wise Kementerian Keuangan. Aplikasi dapat diakses melalui http://wise.dephub.go.id. SIMADU diresmikan pada tanggal 7 Oktober 2015 oleh Menteri Perhubungan. Aplikasi ini dibangun oleh Inspektorat Jenderal bekerjasama dengan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) Kementerian Keuangan serta Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perhubungan. Saat ini sedang dilakukan penyempurnaan SOP dan SK Pokja Pelaksana SIMADU, serta sosialisasi baik internal di lingkungan Inspektorat Jenderal ataupun eksternal di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mengoptimalkan SIMADU antara lain : a. Melakukan sosialisasi aplikasi SIMADU ke UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan, baik melalui kegiatan Sosialisasi Preventif KKN ataupun melalui kegiatan pengawasan lainnya; b. Training Of Trainer (TOT) Aplikasi SIMADU di lingkungan Inspektorat Jenderal pada tanggal 12 s.d. 14 Oktober 2015 di Hotel Amaroossa Bekasi, guna memberikan sosialisasi kepada APIP dan Pejabat Fungsional Auditor di Lingkungan Kementerian Perhubungan serta dapat meningkatkan pengelolaan pengaduan whistleblowing di Kementerian Perhubungan; c. Ikut serta sebagai narasumber dalam kegiatan Bimbingan dan Bantuan Teknis Aplikasi WISE oleh Pusdatin di Provinsi Bali pada tanggal 28 s.d. 30 Oktober 2015, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 s.d. 6 Nopember 2015, serta di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 11 s.d. 13 Nopember 2015; d. Ikut serta sebagai narasumber pada sosialisasi pengendalian gratifikasi dan whistleblowing system serta jaminan perlindungan terhadap whistleblower dalam rangka Hari Anti Korupsi Tahun 2015 pada tanggal 3 Desember 2015, dengan materi “Pengenalan SIMADU”. 6.8.16. Peningkatan Kapabilitas Tata Kelola APIP Internal Audit Capability Model (IACM) merupakan instrumen untuk mengukur sejauh mana kapabilitas yang dimiliki oleh Unit internal auditor. Saat ini Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menduduki level 3 IACM dengan catatan. Dari 6 (enam) elemen, terdapat 3 (tiga) elemen yang belum terpenuhi seluruhnya, yakni Elemen peran dan layanan, Elemen manajemen sumber daya manusia, dan elemen praktif profesional Sebagian bagian dari Kementerian Perhubungan yang mempunyai fungsi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal perlu meningkatkan kapabilitas menuju level 3 tanpa catatan guna melaksanakan perannya tidak hanya sebagai penjamin mutu, tetapi juga sebagai konsulting.

49


2015

VI I PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN BAB

T

7.1. Permasalahan

a. b. c. d. e. f. g.

erdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal tahun 2015, sebagai berikut :

Sistem pengendalian internal dalam proses audit belum optimal; Kualitas hasil audit belum optimal; Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia; Kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung optimalisasi pelaksanaan audit di lapangan; Hasil audit belum dimanfaatkan oleh subsektor sebagai dasar untuk pengambilan keputusan; Belum optimalnya peran consulting Inspektorat Jenderal; Tumpang tindihnya pelaksanaan kegiatan sehingga terdapat personil yang mengerjakan lebih dari satu tugas bersamaan.

7.2. Upaya Pemecahan a. Adanya pelaksanaan telaah sejawat yang diperuntukkan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan audit; b. Adanya program peningkatan kuantitas dan kualitas auditor melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar, dan sertifikasi; c. Adanya pedoman dalam pemberian dan penerapan reward dan punishment; d. Adanya evaluasi dan kompilasi laporan hasil audit secara menyeluruh per sub sektor per triwulan; e. Pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan audit; f. Melakukan peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan, baik sebagai media pelaksanaan audit ataupun sebagai media sharing information; g. Melakukan sosialisasi dan seminar terkait manfaat hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

50


2015

VIII PENUTUP BAB

L

aporan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2015 merupakan laporan pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal selama 1 (satu) tahun anggaran yang berisikan program dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern di Kementerian Perhubungan. Selama Tahun 2015, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan dengan realisasi angggaran mencapai Rp94.139.350.297 (93,85%). Hasil dari kegiatan utama Inspektorat Jenderal adalah berupa kegiatan audit di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan temuan sebanyak 2.017 temuan, selesai ditindaklanjuti sebanyak 160 temuan, dalam proses sebanyak 523 temuan, dan sisa temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1.317 temuan. Laporan tahunan ini diharapkan dapat dijadikan salah satu alat untuk menilai kinerja Inspektorat Jenderal yang menggambarkan pelaksanaan keseluruhan kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2015. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal harus didukung dengan Sumber Daya Manusia yang selalu berkembang baik secara kuantitatif dan kualitatif, sarana dan prasarana yang prima, dukungan dana yang mencukupi serta sistem dan kebijakan yang mendukung. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal terus menerus meningkatkan kinerja, mulai dari penambahan jumlah auditor, pengembangan kompetensi SDM pengawasan, serta sistem dan kebjakan pengawasan yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi. Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya mencapai hasil yang optimal dikarenakan adanya berbagai permasalahan yang dihadapi. Akan tetapi permasalahan tersebut, sudah dan sedang diupayakan untuk penyelesaiannya sehingga diharapkan terdapat peningkatan pelaksanaan kegiatan dapat mencapai hasil yang optimal pada tahun depan.

51

LAPORAN TAHUNAN INSPEKTORAT JENDERAL

Recommend Documents