AKUNTABILITAS DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PERMUKIMAN TAHUN 2015 DILINGKUNGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DITJEN CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR
DISAMPAIKAN DALAM ACARA RAPAT KOORDINASI NASIONAL PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN TAHUN 2015
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PKERJAAN UMUM DAN PERMUMAHAN RAKYAT
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 1. NAMA
: Drs. Gondo Suhadyo MSi
2. NIP
: 195510151979031001
3. Agama
: Islam
4. Status
: Kawin / 1 isteri, 3 anak
5. Pangkat
: Pembina Utama Madya / IV.d
6. Riwayat Jabatan
: a. Staf Bag Umum 1979-1989 b. Pemeriksa/Auditor 1989-2000 c. Kabag Evlap LHP Itjen 2000-2010 d. Inspektur Wil. II Itjen, 23-7-2010 e. Sekretaris Itjen Juni 2012 sd. saat ini
7. Pendidikan
: S.2 (ADM PUBLIK / LAN JAKARTA)
DASAR HUKUM PELAKSANJAAN AUDIT 1. UU No. 15/2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 2. PP No. 71/2010 ttg SAP 3. PP No.6/2005 ttg Pengelolaan BMN 4. PP No. 60/2008 ttg SPIP 5. Inpres No. 4/2011 ttg Percepatan Peningkatan Kualitas Akunta bilitas Keuangan Negara 6. Inpres No.55/2012 ttg Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 7. Per Pres No. 70/2012 ttg Pengadaan Barang Jasa Pemerintah 8. Per Men PU No. 01/PRT/M/2011 ttg Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran di lingkungan Kementerian PU 9. In Men PU No. 05/IN/M/2012 ttg. Pembukuan Barang Persediaan 10. Per Men Keu No. 190/PMK.05/2012 ttg tata cara pembayaran dlm rangka pelaksanaan APBN 11. Per Men PU No.14/PRT/M/2011 ttg Pedoman Lak Git Kemen PU yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan sendirfi
PENGERTIAN PENGERTIAN Pengelolaan KN adalah keseluruhan kegiatan pejabat pe ngelola KN sesuai dengan kedudukan dan kewenanganna yang meliputi peren canaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban
Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kredibititas dan keandalan inforfmasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Efisien adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum Efektif adalah pencapaian tujuan secara tepat atau pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan Akuntabel adalah kinerja dan tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan yang dapat ditelusuri sampai ke bukti dasarnya dan dapat diterima secara logis
MEKANISME AUDIT PROGRAM P2KP PENYEDIA JASA MENGIKUTI KET KONTRAK
KWS KIM KOT • Kws Strate sosbud • Ting Kualit Perkim kws Kumuh Strate Perkot
HASIL AUDIT P2KP
P2KP RKP Renstra Nawacita Munsrenbang Rediness Criteria Asprirasi/Jak Men
BINTEK PENGEMBANG AN PERKIM PERKOT & PERDES
KWS KIM DES • Bang PSD Perkim Perdes Kws Mina politan • Bang PSD Minapolitan
AUDIT KINERJA/ MENYELU RUH FOKUS AKUNTA DLM LAK P2KP 100-0-100
Kws Kumuh menjadi tidak kumuh 100-0-100 Efisien, Efektif, Ekonomis dan 3K Bermanfaat Memenuhi WBK Transparansi BA serah terima aset sementara
SATKER PPK MENGIKUTI PER PRES, PER MEN KEU DAN KET KONTRAK
TUGAS DAN WEWENANG KPA (PMK 190/PMK.05/2012) Tugas dan Wewenang KPA 1. Menyusun DIPA, Menetapkan PPK, PPSPM, Panitia/ Pe jabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran 2. Menetapkan rencana pelaksanan kegiatan dan rencana penarikan dana 3. Memberikan supervisi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana
dalam
4. Mengawasi penatausahan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
5. Menyusun Lap Keu dan Kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan per uu an
TUGAS DAN WEWENANG KPA Tanggung jawab KPA 1. Menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai per uu an 2. Melaksanakan Was agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan keluaran (Output) yang ditetapkan dalam DIPA 3. Monev atas PBJ dan merumuskan kebijakan pembaya ran atas beban APBN sesuai dengan output dalam DIPA
4. Melakukan Was, Monev atas pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan Lap Keu
TUGAS DAN WEWENANG PPK
Tugas dan Wewenang PPK 1. Menetapkan perencanaan pengadaan barang/jasa
2. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya 3. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kpd KPA/Kasatker (pelaksanaan kegiatan, penyelesaian ke giatan dan penyelesaian tagihan kepada negara) 4. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak 5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen elaksanaan kegiatan
TUGAS DAN WEWENANG PPK
Tugas dan Wewenang PPK 6. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan BA Penyerahan 7. Melaksanakan tugas dan wewenang yang mengakibat ka n pengeluaran anggaran (menetapkan rencana PBJ, memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembaya ran kepada negara, mengajukan permintaan pembaya ran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan, menetapkan besaran UM yang dibayarkan kepada penyedia jasa dan memestikan ketetapan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara)
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGUJI SPM (Lam.1.a. Per Men PU No.14/PRT/M/2011 tgl. 14-11-2011) Tugas Penguji SPM 1. Memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi chek list keleng kapan berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP 2. Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP 3. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran 4. Memeriksa atas hak tagih 5. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatanb sesuai indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifiaksi teknis yang telah ditetapkan dlm kontrak 6. Menandatangani, menerbitkan dan menyampaikan SPM ke KPPN terkait Tanggung Jawab Penguji SPM 1. Bertanggung jawab secara administrasi terhadap hasil penguji an meliputi aspek hukum, per uu an dan tujuan pengeluaran 2. Bertanggung jawab kepada Kasatker
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PENGELUARAN (Lam.1.a. Per Men PU No.14/PRT/M/2011 tgl. 14-11-2011) Tugas Bendahara Pengeluaran 1. Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi Keuangan yang dilaksanakan Satker pada BKU, Buku Pembantu, Buku Tambahan dan Buku Tambahan Lainnya 2. Menyiapkan, menandatangani SPP UP, SPP TUP, SPP GUP dan SPP LS 3. Menguji kebenaran tagihan pembayaran UP meliputi kesesuai an dengan Akun, DIPA dan per keu dan pembayaran UP maksi mal 20 juta 4. Menolak perintah bayar dari PPK apabila persyaratan tidak ter penuhi 5. Menerima dan menyetor ke rekening Kas Negara atas pajak 6. Menyelenggarakan tata kerasipan terkait dengan bukti2 dan membuat LPJ kpd KPPN, BPK RI dan Menteri PU Tanggung Jawab Penguji SPM 1. Bertanggung jawab atas pengelolaan UP 2. Bertanggung jawab secara pribadi atas KN 3. Bertanggung jawab kepada Kasatker
MEKANISME PENGAWASAN ANGGARAN
PERENCANAAN KPA
PELAKSANAAN
AUDIT
PPK, PANITIA PBJ, PEJABAT SPM, PANITIA PEMERIKSA B/J dan BENDAHARA
PELAPORAN / PERTANGGUNG JAWABAN PENGAWASAN
Sun RKAKL, DIPA, POK dan Revisi Output jelas terukur, SBU, pembebanan anggaran pd jenis belanja yang sesuai, Satker punya renja rinci, komprehensif dan akuntabel
Pembukuan pada Satker, Mekanisme Pembayaran, pelaksanaan perjalanan dinas, PBJ dan Penerimaan Negara dan pengelolaannya dan perhatikan batas pagu anggaran, Pg atas hak dan bukti yang sah, PPK bertanggung jawab atas kebenaran material, hemat, efisien, efektif PA/PB menyampaikan Lap KU (LRA, Ne raca, CALK) Lakip dan satker juga melaporkan secara teratur, tepat waktu lengkap dan faktual sesuai ketentuan Eksternal BPK RI/UU 15/2004 Intern/APIP/Itjen PP 60/2008
HAL HAL YANG MENJADI PERHATIAN DALAM PENGELOLAN ANGGARAN
KEWEN ANGAN DAN TUGAS
POKJA Psl 17 (2),g Per Pres 70/2012
1.Menjawab Sanggahan 2.Menetapkan pelelangan / penunjukan langsung s.d nilai 100 M (Barang/Pek Konstruksi dan Jasa lainnya 3.Menetapkan seleksi atau penunjukan langsung jasa konsultasi 10 M
PEJABAT PENGADAAN Psl 17 (2),h Per Pres 70/2012
1.Menetapkan Pengadaan Langsung Ba rang/Pek Konstruksi/Jasa Lainnya sd 200 juta 2.Pengadaan Langsung paket jasa kon sultasi 50 M
KEPALA ULP Psl 17 (2a) Per Pres 70/2012
1.Mengawasi seluruh kegiatan pengada an barang/jasa di ULP dan melapor kan apabila ada penyimpangan dan/ atau indikasi penyimpangan 2.Membuat Lap PJ PBJ kpd Menteri 3.Mengusulkan pemberhentian anggo ta ULP
HAL HAL YANG MENJADI PERHATIAN DALAM PENGELOLAN ANGGARAN BELANJA PEGA WAI
SIM PUL2 RA WAN
BELANJA BA RANG
BELANJA MODAL
BELANJA BANTUAN SOSIAL
Pemberian lembur tidak merata 1.Harga satuan di mark up 2.Jumlah barang yang dibeli output ti dak sesuai kondisi riel dan tidak di ma sukan dalam buku persediaan In Men PU No.05/IN/M/2012 3.Swakelola, jumlah kepanitian, jumlah bahan, jumlah peserta dan konsumsi tidak riel 4.Operasional kantor (op KD, GK, Kom puter/peralatan mesin Proses pengadaan direkayasa, kualitas tidak sesuai spesifikasi teknis, harga di mark up, tidak dimasukan dalam simak BMN/Semesteran
KASUS-KASUS YANG TERJADI
APBN MURNI 1. Kontraktual pek fisik (pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis, pekerjaan fisik belum sempurna, pekerjaan terlambat perubahan pekerjaan dilapangan ber ulang2 pekerjaan baru yang tidak didukung dengan prosedur yang benar dan proses lelang yang bermasalah) 2. Konsultan (TA yang dihadirkan tidak sesuai yang ditawarkan, tidak ditempat setiap waktu / 22 hari kerja/8 jam/perhari, data yang disajikan copy paste dan tidak akurat, penggantian TA tidak sesuai TOR tanpa ada negoisasi dan produk tidak tepat waktu dan kualitas produk tidak sesuai TOR) 3. Swakelola (prosedur administrasi tidak lengkap dimulai dari pembentukan panitia, undangan peserta, daftar hadir, materi yang disampaikan tidak sesuai fakta, jumlah peserta tidak sesuai, panitia pelaksana berlebih dan laporan dibuat asal jadi) SAL 1. Pekerjaan terlambat, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis dan kualitas pekerjaan tidak sempurna 2. Proses pelelangan bermasalah mengingat waktu yang tersedia tidak mencukupi
Terima Kasih
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR L/O/G/O Dekon TP BAPENAS
