Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA

Oleh: Ir. TARMIZI A. KARIM, M.Sc. INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Rapat Koordinasi Nasional Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jakarta, 29 Juli 2015


FOKUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Pengelolaan Keuangan Desa; 2. Rencana Kerja Pemerintah Desa;

3. Dana Desa; 4. Alokasi Dana Desa; 5. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;


POKOK PERMASALAHAN 1. Belum selarasnya dokumen perencanaan pembangunan desa dan APBDes; 2. Transparansi belum tercipta; 3. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan dan APBDes belum optimal; 4. PADes belum sesuai dengan berbagai potensi yang ada; 5. Rendahnya Pemahaman Terhadap Standar Akutansi Pemerintah (Transfer Dana Desa).


PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Kepala Desa adalah PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kewenangan Kepala Desa: 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; 2. Menetapkan PTPKD (Pemegang Teknis Pengelolaan Keuangan Desa); 3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; 4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; 5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.


PENGAWASAN DESA SAAT INI KDH JAK LEMBAGA

ADUM

UANG

INSPEKTORAT KABUPATEN

KEKAYAAN

& DISERAH KAN

URUSAN

DESA

HAK ASAL USUL LAINNYA TP

Audit Program, a.l: - Periksa Perda ttg ADD - Periksa apakah telah mempertimbangkan pemerataan, keadilan dan potensi desa - Periksa APBDes memuat sumber pendapatan - Periksa proses penyusunan APBDes - Periksa Penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa - Periksa kekayaan Desa - dll

Pengawasan atas penyelenggaraan desa adalah proses kegiatan yg ditujukan untuk menjamin agar Pemdes berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan per UU (PMDN 7/2008)


KEBIJAKAN UMUM BINWAS DESA PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 373 ayat (3) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Secara Nasional di Koordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri

• Permendagri No. 23, 24, 25 Tahun 2007 • Permendagri No. 2 dan No. 7 Tahun 2008 • Permendagri No. 78 Tahun 2014

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN DANA DESA

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 112 ayat (1) Pemerintah, Pemprov, Pemkab/Pemkot Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT

PP No. 43 Tahun 2014, Jo. PP No. 22 Tahun 2015 Dan PP No. 60 Tahun 2014 Jo. PP No. 22 Tahun 2015

KESEJAHTERAAN

& KEMANDIRIAN

MASYARAKAT

PP No. 60 Tahun 2008 Tentang SPIP

Permendagri 111, 112, 113 dan 114 Tahun 2014 6


ARAH KEBIJAKAN WAS DESA

BINA PEMDES

P C

SPIP

O

DANA DESA

SPIP

PEMDES

A

KEMENKEU

PEMDA


KEUANGAN DESA DAN FOKUS DALWAS PP 43/ 2014 Jo. PP 47/2015

KEUANGAN DESA APBN DANA DESA

TP

APBD PAJAK

ADD

PAD BAN KEU

HASIL USAHA

HASIL ASET

SWADA YA

HIBAH/ SUMBANG

APBDes FOKUS DALWAS

Pendapatan

Belanja

Pembiayaan

Penyelenggaraan Pemerintahan, PEMBANGUNAN, Pembinaan Kemasyarakatan dan PEMBERDAYAAN


AKUNTABILITAS, RESIKO DAN PENGENDALIAN

9


IDENTIFIKASI RESIKO DANA DESA [1] Mulai Dari....

1. PENGANGGARAN

2. PELAKSANAAN

5. PERTGJWBN

IDENTIFI-KASI RESIKO

4. PELAPORAN

3. PENATA USAHAAN


IDENTIFIKASI RESIKO DANA DESA [2] PENGANGGARAN

PELAKSANAAN

PENATAUSAHAAN

PELAPORAN

PERTGGJWBN

• • • • •

Kemampuan Fiskal tidak mencukupi Kebijakan penganggaran Dana Desa pada APBD kepada Desa tidak sesuai SAP (Hibah/Bansos) Kebutuhan riil desa tidak terverifikasi memadai Anggaran tidak mencerminkan performance budget (tidak sesuai kebutuhan) Tidak ada data base profile desa/tidak valid

• • • • •

Realisasi belanja tidak sesuai peruntukan Mekanisme penyaluran tidak sesuai ketentuan (terlambat/kurang dan lebih bayar/dana mengendap) Pungutan liar oleh Kabupaten/Kota realisasi tumpang tindih (double accounting) dengan sumber pendapatan lainnya Fiktif/mark up dan memperkaya diri sendiri

• • • • •

Kompetensi perangkat desa tidak memahami akuntansi/memadai Bukti Belanja tidak dicatat, disimpan dan di arsipkan secara memadai Pendapatan Daerah tidak dicatat dalam APBDes Mencatat tidak sesuai Standar yang ditentukan Rekening liar

• Laporan tidak disampaikan/terlambat disampaikan • Tidak ada format pelaporan yang seragam atau Isi laporan tidak sesuai format • Laporan proforma • • • •

Mekanisme akuntabilitas kepada publik belum terbangun Mekanisme pengendalian internal oleh manajemen belum memadai Pengawasan internal tidak memadai Reward and punishment tidak berjalan


PERAN INSPEKTORAT PADA PEMERINTAH DESA Memberikan keyakinan yang memadai atas Ketaatan, Kehematan, Efisiensi dan Efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah

Memberikan peringatan dini (Early Warning System) dan meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintah;

Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah (Good Governance).


PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA [1] YANG PERLU DIMONITOR: 1.

Penerbitan peraturan Bupati/Walikota mengenai tata pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa;

cara

2.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa;

3.

Laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa.

YANG PERLU DIEVALUASI: 1.

Penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh

2.

Realisasi penggunaan Dana Desa.

Kabupaten/Kota;

13


PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA [2]

HAL PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN: 1. 2. 3.

4.

Akuntabilitas penggunaan Dana Desa tergantung pada Pemerintahan Desa dan merupakan subjek Audit BPK; Pengawasan dilakukan disetiap level pemerintahan sesuai dengan kewenangan; Masyarakat dapat juga melakukan pengawasan jika terjadi penyalahgunaan atas Dana Desa dan dapat dilaporkan pada aparat penegak hukum; Monitoring dan pengawasan penggunaan Dana Desa, utamanya

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;

14


ALUR PELAPORAN PENGGUNAAN DANA DESA PEMERINTAH DESA 1 Realisasi Penggunaan

PEMERINTAH KAB/KOTA 2 Realisasi Penyaluran

3 Konsolidasi Realisasi Penggunaan PELAPORAN

Desa Ke Kab/Kota Kab/Kota Ke Pusat

JENIS LAPORAN

Semester I Semester II

Tahunan

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN

Minggu IV bulan Juli TA berjalan Minggu IV bulan Januari TA berikutnya Minggu ke IV bulan Maret TA berjalan

PEMERINTAH PUSAT 4 Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan

SANKSI

Dalam hal laporan tidak/terlambat disampaikan, maka Kepala Daerah/ Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran s.d. diterimanya laporan tersebut.

15


PEMBAGIAN TUGAS PENGELOLAAN DANA DESA (PEMERINTAH PUSAT) TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIC

• Menganggarkan Dana Desa dalam APBN • Menetapkan rincian Dana Desa kabupaten/kota melalui Perpres

Kemenkeu

setiap

KETERANGAN Telah dianggarkan dalam APBNP 2015 sebesar Rp20.766,2 T Lampiran Rincian APBN 2015, dalam Perpres No. 36 Tahun 2015

• Menyalurkan Dana Desa ke kab./kota

Tahap I April 2015

• Menetapkan pedoman umum dan prioritas Kemendes penggunaan Dana Desa

Permendesa No. 5 Tahun 2015

• Pendampingan

Telah dianggarkan dalam APBNP 2015 sebesar Rp2,1 T

• Capacity Building bagi aparat Desa

Kemendagri

Telah dianggarkan dalam APBNP 2015 sebesar Rp1,4 T

• Penyusunan paket kebijakan pelaksanaan Dana Desa

Kemenkeu, Kemendagri, Kemendes

• Permendagri No. 111, 112, 113, 114 Tahun 2014 • Permendes No.1,2,3,4,5 Tahun 2015

• Monitoring, evaluasi, dan pengenaan sanksi

• PP 60/2014 jo. PP 22/2015 dan Permenkeu 93/2015

16


PEMBAGIAN TUGAS PENGELOLAAN DANA DESA (PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA) TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

KETERANGAN

• Menganggarkan Dana Desa dalam APBD

Penganggaran didasarkan pada Perpres rincian Dana Desa

• Membuat Perbup/Perwali mengenai pembagian Dana Desa ke setiap Desa

• Perbup/Perwali menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap pertama;

• Menyalurkan Dana Desa dari RKUD (Rekening Kas Penyaluran Dana Desa dilakukan Umum Daerah) ke RKU Desa sesuai ketentuan paling lambat 7 hari setelah diterima di RKUD. • Membuat dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa

Laporan tahunan disampaikan paling lambat akhir Maret tahun anggaran berikutnya.

• Pendampingan 17


PEMBAGIAN TUGAS PENGELOLAAN DANA DESA (PEMERINTAH DESA) TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

KETERANGAN

• Menyusun APB Desa

APB Desa menjadi syarat penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUD ke RKU Desa

• Menganggarkan Dana Desa dalam APB Desa

Sesuai dengan besaran alokasi dalam perbup/perwali

• Menggunakan Dana Desa sesuai ketentuan

Dana desa diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

• Membuat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa ke Kab./Kota

Laporan bersifat semesteran

18


HAL YANG PERLU MENJADI PERHATIAN PEMDA Data Base Profile Desa yang Tervalidasi dan Terverifikasi

Pembinaan Secara Berkelanjutan

Performance Budget System Sistem Akuntabilitas Pertanggungjawaban Manajemen secara Berjenjang Pengawasan Preventive


SIMPULAN

1

• Akuntabilitas dan Kinerja Terjaga

2

• Membangun Pengendalian

3

• Pengawasan Preventive

4

• Sinergi dan Koordinasi


Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Recommend Documents