KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI NOMOR \J|13912011 TENTANG
STANDAR AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI,
Menimbang
'. a.
Mengingat
.
1
2.
bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja Kementerian Agama yang transparan, partisipatif, dan akuntabel maka diperlukan pengawasan yang berkualitas, bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan yang berkualitas perlu diwujudkan pelaksanaan audit yang profesional dan independen; bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan audit yang profesional dan independen perlu ditetapkan Standar Audit dengan Peraturan Menter[ Agama Republik Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
4.
lndonesia Nomor 4400)', Peraturan Pemerintah N omor 60 Tahun 2008 tent ang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Presiden Nomor 24Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi kementerian Agama serta Organisasi, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara,
Susunan
Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pengawasan;
1 Tahun 1989 tentanq Pedoman
Instruksi Presiden Nomor
o.
Pengawasan Melekat;
t.
Instruksi Presiden Nomor Pemberantasan Korupsi
5 Tahun 2004 tentang
Percepatan
;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/OS/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
Peraturan Menteri Agama Nomor
o
10 Tahun
2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit pada Departemen Agama; 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama; 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 421Tahun 2001 tentang Kode
10.
Etik Pegawai Departemen Agama; 13. Peraturan Menteri Agama Nomor lJ/65/2006 Tentang Kode Etik Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Agama; MEMUTUSKAN
:
Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI TENTANG STANDAR AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA. PERTAMA
Menetapkan Standar Audit lnspektorat Jenderal Kementerian Agama sebagaimana dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
KEDUA
Standar Audit lnspekorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA merupakan standar minimal yang wajib dipedomani dalam pelaksanaan audit.
KETIGA
Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Rl ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta tanggal SPEKTUR JENDERAL, ,
,,
rH. rr rrr. M.
Nr
SUPARTA
*
l.
P 1 95407 07 1984021 001
Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia
Nomor: lJ/ Tanggal
12011
:
STANDAR AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
t.
PENDAHULUAN Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Melalui pengawasan dapat diketahui tingkat kepatuhan dan kinerja aparatur Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan rencana, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan. Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, lnspektorat Jenderal Kementerian Agama memiliki visi menjadi pengendali dan penjamin mutu kinerja Kementerian Agama. Untuk mencapai visi tersebut dibutuhkan aparat pengawas yang profesional dan independen dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Profesionalitas dan independensi harus didukung dengan peraturan dan pedoman yang memuat ketentuan-ketentuan pokok pengawasan intern dalam bentuk standar audit. Standar audit yang dipedomani oleh para auditor akan berdampak pada kualitas hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Agama. tl
AUDIT
TUJUAN STANDAR Tujuan standar audit adalah untuk:
a.
menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktik-praktik
b.
c. d. e. f. g ilr.
i
audit yang seharusnya; menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah; menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit; mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi; menilai, mengarahkan dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit; menjadi pedoman dalam pelaksanaan audit; menjadi dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan audit.
STANDAR AUDIT 1. STANDAR UMUM Standar Umum terdiri dari
:
1.1. Auditor
harus memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan, serta telah mengikuti pelatihan teknis yang diperlukan
dalam tugasnya, dengan penjelasan sebagai berikut: Auditor harus:
a. memiliki kecakapan dalam menerapkan teknik dan prosedur audit yang sesuai dengan ruang lingkup dan sasaran audit,
b. c. d. e.
serta permasalahan pelaksanaan teknis audit; memahami memiliki pengetahuan, baik teori maupun praktik tentang tugas dan fungsi satuan organisasi/kerja di lingkungan Kementerian Agama; memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi/kerja di lingkungan Kementerian Agama; memiliki kemampuan berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan; memiliki sertifikat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP).
1.2. Dalam melaksanakan audit, auditor harus bersikap independen, berintegritas, dan menjaga perilaku profesional, dengan penjelasan sebagai berikut: a. auditor harus bersikap independen pada saat melaksanakan tugas
audit, artinya auditor bertindak netral dengan
mengambil pertimbangan yang tegas dan harus objektif dalam melaksanakan audit. b. auditor harus mempunyai integritas dalam pelaksanaan tugasnya yang dilandasi unsur-unsur kejujuran, keberanian, dan rasa tanggung jawab. c. Dalam situasi tertentu yang membuat auditor tidak mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesionalnya, auditor berhak menolak penugasan
1.
3
Auditor wajib menggunakan keahlian profesinya secara tepat dan cermat dalam melaksanakan tugas audit, dengan penjelasan: a. auditor wajib memelihara integritas, obyektivitas, dan independensi dalam menerapkan keahlian profesinya terhadap setiap aspek pemeriksaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan atas kepentingan publik. b. auditor harus menentukan jenis audit yang akan dilaksanakan, ruang lingkup audit, metodologi audit dan standar audit. c. auditor harus mencatat seluruh proses pelaksanaan audit dalam Kertas Kerja Audit (KKA) d. auditor harus mengumpulkan bukti dan melakukan evaluasi obyektif mengenai kecukupan material, bukti yang kompeten dan relevan. e. Auditor harus menerapkan skeptisme profesional, yaitu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Auditor tidak boleh menganggap bahwa manajemen entitas yang diaudit tidak jujur, tetapi juga tidak boleh menganggap bahwa kejujuran manajemen tersebut tidak diragukan lagi.
f. auditor perlu meminta pendapat atau melibatkan tenaga ahli tertentu (instansi/asosiasi) dalam audit yang berkategori rumit.
1.4. auditor harus memperhatikan hasil audit sebelumnya, terutama penyelesaian tindak lanjut. 1. 5. Auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan audit dan dilarang memberitahukan kepada pihak lain kecuali atas perintah pimpinan Inspektorat Jenderal. 2. STANDAR PELAKSANAAN Standar pelaksanaan terdiri dari: 2. 1. Pelaksanaan audit harus direncanakan, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Perencanaan audit yang selanjutnya disebut Program Kerja Audit (PKA) harus dibuat untuk setiap penugasan audit berdasarkan profil auditee. Apabila diperlukan, rencana tersebut dapat diperbaiki selama proses audit berlangsung. b. Perencanaan audit dilakukan untuk: - menentukan tujuan, sasaran dan ruang lingkup audit; - menetapkan periode audit; - menetapkan jadwal kerja audit; - menetapkan kriteria dalam audit; - menentukan metode pengujian yang akan dilaksanakan dan teknikteknik pengumpulan bukti audit; dan - menetapkan mekanisme koordinasi dari pekerjaan audit yang dilaksanakan di berbagai lokasi. c. Program Kerja Audit (PKA) disusun oleh ketua tim bersama-sama dengan anggota selanjutnya direviu oleh pengendali teknis dan supervisor. d. Program Kerja Audit (PKA) disusun dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang ada baik risiko yang melekat pada auditi maupun risiko yang muncul sebagai akibat pelaksanaan audit. e. Dalam hal diperlukan keahlian khusus dan auditor tidak memilikinya, maka auditor dapat menggunakan bantuan peralatan khusus dan/atau tenaga ahli. f. Kriteria dapat berasal dari sumber-sumber sebagai berikut. - peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku untuk auditi; dan - standar yang diterima secara umum, seperti Standar Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Barang Milik Negara
2.2
Dalam melaksanakan kegiatan audit, terhadap auditor harus dilakukan supervisi dengan seksama, dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Supervisi
audit berupa kegiatan riviu program kerja audit, kertas kerja audit dan lembar temuan audiVnotisi audit: kegiatan bimbingan, pengarahan dan pengendalian terhadap tim audit. b. Supervisi merupakan tindakan yang terus menerus selama pekerjaan audit, mulai dari perencanaan hingga diterbitkannya laporan audit Supervisi dilakukan untuk memastikan bahwa: auditor memahami tujuan dan rencana audit; audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit Inspektorat Jenderal; rencana dan program kerja audit telah diikuti; kertas kerja audit telah memuat dokumentasi bukti-bukti yang mendukung temuan, simpulan, dan saran/rekomendasi hasil audit; tujuan audit telah tercapai; dan laporan hasil audit berdasarkan fakta dan data yang diperoleh pada saat pelaksanaan audit. :
-
-
-
d.
Supervisi audit dilakukan secara berjenjang oleh ketua tim, pengendali teknis dan supervisor. Semua pekerjaan anggota tim
harus diriviu oleh ketua tim, semua pekerjaan ketua tim harus diriviu oleh pengendali teknis, dan pekerjaan pengendali teknis diriviu oleh supervisor. e. Kegiatan supervisi yang dilakukan oleh ketua tim, pengendali teknis dan supervisor harus didokumentasikan dalam kertas kerja audit atau formulir supervisi
2.3
Sistim Pengendalian Intern (SPl) auditi harus dipahami untuk menentukan metode, waktu, dan ruang lingkup pengujian yang harus dilakukan, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Auditor harus mempelajari dan memahami SPI auditi. Pemahaman atas sistem pengendalian intern dapat dilakukan melalui permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi catatan dan dokumen, atau meriviu laporan pihak lain. b. Auditor harus melakukan pengujian terhadap penerapan SPI untuk menilai keandalan SPl.
2.4
Auditor harus melakukan pengujian atas ketaatan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, dengan penjelasan sebagai berikut:
a.
Auditor harus profesional dalam mendeteksi kemungkinan adanya
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. b. Auditor harus profesional dalam mendeteksi terjadinya kecurangan (traud). Faktor-faktor terjadinya kecurangan yang harus diperhatikan oleh auditor adalah keinginan atau tekanan yang dialami seseorang untuk melakukan kecurangan, kesempatan yang memungkinkan terjadinya kecurangan, dan sifat atau alasan seseorang untuk melakukan kecurangan.
2.5
Auditor harus melakukan penilaian atas capaian kinerja auditi berdasarkan tugas dan fungsinya.
2.6
Dalam menetapkan temuan, simpulan dan rekomendasi audit harus
didukung dengan bukti yang relevan, kompeten, dan cukup material, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Bukti-bukti dalam audit dapat berupa bukti fisik, bukti dokumen, bukti kesaksian, dan bukti analisis.
-
c.
perhitungan fisik secara langsung terhadap orang, properti atau kejadian. Bukti fisik dapat berupa berita acata pemeriksaan fisik, foto, gambar, bagan, peta atau contoh fisik. Bukti dokumen merupakan bukti yang berisi informasi tertulis, seperti surat, kontrak, catatan akuntansi, faktur dan informasi tertulis lainnya.
Bukti kesaksian merupakan bukti yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, 'atau dengan meminta pernyataan
tertulis. Bukti analisis merupakan bukti yang dikembangkan oleh auditor dari bukti audit fisik, dokumen dan kesaksian. Bukti analisis ini dapat berupa perbandingan, nisbah, perhitungan dan argumen logis lainnya. Bukti audit dinyatakan cukup jika memenuhi syarat untuk mendukung temuan audit. Bukti audit yang cukup berkaitan dengan jumlah bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu simpulan audit. Untuk menentukan kecukupan bukti audit, auditor harus menerapkan pertimbangan keahliannya secara profesional dan obyektif. Bukti disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundangundangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti itu sendiri.
b.
Bukti fisik yaitu bukti yang diperoleh dari pengukuran dan
d.
e.
f. g
2.7
Bukti disebut relevan jika bukti tersebut logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan simpulan audit. Auditor harus menguji bukti audit yang dikumpulkan. Pengujian bukti dimaksudkan untuk menilai kesahihan bukti, yaitu kesesuaian antara informasi yang terkandung dalam bukti tersebut dengan kriteria yang ditentukan. Teknik audit yang digunakan dalam pengujian bukti meliputi konfirmasi, inspeksi, pembandingan, penelusuran hingga bukti asal, dan wawancara. Auditor dapat menggunakan hasil pekerjaan tenaga ahli untuk mendukung dugaan atau kesimpulan auditnya. Auditor harus mempunyai pemahaman yang baik tentang teknik dan prosedur pengumpulan bukti dan pengujiannya.
Temuan hasil audit dituangkan dalam notisi audiUlembar temuan audit untuk selanjutnya dilakukan komunikasi dengan auditi guna mendapatkan tanggapan, klarifikasi dan kesanggupan untuk menindaklanjuti temuan hasil audit dimaksud.
2.8. Auditor harus menyiapkan dan menatausahakan dokumen audit dalam bentuk kertas kerja audit, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Dokumen audit yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit harus berisi informasi yang cukup untuk memastikan bahwa dokumen audit tersebut dapat menjadi bukti
b. c. d.
yang mendukung simpulan, temuan, dan rekomendasi auditor. Informasi yang dimasukkan dalam dokumen audit menggambarkan catatan penting mengenai pekerjaan yang dilaksanakan oleh auditor sesuai dengan standar dan simpulan auditor. dokumen audit didasarkan atas Kuantitas, jenis, dan pertimbangan profesional auditor. Dokumen audit berisi. tujuan, lingkup, dan metodologl audit, termasuk kriteria pengambilan uji-peti k (sam pl i ng) yang dig unakan dokumentasi pekerjaan yang digunakan untuk mendukung pertimbangan profesional dan temuan auditor; bukti tentang supervisi terhadap pekerjaan audit yang dilakukan; penjelasan auditor mengenai standar yang tidak diterapkan, apabila ada, alasan, dan akibatnya. Penyusunan dokumentasi audit harus cukup rinci untuk memberikan pengertian yang jelas tentang tujuan, sumber dan simpulan yang
isi
-
;
e.
dibuat oleh auditor, dan harus diatur secara jelas sehingga
f.
ada
hubungan antara temuan dengan simpulan yang ada dalam laporan hasil audit. Dokumen audit harus disimpan secara tertib dan sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk, dan dianalisis
3. STANDAR PELAPORAN Standar Pelaporan terdiri dari 3. 1. Auditor harus membuat laporan hasil audit (LHA) sesuai dengan penugasannya yang disusun dalam format yang sesuai dengan ketentuan. 3.2 Laporan hasil audit harus tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, serta jelas, dan seringkas mungkin. :
3.3.
LHA dibuat oleh ketua tim dalam jangka waktu 3 hari setelah selesai pelaksanaan audit (disesuaikan dengan hasil Lokwas)
3.
4.
LHA ditandatangani oleh Inspektur Wilayah dan saran tindak lanjut (STL) ditandatangani oleh Inspektur Jenderal.
3.
5.
Pelaporan hasil audit harus memuat: - Ruang lingkup dan tujuan audit; - Pernyataan bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar audit; - Temuan dan rekomendasi audit. dengan penjelasan sebagai berikut: a. Temuan dan rekomendasi yang disampaikan kepada auditi harus dikemukakan secara objektif dan didukung bukti yang relevan, kompeten, dan cukup material, sehingga auditi dapat memahami simpulan dan/atau rekomendasi tersebut secara utuh. b. Pelaporan hasil audit dapat mengungkapkan prosedur yang tidak atau belum dapat diselesaikan selarpa proses audit dengan disertai alasan yang jelas. c. Pelaporan hasil audit dapat memuat pernyataan bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar audit Inspektorat Jenderal.
4. STANDAR TINDAK LANJUT 4. 1. Auditor harus mengkomunikasikan kepada auditi bahwa tanggung jawab untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi berada Pada auditi. Komunikasi mengenai tanggung jawab penyelesaian tindak lanjut dimaksudkan untuk menegaskan bahwa auditi bertanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit. Penegasan ini diperlukan agar pihak auditi dapat mengambil tindakan konkrit sesegera mungkin.
Sebelum kegiatan audit berakhir, auditor harus memperoleh pernyataan
atau penegasan tertulis dari auditi bahwa hasil auditnya ditindaklanjuti.
akan
4.2.
Pemantauan
dan penilaian tindak lanjut bertujuan untuk
memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh auditi sesuai saran dan rekomendasi hasil audit. 5. PENUTUP Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan belum diatur dalam Standar Audit Inspektorat Jenderal ini, akan diatur kemudian.
INSPEKTUR JENDERAL,
//
P,A
L
fl
',-/
0 H. M. SUPARTA N I P 1 95407 07 1984021001
