KEMENTERIAN KESEHATAN HI
INSPEKTORAT JENDERAL JI. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Ka\llng N o.4
-l}
Kuningan - Jakarta Selatan 12<)50
TeJr. 021 - 52015lJO ( Hunting) - I't:s. 3100 , .) I()2. 3 104 Fax. 021 - 52()15XlJ/5223011
KEPUTUSANINSPEKTURJENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK IINDONESIA
NOMOR : 01 T.PS.00.00.211.6236.2011
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2012
INSPEKTURJENDERAL
KEMENTER'I AN KESEHATAN REPUBLIK INDONESI'A Menimbang
Mengingat
a.
bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang kesehatan secara efektif dan efisien sebagai upaya mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan percepatan pemberantasan KKN p erlu adanya pengawasan yang profesional dan akuntabel
b.
Bahwa dal1am rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta untuk meningkatkan kualitas pengawasan program pembangunan kesehatan diperlukan kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
c.
8ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kemkes RI tentang Kebijakan Pengawasan Tahun 2012.
1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2.
Undang-Undang Nomor 17 T ahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.
Undang-Undang Nomor Perbendaharaan Negara;
1
Tahun
2004
tentang
4 . Undang-Undang Nomor 15 Tah un 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ; 5. Undang-Undang Nomor Pem erintahan Daerah ;
32
Tahun
2004
tentang
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pu sat dan Pemerintah Daerah;
7.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
2004
tentang
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/03/M .PAN/ 02/2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2006; 11 .
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NeQlara Nomor PER/OS/M.PAN/ 03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
RI Nomor 12. Peraturan Menteri Kesehatan 1144/MENKES/PERNIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; 13.
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 238/Menkes/SKlIV/2009 tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Departemen Kesehatan RI;
14.
Instruksi Menteri Kesehatan RI Nomor 234/Menkes/IMS/II/2005 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasa n Intern Pemerintah;
15.
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/02/1npanl 01/2005 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
MEMUTUSKAN
Menetapkan Pertama
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 ;
Kedua
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2012 sebagaimana dimaksud Diktum Pertama tercantum dalam lampiran keputusan ini;
Ketiga
Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua agar digunakan sebagai pedoman pelaksanaan dalam pelaksanaan pengawasan oleh aparatur pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI;
Keempat
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pad a tanggal Desember 201 1
Inspektur Jenderal,
Yud
~t)a Ishak Ojuarsa
i NIP. 1 5410011983111001
Lampiran Kepulu san In spektur Jenderal Kem enkes Nomor . 01 TPSOOOO .21 4.6236 2011 .
KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2012
BASI
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Reformasi perundang-undangan tentang keuangan negara telah melahirkan beberapa ketentuan yang mendasari pengelolaan keuangan Negara pada Instansi Pemerintah yaitu: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU l\Jo. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara
Sejalan dengan reformasi bidang keuangan negara tersebut, seluruh Instansi Pemerintah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangannya secara transparan dan akuntabel serta dibuat pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Selanjutnya Laporan keuangan tersebut setiap tahun ak an diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk diberikan opini yang mengga mbarkan apakah pengelolaan keuangan suatu intansi sudah transparan, akuntabel dan dilaporkan sesuai dengan SAP . Kementerian Kesehatan sampai saat tni dianggap belum memadai dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara, hal ini terlihat dari hasil audit BIPK terhadap pelaporan keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2009 dan 20 10 yang menyat akan opini disclaimer. Beberapa permasalahan yang menjadi catatan BPK atas Kementerian Kesehatan antara lain : 1. Penggunaan Bagan Akun Standar (BAS) 2. Pengeloiaan Anggaran 3. Pengelolaan Hibah Langsung 4. Penatausahaan PNBP 5. Pengadaan Barang & Jasa 6. Perjalanan Dinas 7. Penatausahaan BMN - Aset Tetap dan Aset Persediaan
Kebijakan Pengawasan Inspekloral.Jenderal Kemenkes 2012
Laporan
Keuangan
Terkait dengan permasalahan tersebut , Pimpinan Kementerian Kesehatan telah mencanangkan komitmen 'Ra ih WTP" serta telah menetapkan Strategi langkah langka h cepat (Quick Wins) untuk mewujudkan Opini WTP tahun 2012 terhadap LK tahun 2011, sebagai berikut: 1. Komitmen Meraih WTP melal.ui Pakta Komitmen WTP, Semboyan "Raih WTP" yang diwujudkan dalam PIN , Banner , Leaflet, dan Pedoman; 2 Pembentukan Satgas WTP di tingkat Kem enterian yang dit,i ndaklanjuti dengan pembentukan S atgas WTP di tingkat Eselon I; 3. Pembenahan SDM di bidang keuangan melalui penataan kembali (rekruitmen , pelatihan, dan penempatan );
4 Membentuk Tim Kons ultasi Pengadaan Barang/Jasa;
5. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan keg iatan dan pertanggungjawaban keuan9an ; 6. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut LHP ; 7. Penguatan Penyelenggaraan SPIP melalui Penetapan Kebijakan dan Peraturan ; 8. Pelaksanaan Monitoring Bulanan . Inspektorat Jenderal merupakan Institusi yang bertanggung jawab untuk mengawal dan memastikan berjalannya seluruh proses pelaksanaan strategi langkah-Iangkah cepat (Qui ck Wins) untuk mewuj udkan Opini WTP tahun 2012, oleh sebab itu Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah perlu melakukan berbagai terobosan serta pembenahan dalam melaksanakan fungsinya agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi Kementerian berupa peningkatan efektifitas manajemen risiko (risk management) , pengendalian dan tata pemerintaha n yang baik (good governance). Dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut, Inspektorat Jenderal tidak lepas dari tugas pokok yang telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1144/MENKES/PERNIII/2010 tanggal19 Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan , yaitu melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan mempunyai fungsi : 1. Penyiapan perumusan kebijaka n pengawasan intern di Ii'ngkungan Kementerian Kesehatan ; 2. Pelaksanaan pengawasan intern di lin9'kungan Kementerian Kesehatan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu , evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tuj,uan tertentu atas penugasan Menteri Kesehatan; 4 . Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Kesehatan ; dan 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. Untuk dapat me!aksanakan peran pengawasan secara optimal perlu ditetapkan prioritas sasaran pengawasan yang dituangkan kedalam Kebijakan Pengawasan .
2. Ruang Lingkup Kebijakan pengawasan merupakan acuan dalam melaksanakan program pengawasan guna mendorong terwujud nya pengawasan Inspektorat Jenderal Kemenkes berjalan lebih efektif, yang pada akhirnya dapat memberi kontribusi dalam mewujudkan 2
Kebijakan Pengawasan Insp ektorat Jenderal Kemenkes 20 J2
pemerintahaan yang baik (good governance) serta terciptanya aparatur yang akuntabel, bersih dan bebas Korupsi , Ko~ usi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Kementerian Kesehatan . Pengawasan dilakukan untuk memastikan tercapainya program-program prioritas Kementerian Kesehatan secara efektif, efisien dan ek onomis sesuai deng an peraturan perundang-undangan yang berlaku Pengawasan yang dilakukan diarahkan untuk memastikan bahwa tug as-tugas yang dilaksanakan oleh unit utama beserta UPT Vertik aln ya serla peng elolaan dana dekonsentrasi, dana tugas pemba ntuan dan bantuan sosial telah dilaksanakan secara efektif dan efisien .
3. Maksud dan Tujuan Kebijakan pengawasan dimaksudkan untuk memberikan arah terhad ap program Inspektorat Jenderal dalam mengawasi seluruh kegiatan strategis dan prioritas Kementerian Kese hatan, sehingga tujuan program Kementerian Keseh atan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan penyusunan Kebijakan Pengawasan adalah : 1. Menetapkan arah kebijakan , program dan kegiatan pengawasan di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2012 . 2. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien , serla memberikan sumbangan nyata bag i keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan . 3. Menjadi dasar penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2012.
4. Pengertian-pengertian
1. Pengawasan Fungsional atau Wasnal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional, baik intern maupun ekstern pemerintah, terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat, agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan . 2. Pengawasan Masyarakat atau Wasmas adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah, sidampaikan secara lisan atau tulisan kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan, berupa sumbangan pikiran , saran , gagasan atau pengaduan yang bersifat membangun, baik secara lang sung maupun melalu i media massa. 3. Audit Kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek ekonomis , efisiensi dan efektivitas. 4. Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja , antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.
3
Kebijakan Pengawasan Inspektorat l enderal Kemenkes 201 2
5 Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesua i dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetap'kan 6. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah diteta pkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kebe rhasilan atau kegagalan suatu keg iatan dalam mencapai tujuan. 7 Pemantauan adalah proses penilaian kemaJuan sua tu program atau kegiatan dalam me ncapai tujuan yang telah ditetapkan 8. Satuan Organisasi adalah unit organisasi di mana diselenggarakan kegiatan kegiatan administrasi yang di dalamnya terd apat pejabat-pejabat yang mengurusi administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan administrasi um um . 9. Satuan Kerja adalah unit organisasi yang melaksanakan administrasi terte ntu dan tidak memenuhi unsur yang menangani urusan kepegawaian, keuangan , perlengkapan dan adm inistrasi umum. 10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satua n organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas t.eknis operasional, tugas teknis penunjang dan tugas teknis yang berhubung an dengan pelayanan masyarakat 11. Auditor adalah pejabat fungsional PNS dilingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 12. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan peng eluaran dalam ra ngka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dilaksanakan untuk instansi vertikal pusat dan di daerah . 13. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dalam rangka tug as pembantuan . 14. Penilaian Resiko adalah kegiatan penHaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. 15. Kode Etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pembantuan. 16. Klarifikasi adalah proses penjernihan atau kegiatan yang berupa memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pad a proporsi yang sebenarnya dari sumber pengaduan dan instansi terkait
4
Kebijakan Pengawasan Inspekloral }enderal Kemenkes 2012
BAB II
KEBIJAKAN PENGAWASAN TAHUN 2012
A.
Tujuan Pengawasan
Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan bertujuan untuk : 1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan , kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan. 2. Memberikan peringatan dini dan m~ningkatkan efektivitas serta pengendalian intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas da n fungsi Kementerian Kesehatan . 3. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tug as dan fungs i Kementerian Kesehatan yang akuntabel.
B. Arah Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal, sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dituntut untuk terus mengawal perj3'Ianan menuju "Raih W TP 2012", hal tersebut dilakukan melalui peningkatan peran dan fungsi pengawasan yang mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), memastikan pelayanan publik dilaksanakan sesuai kebijakan dan rencana yang ditetapkan serta mendorong agar tujuan pembangunan kesehatan dapat dicapai secara hemat, efisien, efektif dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga pada akhirnya diharapkan akan memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian target "Raih WTP20 12". Kebij akan pengawasan Iljen Kementerian Kesehatan tahun 2012 ditetapkan untul< memberikan arah dan acuan bagi Inspektorat Jenderal dalam melakukan kegiatan pengawasan secara efektif dan efesien mel,alui : 1. Peningkatan peran Inspektorat Jenderal sebagai : a. Konsultansi , yaitu memberikan arah/petunjuk kepada suatu masalah agar kebijakan yang ditempuh obyek pengawasan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . b. Katalisator, yaitu senantiasa mendorong/memacu terjadinya perubahan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. c. Watchdog, yaitu mengawasi jalannya roda organisasi dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan. 2. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan a. Penetapan kegiatan yang menjadi prioritas (unggulan) pengawasan. b. Pencegahan dan Pemberantasan KKN. c. Penerapan PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kesehatan . d. Penyusunan PKPT berdasarkan penilaian risiko kegiatan di masing-masing unit utama, program/satuan kerja. 5
Kebijakan Pengawasan /nspekloraf .!enderal Kem enkes 2012
e. Konsistensi pada penerapan NSPK pengawasan 3 Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kernenteri an Kesehatan rnenuj u Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), rnelalui : a.
Peningkata n kualitas reviu laporan keuangan Tujuan dilakukannya reviu adalah untuk rnernberikan keyakinan entang
akurasi, keandalan dan keabsahan inforrnasi yang dilakukan atas laporan
keuangan agar Ilaporan 'keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP).
Reviu yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal pada tahun 2012 adalah :
1) Reviu atas Laporan Keuangan Kernkes tahun 2011 semester II.
2) Reviu atas Laporan Keu angan Kernkes tahun 2012 semester I.
b. Pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis risiko Pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis risiko dilakukan dengan mengawa l penyusunan laporan keuangan setiap satuan kerja yang dilakukan dengan bekerja sarna BPKP sesuai denga n Nota Kesepahaman/MoU antara Itjen Kernkes dengan BPKP Nomor 10771 Menkes/SKBNIII/2010 tanggal10 Agustus 2010. c. Monitoring dan evaluasi dari penyusunan la.poran keuangan Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut hasil pengawasan dilakukan dengan mengundang seluruh satuan kerja yang bermasalah , dilakukan di 3 (tiga) regional. 4. Percepatan Tindak Lanj"ut Hasil Pengawasan APF Salah satu penilaian kinerja Satuan Kerja adalah berdasarkan hasil audit Aparat Pengawasan Funfsional (APF), untuk itu Itjen Kemenkes rnempunyai peran yang sangat penting dalarn memantau percepatan tindak lanjutnya. Percepatan tindak lanj ut dilakukan melalui pemantauan dan pemutakhiran data penyelesaian tindak lanj ut hasil audit yang dilakukan secara berkala. 5. Peningkatan Kualitas SOM Pengawasan Peningkatan kua'litas SOM pengawasan dilakukan melalui Oiklat Substansi Audit, mengikuti seminar, Oiklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA). 6. Sinergi Pengawasan dengan APIP lain Sinergi pengawasan dilakukan melalui kerjasama dengan aparat pengawasan lain, baik dari intern maupun ekstern pemerintah. 7. Penyelesaian pengaduan masyarakat.
C. Sasaran Pengawasan 1. Sekretariat Jenderal Sasaran audit di lingkungan Sekretariat Jenderal meliputi audit terhadap satuan kerja unit utama terdiri dari : Biro Perencanaan dan Anggaran; Biro Kepegawaian; Biro Keuangan dan Barang Milik Negara ; Biro Hukum dan Or9anisasi ; Biro Umum; 6
KebiJakan Pengawasan lnspekloral }enderal Kemenkes 2012
Pusat Data dan Informasi, Pusat Ke rjasama Luar Negeri; Pusat Pe nanggulangan Krisis Kesehatan; Pusat Pembiayaa n dan Ja minan Kesehatan, Pusat Ko munikasi Publik; Pusat Promosi Kese hatan, Pusat Inteligensia Kesehatan;Pusal Kesehatan Haji;Satuan KerJa Vertikal dan Satuan KerJa penerima dana Deko nse ntrasi dan Tugas Pembantuan. 2. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Sasaran audit di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan meliputi Se retariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan; Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar; Dlrektorat Bina Upaya Kesehata n Rujukan; Direktorat Blina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisan Medik; Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan; Direktorat Bina Kesehatan Jiwa ; Satuan Kerja Vertikal se rta Satuan Kerja penerima dana DekonsentrasilTugas Pemban tu an 3. Inspektorat Jenderal Sasaran audit di lingkungan I'nspektorat Jenderal meliputi audit terh ad ap kinerja Sekretariat Itjen; Inspektorat I; Inspektorat II; Inspektorat III; Inspekto rat IV dan Inspektorat Investig asi 4. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Sasaran audit di lingkungan Direktorat Jenderala Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak meliputi Sekretariat Ditjen Bina Gizi dan KIA; Direktorat Bina Kesehatan Anak; Direktorat Bina Kesehatan Ibu; Direktorat Bina Gizi; Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan tradisional, Alternatif da n Komplementer; Direktorat Bina Kesehatan kerja dan Olahraga; Satuan Kerja Vertikal; Satuan Kerja peneri ma Dana DekonsentrasiiTugas Pembantuan. 5. Direktorat Jenderal PP & PL Peningkatan pembinaan dan pengawasan melalui audit kinerja pad a unit utama di lingkungan Ditjen PP & PL (Set. Ditjen PP&PL; Dit. Surveilans , Imunisasi, Karantina dan Keseha tan Matra; Dit. Pengedalian Penyakit Menular Langsung; Dit. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang; Dit. Pengendalian Penyakit Tidak Menular; Dit. Penyehatan Lingkunga n), Satuan Kerja Vertikal; Satuan Kerja Penerima Dana DekonsentrasilTugas Pembantuan. 6. Badan Litbangkes Peningkatan pembinaan dan pengawasan melalui audit kinerja unit utama di lingkungan Badan Litbangkes (Set Badan, Pusat Biomedis dan Tekonologi Dasar Kesehatan; Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik; Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat; Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat) dan Satuan Kerja Vertikal. 7. Direktorat Jenderal Binfar & Alkes Sasaran audit di ling kung an Ditjen Binfar & Alkes meliputi audit terhadap satuan kerja unit utama terdiri dari : Set Ditjen Binfar & Alkes, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan ; Direkrorat Bina Pelayanan Kefarmasian; Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alkes; Direktor'at Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian. Selain itu Satuan kerja penerima Dana Dekonsentrasi.
7
Kebijakan Pengawasan Inspekloral Jenderal Kemenkes 2012
8 Badan PPSDM Kesehatan Sasaran audit di lingk ungan Badan PPS DM K rneliputi aud it terha da p satuan kerJa unit utarna terdiri dari : Set BP PS DMK , Pus at Perencanaan dan Pendayagunaan SDMK ; Pusat Pendidikan dan Pelatih an Aparatur; Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan ; Pusat Standarisas i, Sertifikasi dan Pendidikan Berke lanjutan SDMK . Di samping itu Satuan Kerja Vertikal dan Satuan Kerja Penerirna Dana Dek onsentrasi .
D. Kegiatan Pengawasan 20 12 Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kernenterian Kesehatan RI tahun 2012 , dijaba rkan dalarn kegiatan-kegiata n sebagai berikut:
1. PENING KATAN PEN GAWASAN DAN PENDA MPINGAN LAPORAN KEUANGAN MENUJU RAIH WTP
a. Audit Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jend eral terhadap pelaksana an Prograrn Kesehatan rnelalui kegiatan . 1) Audit Reguler ya itu audit terhadap Unit Utarna, Satker Vertik al , Satk er Penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan , Pelayanan Kesehatan Haji 2) Klarifikasi , Audit dengan Tujuan Tertentul Audit Investigasi yang dilaksanakan atas instruksi pimpinan , pengaduan masyarakat, Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler ya ng perlu pemeriksaan lebih lanjut 3) Joint Audit dengan APIP lain meliputi audit terhadap pelaksanaan program Jamkesmas, Jampersal dan BOK. b. Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan yang dil aksanakan Inspektorat Jenderal terdiri dari :
1) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
2) Monitoring SPIP di Lingkungan Kementerian Kesehatan
3) Monitoring/Evaluasi Tindak Lanjut atas la poran hasil audit terkait
penanganan Pengaduan Masyarakat
4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
5) Evaluasi Kinerja dalam Pelaksanaan Anggaran Kemenkes
c. Reviu Laporan Keuangan Salah satu bentuk pengawasan Inspekt orat Jenderal adalah dengan melakukan reviu terhadap laporan keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan PP No . 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah Kementerian Kesehatan yang akan disampaikan kepada Ment eri Keuangan untuk dikonsolidasikan sebagai bag ian pertanggungjawaban keuangan pemerintah . Reviu bertuj uan untuk memberikan keyaki nan akurasi, keandalan dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan . Sasaran reviu adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan Kementerian Kesehatan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sebagai upaya meminimalkan tingkat kesalahan dan penyimpanga n dalam laporan keuangan makan Inspektorat Jenderal melakukan pendampingan awal 8
Kebijakan Pengawasan Inspekloral .lenderal Kemenkes 20 12
proses pengelolaan dan pen yus unan laporan keuangan dan Bimbingan Tekn is Pe nyusunan Laporan Ke uangan Be rbas is Resik o serta pen ataan pengelola an aset. d Gelar Pengawasan Gel ar Pengawasan dilaksanakan pada audit regule r maupun audit dengan tuju an tertentu/audit investigasi 2. PENINGKATAN PERAN APIP SEBAGAI QUALITY ASSURANCE (PENJAMIN MUTU ) DAN MANAJEMEN PENGAWASAN UNTU K MENOUKUNG REFORMASI BIRO KRASI a. Peny usun an Panduan bagi Inspektorat Jenderal sebagai quality assurance dan consulting, meliputi penyusunan pedoman audit regular dan audit dengan tujuan tertentu b. Peningkatan Komitmen dan Pemahaman Penyelenggaraan SPIP c. Ti m Kon sultasi Pengadaan Barang dan Jasa d. Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan dengan ruang ling kup : 1) Asistensi Penerapan SPIP 2) Koordinasi Penanganan Pengadu an Masyarakat 3) Pembinaan Hasil-hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut e. Si stem deteksi dini (early warning system ) program prioritas Kementerian Kesehatan yaitu Jamkesma s, Jampersal dan BOK. f. Sosialisasi Penguatan Teknis dan Manajemen Itjen Kemkes RI g . Penyusunan Ookumen Usulan Reformasi Birokrasi h. Penguatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur I. Penyusunan Profil Pengawasan Itjen Kemkes RI 3. PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS SOM Oalam Upaya peni ngkatan kuantitas dan kualitas , ketrampilan , kapabilitas dan profesional isme SOM pengawasan Itjen dilakukan melalui a. Rekruitmen SOM b. Peningkatan Kapasitas SOM Meng enai Pembelajaran Organisasi Itjen c. Pendidikan dan Pelatihan Eksternal d. Peningkatan SOM Pengawasan e. Peningkatan 80M Perencanaan/Keuangan/Kepegawaian f. Pembinaan Administrasi Kepegawaian g. Penelitian , Klasifikasi , Registrasi , dan Penerapan Sistem Kearsipan h. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 4 . PERENCANAAN PROGRAM PENGAWASAN LlNTAS PROGRAM DAN LlNTAS SEKTOR a. b. c.
Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pengawasan Rapat Kerja Pengawasan Rapat Koordinasi Pengawasan, meliputi : 1. Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) diantara jajaran APIP untuk memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan , memantapkan sinergi pengawasan , dan sekaligus mengelim inasi adanya tumpang-tindih pelaksanaan audit. 2. Rakorwas Nasional yang diikuti unsur APIP Pusat dan Oaerah dengan tuj uan untuk membahas isu-isu pengawasan yang relevan .
9
Kebijakan Pengawasan fn spekloral lenderal Kemenkes 20 12
3. Rakorwas Inspektorat Jenderal Kemkes yaitu koordinasi dengan Satker di lingkungan Kementerian Kesehatan, guna membahas kebijaka[l pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan APF yang dilakukan se cara regional d. Koordinasi pengawasan lintas sektor yaitu kerjasama dengan Badan PPSDMK dalam hal pembuatan modul dan Pelatihan Auditor secara terstruktur e Pengumpulan Bahan Awal Pengawasan f. Penyusunan, Pengolahan dan Analisa Data sebagai upaya pelaksanaan tertib administrasi yang dilakukan secara berkala ( bulanan, triwulanan dan tahunan)
5. PERCEPATAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN Memperhatikan masih banyaknya temua n hasil pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional (APF) yang belum di tindakla njuti maka perlu dilakukan langkah-Iangkah percepatan tindak lanjut sebagai berikut : a. Evaluasi Hasil- Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut b. Pemuktahiran Hasil Pengawasan dengan APF c. Meningkatkan Upaya Penyelesaian Tindak Lanjut
6. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENGAWASAN
Salah satu penunjang kelancaran pelaksanaan dan peningkatan pengawasan adalah dengan tersedianya informasi-informasi pengawasan melalui : a. Sarana informasi Itjen yaitu melalui Website Itjen Kemenkes yang terus di update b. Pengembangan dan update software, hardwere Sistem Informasi Manajemen (SIM) c. Jurnal / majalah Inforwas sebagai media komunikasi internal dan eksternal Inspektorat Jenderal
10
KebUakan Pengawasan 1nspektorat .fenderal Kemenkes 2012
BAB III INDIKATOR KINERJA Dalam rangka reformasi birokrasi di bidang perencanaan dan penganggaran untuk RPJMN 2010-2014 dilakukan restrukturisasi program dan kegiatan dengan tujuan untuk meletakan prinsip dasar penerapan ang g aran berbasis kinerja. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan tahun 2012 menetapkan program dan kegiatan prioritas, sasaran , indikator outcome, indikator output serta target sebagai berikut -
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
Peningkatan Pengawasan dar Meningkatnya pengawasan dan Presentase unit kerja yang menerapka n akuntabilitas aparatur Kementerian administrasi yang akuntabel Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan Kesehatan
1. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Pembinaan Upaya Kesehatan dan Setje n
Pengawasa n dan p embinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Gizi & Kesehatan Ibu & Anak dan Itjen
2.
Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen PP&PL dan Balitbangkes
3.
Meni ngk atnya peng awasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Pembinaan Upaya Kesehatan dan Setjen
Meningkatny a pen gaw asa n dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditj en Bina Gizi & Kesehatan Ibu & Anak d a n Itjen
Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen PP&PL dan Balitbangkes
TARGETI 2012 6S
1 Jum/ah Satuan Kerja dilingkungan Diljen Pembina an Upaya Kesehatan dan Setjen yan di eva/uasi /aporan kinerja dan keuangannya untuk mempero/eh opini Wajar Tanp a Perigecua/ian (WTP)
158
2 Persentase temuan laporan hasil pengawasa yang ditindak lanjllti
65
1 Jum/a/l Satuan Kerja dilingkllngan Diljen Bin Gizi & KesehMan /bu & Anak dan It}en yang o · eva/llasi /aporan kinerja dan keuangannya untllk mempero/eh opini Wajar Tanp a Pengecua/ian (WTP)
45
2 Persentase temuan laporan hasil pengawasa yang ditindak lanjuti
65
1 Jum/ah Satuan Kerja di/ingkungan Ditjen 128 PP&PL dan Badan Litbangkes yang di eva/ua , i /aporan kinerja dan keuangannya untuk mempero/eh opini Wajar Tanpa Pengecua/ian (WTP)
2 Persentase temuan laporan hasil pengawasa yang ditindak lanjuti
4 . Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Kefarmasian & Alkes dan Bada PPSDMK
Meningkatnya pengawasan dan 1 pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Kefarmasian & Alkes dan Badar I PPSDMK
!I
5. I Pengusutan dan investigasi I
kasus-kasus yang berindikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan
Meningkatnya pengusutan dan investigasi kasus-kasus yang berindikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tu gas dan fungsi Kementerian Keseha tan
105
2 Persentase temuan laporan hasil pengawasa yang ditindak lanjuti
65
1 Presentase pengusutan dan investigasi kasu
40
kasus yang berindikasi merugikan negara da menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan
2 Jumlah NSPK tentang pemeriksaa n investiga i yang ditetapkan
, ,
6. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Pada I Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan
Jum/ah Satuan Kerja di/ingkungan Diljen Binfar & A/kes dan PPSDM Kesehatan yang c . eva/uasi /aporan kinerja dan keuangannya un/uk mempero/eh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
65
Meningkatnya dukungan manajemen 1 Presentase hasil pemutakhiran tindak Ianjut hasil pengawasan dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan
2 ,
60
I I
2 Presentase unit kerja yang menerapkan SPIP
50
3 Jumlah rancangan regulasi dan stan dar yang disusun
10
I
11
Kebijakan Pengawasan fnspeklorat lenderal Kemenkes 2012
BAB IV
PENUTUP
Kebijakan pengawasan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam menentukan arah pelaksanaan kegiatan pengawasan yang berada dalam tatanan sistem manajemen pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, agar diimplementasikan oleh seluruh jajaran Orga nisasl Inspektorat Jenderal dalam rangka pencapaian tujuan. Bagi Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, hendaknya kebijakan pengawasan ini menjadi referensi dalam pelaksanaan program kesehatan terutama dalam membangun sistem dan melaksanakan pengawasan di lingkup tugas dan kewenangannya. Lebih lanjut diharapkan Kebijakan pengawasan ini dapat diterjema hka n lebih operasional ke dalam bentuk kegiata n pengawasan yang pada akhirnya d.apat mendorong terciptanya pengawasan yang lebih efektif dan efisien di ling ku ngan Kementerian Kesehatan. Demikian Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan ditetapkan agar dapat dilaksanakan, dan seluruh Satuan Kerja di Iling kungan Kementerian Kesehatan diharapkan mendukung terlaksananya kebijakan peng awasan Inl.
Jakarta,
Desember 2011
Inspektur Jenderal
Yudh NfP.
r~h.k
Dju.,..
541001 198311 1 001
12
Kehijakan Pengawasan /n.spekloral .fendera/ Kemenkes 20/2
