Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI

Kata Pengantar

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Resolusi Rakerkesnas 2016 merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan tahun 2016, kegiatan pembangunan kesehatan tahun 2017 dan pembahasan isu strategis lain. Proses perumusannya melibatkan seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan terpilih dalam tinjauan Sistem Kesehatan Nasional. Butir-butir dalam resolusi sejalan dengan amanah Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang membagi Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Resolusi Rakerkenas 2016 tidak akan berarti apa-apa tanpa dukungan serta implementasi dari Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, serta pemangku kebijakan lintas Kementerian/Lembaga terkait. Oleh karena itu saya berharap agar semua pihak yang terlibat dapat menjalankan peran sesuai dengan kewenangannya. Akhir kata, saya ucapkan terimakasih atas peran serta semua pihak yang terlibat, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi upaya kita bersama. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI

dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes

Resolusi Rakerkesnas Tahun 2016

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL

Selasa, 5 April 2016

TAHUN 2016 RANGKUMAN LAPORAN RESOLUSI KEBIJAKAN 1. Rapat Kerja Kesehatan Nasional Kementerian Kesehatan merupakan forum tertinggi sosialisasi, pembahasan dan perumusan Prioritas Kebijakan Program Pembangunan Kesehatan yang dihadiri oleh seluruh pemangku kebijakan di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tujuan merumuskan resolusi/kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan tahun 2016, informasi kegiatan pembangunan kesehatan tahun 2017 dan pembahasan isu strategis lain dengan tema “Keluarga Sehat Pilar Utama Bangsa yang Kuat”. Laporan ini merangkum hasil–hasil utama dari 10 topik isu yang dibahas pada Forum Pra Rakerkesnas, yang melibatkan seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT terpilih dalam tinjauan subsistem-subsitem. 2. Pembahasan Program Pembangunan Kesehatan pada: (1) Subsistem Upaya Kesehatan; (2) Subsistem Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; (3) Subsistem Pembiayaan; (4) Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan; (5) Subsistem Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan; (6) Subsistem Manajemen dan (7) Subsistem Pemberdayaan Masyarakat. 3. Butir resolusi hasil penapisan subsistem-subsistem difokuskan pada permasalahan utama daerah. 4. Forum Rakerkesnas Tahun 2016 pada berbagai subsistem akan disampaikan resolusiresolusi sebagai berikut: A.1. Resolusi 1: Penguatan Fasyankes Layanan Primer A.1.1. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan upaya Penguatan Fasyankes terutama dilakukan dengan pemenuhan infrastruktur yang memenuhi standar, diutamakan untuk pelaksanaan upaya promotif dan preventif A.1.2. Membangun sistem informasi keluarga A.1.3. Memenuhi SDM yang terakreditasi sesuai dengan standar Permenkes 75 Tahun 2014 A.2. Resolusi 2: Akreditasi Fasyankes A.2.1. Penguatan Akreditasi Fasyankes dilakukan dengan membangun komitmen pimpinan daerah dalam pelaksanaan akreditasi fasyankes

A.2.2. Pemenuhan SDM yang melakukan akreditasi RS dan Puskesmas serta pemenuhan ketersediaan dan kesinambungan dana akreditasi A.3. Resolusi 3: Sistem Rujukan A.3.1. Pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah tentang kriteria penerapan sistem rujukan A.4. Resolusi 4: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Peningkatan Kewaspadaan Risiko Kejadian Luar Biasa (KLB) A.4.1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi dan edukasi secara berkala dan terus menerus melalui berbagai saluran media kepada masyarakat dengan melibatkan stakeholder dan jejaring tentang bahaya penyakit dan penanggulangannya. Untuk pencegahan penyakit, perlu perubahan perilaku hidup bersih dan sehat serta melakukan upaya CERDIK (Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin berolah raga, Diet seimbang, Istirahat cukup, Kelola Stres). Melaksanakan surveilans dan EWARS sesuai SOP yang dipantau secara berjenjang dengan memastikan setiap petugas terkait memahami dan melaksanakan. Perlu adanya peningkatan kapasitas dengan melakukan in house training maupun pelatihan-pelatihan. Membangun jejaring dan mengembangkan sistem rujukan secara berjenjang termasuk laboratorium nasional dengan mengoptimalkan Labkesda Prov dan kabupaten/kota A.4.2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan spesifik dilakukan secara rutin melalui kajian epidemiologi seperti Imunisasi, IVA dan kryo, pemberian kelambu, kegiatan pengobatan massal untuk penyakit tertentu dan kegiatan spesifik lainnya A.4.3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus melakukan respon cepat yang terintegrasi dan spesifik dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor apabila melalui kajian epidemiologi terdeteksi adanya kemungkinan terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB). Untuk mengoptimalkan penanganan KLB diperlukan simulasi secara berkala untuk penanggulangan wabah/KLB termasuk simulasi pendanaannya dari berbagai sumber dengan melibatkan lintas sektor. A.4.4. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan respon cepat penanggulangan KLB dibutuhkan regulasi daerah yang mengacu pada peraturan yang ada.

B.1. Pemanfaatan hasil temuan Litbang antara lain: Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM), Survai Diet Total (SDT), Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Survai Kesehatan Nasional (Sirkesnas), Monev Nusantara Sehat (NS), Riset Penyakit Tidak Menular (PTM)

B.1.1. Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota sepakat memanfaatkan hasil litbang untuk penyusunan perencanaan dan kebijakan berbasis bukti (evidence base) B.1.2. Dinas kesehatan Provinsi/Kab/Kota sepakat memanfaatkan hasil litbang (factsheet) untuk bahan advokasi kepada pemerintah daerah maupun stakeholder lain agar pembangunan kesehatan menjadi pengarusutamaan pembangunan di daerah masing-masing (antara lain mendapatkan sumber daya terutama dukungan dana untuk pembangunan kesehatan) B.1.3. Dinas kesehatan Provinsi/Kab/Kota sepakat memberikan dukungan terhadap persiapan dan pelaksanaan Riset Skala Nasional dan Riset Strategis lainnya

C.1. Resolusi 1: Peningkatan anggaran kesehatan pusat dan daerah C.1.1. Pemerintah pusat melakukan pengalokasian anggaran kesehatan melalui APBN sektor kesehatan sebesar 5% C.1.2. Pemerintah daerah meningkatkan alokasi APBD kesehatan provinsi/kabupatenupaten/kota 10% di luar gaji C.1.3. Pemerintah daerah mendayagunakan corporate social responsibility (CSR), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan Dana Pajak Rokok C.2. Resolusi 2: Pengalokasian anggaran promotif dan preventif C.2.1. Pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan anggaran kesehatan terutama pada kegiatan promotif dan preventif melalui pengalokasian APBN dan APBD dalam jumlah yang memadai C.2.2. Pemerintah pusat dan daerah melakukan sinkronisasi antara usulan dan realisasi pelaksanaan DAK C.3. Resolusi 3: Pemanfaatan anggaran kesehatan C.3.1. Pemerintah pusat dan daerah memanfaatkan anggaran kesehatan melalui APBN, APBD, DAK non fisik, BOK, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Pajak Rokok, dan Dana Desa untuk kegiatan promotif dan preventif melalui pendekatan keluarga sehat secara efektif dan efisien C.3.2. Optimalisasi dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk turut mendukung kegiatan promotif dan preventif

D.1. Resolusi 1: Jumlah dan distribusi tenaga kesehatan tidak merata antar daerah D.1.1. Pemda Provinsi dan Kab/Kota melakukan pemetaan SDM Kesehatan dengan menggunakan Sistem Informasi SDM Kesehatan dan menyusun perencanaan kebutuhandenganmerujuk pada Permenkes Nomor 33/2015 serta mengajukan formasi CPNS ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Kementerian Kesehatan melakukan advokasi kepada MENPAN-RB dan BKN untuk mengalokasikan formasi CPNS sesuai kebutuhan masing-masing Pemda.

D.1.2. Pemda Provinsi dan Kab/Kota mempunyai kewenangan untuk mengatasi maldistribusi di daerahnya dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota, dan memperkuat kooordinasi dengan BKD dalam penempatan tenaga kesehatan. Kementerian Kesehatan melakukan advokasi ke KEMENDAGRI, KEMENPAN-RB dan BKN agar BKD Provinsi dan Kab/Kota memperhatikan pertimbangan dan usulan Dinkes Provinsi, dan Kab/Kota. D.1.3. Pemda Kab/Kota yang memiliki kapasitas fiskal rendah mengajukan kebutuhan formasi CPNS ke MENPAN dan alokasinya didukung oleh alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2017. Kementerian Kesehatan mengusulkan ke KEMENKEU untuk mengembangkan mekanisme penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk pemenuhan honorSDM Kesehatan di daerah tersebut. D.2. Resolusi 2: Pemenuhan jenis nakes belum sesuai standar D.2.1. Pemda Provinsi dan Kab/Kota dapat memanfaatkan Perpres Wajib Kerja Dokter Spesialis (rancangan) untuk mendistribusikan Dokter Spesialis dengan menyusun rencana kebutuhan dan lokasi RS serta menyiapkan dukungan berupa insentif daerah dan ketersediaan alat kesehatan. Kementerian Kesehatan menempatkan Dokter Spesialis dengan menggunakan APBN dengan prioritas di daerah yang tidak diminati sesuai UU No 23 Tahun 2014, bekerjasama dengan Organisasi Profesi dan Fakultas Kedokteran. D.2.2. Pemda Kab/Kota dapat memanfaatkan dana BOK untuk merekrut tenaga kontrak (sesuai Undang-Undang ASN) promosi kesehatan di setiap puskesmas dengan pendidikan minimal D3 Kesehatan (tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Gizi, TehnisKefarmasian dan Analis Laboratorium).Kementerian Kesehatan akan merevisi Permenkes Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016. D. 3. Resolusi 3: Kompetensi Nakes belum sesuai standar D.3.1. Pemda Provinsi dan Kab/Kota mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan (beasiswa) dan pelatihan. Kementerian Kesehatan memberikan dukungan dalam bentuk dana Dekonsentrasi untuk mendukung upaya tersebut. D.3.2. Pemda Provinsi mengalokasikan anggaran bagi Bapelkes Daerah untuk pengembangan dan pemenuhan tenaga Widyaiswara. Kementerian Kesehatan memberikan dukungan dalam bentuk dana Dekonsentrasi atau mengembangkan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang SDM Kesehatan untuk mendukung upaya tersebut.

D.3.3. Pemda Provinsi dan Kab/Kota mempunyai kewenangan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap SDM Kesehatan dalam bentuk pemberian izin dan pengawasan praktek, kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar dalam rangka meningkatkan kompetensi. Kementerian Kesehatan memberikan dukungan dalam bentuk dana Dekonsentrasi atau Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk mendukung upaya tersebut. D.3.4. Pemda Provinsi (Dinas Kesehatan Provinsi) berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dalam memberikan rekomendasi perizinan pembukaan SMK Kesehatan. Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatur kurikulum pendidikan SMK Kesehatan dan menyusun regulasi lulusan SMK Kesehatan sebagai Asisten Tenaga Kesehatan yang bekerja dibawah supervisi Tenaga Kesehatan. D.3.5. Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan) berkoordinasi dengan Kemenristekdikti untuk percepatan program DLP.

E.1. Resolusi 1: Pengadaan obat dan alkes melalui e-katalog. E.1.1. Pemerintah Daerah memanfaatkan e-katalog seoptimal mungkin untuk menjaga ketersediaan obat dan vaksin di faskes dalam rangka memperkuat pelayanan kesehatan. Dalam hal mengalami masalah dalam pemanfaatan ekatalog, Pemerintah Daerah menerapkan Permenkes No. 63 Tahun 2014 dan Surat Edaran Kepala LKPP No.3 Tahun 2015. E.1.2. Pemerintah Daerah mendorong tenaga ULP memiliki sertifikat pengadaan B/J dalam rangka meningkatkan kemampuan pengadaan obat dan alkes dengan metode e-purchasing E.1.3. Pemerintah Pusat mendorong LKPP untuk memberikan akses e-purchasing kepada RS swasta yang telah bekerja sama dengan BPJS. Dalam hal belum bisa melakukan e-purchasing, mendorong RS Swasta memanfaatkan e-katalog untuk pengadaan secara manual (offline). E.1.4. Pemerintah Pusat mendorong agar setiap satker dan faskes menerapkan emonev katalog obat sebagai instrumen monitoring pengadaan obat melalui ekatalog. E.2. Resolusi 2: Pelaksanaan One Gate Policy pengelolaan obat dan vaksin E.2.1. Pemerintah Daerah mendorong instalasi farmasi menjadi UPT Daerah dalam rangka menerapkan one gate policy pengelolaan obat dan vaksin. E.2.2. Pemerintah Daerah menerapkan one gate policy pengelolaan obat dan vaksin secara optimal, mencakup perencanaan kebutuhan (Rencana Kebutuhan Obat dan Vaksin yang akurat), pemanfaatan e-katalog, e-monev katalog serta penerapan sistem e-logistik. E.2.3. Pemerintah Daerah meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan pengelolaan obat dan vaksin.

E.2.4. Pemerintah Pusat akan menerbitkan regulasi tentang Instalasi Farmasi Pemerintah E.3. Resolusi 3: Terjaminnya ketersediaan, mutu obat dan vaksin serta pemenuhan standar kefarmasian E.3.1. Pemerintah Daerah mengusulkan DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian berdasarkan proposal-based dengan memperhitungkan kecukupan ketersediaan obat 18 bulan, yang didukung data yang akurat, serta mengalokasikan biaya distribusi obat dan vaksin (dengan memperhatikan kondisi geografis -laut dan darat) sampai dengan puskesmas dan jaringannya; E.3.2. Pemerintah Daerah mengusulkan di tahun 2017 biaya distribusi obat dan vaksin sampai dengan puskesmas dan jaringannya dan biaya operasional sistem informasi manajemen logistik obat secara elektronik melalui DAK non fisik; E.3.3. Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian sesuai petunjuk teknis untuk menjamin ketersediaan obat; E.3.4. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan tenaga kefarmasian di instalasi farmasi pemerintah dan puskesmas. E.4. Resolusi 4: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketercukupan tersedianya anggaran bagi pelaksanaan One Gate Policy dan jaminan ketersediaan, mutu obat dan vaksin serta pemenuhan standar kefarmasian.

F.1. Resolusi 1: Penguatan pengawasan perencanaan program dan penganggaran F.1.1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Anggaran Kesehatan berdasarkan prinsip money follow program dan bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Pusat. F.1.2. Satuan Kerja Kantor Pusat, Kantor Daerah dan SKPD penerima alokasi APBN Kementerian Kesehatan harus memperhatikan kaidah-kaidah penyusunan perencanaan penganggaran untuk menghindari adanya output cadangan dan catatan halaman IV DIPA. F.2. Resolusi 2: Penguatan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran F.2.1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Anggaran Kesehatan agar dapat mempercepat penyerapan anggaran. F.2.2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkomitmen dalam meningkatkan kualitas dan transparansi proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. F.2.3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan program pencegahan Fraud JKN di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

F.2.4. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi pencegahan Fraud JKN di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. F.3. Resolusi 3: Penguatan pengawasan pelaporan keuangan F.3.1. Satuan Kerja Kantor Pusat, Kantor Daerah dan SKPD penerima alokasi APBN Kementerian Kesehatan melaksanakan strategi mempertahankan WTP. F.4. Resolusi 4: Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan F.4.1. Satuan Kerja Kantor Pusat, Kantor Daerah dan SKPD penerima alokasi APBN Kementerian Kesehatan berkewajiban menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional (BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal). F.5. Resolusi 5: Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani F.5.1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memenuhi indikator menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

G.1. Resolusi 1: Payung Hukum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat G.1.1. Pemerintah Daerah menerbitkan turunan regulasi daerah sejalan dengan UU No 23 tahun 2014 G.1.2. Pemerintah Pusat menerbitkan inpres dan Pedoman Umum tentang Aksi Gerakan Masyarakat Hidup sehat melalui Bappenas. G.1.3. Pemerintah Pusat menyusun petunjuk teknis Gerakan Masyarakat Hidup sehat oleh Kementerian Kesehatan G.1.4. Pemerintah Pusat melakukan perencanaan terintegrasi antar dan inter K/L terkait dengan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat G.2. Resolusi 2: Strategi Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat G.2.1. Pemerintah Daerah menyusun implementasi dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui pendekatan keluarga G.2.2. Pemerintah Pusat menetapkan strategi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui pendekatan keluarga G.3. Resolusi 3: Advokasi dan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat G.3.1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan advokasi dan sosialisasi tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat secara berjenjang G.4. Resolusi 4: Forum Kab/kota Sehat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat G.4.1. Pemerintah Daerah melakukan penguatan kerjasama lintas sektor melalui pembentukan dan pengaktifan forum kabupaten/kota sehat

G.5. Resolusi 5: Pendayagunaan Sumberdaya G.5.1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendayagunakan sumberdaya yang ada dari Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan G.6. Resolusi 6: Penguatan Kelembagaan G.6.1. Pemerintah Pusat akan mengkaji UKM Primer, Sekunder dan Tersier di berbagai tingkatan G.7. Resolusi 7: Istilah dalam gerakan masyarakat yang ada G.7.1. Pemerintah Pusat akan meninjau kembali istilah gerakan masyarakat yang sudah ada menjadi lebih familiar dan atraktif

Matriks Resolusi Rakerkesnas Tahun 2016 Subsistem Upaya Kesehatan

2

U P A Y A K E S E H A T A N

NO

1

A.1.

4

5

PERMASALAHAN UTAMA

6

2016

Membangun sistem informasi keluarga

Memenuhi SDM yang terakreditasi sesuai dengan standar Permenkes 75 Tahun 2014

A.1.3.

pemahaman tentang konsep akreditasi masih kurang;

Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas

e) Keterbatasan SDM dalam memenuhi standard akreditasi 1. Menyiapkan RS dan Puskesmas; SDM Dinkes Kab/Kota untuk f) Alat, sarana dan mengikuti kegiatan prasarana yang belum memenuhi workshop dan pelatihan SIP standard; 2. Menyediakan g) Kurangnya ketersediaan dan perangkat pendukung kesinambungan implementasi dana akreditasi; Sistem Informasi h) Komitmen pimpinan daerah Keluarga (SI Kel) dan Sistem dan fasilitas Informasi pelayanan Puskesmas kesehatan (fasyankes) serta (SIP)

7

2017

KAB/ KOTA

a) Kurangnya infrastruktur dalam pelaksanaan Terpenuhinya Tersedianya minimal Pemerintah upaya promotif sarana, 1 puskesmas di daerah provinsi dan preventif; prasarana, alat, setiap kecamatan dan kab/kota tenaga, melakukan upaya yang melaksanakan b) Sistem informasi dana/uang upaya promotif dan Penguatan keluarga yang (SPATU) untuk preventif Fasyankes belum optimal; pelaksanaan terutama kegiatan dilakukan dengan c) Sumber Daya promotif dan pemenuhan Manusia (SDM) preventif di infrastruktur yang untuk akreditasi tingkat memenuhi belum memenuhi pelayanan standar, standar Permenkes kesehatan diutamakan untuk 75 Tahun 2014; primer dan pelaksanaan upaya UKBM promotif dan d) Minimnya preventif anggaran untuk akreditasi RS dan Puskesmas;

Penguatan Fasyankes Layanan Primer

3

BUTIR RESOLUSI OUTPUT RESOLUSI

A.1.2

A.1.1.

SUB SISTEM


1. Menyiapkan SDM Dinkes Provinsi untuk mengikuti kegiatan workshop di pusat dan pelatihan SIP 2. Menyediakan dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan pendataan keluarga dan penyelenggaraa n SIP

Tersedianya instrumen Bimtek dan Monev; SDM yang kompeten; dan data dukung pelaksanaan kegiatan Bimtek dan Monev terpadu

8

2016

PROVINSI

INPUT

9

2017


11

2017

Mapping kebutuhan SDM Puskesmas sesuai dengan standar yang tercantum di Permenkes 75 Tahun 2014

Menyelenggara kan workshop SIP di tingkat kab/kota

Tersedianya dukungan sumber daya terhadap pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif di tingkat pelayanan kesehatan primer dan UKBM secara berkesinambun gan

12

13

2017

KAB/KOTA 2016

Subsistem Upaya Kesehatan Hal 1 dari 7

3. Tersedianya infrastruktur yang mendukung implementasi SI Kel dan SIP

2. Tersedianya aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SI Kel) dalam Sistem Informasi Puskesmas (SIP)

1. Tersedianya petunjuk teknis sistem informasi keluarga dalam mendukung program Indonesia Sehat

Pemenuhan infrastruktur Puskesmas yang memenuhi standar, diutamakan untuk pelaksanaan upaya promotif dan preventif melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)

10

2016

PUSAT

INDIKATOR PUSAT

Mendukung pemenuhan kebutuhan SDM di Puskesmas sesuai dengan standar Permenkes 75 Tahun 2014

3. Bimbingan teknsis dalam rangka pendampingan SIP dan Pendataan keluarga

Mapping kebutuhan SDM Puskesmas sesuai dengan standar yang tercantum di Permenkes 75 Tahun 2014

3. Workshop implementasi SIP hingga Puskesmas pada (Oktober 2016)

2. Pelatihan SIP sebanyak 4 batch pada bulan Mei‐Juni 2016

2. Sosialisasi pendataan keluarga

Membangun infrastruktur Puskesmas sesuai standar, diutamakan untuk pelaksanaan upaya promotif dan preventif melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)

16

2016

1. Workshop ToT SIP di 2 regional (Barat dan Timur) pada bulan April‐Mei 2016

15

2017

1. Menyeleng‐ garakan workshop SIP di tingkat kab/kota (Juli Agustus)

Menyelenggara kan Bimtek dan Monev terpadu Promotif dan Preventif ke Kab/Kota

14

2016

PROSES PROVINSI 17

2017

Tersedianya data kebutuhan SDM di Puskesmas sesuai standar yang tercantum di Permenkes 75 Tahun 2014

2. Terselenggaranya SIP

KAB/KOTA 1. Meningkatnya kemampuan SDM di puskesmas untuk menggunakan aplikasi SI Kel dan SIP

PROVINSI Meningkatnya kemampuan SDM di Dinkes untuk pendampingan penggunaan aplikasi SI Kel dan SIP

3. Terselenggaranya interoperabilitas database keluarga sehat dalam SIP

2. Terselenggaranya SIP

PUSAT 1. Tersedianya database keluarga sehat

KAB/KOTA Tersedianya dukungan sumber daya terhadap pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif di tingkat pelayanan kesehatan primer dan UKBM secara berkesinambungan

PROVINSI Terpantaunya kegiatan Promotif dan Preventif di Kab/Kota

PUSAT Tercapainya standar infrastruktur Puskesmas, diutamakan untuk pelaksanaan upaya promotif dan preventif

18

OUTPUT

Target Puskesmas sesuai standar PMK 75/2014 ‐‐> 1400 (2016) Realisasi 2015 ‐‐> 848 Puskesmas

Terpenuhinya SDM di Puskesmas sesuai permenkes 75 tahun 2014

Tersedianya sistem informasi keluarga di Fasyankes primer (Pusdatin)

Target TW IV ‐‐> 1400 Puskesmas

Target TW III ‐‐> 1359 Puskesmas

Target TW II ‐‐> 1228 Puskesmas

Realisasi 2016 TW I ‐‐> 1108 Puskesmas

Realisasi 2015 ‐‐> 848 Puskesmas

Target Puskesmas sesuai standar PMK 75/2014 ‐‐> 1400 (2016)

19

TARGET

20

KET

4

Akreditasi Fasyankes

3

Penguatan Akreditasi Puskesnas Akreditasi Fasyankes dilakukan dengan membangun komitmen pimpinan daerah dalam pelaksanaan akreditasi fasyankes

1


A.2.1.

2

NO

A.2

SUB SISTEM

5

PERMASALAHAN UTAMA

Tersedianya kebijakan di Kab/Kota yang mendukung pelaksanaan proses akreditasi FKTP

6 Tersedianya kebijakan daerah (PERDA) untuk pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM di Wilayah Kab/Kota

2016 7

2017

KAB/ KOTA

Tersedianya kebijakan di Provinsi yang mendukung pelaksanaan proses akreditasi FKTP

2. Penyediaan fasilitas pelatihan SDM Kes. di daerah melalui Poltekkes

8 1. Tersedianya kebijakan daerah (PERDA) untuk pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM di Wilayah Propinsi

2016

PROVINSI

INPUT

9

2017

Terdapat kebijakan tingkat pusat yang mendorong tumbuhnya komitmen pimpinan daerah dalam proses akreditasi FKTP

11

2017

Memastikan pelaksanaan kegiatan pendampingan dan proses akreditasi FKTP

12 Menyiapkan dukungan operasional fisik, insentif daerah untuk penempatan NS di wilayahnya

13

2017

KAB/KOTA 2016


10 Menugaskan SDM Kesehatan untuk ditugaskan di Puskesmas dalam rangka memenuhi standar PMK 75 tahun 2014

2016

PUSAT

INDIKATOR

2. Memantau pelaksanaan kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh Kab/Kota (di 31 Provinsi)

1. Pelatihan bagi tim pendamping

14 Menyiapkan dukungan operasional fisik, insentif daerah untuk penempatan NS di wilayahnya

2016

PROSES PROVINSI 15

2017

PUSAT

TW IV ‐‐> 1453 Puskesmas

TW III ‐‐> 314 Puskesmas

TW II ‐‐> 203 Puskesmas (171 Puskesmas ditambah 32 Puskesmas yang sedang di survei di TW I)

2. Proses akreditasi (rencana pelaksanaan survei akreditasi Puskesmas):

1. Koordinasi, pelatihan bagi tim pelatih pendamping, pelatihan bagi tim surveyor, Bimtek dengan Provinsi dalam hal perencanaan akreditasi FKTP

16 Koordinasi lintas program dengan PPSDM untuk pemenuhan SDM Puskesmas melalui penempatan NS Team Based di 130 lokus Puskesmas terpencil dan sangat terpencil, NS Mandiri dan pelatihan manajemen Puskesmas

2016 17

2017

KAB/KOTA Terlaksananya kegiatan proses akreditasi FKTP yang didukung oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota

PROVINSI Terlaksananya kegiatan proses akreditasi FKTP yang didukung oleh Pemerintah Daerah Provinsi

PUSAT Terlaksananya kegiatan proses akreditasi FKTP yang secara sinergis didukung oleh Pemerintah Pusat dan Daerah

PROVINSI Tersedianya dukungan Pem. Provinsi terhadap penyelenggaran SDM Kesehatan (NS) di wilayahnya KAB/KOTA Tersedianya dukungan Pem. Kab/Kota terhadap penyelenggaran SDM Kesehatan (NS) di wilayahnya

18 PUSAT Terselenggaranya koordinasi lintas program dengan PPSDM untuk pemenuhan SDM Puskesmas melalui penempatan SDM Kesehatan

OUTPUT

Total rencana pelaksanaan survei akreditasi Puskesmas tahun 2016 adalah 1984 PKM (Keterangan : 1279 Puskesmas mendapatkan DAK non fisik)

Realisasi TW I 2016 = 14 Puskesmas di 13 Kecamatan

Realisasi th 2015 = 100 Puskesmas di 93 Kecamatan

Tercapainya target Akreditasi Puskesmas ‐‐ > 700 (2016)

Target TW IV ‐‐> 1400 Puskesmas

Target TW III ‐‐> 1359 Puskesmas

Target TW II ‐‐> 1228 Puskesmas

Realisasi 2016 TW I ‐‐> 1108 Puskesmas

19

TARGET

20

KET

2

NO

1

A.2.2.

SUB SISTEM

Pemenuhan SDM yang melakukan akreditasi RS dan Puskesmas serta pemenuhan ketersediaan dan kesinambungan dana akreditasi

3

Tim Pendamping Akreditasi

4 Akreditasi RS


5

PERMASALAHAN UTAMA

Membentuk tim pendamping akreditasi FKTP yang terlatih dengan SK minimal kepala dinas

6 Tersedianya dana di Kab/Kota untuk melaksanakan proses akreditasi

2016 7

2017

KAB/ KOTA

Mengikuti pelatihan tenaga pendamping akreditasi FKTP

18 RSUD sedang berproses untuk akreditasi dengan biaya mandiri atau melalui dana lain (APBD, APBN‐P, Dana BLUD, dll)

12 122 RSUD dengan anggaran DAK yang sudah siap

2016

PUSAT

Koordinasi dengan KARS untuk penguatan kapasitas Surveior Verifikator Daerah

Melakukan pelatihan terhadap tenaga pendamping dan surveyor

TW IV ‐‐> 60 RSUD

TW III ‐‐> 65 RSUD

2. Proses akreditasi: TW II ‐‐> 35 RSUD

16 1. Koordinasi pelaksanaan workshop, bimbingan teknis dan survei simulasi (29 RSUD sudah mengusulkan melalui surat resmi; 93 RSUD berkonsultasi pada saat desk Rakerkesnas)

2016

Koordinasi dengan Tim Pusat untuk penguatan kapasitas Surveior Verifikator Daerah

15

2017

Tersedianya Tim Pusat yang melakukan koordinasi dengan KARS

Mengikuti pelatihan tenaga pendamping dan surveyor akreditasi FKTP

14 Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bimbingan dan survei melalui dana Dekonsetrasi untuk 30 Provinsi

2016

Menugaskan SDM dari RSUD terpilih untuk mengikuti Penguatan Kapasitas Surveior Verifikator (132 orang untuk wilayah Barat, Tengah dan Timur)

13

2017

Koordinasi dengan KARS untuk penguatan kapasitas Tim Pendamping


11

2017

PROSES PROVINSI

Kegiatan penguatan Kapasitas Tim Pendamping (170 orang untuk wilayah Barat dan Timur)

Tersedianya modul pelatihan dan tenaga pelatih yang melakukan pelatihan tenaga pendamping dan surveyor

10 Tersedianya tenaga pelatih untuk workshop, bimbingan teknis dan survei simulasi

2016

KAB/KOTA

Tersedianya Tim Pusat yang melakukan koordinasi dengan KARS

9

2017

PUSAT

INDIKATOR

Menugaskan SDM dari RSUD terpilih untuk mengikuti Penguatan Kapasitas Tim Pendamping (170 orang untuk wilayah Barat dan Timur)

Mengusulkan tenaga pelatih Provinsi sebagai tenaga pendamping dan surveyor yang akan dilatih pada akreditasi FKTP

8 Tersedianya dana Dekonsentrasi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan survei

2016

PROVINSI

INPUT

17

2017

PROVINSI Terlaksananya koordinasi tim pusat dan provinsi untuk penguatan kapasitas surveior verifikator daerah

PUSAT Terlaksananya koordinasi tim pusat dan KARS untuk penguatan kapasitas surveior verifikator daerah

PROVINSI Terlaksananya koordinasi tim pusat dan provinsi untuk penguatan kapasitas Tim Pendamping

PUSAT Terlaksananya koordinasi tim pusat dan KARS untuk penguatan Tim Pendamping

KAB/KOTA Tersedianya tenaga pendamping akreditasi FKTP di Kab/Kota

PROVINSI Tersedianya tenaga pelatih Provinsi sebagai tenaga pendamping dan surveyor akreditasi FKTP

PUSAT Menyiapkan tenaga pelatih pendamping dan surveyor

KAB/KOTA Terlaksananya kegiatan bimbingan dan survei melalui dana DAK

18 PUSAT Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan workshop, bimbingan teknis dan survei simulasi PROVINSI Terlaksananya kegiatan bimbingan dan survei melalui dana Dekonsetrasi untuk 30 Provinsi

OUTPUT

Tersedianya minimal 1 tim surveior verifikator daerah untuk Akreditasi RS di setiap provinsi

Tersedianya minimal 1 tim pendamping Akreditasi RS di setiap provinsi

Tersedianya Surveyor akreditasi yang mencukupi pelaksanaan akreditasi sesuai target

19 Target akreditasi RS ‐‐ > 140 (2016) Realisasi TW I 2016 = 12 RSUD

TARGET

20

KET

Sistem Rujukan

3

Pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah tentang kriteria penerapan sistem rujukan

1

4


A.3.1

2

NO

A.3.

SUB SISTEM

5

PERMASALAHAN UTAMA

Terdapat dukungan kebijakan Pem. Kab/Kota terhadap penerapan sistem rujukan antar PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) di wilayahnya

Membentuk tim pendamping akreditasi FKTP yang terlatih dengan SK minimal kepala dinas

6

2016 7

2017

KAB/ KOTA

2. Terdapat Tim (SDM yang kompeten) yang bertugas melakukan Bimtek

1. Tersedianya dana dukung dalam pelaksanaan kegiatan Bimtek

2. Adanya dukungan kebijakan dari Provinsi terhadap kegiatan monitoring Akreditasi FKTP

1. Tersedianya tim tingkat Provinsi yang ditugasi untuk melakukan monitoring

Menyediakan anggaran untuk pelatihan pendamping akreditasi FKTP

8

2016

PROVINSI

INPUT

9

2017

Tersedianya kebijakan sistem rujukan Nasional

11

2017

Menerbitkan Peraturan Daerah tentang penerapan sistem rujukan antar PPK

Mengusulkan Puskesmas yang akan di survei kepada Komisi Akreditasi FKTP melalui Dinkes Provinsi

12

13

2017

KAB/KOTA 2016


2. Menyiapkan tim Komisi Akreditasi FKTP yang akan melatih para surveior

1. Menyedia‐ kan modul pelatihan bagi tim surveyor

10 Terdapat tim Pusat yang akan dilatih menjadi surveior pusat

2016

PUSAT

INDIKATOR

Bimtek sistem rujukan

Menyusun jadwal monitoring pelaksanaan pendampingan akreditasi FKTP

2. Melaksana‐ kan pelatihan bagi Tim Surveior (rencana 4 kali pelatihan @ 13 Tim @3 orang)

1. Menetapkan tim surveyor yang akan dilatih oleh Komisi Akreditasi FKTP dg SK minimal Kepala Dinas Kesehatan Propinsi

14

2016

PROSES PROVINSI 15

2017

PUSAT

2. Mendukung upaya RS Rujukan untuk memenuhi standar

1. Melakukan mapping terhadap RS Rujukan (Nasional, Provinsi, Regional) terkait dengan ketersediaan sumber dayanya

Melaksanakan pelatihan bagi Tim Surveior (rencana 4 kali pelatihan @ 13 Tim @3 orang)

16 Koordinasi dengan KARS untuk melatih surveyor Pusat

2016 17

2017

Tersedianya minimal 1 tim surveyor Akreditasi FKTP di setiap provinsi

PUSAT Terselenggaranya pelatihan tim surveior sesuai target

KAB/KOTA Tersedianya dukungan dari Pem. Kab/Kota untuk penyelenggaraan sistem rujukan di wilayahnya

PROVINSI Terselenggaranya kegiatan Bimtek sistem rujukan di Provinsi

PUSAT Terpenuhinya prasayarat dalam penerapan sistem rujukan yang optimal, baik standar Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) nya maupun sistem integrasi pelayanannya

Terwujudnya sistem rujukan antar Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)

Tersedianya minimal 1 Terselenggaranya kegiatan monitoring di tingkat Provinsi tim pendamping terhadap kegiatan akreditasi akreditasi di setiap kab/kota FKTP di Kab/Kota

KAB/KOTA Meningkatnya usulan Puskesmas yang akan di survei kepada Komisi Akreditasi FKTP melalui Dinkes Provinsi

PROVINSI Meningkatnya kapasitas Tim surveior akreditasi FKTP

19 Tersedianya tim surveior pusat yang kompeten

TARGET

18 Tersedianya tim surveior pusat yang kompeten

OUTPUT

20

KET

Peningkatan pelaksanaan surveilans EWARS secara berjenjang

Pelaksanaan surveilans EWARS berjenjang kurang optimal


Membangun jejaring dan mengembangka n sistem rujukan secara berjenjang termasuk laboratorium nasional

Tersedianya jaringan/sistem rujukan berjenjang Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi

Tersedianya Jejaring/sistem rujukan laboratorium nasional

Melaksanakan monev terpadu antar LS/LP Melaksanakan monev terpadu antar LS/LP Membangun jejaring dan mengembangka n sistem rujukan secara berjenjang termasuk laboratorium nasional

Menciptakan sistem informasi dan edukasi yang berhasil dengan melibatkan stakeholder

Menginformasi kan media pencegahan dan penanggulanga n penyakit kepada masyarakat

Membangun jejaring LS dan mengembangka n sistem rujukan secara berjenjang termasuk laboratorium nasional.

Menyusun metoda peningkatan PHBS dan CERDIK.

Membuat media informasi yang efektif dan berhasil guna.

Meningkatkan dukungan jaringan/sistem informasi tingkat provinsi

Mendukung pendanaan peningkatan upaya PHBS dan CERDIK

Tersedianya jaringan/sistem rujukan berjenjang Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota

Melaksanakan surveilans dan EWARS sesuai SOP yang dipantau secara berjenjang

PUSAT 16 3. Mengem‐ bangkan sistem integrasi Rujukan antar PPK (misalnya dengan Telemedice, Rekam Medik Elektronik, dll)

2016

Melaksanakan upaya PHBS dan CERDIK bersama masyarakat

15

2017

Melaksanakan monev terpadu antar LS/LP

14

2016

Tersedianya tenaga kesehatan terlatih PANDU PTM

Tersedianya tenaga terlatih PANDU PTM

13

2017

Meningkatkan jejaring kerja LS/LP terkait PHBS dan CERDIK di tingkat Provinsi

12

2016

Melaksanakan upaya PHBS dan CERDIK bersama masyarakat

11

2017

PROSES PROVINSI

Meningkatnya NSPK tentang PHBS dan CERDIK yang disusun

Tersedianya jejaring kerja LS/LP terkait PHBS dan CERDIK

10

2016

KAB/KOTA

Menginformasi kan media pencegahan dan penanggulanga n penyakit kepada masyarakat

9

2017

PUSAT

INDIKATOR

Tersedianya media informasi tentang penyakit menular, tidak menular serta, penanggulanga n nya.

Tersedianya Posbindu Kit pada setiap Puskesmas

8 3. Terdapat dukungan kebijakan dari Pem. Provinsi terkait Bimtek sistem rujukan

PHBS dan CERDIK belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat

7

Pemerintah Pusat PHBS dan CERDIK dapat tersosialisasi dan Daerah kepada masyarakat melakukan perubahan perilaku hidup bersih (PHBS) dan sehat serta melakukan upaya CERDIK terhadap masyarakat

6

2016

Tersedianya jaringan/sistem penyebarluasan informasi penyakit dan penanggulanga nnya yang efektif dan berhasil guna serta dapat diakses oleh masyarakat

5

2017

PROVINSI

Masyarakat kurang Puskesmas/Kec memahami tentang amatan dampak kesehatan memiliki media penyakit menular tentang dan penyakit tidak penyakit menular dan menular tidak menular dan penanggulanga nnya

4

2016

KAB/ KOTA

INPUT

Pemerintah Pusat Peningkatan pengetahuan dan Pemerintah masyarakat tentang Daerah menyebarluaskan bahaya penyakit menular dan tidak informasi dan menular serta edukasi secara berkala dan terus penanggulangnnya menerus melalui melalui media berbagai saluran informasi media kepada masyarakat dengan melibatkan stakeholder dan jejaring tentang bahaya penyakit menular dan tidak menular, serta penanggulanganny a

3

PERMASALAHAN UTAMA

A.4.1.

1


Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Peningkatan Kewaspadaan Risiko Kejadian Luar Biasa (KLB)

2

NO

A.4.

SUB SISTEM

17

2017 19

TARGET

Provinsi. Terbangunnya sistem/ jaringan LS/LP termasuk laboratorium

Pusat: Terbangunnya sistem/ jaringan LS/LP termasuk laboratorium nasional untuk mendeteksi permasalahan kesehatan secara cepat dan akurat.

Kab/Kota Setiap Puskesmas mampu melaksanakan PHBS dan CERDIK bersama masyarakat

Provinsi Meningkatnya jejaring kerja LS/LP terkait PHBS dan CERDIK.

Pusat. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang CERDIK

Kab/Kota; Masyarakat terinformasi tentang bahaya penyakit menular dan tidak menular

Terdeteksinya permasalahan kesehatan secara cepat dan akurat

Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta upaya perilaku CERDIK di masyarakat

Terinformasikannya bahaya penyakit menular dan tidak menular, serta Provinsi: Tersedianya sistem penanggulangannya informasi yang dapat diakses kepada masyarakat masyarakat‐ Pusat : Tersedianya media informasi yang efektif dan berhasil guna

18

OUTPUT

20

KET

4

Jumlah pelatihan surveilans bagi nakes tingkat Puskesmas

SDM kesehatan surveilans masih kurang dan kurang merata

Kurangnya kajian epidemiologi yang menunjang pencegahan spesifik

6

5

2016

Penguatan kajian epidemiologi

Tersedianya operasional TGC dengan dana Dekon

Penyediaan anggaran operasional TGC melalui dana Dekon + DAK

Terbentuknya Tim Gerak Cepat (TGC) Nasional yang terdiri dari LS/LP dengan penguatan payung hukum yang jelas

Tersedianya Pergub yang dapat memperkuat TGC secara LS


Memobilisasi Tim Gerak Cepat (TGC) tingkat Kab/Kota saat teridentifikasi dini KLB

Menggerakkan peran serta masyarakat

Melaksanakan kegiatan pencegahan spesifik

Jumlah logistik unluk mendukung intervensi kejadian penyakit

Jumlah dukungan logistik dan anggaran ke Kab/Kota

Meningkatkan kualitas nakes surveilans pada tingkat Puskesmas

12 dengan mengoptimalka n Labkesda kab/kota

2016

Tersedianya alat deteksi dini pencegahan penyakit di Puskesmas

11

2017

Melaksanakan monitoring evaluasi terpadu masyarakat

Jumlah pelatihan surveilans yang berkualitas bagi nakes

10

2016 13

2017

KAB/KOTA

Jumlah NSPK dan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan haslt kajian epidemiologi

9

2017

PUSAT

INDIKATOR

Tersedianya tools monev terpadu Kab/Kota

Jumlah nakes surveilans yang cukup

8

2016

PROVINSI

INPUT

Tersedianya tools monitoring evaluasi terpadu di Puskesmas

7

2017

KAB/ KOTA

Tersedianya Pemerintah Pusat Harmonisasi respon Respon cepat deteksi dini kurang Perbup/wali cepat deteksi dini dan Pemerintah yang dapat secara terintegrasi terintegrasi LS Daerah harus memperkuat melakukan respon LS TGC secara LS cepat yang terintegrasi dan spesifik dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor apabila melalui kajian epidemiologi terdeteksi adanya kemungkinan terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB)

Tersedianya kajian epidemiologi yang menunjang pencegahan spesifik

Peningkatan Meningkatkan kapasitas SDM kapasitas SDM dengan melakukan surveilans in house trainlng terkait EWARS

3

PERMASALAHAN UTAMA

A.4.3.

1


Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus melakukan upaya pencegahan spesifik secara rutin melalui kajian epidemiologi seperti imunisasi, IVA dan Kryo, pemberian kelambu berinsektisida, pemberian obat pencegahan masal penyakit tertentu

2

NO

A.4.2.

SUB SISTEM

PUSAT

Memobilisasi Tim Gerak Cepat (TGC) tingkat Provinsi saat teridentifikasi dini KLB

Memobilisasi Tim Gerak Cepat (TGC) tingkat Nasional saat teridentifikasi dini KLB

Penyediaan dukungan logistik dan anggaran operasional

Penguatan kajian‐kajian epidemiologi

Penyediaan dukungan logistik dan anggaran ke kab/kota

Bersama dengan PPSDM menyusun modul in house training yang efektif

Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan surveilans bagi nakes nasional

16 Memperkuat UPT dengan kemampuan laboratorium yang menunjang penegakkan deteksi dini KLB

2016

Asistensi dan monev

15

2017

Melaksanakan asistensi kab/kota

Mendistribusik an secara merata nakes surveilans pada semua kab/kota

14 dengan mengoptimalka n Labkesda Provinsi

2016

PROSES PROVINSI 17

2017

Mencegah terjadinya penyakit dengan melakukan intervensi khusus

Meningkatnya kemampuan dan kapasitas nakes khususnya bidang surveilans

19 Terbentuknya jejaring kerja LS/LP

TARGET

Pusat : Teridentifikaslkannya KLB dapat teridentifikasi secara KLB secara cepat dengan cepat penguatan kajian epidemiologi dan mobilisasi TGC. Provinsi: Tersedianya operasional TGC untuk identifikasi KLB cepat Kab/Kota: Tersedianya operasional TGC untuk identifikasi KLB cepat

Pusat. Tersedianya nakes surveilans yang terampil. Provinsi: Tersedianya nakes surveilans yang terampil di semua Kab/Kota. Kab/Kola. Tersedianya nakes surveilans yang terampil di semua Puskesmas

Kab/Kota: Terbangunnya sistem/ jaringan LS/LP termasuk laboratorium Kab/Kota untuk mendeteksi permasalahan kesehatan secara cepat dan akurat.

18 Provinsi untuk mendeteksi permasalahan kesehatan secara cepat dan akurat

OUTPUT

20

KET

1 A.4.4.

NO

2

SUB SISTEM

3 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai peraturan dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan respon cepat penanggulangan KLB

4 Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dan respon cepat KLB dikuatkan dengan landasan hukum


5 Kurangnya legitimasi hukum untuk menaungi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dan respon KLB

PERMASALAHAN UTAMA

6 Tersusunnya Perbup/Perwali yang mengatur tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, serta respon cepat penanggulanga n KLB

2016 7

2017

KAB/ KOTA 8 Tersusunnya Pergub yang mengatur tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, serta respon cepat penanggulanga n KLB

2016

PROVINSI

INPUT

9

2017 11

2017 12 Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, serta respon cepat penanggulanga n KLB sesuai peraturan yang berlaku tingkat Kab/Kota

13

2017

KAB/KOTA 2016


10 Tersusunnya peraturan pemerintah yang mengatur tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, serta respon cepat penanggulanga n KLB

2016

PUSAT

INDIKATOR

14 Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, serta respon cepat penanggulanga n KLB sesuai peraturan yang berlaku tingkat Provinsi

2016

PROSES PROVINSI 15

2017

PUSAT 16 Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, serta respon cepat penanggulanga n KLB sesuai peraturan yang berlaku

2016 17

2017 18 Pusat: Terbentuknya Tim Gerak Cepat Nasional yang mempunyai kekuatan hukum. Provinsi: Terbentuknya Tim Gerak Cepat Provinsi yang mempunyai kekuatan hukum. Kab/Kota: Terbentuknya Tim Gerak Cepat Kab/Kota yang mempunyai kekuatan hukum

OUTPUT

19 Tersedianya peraturan Pusat dan Daerah tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, serta respon cepat penanggulangan KLB

TARGET

20

KET

Matriks Resolusi Rakerkesnas Tahun 2016 Subsistem Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

2

P E N E L I T I A N D A N P E N G E M B A N G A N K E S E H A T A N

NO

1

B.1.

B.3.1.

B.3.

B.2.1.

B.2.

B.1.1.

SUB SISTEM

4

5

PERMASALAHAN UTAMA

6

2016 7

2017

KAB/ KOTA 8

2016

PROVINSI

INPUT

Data dan Kurangnya pemanfaatan hasil‐ informasi hasil penelitian dan hasil penelitian dan pengembangan pengembangan kesehatan di untuk Kab/Kota perencanaan, penyusunan kebijakan dan evaluasi program

Data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan kesehatan di Provinsi

Masih adanya program dan kebijakan kesehatan yang tidak berbasis bukti

Kertas kebijakan, fact sheet, policy brief berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan


Mendukung dalam persiapan dan pelaksanaan Riset Nasional dan Riset Strategis

Keterbatasan sumber daya penelitian dan pengembangan kesehatan

SDM, dana , komitmen dan dukungan lainnya


Mendukung dalam persiapan dan pelaksanaan Riset Nasional dan Riset Strategis

Pemanfaatan data hasil penelitian dan pengembangan untuk advokasi kepada pemangku kepentingan

Menyusun data dan hasil informasi Litbang untuk bahan advokasi kepada stakeholder

Pemanfaatan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan kesehatan untuk perencanaan, penyusunan kebijakan dan evaluasi program

Memanfaatkan data dan informasi hasil Litbangkes untuk perencanaan dan bahan kebijakan

3


9

2017 11

2017

Koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan kesehatan di Kab/Kota

Advokasi hasil penelitian dan pengembangan kesehatan kepada pemangku kepentingan di Kab/Kota

Adanya forum komunikasi dan interaksi terkait hasil hasil penelitian di Kab/Kota

12

2016 13

2017

KAB/KOTA

Subsistem Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Hal 1 dari 1



Data dan Informasi hasil penelitian dan pengembangan Badan Litbangkes

10

2016

PUSAT

INDIKATOR

Koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan kesehatan di Provinsi

Advokasi hasil penelitian dan pengembangan kesehatan kepada pemangku kepentingan di Provinsi

Adanya forum komunikasi dan interaksi terkait hasil penelitian di Propinsi

14

2016

PROSES PROVINSI 15

2017

PUSAT

Koordinasi dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan kesehatan di Pusat

Advokasi hasil penelitian dan pengembangan kesehatan kepada unit utama

Adanya forum komunikasi dan interaksi terkait hasil hasil penelitian di Pusat

16

2016 17

2017 19

TARGET

Dokumen keterlibatan pemangku kepentingan di berbagai tingkat terhadap pelaksanaan penelitian

5 (Lima) provinsi Binwil Badan Litbangkes

5 (lima) provinsi Kebijakan kesehatan yang Binwil Badan memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan Litbangkes

Dokumen Perencanaan dan 5 (lima) provinsi Binwil Badan kebijakan Kesehatan telah Litbangkes mencantumkan hasil‐hasil penelitian dan pengembangan kesehatan

18

OUTPUT

20

KET

Matriks Resolusi Rakerkesnas Tahun 2016 Subsistem Pembiayaan

2

P E M B I A Y A A N

NO

1

C.1.

C.1.1.

SUB SISTEM

4

5

PERMASALAHAN UTAMA

Pemerintah Pusat Mengalokasikan Anggaran kesehatan melalui APBN Sektor Kesehatan Sebesar 5 %

Teralokasikanya Anggaran Sektor Kesehatan sebesar 5% pada tahun 2017 s/ 2019 yang mendukung kebijakan pembangunan kesehatan

Belum optimalnya komitmen lintas sektor kementerian lembaga di lingkunganPemeri ntah Pusat untuk memanfaatkan 5% APBN Sektor Kesehatan dalam mendukung kebijakan pembangunan kesehatan.

Peningkatan anggaran kesehatan pusat dan daerah

3


6

2016 7

2017

KAB/ KOTA 8

2016

PROVINSI

INPUT

9

2017 11

2017

2. Tersedianya data perencanaan kebutuhan kegiatan dan anggaran bilateral dan multilateral yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan Pembanganan Kesehatan tahun 2017 (ROREN)

Subsistem Pembiayaan Hal 1 dari 7

3. Tersedianya data perencanaan kebutuhan kegiatan dan anggaran bilateral dan multilateral yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan Pembanganan Kesehatan tahun 2017 secara online (ROREN)

1.Tersedianya 1. Tersedianya Data Realisasi analisis Anggaran tahun determinan pembangunan 2016 perprogram/pe kesehatan yang r jenis belanja, dapat dipergunakan per jenis untuk advokasi kewenangan penganggaran dan sektor pemanfaatan output kegiatan kesehatan TA di lingkungan 2017 (PADK‐ P2JK) Kementerian Kesehatan dan 2. Tersedianya lintas sektor Data Realisasi kementerian lembaga yang Anggaran tahun 2017 per‐ mendukung Pembangunan program dan Kesehatan per per jenis tahun (ROREN) belanja, per jenis kewenangan dan pemanfaatan output kegiatan di lingkungan Kementerian Kesehatan dan lintas sektor kementerian lembaga yang mendukung Pembangunan Kesehatan per tahun (Roren)

10

2016

PUSAT 12

13

2017

KAB/KOTA 2016

INDIKATOR

15

2017 16

2016 17

2017

4.Terlaksanany a forum dialog lintas sektor K/L untuk mengintegrasik an dukungan kepada pelaksanaan pembangunan kesehatan tahun 2017. (PADK)

4.Terlaksanany a forum dialog lintas sektor K/L untuk mengintegrasik an dukungan kepada pelaksanaan pembangunan kesehatan yahun 2018. (PADK)

3.Terlaksanany 3.Terlaksanany a pertemuan a pertemuan Trilaterlal, Trilaterlal, musrengbangna musrengbangna s untuk s untuk membahas membahas anggaran tahun anggaran tahu 2018 2017 (ROREN) (ROREN)

2.Terlaksanany a advokasi lintas sektor K/L untuk mengoptimalka n komitmen lPemerintah Pusat dalam memanfaatkan 5% APBN Sektor Kesehatan dalam mendukung kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2018. (PADK‐P2JK)

1.Terlaksanany a Advokasi Kepada Bappenas dan Kemenkeu (ROREN)

PUSAT

Terlaksananya Terlaksananya 1.Terlaksanany Advokasi oleh Advokasi oleh a Advokasi Dinkes Provinsi Dinkes Provinsi Kepada kepada Anggota kepada Anggota Bappenas dan Kemenkeu DPR dari DPR dari seluruh komisi seluruh komisi (ROREN) yang terkait yang terkait 2.Terlaksanany dengan dengan a advokasi kesehatan kesehatan lintas sektor sesuai Dapil sesuai Dapil masing masing masing masing K/L untuk provinsi pada provinsi pada mengoptimalka saat kunjungan saat kunjungan n komitmen lPemerintah kerja / Reses kerja / Reses dalam rangka dalam rangka Pusat dalam memanfaatkan mendukung mendukung pemanfaatan pemanfaatan 5% APBN Sektor APBN sektor APBN sektor Kesehatan Kesehatan Kesehatan tahun anggaran tahun anggaran dalam 2017 sebesar 2018 sebesar mendukung kebijakan 5% untuk 5% untuk pembangunan mendukung mendukung kesehatan kebijakan kebijakan pembangunan pembangunan tahun 2017. (PADK‐P2JK) kesehatan kesehatan

14

2016

PROSES PROVINSI

Teralokasikanya Anggaran Sektor Kesehatan sebesar 5%pada tahun 2017 s/ 2019 yang dimanfaatkan oleh lintas sektor K/L dalam mendukung kebijakan pembangunan kesehatan

18

OUTPUT

Integrasi lintas sektor K/L dalam pemanfaatan anggaran sektor kesehatan 5 % tahun 2017 ‐ 2019 dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan kesehatan

19

TARGET

20

KET

2

NO

1

C1.2.

SUB SISTEM

4

Teralokasikanya Pemerintah Anggaran APBD Daerah Prov/Kota sebesar Meningkatkan 10% diluar gaji alokasi APBD sesuai UU 36 Tahun Kesehatan Provinsi/Kab/Kota 2009 sebesar 10 % diluar gaji

3


1.1 Tersedianya Data pemanfaatan output kegiatan dan Realisasi Anggaran per jenis belanja dan per program Pembangunan Kesehatan Provinsi tahun 2017.

1.Tersedianya Data pemanfaatan output kegiatan dan Realisasi Anggaran APBD per jenis belanja dan per program Pembangunan Kesehatan Provinsi tahun 2016 (DINKES PROVINSI)

2.Tersedianya Data kebutuhan APBD Pembangunan Kes. Provinsi tahun 2017 berdasarkan realisasi dan pemanfaatan tahun 2016 (DINKES PROVINSI)

1.Tersedianya Data pemanfaatan output kegiatan dan Realisasi Anggaran APBD per jenis belanja dan per program Pembangunan Kesehatan Kab/Kota tahun 2017 (DINKES KAB/KOTA)

2.Tersedianya Data kebutuhan APBD Pembangunan Kes. Kab/kota tahun 2018 berdasarkan realisasi dan pemanfaatan tahun 2017 (DINKES KAB/KOTA)

1.Tersedianya Data pemanfaatan output kegiatan dan Realisasi Anggaran APBD per jenis belanja dan per program Pembangunan Kesehatan Kab/Kota tahun 2016 (DINKES KAB/ KOTA)

2.Tersedianya Data kebutuhan APBD Pembangunan Kes. Kab/kota tahun 2017 berdasarkan realisasi dan pemanfaatan tahun 2016 (DINKES KAB/ KOTA)

Belum semua Pemda Provinsi / Kabupaten / Kota menganggarkan APBD untuk sektor kesehatan sebesar 10% diluar gaji

2.Tersedianya Data kebutuhan APBD Pembangunan Kes. Provinsi tahun 2018 berdasarkan realisasi dan pemanfaatan tahun 2017 (DINKES PROVINSI)

1.2.Tersedianya hasil analisis determinan pemanfaataan anggaran pembangunan kesehatan tahun 2018 (DINKES PROVINSI)

9

2017

8

2016

7

2017

PROVINSI

6

2016

KAB/ KOTA

INPUT

5

PERMASALAHAN UTAMA

Tersedianya Data Alokasi dan realisasi Anggaran APBD T.A 2016 per jenis belanja dan per program serta pemanfaatan output kegiatan dalam mendukung kebijakan pembangunan Kesehatan (ROREN)

10 3. Tersedianya data pencapaian indicator RKP lintas sektor K/L bidang kesehatan tahun 2016 (ROREN)

2016

2017 12

2016

1.Terlaksanany a Advokasi Kepada Bupati dan Bappeda, Toma dan Toga untuk meningkatkan Meningkatkan alokasi APBD Kesehatan provinsi sebesar 10 % pada tahun 2017 diluar gaji berdasarkan realisasi dan pemanfaatan APBD Kesehatan tahun 2016 (DINKES PROVINSI)

14

2016

PROSES

15

2017

1.Terlaksanany a Advokasi Kepada Bupati dan Bappeda, Toma dan Toga untuk meningkatkan Meningkatkan alokasi APBD Kesehatan provinsi sebesar 10 % pada tahun 2018 diluar gaji berdasarkan realisasi dan pemanfaatan APBD Kesehatan tahun 2017 (DINKES PROVINSI)

PROVINSI

1.Terlaksanany a forum dialog pemda dan lintas sektor K/L untuk mengadvokasik an dukungan integrasi pelaksanaan pembangunan kesehatan tahun 2017. (PADK)


2017 18

OUTPUT

19

TARGET

2.Terlaksanany a Advokasi Binwil kepada Pemerintah Daerah Prov oleh masing masing koordinator Binwil Unit Utama pada acara Rakerkesda pada tahun 2017. (KOORDINATO R BINWIL)

Target : 1.Terlaksanany Teralokasikanya Anggaran a forum dialog APBD Prov/Kota sebesar 10% Tahun 2017 Prov : 5 Prov diluar gaji pemda dan Kab/Kota : 50 lintas sektor K/L untuk Tahun 2018 mengadvokasik Prov : 10 Prov an dukungan Kab/Kota : 70 integrasi pelaksanaan Tahun 2019 pembangunan Prov : 17 Prov kesehatan Kab/Kota : 100 tahun 2018. (PADK)

17 5.Terlaksanann ya Advokasi, Pembahasan Anggaran Pembangunan Kesehatan tahun 2018 berdasarkan realisasi dan pemanfaatan dengan DPR (ROREN)

PUSAT 16 5.Terlaksanann ya Advokasi, Pembahasan Anggaran Pembangunan Kesehatan tahun 2017 berdasarkan realisasi dan pemanfaatan tahun 2016 dengan DPR (ROREN)

2016

2.Terlaksanany 2.Terlaksanany 2.Terlaksanany 2.Terlaksanany 2.Terlaksanany a Advokasi a pertemuan a pertemuan a pertemuan a pertemuan Binwil kepada pra pra pra pra Pemerintah musrenbang musrenbang musrenbang musrenbang provinsi dalam provinsi dalam Daerah Prov kab/ kota kab/ kota oleh masing rangka dalam rangka dalam rangka rangka masing membangun membangun membangun membangun dukungan lintas dukungan lintas dukungan lintas dukungan lintas koordinator Binwil Unit sektor agar sektor agar sektor agar sektor agar berkomitmen berkomitmen berkomitmen berkomitmen Utama pada acara dalam dalam dalam dalam Rakerkesda menampung menampung menampung menampung pada tahun kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan 2016. (KOORDINATO kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan dalam anggaran dalam anggaran dalam anggaran dalam anggaran R BINWIL) APBD sektor APBD sektor APBD sektor APBD sektor kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan sebesar 10% sebesar 10% sebesar 10% sebesar 10% tahun 2018 tahun 2017 tahun 2018 tahun 2017 (DINKES (DINKES KAB/ (DINKES (DINKES PROVINSI) PROVINSI) KOTA) KAB/KOTA)

1.Terlaksanany a Advokasi Kepada Bupati dan Bappeda, Toma dan Toga untuk meningkatkan Meningkatkan alokasi APBD Kesehatan Kab/Kota sebesar 10 % pada tahun 2018 diluar gaji berdasarkan realisasi dan pemanfaatan APBD Kesehatan tahun 2017 (DINKES KAB/KOTA)

13

2017

KAB/KOTA

1.Terlaksanany a Advokasi Kepada Bupati dan Bappeda, Toma dan Toga untuk meningkatkan Meningkatkan alokasi APBD Kesehatan Kab/Kota 2. Tersedianya sebesar 10 % pada tahun Data Alokasi 2017 diluar gaji dan realisasi Anggaran APBD berdasarkan realisasi dan T.A 2017 per pemanfaatan jenis belanja APBD dan per program serta Kesehatan tahun 2016 pemanfaatan output kegiatan (DINKES KAB/ KOTA) dalam mendukung kebijakan pembangunan Kesehatan (ROREN) 1. Tersedianya hasil analisis determinan pemanfaatan kesehatan sebagai dasar advokasi penganggaran APBD TA 2017 (PADK‐P2JK)

11 4.Tersedianya data pencapaian indikator RKP lintas sektor bidang kesehatan tahun 2017 secara on line (ROREN)

PUSAT

INDIKATOR

20

KET

2

NO

1

C1.3.

SUB SISTEM

Masih sedikitnya Tersedianya Dinas Kesehatan Data rencana Provinsi/ kab/kota alokasi DCT,DBHCT yang dan Dana pajak mengalokaikan rokok dari dana Bappeda kab/ pembangunan kota TA 2017 kesehatan yang bersumber dari DCT, DBHCT dan (DINKES KAB/ Pajak Rokok untuk KOTA) membiayai kebijakan pembangunan kesehatan didaerahnya

Teralokasikanya Anggaran pembangunan Kesehatan yang bersumber dari DCT, DBHCT dan Dana Pajak Rokok untuk mendukung kebijakan pembangunan Kesehatan di daerah

Pemerintah Daerah Mendayagunakan dana DCT, DBHCT dan pajak Rokok untuk mendukung kebijakan pembangunanKese hatan

2016

7 8 3.Tersedianya 3.Tersedianya Data analisis dan pencapaian Data indicator RKPD pencapaian indicator RKPD Prov. Tahun 2016 yang Kab/kota disampaikan Tahun 2017 kepada yang Gubernur dan disampaikan kepada Bupati / Menteri Walikota dan Kesehatan Dinkes Provinsi (DINKES PROVINSI) (DINKES KAB/KOTA)

2017

Tersedianya Data rencana alokasi DCT,DBHCT dan Dana pajak rokok dari Bappeda provinsi TA 2017

(DINKES KAB/ KOTA) (DINKES PROVINSI)

Tersedianya Data rencana alokasi DCT,DBHCT dan Dana pajak rokok dari Bappeda kab/ kota TA 2018

(DINKES KAB/KOTA)

2017

(DINKES PROVINSI)

Tersedianya Data rencana alokasi DCT,DBHCT dan Dana pajak rokok dari Bappeda provinsi TA 2018

(DINKES PROVINSI)

Terbentuknya forum atau wadah komunikasi antara Dinkes Prov dengan Perusahaan yang mempunyai program CSR diwilayahnya

9 3.Tersedianya analisis dan Data pencapaian indicator RKPD Prov. Tahun 2017 yang disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Kesehatan (DINKES PROVINSI)

PROVINSI

INPUT

Terbentuknya Dinkes Provinsi Dinkes kab/ mempunyai forum atau kota Data Jumlah wadah mempunyai Perusahaan di komunikasi Data Jumlah Perusahaan di antara Dinkes Prov yang potensial Kasb/Kota yang Kab/Kota memberikan dengan potensial dana CSR Perusahaan memberikan yang dana CSR (DINKES mempunyai program CSR di PROVINSI) (DINKES wilayahnya KAB/KOTA)

Kegiatan sosial terkait dengan kesehatan yang bersumber dari Bantuan Dana CSR pihak Swasta selama ini belum diarahkan sepenuhnya pada kegiatan yang mendukung kebijakan pembangunan kesehatan

Terlaksananya kegiatan Public Private Partnership yang mendukung kebijakan prioritas pembangunan kesehatan di Provinsi dan kab/ kota

Pemerintah Daerah Mendayagunakan dana CSR sektor swasta untuk mendukung pembiayaan pembangunan kesehatan

6 3.Tersedianya Data pencapaian indicator RKPD Kab/kota Tahun 2016 yang disampaikan kepada Bupati/ Walikota dan Dinkes Provinsi (DINKES KAB/KOTA)

5

2016

KAB/ KOTA

4

PERMASALAHAN UTAMA

3


11

2017

(Dit. Promkes)

Tersedianya Data DBHCT dan Dana Cukai Tembakau (DCT) per Prov dari Kemenkeu TA 2017

Tersedianya Data Jumlah Perusahaan yang potensial memberikan dana CSR kepada pemerintah daerah

2017

2016

PROSES PROVINSI 2017

(DINKES KAB/KOTA)

Perjanjian Kerjasama kegiatan PPP antara Dinkes kab/ kota dengan Perusahaan yang punya program CSR di wilayahnya tahun 2016


16

2016

PUSAT 17

2017

Tersedianya Dana APBD kesehatan Provinsi yang berasal dari Dana DBHCT DCT dan dana pajak rokok tahun 2017

(DINKES PROVINSI)

Tersedianya Dana APBD kesehatan Provinsi yang berasal dari Dana DBHCT DCT dan dana pajak rokok tahun 2018

(DIT. PROMKES)

Tersedianya Pedoman/Jukni s tentang pemanfaatan DBHCT, DCT dan cukai tembakau untuk sector Kesehatan di daerah

(DIT PROMKES ‐ ROKOMLIK YANMAS)

Terlaksananya advokasi kepada daerah untuk meningktkan Anggaran pembangunan Kesehatan yang bersumber dari DCT, DBHCT dan Dana Pajak Rokok untuk mendukung kebijakan pembangunan Kesehatan di daerah

1..Tersedianya Terlaksananya Perjanjian Perjanjian advokasi Pedoman Kerjasama Kerjasama kepada daerah kegiatan PPP kegiatan PPP perjanjian antara Dinkes antara Dinkes kerjasama PPP untuk mengoptimalka Provinsi dengan Provinsi dengan yang bersumber dari n kerjasama Perusahaan Perusahaan antara Pemda dana CSR yang punya yang punya dengan program CSR di program CSR di antara Perusahaan dan Perusahaan wilayahnya wilayahnya yang Pemerintah/ yang sesuai tahun 2016 mempunyai pedoman tahun Pemerintah program CSR Daerah 2017 (DINKES PROVINSI) (DIT PROMKES (DIT. (DINKES DAN BIRO PROMKES) PROVINSI) KOMBLIK & YANMAS)

(DINKES KAB/ (DINKES KAB/ (DINKES KOTA) KOTA) PROVINSI)

Tersedianya Dana APBD kesehatan kab/kota yang berasal dari Dana DBHCT DCT dan dana pajak rokok tahun 2018

(DINKES KAB/KOTA

Perjanjian Kerjasama kegiatan PPP antara Dinkes Kab / kota dengan Perusahaan yang punya program CSR di wilayahnya yang sesuai pedoman tahun 2017

12 13 14 15 3.Terlaksanany 3.Terlaksanany 3.Terlaksanany 3.Terlaksanany a Advokasi, a Advokasi, a Advokasi, a Advokasi, Pembahasan Pembahasan Pembahasan Pembahasan dan pertemuan dan pertemuan dan pertemuan dan pertemuan dengan DPRD dengan DPRD dengan DPRD dengan DPRD Prov dalam Kab/kota dalam Kab/kota dalam Prov dalam rangka rangka rangka rangka membangun membangun membangun membangun dukungan lintas dukungan lintas dukungan lintas dukungan lintas sektor agar sektor agar sektor agar sektor agar berkomitmen berkomitmen berkomitmen berkomitmen dalam dalam dalam dalam menampung menampung menampung menampung kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan dalam anggaran dalam anggaran dalam anggaran dalam anggaran APBD sektor APBD sektor APBD sektor APBD sektor kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan sebesar 10% sebesar 10% sebesar 10% sebesar 10% diluar gaji diluar gaji diluar gaji diluar gaji tahun 2018 tahun 2017 tahun 2018 tahun 2017 (DINKES (DINKES KAB/ (DINKES (DINKES PROVINSI) PROVINSI) KOTA) KAB/KOTA)

2016

KAB/KOTA

Tersedianya Dana APBD kesehatan kab/kota yang berasal dari Dana DBHCT DCT dan dana pajak rokok (Dit. Promkes) tahun 2017 Tersedianya Data DBHCT dan Dana Cukai Tembakau (DCT) per Prov dari Kemenkeu TA 2018

(ROKOMBLIK YANMAS)

Terbentuknya forum atau wadah komunikasi antara Kemenkes dengan Perusahaan yang mempunyai (ROKOMBLIKY program CSR yang dapat ANMAS) dilaksanakan di daerah

10

2016

PUSAT

INDIKATOR

4. Tahun 2019 Prov : 34 Kab : 400

3.Tahun 2018 Prov : 25 Kab: 300

2. Tahun 2017 Prov : 20 Kab : 200

MOU Dinkes Dengan Perusahaan 1. Tahun 2016 Prov : 10 Kab : 100

19

TARGET

Seluruh Provinsi, Kab / Meningkatnya umlah Kab/ Kota mengalokasikan kota/ Provinsi yang mengangarkan pembangunan dana APBD yang bersumber dari dana Kesehatan yang bersumber DBHCT, DCT dan pajak dari DCT, DBHCT dan Dana rokok tahun 2019 Pajak Rokok untuk mendukung kebijakan pembangunan Kesehatan di daerah

PPP yang mendukung pembangunan Kesehatan yang bersumber dari dana CSR pihak swasta

18

OUTPUT

20

KET

2

NO

1

4

5

PERMASALAHAN UTAMA

Pemerintah Pusat dan Daerah mengalokasikan anggaran kesehatan terutama pada kegiatan promotive dan preventif melalui pengalokasian APBN dan APBD dalam jumlah yang memadai

Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan Sinkronisasi antar usulan dan realisasi pelaksanaan DAK

C2.2.

PUSAT

(ROREN, SETDITJEN FARALKES SETDITJEN YANKES, DIT. FASYANKES, PUSDATIN)


(ROREN, SETDITJEN FARALKES, SETDITJEN YANKES, DIT. FASYANKES, PUSDATIN) Terlaksananya proses verifikasi usulan DAK oleh Dinkes Prov dari setiap Satker Prov, Kab/Kota di wilayahnya

Terlaksananya proses perencanaan DAK Satker di Prov melalui e‐ DAK Kemenkes yang terintegrasi

Terlaksananya proses verifikasi usulan DAK oleh Dinkes Prov dari setiap Satker Prov, Kab/Kota di wilayahnya

Terlaksananya proses perencanaan DAK Satker di Prov melalui e‐ DAK Kemenkes yang terintegrasi

18

OUTPUT

Terlaksananya pertemuan Rakontek DAK untuk mensinkronkra n program Pusat dan daerah yang menggunakan dana DAK Disetujuinya pengalokasian Dana DAK melalui proses trilateral meeting DAK

Terlaksananya pertemuan Rakontek DAK untuk mensinkronkra n program Pusat dan daerah yang menggunakan dana DAK Disetujuinya pengalokasian Dana DAK melalui proses trilateral meeting DAK

Tersinkronisasinya aantara Tersedianya Tersedianya usulan dan realisasi Data dan Data dan Kebutuhan DAK Kebutuhan DAK pelaksanaan DAK Kesehatan yang bersifat yang bersifat Evidance Base Evidance Base (sesuai (sesuai kebutuhan) kebutuhan) yang disetujui yang disetujui secara secara berjenjang berjenjang melalui e‐DAK melalui e‐DAK Kemenkes Kemenkes

Terlaksananya proses perencanaan DAK Satker di Kab/Kota melalui e‐ DAK Kemenkes yang terintegrasi

Tersedianya dan terlaksananya sistem perencanaan DAK yang terintegrasi antara Pusat dan Daerah tahun 2017

Tersedianya system perencanaan e‐ DAK yang terintergrasi antara Pusat dan daerah tahun 2016

Mapping kondisi sarana dan prasarana yang membutuhkan DAK tahun 2018 oleh Dinkes Provinsi

Mapping kondisi sarana dan prasarana yang membutuhkan DAK tahun 2017 oleh Dinkes Provinsi

Mapping kondisi sarana dan prasarana yang membutuhkan DAK tahun 2018 oleh Dinkes Kab/ kota

Mapping kondisi sarana dan prasarana yang membutuhkan DAK tahun 2017 oleh Dinkes Kab/ kota

Terlaksananya proses perencanaan DAK Satker di Kab/Kota melalui e‐ DAK Kemenkes yang terintegrasi

17

2017

Terlaksananya Teralokasikan dan dan tersedianya meningkatnya anggaran kegiatan Promotif dan penyusunan buku pedoman Preventif dalam jumlah yang memadai analisis penghitungan biaya kegiatan promotif dan preventif sebagai dasar bagi unit utama dan Dinas Kesehatan Provinsi/ Kan / Kota dalam menyusun perencanaan kebutuhan Tersedianya kegiatan dan data pemetaan anggaran kebutuhan promotif dana BOK per preventif provinsi / (BALITBANGKE kab/kota untuk S) membantu daerah yang membutuhkan dukungan anggaran promotif preventif (ROREN)

16

2016

Sistem pengajuan usulan perencanaan DAK Bidang Kesehatan antara Kementerian Kesehatan dan daerah yang belum terintegrasi

15

2017

Integrasi sistem perencanaan usulan dan pemanfaatan DAK Kesehatan antara Kementerian Kesehatan, Dinkes Provinsi dan Dinkes Kab/Kota

14

2016

Tersedianya Tersedianya Tersedianya Tersedianya Tersedianya anggaran yang anggaran yang anggaran yang anggaran yang Data Anggaran memadai di memadai di memadai di memadai di APBD dan kab/kota untuk kab/kota untuk provinsi untuk provinsi untuk APBN dan dapat dapat dapat dapat Kegiatan memenuhi memenuhi memenuhi memenuhi Promotif dan kebutuhan kebutuhan kebutuhan kebutuhan preventif dari pembiayaan pembiayaan pembiayaan pembiayaan seluruh unit dalam dalam dalam dalam utama mencapai target mencapai target mencapai target mencapai target penanggungjaw SPM Bidang SPM Bidang SPM Bidang SPM Bidang ab program Kesehatan Kesehatan Kesehatan (BALITBANGKE (BALITBANGKE Kesehatan (ROREN) tahun 2018 Kab/kota tahun Kab/kota tahun tahun 2017 S) S) (DINKES 2018 (DINKES (DINKES 2017 PROVINSI) PROVINSI) KAB/KOTA) (DINKES KAB/KOTA)

13

2017

Tersedianya pedoman dan analisis penghitungan kebutuhan anggaran promotif dan preventif per program tahun 2018

12

2016

Tersedianya pedoman dan analisis penghitungan kebutuhan anggaran promotif dan preventif per program tahun 2017

11

2017

Tersedianya pedoman formula perhitungan sederhana yang dapat digunakan daerah untuk menghitung kebutuhan promotif dan preventif (DINKES PROVINSI)

10

2016

PROSES PROVINSI

Tersedianya SDM didaerah yang mampu menghitung kebutuhan anggaran promotif dan preventif sesuai dengan kondisi wiayahnya masing masing (DINKES PROVINSI)

9

2017

KAB/KOTA

Tersedianya pedoman formula perhitungan sederhana yang dapat digunakan daerah untuk menghitung kebutuhan promotif dan preventif (DINKES KAB/KOTA)

8

2016

PUSAT

Tersedianya SDM didaerah yang mampu menghitung kebutuhan anggaran promotif dan preventif sesuai dengan kondisi wiayahnya masing masing (DINKES KAB/KOTA)

7

2017

PROVINSI

INDIKATOR

Kurangnya alokasi anggaran promotif dan preventif didaerah terutama untuk mendukung kegiatan promotif dan preventif

6

2016

KAB/ KOTA

INPUT

Teralokasikannya anggaran kegiatan Promotif dan Preventif sesuai kebutuhan

Pengalokasian anggaran Promotif dan Preventif

3


C2.1.

C.2.

SUB SISTEM

Target : Tahun 2016 30 % Kegiatan DAK menggunakan usulan E DAK Kemenkes Tahun 2017 50 % Kegiatan DAK menggunakan usulan E DAK Kemenkes Tahun 2018 75 % Kegiatan DAK menggunakan usulan E DAK Kemenkes Tahun 2019 100 % Kegiatan DAK menggunakan usulan E DAK Kemenkes

Semua Daerah dapat memenuhi SPM dengan menggunakan APBD masing masing pada tahun 2019

19

TARGET

20

KET

2

NO

1

C 3.1

C.3.

SUB SISTEM

4

Pemerintah pusat dan daerah memanfaatkan anggaran kesehatan melalui APBN, APBD, DAK non fisik, BOK, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Pajak Rokok, dan Dana Desa untuk kegiatan promotif dan preventif melalui pendekatan keluarga sehat secara efektif dan efisien

Pndekatan keluarga menjadi arus utama dalam pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif

Belum adanya integrasi program dan kegiatan yang memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan dalam 1 rencana kerja terpadu untuk melaksanakan pilar promotif preventif pembangunan kesehatan melalui pendekatan keluarga.

5

PERMASALAHAN UTAMA

Pemanfaatan Anggaran Kesehatan

3


7

2017 8

2016

PROVINSI 9

2017

Masuknya menu pendekatan keluarga pada Juknis/pedoma n pemanfaatan anggaran DBHCT dan DCT sesuai dengan pedoman pendekatan keluarga (DIREKTORAT PROMOSI KESEHATAN)


Pelaksanaan Binwil advokasi integrasi pilar promotif preventif pembangunan kesehatan melalui pendekatan keluarga di seluruh gubernur kepala daerah provinsi

11

2017 12

13

2017

KAB/KOTA 2016

INDIKATOR

14

2016

PROSES PROVINSI 15

2017

2017 17 Sinkronisasi/re cheking alokasi DAK sebelum diumumkan oleh Kemenkeu

PUSAT 16 Sinkronisasi/re cheking alokasi DAK sebelum diumumkan oleh Kemenkeu

2016 18

OUTPUT

Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya kegiatan pertemuan pertemuan forum lintas forum lintas forum lintas forum lintas pendekatan keluarga sehat di antara pusat sektor kab/kota sektor kab/kota sektor kab/kota sektor kab/kota antara pusat Pusat dan derah dengan dan daerah yang membahas yang membahas yang membahas yang membahas dan daerah menggunakan berbagai untuk untuk integrasi integrasi integrasi integrasi sumber anggaran yang ada mesosialisasika mesosialisasika perencanaan perencanaan perencanaan perencanaan n pedoman n pedoman kegiatan dan kegiatan dan kegiatan dan kegiatan dan pendekatan anggaran APBD anggaran APBD anggaran APBD anggaran APBD pendekatan keluarga dan keluarga dan Provinsi/ Provinsi/ kabupaten/ kabupaten/ penyusunan penyusunan kabupaten/ kabupaten/ kota, DBHCT kota, DBHCT integrasi Plan of integrasi Plan of kota, DBHCT kota, DBHCT dan DCT T.A dan DCT T.A Action Action dan DCT T.A 2017 tentang 2018 tentang dan DCT T.A mengenai pilar promotif pilar promotif 2017 tentang 2018 tentang mengenai pelaksanaan pilar promotif pilar promotif pelaksanaan preventif preventif pendekatan pendekatan preventif pembangunan pembangunan preventif keluarga di pembangunan pembangunan keluarga di kesehatan kesehatan (ESELON 1 Provinsi Provinsi kesehatan kesehatan melalui melalui SELAKU Kabupaten/ Kabupaten/ melalui melalui pendekatan KOORDINATOR pendekatan kota kota pendekatan keluarga yang keluarga yang pendekatan BINWIL) keluarga yang keluarga yang menggunakan menggunakan terpadu. terpadu. sumber sumber terpadu. terpadu. (DINKES (DINKES pendanaan pendanaan (DINKES KABUPATEN/ KABUPATEN/ (DINKES Masuknya APBN, DAK KABUPATEN/ KABUPATEN/ APBN, DAK KOTA) KOTA) menu kegiatan KESEHATAN, KESEHATAN, KOTA) KOTA) dan anggaran APBD, DBHCT, APBD, DBHCT, dalam juknis DCT, dan DANA DCT, dan DANA DAK Kesehatan PAJAK ROKOK PAJAK ROKOK non fisik tahun T.A 2017 yang T.A 2018 yang 2017 yang terpadu. terpadu. terintergrasi (Ditjen Kesmas) (Ditjen Kesmas) untuk mendukung pilar promotif preventif pembangunan kesehatan melalui pendekatan keluarga sehat sesuai pedoman pendekatan keluarga. (ROREN)

10

2016

PUSAT

Masuknya Masuknya Masuknya Masuknya Finalisasi dan menu kegiatan menu kegiatan menu kegiatan menu kegiatan Distribusi dan anggaran dan anggaran dan anggaran dan anggaran pedoman dalam APBD dalam APBD dalam APBD dalam APBD pendekatan kabupaten/ kabupaten/ Provinsi tahun Provinsi tahun keluarga kota tahun kota tahun 2018 untuk 2017 untuk sebagai acuan 2018 untuk 2017 untuk mendukung mendukung pelaksanaan mendukung mendukung pilar promotif pilar promotif kegiatan oleh pilar promotif pilar promotif preventif preventif Dinas preventif preventif pembangunan pembangunan Kesehatan di pembangunan pembangunan kesehatan kesehatan provinsi/kabup kesehatan kesehatan melalui melalui aten/kota melalui melalui pendekatan pendekatan (DITJEN pendekatan pendekatan keluarga sehat keluarga sehat KESMAS ‐ keluarga sehat keluarga sehat sesuai pedoman sesuai pedoman PADK) sesuai pedoman sesuai pedoman pendekatan pendekatan pendekatan pendekatan keluarga. keluarga. keluarga. keluarga. (DINKES (DINKES (DINKES (DINKES PROVINSI) PROVINSI) KAB/KOTA) KAB/KOTA)

6

2016

KAB/ KOTA

INPUT

Seluruh provinsi/ kabupaten/ kota mempunyai profil keluarga sehat dan melaksanakan pilar kegiatan prom dan prev pembangunan kesehatan melalui pendekatan keluarga pada tahun 2019

19

TARGET

20

KET

2

NO

1

C3.2.

SUB SISTEM

4

5

PERMASALAHAN UTAMA

6

2016 9

Tersedianya anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan dukungan operasional melalui APBD dan BLUD di Pelayanan dasar dan Rujukan SKPD provinsi untuk mendukung upaya prom dan prev berbasis individu dan komunitas T.A 2018 (DINKES PROVINSI)

Tersedianya anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan dukungan operasional melalui APBD dan BLUD di Pelayanan dasar dan Rujukan SKPD provinsi untuk mendukung upaya prom dan prev berbasis individu dan komunitas T.A 2017 (DINKES PROVINSI)

Tersedianya anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan dukungan operasional melalui APBD dan BLUD di Pelayanan dasar dan Rujukan SKPD kabupaten/ kota untuk mendukung upaya prom dan prev berbasis individu dan komunitas T.A 2018 (DINKES KAB/ KOTA)

2017

8

2016

PROVINSI

INPUT

7

2017

KAB/ KOTA

Belum tersedianya Tersedianya Tersedianya Optimalisasi sumber anggaran anggaran yang dukungan dana dukungan dana dapat Jaminan Kesehatan operasional promotif dukungan dan preventif untuk operasional untuk dimanfaatkan Nasional (JKN) untuk membiayai pendekatan untuk turut kegiatan promotif pelaksanaan komunitas untuk mendukung kegiatan dan preventif kegiatan promotif memperkuat performance kinerja untuk memperkuat dukungan dan preventif implementasi yang operasional JKN melalui APBD in line dengan dan BLUD di performance Pelayanan kinerja JKN dasar dan Rujukan SKPD kabupaten/ kota untuk mendukung upaya prom dan prev berbasis individu dan komunitas T.A 2017 (DINKES KAB/ KOTA)

3


1.Tersedianya anggaran pelaksanaan kegiatan dukungan operasional melalui DAK, APBN Kantor Pusat, Kantor Daerah, Dekonsentrasi, BLU di FKTP & Rujukan utk mendukung upaya promotif preventif berbasis individu & komunitas T.A 2017 (ROREN)

Masuknya menu pendekatan keluarga pada Juknis/pedoma n pemanfaatan dana Desa Kemendes tahun 2017 sesuai dengan pedoman pendekatan keluarga (ROREN)

10 Masuknya menu pendekatan keluarga pada Juknis/pedoma n pemanfaatan anggaran Dekonsentrasi tahun 2017 sesuai dengan pedoman pendekatan keluarga (ROREN)

2016 11

2017 12

2016

Tersedianya perencanaan kegiatan & alokasi anggaran APBN Dekon, DAK Non Fisik, BLUD, APBD Provinsi untuk membiayai dukungan operasional kegiatan promotif preventif untuk individu & komunitas TA 2017

14

2016

PROSES 2017

(DINAS KESEHATAN PROVINSI)

Tersedianya perencanaan kegiatan & alokasi anggaran APBN Dekon, DAK Non Fisik, BLUD, APBD Provinsi untuk membiayai dukungan operasional kegiatan promotif preventif untuk individu & komunitas TA 2018

15 Terlaksananya dan tersedianya laporan program dan kegiatan pendekatan keluarga di Provinsi tahun 2016 (DINKES PROVINSI)

PROVINSI

(DINKES KAB/ (DINKES KAB/ (DINAS KESEHATAN KOTA) KOTA) PROVINSI)

Tersedianya perencanaan kegiatan & alokasi anggaran DAK Non Fisik, BLUD, APBD Kabupaten/ kota untuk membiayai dukungan operasional kegiatan promotif preventif untuk individu & komunitas TA 2018

13 Terlaksananya dan tersedianya laporan program dan kegiatan pendekatan keluarga di Kab/Kota tahun 2016 (DINKES KAB/ KOTA)

2017

KAB/KOTA

Tersedianya perencanaan kegiatan & alokasi anggaran DAK Non Fisik, BLUD, APBD Kabupaten/ kota untuk membiayai dukungan operasional kegiatan promotif preventif untuk individu & komunitas TA 2017


1.Tersedianya anggaran pelaksanaan kegiatan dukungan operasional melalui DAK non fisik, APBN Kantor Pusat, Kantor Daerah, Dekonsentrasi, BLU di FKTP & Rujukan utk mendukung upaya promotif preventif berbasis individu & komunitas T.A 2018 (ROREN)

PUSAT

INDIKATOR

2017 17 Terlaksananya dan tersedianya laporan program dan kegiatan pendekatan keluarga secara nasional yang terpadu tahun 2016 (DITJEN KESMAS)

PUSAT 18

OUTPUT

(ROREN‐P2JK) (ROREN‐P2JK)

Tersedianya Tersedianya Tersedianya dukungan Dana perencanaan perencanaan operasioanl JKN untuk kegiatan & kegiatan & melaksanakan kegiatan alokasi alokasi promotif dan preventif yang anggaran APBN anggaran APBN bersifat individual dan KP/ KD,/Dekon, KP/ KD,/Dekon, komunitas di FKTP dan DAK Non Fisik, DAK Non Fisik, Faskes Rujukan. BLU/ BLUD, BLU/ BLUD, APBD APBD Provinsi,/Kabu Provinsi,/Kabu paten/ kota paten/ kota untuk untuk membiayai membiayai dukungan dukungan operasional operasional kegiatan kegiatan promotif promotif preventif untuk preventif untuk individu & individu & komunitas TA komunitas TA 2017 2017

16

2016

Seluruh FKTP dan Faskes Rujukan menganggarkan dukungan Dana operasioanl JKN untuk melaksanakan kegiatan promotif dan preventif yang bersifat individual dan komunitas di FKTP dan Faskes Rujukan tahun 2019

19

TARGET

20

KET

SUB SISTEM

2

NO

1

3

4


5

PERMASALAHAN UTAMA

6 2.Tersedianya penghitungan besaran kebutuhan yang sejalan dengan peningkatan performance kinerja pelaksanaan JKN di FKTP dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan SKPD Kab/ kota T.A 2017 sesuai pedoman (DINKES KAB/ KOTA)

2016

7 2.Tersedianya penghitungan besaran kebutuhan yang sejalan dengan peningkatan performance kinerja pelaksanaan JKN di FKTP dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan SKPD Kab/ kota T.A 2018 sesuai pedoman (DINKES KAB/ KOTA)

2017

KAB/ KOTA 8 2.Tersedianya penghitungan besaran kebutuhan yang sejalan dengan peningkatan performance kinerja pelaksanaan JKN di FKTP dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan SKPD Provinsi T.A 2017 sesuai pedoman (DINKES PROVINSI)

2016

2017 9 2.Tersedianya penghitungan besaran kebutuhan yang sejalan dengan peningkatan performance kinerja pelaksanaan JKN di FKTP dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan SKPD Provinsi T.A 2018 sesuai pedoman (DINKES PROVINSI)

PROVINSI

INPUT

10 2.Tersedianya pedoman kegiatan dukungan operasional dan cara penghitungan besaran kebutuhan yang sejalan dengan peningkatan performance kinerja pelaksanaan JKN di FKTP dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan T.A 2017 (P2JK)

2016

2017

2016

2017

KAB/KOTA 2016

PROSES PROVINSI 2017

12 13 14 15 Tersedianya Tersedianya Tersedianya Tersedianya laporan Monev laporan Monev laporan Monev laporan Monev pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan promotif dan promotif dan promotif dan promotif dan preventif dari preventif dari preventif dari preventif dari sumber sumber sumber sumber anggaran anggaran anggaran anggaran dukungan dukungan dukungan dukungan operasional JKN operasional JKN operasional JKN operasional JKN di FKTP dan di FKTP dan di FKTP dan di FKTP dan Faskes Rujukan Faskes Rujukan Faskes Rujukan Faskes Rujukan diari Dinas diari Dinas diari Dinas diari Dinas Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan kab/Kota yang kab/Kota yang provinsi yang provinsi yang disampaikan disampaikan disampaikan disampaikan kepada Dinas kepada Dinas kepada Pusat kepada Pusat Pembiayaan Pembiayaan Kesehatan Kesehatan dan Jaminan dan Jaminan Provinsi T.A Provinsi T.A Kesehatan Kesehatan 2017 2016 Kemenkes T.A Kemenkes T.A 2017 2016


11 2.Tersedianya pedoman kegiatan dukungan operasional dan cara penghitungan besaran kebutuhan yang sejalan dengan peningkatan performance kinerja pelaksanaan JKN di FKTP dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan T.A 2018 (P2JK)

PUSAT

INDIKATOR

16

2016

PUSAT 17

2017 18

OUTPUT

19

TARGET

20

KET

Matriks Resolusi Rakerkesnas Tahun 2016 Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan

D.1.1.

1 D.1.

NO

S U M B E R D A Y A M A N U S I A

2

SUB SISTEM

PERMASALAHAN UTAMA

2016

Jumlah Kab/Kota yang telah melakukan entri keberadaan (eksisting) tenaga kesehatan ke dalam aplikasi sistem Informasi SDM Kesehatan

7

2017

KAB/ KOTA

5 6 1) Jumlah dan distribusi tenaga kesehatan tidak merata antar Pemda Provinsi dan daerah; Jumlah Kab/Kota melakukan Kab/Kota yang pemetaan SDM telah 2) Pemenuhan Kesehatan dengan jenis nakes belum melakukan menggunakan Sistem sesuai standar; entri Informasi SDM keberadaan Kesehatan dan (eksisting) 3) Kompetensi menyusun nakes belum sesuai tenaga perencanaan kesehatan ke standar. kebutuhan dengan dalam aplikasi merujuk pada sistem Permenkes Nomor Informasi SDM 33/2015 serta Kesehatan mengajukan formasi CPNS ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Selanjutnya mengusulan kebutuhan PNS Ke KEMENPAN&RB melalui aplikasi E‐ Formasi. Kementerian Kesehatan melakukan advokasi kepada MENPAN‐RB dan BKN untuk mengalokasikan formasi CPNS sesuai kebutuhan masing‐ masing Pemda. (PP No. 97 Tahun 2000, Sebagaimana telah diubah dengan PP No. 54 Tahun 2003 ttg Formasi PNS)

4

Jumlah dan distribusi tenaga kesehatan tidak merata antar daerah

3


Jumlah Provinsi yang telah melakukan entri keberadaan (eksisting) tenaga kesehatan ke dalam aplikasi sistem Informasi SDM Kesehatan

8

2016 9

2017

Jumlah Provinsi yang telah melakukan entri keberadaan (eksisting) tenaga kesehatan ke dalam aplikasi sistem Informasi SDM Kesehatan

PROVINSI

INPUT

Jumlah Provinsi, Kab/Kota yang telah melakukan entri keberadaan (eksisting) tenaga kesehatan ke dalam aplikasi sistem informasi SDM Kesehatan dan telah melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan minimal (ABK dan Anjab) di masing‐masing fasyankes

11

2017

a. Jumlah Kab/Kota yang telah melakukan analisis beban kerja dan analisis jabatan mengacu pada Permenkes No. 33 Tahun 2015 untuk memetakan kebutuhan tenaga kesehatan minimal di masing‐masing fasyankes; b. Jumlah Kab/Kota yang telah melakukan input kebutuhan PNS Ke KEMENPAN&R B melalui aplikasi E‐ Formasi

b. Jumlah Kab/Kota yang telah melakukan input kebutuhan PNS Ke KEMENPAN&R B melalui aplikasi E‐ Formasi

13

2017

a.Jumlah Kab/Kota yang telah melakukan analisis beban kerja dan analisis jabatan mengacu pada Permenkes No. 33 Tahun 2015 untuk memetakan kebutuhan tenaga kesehatan minimal di masing‐masing fasyankes;

12

2016

KAB/KOTA

Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan Hal 1 dari 6

Jumlah Provinsi, Kab/Kota yang telah melakukan entri keberadaan (eksisting) tenaga kesehatan ke dalam aplikasi sistem informasi SDM Kesehatan dan telah melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan minimal (ABK dan Anjab) di masing‐masing fasyankes

10

2016

PUSAT

INDIKATOR

b. Jumlah Provinsi yang telah melakukan input kebutuhan PNS Ke KEMENPAN&R B melalui aplikasi E‐ Formasi

a. Jumlah Provinsi yang telah melakukan analisis beban kerja dan analisis jabatan mengacu pada Permenkes No. 33 Tahun 2015 untuk memetakan kebutuhan tenaga kesehatan minimal di masing‐masing fasyankes;

14

2016

PROSES

15

2017

b. Jumlah Provinsi yang telah melakukan input kebutuhan PNS Ke KEMENPAN&R B melalui aplikasi E‐ Formasi

a. Jumlah Provinsi yang telah melakukan analisis beban kerja dan analisis jabatan mengacu pada Permenkes No. 33 Tahun 2015 untuk memetakan kebutuhan tenaga kesehatan minimal di masing‐masing fasyankes;

PROVINSI

Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan minimal di masing‐masing fasyankes tingkat Prov, Kab, Kota

16

2016 17

2017

Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan minimal di masing‐masing fasyankes tingkat Prov, Kab, Kota

PUSAT

2019 : 5.600 Jumlah Puskesmas yang memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan




18

OUTPUT

Diperolehnya rencana kebutuhan dengan merujuk pada Permenkes 33/2015 dengan menggunakan Sistem informasi SDM Kesehatan di Daerah yang akurat

19

TARGET

20

KET

1 D.1.2.

NO

K E S E H A T A N

2

SUB SISTEM

3

4 Pemda Provinsi dan Kab/Kota mempunyai kewenangan untuk mengatasi maldistribusi di daerahnya dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota, dan memperkuat kooordinasi dengan BKD dalam penempatan tenaga kesehatan. Kementerian Kesehatan melakukan advokasi ke KEMENDAGRI, KEMENPAN‐RB dan BKN agar BKD Provinsi dan Kab/Kota memperhatikan pertimbangan dan usulan Dinkes Provinsi, dan Kab/Kota.


5

PERMASALAHAN UTAMA 2017

2016

PROVINSI 2017

2016

c. Jumlah dokumen persebaran tenaga kesehatan di masing‐masing fasyankes

c. Jumlah dokumen persebaran tenaga kesehatan di masing‐masing fasyankes

c. Jumlah dokumen persebaran tenaga kesehatan di masing‐masing fasyankes c. Jumlah dokumen persebaran tenaga kesehatan di masing‐masing fasyankes

2016

2017


b. Jumlah tenaga kesehatan yang telah ditempatkan dan didayagunakan di fasyankes melalui mekanisme PNS, PPPK dan penugasan khusus (team based dan individual)

15 a. Jumlah advokasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (berdasarkan regulasi Pemerintah Pusat) terkait dengan tenaga kesehatan di fasyankes termasuk dengan penempatan dan distribusi tenaga kesehatan yang dilakukan ke pemerintah daerah;

2017

b. Jumlah tenaga kesehatan yang telah ditempatkan dan b. Jumlah b. Jumlah didayagunakan b. Jumlah b. Jumlah tenaga tenaga di fasyankes tenaga tenaga kesehatan yang kesehatan yang kesehatan yang kesehatan yang melalui telah telah mekanisme telah telah ditempatkan ditempatkan PNS, PPPK dan ditempatkan ditempatkan dan dan penugasan dan dan didayagunakan didayagunakan didayagunakan didayagunakan khusus (team di fasyankes di di fasyankes di based dan di fasyankes di fasyankes tingkat tingkat individual) tingkat tingkat Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota melalui melalui melalui melalui mekanisme mekanisme mekanisme mekanisme PNS, PPPK dan PNS, PPPK dan PNS, PPPK dan PNS, PPPK dan penugasan penugasan penugasan penugasan khusus (team khusus (team khusus (team khusus (team based dan based dan based dan based dan individual) individual) individual) individual)


2016

PUSAT

17 a. Jumlah advokasi dan sosialisasi regulasi Pemerintah Pusat terkait dengan tenaga kesehatan di fasyankes termasuk dengan penempatan dan distribusi tenaga kesehatan yang dilakukan ke pemerintah daerah;


2017

PROSES PROVINSI

16 a. Jumlah advokasi dan sosialisasi regulasi Pemerintah Pusat terkait dengan tenaga kesehatan di fasyankes termasuk dengan penempatan dan distribusi tenaga kesehatan yang dilakukan ke pemerintah daerah;

2016

KAB/KOTA

12 a. Jumlah advokasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (berdasarkan regulasi Pemerintah Pusat) terkait dengan tenaga kesehatan di b. Jumlah fasyankes dokumen termasuk persebaran dengan tenaga penempatan kesehatan di dan distribusi masing‐masing tenaga fasyankes kesehatan yang dilakukan ke pemerintah daerah;

2017

INDIKATOR

11 a. Jumlah regulasi Pemerintah Pusat terkait dengan tenaga kesehatan di fasyankes termasuk dengan penempatan dan distribusi tenaga kesehatan;

PUSAT

6 7 8 9 10 a. Jumlah a. Jumlah a. Jumlah a. Jumlah a. Jumlah dokumen dokumen regulasi dokumen dokumen pemetaan risiko pemetaan risiko pemetaan risiko pemetaan risiko Pemerintah dan dampak dan dampak Pusat terkait dan dampak dan dampak penempatan penempatan dengan tenaga penempatan penempatan dan distribusi dan distribusi dan distribusi dan distribusi kesehatan di tenaga tenaga fasyankes tenaga tenaga kesehatan di kesehatan di termasuk kesehatan di kesehatan di fasyankes fasyankes dengan fasyankes fasyankes tingkat tingkat penempatan tingkat tingkat provinsi; provinsi; dan distribusi Kab/Kota; Kab/Kota; tenaga b. Jumlah b. Jumlah kesehatan; b. Jumlah b. Jumlah regulasi terkait regulasi terkait regulasi terkait regulasi terkait dengan tenaga dengan tenaga dengan tenaga dengan tenaga b. Jumlah kesehatan di kesehatan di dokumen kesehatan di kesehatan di fasyankes fasyankes persebaran fasyankes fasyankes termasuk termasuk tenaga termasuk termasuk dengan dengan kesehatan di dengan dengan penempatan penempatan masing‐masing penempatan penempatan dan distribusi dan distribusi dan distribusi dan distribusi fasyankes tenaga tenaga tenaga tenaga kesehatan; kesehatan; kesehatan; kesehatan;

2016

KAB/ KOTA

INPUT




18 2016 : 2.000 Jumlah Puskesmas yang memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan

OUTPUT

19 Mendistribusikan tenaga kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan sesuai dengan standar berdasarkan Permenkes 75/2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan RS 32/2014

TARGET

20

KET

D.2.1.

D.2.

1 D.1.3.

NO

2

SUB SISTEM

4 Pemda Kab/Kota yang memiliki kapasitas fiskal rendah mengajukan kebutuhan formasi CPNS ke MENPAN dan alokasinya didukung oleh alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2017. Kementerian Kesehatan mengusulkan ke KEMENKEU untuk mengembangkan mekanisme penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk pemenuhan honor SDM Kesehatan di daerah tersebut.

Pemda Provinsi dan Kab/Kota dapat memanfaatkan Perpres Wajib Kerja Dokter Spesialis (rancangan) untuk mendistribusikan Dokter Spesialis dengan menyusun rencana kebutuhan dan lokasi RS serta menyiapkan dukungan berupa insentif daerah dan ketersediaan alat kesehatan. Kementerian Kesehatan menempatkan Dokter Spesialis dengan menggunakan APBN dengan prioritas di daerah yang tidak diminati sesuai UU No 23 Tahun 2014, bekerjasama dengan Organisasi Profesi dan Fakultas Kedokteran.

Pemenuhan jenis nakes belum sesuai standar

3


5

PERMASALAHAN UTAMA 2017

2016

PROVINSI 2017

b. Jumlah dokumen pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan minimal di fasyankes tingkat Kab/Kota;

b. Jumlah dokumen pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan minimal di fasyankes tingkat provinsi;

b. Jumlah dokumen pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan minimal di fasyankes tingkat provinsi;

2016

a. Jumlah dokumen kebutuhan dokter spesialis di fasyankes tingkat Kab/Kota;

a. Jumlah dokumen kebutuhan dokter spesialis di fasyankes tingkat provinsi;

14 Jumlah dokumen kebutuhan tenaga kesehatan yang di entri kedalam sistem informasi SDM Kesehatan dan aplikasi E‐ Formasi Kemen PAN dan RB

2016

PROSES

2017

a. Jumlah dokumen kebutuhan dokter spesialis di fasyankes tingkat provinsi;


PROVINSI 2017

OUTPUT

a. Jumlah dokumen kebutuhan alokasi anggaran untuk gaji dan insentif dokter spesialis dengan WKS,

b. Jumlah dokumen persetujuan alokasi DAK Non Fisik untuk pembayaran honor tenaga kesehatan P3K

a. Jumlah dokumen kebutuhan alokasi anggaran untuk gaji dan insentif dokter spesialis dengan WKS,

b. Jumlah dokumen persetujuan alokasi DAK Non Fisik untuk pembayaran honor tenaga kesehatan P3K

2016 : 35 % Persentase RS kabupaten/Kota kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang

16 17 18 2016 : 2.000 Jumlah a. Jumlah a. Jumlah Puskesmas yang memiliki 5 dokumen dokumen Jenis Tenaga Kesehatan pelaksanaan pelaksanaan advokasi dan advokasi dan koordinasi ke koordinasi ke 2017 : 3.000 Jumlah Kemen PAN dan Kemen PAN dan Puskesmas yang memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan RB serta RB serta Kemenkeu Kemenkeu 2018 : 4.200 Jumlah terkait terkait Puskesmas yang memiliki 5 pemenuhan pemenuhan Jenis Tenaga Kesehatan tenaga tenaga kesehatan di kesehatan di 2019 : 5.600 Jumlah daerah daerah Puskesmas yang memiliki 5 berdasarkan berdasarkan Jenis Tenaga Kesehatan rasio belanja rasio belanja pegawai pegawai daerah; daerah;

2016

PUSAT

19 Terpenuhinya kebutuhan SDM Kesehatan di Kab/Kota dengan kapasitas fiskal rendah melalui alokasi anggaran DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2017

TARGET

2019 : 60% Persentase RS kabupaten/Kota kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang

Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dokter spesialis di fasilitas pelayanan sesuai dengan standar Standar ketenagaan di 2017 : 40% Persentase RS RS 56/2014 tentang kabupaten/Kota kelas C yang Klasifikasi dan b. Jumlah b. Jumlah b. Jumlah b. Jumlah memiliki 4 Dokter Spesialis perijinan RS. dokumen dokumen dokumen dokumen b. Jumlah b. Jumlah Dasar dan 3 Dokter Spesialis pengadaan dan pengadaan dan pengadaan dan pengadaan dan dokter spesialis dokter spesialis Penunjang pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan yang yang sarpras di RS sarpras di RS sarpras di RS sarpras di RS ditempatkan ditempatkan 2018 : 50% Persentase RS melalui melalui kabupaten/Kota kelas C yang program WKS program WKS memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang

a. Jumlah dokumen kebutuhan dokter spesialis di fasyankes tingkat Kab/Kota;


2017

KAB/KOTA


d. Jumlah dokumen kriteria RS berdasarkan tipe sesuai dengan Permenkes no. 75 Tahun 2014

d. Jumlah dokumen kriteria RS berdasarkan tipe sesuai dengan Permenkes no. 75 Tahun 2014

a. Jumlah regulasi pemerintah Pusat terkait dengan kriteria daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan;

c. Jumlah dokumen kebutuhan dokter spesialis di fasyankes;

b. Jumlah alokasi APBD untuk belanja pegawai;

a. Jumlah regulasi pemerintah Pusat terkait dengan kriteria daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan;

c. Jumlah dokumen kebutuhan dokter spesialis di fasyankes;


a. Jumlah regulasi terkait dengan penempatan dan pendayagunaan doktrer spesialis;

b. Jumlah regulasi pemerintah pusat terkait dengan pemenuhan tenaga kesehatan dengan kriteria diminati dan tidak diminati;




c. Jumlah daerah yang mendapatkan alokasi DAK maupun Dekonsentrasi

b. Jumlah regulasi pemerintah pusat terkait c. Jumlah rumah c. Jumlah rumah c. Jumlah rumah c. Jumlah rumah dengan sakit tipe c di sakit tipe c di sakit tipe c di sakit tipe c di pemenuhan daerah tenaga daerah daerah daerah kesehatan dengan kriteria diminati dan tidak diminati;



c. Jumlah daerah yang mendapatkan c. Persentase c. Persentase c. Persentase c. Persentase alokasi DAK realisasi belanja realisasi belanja realisasi belanja realisasi belanja maupun pegawai daerah pegawai daerah pegawai daerah pegawai daerah Dekonsentrasi

b. Jumlah dokumen pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan minimal di fasyankes tingkat Kab/Kota;

11 a. Jumlah dokumen pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan di masing‐masing fasyankes;

2017

INDIKATOR

12 Jumlah dokumen kebutuhan tenaga kesehatan yang di entri kedalam sistem informasi SDM Kesehatan dan aplikasi E‐ b. Jumlah b. Jumlah daerah dengan daerah dengan Formasi Kemen PAN dan RB rasio belanja rasio belanja pegawai >50% pegawai >50% dari APBD dan dari APBD dan <50% dari <50% dari APBD; APBD;

2016

PUSAT

6 7 8 9 10 a. Jumlah a. Jumlah a. Jumlah a. Jumlah a. Jumlah dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen pemetaan pemetaan pemetaan pemetaan pemetaan eksisting tenaga eksisting tenaga eksisting tenaga eksisting tenaga kebutuhan kesehatan di kesehatan di kesehatan di kesehatan di tenaga fasyankes fasyankes fasyankes fasyankes kesehatan di tingkat tingkat tingkat tingkat masing‐masing Kab/Kota; Kab/Kota; provinsi; provinsi; fasyankes;

2016

KAB/ KOTA

INPUT

20

KET

D.3.1.

D.3.

1 D.2.2.

NO

2

SUB SISTEM

4 Pemda Kab/Kota dapat memanfaatkan dana BOK untuk merekrut tenaga kontrak (sesuai Undang‐Undang ASN) promosi kesehatan di setiap puskesmas dengan pendidikan minimal D3 Kesehatan (tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Gizi, TehnisKefarmasian dan Analis Laboratorium).Keme nterian Kesehatan akan merevisi Permenkes Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016.

Pemda Provinsi dan Kab/Kota mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan (beasiswa) dan pelatihan. Kementerian Kesehatan memberikan dukungan dalam bentuk dana Dekonsentrasi untuk mendukung upaya tersebut.

Kompetensi Nakes belum sesuai standar

3


5

PERMASALAHAN UTAMA

8 a. Jumlah dokumen realisasi pemanfaatan anggaran dan BOK, DAK maupun dekonsentrasi;

2016 9 a. Jumlah dokumen realisasi pemanfaatan anggaran dan BOK, DAK maupun dekonsentrasi

2017 10 a. Jumlah daerah yang mendapatkan alokasi dan BOK, DAK, Dekonsentrasi;

2016

2017

c. jumlah dokumen pemetaan kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan maupun pelatihan

c. jumlah dokumen pemetaan kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan maupun pelatihan c. jumlah dokumen pemetaan kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan maupun pelatihan c. jumlah dokumen pemetaan kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan maupun pelatihan

13 a. Jumlah dokumen usulan kebutuhan anggaran untuk honor tenaga kesehatan dengan kontrak kerja;

2017 14 a. Jumlah dokumen usulan kebutuhan anggaran untuk honor tenaga kesehatan dengan kontrak kerja;

2016

PROSES

2017 15 a. Jumlah dokumen usulan kebutuhan anggaran untuk honor tenaga kesehatan dengan kontrak kerja;

PROVINSI 2016

PUSAT 2017

OUTPUT

a. Jumlah a. Jumlah Jumlah tenaga Jumlah tenaga 2016 : 21.510 Jumlah SDM a. Jumlah a. Jumlah tenaga tenaga kesehatan yang kesehatan yang Kesehatan yang ditingkatkan tenaga tenaga ditingkatkan kompetensinya (kumulatif) kesehatan yang kesehatan yang kesehatan yang kesehatan yang ditingkatkan ditingkatkan ditingkatkan kompetensinya kompetensinya ditingkatkan ditingkatkan melalui 2017 : 33.060 Jumlah SDM kemampuannya kemampuannya kemampuannya kemampuannya melalui melalui melalui program program Kesehatan yang ditingkatkan melalui melalui pendidikan pendidikan Bantuan Bantuan kompetensinya (kumulatif) pendidikan pendidikan maupun maupun Pendidikan Pendidikan maupun maupun (TUBEL, 2018 : 44.850 Jumlah SDM pelatihan; pelatihan; pelatihan; pelatihan; (TUBEL, PPDS/PPDSG) PPDS/PPDSG) Kesehatan yang ditingkatkan b. Jumlah b. Jumlah yang bersumber yang bersumber kompetensinya (kumulatif) b. Jumlah b. Jumlah dokumen dokumen dari APBN dari APBN dokumen dokumen alokasi alokasi maupun maupun alokasi alokasi anggaran untuk anggaran untuk anggaran untuk anggaran untuk dekonsentrasi dekonsentrasi 2019 : 56.910 Jumlah SDM peningkatan peningkatan Kesehatan yang ditingkatkan peningkatan peningkatan kompetensi kompetensi kompetensinya (kumulatif) kompetensi kompetensi tenaga tenaga tenaga tenaga kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan

12 a. Jumlah dokumen usulan kebutuhan anggaran untuk honor tenaga kesehatan dengan kontrak kerja;

2016

KAB/KOTA


Jumlah dokumen kebutuhan tenaga kesehatan di fasyankes berdasarkan kompetensi

11 a. Jumlah daerah yang mendapatkan alokasi dan BOK, DAK, Dekonsentrasi;

PUSAT

a. Jumlah a. Jumlah a. Jumlah Jumlah a. Jumlah dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen pemetaan pemetaan pemetaan pemetaan kebutuhan eksisting SDM eksisting SDM eksisting SDM eksisting SDM tenaga Kesehatan; Kesehatan; Kesehatan; Kesehatan; kesehatan di fasyankes b. Jumlah b. Jumlah b. Jumlah b. Jumlah berdasarkan dokumen dokumen dokumen dokumen kompetensi pemetaan pemetaan pemetaan pemetaan kebutuhan kebutuhan kebutuhan kebutuhan tenaga tenaga tenaga tenaga kesehatan; kesehatan; kesehatan; kesehatan;


2017

PROVINSI

INDIKATOR TARGET

Terpenuhinya alokasi anggaran untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan.

16 17 18 19 a. Jumlah 2016 : 35 % Persentase RS Pemenuhan kebutuhan a. Jumlah regulasi teknis regulasi teknis kabupaten/Kota kelas C yang tenaga kesehatan (turunan UU memiliki 4 Dokter Spesialis tenaga promosi (turunan UU ASN) terkait Dasar dan 3 Dokter Spesialis kesehatan di setiap ASN) terkait mekanisme Penunjang puskesmas dengan mekanisme minimal D3 Kesehatan pengangkatan pengangkatan sesuai dengan standar P3K dan sistem P3K dan sistem 2017 : 40% Persentase RS b. Jumlah b. Jumlah penggajiaannya; penggajiaannya; kabupaten/Kota kelas C yang berdasarkan dokumen memiliki 4 Dokter Spesialis Permenkes 75/2014 dokumen b Jumlah b Jumlah b Jumlah b. Jumlah kebutuhan b. Jumlah Dasar dan 3 Dokter Spesialis kebutuhan b. Jumlah dokumen dokumen dokumen dokumen tenaga dokumen Penunjang tenaga b. Jumlah b. Jumlah b. Jumlah b. Jumlah dokumen kebutuhan kebutuhan kebutuhan kebutuhan kesehatan persetujuan kesehatan dokumen dokumen dokumen dokumen persetujuan tenaga tenaga tenaga tenaga kontrak kontrak kebutuhan kebutuhan kebutuhan kebutuhan dari Kemenkeu dari Kemenkeu 2018 : 50% Persentase RS kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan promosi terkait kabupaten/Kota kelas C yang promosi Tenaga promosi Tenaga promosi Tenaga promosi Tenaga promosi terkait untuk promosi untuk promosi untuk promosi untuk promosi kesehatan di mekanisme memiliki 4 Dokter Spesialis kesehatan di kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan mekanisme kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan fasyankes fasyankes dengan kontrak dengan kontrak dengan kontrak dengan kontrak penganggaran penganggaran Dasar dan 3 Dokter Spesialis dengan jenjang dengan jenjang kerja kerja kerja kerja DAK Non Fisik DAK Non Fisik Penunjang pendidikan untuk pendidikan untuk minimla D3 Pembayaran 2019 : 60% Persentase RS minimla D4 Pembayaran honor tenaga honor tenaga kabupaten/Kota kelas C yang kesehatan memiliki 4 Dokter Spesialis kesehatan dengan kontrak dengan kontrak Dasar dan 3 Dokter Spesialis kerja Penunjang kerja


2016

KAB/ KOTA

INPUT

20

KET

D.3.3.

1 D.3.2.

NO

2

SUB SISTEM

3

Pemda Provinsi dan Kab/Kota mempunyai kewenangan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap SDM Kesehatan dalam bentuk pemberian izin dan pengawasan praktek, kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar dalam rangka meningkatkan kompetensi. Kementerian Kesehatan memberikan dukungan dalam bentuk dana Dekonsentrasi atau Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk mendukung upaya tersebut.

4 Pemda Provinsi mengalokasikan anggaran bagi Bapelkes Daerah untuk pengembangan dan pemenuhan tenaga Widyaiswara. Kementerian Kesehatan memberikan dukungan dalam bentuk dana Dekonsentrasi atau mengembangkan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang SDM Kesehatan untuk mendukung upaya tersebut.


5

PERMASALAHAN UTAMA

b. Jumlah dokumen pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan dan kompetensinya tingkat provinsi

b. Jumlah dokumen pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan dan kompetensinya tingkat Kab/Kota

b. Jumlah dokumen pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan dan kompetensinya tingkat Kab/Kota

b. Jumlah dokumen pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan dan kompetensinya tingkat provinsi

a. Jumlah regulasi terkait pembinaan dan pengawasan mutu terhadap SDM Kesehatan;


9 Alokasi APBD untuk Peningkatan Kapasitas Bapelkes Daerah

2017

8 Alokasi APBD untuk Peningkatan Kapasitas Bapelkes Daerah

2016


7

2017

PROVINSI


6

2016

KAB/ KOTA

INPUT

b. Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan;

a. Jumlah Dokumen operasional MTKP;

12

2016

b. Jumlah dokumen perijinan dan pengawasan praktik;

a. Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan;

13

2017 15 Jumlah Usulan WI dan Tenaga Kepelatihan yang ditingkatkan Kapasitasnya

2017 16 Jumlah WI dan Tenaga Kepelatihan yang ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi melalui Workshop dan Diklat Penjenjangan Widyaiswara

2016

b. Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan;


c. Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti seminar dalam rangka peningkatan kompetensi

b. Jumlah dokumen perijinan dan pengawasan praktik;

a. Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan;

b. Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan


2017

Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan

TARGET

2019 : 56.910 Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)


2016 : 21.510 Jumlah SDM Terselenggaranya Kesehatan yang ditingkatkan pembinaan dan kompetensinya (kumulatif) pengawasan terhadap SDM kesehatan dalam 2017 : 33.060 Jumlah SDM pemberian izin dan Kesehatan yang ditingkatkan pengawasan praktik kompetensinya (kumulatif) dan pengingkatan kompetensi 2018 : 44.850 Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)



Terpenuhinya peningkatan kapasitas Bapelkes daerah baik infrastruktur, SDM bapelkes, dan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan.

18 19 2016 : 21.510 Jumlah SDM Terpenuhinya Kesehatan yang ditingkatkan peningkatan kapasitas kompetensinya (kumulatif) Bapelkes daerah baik infrastruktur, SDM 2017 : 33.060 Jumlah SDM bapelkes, dan alokasi Kesehatan yang ditingkatkan anggaran untuk kompetensinya (kumulatif) penyelenggaraan pelatihan SDM 2018 : 44.850 Jumlah SDM kesehatan. Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)

OUTPUT

Terselenggaran 2016 : 21.510 Jumlah SDM ya Pemilihan Kesehatan yang ditingkatkan Widyaiswara kompetensinya (kumulatif) Berprestasi 2017 : 33.060 Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)

17 Jumlah WI dan Tenaga Kepelatihan yang ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi melalui Workshop dan Diklat Penjenjangan Widyaiswara

PUSAT

Jumlah Usulan Jumlah Usulan Terselenggaran WI yang WI yang ya Pemilihan diikutkan dalam diikutkan dalam Widyaiswara Pemilihan WI Pemilihan WI Berprestasi Berprestasi Berprestasi

14 Jumlah Usulan WI dan Tenaga Kepelatihan yang ditingkatkan Kapasitasnya

2016

PROSES PROVINSI

c. Jumlah c. Jumlah tenaga dokumen kesehatan yang perijinan dan mengikuti pengawasan seminar dalam praktik; rangka d. Jumlah peningkatan d. Jumlah tenaga kompetensi tenaga kesehatan yang kesehatan yang mengikuti mengikuti seminar dalam seminar dalam rangka rangka peningkatan peningkatan kompetensi kompetensi

b. Jumlah dokumen pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan dan c. Jumlah kompetensinya dokumen perijinan dan pengawasan praktik;


11 Alokasi Dana Dekonsentrasi untuk Penyelenggaraa n Pelatihan

2017

KAB/KOTA


b. Jumlah dokumen pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan dan kompetensinya


10 Alokasi Dana Dekonsentrasi untuk Penyelenggaraa n Pelatihan

2016

PUSAT

INDIKATOR

20

KET

D.5.

1 D.4.

NO

2

SUB SISTEM

3

Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan) berkoordinasi dengan Kemenristekdikti untuk percepatan program DLP.

4 Pemda Provinsi (Dinas Kesehatan Provinsi) berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dalam memberikan rekomendasi perizinan pembukaan SMK Kesehatan. Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatur kurikulum pendidikan SMK Kesehatan dan menyusun regulasi lulusan SMK Kesehatan sebagai Asisten Tenaga Kesehatan yang bekerja dibawah supervisi Tenaga Kesehatan.


5

PERMASALAHAN UTAMA

6

2016 7

2017

KAB/ KOTA

8

2016

PROVINSI

INPUT

9

2017 11 Jumlah Regulasi Terkait dengan Pendayagunaan Lulusan SMK sebagai Asisten Tenaga Kesehatan

2017 12

2016

Jumlah Usulan peserta DLP dari Dinas Kesehatan Kab/Kota

13

2017

KAB/KOTA


10

2016

PUSAT

INDIKATOR

2017

2016

PUSAT 2017

OUTPUT

Jumlah Rekomendasi Perizinan pembukaan SMK Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi

Jumlah wahana praktik DLP yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi

Jumlah Rekomendasi Perizinan pembukaan SMK Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi

Jumlah Pertemuan Koordinasi dengan kemenristekdik ti untuk percepatan program DLP

Jumlah Pertemuan Koordinasi Harmonisasi Kurikulum SMK Kesehatan

14 15 16 17 18 2016 : 21.510 Jumlah SDM Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Kesehatan yang ditingkatkan pertemuan Pertemuan Pertemuan pertemuan kompetensinya (kumulatif) Koordiinasi Koordinasi Koordinasi Koordiinasi Lintas Sektor Lintas Sektor dengan dengan 2017 : 33.060 Jumlah SDM Kementerian dan Liintas dan Liintas Kementerian Program terkait Program terkait Pendidikan dan Pendidikan dan Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif) Pendikan SMK Pendikan SMK Kebudayaan Kebudayaan untuk mengatur untuk mengatur dan Tenaga dan Tenaga 2018 : 44.850 Jumlah SDM kurikulum Kesehatan Kesehatan kurikulum Kesehatan yang ditingkatkan pendidikan pendidikan SMK Kesehatan SMK Kesehatan kompetensinya (kumulatif) dan menyusun dan menyusun regulasi lulusan regulasi lulusan 2019 : 56.910 Jumlah SDM SMK Kesehatan SMK Kesehatan Kesehatan yang ditingkatkan sebagai Asisten sebagai Asisten kompetensinya (kumulatif) Tenaga Tenaga Kesehatan yang Kesehatan yang bekerja bekerja dibawah dibawah supervisi supervisi Tenaga Tenaga Kesehatan. Kesehatan.

2016

PROSES PROVINSI

Terwujudnya program Dokter Layanan Primer

19 Terstandarisasinya periizinan dan kurikulum SMK Kesehatan, regulasi lulusan SMK Kesehatan.

TARGET

20

KET

Matriks Resolusi Rakerkesnas Tahun 2016 Subsistem Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

2

S E D I A A N F A R M A S I D A N A L A T K E S E H A T A N

NO

1

E.1.

E.1.3.

E.1.2.

E.1.1.

SUB SISTEM

4

Pemerintah Pusat mendorong LKPP untuk memberikan akses e‐purchasing kepada RS swasta yang telah bekerja sama dengan BPJS. Dalam hal belum bisa melakukan e‐ purchasing, mendorong RS Swasta memanfaatkan e‐ katalog untuk pengadaan secara manual (offline)

Pemerintah Daerah mendorong tenaga ULP memiliki sertifikat pengadaan B/J dalam rangka meningkatkan kemampuan pengadaan obat dan alkes dengan metode e‐ purchasing

Pemerintah Daerah memanfaatkan e‐ katalog seoptimal mungkin untuk menjaga ketersediaan obat dan vaksin di faskes dalam rangka memperkuat pelayanan kesehatan. Dalam hal mengalami masalah dalam pemanfaatan e‐ katalog, Pemerintah Daerah menerapkan Permenkes No. 63 Tahun 2014 dan Surat Edaran Kepala LKPP No.3 Tahun 2015

Pengadaan Obat dan Alkes melalui e‐catalog

3


d) Ketercukupan tersedianya anggaran bagi one gate policy dan jaminan ketersediaan, mutu obat dan vaksin serta pemenuhan standar kefarmasian

c) Terjaminnya ketersediaan, mutu obat dan vaksin serta pemenuhan standar kefarmasian

b) Pelaksanaan One Gate Policy pengelolaan obat dan vaksin;

a) Pengadaan obat dan alkes melalui e‐ katalog;

5

PERMASALAHAN UTAMA

6

2016 7

2017

KAB/ KOTA 8

2016

PROVINSI

INPUT

9

2017 10

11

2017

Melakukan pembinaan ke RS swasta type C dan D terhadap pemanfaatan e‐ purchasing dan pemanfaatan e‐ katalog secara manual

Pelaksanaan sertifikasi bagi tenaga ULP dalam pengadaan B/J melalui dana APBD Kab/Kota

Melakukan pembinaan ke RS swasta type B terhadap pemanfaatan e‐ purchasing dan pemanfaatan e‐ katalog secara manual

Pelaksanaan sertifikasi bagi tenaga ULP dalam pengadaan B/J melalui dana APBD Provinsi

2. Penyediaan obat dan Alat kesehatan diluar e‐ katalog sesuai ketentuan pengadaan B/J Pemerintah

2. Penyediaan obat dan Alat kesehatan diluar e‐ katalog sesuai ketentuan pengadaan B/J Pemerintah

14

2016

1. Memanfaatkan e‐catalog dalam penyediaan obat dan Alat kesehatan bersumber APBD Provinsi

13

2017

PROVINSI

PROSES

1. Memanfaatkan e‐catalog dalam penyediaan obat dan Alat kesehatan bersumber APBD Kab/Kota

12

2016

KAB/KOTA

Subsistem Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Hal 1 dari 4

2016

PUSAT

INDIKATOR

15

2017

2. Melakukan pembinaan ke RS swasta type A terhadap pemanfaatan e‐ purchasing dan pemanfaatan e‐ katalog secara manual

1. Mendorong LKPP memberikan akses e‐ purchasing kepada RS Swasta yang bekerjasama dengan BPJS

Menyiapkan e‐ katalog bersama LKPP

16

2016

PUSAT 17

2017

Terlaksananya metode e‐ purchasing atau e‐katalog secara manual di RS Swasta yang kerjasama dengan BPJS

Tersedianya tenaga ULP yang memiliki Sertifikat pengadaan B/J

2. Termanfaatkannya e‐ catalog oleh Pemda Provinsi dan Kab/Kota dalam penyediaan obat

1. Terpenuhinya ketersediaan obat dan vaksin di faskes untuk memperkuat pelayanan kesehatan

18

OUTPUT

19

TARGET

20

KET

Pemerintah Daerah mendorong instalasi farmasi menjadi UPT Daerah dalam rangka menerapkan one gate policy pengelolaan obat dan vaksin

Pemerintah Daerah menerapkan one gate policy pengelolaan obat dan vaksin secara optimal, mencakup perencanaan kebutuhan (Rencana Kebutuhan Obat dan Vaksin yang akurat), pemanfaatan e‐ katalog, e‐monev katalog serta penerapan sistem e‐logistik

E.2.1.

E.2.2.

3 4 Pemerintah Pusat Seluruh satker dan mendorong agar faskes menerapkan e‐ setiap satker dan monev katalog obat faskes menerapkan e‐ monev katalog obat sebagai instrumen monitoring pengadaan obat melalui e‐katalog

Pelaksanaan One Gate Policy pengelolaan obat dan vaksin

2


E.2.

1 E.1.4.

NO

SUB SISTEM

5

PERMASALAHAN UTAMA

6

2016 7

2017

KAB/ KOTA 8

2016

PROVINSI

INPUT

9

2017 10

11

2017

2016

3. Melakukan advokasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan One Gate Policy

2. Melakukan One Gate Policy pengelolaan obat dan vaksin di tingkat Provinsi

2. Melakukan One Gate Policy pengelolaan obat dan vaksin di tingkat Kab/Kota

Membentuk Instalasi Farmasi sebagai UPT Dinas

3. Melaksanakan sosialisasi, jika diperlukan

2. Membina setiap satker dan faskes di tingkat Provinsi dalam menerapkan e‐ monev katalog obat

14 1. Memanfaatkan e‐monev katalog obat dalam pengadaan obat dan vaksin berdasarkan e‐ katalog serta penyampaian RKO

1.Menerbitkan SK Kepala Dinas tentang tim pengelola obat terpadu lingkup Provinsi

13

2017

PROVINSI

PROSES

1.Menerbitkan SK Kepala Dinas tentang tim pengelola obat terpadu lingkup Kab/Kota

Membentuk Instalasi Farmasi sebagai UPT Dinas

3. Melaksanakan sosialisasi, jika diperlukan

2. Membina setiap satker dan faskes di tingkat Kab/Kota dalam menerapkan e‐ monev katalog obat

12 1. Memanfaatkan e‐monev katalog obat dalam pengadaan obat dan vaksin berdasarkan e‐ katalog

2016

KAB/KOTA


2016

PUSAT

INDIKATOR

15

2017

2016

2.Melakukan advokasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan One Gate Policy

1.Menerbitkan regulasi tentang One Gate Policy

2. Advokasi pembentukan Instalasi Farmasi sebagai UPT Dinas pada Pemda

1. Melakukan kajian akademik pembentukan Instalasi Farmasi sebagai UPT Dinas dalam rangka advokasi kepada Pemda

3. Menyediakan supporting team dalam pelaksanaan e‐ monev katalog obat

2. Sosialisasi dan pelatihan

16 1. Penyediaan aplikasi e‐ monev katalog obat

PUSAT 17

2017

Meningkatnya jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menerapkan one gate policy pengelolaan obat dan vaksin

Meningkatnya jumlah Instalasi Farmasi yang menjadi UPT Dinas

18

OUTPUT

19

TARGET

20

KET

Terjaminnya ketersediaan, mutu obat dan vaksin serta pemenuhan standar kefarmasian

Pemerintah Daerah mengusulkan DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian berd asarkan proposal‐ based dengan memperhitungkan kecukupan ketersediaan obat 18 bulan, yang didukung data yang akurat, serta mengalokasikan biaya distribusi obat dan vaksin (dengan memperhatikan kondisi geografis ‐ laut dan darat) sampai dengan puskesmas dan jaringannya

E.3.1.

Diterbitkannya regulasi tentang Instalasi Farmasi Pemerintah

4 Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pengelola obat dan vaksin di daerah

E.3.

3 Pemerintah Daerah meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan pengelolaan obat dan vaksin

Pemerintah Pusat akan menerbitkan regulasi tentang Instalasi Farmasi Pemerintah

2


E.2.4.

1 E.2.3.

NO

SUB SISTEM

5

PERMASALAHAN UTAMA

6

2016 7

2017

KAB/ KOTA 8

2016

PROVINSI

INPUT

9

2017 10

11

2017

2. Mengalokasikan biaya distribusi obat dan vaksin sampai ke puskesmas dan jaringannya

1.Mengusulkan proposal DAK Subbidang Yanfar untuk mendukung ketersediaan obat dan vaksin

Memberikan masukan tentang regulasi Instalasi Farmasi Pemerintah

12 Melakukan peningkatan kapasitas pengelola obat dan vaksin bagi SDM di faskes tingkat Kab/Kota dan puskesmas

2016

KAB/KOTA


2016

PUSAT

INDIKATOR

13

2017

2016

Mengusulkan proposal DAK Subbidang Yanfar untuk mendukung ketersediaan obat dan vaksin

Memberikan masukan tentang regulasi Instalasi Farmasi Pemerintah

14 Melakukan peningkatan kapasitas pengelola obat dan vaksin bagi SDM di Kab/Kota dan Rumah Sakit Type B

PROVINSI

PROSES

15

2017

2016

Menyusun format proposal dan kebutuhan data teknis untuk menu DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian (pengadaan obat dan BMHP, Pembangunan baru / Rehabilitasi Instalasi Farmasi, Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi farmasi, distribusi obat, dan operasional sistim informasi manajemen logistik obat secara elektronik

Menerbitkan regulasi tentang Instalasi Farmasi Pemerintah

2. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM pengelolaan obat dan vaksin di Provinsi

16 1.Menyusun pedoman pelatihan

PUSAT 17

2017

Tersedianya proposal DAK subbidang Yanfar dari Pemda

18

OUTPUT

19

TARGET

20

KET

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan tenaga kefarmasi an di instalasi farmasi pemerintah dan puskesmas

Ketercukupan tersediaannya anggaran bagi one gate policy dan jaminan ketersediaan, mutu obat dan vaksin serta pemenuhan standar kefarmasian

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketercukupan ter sedianya anggaran bagi pelaksanaan One Gate Policy dan jaminan ketersediaan, mutu obat dan vaksin serta pemenuhan standar kefarmasian

E.4.1

E.4.1.

4

E.3.4.

3 Pemerintah Daerah mengusulkan di tahun 2017 biaya distribusi obat dan vaksin sampai dengan puskesmas dan jaringannya dan biaya operasional sistem informasi manajemen logistik obat secara elektronik melalui DAK non fisik

Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian sesu ai petunjuk teknis untuk menjamin ketersediaan obat

2


E.3.3.

1 E.3.2.

NO

SUB SISTEM

5

PERMASALAHAN UTAMA

6

2016 7

2017

KAB/ KOTA 8

2016

PROVINSI

INPUT

9

2017 10

11

2017

2016

Mengalokasikan anggaran bagi pelaksanaan One Gate Policy sesuai pedoman perhitungan kebutuhan anggaran

2. Memenuhi kebutuhan tenaga kefarmasian di Instalasi Farmasi Kab/Kota dan Puskesmas

1.Perencanaan dan pengembangan tenaga kefarmasian untuk Instalasi Farmasi Kab/Kota dan Puskesmas

Mengalokasikan anggaran bagi pelaksanaan One Gate Policy sesuai pedoman perhitungan kebutuhan anggaran

2. Memenuhi kebutuhan tenaga kefarmasian di Instalasi Farmasi Provinsi

1.Perencanaan dan pengembangan tenaga kefarmasian untuk satker Instalasi Farmasi Provinsi

2. Memfasilitasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK sub bidang pelayanan kefarmasian

2. Meningkatkan pelaporan DAK sub bidang pelayanan kefarmasian

14 Mengusulkan proposal dan data teknis DAK non fisik untuk operasional sistim informasi manajemen logistik obat secara elektronik

1.Melaksanakan DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian sesuai juknis

13

2017

PROVINSI

PROSES

1.Melaksanakan DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian sesuai juknis

12 Mengusulkan proposal DAK non fisik untuk distribusi obat dan vaksin ke puskesmas dan jaringannya, serta operasional sistim informasi manajemen logistik obat secara elektronik

2016

KAB/KOTA


2016

PUSAT

INDIKATOR

15

2017

2016

Menetapkan pedoman perhitungan kebutuhan anggaran bagi pelaksanaan One Gate Policy

Menerbitkan data kebutuhan Nasional SDM tenaga kefarmasian di Instalasi Farmasi Pemerintah dan Puskesmas

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK sub bidang pelayanan kefarmasian

1. Menerbitkan Petunjuk teknis DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian

2. Melakukan penilaian teknis usulan kebutuhan DAK Non Fisik

16 1.Menyusun format proposal dan kebutuhan data teknis untuk menu distribusi obat dan operasional sistim informasi manajemen logistik obat secara elektronik

PUSAT 17

2017

Tersedianya anggaran One Gate Policy, jaminan ketersediaan mutu obat dan vaksin serta pemenuhan standar kefarmasian

Terpenuhinya tenaga kefarmasian di instalasi farmasi pemerintah dan puskesmas

Terlaksananya DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian sesuai juknis

18 Terpenuhinya biaya distribusi obat dan vaksin ke puskesmas dan jaringannya, serta biaya operasional sistem informasi manajemen logistik obat secara elektronik melalui DAK non fisik

OUTPUT

19

TARGET

20

KET

Matriks Resolusi Rakerkesnas Tahun 2016 Subsistem Manajemen

2

M A N A J E M E N

NO

1

F.1.

4

Satuan Kerja Kantor Pusat, Kantor Daerah dan SKPD penerima alokasi APBN Kementerian Kesehatan harus memperhatikan kaidah‐kaidah penyusunan perencanaan penganggaran untuk menghindari adanya output cadangan dan catatan halaman IV DIPA.

Penguatan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Anggaran Kesehatan agar dapat mempercepat penyerapan anggaran.

F.2.

F.2.1.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Anggaran Kesehatan berdasarkan prinsip money follow program dan bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Penguatan pengawasan perencanaan program dan penganggaran

3


F.1.2.

F.1.1.

SUB SISTEM

c) Implementasi Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional.

b) penyajian data dalam laporan keuangan satuan kerja pusat dan daerah belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;

a) penyajian data dalam laporan keuangan satuan kerja Tugas Pembantuan belum sepenuhnya menggunakan data yang ter‐update;

5

PERMASALAHAN UTAMA

6

2016 7

2017

KAB/ KOTA

Membentuk Tim percepatan penyerapan anggaran

8

2016

PROVINSI

INPUT

9

2017

Melakukan monev berkala

Membuat instrumen/tool s yang dapat digunakan dalam rangka Monev berkala;

Membuat pedoman Monev berkala

Evaluasi implementasi Juknis perencanaan penganggaran.

Sosialisasi dan Bimtek;

Pembuatan Juknis;

Penetapan kaidah‐kaidah perencanaan penganggaran;

Reviu Penyusunan Perencanaan Anggaran Kesehatan;

Sosialisasi dan Bimtek;

Pembuatan Pedoman Perencanaan Angaran (NSPK);

10

2016 11

2017

Subsistem Manajemen Hal 1 dari 3

PUSAT 12

13

2017

KAB/KOTA 2016

INDIKATOR

Melaksanakan kaidah‐kaidah perencanaan penganggaran

Melaksanakan perencanaan sesuai Pedoman Perencanaan Anggaran

14

2016

PROSES PROVINSI 15

2017 16

2016

PUSAT 17

2017 18

OUTPUT

Terlaksananya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Anggaran Kesehatan agar dapat mempercepat penyerapan anggaran.

Tersedianya perencanaan penganggaran untuk menghindari adanya output cadangan dan catatan halaman IV DIPA yang sesuai dengan kaidah‐kaidah.

Tersusunnya perencanaan Anggaran Kesehatan berdasarkan prinsip money follow program dan bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

19

TARGET

20

KET

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi pencegahan Fraud JKN di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Penguatan pengawasan pelaporan keuangan

Satuan Kerja Kantor Pusat, Kantor Daerah dan SKPD penerima alokasi APBN Kementerian Kesehatan melaksanakan strategi mempertahankan WTP.

F.3.

F.3.1.

4

F.2.4.

3 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkomitmen dalam meningkatkan kualitas dan transparansi proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan program pencegahan Fraud JKN di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

2


F.2.3.

1 F.2.2.

NO

SUB SISTEM

5

PERMASALAHAN UTAMA

6

2016 7

2017

KAB/ KOTA 2016

Meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan

Membentuk Tim pencegahan fraud JKN

8 Menetapkan pejabat pengadaan barang dan jasa yang berkompeten dan tersertifikasi

PROVINSI

INPUT

9

2017

Menyusun peraturan/pedo man di bidang pengelolaan keuangan agar tercipta kontrol internal yang baik

Membuat pedoman Monev;

Koordinasi lintas sektor terkait

Bimtek pencegahan fraud JKN;

Sosialisasi pencegahan fraud JKN di Fasyankes;

Membuat pedoman pencegahan fraud JKN di Fasyankes;

10

2016 11

2017


PUSAT 12

13

2017

KAB/KOTA 2016

INDIKATOR

Melaksanakan Monev bersama dengan pemerintah pusat

14

2016

PROSES PROVINSI 15

2017

2016

Sosialisasi dan bintek

Monev implementasi program pencegahan fraud JKN.

Melaksanakan konsultasi dan pendampingan bagi para pejabat pengadaan barang dan jasa

16 Melaksanakan Bimtek bagi para pengelola anggaran di daerah untuk meningkatkan komitmen dalam pengadaan barang dan jasa;

PUSAT 17

2017 18

OUTPUT

Terlaksananya strategi mempertahankan WTP.

Terlaksananya monitoring dan evaluasi pencegahan Fraud JKN di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Terlaksananya program pencegahan Fraud JKN di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

19 Terwujudnya komitmen dalam meningkatkan kualitas dan transparansi proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

TARGET

20

KET

Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memenuhi indikator menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

F.5.

F.5.1.

4

Satuan Kerja Kantor Pusat, Kantor Daerah dan SKPD penerima alokasi APBN Kementerian Kesehatan berkewajiban menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional (BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal).

3

F.4.1.

1


Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

2

NO

F.4.

SUB SISTEM

5

PERMASALAHAN UTAMA

6

2016 7

2017

KAB/ KOTA 2016

Peningkatan kualitas pengelolaan BMN

8 Menindaklanjut i temuan hasil pengawasan APF

PROVINSI

INPUT

9

2017

2016

Membuat pedoman pendampingan satker menuju wilayah WBK dan WBBM;

Monev tindak lanjut hasil pengawasan.

Meningkatkan koordinasi lintas sektor bidang pengawasan;

10 Mereviu peraturan/pedo man yang sudah ada

11

2017


PUSAT 12

13

2017

KAB/KOTA 2016

INDIKATOR

Melaksanakan indikator menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan

14

2016

PROSES PROVINSI 15

2017

2016

Melaksanakan pendampingan bagi satker.

Sosialisasi unsur‐unsur penilaian satker menuju WBK dan WBBM;

Monev

Melaksanakan reviu dan pendampingan LK

Meningkatkan kapasitas APIP

16 Meningkatkan koordinasi lintas sektor

PUSAT 17

2017 18

OUTPUT

Terpenuhinya indikator menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Terlaksananya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional (BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal).

19

TARGET

20

KET

Matriks Resolusi Rakerkesnas Tahun 2016 Subsistem Pemberdayaan Masyarakat

2

P E M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T

NO

1

G.1.

4

Advokasi dan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pemerintah pusat, Terlaksananya advokasi dan provinsi dan kabupaten/kota sosialisasi GERMAS melakukan advokasi dan sosialisasi GERMAS

G.3.1.

Pemerintah pusat, Rencana Aksi GERMAS provinsi dan kabupaten/kota membuat strategi kebijakan GERMAS

Strategi Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pemerintah pusat, Adanya payung hukum GERMAS provinsi dan kabupaten/ kota membuat payung GERMAS

Payung Hukum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

3


G.3.

G.2.1

G.2.

G.1.1.

SUB SISTEM

6

2016

Bahan KIT advokasi dan sosialisasi Germas

Pedoman Umum dan e) Pembinaan Pendekatan dan pemberdayaan keluarga masyarakat kurang maksimal.

d) Pemangku kebijakan belum memahami pembangunan berwawasan kesehatan;

c) belum terbitnya regulasi khusus Germas (pedoman pusat, punishment dan pengawasan regulasi, integrasi LS, penentuan leading sector);

7

2017

KAB/ KOTA

a) Indikator pembangunan kesehatan belum dijadikan indikator Bahan hasil resolusi kinerja daerah; Rakerkesnas 2016, UU b) implementasi 23/2014 kebijakan pembangunan tidak berpihak pada sektor kesehatan;

5

PERMASALAHAN UTAMA


Pedoman Umum Pendekatan keluarga

Bahan hasil resolusi Rakerkesnas 2016, UU 23/2014

8

2016

PROVINSI

INPUT

9

2017 11

2017

Pelaksanaan advokasi dan sosialisasi Germas Tingkat Kabupaten/Kot a, dan puskesmas

Pertemuan penyusunan rencana aksi GERMAS melalui pendekatan keluarga

Pertemuan Pembahasan turunan regulasi sejalan dengan UU tahun 2014 terkait GERMAS yang dikoordinir oleh Bapeda dan Dinkes Kab/Kota

12

13

2017

KAB/KOTA 2016

Subsistem Pemberdayaan Masyarakat Hal 1 dari 3


Bahan terkait Germas melalui pendekatan keluarga, Permenkes pendekatan keluarga

Bahan terkait GERMAS, UU 23/2014

10

2016

PUSAT

INDIKATOR

Pelaksanaan advokasi dan sosialisasi Germas Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kot a

Pertemuan penyusunan rencana aksi GERMAS melalui pendekatan keluarga

Pertemuan Pembahasan turunan regulasi sejalan dengan UU 23 tahun 2014 terkait GERMAS yang dikoordinir oleh Bapeda dan Dinkes Provinsi

14

2016

PROSES PROVINSI 15

2017

Pelaksanaan advokasi dan sosialisasi Germas Tingkat pusat dan provinsi

Pertemuan penyusunan rencana aksi Germas melalui pendekatan keluarga dengan lintas program

Pertemuan Pembahasan penyusunan payung hukum GERMAS yang dikoordinir oleh Bappenas

16

2016

PUSAT 17

2017

Pusat: Terlaksananya advokasi dan sosialisasi GERMAS di tingkat pusat dan provinsi

Provinsi: Terlaksananya advokasi dan sosialisasi GERMAS di tingkat provinsi dan kab/kota

Kab/Kota: Terlaksananya advokasi dan sosialisasi GERMAS di tingkat kab/kota dan puskesmas

Pusat: Tersusunnya rencana Aksi Germas melalui pendekatan keluarga di Pusat, Provinsi dan Kab/kota

Provinsi: Tersusunnya rencana Aksi Germas melalui pendekatan keluarga di tingkat provinsi

Kab/Kota: Tersusunnya rencana Implementasi Germas melalui pendekatan keluarga di tingkat Kab/kota

Pusat: ‐ Adanya inpres dan pedoman tentang AKSI GERMAS ‐ Adanya petunjuk teknis GERMAS ‐ Perencanaan terintegrasi antar dan inter K/L terkait GERMAS (2016)

Provinsi: Adanya turunan regulasi sejalan dengan UU 23 tahun 2014 terkait GERMAS

Kab/Kota: Adanya turunan regulasi sejalan dengan UU 23 tahun 2014 terkait GERMAS

18

OUTPUT

19

TARGET

20

KET

Pemerintah pusat, Integrasi berbagai potensi sumberdaya provinsi dan kabupaten/ kota mendayagunakan sumberdaya yang ada dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Penguatan Kelembagaan

G.5.1.

G.6.

Adanya dokumen hasil kajian UKM primer, sekunder dan tertier di berbagai tingkatan

Pendayagunaan Sumberdaya

G.5.

Pemerintah pusat akan mengkaji UKM primer, sekunder dan tertier di berbagai tingkatan

Terbentuknya Pemerintah daerah melakukan Forum kabupaten/kota penguatan kerjasama lintas sehat sektor melalui pembentukan dan pengaktifan forum kabupaten/ kota sehat

G.4.1.

G.6.1.

Forum Kabupaten/Kota Sehat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

G.4.

Instrumen pembinaan UKM primer

Bahan hasil identifikasi sumber daya kab/kota

Pedoman kab/kota sehat Instrumen Pembinaan kabupaten/kota sehat

Instrumen pembinaan UKM sekunder dan primer

Bahan hasil identifikasi sumber daya provinsi

Instrumen Pembinaan kabupaten/kota sehat

Pembinaan UKM primer

Pertemuan koordinasi dalam rangka pendayagunaka n sumber daya kab/kota

Pertemuan sinergisme forum dan Pembinaan kabupaten/kota sehat


Instrumen pembinaan UKM tertier, sekunder dan primer

Bahan hasil identifikasi sumber daya pusat

Instrumen Pembinaan kabupaten/kota sehat

Pembinaan UKM sekunder dan primer

Pertemuan koordinasi dalam rangka pendayagunaka n sumber daya provinsi

Pembinaan kabupaten/kota sehat

Pembinaan UKM primer, sekunder dan tertier di berbagai tingkatan

Pertemuan koordinasi dalam rangka pendayagunaka n sumber daya pusat

Pembinaan kabupaten/kota sehat

Pusat: ‐Teridentifikasinya dan terselenggaranya rujukan UKM Tertier Pusat ‐ Terbinanya UKM Tertier Prov, sekunder dan primer

Provinsi: ‐ Teridentifikasinya dan terselenggaranya rujukan UKM tertier ‐ Terbinanya UKM sekunder dan primer

Kab/Kota: ‐ Teridentifikasinya dan terselenggaranya rujukan UKM sekunder ‐ Terbinanya UKM primer

Pusat: Terintegrasinya potensi sumberdaya di pusat untuk penguatan Germas di pusat, prov, kab/kota

Provinsi: Terintegrasinya potensi sumberdaya prov untuk penguatan Germas di prov dan kab/kota

Kab/Kota: Termanfaatkannya sumberdaya dari pusat, prov dan swadaya kab/kota secara terintegrasi

Pusat: Terlaksananya penguatan dan pembinaan kabupaten/kota sehat

Provinsi: Terlaksananya penguatan dan pembinaan kabupaten/kota sehat

Kab/Kota: Teridentifikasi dan tersinergiskannya berbagai bentuk forum kab/kota sehat menjadi satu forum GERMAS

G.7.1.

G.7.

Pemerintah pusat akan meninjau kembali istilah gerakan masyarakat yang sudah ada menjadi lebih familier dan atraktif

Adanya dokumen hasil tinjauan istilah gerakan masyarakat yang lebih familier dan atraktif

Istilah Gerakan Masyarakat

Bahan identifikasi istilah gerakan masyarakat dari kab/kota, kecamatan dan desa Bahan identifikasi istilah gerakan masyarakat dari provinsi, kab/kota, kecamatan dan desa

Melakukan identifikasi istilah gerakan masyarakat


Bahan identifikasi istilah gerakan masyarakat dari provinsi dan kab/kota

Melakukan identifikasi istilah gerakan masyarakat

Telaahan istilah gerakan masyarakat

Pusat: ‐ Dokumen hasil tinjauan istilah gerakan masyarakat yang lebih familier dan atraktif ‐ Terbinanya gerakan masyarakat di bidang kesehatan di tingkat pusat

Provinsi: ‐ Hasil identifikasi istilah gerakan masyarakat yang sudah ada ‐ Terbinanya gerakan masyarakat di bidang kesehatan yang sudah ada di provinsi

Kab/Kota: ‐ Hasil identifikasi istilah gerakan masyarakat yang sudah ada ‐ Terbinanya gerakan masyarakat di bidang kesehatan yang sudah ada di kab/kota, kecamamatan dan desa

RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL 2016

Pelindung Ketua Umum Sekretaris Umum

: Menteri Kesehatan RI : Sekretaris Jenderal : Inspektur Jenderal

POLICY COMMITTEE RAKERKESNAS 2016 Ketua : Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan Sekretaris : Sesditjen Bina Pelayanan Kesehatan Anggota : 1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi 2. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 3. Sekretaris Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan 4. Sekretaris Badan Litbang 5. Sekretaris Badan PPSDMK 6. Direktur Kesehatan Keluarga 7. Direktur Gizi Masyarakat 8. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung 9. Direktur Pencegahan dan Pengendalian PTM 10. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer 11. Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan 12. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDMK 13. Dr. dr. Trihono, MSc 14. Drg. Tini Suryanti Suhandi, M.Kes 15. Dr. Bambang Hartono, SKM, MSc, MM 16. Lalu Hendi Utomo, SKM, MPH 17. drg. R.A Eryta Widhajani, MARS 18. dr. Mukti Eka Rahadian, MARS, MPH 19. Munir Wahyudi, SE, MM 20. dr. Dian Kusumawardhani, MARS 21. dr. Haryadi Wibowo, MARS 22. DR. Ahmad Muhidin, Psi 23. Abdul Aziz, M.Si 24. dr. Tri Atmaja Sugiyarno 25. Suliyani, SKM, M.Epid 26. Dinanti Abadini, S.Psi

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI

Recommend Documents