KEMENTERIAN KESEHATAN RI

KEMENTERIAN KESEHATAN RI BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Jl. Hang Jebat III/F.3 Kebayoan Baru Kotak Pos No. 6015/JKS/GN Jakarta 12120 Telepon : (021) 7245517-72797302 Fax. : (021) 72797508 Website : www.bppsdmk.depkes.go.id Telepon : Pusdiklat Nakes (021) 7256720 Pusrengun SDM Kes (021) 7258830 Pustanserdik SDM Kes. (021) 7257822 Pusdiklat Aparatur Fax. (021) 7262977

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR HK.02.03/III.1/ 007021 /2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KERJA SAMA POLTEKKES KEMENKES DENGAN PERGURUAN TINGGI, DUNIA USAHA ATAU PIHAK LAIN DI LUAR NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN. Menimbang

:

a.

b.

c.

Mengingat

:

bahwa dalam rangka meningkatkan akreditasi dan kualitas pendidikan tenaga kesehatan agar dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi yang berstandar internasional maka perlu adanya kerja sama dengan pihak luar negeri; bahwa Poltekkes Kemenkes sebagai institusi pendidikan tenaga kesehatan yang memiliki sumber daya manusia dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu perlu mengelola kegiatan kerja sama dengan pihak luar negeri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Poltekkes Kemenkes dengan Perguruan Tinggi. Dunia Usaha atau Pihak Lain di Luar Negeri.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609); 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253); 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); 9. Peraturan Menteri Kesehatan No.657/Menkes/PER/VIII/2009 Tentang Pengiriman dan Penggunaan specimen klinik materi biologik dan muatan informasinya. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10. Keputusan HK.02.03/1.2/08810/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. MEMUTUSKAN: :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS KERJA SAMA POLTEKKES KEMENKES DENGAN PERGURUAN TINGGI, DUNIA USAHA ATAU PIHAK LAIN DI LUAR NEGERI.

KESATU

:

Petunjuk Teknis Kerja Sama Poltekkes Kemenkes dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha atau Pihak lain di Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

:

Petunjuk Teknis Kerja Sama Poltekkes Kemenkes dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha atau Pihak lain di Luar Negeri sebagaimana tercantum pada Diktum kesatu merupakan acuan bagi Poltekkes Kemenkes dalam melaksanakan kegiatan kerja sama bidang akademik dan non akademik dengan Perguruan Tinggi. Dunia Usaha atau Pihak lain di luar negeri berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

(1

7( 5 , $ 1 . (

6 $1 $7

0

(+

.(

Menetapkan

5(

.(3$ /$%$' $13(1 '$13( *(0%$ 0%(5' 1*$1 $<$$ 1680 0$186 %(5' ,$.(6 $<$ (+$7 $1

/,

,$

38

%

.

,1'21

(

6

KATA PENGANTAR

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia mengemban tugas yang tidak ringan di bidang pendidikan tinggi kesehatan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Untuk itu, guna memperbesar peran sebagai agen pembaruan dan meningkatkan daya saing global, Poltekkes Kemenkes dituntut untuk menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha atau Pihak lain di luar negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengatur pelaksanaan kerja sama agar berjalan lancar sesuai dengan peraturan perundangan maka diperlukan adanya Petunjuk Teknis. Petunjuk Teknis ini disusun dengan maksud untuk memberikan arahan bagi unit-unit di internal Poltekkes Kemenkes yang bermaksud menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha atau Pihak lain di luar negeri. Dengan adanya Petunjuk Teknis ini diharapkan kerja sama dengan pendidikan tinggi, dunia usaha dan pihak lain di luar negeri dapat dikelola dengan baik sehingga mampu meningkatkan akreditasi dan kinerja Poltekkes Kemenkes sebagai perguruan tinggi kesehatan menuju World Class University. Semoga Petunjuk Teknis ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan citra Poltekkes Kemenkes dalam berinteraksi di tingkat internasional.

Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan,

5(3

7$ 1 +$

6(

.

7 ( 5 , $ 1 .Agustus 2016 Jakarta, (1 (

(0

%$' $ 3(0 13(1 *(0 %(5 %$ '$ 0$1 <$$16 1*$1' 86,$ 80% $1 .( 6(+ (5'$< $ $7$ 1

8

,.

$

%

/

, 1

'21(

6

,

dr. Achmad Soebagjo Tancarino, MARS NIP.196007311989031003 Juknis Kerjasama Poltekkes Kemenkes dengan Pihak Luar Negeri

Halaman

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................ i DAFTAR ISI ........................................................................................................ iii BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................... 1 A. Latar Belakang................................................................................................ 1 B. Tujuan............................................................................................................. 2 C. Lingkup Kerja Sama ....................................................................................... 2 BAB II. LANDASAN KERJA SAMA ................................................................ 4 A. Definisi Istilah ................................................................................................ 4 B. Landasan Hukum ............................................................................................ 7 BAB III. BENTUK KERJA SAMA..................................................................... 10 A. Bidang Akademik ........................................................................................... 10 B. Bidang Non Akademik ................................................................................... 16 BAB IV. KERJA SAMA INTERNASIONAL..................................................... 19 A. Tujuan Penyelenggaran Kerja Sama Internasional ......................................... 19 B. Prinsip Penyelenggaran Kerja Sama Internasional ......................................... 20 BAB V. NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA ......... 22 A. Nota Kesepahaman ......................................................................................... 22 B. Pengaturan Pelaksanaan (Implementation of Arrangement)........................... 25 C. Ketentuan lain................................................................................................. 28 BAB VI. TATA KELOLA NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA INTERNASIONAL.................................................................... 30 A. Perencanaan .................................................................................................... 30 B. Prosedur.......................................................................................................... 33 C. Penerapan atau Pelaksanaan ........................................................................... 34 D. Monitoring dan Evaluasi................................................................................. 37 E. Pelaporan Kerja Sama..................................................................................... 38 BAB VII. PENUTUP .......................................................................................... 40 LAMPIRAN

Juknis Kerjasama Poltekkes Kemenkes dengan Pihak Luar Negeri

Halaman

iii

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Tuntutan persaingan di era globalisasi memerlukan kualitas sumber daya

manusia kompeten, professional dan handal yang dihasilkan dari pendidikan tinggi bermutu. Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tenaga kesehatan di Indonesia, agar mampu bersaing di dunia Internasional, Poltekkes Kemenkes perlu menyelenggarakan kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha atau Pihak lain di luar negeri. Kerja sama dengan institusi pendidikan luar negeri perlu dikembangkan sejalan dengan diberlakukannya Free Trade Area (Zona Perdagangan Bebas) seperti Asean Community 2015, CAFTA, AFTA dan lain-lain menuntut perguruan tinggi di Indonesia untuk mampu berkompetisi dengan lulusan perguruan tinggi negara lain. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam pasal 50 telah mengatur kerja sama internasional pendidikan tinggi. Kerja sama dimaksud adalah merupakan proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilainilai keindonesiaan. Poltekkes Kemenkes sebagai institusi yang memiliki sumber daya manusia dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu, disertai ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai, tentunya memiliki kemampuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga dapat berkontribusi untuk pembangunan bangsa melalui kerja sama antar lembaga. Namun demikian, kerja sama yang dibangun tidak saja terbatas di bidang akademik, namun dapat lebih luas di bidang non-akademik. Sejak beberapa tahun terakhir, Poltekkes Kemenkes sudah banyak mengelola kegiatan kerja sama secara melembaga. Kerja sama tersebut sudah barang tentu Juknis Kerjasama Poltekkes Kemenkes dengan Pihak Luar Negeri

Halaman

1

akan semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya pada masa mendatang. Hal ini sejalan dengan semakin terbukanya arus informasi dan semakin meningkatnya keinginan saling membutuhkan di antara berbagai institusi, baik akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, keunggulan dan kekuatan yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menangkap peluang-peluang yang ada di lingkungan eksternal. Untuk itu, guna memfasilitasi berbagai kegiatan kerja sama dipandang perlu membuat suatu Petunjuk Teknis Kerja Sama. Kerja sama yang dimaksudkan dalam Petunjuk Teknis ini adalah kesepakatan antara Poltekkes Kemenkes dengan mitra kerja luar negeri, yang dituangkan dalam kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh pihakpihak yang terlibat dalam kegiatan kerja sama tersebut.

B.

Tujuan Petunjuk teknis ini menjadi acuan bagi Poltekkes Kemenkes dalam

melaksanakan kegiatan kerja sama bidang akademik dan non akademik dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha atau Pihak lain di luar negeri berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

C.

Lingkup Kerja Sama Ruang lingkup kerja sama bidang akademik meliputi penyelenggaraan

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu internal, program kembaran (twinning program), gelar bersama (joint degree), gelar ganda (double degree), pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit (credit transfer program), Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (program detasering), post doctoral, pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (faculty and student exchange), pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (resource sharing), penerbitan berkala ilmiah (joint publication), pemagangan (internship), Penyelenggaraan seminar bersama (joint

Halaman

2


seminar), dan bentuk-bentuk Kerja sama lain yang dianggap perlu dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan Poltekkes Kemenkes. Ruang lingkup kerja sama bidang non akademik meliputi pendayagunaan aset; penggalangan dana; jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual; pengembangan sumberdaya manusia; pengurangan tarif; koordinator kegiatan; pemberdayaan masyarakat; dan/ atau bentuk lain yang dianggap perlu.


Halaman

3

BAB II LANDASAN KERJA SAMA

A.

Definisi Istilah 1.

Kerja sama adalah kesepakatan kerja sama antara Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

2.

Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.

3.

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang kesehatan yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kemenkes yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

4.

Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

5.

Program kembaran (twinning) adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya.

6.

Program pemindahan kredit (credit transfer) adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan pembelajaran mahasiswa antar perguruan tinggi yang beKerja sama.

7.

Program gelar ganda (double degree) adalah kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan program studi yang berbeda pada strata yang

Halaman

4


sama atau berbeda, dan saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa atau mata kuliah lain yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda. 8.

Pertukaran dosen (faculty exchange) adalah penugasan dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu dari suatu perguruan tinggi untuk melakukan diseminasi ilmiah di perguruan tinggi lain yang belum memiliki dosen atau kepakaran di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.

9.

Pertukaran mahasiswa (student exchange) adalah kegiatan pengiriman mahasiswa untuk mempelajari ilmu, teknologi, kegiatan kemahasiswaan dan/atau seni tertentu di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen/pakar di bidang ilmu, teknologi, kegiatan kemahasiswaan dan/atau seni yang dimaksud.

10. Penelitian bersama (joint research) adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/ industri maupun sponsor internasional. 11. Penerbitan karya ilmiah bersama (joint publication) adalah penerbitan publikasi ilmiah melalui pengelolaan jurnal ilmiah secara bersama-sama antar perguruan tinggi dan/atau penulisan artikel ilmiah secara bersamasama oleh dosen dari perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pertukaran artikel ilmiah untuk dimuat di dalam berkala ilmiah yang diterbitkan oleh masing-masing perguruan tinggi. 12. Pembimbingan tugas akhir bersama (joint supervision) adalah kegiatan pembimbingan tugas akhir mahasiswa dari suatu perguruan tinggi oleh pembimbing yang berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda. Juknis Kerjasama Poltekkes Kemenkes dengan Pihak Luar Negeri

Halaman

5

13. Penyelenggaraan

pertemuan

ilmiah

bersama

adalah

kegiatan

penyelenggaraan ilmiah seperti seminar, simposium atau konferensi yang pembiayaan maupun kepanitiaannya berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda. 14. Post Doctoral adalah

seseorang yang memegang gelar doktor yang

terlibat dalam proyek riset (baik riset honours degree maupun riset doktor) sebagai mentor atau terlibat dalam training ilmiah untuk tujuan memperoleh keahlian profesional yang diperlukan untuk mengembangkan karir yang dipilihnya. 15. Magang mahasiswa (internship) adalah bentuk kegiatan di mana mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar sambil bekerja di lingkungan dunia usaha/industri dengan tujuan untuk memberikan bekal pengalaman kerja sambil mempraktekkan ilmu yang didapat di bangku kuliah. 16. Penyediaan beasiswa (scholarship) adalah kegiatan penyediaan dana oleh dunia usaha/industri bagi mahasiswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun non- akademik, baik yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun bukan. 17. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan. 18. Pendayagunaan Asset merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik. 19. Penggalangan Dana merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan cara saling

Halaman

6


memanfaatkan

sumberdaya

yang

dimiliki

masing-masing

dalam

penggalangan dana. 20. Jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual merupakan kerja sama dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti. 21. Pengembangan sumberdaya manusia merupakan kerja sama dalam bidang: layanan pelatihan; internship/praktek kerja; bursa tenaga kerja. 22. Pengurangan tarif merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana nonakademik oleh perguruan tinggi. 23. Koordinator kegiatan (event organizer) merupakan kerja sama dengan cara perguruan tinggi menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan nonakademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya. 24. Pemberdayaan masyarakat merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia perguruan tinggi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya. B.

Landasan Hukum 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor185);

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);

3.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi


Halaman

7

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);

7.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

8.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

9.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

10. Peraturan Menteri Kesehatan No.657/Menkes/PER/VIII/2009 tentang pengiriman dan penggunaan specimen klinik materi biologik dan muatan informasinya.

Halaman

8


11. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

HK.02.03/I.2/08810/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.


Halaman

9

BAB III BENTUK KERJA SAMA

A.

Bidang Akademik Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah melalui

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014, Poltekkes Kemenkes dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha atau pihak lain di luar negeri baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Kerja sama tersebut dapat dilaksanakan melalui

penawaran dan/atau permintaan

yang diselenggarakan dengan pola pembimbing-dibimbing atau pola kolaborasi. Bentuk kerja sama bidang akademik meliputi kerja sama dengan perguruan tinggi/institusi pendidikan dan dengan dunia usaha atau pihak lain. 1.

Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi lain Kerja sama bidang akademik (Tri Dharma Perguruan Tinggi) dapat dilakukan

antara Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi lain maupun antara Poltekkes Kemenkes dengan dunia usaha atau pihak lain. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi lain di antaranya adalah: a.

Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Kerja sama akademik antara Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi

lain di bidang pendidikan dapat berupa kerja sama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Kerja sama di bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar (fundamental research), penelitian terapan (applied research),

penelitian

pengembangan

(developmental

research),

dan/atau

penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif. Kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil

Halaman

10


penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat. b.

Penjaminan mutu internal Kerja sama bidang akademik antara Poltekkes Kemenkes dengan perguruan

tinggi lain dalam hal penjaminan mutu internal dilaksanakan dengan cara: berbagi praktek baik (godd practices) penyelenggaraan penjaminan mutu, saling melakukan audit mutu dan/atau saling membantu dalam penyediaan sumber daya penjaminan mutu. c.

Program kembaran (twinning program) Kerja sama akademik melalui program kembaran (twinning program) adalah

kerja sama penyelenggaraan program studi yang sama oleh Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi lain dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan. d.

Gelar bersama (joint degree) Kerja sama yang dilakukan melalui pemberian gelar bersama (joint degree)

merupakan kerja sama antara Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, dimana mahasiswa dapat menyelesaikan studi di program studi salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar akademik. e.

Gelar ganda (double degree) Kerja sama akademik melalui pemberian gelar ganda (double degree)

dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara: 1) Saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing program studi; dan


Halaman

11

2) Menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi; untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda. f.

Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit (credit transfer program) Kerja sama bidang akademik yang dilakukan melalui pengalihan dan/atau

pemerolehan kredit merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester antara lain: 1) Program studi yang sama dengan strata yang sama, 2) Program studi yang sama dengan strata yang berbeda, 3) Program studi yang berbeda dengan strata yang sama, dan/atau 4) Program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda. g.

Penugasan dosen senior sebagai Pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (program detasering) Kerja sama bidang akademik antara Poltekkes Kemenkes dengan perguruan

tinggi lain yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara: 1) Dosen dari Poltekkes Kemenkes dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain 2) Dosen dari Poltekkes Kemenkes dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan kerja sama penelitian dengan dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain. Hasil penelitian kerja sama tersebut dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah ataupun disajikan pada pertemuan ilmiah dengan penulis utama atau penyaji utama sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Halaman

12


h.

Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (faculty and student exchange) Kerja sama dalam bentuk pertukaran dosen dilaksanakan dengan cara

penugasan dosen dari Poltekkes Kemenkes yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yakni Poltekkes Kemenkes menerima penugasan dosen dari perguruan tinggi lain yang memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan hal yang sama di Poltekkes Kemenkes. Kerja sama bidang akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Poltekkes Kemenkes yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di Poltekkes Kemenkes untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud. Poltekkes Kemenkes juga dapat menerima (menjadi tuan rumah) bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk tujuan yang serupa. i.

Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (resource sharing) Kerja sama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai

sumber daya (resource sharing) merupakan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan antara Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi lain dengan saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama- sama (sharing). j.

Penerbitan berkala ilmiah (joint publication) Kerja sama penerbitan berkala ilmiah antara Poltekkes Kemenkes dengan

perguruan tinggi lain dilaksanakan dengan cara menerbitkan berkala ilmiah (jurnal ilmiah) yang dikelola secara bersama-sama. Selain itu dapat pula kerja sama ini dilaksanakan dengan cara saling mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan di Juknis Kerjasama Poltekkes Kemenkes dengan Pihak Luar Negeri

Halaman

13

dalam berkala ilmiah yang dikelola oleh Poltekkes Kemenkes ataupun perguruan tinggi mitra. k.

Pemagangan (internship) Kerja sama bidang akademik yang dilakukan dalam bentuk pemagangan

dilaksanakan dengan cara mengirimkan dosen dan/atau tenaga kependidikan dari Poltekkes Kemenkes untuk menimba pengetahuan (magang) di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Hal yang sebaliknya dapat pula terjadi, di mana dosen dan/atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain mengikuti program pemagangan di Poltekkes Kemenkes. l.

Penyelenggaraan seminar bersama (joint seminar) Kerja sama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan dengan

cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari Poltekkes Kemenkes dan perguruan tinggi lain. Kerja sama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan

dosen,

mahasiswa,

dan/atau

tenaga

kependidikan

untuk

menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas kerja sama Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi lain. m.

Bentuk-bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu Kerja sama Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi mitra yang

dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman

14


2.

Kerja Sama dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain Kerja sama di bidang akademik antara Poltekkes Kemenkes dengan dunia

usaha dan/atau pihak lain di bidang akademik dapat dilakukan melalui kegiatankegiatan dibawah ini. a.

Pengembangan sumber daya manusia Pengembangan sumber daya manusia dilakukan pada bidang pendidikan,

pelatihan, pemagangan dan atau layanan pelatihan. b.

Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang penelitian

terapan, penelitian pengembangan dan/atau penelitian evaluative dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama. c.

Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (resource sharing) Pemanfaatan bersama sumber daya merupakan kerja sama yang dilaksanakan

dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik oleh perguruan tinggi maupun oleh dunia usaha. d.

Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha

merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara perguruan tinggi memanfaatkan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga pendidikan. e.

Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan merupakan kerja sama

yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada: 1) Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dalam bentuk beasiswa 2) Mahasiswa yang berasal dari tingkat sosio-ekonomi rendah dalam bentuk bantuan biaya pendidikan


Halaman

15

f.

Bentuk lain yang dianggap perlu Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dan dunia usaha

dan/atau pihak lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

B.

Bidang Non Akademik

1.

Antar Perguruan Tinggi Kerja sama bidang non-akademik antar perguruan tinggi dapat dilakukan

melalui: pendayagunaan aset; penggalangan dana; jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu. a.

Pendayagunaan aset; Kerja sama pendayagunaan aset merupakan kerja sama yang dilaksanakan

oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih dengan cara saling memanfaatkan sarana dan

prasarana

yang

dimiliki

masing-masing

perguruan

tinggi

untuk

penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik. b.

Penggalangan dana; Kerja sama penggalangan dana merupakan kerja sama yang dilaksanakan

oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing- masing perguruan tinggi dalam penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan. c.

Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; Kerja sama bidang non-akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan

melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masingmasing perguruan tinggi tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti.

Halaman

16


d.

Bentuk lain yang dianggap perlu. Kerja sama bidang non-akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan

melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.

Perguruan Tinggi dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain Kerja sama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha

dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui: pendayagunaan aset; penggalangan dana; jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual; pengembangan sumberdaya manusia; pengurangan tarif; koordinator kegiatan; pemberdayaan masyarakat; dan/ atau bentuk lain yang dianggap perlu. a.

Pendayagunaan Asset Kerja sama pendayagunaan aset merupakan kerja sama yang dilaksanakan

oleh perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik. b.

Penggalangan Dana Kerja sama penggalangan dana merupakan kerja sama yang dilaksanakan

oleh perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing-masing dalam penggalangan dana. c.

Jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual Kerja sama ini merupakan kerja sama dengan cara memanfaatkan hak

kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti. d.

Pengembangan sumberdaya manusia Kerja sama pengembangan sumberdaya manusia merupakan kerja sama

dalam bidang layanan pelatihan, internship/praktek kerja dan bursa tenaga kerja. Juknis Kerjasama Poltekkes Kemenkes dengan Pihak Luar Negeri

Halaman

17

e.

Pengurangan tarif Kerja sama pengurangan tarif merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha

dan/atau pihak lain memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana nonakademik oleh perguruan tinggi. f.

Koordinator kegiatan (event organizer) Kerja sama ini merupakan kerja sama dengan cara perguruan tinggi menjadi

koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya. g.

Pemberdayaan masyarakat Kerja sama pemberdayaan masyarakat merupakan kerja sama dengan cara

dunia usaha dan/atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia perguruan tinggi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya. h.

Bentuk lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Halaman

18


BAB IV KERJA SAMA INTERNASIONAL

Kerja sama internasional didefinisikan sebagai kerja sama antara Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan/atau pihak lain di luar negeri yang bersifat melembaga. Kerja sama internasional yang sifatnya individual tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam panduan ini. Kerja sama Internasional dapat berbentuk kerja sama yang outputnya adalah pemberian gelar atau ijazah pada peserta didik yang terlibat dalam program kerja sama tersebut (disebut Kerja Sama Bergelar) atau kerja sama yang outputnya tidak pada pemberian gelar atau ijazah pada peserta didik namun pada pemberian Sertifikat Alih Kredit (Credit Transfer) bagi peserta didik yang nantinya akan dituliskan pula pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dari peserta didik ketika lulus (disebut Kerja Sama Non-gelar). A.

Tujuan Penyelenggaran Kerja Sama Internasional Program kerja sama internasional secara spesifik bertujuan menyiapkan

mahasiswa Poltekkes Kemenkes menjadi masyarakat global yang mendukung perdamaian dunia melalui internalisasi multi kultural oleh mahasiswa sambil melakukan penguatan nasionalisme. Kerja sama internasional ini bertujuan untuk: 1.

Meningkatkan kualitas dosen, mahasiswa dan lulusan Poltekkes Kemenkes dalam membangun masyarakat berbasis pengetahuan dan teknologi yang dapat memasuki pasar kerja internasional dengan tambahan ketrampilan multi-bahasa, kemampuan komunikasi, negosiasi, pemahaman budaya dan aturan antarnegara,

2.

Meningkatkan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi,


Halaman

19

3.

Meningkatkan kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk menjawab tantangan

pembangunan

manusia

dan

pencapaian

Sustainable

Development Goals (SDGs). B.

Prinsip Penyelenggaran Kerja Sama Internasional Penyelenggaraan program kerja sama internasional wajib memenuhi

ketentuan yang diatur dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi umum, ketentuan Hukum Nasional dan Internasional yang berlaku. Penyelenggaraan program kerja sama internasional dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) prinsip: 1.

Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;

2.

Kesetaraan dan saling menghormati, artinya Poltekkes Kemenkes dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga di luar negeri dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, jalinan kerja sama hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi luar negeri tersebut telah teregistrasi dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya.

3.

Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya kerja sama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes;

4.

Berkelanjutan, artinya kerja sama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi Poltekkes Kemenkes dan pihak-pihak yang bekerja sama dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kerja sama juga harus memberi manfaat

bagi

pemangku

kepentingan

dan

berkontribusi

dalam

membangun perdamaian nasional, dan/atau internasional. Selain itu, kerja sama juga selayaknya dapat diperluas ke pihak-pihak lainnya;

Halaman

20


5.

Keberagaman, artinya kerja sama selayaknya mempertimbangkan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas-daerah, nasional, dan/atau internasional.


Halaman

21

BAB V NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

A.

Nota Kesepahaman Istilah Memorandum of Understanding (MoU) dalam bahasa Indonesia

diterjemahkan sebagai Nota Kesepahaman. Meskipun di dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata) istilah Nota Kesepahaman ataupun Nota Kesepakatan ini tidak dikenal. Namun seringkali Nota Kesepahaman dibuat berdasarkan ketentuan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini berarti bahwa orang per orang maupun secara institusional memiliki kebebasan berkontrak yang artinya boleh membuat perjanjian. Selain itu, Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya yang berhubungan dengan kesepakatan, dijadikan pula sebagai dasar bagi Nota Kesepahaman karena diasumsikan bahwa Nota Kesepahaman merupakan suatu perjanjian yang didasarkan atas adanya kesepakatan, dan dengan adanya kesepakatan maka ia mengikat Para Pihak (azas pacta sunt servanda). Lebih lanjut, apabila kita membaca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dapat dikatakan pula bahwa undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar bagi pembuatan suatu Nota Kesepahaman. Pada prinsipnya Nota Kesepahaman adalah suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain yang isinya memuat keinginan untuk mengadakan hubungan hukum. Berdasarkan surat tersebut pihak yang lain diharapkan untuk membuat surat sejenis untuk menunjukkan kehendak yang sama. Secara

umum substansi yang terdapat di dalam Nota Kesepahaman adalah

pernyataan bahwa kedua belah pihak secara prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu sesuai isi dari Nota Kesepahaman tersebut.

Halaman

22


Nota Kesepahaman secara umum memiliki bagan atau anatomi yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut: 1.

Bagian Judul Judul Nota Kesepahaman tidak bersifat spesifik karena pada hakekatnya Nota

Kesepahaman adalah dokumen yang sifatnya sangat umum mengenai keinginan para pihak untuk saling bekerja sama. Namun, dari judul dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau menandatangani Nota Kesepahaman tersebut. Secara struktur, bagian Judul memuat kata-kata “Nota Kesepahaman”, nama institusi para pihak, dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca. Nota Kesepahaman dapat mencantumkan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan. 2.

Bagian Pembukaan Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari Nota

Kesepahaman. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut: a.

Pencantuman Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penandatanganan saat Nota Kesepahaman.

b.

Jabatan para pihak Menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatangan bertindak untuk dan atas nama institusi. -

Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan pimpinan dari masing-masing institusi.

-

Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.


Halaman

23

c.

Konsiderans atau pertimbangan -

Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Nota Kesepahaman.

-

Konsiderans

diawali

dengan

kalimat:

"Dengan

terlebih

dahulu

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut". -

Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.

-

Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

3.

Bagian Isi Para pihak yang bermaksud mengadakan Nota Kesepahaman memiliki

kewenangan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Nota Kesepahaman. Isi Nota Kesepahaman menggambarkan apa yang dikehendaki oleh mereka atau kedua belah pihak. Dalam praktiknya, perumusan isi Nota Kesepahaman ada yang singkat, ada pula yang lengkap, tergantung pada kesepakatan para pihak. Namun dari kedua pola tersebut yang lebih banyak digunakan adalah rumusan secara singkat, sementara rumusan secara lebih rinci diwujudkan dalam isi kontrak (Kesepakatan Kerja Sama). Pada umumnya substansi Nota Kesepahaman memuat hal-hal sebagai berikut: a. Maksud dan Tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan. b. Ruang Lingkup Kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. c. Pelaksanaan Kegiatan, yang memuat rincian pelaksanaan atau kegiatan dari Nota Kesepahaman. d. Hak dan Kewajiban, yang memuat rincian mengnai Hal dan Kewajiban kedua belah pihak

Halaman

24


e. Hak atas kekayaan intelektual, yang memuat hak atas setiap kekayaan intelektual yang diciptakan atau dihasilkan sebagai hasil dari kerjasama menurut prinsip-prinsip Konvensi Pembentukan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia dan persetujuan-persetujuan kedua belah pihak. f. Jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Nota Kesepahaman (jangka waktu dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak). g. Biaya Penyelenggaraan Kegiatan, yang merupakan beban finansial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan. h. Aturan Peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. 4.

Bagian Penutup Bagian ini merupakan bagian akhir dari Nota Kesepahaman dan dirumuskan

dengan

kalimat

yang

sederhana:

"Demikian

Memorandum

(atau

Nota

Kesepakatan) ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak". 5.

Bagian tanda tangan para pihak Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para

pihak membubuhkan, tanggal, tempat, tanda tangan kedua belah pihak dan nama terang. B.

Pengaturan Pelaksanaan (Implementation of Arrangement) Secara umum Pengaturan Pelaksanaan (Implementation of Arrangement)

Perjanjian Kerja Sama tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepahaman dalam hal strukturnya. Akan tetapi Pengaturan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama lebih bersifat mengatur hal-hal teknis dari suatu perjanjian. Pengaturan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dapat dipandang sebagai suatu kontrak yang memiliki Juknis Kerjasama Poltekkes Kemenkes dengan Pihak Luar Negeri

Halaman

25

kekuatan yang mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatanganinya. Bagan atau anatomi dari suatu Pengaturan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama pada umumnya yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut: 1.

Bagian Judul Judul dirumuskan oleh para pihak yang menjadi subjek dalam Perjanjian

Kerja Sama, sehingga dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau menandatangani Perjanjian Kerja Sama tersebut. Judul hendaknya menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan mencerminkan apa yang menjadi kehendak para pihak. Secara struktur, bagian Judul memuat nama institusi para pihak, nama Perjanjian Kerja Sama dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca. Seperti halnya Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama menggunakan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan. 2.

Bagian Pembukaan Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari

Perjanjian Kerja Sama. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut: a.

Pencantuman Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penandatanganan saat Perjanjian Kerja Sama.

b.

Jabatan para pihak Menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatangan bertindak untuk dan atas nama institusi. Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan pimpinan dari masing-masing institusi.

c.

Konsiderans atau pertimbangan

Halaman

26


-

Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Perjanjian Kerja Sama.

-

Konsiderans diawali dengan kalimat: "Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut".

-

Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.

-

Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

3.

Substansi Perjanjian Kerja Sama Para pihak yang bermaksud mengadakan Perjanjian Kerja Sama memiliki

keleluasaan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Perjanjian Kerja Sama. Isi Perjanjian Kerja Sama menggambarkan apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Isi Perjanjian Kerja Sama dirumuskan secara rinci diwujudkan dalam isi kontrak. Pada umumnya isi Perjanjian Kerja Sama memuat hal-hal sebagai berikut: a.

Maksud dan Tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang disepakati dan saling menguntungkan.

b.

Ruang Lingkup Kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.

c.

Hak dan kewajiban para pihak, yang memuat rincian hak dan kewajiban masing- masing pihak yang dirumuskan secara adil dan seimbang (tidak berat sebelah).

d.

Force Mejeure, yang memuat sikap para pihak terhadap setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan para pihak yang dapat mengganggu atau menghalangi berlangsungnya perjanjian.


Halaman

27

e.

Jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama, berikut ketentuan mengenai perpanjangan ataupun penghentian Kerja Sama sebelum jangka waktu berakhir.

f.

Biaya Kegiatan, yang merupakan beban finansial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.

g.

Penyelesaian Perselisihan, yang merupakan upaya-upaya yang mungkin untuk ditempuh manakala terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan di antara pihak- pihak yang membuat Perjanjian Kerja Sama.

h.

Aturan Peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

4.

Bagian Penutup Bagian ini merupakan bagian akhir dari Perjanjian Kerja Sama dan

dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: "Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak". 5.

Bagian tanda tangan para pihak Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para

pihak membubuhkan, tanggal, tempat, tanda tangan kedua belah pihak dan nama terang. C.

Ketentuan lain Dalam pembuatan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan

Pengaturan Pelaksanaan (Implementation of Arrangement), ketentuan lain yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: 1.

Menggunakan bahasa Inggris, kecuali ada permintaan khusus dari kedua pihak

Halaman

28


2.

Penggunaan kertas concord

3.

Mencantumkan lambang Poltekkes Kemenkes dan Lambang Perguruan Tinggi/ Dunia Usaha atau Pihak Lain


Halaman

29

BAB VI TATA KELOLA NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

A.

Perencanaan Kerja sama antara Poltekkes Kemenkes dengan Perguruan Tinggi, Dunia

Usaha atau Pihak lain di Luar Negeri sesuai dengan standar tata kelola pada masing-masing pihak yang berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, sesuai dengan hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. 1.

Langkah-langkah Perencanaan Operasional Kerja Sama Langkah-langkah perencanaan operasional kerja sama yang dapat dilakukan

adalah sebagai berikut: a. Melakukan evaluasi diri dengan analisis kebutuhan institusi; b. Berdasarkan hasil evaluasi diri, dipilih potensi yang layak dan menguntungkan (feasible and profitable) untuk ditawarkan sebagai bentuk kerja sama; c. Menetapkan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan dan tujuan yang akan dicapai dalam lingkup tridharma PT baik akademik maupun non akademik; d. Menetapkan kewenangan dan batas kewenangan pihak yang bekerja sama/terkait; e. Menetapkan karakteristik kerja sama yang dilakukan mengacu pada prinsip mengutamakan kepentingan pembangunan nasional; menghargai kesetaraan mutu; saling menghormati; menghasilkan peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan; dan mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional. f. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan;

Halaman

30


g. Menetapkan pihak yang berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi. h. Menetapkan tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi 2.

Tahapan Pembuatan Kerja Sama Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam merintis kerja sama internasional

sesuai dengan Pasal 6, UU No. 24 thn 2000 tentang Tahapan Pembuatan Perjanjian Internasional yang meliputi:

a. Penjajakan (Preliminary Process) Pada tahap ini Poltekkes Kemenkes mencari institusi yang akan dituju untuk kerja sama, dapat berupa hasil analisis kebutuhan, usulan atau rekomendasi dari Kemristek Dikti/Badan PPSDM Kesehatan. Di tahap ini terjadi pembicaraan awal antara Poltekkes Kemenkes dengan Perguruan Tinggi/ Lembaga luar negeri yang potensial untuk menjadi mitra kerja sama dalam pengembangan institusi para pihak. Kerja sama ini dapat juga berupa tawaran kerja sama dari Perguruan Tinggi, Dunia Usaha atau Pihak lain di luar negeri atau sebaliknya, diawali usulan dari Poltekkes Kemenkes. Tahap ini merupakan tahapan penjajagan dari masing-masing pihak untuk mendapatkan manfaat yang diperoleh dari kerja sama tersebut. b. Perundingan (Negotiation Process) Pembicaraan di tahap ini dapat dilakukan oleh pimpinan masing-masing Perguruan Tinggi atau perorangan yang telah ditunjuk untuk mewakili masing-masing pihak. Pembicaraan berupa rencana, lingkup dan arah kerrjasama yang akan dilaksanakan, waktu, mekanisme monitoring evaluasi kerja sama. Tahap ini merupakan tahapan negosiasi dari masing-masing pihak untuk menyepakati ruang lingkup Kerja sama tersebut sehingga tercapai kesepakatan kerja sama.


Halaman

31

c. Perumusan Naskah (Drafting Process) Pembuatan draf Nota Kesepahaman ini dibuat oleh salah satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui pada tahap negosiasi. Berdasarkan draft Nota Kesepahaman ini pihak yang lain diharapkan untuk membuat surat sejenis yang menunjukkan kehendak yang sama. Pada tahap ini dimungkinkan para pihak untuk bertemu membahas klausul yang tertuang dalam draft Nota Kesepahaman. Susunan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman mengikuti kaidah hukum yang berlaku dan substansinya secara prinsip kedua pihak sudah memahami dan akan melakukannya untuk tujuan tertentu dalam kegiatan kerja sama. Bila sudah ada kesepakatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha atau Pihak lain lain sebagai mitra, maka Poltekkes dapat mengajukan Usulan Nota Kesepahaman kepada Badan PPSDM Kesehatan untuk diteruskan pada Biro Kerja Sama Luar Negeri dengan melampirkan: 1. Program rencana kerja sama 2. Draft Nota Kesepahaman Jika diperlukan maka dilakukan koordinasi dan konsultasi antara kemenkes dengan pihak lain yang terkait. d. Penerimaan (Acceptance Process) Pada tahap ini para pihak menyepakati klausul dan materi dalam Naskah Kerja Sama yang akan ditandatangani. e. Penandatanganan (Signing Process) Penandatanganan dilakukan jika usulan kerja sama telah memenuhi persyaratan. Nota Kesepahaman yang telah disepakati dan ditandatangani bersama

selanjutnya

ditindaklanjuti

dengan

penyusunan

Pengaturan

Pelaksanaan (Implementation of Arrangement) pada tempat yang disepakati bersama para pihak.

Halaman

32


B.

Prosedur Berikut ini adalah prosedur yang berlaku dalam proses kerja sama dengan

Perguruan Tinggi, Dunia Usaha atau Pihak Lain di luar negeri: 1.

Prosedur menanggapi tawaran kerja sama a.

Melakukan analisis tawaran kerja sama dari mitra Perguruan Tinggi, Dunia Usaha atau Pihak lain luar negeri

b.

Melakukan koordinasi dalam memberi jawaban kesanggupan atas tawaran kerja sama tersebut

c.

Melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha atau Pihak lain yang mengajukan kerja sama

d. 2.

Menyusun draft Nota Kesepahaman

Prosedur mengusulkan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha atau Pihak lain di Luar Negeri sebagai mitra kerja sama a.

Mencari Perguruan Tinggi, Dunia Usaha atau Pihak lain di luar negeri yang setara dan sesuai dengan Program Kurikulum di Jurusan/Prodi Poltekkes sesuai dengan ketentuan yang berlaku

b.

Mangidentifikasi program-program kerja sama yang dapat dilakukan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha atau Pihak lain luar negeri

c.

Melakukan koordinasi

dalam menentukan Perguruan Tinggi, Dunia

Usaha atau Pihak lain di luar negeri d.

Melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha atau Pihak lain yang akan bekerja sama

e. 3.

Menyusun draft Nota Kesepahaman

Prosedur penyusunan Nota Kesepahaman dan Pengaturan Pelaksanaan a.

Menyusun Nota Kesepahaman

b.

Melakukan poordinasi dan konsultasi sebelum penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Badan PPSDM Kesehatan (mengirimkan surat permohonan rekomendasi dan draft nota kesepahaman)


Halaman

33

c.

Mendapatkan rekomendasi penandatanganan Nota Kesepahaman dari Kepala Badan PPSDM Kesehatan.

d.

Melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman para pihak

e.

Menyusun pengaturan pelaksanaan (terutama untuk kegiatan joint research oleh dosen harus memenuhi batasan yang jelas)

C.

Penerapan atau Pelaksanaan Penerapan atau pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ketentuan yang

digariskan dalam penyelengggaraan pendidikan tinggi, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku, meliputi: 1.

Ruang Lingkup Kerja Sama a.

Akademik Ruang lingkup kerja sama yang dilaksanakan meliputi: 1)

Tridharma Perguruan Tinggi, terdiri dari kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat

2)

Konferensi

3)

Seminar

4)

Lokakarya

5)

Kuliah

6)

Praktik/assistant ship

7)

Penerbitan karya ilmiah

8)

Program sertifikasi

9)

Student exchange

10) Double degree 11) Faculty exchange 12) Post Doctoral 13) Join reaserch 14) Scholarship 15) Transfer Credit

Halaman

34


b.

2.

Non Akademik 1)

Pendayagunaan aset;

2)

Penggalangan dana;

3)

Jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual;

4)

Pengembangan sumberdaya manusia;

5)

Pengurangan tarif;

6)

Koordinator kegiatan;

7)

Pemberdayaan masyarakat; dan/ atau

8)

Bentuk lain yang dianggap perlu.

Pelaksana Kegiatan Yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini adalah:

3.

a.

Sekretariat negara

b.

Kementerian luar negeri

c.

Kemenkes RI (Biro Umum, Biro Kerja Sama Luar Negeri)

d.

Badan PPSDM Kes (Rekomendasi Ka Badan)

e.

Poltekkes Kemenkes

f.

Rumah Sakit

g.

Perguruan Tinggi

h.

Pihak Lain

Waktu Pelaksanaan Kegiatan kerja sama ini dilaksanakan pada waktu: a.

Setiap tahun ajaran untuk seminar, lokakarya, konferensi dan pelatihan

b.

Setiap tahun ajaran untuk student exchange, praktik, kuliah dan program sertifikasi

c.

Setiap awal tahun untuk scholarship, program double degree dan joint reaserch

d.

Setiap triwulan untuk penerbitan karya ilmiah

e.

Untuk faculty exchange dilakukan setiap semester (sesuai kebutuhan)

f.

Setiap tahun ajaran untuk post doctoral


Halaman

35

Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing – masing pihak terkait. 4.

Tempat Pelaksanaan Kegiatan kerja sama tersebut dilaksanakan di: a.

Kementerian Kesehatan

b.

Universitas (Perguruan Tinggi)

c.

Politeknik

d.

Rumah sakit

e.

Organisasi Profesi

f.

Lembaga Pelatihan

g.

Dunia usaha dan pihak lain

Tempat

pelaksanaan

sesuai

dengan

yang

terekomendasi

dari

Kemenristekdikti.

5.

Teknis pelaksanaan Teknis kegiatan dan pelaksanaan sebagai berikut: Kegiatan dan pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan

1. Kerja sama mengenai kurikulum 2. Kerja sama penelitian berupa: penelitian dasar dan penelitian terapan 3. Pemberian gelar ganda 4. Student exchange 5. Faculty exchange 6. Scholarship 7. Penerbitan karya ilmiah 8. Praktik Mahasiswa 9. Magang Dosen

1. Sharing kurikulum 2. Melaksanakan penelitian bersama oleh kelompok dosen dari beberapa disiplin ilmu yang berbeda 3. Kegiatan melaksanakan program studi yang berbeda dengan strata yang sama atau berbeda/ mengikuti mata kuliah lain yang disyaratkan. 4. Mengikuti perkuliahan dalam rangka mempelajari ilmu tertentu 5. Melakukan desiminasi ilmiah yang belum dimiliki oleh dosen 6. Penyediaan dana untuk mahasiswa yang berprestasi baik dibidang akademik maupun non akademik

Halaman

36


7. Penerbitan publikasi ilmiah melalui pengelolaan jurnal ilmiah secara bersama, pertukaran artikel ilmiah untuk dimuat oleh masing-masing perguruan tinggi dan pertukaran reviewer. 8. Melaksanakan kegiatan belajar praktik bagi mahasiswa 9. Melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Uraian pelaksanaan kegiatan tersebut di atas seperti pada lampiran 1.1.

D.

Monitoring dan Evaluasi Montoring dan evaluasi (monev) kerja sama internasional antara Poltekkes

Kemenkes dengan Perguruan Tinggi, dunia usaha atau pihak lain di luar negeri bertujuan agar pelaksanaan kegiatan kerja sama dapat mencapai mutu dan volume hasil serta ketepatan waktu penyelesaian sesuai perjanjian. Pengelolaan kerja sama ini menjadi tugas dari suatu unit atau urusan yang berada di bawah tanggungjawab salah satu Pembantu Direktur. Pimpinan urusan atau unit tersebut berperan sebagai ketua tim pelaksana dalam monev dibantu dengan personal lainnya dalam suatu tim. Ketua Tim Pelaksana berkewajiban membuat laporan berkala kepada Direktur Poltekkes Kemenkes melalui Pembantu Direktur yang menangani kegiatan kerja sama tersebut. Untuk mengimplementasikan monev tersebut di atas, diperlukan suatu tahapan Monev Kerja Sama. Tahapan tersebut meliputi: 1.

Pembentukan Tim Pelaksana Monev Pembentukan Tim Pelaksana Monev di dasarkan pada tujuan yang akan

dicapai. Langkah yang pertama dilakukan dengan cara mengidentifikasi unit kerja dan dosen/tenaga kependidikan yang dapat menjadi bagian dari tim. Selanjutnya unit atau urusan yang membidangi kerja sama, menyampaikan usulan Tim


Halaman

37

pelaksana monev kepada Direktur untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan dengan surat keputusan. 2.

Penyusunan Instrumen Monev Tim Pelaksana Monev yang telah ditetapkan mulai bekerja dengan cara

menelaah dokumen kerja sama internasional antara Poltekkes Kemenkes dengan Perguruan Tinggi di luar negeri. Berdasarkan hasil telaahan, kemudian dilakukan penyusunan instrumen monev kerja sama. Instrumen yang telah disusun disampaikan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes untuk mendapatkan persetujuan melalui Pembantu Direktur terkait. 3.

Pelaksanaan Monev Berdasarkan instrumen yang telah disetujui oleh Direktur Poltekkes

Kemenkes, Tim Pelaksana Monev dapat melaksanakan kegiatannya. Direktur Poltekkes Kemenkes mengeluarkan surat tugas pelaksanaan kegiatan untuk Tim Pelaksana Monev. 4.

Pelaporan Hasil Monev Hasil kegiatan monev oleh Tim Pelaksana Monev dilaporkan kepada Direktur

Poltekkes Kemenkes melalui Pembantu Direktur terkait. Laporan hasil monev juga disampaikan ke unit atau urusan terkait dengan pelaksanaan kerja sama tersebut sebagai bahan arsip. E.

Pelaporan Kerja Sama Pelaporan kegiatan kerja sama internasional merupakan suatu bentuk

pertanggungjawaban kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai bagian proses utuh dari kerja sama internasional yang dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes. Pelaksanaan kerja sama internasional oleh Poltekkes Kemenkes dengan Perguruan Tinggi, dunia usaha atau pihak lain di luar negeri harus dilaporkan kepada BPPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Laporan kegiatan akan dilakukan

Halaman

38


evaluasi oleh BPPSDM Kesehatan dan selanjutnya hasil evaluasi akan disampaikan kepada Poltekkes Kemenkes. 1.

Tujuan Pelaporan Kerja Sama a.

Melaporkan hasil kegiatan kerja sama dan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kerja sama internasional

b.

Mendokumentasikan semua kegiatan sebagai dasar untuk mengambil keputusan

c.

Merekomendasikan rencana tindak lanjut dari hasil kegiatan kerja sama internasional yang telah dilaksanakan.

d. 2.

Mendiseminasikan hasil kegiatan kepada dosen dan mahasiswa.

Prosedur Pelaporan Kerja Sama a.

Dosen dan atau mahasiswa menyusun laporan kegiatan kerja sama internasional dan melaporkan kepada Kepala Unit Kerja Sama.

b.

Kepala Unit Kerja Sama menelaah kesesuaian isi laporan antara rencana dengan capaian kegiatan.

c.

Kepala Unit Kerja Sama melaporkan kegiatan / keuangan kepada Direktur melalui Pudir.

d.

Direktur

melaporkan

kegiatan

kepada

Pusat

Pendidikan

SDM

Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan e.

Pusat Pendidikan SDM Kesehatan menelaah dan mengevaluasi laporan kegiatan

f.

Memberikan umpan balik kepada Poltekkes Kemenkes.


Halaman

39

BAB VII PENUTUP

Petunjuk Teknis Kerja Sama Poltekkes Kemenkes dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha atau Pihak Lain di Luar Negeri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berdasarkan SK Kepala Badan PPSDM Kesehatan. Bilamana dikemudian hari terdapat perubahan akibat diterbitkannya peraturan baru oleh pemerintah yang berkaitan dengan Kerja Sama Perguruan Tinggi, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya. Semoga dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Kerja Sama Poltekkes Kemenkes dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha atau Pihak Lain di Luar Negeri akan meningkatkan jumlah kerja sama yang terjalin antara Poltekkes Kemenkes dengan berbagai mitra di luar negeri, baik dari kalangan perguruan tinggi maupun dunia usaha, yang bermuara pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan akreditasi Poltekkes Kemenkes.

Halaman

40


LAMPIRAN

Tridharma Perguruan Tinggi: a. Pendidikan b. Penelitian c. Pengabdian Masyarakat Konferensi Seminar Pelatihan Lokakarya Magang Kuliah Praktik/assistantship Penerbitan karya ilmiah Program sertifikasi Student exchange Double degree Faculty exchange Join reaserch 7.

6.

1. 2. 3. 4. 5.

Setneg Kemenkes BPPSDMK Poltekkes Rumah Sakit Perguruan Tinggi Pihak lain

Pelaksana 1) Setiap semester ganjil untuk seminar, lokakarya, konferens i dan pelatihan 2) Setiap semester genap setiap tahun Student exchange, magang, praktik, kuliah dan program

Waktu Pelaksanaan


10. 11. 12. 13. 14.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1.

Bentuk Kerja sama

7.

3. 4. 5. 6.

2.

1.

Kementerian Kesehatan Universitas (Perguruan Tinggi) Politeknik Rumah sakit Organisasi Profesi Lembaga Pelatihan Dunia usaha dan pihak lain

Tempat Pelaksanaan

Halaman

43

2. Melaksanakan penelitian bersama oleh kelompok dosen dari beberapa disiplin ilmu yang berbeda 3. Kegiatan melaksanakan program studi yang berbeda dengan strata yang sma atau berbeda/ mengikuti

Pelaksanaan 1. Sharing kurikulum

Bagaimana Kegiatan Kerja sama mengenai kurikulum 2. Kerja sama penelitian berupa: penelitian dasar dan penelitian terapan 3. Pemberian gelar ganda 1.

IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

Lampiran 1.1.

sertifikasi 3) Setiap awal tahun untuk Scholarshi p, program double degree dan join reaserch 4) Setiap triwulan untuk penerbita n karya ilmiah 5) Untuk Faculty exchange dilakukan setiap semester (sesuai kebutuha n)


15. Scholarship 16. Transfer Credit 17. Post Doctoral Student exchange

Faculty exchange

Scholarship

Penerbitan karya ilmiah

4.

5.

6.

7.

Penyediaan dana untuk mahasiswa yang berprestasi baik dibidang akademik maupun non akademik Penerbitan

6.

7.

44

Melakukan desiminasi ilmiah yang belum dimiliki oleh dosen

5.

Halaman

Mengikuti perkuliahan dalam rangka mempelajari ilmu tertentu

4.

mata kuliah lain yang disyaratkan.


Praktik Mahasiswa

Magang Dosen

8.

9.

45

Melaksanakan Pemagangan Dosen

9.

Halaman

Melaksanakan kegiatan belajar praktik

8.

publikasi ilmiah melalui pengelolaan jurnal ilmiah secara bersama, pertukaran artikel ilmiah untuk dimuat oleh masingmasing perguruan tinggi dan pertukaran reviewer.

: : : : : : :

ITEM MONEV 1.1. Tim Pelaksana menyusun rencana kegiatan yang mencakup semua aspek (man, money, material, method) 1.2. Tim Pelaksana menyusun RKT dan RKA yang diusulkan dalam RKAKL / sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan yang berlaku 1.3. Tim Pelaksana melakukan sinkronisasi / desk perencanaan program dan anggaran yang akan didanai dalam RKAKL / sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan yang berlaku 1.4. Kegiatan yang direncanakan / diusulkan sudah disesuaikan dengan kekuatan anggaran dan jadwal perencanaan institusi 1.5. Proses perencanan dan penganggaran dilakukan secara


1. Tahap Perencanaan

TAHAPAN

BERIKAN TANDA “V” pada KOLOM JAWABAN “YA atau TIDAK”

NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NOMOR KERJA SAMA SUMBER DANA JUMLAH DANA TIM PELAKSANA MONEV TIM PELAKSANA KEGIATAN

INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA LUAR NEGERI

Halaman

JAWABAN YA TIDAK

46

Lampiran 1.2.

2.1. Tim Pelaksana dan Direktorat, melaksanakan program atau kegiatan sesuai dengan indikator output yang ditetapkan pada masing-masing program atau kegiatan 2.2. Tim Pelaksana melaksanakan kegiatan tepat waktu sesuai dokumen perencanaan 2.3. Program memberikan manfaat yang nyata bagi civitas dan institusi 2.4. Kegiatan Kerja sama luar negeri telah mendukung program pengembangan institusi 2.5. Ada rencana tindak lanjut atau replikasi pasca berakhirnya program Kerja sama.


3. Evaluasi (hambatan dan 3.1. Ada kesulitan koordinasi, komunikasi, dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan program Kerja sama masalah) terkait dengan pengelolaan program dan pelaksanan kegiatan 3.2. Ada koordinasi dan komunikasi yang efekti antar unit pelaksana dalam rangka penyelesaian permasalah pengelolan program Kerja sama 3.3. Ada permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Kerja sama ini *)

2. Tahap Pelaksanaan

partisipatif dengan melibatkan semua stake holders dan dilakukan secara transparan 1.6 Monev system perencanaan ( 4W +1 H)

Halaman

47

..........................., .......................

Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Kerja sama 1. ... 2. ... 3. dst

Keterangan : *) Uraikan permasalahan dan hambatan yang diidentifikasi, di bawah ini :

4.1. Tim pelaksana kegiatan menyusun strategi dalam rangka keberlanjutan program Kerja sama 4.2. Institusi tetap mengharapkan dukungan dari pihak-pihak yang terkait lainnya untuk keberlanjutan program Kerja sama ini dan pengembangannya 1.3 Diseminasi Hasil Kegiatan 1.4 Rekomendasi hasil kegiatan (dilanjutkan, ditingkatkan, dll)


4. Tindak Lanjut

Halaman

48

--------------------------------

------------------------------------


-------------------------------

Mengetahui Direktur Poltekes Kemenkes ...

Ketua Tim Pelaksana Monev

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

Halaman

49

Mitra Kerja sama a. Lembaga/ institusi Tujuan b. Lembaga pemberi sponsor Bidang Kerja sama

Data Kerja sama 4.1. Nomor 4.2. Jangka Waktu 4.3. Tujuan Penanggungjawab Kerja sama

Pelaksana Kerja sama

Durasi/ lama Kegiatan Hasil Kegiatan (sesuai tujuan kegiatan)

2.

4.

6.

7. 8.


5.

3.

Jurusan/Program Studi/Unit Penunjang

1.

: :

:

: : : : :

: : :

:

1. 2. 3. 4.

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………

Direktur ………………………………………….

LAPORAN KEGIATAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

Halaman

Lampiran 1.3.

50

Tindak lanjut yang dilakukan

10.

:

……………………………………….

Penanggungjawab Kerja sama


Keterangan Isian Form Laporan No.1 : (Jelas) No. 2 : (Jelas) No. 3 : diisi sesuai bentuk Kerja sama, misal student Exchange/ Faculty Exchange, dll No. 4 : diisi sesuai nomor MoU, jangka waktu Kerja sama, tujuan Kerja sama No. 5 : (Jelas) No. 6 : diisi dengan pelaksana kegiatan dan jumlah peserta No. 7 : diisi lama kegiatan (hari, minggu, dst) No. 8 : diisi dengan output/ luaran kegiatan No. 9 : diisi dengan kondisi yang menghambat program/ kegiatan No. 10 : diisi dengan alternatif solusi masalah yang ditemukan.

Masalah yang dihadapi

9.

Halaman

51


Halaman

52

Ruang Lingkup: 1. Pengurusan administrasi di Poltekkes 2. Koordinasi dan persetujuan dosen-dosen atau Unit terkait atau SPI atau Senat di tingkat Poltekkes Referensi : 1. Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Tujuan: 1. Memberikan panduan bagi dosen atau Unit di Poltekkes dalam memberi tanggapan terhadap tawaran Kerja sama dari Perguruan Tinggi, Dunia Usaha atau Pihak lain di luar negeri 2. Memberikan kemudahan akses bagi Perguruan Tinggi, Dunia Usaha atau Pihak lain di luar negeri dalam menjalin Kerja sama dengan Poltekkes Deskripsi: 1. Perguruan Tinggi, Dunia Usaha atau Pihak lain di luar negeri dapat memberikan tawaran Kerja sama di bidang akademik dan non akademik yang terkait kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 2. Tawaran Kerja sama tersebut bertujuan: a. Meningkatkan kualitas lulusan Poltekkes b. Meningkatkan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi c. Meningkatkan kemampuan lulusan untuk berpartisipasi dalam menjawab tantangan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Istilah: Tawaran Kerja sama adalah usulan Kerja sama di bidang akademik yang terkait kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dari Perguruan Tinggi, Dunia Usaha atau Pihak lain di luar negeri yang terakreditasi di negaranya dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

SOP MENANGGAPI TAWARAN KERJA SAMA

Lampiran 2.2.a

Halaman

53

Nomor 185) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).


3.

2.

6

5

4

3

2

1

NO

TIDAK

ADUM

DOSEN


Penerimaan Surat tawaran Kerja sama dari Perguruan Tinggi, Dunia Usaha atau Pihak lain di luar negeri Rapat koordinasi dosen dan atau unit terkait untuk kesanggupan memenuhi tawaran Kerja sama tersebut Bila tidak direkomendasi, berkas dikembalikan ke ADUM untuk didokumentasikan Kepala Adum akan mengirimkan surat ucapan trimakasih atas tawaran Kerja samanya Surat rekomendasi rapat dosen/unit terkait untuk menindaklanjuti tawaran Kerja sama Unit Kerja sama menindak lanjuti dalam proses Usulan MoU

KEGIATAN

PROSEDUR:

YA

UNIT TERKAIT UNIT KERJA SAMA SPI

SENAT

Usulan MoU

5

3

2

1

2

2

KET (hari)

Halaman

Surat ucapan terimakasih atas tawaran Kerja sama Surat rekomendasi kesanggupan menerima tawaran Kerja sama

Surat pengantar

Notulen rapat

Surat tawaran Kerja sama dari PT/Lembaga di luar negeri

DOKUMEN

54

1.

Memberikan panduan bagi dosen atau Unit dalam memilih atau menentukan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha atau Pihak lain di luar negeri untuk diajak Kerja sama 2. Memudahkan akses Jurusan/Prodi di Poltekkes dalam mengusulkan mitra Kerja sama

2.

Halaman

55

1. Pengurusan administrasi di Poltekkes Koordinasi dan persetujuan dosen-dosen atau Unit terkait atau SPI atau Senat di tingkat Poltekkes 3. Penjajakan ke Perguruan Tinggi, Dunia Usaha atau Pihak lain di Luar Negeri


Ruang Lingkup:

Usulan Kerja sama adalah usulan Kerja sama di bidang akademik yang terkait kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada Perguruan Tinggi yang terakreditasi di negaranya dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Istilah:

Deskripsi: 1. Perguruan Tinggi di luar negeri yang diusulkan merupakan Perguruan Tinggi yang terakreditasi di negaranya dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku 2. Perguruan Tinggi di luar negeri yang diusulkan memiliki program-program pembelajaran yang setara dan sesuai dengan program-program Poltekkes 3. Usulan Kerja sama ini harus mengikuti 5 prinsip yaitu memiliki daya saing, kesetaraan, inovatif, keberagaman dan keberlanjutan

Tujuan

SOP PENGUSULAN MITRA KERJA SAMA : PERGURUAN TINGGI, DUNIA USAHA ATAU PIHAK LAIN LUAR NEGERI

Lampiran 2.2.b


Halaman

56

Referensi : 1. Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185) 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).

5

4

3

2

1

NO

ADUM

UNIT TERKAIT DOSEN UNIT KERJA SAMA


Unit Kerja sama menindak lanjuti dalam proses Usulan MoU

Usulan Pembuatan MoU

Rapat koordinasi dosen dan atau unit terkait untuk memilih Perguruan Tinggi, Dunia Usaha atau Pihak lain di Luar Negeri yang dapat diajak Kerja sama Rekomendasi Perguruan Tinggi, Dunia Usaha atau Pihak lain luar negeri yang dapat diajak Kerja sama Penjajagan dgn Perguruan Tinggi, Dunia Usaha atau Pihak lain luar negeri yang akan diajak Kerja sama Jawaban persetujuan untuk Kerja sama

KEGIATAN

PROSEDUR PT/ LEMBAGA LUAR NEGERI

Usulan MoU

Surat usulan pembuatan MoU

Surat persetujuan Kerja sama

Surat permohonan Kerja sama

Notulen Rapat

DOKUMEN

Halaman

5

2

3

5

3

2

KET (hari)

57

2.

1. Memudahkan dosen atau unit di Poltekkes dalam membuat dokumen Nota Kesepahaman (MoU) Internasional Memberikan pelayanan dalam penyusunan, penelaahan dan koreksi dokumen perjanjian Kerja sama internasional


Halaman

58

Referensi : 1. Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185) 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Ruang Lingkup: 2. Pengurusan administrasi di tingkat Poltekkes 3. Pengurusan administrasi di tingkat PPSDM 4. Pengurusan administrasi di Bidang Hukum dan Organisasi, Kemenkes

Kerja sama adalah kesepakatan di bidang akademik yang terkait kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi, yang terakreditasi di negaranya dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Istilah:

Deskripsi: 1. Poltekkes dapat menjalin Kerja sama dengan Perguruan Tinggi yang terakreditasi di negaranya dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku 2. Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan dan kinerja akademik Poltekkes 3. Usulan Kerja sama ini harus mengikuti 5 prinsip yaitu memiliki daya saing, kesetaraan, inovatif, keberagaman dan keberlanjutan

Tujuan

SOP PENYUSUNAN NASKAH NOTA KESEPAHAMAN (MoU)

Lampiran 2.2.c


Halaman

59

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).

KEMEN KES

Surat persetujuan

Surat pengantar ke Biro Hukor Kemenkes

Halaman

2

2

3

2

5

2

Surat Rekomendasi usulan MoU Surat pengantar

3

KET (Hari)

Naskah MoU

MoU

HUKOR

8

PPSDM

DOKUMEN

Dokumen, Surat ijin

POLTEKKES

UNIT TERKAIT

7

5

4

3

2

1

NO


PPSDM menyampaikan hasil evaluasi untuk mendapat persetujuan Nota Kesepahaman (MoU) siap ditandatangani oleh pihak-pihak terkait

Penyerahan berkas ke Bagian Hukormas PPSDMK, c.c Subbidang Kemitraan Pusdik SDMK, pemeriksaan kelengkapan berkas Bagian Hukormas PPSDMK membuat surat pengantar ke Biro Hukor Kemenkes untuk pemeriksaan aspek legal Biro Hukor Kemenkes mengeluarkan surat persetujuan

Usulan naskah MoU dari Unit Kemitraan Poltekkes Surat rekomendasi / permohonan dari Unit Kerja sama Poltekkes

KEGIATAN

PROSEDUR

60


Halaman

61

Istilah: Keberangkatan dosen ke luar negeri yang dimaksud dalam hal ini adalah keberangkatan dosen ke luar negeri dalam rangka tugas belajar, kunjungan singkat, seminar dan lain sebagainya dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Deskripsi: 1. Keberangkatan dosen ke luar negeri di lingkungan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Keberangkatan dosen ke luar negeri harus mendapatkan izin dari unit tempat bekerja di Poltekkes Kemenkes, BPPSDMK, Biro Umum/ Biro Kerja sama Luar Negeri (BKLN) Kemenkes, Sekretariat Kabinet (Setneg) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). 3. Pengalaman perizinan faculty and student exchange ke LN: Izin/rekomendasi dari Badan PPSDMK Æ Biro Umum dengan melampirkan surat dari Direktur Poltekkes Kemenkes yang bersifat informatif tentang kegiatan yang akan dilaksanakan, diteruskan ke BKLN, Setneg dan Kemlu. 4. Dosen yang akan ke luar negeri dapat menggunakan paspor hijau atau paspor dinas (biru) sesuai dengan aturan yang berlaku. 5. Proses administrasi keberangkatan dosen ke luar negeri mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di Biro Umum Kemenkes. 6. Pengajuan visa ke Kedubes Negara tujuan harus mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing Kedubes (lihat lampiran persyaratan visa).

Tujuan: 1. Memudahkan dosen dan tenaga kependidikan Poltekkes Kemenkes untuk mendapatkan dokumen perjalanan ke luar negeri. 2. Memberikan pelayanan dalam pengurusan dokumen perjalanan dinas luar negeri bagi dosen dan tenaga kependidikan.

SOP KEBERANGKATAN STAF POLTEKKES KEMENKES KE LUAR NEGERI

POLTEKKES KEMENKES


Halaman

DOKUMEN LEVEL KODE DOKUMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU JUDUL TANGGAL DIKELUARKAN KEBERANGKATAN STAFF POLTEKKES AREA NO. REVISI KERJA SAMA

PROSEDUR

62

Referensi 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 yang sudah diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 4. PP Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1994 pasal 12 dan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 089 tahun 1995 tentang Paspor Dinas.

Ruang Lingkup: 1. Pengurusan administrasi di Poltekkes Kemenkes. 2. Pengurusan administrasi di Badan PPSDMK, Biro Umum dan BKLN Kemenkes 3. Pengurusan administrasi di Setneg. 4. Pengurusan administrasi di Kemlu. 5. Pengurusan administrasi di Kedutaan Besar negara tujuan.

DOKUMEN LEVEL PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Usulan dari prodi/jurusan diteruskan ke unit Kerja sama Poltekkes. Direktur membuat pengantar ke Badan PPSDM Kesehatan, tembusan ke Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

Kegiatan

Dosen/Mah asiswa

Prodi/Jurusan

Unit Kerja sama

BPPSDMK/ Pusdik SDMK

Institusi Terkait POLTEKKES KEMENKES


1.

No

PROSEDUR:

JUDUL KEBERANGKATAN STAFF POLTEKKES KEMENKES KE LUAR NEGERI AREA KERJA SAMA INTERNASIONAL

POLTEKKES KEMENKES

PROSEDUR:

Setneg

Kemenlu

Kedutaan Besar

NO. REVISI

2

Waktu (hari)

Halaman

Surat Pengantar

Dokumen yang digunakan

TANGGAL DIKELUARKAN

KODE DOKUMEN

63

Sekjen Kemenkes melalui Biro Umum/ Biro Kerja Sama (BKLN) membuat surat pengantar ke Biro KSLN Setneg.

Setneg mengeluarkan Surat Persetujuan Sekretariat Negara (SP Setneg) (1 berkas copy kepada ybs, 1 berkas copy ke Direktur Poltekkes Kemenkes, 2 berkas copy untuk file).

Kemenlu mengeluarkan Paspor, Exit Permit dan rekomendasi Visa.

3

4

5

Staf/Dosen POLTEKKES KEMENKES


Badan PPSDMK melalui Kepala Pusat Pendidikan SDM Kes mengeluarkan surat persetujuan/rekomendasi

Kegiatan

2

No

tidak

POLTEKKES KEMENKES (Unit Kerja)

y a

BPPSDMK/ Pusdik SDMK

Institusi Terkait

ya

tidak

Setneg

Kemenlu

Kedubes

3

3

3

5

Waktu (hari)

Halaman

Surat Pengantar

Formulir isian

Surat izin/ rekomendasi

Surat pengajuan

Dokumen yang digunakan

64

DOKUMEN

7

6

Disposisi

4

Halaman

Dokumentasi kegiatan

Surat tugas

Surat Pengantar

3

65

Disposisi

KETUA JURUSAN

2

UNIT TERKAIT DIREKTUR/ PUDIR

Usulan Ketua Jurusan/Prodi

BPPSDM

Lampiran 2.3

1

NO


Pelaksanaan student exchange/faculty exchange

Dikeluarkannya Exit Permit

Biro Umum dan BKLN memproses ke Setneg dan Kemenlu

Rekomendasi diteruskan kepada Biro Umum , Biro Kerjasama LN Kemenkes

Direktur membuat surat pengantar ke BPPSDM Surat pengantar ditelaah oleh BPPSDM BPPSDM mengeluatkan surat rekomendasi

Ketua Jurusan/Prgram Studi mengusulkan untuk melakukan student exchange/faculty exchange Direktur menyetujui usulan

KEGIATAN

Biro Umum, BKLN

DIAGRAM ALUR KERJA SAMA

7

6

5

4

3

Halaman

Bahan laporan

Instrumen monev ditandatangani Surat tugas pelaksanaan monev

Instrumen monev

Notulensi Telaahan

SK Direktur

DOKUMEN

2

UNIT / URUSAN KERJA SAMA

Usulan Tim pelaksana Monev

UNIT TERKAIT DIREKTUR /PUDIR

66

Lampiran 2.4.

1

NO


Pelaksanaan monev

Penyusunan instrumen monev kerja sama dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri Permintaan persetujuan instrumen monev kepada Direktur Direktur mengeluarkan surat tugas pelaksanaan kegiatan monev

Telaah dokumen kerja sama

Unit atau urusan yang membidangi kerja sama menyampaikan usulan Tim pelaksana monev kepada Direktur Direktur menyetujui dan menetapkan Tim pelaksana Monev yang diusulkan

KEGIATAN

TIM PELAKSANA MONEV

DIAGRAM ALUR MONEV KERJA SAMA

9

8


Pelaporan hasil monev kepada Direktur dan diarsipkan di unit kerja sama

Penyusunan laporan monev

Halaman

Tanda terima laporan monev

Laporan monev

67

Membentuk tim pelaporan dengan melibatkan pihak yang bekerja-sama/pihak terkait; Pelaksana Kegiatan menyusun laporan Kegiatan

Menetapkan ruang lingkup pelaporan Laporan disampaikan kepada Ka Unit Kerjasama Menetapkan waktu pelaporan Ka Unit Kerja sama menelaah kelengkapan dokumen/ laporan dan meneruskan laporan kepada Direktur melalui Pudir Direktur melaporkan kegiatan kepada Pusdik SDM Kesehatan Pusdik SDM Kesehatan menelaah Laporan dan memberikan umpan balik ke Poltekkes Kemenkes

1

2

Poltekkes Kemenkes Badan PPSDM/ Pusdik SDMK


5

4

3

Tahapan

No Setneg

Institusi Terkait Kemenlu

- Hasil telah/ evaluasi - Umpan balik

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

- Dokumen Copy MoU -Jadual Kegiatan - Resume Hasil Kegiatan - Notulen Rapat Laporan

Dokumen

MEKANISME DAN DOKUMEN PELAPORAN

5

2

1

2

5

Waktu

Halaman

Forum

Lampiran 2.5.

68

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND EXCEED ON THE DEVELOPMENT OF PROSTHETICS AND ORTHOTICS EDUCATION IN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I

The Ministry of Helth of the Republic of Indonesia, hereinafter referred ‘tb as “MoH”, and EXCEED, hereinafter jointly referred to as ‘The Parties’. NOTING that EXCEED is an international non-governmental organization (INGO) that is nonsectarian, non political and non-profit that is based in United Kingdom and whose aim is to creating possibilities, exceeding expectations, futures without limit. DESIRING to continue the fruitful cooperation between the Parties on the Development Prosthetics and Orthotics Education in Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I, based upon the Memorandum of Understanding on Prosthetic and Orthotics Training Development, signed in Jakarta on 30 April 2012. PURSUANT TO the prevailing laws and regulations, polic es and procedures of the Government of the Republic of Indonesia concering international technical cooperation. HAVE REACHED the following understanding

ARTICLE 1 OBJECTIVE OF COOPERATION

The objective of this Memorandum of Understanding (MoU) is to provide a legal framework for The Partics to strongthen and maintain a comprehensive Prosthetics and Orthotics Education and Profession Development Program in Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I to achieve Category 1 WHONSPO level.

ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION

The Parties agree to implement programs as the following: a. To develop Orthotics Prosthetics study program Category 1 accredited by WHO/ISPO. b. To develop education for profession of Orthotist Prosthetist.


Halaman

69

c. To register the graduates from Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I as Category 1 from ISPO. d. To place all Orthotic Prosthetic Category 1 lecturer candidates who have finished their Orthotic Prosthetic education abroad, in Polteknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I. e. To send lecturer candidates 10 take 52 (Master) education program abroad in the with the need of orthotics Prosthetics lecturer in Indonesia. f.

To Develop the capacity of rew technologies Orthotics and Prosthetics, which can be applied in Indonesia.

ARTICLE 3 WORKING AREAS (1). The Parties agree to implementing the cooperation in areas of: Politeknik kesehatan Kemenkes Jakarta I, DKI Jakarta province (2). Any other changes to the geographical working areas shall be consulted and agreed in writing by The Partices.

ARTICLE 4 EXECUTING AGENCY For the implementation of this MoU: (1). MoH appoints Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan (hereinafter referred to as "BPPSDMK") as the executing agency. (2). EXCEED appoints EXCEED representative in Indonesia as the executing agency (3). EXCEED is facilitated by the MoH may cooperate with the third parties in implementing the activities under this MoU.

ARTICLE 5 PROGRAM DIRECTION (1). The mechanisms of cooperation are described in the program direction which is obligatory to be provided by the Parties, and which shall constitute an integral part of this MoU as an annex. (2). The program direction as mentioned in article (1) shall contains the program focus program scope, program funding, the locations for program implementation, mechanism of implementation, monitoring and evaluation, reporting and publication, as well a conclusions. (3). All programs that will be implemented under this MoU shall be in line with the National Medium-Term Development Plan and the strategic plan of MoH.

Halaman

70


(4). The details of programs shall be formulated in the Master Plan and the Annual Action Plan.

ARTICLE 6 PLAN OF OPERATION (1). EXCEED shall prepare and submit to MoH the Master Plan in writing, containing the overall three years program or activities, for their approval, (2). EXCEED, Facilitated by MoH, shall consult and coordinate with Local Governments in preparing an Annual Action Plan containing the overall annual plan of activities. (3). The Master Plan and Annual Action Plan shall be agreed in writing by the Parties.

ARTICLE 7 OBLIGATIONS (1). MoH shall: a. Facilitate EXCEED in arranging visa, working permits, stay permits, entry and reentry permits for EXCEED's foreign staff. The issuance of permits shall be in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia; b. Facilitate EXCEED in arranging customs and tax in accordance with the prvailing Indonesian laws and regulations. c. Monitor and evaluate the implementation of the program activites described within this MoU in cooperation with related Indonesian government institutions.

(2). EXCEED shall: a. Comply with all applicable laws and regulations in Indonesia; b. Implement the program that has been mutually agreed under this MoU; c. Provide necessary funding, equipment and facilities for the implementation of all programs, and provide foreign experts only if Indonesian experts are not available, within the framework of transfer of knowledge and technology to local staff and communities in accordance with the prevailing laws and regulations of Republic of Indonesia. Any changes of the foreign experts shall be approved in writing by The Parties; d. Prioritize the use of locally products for all equipment and materials used during the implementation of the program activities; e. Provide training and technical assistance in the implementation of the program and support capacity building of the program implementers; f.

Limit the number of foreign staff in the management structure to a maximum of 3 (three) persons; who also act as lecturers. Total lecturer are 6 persons;


Halaman

71

g. Have a representative office in DKI Jakarta, h. Require all foreign expert staff of EXCEED to follow an orientation conducted by the MoH; i.

Require all foreign expert staff of EXCEED to comply with immigration regulations relating to permits and foreigners monitoring procedure;

j.

Maintain Indonesian's good image in the International forum and refrain from publishing any negative information that may damage the repulation of Indonesia

k. Coordinate with the MoH regarding any national or international publication on Indonesia Initiated by EXCEED; l.

Be responsible for all reasonable expenses previously agreed upon in writing in line with EXCEED's accounting procedures for orientation, monitoring and evaluation of the project conducted by MoH together with related institutions;

m. Consult and coorinate with the MoH and related institution to ensure a smooth program implementation; n. Submit progress reports quarterly and annually to MoH through Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I, BPPSDMK (including financial report), and additional reports as needed; o. Appropr iately place the MoH's logo and EXCEED's logo proportionally on every program board, annual report and all types of other publication;

ARTICLE 8 LIMITATION ON THE ACTIVITIES OF EXCED AND ITS PERSONNEL 1). EXCEED guarantees that its activities and staff assigned in their official status under this MoU, shall : a. Observe, respect and comply with the laws and regulations, as well as with the policies of of the Government of the Republic of Indonesia; b. Be in line with Indonesian national interest; c. Respect the Integrity political freedom and sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia and retrain from supporting any separatist movements; d. Respect the customs, traditions, culture, religions, and beliefs of the local community, e. Retrain from involving in any intelligencce/clandestine activities; f. Refrain from engaging in any political and commercial activities; g. Refrain from conducting any religious and or belief propagation that potentially sabotages the religious stability in Indonesia; h. Retrain from conducting fund raising activities from individuals or local organizations in Indonesia to support its programs and activities; i. Not use the facilities of Government Institutions for activities other than approved under this MoU;

Halaman

72


j. Refrain from doing activities that interfere wich diplomatic relations; k. Refrain from doing activities other than approved under this MoU;

(2). Any violation of the above provision may result in the revocation of permits for EXCEED and its staff and in other measures as required by the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia as well as Indonesian Government Policies.

ARTICLE 9 STATUS OF EQUIPMENT AND SUPPORT MATERIALS (1). All equipment and materials provided purchased by EXCEED to support the implementation of the program shall be used solely for the purpose of the implementation of the program. (2). If there is a change of purpose and or abolition of the equipment and materials before completion of the program, then it shall be dispussed with and approved by MoH. (3). After the completion of the program, disposal of the equipment and materials should be discussed and agreed by The Parties. (4). If equipment and materials as mentioned in article 1 to 3, will be transferred to Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I either before or after completion of the activities, the said handing over of the materials and equipment shall be documented in a Handover Minutes conforming to the regulation and laws.

ARTICLE 10 THE MANAGEMENT SYSTEM OF DIRECT GRANT BY INGO

(1). The procedure for the management of direct grants in the form of money, goods services or securities is in line with the conditions set forth by the Health Ministerial Decree No. 470 Year 2013 on Procedures for Management of Direct Grant in the Form of Money / Goods / Services / Securities through the Mechanism of the State Budget in the Ministry of Health. (2). Reconciliation of grants in the form of money, goods, services or securities will be conducted at least once in three months and signed by The Parties. (3). Reconciliation of grants in the form of goods and services will be expressed in the form of a Handover Report and signed by the Parties. (4). The Master Plan of Activties and any changes in this plan provide the basis for the preparation of the Handover Report.


Halaman

73

ARTICLE 11 DOMICILE (1). a. MoH is domiciled in Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Kav. 4-9, Jakarta Selatan 12950 b. BPPSDMK is domiciled in Jl. Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120 Telephone: 021-7245517, 72797302; Fax: 021-72797302 (2). a. EXCEED is domiciled in The Saunderton Estate, Wycombe Road, Saunderton, Buckinghamshire, HP14 4BF, UK b. EXCEED Indonesia is domiciled in Talavera Office Suite 18 Floor Jl. TB. Simatupang Kav 22-26 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan 12430 Telephone; +62 21 6040 6988 (3). If any changes in domiciles, shall be informed in writing by the Parties

ARTICLE 12 SETTLEMENT OF DISPUTES Any dispute concerning the interpretation and/or application of this MoU shall be settled amicably through consultation or negotiation between The Parties.

ARTICLE 13 AMENDMENT (1). This MoU may be amended at any time by mutual written consent of the Parties. (2). Such amendment or revision shall come into force on the date as may be determined by the Parties.

ARTICLE 14 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION (1). This MoU shall enter into force on the date of its signing and shall be effective for a period of three yeras. (2). Either party may terminate this MoU at any time by sending a written notification to the other Party at least 6 (six) months prior to the intended date or termination. (3). The termination of this MoU shall not affect the validity of ongoing programs and activities made under this MoU until the completion of such project and program. EXCEED shall complete on-going activities under this MoU no later than 6 (six) months after the termination date, unless the Parties decible otherwise.

Halaman

74


IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this MoU.

MADE in duplicate at Jakarta on the day of in the year 2015 in Indonesian and English. both texts are being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the Indonesian text shall preval.

FOR THE MINISTRY OF HEALTH

FOR EXCEED

OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Drg. USMAN SUMANTRI M.Sc

CARSON HARTE

HEAD OF BPPSDM KESEHATAN

EXECUTIVE DIRECTOR


Halaman

75

Halaman

76


PROGRAM DIRECTION

In order to encourage the independence of Prosthetics and Orthotics Department Poltekes Kemenkes Jakarta I, Ministry of Health and EXCEED will continue cooperation in the case - as follows: 1. To develop the Orthotics Prosthetics study program Category 1 accredited by WHO/ISPO 2. To develop Orthotist Prosthetist profession 3. To register the graduates from Poltekkes Kemenkes Jakarta as Category 1 from ISPO. 4. To place all Orthotics Prosthetics Category 1 lecturer candidates, who has finished their education abroad in Orthotics Prosthetics study program in Poltekkes Kemenkes Jakarta I. 5. To send lecturer candidates to follow Master (S2) education program abroad in line with the need of Orthotics Prosthetics lecturer in Indonesia. 6. To develop the capacity of new technologies in the Orthotics Prosthetics, which can be applied in Indonesia.

The cooperation between Ministry of Health and EXCEED on the previous MoU has achieved those things as follows: 1. Department of Prosthetic Orthotic Poltekkes Jakarta I has obtained Category II accredited by ISPO in 2012. 2. Development of prosthetic orthotic department from Diploma III to Diploma IV program. 3. Placement in Department of Prosthetic Orthotic Poltekkes Kemenkes Jakarta I for all prospective orthotic prosthetic lecturers (4 persons) Category I WHO/ISPO who have completed their education at Kilimanjaro Christian Medical University College, Tanzania 4. Employment of selected graduates (Category II) from Poltekkes Kemenkes Jakarta I at Department of Prosthetic Orthotic Poltekkes Kemenkes Jakarta I. 5. Six (6) lab. instructors have been sent to pursue orthotic prosthetic education to Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics. Thailand that has been accredited as Category I WHO/ISPO. 6. Department of Prosthetics and Orthotics Poltekkes Kemenkes Jakarta I has graduated a total of four (4) intakes.

EXCEED is an international non-governmental organization that is non-sectarian, non-political and non-profit; based in United Kingdom. The main activity is to deliver education and training in the field of prosthetics and orthotics accredited by ISPO.

BACKGROUND

1

The main focus of the cooperation between the Ministry of Health RI and EXCEED is to develop cooperation between parties to strengthen and conduct program development of Prosthetics and Orthotics education in Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.

B. PROGRAM I. Program Focus

A.


Halaman

77

(Objectives Program 1) A. To develop the Orthotic Prosthetic Category 1 at Poltekkes Jakarta I Kemenkes accredited by ISPO

Objectives

3,000

2,000

2,000

1,500

2,000

Maintain, repair and insure IT equipment for offices and classrooms as required. Amy additional furniture required for increased capacity to be sourced by Poltekkes Kemenkes Jakarta I Support building maintenance allocated by BPPSDM currently known as faculty of OP by Poltekkes Kemenkes Jakarta I Maintain project vehicle and repair as required. Maintain, repair and insure furniture and fittings for classrooms, offices, clinics and workshops as required. Additional furniture required for increased work capacity will be sourced by Poltekkes Kemenkes Jakarta I

2

3

4

5

2015

Maintain, repair and insure workshop equipment. All equipment purchased by Exceed to support the implementation of the program shall be stated on the asset lists.

A A1. Inventory Expenditure

Activities

1

No/ID Prog.

II. Program Scope:

1,500

1,000

1,500

1,500

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Estimated Fund (in USD) 2016 2017

500

-

500

500

500

2018

2

Note

Halaman

78


No cost implication

No cost implication

No cost implication

6,000 2,000

35,000

7,000 2,000 1,000

1,500

Selection of students will be adjusted according to agreed mechanism. Students enrolled at JSPO get a stipend according to agreed crieteria that had been discussed between Exceed and Poltekkes Kemenkes Jakarta I Student classroom teaching materials and books for library are maintained Student toolkits for workshop are purchased Support student’s travel (for those who stayed outside Jabodetabek) for one trip per year. Medical insurance start from 1st Intake students will be provided

3

4

5

6

7

8

500

1,500

1,000

35,000

500

5,000

2

6,000

Support to cover external lecturer cost start from 1st Intake until 2nd Intake. Meanwhile, start from 3rd Intake Exceed will cover partially. Start from intake 9 Poltekkes will cover all

1,000

1,000

-

3,000

35,000

500

2,500

1,000

1,000

-

1,500

35,000

500

1,000

Cost will Cost will Cost will Cost will follow under follow under follow under follow under Program C Program C Program C Program C cost cost cost cost

No cost implication

1

A2. Student training Cat I/ D4

Develop list of assets

Curriculum will be developed according to ISPO requirements and Indonesian Regulation

6

3


Halaman

79

Expatriate expenditures Develop expatriate staff data and job description. Guarantee faculty meet national/international requirements for teaching PO and maintain up-to-date knowledge of PO

Working Visa

2

3

4

A4. Expatriate Personnel

Model patients are recruited and paid a stipend to act as teaching subjects following start of practical P&O training

1

1

350,000

4,500

2,500

Uniforms and protection cloth

11 A3. Patient Costs

500

Matriculation Class Provided

10

30,000

Operational Overhead (student dormitory)

9

300,000

3,000

1,500

500

30,000

300,000

2,000

1,500

-

30,000

150,000

1,000

1,500

-

30,000

4

Exceed covers all expenditures regarding legal documents for expatriates

Exceed covers all cost

Exceed covers all cost Exceed covers all cost

Halaman

80

Juknis Kerjasama Poltekkes Kemenkes dengan Pihak Luar Negeri Poltekkes Kemenkes Jakarta I administration and support staff

Technical staff responsible for workshop

Employ several JSPO top graduates Category 2 into the faculty and clinic in JSPO

Continuing professional development for all staffs

2

3

4

5

Exceed administration and support staff

1

A5. Local Staff

Tax Status

5

3,000

72,000

70,000

2,500

86,000

84,000

2,000

86,000

Poltekkes covers all

100,000

2,000

86,000

120,000

5

Exceed covers all expenditures regarding the obtaining of tax free status


Halaman

81

(Objectives Program 2) To develop Orthotist Prosthetist profession in Indonesia

7

6

5

4

3

2

1

B

4

3

Employment of graduates (Cat 2 and Cat 1)

Patients and students follow the administrative regulations of Fatmawati Hospital and Poltekkes B To raise awareness about the importance of PO profession through ISPO Indonesia and IOPI To raise awareness about the importance of PO in the multidisciplinary rehabilitation team National competency exam To implement Tri Darma Perguruan Tinggi : Education and Learning, Research, and Community Service To continue supporting PO graduates to ensure standard of service To encourage other facilities to adopt a Centre of Clinical Excellence (CCE) model currently being used by Poltekkes Kemenkes Jakarta I

Provide supervised PO service to patients

A6. Cooperation with Fatmawati Hospital To develop a national model for a centre of clinical excellency in PO between Fatmawati 1 Hospital and Jakarta I School of Prosthetics and Orthotics Provide supervised clinical experience to 2 students and graduates

Cost will follow under technical staff cost

12,000

Cost will follow under technical staff cost

8,000

Cost will Cost will follow under follow under Program B Program B cost cost

4,000

Cost will follow under Program B cost

Cost will Cost will follow under follow under technical technical staff cost staff cost

6,000

Cost will follow under Program B cost

6

Halaman

82


(Objectives Program 5) To send lecturer candidates to follow S2 (Master) education program abroad in line with the need of Orthotics Prosthetics lecturer in Indonesia.

(Objectives Program 4) To place all Orthotics Prosthetics Category 1 lecturer candidates, who has finished their education abroad in Orthotics Prosthetics study program in Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

(Objectives Program 3) To register the graduates from Poltekkes Kemenkes Jakarta as Category 1 from ISPO ISO Accreditation

2

3

2

1

E

1

To send D3 instructor to study Category I/S1 abroad

E To send Cat I instructor /S1 to study master programme abroad

To place graduates from abroad to Poltekkes Kemenkes Jakarta I

D

BANPT Accreditation

1

D

C All graduates from Poltekkes Kemenkes Jakarta I will be issued an education certificate from ISPO upon passing the JSPO final exam

C

Scholarship are offered from Mahidol University. Exceed facilitate and coordinate in selection and recruitment

15,000 Scholarship are offered from Mahidol University. Exceed facilitate and coordinate in selection and recruitment

30,000 Scholarship are offered from Mahidol University. Exceed facilitate and coordinate in selection and recruitment

-

-

-

4,000

15,000

3,000

-

-

4,000

Scholarship are offered from Mahidol University. Exceed facilitate and coordinate in selection and recruitment

3,000

-

4,500

-

-

5,000

-

6,000

7


Halaman

83

I.

F Import Prosthetic and Orthotic Components and Materials (tax free) in agreement with MoH Purchase materials sourced locally when possible Develop local manufacturing of components in collaboration with the private sector Promote and develop a differentiated service of PO technology - including range from low to high tech options Support technical training

F

1

2

3

4

5

55,000

50,000

35,000

30,000

-

30,000

Cost will Cost will Cost will Cost will follow under follow under follow under follow under Program B Program B Program B Program B cost cost cost cost Cost will Cost will Cost will Cost will follow under follow under follow under follow under Point A5. Point A5. Point A5. Point A5. No 5 cost No 5 cost No 5 cost No 5 cost

75,000

60,000

In order to develop prosthetic and orthotic education in Indonesia, the MoH in collaboration with an International NonGovernmental Organization from United Kingdom named as EXCEED, previously called The Cambodia Trust, to develop prosthetic and orthotic program in Poltekkes Kemenkes Jakarta I. In this case, EXCEED Indonesia is funded by The Nippon Foundation - an NGO from Japan- to provide technical assistance to Indonesia in the form of the development of health professionals in orthotic prosthetic, foreign experts, equipment and learning aids. 8

a. Introduction

1. EXCEED Indonesia with Ministry of Health RI (hereinafter referred to as “MoH”) will prepare an Activity Master Plan (Three-Year Action Plan) as a reference for the implementation of the program includes:

Activity Master Plan (Three-Year Action Plan)

C. MANAGEMENT

(Objectives Program 6) F. To develop the capacity of new technologies in the Orthotics Prosthetics, which can be applied in Indonesia.

Halaman

84


c.

9

Year 2018: Department of Orthotic Prosthetic in Poltekkes Kemenkes Jakarta I can be self-sufficient in terms of human resources and infrastructure.

End of year 2015/2016: The implementation of orthotics prosthetics education Category I WHO/ISPO Year 2016/2017: Conducting OP profession program. Accredited Category I WHO/ISPO Year 2017/2018: Fulfilment of human resources both educations or educational personnel

Target;

a. Development for Study Program in orthotic prosthetic Category I WHO / ISPO b. Development of Education for Professional orthotist prosthetist c. Poltekkes Kemenkes Jakarta I graduates will receive a registered certificate Category I WHO/ISPO.

b. Objective

After the first MoU ended in 2012, the cooperation between the MoH and The Cambodia Trust continued with the signing of the second MoU on 30 April 2012 with the same validity period that is three (3) years. The extension of the MoU (the third) will be followed because the fulfilment of human resource for local educators/lecturers and educational personnel with orthotic and prosthetic background has not been fulfilled yet. The third MoU is a continuation of the first and second MoU focused on transfering technology in both technology science and technology for orthotic prosthetic products.

The establishment of the Department of Orthotic Prosthetic is reinforced by the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No.: HK 03.05 / I / II / 4/00141/2009 that states the Establishment of the Department of orthotic prosthetic in Poltekkes Kemenkes Jakarta I on January 16, 2009.

The MoU is valid for three (3) years with the objective for Poltekkes Kemenkes Jakarta I to be accredited with International level Category II WHO/ ISPO.

In planning the formation and development of the Department of Orthotic Prosthetic for Diploma III studies, Poltekkes Kemenkes Jakarta I is set as the organizer. After a discussion with various stakeholders, on January 6 2009, Memorandum of Understanding (MoU) was signed between the Ministry of Health RI Cq Head of Development and Empowerment Human Resource of Health (BPPSDM) and Representatives from The Cambodia Trust in Indonesia.


Halaman

85

Lebor / Expert

Local personnel financed by The Cambodia Trust is currently 20 people

Lecturer from Foreign Workers is currently 6 people

10

With the accomplishment of implementing cooperation in education between EXCEED and Poltekkes Kemenkes Jakarta I in accordance with society needs both domestic and abroad.

Closing

2. The Activity Master Plan is signed by EXCEED Indonesia and MoH.

i.

National State Budget (PNBP) and EXCEED Indonesia

h. Financing

Target Group: Students Beneficiaries: Lectures, Lab. Instructor, technicians, community, stakeholder, Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

Location: Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta 1, Jl. Wijaya Kusuma Raya No.48, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan. 12430

9. Location and Target Group / Beneficiaries;

f.

Matrix Master Plan (PoA) attached

e. Activity

Being the best educational institution in Southeast Asia in the field of orthotics and prosthetics, producing graduates who are professionals in the field of orthotics and prosthetics with global perspective.

d. Expected results

Halaman

86


Introduction Objective Target Expected results Activity Labor / Expert The role of the Third Party Location and Target Group / Beneficiaries; Financing Schedule of Programs; and Closing

11

4. Annual Action Plan is a reference for EXCEED Indonesia and Poltekkes Kemenkes Jakarta I in the implementation of activities in each work area.

3. Annual Action Plan is signed by EXCEED Indonesia BPPSDM

2. Annual Action Plan is consulted by EXCEED Indonesia to BPPSDM

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)

II. Annual Action Plan 1. EXCEED Indonesia prepares Annual Action Plan as a reference in the implementation of programs in each area of work, which includes:

3. The Activity Master Plan is a reference in the preparation of the Annual Action Plan and is submitted to the Center for Internaional Cooperation (PKLN), BPPSDM, Poltekkes Kemenkes Jakarta I and EXCEED.


Halaman

87

12

1. MoH through Poltekkes Kemenkes Jakarta I to facilitate in optimizing the implementation of the program of cooperation, both at the central and local levels.

I. Central Level

D. IMPLEMENTATION

The location of EXCEED's program is at Poltekkes Kemenkes Jakarta I, in the province of DKI Jakarta.

IV. Location

1. To develop the Orthotics Prosthetics study program Categori 1 accredited by WHO/ISPO USD 2,244,000 2. To develop Orthotist Prosthetist profession USD 30,000 3. To register the graduates from Poltekkes Kemenkes Jakarta as Category 1 from ISPO. USD 17,000 4. To place all Orthotics Prosthetics Category 1 lecturer candidates, who have finished their education abroad in Orthotics Prosthetics study program in Poltekkes Kemenkes Jakarta I. USD 10,500 5. To send lecturer candidates to follow S2 (Master) education program abroad in line with the need of Orthotics Prosthetics lecture in Indonesia. USD 60,000 6. To develop the capacity of new technologies in the Orthotics Prosthetics, which can be applied in Indonesia. USD 335,000

The financing of the cooperative program is sourced from the budget of EXCEED estimated at USD 2,696,500 (Two million, six hundred ninety six thousand and five hundred USD) and can be increased or decreased in accordance with the program development for 3 (three) years with the following details:

III. Financing

Halaman

88


F.

I.

1.

EXCEED to prepare and to submit Quarterly and Annual Report to the MoH, with a copy to the Center for International Cooperation (PKLN). 13

Reporting

REPORTING AND PUBLICATION

6. The results of the final evaluation and meeting of Central Coordination Team is used as a basis in extending the MoU.

5. Central Coordination Team who conducts monitoring and evaluation on the progress of implementation of the programs / activities, provides recommendations to EXCEED and MoH.

3. Central Coordination Team can perform monitoring and evaluation of cooperation programs at locations / activities, according to the needs with state budget's expense and/or EXCEED'S, and can coordinate with EXCEED. 4. If necessary, EXCEED may invite individuals or independent institution for monitoring and to report to the MoH.

2. Central Coordination Team monitors and evaluates the implementation of development programs / activities of EXCEED three times during the period of the MoU or as need and other arrangement that may be discussed on the location of the program / activity that has been agreed upon at EXCEED's expense.

1. EXCEED and MoH agree on the programs / activities to be monitored and evaluated in Pltekkes Kemenkes Jakarta I.

E. MONITORING AND EVALUATION

6. Central Coordination Team conducts monitoring and evaluation of activities of the cooperation. 7. MoH with input from Central Coordination Team to submit EXCEED annual activity report through the Center for International Cooperation (PKLN) to institutions / agencies.

4. MoH through Poltekkes Kemenkes Jakarta I to facilitate and foster the Local Government in the working area in order to optimize the implementation of the annual activity. 5. MoH to coordinate the Central Coordination Team consisting of inter-ministry for effective implementation of MoU.

3. MoH through Poltekkes Kemenkes Jakarta I along with the relevant agencies to facilitate management of placement and extension of work permit of EXCEED's foreign experts at central level.

2. MoH through Poltekkes Kemenkes Jakarta I to disseminate information about the program of cooperation to the Provincial Government and District / City in the working area.


Halaman

89

If necessary, MoH can rquest incidental reports as needed to EXCEED.

k. Closing

j. Problems and solutions

i. Financing

h. The role of the Third Parties

g. Labor / experts that have been used

f. Activities that have been implemented

e. Location and Beneficiaries Groups

d. Outputs / results achieved

c. Target

b. Objective

14

This Program Direction is an integral part of the Memorandum of Understanding between the Ministry of Health or the Republic of Indonesia and EXCEED.

G. CLOSING

II. Publication 1. EXCEED to coordinate with the MoH related to the publications under to scope of cooperation which is set in the MoU. 2. EXCEED, together with the MoH, can form a joint publication regarding the results of the implementation the cooperation program.

4.

The Quarterly Report and Annual Report, containing:

3.

a. Introduction

The Quarterly Report includes a summary of activities.

2.


Halaman

91

Halaman

92



Halaman

93

Halaman

94



Halaman

95

Halaman

96



Halaman

97

Halaman

98



Halaman

99

Halaman

100



Halaman

101

Nat. Taipei Univ of Nursing & Health Science

Halaman

102



Halaman

103

Halaman

104



Halaman

105

Halaman

106



Halaman

107

Halaman

108



Halaman

109

Halaman

110



Halaman

111

TIM PENYUSUN Pembina: Drg. Usman Sumantri, M.Sc Pengarah: dr. Achmad Soebagjo Tancarino, MARS Ucapan terima kasih: Direktorat Jenderal Kelembagaan dan Kerjasama, Kemenristek Dikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristek Dikti Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kemenkes Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes Inspektorat Jenderal, Kemenkes Hukormas, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Kontributor Pusat: Sidin Hariyanto, SKM, M.Pd Yetty Azriani, DCN, MPH Asep Fithri Hilman, SSi, M.Pd dr. Sheila Kadir M. Biomed dr. Ita Dahlia, M.HKes Arief Widjaya, SST, MKM Hasmiati Sessu, SST, MKM Ns. Izzana Anggriani, S.Kep, MPH Asri Hendrasari, SST Drs. Samidi Matadih Dede Hendarin Sanis

Kontributor Daerah: Joko Susilo.SKM.M.Kes, Yanuar Amin.SST, Sari Hastuti, SSiT, MPH (Poltekkes Kemenkes Yogyakarta) Yupi Supartini, S.Kp., MSc, Rozi Efendi. AMAK (Poltekkes Kemenkes Jakarta III) Arief Jauhari.Ssi.MKK, Drg.Ima Hariyati. MKM (Poltekkes Kemenkes Jakarta II) Wahyu Widagdo.SKM.M.Kes, Indrayati Fadjeri.S.SiT.M.Kes (Poltekkes Kemenkes Jakarta I) M. Mudatsir Syatibi, M.Kes, Yuyun Setyorini S.Kep, M.Kep, Sukadarwanto, SKM, M.Kes (Poltekkes Kemenkes Surakarta) Dr. Dewa Gede Hari Wisena.ST.MT, Setiawan,SKM.M.Psi, Dr. Khambali, ST, MPPM (Poltekkes Kemenkes Surabaya) Drg. Irma Haida Yuliana.S.M.Hkes, Anton Kristiono SKM, M.Kes (Poltekkes Kemenkes Semarang) Yefrida Rustam SH, M.Kes, Neni Fitra Hayati.S.SiT.M.Kes (Poltekkes Kemenkes Padang) I Nyoman Gejir.SSiT.M.Kes, I Nyoman Wirata.SKM.M.Kes (Poltekkes Kemenkes Denpasar) H. Muhammad Nur SST, M.Kes, Ir. Agustian Ipa, M.Kes (Poltekkes Kemenkes Makassar) Rommy David Watasuke.Ssi, Elsivi Kulas.SST.M.Kes (Poltekkes Kemenkes Manado) Tarjuman.SKp.MNS, Isa Insanudin.SST.MKM (Poltekkes Kemenkes Bandung) Abdul Khair.SKM.Msi, Helda Rosiana, SKM (Poltekkes Kemenkes Banjarmasin) Zainal Akhmadi.SH.M.Kes, Syaiful Akbar.SH (Poltekkes Kemenkes Pontianak) Dr.Betty Yosephin.MKM, Eliana SKM.MPH (Poltekkes Kemenkes Bengkulu) Soep.SKp.M.Kes, Elizawarda.SKm.M.Kes (Poltekkes Kemenkes Medan)

Sub Bidang Kemitraan, Pusdik SDM Kesehatan. Jl. Hang Jebat III/F.3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120. Telepon (021) 7245517, 72797302, Fax (021) 7398950, Email: [email protected]

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Recommend Documents