Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal Kemenkes Nomor : HK.02.03/1 .1/7532/2012
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Resiko serta penataan pengelolaan aset. d. Reviu penyusunan perencanaan anggaran tahun 2014
KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2013
Inspektorat Jenderal akan melaksanakan kegiatan reviu penyusunan perencanaan anggaran tahun 2014 di masing masing unit utama atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan penyusunan perencanaan anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2014 .
BABI PENDAHULUAN
e. Gelar Pengawasan Gelar Pengawasan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan hasil audit, baik audit reguler maupun audit dengan tujuan tertentu/audit investigasi .
A. Latar Belakang Reformasi Birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik . Titik berat dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis dan terpadu . Reformasi Birokrasi akan sulit terwujud bila tata kelola pemerintahan masih terdapat peluang terhadap praktik-praktik Kolusi , Korupsi dan Nepotisme (KKN).
2. Peningkatan Peran APIP Sebagai Quality Assurance (Penjamin Mutu) dalam Mendukung Reformasi Birokrasi a. Penyusunan Pedoman Inspektorat Jenderal sebagai quality assurance dan consulting. b. Peningkatan Pendampingan Pelaksanaan SPIP c. Penguatan peran Tim Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa d. Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan dengan ruang lingkup: 1) Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat 2) Pembinaan teknis penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit 3) Pembinaan Satuan Pemeriksa Internal (SPI ) Satker BLU e. Pengawasan program prioritas Kementerian Kesehatan yaitu : Jamkesmas, Jampersal dan BOK .
16 Kebijakan Pengawasan Inspektorat lendercil Kemenkes 2013
'\ •I
Dalam rangka mendukung terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan , Inspektorat Jenderal (ltjen) dapat berkontribusi nyata dalam mengawal dan memastikan jalannya proses Reformasi Birokrasi. Hal tersebut diwujudkan dalam peningkatan peran Inspektorat Jenderal dalam memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan Kementerian Kesehatan , sekaligus sebagai sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi karena kelemahan sistem maupun akibat tindak pelanggaran individu. Inspektorat Jenderal telah melakukan perubahan paradigma dari Institusi yang semula hanya berperan sebagai Watchdog, saat ini bertambah perannya menjadi konsultan dan Quality 1 Kebija kan Pengawasan Inspektorat lenderal Kemenkes 2013
Assurance (katalisator). Sejalan deng an Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan Audit; Reviu Lapora n Keuangan ; Evaluasi; Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja serta berperan sebagai Konsultan (memberikan solusi) dan Quality Assurance (memberikan pendapat/jaminan).
Oengan mempertimbangkan hasil Anal isis SWOT (kel emahan , kekuatan , tantangan , dan peluang) pada Inspektorat Jenderal disusunlah Kebijakan Pengawasan Tahun 2013 yang merupakan penjabaran Ren cana Aksi Program (RAP) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2010 2014, yang mengacu pada Renstra 2010 2014, sesuai dengan tupoksi Itjen.
B. Ruang Lingkup
Kebijakan Pengawasan merupakan acuan pelaksanaan program pengawasan Inspektorat Jenderal Kemenkes yang efektif memberi kontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) , terciptanya aparatur yang akuntabel , bersih , bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Kementerian Kesehatan . Pengawasan dilakukan terhadap unit utama beserta UPT, pengelola dana Oekonsentrasi (OK) dan Tugas Pembantuan (TP) , serta Bantuan Sosial (Bansos) untuk memastikan program-program prioritas Kementerian Kesehatan berjalan efektif, efisien dan ekonomis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
2 Kebijokon Pengowoson Inspektorat le nderal Kemenkes 2013
b. Pema ntauan dan Evaluasi Pem antaua n dan evaluasi dimaksudkan untuk mendorong satuan kerja agar lebih meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan . Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal yaitu : 1) Pemantauan/evaluas i SPIP di Lingkungan Kementerian Kesehatan 2) Pemantauan/evaluas i Tindak Lanjut atas laporan hasil audit APF 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja c. Reviu Laporan Keuangan Salah satu tugas Inspektorat Jenderal dalam mendorong Kementerian Kesehatan menyusun laporan keuangan sesua i Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu dengan melakukan reviu terhadap laporan keuangan berdasarkan PP NO .8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah . Inspektorat Jenderal berkewajiban untuk melakukan reviu terhadap laporan keuangan Kementerian Kesehatan yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dikonsolidasikan sebagai bagian pertanggungjawaban ke uangan pemerintah. Reviu bertujuan untuk mem berikan keyakinan akurasi , keanda lan dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan . Sasaran reviu adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan Kementerian Kesehatan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Oalam rangka meminimalkan tingkat kesalahan dan penyimpangan dalam laporan 'keuangan maka Inspektorat Jenderal melakukan pendampingan awal proses pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan dan
lS Keb ijokon Pengo wason Inspektorat l enderal Kemenkes 2013
kinerja terhadap satuan kerja di lingkungan Litbangkes (Kantor Pusat dan Kantor Daerah).
c. Maksud dan Tujuan
Badan
Kebijakan pengawasan dimaksudkan memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam pengawasan kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan .
8. Direktorat Jenderal PP & PL Pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal PP & PL meliputi reviu 'Iaporan keuangan, evaluasi akuntabilitas kinerja dan audit 'kinerja terhadap satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal PP & PL (Kantor Pusat, Kantor Daerah , Satuan Kerja penerima dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan).
•
•
1. Menetapkan kebijakan , program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan tahun 2013. 2. Pelaksanaan pengawasan berkesinambungan.
D. Kegiatan Pengawasan 2013
dan
14 Kebijakan Pengawasa n Inspektorat lendera l Kemenkes 2013
efektif, efisien,
dan
4. Optimalisasi peran Inspe'ktorat Jenderal Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 .
Pendampingan
a. Audit Audit dilaksanakan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan program/kegiatan di seluruh satker telah memenuhi aspek efektifitas , efisiensi, ekonomis dan mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Kegiatan audit meliputi : 1) Audit Reguler yaitu audit terhadap Unit Utama, Satker Vertikal, Satker Penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan , Pelayanan Kesehatan Haji 2) Klarifikasi, Audit dengan Tujuan Tertentu/Audit Investigasi yang dilaksanakan atas instruksi pimpinan, pengaduan masyarakat, Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler yang perlu pemeriksaan lebih lanjut. 3) Joint Audit dengan APIP lain meliputi audit terhadap pelaksanaan program Jamkesmas, Jampersal dan BOK.
yang
3. Dasar penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2013 .
Berdasarkan kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI tahun 2013, selanjutnya disusun kegiatan -kegiatan sebagai berikut: 1. Peningkatan Pengawasan Penyusunan Laporan Keuangan
Tujuan Kebijakan Pengawasan Tahun 2013 adalah :
D. Pengertian·pengertian
1. Pengawasan Fungsional atau Wasnal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional , baik intern maupun ekstern pemerintah, terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat, agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang undangan.
,I
2. Pengawasan Masyarakat atau Wasmas adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah, disampaikan secara lisan atau tulisan kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan , berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau pengaduan yang bersifat membangun, baik secara langsung maupun melalui media massa.
3 Kebij akan Pengawasan Inspektarat lenderal Kemenkes 2013
3. Apa rat Pengawas Intern Pem erintah (API P) adalah instansi pem erintah yang mem punyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern. 4. Auditor adalah pejabat fungsional PNS di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang undangan. 5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyak inan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien , keandalan pelaporan keuangan , pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. 6. Audit Kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek ekonomis , efisien , dan efektif. 7. Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja , antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan. 8. Klarifikasi adalah proses penjernihan atau kegiatan yang berupa permintaan penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya serta dapat dijadikan sebagai bahan audit. 9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti -bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan terse but telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan , standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
3. Direktorat Jenderal Bi na Upaya Keseh atan Pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan meliputi reviu laporan keuangan , evaluasi akuntabilitas kinerja dan audit kinerja terhadap satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina LJpaya Kesehatan (Kantor Pusat, Kantor Daerah, Satuan Kerja penerima dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) . 4. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kese hatan Ibu dan Anak Pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina G izi dan Kesehatan Ibu dan Anak meliputi reviu laporan keuangan , evaluasi akuntabilitas kinerja dan audit kinerja terhadap satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (Kantor Pusat, Kantor Daerah , Satuan Kerja penerima dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ). 5. Direktorat Jenderal Binfar & Alkes Pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Binfar & Alkes meliputi .reviu laporan keuangan , evaluasi akuntabilitas kinerja dan audit kinerja terhadap satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Binfar & Alkes (Kantor Pusat dan Satuan Kerja penerima dana Dekonsentrasi ). 6. Badan PPSDM Kesehatan Pengawasan di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan meliputi reviu laporan keuangan , evaluasi akuntabil itas kinerja dan audit kinerja terhadap satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan (Kantor Pusat, Kantor Daerah , dan Satuan Kerja penerima dana Dekonsentrasi) . 7. Badan Litbangkes
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor
4 Kebijakan Pengawasan Inspektorat len dera l Kem enkes 2013
Pengawasan di lingkungan Badan Litbangkes meliputi reviu laporan keuangan , evaluasi akuntabilitas kinerja dan audit
13 Ke bijakan Pengawasan Inspektorat lenderal Kemenkes 2013
b.
Pengembangan SIM Pengawasan (SIM Keuangan , Renwas, Tata Persuratan , EDMS).
yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan .
TLHP,
11 . Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
c. Sosialisasi Bidang Pengawasan Media elektronik dan cetak (website , inforwas, leaflet, banner dlJ ). d. Penguatan Satuan Pemeriksa Internal (SPI ) pada satker Badan Layanan Umum teknik (bimtek), Koordinasi Melalui bimbingan Pengawasan pad a satker BLU diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM SPI sebagai perpanjangan tangan Itjen pad a satker BLU .
•
c'l
13. Satuan Kerja adalah unit organisasi yang melaksanakan administrasi tertentu dan tidak memenuhi unsur yang menangani urusan kepegawaian , keuangan , perlengkapan , dan administrasi umum .
e. Peningkatan SDM Penunjang Kegiatan peningkatan SDM dilaksanakan melalui Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan , Kepegawaian , Pelayanan Prima , Keuangan , ArsiplTata Usaha , dll.
C.
12. Satuan Organisasi adalah unit organisasi dimana diselenggarakan kegiatan-kegiatan administrasi yang di dalamnya terdapat pejabat-pejabat yang mengurusi administrasi kepegawaian , keuangan, perlengkapan , dan administrasi umum .
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional , tugas teknis penunjang , dan tugas teknis yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
Sasaran Pengawasan
1. Sekretariat Jenderal 15. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi , tidak termasuk dana yang dilaksanakan untuk instansi vertikal pusat dan di daerah .
Pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal meliputi reviu laporan keuangan , evaluasi akuntabilitas kinerja dan audit kinerja terhadap satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal (Kantor Pusat dan Satuan Kerja penerima dana Dekonsentrasi ).
• 2. Inspektorat Jenderal Pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal meJiputi audit kinerja terhadap Sekretariat Itjen, Inspektorat I, Inspektorat II , Inspektorat III , Inspekto rat IV, dan Inspektorat Investigasi.
12 Kebijakan Pengawasan Inspektora t l enderal Kemen kes 2013
~I
16. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dalam rangka tugas pembantuan . 17. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang , mengubah , memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional , bersih , efisien , efektif, dan produktif).
5 Kebijakan PengawGsan Inspektorat l endera ! Kemenkes 2013
18. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah salah satu opini yang diberikan oleh BPK sebagai hasil au dit laporan keuangan terhadap satuan kerja pada tahun tertentu. 19. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bentuk perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelo'laan dan pengendalian sumber daya pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan. 20. Zona Integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu K1L/Prov/Kab/Kota yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. 21 . Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional di antara 80 dan 90.
Pengaduan Masyarakat Terpadu . Dalam pelaksanaann ya dilakukan berda sarkan Permenkes No . 49 Tahun 201 2, tanggal 4 Desember 2012 tenta ng Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kemenkes . g. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1) Mendorong pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 . 2) Penerapan PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI P) di lingkungan Kementerian Kesehatan. 3) Mengoptimalkan peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG ). 4) Mendorong peningkatan pelaporan LHKPN . 5) Mendorong terbentuknya WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Kesehatan . 6) Mendorong implementasi pelaksanaan Reformas i Birokrasi di Kementerian Kesehatan melalui : a) Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. b) Pembentukan agent of change dan assessor di seluruh unit utama untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi . 2. Kegiatan Penunjang a. Peningkatan SDM Peningkatan kualitas SDM pengawasan dilakukan melalui Diklat Substansi Aud it, seminar, Workshop Pengawasan dan Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA), baik yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri .
6 Kebijakan Pengawas an Inspektorat Jenderol Kemenkes 2013
11 Kebijokan Pengawosan In spektorot JencIerO! Kemenkes 2013
melaksanakan kegiatan reviu penyusunan perencanaan anggaran tahun 2014 di masing masing unit utama atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan . Oleh sebab itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan akan melakukan penelahaan terhadap perencanaan anggaran terlebih dahulu sebelum dilakukan penelahaan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan . d. Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APF
BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN T AHUN 2013
A.
T
Tujuan Pengawasan
Tujuan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah :
'I
1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan , kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dan fungsi Kementerian penyelenggaraan tugas Kesehatan .
Salah satu tugas Inspektorat Jenderal adalah memastikan bahwa satuan kerja menindaklanjuti rekomendasi atau saran hasil aud it internal maupun eksternal. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal Kemenkes mempunyai peran yang sangat penting dalam memantau percepatan tindak lanjut, sehingga tindak lanjut dapat terlaksana tepat waktu sesuai ketentuan . Percepatan tindak lanjut dilakukan melalui pemantauan dan pemutakhiran data , serta dilakukan bimbingan teknis dalam rangka memberikan masukan kepada satker untuk penyelesaian tindak lanjut hasil audit yang dilakukan secara berkala .
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas serta pengendalian intern dan manajemen risiko dalam dan fungsi Kementerian penyelenggaraan tugas Kesehatan . 3. Meningkatkan kualitas tat a kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang akuntabel.
B.
Arah Kebijakan Pengawasan
e. Kerjasama Pengawasan dengan APIP lain Kerjasama pengawasan dilakukan dengan aparat pengawasan lain , baik dari intern maupun ekstern pemerintah. f. Penanganan pengaduan masyarakat Dalam rangka meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat, Kementerian Kesehatan telah membentuk tim untuk menangani pengaduan masyarakat berdasarkan Kepmenkes NO.134/MENKES/SKIIII/2012, tanggal 21 Maret 2012 tentang Tim Penanganan 10 Kebijakan Pengawasan InspektoraTJenderal Kemenkes 2013
Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dituntut untuk terus mengawal perjalanan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan , hal terse but dilakukan melalui peningkatan peran dan fungsi pengawasan yang mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) , memastikan pelayanan publik dilaksanakan sesuai kebijakan dan rencana yang ditetapkan serta mendorong agar tujuan pembangunan kesehatan dapat dicapai secara hemat, efisien , efektif, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
7 Kebijakan Pengawasan Inspektora t len deral kem enkes 2013
Kebijakan pengawasan Iljen Kementerian Kesehatan tahun 20 13 ditetapkan untuk memberika n arah dan acuan bagi Inspektorat Jenderal dalam melakukan keg iatan pengawasan secara efektif dan efisien melalui :
1) Peningkatan kualitas laporan keuangan Dalam rangka meningkatkan OPInI Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan tahun 2013 , Inspektorat Jenderal akan melaksanakan kegiatan reviu atas Laporan Keuangan Kemenkes tahun 2012 semester II dan Laporan Keuangan tahun 2013 semester I. Reviu laporan keuangan bertujuan memberikan keyakinan tentang akurasi , keandalan dan keabsahan informasi yang disajikan pad a Ilaporan keuangan sehingga laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
1. Kegiatan Pokok a. Peningkatan peran Inspektorat Jenderal sebagai konsultan dan katalisator disamping berperan sebagai watchdog . Adapun pengertian peran-peran terse but yakni : Konsultan, yaitu memberikan arah/petunjuk kepada suatu masalah agar kebijakan yang ditempuh obyek pengawasan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . • Katalisator, yaitu senantiasa mendorong/memacu terjadinya perubahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. • Watchdog, yaitu mengawasi jalannya roda organisasi dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan . •
2) Pendampingan berbasis risiko
penyusunan laporan keuangan
Dilakukan dengan cara mendampingi penyusunan laporan keuangan dalam setiap satuan kerja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sehingga terselenggara laporan keuangan yang akuntabel dan evidence. 3)
Pengamanan aset Kementerian Kesehatan
b. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan 1) Peningkatan pengawasan terhadap program kesehatan prioritas. 2) Penetapan sasaran/objek audit berdasarkan penilaian risiko. 3) Konsisten pada pedoman pengawasan .
Pengamanan aset Kementerian Kesehatan dilakukan dalam upaya mendorong terselenggaranya penatausahaan dan tata kelola aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengawal proses hibah BMN pada masing-masing unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada Pemerintah Daerah.
c. Peningkatan Opini Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) , melalui :
4) Reviu penyusunan perencanaan anggaran tahun 2014 Dalam rangka meningkatkan penyusunan perencanaan anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2014, Inspektorat Jenderal akan 9
8 Keb ijakon Pengawoson Inspektorat Jenderal Kemenkes 2013
Kebijakan Pengawoson Inspektorat Jenderal Kemenkes
2'OI3
Kebijakan pengawasan Iljen Kementerian Kesehatan tahun 20 13 ditetapkan untuk memberika n arah dan acuan bagi Inspektorat Jenderal dalam melakukan keg iatan pengawasan secara efektif dan efisien melalui :
1) Peningkatan kualitas laporan keuangan Dalam rangka meningkatkan OPInI Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan tahun 2013 , Inspektorat Jenderal akan melaksanakan kegiatan reviu atas Laporan Keuangan Kemenkes tahun 2012 semester II dan Laporan Keuangan tahun 2013 semester I. Reviu laporan keuangan bertujuan memberikan keyakinan tentang akurasi , keandalan dan keabsahan informasi yang disajikan pad a Ilaporan keuangan sehingga laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
1. Kegiatan Pokok a. Peningkatan peran Inspektorat Jenderal sebagai konsultan dan katalisator disamping berperan sebagai watchdog . Adapun pengertian peran-peran terse but yakni : Konsultan, yaitu memberikan arah/petunjuk kepada suatu masalah agar kebijakan yang ditempuh obyek pengawasan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . • Katalisator, yaitu senantiasa mendorong/memacu terjadinya perubahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. • Watchdog, yaitu mengawasi jalannya roda organisasi dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan . •
2) Pendampingan berbasis risiko
penyusunan laporan keuangan
Dilakukan dengan cara mendampingi penyusunan laporan keuangan dalam setiap satuan kerja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sehingga terselenggara laporan keuangan yang akuntabel dan evidence. 3)
Pengamanan aset Kementerian Kesehatan
b. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan 1) Peningkatan pengawasan terhadap program kesehatan prioritas. 2) Penetapan sasaran/objek audit berdasarkan penilaian risiko. 3) Konsisten pada pedoman pengawasan .
Pengamanan aset Kementerian Kesehatan dilakukan dalam upaya mendorong terselenggaranya penatausahaan dan tata kelola aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengawal proses hibah BMN pada masing-masing unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada Pemerintah Daerah.
c. Peningkatan Opini Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) , melalui :
4) Reviu penyusunan perencanaan anggaran tahun 2014 Dalam rangka meningkatkan penyusunan perencanaan anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2014, Inspektorat Jenderal akan 9
8 Keb ijakon Pengawoson Inspektorat Jenderal Kemenkes 2013
Kebijakan Pengawoson Inspektorat Jenderal Kemenkes
2'OI3
melaksanakan kegiatan reviu penyusunan perencanaan anggaran tahun 2014 di masing masing unit utama atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan . Oleh sebab itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan akan melakukan penelahaan terhadap perencanaan anggaran terlebih dahulu sebelum dilakukan penelahaan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan . d. Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APF
BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN T AHUN 2013
A.
T
Tujuan Pengawasan
Tujuan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah :
'I
1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan , kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dan fungsi Kementerian penyelenggaraan tugas Kesehatan .
Salah satu tugas Inspektorat Jenderal adalah memastikan bahwa satuan kerja menindaklanjuti rekomendasi atau saran hasil aud it internal maupun eksternal. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal Kemenkes mempunyai peran yang sangat penting dalam memantau percepatan tindak lanjut, sehingga tindak lanjut dapat terlaksana tepat waktu sesuai ketentuan . Percepatan tindak lanjut dilakukan melalui pemantauan dan pemutakhiran data , serta dilakukan bimbingan teknis dalam rangka memberikan masukan kepada satker untuk penyelesaian tindak lanjut hasil audit yang dilakukan secara berkala .
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas serta pengendalian intern dan manajemen risiko dalam dan fungsi Kementerian penyelenggaraan tugas Kesehatan . 3. Meningkatkan kualitas tat a kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang akuntabel.
B.
Arah Kebijakan Pengawasan
e. Kerjasama Pengawasan dengan APIP lain Kerjasama pengawasan dilakukan dengan aparat pengawasan lain , baik dari intern maupun ekstern pemerintah. f. Penanganan pengaduan masyarakat Dalam rangka meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat, Kementerian Kesehatan telah membentuk tim untuk menangani pengaduan masyarakat berdasarkan Kepmenkes NO.134/MENKES/SKIIII/2012, tanggal 21 Maret 2012 tentang Tim Penanganan 10 Kebijakan Pengawasan InspektoraTJenderal Kemenkes 2013
Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dituntut untuk terus mengawal perjalanan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan , hal terse but dilakukan melalui peningkatan peran dan fungsi pengawasan yang mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) , memastikan pelayanan publik dilaksanakan sesuai kebijakan dan rencana yang ditetapkan serta mendorong agar tujuan pembangunan kesehatan dapat dicapai secara hemat, efisien , efektif, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
7 Kebijakan Pengawasan Inspektora t len deral kem enkes 2013
18. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah salah satu opini yang diberikan oleh BPK sebagai hasil au dit laporan keuangan terhadap satuan kerja pada tahun tertentu. 19. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bentuk perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelo'laan dan pengendalian sumber daya pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan. 20. Zona Integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu K1L/Prov/Kab/Kota yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. 21 . Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional di antara 80 dan 90.
Pengaduan Masyarakat Terpadu . Dalam pelaksanaann ya dilakukan berda sarkan Permenkes No . 49 Tahun 201 2, tanggal 4 Desember 2012 tenta ng Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kemenkes . g. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1) Mendorong pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 . 2) Penerapan PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI P) di lingkungan Kementerian Kesehatan. 3) Mengoptimalkan peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG ). 4) Mendorong peningkatan pelaporan LHKPN . 5) Mendorong terbentuknya WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Kesehatan . 6) Mendorong implementasi pelaksanaan Reformas i Birokrasi di Kementerian Kesehatan melalui : a) Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. b) Pembentukan agent of change dan assessor di seluruh unit utama untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi . 2. Kegiatan Penunjang a. Peningkatan SDM Peningkatan kualitas SDM pengawasan dilakukan melalui Diklat Substansi Aud it, seminar, Workshop Pengawasan dan Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA), baik yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri .
6 Kebijakan Pengawas an Inspektorat Jenderol Kemenkes 2013
11 Kebijokan Pengawosan In spektorot JencIerO! Kemenkes 2013
b.
Pengembangan SIM Pengawasan (SIM Keuangan , Renwas, Tata Persuratan , EDMS).
yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan .
TLHP,
11 . Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
c. Sosialisasi Bidang Pengawasan Media elektronik dan cetak (website , inforwas, leaflet, banner dlJ ). d. Penguatan Satuan Pemeriksa Internal (SPI ) pada satker Badan Layanan Umum teknik (bimtek), Koordinasi Melalui bimbingan Pengawasan pad a satker BLU diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM SPI sebagai perpanjangan tangan Itjen pad a satker BLU .
•
c'l
13. Satuan Kerja adalah unit organisasi yang melaksanakan administrasi tertentu dan tidak memenuhi unsur yang menangani urusan kepegawaian , keuangan , perlengkapan , dan administrasi umum .
e. Peningkatan SDM Penunjang Kegiatan peningkatan SDM dilaksanakan melalui Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan , Kepegawaian , Pelayanan Prima , Keuangan , ArsiplTata Usaha , dll.
C.
12. Satuan Organisasi adalah unit organisasi dimana diselenggarakan kegiatan-kegiatan administrasi yang di dalamnya terdapat pejabat-pejabat yang mengurusi administrasi kepegawaian , keuangan, perlengkapan , dan administrasi umum .
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional , tugas teknis penunjang , dan tugas teknis yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
Sasaran Pengawasan
1. Sekretariat Jenderal 15. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi , tidak termasuk dana yang dilaksanakan untuk instansi vertikal pusat dan di daerah .
Pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal meliputi reviu laporan keuangan , evaluasi akuntabilitas kinerja dan audit kinerja terhadap satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal (Kantor Pusat dan Satuan Kerja penerima dana Dekonsentrasi ).
• 2. Inspektorat Jenderal Pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal meJiputi audit kinerja terhadap Sekretariat Itjen, Inspektorat I, Inspektorat II , Inspektorat III , Inspekto rat IV, dan Inspektorat Investigasi.
12 Kebijakan Pengawasan Inspektora t l enderal Kemen kes 2013
~I
16. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dalam rangka tugas pembantuan . 17. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang , mengubah , memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional , bersih , efisien , efektif, dan produktif).
5 Kebijakan PengawGsan Inspektorat l endera ! Kemenkes 2013
3. Apa rat Pengawas Intern Pem erintah (API P) adalah instansi pem erintah yang mem punyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern. 4. Auditor adalah pejabat fungsional PNS di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang undangan. 5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyak inan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien , keandalan pelaporan keuangan , pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. 6. Audit Kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek ekonomis , efisien , dan efektif. 7. Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja , antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan. 8. Klarifikasi adalah proses penjernihan atau kegiatan yang berupa permintaan penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya serta dapat dijadikan sebagai bahan audit. 9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti -bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan terse but telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan , standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
3. Direktorat Jenderal Bi na Upaya Keseh atan Pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan meliputi reviu laporan keuangan , evaluasi akuntabilitas kinerja dan audit kinerja terhadap satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina LJpaya Kesehatan (Kantor Pusat, Kantor Daerah, Satuan Kerja penerima dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) . 4. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kese hatan Ibu dan Anak Pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina G izi dan Kesehatan Ibu dan Anak meliputi reviu laporan keuangan , evaluasi akuntabilitas kinerja dan audit kinerja terhadap satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (Kantor Pusat, Kantor Daerah , Satuan Kerja penerima dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ). 5. Direktorat Jenderal Binfar & Alkes Pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Binfar & Alkes meliputi .reviu laporan keuangan , evaluasi akuntabilitas kinerja dan audit kinerja terhadap satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Binfar & Alkes (Kantor Pusat dan Satuan Kerja penerima dana Dekonsentrasi ). 6. Badan PPSDM Kesehatan Pengawasan di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan meliputi reviu laporan keuangan , evaluasi akuntabil itas kinerja dan audit kinerja terhadap satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan (Kantor Pusat, Kantor Daerah , dan Satuan Kerja penerima dana Dekonsentrasi) . 7. Badan Litbangkes
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor
4 Kebijakan Pengawasan Inspektorat len dera l Kem enkes 2013
Pengawasan di lingkungan Badan Litbangkes meliputi reviu laporan keuangan , evaluasi akuntabilitas kinerja dan audit
13 Ke bijakan Pengawasan Inspektorat lenderal Kemenkes 2013
kinerja terhadap satuan kerja di lingkungan Litbangkes (Kantor Pusat dan Kantor Daerah).
c. Maksud dan Tujuan
Badan
Kebijakan pengawasan dimaksudkan memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam pengawasan kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan .
8. Direktorat Jenderal PP & PL Pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal PP & PL meliputi reviu 'Iaporan keuangan, evaluasi akuntabilitas kinerja dan audit 'kinerja terhadap satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal PP & PL (Kantor Pusat, Kantor Daerah , Satuan Kerja penerima dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan).
•
•
1. Menetapkan kebijakan , program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan tahun 2013. 2. Pelaksanaan pengawasan berkesinambungan.
D. Kegiatan Pengawasan 2013
dan
14 Kebijakan Pengawasa n Inspektorat lendera l Kemenkes 2013
efektif, efisien,
dan
4. Optimalisasi peran Inspe'ktorat Jenderal Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 .
Pendampingan
a. Audit Audit dilaksanakan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan program/kegiatan di seluruh satker telah memenuhi aspek efektifitas , efisiensi, ekonomis dan mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Kegiatan audit meliputi : 1) Audit Reguler yaitu audit terhadap Unit Utama, Satker Vertikal, Satker Penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan , Pelayanan Kesehatan Haji 2) Klarifikasi, Audit dengan Tujuan Tertentu/Audit Investigasi yang dilaksanakan atas instruksi pimpinan, pengaduan masyarakat, Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler yang perlu pemeriksaan lebih lanjut. 3) Joint Audit dengan APIP lain meliputi audit terhadap pelaksanaan program Jamkesmas, Jampersal dan BOK.
yang
3. Dasar penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2013 .
Berdasarkan kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI tahun 2013, selanjutnya disusun kegiatan -kegiatan sebagai berikut: 1. Peningkatan Pengawasan Penyusunan Laporan Keuangan
Tujuan Kebijakan Pengawasan Tahun 2013 adalah :
D. Pengertian·pengertian
1. Pengawasan Fungsional atau Wasnal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional , baik intern maupun ekstern pemerintah, terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat, agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang undangan.
,I
2. Pengawasan Masyarakat atau Wasmas adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah, disampaikan secara lisan atau tulisan kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan , berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau pengaduan yang bersifat membangun, baik secara langsung maupun melalui media massa.
3 Kebij akan Pengawasan Inspektarat lenderal Kemenkes 2013
Assurance (katalisator). Sejalan deng an Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan Audit; Reviu Lapora n Keuangan ; Evaluasi; Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja serta berperan sebagai Konsultan (memberikan solusi) dan Quality Assurance (memberikan pendapat/jaminan).
Oengan mempertimbangkan hasil Anal isis SWOT (kel emahan , kekuatan , tantangan , dan peluang) pada Inspektorat Jenderal disusunlah Kebijakan Pengawasan Tahun 2013 yang merupakan penjabaran Ren cana Aksi Program (RAP) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2010 2014, yang mengacu pada Renstra 2010 2014, sesuai dengan tupoksi Itjen.
B. Ruang Lingkup
Kebijakan Pengawasan merupakan acuan pelaksanaan program pengawasan Inspektorat Jenderal Kemenkes yang efektif memberi kontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) , terciptanya aparatur yang akuntabel , bersih , bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Kementerian Kesehatan . Pengawasan dilakukan terhadap unit utama beserta UPT, pengelola dana Oekonsentrasi (OK) dan Tugas Pembantuan (TP) , serta Bantuan Sosial (Bansos) untuk memastikan program-program prioritas Kementerian Kesehatan berjalan efektif, efisien dan ekonomis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
2 Kebijokon Pengowoson Inspektorat le nderal Kemenkes 2013
b. Pema ntauan dan Evaluasi Pem antaua n dan evaluasi dimaksudkan untuk mendorong satuan kerja agar lebih meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan . Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal yaitu : 1) Pemantauan/evaluas i SPIP di Lingkungan Kementerian Kesehatan 2) Pemantauan/evaluas i Tindak Lanjut atas laporan hasil audit APF 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja c. Reviu Laporan Keuangan Salah satu tugas Inspektorat Jenderal dalam mendorong Kementerian Kesehatan menyusun laporan keuangan sesua i Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu dengan melakukan reviu terhadap laporan keuangan berdasarkan PP NO .8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah . Inspektorat Jenderal berkewajiban untuk melakukan reviu terhadap laporan keuangan Kementerian Kesehatan yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dikonsolidasikan sebagai bagian pertanggungjawaban ke uangan pemerintah. Reviu bertujuan untuk mem berikan keyakinan akurasi , keanda lan dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan . Sasaran reviu adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan Kementerian Kesehatan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Oalam rangka meminimalkan tingkat kesalahan dan penyimpangan dalam laporan 'keuangan maka Inspektorat Jenderal melakukan pendampingan awal proses pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan dan
lS Keb ijokon Pengo wason Inspektorat l enderal Kemenkes 2013
Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal Kemenkes Nomor : HK.02.03/1 .1/7532/2012
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Resiko serta penataan pengelolaan aset. d. Reviu penyusunan perencanaan anggaran tahun 2014
KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2013
Inspektorat Jenderal akan melaksanakan kegiatan reviu penyusunan perencanaan anggaran tahun 2014 di masing masing unit utama atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan penyusunan perencanaan anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2014 .
BABI PENDAHULUAN
e. Gelar Pengawasan Gelar Pengawasan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan hasil audit, baik audit reguler maupun audit dengan tujuan tertentu/audit investigasi .
A. Latar Belakang Reformasi Birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik . Titik berat dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis dan terpadu . Reformasi Birokrasi akan sulit terwujud bila tata kelola pemerintahan masih terdapat peluang terhadap praktik-praktik Kolusi , Korupsi dan Nepotisme (KKN).
2. Peningkatan Peran APIP Sebagai Quality Assurance (Penjamin Mutu) dalam Mendukung Reformasi Birokrasi a. Penyusunan Pedoman Inspektorat Jenderal sebagai quality assurance dan consulting. b. Peningkatan Pendampingan Pelaksanaan SPIP c. Penguatan peran Tim Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa d. Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan dengan ruang lingkup: 1) Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat 2) Pembinaan teknis penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit 3) Pembinaan Satuan Pemeriksa Internal (SPI ) Satker BLU e. Pengawasan program prioritas Kementerian Kesehatan yaitu : Jamkesmas, Jampersal dan BOK .
16 Kebijakan Pengawasan Inspektorat lendercil Kemenkes 2013
'\ •I
Dalam rangka mendukung terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan , Inspektorat Jenderal (ltjen) dapat berkontribusi nyata dalam mengawal dan memastikan jalannya proses Reformasi Birokrasi. Hal tersebut diwujudkan dalam peningkatan peran Inspektorat Jenderal dalam memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan Kementerian Kesehatan , sekaligus sebagai sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi karena kelemahan sistem maupun akibat tindak pelanggaran individu. Inspektorat Jenderal telah melakukan perubahan paradigma dari Institusi yang semula hanya berperan sebagai Watchdog, saat ini bertambah perannya menjadi konsultan dan Quality 1 Kebija kan Pengawasan Inspektorat lenderal Kemenkes 2013
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online g. Penguatan Pengawasan Akunta bilitas Aparatur h. Penyusunan Profil Pengawasan Itjen Kemkes RI i. Penerapan Zona Integritas dan WBKIWBBM
f.
3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Pengawasan Dalam upaya peningkatan kuantitas dan kualitas serta profesionalisme SDM pengawasan Itjen dilakukan melalui : a. Rekruitmen SDM Pengawasan b. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawasan (Capacity Building) c. Pendidikan dan Pelatihan Eksternal d. Peningkatan Kompetensi SDM Perencanaan , Keuangan , Kepegawaian , dan Ketatausahaan e. Pembinaan Administrasi Kepegawaian f. Retensi , Klasifikasi , Registrasi , dan Penerapan Sistem Kearsipan g. Pen gembangan Sistem Informasi Manajemen
4. Perencanaan Program Pengawasan Lintas Program Dan Lintas Sektor
a. b. c. d.
Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pengawasan Rapat Kerja Pengawasan Rapat Koordinasi Pengawasan Kerjasama lintas program dan lintas sektor bidang pe ngawasan e. Pengumpulan Bahan Awal Pengawasan f. Pen yusunan , Pengolahan dan Analisa Data sebagai upa ya pelaksanaan tertib administrasi yang dilakukan secara berkala (bulanan , triwulanan dan tahunan )
17 Kebijokon Pengo wason InsjJektorat Jenderol Kemenkes 2013
5. Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Untuk meningkatkan Tlndak Lanjut Hasil Pengawasan
Aparat Pengawasan Fungsional (APF) yang belum di
tindaklanjuti maka dilakukan langkah-Iangkah percepatan
tindakla~utsebagaiberikut :
a. b. c. d.
Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemuktahiran Hasill Pengawasan dengan APF Meningkatkan Upaya Penyelesaian Tindak Lanjut Mendorong penyelesaian hasil pengawasan yang tidak
dapat ditindaklanjuti
6. Pengembangan
Komunikasi
dan
LAMPIRAN
Informasi
Pengawasan
Salah satu penunjang kelancaran pelaksanaan dan
peningkatan pengawasan adalah dengan tersedianya
informasi-informasi pengawasan melalui : a. Sarana informasi Itjen yaitu melalui Website Itjen Kemenkes yang terus di update b. Pengembangan dan update software, hardware Sistem
Informasi Manajemen (SIM)
c. Majalah Inforwas sebagai media komunikasi internal dan eksternal Inspektorat Jenderal d. Peningkatan penyebarluasan informasi pengawasan melalui media elektronik dan media cetak (leaflet,
brosur, banner, poster, bl.lku saku dll)
18 Kebijakan Pengawasan InspektoratJenaeral Kemenkes 2013
KEPUTUSANINSPEKTURJENDERAL .KEMENTERIAN KESEHATAN RI NOMOR~ :HK.02.03/I.1/75321l011 ~
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN
INSPEKTORATJENDERAL KEMENTERIAN KESEBATAN RI
. TABUN2013
Ketiga
Keempat
BAB III
Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud Diktum Ked ua agar digunak an sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan oleh aparatur pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI ; Keputusan ditetapkan.
ini
mulai
berlaku
pada
INDIKATOR KINERJA Inspektorat Jenderal telah menetapkan indikator kinerja dan target yang harus dicapai pad a tahun 2013 berdasarkan Rencana Aksi Program (RAP) Inspektorat Jenderal 2010-2014 . Adapun indkator yang telah ditetapkan meliputi: program dan kegiatan prioritas, sasaran, indikator outcome, indikator output serta target sebagai berikut :
tanggal
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27 Desember 2012
Ne
Inspektur Jenderal,
(r1\
PROGRAM I KEGIATAN P eni ngka t a n Pen g3wsan dan Akuntabilltas Aparatur Kementerlan Kese hatan
,
IPc ngnwasan dan pemb ,naa n pelaksa naan kebljaka n Ditjan BUlB Upaya Koseh ol an da n Sekrelana l Jenderul
hi Prayudha Ishak Djuarsa 195410011983111001
'fJogawnsan
dan pemn.I'\o.'\an
pltll.<'tils.nnaft" keb lja kn n Ollie" a,n a GlzJ dan KosoN.. tan lOU dan A,n.o k tUm In !lpok tor;:u J ('lOOt'H1~
3
d
OUTCOME I OUTPUT
M e n ,ngk atny a p e ngaw asan dan pem b inaan peia ksanaan kOblJa kan D illen 8 ina U paya Ke sehalan dan Sekm tanat Jenderal
Men~rlgTatnyS1ll pong4'W8!t.an (1tm I M'Jmb)n~ o 'l p"laksan;l a n ke b\J~ k
Ib\.I d il O Anall. d im In ....poktomt
Jarwerat
I P(!n~Fl\·.~n d an pembmaan
I M e.",ngkal.ll)~ pe nga~""3sandan polak sanaan ketwJa k BI"I D'lJen P P & pem binaa n p-eFaxsa n aa n ke blJ3 kan PL <ja n B a ltlba ngkes D rtJ ~ n PP & PL d ."ln B;:tlltba!1gkes
IPcl\ga.....Mt-l Md;1n ".·mbttutan pe l,"lk $Onaan k o tHlak;'"ln Onjon Gtn a K HI:;u ma"':.trl d~Ul Al kos d;:m a~ d Ll I1 P P SD MK
~I P(tng'Ut.utd,t d nn
in... e-sUg~GJ kjjalJ!i k a8\Js yang burlndlk;J'S1 moruytk an '1egaru dnn mongtranlWl l keliil1C8fSn l u g a s dan fung ~ i K fl mElntemm K n seltntn t1
Ot.kUllqrtll Irmmtjenlt1f1 dLln riola ksanll8n tuga& lekniS kl· n nya iJdtl.. proyhun P1wl'nglo:{II'11l P ongn w3$OJ1 dan AkuntOblllld-6 AO
TARGET
INDIKATOR
Meningkatnya pengawsan dan Perse nlase unit kerja yang m e n e r apka n akuntabilitas aparatur
admlnlstrasi yang akuntabe l K e menterian Kesehatan
IM6flln9k[l ltWO DOfl9""w.-I"l.lln dan 1}CImt;>llliJOC,l pelo. lo. s.Eln ~1n n keblJllrkstl l'J i lj '~ n Ehra-.
M~l l ny \t O l n'f.1
pangu5utr.m dan
.moBsllgB51 k asus-kasus yang m eruglk3n negara dan m eng hamba t k alan camn. tugas dnn fung sa Ke rnen h~r1an K e.sat18ta n be nndl~i
M I"l.ng~ l F'lvtt dukungal"l rnana Jomon d an pelak&a.nauF'l lugas Ic l(.nis loIinny a p ada P rogra m P eningkClli:Jfl Peng awasan dan A lo, untabd rt<..l~ Apa ratur Ke menterla/l Keseha tan
t. Jurnlilh Satuan KOIJ9 di llngirungiin DilJen Billa Upaya Ke seha ton dan S AIJEm
2013 75
' 90
yang dl8valua sl laporan .....'narJa d.an keua ngarmya untuk memperoleh optnl waJar Tllnpa Pengccualw n (WTP) 2 . Persa n ta se te moa ll la peran h asll pengawa san yang dJlind aklan}tl ti
70
1 J umleh S3tU:ln K arja d. flngkungAn O!lJ~ r\ 8'1'\8 G
45
2 . P~ n W50 tctnuan laporon ha~' pc ng ilws aan yung d,lin!1il \d
70
t . Jumlah Satoan Keqa d l flngkllngan D ilJe n P P &. PL dan Balllbang ks'S yang dieva lua sl ts poran klnerjtt d~n keu3nga nnya unl uk memperoteh oprni 'liVaja r Ta npa Pengecualia n (W TP J 2. Porsenlase lem uan 18 po ran h~ s j l pe ng awag~iIl ya ng d l l rfldakla nj ull
130
1 Jliml " h SilItufJn Ket1a di llngll.u ngan D itto n Blna Koj(lrmJt~on dnn AJkes datI B ~tI;u, PPSO MK y:""l n.g d le...."luo$l I::'por:)11 k l ,)e~ o dan kOlJOngonnyn Unh JIt. m e mpiHOI Qtl opull Wap1t· f.A ropi1 POflge(:uf;)ilan ( W T P ~ J: . P t31Mn W-,.. '~m lJ ~n f;q)(),an h as-II ~nqllw .l ~ ! 1 1 ylltt\l dl t 'mt"kll)tlJ~ti
110
1 Pe-r'!;.()fl tOR! penQu!-utun don In ~tlgasi ka-sus·k.85U1i yan g benndflot..aSI m aruglkan negara dan rnen ghamb 31 kelanc.aran lugas dan fu ngs.f Kemenlerton K 6'5-ehalan ? J umtoh NS PK l (:n l!\I)9 pemefikSJln n 1II"JI;o-s\'-oa !l1 Win!) tl"I'"!I;lplo." n
60
1. P Cl5llntaM Nasll pcm\lMktw"tlrl
h"d..,~
70
70
1;0
hlnJu t hastl ponoaws.s.an 2 P erscn ta se uml keq;:.1 yang m enorapka n S PIP 3. JIJIT"I"lh rullCiJf"lg31) wgu ta.... d "n litllndar y;lng dial:.u r'l
70
I" 19
Kebljakan Pengawasan Inspektorat lenderal Kemenkes 2013
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014 ; 10.
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/MENKES/PERNlII/2010 tentang Orga nisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 238/Menkes/SKlIV/2009 tentang Pelak sanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Departemen Kesehatan RI ; 12. Instruksi Menteri Kesehatan RI Nomor 234/Menkes/iMSIII/2005 tentang Pelak sanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ; 13.
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/02/M.PAN/01/2005 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ;
MEMUTUSKAN Menetapkan
20 Kebijakan Pengawasan Inspektora t lenderal Kemenkes 2013
Pertama
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013;
Kedua
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2013 sebagaimana dimaksud Diktum Pertama tercantum dalam lampiran keputusan ini;
huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kemenkes RI tentang Kebijakan Pengawasan Tahun 2013. Mengingat
1.
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2.
Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RII Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ; 5.
Peraturan Presiden RI Nomor 81 T ahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
6.
Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/03/M.PAN/02/2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M .PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
BAB IV PENUTUP
Kebijakan Pengawasan Tahun 2013 merupakan arah pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Kemenkes tahun 2013. Selanjutnya kebijakan pengawasan tersebut dijabarkan dalam kebijakan pengawasan 2013 Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan untuk diimplementasikan oleh jajaran Organisasi I nspektorat Jenderal. Kebijakan Pengawasan Tahun 2013 ini diharapkan menjadi acuan semua pihak di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas bagi terwujudnya Kementerian Kesehatan yang bersih, bebas dari koru psi , kolusi , dan nepotisme. Pad a akhirnya Kebijakan Pengawasan ini diharapkan dapat diimplementasi melalui berbagai program dan kegiatan dalam rangka tercapainya visi dan misi Kementerian Kesehatan RI.
Jakarta, 27 Desember 2012 Inspektur Jenderal
~\ Yt..¥Jhi Prayudha Ishak Ojuarsa
NIFt. 19541001 198311 1001
21 Kebijakan Pengo wason Inspektorat Jenderal Kemenkes 2013
KEPUTUSANINSPEKTURJENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK IINDONESIA
NOM OR : HK.02.03/1.1/7532/2012
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2013
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Menimbang
a. Bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang kesehatan secara efektif dan efisien sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan percepatan pemberantasan KKN perlu adanya pengawasan yang profesional dan akuntabel b.
Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta untuk meningkatkan kualitas pengawasan program pembangunan kesehatan diperlukan kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
22 Kebijakan Pengawasan Inspektorat l en dera I Kem enkes 2013
5. Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Untuk meningkatkan Tlndak Lanjut Hasil Pengawasan
Aparat Pengawasan Fungsional (APF) yang belum di
tindaklanjuti maka dilakukan langkah-Iangkah percepatan
tindakla~utsebagaiberikut :
a. b. c. d.
Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemuktahiran Hasill Pengawasan dengan APF Meningkatkan Upaya Penyelesaian Tindak Lanjut Mendorong penyelesaian hasil pengawasan yang tidak
dapat ditindaklanjuti
6. Pengembangan
Komunikasi
dan
LAMPIRAN
Informasi
Pengawasan
Salah satu penunjang kelancaran pelaksanaan dan
peningkatan pengawasan adalah dengan tersedianya
informasi-informasi pengawasan melalui : a. Sarana informasi Itjen yaitu melalui Website Itjen Kemenkes yang terus di update b. Pengembangan dan update software, hardware Sistem
Informasi Manajemen (SIM)
c. Majalah Inforwas sebagai media komunikasi internal dan eksternal Inspektorat Jenderal d. Peningkatan penyebarluasan informasi pengawasan melalui media elektronik dan media cetak (leaflet,
brosur, banner, poster, bl.lku saku dll)
18 Kebijakan Pengawasan InspektoratJenaeral Kemenkes 2013
KEPUTUSANINSPEKTURJENDERAL .KEMENTERIAN KESEHATAN RI NOMOR~ :HK.02.03/I.1/75321l011 ~
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN
INSPEKTORATJENDERAL KEMENTERIAN KESEBATAN RI
. TABUN2013
KEPUTUSANINSPEKTURJENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK IINDONESIA
NOMOR: HK.02.03/1.1/7532/2012
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2013
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Menimbang
22 Kebijakan Pengawasan Inspektorat lenderal Kemenkes 2013
a.
Bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang kesehatan secara efektif dan efisien sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan percepatan pemberantasan KKN perlu adanya pengawasan yang profesional dan akuntabel
b.
Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta untuk meningkatkan kualitas pengawasan program pembangunan kesehatan diperlukan kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
c.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kemenkes RI tentang Kebijakan Pengawasan Tahun 2013. Mengingat
1.
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2.
Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RII Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ; 5.
Peraturan Presiden RI Nomor 81 T ahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
6.
Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/03/M.PAN/02/2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M .PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
BAB IV PENUTUP
Kebijakan Pengawasan Tahun 2013 merupakan arah pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Kemenkes tahun 2013. Selanjutnya kebijakan pengawasan tersebut dijabarkan dalam kebijakan pengawasan 2013 Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan untuk diimplementasikan oleh jajaran Organisasi I nspektorat Jenderal. Kebijakan Pengawasan Tahun 2013 ini diharapkan menjadi acuan semua pihak di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas bagi terwujudnya Kementerian Kesehatan yang bersih, bebas dari koru psi , kolusi , dan nepotisme. Pad a akhirnya Kebijakan Pengawasan ini diharapkan dapat diimplementasi melalui berbagai program dan kegiatan dalam rangka tercapainya visi dan misi Kementerian Kesehatan RI.
Jakarta, 27 Desember 2012 Inspektur Jenderal
~\ Yt..¥Jhi Prayudha Ishak Ojuarsa
NIFt. 19541001 198311 1001
21 Kebijakan Pengo wason Inspektorat Jenderal Kemenkes 2013
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014 ; 10.
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/MENKES/PERNlII/2010 tentang Orga nisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 238/Menkes/SKlIV/2009 tentang Pelak sanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Departemen Kesehatan RI ; 12. Instruksi Menteri Kesehatan RI Nomor 234/Menkes/iMSIII/2005 tentang Pelak sanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ; 13.
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/02/M.PAN/01/2005 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ;
MEMUTUSKAN Menetapkan
20 Kebijakan Pengawasan Inspektora t lenderal Kemenkes 2013
Pertama
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013;
Kedua
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2013 sebagaimana dimaksud Diktum Pertama tercantum dalam lampiran keputusan ini;
Ketiga
Keempat
BAB III
Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud Diktum Ked ua agar digunak an sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan oleh aparatur pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI ; Keputusan ditetapkan.
ini
mulai
berlaku
pada
INDIKATOR KINERJA Inspektorat Jenderal telah menetapkan indikator kinerja dan target yang harus dicapai pad a tahun 2013 berdasarkan Rencana Aksi Program (RAP) Inspektorat Jenderal 2010-2014 . Adapun indkator yang telah ditetapkan meliputi: program dan kegiatan prioritas, sasaran, indikator outcome, indikator output serta target sebagai berikut :
tanggal
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27 Desember 2012
Ne
Inspektur Jenderal,
(r1\
PROGRAM I KEGIATAN P eni ngka t a n Pen g3wsan dan Akuntabilltas Aparatur Kementerlan Kese hatan
,
IPc ngnwasan dan pemb ,naa n pelaksa naan kebljaka n Ditjan BUlB Upaya Koseh ol an da n Sekrelana l Jenderul
hi Prayudha Ishak Djuarsa 195410011983111001
'fJogawnsan
dan pemn.I'\o.'\an
pltll.<'tils.nnaft" keb lja kn n Ollie" a,n a GlzJ dan KosoN.. tan lOU dan A,n.o k tUm In !lpok tor;:u J ('lOOt'H1~
3
d
OUTCOME I OUTPUT
M e n ,ngk atny a p e ngaw asan dan pem b inaan peia ksanaan kOblJa kan D illen 8 ina U paya Ke sehalan dan Sekm tanat Jenderal
Men~rlgTatnyS1ll pong4'W8!t.an (1tm I M'Jmb)n~ o 'l p"laksan;l a n ke b\J~ k
Ib\.I d il O Anall. d im In ....poktomt
Jarwerat
I P(!n~Fl\·.~n d an pembmaan
I M e.",ngkal.ll)~ pe nga~""3sandan polak sanaan ketwJa k BI"I D'lJen P P & pem binaa n p-eFaxsa n aa n ke blJ3 kan PL <ja n B a ltlba ngkes D rtJ ~ n PP & PL d ."ln B;:tlltba!1gkes
IPcl\ga.....Mt-l Md;1n ".·mbttutan pe l,"lk $Onaan k o tHlak;'"ln Onjon Gtn a K HI:;u ma"':.trl d~Ul Al kos d;:m a~ d Ll I1 P P SD MK
~I P(tng'Ut.utd,t d nn
in... e-sUg~GJ kjjalJ!i k a8\Js yang burlndlk;J'S1 moruytk an '1egaru dnn mongtranlWl l keliil1C8fSn l u g a s dan fung ~ i K fl mElntemm K n seltntn t1
Ot.kUllqrtll Irmmtjenlt1f1 dLln riola ksanll8n tuga& lekniS kl· n nya iJdtl.. proyhun P1wl'nglo:{II'11l P ongn w3$OJ1 dan AkuntOblllld-6 AO
TARGET
INDIKATOR
Meningkatnya pengawsan dan Perse nlase unit kerja yang m e n e r apka n akuntabilitas aparatur
admlnlstrasi yang akuntabe l K e menterian Kesehatan
IM6flln9k[l ltWO DOfl9""w.-I"l.lln dan 1}CImt;>llliJOC,l pelo. lo. s.Eln ~1n n keblJllrkstl l'J i lj '~ n Ehra-.
M~l l ny \t O l n'f.1
pangu5utr.m dan
.moBsllgB51 k asus-kasus yang m eruglk3n negara dan m eng hamba t k alan camn. tugas dnn fung sa Ke rnen h~r1an K e.sat18ta n be nndl~i
M I"l.ng~ l F'lvtt dukungal"l rnana Jomon d an pelak&a.nauF'l lugas Ic l(.nis loIinny a p ada P rogra m P eningkClli:Jfl Peng awasan dan A lo, untabd rt<..l~ Apa ratur Ke menterla/l Keseha tan
t. Jurnlilh Satuan KOIJ9 di llngirungiin DilJen Billa Upaya Ke seha ton dan S AIJEm
2013 75
' 90
yang dl8valua sl laporan .....'narJa d.an keua ngarmya untuk memperoleh optnl waJar Tllnpa Pengccualw n (WTP) 2 . Persa n ta se te moa ll la peran h asll pengawa san yang dJlind aklan}tl ti
70
1 J umleh S3tU:ln K arja d. flngkungAn O!lJ~ r\ 8'1'\8 G
45
2 . P~ n W50 tctnuan laporon ha~' pc ng ilws aan yung d,lin!1il \d
70
t . Jumlah Satoan Keqa d l flngkllngan D ilJe n P P &. PL dan Balllbang ks'S yang dieva lua sl ts poran klnerjtt d~n keu3nga nnya unl uk memperoteh oprni 'liVaja r Ta npa Pengecualia n (W TP J 2. Porsenlase lem uan 18 po ran h~ s j l pe ng awag~iIl ya ng d l l rfldakla nj ull
130
1 Jliml " h SilItufJn Ket1a di llngll.u ngan D itto n Blna Koj(lrmJt~on dnn AJkes datI B ~tI;u, PPSO MK y:""l n.g d le...."luo$l I::'por:)11 k l ,)e~ o dan kOlJOngonnyn Unh JIt. m e mpiHOI Qtl opull Wap1t· f.A ropi1 POflge(:uf;)ilan ( W T P ~ J: . P t31Mn W-,.. '~m lJ ~n f;q)(),an h as-II ~nqllw .l ~ ! 1 1 ylltt\l dl t 'mt"kll)tlJ~ti
110
1 Pe-r'!;.()fl tOR! penQu!-utun don In ~tlgasi ka-sus·k.85U1i yan g benndflot..aSI m aruglkan negara dan rnen ghamb 31 kelanc.aran lugas dan fu ngs.f Kemenlerton K 6'5-ehalan ? J umtoh NS PK l (:n l!\I)9 pemefikSJln n 1II"JI;o-s\'-oa !l1 Win!) tl"I'"!I;lplo." n
60
1. P Cl5llntaM Nasll pcm\lMktw"tlrl
h"d..,~
70
70
1;0
hlnJu t hastl ponoaws.s.an 2 P erscn ta se uml keq;:.1 yang m enorapka n S PIP 3. JIJIT"I"lh rullCiJf"lg31) wgu ta.... d "n litllndar y;lng dial:.u r'l
70
I" 19
Kebljakan Pengawasan Inspektorat lenderal Kemenkes 2013
