Fokus Pengawasan. Fokus Pengawasan. Daftar Isi DAFTAR ISI. a. Diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Tahun 2011

Daftar Isi

Fokus FokusPengawasan Pengawasan

a. Diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Tahun 2011

2

Dewan Penyunting: Pembina : Mundzier Suparta Pengarah : Ichtijono, Mukhayat Achmad Ghufron Burhanuddin Achmad Zaenuddin Dewan Redaksi: Penanggung jawab: Maman Taufiqurohman Ketua : O. Sholehuddin Sekretaris: Budi Setyo Hartoto Anggota : Anshori, Nur Arifin Sukarma, Kusoy Nugraha Stiawan Noer Alya Fitra Miftahul Huda Redaksi : Nurul Badruttamam Hakim Jamil, Ali Ghozi Sirkulasi : Miftahul Hidayat Produksi : Hariyono Alamat Redaksi: Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Jalan RS. Fatmawati Nomor 33A Cipete Jakarta Selatan 12420 PO. BOX 3867, Telp. (021) 75916038, 7697853, Fax. (021) 7692112 e-mail: [email protected] Dewan Penyunting menerima artikel yang ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam bentuk soft copy.

DAFTAR ISI Surat Pembaca - [3] Dari Redaksi - [4]

Fokus Utama ■■

Peran Penting Pos Dumas - [5]

■■

Peran Auditor dalam Mewujudkan Good Governance Menuju Zero Temuan - [10]

■■

Pedoman Penyeleksian Auditor - [15]

■■

Mempertegas Fungsi Pengawasan Sebagai Konsultan dan Katalis - [20]

■■

Pengawasan (Audit) di Lingkungan Kementerian Agama - [26]

Pengawasan ■■

Persepsi dalam Audit - [33]

■■

Konsultasi Strategis Audit Tugas Fungsi Perguruan Tinggi - [36]

■■

Problematika Penguatan Audit Profesionalitas - [43]

■■

Perencanaan Anggaran - [47]

■■

Menerobos Pencegahan Korupsi - [51]

■■

Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial - [56]

■■

Pentingnya Laporan Kegiatan - [60]

■■

Makna Komulatif Jam Kerja - [68]

■■

Meneladani Akhlak Mulia Nabi Muhammad

Opini

Hikmah SAW dengan Sepenuh Hati - [76]

Randang ■■

Lampiran Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011 - [81]

Resensi Buku ■■

Audit Pengelolaan SDM - [82]

■■

Audit Pengelolaan BMN - [83]

Surat Pembaca PKPT Assalamu’alaikum Wr. Wb. Redaksi Majalah Fokus Pengawasan. Bisakah dalam setiap edisi dipilih salah satu auditor yang baru saja melakukan audit (PKPT) untuk melaporkan hasil temuannya. Jadi ada satu tulisan yang mengulas hal itu, mengenai kriteria tentu bisa dari hasil pemeriksaan yang banyak temuannya begitu. Sekian dan terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Febriani Nur Azizah, Bengkulu Redaksi: Terima kasih atas usul dan masukan yang sangat menarik, Insya Alloh dalam rapat redaksi besok akan kita bahas mengenai hal itu. Semoga redaksi menyetujui hal ini. Salam dan sukses selalu. Daftar Kegiatan Itjen Dewan Redaksi Majalah Fokus Pengawasan yang saya hormati, sudah lama saya memiliki unek-unek, semoga dapat dikabulkan. Saya berharap dalam setiap edisi ada daftar kegiatan yang baru saja diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, tentu dalam setiap minggunya diselenggarakan kegiatankegiatan. Terima kasih sebelumnya dan sukses selalu. Ahmad Farid, Denpasar Bali Redaksi: Memang benar dalam setiap minggunya Itjen Kementerian Agama melakukan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan demi tujuan dukungan kepada Auditor dan sekretariat sendiri. Untuk usulnya akan kami pertimbangkan. Terima kasih dan sukses.

Kelanjutan PIAK Assalamu’alaikum Wr. Wb Menurut informasi yang saya dapat, di lingkungan Kementerian Agama sedang menerapkan program PIAK, bekerjasama dengan KPK. Mohon penjelasannya. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Ratna Cahyaning Tyas, Ciputat Tangerang Selatan Redaksi: Terima kasih atas pertanyaan Saudara. Jadi, dalam rangka menilai kemajuan suatu instansi publik dalam mengembangkan upaya pemberantasan korupsi di instansinya, KPK memiliki instrumen bernama Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK), program ini sudah dimulai sejak tahun 2010 hingga sekarang. PIAK ditujukan untuk mengukur apakah suatu instansi telah menerapkan sistem dan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan mengurangi korupsi di lingkungannya. Untuk lebih jelasnya, silahkan Saudara bisa membaca secara detail tentang masalah PIAK di Majalah Fokus Pengawasan Edisi 26 Tahun VII Triwulan II 2010. Redaksi memohon maaf, tidak semua surat pembaca dapat ditampilkan, karena keterbatasan tempat. Saran dan kritik dari para pembaca sangat kami harapkan!

3

Dari Redaksi

S

yukur alhamdulillah, Majalah Fokus Pengawasan (FP) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Edisi 29 Triwulan I Tahun 2011 telah terbit. Penerbitan kali ini merupakan penerbitan perdana di tahun 2011, sangat dimungkinkan banyak hal yang fresh yang akan tampil dalam edisi ini. Kekayaan pengalaman dari para penulis yang merupakan Auditor/Pegawai di lingkungan Itjen Kemenag sendiri dalam tahun kemarin akan banyak muncul dalam tulisan-tulisan yang mereka tuangkan di edisi ini.

4

Forum Fokus yang berbahagia, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama merupakan unit kerja pengawasan internal yang bertanggungjawab untuk melakukan audit terhadap unit kerja di lingkungan Kementerian Agama. Inspektorat Jenderal mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan instansi. Pengawasan intern tersebut dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Oleh karena itu, tema yang diangkat dalam edisi kali ini yaitu “Peran Inspektorat Jenderal Kementerian Agama; sebagai Konsultan dan Katalis menuju Zero Temuan”. Tema ini merupakan kata kunci dari blue print pengawasan yang tengah dipraktekkan di Inspektorat Jenderal, yaitu menjadikan aparat pengawasan sebagai Konsultan dan Katalis bagi auditi di semua satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama. Dengan aparat pengawasan yang

memerankan diri sebagai Konsultan dan Katalis maka diharapkan upaya menuju Zero Temuan menjadi sebuah kemustahilan. Pembaca Fokus yang budiman, Fokus Utama edisi kali ini membahas tentang: Peran penting Pos Pengaduan Masyarakat (Dumas), peran auditor dalam mewujudkan Good Governance Menuju Zero Temuan, pedoman manajemen penyeleksian auditor, mempertegas fungsi pengawasan sebagai konsultan dan katalis, dan membahas tentang pengawasan (audit) di lingkungan Kementerian Agama. Dalam bidang pengawasan, edisi kali ini akan memuat 5 (lima) tulisan yaitu: persepsi dalam audit. konsultasi strategis audit tugas fungsi perguruan tinggi, problematika penguatan audit profesionalitas kaitannya dengan peran auditor, perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan menerobos pencegahan korupsi. Pada kolom opini, memaparkan tulisan tentang pengelolaan belanja bantuan sosial, pentingnya membuat laporan kegiatan, dan makna komulatif jam kerja. Di kolom hikmah, ada tulisan yang sangat cukup menarik tentang meneladani akhlak mulia Nabi SAW sepenuh hati. Kolom Randang ditulis tentang lampiran keputusan bersama 3 (tiga) Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011. Dan pada kolom terakhir yaitu kolom Resensi Buku, diulas 2 (dua) buku terbitan Itjen Kementerian Agama yaitu Audit SDM dan BMN. Selamat Membaca dan Sukses selalu. Amin. [ ]

Fokus Utama Peran Penting Pos Pengaduan Masyarakat (DUMAS) Itjen Kementerian Agama Menuju Zero Temuan Oleh: Ilman

Irjen Dr. H. Mundzier Suparta, MA. Saat Memberikan Arahan Rakorwas Bidang Pendidikan - Itjen Kementerian Agama RI Jakarta, 7-9 Maret 2011

S

eorang rekan pernah berseloroh: ”Dahulu ketika saya kerja di daerah, ketika mendengar ada orang Itjen Kementerian Agama (Auditor) yang mau datang, rasanya jantung mau copot, deg-degan, tidak enak tidur, tidak enak makan”. Rasanya pernyataan tadi tidaklah heran untuk menggambarkan peran dan kewibawaan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama tempo dulu. Dengan tugas dan fungsi pengawasan yang dimiliki, jelas Itjen mempunyai “power” lebih dimata para obrik Kementerian Agama jika dibandingkan dengan satker pusat lainnya. Jika kita membaca kembali sejarah perjalanan Inspektorat Jenderal, tentu banyak kisah menarik untuk dijadikan sebuah pembelajaran baik bersifat alat bantu mengukur kinerja yang telah dilakukan (evaluasi) juga bisa menjadi pijakan untuk melakukan kinerja yang lebih baik. Salah satu proses evaluasi yang telah dilakukan adalah adanya perubahan paradigma Inspektorat Jenderal yang tadinya bersifat watchdog menjadi konsultan dan katalis. Adanya perubahan paradigma peran pengawasan tersebut merupakan tuntutan perbaikan kinerja internal. Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

5

Fokus Utama Kamus Besar Bahasa Indonesia khususnya Kementerian Agama. Dikatakan (KBBI) edisi kedua mendefinisikan konsultan “telinga” pos Dumas adalah sebuah media sebagai orang (ahli) yang tugasnya memberi yang memfasilitasi, menghubungkan keluhan petunjuk, pertimbangan, atau nasihat dalam masyarakat dengan berbagai masalahnya suatu kegiatan; penasihat. Sebagai konsultan, untuk sampai ke pemimpin pemangku Inspektorat Jenderal diharapkan mampu kebijakan, sedangkan “mulut” adalah tidak hanya menyajikan temuan, namun juga corong pemerintah atau Itjen Kementerian memberikan bimbingan atas kendala dan Agama dalam mensosialisasikan berbagai permasalahan yang sering dihadapi dalam produk hukum yang telah diterbitkan pelaksanaan tugas aparatur. dan penyelesaian berbagai masalah yang Sedangkan katalis, secara bahasa telah ditangani. Selama ini Dumas telah adalah penggerak yang mempercepat memainkan banyak peranan dalam upaya terjadinya suatu perubahan. Jadi, Inspektorat membantu penyelesaian banyak masalah, Jenderal Kementerian Agama diharapkan baik yang bersifat kepegawaian, tindak mampu mendorong percepatan terwujudnya kesewenang-wenangan, korupsi, pungutan kepemerintahan yang baik (good governance) liar, penyelewenangn anggaran (DIPA), dan dan bebas dari KKN melalui kebijakan sebagainya. pengawasan berupa perbaikan manajemen Banyaknya satker Kementerian organisasi dan memberikan keteladanan bagi Agama, merupakan sebuah “berkah” pelaksanaan tugas. dan “musibah” bagi Kemenag. Berkah Sebagai konsultan dan katalisator, karena aparatur Kemenag bisa melakukan Inspektorat Jenderal dapat mengambil pengabdian dari pusat sampai ke masyarakat beberapa langkah percepatan dalam rangka lapisan bawah serta melakukan sosialisasi/ pencegahan satker melakukan tindakan bimbingan program-program Kemenag penyimpangan terhadap peraturan dan sebagai (meminjam istilah Mundzier Suparta) ketentuan baik yang bersifat anggaran “garda reformasi” dan “garda refitalisasi”, keuangan/penggunaan DIPA , kepegawaian garda reformasi adalah peran pengwal dan barang milik Negara (BMN) yang telah reformasi birokrasi pemerintahan sebagai ditetapkan. Di antara banyak langkah yang koreksi atas tindakan penyimpangan dalam bisa diperankan Itjen seperti workshop, penyelenggaraan pemerintahan. Garda koordinasi, ceramah, penerbitan surat revitalisasi adalah penyeru perbuatan baik edaran, pemantauan dan saran perubahan dan mencegah/melawan tindak kejahatan manajemen, keberadaaan pos pengaduan (amar ma’ruf nahi munkar) serta mengajak Masyarakat (Dumas) merupakan salah satu berlomba-lomba berbuat kebajikan bentuk perwujudan peran Itjen Kemenag (fastabiqul khoirot). Tetapi disisi lain sebagai konsultan dan katalisator. banyaknya satker bisa menjadi musibah, hal Pos pengaduan masyarakat adalah ini disebabkan karena tidak semua aparatur “telinga” dan “mulut” pemerintah, lebih mempunyai mental melayani, mengayomi

6

Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

Fokus Utama masyarakat, dan menjalankan peraturan dengan optimal. Ketidak optimalan pelayanan dan sikap mental oknum aparatur menjadi titik balik perubahan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Agama yang berujung pada pola pikir dan sikap masyarakat melihat efektifitas kinerja pemerintah. Adanya stigma negatif Kementerian Agama ini dibuktikan dengan adanya rekomendasi BPK yang menganjurkan Kementerian agama untuk melakukan kajian mengenai penyederhanaan satuan kerja guna mengoptimalkan pengawasan dan meminimalisir temuan untuk mempercepat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Saat ini jumlah auditor yang dimiliki Itjen ada 154 orang, sementara jumlah satuan kerja Kementerian Agama sampai tingkatan Kankemenag sebanyak 4.381, hal ini menyebabkan lemahnya pengawasan di setiap tingkatan obrik (objek pemeriksaan). Untuk tingkat pusat (eselon I, Perguruan Tinggi, Kanwil) pemeriksaan bisa dilakukan setiap tahun, tetapi tidak demikian untuk tingkatan bawah (Kankemenag, MAN, MTsN, MIN). Dengan pola pemantauan seperti ini jelas bisa menjadi pemicu adanya penyimpangan disetiap obrik, bisa Karena ketidaktahuan, kelalaian, atau mungkin kesengajaan para aparatur. Untuk menanggulangi masalah tersebut, kiranya Itjen perlu membuka pintu lebar-lebar terhadap peranan masyarakat untuk turut serta mengawasi satuan kerja yang ada. Dengan adanya keterlibatan peran serta masyarakat yang turut mengawasi (setidaknya mental) aparatur diharapkan bisa menjadi “perwakilan” Itjen di daerah

untuk terus memantau pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar tanpa ada tindak penyelewengan dan penyimpangan. Dengan demikian diharapkan bisa membantu ‘beban’ kerja para auditor dalam melakukan pemantauan atau program kerja pemantauan tahunan (PKPT). Hal ini sesuai dengan sambutan Inspektur Jenderal Kementerian Agama dalam merespon terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 256 tahun 2003 tentang “Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Agama” menjelaskan bahwa pengaduan masyarakat adalah satu upaya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja aparatur Negara sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Kementerian Agama. Tidak adanya temuan dalam pemeriksaan, terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, terselenggaranya pelayanan publik yang prima di setiap satuan kerja merupakan sebuah harapan bersama. Tidak hanya menjadi kebanggaan para pemimpin satuan kerja dan Kementerian tetapi juga menjadi kebahagian masyarakat Indonesia. Harapan dan kebanggan tersebut sejalan dengan keinginan Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Mundzier Suparta seperti tercermin pada arahannya ketika membuka acara Sosialisasi Audit dengan Tujuan Tertentu di hotel Acacia, Jakarta, pada hari Selasa, 22 September 2010, yang dihadiri oleh para Auditor Itjen Kemenag. Bahwa suatu saat para auditor Itjen Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

7

Fokus Utama Kementerian Agama melaksanakan tugas pengaduan yang baik adalah adanya SDM pengawasan di daerah dan pulang tidak yang memadai baik dari kuantitas maupun membawa temuan apapun kecuali prestasi kualitas peningkatan SDM dari segi kuantitas yang membanggakan. Artinya, bukan berupa penambahan jumlah personal berarti para auditor tidak bisa menemukan pegawai dan didukung teknologi yang bisa indikasi penyimpangan atau penyelewengan mempercepat dan mempermudah kerja. anggaran yang dilaksanakan oleh satker yang Secara kualitas, peningkatan ini bersifat diaudit, bukan karena kepintaran pengelola meondorong kemampuan (skill) personil anggaran yang ada di satker tersebut, juga aparatur untuk meningkatkan kinerja bukan karena kemampuan para auditor pelayanan kepada maysarakat. yang kurang kompeten di bidangnya, bukan itu. Akan tetapi, memang pada satker yang Program Sosialisasi Tata Cara Pengaduan Dari banyak pengalaman, ternyata diaudit tersebut tidak ada temuan yang harus dilaporkan karena satker tersebut telah tidak semua masyarakat tahu dan mengerti jika dia mempunyai mengelola program masalah yang terkait kerja dan anggaran Untuk sukses, dengan tugas fungsi telah sesuai dengan Anda harus bisa berbicara; untuk berbicara, (Tusi) Satuan kerja tusinya. Jadi, sudah Anda harus percaya diri; Kementerian agama, tidak ada kesalahan untuk percaya diri, mulai dari kemana yang dilakukan untuk Anda harus memimpin diri sendiri harus mengadukan dilaporkan, yang ada (Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah) m a s a l a h nya , adalah kebanggaan b a g a i m a n a akan prestasi yang proses pengajuan telah dicapai oleh pengaduan tersebut, dan bagaimana hasil satker/sator tersebut” Untuk mewujudkan harapan Inspektur dari pengaduan tersebut, apakah diproses Jenderal tersebut, kiranya merupakan sebuah sebagaimana harapan pelapor atau hanya di langkah yang tepat jika Itjen mengoptimalkan peties kan (disimpan tanpa tindak lanjut). Untuk meminimalisir adanya fungsi dan peran penting keberadaan pos dan ketidak percayaan pengaduan masyarakat dengan memperbaiki anggapan, sistem yang ada. Beberapa bagian sistem masyarakat pada aparatur yang ada, maka alangkah baiknya Itjen mengagendakan yang perlu diperbaiki diantaranya: program sosialisasi terkait segala hal yang berkenaan dengan program pengawasan dan Memperkuat Infrastruktur Dumas Sebuah program harus didukung oleh pengaduan masyarakat. Mulai dari produk sistem yang bagus dan infrastuktur organisasi hukum, tata cara pengaduan, dan segala hal yang memadai, diantara infrastruktur yang yang berkaitan. Beberapa langkah yang bisa menopang terselanggaranya pelayanan ditempuh dalam rangka sosialisasi adalah

8


Fokus Utama membuat cara khusus program sosialisasi, bisa bersifat penyebaran leflet, brosur, bulletin, yang rutin dipublikaikan ke masyarakat. Bisa secara terpisah maupun diikutsertakan pada event-event Kementerian Agama yang melibatkan banyak pihak (masyarakat, satker daerah dan lain-lain) yang terlibat. Saat ini Itjen (selain website) baru mempunyai satu media publikasi (Majalah Fokus Pengawasan) yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan pihak lain. Jelas hal ini belum memenuhi kebutuhan referensi masyarakat untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang ada. Apalagi saat ini oplah/terbitan majalah tersebut terbatas dan hanya disampaikan kepada satker-satker Kementerian Agama dan belum tersebar ke masyarakat luas. Langkah sosialisai lain yang terbilang sederhana dalam publikasi tetapi bisa dijangkau masyarakat luas adalah dengan mengadakan kerjasama dengan koran-koran nasional maupun lokal. Cara ini dilihat dari jangkauan sasarannya akan lebih efektif dalam rangka mensosilasisasikan program kerja Inspektorat Jenderal Kemenag yang mengemban tugas bidang pengawasan. Mengoptimalkan Tindak lanjut KMA nomor 256 tahun 2003 bab V tentang Tindak Lanjut dan Pemantauan Pengaduan Masyarakat menyebutkan tentang keharusan Inspektorat Jenderal melakukan tindak lanjut pengaduan masyarakat. Untuk Dumas yang benar (B) dapat ditindak lanjuti dengan pemberian sanksi/hukuman berupa tindakan administratif, tindakan tuntutan yang berlaku ( pasal 10 poin 3.a), sedangkan status dumas yang tidak benar (TB) Itjen

bisa mengembalikan nama baik terlapor apabila ternyata pengaduan tersebut tidak benar (pasal 10 point 3.c). Benar dan tidaknya sebuah pengaduan masyarakat Itjen harus melakukan upaya maksimal dalam meminta klarifikasi kepada setiap pemimpin satuan kerja tersebut, tidak hanya bersifat korespondensi dan bersifat bukti di atas kertas. Restrukturisasi Organisasi Dalam rangka mengoptimalkan tugas yang diemban, serta lagkah-langkah strategis yang telah disusun di atas, kiranya sebagai langkah “penyempurna” peranan penting pos pengaduan masyarakat (Dumas) adalah dengan melakukan restrukturisasi organisasi. Saat ini pos Dumas masih berada pada satu sub bagian yang masih digabungkan dengan unit kerja terkait masalah BPK dan BPKP, kedepan perlu dibuatkan satu sub bagian khusus yang menangani masalah pengaduan masyarakat. Tugas yang dijalankankan sub bagian tersebut selain menangani masalahmasalah terkait pengaduan kepegawaian, tindakan kesewenang-wenangan, pungutan liar, pernikahan yang selama ini sering ditangani, perlu ditambahkan lagi pelayanan di bidang konsultasi pengelolaan keuangan, perlindungan saksi, Harapan dan cita-cita akan menjadi sebuah kenyataan jika ada komitmen dari semua aparatur Negara dalam menjalankan segala peraturan dengan baik dan benar, begitu juga peran serta masyarakat luas menjadi sebuah keniscayaan dalam mengawasi setiap kinerja aparatur untuk menuju satuan kerja zero temuan. [Ilman] Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

9

Fokus Utama Peran Auditor dalam Mewujudkan Good Governance Menuju Zero Temuan pada Kementerian Agama Oleh: Erma Agustini

P

Irjen Dr. H. Mundzier Suparta, MA. Bersama Narasumber dari BPKP dan BPK pada Acara Rakorwas Bidang Pendidikan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

eraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama menyatakan bahwa Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Agama dipimpin oleh Menteri Agama. Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan, dan 10


pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah; pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Kementerian Agama merupakan salah satu kementerian/lembaga negara yang memiliki satuan kerja/satuan organisasi (satker/sator) paling banyak diabdingkan dengan kementerian lain di negeri ini. Dalam

Fokus Utama rangka menjalankan tugas dan fungsinya agar pengawasan intern di lingkungan Kementerian program kerja dapat terselelnggara dengan Agama;pelaksanaan pengawasan intern baik, susunan organisasi Kementerian di lingkungan Kementerian Agama Agama juga disesuaikan dengan jumlah terhadap kinerja dan keuangan melalui satker yang ada. Kementerian agama terdiri audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan atas 10 (sepuluh) unit kerja eselon I, yaitu: kegiatan pengawasan lainnya; pelaksanaan Sekretariat Jenderal; Direktorat Jenderal pengawasan untuk tujuan tertentu atas Pendidikan Islam; Direktorat Jenderal penugasan Menteri Agama; penyusunan Penyelenggaraan Haji dan Umrah; Direktorat laporan hasil pengawasan di lingkungan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam; Kementerian Agama; dan pelaksanaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat administrasi Inspektorat Jenderal. Susunan Kristen; Direktorat Jenderal Bimbingan organisasi Inspektorat Jenderal terdiri atas: Masyarakat Katolik; Direktorat Jenderal Sekretariat Inspektorat Jenderal; Inspektorat Bimbingan Masyarakat Wilayah I; Inspektorat Hindu; Direktorat Wilayah II; Inspektorat Kegigihan adalah kekuatan Jenderal Bimbingan Wilayah III; Inspektorat yang tidak kelihatan, Masyarakat Buddha; Wilayah IV; Inspektorat yang bisa menyingkirkan Inspektorat Jenderal; Investigasi; dan rintangan-rintangan besar. dan Badan Penelitian Kelompok Jabatan Terlalu banyak waktu kita dihabiskan dan Pengembangan Fungsional Auditor. untuk persiapan, untuk rutinitas, dan serta Pendidikan dan D a l a m restropeksi, dimana waktu yang dihabiskan Pelatihan. melaksanakan tugas oleh orang jenius Salah satu dan fungsi sebagai mereka batasi unit eselon I yang unsur pengawasan hanya sedikit. ada di lingkungan di lingkungan Kementerian Agama Kementerian Agama, adalah Inspektorat Jenderal. Sesuai dengan Inspektorat Jenderal berpedoman pada PMA 10 Tahun 2010 pasal 640, Inspektorat visi dan misi yang telah di tetapkan. Visi Jenderal adalah unsur pelaksana yang Inspektorat Jenderal Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab (Itjen Kementerian Agama) tahun 2010-2014 kepada Menteri Agama. Inspektorat adalah: ”Menjadi Pengendali dan Penjamin Jenderal dipimpin oleh seorang Inspektur Mutu Kinerja Kementerian Agama”. Jenderal. Inspektorat Jenderal mempunyai Menjadi pengendali mutu kinerja tugas melaksanakan pengawasan intern di memiliki arti bahwa Itjen Kementerian lingkungan Kementerian Agama. Agama diharapkan mampu mengendalikan Dalam melaksanakan tugasnya, pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan Inspektorat Jenderal menyelenggarakan organisasi/kerja di lingkungan Kementerian fungsi: penyiapan perumusan kebijakan Agama agar sesuai dengan peraturan Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

11

Fokus Utama perundang-undangan yang berlaku. Ruang terintegrasi, meningkatkan kompetensi lingkup pengendalian dimulai dari tahap dan integritas moral aparatur pengawasan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan meningkatkan peran konsultan dan katalisator evaluasi, hingga pelaporan. aparat pengawasan, mendorong akselerasi Menjadi penjamin mutu kinerja penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, memiliki pengertian bahwa Itjen Kementerian menumbuhkembangkan pengawasan Agama diharapkan mampu melakukan preventif melalui Pengawasan dengan pengawasan dalam rangka memastikan Pendekatan Agama (PPA), Mewujudkan bahwa seluruh satuan organisasi/kerja pelayanan administrasi pengawasan yang di lingkungan Kementerian Agama dapat cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi mewujudkan kinerja yang tinggi sesuai informasi, dan meningkatkan koordinasi dan tugas dan fungsinya konsolidasi dengan (quality assurance). instansi terkait dalam Pencapaian kinerja rangka peningkatan Masa sulit tidak akan bertahan, yang tinggi tersebut kualitas pengawasan. orang yang gigih akan melampauinya. adalah salah P e r a n satu wujud dari Inspektorat Jenderal Beda antara orang kreatif dan yang tidak hanyalah pada kemampuan orang kreatif akuntabilitas publik. dalam pengawasan dalam menghalau aral (penghalang) Berdasarkan dapat dikategorikan kemampuan kreatifitas. penjelasan visi dalam dua bentuk, di atas, Itjen yaitu dalam bentuk (Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah) Kementerian Agama audit dan non-udit. diharapkan mampu Pertama, pengawasan mengendalikan dan dalam bentuk audit. mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan dalam bentuk Audit, Itjen Kementerian Agama melalui pengawasan menjalankan peran watch dog di dalam fungsional agar sesuai dengan peraturan pelaksanaannya, Itjen selalu melakukan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini pengawasan fungsional terhadap auditi dimaksudkan untuk memastikan bahwa dengan cara melihat dan membandingkan Kementerian Agama mampu menghasilkan kondisi riil yang dilakukan, dibandingkan kinerja yang tinggi dan pelayanan prima di dengan Kondisi yang seharusnya dilakukan bidang keagamaan. sesuai dengan PP-UU. Secara umum peran Dalam rangka mewujudkan visi Itjen dalam bentuk audit adalah untuk: tersebut, Itjen Kementerian Agama (1) memberikan masukan dan bahan mengemban misi untuk: melakukan pertimbangan kepada pimpinan Kementerian pengawasan fungsional secara profesional Agama dalam penetapan kebijakan, (2) dan independen, melakukan penguatan memberikan saran perbaikan kepada sistem pengawasan yang efektif dan pimpinan satuan organisasi atau satuan

12


Fokus Utama kerja, agar kinerja organisasi dan pelayanan kegiatan kepada pihak ketiga, baik yang masyarakat terus dapat ditingkatkan, dan bersumber dari APBN ataupun Non APBN; (3) Memberikan saran perbaikan kepada dan Penertiban pengelolaan BMN. Kedua, pengawasan dalam bentuk pimpinan satuan organisasi atau satuan kerja, agar pengelolaan keuangan dan Barang Milik non-audit. Pengawasan dalam bentuk Negara dilaksanakan dengan tertib, lancar, non-audit ini Itjen menjalankan peran efektif, efisien dan ekonomis sesuai dengan pengawasan dengan pendekatan sebagai konsultan dan katalis. Peran Itjen sebagai PP-UU. Peran watchdog meliputi aktivitas konsultan. Di dalam pelaksaannya diarahkan inspeksi, observasi, perhitungan, cek & ricek kepada bimbingan dan konsultasi yang dapat meningkatkan yang bertujuan untuk kinerja aparatur, memastikan ketaatan yang merupakan / kepatuhan terhadap Selesaikan setiap hari upaya preventif/ ketentuan, peraturan sebelum besok datang, p e n c e g a h a n atau kebijakan yang dan letakkan tidur yang baik dini terhadap telah ditetapkan. Audit diantara keduanya. kemungkinan yang dilakukan adalah Ini tidak akan dapat Anda lakukan terjadinya berbagai compliance audit tanpa kesederhanaan penyimpangan atau dan apabila terdapat dan kedisiplinan. KKN. Pelaksanaan penyimpangan pengawasan yang dapat dilakukan dilakukan oleh para koreksi terhadap (Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah) auditor sebagai sistem pengendalian konsultan dilakukan manajemen. Peran beberapa cara/media yaitu: watchdog biasanya menghasilkan saran atau melalui rekomendasi yang mempunyai impact jangka percepatan penyelesaian hasil pengawasan, pendek, misalnya perbaikan sistem dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Korupsi (RANPK), dan melalui Sosialisasi Pengawasan prosedur atau internal control. Sedangkan sasaran dari pelaksanaan dengan Pendekatan Agama (PPA). Peran internal auditor sebagai pengawasan adalah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi pemberian konsultan diharapkan dapat memberikan bimbingan, pembinaan, perizinan, dan manfaat berupa nasehat (advice) dalam pelayanan masyarakat lainnya serta pengelolaan sumber daya (resources) pelaksanaan program bantuan dan organisasi sehingga dapat membantu kerjasama; kegiatan aparatur pemerintah tugas para manajer operasional. Audit dibidang kelembagaan, kepegawaian dan yang dilakukan adalah operational audit / ketatalaksanaan; pengelolaan keuangan, performance audit, yaitu meyakinkan bahwa pengelolaan aset atau BMN dan bantuan organisasi telah memanfaatkan sumber daya Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

13

Fokus Utama organisasi secara ekonomis, efisien dan bersifat jangka panjang, karena fokus katalis efektif (3E) sehingga dapat dinilai apakah adalah nilai jangka panjang (longterm values) manajemen telah menjalankan aktivitas dari organisasi, terutama berkaitan dengan organisasi yang mengarah pada tujuannya. tujuan organisasi yang dapat memenuhi Rekomendasi yang dibuat oleh auditor kepuasan pelanggan (customer satisfaction) biasanya bersifat jangka menengah. dan pemegang saham (stake holder). Sedangkan Peran Itjen sebagai Di samping itu untuk dapat Katalis, dalam pelaksanaannya, Itjen selalu melaksanakan tugas-tugas dengan baik ada memberikan dorongan untuk mewujudkan 9 hal yang dapat memberikan dorongan seluruh aparatur Kementerian Agama agar terhadap peningkatan kinerja aparatur menjadi aparatur dan lembaga pemerintahan sebagai budaya kerja yang dikembangkan yang baik dan bersih dari KKN yang selalu di lingkungan Kementerian Agama, yaitu: melaksanakan seluruh kegiatan sesuai jujur dan memiliki integritas yang tinggi; dengan peraturan memiliki etika , akhlak dan perundangmulia, dan menjadi Empat konsep implementasi undangan. Dalam suri tauladan; kedisiplinan adalah pelaksanaannya menghormati peran ini dilakukan hukum dan aturandengan pemaksaan, untuk mendukung aturan yang berlaku, pengendalian terus-menerus, peningkatan kinerja b e r ta n g g u n g j awa b memberikan penghargaan aparatur, diantaranya dan akuntabel; hormat dan kesadaran. adalah: melaksanakan dan tidak mudah s e m i n a r - s e m i n a r, menyalahkan orang lokakarya, workshop, kajian-kajian ilmiah dan lain, mencintai pekerjaan dan mau bekerja melakukan kajian-kajian tentang peraturan keras; transparansi dan meningkatkan dan perundang-undangan. koordinasi; disiplin tinggi; dan bersahaja Peran internal auditor sebagai dalam hidup dan kehidupan/sederhana. katalis berkaitan dengan quality assurance, Optimalisasi peran Itjen melalui sehingga internal auditor diharapkan dapat Pengawasan dalam bentuk bon audit dapat membimbing manajemen dalam mengenali dilakukan juga dengan meningkatkan risiko-risiko yang mengancam pencapaian Koordinasi Internal dilingkungan Itjen dan tujuan organisasi. Quality assurance membuat dan menjalankan mekanisme kerja bertujuan untuk meyakinkan bahwa proses dan pembagian tugas yang jelas sesuai dengan bisnis yang dijalankan telah menghasilkan fungsinya, yang dituangkan dalam keputusan produk atau jasa yang dapat memenuhi Irjen, serta meningkatkan dukungan dan kebutuhan customer. Dalam peran katalis, pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan internal auditor bertindak sebagai fasilitator fungsi Itjen. [Erma Agustini] dan agent of change. Impact dari peran katalis

14


Fokus Utama Pedoman Manajemen Penyeleksian Auditor Oleh: Mohamad Ali Irfan

L

Pemukulan Gong Oleh Irjen Dr. H. Mundzier Suparta, MA. Menandai Dibukanya Acara Rakorwas Bidang Pendidikan - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Jakarta, 7 Maret 2011

embaga pengawasan dalam lingkungan birokrasi pada zaman di mana manusia-manusia pelakunya masih berpola fikir neomaterialis dan tidak berdasarkan profesionalisme yang berbingkai high morality, akan berakibat menjadi lembaga pengawasan yang harus diawasi karena hasil pengawasannya tidak menunjukkan kualitas yang memiliki daya perubah atau perbaikan terhadap lembaga yang diawasinya atau diauditnya. Salah satu penyebab lemahnya kinerja lembaga

pengawasan adalah kualitas personil yang melakukan pengawasan yaitu Auditor. Untuk mendapatkan auditor yang berkualitas maka diperlukan adanya manajemen seleksi. Mengatur orang pada lembaga pengawasan bukanlah hal yang mudah, tetapi bisa dibuat lebih mudah kalau anda memastikan telah menyeleksi orang yang tepat pada awalnya. Saat memilih auditor baru, pimpinan auditor membuat keputusan yang terpenting karena bagaimana pimpinan auditor menarik dan mempertahankan Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

15

Fokus Utama seorang auditor mempunyai implikasi Sejak awal pendekatan ini berasumsi bahwa langsung terhadap pekerjaan pimpinan ada lowongan pekerjaan yang harus diisi. auditor sendiri dan pekerjaan pihak lainnya. Dalam iklim koruptif dan neomaterialis Memutuskan Merekrut seperti sekarang ini, keputusan seperti ini Keputusan untuk merekrut auditor cenderung relatif jarang terjadi, sehingga diperlukan dalam dua situasi: Saat ada penting bagi pimpinan auditor untuk sejak auditor yang pindah untuk mengisi posisi dari awal membuat keputusan yang paling baru atau meninggalkan Instansi atau masa tepat. Akibat buruk dari membuat keputusan pension dan saat beban pekerjaan bertambah yang salah bisa sangat mahal, bukan hanya sehingga suatu posisi baru perlu diadakan. dari segi keuangan Negara, melainkan Apabila ada auditor yang juga dari segi waktu, tenaga, fikiran dan meninggalkan suatu posisi karena pensiun resiko yang harus ataupun mutasi, kita pimpinan auditor dan pasti tergoda untuk pihak lain keluarkan mencari orang yang Rahasia kedisiplinan adalah motivasi. dalam proses itu. persis sama seperti Jika seseorang cukup termotivasi, Dalam mengatasi auditor sebelumnya. kedisiplinan segala resiko dalam Ini merupakan suatu pengangkatan auditor kesalahan. Bahkan akan terbentuk sendiri. maka diperlukan sebelum pimpinan pedoman manajemen auditor memutuskan (Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah) penyeleksian yang merekrut orang untuk tepat, berupa: mengisi kekosongan tersebut, pimpinan Mengetahui Apa yang Dibutuhkan Lembaga harus meyakinkan diri bahwa: Pimpinan benar Perencanaan sumber daya benar perlu memperkerjakan seseorang manusia merupakan bencana besar adalah pegawai, pimpinan tidak dapat membagikan perencanaan sumber daya manusia sejumlah tanggungjawab kepada auditor yang dibuat secara terburu buru, tanpa yang ada, dan tidak ada seorang pegawaipun gambaran yang jelas tentang aspek penting di tempat kerja yang bisa dipromosikan atau dari pekerjaan yang ditawarkan, ataupun dilatih untuk memenuhi kebutuhan yang tentang orang yang sesuai untuk pekerjaan pimpinan perlukan. tersebut. Pendekatan ini sudah merupakan Sebelum memulai proses seleksi, kegagalan dari awal karena mengandung tiga pimpinan auditor harus dengan cermat kekurangan, berupa : (a) Tidak menguraikan mempertimbangkan: Apakah lowongan yang tugas-tugas utama dalam pekerjaan tersebut; harus diisi merupakan pekerjaan yang sama (b) Tidak menentukan spesifikasi orang yang karena sudah ditinggalkan oleh pegawai paling sesuai untuk pekerjaan tersebut; (c) sebelumnya? Apakah sekarang ada peluang

16


Fokus Utama untuk menyusun kembali berbagai tugas secara internal? Kalau pimpinan memutuskan harus merekrut orang baru, selanjutnya pimpinan perlu memutuskan dengan tepat apa pekerjaan tersebut. Pastikan pimpinan bisa mengindentifikasi apa yang pimpinan harapkan bisa disumbangkan oleh pekerjaan baru tersebut bagi efektifitas keseluruhan jenis pekerjaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti: Nilai tambah yang akan diciptakan, lingkup yang meningkat untuk memperbaki kualitas. Menguraikan Pekerjaan Pada umumnya orang-orang hanya mempunyai gambaran samar-samar tentang pekerjaan yang sedang mereka carikan pelaksananya. Menguraikan pekerjaan yang pimpinan tawarkan merupakan unsur utama dalam proses seleksi. Uraian tugas akan bermanfaat dalam menjelaskan apa yang perlu dikerjakan oleh pemegang pekerjaan yang akan datang. Dengan memberikan uraian tugas kepada seseorang yang terseleksi akan mencegah kesalahpahaman di belakang hari. Menentukan Spesifikasi Orang Begitu sudah mempunyai uraian tugas, pimpinan bisa menentukan spesifikasi orang, pikirkanlah spesifikasi yang dikehendaki untuk pekerjaan tersebut apalagi untuk tenaga auditor yang harus memiliki kekhususan dibandingkan untuk pekerjaan lain. Pimpinan perlu mencatat ketrampilan, kemampuan dan karakteristik yang pimpinan cari pada diri calon auditor yang diperlukan untuk pekerjaan audit tersebut. Sehingga

pimpinan perlu mencantumkan kualitas yang disyaratkan: Ciri-ciri Pribadi Seperti sifat istimewa dan keadaan umum. Sebagai contoh: (1) Kecekatan manual, kalau melibatkan pekerjaan audit yang sulit serta membutuhkan ketrampilan fisik atau skill; (2) Kemampuan Mobilitas, kalau pekerjaan audit tersebut menuntut perjalanan dengan pemberitahuan singkat dikarenakan tuntutan pemecahan tugas anggota tim pada satker yang berbeda, sedangkan satker-satker tersebut tidak memiliki sarana komunikasi yang memadai; (3) Kekuatan fisik, apabila pekerjaan audit tersebut menuntut banyak kegiatan angkat mengangkat dokumen dan pindah-pindah lokasi yang berjarak jauh, serta pekerjaan yang menuntut untuk cek fisik pembangunan gedung-gedung bertingkat; (4) Penampilan yang rapi dan sopan, di dalam pekerjaan audit, dituntut untuk bertemu dan bertatap muka pada banyak pihak, baik pihak pimpinan satker dan pimpinan pihak ke 3 dalam hal ini pihak rekanan dan bahkan ke pihak lintas sektoral sehingga audit harus memiliki penampilan yang rapi serta menjaga sikap sopan santun. Kemampuan dan Prestasi Berupa kecerdasan umum dan bakat khusus; prestasi, baik pendidikan maupun jabatan, akan tetapi aspek lain yang perlu diperhatikan adalah calon auditor tersebut diperlukan kemampuan akan: (a) Analisis Angka, auditor dituntut mampu menganilisis data-data yang dibuat oleh para Satker, Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

17

Fokus Utama

Orientasi Reviu Laporan Keuangan (LK) yang Diikuti Para Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Jakarta, 10-11 Januari 2011

apakah angka-angka yang dibuat secara rapih dan lengkap memiliki unsur-unsur yang bersifat manipulatisi atau tidak; (b) Mengolah huruf, auditor dituntut untuk mampu bekerja tidak hanya kemampuan berbicara akan tetapi yang tama adalah kemampuan membuat laporan hasil audit, surat dan naskah-naskah untuk media pengawasan serta membuat bahan ceramah pembinaan satker atau lokakarya pengawasan; (c) Pemikiran dan pertimbangan kritis, auditor dituntut untuk dapat memberikan pemikiran kontruktif dan pertimbangan kritis terhadap satker yang diaudit apabila di dalam hasil audit banyak ditemukan kelemahan-kelemahan managerial, agar kelemahan tersebut tidak akan terulang di masa yang akan datang; (d) Kemampuan special dan mekanis, auditor dituntut untuk dapat memecahkan masalah hasil rekayasa serta mampu menyelesaikan masalah yang menuntut kemampuan teknis. 18


Karakteristik Individu Berupa watak dan kepribadian; kemampuan untuk mempengaruhi orang lain; minat; tingkat motivasi. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah: Pertama, tabah atau sabar, untuk menjadi seorang auditor harus memiliki kemampuan untuk menahan emosi apabila ketika dalam pembahasan hasil audit dengan pihak satker akan ada ketidaksesuaian cara pandang antara pihak auditor dengan pihak satker sehingga pihak satker menjadi emosi, disinilah auditor dituntut untuk mampu menahan emosi serta dapat menjelaskan hasil audit secara baik dan berdasarkan atas peraturan yang berlaku hingga pihak satker mau menerima hasil audit. Kedua, moralitas religious, di dalam menjalankan audit terutama yang berkaitan dengan kondisi-kondisi hasil audit yang sangat rawan penyimpangan, seperti audit dibidang

Fokus Utama keuangan dan proyek/pembangunan, biasanya auditor mendapatkan gangguan moralitas religiusnya seperti imingan untuk berdamai dari pihak yang diauditnya agar hasil penyimpangan tidak dijadikan temuan oleh auditor, hal tersebut diperlukan auditor yang memiliki moralitas religius yang tangguh untuk dapat menyelamatkan keuangan Negara. Ketiga, dapat beradaptasi, didalam melaksanakan tugas audit seorang auditor tentunya membutuhkan kerjasama dengan pihak lain dalam hal ini dengan teman-teman satu timnya yang memliki karakter yang berbeda dan juga menghadapi lingkungan audit yang sangat berbeda dengan lingkungan kerja rutin yang biasa dihadapinya, maka diperlukan adanya kemampuan auditor untuk beradaptasi. Keempat, persuasif, harus dipahami oleh seorang auditor, bahwa auditor bukanlah seorang yang super yang tidak pernah mengalami kesalahan dalam tugasnya, sehingga seorang auditor harus memiliki kemampuan persuasive terhadap pihak kawan satu timnya ataupun pihak lain, dalam hal untuk dapat menerima suatu idea atau saran atas hal-hal yang berkaitan dengan hasil auditnya. Kelima, inovatif, di dalam dunia audit seorang auditor dituntut untuk mampu mengembangkan ide-ide yang kreatif untuk dapat membaca kelemahan-kelemahan manajerial yang telah dikemas dengan datadata yang lengkap dan informasi yang bersifat kamuflase. Keenam, banyak cara apabila menemukan permasalahan dimana

seorang auditor dituntut untuk cepat mengambil keputusan cepat dan tepat maka seorang auditor harus memiliki ketajaman menganalisis, hal tersebut dapat ditumbuhkan dari jam terbang dalam menghadapi masalah. Dengan kita mengetahui pedoman manajemen penyeleksian auditor maka pimpinan lembaga pengawasan tidak akan salah memilih calon auditor yang akan dipekerjakan, sehingga akan mendapatkan auditor yang benar-benar tangguh yang memiliki integritas dan skill yang tinggi dengan tidak menggadaikan moralitas religiusnya dalam bertugas, sehingga pimpinan lembaga pengawasan akan mampu mewujudkan lembaga pengawasan yang dapat diharapkan oleh Negara dan rakyat untuk menjaga kehancuran dari kebocorankebocoran keuangan Negara. [Mohamad Ali Irfan]

Seorang yang optimis melihat suatu kesempatan dalam setiap bencana; seorang yang pesimis melihat suatu bencana dalam setiap kesempatan. Inti dari kepemimpinan adalah Anda harus memiliki visi dan mengarahkan organisasi ke arah yang tepat; Anda tidak bisa meniup terompet sembarangan. (Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah)


19

Fokus Utama Mempertegas Fungsi Pengawasan Sebagai Konsultan dan Katalis Oleh: Nasrullah

P

Irjen Dr. H. Mundzier Suparta, MA. Saat Rapat Dengar Pendepat (RDP) dengan Anggota DPR RI Komisi VIII Jakarta, 26 Januari 2011

engawasan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan semula. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya telah terjadi. Apabila ternyata ditemukan adanya penyimpangan/hambatan segera diambil tindakan koreksi dan evaluasi, agar dapat menjadi efektif dalam mencapai tujuannya, pengawasan tidak dilakukan hanya pada saat akhir proses manajemen saja, akan tetapi berada pada setiap tingkatan 20


proses manajemen, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kemudian dilakukan evaluasi. Dengan demikian, pengawasan akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja suatu organisasi. Adapun yang dimaksud dengan Internal audit adalah suatu aktivitas independen, yang memberikan jaminan keyakinan serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Internal audit membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin

Fokus Utama yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen resiko, pengendalian dan proses pengaturan dan pengelolaan organisasi. Secara umum pengawasan membantu manajemen dalam 3 (tiga) hal, yaitu: (1) meningkatkan kinerja organisasi, (2) memberikan opini atas kinerja organisasi, dan (3) mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada. Ketiga hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan informasi yang dibutuhkan manajemen secara tepat dan memberikan tingkat keyakinan akan pencapaian rencana yang telah ditetapkan semula. Peran Pengawasan Peran Inspektorat Jenderal Kementerian Agama sangatlah strategis dalam melaksanakan fungsi pengawasan kerana memang sudah menjadi tugas dan kewajibannya. Dengan segala keterbatasan yang masih terus dirasakan hingga sekarang. Sebagai lembaga pengawasan fungsional, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama memiliki tanggungjawab untuk mengawal Kementerian Agama mewujudkan lima agenda prioritas pembangunan bidang keagamaan yang meliputi: 1) peningkatan kualitas kehidupan beragama; 2) peningkatan kerukunan beragama; 3) peningkatan kualitas Raudhatul Athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; 4) peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji; 5) penciptaan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Selama ini Inspektorat Jenderal Kementerian Agama telah menjalankan perannya sebagai watchdog, bahwa yang dimaksud dengan watchdog adalah melaksanakan audit yang hasilnya berupa daftar temuan yang harus ditindaklanjuti (Tindak lanjut Hasil Audit). Namun sejalan dengan perubahan paradigma internal auditor dan dinamika organisasi, perlunya dilakukan revitalisasi peran Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Oleh karena itu, peran Itjen Kementerian Agama bukan hanya sebagai watchdog, melainkan juga sebagai konsultan dan katalis dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government di dalam organisasi Kementerian Agama, sesuai dengan tujuan dalam mengemban visi dan misinya yaitu “menjadi penjamin dan pengendali mutu”. Untuk memperjelas dan mempertegas peran Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, bahwa yang dimaksud dengan peran sebagai konsultan pengawasan yang memiliki pengertian bahwa bukan hanya menyuguhkan daftar temuan dan rekomendasi saja, melainkan juga memberikan pembinaan dan pemahaman terhadap auditan, pembinaan dalam hal ini dilakukan terutama dalam membimbing auditan untuk memecahkan berbagai permasalahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Peran auditor internal sebagai konsultan diharapkan dapat memberikan manfaat berupa nasehat dan konsultasi dalam pengelolaan sumberdaya organisasi sehingga dapat membantu tugas para auditi, audit yang dilakukan disini adalah operasional audit performance audit, Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

21

Fokus Utama dengan cara meyakinkan bahwa organisasi auditor internal sebagai katalis berkaitan telah memanfaatkan sumberdaya organisasi dengan quality assurance, sehingga auditor secara ekonomis, efisien, dan efektif (E3), diharapkan dapat membimbing manajemen sehingga dapat dinilai apakah manajemen dalam mengenali resiko yang mengancam telah menjalankan aktifitas organisasi yang pencapaian tujuan organisasi, quality mengarah pada tujuannya sesuai dengan assurance bertujuan untuk meyakinkan peraturan dan undang-undang yang berlaku. bahwa proses kinerja organisasi yang telah Dalam hal ini bahwa rekomendasi yang dijalankan dapat memenuhi kebutuhan dibuat oleh auditor biasanya bersifat jangka masyarakat. menengah. Dalam peran katalis, auditor internal Peran konsultan disini membawa bertindak sebagai fasilitator dan agen para auditor untuk selalu meningkatkan of change. Dampak dari peran katalis ini pengetahuan baik tentang profesi auditor bersifat jangka panjang karena fokus dari maupun aspek lain katalis adalah nilai yang berhubungan, jangka panjang dari sehingga dapat organisasi terutama Jangan terfokus dengan hanya m e m b a n t u berkaitan dengan mengerjakan tugas Anda saja. manajemen dalam tujuan organisasi yang Lakukan lebih dari tugas Anda. memecahkan suatu dapat memenuhi Kuda yang finish masalah bagi auditor kepuasan masyarakat. satu ‘leher’ lebih dulu lah dapat diperoleh Dengan demikian yang memenangkan balapan. melalui pengalaman bahwa katalisator itu mengaudit dalam enzim dalam sebuah unit tertentu sesuai proses persenyawaan, dengan bidang dan tugasnya masing-masing. Ia dapat membantu atau mempercepat Adapun peran auditor selanjutnya proses larutan tanpa ia mengubah diri atau adalah sebagai katalisator. Peran sebagai ikut larut. Untuk menjadi katalis yang efektif katalisator artinya pengawasan harus di birokrasi pemerintahan, Inspektorat dapat mendorong terwujudnya good Jenderal kementerian Agama memang harus governance, yang mengandung arti bahwa menjadi model panutan di lingkungannya, pengawasan harus menjadi tauladan dalam hal ini menjadi sebuah tantangan yang tidak membangun kinerja sebagai salah satu ringan dalam kondisi lingkungan eksternal lembaga pemerintah, disamping itu lembaga yang terus berubah dan lingkungan internal pengawasan harus dapat membangun yang belum kondusif. system nilai berupa kehidupan birokrasi Peran auditor sebagai katalis pemerintahan yang akuntabel, transparan diharapkan dapat memberikan jasa dan partisipatif sebagai modal dan pilar utama manajemen melalui saran-saran yang terwujudnya pemerintahan yang baik. Peran bersifat konstruktif dan dapat diaplikasikan

22


Fokus Utama bagi kemajuan lembaga secara menyeluruh sesuai dengan tuntutan masyarakat. Dengan paradigma baru ini, peran Itjen Kementerian Agama dapat menjadi penyeimbang sisi pembinaan dan pengawasan secara proporsional. Pembinaan dalam konteks Inspektorat Jenderal merupakan bagian dari kerangka besar pengawasan. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk pengawasan preventif dalam upaya pencegahan penyimpangan pelaksanaan anggaran dan kinerja para pegawai serta pejabat aparatur terkait, sedangkan pengawasan ditujukan untuk menilai proses dan realisasi pelaksanaan anggaran dan kinerjanya. Hal ini selaras dengan perubahan paradigma yang semula hanya sebagai “watchdog”, kemudian ditambah sebagai konsultan dan katalis. Perubahan paradigma ini juga menuntut perbaikan kinerja dan kompetensi segenap aparat Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Jenis Pengawasan Paradigma pengawasan yang telah berkembang dari sekedar watchdog ke posisi konsultan dan katalisator, mendorong pengawasan untuk dapat memberi nilai tambah yang lebih maksimal. Pengawasan tidak hanya berhenti pada pemberian rekomendasi saja, apalagi berhenti pada sekedar identifikasi penyimpangan. Pada tingkatan yang lebih ideal, pengawasan harus mampu memastikan bahwa usul-usul perbaikan yang diajukan dapat terlaksana, oleh karena itu auditor harus mampu berperan sebagai konsultan dan katalisator serta bisa menjamin kualitas atas berjalannya

suatu manajemen organisasi. Pemahaman terhadap konsep pengawasan di Indonesia secara kontekstual maupun substansial harus diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi yang baik. Kepemerintahan yang baik (good governance) tidak mungkin akan terwujud apabila siklus manajemen yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan tidak dijalankan dengan sepenuhnya melalui bentuk-bentuk pengawasan yang berkembang. Adapun jenis atau bentuk pengawasan menurut PP Nomor 60 tahun 2008 yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: (a) Audit, adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah; (b) Reviu, adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan; (c) Evaluasi, adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan; (d) Pemantauan, adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan (e) Kegiatan pengawasan lainnya Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

23

Fokus Utama antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pegawasan, pengolahan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan. Audit sebagaimana tersebut terdiri dari audit kinerja, merupakan audit atas pengelolaan keuangan Negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektifitas. Dan audit dengan tujuan tertentu, mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja. Dengan demikian, menjadi sangat penting bahwa pada prinsipnya pengawasan itu dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintah, sehingga pengawasan diadakan dengan maksud: (1) Mengetahui kelancaran atau tidak jalannya suatu pekerjaan; (2) Memperbaiki kesalahankesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbul kesalahan yang baru; (3) Mengetahui apakah penggunaan badget yan telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan; (4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak; (5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning yang sesuai dengan standar. Sedangkan tujuan pengawasan adalah: (1) Agar tercipta aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa, yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat

24


yang konstruktif dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (control social) yang obyektif, transparan, serta bertanggungjawab; (2) Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat, agar adanya kelugasan dalam melaksanakan tugas, fungsi, atau kegiatan, tumbuhnya budaya malu dari masing-masing aparat, rasa bersalah dan berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama; (3) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan arahan; (4) Menertibkan koordinasi kegiatankegiatan; (5) Mencegah pemborosan dan penyelewengan; (6) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan; (7) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi. Prinsip Pengawasan Oleh karena itu, pengawasan mempunyai sifat menyeluruh dan luas yang diperlukan adanya prinsip-prinsip pengawasan yang dapat dipatuhi, adapun prinsip-prinsip pengawasan pada umumnya adalah: (a) Obyektif dan menghasilkan fakta, pengawasan harus bersifat obyektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya; (b) Berpangkal tolak dari keputusan fakta, untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus bertolak pangkal dan keputusan pimpinan, yang tercermin dalam:

Fokus Utama tujuan yang ditetapkan, rencana kerja yang Agama tidak hanya diukur dari banyaknya telah ditentukan, kebijaksanaan dan pedoman temuan dan penyimpangan pada saat audit, kerja yang telah digariskan, perintah yang akan tetapi sejauh mana akuntabilitas diberikan, peraturan-peraturan yang telah kinerja telah dijalankan oleh para auditee, ditetapkan; (c) Preventif, karena pengawasan peran sebagai konsultan dan katalis dapat pada dasarnya adalah untuk menjamin diterapkan secara konsekuen dan berbanding tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, lurus dengan kinerja serta dapat memberikan yang harus efisien dan efektif, maka nilai lebih bagi Inspektorat Jenderal dalam pengawasan harus bersifat mencegah dan mengawal tata kelola kepemerintahan yang jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan baik di Kementerian Agama. yang telah lalu; Peran tersebut harus diimbangi (d) Bukan tujuan tetapi sarana, dengan pengembangan kompetensi dan pengawasan hendaknya tidak dijadikan profesionalitas auditor dan pelaksana serta tujuan, tetapi sarana untuk menjamin para pejabat di sekretariat secara menyeluruh dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas seiring dengan kemajuan tehnologi dan pencapaian tujuan organisasi; (e) Efisiensi, informasi. Disamping bahwa auditor juga pengawasan harus dituntut untuk dilakukan secara mengembangkan Dari seribu orang ahli ada seribu cara. efisien, bukan spesialisasi sesuai (Peribahasa Cina) justru menghambat dengan keahlian efisiensi pelaksanaan bidang tertentu yang pekerjaan; (f) Apa dimiliki dan terus yang salah, pengawasan tidak hanya mencari dikembangkan, dengan harapan bahwa kesalahan siapa, akan tetapi apa yang salah, auditor menjalankan profesinya dengan bagaimana timbulnya dan sifat kesalahan itu; penuh tanggungjawab dan ketekunannya (g) Pembimbing dan mendidik, manajemen akan berimbas pada optimalisasi perannya merupakan pengembangan manusia, bukan sebagai seorang auditor. benda. Sebagai suatu fungsi manajemen, Dengan demikian tujuan pengawasan maka pengawasan harus mengembangkan yang berbasis pada pendekatan pembinaan, faktor manusia. Oleh Karena itu, pengawasan dapat diindikasikan bahwa pihak yang harus bersifat membimbing dan mendidik agar diawasi (auditee) merasa terbantu, sehingga pelaksana atau pegawai dapat meningkatkan dapat mencapai visi dan misi organisasi; kemampuan dan dedikasinya untuk menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, melakukan tugas dan tanggungjawabnya dan partisipatif; menimbulkan suasana saling yang telah ditetapkan. mempercayai didalam lingkungan organisasi; Pengawasan dan pembinaan meningkatkan kelancaran tugas organisasi; dilakukan seiring dengan dasar bahwa prestasi mendorong terwujudnya good governance. kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian [Nasrullah] Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

25

Fokus Utama Pengawasan (Audit) Di Lingkungan Kementerian Agama Oleh: Hakim Jamil

Ses Itjen Drs. H. Maman Taufiqurrohman, M.Pd. pada Acara Orientasi Penyusunan Jabatan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Jakarta, 17-19 Maret 2011

U

ndang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai

26


bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan Negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut. Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern

Fokus Utama yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi: Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, dan Pemantauan. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Pengawasan intern dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dengan melalui: audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Aparat pengawasan intern pemerintah terdiri atas: BPKP, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan

fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengawasan atau Audit yang dimaksud terdiri atas audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja seperti, audit SDM (kepegawaian), Audit Keuangan, Audit BMN, Audit Investigasi, Audit Perencanaan dan lain-lain. Pasal 640 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 10 Tahun 2010 menyatakan bahwa Inspektorat Jenderal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Pasal selanjutnya menyatakan bahwa Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agama dan dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agama; pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agama terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Agama; penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Agama; dan pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. Sebagai unsur pengawasan di lingkungan Kementerian Agama, Inspektorat Jenderal melaksanakan berbagai macam Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

27

Fokus Utama jenis pengawasan (audit) terhadap satuan kerja/satuan organisasi (Satker/Sator) pada Kementerian Agama. Pengawasan atau audit yang dilaksnakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama antara lain adalah Audit Kinerja, Audit Pengelolaan SDM (Kepegawaian), Audit atas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Audit Pengelolaan Keuangan, Audit Perencanaan dan Audit Investigasi. Secara khusus tulisan ini akan membahas tentang audit dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Agama. Pertama, Audit atas pengelolaan SDM (Kepegawaian). Sasaran pelaksanaan audit pengelolaan SDM (Kepegawaian) adalah penilaian atas efektivitas dan efisiensi pengelolaan pengelolaan kepegawaian dari satuan organisasi/kerja eselon I, II, III dan Lembaga pendidikan di lingkungan Kementerian Agama, termasuk efektivitas dari sistem pengendalian intern atas pengelolaan pengelolaan kepegawaian. Penilaian ini mencakup semua wewenang yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada pemakaian pengelolaan kepegawaian dalam rangka pencapaian tujuan dan pelayanan kepada masyarakat. Ruang lingkup audit pengelolaan kepegawaian ini mencakup hal-hal terkait siklus pengelolaan kepegawaian sebagai berikut: Rancangan Organisasi dan Jabatan, Analisis dan Uraian jabatan, Perencanaan pengelolaan kepegawaian, Pengadaan pegawai; Penempatan pegawai, Penggajian dan Tunjangan, Pelatihan dan pendidikan, Penilaian Kinerja, Pengembangan karir,

28


Promosi dan Mutasi, Pemberian penghargaan dan sanksi disiplin, dan Pemberhentian. Audit pengelolaan pengelolaan kepegawaian dilakukan terhadap satuan organisasi/kerja di lingkungan Kementerian Agama yang direncanakan dalam Program Kerja Audit tahunan (PKAT) Audit dapat juga dilakukan berdasarkan permintaan tertentu atau pengaduan. Sumber informasi pengelolaan kepegawaian yang diaudit adalah semua laporan terkait dan pengembangan audit atas pengelolaan kepegawaian sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan. Pengelolaan kepegawaian di definisikan sebagai suatu disain dari sistem yang formal dalam suatu organisasi yang berperan untuk memastikan pemanfaatan secara efektif dan efisien dari talenta (potensi dan kompetensi) sumber daya manusia yang dimilikinya untuk mencapai tujuan/sasaran organisasi. Sejalan dengan pengertian tersebut, terlihat jelas bahwa pengelolaan kepegawaian harus diarahkan pada pencapaian tujuan/ sasaran organisasi. Kebijakan dan program pengembangan pengelolaan kepegawaian harus diselaraskan dengan rencana strategis organisasi. Meskipun proses penyusunan rencana strategis ini berada di luar tahapan pengelolaan kepegawaian, akan tetapi proses tersebut memberikan masukan yang paling penting untuk organisasi dan rancangan pekerjaan atau jabatan, dan harus sudah terpenuhi sebelum proses pengembangan pengelolaan kepegawaian selanjutnya. Kedua, Audit atas Pengelolaan BMN. Tujuan pelaksanaan audit pengelolaan BMN ini adalah untuk dapat mengetahui pelaksanaan pengelolaan BMN yang efektif

Fokus Utama dan efisien. Sasaran pelaksanaan audit BMN pengadilan yang telah memperoleh kekuatan adalah penilaian atas efektivitas dan efisiensi hukum tetap. pengelolaan BMN dari satuan organisasi/ BMN meliputi unsur-unsur aset kerja untuk tahun yang diaudit, termasuk lancar, aset tetap, aset lainnya, dan aset efektivitas dari sistem pengendalian bersejarah. Aset lancar yang dimaksud dalam intern atas pengelolaan BMN. Penilaian ini pengertian BMN adalah persediaan yang mencakup semua wewenang yang telah berbentuk barang atau perlengkapan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak dimaksudkan untuk mendukung kegiatan langsung berpengaruh pada pemakaian BMN operasional pemerintah, dan barangpencapaian tujuan dan pelayanan kepada barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ masyarakat. atau diserahkan dalam rangka pelayanan Ruang lingkup audit BMN ini mencakup kepada masyarakat. Aset tetap adalah aset hal-hal sebagai berikut: perencanaan berwujud yang mempunyai masa manfaat kebutuhan dan lebih dari 12 (dua penganggaran, belas) bulan untuk p e n g a d a a n , digunakan dalam Kesuksesan adalah tidak lebih penggunaan, kegiatan pemerintah dari pada sedikit pemanfaatan, atau dimanfaatkan kedisiplinan sederhana pengamanan dan oleh masyarakat yang di praktekkan setiap hari. pemeliharaan, umum. Aset tetap p e n i l a i a n , yang dimaksud (Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah) penghapusan, dalam pengertian pemindahtanganan, BMN adalah tanah; penatausahaan, dan peralatan dan mesin; pengendalian. Sumber informasi pengelolaan gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan BMN yang diaudit adalah semua laporan yang jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan yang dalam pengerjaan (KDP). Aset lainnya yang berlaku, seperti yang diatur dalam PP Nomor dimaksud dalam pengertian BMN adalah aset 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN. tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif BMN adalah barang yang dibeli atau pemerintah sehingga tidak memenuhi definisi diperoleh atas beban APBN dan barang aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset yang berasal dari perolehan lainnya yang lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. sah, meliputi: barang yang diperoleh dari Ketiga, Audit Pengelolaan Keuangan. hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang Audit Pengelolaan Keuangan bertujuan yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari untuk menilai efisiensi, efektivitas dan perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh keekonomisan pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan undang-undang, atau suatu obyek audit. Hal ini sejalan dengan barang yang diperoleh berdasarkan putusan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

29

Fokus Utama Audit Pengelolaan Keuangan sebagai Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengawasan di Lingkungan Kementerian Agama yang bagian dari Audit dengan Tujuan Tertentu menegaskan bahwa audit sebagai bagian dari tersebut diatas dilakukan untuk memperoleh pengawasan merupakan proses identifikasi keyakinan yang memadai apakah pengelolaan masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan keuangan telah dilakukan sesuai dengan secara independen, obyektif, dan profesional ketentuan, khususnya apakah penggunaan berdasarkan standar audit, untuk menilai dana dilaksanakan secara ekonomis, efisien kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan dan efektif untuk mendukung pelaksanaan keandalan informasi mengenai pengelolaan tugas dan fungsi satuan organisasi/kerja di lingkungan Kementerian Agama. dan tanggung jawab keuangan negara. Sasaran audit A u d i t pengelolaan keuangan Pengelolaan Konsentrasikan segenap pikiran Anda adalah untuk Keuangan lebih pada pekerjaan di tangan. Sinar matahari mengidentifikasi menekankan tidak akan membakar sampai difokuskan. program/kegiatan kepada bagaimana yang berkaitan dengan efektifitas, efisiensi Kelihatan banyak orang mempunyai bakat pengelolaan keuangan dan keekonomisan yang besar. Kebanyakan orang mampu melakukan pekerjaan luar biasa yang memerlukan suatu satuan jika mereka mempunyai keyakinan perbaikan atau organisasi/ untuk mengambil resiko. Tapi kebanyakan penyempurnaan dalam kerja dalam orang tidak melakukannya. Mereka duduk rangka memberikan melaksanakan nonton televisi dan menjalani hidup rekomendasi, agar pengelolaan bagaikan hidup itu akan kekal. pengelolaan program/ k e u a n g a n . kegiatan organisasi Undang-Undang dilaksanakan secara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan efektif, efisien dan ekonomis. Sedangkan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Ruang lingkup audit pengelolaan keuangan Negara menegaskan bahwa Pengelolaan meliputi audit atas pertanggungjawaban Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan keuangan dan ketaatan pada peraturan pejabat pengelola keuangan negara sesuai perundang-undangan mencakup penilaian dengan kedudukan dan kewenangannya, pelaksanaan program ditetapkan sesuai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dengan ketentuan organisasi, penerimaan pengawasan, dan pertanggungjawaban. dan pengeluaran dana sesuai dengan Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah ketentuan yang mencakup perencanaan kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan anggaran, pelaksanaan dan penyajian laporan pengelolaan keuangan negara secara tertib, keuangan. Kelima, audit Perencanaan. Dalam taat pada peraturan perundang-undangan pelaksanaan kegiatan, sering ditemukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

30


Fokus Utama bahwa kegagalan atau tidak optimalnya efektivitas dari sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan diantaranya atas kegiatan perencanaan. Penilaian disebabkan karena kesalahan perencanaan. ini mencakup semua tahap kegiatan Kesalahan perencanan ini dapat disebabkan perencanaan dalam rangka memperoleh oleh berbagai faktor seperti penyusunan perencanaan yang efektif dan efisien. Ruang lingkup audit perencanaan rencana kegiatan yang belum mengakomodir kebutuhan instansi, perencanaan tidak ini mencakup audit terhadap hal-hal terkait realistis sehingga relatif sulit untuk siklus kegiatan perencanaan sebagai berikut: dilaksanakan, tidak dilakukan survey harga Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), sehingga penetapan harga tidak dapat Penyusunan Usulan Rencana Kerja Tahunan diyakini kewajarannya, adanya pengaruh (URKT), Penyusunan Rencana Kegiatan politis sehingga mengabaikan pertimbangan dengan menggunakan Anggaran Berbasis teknis, perencanaan tidak sesuai ketentuan Kinerja, dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan sebagainya. Perencanaan kegiatan yang baik, (RKA/KL). Audit perencanaan dilakukan seyogyanya mempertimbangkan faktor-faktor satuan organisasi/kerja di pemenuhan kebutuhan instansi, kemampuan terhadap sumber daya dan sumber dana yang akan lingkungan Kementerian Agama yang digunakan, mekanisme pengawasan dalam direncanakan dalam Program Kerja Audit penyusunan perencanaan, kesesuaian Tahunan (PKAT). Audit dapat juga dilakukan dengan peraturan, tujuan akhir yang berdasarkan permintaan tertentu atau dikehendaki, sasaran-sasaran dan prioritas pengaduan. Sumber informasi kegiatan untuk mewujudkannya serta jangka waktu perencanaan yang diaudit adalah semua laporan terkait dan pengembangan audit mencapai sasaran-sasaran tersebut. Untuk dapat menilai apakah atas kegiatan perencanaan sebagaimana perencanaan kegiatan sudah sesuai dengan diwajibkan oleh ketentuan. Kelima, Audit Investigasi. Dalam ketentuan dan kriteria tersebut di atas, maka diperlukan audit atas kegiatan perencanaan rangka pelaksanaan Peraturan Menteri untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan Agama Nomor 8 Tahun 2007 tentang perencanaan yang dapat mengakibatkan Pengawasan di lingkungan Departemen terhambatnya atau tidak tercapainya Agama yang di antaranya menegaskan bahwa sebagai upaya percepatan pemberantasan pelaksanaan kegiatan secara optimal. Sasaran audit perencanaan adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta melihat penilaian atas efektivitas dan efisiensi kegiatan berkembangnya opini di masyarakat tentang perencanaan pada satuan organisasi/kerja kurang optimalnya kegiatan pelayanan pusat, wilayah, Perguruan Tinggi Agama oleh instansi yang cenderung berindikasi Negeri (PTAN), dan satuan kerja lainnya di tindak pidana korupsi, maka perlu lingkungan kementerian Agama, termasuk dilakukan pengawasan yang profesional dan Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

31

Fokus Utama bertanggung jawab terhadap seluruh satuan organisasi dan satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama dalam bentuk Audit Investigasi. Audit Investigasi tersebut dilakukan, di samping untuk memperoleh informasi tentang kebenaran adanya indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang terhadap peraturan dan perundangan, juga untuk memperoleh informasi terhadap indikasi penyimpangan kebijakan termasuk pengaturan, perencanaan, dan pelaksanaan yang juga dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bentuk penyimpangan lainnya. Audit Investigasi dimaksud dapat dilakukan berdasarkan permintaan pimpinan satuan organisasi atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama, pengembangan dari audit kinerja atau dilaksanakan berdasarkan pengaduan masyarakat atas dugaan terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang di lingkungan Kementerian Agama. PMA 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Pasal 679 mengatur secara khusus tentang Inspekturat Investigasi yang mempunyai tugas melaksanakan audit investigasi dan mengoordinasikan pelaksanaan audit investigasi atas dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan kementerian agama serta urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat investigasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan

32


fungsi: pelaksanaan koordinasi dan audit investigasi atas dugaan tindak pidana korupsi, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Investigasi. Audit investigasi ini Pedoman ini lebih memfokuskan pada kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang termaktub dalam PP No. 53/2010 dan pelanggaran Kode Etik Pegawai di lingkungan Kementerian Agama (KMA Nomor 421 Tahun 2001). Audit Investigasi adalah audit secara intensif untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang dan jelas tentang suatu perbuatan untuk ditingkatkan sifat auditnya dan/atau membuat terang dan jelas tentang pelakunya guna dilakukan tindakan hukum. Audit Investigasi pada umumnya dilakukan berdasarkan pengembangan dari pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Menteri Agama kemudian didisposisikan kepada atau diterima langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama. Audit Investigasi dapat juga dilakukan sebagai pengembangan dari temuan audit reguler berupa audit kinerja dan atau audit tujuan tertentu lain selain audit investigasi di lingkungan Kementerian Agama yang sedang/telah dilakukan. Audit Investigasi dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis baik dari unit kerja di lingkungan Kementerian Agama maupun dari instansi lainnya. [Hakim Jamil]

Pengawasan Persepsi Dalam Audit Oleh: Roikhatul Azizah

Irjen Dr. H. Mundzier Suparta, MA. pada Saat Menyampaikan Arahan Penyusunan PKPT Berdasarkan Analisis Resiko Audit dan Gugus Tugas - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Jakarta, 6 Januari 2011

K

ata “persepsi” berasal dari bahasa Inggris “perception”, berdasarkan kamus bahasa Inggris Indonesia oleh John M. Echols dan Hassan Shadily, “perception” berarti penglihatan, tanggapan daya memahami, menanggapi. Kemudian diIndonesiakan menjadi “persepsi” yang artinya anggapan atau pemahaman, misalnya dalam kalimat ”……dalam hal ini mereka mempunyai persepsi yang sama….”, maksudnya mempunyai anggapan atau pemahaman yang sama. Kemudian kata persepsi dipergunakan dalam ungkapan lebih

bebas lagi menyangkut segala sesuatu yang berkaitan suatu anggapan atau pemahaman sering menggunakan kata “persepsi”. Dalam kegiatan audit unsur kejiwaan yang berkaitan dengan sifat, ciri dan kebiasaan seseorang adalah sangat penting. Sebab interaksi antara auditor dengan auditi perlu adanya keharmonisan guna memperlancar proses audit. Hal ini sangat bergantung kepada kemampuan sang auditor dalam melakukan pendekatan dengan pihak auditi. Karena jiwa manusia lebih bersifat abstrak dan sulit diketahui secara pasti karena Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

33

Pengawasan tempatnya berada di dalam hati seseorang. Secara teoritis dan pada umumnya dapat diambil suatu pengertian bahwa untuk mendapat gambaran mengenai kondisi jiwa seseorang, misalnya tertawa pertanda orang itu gembira, menangis menunjukkan seseorang sedang sedih, perilaku galak, keras, kasar menandakan orang tersebut sedang marah dan sebagainya. Melalui tingkah laku yang tampak itulah jiwa seseorang dapat diketahui secara langsung atau tidak langsung. Karena tingkah laku mempunyai arti lebih kongkrit, artinya jiwa manusia itu dapat diketahui melalui gejala sikap dan tingkah lakunya. Dalam hal inilah auditor diharapkan dapat tampil sebaik mungkin dihadapan auditi. Penulis pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepribadian/Integritas bagi Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, yang materinya antara lain menjelaskan bahwa seorang auditor harus tampil sebaik dan sesopan mungkin dengan pakaian dan penampilan yang rapih, tidak berlebihan, berlaku sopan dan santun, bahkan bagi auditor laki-laki harus berdasi dan rambut di sisir dengan rapih, bahkan bila perlu harus selalu membawa sisir, tampilantampilan tersebut dimaksudkan akan menimbulkan kesan yang baik bagi auditi dan selanjutnya dapat menimbulkan persepsi positif bagi auditi terhadap auditor. Bahwa auditor adalah orang yang harus dihormati dan dihargai bukan karena pejabat dari pusat (sekaligus tamu) tetapi auditor adalah pembimbing, nara sumber, mitra kerja dan pemberi solusi dalam pemecahan masalah. Sebab sekalipun dalam objek yang sama

34


namun setiap orang bias berbeda persepsi. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain perhatian, kebutuhan, sistem penilaian maupun ciri kepribadian. Fokus perhatian seseorang pada satu atau dua objek memang sering berbeda, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda pula. Misalnya seseorang yang melihat instansi dari segi pelaksanaan tugas pokok manajemen telah sesuai dengan prosedur dan mengacu kepada program/ rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Maka orang tersebut akan mempersepsikan kantor tersebut sebagai kantor yang berhasil dan sukses dalam melaksanakan program kerjanya. Sedangkan orang lain melihat instansi tersebut, dari sisi disiplin pegawai, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana masih terdapat penyimpangan. Hal tersebut akan menimbulkan persepsi sebagai instansi yang kurang mampu mengendalikan sumber daya manusia sebagai pekerja dalam manajemen. Ini dikarenakan masing-masing orang memiliki jenis dan tingkat kebutuhan yang berbeda, baik kebutuhan sesaat maupun kebutuhan yang melekat atau menetap pada diri seseorang, sehingga dapat menimbulkan persepsi yang berbeda pula. Satu contoh lainnya misalnya A dan B berjalan bersama di pegunungan, A sebagai seorang seniman mempersepsikan pegunungan itu penuh dengan keasrian, sehingga mampu menumbuhkan inspirasi baru kemudian perlu diekspresikan dalam prilakunya (lukisan, gagasan-gagasan baru, pemikiran dan lain-lain). Sedangkan B hanya sekedar rekreasi biasa untuk menghilangkan

Pengawasan kejenuhan/penat dari rutinitas kerja di kantornya. Demikian pula sistem nilai yang belaku di masyarakat juga akan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakatnya. Misalnya C adalah seorang wanita yang periang dan murah senyum, dia akan dipersepsikan sebagai seorang wanita yang genit oleh D, sesuai dengan tatanan nilai kehidupan masyarakat lingkungannya. Berbeda dengan F menganggapnya wanita

Dari uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa persepsi adalah proses kemampuan indera dalam mengorganisasikan pengamatan terhadap sesuatu objek di sekililingnya. Kemampuan tersebut bagi setiap orang dapat berbeda-beda sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Untuk membuat kesan dan persepsi yang baik seorang auditor seharusnya tampil sebaik mungkin di hadapan auditi. Auditor dapat memilih cara yang efektif dalam menghadapi

Sekretaris Itjen Drs. H. Maman Taufiqurrohman, M.Pd. Saat Menutup Acara Rakorwas Bidang Pendidikan - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Jakarta, 9 Maret 2011

tersebut sebagai orang yang supel, ramah dan sopan sesuai dengan pengalaman F yang pernah hidup di lingkungan masyarakat yang berbeda tata nilainya. Memang ciri kepribadian setiap orang dapat berbeda seperti malu, penakut, pemberani, supel dan lain sebagainya. Kondisi demikian akan mempengaruhi persepsi seseorang dalam melihat satu atau dua objek yang sama.

auditi agar dapat memperlancar proses audit. Karena itu setiap auditor perlu membekali diri dengan pengetahuan tertentu untuk dapat memahami jiwa orang lain terutama menyangkut masalah persepsi, niscaya akan lebih bermanfaat bagi kegiatan audit. [Roikhatul Azizah]


35

Pengawasan Konsultasi Strategis Audit Tugas Fungsi Perguruan Tinggi Oleh: Khalilurrahman

Prasaran Irwil pada Acara Penyusunan PKPT Berdasarkan Analisis Resiko Audit dan Gugus Tugas - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Jakarta, 6-8 Januari 2011

B

eberapa masalah serius yang dihadapi perguruan tinggi pada umumnya termasuk perguruan tinggi islam adalah pertama, masalah rendahnya kualitas lulusan perguruan tinggi diukur dari etos kerjanya, kemampuan intelektual, kreativitas, disiplin, karakter serta moral. Ini dapat dilihat dari masih banyaknya sarjana lulusan perguruan tinggi dalam melakukan tugas profesionalnya, baik dalam bidang hukum, pendidikan dan pengajaran, sosial, ekonomi dan keuangan, politik, dan bidang dakwah, yang kurang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan pesan moral dari pengalaman belajar yang diperolehnya semasa di bangku kuliah. Betapa banyak kasus permainan uang, konspirasi dalam politik dan penegakkan 36


hukum, kebocoran pajak, makelar kasus yang melibatkan pejabat pajak dan institusi penegak hukum, dan maraknya korupsi di berbagai institusi yang notebene pelakunya adalah lulusan pendidikan tinggi. Dengan kata lain, darma pendidikan yang dilaksanakan dalam lingkungan pendidikan tinggi belum mampu menjadi wahana pembudayaan kemampuan, nilai, dan sikap dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Soedijarto, 2008). Kedua, relevansi pendidikan tinggi masih menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi perguruan tinggi sekarang. Masalah yang serius yang dihadapi perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama baik UIN, IAIN, STAIN, STAKN, STAKPN, STAHN, STABN, IHDN, maupun perguruan tinggi lainnya

Pengawasan yaitu rendahnya jumlah publikasi ilmiah secara internasional, jumlah paten dan kekayaan intelektual lainnya, serta tingginya angka sarjana yang menganggur merupakan sebagian indikasi rendahnya kualitas dan relevansi. Ketiga, dunia perguruan tinggi kita belum memiliki kekuatan moral yang kuat untuk menjadi panutan masyarakat, karena dalam transformasi menuju masyarakat madani, kita belum mampu menunjukkan bahwa masyarakat kampus belum mampu mengembangkan diri menjadi model ideal masyarakat madani yang ber-Ketuhan-an, menghargai supremasi hukum, demokratis, berkeadaban, adil serta bertanggungjawab. Keempat, kesenjangan kualitas perguruan antar daerah dan antar perguruan tinggi negeri dan swasta dapat dilihat dari berbagai ukuran, jumlah dosen yang berpendidikan S-3, kualitas fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan yang memadai, serta akses staf dan mahasiswa ke Internet. Kelima, disparitas perguruan tinggi di Indonesia pada saat ini masih cukup besar, bila diukur dalam kualitas dosen, anggaran, kualitas fasilitas pendukung, serta akses ke jaringan internet juga menjadi masalah salah satu masalah serius yang dihadapi perguruan tinggi sekarang. Kondisi permasalahan tersebut di atas muncul diakibatkan tidak hanya karena alokasi dana APBN untuk pengelolaan dan pembiayaan pendidikan yang rendah, tetapi juga sebagai dampak kebijakan dan pengelolaan pendidikan yang tidak kompeten dan tidak profesional yang telah berlangsung

selama kurun waktu lebih dari empat dasa warsa. Di samping itu, pemicu munculnya permasalahan tersebut diakibatkan paradigma/cara memandang pendidikan tinggi yang rancu, keliru dan salah kaprah yang dilakukan pemerintah dan pembuat kebijakan. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas dapat ditempuh langkahlangkah konsultasi strategis sebagai solusinya yaitu: Optimalisasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Untuk mengoptimalkan perguruan tinggi menjalankan fungsi Tridharma perguruan tinggi diperlukan reformasi perguruan tinggi. Reformasi yang dilaksanakan mencakup perumusan kembali misi perguruan tinggi, restrukturisasi kelembagaan, dan diversifikasi pembiayaan. Pertama, perumusan kembali misi perguruan tinggi. Perkembangan perguruan tinggi dilandasi oleh tujuan, fungsi dan lingkungan yang berbeda-beda. Kebutuhan pembangunan nasional dan/atau pembangunan daerah di mana suatu institusi pendidikan tinggi berdomisili juga perlu dijadikan sebagai aspek yang dipertimbangkan dalam menentukan mandat dan misi suatu perguruan tinggi. Misi perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama pada umumnya masih berorientasi pada tataran ideologis-filosofis belum mengarah pada pragmatic strategy-based research. Merumuskan kembali misi perguruan tinggi merupakan langkah-langkah stratejik yang dilakukan untuk merealisasikan perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi penelitian Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

37

Pengawasan yang mendapat pengakuan internasional. diganti dengan proses pembelajaran yang Dengan terjadinya perubahan masyarakat lebih mendorong pembelajaran secara aktif dari masyarakat industri ke masyarakat oleh para mahasiswa. pasca-industri maka visi dan misi perguruan Kedua, restrukturisasi kelembagaan. tinggi harus disesuaikan dari perguruan Reformasi ini mencakup penyusunan kembali tinggi pengajaran menuju perguruan tinggi semua peraturan untuk melaksanakan penelitian. Karena masyarakat pasca- statuta baru perguruan tinggi, pembentukan industri, sangat bergantung pada penelitian, kelengkapan organ Perguruan Tinggi, pengkajian dan pengembangan perguruan khususnya: pembentukan Majelis Wali tinggi (Sheila Slaughter & Larry L Leslie, Amanat yang merupakan Governing Body dan 1997). pembentukan Dewan Audit, pembentukan Oleh karena Pimpinan Perguruan itu, sudah saatnya tinggi dimulai dengan perguruan tinggi pemilihan Rektor dan Beruntunglah seorang wartawan di lingkungan pengangkatan Wakil yang didesak oleh deadline. Kementerian Agama Rektor, pembentukan Kalau banyak waktu, merumuskan kembali Senat Akademik, tulisannya justru akan lebih buruk. misinya ke arah dan pembentukan perguruan tinggi Majelis Guru Besar. Bersyukur yang sejati ialah penelitian. Untuk Semua kelengkapan merealisasikan misi Perguruan Tinggi meninggalkan perbuatan maksiat ini, perlu dilakukan sudah berfungsi penataan terhadap dengan baik. struktur program Restrukturisasi studi, internalisasi paradigma student- kelembagaan ini akan dilanjutkan dengan learning dan penerapan sistem pengendalian pembentukan Senat Akademik Fakultas, mutu pada semua strata program studi. pemberian peranan yang lebih besar pada Sebagai langkah awal penataan menuju Jurusan, Bagian dan Laboratorium sebagai Perguruan tinggi penelitian dan sebagai upaya ujung tombak pelaksanaan fungsi perguruan meningkatkan kualitas program diploma, akan tinggi. Penataan jangka panjang adalah dilakukan pemisahan manajemen terhadap merestrukturisasi organisasi fakultas dengan program diploma. Untuk menyuburkan menggabungkan beberapa fakultas yang tumbuhnya budaya student-learning, sejak berkaitan bidang ilmunya. Namun, langkah awal para mahasiswa program S1, S2 dan S3 restrukturisasi ini harus dilakukan dengan perlu dilibatkan dalam penelitian-penelitian hati-hati dan dengan mempertimbangkan yang dilakukan oleh para pembimbingnya. berbagai implikasi psikologis dan finansial Proses pembelajaran yang konvensional yang akan ditimbulkannya. secara betahap harus ditinggalkan dan

38


Pengawasan

Sekretaris Itjen Drs. H. Maman Taufiqurohman, M.Pd. pada Acara Penyempurnaan CD Interaktif PPA Tahun 2011 Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

Ketiga, diversifikasi pembiayaan. Reformasi finansial merupakan upaya restrukturisasi yang amat besar tantangannya. Menghadapi kenyataan ini, pimpinan perguruan tinggi harus melakukan langkah menerapkan pembiayaan pendidikan yang lebih rasional. Secara gradual biaya pendidikan akan disesuaikan agar akhirnya sesuai dengan standar internasional. Perguruan tinggi juga perlu mengusahakan pembentukan dana abadi dan mengembangkan Reksadana sebagai bentuk diversifikasi sumber pembiayaan. Perguruan tinggi dapat melakukan diversified funding base dengan mengupayakan sumbersumber dana melalui sumber lainnya seperti melalui bidang riset yang menawarkan dengan penuh semangat bantuan dan kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama dapat dibangun dengan pihak ketiga yang terdiri dari perusahaan industri, pemerintah lokal, yayasan yang menghasilkan pendapatan royalti atas kekayaan intelektual (Burton R

Clark, 1998). Kelemahan perguruan tinggi di Kementerian Agama adalah ketersediaan dana untuk kelengkapan dan kebutuhan sarana dan prasarana perguruan tinggi. Hal ini terjadi disebabkan perguruan tinggi negeri mengandalkan ketersediaan dana pada APBN. Padahal dana yang bersumber dari APBN sangat terbatas. Oleh karena itu, sudah saatnya perguruan tinggi di Kementerian Agama melakukan diversifikasi pembiayaan Mengembangkan Sumber Daya dan Memfasilitasi Program Akademik Dalam rangka mendorong dan memfasilitasi peningkatan mutu dan relevansi perguruan tinggi, sumber daya dan program akademik di perguruan tinggi perlu difasilitasi pengembangannya, khususnya dalam rangka meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan. Perluasan akses (ekspansi) perlu diikuti oleh penambahan sumber daya dan program Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

39

Pengawasan yang dilandasi oleh kebutuhan nyata baik kemampuan dan keterampilan pada dari sisi perguruan tinggi sebagai penyedia mahasiswa untuk dapat diterapkan dalam layanan (supply side) maupun dari sisi kehidupan masyrakat dan lingkungan kerja. masyarakat pengguna layanan (demand side). Kementerian Agama bersama Kementerian Meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya Pendidikan Nasional perlu memfasilitasi sarana-prasarana, sumberdaya keuangan, dan mendorong perguruan tinggi untuk sumberdaya informasi, sumberdaya senantiasa meningkatkan relevansi program manajemen. Dalam pengembangan dan hasil luarannya terhadap kebutuhan sumberdaya manusia, misalnya, perguruan pembangunan bangsa baik kebutuhan saat ini tinggi tidak hanya terfokus pada profesi maupun di masa yang akan datang. Fasilitasi dosen tetapi juga untuk pengembangan staf dimaksud meliputi penyiapan sumber melalui pembinaan karir. Pembinaan karir daya, koordinasi tersebut antara lain dan pengembangan dengan memfasilitasi sinergi antar Di balik yang tampak, masih banyak hal dosen dan staf untuk; instansi pemerintah, yang menarik yang pantas diketahui. 1) melanjutkan pemerintah daerah, Di dalam yang tak tampak, apabila pendidikan ke serta pihak industri, kita benar-benar mampu memahaminya tingkat yang lebih di dalam maupun luar secara menyeluruh dan intens, tinggi; 2) mengirim negeri. Agar terwujud kadang-kadang yang kita peroleh dosen dan atau output pendidikan dari yang tak tampak itu dapat lebih efektif memberikan pemahaman kepada kita staf ke pusat-pusat tinggi yang memenuhi tentang manfaat pelatihan, workshop, pasar kerja, maka atau makna sesuatu yang tampak itu. seminar, konferensi pemerintah berupaya (Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah) dan komunitas menyelaraskan antara akademis lainnya; perguruan tinggi 3) mengadakan dengan dunia profesi pelatihan keterampilan dan penambahan melalui penguatan organisasi profesi serta wawasan di bidangnya masing-masing sesuai membangun sistem informasi pasar kerja. kebutuhan fakultas dan jurusan. Mendorong Proses Pendidikan dan Meningkatkan Relevansi Output Perguruan Pembelajaran yang Kondusif untuk Tinggi dengan Kebutuhan Masyarakat Menghasilkan Lulusan yang Cerdas, Relevansi dalam hal ini dapat Terampil, dan Berkarakter diartikan sebagai tingkat sensitivitas sistem Proses pendidikan direncanakan pendidikan tinggi terhadap kebutuhan senantiasa untuk memenuhi kompetensi pemangku kepentingan. Perguruan tinggi secara menyeluruh dan seimbang, ilmu, membuat program-program keterampilan keterampilan dan soft skills. Unsur-unsur soft yang pada gilirannya memberikan bekal skills sangat menentukan pencapaian dan

40


Pengawasan fungsionalisasi dari ranah kognitif, afektif kancah lapangan atau laboratorium riset dan psikomotorik. Untuk menghasilkan untuk penemuan, pengembangan dan lulusan yang cerdas, terampil dan berkarakter produksi ilmu pengetahuan yang diperoleh diperlukan upaya menyeluruh (holistic) dari dengan kemampuannya menjalin kerjasama berbagai pihak dan melibatkan seluruh dalam konteks global. Dari aktivitas research jenjang pendidikan. Kurikulum ke depan inilah PT mendapatkan sumber dana dari harus dikembangkan dengan memegang paten yang dihasilkan para dosennya. empat pilar sebagaimana kesepakatan Semakin bagus riset dilakukan dan semakin Dakkar (Sam M Chan dan Tuti T Sam, 2010). banyak paten yang dihasilkan maka akan Empat pilar tersebut yakni (1) belajar untuk semakin kaya dosen dan Perguruan Tingginya. mengetahui, (2) belajar untuk berbuat, (3) Kalaupun belum mampu menghasilkan paten, belajar untuk bersama, dan (4) belajar untuk riset-riset yang datang dari pihak rekanan (user) sesungguhnya menjadi seseorang. sudah cukup untuk Doa seorang Badui: meningkatkan Mengembangkan Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah kesejahteraan dosen Pusat Unggulan menganugerahkan kepada kami dan staff. Berbasis Riset nikmat yang sempurna, yaitu Islam Perguruan tinggi Menyadari harus belajar tanpa kami minta. pentingnya peran dari keberhasilan riset, sudah saatnya Maka, kini anugerahkan kepada kami Perguruan tinggi perguruan tinggi keridhaan di Eropa seperti di lingkungan dan surga-Mu yang kami minta. Universitas Warwick Kementerian Agama (Ahli Hikmah) yang telah berhasil membangun sistem mencapai status inovasi nasional sebagai universitas dan daerah yang dapat memberikan jawaban atas berbagai riset komprehensif yang mengembangkan persoalan daerah, nasional maupun global. dunia industri pada masanya (Burton R. Perguruan Tinggi memiliki tugas utama Ckark, 1998). Sesuai dengan kapasitasnya sebagai institusi yang bertanggungjawab dan dilandasi oleh kepentingan nasional, untuk mengajarkan kebenaran, menemukan Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan kebenaran, membangun nilai-nilai baru Nasional dan Ditjen Pendis Kementerian sehingga berani menanggalkan kredonya Agama dapat mengembangkan pusat-pusat sebagai teaching learning university menjadi unggulan nasional dengan memanfaatkan research university. Pada tahap research kepakaran yang ada di berbagai perguruan university ini aktivitas utama dosen dan tinggi. Pusat unggulan dimaksud diarahkan mahasiswa tidak lagi sekedar proses belajar pada fokus tertentu, baik berbasis (sub) mengajar di kelas melainkan sudah masuk sektor, komoditas, maupun isu strategis Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

41

Pengawasan nasional, dan melibatkan berbagai disiplin inisiatif namun ia merupakan sebuah filosofi, keilmuan agar kajian tuntas dari hulu hingga belief, dan metodologi yang membantu hilir. Strategi pengembangan pusat unggulan institusi untuk merencanakan sebuah berbasis riset disertai dengan pengembangan perubahan dan mengatur agenda dalam sistem terpadu yang dapat menumbuhkan menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang hubungan akademik dan hubungan industrial. berlebihan. Dalam institusi pendidikan tinggi Upaya-upaya yang dilakukan tidak saja mengadopsi sistem penjaminan mutu sangat menjadikan hasil pusat unggulan mendukung penting dalam peningkatan mutu pendidikan. program nasional/daerah, namun dikti juga Penjaminan mutu perguruan tinggi mencakup secara aktif memfasilitasi proses peningkatan jaminan mutu proses dan produk. Jaminan daya guna dari hasil riset yang strategis, mutu proses dimulai sejak penerimaan mahasiswa baru, untuk memperkuat proses perkuliahan, daya saing nasional/ Ingat, bahwa kemampuan berfikir implementasi daerah. jauh lebih bernilai daripada tridarma perguruan kemampuan mengingat fakta. tinggi, budaya dan Memperkuat Sistem Gunakan pikiran Anda mimbar akademik Penjaminan Mutu yang diapresiasi Perguruan Tinggi untuk menciptakan dan mengembangkan sivitas akademik. D i t j e n gagasan, untuk mencari cara-cara baru Sedangkan jaminan Dikti Kementerian yang lebih baik mutu produk harus Pendidikan Nasional untuk mengerjakan segala sesuatunya. mampu menghasilkan dan Ditjen Pendis (Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah) lulusan yang Kementerian berkualitas secara Agama mendorong moral, intelektual, dan dan memfasilitasi perguruan tinggi untuk mengembangkan skill. Sistem penjaminan mutu pendidikan sistem penjaminan mutu internal akan menghasilkan mutu proses dan produk sebagai upaya peningkatan mutu secara yang diharapkan jika semua civitas akademik berkelanjutan (kaizen). Sistem penjaminan perguruan tinggi memiliki komiten yang mutu melalui Sistem Penjaminan Mutu tinggi dan merasa perlu untuk ikut terlibat Internal di perguruan tinggi maupun mewujudkan mutu tersebut. Makna sejati Sistem Penjaminan Mutu Eksternal melalui dari mutu tersebut harus mampu menyentuh sistem akreditasi dikembangkan dengan pikiran dan hati semua pelaku. Dalam dunia dukungan Pangkalan Data Perguruan Tinggi pendidikan tinggi, hal ini akan terwujud jika (PDPT) yang baik dan terintegrasi. PDPT semua staf pendidikan merasa yakin bahwa diharapkan menjadi pangkalan informasi pengembangan mutu akan membawa dampak untuk keperluan manajemen maupun positif bagi mereka dan akan menguntungkan informasi publik. Mutu bukanlah sekedar mahasiswa. [Khalilurrahman]

42


Pengawasan Problematika Penguatan Audit Profesionalitas Kaitannya dengan Peran Auditor Oleh: Pramono

D

Acara Penyempurnaan Instrumen Audit dan Monev Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Jakarta, 4-6 Februari 2011

alam rangka meningkatkan peran dan fungsi auditor di segala aspek dan bidang tugas yang akan dilaksanakan oleh para aparatur pengawasan intern pemerintahan, serta mendorong lahirnya auditor yang profesional, dan independen, bertanggungjawab serta mempunyai moral yang baik diperlukan suatu jenjang pendidikan dan latihan secara berkesinambungan dan terprogram dengan baik yang diselenggarakan oleh instansi pembina (BPKP) maupun instansi intern Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. Peran dan fungsi bagi auditor sangatlah menentukan dan besar manfaatnya, dengan

diberlakukannya peran auditor sebagai Pengendali Mutu, Pengendali Teknis maupun Ketua Tim sangatlah mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta mempermudah untuk memperoleh angka kredit yang optimal, sehingga secara otomatis bagi auditor yang rajin mengumpulkan angka kredit dan menulis pada Majalah Fokus Pengawasan milik Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dapat terealisir dengan cepat kenaikan pangkat dan jabatannya. Oleh karena pendidikan dan latihan secara berkesinambungan dan terprogram dengan baik merupakan suatu keniscayaan.


43

Pengawasan Bertitik tolak dari pemikiran ini, aktivitas audit intern berdasarkan lokasi penulis ingin sekali memberikan kontribusi tugas,mengembangkan program audit dan masukan agar problematika yang praktis dan komprehensif pada bidang selama ini terjadi tidak berlarut larut dan audit yang menjadi bagiannya, pencapaian dapat diselesaikan dengan baik. Adapun program sesuai dengan standar audit yang masukan dan kontribusi penulis terhadap diterima, menjaga efektivitas hubungan kerja permasalahan ini antara lain sebagai dengan manajemen eksekutif dan operasi, berikut: Pertama, komitmen pimpinan wewenangnya adalah menyiapkan program dalam melaksanakan tugas sesuai dengan audit yang komprehensif dan berjangkan wewenang dan tanggungjawabnya, serta panjang untuk seluruh lokasi audit yang berlaku adil terhadap bawahan dan tidak menjadi bagiannya, mengidentifikasi seluruh diskriminatif. aktivitas yang akan diaudit, menilai tingkat Kedua, melakukan rekruitmen signifikannya, dan menetapkan tingkat risiko pegawai/auditor yang mempunyai integritas bawaan dalam hal biaya, schedule, dan artinya bertanggungjawab, mempunyai kualitas. Menetapkan struktur departemen, sifat jujur, berani memilih dan dan bijaksana. memelihara staf Tanggung jawab pertama Ketiga, melakukan audit yang memiliki seorang pemimpin adalah mendefinisikan pemerataan peran k e m a m p u a n realitas. Yang terakhir adalah mengucapkan bagi para auditor yang untuk pencapaian terima kasih. Dan di antara kedua hal itu, pemimpin adalah seorang pelayan (a servant) telah lulus Ketua Tim, fungsi audit dan seorang yang berhutang (a debtor). dan Pengendali Teknis intern, melakukan agar tidak terkendala penugasan audit, (Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah) angka kreditnya staf , dan budget, apabila hendak naik mengembangkan pangkat atau jabatan. pengendalian atas Keempat, mengikutsertakan diklat bagi sistim biaya dan schedule atas suatu obyek para auditor yang belum mengikuti diklat audit, menetapkan standar pelaksanaan dan penjenjangan. Adapun diklat penjenjangan reviu kinerja sesuai dengan standar tersebut, yang harus diikuti adalah diklat penjenjangan menyajikan laporan pada manajemen anggota tim, ketua tim, pengendali teknis dan eksekutif berkenaan dengan penugasan pada diklat pengendali mutu, serta diklat diklat lain lokasiyang menjadi bagiannya. Menetapkan yang ada kaitannya dengan tugas dan fungsi dan memonitor pencapaian tujuan dimaksud auditor sebagai pejabat fungsional APIP. untuk menigkatkan kemampuan bagiannya dalam memberikan konsultasi kepada Manajemen Audit manajemen tersebut. Sebagai manajer tugas dan Mengikutsertakan diklat diklat yang wewenangnya adalah mengadministrasikan ada kaitannya dengantugas dan fungsi auditor

44


Pengawasan yaitu diklat investigasi, diklat penyidikan dan diklat penyelidikan, diklat tentang bagaimana cara melakukan BAP, diklat barang dan jasa, diklat bagaimana caranya mengetahui nilai bangunan proyek dan diklat Bantuan Luar Negeri, Diklat PNBP, Diklat Perpajakan, Diklat-diklat lain yang terkait dengan tugas dan fungsi auditor secara keseluruhan. Memberikan beasiswa bagi para auditor yang ingin melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi secara berkesinambungan. Hal ini berguna bagi para auditor manakala auditor ditugaskanmelakukan audit pada sekolah tinggi atau pergururan tinggi Melakukan penguatan auditor profesional dengan berbagai cara, yakni antara lain studi banding ke suatu negara dimana negara tersebut korupsi kolusi dan nepotisme mengalami kemajuan yang signifikan yaitu tingkat korupsinya relatif kecil seperti negara Singapura, negara Jepang, negara Cina, bahkan di negara Hongkong apabila para pejabatnya melakukan tindak pidana korupsi, maka keluarganya yang terdiri dari anak dan istrinya ditembak mati tanpa ampun, sehingga dengan waktu yang relatif singkat negara Hongkong menjadi negara yang maju pesat dibanding negara Indonesia. Dengan adanya 6 komponen auditor profesional akan menjadikan penguatan audit yang profesional dan berbobot serta berguna bagi organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Audit yang dilakukan secara profesional dan berbobot serta berguna bagi organisasi harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan yakni: Audit berpeduli resiko yakni sebelum melakukan

kegiatan, harus membuat perencanaan audit terhadap risiko yang akan terjadi. Perencanaan audit merupakan langkah pengidentifikasian prosedur dan teknik teknik audit yang harus diselesaikan auditor pada saat penugasan audit, oleh pejabat pemberi tugas penugasan, dan lama waktu yang dibutuhkan. Salah satu hal penting yang menyangkut perencanaan audit adalah penyusunan master plan audit yang berbasis risiko yang ada pada setiap auditan. Adapun tahapan tahapan perencaan audit berbasis risiko yaitu: Memamahi tataran audit; maksudnya adalah jika auditor berbicara tentang audit operasional atas penyelenggaraan haji, maka sejak perencanaan mereka harus menguasai tentang seluk beluk penyelenggaraan ibadah haji, dimulai dari siapa yang terlibat didalamnya, berapa kuota yang diperoleh setiap tahunnya, sistem menejemennya, aturan apa saja yang ada berkaitan dengan pengelolaan ibadah haji, dan tentunya bagaimana model pengelolaan yang paling ekonomis, efisein dan efektif, Mengevaluasi risiko audit sebagai contoh adalah pengumpulan informasi dan melakukan pengkajian terhadap masalah program penyelenggaraan haji tahun 2009 yang dimulai dengan pengumpulan data awal dari pejabat yang kompeten misalnya: Dirjen PHU, mempelajari hasil hasil audit tahun sebelumnya, mengevaluasi pengendalian manajemen yang diterapkan, dan mengkaji lingkungan pengendalian yang berpengaruh terhadap kebijakan penyelenggaraan ibadah haji, pada tahap ini auditor akan memperoleh gambaran menyeluruh tentang resiko yang Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

45

Pengawasan ada pada program penyelenggaraan haji sebagai dasar penetapan perencanaan penugasan. Menetapkan prioritas audit; maksudnya adalah menyusun prioritas audit, terdapat 7 (tujuh) unsur yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan prioritas audit yakni: waktu audit terakhir kali dilaksanakan, besarnya dana yang dikelola, tingkat kemungkinan terjadinya resiko kecurangan, perhatian masyarakat/ publik, perubahan yang mendasar terhadap aktivitas, program, sistem dan pengendalian, permintaan pihak manajemen, dan ketersediaan dan kemampuan tenaga auditor. Menetapkan frekuensi audit yang optimal, maksudnya adalah mengurangi kesan bertubi tubinya pengawasan pada instansi pemerintah melalui konsep bridging yaitu auditor ekstern dalam penugasan audit harus memanfaatkan hasil hasil audit yang telah dilakukan oleh audit intern, dengan demikian auditor ekstern hanya akan melakukan audit apabila sasaran dan ruang lingkup audit yang dilaksanakan sama sekali tidak tercakup dalam penugasan yang dilakukan auditor intern. Menetapkan kebutuhan sumber daya maksudnya adalah kaitannya dengan resiko audit adalah besar kecilnya lembaga audit intern, luasnya cakupan tugas dan tanggungjawab, kompetensi dan kemampuan auditor, jumlah auditor yang tersedia, dan dukungan dana, sarana dan prasarana. Menetapkan rencana audit. Maksudnya adalah jika kemungkinankemungkinan risiko yang aka dihadapi sudah

46


ditetapkan maka suatu rencana audit jangka panjang dan jangka pendek dapat dirancang. Adapun penetapan suatu rencana audit secara formal biasanya akan menyangkut penetapan unsur-unsur: nama Instansi/unit entitas auditan, sasaran ruang lingkup dan periode audit, jadwal pelaksanaan audit, susunan Auditor, Etika dalam Audit Dalam melakukan audit seorang auditor agar menerapkan prosedur, metode dan teknik sesuai dengan kondisi yang dihadapinya, namun harus selaras dengan standar audit. Menurut Mautz dan Sharaf teori auditing tersusun 5 (lima) konsep dasar yaitu: indenpendensi, kehati-hatian, etika perilaku, bukti dan penyajian atau pengungkapan yang wajar/layak. Standar Audit bagi auditor APIP berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP No: 378/K/1996 tanggal 30 Mei 1996 menyebutkan ada 5 (lima) standar, yang salah satunya yakni standar umum. Standar umum terdiri dari 4 butir yaitu: (1) Audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor; (2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan independensi harus dipertahankan oleh APIP dan para auditornya; (3) Dalam pelaksanaan audit dan penyususanan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama; (4) dalam segala hal yang berkaitan dengan penugasan, APIP dan para auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh. [Pramono]

Pengawasan Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja Oleh: Ahmadun

Acara Orientasi Penyusunan Uraian Jabatan Sesuai dengan PMA Nomor 158 Tahun 2010 Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Jakarta, 17-19 Maret 2011

S

alah satu agenda reformasi adalah mendorong pengelolaan keuangan Negara secara akuntabel dan transparan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja. Proses perencanaan dan implementasi yang ingin dicapai adalah mewujudkan keinginan dan harapan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Paradigma baru di dalam perkembangan masyarakat modern, antara lain: keterbukaan (transparansi), peningkatan efisiensi (efisiensi), tanggung jawab yang lebih jelas (responsibility), kewajaran (fairness). Hal tersebut, akibat perkembangan proses demokrasi dan profesionalisme di dunia yang mendorong adanya reformasi manajemen keuangan dengan ditandai keluarnya berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah.

Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi semakin signifikan. Dalam perkembangannya, APBN telah menjadi instrumen kebijakan multi fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan bernegara. Hal tersebut terutama terlihat dari komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, agar fungsi APBN dapat berjalan secara optimal, maka sistem anggaran dan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Manajemen pemerintahan harus mencerminkan “good governance” yang memperhatikan akuntanbilitas sektor publik dalam pengelolaan keuangan negara. Good governance dapat diartikan sebagai pelayanan Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

47

Pengawasan publik yang efisien, sistem pengendalian Sistem Managemen Keuangan yang yang dapat diandalkan, dan pemerintahan baik, adalah kunci untuk mewujudkan good yang bertanggung jawab (accountable) governance dalam sektor publik. Sistem pada publiknya. Prinsip-prinsip dari good pengelolaan keuangan yang sekarang governance, antara lain sebagai berikut: (1) berjalan belum memenuhi kebutuhan Kebijakan-kebijakan ekonomi dan sosial yang diatas. Pentingnya peningkatan kinerja masuk akal; (2) Pembuatan keputusan yang manajemen keuangan yang terkomputerisasi demokratis; (3) Transparansi penyelenggaraan berdasarkan international best practice. Juga pemerintah; (4) Pertanggungjawaban terselenggaranya pelatihan untuk pegawai (accountability) keuangan yang memadai; dalam migrasi sistem lama menuju sistem (5). Pengembangan ekonomi pasar atas dasar yang terkomputerisasi dan tersedianya tanggung jawab kepada masyarakat (market perangkat lunak aplikasi yang memenuhi friendly); (6) Pelaksanaan hak asasi manusia seluruh kebutuhan dari regulasi terbaru. serta kebebasan pers S i s t e m dan ekspresi. tersebut terdiri Pentingnya dari beberapa Karakter tidak dapat dibentuk langkah strategis kelompok Sistem dengan mudah dan tenang. untuk meningkatkan yaitu: Pertama, Core Hanya melalui pengalaman mencoba performance Function System yang dan mengalami dapat menguatkan jiwa, pengelolaan merupakan sistem menjelaskan visi, k e u a n g a n utama pengelolaan menginspirasikan ambisi Negara dengan k e u a n g a n dan mencapai sukses. melaksanakan meliputi, Planning program Government (Perencanaan), Finance and Budget Preparation Governance Reform, yakni dengan (Persiapan Anggaran), Budget Execution merencanakan pengembangan Sistem (Pelaksanaan Anggaran) dan Accounting Informasi Pengelolaan Keuangan Pusat (Akutansi). Kedua, Non Core Function dan Daerah [SIPKPD] dan Sistem Informasi merupakan sistem pendukung pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah [SIKPD]. keuangan yang meliputi: Manajemen Pengembangan sistem ini secara garis besar Kas, Manajemen Pendapatan dan Piutang, bertujuan untuk mendukung reformasi Manajemen Aset, dan Manajemen Hutang). keuangan menuju peningkatan kinerja Ketiga, Colaboration and communication tatakelola keuangan yang berkelanjutan serta System merupakan fasilitas pendukung memperkuat peran dan fungsi keuangan pengelolaan keuangan meliputi: fasilitas daerah sebagai penggerak peningkatan kolaborasi dan komunikasi. kinerja ekonomi lokal dan peningkatan Modul perencanaan dalam core standar layanan. function system adalah modul yang digunakan

48


Pengawasan untuk mengolah data atau informasi kualitatif Berdasarkan perundang-undangan dan kuantitif dari pemerintah pusat berkaitan yang berlaku dan prinsip good governance dengan minimum service standard (IPM) telah dirumuskan sistem pengelolaan National Planning Document (Nota APBN), keuangan yang ditunjukkan dalam reformasi Budget preparation guidelines, juga data atau pengelolaan keuangan tersebut, antara informasi seperti Rencana Pembangunan lain: (1) Adanya tanggung gugat horizontal Jangka Menengah (RPJM), Kebijakan Umum (horizontal accountability); (2) Penerapan APBN dan sebagainya. Sistem di atas anggaran kinerja; (3) Penerapan konsep merupakan solusi teknis untuk memperlancar 3E (value for money) (4) Penerapan pusat penyusunan anggaran sekaligus meningkatkan pertanggungjawaban (responsibility center); kualitas dan pemenuhan prinsip umum (5) Penerapan audit kinerja (performance penyusunan anggaran yang mengedepankan audit); (6) Penerapan akuntansi berpasangan partisipasi rakyat, transparansi, dan disiplin (double entry) dan tidak lagi menggunakan anggaran. akuntansi dasar kas D e n g a n (cash basis). sistem SIPKPD maka Kalau anda menanyakan kapan anda akan berbagai kelemahan PROSES dapat memimpin orang lain dan penyimpangan PERENCANAAN mungkin anda tidak bisa menjawab. struktur anggaran bisa ANGGARAN Tapi kalau anda menanyakan diatasi. Kelemahan P r o s e s dan penyimpangan penyusunan anggaran kapan anda dapat memimpin diri sendiri itu mulai dari merupakan proses anda pasti dapat menjawabnya. penentuan harga, akuntansi dan proses prioritas, hingga manajemen. Proses sasaran fiktif. Selain akuntansi karena itu sistem diatas bisa mengatasi distorsi pada penyusunan anggaran merupakan studi perekonomian dan mencegah konsumsi mekanisme, prosedur merakit data, dan yang eratik (tak menentu). Selama ini proses format anggaran. Proses manajemen karena penyusunan anggaran kurang menyerap penyusunan anggaran merupakan proses aspirasi rakyat luas. Akibatnya, postur penetapan peran tiap kepala unit/satuan anggaran belum menampakan pesona baru kerja dalam pelaksanaan program atau dari sisi kepentingan rakyat. Juga mencuatkan bagian dari program dan penetapan pusat berbagai kekhawatiran sehubungan dengan pertanggungjawaban. lemahnya elemen pengendalian dan Anggaran merupakan rencana pengawasan. Dengan kondisi pengendalian tindakan manajerial untuk mencapai tujuan dan pengawasan yang sangat lemah maka organisasi. Negara sebagai suatu entitas ada kecenderungan belanja tugas dan fungsi sector public juga memanfaatkan anggaran juga akan mengalami bias sasaran. sebagai alat untuk mencapai tujuan. Anggaran Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

49

Pengawasan pemerintah sebagai anggaran sektor publik masukan (input), yaitu tolok ukur kinerja harus mencakup aspek perencanaan, berdasarkan tingkat atau besaran sumber pengendalian, dan akuntabilitas publik. dana, sumber daya manusia, material, waktu, Perencanaan anggaran dengan paradigma teknologi, dan sebagainya yang digunakan baru harus memperhatikan hal-hal sebagai untuk melaksanakan program dan atau berikut: (1) Anggaran berorientasi pada kegiatan. Kedua, keluaran (output), yaitu tolok kepentingan publik; (2) Anggaran disusun ukur kinerja berdasarkan produk (barang dengan pendekatan kinerja; (3) Terdapat atau jasa) yang dihasilkan dari program upaya untuk mensinergikan hubungan antara atau kegiatan sesuai dengan masukan yang Anggaran, sistem dan prosedur pengelolaan digunakan. Ketiga, hasil (outcome), yaitu keuangan, lembaga pengelolaan keuangan, tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat dan unit-unit pengelolaan layanan publik keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan dalam rangka pembuatan kebijakan. keluaran program atau kegiatan yang sudah Anggaran harus bertumpu pada dilaksanakan. Keempat, manfaat (benefit), tugas dan fungsi yaitu tolok ukur kepentingan publik: kinerja berdasarkan (1) Anggaran harus tingkat kemanfaatan Ada harga yang harus dibayar dikelola dengan yang dapat dirasakan untuk tumbuh. hasil yang baik dan sebagai nilai tambah Bayarannya adalah komitmen. biaya rendah (work bagi masyarakat dan (Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah) bettter and cost less); pemerintah daerah (2) Anggaran harus dari hasil. Kelima, mampu memberikan dampak (impact), transparansi dan akuntabilitas secara rasional yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan untuk keseluruhan siklus anggaran; (3) dampaknya terhadap kondisi makro yang Anggaran harus dikelola dengan pendekatan ingin dicapai dari manfaat. kinerja (performance oriented), baik Tolok Ukur Kinerja adalah ukuran untuk seluruh jenis pengeluaran maupun keberhasilan yang dicapai unit kerja, pendapatan; (4) Anggaran harus mampu ditetapkan dalam bentuk standar pelayanan menumbuhkan profesionalisme kerja di yang ditentukan oleh tiap-tiap daerah dan setiap organisasi yang terkait; (5) Anggaran komponen lainnya yang harus dikembangkan harus dapat memberikan keleluasaan bagi untuk dasar pengukuran kinerja keuangan para pelaksananya untuk memaksimalkan dalam sistem anggaran kinerja. pengelolaan dananya dengan memperhatikan Indikator Keberhasilan dapat prinsip value for money. menggunakan kriteria berikut: relevan, Anggaran berbasis kinerja dapat mudah dipahami, konsisten, dapat dinilai dengan ukuran penilaian yang dibandingkan, dan andal. [Ahmadun] didasarkan pada indikator berikut: Pertama, -Bersambung -

50


Pengawasan Menerobos Pemberantasan Korupsi Tanpa Batas Oleh: Nurul Badruttamam

U

Dr. H. Mundzier Suparta, MA. Sedang Memberikan Arahan pada Acara Rakorwas Bidang Pendidikan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

ntuk menumbuhkembangkan budaya kerja aparatur menuju pemerintah yang bersih dan berwibawa (Good Governance) perlu adanya keteladanan. Keteladananketeladanan tersebut tidak harus dimulai dari pimpinan atau atasan, akan tetapi harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita. Bahwa praktek-praktek seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelican, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, masyarakat mengartikannya sebagi suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Ironisnya walaupun usahausaha pemberantasannya sudah dilakukan lebih dari empat dekade, praktek-praktek

korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya. Sudah tidak dapat dimungkiri lagi bahwa salah satu penyebab utama yang merusak Indonesia dan telah menggiring bangsa ini ke lembah keterpurukan adalah korupsi. Dan sudah tidak dapat dimungkiri pula bahwa korupsi di negeri ini sudah menjadi penyakit kronis dan membudaya sejak dulu. Sehingga, logikanya, jika bangsa ini ingin selamat, berkembang, maju, dan beradab, praktik dan mentalitas korupsi harus lebih dulu diberantas. Hal ini diperkuat oleh Edgardo Buscoglia dan Maria Dakolias dalam tulisan mereka, An Analysis of the Causes Corruption in the Judiciary (1999), bahwa Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

51

Pengawasan korupsi merupakan bagian tak terpisahkan motif/serba rahasia, melibatkan keuntungan dari berjalannya suatu pemerintahan negara timbal balik, berlindung di balik pembenaran dan perkembangan budayanya dan adalah hukum, mampu mempengaruhi keputusan, mustahil memperbaiki negara tersebut ketika mengandung penipuan masyarakat umum, korupsi masih ada. Dengan demikian, perang melakukan pengkhianatan kepercayaan, melawan korupsi merupakan pusat masalah fungsi ganda kontradiktif antara tugas yang harus lebih dulu dipecahkan dalam dan peluang dari partner untuk bekerja proses perbaikan suatu negara. Dan untuk sama memperoleh keuntungan, melanggar membasmi korupsi demi masa depan negara, norma dan melakukan pelanggaran tugas harus dilakukan secara serius dan tidak boleh serta kewajiban sebagai pejabat publik. main-main. Karakteristik korupsi tersebut mencerminkan Pertanyaannya, apakah kita benar- betapa hebat dan besarnya jaringan yang benar serius memberantas korupsi atau terkait dalam tindak perilaku korupsi yang terus bermain-main ada. dengan korupsi dan S e c a r a Korupsi adalah terorisme sejati tidak serius untuk garis besar, korupsi penghancur negeri ini. m e m b e ra n t a s n y a ? dalam proses Apakah kita pengembangan Pemberantasan korupsi menginginkan bangsa perbuatannya titik balik perbaikan bangsa. dan negara ini dibedakan dalam semakin baik, maju, tiga tahapan, yaitu: (Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah) dan beradab, atau (a) Tahap terbatas membiarkannya (limited stage), yaitu semakin terpuruk karena digerogoti wabah korupsi yang relatif tidak mempengaruhi korupsi? wilayah kehidupan sosial yang luas dan Jangan-jangan, kita, terutama para tanpa beban publik, tahap korupsi tersebut aparat penegak hukum menganggap korupsi hanya pada level pemerintahan serta di negeri ini bukan hal luar biasa gawat bisnis besar atau raksasa saja, (b) Tahap sehingga tidak perlu ditangani secara serius. merajalela (rampant stage), korupsi yang Lalu, apakah seorang Gayus Tambunan yang telah menembus di seluruh kehidupan hanya pegawai golongan IIIa, tetapi dapat masyarakat dari level manapun, dan (c) mengorupsi pajak hingga puluhan, bahkan Tahap dinamika penghancuran diri (self ratusan miliar rupiah bukan sesuatu yang mutilation stage), tingkat korupsi yang sudah luar biasa? berbalik membahayakan tingkat kehidupan masyarakat. Dalam tahap ketiga ini, terjadi Gaya dalam Berkorupsi kemerosotan ekonomi, sehingga pendapatan Korupsi biasanya dilakukan lebih masyarakat terganggu, konsumsi menurun, dari satu orang (berjamaah), merahasiakan investasi menurun, indeks pertumbuhan

52


Pengawasan ekonomi dan kesehatan masyarakat merosot, Kedua, aspek organisasi. Suatu kemiskinan bertambah dan lain-lain, yang organisasi dapat menjadi ajang praktik korupsi secara keseluruhan masyarakat merasa lebih karena terbuka peluang atau kesempatan menderita dalam kehidupan bernegaranya. bagi pengurus dan anggota untuk melakukan Korupsi bisa terjadi apabila didukung penyimpangan. Praktik penyimpangan oleh dua faktor utama, yakni adanya niat tersebut dapat terjadi, karena: (a) Pimpinan dan kesempatan. Niat pada dasarnya lebih satuan organisasi kurang memberikan teladan. bersifat personal individual, ada dalam setiap (b) Pelaku pelanggaran belum diberi sanksi masing-masing orang. Ada tidaknya niat hukum dan tindakan yang tegas, (c) Pimpinan atau besar kecilnya niat turut menentukan lambat dalam mengambil keputusan saat dalam kemungkinan terjadinya tindakan terjadi benturan kepentingan, (d) Sistem korupsi di samping adanya kesempatan yang akuntabilitas atau pertanggungjawaban tugas bisa dimanfaatkan. kurang memadai, (e) Kesempatan dalam Pengendahan intern hal ini lebih sebagai tidak memberikan Tindakan korupsi lebih berbahaya, keadaan eksternal kewenangan untuk daripada teroris. di luar diri masingmenyelidiki kegiatan masing orang yang pimpinan terutama Kekuatan menimbulkan sedikit korupsi, memungkinkan suatu berkaitan dengan kelemahan menimbulkan lebih banyak niat bisa terlaksana. pengeluaran dana korupsi Kedua hal ini, niat yang besar, (f) dan kesempatan Jajaran manajemen harus mendapatkan cenderung menutupi perhatian secara seksama agar tidak terjadi kasus penyimpangan yang terjadi, (g) Reward kemungkinan tindakan korupsi. and punishment belum dilaksanakan secara Secara lebih luas dalam Strategi efektif, dan (h) Tuntutan pimpinan di luar Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN) kemampuan organisiasi. dinyatakan bahwa penyebab korupsi terdiri Ketiga, aspek lingkungan. Aspek dari empat aspek, yaitu: Pertama, aspek lingkungan, yaitu berkaitan dengan individual manusia. Aspek individual manusia, lingkungan masyarakat tempat individu/ yaitu faktor-faktor internal yang mendorong dan masyarakat berada. Penyimpangan yang seseorang melakukan korupsi karena sifat terjadi karena: (a) Nilai-nilai yang terjadi dan tamak, tidak kuat dalam menghadapi godaan, berlaku di lingkungan masyarakat cenderung penghasilan yang tidak mencukupi untuk mendukung terjadinya penyimpangan, kebutuhan hidup yang wajar, gaya hidup (b) Kurang kesadaran bahwa yang paling konsumtif, malas atau tidak mau bekerja dirugikan oleh setiap praktik KKN adalah keras serta tidak mengamalkan ajaran agama masyarakat, (c) Kurang kesadaran bahwa secara konsisten. masyarakat ikut terlibat dalam praktik KKN Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

53

Pengawasan baik langsung maupun tidak, (d) Kurang Sedangkan niat untuk korupsi bisa dieleminasi kesadaran bahwa pencegahan praktik KKN dengan internalisasi nilai-nilai agama atau hanya akan berhasil apabila masyarakat dengan pendekatan agama. Oleh karena itu, ikut berperan serta aktif melakukan upaya pengawasan dengan pendekatan agama akan pencegahan, (e) Penyalahartian pengertian berakibat pada pencegahan perilaku korupsi filosofi budaya bangsa Indonesia, misalnya dan juga segala bentuk penyimpangan pengertian kekeluargaan disalahartikan lainnya. sebagai upaya menomorsatukan keluarga atau kerabatnya, dan (f) Kontrol sosial dari Memangkas Korupsi Seakar-Akarnya masyarakat lemah. Sebagaimana yang pernah Keempat, aspek peraturan disampaikan oleh Thomas Koten, bahwa perundang-undangan. Aspek peraturan wabah korupsi di negeri ini sudah sangat perundang-undangan, yaitu penerbitan gawat dan nasib bangsa ini benar-benar sudah peraturan perundangan bersifat monopotistik jadi taruhannya sehingga sangat diperlukan yang hanya p e n a n ga n a n menguntungkan penanganan yang Orang yang hidup sendiri kerabat kroni sangat serius. Tetapi, demi diri sendiri penguasa negara. ironisnya, para silahkan saja melakukan korupsi Kelemahan ini menjadi penegak hukum kita, di perusahaan sendiri salah satu penyebab seperti kepolisian dan penyimpangan kejaksaan tampak semakin banyak, sekali bermain-main yang diakibatkan antara lain: (a) Sosialisasi dengan korupsi dan tidak serius menjalankan peraturan perundangan-undangan kurang panggilan tugas sebagai penegak hukum. efektif, (b) Penerapan sanksi tidak konsisten Keluar masuknya Gayus secara bebas dan pemberlakuan sanksi oleh aparat yang dari rumah tahanan (rutan) setelah menyuap berwenang tidak adil, (c) Penegakan hukum para petugas rutan adalah bukti otentik masih lemah dan sanksi yang diberikan semua permainan dan ketidakseriusan itu. terhadap para pelanggar masih terlalu ringan, Ingat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), (d) Sosialisasi, evaluasi, dan revisi perundang- lembaga yang diharapkan menjadi garda undangan masih lemah. depan pemberantasan korupsi, dipaksa Faktor niat sebagaimana disebutkan berseteru dengan Polri dalam lakon cicak dan terdapat dalam aspek individu manusia buaya. Kejaksaan pun ikut menimpali, seperti sedangkan kesempatan dapat berwujud dalam yang dipertontonkan lewat rekaman skenario aspek organisasi, lingkungan dan peraturan “kriminalisasi” KPK yang diputar Mahkamah perundang-undangan. Pembenahan sistem Konstitusi (MK). Lebih dari itu, Presiden birokrasi dan pengawasan yang efektif akan Yudhoyono yang pernah berjanji memimpin dapat menghilangkan faktor kesempatan. sendiri pemberantasan korupsi pun hingga

54


Pengawasan kini tidak sanggup memenuhi janjinya. Belum ada visi yang kuat dan kemauan politik yang tegas dari presiden untuk menggerakkan seluruh perangkat pemerintahan, terutama kejaksaan dan kepolisian dalam berperang melawan korupsi. Apakah presiden lemah dalam pemberantasan korupsi dan atau ikut bermain-main dengan korupsi? Hingga saat ini, memang presiden tidak tampak bermainmain dengan korupsi. Dan sungguh berbahaya jika seorang penguasa negara bermain-main dengan korupsi di saat wabah korupsi benarbenar sudah menjerembapkan bangsa ke dalam kubangan keterpurukan. Kesulitan presiden sekarang memang terletak pada bentuk penyakit korupsi itu sendiri, di mana sebenarnya bukan hanya telah menjadi budaya bangsa, melainkan sudah begitu sistemis dan sudah menjadi bagian dari kekuasaan itu sendiri dan berjalan secara terstruktur sehingga merupakan kejahatan struktural yang meliputi sistem organisasi dan struktur kekuasaan. Karena itulah, korupsi menjadi sangat kuat dalam konteks perilaku politik dan sosial hingga dapat membelenggu kekuasaan. Inilah yang menggiring seorang penguasa dalam ketidakberdayaan. Dalam hal ini, siapa pun yang menjadi presiden yang naik ke tampuk kekuasaan, ia akan langsung terbelenggu oleh budaya korupsi dengan jaringannya yang sudah begitu sistemis dan menggurita dengan jarijarinya yang sangat kokoh dan siap melilitnya. Apalagi, jika seorang presiden pada awal masa kekuasaan sudah dapat terbaca kelambanannya menangani korupsi dan

mudah tergoda oleh iming-iming uang yang sejak lama dikuasai oleh para konglomerat hitam yang memiliki kekuatan ekonomi (economic power) dalam mengendalikan negara, sekaligus sebagai pengendali mafia hukum. Dan bukan tidak mungkin, seorang presiden dan/atau keluarganya yang lemah dan mudah didikte, gampang tergoda untuk diselingkuhi dan terjebak dalam perangkap mafia hukum. Apa jadinya jika dalam menjalankan roda kekuasaan, seorang presiden terus didikte dan dikendalikan oleh kekuatan gurita mafia hukum yang telah berjalan terstruktur dan sistemis, baik di lingkungan ekonomi, sosial, politik, maupun di lingkungan kekuasaan? Karena itu, menyerahkan pemberantasan korupsi dan pembasmian mafia hukum kepada penguasa bersama para penegak hukum, kepolisian, dan kejaksaan yang gemar berselingkuh dengan para koruptor dan para mafioso hukum, sebenarnya hanya menggantang asap dan menggantungkan pemberantasan korupsi ke dalam perangkap sistem mafia hukum. Selanjutnya, rakyat hanya sebagai penonton yang selalu tidak berdaya menyaksikan hukum yang terus-menerus dipermainkan oleh para mafioso yang terdiri atas penguasa, para penegak hukum, dan para koruptor kakap. Dan dalam permainan itu, para koruptor yang memiliki uang tentu akan selalu keluar sebagai pemenangnya. Sebagaimana kata-kata bijak sahabat Ali bin Abi Thalib, “Kebatilan yang terorganisasi akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisasi. [Nurul Badruttamam]


55

Opini Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Oleh: Mujito

Suasana Diskusi pada Rapat Komisi Orientasi Penyusunan Uraian Jabatan - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Jakarta, 17-18 Maret 2011

U

ndang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, setiap tahun disusun APBN/APBD untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Di dalam anggaran dijelaskan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan setiap tahun yang dirinci menurut jenis dan fungsi belanja.

56


Klasifikasi jenis belanja disebutkan antara lain Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Subsidi dan Bantuan Sosial. Bantuan sosial dalam penganggaran merupakan salah satu jenis belanja. Dalam praktiknya, belanja sosial menimbulkan banyak masalah karena belum adanya pedoman sehingga setiap institusi mempunyai persepsi yang berbeda-beda tentang belanja apa yang dapat diklasifikasikan ke dalam belanja sosial. Permasalahan klasifikasi belanja sering timbul pada saat penyusunan penganggaran, sebagai konsekuensinya akan menimbulkan masalah pada saat pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Permasalahan juga terjadi pada institusi pemberi bantuan sosial,

Opini apakah setiap organisasi pemerintahan dapat menganggarkan bantuan sosial atau terbatas sesuai dengan fungsi yang melekat pada organisasi tersebut. Permasalahan belanja bantuan sosial lebih banyak berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara mulai dari tahap penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban tidak banyak berkaitan dengan permasalahan akuntansi. Kesulitan dalam penganggaran dan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial disebabkan karena sulit untuk memberikan batasan yang jelas tentang Bantuan Sosial. Aktivitas pemerintah terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga setiap upaya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat seringkali dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial. Akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran berperan mencatat transaksi yang telah terjadi, menyajikan dan mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Dalam kaitannya dengan Laporan Realisasi Anggaran, kesalahan penganggaran akan sulit untuk dikoreksi dari sisi Akuntansi, karena pencatatan akuntansi harus sesuai dengan proses penganggaran. Tidak dimungkinkan ada koreksi atas penyajian sehingga hanya dapat diberikan pengungkapan jika terjadi kesalahan dalam penganggaran. Dalam kaitannya dengan Neraca, proses akuntansi mencatat belanja bantuan sosial Neraca jika memenuhi definisi aset atau kewajiban dan dapat diukur dengan andal. Kesalahan penganggaran yang menyebabkan munculnya asset akan tetap dicatat sebagai belanja sesuai dengan

anggaran, aset akan tetap dicatat dalam neraca dan pengungkapan diperlukan untuk memberikan penjelasan lanjut atas kesalahan tersebut. Berikut ini akan diuraikan beberapa masalah yang muncul terkait belanja bantuan sosial, baik dari sisi institusi pemberi, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Bantuan Sosial Sebagai Fungsi Perlindungan Sosial atau Jenis Belanja Dalam PSAP 02 dijelaskan bahwa Belanja dapat dikategorikan berdasarkan fungsi dan jenis belanja. Menurut PP 21/2004 tentang tentang Penyusunan RKA KL, terdapat 11 fungsi dan 79 sub fungsi termasuk di dalamnya adalah fungsi Perlindungan Sosial. Salah satu sub fungsi Perlindungan Sosial adalah Pemberian Bantuan dan Jaminan Sosial. Jika merujuk pada PP tersebut, fungsi perlindungan sosial dilakukan oleh suatu kementerian tertentu dan meliputi seluruh belanja perlindungan sosial yang terjadi dalam kementerian tersebut termasuk belanja gaji, barang dan termasuk belanja bantuan sosial, dan belanja lainnya. Mengingat dalam PSAP 02 disebutkan bahwa belanja bantuan sosial merujuk pada jenis belanja, maka pemberian bantuan sosial tidak dapat hanya dikaitkan dengan fungsi perlindungan sosial. Dengan kata lain tidak semua pengeluaran dalam fungsi perlindungan sosial merupakan belanja bantuan sosial. Belanja Bantuan Sosial dapat dikeluarkan oleh unit lain yang tidak memiliki fungsi Perlindungan Sosial. Sebaliknya pengeluaran belanja Bantuan Sosial oleh unit yang tidak Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

57

Opini memiliki fungsi perlindungan sosial dapat dikategorikan sebagai belanja dalam fungsi perlindungan sosial. Penganggaran Permasalahan belanja bantuan sosial pada tahap penganggaran antara lain adalah: Pertama, belanja bantuan sosial dianggarkan ke dalam belanja non bantuan sosial. Belanja bantuan sosial dalam bentuk natura (barang habis pakai) dan/atau jasa dianggarkan yang diperuntukkan dengan masyarakat yang memiliki risiko sosial dan diberikan dalam rangka perlindungan sosial dianggarkan dalam belanja barang. Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang atau aset tetap yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat yang memiliki risiko sosial dan diberikan dalam rangka perlindungan sosial dianggarkan sebagai belanja hibah atau belanja modal. Kedua, belanja non bantuan sosial dianggarkan ke dalam jenis belanja bantuan sosial, contohnya: Belanja modal dalam bentuk pembelian aset tetap untuk aktivitas sosial oleh suatu instansi pemerintah diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial. Belanja barang/jasa dalam bentuk pemberian bantuan beasiswa pegawai negeri di lingkungan kerja instansi pemerintah diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial. Penguatan Modal Masyarakat PNPM mandiri yang lebih bertujuan sebagai investasi non permanen dianggarkan pada belanja bantuan sosial. Belanja bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan dalam belanja bantuan sosial (untuk pemerintah daerah, sampai dengan Tahun Anggaran

58


2009). Ketiga, belanja bantuan sosial dianggarkan oleh institusi selain institusi yang melaksanakan program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan program pelayanan dasar sesuai tugas pokok dan fungsi institusi. Keempat, beberapa belanja pada institusi yang memiliki fungsi perlindungan sosial diklasifikasikan sebagai belanja sosial, karena aktivitasnya terkait dengan perlindungan sosial. Pelaksanaan Permasalahan belanja bantuan sosial dalam tahap pelaksanaan antara lain: (1) Pendanaan belanja bantuan sosial menggunakan belanja non bantuan sosial. Akibatnya dalam pelaksanaanya terjadi ketidaksesuaian antara anggaran dan pelaksanaannya. Sebagai contoh belanja pembangunan gedung untuk diserahkan pada yayasan pendidikan dalam rangka penanganan daya tampung pendidikan didanai dari belanja modal. (2) Pendanaan belanja non bantuan sosial menggunakan belanja bantuan sosial, akibatnya dalam pelaksanaanya terjadi ketidaksesuaian antara anggaran dan pelaksanaannya. Sebagai contoh belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk dana bergulir dan pembelian aktiva tetap yang dikuasai oleh instansi pemerintah. (3) Belanja bantuan sosial yang tidak disalurkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan sosial dan kesejahteran sosial. (4) Permasalahan pengendalian intern

Opini dan transparansi pemberian bantauan sosial, contohnya: Mekanisme penetapan penerima dan penyaluran bantuan sosial tidakjelas dan transparan, penerima bantuan sosial fiktif, penerima bantuan sosial tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial seperti pemberian bantuan sosial kepada klub sepak bola, bantuan sosial tidak diterima oleh penerima bantuan sosial yang memenuhi kriteria atau diterima tetapi tidak seluruhnya dan lembaga penerima bantuan sosial menggulirkan kembali dana yang berasal dari bantuan sosial. Pertanggungjawaban Permasalahan belanja bantuan sosial pada tahap pertanggungjawaban antara lain adalah: Pertama, pertanggungjawaban belanja bantuan sosial melalui belanja non bantuan sosial atau sebaliknya pertanggungjawaban belanja non bantuan sosial melalui belanja bantuan sosial, mengikuti penganggaran yang tidak tepat,contohnya: Pendanaan belanja bantuan sosial menggunakan belanja non bantuan sosial. Akibatnya dalam pelaksanaanya terjadi ketidaksesuaian antara anggaran dan pertanggungjawaban. Sebagai contoh belanja pembelian rumah untuk diserahkan pada korban bencana atau penduduk miskin dianggarkan dalam belanja modal. Atas rumah tersebut tidak dapat dicatat sebagai aset tetap karena rumah tersebut diserahkan kepada masyarakat. Pendanaan belanja non bantuan sosial menggunakan belanja bantuan sosial, akibatnya dalam pelaksanaanya terjadi ketidaksesuaian antara anggaran

dan pertanggungjawaban. Sebagai contoh belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk dana bergulir. Jika tujuannya untuk dana bergulir yang harus dikembalikan kepada pemerintah penganggarannya dikategorikan sebagai pembiayaan bukan belanja bantuan sosial. Pembelian aset tetap untuk fungsi kegiatan evakuasi bencana alam, namun aset tetap tersebut tetap dikuasai oleh instansi pemerintah, walaupun fungsinya untuk perlindungan sosial, tidak boleh dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial. Kedua, permasalahan akuntabilitas belanja bantuan sosial, contohnya barangbarang yang dihasilkan dari belanja bantuan sosial dan belum diserahkan kepada penerima bantuan tidak dilaporkan di neraca sebagai persediaan, aset yang dihasilkan dari belanja bantuan sosial yang masih dalam penguasaan institusi yang bersangkutan tidak dilaporkan di neraca sebagai aset tetap. Pertanggungjawaban penyaluran belanja bantuan sosial tidak didukung dengan buktibukti yang memadai. Demikian sekilas gambaran umum tentang sasaran penyaluran bantuan Belanja sosial untuk lembaga/kelompok masyarakat. [Mujito] Ada orang yang memilih untuk memimpin, lainnya mengikuti. Keberhasilan bukan semata-mata perkara kondisi, bakat alam, atau bahkan kecerdasan itu adalah suatu pilihan. (Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah)


59

Opini Pentingnya Laporan Kegiatan Oleh: Agus Warcham

K

Penyerahan DIPA Tahun 2011 Menteri Agama Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si. - Irjen Dr. H. Mundzier Suparta, MA. Kementerian Agama Republik Indonesia

onsep dasar akuntabilitas berada pada responbilitas manajerial tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan pada pelaksanaan kegiatan di setiap bagian. Pada prinsipnya masing-masing individu bertanggungjawab pada setiap tugas atau kegiatan yang dilaksanakannya. Dan setiap pimpinan masing-masing bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas jajaran yang dipimpinnya sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Pertanggungjawaban dapat menggunakan media yang bersifat tetap atau insidentil saat 60


diperlukan. Dalam aspek yang lebih luas, pertanggungjawaban suatu kegiatan akan berdampak pada terwujudnya akuntabilitas suatu organisasi sebab dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian misi dan visi yang telah ditetapkan organisasi. Akuntabilitas suatu instansi diawali dari adanya laporan pelaksanaan tugas pada setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Diperlukan suatu pemahaman yang sama mengenai apa yang dimaksud dengan laporan. Sebab apabila pemahaman dasar mengenai laporan saja sudah tidak dimiliki, bagaimana seseorang dapat membuat dan menyusun laporan, yang ada justeru mengabaikan dan tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.

Opini Pengertian Laporan Kata “Laporan” berasal dari kata “Lapor” dan mendapat akhiran (sufiks), “an” yang berarti segala sesuatu yang dilaporkan atau diberitahu. Laporan dapat dimaksudkan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaduan atau informasi secara tertulis mengenai pertanggungjawaban atas suatu kegiatan. Laporan dapat juga diartikan sebagai salah satu bentuk penyampaian dan penyajian hasil kegiatan baik secara lisan maupun tertulis atau dokumen berupa faktafakta yang dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil sebuah keputusan atau tindak lanjut bagi seseorang atau lembaga atau instansi tertentu. Manajemen perkantoran modern tidak mengisyaratkan bentuk laporan secara lisan, dan hanya menggunakan laporan secara tertulis sebagai media penyampaian pertanggungjawaban atas terselesaikannya sebagian atau seluruh kegiatan. Pada setiap kepanitiaan suatu kegiatan, umumnya panitia hanya fokus dengan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan saja dan belum atau tidak membuat laporan kegiatan. Pada dasarnya, laporan pertanggungjawaban keuangan bukan laporan pelaksanaan kegiatan, dan sebaliknya laporan pelaksanaan kegiatan bukanlah laporan pertanggungjawaban keuangan. Keduanya saling berbeda, baik isi dan substansi pengguna laporan atau yang berkepentingan terhadap laporan. Laporan pertanggung jawaban keuangan berisi Rencana Anggaran Belanja dan Realisasinya, disertai dengan bukti-bukti pendukung seperti kuitansi penerimaan, kuitansi pengeluaran/pembelian, tanda

terima honor/transport, bukti pembayaran pajak, dan sebagainya. Sedangkan laporan kegiatan berisi narasi mengenai pelaksanaan kegiatan, dengan dilampiri bukti pendukung seperti kerangka acuan, SK pelaksanaan kegiatan, daftar hadir, dan sebagainya. Pengguna laporan pertanggung jawaban keuangan tak lain adalah bendahara sebagai penanggungjawab pencairan anggaran, sedangkan laporan kegiatan diperlukan bagi pimpinan sebagai bahan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan. Banyaknya auditi yang mengabaikan pembuatan/penyusunan/penyelesaian laporan pelaksanaan kegiatan menyebabkan pada saat audit auditor untuk mudah mendapatkan keyakinan bahwa kegiatan telah benar-benar telah dilaksanakan dan tidak ada sedikitpun unsur fiktif didalamnya. Laporan kegiatan adalah media penyampaian pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan kepada pimpinan atau atasan langsungnya yang disampaikan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti pendukung kegiatan serta disampaikan secara berjenjang sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam penyusunan kebijakan serta bahan evaluasi dalam perbaikan pelaksanaan kegiatan lain atau kegiatan yang sama pada tahun angggaran berikutnya. Pimpinan sangat memerlukan adanya laporan pelaksanaan kegiatan sebab belum tentu pimpinan hadir penuh secara fisik dalam kegiatan dimaksud. Dan dalam laporan kegiatan dapat disampaikan secara rinci hambatan yang terjadi dan menyebabkan terganggunya sebagian atau seluruh acara maupun faktor Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

61

Opini pendukung yang menyebabkan acara dapat perencanaannya dilaksanakan akhir tahun sehingga waktu tidak lagi memungkinkan, berlangsung dengan lancar. Tidak ada kegiatan yang tidak dapat maka dengan alasan ‘mengamankan dibuatkan laporan. Hampir seluruh kegiatan, anggaran’ akhirnya panitia menyelesaikan dahulu pertanggungjawaban bahkan yang tidak menyerap anggaran terlebih sekalipun dapat dan harus dibuatkan keuangan untuk kemudian melaksanakannya laporan. Sebagai contoh, saat pejabat eselon di lain waktu (memasuki tahun anggaran III yang sedang berada di daerah menunjuk berikutnya). Jelas langkah seperti ini menyalahi bawahannya pejabat eselon IV untuk ketentuan, sebab pada kenyataannya sudah mewakili ikut pada rapat pimpinan di kantor pasti dilakukan rekayasa dengan bekerjasama yang tidak dapat dihadirinya, maka usai dengan satu atau banyak pihak, seperti hotel, rapat pejabat yang ditunjuk mewakili harus catering, percetakan, dan sebagainya. Perlu pemahaman bersama membuat laporan secara tertulis mengenai jalannya rapat dan hasil-hasil yang dicapai bagi setiap leading sector atau penanggungjawab kegiatan untuk diketahui bahwa setiap selesai pimpinan atau Administrator mudah didapatkan dan pelaksanaan suatu pejabat yang diwakili. murah untuk mempertahankannya. Pemimpin kegiatan, ada 3 (tiga) Namun biasanya pada pengambil resiko hal yang wajib dibuat, saat audit, auditor ada dalam jumlah yang sangat terbatas, yaitu: (1) Laporan hanya fokus pada dan mereka dengan pertanggungjawaban laporan kegiatan yang penggunaan anggaran menyerap anggaran. sebuah visi adalah emas yang asli. yang berisikan Dari sisi audit, seluruh bukti-bukti auditor bidang tugas dan fungsi seringkali memberi perhatian pengeluaran atas anggaran yang telah tersendiri kepada ada atau tidaknya laporan dicairkan. Dokumen pendukungnya adalah kegiatan. Temuan atas ketiadaan laporan kerangka acuan (TOR = Term Of Refference), kegiatan memang bersifat administratif, SK Kegiatan dan RAB (Rancangan Anggaran namun auditor bidang tugas dan fungsi dapat Biaya); (2) Laporan pelaksanaan kegiatan menjadikan temuan tersebut sebagai ‘bahan’ yang berisikan dokumen-dokumen mulai kepada auditor bidang keuangan untuk dari persiapan, pelaksanaan kegiatan dan mengangkat sebagian atau seluruh jumlah evaluasinya; (3) Laporan hasil kegiatan, uang yang diserap apabila dalam kenyataannya merupakan seluruh wujud yang dihasilkan auditor secara kolektif meyakini bahwa dari suatu kegiatan, misalnya terdapat kegiatan tersebut hanya diselesaikan dalam kegiatan “Penyusunan Juknis (x)” maka bentuk pertanggungjawaban keuangan, dan hasilnya adalah “Juknis (x)”. Adapun tujuan dari pembuatan sebenarnya tidak dilaksanakan (baca: fiktif). Atau terhadap kegiatan-kegiatan yang dalam laporan kegiatan adalah dimaksudkan

62


Opini sebagai: (a) Laporan kepada pimpinan, dibuat adanya informasi yang segera dan dan disampaikan secara berjenjang kepada mendesak mengenai suatu permasalahan pimpinan. Dari laporan tersebut pimpinan yang terjadi, maka dengan menggunakan dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan sarana telekomunikasi jarak jauh (telepon) kegiatan. Sebagai bentuk laporan bawahan ditempuh dialog dengan bawahannya kepada atasan atas pelaksanaan suatu untuk melaporkan berbagai hal yang perlu kegiatan. Di dalam laporan terdapat dilaporkan; b) Laporan tertulis, yaitu laporan evaluasi sehingga dengan membaca executif yang dibuat secara lengkap, mendetil dan summary yang terdapat di halaman muka kronologis serta disampaikan dengan maksud laporan, pimpinan telah dapat mengetahui dan tujuan tertentu. (2) Dari bahasa yang digunakan. kelebihan dan kekurangan dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan; (b) Bendahara Penggunaan bahasa dalam penulisan laporan Pengeluaran, dibuat sebagai bentuk menjadikan laporan dapat dibedakan pertanggungjawaban dan akuntabilitas menjadi dua bentuk, yaitu: a) Laporan yang ditulis secara populer, yaitu laporan yang atas anggaran yang menggunakan katatelah diserap dan kata sederhana dan dipergunakan; (c) Sebuah masyarakat bisa berkembang diselingi dengan Bahan evaluasi, dibuat dengan pesat, kalau di dalamnya terdapat kalimat homur atau untuk konsumsi pribadi-pribadi yang kreatif, dan ada lucu. Laporan seperti pimpinan dan dapat yang melakukan sesuatu yang baru. ini bersifat tidak resmi dijadikan sebagai (Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah) dan dimaksudkan bahan pertimbangan sebagai konsumsi agar pelaksanaan umum bukan kalangan kegiatan berikutnya tertentu; b) Laporan yang ditulis secara ilmiah, menjadi lebih baik. Laporan kegiatan merupakan suatu yaitu laporan yang dibuat berdasarkan hasil ikhtisar tentang hal ikhwal pelaksanaan penelitian. Biasanya isinya singkat, padat suatu kegiatan, yang harus disampaikan dan sistematis. Laporan seperti ini dibuat oleh penanggungjawab kepada pihak yang untuk kalangan tertentu karena cenderung memberi tugas atau orang yang lebih menggunakan bahasa ilmiah yang tidak semua tinggi jenjang jabatannya sebagai bentuk orang dapat dengan mudah mengerti. (3) pertanggungjawaban. Laporan dapat Dari isinya. Isi setiap laporan berbeda-beda dibedakan menurut bentuk, bahasa dan tergantung kepentingan untuk apa dan untuk sifatnya, yaitu: (1) Dari cara penyampaiannya, siapa laporan dibuat. Berdasarkan isi, laporan laporan dapat dibedakan atas dua bentuk, dibedakan menjadi: a) Laporan kegiatan, yaitu: a) Laporan lisan, yaitu laporan yang yaitu laporan yang dibuat setiap selesai suatu disampaikan secara lisan dan dalam situasi kegiatan. Misalnya laporan kegiatan manasik tertentu. Biasanya pimpinan menghendaki haji, laporan kegiatan workshop, laporan Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

63

Opini hasil audit, dan sebagainya; b) Laporan perjalanan, yaitu laporan yang dibuat berdasarkan pengalaman dari perjalanan yang telah selesai dilakukan; c) Laporan keuangan, yaitu laporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Laporan keuangan mencakup bukti materiil, yaitu seluruh kuitansi penerimaan dan pengeluaran kegiatan. Sistematika Laporan Kegiatan Pembuatan laporan tidak boleh diabaikan oleh setiap penanggungjawab kegiatan, sebab bila hanya dengan menunjukkan bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan saja maka suatu kegiatan sangat berpotensi fiktif. Artinya, sangat terbuka kemungkinan anggaran kegiatan hanya dicairkan dan kemudian dipertanggungjawabkan tanpa adanya pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, pembuatan laporan sama sekali bukan sekadar masalah administrasi pemerintah, walaupun dengan sendirinya administrasi pemerintah menjadi lebih baik. Lebih dari itu, laporan ini merupakan satu bentuk akuntabilitas yang wajib dilakukan oleh pengemban tanggungjawab kepada publik dalam arti yang luas. Hakikatnya, cukup dengan melihat laporan kegiatan auditor akan mendapat banyak kemudahan dalam melakukan audit. Diantaranya dapat meyakini bahwa kegiatan telah benar-benar dilaksanakan dan diantara satu kegiatan dengan kegiatan lainnnya tidak ada yang saling berbenturan atau tumpangtindih yang pada akhirnya membuka kemungkinan terjadinya pembayaran double. 64


Maksudnya adalah satu orang mendapatkan honor lebih dari satu kegiatan dalam satu waktu yang sama. Dalam batasan minimal laporan kegiatan menjadi sangat penting dilihat dan diteliti oleh auditor untuk memberi keyakinan bahwa kegiatan yang telah direncanakan dalam program kerja dan tertuang dalam DIPA/RKAKL serta dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Sementara yang dimaksud dengan laporan hasil kegiatan lebih merupakan wujud daripada bentuk outcome suatu kegiatan. Sebagai contoh, apabila terdapat suatu kegiatan penyusunan-penyusunan maka hasilnya adalah yang disusun. Apabila sedang dilakukan audit atas suatu kegiatan penyusunan pedoman, maka auditor dapat mencermati dan membedakan antara pedoman yang dihasilkan dari suatu kegiatan dengan konsep pedoman yang dibahas dalam kegiatan tersebut. Misalkan kegiatan penyusunan pedoman telah selesai dilaksanakan dan auditi hanya dapat menunjukkan konsep yang belum final maka auditor patut mencurigai kebenaran pelaksanaan kegiatan, sebab sesuai dengan kerangka acuan, target selesainya kegiatan adalah terwujudnya pedoman, bukan konsep yang masih harus dilakukan pembahasan lagi pada kegiatan berikutnya. Pada saat audit, auditor bidang tugas dan fungsi biasanya mengawali audit dengan mencermati DIPA satuan kerja. Langkah selanjutnya adalah meminta kepada auditi agar menyiapkan seluruh laporan kegiatan dan hasil kegiatan yang telah selesai dilaksanakan baik pada tahun anggaran yang lalu maupun pada tahun anggaran berjalan. Dari laporan

Opini yang terkumpul auditor menginventarisir diketahui dan ditandatangani oleh pejabat seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan yang berwenang. Sampai dengan saat ini belum namun tidak dibuatkan laporan. Namun, seperti apakah laporan ada suatu kebijakan yang dapat dijadikan kegiatan itu? Banyak ragam, bentuk dan sebagai pedoman bagi rekan-rekan baik di rupa laporan kegiatan yang ditunjukkan pusat maupun di daerah mengenai bentuk auditi, berbeda antara satu kabupaten dan sistematika laporan kegiatan. Namun dengan kabupaten lainnya. Bahkan di tingkat demikian, bukan berarti melemah auditor pusat, antar unit eselon I berbeda-beda. menjadi melemah dalam menyikapinya. Ada yang sekadar menunjukkan kepada Sebab, mengacu kepada laporan dalam auditor laporan atau selembar kertas yang bentuk yang standar atau minimal, laporan diberi judul: Laporan Kegiatan. Atau dengan kegiatan harus berisi informasi dan dokumenmenunjukkan laporan yang lebih menyerupai dokumen terkait dengan kegiatan yang telah bentuk laporan pertanggungjawaban selesai dilaksanakan. Karenanya dalam persepsi keuangan dimana isinya adalah dokumen- dokumen seperti kuitansi atau tanda terima. yang sama diantara auditor bidang tugas Dan tentunya bukan itu yang dimaksud oleh dan fungsi, sebaiknya tidak begitu saja menerima apabila auditor bidang tugas auditi menyerahkan dan fungsi. laporan kegiatan Bukannya Sebelum memberi nasihat yang dibuat dalam tidak diperlukan, kepada manusia dengan ucapanmu, bentuk ‘ala-kadarnya’. namun laporan berilah mereka nasihat Laporan tidak dibuat pertanggungjawaban dengan perbuatanmu. sebagaimana laporan keuangan lebih (Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah) kegiatan pada diperlukan untuk umumnya, hanya dilihat dan diteliti judul pada cover oleh auditor bidang keuangan dengan tujuan menguji secara depannya saja yang menunjukkan bahwa materil bahwa seluruh pembayaran telah itu laporan kegiatan. Namun dalam wacana dilaksanakan sesuai ketentuan. Dengan pembinaan, auditor dapat saja memberikan mencermati laporan kegiatan yang ada, arahan kepada auditi agar memperbaiki auditor bidang keuangan dapat memastikan laporan dan ditunjukkan kepada tim audit bahwa tidak ada bukti penerimaan yang tidak (bidang tugas dan fungsi) sebelum audit di sesuai dengan peraturan keuangan seperti satuan kerja tersebut berakhir. Untuk itu, pembebanan pajak yang telah dilakukan auditor terlebih dahulu patut mengetahui dan disetor ke kas negara, pembebanan bea bagaimana bentuk minimal dan apa saja yang materai atas seluruh transaksi yang bernilai harus terdokumentasikan dalam laporan tertentu serta seluruh pengeluaran telah kegiatan. Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

65

Opini Pada prinsipnya, laporan kegiatan Who (siapa), bukan hanya menjawab harus dapat mengandung unsur “5-W dan 1- pertanyaan siapa dan berapa jumlah peserta, H”, yaitu What (apa), Why (mengapa), Where namun juga siapa yang membuka acara, (dimana), Who (siapa), When (kapan), dan siapa saja yang mengisi acara (narasumber/ How (bagaimana). Keenam unsur minimal moderator), sampai dengan siapa atau berapa seperti tersebut diatas harus termuat dalam orang yang menjadi panitia. When (kapan), satu bentuk laporan. Apabila keenam unsur menjelaskan waktu pelaksanaan kegiatan, hari telah termuat maka seluruh informasi terkait apa, dan berapa lama kegiatan dilaksanakan. kegiatan telah dilaporkan. Laporan perlu menjelaskan apabila terdapat What (apa). Laporan kegiatan dalam perubahan waktu dari rencana awal, bagian awalnya menjelaskan mengenai seperti dimajukan, dimundurkan, atau kegiatan apa yang dilaksanakan dan sedang mempercepat/menambah waktu acara. How dibaca pimpinan. Judul pada bagian depan (bagaimana), adalah penjelasan dalam salah laporan (cover) juga merupakan pemberian satu bagian laporan, biasanya lebih kepada identitas laporan sumber pembiayaan yang membedakan seperti DIPA atau Tiga hal yang menyebabkan manusia dengan laporansumber lainnya. tidak pernah merasa puas: laporan lainnya. Why kehidupan, kesehatan dan kekayaan. (mengapa), adalah Prinsip Laporan penjelasan mengenai D a l a m Tunjukkan dan lakukan kebaikan mengapa acara penyusunan laporan, sekarang juga dan jangan ditunda. tersebut perlu perlu Karena, waktu tidak akan bisa sama lagi. ada prinsip yang dilaksanakan, perlu harus dipegang juga ditambahkan oleh penyusun dan dengan penjelasan mengenai bagaimana melandasi setiap pemilihan kata-kata: (1) kondisi yang terjadi apabila kegiatan Laporan singkat dan padat. Menggunakan tersebut tidak segera dilaksanakan. Where kata-kata pilihan dan mudah dipahami serta (dimana), adalah penjelasan atas tempat tidak perlu penjelasan lebih lanjut sehingga pelaksanaan kegiatan. Adakalanya pimpinan isi laporan mudah dipahami; (2) Runtut disebabkan waktu lupa pada tempat dan sistematis, sejak dari awal hingga akhir peristiwa atau acara dilaksanakan, maka laporan terstruktur dan tidak loncat-loncat; dalam salah satu bagian laporan dijelaskan (3) Data dan informasi yang disajikan lengkap mengenai tempat pelaksanaan. Apabila ada dan berdasarkan pada fakta. Tidak hanya perubahan dari rencana awal seperti efisiensi bagian narasi yang dapat menjawab semua atau keterbatasan tempat dikarenakan pertanyaan dalam benak pembaca, tetapi bertambahnya jumlah peserta, maka laporan juga dilampiri dokumen-dokumen laporan perlu menjelaskan mengapa terjadi yang mendukung informasi pada bagian perubahan lokasi acara. narasi; (4) Menarik. Bentuknya tidak dibuat

66


Opini alakadarnya, namun laporan dengan seluruh dokumen lampirannya dijilid dalam bentuk yang menarik sehingga pembaca tidak enggan untuk membaca isi laporan; (5) Tepat waktu. Laporan yang dibuat dan disajikan dengan lengkap namun tidak tepat waktu penyajiannya menyebabkan laporan tersebut tidak berarti apa-apa. Standarisasi Laporan di Lingkungan Kementerian Agama Inspektorat Jenderal Kementerian Agama pada tahun 2002 telah mengeluarkan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor IJ/36/2002 tanggal 30 April 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Agama. Dalam SK tersebut telah lengkap disebutkan jenis-jenis kegiatan yang wajib dibuatkan laporan, syarat-syarat pelaporan, prosedur penyusunan laporan, format penyusunan laporan, sampai pada batas waktu penyusunan laporan sejak kegiatan selesai. SK Inspektur Jenderal tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil Lokakarya Pengawasan (Lokwas) yang diadakan pada tanggal 5 s.d. 7 September 2001, sekitar 7 (tujuh) bulan sebelumnya. Berdasarkan SK tersebut hampir seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh auditor (audit rutin, khusus atau monitoring dan evaluasi) maupun Sekretariat Inspektorat Jenderal melekat kewajiban pembuatan laporan kegiatan. Mekanisme kebijakan pemberian sanksi berupa grounded (tidak ditugaskan untuk sementara waktu) bagi auditor sebelum laporan selesai seperti mempertegas akan kewajiban pembuatan laporan. Dan idealnya,

sanksi tersebut diberlakukan sama baik kepada pejabat struktural yang menjadi leading sector kegiatan maupun pejabat fungsional. Apabila SK Inspektur Jenderal Nomor IJ/36/2002 tanggal 30 April 2002 bersifat mengikat hanya pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Inspektorat Jenderal, bagaimana dengan unit atau satuan kerja lainnya, baik di pusat maupun daerah? Apakah setiap unit perlu membuat SK serupa yang diberlakukan untuk lingkungannya masing-masing. Diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Menteri Agama (PMA) yang sifatnya menyeluruh dan mengikat seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama terhadap kewajiban pembuatan laporan kegiatan, standarisasi laporan kegiatan hingga kepada sanksi bagi yang tidak membuat laporan kegiatan. Satuan kerja masing-masing dapat menguatkan dengan membuat Surat Keputusan yang menekankan kewajiban pelaksanaan PMA. Pada kesempatan audit unit eselon I pusat kami merasa perlu mempertanyakan hal tersebut kepada Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagai unit yang menilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) satuan kerja di pusat dan daerah terhadap PMA dimaksud, memang dijawab selama ini belum ada. [Agus Warcham) Seorang pemimpin yang baik adalah yang bisa membesarkan semangat dan harapan-harapan kepada anak buahnya. Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

67

Opini Makna Komulatif Jam Kerja Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Oleh: O. Sholehuddin

Irjen Dr. H. Mundzier Suparta, MA. dan Ses Itjen Drs. H. Maman Taufiqurrohman, M.Pd. Saat Memberikan Arahan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

D

alam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance), maka PNS sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Untuk menumbuhkan sikap disiplin PNS, pasal 30 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengamanatkan ditetapkannya peraturan pemerintah 68


mengenai disiplin PNS. Selama ini ketentuan mengenai disiplin PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian peraturan pemerintah tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan, karena tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini. Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Opini adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil pelanggaran, agar yang bersangkutan untuk menaati kewajiban dan menghindari mempunyai sikap menyesal dan berusaha larangan yang ditentukan dalam peraturan tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada perundang-undangan dan/atau peraturan masa yang akan datang. kedinasan yang apabila tidak ditaati atau Dalam Peraturan Pemerintah ini dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Yang secara tegas disebutkan jenis hukuman dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil yang disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat suatu pelanggaran disiplin. Tingkat hukuman dan PNS Daerah. disiplin yang dikenakan kepada PNS yang Pelanggaran disiplin adalah setiap melanggar peraturan sebagaimana tercantum ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang dalam PP 10 Tahun 2011 terdiri dari hukuman tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dan hukuman disiplin berat. Jenis hukuman dilakukan di dalam maupun di luar jam disiplin ringan terdiri dari teguran lisan, kerja. Jadi, setiap PNS teguran tertulis, dan wajib menjaga semua pernyataan tidak puas tingkah laku, sikap Hisablah dirimu secara tertulis. Jenis dan perbuatannya hukuman disiplin sebelum dihisab nanti dan timbanglah dimanapun ia berada, sedang terdiri amal perbuatanmu sebelum ditimbang baik ketika berseragam dari penundaan “mahkamah Ilahi” pakaian dinas maupun kenaikan gaji berkala (Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah) pakaian bebas, baik selama 1 (satu) di lingkungan kantor tahun, penundaan tempat kerjanya kenaikan pangkat maupun di lingkungan masyarakat tempat selama 1 (satu) tahun, dan penurunan tinggalnya. Hukuman disiplin adalah pangkat setingkat lebih rendah selama 1 hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena (satu) tahun. Sedangkan Jenis hukuman melanggar peraturan disiplin PNS. disiplin berat terdiri dari penurunan pangkat Peraturan Pemerintah tentang setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, disiplin PNS ini antara lain memuat 17 (tujuh pemindahan dalam rangka penurunan belas) kewajiban, 16 (enam belas) larangan, jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat kepada PNS yang telah terbukti melakukan tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, pelanggaran. Dalam arti tidak melaksanakan dan pemberhentian tidak dengan hormat kewajiban dan melakukan pelanggaran yang sebagai PNS. diatur dalam peraturan disilin PNS tersebut. Atasan Pejabat yang berwenang Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan menghukum adalah atasan langsung dari untuk membina PNS yang telah melakukan pejabat yang berwenang menghukum. Hal Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

69

Opini Kedua, teguran tertulis bagi PNS ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah memberikan kepastian dalam menjatuhkan selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hukuman disiplin. Demikian juga dengan hari kerja. Contoh: Sdr. Farah, pangkat Penata batasan kewenangan bagi pejabat yang Muda golongan ruang Ill/a, jabatan Analis berwenang menghukum telah ditentukan Kepegawaian jenjang Pelaksana Lanjutan. dalam Peraturan Pemerintah ini. Penjatuhan Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman berupa jenis hukuman disiplin hukuman disiplin berupa teguran lisan karena ringan, sedang, atau berat sesuai dengan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah berat ringannya pelanggaran yang dilakukan selama 5 (lima) hari kerja dari bulan Januari oleh PNS yang bersangkutan, dengan sampai dengan April 2011. Kemudian antara mempertimbangkan latar belakang dan bulan Mei sampai dengan Juli 2011 yang dampak dari pelanggaran yang dilakukan. bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa Kewenangan untuk menetapkan keputusan alasan yang sah selama 1 (satu) hari kerja. pemberhentian bagi PNS yang melakukan Dalam hal demikian setelah dikumulatifkan, jumlah tidak masuk pelanggaran disiplin kerja tanpa alasan yang dilakukan berdasarkan Hasil adalah apa yang diharapkan, sah menjadi 6 (enam) Peraturan Pemerintah sedangkan konsekuensi hari kerja, maka yang ini. adalah apa yang diperoleh. bersangkutan dijatuhi Salah satu hukuman disiplin yang contoh pelanggaran lebih berat menjadi disiplin ringan yang berkaitan dengan masuk kerja dan mentaati hukuman disiplin ringan berupa teguran jam kerja antara lain adalah: Pertama, tertulis oleh pejabat struktural eselon. Ketiga, penyataan tidak puas secara teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa kerja. Contoh: Sdr. Farah, pangkat Penata alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai Muda golongan ruang Ill/a, jabatan Analis dengan 15 (lima belas) hari kerja. Contoh: Sdr. Kepegawaian jenjang Pelaksana Lanjutan. Farah, pangkat Penata Muda golongan ruang Yang bersang kutan tidak masuk kerja tanpa Ill/a, jabatan Analis Kepegawaian jenjang alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja Pelaksana Lanjutan. Yang bersangkutan antara bulan Januari sampai dengan April sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin 2011. Dalam hal demikian yang bersangkutan berupa teguran tertulis karena tidak masuk dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) teguran lisan oleh pejabat struktural eselon. hari kerja. Kemudian antara bulan Agustus Dalam hal demikian Sdr. Farah dijatuhi sampai dengan November 2011 yang hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja. oleh pejabat struktural eselon.

70


Opini Dalam hai demikian setelah dikumulatifkan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 12 (dua belas) hari kerja. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis oleh pejabat struktural eselon. Yang dimaksud dengan “dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan” adalah bahwa pelanggaran yang dilakukan dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan. Salah satu contoh pelanggaran Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati jam kerja antara lain adalah: Pertama, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja. Contoh: Sdr. Drs. Suherman, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, jabatan Kepala Bagian (eselon III.a). Yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dari Pembina Tingkat golongan ruang IV/b menjadi Pembina golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan 9 Maret 2012, karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja dari bulan Januari sampai dengan Febuari 2011. Kemudian antara bulan Maret sampai dengan April 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang

sah selama 6 (enam) hari kerja. Setelah dikumulatifkan jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 34 (tiga puluh empat) hari kerja. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun oleh PPK. Karena hukuman ini sifatnya berlanjut, maka penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dimaknai sebagai perpanjangan masa hukuman, bukan diturunkan lagi pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang lll/d. Dengan demikian, Sdr. Drs. Suherman hanya menjalani masa hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ke depan dalam pangkat Pembina golongan ruang IV/a. Kedua, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja. Contoh: Sdr. Drs. Suherman, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, jabatan Kepala Bagian (eselon III.a). Yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dari Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b menjadi Pembina golongan ruang IV/a karena tidak masuk kerja selama 34 (tiga puluh empat) hari kerja tanpa alasan yang sah dari bulan Januari sampai dengan April 2011. Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja. Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

71

Opini Setelah dikumulatifkan, jumlah tidak masuk sah selama 4 (empat) hari kerja. Setelah kerja tanpa alasan yang sah menjadi 40 dikumulatifkan, jumlah tidak masuk kerja (empat puluh) hari kerja. tanpa alasan yang sah menjadi 44 (empat Dalam hal demikian, yang puluh empat) hari kerja. Dalam hal demikian, bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin berat berupa pemindahan dalam rangka berat berupa pembebasan dari jabatan oleh penurunan jabatan setingkat lebih rendah PPK. dari Kepala Bagian pejabat struktural eselon Keempat, pemberhentian dengan 111.a menjadi pejabat struktural eselon IV.a hormat tidak atas permintaan sendiri atau oleh PPK. Karena yang bersangkutan dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hukuman disiplin yang lebih berat, maka PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan hukuman disiplin yang sedang dijalani yaitu yang sah selama 46 (empat puluh enam) berupa penurunan pangkat setingkat lebih hari kerja atau lebih. Contoh : Sdr. Drs. rendah selama 3 Suherman, pangkat (tiga) tahun dianggap Pembina Tingkat Kebahagiaan adalah laksana kupu-kupu, selesai, sehingga I golongan ruang yang kalau dikejar selalu berada pangkatnya kembali IV/b, jabatan Kepala di luar jangkauan, tetapi kalau kita tenang ke pangkat semula Bagian (eselon lll.a). akan hinggap pada kita. yaitu Pembina Tingkat Yang bersangkutan golongan ruang IV/b. sedang menjalani (Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah) K e t i g a , hukuman disiplin pembebasan dari berupa pembebasan jabatan bagi PNS yang dari jabatan karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah tidak masuk kerja selama 44 (empat puluh selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan empat) hari kerja tanpa alasan yang sah dari 45(empat puluh lima) hari kerja, Contoh : Sdr. bulan Januari sampai dengan Oktober 2011. Drs. Suherman, pangkat Pembina Tingkat I Kemudian antara bulan November sampai golongan ruang IV/b, Kepala Bagian (eselon dengan Desember 2011 yang bersangkutan III.a). Yang bersangkutan sedang menjalani tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang hukuman disiplin berupa pemindahan dalam sah selama 3 (tiga) hari kerja. Setelah rangka penurunan jabatan setingkat lebih dikumulatifkan, jumlah tidak masuk kerja rendah karena tidak masuk kerja selama 40 tanpa alasan yang sah menjadi 47 (empat (empat puluh) hari kerja tanpa alasan yang puluh tujuh) hari kerja. Dalam hal demikian, sah dari bulan Januari sampai dengan Juli yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin 2011. Kemudian antara bulan Agustus sampai yang lebih berat menjadi hukuman disiplin dengan Oktober 2011 yang bersangkutan berat berupa pemberhentian dengan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang hormat tidak atas permintaan sendiri atau

72


Opini pemberhentian tidak dengan hormat sebagai 35 (tiga puluh lima) hari kerja. Contoh: Sdr. Drs. Suherman, pangkat Pembina Tingkat PNS oleh PPK. Contoh lain PNS yang dijatuhi I golongan ruang IV/b, jabatan Kepala hukuman disiplin sedang adalah apabila PNS Bagian (eselon III.a). Yang bersangkutan yang bersangkutan tidak dapat mencapai sedang menjalani hukuman disiplin berupa sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, penurunan pangkat setingkat lebih rendah apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir selama 1 (satu) tahun dari Pembina Tingkat tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima golongan ruang IV/b menjadi Pembina persen) sampai dengan 50% (lima puluh golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal persen). Contoh: Sdr. Rini Anggraini, pangkat 10 Maret 2011 sampai dengan 9 Maret 2012, Penata Muda Tingkat I golongan ruang karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang lll/b, fungsional umum, yang bersangkutan sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelumnya telah menandatangani kontrak dari bulan Januari sampai dengan Febuari kerja dengan atasan langsungnya berupa 2011. Kemudian antara penyelesaian berkas bulan Maret sampai persetujuan kenaikan dengan April 2011 pangkat PNS untuk Janganlah kamu memusuhi sahabatmu yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun karena membela sahabat yang lain. tidak masuk kerja lagi sebanyak 1000 (seribu) Suatu saat mereka akan berdamai dan tanpa alasan yang berkas persetujuan engkau akan dikucilkan. sah selama 6 (enam) (capaian target 100%). (Aporisma Arab) harikerja. Setelah Dalam akhir tahun dikumulatifkan setelah dievaluasi jumlah tidak masuk yang bersangkutan prestasi kerjanya hanya mencapai 450 (empat kerja tanpa alasan yang sah menjadi 34 ratus lima puluh) berkas (capaian target 45%). (tiga puluh empat) hari kerja. Dalam hal Dalam hal demikian karena capaian targetnya demikian, yang bersangkutan dijatuhi kurang dari 50%, maka yang bersangkutan hukuman disiplin yang lebih berat menjadi dijatuhi hukuman disiplin sedang oleh hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 Pejabat yang berwenang menghukum. Salah satu contoh Hukuman disiplin (tiga) tahun oleh PPK. Karena hukuman ini berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap sifatnya berlanjut, maka penurunan pangkat kewajiban yang berkaitan dengan masuk kerja setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dan mentaati jam kerja antara lain adalah: dimaknai sebagai perpanjangan masa Pertama, penurunan pangkat setingkat lebih hukuman, bukan diturunkan lagi pangkatnya rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang menjadi Penata Tingkat I golongan ruang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lll/d. Dengan demikian, Sdr. Drs. Suherman selama 31(tiga puluh satu) sampai dengan hanya menjalani masa hukuman disiplin Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

73

Opini berupa penurunan pangkat setingkat lebih hukuman disiplin yang sedang dijalani yaitu rendah selama 3 (tiga) tahun ke depan dalam berupa penurunan pangkat setingkat lebih pangkat Pembina golongan ruang IV/a. rendah selama 3 (tiga) tahun dianggap selesai, Kedua, pemindahan dalam rangka sehingga pangkatnya kembali ke pangkat penurunan jabatan setingkat lebih rendah semula yaitu Pembina Tingkat golongan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan ruang IV/b. yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai Ketiga, pembebasan dari jabatan bagi dengan 40 (empat puluh) hari kerja. Contoh: PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang Sdr. Drs. Suherman, pangkat Pembina sah selama 41 (empat puluh satu) sampai Tingkat I golongan ruang IV/b, jabatan Kepala dengan 45 (empat puluh lima) hari Bagian (eselon III.a). Yang bersangkutan kerja. Contoh: Sdr. Drs. Suherman, pangkat sedang menjalani hukuman disiplin berupa Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, Kepala penurunan pangkat setingkat lebih rendah Bagian (eselon III.a). Yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun dari Pembina Tingkat sedang menjalani hukuman disiplin berupa golongan ruang IV/b pemindahan dalam menjadi Pembina rangka penurunan Ingatlah bahwa segala kenikmatan golongan ruang IV/a jabatan setingkat lebih yang Anda peroleh, karena tidak masuk rendah karena tidak pada waktunya akan sirna. kerja selama 34 (tiga masuk kerja selama puluh empat) hari 40 (empat puluh) hari (Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah) kerja tanpa alasan kerja tanpa alasan yang sah dari bulan yang sah dari bulan Januari sampai dengan April 2011. Januari sampai dengan Juli 2011. Kemudian Kemudian antara bulan Mei sampai antara bulan Agustus sampai dengan Oktober dengan Juli 2011 yang bersangkutan 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) hari sah selama 6 (enam) hari kerja. Setelah kerja. Setelah dikumulatifkan, jumlah tidak dikumulatifkan, jumlah tidak masuk kerja masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi tanpa alasan yang sah menjadi 40 (empat 44 (empat puluh empat) hari kerja. Dalam puluh) hari kerja. Dalam hal demikian, yang hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin hukuman disiplin yang lebih berat menjadi yang lebih berat menjadi hukuman disiplin hukuman disiplin berat berupa pembebasan berat berupa pemindahan dalam rangka dari jabatan oleh PPK. penurunan jabatan setingkat lebih rendah Keempat, pemberhentian dengan dari Kepala Bagian pejabat struktural eselon hormat tidak atas permintaan sendiri atau 111.a menjadi pejabat struktural eselon IV.a pemberhentian tidak dengan hormat sebagai oleh PPK. Karena yang bersangkutan dijatuhi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan hukuman disiplin yang lebih berat, maka yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari

74


Opini kerja atau lebih. Contoh : Sdr. Drs. Suherman, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, jabatan Kepala Bagian (eselon lll.a). Yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan karena tidak masuk kerja selama 44 (empat puluh empat) hari kerja tanpa alasan yang sah dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2011. Kemudian antara bulan November sampai dengan Desember 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja. Setelah dikumulatifkan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 47 (empat puluh tujuh) hari kerja. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh PPK. Contoh lain tentang Hukuman Disiplin Berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen); Contoh: Sdr. Rini Anggraini, pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang lll/b, fungsional umum. Yang bersangkutan sebelumnya telah menandatangani kontrak kerja dengan atasan langsungnya berupa penyelesaian pekerjaan berupa kenaikan pangkat PNS untuk selama 1 (satu) tahun sebanyak 1000 (seribu) berkas persetujuan (capaian target 100%). Dalam akhir tahun setelah dievaluasi yang bersangkutan prestasi kerjanya hanya mencapai 200 (dua ratus) berkas (capaian

target 20%). Dalam hal demikian karena capaian targetnya kurang dari 25%, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berat oleh PPK. Tujuan penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya bersifat pembinaan yaitu untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi seta memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Juga dimaksudkan agar PNS lainnya tidak melakukan pelanggaran disiplin. Pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin wajib mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan, dan memperhatikan dengan seksama faktorfaktor yang mendorong atau menyebabkan PNS tersebut melakukan pelanggaran disiplin dan dampak atas pelanggaran disiplin tersebut. Meskipun bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan sama, tetapi faktor - faktor yang mendorong dan dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran disiplin itu berbeda, maka jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan berbeda. PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, harus dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak harus secara berjenjang. Selain hal tersebut di atas, bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan hak untuk membela diri melalui upaya administratif, sehingga dapat dihindari terjadinya kesewenang wenangan dalam penjatuhan hukuman disiplin. [O.Sholehuddin] Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

75

Hikmah Meneladani Akhlak Mulia Nabi Muhammad SAW dengan Sepenuh Hati Oleh: Muhammad Ali Zakiyudin

Sekretaris Itjen Drs. H. Maman Taufiqurrohman, M.Pd. Saat Memberikan Materi Optimalisasi Metode dan Media Sosialisasi Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA)

C

erdas, bijaksana, berakhlak mulia. Dialah Nabi Muhammad SAW, Rasul akhir zaman, pemberi peringatan, suri tauladan terbaik bagi umat manusia. Pembawa risalah penyempurna atas nabi-nabi yang terdahulu. Dialah kekasih Allah SWT, manusia yang terjaga dari kesalahan, sosok pribadi sempurna, figur terbaik yang pernah ada di dunia. Ia di kagumi, dicintai, sekaligus diikuti oleh umatnya yang beriman. Tidak heran apabila orang barat sendiri mengakui bahwa beliau merupakan tokoh yang paling berpengaruh di dunia. (Michael Hart, 100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia). Rasulullah SAW sangat mencintai umatnya,

76


itu tercermin bahkan di saat-saat akhir hayatnya ia masih sempat mengucapkan umati….umati…(umatku…umatku…). Sesaat sebelumnya, beliau juga sempat bercakapcakap dengan malaikat Jibril yang hendak mencabut nyawanya: “Jibril, jelaskan apa hakku nanti dihadapan Allah?” Tanya Rasulullah dengan suara yang sangat lemah. Jibril pun menjawab “Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti ruhmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu,” Namun hal itu ternyata tidak membuat Rasulullah lega, sorot matanya masih penuh kecemasan. “Engkau tidak senang mendengar kabar ini?” Tanya Jibril lagi.

Hikmah “Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku Dan kini, setelah beliau wafat pun, kelak?” Tanya Rasul. “Jangan khawatir, wahai kedengkian orang-orang kafir itu tidak ada Rasul Allah, aku pernah mendengar Allah habisnya. Bahkan hingga kini. Namun hal berfirman kepadaku: Kuharamkan surga bagi itu tidaklah mampu melunturkan kemuliaan siapa saja, kecuali umat Muhammad telah sosok Muhammad SAW. Ia tetaplah sang berada didalamnya,” Jawab Malaikat Jibril. kekasih Allah SWT, suri tauladan terbaik bagi Subhanallah, betapa cintanya Nabi manusia. Kita sangat mencintainya, melebihi Muhammad SAW kepada kita, sampai- cinta pada diri ini. Apapun bisa kita perbuat sampai menjelang akhir hayatnya pun masih demi Allah SWT dan Rasul-Nya. memikirkan umatnya. Meskipun begitu, memang tidak semua orang menyukainya. Akhlak Agung Rasulullah SAW Ada juga orang-orang yang membencinya. Allah SWT berfirman: “Jika kamu Itulah kaum kafir yang tidak mau menerima memberikan balasan, balaslah dengan kebenaran Islam. Yang mungkin telah balasan yang sama dengan siksaan yang dibutakan mata dan ditimpakan kepadamu. hatinya. Akan tetapi, jika Adab adalah harta kekayaan Ketika awalkamu bersabar, dan menggunakannya adalah kesempurnaan. awal dakwah beliau di sesungguhnya itulah Makkah, orang-orang yang lebih baik bagi Adab adalah modal yang paling berharga. kafir Quraysi juga orang-orang yang sangat membenci sabar”. (QS an-Nahl Adab seseorang lebih berharga Rasulullah SAW, bukan [16]: 126). daripada emas yang dimilikinya. karena pola sikapnya, Menegakkan namun karena kisas merupakan (Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah) agamanya, karena akhlak hasanah ideologinya. yang menunjukkan Mereka tidak rela agama nenek kesamaan di antara manusia untuk moyangnya diganti dengan Islam. Berbagai menegakkan keadilan di dunia. Agama Islam halangan, rintangan, tuduhan miring, bahkan adalah agama kekuatan dan keadilan. Suatu sampai percobaan pembunuhan pernah kejahatan boleh dibalas dengan kejahatan dilakukan oleh mereka (kafir Quraysi) dalam serupa. (QS asy-Syuura [42]: 40). merintangi dakwah Islam. Merekalah musuh- Menilik penjelasan ayat di atas, ada 4 musuh Allah dan Rasul-Nya. (empat) macam tingkatan akhlak dalam Islam. Allah SWT berfirman: “Dan seperti Pertama, akhlak sayyiah (tercela). Yaitu, itulah, telah Kami adakan bagi tiap-tiap nabi, semua yang dilarang Islam berupa keburukan musuh dari orang-orang yang berdosa. Dan atau kejahatan yang merugikan manusia dan cukuplah Tuhanmu menjadi Pemberi petunjuk kehormatannya, atau yang dianggap merusak dan Penolong.” (QS Al Furqaan: 31). makhluk secara umum dalam pandangan AlFokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

77

Hikmah Qur’an dan Hadits. Di antara akhlak sayyiah adalah menggunjing, mengadu domba, dan menipu. Kedua, akhlak hasanah (baik), adalah akhlak di mana kebaikan dibalas dengan kebaikan dan kejahatan dibalas dengan kejahatan yang serupa. Seperti si Negro yang ingin menegakkan keadilan dengan memberlakukan kisas atas Jabalah bin Ayham yang bangsawan. Ketiga, akhlak karimah (mulia), yaitu berperilaku sebagaimana yang diperintahkan Islam. Akan tetapi, bila ditimpa kejahatan oleh orang lain, ia tidak membalas. Walaupun mampu membalasnya, ia justru memaafkan. Akhlak mulia ini ditegaskan QS. asy-Syuura ayat 40. Ditegaskan dalam firman lain, dalam QS. Al-Maidah ayat 45. “Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat), bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskannya (hak kisas), maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Keempat, akhlak ‘adzimah (agung). Kalau pada akhlak karimah, ketika mendapat keburukan dari orang lain, cuma sampai tingkat memaafkan orang tersebut. Tetapi, akhlak ‘adzimah meningkat lebih tinggi, yaitu dengan berbuat baik kepada orang jahat tadi, sebagaimana diterangkan pada ayat 40 surah asy-Syuura. Rasulullah SAW setiap melewati rumah seorang Yahudi sering dijahati dengan diludahi kepala dari atas rumahnya.

78


Maka, Rasulullah SAW saat melewati rumah si Yahudi selalu memakai serban supaya ludahnya tidak mengenai kepalanya tapi kena serbannya. Suatu saat Rasulullah merasa tidak diludahi Yahudi tadi. Ternyata, dia sakit. Rasulullah SAW memaafkan si Yahudi mal’un, dan bahkan menengoknya saat sakit. Si Yahudi pun akhirnya masuk Islam melalui akhlak agung yang ditampilkan Rasulullah SAW. Ini adalah contoh akhlak adzimah yang dipuji Allah. “Sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”. (QS al-Qalam [68]: 4). Kita sebagai umat Islam dituntut untuk menampilkan akhlak mulia dan agung ini agar Islam tersebar ke seluruh dunia, dan sulit bagi musuh-musuh Islam untuk melemparkan tuduhan bahwa kita adalah umat penebar kejahatan. Walaupun tuduhan tersebut jauh dari kebenaran, umat Islam tidak boleh terprovokasi oleh penjahat untuk melakukan pengrusakan di atas bumi. Sebab, para musuh menghendaki agar citra Islam buruk di hadapan umat manusia di dunia. Belajar Dari Akhlak Nabi Kehadiran Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa dan penyampai risalah terakhir ketauhidan menjadi mukzijat wajah dunia (terutama bangsa Arab saat itu) dari carut marut dan penuh kejahiliyahan menjadi bangsa yang terang benderang, beradab dan penuh dengan rasa kemanusiaan dan kecintaan antara sesama. Tak heran bila dalam banyak survei tentang tokoh – tokoh yang berpengaruh dalam merubah dunia, sosok Nabi Muhammad SAW. Selalu menempati

Hikmah Ditengah – tengah berbagai urutan teratas. Berbagai kajian ilmiah, termasuk yang dilakukan kalangan Barat, tak problematika berat yang kini dihadapi membantah peran tersebut,“ demikian tulis oleh bangsa dan masyarakat, kita pun kini Dr. Muhammad Majdi Marjan dalam bukunya dihadapkan pada kenyataan semakin marak dan merajalelanya perjudian, perzinahan, ‘Muhammad Sang Nabi Tercinta.” Michael Hart mencantumkan nama minuman keras, penggunaan narkotik, dan Rasulullah SAW dalam urutan pertama 100 obat-obatan terlarang lainnya. Bahkan kini tokoh yang paling berpengaruh di dunia, Indonesia telah menjadi tujuan bisnis bagi lantaran kagum dengan akhlak beliau. peredaran global narkotika dan bukan lagi Rasulullah SAW tidak saja berhasil mendidik sekedar tempat transit. Diantara akhlak mulia Rasul SAW diri, keluarga dan umatnya tetapi beliau juga mampu melestarikan kekuatan teladan itu ialah pemalu. Beliau bersabda ; “Hendaklah dalam setiap nadi generasi para pengikutnya. kamu merasa malu kepada Allah SWT dengan Sebelum menasehati orang lain, jauh-jauh malu yang sebenarnya. “Para sahabat hari beliau selalu menghiasi dirinya dengan menjawab: “Ya Nabiyullah, alhamdulillah akhlak mulia ‘ibda binafsika,‘ sebagaimana kami sudah merasa malu.“ Kata Nabi SAW: pendapat Yusuf Burhanuddin dalam “Tidak segampang itu. Yang dimaksud dengan malu kepada Allah SWT dengan sebenarnya artikelnya yang berjudul ‘Mencintai Rasul.’ Akhlak Nabi SAW merupakan acuan malu adalah kemampuan kalian memelihara akhlak yang tidak ada bandingannya. Bukan kepala beserta segala isinya, memelihara hanya dipuji oleh manusia, tetapi juga oleh perut dan apa yang terkandung di dalamnya, Allah SWT. Hal ini dapat dilihat dalam firman- banyak-banyak mengingat mati dan cobaan. Nya: “Dan sesunguhnya kamu (Muhammad) Siapa yang menginginkan akhirat hendaklah benar-benar berbudi pekerti yang agung“. ia meninggalkan perhiasan dunia. Siapa yang telah mengamalkan demikian, maka (QS [68]: 4). Ketika Aisyah RA ditanya tentang demikianlah malu yang sebenarnya kepada akhlak Nabi Muhammad SAW, ia menjawab: Allah SWT.“ (HR. Turmuzi dan Abdullah bin “Akhlaknya adalah Al Quran “. ( HR. Ahmad dan Mas’ud). Dalam hadis lain Nabi Muhammad Muslim). Tingkah laku Nabi SAW tercermin dalam kandungan Al-Quran sepenuhnya. Misi SAW menegaskan bahwa memelihara rasa Rasulullah SAW: “Sesungguhnya aku diutus malu kepada Allah SWT akan mendatangkan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak kebaikan, baik bagi orang yang memeliharanya manusia.“ Sehingga Syauqi Beik dalam kata- maupun bagi orang lain. Dengan kata lain, kata hikmahnya menyatakan: “Sesunguhnya rasa malu akan mendidik seorang Muslim umat dan bangsa itu sangat tergantung pada untuk menjaga perilaku, sikap maupun akhlaknya. Jika baik, maka akan kuat bangsa ucapan: “Bagi setiap agama ada akhlak. itu. Jika rusak, maka akan hancurlah bangsa Akhlak agama Islam adalah malu,“ tegas Rasulullah SAW seperti diriwayatkan Imam itu.“ Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

79

Hikmah Malik dari Zaid ibn Thalhah. Artinya rasa malu merupakan bagian yang tidak boleh terpisahkan dari diri setiap muslim. “Begitu hilang rasa malunya, maka hilang pula kepribadiannya sebagai seorang Muslim. Ia akan terbiasa berbuat dosa, baik terang-terangan maupun tersembunyi. Makanya sangat wajar jika Rasulullah SAW. murka terhadap orang yang tak punya rasa malu.” Dr. Aidh Abdullah Al Qarni dalam bukunya “Al-Quran Berjalan” setebal 399 menyimpulkan: “Kesuksesan luar biasa besar yang ditorehkan Rasulullah SAW tidak terlepas dari kisah sukses beliau dalam memerankan diri sebagai sosok manusia yang berakhlak mulia. Akhlak inilah yang mengawali tugas-tugas mulia yang dibebankan Tuhan kepadanya.“ Dalam diri Nabi SAW terkumpul sifatsifat utama yaitu rendah hati, lemah lembut, jujur, tidak suka mencari-cari cacat orang lain, sabar, tidak angkuh, santun dan tidak mudah mabuk pujian. Nabi Muhammad SAW selalu berusaha melupakan hal-hal yang tidak berkenan di hatinya dan tidak pernah berputus asa dalam berusaha. Pendidikan Karakter Rasulullah SAW mulai mendidik karakter jahiliyah masyarakat Arab waktu itu dengan meluruskan ideologi atau keyakinannya. Beliau meluruskan kemusyrikan mereka dengan paradigma tauhid, yaitu meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah dan menjadi tujuan hidup seluruh manusia di muka bumi. Karakter tauhid inilah yang menjadi

80


landasan pendidikan karakter yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam seluruh ajaranajarannya. Syariat atau aturan serta undangundang tidak serta-merta diterapkan oleh Rasulullah SAW. Undang-undang atau sistem yang tidak dilandasi oleh ideologi atau paradigma yang lurus pasti tidak efektif. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW baru mendirikan suatu komunitas setelah beliau mampu mendidik generasi Muhajirin dan Anshar yang berkarakter di Madinah. Pendidikan karakter yang terpenting adalah pendidikan moral dan etika. Rasulullah SAW sendiri pun menegaskan hal itu dalam sabdanya, “Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak karimah.” (HR Ahmad dan yang lain). Menumbuhkan kembali akhlak karimah haruslah menjadi kompetensi dalam proses pendidikan karakter setiap bangsa. Strategi Rasulullah SAW tersebut patut dijadikan teladan oleh bangsa kita. Tanpa paradigma yang tepat tentang hidup dan tujuannya, undang-undang dan sistem apa pun yang dibuat menjadi sia-sia belaka. Kita semestinya mampu menjaga kemurnian karakter, meluruskannya jika salah, membentuk sistem yang tidak merusaknya, serta mengawasinya dengan sebaik-baiknya. Semoga kita semua bisa meneladani akhak mulia Nabi Besar Muhammad SAW dengan sepenuh hati. Amin. [Muhammad Ali Zakiyudin] Orang yang mengikuti emosinya akan kehilangan adabnya.

(Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah)

Randang

LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 2 TAHUN 2010 NOMOR : KEP.110/MEN/VI/2010 NOMOR : SKB/07/M.PAN-RB/06/2010 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2011 A. Hari Libur Nasional Tahun 2011

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TANGGAL 1 Januari 3 februari 15 februari 5 maret 22 april 17 mei 2 juni 29 juni 17 agustus 30-31 agustus 6 november 27 november 25 Desember

HARI sabtu kamis selasa sabtu jum’at selasa kamis rabu rabu selAsa-rabu minggu minggu minggu

KETERANGAN Tahun Baru Masehi Tahun Baru Imlek 2562 Maulid Nabi Muhammad SAW hari raya nyepi tahun baru saka 1933 Wafat yesus kristus hari raya waisak tahun 2555 kenaikan yesus kristus isra’ mi’raj nabi muhammad saw hari kemerdekaan ri idul fitri 1 dan 2 syawal 1432 H idul adha 1432 H Tahun baru 1433 H Hari raya natal

HARI senin kamis-jum’at senin

KETERANGAN cuti bersama idul fitri 1 syawal 1432 H cuti bersama idul fitri 1 syawal 1432 H cuti bersama hari raya natal

B. Cuti Bersama Tahun 2011

No 1 2 3

TANGGAL 29 Agustus 1-2 September 26 Desember

Menteri Agama,

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

ttd

ttd

ttd

SURYADHARMA ALI

MUHAIMIN ISKANDAR

E. E. MANGINDAAN


81

Resensi Buku

Judul

: Audit Pengelolaan SDM Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Tahun 2010 Penulis : Tim Penulis Itjen Penerbit : Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Terbit : September 2010 Tebal : 81 Halaman

B

uku baru karya tim penulis Inspektorat Jenderal Kementerian Agama ini berjudul“Audit Pengelolaan SDM” yang tentunya nanti akan menjadi rujukan, ajuan dan panduan bagi para auditor dalam menjalankan tugasnya, tentunya dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalitas auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi seluruh aparatur pada satuan kerja/satuan organisasi di lingkungan Kementerian Agama. Pengelolaan ini penting karena peningkatan kinerja tidak bisa terlepas dari optimalnya pengelolaan SDM yang ada, sehingga secara efektif dan efisien dapat mendukung pencapaaan tujuan organisasi secara baik. Disamping itu, kebijakan dan program pengembangan SDM harus diselaraskan dengan rencana strategis organisasi sehingga mampu membawa organisasi secara profesional mencapai tujuannya. Untuk melaksanakan fungsi tersebut secara optimal, maka Inspektorat Jenderal perlu menerbitkan Pedoman Audit Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan digunakan oleh para auditor untuk melakukan

82


audit pada seluruh satuan organisasi/kerja di lingkungan Kementerian Agama. Pe d o m a n i n i t e l a h m e n d a p a t berbagai masukan yang diberikan oleh Para Inspektur Wilayah dan Auditor APIP baik dari Itjen Kementerian Agama maupun Auditor Internal Instansi Pemerintah lainnya. Kami mengucapkan terima kasih atas berbagai masukan tersebut. Dalam buku ini pada Bab I terdiri latar belakang, dasar hukum, tujuan dan sasaran, ruang lingkup dan sistematika pedoman. Bab II Konsep Dasar Audit Pengelolan Kepagawaian: konsep dasar audit kepegawaian, manfaat dan tahap-tahapannya. Bab III Perencanaan Audit: tujuan, informasi yang harus diperoleh, pihak yang terkait, teknik dan metode, dan langkahlangkah pelaksanaan audit. BaB IV Pelaksanaan Audit: pengujian sistem pengendalian intern, audit rinci Pengelolaan SDM pada unit Organisasi/ Satker Eselon I, II, dan PTA, dan audit rinci pengelolaan kepegawaian pada Unit Eselon III ke bawah dan Madrasah. Dan pada terakhir atau Bab V membahas tentang Pelaporan Hasil Audit dan Pemantauan Tindak Lanjut. [Yulis Setia Tri Wahyuni]

Resensi Buku

Judul

: Audit Pengelolaan BMN Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Tahun 2010 Penulis : Tim Penulis Itjen Penerbit : Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Terbit : September 2010 Tebal : 72 Halaman

B

arang Milik Negara (BMN) sampai saat ini belum mendapatkan perhatian yang memadai. Banyak BMN yang belum tercatat secara baik sehingga menimbulkan permasalahan pada saat penyusunan laporan keuangan akhir tahun masing-masing instansi pemerintah. Hal ini juga terjadi di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dari audit keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sejak tahun 2006 hingga 2008, Laporan Keuangan Kemenag mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer). Dan pada tahun 2010 penilaian BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenag Tahun 2009 mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Salah satu yang mempengaruhi penilaian opini BPK RI tersebut selalu dikaitkan dengan Pengelolaan aset tetap. Permasalahan ini terjadi karena pengelolaan BMN yang kurang tertib, sehingga penyajian saldo dalam laporan keuangan tidak dapat sepenuhnya diyakini kewajarannya. Padahal pengaruh nilai moneter BMN cukup signifikan terhadap penilaian secara keseluruhan atas penyajian laporan keuangan. Selain itu, letak BMN tersebar di berbagai lokasi serta berada di bawah kendali atau pengelolaan banyak orang. Hal ini menuntut adanya sistem pengendalian intern yang memadai.

Untuk dapat mencapai tujuan di atas, maka Itjen Kemenag menyusun Pedoman Audit Pengelolaan BMN di lingkungan Kemenag. Pedoman Audit Pengelolaan BMN ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu di lingkungan Kemenag yang terkait dengan BMN. Buku yang berjudul Audit Pengelolaan BMN ini pada Bab I Pendahuluan membahas tentang: latar belakang, dasar hukum, tujuan dan sasaran, ruang lingkup dan sistematika pedoman. Bab II menjelaskan tentang Konsep Dasar Audit Pengelolaan BMN yang terdiri dari: konsep dasar pengelolaan BMN, manfaat dan tahap-tahapnnya. Bab III Perencanaan Audit: tujuan, informasi yang harus diperoleh, pihak-pihak yang terkait, teknik dan metode serta langkahlangkah pelaksanaan. Bab IV Pelaksanaan Audit: pengujian sistem pengendalian intern, pengujian atas transaksi pengelolaan BMN, pengujian atas saldo BMN, dan pengujian atas penyajian BMN. Bab V Pelaporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut: Penyusunan lembar temuan/ notisi audit, proses penyusunan laporan hasil audit dan saran tindak lanjut, bentuk dan isi laporan hasil audit dan pemantauan tindak lanjut. [Nurul Badruttamam] Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII Triwulan I 2011

83

Fokus Foto Itjen

Tasyakuran HAB dan Penyerahan DIPA Eselon I Kemenag Tahun 2011

Irjen Mundzier Suparta Menyerahkan DIPA Itjen Kepada Ses Itjen Maman Taufiqurohman

Peserta Upacara Itjen Kemenag Dalam Rangka HAB Kemenag Ke-65

Pembukaan Rakorwas Bidang Pendidikan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

Gedung ex. Madrasah Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

Orientasi Reviu Laporan Keuangan (LK) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

Fokus Pengawasan. Fokus Pengawasan. Daftar Isi DAFTAR ISI. a. Diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Tahun 2011

Recommend Documents