Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal 1. Membangun komitmen seluruh jajaran Kemristekdikti, mulai dari pimpinan sampai staf terbawah. 2. Membangun sinergitas dengan pihak-pihak terkait (BPKP, Auditi, dan pihak ekternal lainnya)
3. Mengoptimalkan Kapasitas Inspektorat Jenderal: a. Mengoptimalkan peran dan layanan Inspektorat Jenderal audit kinerja, pemberian peringatan dini, dan konsultasi. b. Mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia Inspektorat Jenderal dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. c. Menerapkan praktik-praktik pemeriksaan intern yang profesional. d. Meningkatkan akuntabilitas dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal secara baik. e. Membangun hubungan dan budaya organisasi yang baik dengan pihak-pihak lain yang terkait. f. Menerapkan struktur tata kelola yang baik.
4. Mengoptimalkan Kapasitas dan Peran Satuan Pengawas Intern (SPI) PTN: a. Meningkatkan peran dan fungsi SPI sebagai pengawal PTN b. Mengupayakan penegasan struktur organisasi SPI PTN c. Meningkatkan kapabilitas SDM SPI PTN 1
Kinerja Inspektorat Jenderal
No
Indikator
Nilai
1
Opini LK Kementerian
WDP
2
Nilai SAKIP Kementerian
B
3
Nilai SAKIP Itjen
B
4
Level IACM
1
5
Level Maturitas SPIP
1
No
Indikator
Nilai
1
Opini LK Kementerian
WTP
2
Nilai SAKIP Kementerian
A
3
Nilai SAKIP Itjen
A
4
Level IACM
3
5
Level Maturitas SPIP
3
Target Kondisi 2019
Kondisi Saat Ini OBR Kebijakan Inspektur Jenderal: 1. Membangun komitmen 2. Sinergitas pengawasan 3. Optimalisasi Kapasitas SDM Itjen 4. Optimalisasi Kapasitas dan Peran SPI PTN
Kondisi Yg Diinginkan OBT
No
Indikator
Nilai
1
Opini LK Kementerian
WTP
2
Nilai SAKIP Kementerian
AA
3
Nilai SAKIP Itjen
AA
4
Level IACM
5
5
Level Maturitas SPIP
5
2
Organisasi Pengendalian Intern Kemenristekdikti
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
Staf Ahli Menteri
Pengendalian Intern
INSPEKTORAT JENDERAL
DITJEN PEMBELAJARAN & KEMAHASISWAAN
DITJEN KELEMBAGAA N IPTEK DAN DIKTI
PUSAT DATIN IPTEKDIKTI
PUSPIPTEK
SEKRETARIAT JENDERAL
DITJEN SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI
DITJEN PENGUATAN INOVASI
DITJEN PENGUATAN RISTEK DAN PENGEMBANGAN
PUSDIKLAT
PTN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
LLPT/ KOPERTIS
LBM EIJKMAN
PP IPTEK
Perubahan Yang Harus Dilakukan
Organisasi dan Tatakerja SPI PTN mandiri
Sistem pengawasan intern terpadu
SDM SPI PTN tidak terstandar Produk hasil pengawasan tidak terstandar
Teknik Pengawasan Berbantuan Komputer
Inovasi: Model Pengawasan Intern Kemenristekdikti
Kondisi saat ini
Penataan Organisasi dan Tata Kerja untuk menjamin kepastian hukum dan peningkatan nilai tambah
Sistem Pengawasan Intern Kemenristekdikti yang efektif dan efisien
besar
Kondisi yang diinginkan
Penciptaan prosedur kerja pengawasan untuk peningkatan efektivitas, efisien, dan akuntabilitas kerja
Perubahan Teknik PI berbantuan Komputer untuk peningkatan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kerja
4
Diagnosis Masalah
No
Unsur
Kondisi Yang Ada
Kondisi yang diinginkan
1
Organisasi dan Tata Kerja
1. Belum ada aturan yang jelas ttg organisasi SPI
1. Adanya aturan yang jelas tentang dasar organisasi SPI-PTN
2. Struktur berbeda-beda
2. Adanya aturan tentang Struktur organisasi sama
3. Belum ada dasar aturan yang mengatur tentang hubungan SPI dengan Itjen
3. Adanya aturan yang jelas tentang hubungan organisastoris yang jelas antara SPI dng Itjen
4. Belum ada ketentuan yang mengatur tata kerja SPI PTN
4. Terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara pejabat dalam struktur organisasi SPI PTN
5. Belum ada aturan yang mengatur hubungan kerja antara Itjen dengan SPI PTN
5. Terdapat ketentuan yang mengatur hubungan kerja antara Itjen dengan SPI PTN
1. Tidak ada aturan tentang kompetensi dan profesi pejabat dan keanggotaan SPI-PTN
1. Terdapat aturan tentang kompetensi dan profesi keanggotaan SPI-PTN
2. Anggota dan Ketuan SPI adalah Dosen yang diberi tugas tambahan sehingga sering mengganggu tugas pokok atau tugas tambahannya tidak dilaksanakan
2. Terdapat aturan tentang status pegawai PTN yang diberi tugas khusus sebagai anggota SPI.
3. Belum ada aturan yang jelas mengenai sanksi dan penghargaan kepada anggota SPI-PTN
3. Terdapat aturan yang jelas mengenai sanksi dan penghargaan anggota SPI
2
SDM
5
Diagnosis Masalah
No
Unsur
Kondisi Yang Ada
Kondisi yang diinginkan
3
Produk
1. Tidak ada kebijakan tentang jenis dan kualitas produk pengawasan SPI-PTN
1. Terdapat standar jenis dan kualitas produk pengawasan
2. Tidak ada kebijakan tentang prosedur operasi standar pengawasan SPI-PTN
2. Terdapat dokumen standar operating prosedur
3. Terdapatnya tumpang tindih pengawasan
3. Berkurangnya tumpang tindih pengawasan
4. Pengawasan intern dilakukan dengan manual, komputer hanya digunakan untuk alat bantu proses administrasi.
4. Pengawasan intern dilakukan dengan berbantuan komputer.
6
PROGRAM PRIORITAS INSPEKTORAT JENDERAL
Pengawasan Mandatori
Pengawasan Program Nasional
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Reviu Laporan Keuangan Evaluasi Belanja Terhutang Evaluasi PMP RB Reviu RKAK Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Evaluasi SAKIP Reviu Laporan Kinerja Pemantauan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
1. Evaluasi Program Beasiswa 2. Evaluasi PNBP BLU 3. Evaluasi Kawasan NSTP dan Pengembangan dan Pengelolaan Puspitek 4. PDTT Revitalisasi Pendidikan Vokasi 5. PDTT Taman Sains 6. PDTT Pilot Inkubator PT 7. PDTT Produk Inovasi 8. Evaluasi BOPTN dan BPPTN-BH 9. PDTT Karya Siswa S2 dan S3 dalam dan luar negeri 10. PDTT Tenant Pengembangan PPBT
7
PROGRAM PRIORITAS INSPEKTORAT JENDERAL
Pengawasan Perintah Menteri
Pengawasan Isu Nasional
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PDTT Aset PDTT Data Mahasiswa Guru dan Dosen Pemantauan Kehadiran Awal Tahun dan setelah Hari raya Evaluasi Pelayanan PiNTU Evaluasi Program Inovasi Nasional PDTT Penelitian Berbasis Output PDTT Belanja Tunjangan Fungsional Dosen dan GB Audit Kinerja Program Insinas
1. 2. 3. 4. 5.
Evaluasi SNMPTN dan SBMPTN PDTT PT Penerima bantuan pemberdayaan kelembagaan (PTN dan PTS) PDTT Pembukaan Prodi Baru PDTT Akreditasi PT oleh BAN PT/LAM PT Evaluasi kebijakan pengelolaan/pengembangan PTN Baru dan kademi Komunitas 6. Evaluasi kebijakan sertifikasi Dosen 8
TERIMA KASIH
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISTEK DAN DIKTI 9
