INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM MONITORING DAN INFORMASI PENGAWASAN
Disampaikan pada SOSIALISASI SISTEM MONITORING DAN INFORMASI PENGAWASAN Batam, 22-24 Mei 2017 :
TUGAS POKOK INSPEKTORAT KEMENRISTEKDIKTI Pengawasan Intern
Assurance Activities
Audit Audit Aset&SDM
Audit Kinerja
Audit Tujuan Tertentu
Evaluasi Audit Pengadaan Barang/Jasa
Consulting Activities Pengawasan Lain, Pemantauan
Reviu
Bimtek/So sialisasi/ Asistensi/ Konsultasi
Audit PNBP • • • •
Reviu Laporan Keuangan Reviu revisi Anggaran Reviu Sarpras Reviu Tunggakan Pembayaran
Opini Audit Laporan Keuangan No
Kementerian
OPINI BPK 2011
2012
2013
2014
2015
1
Dikbud
TMP
WDP
WTP
WTP
WTP
2
Ristek
WTP
WTP
WDP
WTP-DPP
-
3.
Ristekdikti
WDP
LK 2016 KEMENRISTEKDIKTI 3
KRITERIA DALAM PENENTUAN OPINI LK
4
Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Materialitas Kesalahan saji
Efektivitas Pengendalian Intern
Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan
Memadainya Pengungkapan dalam CaLK
PERMASALAHAN LAPORAN KEUANGAN LK TAHUN 2015
LK TAHUN 2016 (Sementara)
1. Penyajian Kas dan Bank tidak memadai. 2. Penyajian dan pengungkapan Piutang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. 3. Penyajian dan pengungkapan Persediaan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. 4. Penatausahaan dan penyajian Aset Tetap belum memadai. 5. Pengelolaan Belanja yang belum tertib.
1. Penyusunan LK Konsolidasi (Selisih TM dan TK, Selisih Akun-akun berpasangan DDEL vs Pendapatan LRA dan DKEL vs Belanja LRA yg belum dijelaskan secara memadai) 2. Penyajian Kas tidak memadai 3. Permasalahan Piutang 4. Permasalahan Aset tetap-KDP (Penyajian dan Pengungkapan belum memadai) 5. Permasalahan Belanja Barang 5
PENYAJIAN KAS TIDAK MEMADAI • Saldo kas riil lebih kecil dibandingkan yang tersaji di neraca • Penyajian kas tidak sesuai SAP • Rekening tidak tercatat, belum di daftarkan di kemenkeu • Terdapat dana kelolaan yang belum disertai penjelasan Terdapat dana kelolaan yang belum disertai penjelasan
MASALAH PIUTANG • • • •
Perbedaan kebijakan pengakuan piutang Tidak menyajikan nilai piutang Perbedaan kebijakan penyisihan piutang Terdapat dana kelolaan yang belum disertai penjelasan Terdapat dana kelolaan yang belum disertai penjelasan
PERMASALAHAN BELANJA BARANG No.
Uraian
1
Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
2
Pembayaran Belanja Barang Tidak diatur Standar Biaya Masukan Tahun 2016
3
Belanja Barang Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban
4
Dana Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat pada dkenakan pemotongan
5
Sisa Dana Penelitian belum disetor
6
Realisasi Balanja Barang digunakan untuk menghasilkan aset
7
Sisa Belanja barang Non Operasional lainnya Belum disetor ke kas negara
PERMASALAHAN BELANJA BARANG No.
Uraian
8
Proses pengadaan tidak sesuai ketentuan sehingga Harga Terlalu tinggi
9
Kekurangan Volume Pekerjaan
10
Indikasi Pemalsuan Daftar Hadir dalam Pembayaran Honorarium Narasumber/Jasa
11
Pertanggungjawaban dana Penelitian pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Belum sesuai ketentuan
12
Belanja yang dipertanggungjawabkan lebih besar dari riil pengeluaran
PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN PTN TAHUN 2016 NO
PTN
JLH PTN
LAPORAN
PROSENTASE
1.
PTN Badan Hukum
11
4
36
2.
PTN Badan Layanan Umum
21
8
38
3.
PTN Satuan Kerja
89
29
33
121
41
34
Total
GAGASAN PERUBAHAN KONDISI SAAT INI
HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Laporan hasil pengawasan di simpan dalam softfile dan hardcopy pada komputer secara stand-alone. 2. Penyampaian Laporan Pengawasan oleh SPI melalui Pos atau email 3. Pelaksanaan Reviu laporan Keuangan PTN oleh SPI masih sedikit (34%) 4. Analisis atas Informasi Laporan Pengawasan belum efektif dan efisien
1. Terdapat database system atas Laporan Hasil Pengawasan 2. Penyampaian laporan pengawasan dapat diinput langsung ke dalam aplikasi sistem 3. Jumlah Pelaksanaan Reviu LK PTN dapat meningkat (>80 %). 4. Terlaksananya analisis laporan pengawasan yang efektif dan efisien dengan menggunakan sistem
Membangun Sistem Monitoring dan Informasi Pengawasan
PENYEBAB 1. 2. 3. 4.
Jumlah Auditor yang kurang Kurangnya kompetensi Auditor/SPI Manual atau pedoman Pengawasan belum tersedia Aplikasi sistem yang dapat menganalisis hasil pengawasan belum tersedia
TUJUAN PERUBAHAN Meningkatkan pengawasan melalui penyediaan sistem monitoring dan informasi pengawasan yang dapat diolah (analisis dan evaluasi) agar mampu memberikan masukan yang tepat (input) bagi upaya mempercepat tindakan korektif yang diperlukan dan peningkatan efektivitas dan efisien serta ketaatan terhadap ketentuan.
JANGKA PENDEK Mewujudkan prototipe sistem monitoring dan informasi pengawasan atas reviu laporan keuangan
JANGKA MENENGAH Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2017 di seluruh Satker di lingkungan Kementerian
JANGKA PANJANG Meningkatnya pelaksanaan pengawasan pada seluruh satuan kerja.
MANFAAT PERUBAHAN KEMENTERIAN : 1. Terpantaunya pelaksanaan pengawasan di seluruh Satuan Kerja 2. Pengendalian dan Pencegahan penyimpangan pengelolaan keuangan; 3. Tersedianya informasi pengawasan atas reviu laporan keuangan untuk meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan Satker di Lingkungan Kementerian. 4. Meningkatkan kualitas laporan keuangan kementerian 5. Tersedianya informasi sebagai perencanaan pengawasan 6. Membantu Pemantauan atas Tindak Lanjut atas Temuan hasil pengawasan. 7. Meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap kualitas pengawasan. 8. Memudahkan analisis dan evaluasi atas hasil pengawasan untuk menghasilkan data dan informasi yang tepat yang mendukung penyajian laporan keuangan yang baik 9. Meningkatkan kualitas rekomendasi yang dapat digunakan sebagai masukan dalam rangka memperbaiki kualitas tata kelola pada Satker-Satker di lingkungan Kementerian
MANFAAT PERUBAHAN PEMERINTAH: 1. Mendukung terwujudnya Opini Laporan Keuangan Pemerintah yang “Wajar Tanpa Pengecualian”. 2. Mencegah terjadi nya penyimpangan yang dapat merugikan Keuangan Negara; 3. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah dalam Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara.
PIMPINAN PTN: 1. Meningkatkan efektivitas fungsi SPI dalam mendukung pelaksanaan tugasnya. 2. Meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas pengawasan yang dilakukan di PTN. 3. Meningkatkan kepercayaan Stakeholders PTN terhadap pengelolaan PTN.
MANFAAT PERUBAHAN SATUAN PENGAWASAN INTERN: 1. Mempermudah pelaksanaan tugas-tugas dan pelaporannya. 2. Meningkatkan mutu hasil pengawasan. 3. Memudahkan analisis atas hasil pengawasan untuk menghasilkan data dan informasi yang tepat yang mendukung penyajian laporan yang akurat
BPKP/BPK: 1. Membantu tersedianya informasi guna mendukung tugas pengawasannya. 2. Membantu Pemantauan atas Tindak Lanjut atas Temuan hasil pengawasannya.
RUANG LINGKUP PERUBAHAN 1. 2. 3. 4. 5.
Pembentukan Tim Perancang Sistem Anilisis kebutuhan sistem Perancangan sistem Penyusunan sistem dan Modul/Pedoman Pemberian Pemahaman/sosialisasi tentang Sistem dan Penggunaannya 6. Uji coba implementasi Penggunaan Sistem 7. Evaluasi implementasi Sistem 8. Implementasi Penggunaan Sistem Monitoring dan Informasi Pengawasan secara menyeluruh.
MILESTONES Jangka Pendek
Jangka Menengah
Sosialisasi Pembuatan Prototype Sistem Reviu LK dan Analisis dan Modul/Pedoman Desain Sistem Pembentukan Tim Efektif Persetujuan Mentor & Dukungan Stakeholders
Jangka Panjang
Piloting sistem Implementasi Sistem Secara dan evaluasi Menyeluruh hasil sistem
17
TATA KELOLA PROYEK Mentor Inspektur Jenderal Kemenristekdikti Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH. Mhum.
Coach Ir. Lily Herawati, MM
Project Leader Inspektur I Mohamad Hardi, Ak. MProf. Acc
Tim Penguji (QA)
Tim Analis
Tim Desain
Tim Programer
Tim Pendukung
STAKEHOLDERS
INTERNAL • Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti • Sekretariat Itjen Kemenristekdikti • Inspektorat II • Inspektorat III • PFA di Inspektorat I Itjen Kemenristekdikti • Setjen Kemenristekdikti • Para Dirjen di Kemenristekdikti
EKSTERNAL • Pimpinan PTN • SPI PTN • BPKP • BPK • PEMERINTAH
GAMBARAN UMUM APLIKASI REVIU LK § Aplikasi ini merupakan tool (alat bantu) untuk SPI dalam melakukan kegiatan reviu laporan keuangan; § Dalam tahap awal, data keuangan seperti Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas masih harus diinput datanya oleh operator SAIBA. Rencana ke depan, data akan ditarik langsung dari aplikasi SAIBA; § Setelah data laporan keuangan diinput secara lengkap, Aplikasi ini dapat memvalidasi apakah ada nya kecocokan antar data dari komponen laporan keuangan dan menjumlahkan secara otomatis penjumlahan dari komponen akun-akun yang ada dalam laporan keuangan. § SPI sebagi Pereviu dapat melaporkan hasil reviu-nya setelah operator mempostingkan data nya ke dalam aplikasi. § Usulan koreksi atau jurnal koreksi akan diinput oleh Pereviu. § Hasil reviu dituangkan dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) dan IHR; § Seluruh koreksi yang dihasilkan dalam CHR akan secara otomatis diakumulasi menjadi Ihtisar Hasil Reviu (IHR).
VALIDASI •
Sebelum meng klik posting operator SAIBA melakukan validasi kesesuaian Laporan Keuangan dengan persamaan dasar akuntansi dg cara mengklik tombol validasi yang tersedia untuk mengetahui: Apakah : 1. Angka – angka di Nearaca, LO, LRA dan LPE sudah diisi. 2. Total Nilat Aset = Total Kewajiban + Ekuitas 3. Surplus/Defisit di LO = Surplus/Defisit di LPE 4. Nilai Ekuitas di LPE = Nilai Ekuitas di Neraca 5. Kedepan dpt memvalidasi: -apakah angka LK bersaldo normal -apakah ada realisasi melebihi anggarannya
MANFAAT PENGEMBANGAN APLIKASI REVIU LK a. Kemenristekdikti mempunyai database system atas Hasil Reviu Laporan Keuangan yang diperoleh secara web based. b. Kemenristekdikti dapat memperoleh informasi LK seluruh satker dan dapat melakukan konsolidasi Laporan Keuangan dari seluruh Satker yang telah mengisi data LK-nya. c. Menyeragamkan format data isian Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Ikhtisar Hasil Reviu (IHR) atas LK; d. Untuk memudahkan kompilasi data hasil reviu (CHR dan IHR) LK yang dilakukan oleh seluruh satker dibawah Kementerian Riset Teknologi dan Dikti. e. Memudahkan Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti memantau pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan oleh SPI/Auditor. f. Dapat memudahkan SPI dalam menyusun CHR dan IHR dan memperlancar penyampaian Laporan Reviu Laporan Keuangan g. Selain itu juga informasi dari aplikasi dapat menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan pengawasan Inspektorat Jenderal.
Terima Kasih
