HASIL PENGAWASAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENRISTEKDIKTI

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI INSPEKTORAT JENDERAL

HASIL PENGAWASAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENRISTEKDIKTI DR. Yusrial Bachtiar, Ak., MM., CA Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemnristekdikti Disampaikan dalam Acara Penyebarluasan Informasi Pengawasan dan Rekonsiliasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2016 Jakarta 10 Oktober 2016

INTEGRITAS, PROFESIONAL, SEJAHTERA

Agenda Pembahasan 1 1.

Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

2 1.

Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti

3

1. Hasil Pemeriksaan BPK RI

4 1.

Hasil Pemantauan LHKPN/LHKSN

5 1.

Rekonsiliasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 2

PENGENDALIAN INTERN PP NOMOR 60 TAHUN 2008

SPIP memberikan keyakinan yang memadai bagi: 1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, 2. Keandalan laporan keuangan, 3. Pengamanan aset negara, dan 4. Ketaatan terhadap peraturan perundangundangan Menristekdikti wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP

Dilakukan Pengawasan Intern Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Definisi Pengawasan Intern: Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 3

Inspektorat Jenderal Tugas

Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Fungsi

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian hukum di Inspektorat Jenderal Pengelolaan persuratan,kepegawaian, dan kearsipan di Inspektorat Jenderal Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Inspektorat Jenderal Penyiapan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengaaan barang/jasa di Inspektorat Jenderal 7. Pelaksanaan urusan kerumahtanggan di Inspektorat Jenderal 8. Pengelolaan keuangan di Inspektorat Jenderal 9. Pengelolaan sistem Informasi di bidang pengawasan 4

Kebijakan Pelaksanaan Tugas Itjen Kemenristekdikti TUGAS ITJEN: Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kemristek dan Dikti PERPRES NO. 13 TAHUN 2015

KEGIATAN 1. 2. 3. 4. 5.

AUDIT REVIU EVALUASI PEMANTAUAN PENGAWASAN LAINNYA

PENGAWALAN

TUGAS DAN FUNGSI KEMENRISTEK DAN DIKTI

Mencegah dan melindungi sesuatu Dari ketidaknyamanan dan kehancuran Mencegah

Mendorong Mengarahkan Menghentikan

PERAN DAN POSISI ITJEN 1. PEMBERI PERINGATAN DINI 2. KATALISATOR 3. KONSULTAN

5



2 1.


3


4 1.


5 1.


REKAP HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL

Rekomendasi

No.

Satker

Laporan

Temuan

1

INSPEKTORAT I

20

144

301

5.489.737.534,66

2

INSPEKTORAT II

15

67

108

396.205.863,00

3

INSPEKTORAT III

15

73

73

45.951.653.318,00

50

284

482

51.837.596.715,66

Jumlah

Jumlah

Nilai



2 1.


3


4 1.


5 1.


LK Tahun 2015 Kemenristekdikti WDP

Penilaian SPI: 1. Kebijakan Akuntansi berbasis Akrual belum disusun 2. SPI Kas dan Bank pada BLU belum tertib 3. Pengendalian pengelolaan dana beasiswa belum tertib 4. Pengendalian pengelolaan dana penelitian tidak memadai 5. Pengelolaan asset tetap belum tertib

Penilaian Kepatuhan: 1. Kelompok Pendapatan 3 Temuan 2. Kelompok Belanja Pegawai 4 Temuan 3. Kelompok Belanja Barang 36 Temuan 4. Kelompok Belanja Modal 6 Temuan

9

Temuan Pemeriksaan LK 2015 BPK RI Kelompok Pendapatan: 1. Terdapat penggunaan langsung penerimaan 2. Kekurangan Penerimaan atas Pemanfaatan Aset 3. Potensi Pendapatan Sewa Rumah Negara Golongan II Tahun 2013 - 2015

1. 2. 3. 4. 5.


Apakah penggunaan langsung tidak diperkenankan? Apakah hanya sebesar itu yang ditemukan? Apakah masih terdapat potensi penerimaan lainnya? Apakah penerimaan tersebut memang dipernankan? Siapa yang bertanggungjawab untuk menjamin kewajaran penyajian pendapatan? 10

Temuan Pemeriksaan LK 2015 BPK RI Kelompok Belanja Pegawai: 1. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kepada Dosen Atau Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Belajar 2. Dosen Tidak Aktif Melaksanakan Tugas Belum Ditetapkan Keputusan Pemberhentiannya dan Terdapat Gaji Dosen yang Masih Dibayarkan dan Disimpan oleh Bendahara Gaji 3. Pembayaran Uang Makan Tahun Anggaran 2015 untuk Dosen PNS Lebih 4. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Tahun 2015 1. Apakah hanya sebesar itu yang ditemukan? 2. Siapa yang bertanggungjawab mengelola belanja pegawai? 3. Bagaimana system pengendalian belanja pegawai? 4. Siapa yang bertanggungjawab untuk menjamin kewajaran penyajian pendapatan?


11

Temuan Pemeriksaan LK 2015 BPK RI Kelompok Belanja Barang: 1. Pengeluaran Belanja Penelitian 2. Pengeluaran Belanja Operasional 3. Belanja insentif dan tunjangan hari raya 4. Belanja jasa profesi/honor narasumber/honor panitia dll

1. Apakah hanya sebesar itu yang ditemukan? 2. Apakah salah dalam pelaksanaannya? 3. Siapa yang harus bertanggungjawab mengendalikan pengeluaran belanja barang? 4. Siapa yang bertanggungjawab menyajikan secara benar dalam LK? 5. Siapa yang bertanggungjawab untuk menjamin kewajaran penyajian pendapatan?


12

Temuan Pemeriksaan LK 2015 BPK RI Kelompok Belanja Modal: 1. Pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan volume terpasang. 2. Kelebihan Pembayaran Pekerjaan 3. Klaim Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Peralatan Laboratorium Belum Dicairkan 4. Denda Keterlambatan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Belum Dikenakan 5. Kekurangan Pemotongan Pajak Penghasilan dari Usaha Konstruksi 6. Kegiatan Pengadaan pada Lima Universitas Memboroskan Keuangan Negara 1. 2. 3. 4. 5.


Apakah hanya sebesar itu yang ditemukan? Apakah salah dalam pelaksanaannya? Siapa yang harus bertanggungjawab mengedalikan belanja modal? Siapa yang bertanggungjawab menyajikan secara benar dalam LK? Siapa yang bertanggungjawab untuk menjamin kewajaran penyajian?

13



2 1.


3


4 1.


5 1.


KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LHKPN /LHKSN 1. Permenristekdikti No. 43 tahun 2015 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kemenristekdikti. 2. Surat dari Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti No :2754/A.A2/SE/2016 perihal Kewajiban Penyampaian LHKPN dan LHKASN 3. Surat edaran dari Inspektur Jenderal Kemenristekdikti No : 961/G.G1.1/KP/2016 perihal Kewajiban Penyampaian LHKPN/LHKASN

PANTAUAN PENYAMPAIAN LHKPN /LHKSN UNIT UTAMA NO.

NAMA UNIT

LHKPN WAJIB LAPOR SUDAH LAPOR BELUM LAPOR 130 130 0

1

SEKRETARIAT JENDERAL

2

DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

53

45

8

3

DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN IPTEK DAN DIKTI

67

60

7

4 5 6 7

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI INSPEKTORAT JENDERAL TOTAL

49 75 61 35 470

48 75 60 35 453

1 0 1 0 17

KET 1. Eddy Siswanto, S.Sos. 2. Dr. Widyo Winarso, M.Pd. 3. Dr. Syahrul Aminullah, SKM., M.Si. 4. Erviyanti Putri Pertiwi, ST., MM 5. Satria Akbar Saputra, S.H. 6. Dra. Maslina Sembiring 7. Sitti Sulaiha Sanusi, S.Sos 8. Dedi Kusnadi, S.Pd.I 1. Ir. Ridwan, M.Sc. 2. Dra. Sawitri Isnandari 3. Ir. Tato Setiyarto 4. Drs. Sudarsono 5. R. Purwanto Subroto, Ph.D. 6. Josephine Margaretta, S.Kom 7. Dr. Drh. Enny Suci Rahayu, M.Si 1. Sugiyatno, S.E. 1. Darwin Santoso Kadir, S.Kom 96.4%

TABEL LAPORAN LHKPN PADA PTN & KOPERTIS DATA PER 7 OKTOBER 2016

NO

JUMLAH PTN & Kopertis

JUMLAH PTN & KOPERTIS YANG SUDAH MELAPORKAN

1

121

114

PROSENTASE DATA YANG MASUK

52,46% 2

14

NO

BELUM MELAPORKAN

1

7

14

SUDAH MELAPORKAN SUDAH MELAPORKAN TETAPI BELUM 100% 100% 88

40

TABEL LAPORAN PTN YANG BELUM MELAPORKAN LHKPN DATA PER 7 OKTOBER 2016

NO

PERGURUAN TINGGI

JUMLAH WAJIB LHKPN

JUMLAH YANG MELAPORKAN

1

UNIVERSITAS INDONESIA

240

0

2

UNIVERSITAS MUSAMUS

76

0

3

AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR

1

0

4

AKADEMI KOMUNITAS NEGERI ACEH BARAT

1

0

5

AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN

1

0

6

UNIVERSITAS PAPUA

0

0

7

POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT

0

0

TABEL PTN YANG SUDAH MELAPORKAN BELUM 100%

NO

PERGURUAN TINGGI

JUMLAH WAJIB LHKPN


1

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

232

1

2

POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

24

1

3

POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

51

3

4

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

165

11

5

ISBI BANDUNG

40

4

6

UNIVERSITAS GADJAH MADA

135

14

7

UNIVERSITAS HASANUDDIN

366

51


NO

PERGURUAN TINGGI

JUMLAH WAJIB LHKPN


8

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

240

34

9

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

223

32

10

POLITEKNIK NEGERI MEDAN

83

12

11

UNIVERSITAS UDAYANA

275

41

12

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

293

57

13

KOPERTIS XIII ACEH

5

1

14

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

295

60


NO

PERGURUAN TINGGI

JUMLAH WAJIB LHKPN


15

UNIVERSITAS JEMBER

393

90

16

UNIVERSITAS MULAWARMAN

98

23

17

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

367

87

18

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

58

14

19

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

63

16

20

POLITEKNIK NEGERI AMBON

35

9

21

UNIVERSITAS KHAIRUN

150

40


NO

PERGURUAN TINGGI

JUMLAH WAJIB LHKPN


22

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

204

62

23

UNIVERSITAS TANJUNG PURA

332

106

24

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

106

34

25

POLITEKNIK NEGERI MANADO

55

18

26

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

9

3

27

INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

66

22

28

UPN VETERAN JAKARTA

83

28


NO

PERGURUAN TINGGI

JUMLAH WAJIB LHKPN


29

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

74

25

30

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

44

15

31

UNIVERSITAS NUSA CENDANA

311

107

32

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

441

155

33

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

330

126

34

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

167

65

35

UNIVERSITAS LAMPUNG

282

120


NO

PERGURUAN TINGGI

JUMLAH WAJIB LHKPN


36

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

280

136

37

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

164

80

38

UNIVERSITAS DIPONEGORO

300

150

39

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

131

67

40

UNIVERSITAS PATTIMURA AMBON

118

61

41

POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN

43

23

42

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN

33

18


NO

PERGURUAN TINGGI

JUMLAH WAJIB LHKPN


43

UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA

51

29

44

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

113

65

45

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

148

86

46

INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA

5

3

47

POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

73

45

48

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

280

174

49

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH

35

22


NO

PERGURUAN TINGGI

JUMLAH WAJIB LHKPN


50

POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA

25

16

51

POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

39

25

52

UNIVERSITAS PADJAJARAN

453

303

53

UNIVERSITAS ANDALAS

294

202

54

POLITEKNIK NEGERI MADIUN

13

9

55

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

158

110

56

UNIVERSITAS JAMBI

199

139


NO

PERGURUAN TINGGI

JUMLAH WAJIB LHKPN


57

UNIVERSITAS TERBUKA

126

89

58

POLITEKNIK NEGERI CILACAP

14

10

59

POLITEKNIK NEGERI BATAM

34

25

60

POLITEKNIK NEGERI FAK-FAK

16

12

61

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG

37

28

62

UNIVERSITAS TIMOR

46

35

63

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

353

269


NO

PERGURUAN TINGGI

JUMLAH WAJIB LHKPN


64

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

224

171

65

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

331

258

66

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH)

19

15

67

POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA

5

4

68

KOPERTIS V

15

12

69

UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

245

198

70

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

263

213


NO

PERGURUAN TINGGI

JUMLAH WAJIB LHKPN


71

POLITEKNIK NEGERI MADURA

11

9

72

POLITEKNIK NEGERI MALANG

50

42

73

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

122

103

74

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

61

52

75

POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANDUNG

52

45

76

KOPERTIS III

15

13

77

KOPERTIS VI

12

11


NO

PERGURUAN TINGGI

JUMLAH WAJIB LHKPN


78

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

48

44

79

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA

27

25

80

UNIVERSITAS SAMUDRA

81

75

81

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

57

53

82

POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN

15

14

83

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

15

14

84

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

61

57


NO

PERGURUAN TINGGI

JUMLAH WAJIB LHKPN


85

KOPERTIS IV

18

17

86

POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI

19

18

87

UNIVERSITAS TIDAR

32

31

88

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

35

34

TABEL PTN & KOPERTIS YANG SUDAH 100%

NO

PERGURUAN TINGGI

MELAPORKAN

JUMLAH WAJIB LHKPN


1

POLITEKNIK NEGERI KUPANG

2

2

2

POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU

4

4

3

KOPERTIS I

4

4

4

ISBI ACEH

5

5

5

KOPERTIS XII

5

5

6

UNIVERSITAS TADULAKO

5

5

7

KOPERTIS X SUMATERA BARAT

6

6


NO

PERGURUAN TINGGI

MELAPORKAN

JUMLAH WAJIB LHKPN


8

POLITEKNIK NEGERI SUBANG

8

8

9

KOPERTIS XIV PAPUA DAN PAPUA BARAT

9

9

10

KOPERTIS II

10

10

11

KOPERTIS VII

14

14

12

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

14

14

13

KOPERTIS IX SULAWESI

15

15

14

KOPERTIS VIII DENPASAR

16

16


NO

PERGURUAN TINGGI

MELAPORKAN

JUMLAH WAJIB LHKPN


15

POLITEKNIK ELEKTRONIK NEGERI SURABAYA

16

16

16

KOPERTIS XI KALIMANTAN

17

17

17

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

22

22

18

POLITEKNIK NEGERI SAMBAS

23

23

19

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

23

23

20

UNIVERSITAS BENGKULU

24

24

21

POLITEKNIK PERIKANAN NEGERI TUAL

25

25


NO

PERGURUAN TINGGI

MELAPORKAN

JUMLAH WAJIB LHKPN


22

UNIVERSITAS SILIWANGI

30

30

23

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

32

32

24

POLITEKNIK NEGERI BALI

43

43

25

POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

48

48

26

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

51

51

27

UNIVERSITAS MATARAM

52

52

28

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR

52

52


NO

PERGURUAN TINGGI

MELAPORKAN

JUMLAH WAJIB LHKPN


29

ISI PADANGPANJANG

55

55

30

POLITEKNIK NEGERI PADANG

59

59

31

ISI DENPASAR

60

60

32

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

62

62

33

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

73

73

34

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

79

79

35

UNIVERSITAS AIRLANGGA

110

110


NO

PERGURUAN TINGGI

MELAPORKAN

JUMLAH WAJIB LHKPN


36

UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

115

115

37

UNIVERSITAS CENDERAWASIH

128

128

38

UNIVERSITAS RIAU

180

180

39

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

212

212

40

UNIVERSITAS HALUOLEO

310

310

REKAPITULASI LHKASN PERGURUAN TINGGI KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI PER 7 OKTOBER 2016

Jumlah Wajib Lapor LHKASN Perguruan Tinggi Sebanyak

36772

Jumlah yang Melaporkan sebanyak

32791

Jumlah yang belum Melaporkan

13231

Jumlah yang sudah mengumpulkan

111 PTN

PTN BH yang belum Mengumpulkan sebanyak

8 PTN

PTN Satker dan BLU yang belum Mengumpulkan sebanyak

16 PTN Sumber : Biro SDM Kemenristekdikti per 7 Oktober 2016

Daftar PTN yang Belum Lapor LHKASN

No

Nama PTN

Status

1

UNIVERSITAS INDONESIA

PTN BH

2

UNIVERSITAS PADJADJARAN

PTN BH

3

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PTN BH

4

UNIVERSITAS AIRLANGGA

PTN BH

5

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PTN BH

6

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PTN BH

7

UNIVERSITAS GADJAH MADA

PTN BH

8

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

PTN BH

Daftar PTN yang Belum Lapor LHKASN No

Nama PTN

Status

1

Universitas Brawijaya

BLU

2

Universitas Lampung

Satker

3

Universitas Malikussaleh

Satker

4

Universitas Mataram

Satker

5

Universitas Negeri Papua

Satker

6

Universitas Sulawesi Barat

Satker

7

Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua

Satker

8

Institut Seni Budaya Indonesia Bandung

Satker

9

Kopertis Wilayah IV

Satker

10

Politeknik Negeri Bandung

Satker

11

Politeknik Negeri Cilacap

Satker

12

Politeknik Negeri Jember

Satker

13

Politeknik Negeri Ketapang

Satker

14

Politeknik Negeri Nusa Utara

Satker

15

Politeknik Pertanian Negeri Pangkep

Satker

16

Akademi Komunitas Negeri Blitar

Satker

 Jumlah Data dari 111 PTN Belum terkumpul 100% ∑ ∑ ∑ ∑

LHKASN yang sudah mengumpulkan 32.791 LHKPN yang sudah mengumpulkan 13.486 PNS Keseluruhan (PTN + Kopertis) 117.044 PNS Yang Belum Mengumpulkan LHKASN 70.767



2 1.


3


4 1.


5 1.


Rekonsiliasi Data Hasil Pemeriksaan LK 2015 BPK RI

No.

Satker

Jumlah Temuan Rekomendasi

1

Unit Utama

5

6

2

PTN

25

3

Kopertis

-

Tindak Lanjut

Nilai Nilai Rekomendasi Tindak Lanjut

SR

P

13

1

12

201.600.000

-

110

217

115

104

505.453.219

496.500.000

-

-

-

-

-

No.

Satker

Jumlah Temuan Rekomendasi

1

Unit Utama

7

31

2

PTN

27

3

Kopertis

5

Tindak Lanjut SR

P

53

24

29

178

482

200

282

18

32

4

28

-

Nilai Nilai Rekomendasi Tindak Lanjut 17.733.111.925

416.222.981

138.836.302.914 12.816.103.214 -

-

TERIMA KASIH

KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI

HASIL PENGAWASAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENRISTEKDIKTI

Recommend Documents