DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/DPD RI/I/2013—2014 TENTANG HASIL PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013
JAKARTA 2013
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/DPD RI/I/2013-2014 TENTANG HASIL PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
Mengingat
: a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undangundang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; b. bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; hubungan pusat dan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama; serta penyampaian hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti; c. bahwa sehubungan dengan bahan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui Komite IV sesuai dengan lingkup tugasnya telah membahas dan merumuskan hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 sebagai bahan pertimbangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013; : 1. Pasal 22D Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang
971
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5426); 4. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Tertib; 5. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; 6. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2/ DPD/2005 tentang Pedoman Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Tertentu; 7. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 25/ DPD/2007 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2007—2009; Dengan Persetujuan Sidang Paripurna ke-6, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang I Tahun Sidang 2013—2014 Tanggal 25 Oktober 2013 Menetapkan
PERTAMA
:
:
KEDUA
:
KETIGA
:
MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG HASIL PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013. Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Isi dan perincian sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA menjadi lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini. Putusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2013
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PIMPINAN Ketua,
Wakil Ketua,
G.K.R. Hemas
972
H. Irman Gusman, S.E., M.B.A.
Wakil Ketua,
Dr. Laode Ida
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/DPD RI/I/2013-2014 TENTANG HASIL PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 BAB I PENDAHULUAN A. UMUM
Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan amanat Pasal 224 ayat (1) huruf e UU Nomor 27 Tahun 2009, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta atas pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
B. DASAR HUKUM 1. Pasal 22D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 2. Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. 3. Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. 4. Pasal 224 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
973
sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. 5. Pasal 224 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa DPD menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 6. Pasal 233 huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa anggota DPD mempunyai kewajiban menampung dan meinidaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. 7. Pasal 240 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa tugas panitia kerja DPD di bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang bidang tertentu. 8. Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa DPD menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf f kepada DPR sebagai bahan pertimbangan. 9. Pasal 5 ayat (1) huruf e Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Tertib menyatakan bahwa DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah; pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; hubungan pusat dan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. 10. Pasal 5 ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Tertib menyatakan bahwa DPD menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah; pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; hubungan pusat dan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 11. Pasal 68 ayat (4) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Tertib menyatakan bahwa tugas Komite di bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang bidang tertentu. 12. Pasal 70 Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Tertib menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Komite IV memiliki lingkup tugas dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara; pajak dan pungutan lain; perimbangan keuangan pusat dan daerah; pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan anggota BPK; lembaga keuangan; dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. 13. Pasal 159 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Tertib menyatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh anggota dan komite. 14. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 atas Perkara Pengujian UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. C. MAKSUD DAN TUJUAN DPD RI telah menetapkan program kerja dan target capaian yang dialokasikan ke dalam tiap masa sidang melalui setiap Komite sebagai alat kelengkapan dalam rangka pelaksanaan tugas pada Tahun Sidang 2013—2014. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sesuai dengan amanat konstitusi, DPD RI memfokuskan pengawasan terhadap pelaksanaan beberapa undang-undang, di antaranya ialah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (UU APBN-P TA 2013). Tujuan dilaksanakannya pengawasan atas pelaksanaan UU APBN-P TA 2013 yaitu dalam rangka evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam UU APBN-P TA 2013, khususnya yang berkaitan dengan implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. D. KELUARAN DAN TINDAK LANJUT Hasil pengawasan DPD RI ini disahkan pada tanggal 25 Oktober 2013 dalam Sidang Paripurna ke-6 Masa Sidang I Tahun Sidang 2013—2014 dan selanjutnya disampaikan kepada DPR RI, Pemerintah, dan lembaga-lembaga negara terkait guna ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
974
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 A. OBJEK PENGAWASAN Salah satu program kerja DPD RI pada Tahun Sidang 2013—2014 adalah pengawasan atas pelaksanaan UU APBN-P TA 2013. Berbagai permasalahan secara umum terkait dengan pelaksanaan UU APBN-P TA 2013 di daerah menjadi dasar bagi DPD RI dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut. Beberapa pokok pengawasan DPD RI terhadap UU APBN-P TA 2013, antara lain, berupa: (1) realisasi penyerapan anggaran dana alokasi khusus (DAK), dana dekonsentrasi, (dekon) dan dana tugas pembantuan (TP); (2) sumber-sumber penerimaan daerah, yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan (DAU, DAK, DBH), dan lain-lain pendapatan; (3) sumber pembiayaan daerah, yaitu berupa pinjaman daerah dan dana cadangan daerah; dan (4) PAD yaitu berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Pengawasan atas pelaksanaan UU APBN-P TA 2013 ini sekaligus juga sebagai bentuk tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat dan daerah yang ditampung oleh DPD RI. B. ASPEK PENGAWASAN 1. Aspek Yuridis Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan dan pengelolaan APBN terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; d. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; e. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; serta h. Peraturan perundang-undangan bidang keuangan lainnya. 2. Aspek Filosofis Kebijakan transfer ke daerah diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui sistem pengalokasian dana yang lebih memperhatikan aspek kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antardaerah, serta aspek pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota. Dengan arah seperti itu, diharapkan kebijakan anggaran transfer ke daerah dapat mendorong peningkatan daya saing dan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. 3. Aspek Sosiologis APBN merupakan instrumen bagi Pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai target pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan negara, mencapai stabilitas perekonomian, serta menentukan arah dan prioritas pembangunan nasional secara umum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. C. METODE DAN INSTRUMEN PENGAWASAN Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 58 Peraturan Tata Tertib DPD RI bahwa pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dilakukan melalui rangkaian kegiatan: (1) pembahasan terhadap aspirasi masyarakat; (2) inventarisasi masalah; dan (3) pengayaan materi pengawasan melalui kunjungan kerja yang selanjutnya dilakukan penyusunan hasil pengawasan.
975
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 Peraturan Tata Tertib DPD RI, pembahasan materi yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara menjadi lingkup tugas Komite IV DPD RI. Dalam rangka penyusunan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU APBN-P TA 2013, digunakan metode kualitatif yaitu meliputi penyerapan aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja, rapat kerja dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait, rapat dengar pendapat (RDP), serta rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan para pakar. D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN Untuk mencapai target dan sasaran yang diinginkan dalam pengawasan tersebut, DPD RI telah melakukan berbagai aktivitas berdasarkan agenda kegiatan yang telah disusun sesuai dengan program kegiatan berikut. 1. Penyerapan aspirasi masyarakat pada saat kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan, khususnya pada kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bali, dan Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan antara tanggal 23—26 September 2013. 2. Penyusunan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 1—3 Oktober 2013. BAB III TEMUAN DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 Dalam pengawasan atas pelaksanaan UU APBN-P TA 2013, DPD RI menemukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu sebagai berikut. 1. Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang telah ditetapkan dalam APBN-P TA 2013 tidak memperhatikan kondisi luas wilayah laut di daerah provinsi kepulauan dan kabupaten/kota kepulauan sehingga keterbatasan anggaran ini akan menyulitkan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat di berbagai pulau. 2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Juknis DAK, seperti juknis DAK pendidikan dasar, masih tetap lambat diterbitkan karena baru diterbitkan pada bulan Februari 2013 yang masih harus dijabarkan lagi dengan peraturan pada level Sekretaris Jenderal. Juknis yang bisa terbit pada awal tahun anggaran dapat mendorong realisasi DAK yang lebih cepat dan berkualitas. 3. Dana Bagi Hasil (DBH) a. Penyerahan pemungutan PBB Perkotaan dan Perdesaan (P2) dan BPHTB kepada daerah masih menyisakan permasalahan bagi daerah terkait karena rendahnya kualitas SDM pengelola dan penyeragaman batas pemungutan BPHTB secara nasional sehingga sebagian besar daerah mengalami penurunan PAD dari sumber tersebut. b. Di daerah-daerah penghasil minyak dan gas bumi, data lifting minyak dan gas bumi tidak transparan. c. Di daerah penghasil sumber daya alam dari pertambangan umum, data eksplorasi, eksploitasi, serta jenis dan jumlah produksi tidak transparan. 4. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan a. Realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan masih belum sesuai dengan kebutuhan daerah, baik karena jenis barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah maupun harga satuan yang ditetapkan jauh lebih rendah. b. Program/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari kementerian/lembaga yang dibiayai melalui dana APBN dengan program/kegiatan daerah yang dibiayai melalui dana APBD belum sinergi sehingga menimbulkan tumpang tindih program/kegiatan yang berujung pada pemborosan anggaran. c. Belum semua kementerian/lembaga melaksanakan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. d. Realisasi penyerapan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan masih rendah, bahkan kadang dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dikembalikan ke pusat karena ketidaksesuaian dalam penentuan harga satuan di daerah. e. Penyerahan dan penugasan yang diberikan kepada gubernur dan penugasan yang diberikan kepada daerah dari beberapa kementerian/lembaga masih belum tepat waktu.
976
f. Belum optimalnya peran gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi terhadap penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayahnya. Pemerintah provinsi sering kali tidak menerima laporan pertanggungjawaban dari pemerintah kabupaten/kota atas penggunaan dana yang langsung ditransfer dari pemerintah pusat (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). g. Antara kebutuhan daerah dan program kementerian/lembaga dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan masih terdapat ketidaksesuaian. h. Hibah terkait dengan aset hasil pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah masih terdapat permasalahan. i. Penyampaian laporan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, baik laporan kinerja maupun akuntabilitas masih belum sesuai dengan harapan kementerian/lembaga. j. Banyaknya jenis laporan yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah dengan format yang berbeda-beda pada tiap kementerian/lembaga terkait menjadi kendala yang serius bagi pemerintah daerah karena memerlukan energi dan sumber daya yang besar. 5. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian a. Waktu dan jumlah realisasi dana otonomi khusus dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat sudah sesuai dengan ketentuan. Namun, waktu dan jumlah transfer kepada pemerintah kabupaten/kota pada provinsi tersebut, khususnya pada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat belum berjalan dengan baik karena peraturan daerah khusus (perdasus) sebagaimana amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua belum ada. b. Banyak daerah yang memiliki hutan dengan status hutan lindung atau konservasi yang membatasi keleluasaan daerah dalam memaksimalkan potensi ekonomi hutan tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah. Untuk itu, perlu ada suatu kompensasi khusus yang dapat berbentuk dana penyesuaian. c. DPD RI melihat bahwa penentuan status hutan lindung, berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 463/Menhut-II/2013 di Provinsi Kepulauan Riau, tidak selalu memperhatikan situasi dan rencana tata ruang dan rencana wilayah sehingga akan menurunkan kepercayaan investor kepada pemerintah daerah dan menimbulkan keresahan di masyarakat. d. Beberapa daerah dengan potensi pariwisata yang besar, seperti Raja Ampat, Wakatobi, Banda, Morotai, Toraja, dan daerah wisata lainnya masih belum memiliki infrastruktur pendukung yang memadai. BAB IV SIMPULAN DAN REKOMENDASI A. SIMPULAN 1. Kendala dalam realisasi dana transfer daerah disebabkan oleh pengalokasian yang terlambat, tidak tepat, tidak berpihak, dan tidak transparan. 2. Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh daerah sering tidak sejalan dengan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dana itu perlu dijadikan DAK agar dapat dilaksanakan oleh daerah sesuai dengan keperluan daerah. 3. Formula dana alokasi umum (DAU) untuk wilayah provinsi kepulauan dan kabupaten/kota kepulauan masih belum memperhitungkan luas wilayah laut. 4. Kriteria dana alokasi khusus (DAK) masih kurang transparan sehingga daerah sering mempertanyakan hal itu. DAK tersebut semakin kurang fokus dan melebar ke semua sektor sehingga kurang efektif. 5. Kebijakan penataan ruang masih sering menghambat pembangunan di daerah. Beberapa daerah memiliki permasalahan dengan penataan ruang terkait dengan adanya hutan konservasi yang luas sehingga kurang memberi manfaat ekonomis bagi daerah. 6. Event penting nasional yang bertujuan mendorong pariwisata di daerah, seperti Sail Raja Ampat, berpotensi meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat kabupaten, tetapi belum disertai dengan pendanaan dan partisipasi masyarakat setempat. B. REKOMENDASI 1. Pemerintah pusat perlu mempercepat penerbitan peraturan pemerintah tentang pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 2. Pemerintah pusat perlu menerbitkan mekanisme ketentuan/peraturan mengenai kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk melaporkan penggunaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi. Bentuk laporan dengan format standar yang sesuai untuk seluruh kementerian/lembaga terkait perlu diciptakan sehingga tidak memberatkan daerah dalam membuat laporan.
977
3. Pemerintah perlu mempertimbangkan ulang formula penentuan dana alokasi umum (DAU) dengan memasukkan faktor luas wilayah laut untuk memberikan keadilan bagi daerah-daerah yang berbasis kepulauan. 4. Juknis untuk dana alokasi khusus (DAK) perlu lebih cepat diterbitkan oleh kementerian teknis sehingga siap digunakan pada awal tahun anggaran. 5. Dana kompensasi khusus konservasi agar diberikan kepada daerah yang memiliki hutan dengan status hutan lindung dan kawasan konservasi laut. 6. Daerah yang mempunyai potensi pariwisata yang besar perlu mendapat perlakuan khusus dalam alokasi DAK untuk membangun infrastruktur sehingga mendorong peningkatan kegiatan pariwisata.
BAB V PENUTUP Hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 ini disusun dan disampaikan sesuai dengan amanat konstitusi. Hasil pengawasan ini selanjutnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan legislasi. Jakarta, 25 Oktober 2013 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PIMPINAN Ketua,
H. Irman Gusman, S.E., M.B.A.
978
Wakil Ketua,
Wakil Ketua,
G.K.R. Hemas
Dr. Laode Ida