[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013]
KATA PENGANTAR
Peran BPKP sesuai amanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, adalah melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih. Guna mewujudkan amanah tersebut, BPKP melakukan pengawasan dan pembinaan meliputi kegiatan audit, evaluasi, reviu, investigasi, bimbingan teknis, dan asistensi kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hasil pengawasan dan pembinaan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) serta memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah dan penyelenggaraan SPIP pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Laporan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 berisi rangkuman informasi atas hasil pengawasan dan pembinaan sebagai media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara/daerah terhadap satuan kerja kementerian/lembaga (instansi vertikal) dan unit kerja di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak termasuk enam Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan ini disajikan dengan mengelompokkan hasil pengawasan BPKP ke dalam empat perspektif, yaitu: (i) akuntabilitas pelaporan keuangan; (ii) akuntabilitas kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset; (iii) akuntabilitas perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih; dan (iv) akuntabilitas pengawasan atas pelaksanaan program lintas sektoral. BPKP selaku auditor intern pemerintah telah dan akan terus berkomitmen untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan melalui penyediaan jasa pemberian jaminan (assurance) dan konsultasi (consulting) kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan akuntabilitas keuangan negara/daerah, mendukung pencapaian prioritas nasional yang pro-job, pro-poor, pro-growth, dan proenvironment dengan menekankan pada pencapaian efektivitas, efisiensi, dan kehematan serta penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan (debottlenecking).
| Kata Pengantar
i
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013]
Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Gubernur dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah, serta pembangunan daerah pada umumnya.
Yogyakarta, 13 Januari 2014 Kepala Perwakilan,
Tytut Ratih Kusumo NIP 19571101 198311 2 001
| Kata Pengantar
ii
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013]
RINGKASAN EKSEKUTIF
Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan pengawasan terhadap program/kegiatan lintas sektoral, kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lainnya atas penugasan Presiden, serta melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan pengawasan dan pembinaan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai serta mendorong terwujudnya akuntabilitas keuangan negara, yang meliputi akuntabilitas pelaporan keuangan, akuntabilitas kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset, akuntabilitas perwujudan iklim kepemerintahan yang baik dan bersih, dan akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral. Ikhtisar hasil pengawasan dan pembinaan tahun 2013 adalah sebagai berikut :
A. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan perolehan opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hasil audit LK Proyek PHLN, hasil audit LK BUMD, dan hasil evaluasi AKIP, serta hasil evaluasi Kinerja Pelayanan Publik. Hasil Audit BPK atas LKPD tahun 2012, menunjukkan empat LKPD dari enam LKPD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan dua LKPD yang lain yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dibandingkan dengan tahun 2011, opini atas LKPD tahun 2012 menunjukkan adanya perkembangan yang baik. Hasil audit LK proyek PHLN tahun 2012, dari 18 proyek PHLN di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta seluruhnya mendapat simpulan wajar dalam penyajian laporan keuangan. Hasil audit atas LK BUMD tahun 2012, dari 15 BUMD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, 14 BUMD memperoleh opini WTP dan satu BUMD yaitu PD Aneka Usaha Kulon Progo belum ada opini hasil auditnya. Hasil evaluasi AKIP tahun 2012, dua Pemerintah Daerah yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Sleman memperoleh predikat B, dua Pemerintah Daerah yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul memperoleh predikat CC, dan dua Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo | Ringkasan Eksekutif
iii
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013] memperoleh predikat C. Dibandingkan dengan perolehan tahun 2011, perolehan tahun 2012 mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Publik tahun 2013 menunjukkan bahwa dua pemerintah daerah mendapatkan nilai kumulatif tertinggi yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta dengan kategori AA dan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan kategori A, sedangkan Pemerintah Kabupaten Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul dengan kategori B. Penilaian Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Ombudsmen RI Perwakilan DIY terhadap SKPD/Unit Penyelenggara pelayanan publik di Pemerintah DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta, menunjukkan masing-masing hanya satu SKPD yang memperoleh nilai tinggi. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah, pada tahun 2013 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta secara proaktif telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam upaya menuju memeroleh dan memertahankan opini WTP. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeroleh komitmen dalam bentuk MoU dengan enam Pemerintah Daerah atau 100% dari total Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 19 BUMD. Lingkup kegiatan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah, antara lain dalam bentuk pendampingan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah, pendampingan atas reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat DIY/Kabupaten/Kota dan pendampingan penyusunan LAKIP. Selain terhadap Pemerintah Daerah, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga melakukan sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis penerapan Sistem Akuntansi Keuangan-Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di PDAM, pendampingan penyusun laporan keuangan BUMD dan audit keuangan atas laporan keuangan proyek yang dibiayai pinjaman/hibah luar negeri dengan memberikan pendapat (opini) atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Belum diperolehnya opini WTP dari BPK pada dua pemerintah daerah menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Pemda tersebut belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya kelemahan sistem pengendalian intern, belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib, tidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku, penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan, serta kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta secara proaktif telah bekerja sama dengan Pemda dalam upaya mendorong menuju perolehan opini WTP dalam bentuk pendampingan penyelenggaraan SPIP, pendampingan penataan pengelolaan Barang Milik Daerah, pendampingan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah, pendampingan atas reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, peningkatan SDM pengelola keuangan daerah, dan peningkatan kapasitas APIP Daerah. | Ringkasan Eksekutif
iv
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013]
B. Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara/Daerah dan Pengelolaan Aset Pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, sedangkan lingkup pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum daerah adalah atas permintaan pimpinan daerah dan/atau pejabat pengelola keuangan daerah, dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pengawasan yaitu evaluasi, audit, monitoring, pemetaan, dan sebagainya yang menghasilkan koreksi penerimaan negara/daerah dan koreksi atas pengeluaran (belanja) negara/daerah serta rekomendasi kebijakan lainnya. Kegiatan pengawasan menghasilkan penyelamatan potensi penghematan pengeluaran negara sebesar Rp2.693.480.118,00 yang berasal dari hasil audit keuangan/operasional/kinerja di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan aset negara/daerah diantaranya melalui inventarisas atau sensus atas Barang Milik Negara/Daerah, yang selanjutnya dicatat dalam neraca laporan keuangan pemerintah. Pada tahun 2013 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan pembenahan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan pendampingan sensus Barang Milik Daerah, serta Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan menggunakan aplikasi SIMDA Aset. Kegiatan pembinaan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas kebendaharaan umum negara/daerah di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi pemberian masukan terkait regulasi pengelolaan aset, inventarisasi dan pendampingan inventarisasi aset, sosialisasi dan kediklatan dalam rangka pengembangan kapasitas pengelolaan aset.
C. Akuntabilitas Perwujudan Iklim bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih Secara umum hasil penilaian terhadap kualitas akuntabilitas pewujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih dapat tercermin dari indikator/indeks good governance yang diperoleh. Beberapa survei terkait Indeks Persepsi Korupsi (IPK), integritas pelayanan publik, dan tata kelola kepemerintahan menunjukkan kuatnya komitmen dalam peningkatan kualitas perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut diperkuat dengan diterimanya beberapa penghargaan terkait penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih, seperti yang diterima oleh Kota Yogyakarta berupa Bung Hatta Anticorruption Award (BHAA) Tahun 2010 terkait keberhasilan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Komitmen tersebut dimulai dengan dicanangkannya Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012 lalu. Pada tahun 2013 dilakukan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integirtas menuju wilayah bebas korupsi di Inspektorat Kabupaten Gunungkidul dan | Ringkasan Eksekutif
v
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013] Sosialisasi Pembangunan ZI-WBK WBBM Kabupaten Sleman. Capaian tersebut hendaknya juga harus menjadi pemacu semangat bagi Pemda lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas kepemerintahan yang baik dan bersih. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong peningkatan akuntabilitas perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui penguatan SPIP pada Pemerintah Daerah melalui kegiatan sosialisasi, workshop, bimtek, dan diagnostic assessment SPIP; sosialisasi Anti Korupsi, sosialisasi, pemetaan, bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan FCP, serta sosialisasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi sebagai sistem cegah dini dan perbaikan tatakelola. Strategi represif dilakukan dalam rangka penyelamatan keuangan negara melalui pengungkapan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK). Pada tahun 2013 melalui kegiatan audit investigatif menghasilkan potensi penyelamatan keuangan negara/daerah sebesar Rp2.267.175.700,00 dan audit penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.558.361.289,50,00. Strategi solusi kesisteman dilakukan melalui sosialisasi/ pendampingan/asistensi GCG, assessment/ evaluasi penerapan GCG, asistensi penerapan SIA PDAM, Evaluasi/audit Kinerja BUMD, pendampingan penyusunan Rencana Strategi Bisnis/Rencana Bisnis dan Anggaran/RKAP, dan kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan kinerja BUMD.
D. Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral Akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral ditekankan pada keberhasilan pencapaian efektivitas, efisiensi, dan kehematan program. Sehingga pengawasan BPKP terhadap program-program strategis menekankan pada audit efisiensi, keekonomisan, dan keefektifan pelaksanaan program lintas sektoral, audit kinerja pada bidang pelayanan publik, dan mediasi dalam rangka penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan
(debottlenecking). Lingkup kegiatan audit dan pembinaan yang telah dilaksanakan meliputi : 1. Hasil Pengawasan atas Program Lintas Sektoral Hasil pelaksanaan audit Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) tahun 2012 yang dilaksanakan pada tahun 2013 di Kabupaten Sleman, Kulonprogo, dan Gunungkidul, menunjukkan capaian kinerja program “kurang berhasil” dalam mendukung upaya kegiatan pemberdayaan masyarakat . Hambatan pencapaian kinerja terletak pada kelemahan sistem pengendalian intern yang meliputi unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian. Permasalahan program infrastruktur perdesaan yang kurang berhasil antara lain berupa pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, penambahan alokasi desa sasaran belum didukung dengan revisi anggaran, dan pelaksanaan kegiatan kurang memadai. | Ringkasan Eksekutif
vi
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013] 2. Penugasan dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) Kegiatan monitoring dilaksanakan untuk memperoleh keyakinan bahwa kondisi fisik suatu kegiatan, yang berkaitan dengan rencana aksi sebagaimana ditetapkan dan telah dilaksanakan dan sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga selaku Penanggungjawab Program. Ruang lingkup monitoring meliputi 12 rencana aksi Kementerian/Lembaga yang tersebar pada satker/SKPD Pemda di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan oleh UKP-PPP. Secara umum kegiatan monitoring terhadap rencana aksi telah dilaksanakan sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga selaku penanggung jawab program. Namun di beberapa titik lokasi masih dijumpai permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu : a. Dana Rintisan BOS di lingkungan SMA/SMK di lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta terlambat disalurkan. b. Pembangunan pelabuhan perikanan di Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul mengalami keterlambatan. 3. Monitoring dan Evaluasi serta Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Monitoring dan evaluasi dilakukan atas pengelolaan dana bantuan sosial pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disalurkan kepada unit penyelenggara pendidikan secara langsung melalui transfer dana ke rekening sekolah mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK. Pada tahun 2013 jumlah dana bantuan sosial di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp33.219.305.000,00 untuk 641 sasaran. Secara umum tidak dijumpai hambatan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan sosial oleh penerima bantuan. Namun dalam tata kelola penyaluran masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama dilihat dari segi kriteria penerima bantuan, penggunaan bantuan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, akuntabilitas keuangan, serta hasil dan pemanfaatan bantuan. 4. Mediasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) Kegiatan mediasi dilakukan atas permasalahan pada pelaksanaan pembangunan fly over Jombor Yogyakarta tahun 2013 yang melibatkan pihak Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY. Permasalahan yang menjadi hambatan adalah pada ruang manfaat jalan di area pembangunan fly over terdapat utilitas milik PT PLN yang harus diamankan dan direposisi karena berpengaruh terhadap pelaksaan pembangunan secara keseluruhan, namun kedua belah pihak tidak menyediakan anggaran untuk pengamanan dan relokasi tersebut. Kedua belah pihak telah melaksanakan/menindaklanjuti rekomendasi yang kami sampaikan meskipun masih terdapat reposisi utilitas yang belum tuntas. | Ringkasan Eksekutif
vii
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013] 5. Pengawasan Ujian CPNS Kegiatan pengawasan dilakukan untuk mendorong ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib, tepat peserta, dan tanpa kecurangan, serta berlangsung sesuai Standar Operasi dan Prosedur yang telah ditetapkan pada tahun 2013 di Daerah Istimewa Yogyakarta penerimaan CPNS untuk Tenaga Honorer Kategori II sebanyak 4.458 orang dan Peserta Umum sebanyak 16.183 orang. Dari hasil pengawasan atas pelaksanaan pengadaan CPNS tersebut telah dilaksanakan dengan tertib dan aman. Tidak terdapat pelanggaran tata tertib, baik oleh peserta maupun panitia pengawas ujian. Seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan SOP 6. Evaluasi Penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kegiatan pengawasan dilakukan untuk melakukan evaluasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Alokasi BSPS Tahun 2013 di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 1.019 MBR dengan nilai Rp7.283.000.000,00 pada Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo. Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa secara umum penyaluran dana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, namun masih ditemukan adanya permasalahan antara lain berupa kelompok penerima bantuan tidak membuat gambar kerja, MBR tidak mencairkan dana BSPS maupun pencairan dana oleh MBR terlambat, bantuan yang diterima MBR dalam bukan dalam bentuk bahan bangunan, dana mengendap di toko bahan bangunan.
E. Fokus Rencana Tindak Untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara, beberapa hal yang diharapkan menjadi fokus rencana tindak ke depan adalah sebagai berikut : 1. Mendorong Kepala Daerah yang laporan keuangannya belum memperoleh opini WTP untuk menyusun rencana aksi peningkatan kualitas pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan. 2. Mendorong percepatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada seluruh Pemerintah Daerah sampai tingkat SKPD dan unit kerja instansi vertikal dengan menyusun rencana tindak pengendalian, membangun infrastruktur tindak pengendalian, monitoring penerapan SPIP dan menyusun laporan penyelenggaraan SPIP. 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengelola keuangan Pemda. 4. Mendorong penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sampai dengan unit-unit penyelenggara layanan serta meningkatkan kualifikasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
| Ringkasan Eksekutif
viii
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013] 5. Meningkatkan kapasitas APIP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui peningkatan kompetensi auditor dan leveling kapasitas Inspektorat menjadi minimal level 2. 6. Peningkatan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.
termasuk pencanangan Zona
7. Penerapan Fraud Control Plan (FCP) pada unit kerja/SKPD dan BUMD yang memiliki risiko korupsi tinggi. 8. Terkait target MDGs sebesar 68,87%, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut : -
menetapkan pembagian target MDGs kepada instansi terkait secara lebih jelas dalam perencanaan jangka menengah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota
-
membuat kebijakan pemetaan wilayah layanan guna pengembangan layanan PDAM dan proyek-proyek peningkatan sarana air minum/bersih sehingga tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu.
| Ringkasan Eksekutif
ix
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013] DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I INFORMASI UMUM A Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2013 B Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2013 C Gambaran Umum Pemerintah Daerah D Peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Penyajian Informasi E BAB II HASIL PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA A Akuntabilitas Pelaporan Keuangan 1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 3. Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) 4. Kualitas Laporan Keuangan Proyek PHLN 5. Kualitas Laporan Keuangan BUMD 6. Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan BUMN/D 7. Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan BLUD 8. Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD 9. Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Daerah 10. Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Daerah 11. Kualitas Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah 12. Upaya Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah B Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset 1. Evaluasi Penyerapan Anggaran 2. Penghematan Pengeluaran Keuangan Negara 3. Pengelolaan Aset Negara (BMN/BMD) C Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih 1. Kualitas Akuntabilitas Perwujudan Kepemerintahan yang Baik dan Bersih
D
Iklim
i iii X 1 1 2 3 5 5 8 8 8 9 13 13 14 14 15 16 16 17 18 18 20 21 21 23 24
bagi 24
2. Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Perwujudan Iklim bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral | Daftar Isi
24 36 x
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013]
E LAMPIRAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Pengawasan Kinerja Program Lintas Sektoral 2. Penugasan dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKPPPP) 3. Monitoring dan Evaluasi serta Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial 4. Mediasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) 5. Pengawasan Ujian CPNS 6. Evaluasi Penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Fokus Rencana Tindak
36 39
40 41 42 43 44
Kegiatan Pembinaan Akuntabilitas Pemda Tahun 2013 Kegiatan Pembinaan Akuntabilitas LK Satker K/L Tahun 2013 Data Opini Audit Perwakilan BPKP DIY dan Eksternal Auditor Hasil Audit Eskalasi Harga dan Audit Klaim Tahun 2013 Hasil Audit Keuangan/Kinerja/Operasional Tahun 2013 Kegiatan Penerapan Strategi Preventif terhadap KKN Tahun 2013 Hasil Audit Investigasi Berindikasi TPK Tahun 2013 Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tahun 2013 Pemberian Keterangan Ahli atas Kasus Berindikasi TPK Peningkatan Tata Kelola BUMD Peningkatan Kapasitas APIP dan JFA Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan
| Daftar Isi
xi
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013] BAB I INFORMASI UMUM A. KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TAHUN 2013 Sebagai unit kerja BPKP, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP Pusat. Penetapan kebijakan pengawasan dan pembinaan didasarkan pada ruang lingkup peran BPKP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencakup : a. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Selain itu, untuk dapat memberikan kontribusi pada penyelenggaraan tugas Pemerintah, penyusunan kebijakan pengawasan dan pembinaan, BPKP juga memperhatikan amanah yang diberikan kepada BPKP melalui berbaagi peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Tahun
2008
tentang
Pedoman
Evaluasi
2. Instruksi Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah 2012 – 2014. 3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Inpres Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. 4. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Berdasarkan peraturan perundang-udangan tersebut, arah kebijakan pengawasan dan pembinaan BPKP tahun 2013 secara ringkas sebagai berikut : 1. Pengawasan terhadap prioritas pembangunan nasional dan prioritas lainnya dengan menitikberatkan kebijakan pengawasan pada enam prioritas pembangunan nasional dan satu prioritas lainnya, yaitu :
| Informasi Umum
1
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013] a. Pengawasan terhadap reformasi birokrasi dan tata kelola b. Pengawasan terhadap pendidikan c. Pengawasan terhadap kesehatan d. Pengawasan terhadap penanggulangan kemiskinan e. Pengawasan terhadap ketahanan pangan f. Pengawasan terhadap infrastruktur g. Pengawasan terhadap bidang perekonomian 2. Pengawasan terhadap tata kelola korporasi negara B. PROGRAM KERJA PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TAHUN 2013 Kebijakan pengawasan dan pembinaan selanjutnya menjadi dasar dalam menyusun Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T). PKP2T yang berisi berbagai jenis penugasan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP menjadi kontrak kinerja Kepala Perwakilan dengan Kepala BPKP yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin). Dokumen Tapkin berisi program, kegiatan serta target kinerja. Sampai dengan tahun 2013, realisasi jumlah output penugasan (OP) sebanyak 658 laporan atau 264,26% dari target tahun 2013. Rincian target dan realisasi output kegiatan terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Target dan Realisasi Kegiatan Pengawasan Tahun 2013 No
Kegiatan Pengawasan
Target Output
Realisasi
Anggaran
Lap
%
Rp (juta)
%
A
Assurance
1
Audit
135
1.253.236
181
134,07
961.056
76,69
2
Evaluasi
24
306.851
79
329,17
188.298
61,36
3
Pemantauan
22
213.817
48
218,18
301.500
141,01
181
1.773.904
308
170,17
1.450.854
81,79
2
100,00
76.325
99,52
Sub Jumlah B
Consulting
1
Pendidikan Pelatihan
dan
2
76.694
| Informasi Umum
2
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013] 2
Sosialisasi
12
115.465
44
366,67
228.583 197,97
3
Pembinaan Konsultasi
dan
50
442.916
285
570,00
565.372 127,65
4
Peningkatan Tata Kelola APIP
2
17.210
3
150,00
17.650 102,56
5
Kajian Pengawasan
2
47.020
18
900,00
71.419
151,89
Sub Jumlah
68
699.305
350
514,71
959.349
137,19
Jumlah
249
2.473.209
658
264,26
2.410.203
97,45
C. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH Gubernur disamping sebagai kepala pemerintahan di wilayah Provinsi, juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah di daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dinyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan antara lain meliputi : a. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan antarainstansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan; b. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan; c. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antarpemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan; d. Koordinasi dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi dalam rangka sinkronisasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD kabupaten dan kota agar mengacu pada RPJPN, RPJMN, dan RKP serta kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah; e. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota; f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
| Informasi Umum
3
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013] Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari enam Pemerintah Daerah, yaitu : -
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
-
Pemerintah Kota Yogyakarta;
-
Pemerintah Kabupaten Bantul;
-
Pemerintah Kabupaten Sleman;
-
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo; dan
-
Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul.
Filosofi yang melandasi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya. Hamemayu Hayuning Bawana mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat dari pada memenuhi ambisi pribadi. Bertolak dari landasan filosofi tersebut, Visi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ingin dicapai tahun 2010 – 2014 adalah sebagai berikut : “Pemerintah Daerah yang katalistik dan masyarakat mandiri yang berbasis keunggulan daerah serta sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan beretika”. Visi tersebut akan diwujudkan melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut : a. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis, dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung. b. Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera. c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis Good Governance. d. Memantapkan prasarana dan sarana dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Sejak tanggal 31 Agustus 2012, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012, Provinsi Derah Istimewa Yogyakarta ditetapkan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki keistimewaan kedudukan hukum untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan istimewa adalah wewenang tambahan tertentu selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintah daerah, meliputi : a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan wakil Gubernur; b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; | Informasi Umum
4
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013] c.
kebudayaan;
d. pertanahan; dan e. tata ruang. D. PERAN PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Keberadaan Perwakilan BPKP di daerah dimaksudkan untuk memberikan kontribusi nyata kepada Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan visi dan misinya melalui pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pembinaan terhadap satuan kerja K/L dan Pemerintah Daerah di wilayah tugasnya. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berperan melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada satuan kerja K/L dan satuan kerja Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menuju terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance). Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 61/K/SU/2012 tanggal 2 Februari 2012, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menerima pelimpahan 6 (enam) Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah, masuk menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Keenam Pemda tersebut yaitu Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap. Dengan terbitnya Perka BPKP ini maka wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi 12 pemda di wilayah DIY dan Jawa Tengah. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan peran pengawasan dan pembinaan pada : a. Satuan Kerja pada 12 Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. b. Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah; c. Perguruan Tinggi Negeri di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah; d. BUMD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. E. PENYAJIAN INFORMASI Laporan Hasil Pengawasan ini menyajikan informasi keseluruhan kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan data eksternal dan internal hasil pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta serta mengacu pada empat dimensi (perspektif) yaitu : a. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
| Informasi Umum
5
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013] b. Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset c. Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih d. Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral Keempat perspektif tersebut diikhtisarkan pada gambar di bawah ini.
Hasil Pengawasan : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara
AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN
Indikator :
AKUNTABILITAS KEBENDAHARAAN UMUM NEGARA DAN PENGELOLAAN ASET
1
2
Indikator :
Upaya Perbaikan Kewajaran Laporan Keuangan terhadap K/L/Pemda (Opini BPK, BPKP, dan Auditor Eksternal Lainnya)
Penyerapan Anggaran, Optimalisasi Penerimaan Negara, Peningkatan Cost Saving (Klaim, Eskalasi Harga) dan Pengelolaan Aset Negara
AKUNTABILITAS PERWUJUDAN IKLIM BAGI KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PROGRAM LINTAS SEKTOR
3
4
Indikator :
Indikator :
Pengungkapan Kasus/Pelanggaran yang Diduga Merugikan Keuangan Negara dan Penyelenggaraan SPIP, FCP, dan GCG
Efisiensi, Keekonomisan, dan Efektivitas Program Lintas Sektoral, Perbaikan Kinerja Pelayanan Publik, dan Penanganan Hambatan Kelancaran Pembangunan (Debottlenecking)
Data internal hasil pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta adalah data yang diperoleh dari kegiatan pengawasan dan pembinaan (assurance dan consulting) yang dilakukan langsung atas satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan data eksternal adalah data yang diperoleh BPKP dari pihak ketiga, auditor eksternal, publikasi laporan keuangan oleh satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah yang bersangkutan atau sumber data lain yang sah yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran keseluruhan kualitas akuntabilitas keuangan pada satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah. Penyajian informasi kualitas akuntabilitas keuangan negara satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berasal dari berbagai sumber tersebut, dimaksudkan untuk memberikan informasi yang
| Informasi Umum
6
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013] komprehensif dan obyektif, sehingga persepsi/simpulan yang diperoleh oleh pengguna informasi (users) tidak bias (misleading) yang disebabkan oleh faktor risiko ujipetik (sampling) pengawasan. Namun demikian, para pengguna informasi atas laporan ini dianggap memahami bahwa hasil pengawasan yang terkait dengan satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah belum tentu mewakili keseluruhan populasi untuk mengukur kualitas akuntabilitas keuangan negara pada satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
| Informasi Umum
7
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013]
BAB II HASIL PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA A. AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN oleh presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, menteri keuangan selaku pemegang sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan negara, para menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran, serta pertanggungjawaban APBD oleh para gubernur/bupati/walikota selaku pengelola keuangan daerah (Pasal 30, 31, dan 32 serta Penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). A.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah ditunjukkan dari opini auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah. Opini BPK tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam mengukur kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan suatu K/L atau Pemerintah Daerah. Dari hasil audit BPK atas LKPD tahun 2012 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, empat LKPD atau 66,67% dari total enam LKPD memperoleh opini WTP dari BPK. Perolehan opini WTP atas LKPD tahun 2012 menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan tahun 2011. Pada tahun 2012 terdapat empat LKPD yang memperoleh opini WTP, sedangkan pada tahun 2010 hanya tiga LKPD yang memperoleh opini WTP. Perkembangan opini BPK atas LKPD Tahun 2010-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini. Tabel 2.1 Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 - 2012
No
Jumlah Pemerintah Daerah
Jenis Opini
2010
2012
2011
1.
WTP
2
33,33%
3
50%
4
66,67%
2.
WDP
4
66,67%
3
50%
2
33,33%
3.
TMP
0
0
0
0
0
0
4.
TW
0
0
0
0
0
6
100%
6
100%
6
0 100%
Jumlah
Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Keterangan : WTP : Wajar Tanpa Pengecualian; WDP : Wajar Dengan Pengecualian; TMP : Tidak Memberikan Pendapat; TW : Tidak Wajar
Dilihat dari trend perkembangan opini BPK tiap pemerintah daerah maka dapat disimpulkan bahwa sampai dengan tahun 2012 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman telah berhasil menjaga predikat WTP. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Bantul telah | Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
8
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013]
meningkatkan komitmen dan upayanya sehingga pada tahun 2013 berhasil memperoleh opini WTP atas LKPD tahun 2012. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini. Tabel 2.2 Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2010 – 2012
No
Nama Pemda
Opini BPK 2010
2011
2012
WTP
WTP
WTP
1.
Provinsi DIY
2.
Kota Yogyakarta
WTP
WTP
WTP
3.
Kab. Bantul
WDP
WDP
WTP
4.
Kab. Sleman
WDP
WTP
WTP
5.
Kab. Kulon Progo
WDP
WDP
WDP
6.
Kab. Gunungkidul
WDP
WDP
WDP
Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK
Belum diperolehnya opini WTP dari BPK oleh dua pemerintah daerah menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Pemda tersebut masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya kelemahan sistem pengendalian intern, belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib, tidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku, penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan, serta kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah. Dampak dari belum diperolehnya opini WTP dari hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah antara lain: a. Kurangnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan investasi di daerah. b. Timbulnya persepsi publik akan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. A.2 Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemda Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta secara proaktif telah bekerja sama dengan Pemda dalam upaya mendorong menuju perolehan opini WTP. Upaya tersebut menjadi prioritas penugasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun target Pemerintah agar sampai dengan tahun 2014, yaitu 60% LKPD memperoleh opini WTP sudah dapat dicapai, namun mengingat opini WTP merupakan pintu masuk menuju tata kelola kepemerintahan yang baik, maka terhadap dua LKPD yang belum memperoleh opini WTP perlu terus didorong untuk meningkatkan upaya agar memperoleh opini WTP dari BPK.
| Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
9
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013]
Lingkup kegiatan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah yang dilaksanakan antara lain dalam bentuk pendampingan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah, pendampingan atas reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, pendampingan penataan Barang Milik Daerah, peningkatan SDM pengelola keuangan daerah, dan peningkatan kapasitas APIP Daerah. Kegiatan pembinaan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta selama Tahun 2013 tampak pada Tabel 2.3. Tabel 2.3 Perkembangan Kegiatan Pembinaan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta atas Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemda Tahun 2011 – 2013
No
Kegiatan
1.
Pendampingan penyusunan laporan keuangan Pendampingan reviu laporan keuangan Pendampingan penataan Barang Milik Daerah Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan peningkatan kapasitas APIP Daerah
2. 3. 4. 5.
Jumlah Pemerintah Daerah 2012
2011
2013
6
100%
4
66,67%
3
50%
6
100%
3
50%
3
50%
3
50%
3
50%
3
50%
5
83,33%
1
16,67%
3
50%
-
-
5
87,33%
3
50%
Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
Masing-masing kegiatan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : A.2.1 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pemda Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2013, dari enam Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, tiga Pemerintah Daerah didampingi oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo . Untuk membantu Pemerintah Daerah agar dalam menyusun laporan keuangan dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan akurat, BPKP telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). Penerapan SIMDA yang berbasis teknologi informasi ini mendukung program egovernment yang sedang digalakkan oleh pemerintah dan pelaksanaan e-audit oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Sampai dengan tahun 2013, dua Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan yaitu Kabupaten Kulon Progo yang telah mengaplikasikan SIMDA Keuangan secara penuh meliputi
| Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
10
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013]
penganggaran, penatausahaan dan pelaporan, serta Pemerintah Kabupaten Bantul yang sedang dalam tahap implementasi awal. A.2.2 Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Pemda Pendampingan reviu laporan keuangan dilakukan untuk membantu Pemda dalam upaya meningkatkan kualitas LKPD. Pendampingan reviu dilakukan terhadap Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota. Pada tahun 2013, pendampingan reviu dilakukan pada tiga pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabuapten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo. Manfaat yang diperoleh dari pendampingan reviu adalah berupa perbaikan kualitas penatausahaan dan pengelolaan keuangan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas LKPD melalui peningkatan kompetensi para auditor APIP, perumusan strategi mencapai opini WTP, dan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK atau APIP. A.2.3 Pendampingan Penataan Barang Milik Daerah Mengingat penyebab belum diperolehnya opini WTP pada beberapa LKPD antara lain berupa kelemahan dalam pengelolaan aset Barang Milik Daerah (BMD), maka dalam melakukan pendampingan pengelolaan keuangan daerah, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta memfokuskan pada peningkatan tata kelola barang milik daerah. Dalam tahun 2013 dilakukan pendampingan pengelolaan BMD pada Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Beberapa permasalahan dalam penataan BMN/D antara lain masih kurangnya pemahaman para pengguna tentang pentingnya pengelola BMD; belum berjalannya mekanisme rekonsiliasi antara pengurus barang dengan bendahara pengeluaran maupun dengan Dinas terkait; perbedaan pemahaman mengenai status barang yang diperoleh dari pihak ketiga; barang inventaris yang tidak diketahui keberadaannya; barang yang tidak diketahui identitasnya, serta kurangnya komitmen para Kepala SKPD untuk segera menyelesaikan permasalahan BMD. A.2.4 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kompetensi SDM pengelola keuangan dan barang milik daerah serta penyusun laporan keuangan memegang peranan yang sangat menentukan untuk mewujudkan tata kelola penatausahaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tersusunnya laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan perhatian yang besar dalam upaya peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan dan barang milik daerah dengan melakukan sosialisasi, workshop, maupun pelatihan mengenai pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan. | Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
11
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013]
Dalam tahun 2013 dilakukan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan berupa pelatihan dan pembekalan mengenai penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Pemerintah Kota Yogyakarta, pertanggungjawaban penerima hibah/bansos pada Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, reviu laporan keuangan Pemda pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Bantul, Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan sistem akuntansi pemerintah daerah pada SKPD dan SKPKD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Selain itu, juga menjadi narasumber terkait pengelolaan keuangan pada Diklatpim tingkat IV pada Badan Diklat DIY. Kegiatan pembinaan yang dilakukan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang salah satunya ditandai dengan meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang LKPD-nya memperoleh opini WTP. A.2.5 Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Daerah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) mempunyai peran strategis dalam mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan perhatian lebih pada upaya peningkatan kapasitas APIP dengan memberikan pembinaan agar mampu berperan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kegiatan pembinaan yang dilakukan meliputi asistensi dan bimtek penerapan tata kelola APIP serta penerapan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada APIP dengan tujuan untuk mendorong peningkatan level kapabilitas APIP yang pada umumnya masih berada pada level I menuju level II. Dalam tahun 2013 dilakukan kegiatan pembinaan pada Inspektorat Kabupaten Gunungkidul, Inspektorat Kabupaten Kulon Progo dan Inspektorat Kabupaten Sleman. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga mendorong terbentuknya organisasi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang di tingkat pusat telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Presidium AAIPI Nomor KEP001/AAIPI/DPN/12/2012 tentang Struktur Organisasi dan Susunan Dewan Pengurus Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Sampai dengan saat ini
| Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
12
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013]
pembentukan kepengurusan AAIPI tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sedang dalam proses pembahasan. Selain melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan yang secara langsung diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana diuraikan di atas, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga melaksanakan kegiatan pengawasan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Satker Kementerian/Lembaga, proyek-proyek yang dibiayai bantuan/hibah luar negeri (PHLN), BUMD, BLUD, serta peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan sebagaimana diuraikan pada pembahasan di bawah ini. A.3 Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga disusun berdasarkan informasi laporan keuangan unit akuntansi atau satuan kerja yang berada di bawahnya. Dengan demikian, kualitas opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan yang disusun oleh unit akuntansi atau satuan kerja tersebut. Dalam upaya peningkatan kualitas opini LKKL, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap satuansatuan kerja K/L di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan, pendampingan reviu laporan keuangan, pendampingan penataan BMN, dan sebagainya. Selama tahun 2013, pendampingan penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2012 dilakukan pada satker di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian PU, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Pemilihan Umum, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Polda, Dinas Pendidikan, Kanwil BPN, BPTP, BPS, LPMP, P4TK Matematika, Kopertis Wilayah V, UGM, UNY, ISI, BPS serta P4TK Seni dan Budaya. Secara umum permasalahan yang dijumpai dalam penyusunan laporan keuangan satker K/L disebabkan kurangnya pemahaman SDM pengelola keuangan terhadap ketentuan yang berlaku. A.4 Kualitas Laporan Keuangan Proyek PHLN BPKP ditunjuk oleh negara donor atau lembaga pemberi pinjaman untuk melakukan audit keuangan atas laporan keuangan proyek yang dibiayai pinjaman/hibah luar negeri dengan memberikan pendapat (opini) atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Pada tingkat Perwakilan, audit keuangan tersebut bersifat audit dukungan terhadap audit keuangan yang dilakukan oleh BPKP dengan memberikan simpulan kewajaran. Sedangkan pemberian opini dilakukan oleh BPKP Pusat.
| Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
13
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013]
Dari hasil audit Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta atas 18 laporan keuangan yang dibiayai pinjaman/hibah luar negeri tahun 2012 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, seluruhnya memperoleh Simpulan Wajar. A.5 Kualitas Laporan Keuangan BUMD Selain dari opini BPK, kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan juga dapat dilihat dari kewajaran penyajian informasi keuangan pada laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hasil audit eksternal auditor atas laporan keuangan BUMD menjadi salah satu faktor penting dalam mengukur good corporate governance BUMD. Dari hasil audit eksternal auditor atas laporan keuangan BUMD tahun 2012 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat 14 BUMD atau 100 % dari total BUMD yang diaudit memperoleh opini WTP. Perkembangan opini atas BUMD tahun 2010-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.4. Tabel 2.4 Perkembangan Opini Eksternal Auditor atas Laporan Keuangan BUMD di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010– 2012
No
Jumlah BUMD
Jenis Opini
2010
2012
2011
1.
WTP
13
100%
15
100%
14
100%
2.
WDP
0
0
0
0
0
0
3.
TMP
0
0
0
0
0
0
4.
TW Jumlah
0
0
0
0
0
13
100%
15
100%
14
0 100%
Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik Keterangan: § Tahun 2010, dari 15 BUMD di wilayah DIY, 2 BUMD tidak diaudit § Tahun 2012, dari 15 BUMD di wilayah DIY, 1 BUMD dalam proses audit oleh KAP
A.6 Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan BUMN/D Peningkatan kualitas pengelola BUMN/D serta pelaporan keuangannya menjadi perhatian utama BPKP selaku APIP yang berkomitmen mendorong tata kelola perusahaan yang baik. BPKP memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan BUMD melalui kegiatan peningkatan kompetensi SDM keuangan dan akuntansi BUMD, serta pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMD sebagaimana terlihat pada tabel berikut:
| Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
14
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013] Tabel 2.5 Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Keuangan dan Akuntansi BUMD di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Selama Tahun 2013
No
Jumlah (Keg)
Kegiatan
1.
Sosialisasi dan Pendampingan SIA PDAM
3
2.
Monev SIA PDAM
1
3.
Pendampingan penyusunan RKAP dan L/K
1
Jumlah
5
Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP DIY
Pendampingan SIA PDAM dilaksanakan pada PDAM Tirtabinangun Kabupaten Kulon Progo dan PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta. Monitoring dan Evaluasi SIA PDAM dilaksanakan pada PDAM Kabupaten Sleman. Sedangkan asistensi penyusunan RKAP, AD/ART dan neraca awal PD Jogjautama Vishesa. Kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan pada BUMD tersebut terutama adalah kapasitas SDM yang masih belum memadai. A.7 Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan BLUD Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan bentuk pengelolaan keuangan pada unit pelayanan teknis pada Pemerintah Daerah. Keleluasaan pengelolaan keuangan menjadi motivasi Pemerintah Daerah dalam pembentukan BLUD. BPKP berkontribusi dalam peningkatan kapasitas SDM penyusun Laporan Keuangan serta kualitas pelaporan keuangan BLUD. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan kualitas pelaporan keuangan selama tahun 2013 terlihat dalam tabel berikut: Tabel 2.6 Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kualitas Pelaporan Keuangan BLUD Selama Tahun 2013 No
Kegiatan
Jumlah (Keg)
1.
Sosialisasi penyusunan L/K & RBA
1
2.
Pendampingan/asistensi Penyusunan L/K dan Sistem Akuntansi PPK BLUD
9
3.
Narasumber penyusunan L/K & Penyusunan Kebijakan Akuntansi BLUD
2
4.
Pendampingan Penyusunan RBA BLUD
4
5.
Kajian/Penyusunan Pedoman
1
6.
Pendampingan SIA PPK BLUD
1 Jumlah
16
Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP DIY
Kegiatan sosialisasi mengenai laporan keuangan dan RBA PPK BLUD dilaksanakan pada satker di lingkungan Dinas Kesehatan Kulon Progo. Kegiatan
| Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
15
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013]
Pendampingan/asistensi penyusunan L/K PPK BLUD dilaksanakan pada BLUD RSUD Grhasia, BLUD RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul serta Puskesmas BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Pendampingan penyusunan Sistem Akuntansi dilaksanakan pada Kantor Pengelolaan Taman Pintar DI Yogyakarta. Pendampingan Penyusunan RBA BLUD dilaksanakan pada Puskesmas BLUD Kabupaten Sleman. Pendampinan SIA PPK BLUD dilaksanakan pada Puskesmas Gamping I sebagai bentuk piloting penerapan sistem informasi akuntansi pada PPK BLUD di DIY. Disamping itu sebagai wujud komitmen BPKP dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BLUD juga dilaksanakan kajian pedoman penyusunan RBA untuk PPK BLUD. Permasalahan yang dijumpai dalam peningkatan kapasitas dan kualitas pelaporan keuangan BLUD terutama terkait dengan kebijakan implementasi PPK-BLUD belum diikuti infrastrukstur yang memadai. Kebijakan berupa peraturan kepala daerah mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang belum disusun menyebabkan pelaksanaan pengelolaan BLUD mengalami hambatan. Disamping itu, Ketersediaan SDM bidang akuntansi yang menangani pelaporan keuangan BLUD belum mencukupi. Penerapan PPK BLUD Puskesmas juga belum disertai pembentukan seksi akuntansi yang akan menangani proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. A.8 Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan evaluasi penyusunan dan penetapan APBD dengan memprioritaskan Pemerintah Daerah yang mengalami keterlambatan dalam penyusunan dan penetapan APBD. Hasil evaluasi penyusunan dan penetapan APBD pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya fluktuasi dalam kualitas penyusunan dan penetapan APBD. Tahun 2011 terdapat satu APBD yang proses penyusunan dan penetapannya mengalami keterlambatan, tahun 2012 proses penyusunan dan penetapan seluruh APBD dilaksanakan tepat waktu, namun tahun 2013 satu APBD yaitu APBD Kabupaten Gunungkidul proses penyusunan dan penetapannya mengalami keterlambatan dan dilakukan evaluasi oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Permasalahan yang menjadi penyebab keterlambatan pada APBD Kabupaten Gunungkidul adalah lamanya waktu penyampaian hasil evaluasi Penetapan Raperda APBD serta Raperkada Penjabaran APBD oleh Gubernur kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gunungkidul. A.9 Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Daerah Indikator kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah juga dapat diukur dari hasil evaluasi pelaporan kinerja (LAKIP) Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) yang dibantu oleh BPKP. Pada tahun 2013 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa | Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
16
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013]
Yogyakarta melakukan evaluasi AKIP tahun 2012 terhadap Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. Hasil evaluasi AKIP tahun 2012 yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB serta Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa tiga pemerintah daerah mengalami peningkatan kualitas LAKIP-nya yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakrta dan Kabupaten Sleman (CC – B), Kota Yogyakarta (C – CC), sedangkan perolehan nilai AKIP tiga pemerintah daerah lainnya sama dengan tahun sebelumnya. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 2.7. Tabel 2.7 Perkembangan Hasil Evaluasi AKIP Pemda di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010– 2012 No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pemda
Provinsi DIY Kota Yogyakarta Kab. Sleman Kab. Batul Kab. Kulon Progo Kab. Gunungkidul
Perolehan Nilai 2010 -
2011 CC
2012
-
C
CC
-
CC
B
-
C
C
C
C
C
CC
CC
CC
B
Sumber : website Kemenpan & RB dan Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP DIY
A.10 Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Daerah Dalam mendorong peningkatan kualitas AKIP Pemda, pada tahun 2013 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan pendampingan penyusunan LAKIP tahun 2012 di Pemerintah Kabupaten. Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul. Selain itu dilakukan reviu atas LAKIP tahun 2012 Pemerintah Kota Yogyakarta. Permasalahan dalam penyelenggaraan AKIP adalah pemahaman yang keliru mengenai konsep penilaian dalam evaluasi LAKIP, yaitu evaluasi LAKIP dipahami terbatas pada penilaian kualitas pelaporannya saja padahal mencakup evaluasi Sistem AKIP secara keseluruhan. Hal-hal yang perlu peningkatan dalam penyusunan LAKIP di masa mendatang antara lain masih terdapat sasaran yang belum sepenuhnya berorientasi hasil, rumusan indikator kinerja sasaran belum sepenuhnya memenuhi indikator yang baik, IKU belum mengacu pada Permen PAN Nomor PER/20M.PAN/11/2008, IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan pengukuran kinerja, penetapan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mengarahkan dan menilai keberhasilan unit kerja, belum tersedia sistem/mekanisme pengumpulan data kinerja, dan LAKIP belum dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan. | Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
17
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013]
A.11 Kualitas Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) yang dibantu oleh BPKP. Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Publik tahun 2013 yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB serta Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa dua pemerintah daerah mendapatkan nilai kumulatif tertinggi yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta dengan kategori AA dan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan kategori A (dengan nilai lebih dari 750). Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 2.8. Tabel 2.8 Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Publik di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013
No
Hasil Penilaian Kategori Nilai
Pemda
1.
Kota Yogyakarta
978
AA
2.
Kab. Sleman
835
A
3.
Kab. Bantul
637
B
4.
Kab. Kulon Progo
536
B
5.
Kab. Gunungkidul
493
B
Sumber : Hasil Penilaian Panitia Penentu Akhir KemenPAN dan RB
Penilaian Pelayanan Publik Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Ombudsmen RI Perwakilan DIY terhadap SKPD/Unit Penyelenggara pelayanan publik di Pemerintah DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta mengenai alat kelengkapan dan informasi pelayanan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, menunjukkan di wilayah DIY hanya satu SKPD (7,69%) yang memperoleh nilai yang tinggi, sedangkan untuk Pemerintah Kota Yogyakarta hanya satu SKPD (14,28%) yang memperoleh nilai yang tinggi. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 2.9. Tabel 2.9 Hasil Penilaian Tingkat Kepatuhan SKPD Tahun 2013 No 1. 2.
Pemda
D I Yogyakarta Kota Yogyakarta
Hasil Penilaian
Jumlah SKPD Disurvey
Tinggi
Sedang
Rendah
13 14
1 2
9 6
3 6
Sumber : Siaran Pers Ombudsmen RI Perwakilan DIY No. 001/ORI. Pwk-SP/I/2014 Keterangan : Rendah : skor 0-500; Sedang : skor 501-800; Tinggi : skor 801-1000
A.12 Upaya Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Upaya peningkatan kinerja pelayanan publik pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 telah melaksanakan verifikasi dan validasi pelayanan publik pada lima Kabupaten/kota yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, | Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
18
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013]
Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul. Disamping itu, upaya secara sistem untuk memperbaiki pelayanan publik dilakukan dengan melakukan bimbingan teknis pemetaan risiko pada pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, diagnostic assesment pada Kota Yogyakarta, penilaian risiko pada Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, dan penyusunan rencana tindak pengendalian pada Kabupaten Gunungkidul. Hal-hal yang perlu peningkatan untuk perbaikan pelayanan publik dimasa yang akan datang antara lain sosialisasi penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu diperluas sampai dengan unit-unit penyelenggara layanan, melengkapi kebijakan dan aturan terkait dalam penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pemahaman penerapan standar pelayanan mengenai alur, prosedur, waktu, tarif dan informasi pelayanan, serta peningkatan kualifikasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
| Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
19
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013]
B. AKUNTABILITAS KEBENDAHARAAN UMUM NEGARA DAN PENGELOLAAN ASET Berdasarkan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara, yaitu UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004, perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Perbendaharaan Negara di Indonesia menganut asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialitas serta mendorong profesionalitas dan menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. Kegiatan BUN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Konsolidasi Bendahara Umum Negara (BUN), meliputi pengelolaan : 1) kas; 2) utang dan hibah; 3) investasi pemerintah; 4) penerusan pinjaman; 5) transfer ke daerah; 6) belanja subsidi dan belanja lain-lain; 7) transaksi khusus; 8) badan lainnya oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum negara dilaksanakan berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 49 (2) huruf b PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pengawasan meliputi audit, evaluasi, monitoring, pemetaan, dan sebagainya yang menghasilkan koreksi penerimaan negara/daerah dan koreksi atas pengeluaran (belanja) negara/daerah serta rekomendasi kebijakan lainnya. Sedangkan pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum daerah dilakukan atas dasar permintaan dari pimpinan daerah dan/atau pejabat pengelola keuangan daerah serta pejabat lain yang berwenang. Dalam Tahun 2013, kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas kebendaharaan umum negara/daerah terhadap Pemda, satuan-satuan kerja K/L, BUMN/D serta BLUD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran, Penghematan Pengeluaran Keuangan Negara/Daerah, serta Pendampingan Pengelolaan Aset. Perkembangan kegiatan tersebut tampak pada Tabel 2.10 di bawah ini. Tabel 2.10 Perkembangan Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara/Daerah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011, 2012, dan 2013
No 1 2
Output
Kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran Penghematan pengeluaran keuangan Negara/Daerah
2011
2012
2013
-
-
57 laporan
-
Audit keuangan
36 laporan
36 laporan
22 laporan
-
Audit operasional/kinerja/klaim
145 laporan
34 laporan
59 laporan
| Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset
20
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013]
3
Pendampingan pengelolaan asset/BMD & Peningkatan Kapasitas pengelola aset/BMD Jumlah
13 laporan
5 laporan
24 laporan
200 laporan
77 laporan
162 laporan
Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
Penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut : B.1 Evaluasi Penyerapan Anggaran Sesuai amanat Presiden RI dalam instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, BPKP ditugaskan untuk melakukan evaluasi penyerapan anggaran K/L dan Pemda. Tujuan evaluasi adalah mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya serapan anggaran K/L dan pemda serta memberikan rekomendasi yang mendorong perbaikan sistem dan praktik pengelolaan dan penyelenggaraan anggaran. Hal tersebut dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan secara optimal guna kelancaran pelayanan publik. Selama tahun 2013 Perwakilan BPKP DIY melakukan evaluasi penyerapan anggaran secara uji petik pada 57 satuan kerja Kementerian/Lembaga dan 2 Pemerintah Daerah, yang memiliki serapan anggaran kurang dari 30% sampai dengan 30 Juni 2013. Dari hasil evaluasi, dapat disimpulkan penyebab rendahnya penyerapan anggaran pada Kementerian/Lembaga adalah: 1. Keterlambatan pengesahan revisi anggaran karena kebijakan realokasi maupun APBN-P 2. Keterlambatan dalam proses kegiatan pengadaan barang dan jasa 3. Penundaan pengajuan uang muka dan tagihan termin oleh rekanan 4. Kompleksitas prosedur penghematan anggaran dan 5. Kelemahan dalam perencanaan dan penganggaran. B.2 Penghematan Pengeluaran Keuangan Negara Penghematan pengeluaran negara/daerah dihasilkan dari koreksi atas belanja negara/daerah, antara lain dari hasil kegiatan audit keuangan dan audit kinerja atas proyek-proyek berbantuan luar negeri (PHLN), audit kinerja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), audit operasional Dana Siap Pakai (DSP) serta audit klaim atas pengadaan baran/jasa. Temuan hasil audit yang merugikan kerugian keuangan negara dan kewajiban penyetoran kepada negara sebanyak 32 kejadian dengan nilai sebesar Rp2.693.480.118,00 dengan rincian sebagaimana pada tabel 2.11 di bawah ini. Tabel 2.11 Hasil Audit Keuangan/Kinerja/Operasional Tahun 2013 Uraian
Kejadian
Nilai (Rp)
Audit Keuangan
19
135.414.055,00
Audit Operasional
9
1.425.670.684,00
Keterangan Audit keuangan proyek-proyek berbantuan luar negeri dan hibah (PHLN) Audit kinerja BOK dan Operasional DSP
| Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset
21
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013]
Audit Klaim
Jumlah
3
1.132.395.379,00
32
2.693.480.118,00
Audit klaim atas Pek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Sabo Dam Pakert I, II, III pada BBWS Serayu Opak
Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
Audit keuangan yang dilakukan terhadap proyek berbantuan luar negari dan hibah (PHLN) di wilayah DIY yang dilaksanakan tahun 2013 sebanyak 21 kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.12. Tabel 2.12 Hasil Audit Keuangan/Operasional/Klaim Tahun 2013 Uraian Kejadian
No
Jumlah Kegiatan
1
Basic Education Capacity (BEC)
2
2
Community Based Settlement Rehabilitation & Reconstruction Project (CSRRP)
1
3
Dam Operational Improvement Project and Safety Project (DOISP)
1
4
Health Profesional Educational Quality (HPEC)
3
5
Indonesia Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (IM-HERE)
2
6
PNPM Mandiri Perkotaan
3
7
PNPM Mandiri Perdesaan
2
8
Program Pendidikan dan pengembangan Anak usia Dini (PAUD)
1
9
Water Resources and Irrigation Sector Management Project Phase 2 (WISMP-2)
2
10
Indonesia Vocational Education Strengthening Project (Invest) Jumlah
1 21
Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
Audit Kinerja yang dilaksanakan terhadap Program-program Pemerintah yang dilaksanakan tahun 2013 sebanyak 25 kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.13. Tabel 2.13 Hasil Audit Kinerja Tahun 2013 Uraian Kejadian
No
Jumlah Kegiatan
1
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)
8
2
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
4
3
Program Raskin
4
4
Bantuan Sosial PAUD
3
5
Bantuan Sosial Pendidikan Dasar
2
6
Dana Dekonsentrasi BLH
1
7
Dana Siap Pakai
2
8
Penyelenggaraan Haji
1 Jumlah
25
Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
Audit Klaim dilakukan terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstuksi bangunan Sabo Dam Paket I,II,III tahun anggaran 2012 yang dilaksanakan atas permintaan BBWS Serayu Opak. | Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset
22
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013]
B.3 Pengelolaan Aset Negara (BMN/BMD) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Aset Negara/Daerah menjadi perhatian Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan kendala yang dihadapi oleh mitra kerja, terutama Pemerintah Daerah dalam perolehan opini WTP dari BPK yang disebabkan oleh pengelolaan aset yang belum memadai. Sementara itu, pada BUMN/D manajemen aset yang baik diperlukan guna meningkatkan efektitas dan efesiensi kegiatan operasional perusahaan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja BUMN/D sebagai pendorong pengembangan perekonomian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama tahun 2013, kegiatan yang telah dilakukan Perwakilan BPKP DIY berupa kegiatan peningkatan kapasitas SDM Pengelola aset melalui kegiatan pelatihan pada Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Disamping itu dilaksanakan pula kegiatan pendampingan Pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kota Yogyakarta, dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan Pendampingan Pengelolaan Aset pada BUMN/D meliputi kegiatan bimbingan teknis Manajemen Aset pada PDAM Kabupaten Sleman, bimbingan teknis manajemen aset pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, Asistensi Kegiatan Inventarisasi Aset pada PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (PT.TWC BP&RB), serta kegiatan Pendampingan Opname Piutang pelanggan, Persediaan, inventaris kantor dan mutasi Aktiva Tetap tahun 2013 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta. Beberapa permasalahan dalam penataan BMN/D antara lain masih kurangnya pemahaman para pengguna tentang pentingnya pengelola BMD; belum berjalannya mekanisme rekonsiliasi antara pengurus barang dengan bendahara pengeluaran maupun dengan Dinas terkait; perbedaan pemahaman mengenai status barang yang diperoleh dari pihak ketiga; barang inventaris yang tidak diketahui keberadaannya; barang yang tidak diketahui identitasnya, serta kurangnya komitmen para Kepala SKPD untuk segera menyelesaikan permasalahan BMD.
| Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset
23
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013]
C. AKUNTABILITAS PERWUJUDAN IKLIM BAGI KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH Kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani. Hal ini terkait dengan kontribusi, pemberdayaan, dan keseimbangan peran antara tiga subyeknya (pemerintah, dunia usaha/swasta, dan masyarakat) maupun keseimbangan antara tiga kepentingan (politik, sosial, dan ekonomi). Kepemerintahan yang baik dan bersih juga mensyaratkan adanya pengaturan kelembagaan serta kompetensi birokrasi sebagai pelaksana kebijakan politik/publik atau sebagai perangkat otoritas atas peran-peran negara dalam menjalankan amanat yang diembannya. C.1 Kualitas Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih Perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dari beberapa indikator hasil survei oleh lembaga independen. Beberapa survei terkait Indeks Persepsi Korupsi (IPK), integritas pelayanan publik, dan tata kelola kepemerintahan menunjukkan kuatnya komitmen dalam peningkatan kualitas perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut diperkuat dengan diterimanya beberapa penghargaan terkait penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih, seperti yang diterima oleh Kota Yogyakarta berupa Bung Hatta Anticorruption Award (BHAA) Tahun 2010 karena memiliki prestasi yang sangat baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memperhatikan faktor integritas, tindakan nyata, dan membangun sistim layanan publik yang terbuka. Komitmen tersebut dimulai dengan dicanangkannya Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012 lalu. Pada tahun 2013 dilakukan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integirtas menuju wilayah bebas korupsi di Inspektorat Kabupaten Gunungkidul dan Sosialisasi Pembangunan ZI-WBK WBBM Kabupaten Sleman. Capaian tersebut hendaknya juga harus menjadi pemacu semangat bagi Pemda lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas kepemerintahan yang baik dan bersih. C.2 Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih Pengawasan yang dilakukan oleh BPKP terhadap akuntabilitas pewujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih dilaksanakan melalui: (i) strategi preventif/edukatif; (ii) strategi represif; dan (iii) solusi kesisteman.
| Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih
24
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013]
Upaya preventif/edukatif berupa pelaksanaan Sosialisasi Anti Korupsi, penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) dan Fraud Control Plan (FCP) serta Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi sebagai sistem cegah dini dan perbaikan tatakelola, sedangkan strategi represif dilakukan dalam rangka penyelamatan keuangan negara melalui pengungkapan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK). Adapun solusi kesisteman dilakukan melalui pendampingan Sistem Akuntansi PDAM, penerapan BLUD dan assessment penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN/D, pendampingan pengadaan barang dan jasa, dan peningkatan kapasitas APIP. C.2.1 Pencegahan KKN Melalui Upaya Preventif Edukatif Pada tahun 2013, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penerapan strategi preventif/edukatif pada berbagai satuan kerja K/L dan Pemda meliputi pelaksanaan penguatan SPIP, Sosialisasi Anti Korupsi, sosialisasi, pemetaan, bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan FCP, serta sosialisasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dengan rincian sebagaimana tampak pada Tabel 2.14 berikut ini. Tabel 2.14 Kegiatan Penerapan Strategi Preventif terhadap KKN di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 No 1.
2. 3. 4.
Kegiatan Penguatan SPIP pada K/L dan Pemda Sosialisasi/Workshop Pendampingan/Bimtek Diagnostic Assessment Monitoring Perbaikan Penerapan SPIP Sosialisasi Program Anti Korupsi Pendampingan Pengembangan Sistem Pencegahan KKN berupa Fraud Control Plan Pelayanan konsultasi pengadaan barang dan jasa
Pemda
Satker K/L
Total
6
4
10
4
1
5
1
-
1
4
-
4
2
-
2
3
-
3
1
-
1
Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
C.2.1.1 Penguatan SPIP pada Pemda dan K/L Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara sistematis dan by design. Dengan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dapat diperoleh keyakinan yang memadai bahwa suatu instansi pemerintah telah membekali dirinya dengan sistem yang memberikan peringatan dini terhadap terjadinya penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
| Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih
25
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013]
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, BPKP melaksanakan amanah sebagai pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pelaksanaan pembinaan dalam Tahun 2013 merupakan kelanjutan dari tahapan implementasi SPIP dan monitoring perbaikan atas kelemahan SPIP. Kegiatan pembinaan yang telah dilakukan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi sosialisasi, workshop, diklat, bimbingan dan konsultasi, diagnostic assessment, pendampingan serta monitoring penerapan SPIP. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan pemahaman dan membangun komitmen penyelenggaraan SPIP kepada seluruh Pemerintah Daerah dan Satker Kementerian/Lembanga (K/L) melalui sosialisasi, workshop, dan diklat SPIP. Sebagai hasil upaya pemahaman tersebut telah diterbitkan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang penyelenggaraan SPIP dan telah dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah se Daerah Istimewa Yogyakarta dan K/L. Bimbingan dan konsultasi diarahkan pada pemetaan (Diagnostic Assessment) kondisi dan pembangunan infrastruktur Sistem Pengendalian Intern. Dari bimbingan dan konsultasi tersebut telah berhasil mengidentifikasi permasalahan penerapan SPIP dan area perbaikan (area of improvement) pada keenam pemerintah daerah. Bimbingan dan konsultasi tersebut telah berhasil mendorong pemerintah daerah menyiapkan rencana aksi penerapan SPIP sesuai dengan tahapan dan kebutuhan. Sebagai wujud komitmen pimpinan daerah dalam menyelenggarakan SPIP, seluruh pemerintah daerah di wiayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerbitkan peraturan kepala daerah tentang implementasi SPIP dan penetapan satgas penyelenggaraan SPIP di lingkungan pemerintah daerah masing-masing, sebagaimana telah kami sampaikan pada Laporan Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2013. Perkembangan penyelenggaraan SPIP oleh Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.15 di bawah ini. Tabel 2.15 Perkembangan Penyelenggaraan SPIP pada Pemda Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 - 2013 No A. 1. 2. 3. 4.
Uraian Tahapan Penyelenggaraan SPIP Tahap Persiapan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang implementasi SPIP Pembentukan Satgas Penyelengaraan SPIP Penyusunan Juklak SPIP Pemahaman (knowing) tentang SPIP
2012
2013
6
100%
6
100%
6
100%
6
100%
2
33,33%
2
33,33%
| Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih
26
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013] 4.1
Sosialisasi, Desiminasi, Bimtek
6
100%
6
100%
4.2
Diklat
6
100%
6
100%
Pemetaan (Diagnostic Assessment) Tahap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur (norming) Penyusunan KSOP Perbaikan terbatas kelemahan SPIP sebagai tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK Tahap Pelaporan Laporan Penyelenggaran SPIP
4
66,67%
5
83,33%
-
-
2
33,33%
4
80%
-
-
-
-
2
33,33%
5. B. 1. 1.1 1.2
C. 1.
Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta
Dibandingkan dengan penyelenggaraan SPIP pada semester I tahun 2013, terdapat perkembangan yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman telah menyusun Laporan Penyelenggaraan SPIP dan Kabupaten Gunungkidul telah menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat pemerintah daerah. Apabila dilihat pada sisi Satker Kementerian/Lembaga (K/L), perkembangan penyelenggaraan SPIP yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 2.16 di bawah ini. Tabel 2.16 Perkembangan Penyelenggaraan SPIP pada Satker K/L Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan Tahun 2013 No
Uraian Tahapan Penyelenggaraan SPIP
Tahap Persiapan Pembentukan Satgas Penyelengaraan SPIP 1. Pemahaman (knowing) tentang SPIP : 2. 2.1 Sosialisasi, Desiminasi, Bimtek 2.2 Diklat Penilaian Risiko 3. Pemetaan (Diagnostic Assessment) 4. Tahap Pelaksanaan B. Pembangunan Infrastruktur (norming) 1. Monitoring 2.
Satker K/L
A.
10
20,41%
18 44 3 3
36,73% 89,80% 6,12% 6,12%
-
-
Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta
C.2.1.2 Sosialisasi Program Anti Korupsi Sosialisasi program anti korupsi sebagai bagian dari strategi pencegahan KKN dilaksanakan dalam rangka upaya edukasi kepada masyarakat berdasarkan pemikiran bahwa kejadian tindak pidana korupsi dapat dimulai, difasilitasi, didorong, dilaksanakan, dipengaruhi, dihambat, dicegah, dan diketahui oleh masyarakat di sekitar pelaku korupsi.
| Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih
27
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013]
Kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005 ini, bertujuan untuk menciptakan public awareness yaitu masyarakat yang mempunyai budaya malu untuk melakukan korupsi dan masyarakat yang proaktif dalam mencegah dan memberantas korupsi. Sosialisasi Program Anti Korupsi tahun 2013 ditujukan kepada kelompok masyarakat (focus group) Calon Penerima Bantuan Sosial (Bansos)/Hibah dan mahasiswa baru. Kedua focus group tersebut dipilih sebagai peserta Sosialisasi Program Anti Korupsi tahun 2013 dengan pertimbangan sebagai berikut: •
Berdasarkan pemberitaan di media masa baik cetak maupun elektronik serta data penanganan kasus oleh aparat penegak hukum menunjukkan penyimpangan dana bantuan sosial/ hibah cukup tinggi. Dalam hal ini para calon penerima bansos/ hibah dapat menjadi korban maupun pelaku dari korupsi dana bansos/hibah tersebut, sehingga para calon penerima bansos/ hibah mempunyai peran yang signifikan dalam mencegah dan memerangi korupsi dana bansos/ hibah.
•
Mahasiwa baru merupakan cikal bakal insan intelektual yang mempunyai peran strategis dalam mencegah dan memerangi korupsi sejak dini. Mahasiwa baru harus diperkenalkan mengenai tindakan-tindakan yang tergolong korupsi, penyebab, dampak, dan cara mengatasi korupsi sehingga mereka memahami dan selanjutnya diharapkan mempunyai kepedulian dalam upaya pemberantasan korupsi.
Untuk focus grup penerima bantuan sosial tahun 2013, telah dilaksanakan sosialisasi anti korupsi kepada penerima Bantuan Sosial PNPM Perkotaan/Perdesaan Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul, serta penerima Bansos Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air – Irigasi Kecil (P4-ISDA-IK) Balai Besar Wilayah Sungai Serayu – Opak di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Temanggung, dan Kabuoaten Cilacap. Sedangkan untuk focus grup mahasiswa baru, telah dilakukan sosialisasi anti korupsi pada Universitas Nasional Yogyakarta, Universitas Janabadra, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. C.2.1.3 Pendampingan Pengembangan Fraud Control Plan (FCP) Fraud Control Plan (FCP) merupakan metode pengendalian yang dirancang secara spesifik, teratur dan terukur oleh suatu organisasi untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugian keuangan negara.
| Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih
28
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013]
Untuk mendorong terciptanya sistem pengendalian yang baik, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta aktif berperan mulai dari Sosialisasi, Diagnostic Assesment, Bimbingan Teknis/kegiatan pendampingan pengembangan serta evaluasi FCP pada instansi pemerintah/BUMD untuk memberikan jaminan memadai terhadap kualitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan korporasi dapat memenuhi prinsip-prinsip Good Governance. Kegiatan Sosialisasi FCP dilakukan di PDAM Kota Magelang, PDAM Kabupaten Purworejo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Sedangkan kegiatan diagnostic Assesment FCP dilakukan di Puskesmas Klaten dan PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo. Evaluasi FCP juga dilakukan pada BPR Kabupaten Kulon Progo dan Bimbingan Teknis FCP dilakukan pada Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman dan PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul. C.2.1.4 Pelayanan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah dan BUMN/BUMD menjadi area yang cukup mengandung risiko terjadinya tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Padahal kegiatan tersebut menyedot porsi yang cukup signifikan dalam anggaran belanja pemerintah. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan perhatian yang besar terhadap upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pada unit kerja instansi pemerintah. Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa kajian atas feasibility study proposal International cancer center, Pengelolaan Parkir RSUP Sardjito oleh Pustral serta migrasi dan pengembangan sistem Informasi RSUP Dr.Sardjito, pendampingan proses pengadaan pembangunan gedung RSUD Sleman, pendampingan pedoman pengadaan BPR Bank Sleman, pendampingan proses pengadaan pembangunan gedung pada STMN-MNTC Yogyakarta, audit clearence atas rencana pembangunan pemecah gelombang Glagah Tahun 2013, pendampingan proses pengadaan pembangunan gedung pada ISI Yogyakarta tahun 2013, pendampingan pelaksanaan rehab gedung kantor dan laboratorium SMK SMTI, pendampingan proses pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan probity audit atas Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Sabo Dam Merapi. Selain itu dilakukan juga pendampingan dalam proses pengadaan pada satu unit kerja dan pendampingan dalam penyusunan pedoman pengadaan barang dan jasa. Kegiatan pendampingan dilakukan pada proses pengadaan pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Sleman, dan penyusunan pedoman pengadaan barang dan jasa pada PD BPR Bank Sleman.
| Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih
29
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013]
Terkait dengan konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa, Perwakilan BPKP DIY dalam tahun 2013 juga membuka layanan klinik konsultasi mitra kerja yang banyak dimanfaatkan mitra kerja BPKP baik BUMN/D maupun pemerintah daerah dalam berkonsultasi terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa di instansinya. C.2.2 Pemberantasan KKN Melalui Upaya Represif Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penerapan strategi represif pada berbagai satuan kerja K/L dan Pemda meliputi audit investigatif yang berindikasi TPK baik atas permintaan penyidik maupun non penyidik, audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), serta pemberian keterangan ahli di persidangan sebagaimana tampak pada Tabel 2.17 di bawah ini. Tabel 2.17
No
Perkembangan Kegiatan Penerapan Strategi Represif terhadap KKN di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Pemda/ Satker Kegiatan BUMD K/L
Total
1.
Audit Investigasi
5
-
5
2.
Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
8
-
8
3.
Pemberian Keterangan Ahli
39
-
39
Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
Hasil kegiatan audit investigatif selama tahun 2013 menemukan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp2.267.175.700,00 dan audit penghitungan kerugian keuangan negara menemukan jumlah kerugian sebesar Rp1.558.361.289,50,00. Kegiatan pemberian keterangan ahli atas kasus berindikasi tindak pidana korupsi di persidangan dilakukan sebanyak 39 kali persidangan untuk 26 kasus dengan nilai kerugian sebesar Rp9.103.394.387,00 dengan rincian sebagaimana tampak pada tabel 2.18. Tabel 2.18 Pemberian Keterangan Ahli Kasus Berindikasi TPK di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 No
Instansi
Jumlah Kasus
Nilai (Rp)
1. 2. 3. 4.
Kejaksaan Kepolisian KPK Pengadilan Tipikor Jumlah
9 4 0 26 39
650.724.175,00 168.698.475,00 0 8.283.971.237,00 9.103.394.387,00
Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
| Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih
30
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013]
C.2.3. Pencegahan KKN Melalui Strategi Solusi Kesisteman Pencegahan KKN melalui strategi solusi kesisteman dilaksanakan sebagai upaya menciptakan early warning system dalam tata kelola kepemerintahan yang baik. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penerapan strategi solusi kesisteman meliputi sosialisasi/pendampingan/asistensi GCG, assessment/evaluasi penerapan GCG, asistensi penerapan SIA PDAM dan BLUD, evaluasi/audit Kinerja BUMD dan BLUD, pendampingan penyusunan Corporate Plan serta Rencana Strategi Bisnis/Rencana Bisnis dan Anggaran/RKAP, survey pendahuluan Probity audit pada PT PLN (Persero), sosialisasi dan bimtek peningkatan kapasitas Satuan Pengawasan Intern (SPI) di lingkungan BUMN/D dan BLUD. Tabel 2.19 berikut adalah rangkuman hasil kegiatan dimaksud. Tabel 2.19 Kegiatan Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Tatakelola BUMD Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kegiatan
Assessment/evaluasi penerapan GCG Asistensi penerapan SIA PDAM & BLUD Evaluasi/audit kinerja BUMD & BLUD Pendampingan penyusunan Corporate Plan serta Rencana Strategis Bisnis/Rencana Bisnis dan Anggaran/RKAP Pendampingan Probity Audit Sosialisasi dan Bimtek Pengembangan SPI Jumlah
Frekuensi (kali) 2 3 9 2 1 4 21
Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
C.2.3.1 Asistensi/evaluasi/assessment Penerapan GCG
Good Corporate Governance (GCG) merupakan penerapan prinsip-pirinsip tata kelola yang baik pada perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan serta mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya. BUMN/D sebagai perusahaan milik pemerintah harus mampu bersaing baik secara lokal maupun internasional, oleh karena itu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan/korporasi yang baik atau good corporate governance (GCG) mutlak diperlukan oleh BUMN/D. Secara sederhana, GCG dapat didefinisikan sebagai komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika. GCG diterapkan pada semua organ dalam perusahaan baik organ utama maupun organ pendukung.
| Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih
31
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013]
Perwakilan BPKP DIY memiliki komitmen guna mendorong BUMN/D menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada BUMN/D yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2013 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu melaksanakan sosialisasi GCG pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul dan assessment GCG pada PT TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, serta evaluasi implementasi GCG pada PD. BPR Bank Sleman. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk mengenalkan gambaran umum GCG yang meliputi dasar-dasar corporate governance, governance pada organ utama, implementasi GCG pada manajemen korporasi, organ pendukung dalam penerapan GCG, dan pengelolaan hubungan dengan stakeholders lainnya dalam penerapan GCG. Sedangkan kegiatan assessment/evaluasi GCG dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap penerapan GCG berdasarkan indikator dan parameter serta metodologi tertentu. Hasil assessment memberikan simpulan area-area yang perlu ditingkatkan (areas of improvement). C.2.3.2 Asistensi Penerapan SIA PDAM & BLUD Sistem Informasi Akuntansi PDAM (SIA PDAM) adalah sebuah sistem akuntansi berbasi teknologi informasi yang terintegrasi meliputi billing system, pencatatan piutang, persediaan, aktiva tetap, dan akuntansi yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Sistem ini dikembangkan dalam rangka pembenahan sistem yang telah ada untuk menunjang terselenggaranya manajemen modern pada PDAM. Penerapan SIA PDAM akan menghasilkan output berupa laporan atas seluruh transaksi keuangan perusahaan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu neraca, laporan rugi laba dan arus kas. SIA PDAM juga meliputi sistem informasi aktiva tetap, persediaan, dan billing system yang terintegrasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem informasi akuntansi yang memberikan kemudahan dalam pencatatan, pengolahan transaksi dan menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu serta menghasilkan laporan pendukung berupa rincian persediaan dan aktiva tetap. Dari lima PDAM di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya satu PDAM yang belum mengimplementasikan SIA PDAM yaitu PDAM Kabupaten Bantul. Selama tahun 2013 dilakukan beberapa kegiatan terkait dengan implementasi SIA, yaitu monitoring implementasi SIA PDAM pada PDAM Kabupaten Kulon Progo, Monitoring dan evaluasi SIA pada PDAM Sleman, Pendampingan Updating SIA pada PDAM Tirtamarta Yogyakarta, serta Pendampingan SIA PPK BLUD Puskesmas Gamping I Sleman.
| Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih
32
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013]
C.2.3.3 Evaluasi/audit Kinerja BUMD & PPK BLUD Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan audit kinerja pada lima PDAM di wilayah Daerah Istimewa tahun 2012, Evaluasi Kinerja PPK BLUD RSUD Wonosari dan RSUD Prambanan, serta evaluasi kinerja SKAI pada BPD DIY. Audit kinerja pada PDAM di wilayah DIY memberikan penilaian terkait pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs), hal-hal teknis menyangkut kinerja masing-masing PDAM, serta penilaian tingkat kesehatan menurut BPPSPAM. Ditinjau dari segi pencapaian target MDGs, belum ada PDAM yang telah memenuhi pencapaian target MDGs sebesar 68,87%. Hambatan pencapaian target MDGs pada PDAM di wilayah DIY antara lain disebabkan karena kondisi geografis yang memungkinkan penduduk mudah memperoleh air dari sumur gali serta belum adanya koordinasi antar instansi terkait dalam hal breakdown pencapaian target MDGs. Dari segi pencapaian opini atas laporan keuangan, kelima PDAM memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh auditor independen yang berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Sedangkan dari segi capaian kinerja tahun 2012, tiga PDAM memperoleh predikat BAIK dengan nilai lebih besar dari 60 yaitu PDAM Kabupaten Bantul, PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, dan PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo. Dua PDAM lainnya memperoleh predikat CUKUP dengan nilai kurang dari 60 yaitu PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul dan PDAM Sleman. Apabila ditinjau dari sisi tingkat kesehatan perusahaan, empat PDAM memperoleh kategori “sehat” yaitu PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo, PDAM Sleman, PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, dan PDAM Kabupaten Bantul. Satu PDAM memperoleh kategori “kurang sehat” yaitu PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya hasil Audit Kinerja pada PD. BPR Bank Sleman menunjukkan bahwa Bank Sleman memiliki kinerja yang baik, dengan penilaian tingkat kesehatan bank, Bank Sleman berada dalam kategori “sehat”. Selajutnya Evaluasi/audit kinerja pada PPK BLUD dilaksanakan pada RSUD Prambanan Kabupaten Sleman dan RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Dari hasil penilaian kinerja dua RSUD tersebut menunjukkan bahwa RSUD Prambanan dan RSUD Wonosari memperoleh predikat “kurang sehat”, namun demikian dari hasil evaluasi atas indikator kinerja, dua rumah sakit tersebut masih dapat tumbuh lebih baik lagi dengan melakukan perbaikan terkait dengan aspek keuangan, aspek pelayanan dan aspek Mutu Pelayanan/manfaat bagi masyarakat.
| Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih
33
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013]
C.2.3.4
Pendampingan Penyusunan Corporate Plan Anggaran/RKAP pada BUMN/D dan PPK BLUD
serta
Rencana
Bisnis
dan
Corporate Plan merupakan perencanaan jangka menengah perusahaan sebagai acuan bagi perusahan dalam pengelolaan perusahan selama periode perencanaan. BUMN/D menyusun Corporate Plan untuk selanjutnya diterjemahkan secara tahunan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran perusahaan. Perencanaan perusahaan yang baik memungkinkan perusahaan meningkatkan nilai serta kinerjanya. Pada PPK BLUD perencanaan jangka menengah diwujudkan dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB). Berdasarkan RSB yang telah ditetapkan, BLUD menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan sebagai acuan dalam pelaksanaan operasional sehari-hari. RBA disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkiraan akan diterima. Selama tahun 2013 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berperan aktif melakukan pendampingan dalam penyusunan RBA pada PPK-BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Pendampingan penyusunan RBA pada PPK BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Disamping itu dilakukan Pendampingan penyusunan RKAP, AD/ART, dan posisi neracaa awal pada PD Jogjatama Vishesa serta pendampingan penyusunan Corporate Plan pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo. C.2.3.5 Pendampingan Probity Audit Guna membantu mitra kerja dalam mengantisipasi permasalahan/penyimpangan dalam pengadaan barang dan Jasa, Perwakilan BPKP melakukan Pendampingan Probity Audit. Dalam tahun 2013, Kegiatan Pendampingan Probity Audit dilaksanakan pada PT PLN (Persero) unit pembangkit Jawa Bali (UPJB) dalam rangka pengadaan Redundant Conveyor dan Redundant Ship di PLTU Rembang. Lingkup Probity Audit dilakukan mulai tahap Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa sampai dengan Pemanfaatan hasil pekerjaan. C.2.3.6 Sosialisasi dan Bimtek Pengembangan Satuan Pengawasan Internal (SPI) Sebagai bagian dari komitmen Perwakilan BPKP DIY dalam mendorong tata kelola perusahaan yang baik bagi BUMN/D serta PPK BLUD di wilayah DIY, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan pengawasan Internal (SPI) menjadi perhatian BPKP. SPI merupakan organ pendukung perusahaan yang berperan aktif dalam implementasi sistem pengendalian internal yang memadai guna mendukung tercapainya Good Corporate Governance. Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2013 terkait dengan pengembangan SPI yaitu Sosialisasi SPI pada PPK BLUD RSUD Panembahan Senopati Bantul, Sosialisasi SPI pada PPK BLUD RSUD Prambanan Kabupaten Sleman serta Bimtek Pengembangan SPI pada PDAM kabupaten Kulon Progo. | Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih
34
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013]
C.2.4 Peningkatan Kapasitas APIP Peningkatan kapasitas APIP menjadi fokus perhatian Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta mengingat perannya yang signifikan dalam mendorong terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rangka peningkatan kapasitas APIP, selama tahun 2013 BPKP berperan melalui Pembinaan JFA dan Sosialisasi Tata Kelola APIP. Tabel 2.18 di bawah ini menyajikan figur peran BPKP dalam peningkatan kapasitas APIP di lingkungan Pemda di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tabel 2.20 Kegiatan Peningkatan Kapasitas APIP Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 No 1. 2.
Kegiatan Pembinaan JFA Sosialisasi tata kelola APIP Jumlah
Pemda 2 3 5
Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
C.2.5 Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi Menindaklanjuti kerja sama BPKP dengan KPK, tahun 2013 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi dengan lingkup meliputi : 1.
Verifikasi Hasil Korsup Pencegahan tahun 2012 atas perencanaan dan penganggaran pada APBD, pengadaan barang/jasa, dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Kantor Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta. 2. Evaluasi atas APBD Perubahan Tahun 2012 pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Pengamatan atas National Interest bidang ketahanan pangan dan bidang pendapatan yang meliputi pengamatan atas perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang/jasa, dan pelayanan publik tahun 2013 pada SKPD Pemerintah Daerah Istimewa yang menangani bidang ketahanan pangan dan pendapatan. Hasil dari kegiatan Korsubgah tersebut telah dilakukan semiloka pada tanggal 24 Oktober 2013 yang dihadiri oleh Ketua KPK, Kepala BPKP, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan para pejabat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Yogyakarta.
| Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih
35
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013] D. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PROGRAM LINTAS SEKTORAL Akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral ditekankan pada keberhasilan pencapaian efektivitas, efisiensi, dan kehematan program-program strategis, baik yang tercantum dalam prioritas nasional, prioritas bidang, prioritas kewilayahan, dan prioritas Pemda. Pengawasan terhadap program strategis dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah yang pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment dengan menitikberatkan pada audit efisiensi, keekonomisan, dan keefektifan pelaksanaan program/kegiatan, audit pelayanan publik, dan mediasi dalam rangka penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan (debottlenecking). Hasil pengawasan terhadap program strategis diuraikan di bawah ini. D.1 Pengawasan Kinerja Program Lintas Sektoral Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan atas beberapa program lintas sektoral yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Program Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin), dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Pengawasan dilakukan untuk menilai keberhasilan penanggung jawab program dalam melaksanakan atau menyelenggarakan program, serta memberikan saran perbaikan jika dijumpai kelemahan dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketepatan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan pelaksanaan program. D.1.1 PNPM Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan suatu program perberdayaan masyarakat yang bersifat dari, untuk, dan oleh masyarakat serta memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Sampai dengan Tahun 2013, jumlah dana PNPM Mandiri Perdesaan yang dikucurkan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp585.692.500.000,00 yang bersumber dari APBN sebesar Rp526.745.000.000,00 dan APBD sebesar Rp58.947.500.000,00 (rincian dapat dilihat pada tabel 2.21). Selain itu, terdapat dana perguliran yang beredar di masyarakat sebesar Rp509.441.465.574,00 (rincian dapat dilihat pada tabel 2.22).
| Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral
36
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013] Tabel 2.21 Dana PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 1998 – 2013 Dana PNPM (Rp) No.
Kabupaten APBN
APBD
Jumlah
1
Kulon Progo
139.662.500.000,00
18.537.500.000,00
158.200.000.000,00
2
Gunungkidul
254.092.500.000,00
32.757.500.000,00
286.850.000.000,00
3
Bantul
86.607.500.000,00
5.292.500.000,00
91.900.000.000,00
4
Sleman
46.382.500.000,00
2.360.000.000,00
48.742.500.000,00
526.745.000.000,00
58.947.500.000,00
585.692.500.000,00
Jumlah
Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
Tabel 2.22 Dana Perguliran Tahun 1998 – 2013 Dana Perguliran (Rp) No.
Kabupaten UEP
SPP
Jumlah
1
Kulon Progo
84.266.476.764,00
76.404.180.500,00
160.670.657.264,00
2
Gunungkidul
44.026.397.260,00
132.042.328.500,00
176.068.725.760,00
3
Bantul
0,00
110.746.517.250,00
110.746.517.250,00
4
Sleman
0,00
61.955.565.300,00
61.955.565.300,00
128.292.874.024,00
381.148.591.550,00
509.441.465.574,00
Jumlah
Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
Dari hasil audit Tahun 2013 di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul, capaian kinerja program secara umum telah memadai. Namun demikian, dijumpai adanya permasalahan antara lain: 1. fasilitator kabupaten tidak menjalani tugas sebagaimana mestinya, 2. pembayaran honor dan tunjangan fasilitator tanpa diselaraskan dengan kinerjanya, 3. adanya pengendapan dana perguliran yang melebihi ketentuan program, 4. pelaksanaan kegiatan simpan pinjam tidak sesuai dengan ketentuan program, 5. pencatatan aset di desa kurang memadai. Permasalahan tersebut disebabkan: 1. fasilitator kabupaten mengabaikan ketentuan dalam SOP, 2. kurang efektifnya fungsi Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dalam supervisi fasilitator kabupaten, 3. kurangnya bimbingan fasilitator kecamatan, 4. kurang optimalnya UPK melakukan perguliran dana, 5. kurang cermatnya verifikasi oleh UPK, 6. kurangnya pemahaman aparat desa untuk melakukan penatausahaan aset desa.
| Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral
37
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013] D.1.2 Program Raskin Program Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) diberikan kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Alokasi Pagu Raskin untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 2.23. Tabel 2.23 Alokasi Pagu Raskin DIY Tahun 2013 No.
Tahun
Jumlah RTS-PM (KK)
Pagu Raskin (Kg)
1
2007
275.110
33.013.200
33.013.200.000,00
2
2008
275.097
39.889.065
63.822.504.000,00
3
2009
215.032
38.705.760
61.929.216.000,00
4
2010
201.628
34.276.760
54.842.816.000,00
5
2011
201.628
39.317.460
62.907.936.000,00
6
2012
341.291
20.241.465
32.386.344.000,00
7
2013
288.391
64.887.975
103.820.760.000,00
Jumlah
Nilai Alokasi (Rp)
412.722.776.000,00
Dari hasil audit Tahun 2013 di Kabupaten Sleman, Gunungkidul, dan Kulon Progo, capaian kinerja program secara umum telah berhasil memfasilitasi upaya pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pokok pangan, sebagai salah satu hak dasarnya. Namun demikian, masih dijumpai adanya permasalahan antara lain: 1. Data RTS-PM tidak akurat dan tidak up to date, 2. Kualitas beras yang dibagikan kepada RTS-PM tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, 3. Adanya pembebanan biaya transport beras kepada RTS-PM. Permasalahan tersebut disebabkan: 1. Data PPLS Tahun 2011 tidak dilakukan up dating. 2. Kurangnya pengawasan dari BULOG terhadap program ini, sehingga tidak dilakukan prosedur uji kualitas beras, 3. Tidak seluruh pemerintah kabupaten/kota menyediakan dana transport dalam APBD. D.1.3 Program PPIP Program PPIP dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan dengan tujuan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur dasar di wilayah perdesaan, dan meningkatkan peran serta masyarakat
| Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral
38
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013] dalam penyediaan infrastruktur perdesaan. Alokasi dana PPIP sampai dengan Tahun 2013 untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp91.000.000.000,00 yang tersebar di tiga kabupaten, dapat dilihat pada tabel 2.24. Tabel 2.24 Alokasi Dana PPIP DIY Tahun 2013 No.
Tahun
Jumlah Desa Sasaran
Alokasi Dana (Rp)
1
2011
66
16.500.000.000,00
2
2012
86
21.500.000.000,00
3
2013
212
53.000.000.000,00
Jumlah
364
91.000.000.000,00
Dari hasil audit Tahun 2013 di Kabupaten Sleman dan Kulon Progo, capaian kinerja program “cukup berhasil”, sedangkan pada Kabupaten Gunungkidul dan Satker Provinsi, capaian kinerja program “kurang berhasil” dalam mendukung upaya kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, masih dijumpai adanya permasalahan antara lain: 1. Pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, 2. Penambahan alokasi desa sasaran belum didukung dengan revisi anggaran, 3. Pelaksanaan kegiatan kurang memadai. Permasalahan tersebut disebabkan: 1. Petunjuk teknis revisi anggaran belum jelas, 2. Jumlah desa yang mendapat alokasi terlambat diterima dari Kementerian Pekerjaan Umum, 3. Keterlambatan dana dari Kementerian Pekerjaan Umum. D.2 Penugasan dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) Penugasan dari UKP-PPP berupa monitoring terhadap Rencana Aksi Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2013 dari Kementerian/Lembaga dilaksanakan untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu kegiatan yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 14 Tahun 2011 telah dilaksanakan dan sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga selaku Penanggung jawab Program. Ruang lingkup monitoring meliputi 14 rencana aksi Kementerian/Lembaga yang tersebar pada satuan kerja/SKPD Pemda di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan oleh UKP-PPP, rincian program prioritas dapat dilihat pada tabel 2.25.
| Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral
39
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013] Tabel 2.25 Proram Prioritas di Wilayah DIY Tahun 2013 No.
Program Prioritas
1
Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA/SMK
Kementerian Kebudayaan
Pendidikan
dan
2
Terselesaikan dan Mulai Terimplementasikannya Konsep Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berbasis Kompetensi
Kementerian Kebudayaan
Pendidikan
dan
3
Rehabilitasi Sekolah
Kementerian Agama
4
Penyehatan Lingkungan
Kementerian Kesehatan
5
Pembinaan Gizi Masyarakat
Kementerian Kesehatan
6
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Kementerian Kesehatan
7
Pelayanan (Jampersal)
8
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian
Kementerian Pertanian
9
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
10
Penilaian CBIB untuk Pembudidayaan Ikan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
11
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
12
Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa
Kementerian Perumahan Rakyat
13
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi Persampahan
14
Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah
Kesehatan
bagi
Kementerian/Lembaga
Ibu
Bersalin
dan dan
Kementerian Kesehatan
Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Lingkungan Hidup
Secara umum kegiatan telah berjalan sesuai dengan targetnya, namun di beberapa titik lokasi masih dijumpai beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu : 1. Penyaluran dana Rintisan BOS di lingkungan SMA/SMK di lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebanyak 299 sekolah atau 100% dari target terlambat penyaluran dananya. 2. Pembangunan pelabuhan perikanan di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul mengalami keterlambatan. D.3 Monitoring dan Evaluasi serta Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Kegiatan monitoring dan evaluasi Program Bantuan Sosial Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan untuk: 1. Mengetahui hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan sosial, 2. Memastikan kesesuaian pengelolaan bantuan sosial dengan petunjuk teknis yang dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, | Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral
40
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013] 3. Mendorong terlaksananya akuntabilitas pengelolaan bantuan sosial, 4. Memberikan saran perbaikan. Dana Bantuan Sosial pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disalurkan kepada unit penyelenggara pendidikan secara langsung melalui transfer dana ke rekening sekolah mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK. Dinas Pendidikan kabupaten/kota melakukan pemantauan dan pembinaan atas penggunaan dana tersebut. Adapun jenis dan alokasi dana Bantuan Sosial Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 2.26. Tabel 2.26 Alokasi Dana Bantuan Sosisal DIY Tahun 2013 No.
Jenis Bantuan Sosial
1
Rehabilitasi Ruang Kelas
2
Ruang Kelas Baru
3
Sasaran
Jumlah Dana (Rp)
149 SD
5.816.585.000,00
41 ruang kelas
3.047.400.000,00
Bantuan untuk SMA
4 SMA
1.386.520.000,00
4
Alat Permainan Edukatif PAUD
14 KB
140.000.000,00
5
BOP PAUD
6
Pembinaan Gugus PAUD
51 lembaga
408.000.000,00
7
Sarana Pembelajaran PAUD
3 lembaga
150.000.000,00
3.579 lembaga
Jumlah
22.270.800.000,00
33.219.305.000,00
Secara umum tidak dijumpai hambatan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan sosial oleh penerima bantuan. Namun dalam tata kelola penyaluran masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama dilihat dari segi kriteria penerima bantuan, penggunaan bantuan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, akuntabilitas keuangan, serta hasil dan pemanfaatan bantuan. D.4 Mediasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) Kegiatan mediasi dilakukan atas permasalahan pada pelaksanaan pembangunan fly over Jombor Yogyakarta Tahun 2013 yang melibatkan pihak Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY. Permasalahan yang menjadi hambatan adalah pada ruang manfaat jalan di area pembangunan fly over terdapat utilitas milik PT PLN yang harus diamankan dan direposisi karena berpengaruh terhadap pelaksaan pembangunan secara keseluruhan, namun kedua belah pihak tidak menyediakan anggaran untuk pengamanan dan relokasi tersebut. Terhadap saran/rekomendasi yang kami sampaikan dan telah disepakati kedua belah pihak sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2013, PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY telah melaksanakan pengamanan dan reposisi utilitas miliknya yang berada di area pembangunan fly over Jombor Yogyakarta dengan dana dari PT PLN (Persero) dan sampai dengan | Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral
41
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013] akhir tahun 2013 telah diselesaikan sebesar 60%. Belum seluruh utilitas dilakukan pengamanan dan reposisi disebabkan masih terdapat area untuk reposisi yang belum selesai proses ganti rugi dengan masyarakat oleh pihak Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. D.5 Pengawasan Ujian CPNS Kegiatan pengawasan ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bertujuan untuk mendorong agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib, tepat peserta, dan tanpa kecurangan, serta berlangsung sesuai Standar Operasi dan Prosedur yang telah ditetapkan. Rincian peserta ujian CPNS Tahun 2013 untuk Tenaga Honorer Kategori II dan Peserta Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 2.27. Tabel 2.27 Peserta Ujian CPNS Tenaga Honorer Kategori II dan Peserta Umum di DIY Tahun 2013
No.
I
Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah
Tenaga Honorer K II
Total
Peserta Umum
Pemerintah Daerah 1 Pemda D.I. Yogyakarta
163
11.610
11.773
2 Pemkot Yogyakarta
859
0
859
3 Pemkab Kulon Progo
242
0
242
4 Pemkab Sleman
1.151
0
1.151
5 Pemkab Bantul
1.366
0
1.366
163
0
163
3.944
11.610
15.554
435
0
435
2 Kepolisian
49
0
49
3 Mahkamah Agung
22
0
22
4 Kementerian Perindustrian
0
187
187
5 Kementerian Kehutanan
0
2.768
2.768
6 Badan Pertanahan Nasional
8
838
846
7 Kejaksaan Agung
0
780
780
514
4.573
5.087
4.458
16.183
20.641
6 Pemkab Gunungkidul Jumlah I II
Jumlah Peserta
Kementerian/Lembaga 1 Kementerian Agama
Jumlah II Jumlah Seluruhnya ( I + II )
| Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral
42
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013] Dari hasil pengawasan atas pelaksanaan pengadaan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II dan Peserta Umum Tahun 2013 di Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilaksanakan dengan tertib dan aman. Tidak terdapat pelanggaran tata tertib, baik oleh peserta maupun panitia pengawas ujian. Seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan SOP. D.6 Evaluasi Penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kegiatan pengawasan dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan serta memberikan saran perbaikan. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Rincian alokasi BSPS Tahun 2013 di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dievaluasi dapat dilihat pada tabel 2.28. Tabel 2.28 Alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di DIY Tahun 2013 No.
Kabupaten/Kota
Jumlah MBR
Nilai Alokasi (Rp)
1
Kota Yogyakarta
297
2.222.000.000,00
2
Kabupaten Kulon Progo
722
5.061.000.000,00
Jumlah
1.019
7.283.000.000,00
Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa secara umum penyaluran dana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Namun demikian, masih ditemukan adanya permasalahan yaitu: 1. Kelompok penerima bantuan tidak membuat gambar kerja, 2. MBR tidak mencairkan dana BSPS maupun pencairan dana oleh MBR terlambat, 3. Bantuan yang diterima MBR bukan dalam bentuk bahan bangunan, 4. Dana mengendap di toko bahan bangunan. Permasalahan tersebut disebabkan: 1. 2. 3. 4.
PPK tidak memfasilitasi pembuatan gambar kerja, Data MBR kurang valid, Terlambatnya Tim Pendamping Masyarakat (TPM) melakukan pendampingan, Kekurangpahaman MBR terhadap ketentuan.
| Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral
43
[LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2013]
E. FOKUS RENCANA TINDAK Sehubungan dengan kondisi kualitas akuntabilitas keuangan negara yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, beberapa hal yang diharapkan menjadi fokus rencana tindak ke depan adalah sebagai berikut : 1. Mendorong Kepala Daerah yang laporan keuangannya belum memperoleh opini WTP untuk menyusun rencana aksi peningkatan kualitas pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan. 2. Mendorong percepatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada seluruh Pemerintah Daerah sampai tingkat SKPD dan unit kerja instansi vertikal dengan menyusun rencana tindak pengendalian, membangun infrastruktur tindak pengendalian, monitoring penerapan SPIP dan menyusun laporan penyelenggaraan SPIP. 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengelola keuangan Pemda. 4. Mendorong penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sampai dengan unit-unit penyelenggara layanan serta meningkatkan kualifikasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 5. Meningkatkan kapasitas APIP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui peningkatan kompetensi auditor dan leveling kapasitas Inspektorat menjadi minimal level 2. 6. Peningkatan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi termasuk pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. 7. Penerapan Fraud Control Plan (FCP) pada unit kerja/SKPD dan BUMD yang memiliki risiko korupsi tinggi. 8. Terkait target MDGs sebesar 68,87%, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut : -
menetapkan pembagian target MDGs kepada instansi terkait secara lebih jelas dalam perencanaan jangka menengah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota
-
membuat kebijakan pemetaan wilayah layanan guna pengembangan layanan PDAM dan proyek-proyek peningkatan sarana air minum/bersih sehingga tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu.
|Fokus Rencana Tindak
44
Lampiran 1
KEGIATAN PEMBINAAN AKUNTABILITAS LK PEMDA TAHUN 2013 Jumlah Kegiatan
Jumlah Pemda
Penguatan SPIP - Sosialisasi/Workshop SPIP
19
6
-
Pendampingan/Bimtek Implementasi SPIP
15
4
-
Monitoring Perbaikan Penerapan SPIP
4
4
Persiapan Diagnostic Assessment SPIP Pendampingan Pengelolaan - Pendampingan Implementasi SIMDA
2
1
Pemprov DIY, Pemkab Sleman, Pemkab Gunungkidul, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Bantul, Pemkab Kulon Progo Pemprov DIY, Pemkab Sleman, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Gunungkidul Pemprov DIY, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Gunungkidul, Pemkab Bantul Pemprov DIY
3
1
Pemkab Bantul
- Pendampingan pengelolaan keuangan dengan aplikasi SIMDA Keuangan - Pendampingan pengelolaan keuangan
1
1
Pemkab Kulon Progo
7
5
-
10
3
4
3
Pemprov DIY, Pemkab Sleman, Pemkab Gunungkidul, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Bantul Pemkot Yogyakarta, Pemkab Bantul, Pemkab Kulon Progo Pemkab Sleman, Pemkab Kulon Progo, Pemkot Yogyakarta
Pendampingan Penataan BMD - Pendampingan pengelolaan BMD
13
3
Pemkab Bantul, Pemkab Gunung Kidul, Pemkot Yogyakarta
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan - Narasumber Pelatihan Pengelolaan
23
5
Pemprov DIY, Pemkab Sleman, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Bantul, Pemkab Kulon Progo Pemkab Gunungkidul, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Bantul, Pemkab Kulon Progo Pemprov DIY, Pemkab Sleman, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Bantul Pemkab Sleman, Pemkab Gunungkidul, Pemkab Bantul, Pemkab Kulon Progo Pemkab Sleman, Pemkot Yogyakarta
No A.
Kegiatan
B.
C.
D
Pendampingan Penyusunan LK Pemda Reviu LK Pemda
Keuangan -
Narasumber Pelatihan Pengelolaan BMD
7
4
-
Narasumber Pelatihan Penyusunan LAKIP
5
3
-
Narasumber Evaluasi LAKIP
4
4
-
Narasumber Audit kinerja dan optimalisasi pendapatan
4
2
Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta
Pemerintah Daerah
Lampiran 2
KEGIATAN PEMBINAAN AKUNTABILITAS LK SATKER L/K TAHUN 2013 No
Kegiatan
Jumlah Kegiatan
Jumlah Satker
24
24
P4TK Yogyakarta, Perwakilan BKKBN DIY, BB PBPTH Yogyakarta, ISI Yogyakarta, Kanwil BPS DIY, PTUN Yogyakarta, BB Kulit, Karet dan Plastik Yogyakarta, KR I BKN Yogyakarta, UNY, UIN Sunan Kalijaga, LPMP Yogyakarta, Kanwil BPN DIY, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, PTA Yogyakarta, BBWS Serayu Opak, KPU DIY, Kanwil Ditjen Pajak DIY, STPN, UGM, Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY, Kanwil Kemenag DIY, BB Veteriner Yokyakarta, BB Kerajinan Batik Yogyakarta, BPOM Yogyakarta
A. Penguatan SPIP - Monitoring Penerapan SPIP
Nama Satker K/L
- Pendampingan Implementasi SPIP - Narasumber dalam Diklat SPIP
1
1
Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta
1
1
- Narasumber Sosialisasi SPIP
6
6
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta Pengadilan Tinggi DIY, Kanwil Hukum dan HAM DIY, BPN Kab Kulon Progo, UGM, Balai BesarKerajinan dan Batik Yogyakarta, Lingkungan Kementerian Perindustrian DIY
- Narasumber Penilaian Risiko
1
1
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DI Yogyakarta
B. Pendampingan Penyusunan/Riviu LK - Pendampingan Penyusunan LK Satker K/L
29
23
Polda DIY, Kanwil Kumham DIY, Kanwil Nakertrans DIY, Satker Dirjen Cipta Karya DIY, Satker Dirjen Bina Marga DIY, Satker SDA DIY, Kejati DIY, STPN, KPU DIY, Mahkamah Agung RI/PT DIY, Dinsos DIY, LPMP DIY, P4TK Matematika DIY, Kopertis Wil V Yogyakarta, P4TK Seni dan Budaya Yogyakarta, BPTP Yogyakarta, ISI, UGM, UNY, Dinas Dikpora DIY, Dinkes DIY, BPS DIY, Kanwil BPN DIY
4
4
Polda DIY, KPU DIY, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Kanwil BPN DIY
- Pendampingan Reviu LK Satker K/L
Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta
Lampiran 3
DATA OPINI AUDIT PERWAKILAN BPKP PROV DIY DAN EKSTERNAL AUDITOR No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Nama BUMD PDAM Tirta Marta PDAM Kab Bantul PDAM Kab Sleman PDAM Kab Kulon Progo PDAM Kab Gunung Kidul BPD DIY PD BPR Bank Jogja PD BPR Bank Sleman PD BPR Bank Bantul PD BPR Bank Wates PD BPR Bank Wonosari PD Tarumartani PT Anindya Mitra Internasional PT Selo Adikarto Kulon Progo PD Aneka Usaha Kulon Progo
2010 WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 0 0 WTP
Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta
Opini 2011 WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
2012 WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 0
Lampiran 4
HASIL AUDIT ESKALASI HARGA DAN AUDIT KLAIM TAHUN 2013 No Judul Audit 1 Audit Klaim atas Pek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Sabo Dam Paket I Kab Sleman
Koreksi (Rp) 872.130.000,00
2
Audit Klaim atas Pek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Sabo Dam Paket II Kab Sleman
151.697.000,00
3
Audit Klaim atas Pek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Sabo Dam Paket III Kab Sleman
108.568.379,00
Jumlah Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta
1.132.395.379,00
Lampiran 5
HASIL AUDIT KEUANGAN/KINERJA/OPERASIONAL TAHUN 2012 No A 1 2 3 4 5 6
Uraian Audit Keuangan Pemda DIY Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul Kab. Sleman Kab. Gunungkidul Kab. Kulon Progo Sub Jumlah
B 1 2 3 4 5 6
C 1 2 3 4 5 6
Kejadian
Nilai (Rp)
14 0 0 8 5 4 31
65.582.905,00 55.758.565,00 46.067.125,00 167.408.595,00
Audit Operasional Pemda DIY Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul Kab. Sleman Kab. Gunungkidul Kab. Kulon Progo Sub Jumlah
4 0 0 2 4 3 13
325.460.743,50 1.098.109.940,00 1.736.720,00 25.221.718,92 1.450.529.122,42
Audit Kinerja Pemda DIY Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul Kab. Sleman Kab. Gunungkidul Kab. Kulon Progo Sub Jumlah Jumlah
1 0 0 3 1 0 5 49
2.100.000,00 2.100.000,00 1.620.037.717,42
Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta
Lampiran 6 KEGIATAN PENERAPAN STRATEGI PREVENTIF TERHADAP KKN TAHUN 2013
No
Kegiatan
A. Penguatan SPIP - Sosialisasi/Workshop SPIP
Jumlah Kegiatan
Pemerintah Daerah Jumlah Nama Pemda Pemda
Satuan Kerja Jumlah Kegiatan
Jumlah Satker
Nama Satker
19
6
Pemprov DIY, Pemkab Sleman, Pemkab Gunungkidul, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Bantul, Pemkab Kulon Progo
24
24
P4TK Yogyakarta, Perwakilan BKKBN DIY, BB PBPTH Yogyakarta, ISI Yogyakarta, Kanwil BPS DIY, PTUN Yogyakarta, BB Kulit, Karet dan Plastik Yogyakarta, KR I BKN Yogyakarta, UNY, UIN Sunan Kalijaga, LPMP Yogyakarta, Kanwil BPN DIY, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, PTA Yogyakarta, BBWS Serayu Opak, KPU DIY, Kanwil Ditjen Pajak DIY, STPN, UGM, Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY, Kanwil Kemenag DIY, BB Veteriner Yokyakarta, BB Kerajinan Batik Yogyakarta, BPOM Yogyakarta
- Pendampingan/Bimtek Implementasi SPIP - Monitoring Perbaikan Penerapan SPIP
15
4
1
1
Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta
4
4
Pemprov DIY, Pemkab Sleman, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Gunungkidul Pemprov DIY, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Gunungkidul, Pemkab Bantul
1
1
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta
- Persiapan Diagnostic Assessment SPIP
2
1
Pemprov DIY
1
1
Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta
B. Sosialisasi Program Anti Korupsi
10
4
7
4
BBWS Sungai Serayu Opak,UNY,UMY,UJB
C. Fraud Control Plan
6
6
Pemkab. Sleman, Pemkab Bantul,Pemkab Kulon Progo,Pemkab Gunungkidul, BPR Kab Kulon Progo,PDAM Kab Kulon Progo,Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Sleman,PDAM Kab Gunungkidul,RSUD Wonosari,Dinas Kesehatan Kab Sleman
D. Pembangunan ZI menuju WBK
2
2
Pemkab. Sleman, Pemkab Gunungkidul
-
-
-
1
1
RSUP,Sardjito
E.
Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa
Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta
Lampiran 7
HASIL AUDIT INVESTIGASI BERINDIKASI TPK TAHUN 2013 No Judul Audit 1 AI atas Dugaan Penyimpangan APBD Desa Kanigoro Kec Saptosari Kab Gunungkidul TA 20072011 2 AI Pengadaan Obat di RSUD Kabupaten Sleman TA 2009 3 Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Dana Keuangan negara Program PPIP Pembangunan Cor Blok di Dusun Ngentak Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2010 4 AI atas Perkara Dugaan TPK dalam Pembangunan Gelanggang Pemuda yang berlokasi di Lapangan Kelebengan Caturtunggal Depok Sleman 5 AI atas Kasus Dugaan Penyimpangan Bantuan dalam Program Pengembangan SLPTT Kedelai di Kabupaten Gunungkidul Jumlah Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta
Nilai (Rp) 593.425.700,00
-
-
1.673.750.000,00
2.267.175.700,00
Lampiran 8
HASIL AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TAHUN 2013 No Judul Audit 1 PKKN atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Pengelolaan Dana Hibah Koni Kabupaten Sleman 2 PKKN atas Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Pengadaan Tanah TPA Sampah di Desa Banyuroto Naggulan Kabupaten Kulon Progo 3
4
5
6
PKKN atas Dugaan Penggelapan Uang Pajak Bumi dan Bangunan oleh Staf Desa Bumirejo Kec Lendah kabupaten Kulon Progo PKKN atas dugaan TPK pada Kelompok Usaha Bersama Dadi Makmur Ds.Purwodadi,Kec Tepus Kab Gunungkidul PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan Sub Penggelapan dalam Jabatan atau korupsi dalam proses menyewakan tanah kas desa purwomartani Kalasan Sleman di Kab Sleman PKKN atas Dugaan Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Giri Cahyo Kec Purwosari Kab Gunungkidul Jumlah
Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta
Nilai (Rp) 917.568.150,00
261.993.600,00
213.517.798,00
29.400.000,00
82.000.000,00
53.881.741,50 1.558.361.289,50
Lampiran 9 PEMBERIAN KETERANGAN AHLI ATAS KASUS BERINDIKASI TPK No 1
2 3
4 5
Pemberian Keterangan Ahli Kejaksaan PKA atas tersangka Drs.Sarjana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Pengadaan Tanah untuk TPA Sampah di Desa Banyuroto Kec Nanggulan Kabupaten Kulon Progo PKA dengan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penggunaan Dana APBS SMA N 1 Gamping Sleman TA 2009/2010 PKA atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi An.Sutardi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan belanja Desa (APBDes) Tahun 2008 di Desa Wunung Kec Wonosari Kabupaten Gunungkidul PKA tentang Penyidikan Dugaan penyimpangan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Hibah KONI Kab Sleman Tahun 2010-2011 Pemberian Keterangan Ahli an. Tersangka Mujiyanto S.Sos tentang Dugaan
Frekuensi
Nilai (Rp)
1
Dilanjutkan PKA di Tipikor
1
57.298.475,00
1
Dilanjutkan PKA di Tipikor
1
Dilanjutkan PKA di Tipikor
1
593.425.700,00
Penyimpangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
14 15 16 17
(APBDes) Tahun 2007-2011 di Desa Kanigoro Kec Saptosari Kabupaten Gunungkidul Bantuan pemanggilan Ahli an Purwo Utomo dalam perkara penyimpangan pupuk urea bersubsidi di Wil DIY tahun 2004-2005 atas nama tersangka Ir.Edi Sumarmo Dirut PT Amara Pikantara Viana PKA atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Hibah KONI Kab Sleman Tahun 2010/2011 an.Terdakwa Triyana SPD dan Wahyu Hidayat di Kejari Sleman PKA dalam Perkara Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Prov. DIY pada PT AMI PKA atas KasusDugaan Penyimpangan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumidi Desa Terong Kec Dlingo Kab Bantul TA 2006 an Tersangka Ir.Lilik Karnaen Bin Budi Darma di Kejari Bantul Kepolisian PKA dalam dugaan Korupsi Pajak Bumi dan Bangunan Dusun Bumirejo Kec Lendah Kab Kulon Progo PKA di Kepolisian Resor Sleman dalam Tahap Penyidikan Sub Penggelapan Jabatan dan Korupsi an Terdakwa Tugiran PKA di Reskrimun Subdit IV Tipikor Dit Reskrimsus Polda DIY No 53/VII/2013 tgl 26 Agustus 2013 PKA atas Kasus Pelaksanaan Program Pengembangan Tanaman Biji Jarak Dinas Kelautan dan Perkebunan Propinsi DIY Tahun 2008 Pengadilan Tipikor PKA di PN Tipikor Yogyakarta an Terdakwa Puji Istina PKA di PN Tipikor an Terdakwa Herbertus bin Celcius PKA di Pengadilan Tipikor an Terdakwa Ternalem dan Untung Nurjaya PKA di Pengadilan Tipikor an Terdakwa Supriyono dan Sukardi
18
PKA di Pengadilan tipikor an Terdakwa Drs Aris Purnomo dan Ratno Pintoyo
1
19
PKA atas perkara atas nama terdakwa Drs.Sayono Bin Ponco Taruno di Pengadilan Tipikor Yogyakarta PKA atas kasus terdakwa Pudjo Edi Triono, Bsc bin Djuwari di Pengadilan Tipikor Yogyakarta PKA dalam Tindak PidanaKorupsi an. Terdakwa Sdri.Suatmirah Amd dan Sdr. Heriyanto,ST PKA dalam Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Drs.Hidayat dan Paidjo
1
6
7
8 9
10 11 12 13
20 21 22
23
PKA dalam perkara atas nama terdakwa Dra. Rinto Sadarsih,M.PET dan terdakwa Margono
1
1
Kasus Dana Hibah KONI di pisah dalam beberapa PKA
1 1
Dilanjutkan PKA di Tipikor
1
Dilanjutkan PKA di Tipikor
1
82.000.000,00
1
57.298.475,00
1
29.400.000,00
1 1 1 1
190.500.000,00 264.993.600,00 3.056.352.500,00 Kasus sama dengan terdakwa Ternalem,aris purnomo Kasus sama dengan terdakwa Ternalem,aris purnomo Kasus sama dengan terdakwa heribertus
1 459.773.303,00 1 1
327.250.000,00 Kasus sama dengan terdakwa Sdr.Suatmirah dkk
2 788.134.069,00
No 24 25
Pemberian Keterangan Ahli Kejaksaan PKA atas nama terdakwa Suroso bin Sastro Wiharjo
Frekuensi
Nilai (Rp)
1
Kasus sama dengan terdakwa heribertus 12.954.054,00
26
PKA dalam perkara atas nama terdakwa Tunjung Miharto Bin R.Gunawan, Suwarto Bin Komardi, Dradjat Topo Yuwono ,SE Bin Sujarto dan Ardju Zaman Tamadjoe,SE MM bin Tamadjoe PKA atas Terdakwa Jaka Sulistyo bin Hadi Siswanto Dkk
1
Kasus Sama dengan Terdakwa Ir lilik Karnaen
27
PKA atas terdakwa Sudirman bin Giman Muh Dawami
1
Kasus Sama dengan Terdakwa Ir lilik Karnaen
28
PKA atas terdakwa Supardi bin Adi Suwito
1
Kasus Sama dengan Terdakwa Ir lilik Karnaen
29
PKA atas Kasus atas nama Terdakwa Puji Hartono Bin Martodiharjo
1
30 31 32
PKA dalam Perkara atas nama Kasiri di Tipikor DI Yogyakarta PKA atas perkara terdakwa Utami Dewi,ST PKA dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyelewengan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Hibah KONI Kabupaten Sleman an. Mujiman di Pengadilan Tipikor Yogyakarta Pemberian Keterangan Ahli dalam perkara an.terdakwa Drs. Sarjana, Msi bin Utomo
1 1 1
Kasus sama dengan terdakwa heribertus 110.068.500,00 119.435.400,00
pemberian Keterangan dalam Perkara Dugaan Pidana Korupsi an terdakwa Bedjo Raharjo bin Padiharsodimulyo Pemberian Keterangan Ahli dalam perkara an.terdakwa Nurjanah Spd di Pengadilan Tipikor Yogyakarta Pemberian Keterangan Ahli dalam perkara an terdakwa Sugiyana Wiratna di Pengadilan Tipikor Yogyakarta PKA pada Pengadilan Tipikor kasus Penyimpangan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Desa Terong Kec Dlingo Kab Bantul oleh tersangka Ir.Lilik Karnanen PKA atas nama Tersangka Suparyono di Pengadilan Tipikor Yogyakarta Pemberian Keterangan Ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta an terdakwa Sutardi bin Poncosuwito alias Sugiman Jumlah
1
33 34 35 36 37
38 39
Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta
1
2
917.568.150,00 261.993.600,00
71.460.000,00 1 100.000.000,00 1 45.000.000,00 1
1
1.155.000.000,00 213.517.798,00 189.970.763,00 9.103.394.387,00
Lampiran 10
PENINGKATAN TATA KELOLA BUMD No
Nama Kegiatan
Frekuensi
1.
Assessment/evaluasi penerapan GCG
2
2.
Asistensi penerapan SIA PDAM
6
3.
Evaluasi/audit kinerja BUMD&BLUD
9
4.
Pengembangan Key Performance Indicator (KPI)
5
5.
Pengembangan Risk Management (RM)
0
6.
Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD
4
7.
Sosialisasi/asistensi penyusunan Corporate Plan Pendampingan penyusunan Rencana Strategis Bisnis/Rencana Bisnis dan Anggaran Sosialisasi/Bimtek/Pendampingan Manajemen Aset
1
8.
9.
6
5
10. Sosialisasi/Bimtek/pendampingan Pengembangan Satuan Pengawasan Internal (SPI) 11. Bimtek/Pendampingan SAK ETAP PDAM
3
12. Implementasi SIA PPK_BLUD Jumlah
1 43
Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta
1
Nama BUMD PDAM Gunungkidul, PT TWC PDAM Kota Yogyakarta (2 keg), PDAM Kab. Gunungkidul (2 keg), PDAM Kab. Kulon Progo, PDAM Kab. Sleman RSUD Prambanan, RSUD Wonosari, PDAM Kab. Bantul, PDAM Kab. Kulon Progo, PDAM Kota Yogyakarta, PDAM Kab. Sleman, PDAM Kab. Gunungkidul, PD., BPR Sleman, SKAI BANK BPD DIY
PDAM Tirtamarta (2 keg), PDAM Sleman (2 keg), PD. BPR Bank Sleman, -PD. BPR Bank Sleman, RSUD Sleman, PT. PLN Persero unit UPJB (2 keg) PD ANEKA USAHA kulon Progo Puskesmas Kab. Sleman (4 keg), Puskemas Diskes Kulon Progo, PD. Jogjatama Vishesa PT.TWC , PDAM Tirtamarta (2 keg), PDAM Sleman, RSUP DR. Sardjito RSUD Panembahan Senopati bantul, RSUD Prambanan, PDAM Kulon Progo PDAM Kota Yogyakarta Puskesmas Gamping I Sleman
Lampiran 11
PENINGKATAN KAPASITAS APIP DAN JFA No
Nama Kegiatan
Frekuensi
Nama Pemda
1
Pembinaan JFA
1
Inspektorat Kab. Kulon Progo
2
Sosialisasi tata kelola APIP
3
Inspektorat Kab. Gunung Kidul, Inspektorat Kab. Sleman (2 keg)
Jumlah
4
Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta
Lampiran 12
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DUKUNGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN No
Nama Penugasan
Simpulan
1
Audit Keuangan atas Basic Education Capacity Trust Fund (BEC-TF) Project (Grant TF-091895-IND) pada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012
Wajar
2
Audit Keuangan atas Health Proffesional Education Quality Project (IBRD) Loan No. 7737-ID) pada UII Yogyakarta Tahun 2012 Audit Keuangan atas Health Proffesional Education Quality Project (IBRD) Loan No. 7737-ID) pada UGM Yogyakarta Tahun 2012 Audit Keuangan IBRD Loan 4789-IND, IDA Credit 4077-IND : Indonesia Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (IMHERE) Tahun 2012 pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta Audit Keuangan IBRD Loan 4789-IND, IDA Credit 4077-IND : Indonesia Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (IMHERE) Tahun 2012 pada Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Audit Keuangan atas Health Proffesional Education Quality Project (IBRD) Loan No. 7737-ID) pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2012
Wajar
Audit Keuangan atas Basic Education Capacity Trust Fund (BEC-TF) Project (Grant TF-091895-IND) pada Kabupaten Sleman Tahun 2012 Audit Keuangan atas IBRD Loan No. 7669-ID DOISP Tahun 2012 pada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Audit Keuangan atas Water Resources and Irrigation Sector Management Project Phase 2 (WISMP-2) pada KPIU Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman Tahun 2012 Audit Keuangan atas Water Resources and Irrigation Sector Management Project Phase 2 (WISMP-2) pada KPIU Dinas SDA, Energi dan Mineral Kabupaten Sleman Tahun 2012 Audit Keuangan atas Water Resources and Irrigation Sector Management Project Phase 2 (WISMP-2) pada KPIU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Audit Keuangan atas IBRD Loan No. :7664-ID PNPM Mandiri Perkotaan pada SNVT Penataan Bangunan dan Lingkungan DI Yogyakarta Tahun 2012
Wajar
Audit Community Based Settlement Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP) for Central and West Java Prov. DIY Grant TF - JRF Grant TF 090014-IND Tahun 2012 Audit Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan IBRD Loan 7505-ID / Loan 7867-ID / Loan 8079-ID pada Provinsi DIY Tahun Anggaran 2012 Audit Keuangan atas INVEST ADB Loan No. 2416-IND Tahun Anggaran 2012 pada SMKN 2 Kasihan Bantul Audit Keuangan atas INVEST ADB Loan No. 2416-IND Tahun Anggaran 2012 pada SMKN 2 Yogyakarta Audit Keuangan atas INVEST ADB Loan No. 2416-IND Tahun Anggaran 2012 pada SMKN 2 Depok Sleman Audit Keuangan IBRD Grant Deutch 56841 PAUD (ex. Loan IDA Credit No.4205 dan Grant GEF No. TF 0568410-IND) Tahun 2012 padaDinas Dikpora DI Yogyakarta.
Wajar
3 4
5
6
7 8 9
10
11
12
13
14 15 16 17 18
Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta
Wajar Wajar
Wajar
Wajar
Wajar Wajar
Wajar
Wajar
Wajar
Wajar Wajar Wajar Wajar Wajar