LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2014 KATA PENGANTAR

LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Instruksi

Presiden

Nomor

2

Tahun

2014

tentang

Aksi

Pencegahan

dan

Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, BPKP mengemban amanah untuk melakukan pengawasan

intern

atas

akuntabilitas

keuangan

negara

dan

pembinaan

penyelenggaraan SPIP dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih. BPKP melaksanakan amanah tersebut dengan melakukan pengawasan dan pembinaan meliputi kegiatan audit, evaluasi, reviu, investigasi, bimbingan teknis, dan asistensi kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hasil pengawasan dan pembinaan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) serta memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah dan penyelenggaraan SPIP pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Laporan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 di Wilayah DI Yogyakarta berisi rangkuman informasi atas hasil pengawasan dan pembinaan sebagai media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara/daerah terhadap satuan kerja kementerian/lembaga (instansi vertikal) dan unit kerja di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan ini disajikan dengan mengelompokkan hasil pengawasan BPKP ke dalam empat perspektif, yaitu: (i) akuntabilitas pelaporan keuangan; (ii) akuntabilitas kebendaharaan umum negara

dan

pengelolaan

aset;

(iii)

akuntabilitas

perwujudan

iklim

bagi

kepemerintahan yang baik dan bersih; dan (iv) akuntabilitas pengawasan atas pelaksanaan program lintas sektoral. BPKP selaku auditor intern pemerintah telah dan akan terus berkomitmen untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan melalui penyediaan jasa pemberian jaminan (assurance) dan konsultasi (consulting) kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan akuntabilitas keuangan

Kata Pengantar

i


RINGKASAN EKSEKUTIF

Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan pengawasan terhadap program/kegiatan

lintas

sektoral,

kebendaharaan

umum

Negara

berdasarkan

penetapan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lainnya atas penugasan Presiden, serta melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan pengawasan dan pembinaan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai serta mendorong terwujudnya akuntabilitas keuangan negara, yang meliputi akuntabilitas pelaporan keuangan, akuntabilitas kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset, akuntabilitas perwujudan iklim kepemerintahan yang baik dan bersih, serta akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral. Ikhtisar hasil pengawasan dan pembinaan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

A. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan perolehan opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hasil audit LK Proyek PHLN, hasil audit LK BUMD, hasil evaluasi AKIP, serta hasil evaluasi Kinerja Pelayanan Publik. Hasil Audit BPK atas LKPD tahun 2013, menunjukkan lima LKPD dari enam LKPD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan satu LKPD yaitu Kabupaten Gunungkidul memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dibandingkan dengan tahun 2012, opini atas LKPD tahun 2013 menunjukkan adanya perkembangan yang baik. Hasil audit dukungan LK proyek PHLN tahun 2014, dari 25 proyek PHLN di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta seluruhnya mendapat simpulan wajar dalam penyajian laporan keuangan. Hasil audit atas LK BUMD tahun 2013, dari 16 BUMD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang laporan keuangannya telah diaudit sebanyak 15 BUMD seluruhnya memperoleh opini WTP. Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Publik tahun 2013 menunjukkan bahwa dua pemerintah daerah mendapatkan nilai kumulatif tertinggi yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta dengan kategori AA dan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan kategori A, sedangkan tiga pemerintah daerah lainnya memperoleh kategori B.

Ringkasan Eksekutif

iii


Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah, pada tahun 2014 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta secara proaktif telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam upaya memperoleh dan mempertahankan opini WTP. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah memperoleh komitmen dalam bentuk MoU dengan seluruh Pemerintah Daerah. Lingkup kegiatan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah, antara lain dalam bentuk berbagai pendampingan seperti penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah, reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota, penyusunan LAKIP, penyelenggaraan SPIP, penataan pengelolaan BMD, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah dalam bentuk berbagai pelatihan, dan peningkatan kapasitas APIP Daerah. Selain terhadap Pemerintah Daerah, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga melakukan sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis penerapan SIA BUMD dan SIA BLUD, pendampingan penyusun laporan keuangan BUMD dan BLUD, pendampingan penyusunan LK Satker K/L serta audit keuangan atas laporan keuangan proyek yang dibiayai pinjaman/hibah luar negeri sebagai untuk dukungan memberikan pendapat (opini) atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Belum diperolehnya opini WTP dari BPK pada satu pemerintah daerah menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Pemda tersebut belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya kelemahan sistem pengendalian intern, belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib, penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan, serta kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah.

B. Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara/Daerah dan Pengelolaan Aset Pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, sedangkan lingkup pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum daerah adalah atas permintaan pimpinan daerah dan/atau pejabat pengelola keuangan daerah, dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pengawasan yaitu audit, verifikasi, monitoring, dan sebagainya yang menghasilkan koreksi penerimaan negara/daerah dan koreksi atas pengeluaran (belanja) negara/daerah serta rekomendasi kebijakan lainnya. Kegiatan pengawasan menghasilkan penyelamatan potensi penghematan pengeluaran negara sebesar Rp4.223.131.241,98 yang berasal dari hasil audit keuangan/operasional/kinerja dan klaim di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan aset daerah dilakukan melalui peningkatan kompetensi SDM pengelola Barang Milik Daerah pada Kabupaten Bantul. Ringkasan Eksekutif

iv


C. Akuntabilitas Perwujudan Iklim bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih Kualitas akuntabilitas pewujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih dapat tercermin dari indikator/indeks good governance yang diperoleh. Beberapa survei terkait Indeks Persepsi Korupsi (IPK), integritas pelayanan publik, dan tata kelola kepemerintahan menunjukkan kuatnya komitmen dalam mewujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Komitmen tersebut dimulai dengan dicanangkannya Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012 lalu. Pada tahun 2013 dilakukan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integirtas menuju wilayah bebas korupsi di Inspektorat Kabupaten Gunungkidul dan Sosialisasi Pembangunan ZI-WBK dan WBBM Kabupaten Sleman. Selanjutnya tahun 2014 KPK menetapkan Yogyakarta sebagai pilot project program pencegahan korupsi berbasis keluarga. Prenggan, Kecamatan Kotagede, Yogyakarta dipilih menjadi tempat uji coba proyek karena dinilai mewakili kultur Yogyakarta yang masih kental dengan nilai-nilai kearifan lokal, seperti kejujuran, kesederhanaan, dan keberanian. Capaian tersebut hendaknya juga harus menjadi pemacu semangat bagi Pemda lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas kepemerintahan yang baik dan bersih. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong peningkatan akuntabilitas perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui penguatan SPIP pada Pemerintah Daerah melalui kegiatan sosialisasi, workshop, bimtek, dan diagnostic assessment SPIP; sosialisasi Anti Korupsi, sosialisasi dan bimbingan teknis FCP, serta pemberian konsultansi pengadaan barang dan jasa. Strategi represif dilakukan dalam rangka penyelamatan keuangan negara melalui pengungkapan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK). Pada tahun 2014 melalui kegiatan audit investigatif menghasilkan potensi penyelamatan keuangan negara/daerah sebesar Rp584.950.884,78 dan audit penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp14.842.700,364,64.

D. Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral Akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral difokuskan pada keberhasilan pencapaian efektivitas, efisiensi, dan kehematan program-program strategis berupa program-program lintas sektoral. Lingkup kegiatan pengawasan dan pembinaan yang telah dilaksanakan meliputi : 1. Program Ketahanan Pangan Dari segi luas lahan, telah terjadi penurunan luas lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan non pertanian seluas 2.806 ha atau 1,24% dari total lahan pertanian seluas 226.290 ha. Demikian juga jaringan irigasi pertanian, baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagian besar Ringkasan Eksekutif

v


dalam kondisi rusak dan belum ada upaya perbaikan. Namun demikian hasil produksi bibit padi dari petani penangkar benih lokal bersertifikat dapat mencukupi kebutuhan bibit padi bagi para petani dan jumlah produksi bahan pangan, khususnya beras, telah mencukupi kebutuhan konsumsi. Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah membentuk Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketersediaan cadangan pangan di tingkat masyarakat dan mengendalikan stabilisasi harga bahan pangan, serta distribusi bahan pangan. Meskipun tenaga penyuluh pertanian dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mencukupi kebutuhan penyuluh pertanian bagi seluruh desa, namun Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah membuat kebijakan menambah tenaga penyuluh pertanian melalui Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyuluh Swadaya (THLTBPP). 2. PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Perdesaan Jumlah dana bergulir Program PNPM Mandiri Perkotaan sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp46.633.885.338,00 dan PNPM Mandiri Perdesaan sebesar Rp183.562.033.922,00. Beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain : jumlah dana bergulir yang bermasalah tahun 2013 mencapai 14,98% pada PNPM Mandiri Perkotaan dan 6,35% pada PNPM Mandiri Perdesaan; terdapat Unit Pengelola Keuangan tingkat kecamatan yang belum melaksanakan fungsinya; kurangnya pembinaan, pemantauan dan pengawasan oleh satuan kerja program PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Perdesaan, baik di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta maupun kabupaten/kota terhadap pelaksanaan kegiatan pada Unit Pengelola Keuangan pada tingkat kecamatan maupun fasilitator pendamping. 3. Program PPIP Tahun 2013 Alokasi dana PPIP sampai dengan Tahun 2013 untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp101.553.463.450,00. Beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain : pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan belum sesuai dengan spesifikasi teknis/rencana yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa; sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan program masih lemah, seperti administrasi yang belum tertib, baik pada OMS maupun satuan kerja, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program belum berjalan dengan baik; dan infrastruktur perdesaan yang dibangun masih ada yang belum diserahkan dan dicatat sebagai aset desa. 4. Audit atas Klaim Dana Jamkesmas dan Jampersal Audit atas klaim dana jamkesmas dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji kewajaran besaran perhitungan klaim dana jamkesmas pada PPK lanjutan/ Rumah Sakit pengelola dana Jamkesmas; menguji kewajaran nilai utang/piutang klaim dana jamkesmas Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2013. Dari hasil audit masih terdapat klaim yang harus dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan kepada 46 rumah sakit sebesar Rp134.719.587.419,87. Sedangkan utang klaim Ringkasan Eksekutif

vi


dana pelayanan kesehatan dasar Jamkesmas dan Jampersal Tahun 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp9.334.377.420,00.

5. Audit atas Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Guru Agama Kegiatan audit atas Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Guru Agama dilaksanakan untuk memastikan bahwa tunggakan TP Guru PNSD telah diperhitungkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; memperoleh SiLPA dari TP Guru PNSD yang belum dibayarkan serta penggunaannya; memastikan bahwa penyaluran tunjangan profesi telah memenuhi prinsip pengelolaan kepemerintahan yang baik. Hasil audit atas Tunjangan Profesi Guru PNSD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menghasilkan penghematan pengeluaran negara dari koreksi audit sebesar Rp2.485.095.740,00. Sedangkan Tunjangan Profesi Guru Agama diperoleh koreksi menambah klaim sebesar Rp500.222.100,00.

E. Fokus Rencana Tindak Untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara, beberapa hal yang diharapkan menjadi fokus rencana tindak ke depan adalah sebagai berikut : 1. Mendorong Kepala Daerah yang laporan keuangannya belum memperoleh opini WTP untuk menyusun rencana aksi peningkatan kualitas pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan. 2. Mendorong percepatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada seluruh Pemerintah Daerah sampai tingkat SKPD dan unit kerja instansi vertikal dengan menyusun rencana tindak pengendalian, membangun infrastruktur tindak pengendalian, monitoring penerapan SPIP dan menyusun laporan penyelenggaraan SPIP. 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengelola keuangan pemerintah daerah antara lain dengan memanfaatkan program beasiswa STAR-BPKP. 4. Mendorong penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sampai dengan unit-unit penyelenggara layanan serta meningkatkan kualifikasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 5. Meningkatkan kapasitas APIP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui peningkatan kompetensi auditor dan leveling kapasitas Inspektorat menjadi minimal level 3. 6. Mendorong segera terbentuknya Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia sebagai wadah pembinaan instansi pengawasan internal pemerintah. 7. Mendorong percepatan tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah. 8. Mendorong penerapan GCG pada BUMD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ringkasan Eksekutif

vii


9. Mendorong penerapan Fraud Control Plan (FCP) pada unit kerja/SKPD dan BUMD yang memiliki risiko korupsi tinggi. 10. Mendorong Satuan Kerja pelaksana program PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM

Mandiri Perdesaan untuk mengupayakan pembentukan dan penetapan badan hukum atas UPK pengelola dana bergulir di masyarakat, serta mendorongn Unit Pengelola Keuangan

pada

tingkat

kecamatan

agar

melaksanakan

fungsinya

dalam

memberdayakan ekonomi masyarakat. 11. Mendorong pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk penguatan program ketahanan pangan.

Ringkasan Eksekutif

viii


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I INFORMASI UMUM A Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2014 B Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2014 C Gambaran Umum Pemerintah Daerah D Peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Penyajian Informasi E BAB II HASIL PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA A Akuntabilitas Pelaporan Keuangan 1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 3. Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) 4. Kualitas Laporan Keuangan Proyek PHLN 5. Kualitas Laporan Keuangan BUMD 6. Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan BUMN/D 7. Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan BLUD 8. Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD 9. Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Daerah 10. Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Daerah 11. Kualitas Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah 12. Upaya Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah B Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset 1. Evaluasi Penyerapan Anggaran 2. Penghematan Pengeluaran Keuangan Negara 3. Pendampingan Pengelolaan Aset Negara (BMN/BMD) C Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih 1. Kualitas Akuntabilitas Perwujudan Iklim bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih 2. Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Perwujudan Iklim bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih

Daftar Isi

i iii ix 1 1 2 3 5 6 8 8 8 9 13 14 14 15 16 17 17 18 18 19

21 22 23 26 27

27 29

ix


D

E

Daftar Isi

Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral 1. Program Ketahanan Pangan 2. PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Perdesaan 3. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 4. Audit atas Klaim Dana Jamkesmas dan Jampersal 5. Audit atas Tunjangan Profesi Guru Fokus Rencana Tindak

46 46 48 50 50 51 53

x


BAB I INFORMASI UMUM

A. Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2014 Sebagai unit kerja BPKP, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP Pusat. Penetapan kebijakan pengawasan dan pembinaan didasarkan pada ruang lingkup peran BPKP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencakup : a. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. b. Pembinaan

penyelenggaraan

SPIP

meliputi

penyusunan

pedoman

teknis

penyelenggaraan SPIP, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Selain itu, untuk dapat memberikan kontribusi pada penyelenggaraan tugas Pemerintah,

penyusunan

kebijakan

pengawasan

dan

pembinaan,

BPKP

juga

memperhatikan amanah yang diberikan kepada BPKP melalui berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 1. Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2008

tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 2. Instruksi Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah 2012 – 2014. 3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Inpres Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. 4. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Informasi Umum

1


Berdasarkan peraturan perundang-udangan tersebut, arah kebijakan pengawasan dan pembinaan BPKP tahun 2014 secara ringkas sebagai berikut : 1. Pengawasan terhadap prioritas pembangunan nasional dan prioritas lainnya dengan menitikberatkan kebijakan pengawasan pada enam prioritas pembangunan nasional dan satu prioritas lainnya, yaitu : a. Pengawasan terhadap reformasi birokrasi dan tata kelola b. Pengawasan terhadap pendidikan c. Pengawasan terhadap kesehatan d. Pengawasan terhadap penanggulangan kemiskinan e. Pengawasan terhadap ketahanan pangan f. Pengawasan terhadap infrastruktur g. Pengawasan terhadap bidang perekonomian 2. Pengawasan terhadap tata kelola korporasi negara

B. Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2014 Kebijakan pengawasan dan pembinaan selanjutnya menjadi dasar dalam menyusun Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T). PKP2T yang berisi berbagai jenis penugasan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP menjadi kontrak kinerja Kepala Perwakilan dengan Kepala BPKP yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin). Dokumen Tapkin berisi program, kegiatan serta target kinerja. Sampai dengan tahun 2014, realisasi jumlah output penugasan (OP) sebanyak 845 laporan atau 184,90% dari target tahun 2014. Rincian target dan realisasi output kegiatan terlihat pada Tabel 1.

Informasi Umum

2


Tabel 1. Target dan Realisasi Kegiatan Pengawasan Tahun 2014

No

Kegiatan Pengawasan

A

Assurance

1

Audit

2 3

Target Output

Realisasi

Anggaran

Lap

%

Rp (juta)

%

253

1.958.308

262

103,56

1.314.582

61,00

Evaluasi

29

290.099

94

324,14

343.112

73,45

Pemantauan

54

234.341

82

151,89

279.093 120,36

336

2.482.748

438

130,36

1.936.787

78,01

30.628

80,54

Sub Jumlah B

Consulting

1

Pendidikan Pelatihan

2

Sosialisasi

3

Pembinaan Konsultasi

dan

1

38.028

1

100,00

12

128.332

46

383,33

163.084 127,08

dan

87

764.194

319

366,67

844.224 110,47

4

Peningkatan Tata Kelola APIP

20

109.142

19

95,00

73.275

67,14

5

Kajian Pengawasan

1

16.320

22

2.200,00

2.150

13,17

Sub Jumlah

121

1.056.016

407

336,36

1.113.361 105,43

Jumlah

457

3.538.764

845

184,90

3.050.148

86,19

C. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Gubernur disamping sebagai kepala pemerintahan di wilayah Provinsi, juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah di daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dinyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan antara lain meliputi : a. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan antara instansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan;

Informasi Umum

3


b. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan; c. Koordinasi

penyelenggaraan

pemerintahan

antar

pemerintahan

daerah

kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan; d. Koordinasi dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi dalam rangka sinkronisasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD kabupaten dan kota agar mengacu pada RPJPN, RPJMN, dan RKP serta kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah; e. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota; f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari enam Pemerintah Daerah, yaitu : -

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

-

Pemerintah Kota Yogyakarta;

-

Pemerintah Kabupaten Bantul;

-

Pemerintah Kabupaten Sleman;

-

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo; dan

-

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Filosofi yang melandasi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah

Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya. Hamemayu Hayuning Bawana mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat dari pada memenuhi ambisi pribadi. Bertolak dari landasan filosofi tersebut, Visi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ingin dicapai tahun 2010 – 2014 adalah sebagai berikut : “Pemerintah Daerah yang katalistik dan masyarakat mandiri yang berbasis keunggulan daerah serta sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan beretika”. Visi tersebut akan diwujudkan melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut : a. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis, dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung.

Informasi Umum

4


b. Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera. c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis Good Governance. d. Memantapkan prasarana dan sarana dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Sejak tanggal 31 Agustus 2012, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012, Provinsi Derah Istimewa Yogyakarta ditetapkan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki keistimewaan kedudukan hukum untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan istimewa adalah wewenang tambahan tertentu selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintah daerah, meliputi : a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan wakil Gubernur; b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; c. kebudayaan; d. pertanahan; dan e. tata ruang.

D. Peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Keberadaan Perwakilan BPKP di daerah dimaksudkan untuk memberikan kontribusi nyata kepada Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan visi dan misinya melalui pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pembinaan terhadap satuan kerja K/L dan Pemerintah Daerah di wilayah tugasnya. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berperan melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada satuan kerja K/L dan satuan kerja Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menuju terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance). Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 61/K/SU/2012 tanggal 2 Februari 2012, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menerima pelimpahan 6 (enam) Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah, masuk menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Keenam Pemda tersebut yaitu Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap. Dengan terbitnya Perka BPKP ini maka wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi 12 pemda di wilayah DIY dan Jawa Tengah. Informasi Umum

5


Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan peran pengawasan dan pembinaan pada : a. Satuan Kerja pada 12 Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. b. Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah; c. Perguruan Tinggi Negeri di wilayah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah;

Daerah

Istimewa

Yogyakarta

dan

6

d. BUMD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

E. Penyajian Informasi Laporan Hasil Pengawasan ini menyajikan informasi keseluruhan kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan data eksternal dan internal hasil pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta serta mengacu pada empat dimensi (perspektif) yaitu : a. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan b. Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset c. Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih d. Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral Keempat perspektif tersebut diikhtisarkan pada gambar di bawah ini. Hasil Pengawasan : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

AKUNTABILITAS KEBENDAHARAAN UMUM NEGARA DAN PENGELOLAAN ASET

AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN

Indikator :

Penyerapan Anggaran, Optimalisasi Penerimaan Negara, Peningkatan Cost Saving (Klaim, Eskalasi Harga) dan Pengelolaan Aset Negara

AKUNTABILITAS PERWUJUDAN IKLIM BAGI KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PROGRAM LINTAS SEKTOR

Pengungkapan Kasus/Pelanggaran yang Diduga Merugikan Keuangan Negara dan Penyelenggaraan SPIP, FCP, dan GCG

3

2

Indikator :

Upaya Perbaikan Kewajaran Laporan Keuangan terhadap K/L/Pemda (Opini BPK, BPKP, dan Auditor Eksternal Lainnya)

Indikator :

Informasi Umum

1

Indikator :

4

Efisiensi, Keekonomisan, dan Efektivitas Program Lintas Sektoral, Perbaikan Kinerja Pelayanan Publik, dan Penanganan Hambatan Kelancaran Pembangunan (Debottlenecking)

6


Data internal hasil pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta adalah data yang diperoleh dari kegiatan pengawasan dan pembinaan (assurance dan consulting) yang dilakukan langsung atas satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan data eksternal adalah data yang diperoleh BPKP dari pihak ketiga, auditor eksternal, publikasi laporan keuangan oleh satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah yang bersangkutan atau sumber data lain yang sah yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran keseluruhan kualitas akuntabilitas keuangan pada satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah. Penyajian informasi kualitas akuntabilitas keuangan negara satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berasal dari berbagai sumber tersebut, dimaksudkan untuk memberikan informasi yang komprehensif dan obyektif, sehingga persepsi/simpulan yang diperoleh oleh pengguna informasi (users) tidak bias (misleading) yang disebabkan oleh faktor risiko ujipetik (sampling) pengawasan. Namun demikian, para pengguna informasi atas laporan ini dianggap memahami bahwa hasil pengawasan yang terkait dengan satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah belum tentu mewakili keseluruhan populasi untuk mengukur kualitas akuntabilitas keuangan negara pada satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Informasi Umum

7


BAB II HASIL PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA A. AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN oleh presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, menteri keuangan selaku pemegang sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan negara, para menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran, serta pertanggungjawaban APBD oleh para gubernur/bupati/walikota selaku pengelola keuangan daerah (Pasal 30, 31, dan 32 serta Penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). A.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Salah satu indikator kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah tercermin dari opini auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah. Opini BPK tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam mengukur kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan suatu Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Dari hasil audit BPK atas LKPD tahun 2013 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, lima LKPD atau 83,33% dari total enam LKPD memperoleh opini WTP. Perolehan opini WTP atas LKPD tahun 2013 menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan tahun 2012. Pada tahun 2013 terdapat lima LKPD yang memperoleh opini WTP, sedangkan pada tahun 2012 hanya empat LKPD yang memperoleh opini WTP. Perkembangan opini BPK atas LKPD Tahun 2011-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini. Tabel 2.1 Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 - 2013

No

Jumlah Pemerintah Daerah

Jenis Opini

2011

2013

2012

1.

WTP

3

50%

4

66,67%

5

83,33%

2.

WDP

3

50%

2

33,33%

1

16,67%

3.

TMP

0

0

0

0

0

0

4.

TW

0

0

0

0

0

6

100%

6

100%

6

0 100%

Jumlah

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Keterangan : WTP : Wajar Tanpa Pengecualian; WDP : Wajar Dengan Pengecualian; TMP : Tidak Memberikan Pendapat; TW : Tidak Wajar

Dilihat dari trend perkembangan opini BPK tiap pemerintah daerah, dapat disimpulkan bahwa sampai dengan tahun 2013 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul telah berhasil menjaga predikat WTP. Sedangkan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

8


Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah meningkatkan komitmen dan upayanya sehingga pada tahun 2014 berhasil memperoleh opini WTP atas LKPD tahun 2013. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini. Tabel 2.2 Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2011 – 2013

No

Nama Pemda

Opini BPK 2011

2012

2013

1.

Daerah Istimewa Yogyakarta

WTP

WTP

WTP

2.

Kota Yogyakarta

WTP

WTP

WTP

3.

Kab. Bantul

WDP

WTP

WTP

4.

Kab. Sleman

WTP

WTP

WTP

5.

Kab. Kulon Progo

WDP

WDP

WTP

6.

Kab. Gunungkidul

WDP

WDP

WDP

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK

Belum diperolehnya opini WTP dari BPK oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Pemda tersebut masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK disebabkan berbagai faktor, antara lain adanya kelemahan sistem pengendalian intern, belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib, penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan, serta kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah. Dampak belum diperolehnya opini WTP dari hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah antara lain: a. Kurangnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan investasi di daerah. b. Timbulnya persepsi publik akan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. A.2 Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemda Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta secara proaktif telah bekerja sama dengan Pemda dalam upaya mendorong menuju perolehan opini WTP. Upaya tersebut menjadi prioritas penugasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun target Pemerintah agar sampai dengan tahun 2014, yaitu 60% LKPD memperoleh opini WTP sudah dapat dicapai, namun mengingat opini WTP merupakan pintu masuk menuju tata kelola kepemerintahan yang baik, maka terhadap LKPD yang belum memperoleh

Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

9


opini WTP perlu terus didorong untuk meningkatkan upaya agar memperoleh opini WTP dari BPK. Lingkup kegiatan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah yang dilaksanakan antara lain dalam bentuk pendampingan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah, pendampingan atas reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, pendampingan penataan Barang Milik Daerah, peningkatan SDM pengelola keuangan daerah, dan peningkatan kapasitas APIP Daerah. Kegiatan pembinaan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 tampak pada Tabel 2.3. Tabel 2.3 Perkembangan Kegiatan Pembinaan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta atas Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemda Tahun 2012 – 2014 No

Kegiatan

1.

Pendampingan penyusunan laporan keuangan Pendampingan reviu laporan keuangan Penguatan penataan Barang Milik Daerah Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan peningkatan kapasitas APIP Daerah

2. 3. 4. 5.

2012

Jumlah Pemerintah Daerah 2013

2014

4

66,67%

3

50%

3

50%

3

50%

3

50%

5

87,33%

3

50%

3

50%

1

16,67%

1

16,67%

3

50%

5

87,33%

5

87,33%

3

50%

5

87,33%

Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

Masing-masing kegiatan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : A.2.1 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pemda Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2014, dari enam Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, tiga Pemerintah Daerah didampingi oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Untuk membantu Pemerintah Daerah agar dalam menyusun laporan keuangan dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan akurat, BPKP telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). Penerapan SIMDA yang berbasis teknologi informasi ini mendukung program e-government yang sedang digalakkan oleh pemerintah dan pelaksanaan e-audit oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

10


Sampai dengan tahun 2014, dua Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan secara penuh meliputi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Kabupaten Bantul. A.2.2 Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Pemda Pendampingan reviu laporan keuangan dilakukan untuk membantu Pemda dalam upaya

meningkatkan

kualitas

LKPD.

Pendampingan

reviu

dilakukan

terhadap

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota. Pada tahun 2014, pendampingan reviu dilakukan pada lima pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Bantul, dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Manfaat yang diperoleh dari pendampingan reviu adalah berupa perbaikan kualitas penatausahaan dan pengelolaan keuangan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas LKPD melalui peningkatan kompetensi para auditor APIP, perumusan strategi mencapai opini WTP, dan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK atau APIP. Meskipun tidak secara signifikan mempengaruhi kualitas laporan keuangan, terdapat beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pendampingan reviu laporan keuangan pemerintah daerah, sebagai berikut : a. Pada LKPD Kabupaten Bantul : nilai piutang – dana tim pasca panen belum disajikan karena menunggu laporan dari tim; nilai persediaan belum disajikan karena dalam proses konfirmasi; nilai aset tetap dan aset lainnya belum disajikan karena menunggu proses klarifikasi; dan perbedaan nilai hutang pembelian obat pada RSUD Panembahan Senopati. b. Pada LKPD Kota Yogyakarta : keterlambatan penyusunan laporan mutasi aset karena terbatasnya kompetensi pengelola aset. c. Pada LKPD Kabupaten Sleman : fisik aset yang tidak ditemukan belum dilakukan proses penghapusan. d. Pada LKPD Kabupaten Kulon Progo : perlu koordinasi antara Inspektorat dengan DPKAD untuk menelaah prosedur sensus BMD. e. Pada LKPD Kabupaten Gunungkidul : perlu perbaikan kartu inventaris barang sebagai dukungan atas laporan keuangan; perlu rekonsiliasi mutasi aset tetap antara pengurus barang dan penyusun laporan neraca internal SKPD. Permasalahan-permasalah

di

atas

seyogyanya

menjadi

perhatian

semua

pemerintah daerah agar tidak kembali terjadi di masa yang akan datang. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

11


A.2.3 Penguatan Penataan Barang Milik Daerah Mengingat penyebab belum diperolehnya opini WTP pada beberapa LKPD antara lain berupa kelemahan dalam pengelolaan aset Barang Milik Daerah (BMD), maka dalam melakukan pendampingan pengelolaan keuangan daerah, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta memfokuskan pada peningkatan tata kelola barang milik daerah. Dalam tahun 2014 dilakukan pendampingan dan pelatihan pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Beberapa permasalahan dalam penataan BMN/D antara lain masih kurangnya pemahaman para pengguna tentang pentingnya pengelolaan BMD; belum berjalannya mekanisme rekonsiliasi antara pengurus barang dengan bendahara pengeluaran maupun dengan Dinas terkait; perbedaan pemahaman mengenai status barang yang diperoleh dari pihak ketiga; barang inventaris yang tidak diketahui keberadaannya; barang yang tidak diketahui identitasnya, serta kurangnya komitmen para Kepala SKPD untuk segera menyelesaikan permasalahan BMD. A.2.4 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kompetensi SDM pengelola keuangan dan barang milik daerah serta penyusun laporan keuangan memegang peranan yang sangat menentukan untuk mewujudkan tata kelola penatausahaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tersusunnya laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan perhatian yang besar dalam upaya peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan dan barang milik daerah dengan melakukan sosialisasi, workshop, maupun pelatihan mengenai pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan. Dalam tahun 2014 dilakukan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan berupa

pelatihan

dan

pembekalan

mengenai

penyusunan

pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran pada Pemerintah D I Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo, penyusunan kebijakan akuntansi akrual pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, pengelolaan BMD pada Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul. Selain itu, juga menjadi narasumber terkait pengelolaan keuangan pada Diklatpim tingkat IV pada Badan Diklat DIY. Kegiatan pembinaan yang dilakukan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

12


Yogyakarta yang salah satunya ditandai dengan meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang LKPD-nya memperoleh opini WTP. A.2.5 Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Daerah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) mempunyai peran strategis dalam mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan perhatian lebih pada upaya peningkatan kapasitas APIP dengan memberikan pembinaan agar mampu berperan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kegiatan pembinaan yang dilakukan meliputi asistensi/bimtek penerapan tata kelola APIP, penerapan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada APIP serta Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) pada APIP dengan tujuan untuk mendorong peningkatan level kapabilitas APIP yang pada umumnya masih berada pada level 1 menuju level 2. Dalam tahun 2014 dilakukan kegiatan pembinaan pada Inspektorat Kabupaten Gunungkidul, Inspektorat Kabupaten Kulon Progo dan Inspektorat Kabupaten Sleman. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga mendorong terbentuknya organisasi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang di tingkat pusat telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Presidium AAIPI Nomor KEP001/AAIPI/DPN/12/2012 tentang Struktur Organisasi dan Susunan Dewan Pengurus Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Berdasarkan rapat pertemuan Forum Bersama APIP yang dilaksanakan di Wonosari, Kabupaten Gunungkidul telah disusun konsep struktur organisasi dan kepengurusan AAIPI wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. A.3

Upaya Peningkatan Kualitas Kementerian/Lembaga (K/L)

Laporan

Keuangan

Satuan

Kerja

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga disusun berdasarkan informasi laporan keuangan unit akuntansi atau satuan kerja yang berada di bawahnya. Dengan demikian, kualitas opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan yang disusun oleh unit akuntansi atau satuan kerja tersebut. Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 98 satuan kerja yang merupakan unit akuntansi di bawah Kementerian/Lembaga. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

13


Dalam upaya peningkatan kualitas opini LKKL, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap satuan-satuan kerja K/L di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan dan pendampingan reviu laporan keuangan. Selama tahun 2014, pendampingan penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2013 dilakukan pada satker di lingkungan Satker Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, Satker Direktorat Jendral Cipta Karya Daerah Istimewa Yogyakarta, Satker Direktorat Jendral Bina Marga Daerah Istimewa Yogyakarta, Satker Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta,

Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta,

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Besar Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular Yogyakarta, RSUP Dr Sardjito, Politeknik Kesehatan Yogyakarta, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dan Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara umum tidak dijumpai permasalahan yang signifikan dalam penyusunan laporan keuangan satker K/L. A.4 Kualitas Laporan Keuangan Proyek PHLN BPKP ditunjuk oleh negara donor atau lembaga pemberi pinjaman untuk melakukan audit keuangan atas laporan keuangan proyek yang dibiayai pinjaman/hibah luar negeri sebagai dukungan untuk memberikan pendapat (opini) atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Pada tingkat Perwakilan, audit keuangan tersebut bersifat audit dukungan terhadap audit keuangan yang dilakukan oleh BPKP dengan memberikan simpulan kewajaran. Sedangkan pemberian opini dilakukan oleh BPKP Pusat. Dari hasil audit Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta atas 25 laporan keuangan yang dibiayai pinjaman/hibah luar negeri Tahun 2013 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, seluruhnya memperoleh simpulan wajar. A.5 Kualitas Laporan Keuangan BUMN/D Kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan dapat dilihat dari kewajaran penyajian informasi keuangan pada laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D). Hasil audit oleh auditor eksternal atas laporan keuangan BUMN/D menjadi salah satu faktor penting dalam mengukur good corporate governance BUMN/D. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

14


Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat dua BUMN yang kantor pusatnya berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) dan PT. Primissima (Persero). Laporan keuangan BUMN tersebut diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini WTP selama tiga tahun terakhir. Dari 16 BUMD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang laporan keuangannya telah diaudit oleh auditor eksternal sebanyak 15 BUMD

seluruhnya

atau 100%

memperoleh opini WTP. Perkembangan opini auditor eksternal atas Laporan Keuangan BUMD tahun 2011-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.4. Tabel 2.4 Perkembangan Opini Auditor Eksternal atas Laporan Keuangan BUMD di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011– 2013 Jumlah BUMD Jenis Opini 2013 2011 2012

No 1.

WTP

15

100%

14

100%

15

100,00%

2.

WDP

0

0

0

0

0

0

3.

TMP

0

0

0

0

0

0

4.

TW

0

0

0

0

0

15

100%

14

100%

15

0 100%

Jumlah Sumber

: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik

A.6 Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan BUMN/D Peningkatan kualitas pengelolaan BUMN/D serta pelaporan keuangannya menjadi perhatian utama BPKP dengan mendorong terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik. Kontribusi BPKP terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan BUMN/D berupa kegiatan peningkatan tata kelola dan akuntansi BUMN/D sebagaimana terlihat pada tabel berikut: Tabel 2.5 Kegiatan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan BUMN/D di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 No

Kegiatan

Jumlah (Keg)

1.

Pendampingan Implementasi Program Billing System

1

2.

Pendampingan Monev SIA Sub Menu Persediaan

5

3.

Pendampingan Verifikasi Piutang, Persediaan, Inventaris Kantor, dan Aset Tetap pada Laporan Keuangan

1

Jumlah

7

Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP DIY Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

15


Pendampingan Implementasi Program Billing System dilaksanakan pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta. Monev dan up grade SIA PDAM dilaksanakan pada PDAM Kabupaten Sleman, PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul dan PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan Pendampingan Verifikasi Piutang, Persediaan, Inventaris Kantor, dan Aset Tetap pada Laporan Keuangan dilaksanakan pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta. Kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan pada BUMD tersebut terutama adalah kurangnya kapasitas SDM. A.7 Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan BLUD Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan bentuk pengelolaan keuangan pada unit pelayanan teknis pada Pemerintah Daerah. Keleluasaan pengelolaan keuangan menjadi motivasi Pemerintah Daerah dalam pembentukan BLUD. BPKP berkontribusi dalam peningkatan kapasitas SDM dalam menyusun Laporan Keuangan serta kualitas pelaporan keuangan BLUD. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan kualitas pelaporan keuangan selama tahun 2014 terlihat dalam tabel berikut: Tabel 2.6 Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kualitas Pelaporan Keuangan BLUD Tahun 2014 No

Kegiatan

Jumlah (Keg)

1.

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BLUD

1

2.

Pendampingan Implementasi SIA BLUD pada UPT Dinas Kesehatan

7

Jumlah

8

Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP DIY

Untuk membantu meningkatkan tingkat akurasi dan efisiensi dalam pengolahan transaksi pada BLUD, BPKP telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) BLUD. Kabupaten Sleman menjadi pemda pertama di seluruh Indonesia yang telah menerapkan aplikasi SIA BLUD yang dikembangkan oleh BPKP pada tahun 2014. Kegiatan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan BLUD dan pendampingan implementasi SIA BLUD dilaksanakan pada 27 UPT di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Permasalahan yang dijumpai dalam peningkatan kapasitas SDM dan kualitas pelaporan keuangan BLUD terutama terkait dengan penggunaan SIA BLUD dalam penyusunan Laporan Keuangan masih dalam tahap awal dan pengelola aplikasi masih tergantung kepada satu tenaga akuntansi dimasing-masing UPT sehingga masih diperlukan pendampingan dari BPKP. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

16


A.8 Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD Evaluasi penyusunan dan penetapan APBD diprioritaskan pada Pemerintah Daerah yang mengalami keterlambatan dalam penyusunan dan penetapan APBD. Hasil evaluasi selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya fluktuasi dalam kualitas penyusunan dan penetapan APBD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 2012 proses penyusunan dan penetapan seluruh APBD dilaksanakan tepat waktu, namun tahun 2013 satu APBD yaitu APBD Kabupaten Gunungkidul proses penyusunan dan penetapannya mengalami keterlambatan. Pada tahun 2014 satu APBD yaitu APBD Kota Yogyakarta proses penetapannya mengalami keterlambatan. Permasalahan yang menjadi penyebab keterlambatan pada APBD Kota Yogyakarta adalah lamanya waktu untuk memperoleh persetujuan bersama DPRD. A.9 Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Daerah Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah tercermin dari hasil evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil penilaian menunjukkan bahwa SAKIP Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 memperoleh nilai sangat baik dengan level A. Nilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat digambarkan dalam Tabel 2.7. berikut: Tabel 2.7 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 No

Inspektorat

Level

Keterangan

1.

Daerah Istimewa Yogyakarta

A

Sangat Baik

2.

Kota Yogyakarta

B

Baik

3.

Kab. Bantul

B

Baik

4.

Kab. Sleman

B

Baik

5.

Kab. Kulon Progo

B

Baik

6.

Kab. Gunungkidul

CC

Cukup

Sumber data : Bagian Organisasi masing-masing Pemerintah Daerah


17


A.10 Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Daerah Dalam mendorong peningkatan kualitas AKIP Pemda, pada tahun 2014 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan pendampingan penyusunan LAKIP tahun 2013 di Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Bantul. Selain itu dilakukan reviu atas LAKIP tahun 2013 Pemerintah Kota Yogyakarta. Permasalahan dalam penyelenggaraan AKIP adalah pemahaman yang keliru mengenai konsep penilaian dalam evaluasi LAKIP, yaitu evaluasi LAKIP dipahami terbatas pada penilaian kualitas pelaporannya saja padahal mencakup evaluasi Sistem AKIP secara keseluruhan. Hal-hal yang perlu peningkatan dalam penyusunan LAKIP di masa mendatang antara lain masih terdapat sasaran yang belum sepenuhnya berorientasi hasil, rumusan indikator kinerja sasaran belum sepenuhnya memenuhi indikator yang baik, Indikator Kinerja Utama (IKU) belum mengacu pada Permen PAN Nomor PER/20M.PAN/11/2008, IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan pengukuran kinerja, penetapan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mengarahkan dan menilai keberhasilan unit kerja, belum tersedia sistem/mekanisme pengumpulan data kinerja, dan LAKIP

belum dimanfaatkan untuk perbaikan

perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan. A.11 Kualitas Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Penilaian

Kinerja

Pelayanan

Publik

Pemerintah

Daerah

dilakukan

oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) yang dibantu oleh BPKP. Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Publik tahun 2013 menunjukkan bahwa dua pemerintah daerah mendapatkan nilai kumulatif tertinggi yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta dengan kategori AA dan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan kategori A, tiga pemerintah daerah lainnya mendapatkan nilai dengan kategori B. Penilaian dilakukan terhadap tiga SKPD yang melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pendidikan, perizinan dan RSUD. Rincian lebih lanjut hasil penilaian kinerja pelayanan publik tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 2.8.


18

LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2014 Tabel 2.8 Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Publik di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Hasil Penilaian Pemda Kategori Nilai

No 1.

Kota Yogyakarta

978

AA

2.

Kab. Sleman

835

A

3.

Kab. Bantul

637

B

4.

Kab. Kulon Progo

536

B

5.

Kab. Gunungkidul

493

B

Sumber : Hasil Penilaian Panitia Penentu Akhir KemenPAN dan RB

Penilaian

Pelayanan

Publik

Pemerintah

Daerah

yang

dilaksanakan

oleh

Ombudsmen RI Perwakilan DIY terhadap SKPD yang sama yaitu SKPD yang melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang perizinan dan RSUD juga menyimpulkan hasil penilaian yang tinggi. Namun demikian, penilaian terhadap SKPD lainnya yang disurvei menunjukkan hasil penilaian sedang dan rendah. Rincian lebih lanjut hasil penilaian pelayanan publik tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 2.9.

No

Tabel 2.9 Hasil Penilaian Tingkat Kepatuhan SKPD Tahun 2013 Hasil Penilaian Jumlah SKPD Pemda Disurvei Tinggi Sedang

Rendah

1.

D I Yogyakarta

13

1

9

3

2.

Kota Yogyakarta

14

2

6

6

Sumber : Laporan Kepatuhan dalam Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 Ombudsmen RI Perwakilan DIY Keterangan : Rendah : skor 0-500; Sedang : skor 501-800; Tinggi : skor 801-1000

A.12 Upaya Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Peningkatan kinerja pelayanan publik pemerintah daerah juga menjadi fokus perhatian Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Pada tahun 2014, upaya yang dilaksanakan menitikberatkan pada perbaikan sistem

pengendalian

dalam

pelayanan

publik

dengan

melakukan

diklat

penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Yogyakarta, bimbingan teknis penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SKPD pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, bimbingan teknis penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Hal-hal yang perlu diupayakan untuk perbaikan pelayanan publik dimasa yang akan datang antara lain sosialisasi penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

19


tentang Pelayanan Publik diperluas sampai dengan unit-unit penyelenggara layanan, melengkapi kebijakan dan aturan terkait dalam penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pemahaman penerapan standar pelayanan mengenai alur, prosedur, waktu, tarif dan informasi pelayanan, serta peningkatan kualifikasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).


20


B. AKUNTABILITAS KEBENDAHARAAN UMUM NEGARA DAN PENGELOLAAN ASET Berdasarkan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Perbendaharaan Negara di Indonesia menganut asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialitas

serta

mendorong

profesionalitas

dan

menjamin

keterbukaan

dan

akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. Kegiatan BUN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Konsolidasi Bendahara Umum Negara (BUN), meliputi pengelolaan : 1) kas; 2) utang dan hibah; 3) investasi pemerintah; 4) penerusan pinjaman; 5) transfer ke daerah; 6) belanja subsidi dan belanja lain-lain; 7) transaksi khusus; 8) badan lainnya oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Pengawasan

atas

akuntabilitas

kegiatan

kebendaharaan

umum

negara

dilaksanakan berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 49 (2) huruf b PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pengawasan meliputi audit, evaluasi, monitoring, pemetaan, dan sebagainya yang menghasilkan koreksi penerimaan negara/daerah dan koreksi atas pengeluaran (belanja) negara/daerah serta rekomendasi kebijakan lainnya. Sedangkan pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum daerah dilakukan atas dasar permintaan dari pimpinan daerah dan/atau pejabat pengelola keuangan daerah serta pejabat lain yang berwenang. Dalam tahun 2014, kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas kebendaharaan umum negara/daerah terhadap Pemda dan satuan-satuan kerja K/L di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran, Penghematan Pengeluaran Keuangan Negara/Daerah, serta Pendampingan Pengelolaan Aset. Perkembangan kegiatan tersebut tampak pada Tabel 2.10 di bawah ini.

Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset

21


Tabel 2.10 Perkembangan Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara/Daerah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012, 2013, dan 2014 Output No Kegiatan 1 2

Evaluasi Penyerapan Anggaran Penghematan pengeluaran keuangan Negara/Daerah -

Audit keuangan

2012

2013

2014

-

57 laporan

56 laporan

36 laporan

22 laporan

25 laporan

34 laporan 59 laporan 89 laporan - Audit operasional/kinerja/klaim Pendampingan pengelolaan asset/BMD & Peningkatan Kapasitas pengelola 5 laporan 24 laporan 3 laporan aset/BMD Jumlah 77 laporan 162 laporan 173 laporan Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta 3

Penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut : B.1 Evaluasi Penyerapan Anggaran Sesuai amanat Presiden RI dalam instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, BPKP ditugaskan untuk melakukan evaluasi penyerapan anggaran K/L dan Pemda. Tujuan evaluasi adalah mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya serapan anggaran K/L dan pemda serta memberikan rekomendasi yang mendorong perbaikan sistem dan praktik pengelolaan dan penyelenggaraan anggaran. Hal tersebut dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan secara optimal guna kelancaran pelayanan publik. Selama tahun 2014 Perwakilan BPKP DIY melakukan evaluasi penyerapan anggaran secara uji petik pada dua Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan 51 DIPA APBN. Evaluasi dilakukan atas penyerapan anggaran tahun 2014 (periode 1 Januari 2013 s.d. 30 Juni 2014). Total anggaran belanja kedua pemda tersebut berdasarkan APBD Tahun 2014 sebesar

Rp4.375.624.245.956,49

sedangkan

realisasi

belanja

sebesar

Rp1.247.995.491.976,94 atau 28,52% dari total anggaran. Dari total penyerapan belanja tersebut, penyerapan belanja barang dan jasa sebesar Rp277.578.666.571,94 atau 22,24% dari alokasi anggarannya sebesar Rp1.248.162.951.654,00. Penyerapan belanja modal sebesar Rp138.741.015.100,00 atau 20,03% dari anggarannya sebesar Rp692.703.812.458,00. Penyerapan belanja hibah sebesar Rp201.063.738.800,00 atau 38,49 % dari anggarannya sebesar Rp522.385.177.265,00. Dan belanja bantuan sosial belum terserap dari anggarannya sebesar Rp24.574.957.250,00. Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset

22


Total anggaran belanja Tahun 2014 atas 51 DIPA APBN yang diuji petik sebesar Rp4.954.659.245.000,00 sedangkan realisasi belanja semester I Tahun 2014 sebesar Rp656.262.525.271,00 atau 13,25% dari total anggaran. Dari total penyerapan belanja tersebut, penyerapan belanja barang dan jasa sebesar Rp486.371.131.503,00 atau 18,69% dari alokasi anggarannya sebesar Rp2.601.746.815.000,00. Penyerapan belanja modal

sebesar

Rp153.830.623.868,00

Rp2.166.857.520.000,00.

Penyerapan

atau

7,10%

belanja

dari

anggarannya

bantuan

sosial

sebesar sebesar

Rp16.060.769.900,00 atau 8,63% dari anggarannya sebesar Rp186.054.910.000,00. Beberapa kendala yang dijumpai dalam penyerapan anggaran antara lain sebagai berikut : a. Revisi DIPA terlambat. b. Kegiatan yang bersumber dari PNBP belum dapat dilaksanakan karena ketentuan maksimum pencairan PNBP c. Adanya perubahan review design d. Pengadaan tanah terkendala Ijin Penetapan Lokasi (IPL) e. Untuk kegiatan Bansos, penetapan calon penerima bantuan terlambat f. Plafon harga satuan dalam DPA SKPD lebih rendah dari harga di pasar, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan g. Rekanan/pihak ketiga telah memulai pelaksanaan pekerjaan tanpa mengambil uang muka. h. Adanya efisiensi kegiatan. i. PPTK terlambat mengajukan pertanggungjawaban kegiatan kepada bendahara pengeluaran/bendahara SKPD j. Adanya tender ulang . k. Belanja hibah dalam bentuk uang belum direalisasikan karena adanya himbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-14/01-15/01/2014 tanggal 6 Januari 2014 perihal Himbauan terkait Dana Bansos dan Hibah APBD. Proses pencairan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilihan Presiden tanggal 9 Juli 2014 untuk menghindari konflik kepentingan. B.2 Penghematan Pengeluaran Keuangan Negara Penghematan pengeluaran negara/daerah dihasilkan dari koreksi atas belanja negara/daerah, antara lain dari hasil kegiatan audit keuangan dan audit kinerja atas proyek-proyek

berbantuan

luar

negeri

(PHLN),

audit

klaim

atas

pengadaan

barang/jasa, audit klaim atas tagihan dana jamkesmas, verifikasi atas tunjangan profesi guru, monev DAK dan audit penyesuaian harga. Temuan hasil audit yang Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset

23


berpotensi merugikan keuangan negara dan kewajiban penyetoran kepada negara serta koreksi atas pengeluaran keuangan negara sebanyak 82 kejadian dengan nilai sebesar Rp4.223.131.241,98 dengan rincian sebagaimana pada tabel 2.11 di bawah ini. Tabel 2.11 Hasil Audit Keuangan/Kinerja/Operasional/Klaim Tahun 2014

No

Uraian Kegiatan

Kejadian

1

Audit Keuangan

8

2

Audit Operasional /Kinerja/Klaim/ /Monev.

74

Jumlah

82

Keterangan

Nilai (Rp) 9.436.500,00 Audit

keuangan proyekproyek berbantuan luar negeri dan hibah (PHLN),

4.213.694.741,98 Audit Tunjangan Profesi Guru PNSD DIY Tahun 2013, audit Tunjangan Profesi Guru Agama, Audit Tagihan Jamkesmas dan Jampersal, Audit Operasional Dana Dekon Kementerian Sosial, Monitoring dan Evaluasi DAK Bidang Pendidikan (Kab Kulon Progo dan Gunungkidul) dan Audit Kinerja PPIP dan P4ISDA, Audit Penyesuaian Harga Fly Over Jombor

4.223.131.241,98


Audit keuangan yang dilakukan terhadap

proyek berbantuan luar negari dan

hibah (PHLN) di wilayah DIY yang dilaksanakan Tahun 2014 sebanyak 25 kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.12.

No 1 2

3 4 5 6

Tabel 2.12 Hasil Audit Keuangan/Operasional/Klaim Tahun 2014 Jumlah Uraian Kegiatan Kejadian Kegiatan

Nilai (Rp)

Health Proffesional Education Quality Project (IBRD) Better Education Tthrough Reformed Management & Universal Teacher Upgrading (BERMUTU) Dam Operational Improvement Project and Safety Project (DOISP) PNPM Mandiri Perkotaan

3

0

-

1

-

-

1

1

-

4

1

-

Program Pendidikan dan pengembangan Anak usia Dini (PPAUD) Water Resources and Irrigation Sector Management Project Phase 2 (WISMP-2)

1

-

-

10

4

9.436.500,00


24


7

PNPM Mandiri Perdesaan

4

8

Community Based Settlement Rehabilitation ang Reconstruction Project (CSRRP) Jumlah

1 25

2

-

8

9.436.500,00


Audit Kinerja terhadap program-program Pemerintah yang dilaksanakan Tahun 2014 sebanyak enam kegiatan yaitu audit atas Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dan beberapa Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Irigasi Kecil (P4ISDA-IK). Audit operasional/klaim/monev meliputi audit Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2013, Audit Tunggakan Tunjangan Profesi Guru Agama Tahun 2010 s.d. 2013, Audit Klaim Dana Jamkesmas sampai dengan 31 Desember 2013, Audit Klaim Dana Pelayanan Dasar Jamkesmas dan Jampersal Tahun 2013, Audit Penyesuaian Harga Paket Fly Over Jembatan Jombor dan Monitoring dan Evaluasi DAK Bidang Pendidikan. Rincian kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.13. Tabel 2.13 Hasil Audit Operasional/Klaim Tahun 2014 Jumlah Uraian Kegiatan Laporan

No 1

2

3 4 5 6

8

Nilai (Rp)

Audit Tunjangan Profesi Guru PNSD -

Temuan audit

-

Koreksi audit

4

2

25.963.930,00

4

2.485.095.740,00

5

201.589.025,00

3

500.222.100,00

46 5

37 5

773.928.125,98 152.212,00

3

1

4.536.000,00

5

0

0,00

1

1

22.249.800,00

1 18 89

1 15 74

172.932.000,00 27.025.809,00

Audit Tunjangan Profesi Guru Agama -

Temuan audit

-

Koreksi audit

Klaim Dana Jamkesmas Klaim Dana Pelayanan dasar Jamkesmas dan Jampersal Audit Operasional Dana Dekonsentrasi Kementerian Sosial

6

Audit Kinerja -

7

Kejadian

PPIP

- P4ISDA Audit Penyesuaian Harga Monitoring dan Evaluasi DAK Pendidikan Jumlah

4.213.694.741,98



25


B.3 Pendampingan Pengelolaan Aset Negara (BMN/BMD) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Aset Negara/Daerah menjadi perhatian Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan kendala yang dihadapi oleh mitra kerja, terutama Pemerintah Daerah dalam perolehan opini WTP dari BPK yang disebabkan oleh pengelolaan aset yang belum memadai. Sementara itu, pada BUMN/D manajemen aset yang baik diperlukan guna meningkatkan efektitas dan efesiensi kegiatan operasional perusahaan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja BUMN/D sebagai pendorong pengembangan perekonomian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam tahun 2014 dilakukan pendampingan pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Beberapa permasalahan dalam penataan BMN/D antara lain masih kurangnya pemahaman para pengguna tentang pentingnya pengelola BMD; belum berjalannya mekanisme rekonsiliasi antara pengurus barang dengan bendahara pengeluaran maupun dengan Dinas terkait; perbedaan pemahaman mengenai status barang yang diperoleh dari pihak ketiga; barang inventaris yang tidak diketahui keberadaannya; barang yang tidak diketahui identitasnya, serta kurangnya komitmen para Kepala SKPD untuk segera menyelesaikan permasalahan BMD.


26


C. AKUNTABILITAS PERWUJUDAN IKLIM BAGI KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH Kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan

yang

bersih,

demokratis,

dan

efektif

sesuai

dengan

cita-cita

terbentuknya suatu masyarakat madani, dan hal ini terkait dengan kontribusi, pemberdayaan, dan keseimbangan peran antara tiga subyeknya (pemerintah, dunia usaha/swasta, dan masyarakat) maupun keseimbangan antara tiga kepentingan (politik, sosial, dan ekonomi). Kepemerintahan yang baik dan bersih juga mensyaratkan adanya pengaturan kelembagaan serta kompetensi birokrasi sebagai pelaksana kebijakan politik/publik atau sebagai perangkat otoritas atas peran-peran negara dalam menjalankan amanat yang diembannya. C.1. Kualitas Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih Perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dari beberapa indikator hasil survei oleh lembaga independen. Hasil Survei Integritas Sektor Publik Tahun 2013 oleh KPK, Kota Yogyakarta mendapatkan skor 7,28 dan menempati peringkat 10 nasional dari 60 pemerintah kota yang disurvei. Survei Integritas Sektor Publik dilakukan dalam rangka memberikan penilaian terhadap integritas layanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah kepada masyarakat. Hasil penilaian merupakan cerminan bagaimana masyarakat sebagai pengguna layanan memberikan penilaian yang didasarkan pada pengalaman pengguna layanan dalam mengurus layanan di lembaga tersebut. Sedangkan hasil Survei Integritas Pelayanan Publik Tahun 2013 oleh KPK, Kota Yogyakarta menduduki peringkat 3 dengan nilai integritas 5,89. Skor yang dicapai Kota Yogyakarta tersebut tergolong menduduki peringkat atas. Kota Yogyakarta juga mendapatkan skor tertinggi dalam Survei Persepsi Masyarakat (SPM) terhadap Integritas Pemilu Tahun 2014 yang dilakukan oleh KPK. Survei tersebut bertujuan untuk memperlihatkan gambaran tingkat pemahaman, sikap dan kecenderungan perilaku masyarakat terhadap integritas pemilih, penyelenggara dan peserta pemilu, serta membantu kinerja KPK dalam upaya mewujudkan sistem politik yang berintegritas sebagai salah satu butir penting strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Pada tahun 2012 Pemerintah D.I. Yogyakarta mendapat peringkat tertinggi indeks tata kelola pemerintahan Indonesia atau Indonesia Governance Index (IGI) yang Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Pemerintahan yang Baik dan Bersih

27


dikeluarkan oleh lembaga nirlaba The Partnership for Governance Reform in Indonesia. IGI merupakan alat untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah, khususnya terhadap empat sektor pemerintahan yaitu sektor pemerintah (legislatif dan eksekutif), birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi berdasarkan beberapa kriteria data yang obyektif dan terukur. Hasil dari IGI menyajikan (1) Profil kinerja tata kelola pemerintahan di masing-masing provinsi, (2) Peringkat secara keseluruhan dari semua provinsi, (3) Peringkat provinsi berdasarkan tata kelola, dan (4) Data-data komprehensif terkait dengan isu-isu tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berdasarkan hasil survei integritas tersebut, maka KPK menetapkan Yogyakarta sebagai tempat pilot project program pencegahan korupsi berbasis keluarga. Pada program pencegahan korupsi berbasis keluarga, setiap keluarga diedukasi untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan dalam keluarga. Tujuan utama program adalah menjadikan keluarga sebagai tempat mengembangkan budaya anti korupsi. KPK memilih Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Yogyakarta menjadi piloting atau wilayah percontohan pembangunan sosial dan program pencegahan korupsi dengan pendekatan Pembangunan Integritas Berbasis Keluarga. Prenggan dipilih menjadi tempat uji coba proyek karena dinilai mewakili kultur Yogyakarta yang masih kental dengan nilai-nilai kearifan lokal, seperti kejujuran, kesederhanaan, dan keberanian. Capaian-capaian tersebut merupakan cerminan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan

dan

jajaran

Pemerintah

Daerah

untuk

mewujudkan

iklim

bagi

kepemerintahan yang baik dan bersih. Capaian tersebut hendaknya juga harus menjadi pemacu semangat bagi Pemda lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjadi pendorong terwujudnya iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih. APIP yang berperan secara efektif mampu memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Untuk dapat menyelenggaraan tugas tersebut, APIP harus memiliki kapabilitas yang memadai, baik dari aspek kelembagaan, proses bisnis/tata kelola pengawasan, Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Pemerintahan yang Baik dan Bersih

28


maupun SDM. Kapabilitas APIP dapat diukur dengan menggunakan pendekatan Internal Audit Capability Model (IA-CM). Konsep IA-CM memberikan arahan bahwa suatu unit audit internal dapat berada pada suatu level tertentu jika seluruh persyaratan pada level tersebut terpenuhi. Tingkatan atau level mulai dari 1 sampai dengan 5. APIP yang berada pada level 1 (initial) belum mampu memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi. APIP pada level 2 (infrastructure) mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya kotupsi. APIP pada level 3 (integrated) mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. APIP pada level 4 (managed) mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. APIP pada level 5 (optimazing) mampu berperan menjadi agen perubahan. Level kapasitas APIP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat digambarkan dalam Tabel 2.14 berikut. Tabel 2.14 Perkembangan Level Kapabilitas APIP Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 - 2014

No

Inspektorat

2014

2013 Level

Keterangan

Level

Keterangan

2

Infrastructure

2

Infrastructure

2. 3. 4.

Daerah Istimewa Yogyakarta Kota Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Sleman

2 1 1

Infrastructure Initial Initial

2 2 2

5. 6.

Kab. Kulon Progo Kab. Gunungkidul

2 1

Infrastructure Initial

2 2

Infrastructure Infrastructure Infrastructure dengan Catatan Perbaikan (DCP) Infrastructure Infrastructure dengan Catatan Perbaikan (DCP)

1.

Sumber : Pusbin JFA BPKP

C.2.

Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kepemerintahan yang Baik dan Bersih

Perwujudan

Iklim

Bagi

Pengawasan yang dilakukan oleh BPKP terhadap akuntabilitas pewujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih dilaksanakan melalui: (i) strategi preventif; (ii) strategi pre-emtif/edukatif; dan (iii) strategi represif.

Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Pemerintahan yang Baik dan Bersih

29


Strategi preventif merupakan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan cara mencegah dan menanggulangi, menangkal serta dapat dengan mudah untuk mendeteksi kejadian fraud/korupsi melalui serangkaian upaya kegiatan menurut pendekatan preventif. Strategi pre-emtif/ edukatif merupakan strategi yang bertujuan untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam memerangi korupsi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing sehingga masyarakat mengetahui, memahami, dan peduli terhadap tindakan penyimpangan yang mengarah pada perbuatan korupsi. Strategi represif/investigatif dilakukan untuk mendeteksi kejadian korupsi atau dilakukan setelah tindakan korupsi terjadi. C.2.1. Pencegahan KKN Melalui Upaya Preventif Selama tahun 2014, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penerapan strategi preventif pada Pemerintah Daerah dan berbagai satuan kerja Kementerian/Lembaga meliputi penguatan SPIP, pengembangan FCP, pemberian layanan konsultansi pengadaan barang dan jasa, serta koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, peningkatan tata kelola BUMN/D/BLUD, evaluasi BUMN Bersih, audit kinerja BUMN/BLUD, serta kajian peraturan dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 2.15 berikut.

No 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tabel 2.15 Kegiatan Penerapan Strategi Preventif terhadap KKN di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Pemda/ Kegiatan BUMN/D/BLUD

Satker K/L

Penguatan SPIP pada K/L dan Pemda Sosialisasi/Workshop 5 6 Pendampingan/Bimtek 3 3 Perbaikan penerapan SPIP 3 Pengembangan Fraud Control Plan 8 1 Layanan konsultansi pengadaan barang dan 2 jasa Koordinasi dan Supervisi Pencegahan 3 Korupsi Peningkatan tata kelola BUMN/BUMD/BLUD 19 Kajian peraturan 1 Evaluasi BUMN bersih 2 Audit Kinerja BUMD dan Evaluasi Kinerja 6 BLUD Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

Total

11 6 3 9 2 3 19 1 2 6

C.2.1.1 Penguatan SPIP pada Pemda dan Satker K/L Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan

secara sistematis. Dengan menerapkan Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) dapat diperoleh keyakinan yang memadai bahwa suatu instansi Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Pemerintahan yang Baik dan Bersih

30


pemerintah telah membekali dirinya dengan sistem yang memberikan peringatan dini terhadap terjadinya penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, BPKP melaksanakan amanah sebagai pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pelaksanaan pembinaan dalam tahun 2014 merupakan kelanjutan dari tahapan implementasi SPIP dan monitoring perbaikan atas kelemahan SPIP. Kegiatan pembinaan yang telah dilakukan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi sosialisasi, workshop, diklat, bimbingan dan konsultansi, serta perbaikan penerapan SPIP berupa penilaian maturitas dan pembekalan mengenai evaluasi SPIP. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan pemahaman dan membangun komitmen penyelenggaraan SPIP kepada seluruh Pemerintah Daerah dan Satker Kementerian/Lembaga (K/L) melalui sosialisasi, workshop, dan diklat SPIP. Pada tahun 2014. Sebagai hasil upaya pemahaman tersebut telah diterbitkan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang penyelenggaraan SPIP dan telah dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah se-Daerah Istimewa Yogyakarta dan K/L. Bimbingan dan konsultansi diarahkan pada pemetaan (Diagnostic Assessment) kondisi dan pembangunan infrastruktur Sistem Pengendalian Intern. Dari bimbingan dan konsultansi tersebut telah berhasil mengidentifikasi permasalahan penerapan SPIP dan area perbaikan (area of improvement) pada keenam pemerintah daerah. Bimbingan dan konsultansi tersebut telah berhasil mendorong pemerintah daerah menyiapkan rencana aksi penerapan SPIP sesuai dengan tahapan dan kebutuhan. Sebagai wujud komitmen pimpinan daerah dalam menyelenggarakan SPIP, seluruh pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerbitkan peraturan

kepala

daerah

tentang

implementasi

SPIP

dan

penetapan

satgas

penyelenggaraan SPIP di lingkungan pemerintah daerah masing-masing, sebagaimana telah kami sampaikan pada Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2013.


31


Perkembangan penyelenggaraan SPIP oleh Pemerintah Daerah disajikan pada Tabel 2.16 berikut.

No A. 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 5. B. 1. 2. 3. C. 1.

Tabel 2.16 Perkembangan Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan Tahun 2014 Jumlah Pemda Uraian Tahapan Penyelenggaraan SPIP 2013 2014 Tahap Persiapan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang 6 6 implementasi SPIP Pembentukan Satgas Penyelengaraan SPIP 6 6 Penyusunan Juklak SPIP 2 6 Pemahaman (knowing) tentang SPIP Sosialisasi, Desiminasi, Bimtek 6 6 Diklat 6 6 Pemetaan (Diagnostic Assessment) 5 5 Tahap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur (norming) 2 6 Internalisasi (forming) 2 2 Pengembangan berkelanjutan (performing) Tahap Pelaporan Laporan Penyelenggaran SPIP 2 2


Dibandingkan dengan penyelenggaraan SPIP pada tahun 2013, terdapat perkembangan berupa pembangunan infrastruktur sub unsur SPIP yang sebelumnya dilaksanakan pada dua pemerintah daerah, pada tahun 2014 dilaksanakan oleh enam pemerintah daerah. Pemerintah daerah telah cukup memadai dalam tahap persiapan implementasi SPIP, namun tahap pelaksanaan implementasi SPIP baru dilakukan pada pembangunan infrastruktur

sedangkan

internalisasi

dan

pengembangan

berkelanjutan

belum

sepenuhnya dilaksanakan. Demikian juga pada tahap pelaporan baru dua pemerintah daerah yang membuat laporan penyelenggaraan SPIP. Sedangkan perkembangan penyelenggaraan SPIP sampai dengan tahun 2014 pada satker Kementerian/Lembaga disajikan pada Tabel 2.17 berikut. Tabel 2.17 Perkembangan Penyelenggaraan SPIP pada satker K/L Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan tahun 2014 No A. 1 2 3 4

Uraian Tahapan Penyelenggaraan SPIP Tahap Persiapan Pembentukan Satgas Penyelenggaraan SPIP Penyusunan Juklak SPIP Pemahaman (knowing) tentang SPIP Sosialisasi, Desiminasi, Bimtek


Jumlah KL 2013

2014

10

13

13

16

32


5 6 B. 1 2 3 C 1

Diklat 44 44 Pemetaan (Diagnostic Assessment) 3 6 Tahap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur (norming) 3 6 Internalisasi (forming) 3 6 Pengembangan berkelanjutan (performing) Tahap Pelaporan Laporan Penyelenggaraan SPIP Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

Pembangunan infrastruktur dan internalisasi SPIP telah dilaksanakan pada enam satker yaitu Balai POM, Perwakilan BKKBN DIY, Balai Besar Kerajinan Batik Yogyakarta, Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Yogyakarta, Kantor Wilayah Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dan RSUP Dr.Sardjito. C.2.1.2 Pendampingan Pengembangan Sistem Pencegahan KKN berupa Fraud Control Plan Sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi

Kementerian/Lembaga

dan

Tahun Pemda

2014,

Presiden

untuk

menginstruksikan

menyusun

aksi

kepada

pencegahan

dan

pemberantasan korupsi Tahun 2014 dengan berpedoman pada visi dan misi serta fokus kegiatan Prioritas Jangka Menengah Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2012-2014 dan disesuaikan dengan situasi serta kondisi masing-masing Kementerian/Lembaga

dan

Pemerintah

Daerah.

BPKP

merupakan

lembaga

penanggungjawab aksi pelaksanaan strategi anti korupsi melalui implementasi Fraud Control Plan pada instansi pemerintah dan badan usaha milik pemerintah. Fraud Control Plan merupakan metode pengendalian yang dirancang secara spesifik, teratur dan terukur oleh suatu organisasi untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. Untuk mendorong terciptanya sistem pengendalian intern yang baik, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berperan aktif dalam pendampingan pengembangan Fraud Control Plan dengan tujuan supaya instansi pemerintah dapat mencegah dan menangkal kejadian korupsi melalui serangkaian upaya kegiatan dengan pendekatan preventif, mendeteksi, mengungkapkan fakta kejadian korupsi dan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan kepedulian individu di dalam dan di luar organisasi untuk ikut memerangi korupsi. Pada tahun 2014, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa kali menjadi narasumber pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan III yang


33


diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan peran aktif BPKP tersebut diharapkan dapat menghasilkan calon-calon pemimpin yang memiliki integritas, etika baik, dan kemampuan akuntabilitas yang tinggi sehingga dapat mempertanggungjawabkan kegiatan penyelenggara negara dari jabatan yang diterimanya kepada masyarakat. Selain itu, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga berperan aktif dalam pengembangan FCP pada instansi / lembaga sebagai berikut: - Sosialisasi FCP pada PDAM Kota Yogyakarta, RSUD Wates, serta Dinas Perindag dan ESDM Kabupaten Kulon Progo - Diagnostic Assessment implementasi FCP pada RSUD Wates - Bimbingan Teknis implementasi FCP pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo dan PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul - Evaluasi implementasi FCP pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul - Bimbingan teknis penilaian Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul - Narasumber pada workshop penanganan benturan kepentingan di Dinas Perijinan Kota Yogyakarta C.2.1.3 Layanan Konsultansi Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah dan BUMN/BUMD menjadi area yang cukup mengandung risiko terjadinya tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal kegiatan tersebut menyedot porsi yang cukup signifikan dalam anggaran belanja pemerintah. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan perhatian yang besar terhadap upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Pada tahun

2014 Perwakilan

BPKP

Daerah

Istimewa

Yogyakarta telah

memberikan layanan konsultansi pengadaan barang dan jasa kepada Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa, clearance audit atas rencana pembangunan gedung pendidikan STMM-MMTC Yogyakarta dalam rangka revisi DIPA Tahun Anggaran 2014, dan revisi DIPA Satuan Kerja Peningkatan Jalan Kereta Api Lintas Selatan. Kegiatan lain yang dilaksanakan tahun 2014 antara lain menjadi narasumber pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi para jaksa di Kejaksaan Negeri Bantul untuk memberikan materi tentang titik-titik kritis dalam pengadaan barang dan jasa Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Pemerintahan yang Baik dan Bersih

34


pemerintah mengingat lebih dari 40 % perkara korupsi yang diajukan ke persidangan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang menunjukkan buruknya sistem akuntabilitas dan transparansi serta tidak berjalannya pencegahan yang efektif untuk meminimalisasi penyimpangan. C.2.1.4 Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Dalam upaya pencegahan korupsi dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPKP bekerjasama dalam kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi. Pada tahun 2014 kegiatan yang dilaksanakan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berupa: - Pengamatan, evaluasi dan pengujian Bidang Ketahanan Pangan dan Bidang Pengelolaan APBD pada Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul; - Pengamatan,

evaluasi

dan

pengujian

Bidang

Pendapatan

pada

Pemerintah

Kabupaten Sleman; serta - Monitoring tindak lanjut Korsupgah tahun sebelumnya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan alokasi APBD untuk kegiatan pro rakyat, mendorong pelaksanaan APBD sesuai perundang-undangan yang berlaku, mengidentifikasi permasalahan, risiko dan penyebabnya, menurunkan potensi dan tingkat korupsi. Berdasarkan hasil pengamatan dan Focus Group Discussion (FGD) dengan Dinas terkait telah diidentifikasi risiko pada masing-masing kegiatan pada bidang yang diamati. Laporan hasil korsupgah telah disampaikan kepada KPK dan telah dipaparkan pada peringatan hari anti korupsi internasional di UGM tanggal 9 Desember 2014. C.2.1.5 Peningkatan Tata Kelola BUMN/BUMD/BLUD Kegiatan-kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan tatakelola BUMN/D dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi pendampingan penyusunan Board Manual BUMD, pendampingan Satuan Pengawasan Internal (SPI) BUMD, reviu RKAP BUMD Tahun 2014 dan 2015, pendampingan Manajemen Risiko, pendampingan Penyusunan Corporate Plan, sosailisasi Manajemen Aset, sosialisasi penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada BUMD, reviu penerapan GCG pada BUMN, sosialisasi /workshop PPK BLUD, pendampingan penyusunan RBA, dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 2.18 berikut. Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Pemerintahan yang Baik dan Bersih

35


Tabel 2.18 Kegiatan Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Tatakelola BUMN/D/BLUD Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 No Kegiatan Frekuensi (kali) Pendampingan penyusunan Board Manual 1. 1 Pendampingan SPI 2. 1 Reviu RKAP BUMD 3. 2 Pendampingan Manajemen Risiko (MR) 4. 1 Pendampingan Corporate Plan 5. 1 Sosialisasi penerapan GCG 6. 1 Evaluasi penerapan GCG BUMN 7. 1 Sosialisasi Manajemen Aset 8. 1 Sosialisasi / workshop PPK BLUD 9. 9 Pendampingan penyusunan RBA 10. 1 Jumlah 19 Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

C.2.1.5.1 Pendampingan Penyusunan Board Manual Untuk senantiasa menjalankan prinsip-prinsip GCG dan praktik-praktik terbaik penerapan GCG, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2014 melakukan pendampingan penyusunan Board Manual (pedoman/manual bagi Dewan Pengawas dan Direksi) PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo untuk dapat digunakan sebagai pedoman tata laksana bagi Dewan Pengawas dan Direksi dalam melaksanakan tugas untuk mencapai visi dan misi perusahaan. C.2.1.5.2 Pendampingan Satuan Pengawasan Internal (SPI) Sebagai bagian dari komitmen Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendorong tata kelola perusahaan yang baik bagi BUMN/BUMD di wilayah DIY, peningkatan kapasitas SDM Satuan Pengawasan Internal (SPI) menjadi perhatian BPKP. SPI merupakan organ pendukung perusahaan yang berperan aktif dalam implementasi sistem pengendalian intern yang memadai guna mendukung tercapainya Good Corporate Governance. Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2014 terkait dengan penguatan SPI yaitu pendampingan SPI PDAM Kabupaten Sleman.


36


C.2.1.5.3 Reviu RKAP BUMD BUMD diwajibkan menyusun perencanaan antara Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dalam rangka mewujudkan tujuannya. Untuk membantu BUMD melakukan perbaikan dalam menyusun perencanaan tersebut, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014 telah melakukan reviu RKAP Tahun 2014 dan Tahun 2015 pada PD Jogjatama Vishesha. C.2.1.5.4 Pendampingan Manajemen Risiko (MR) Dalam menjalankan prinsip-prinsip GCG dan praktik-praktik terbaik penerapan GCG, maka salah satu aspek yang harus dilakukan perusahaan adalah melakukan pengelolaan risiko (manajemen risiko) atas kemungkinan kejadian yang dapat menghambat tercapainya tujuan perusahaan. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengelola risiko meliputi proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko dan pemantauan risiko yang sudah ada dan/atau yang akan timbul dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja. Atau dengan kata lain dapat diartikan bahwa manajemen risiko sebagai suatu sistem pengelolaan dan pengawasan risiko serta perlindungan terhadap harta benda, hak milik dan keuntungan perusahaan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya risiko tersebut. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tahun 2014 melakukan pendampingan menyusun profil risiko

PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo

untuk dapat digunakan oleh manajemen sebagai pedoman dalam mengambil langkah langkah pengendalian risiko sehingga target perusahaan dapat tercapai lebih optimal. C.2.1.5.5 Pendampingan Penyusunan Corporate Plan Corporate Plan adalah pedoman bagi rencana pengembangan perusahaan yang dibuat secara mendasar, menyeluruh dan berkesinambungan untuk jangka panjang dalam waktu lima tahun ke depan memuat strategi, sasaran utama dan program yang diperlukan guna mewujudkan misi utama perusahaan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kompetensi, kapasitas dan potensi sumber daya yang dimiliki serta kondisi dan dinamika eksternal yang dihadapi. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2014 melakukan pendampingan menyusun Corporate Plan

PDAM Tirta Marta Kota Yogyakarta Tahun

2015 -2019 untuk dapat digunakan oleh manajemen sebagai:


37




Alat pengendalian yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan dan strategi yang diperlukan dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kinerja perusahaa dimasa yang akan datang secara berkelanjutan.



Sarana berkomunikasi dengan para pihak yang berkepentingan (stakeholders) seperti Pemerintah Kabupaten, DPRD,

pelanggan,

rekanan,

karyawan dan

masyarakat, sehingga mereka dapat mengetahui potensi dan kendala yang dihadapi perusahaan. C.2.1.5.6 Sosialisasi Penerapan GCG pada BUMD Good Corporate Governance (GCG) merupakan penerapan prinsip tata kelola yang baik pada perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan serta meningkatkan nilai bagi perusahaan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya. BUMD sebagai perusahaan milik pemerintah harus mampu bersaing baik secara lokal maupun internasional, oleh karena itu penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan/korporasi yang baik atau GCG mutlak diperlukan. Secara sederhana, GCG dapat didefinisikan sebagai komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika. GCG diterapkan pada semua organ dalam perusahaan baik organ utama maupun organ pendukung. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki komitmen guna mendorong BUMD yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2014 adalah melaksanakan sosialisasi penerapan GCG pada BUMD yang dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Badan Kerjasama Pengembangan Potensi Daerah Kabupaten Bantul. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk mengenalkan gambaran umum GCG yang meliputi

dasar-dasar

implementasi GCG, dan

corporate

governance,

governance

pada

organ

utama,

pengelolaan hubungan dengan stakeholders lainnya dalam

penerapan GCG. C.2.1.5.7 Reviu Penerapan GCG BUMN Peningkatan kualitas tata kelola BUMN yang baik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjadi fokus perhatian Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan antara lain melalui kegiatan reviu penerapan GCG. Kegiatan reviu penerapan GCG dilakukan pada PT TWC Borobudur Prambanan dan Ratu Boko tahun 2013 dengan predikat “Baik”.


38


C.2.1.5.8 Sosialisasi Manajemen Aset Manajemen aset merupakan sebuah langkah manajerial yang harus dilakukan seorang manajer perusahaan didalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi kinerja aset perusahaan secara efektif dalam upaya peningkatan nilai aset secara optimal dan mendapatkan sumber keuangan untuk merehabilitasi dan mengganti pada saat yang dibutuhkan. Dengan menerapkan manajemen aset, perusahaan akan meningkatkan kualitas pembuatan keputusan keuangan yang lebih baik, mengurangi jumlah perbaikan darurat (tidak direncanakan), memprioritaskan perbaikan dan penggantian yang dibutuhkan, meningkatkan kepercayaan pemilik modal dan publik sehingga akan memberi akses yang besar pada bantuan keuangan atau modal. Dalam rangka memberi pemahaman tentang pengelolaan aktiva tetap tersebut, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2014 telah melakukan sosialisasi Manajemen Aset di PDAM Tirta Handayani Gunungkidul dengan tujuan agar perusahaan mampu meningkatkan pengelolaan asetnya secara efektif dan efisien sehingga akan member nilai tambah bagi perusahaan. C.2.1.5.9 Sosialisasi / Workshop PPK BLUD Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan bentuk pengelolaan keuangan pada unit pelayanan teknis pada Pemerintah Daerah. Keleluasaan pengelolaan keuangan menjadi motivasi Pemerintah Daerah dalam pembentukan BLUD, namun untuk memenuhi persyaratan terbentuknya BLUD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 Tahun 2007 baik syarat substantif, teknis dan administratif bukan suatu hal yang mudah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 Tahun 2007, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB), setiap tahun menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dengan mengacu kepada RSB. Setiap semesteran dan tahunan BLUD-SKPD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri Laporan operasional, Neraca, Laporan arus kas dan Catatan atas LK yang dilakukan berbasis akrual berdasarkan standar akuntansi pemerintah disertai Laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam Laporan keuangan Pemda. Dalam memenuhi syarat administrasi BLUD, SKPD/Unit SKPD masih kesulitan sehingga BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta berkonstribusi dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang memadai bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan pemda Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai PPK BLUD dengan


39


melakukan workshop/sosialisasi mengenai Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD dengan materi:  Perencanaan dan pelaporan BLUD, dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Balai Penyelenggara Jamkesos Daerah Istimewa Yogyakarta;  Evaluasi peraturan pengelolaan pendapatan BLUD, dilaksanakan pada RSUD Wates Kabupeten Kulon Progo;  PPK BLUD, dilaksanakan pada UPT Penguatan Modal Kabupaten Sleman, UPT/Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul,

Balai Penyelenggara Jamkesos/Dinas Kesehatan DI

Yogyakarta;  Aplikasi SIA BLUD, dilaksanakan pada 27 UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

C.2.1.5. Pendampingan Penyusunan RBA Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 Tahun 2007, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) setiap tahun diwajibkan menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dengan mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis (RSB). RBA disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya. Untuk meningkatkan pengetahuan / pemahaman yang memadai SDM BLUD dan agar dapat digunakan sebagai pedoman dan alat pengendalian /pengawasan pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif, dalam tahun 2014 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pendampingan penyusunan RBA Tahun 2015 pada 27 UPT Dinas Kesehatan Kabupten Sleman C.2.1.6 Kajian Peraturan Perundang-undangan Kajian aspek pencegahan korupsi atas ketentuan peraturan yang berindikasi menjadi penyebab korupsi merupakan penugasan dalam rangka

mengidentifikasi

kelemahan substansi ketentuan peraturan yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Pada tahun 2014 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan kajian Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kajian tersebut dilatarbelakangi hasil evaluasi atas kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta yang menunjukkan adanya beberapa kasus penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa oleh aparat pemerintah desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Hasil audit menyimpulkan bahwa Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Pemerintahan yang Baik dan Bersih

40


penyebab utama terjadinya penyimpangan adalah kelemahan sistem pengendalian intern yaitu kurangnya integritas dan kompetensi pengelola dana, tidak adanya otorisasi

atas

transaksi,

pencatatan

tidak

akurat

dan

tepat

waktu,

serta

penyelenggaraan dokumentasi atas bukti transaksi kurang tertib. Dengan demikian, diperlukan upaya perbaikan dalam regulasi dan sistem

pengendalian intern

pengelolaan dana, khususnya terkait penatausahaan dan pertanggungjawaban serta pengawasan atas pengelolaan dana bantuan sosial. C.2.1.7 Evaluasi BUMN Bersih Terdapat dua BUMN yang kantor pusatnya berkedudukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero) serta PT Primissima (Persero). Atas permintaan Menteri BUMN pada tahun 2014 Perwakilan BPKP telah melakukan evaluasi BUMN Bersih pada dua BUMN tersebut dan keduanya memperoleh kategori Bersih. C.2.1.8 Audit Kinerja BUMD dan Evaluasi Kinerja BLUD Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan audit kinerja Tahun 2014 pada lima PDAM di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, PDAM Kabupaten Sleman, PDAM Kabupaten Bantul, PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo dan PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul. Audit kinerja memberikan penilaian terkait hal-hal teknis menyangkut kinerja masingmasing PDAM dan penilaian tingkat kesehatan menurut BPPSPAM. Dari segi pencapaian opini atas laporan keuangan yang diberikan oleh auditor independen yang berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP), seluruh PDAM memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Sedangkan dari segi capaian kinerja tahun 2014, empat PDAM memperoleh predikat baik dengan nilai lebih besar dari 60 yaitu PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, PDAM Kabupaten Bantul, PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul, dan PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulonprogo. Satu PDAM lainnya memperoleh predikat cukup dengan nilai kurang dari 60 yaitu PDAM PDAM Sleman. Apabila ditinjau dari sisi tingkat kesehatan perusahaan, seluruh PDAM di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh kategori sehat. Dalam tahun 2014 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta selain melakukan audit kinerja pada lima PDAM di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta juga melakukan evaluasi kinerja untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan pada satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo, hasil penilaian diperoleh skor 61,50 kategori “B++” dengan predikat tingkat kesehatan menurut Kepmenkes Nomor 209/MENKES/SK/I/2011 adalah “Kurang Sehat”. Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Pemerintahan yang Baik dan Bersih

41


C.2.2 Pencegahan KKN Melalui Upaya Pre-emtif/Edukatif Sosialisasi program anti korupsi sebagai bagian dari strategi pencegahan KKN dilaksanakan dalam rangka upaya edukasi kepada masyarakat berdasarkan pemikiran bahwa

kejadian

tindak

pidana

korupsi

dapat

dimulai,

difasilitasi,

didorong,

dilaksanakan, dipengaruhi, dihambat, dicegah, dan diketahui oleh masyarakat di sekitar pelaku korupsi. Kegiatan sosialisasi program anti korupsi bertujuan untuk menciptakan public awareness yaitu masyarakat yang proaktif dalam mencegah dan memberantas korupsi serta mempunyai budaya malu untuk melakukan korupsi. Kegiatan sosialisasi program anti korupsi oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2014 dilaksanakan sebagai berikut: - Menyelenggarakan Lomba Cerdas Cermat Anti Korupsi Bagi Pelajar SLTA yang diikuti oleh enam sekolah di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta - Sosialisasi Program Anti Korupsi untuk 60 pelajar SLTA dari wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, diselenggarakan di aula Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta - Sosialisasi Program Anti Korupsi untuk 30 pelajar SLTA dari wilayah Kabupaten Sleman, diselenggarakan di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman - Sosialisasi Program Anti Korupsi untuk 30 pelajar SLTA dari wilayah Kabupaten Kulon Progo, diselenggarakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo - Sosialisasi Program Anti Korupsi untuk 3.600 mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta - Sosialisasi Program Anti Korupsi untuk 4.500 mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta - Narasumber program anti korupsi pada pelatihan bagi Camat dan Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman - Narasumber program anti korupsi pada acara koordinasi Program Pendidikan Masyarakat Tahun 2014 di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga DIY Pemilihan pelajar dan mahasiswa sebagai focus group dalam kegiatan sosialisasi program anti korupsi Tahun 2014 yang dilaksanakan dengan tema “Bersama BPKP kita cegah dan perangi korupsi” dilandasi pemikiran bahwa untuk mengubah budaya suatu masyarakat, termasuk budaya koruptif, maka pendekatan yang paling mungkin adalah jika dimulai dari penyadaran masyarakat pada usia dini. Dalam sosialisasi dan lomba cerdas cermat anti korupsi, pelajar dan mahasiswa diberikan pemahaman dan Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Pemerintahan yang Baik dan Bersih

42


pengetahuan tentang korupsi, mengenali tanda-tanda dan bahaya korupsi serta diberikan pemahaman peran yang dapat dilakukan dalam pencegahan korupsi. Sedangkan sosialisasi program anti korupsi bagi aparat pemda difokuskan pada pengelolaan dana bantuan sosial yang berdasarkan data pengaduan masyarakat yang diterima oleh KPK menunjukkan adanya penyimpangan yang cukup tinggi sehingga pengelola dana mempunyai peran yang signifikan dalam mencegah dan memerangi korupsi atas penyaluran dan penggunaan dana tersebut. C.2.3 Pemberantasan KKN Melalui Upaya Represif Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penerapan strategi represif pada Pemerintah Daerah dan berbagai satuan kerja Kementerian/Lembaga atas permintaan penyidik, meliputi audit investigatif atas kasus/penyimpangan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi, bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan pemberian keterangan ahli di persidangan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.19 berikut. Tabel 2.19 Kegiatan Penerapan Strategi Represif terhadap KKN Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 No

Kegiatan

Pemda/ BUMD

Satker K/L

Total

1.

Audit Investigatif

3

1

4

2.

Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pemberian Keterangan Ahli

7

1

8

14

2

16

3.


C.2.2.1 Audit Investigatif Audit investigatif merupakan audit tujuan tertentu yang bertujuan untuk membuktikan apakah terjadi kecurangan/ fraud pada suatu kasus yang berakibat kerugian keuangan negara. Pada Tahun 2014 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan audit investigatif

atas empat kasus dengan nilai kerugian keuangan negara seluruhnya

Rp584.950.884,78, dengan rincian kasus sebagai berikut: a. Pelaksanaan pembangunan bersumber dari dana DAK; b. Pengelolaan dana PNPM Mandiri Perkotaan; c. Pengelolaan dana hibah atau bansos yang bersumber dari APBN/APBD. Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Pemerintahan yang Baik dan Bersih

43


C.2.2.2 Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara merupakan audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk memberikan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dalam suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Pada tahun 2014 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas delapan kasus dengan nilai kerugian keuangan negara seluruhnya Rp14.842.700.364,64. C.2.2.3 Pemberian Keterangan Ahli Pemberian keterangan ahli merupakan pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi auditor BPKP dalam suatu kasus tindak pidana korupsi untuk membuat terang suatu kasus bagi penyidik dan/atau hakim. Kegiatan pemberian keterangan ahli yang dilakukan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta baik di instansi penyidik kepolisan dan kejaksaan serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No

1. 2. 3.

Tabel 2.20 Pemberian Keterangan Ahli Kasus Berindikasi TPK Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Jumlah Instansi Nilai (Rp) Kasus Kejaksaan 7 Belum putusan hakim Kepolisian 5 Belum putusan hakim Pengadilan Negeri 10 5.762.758.808,28 Jumlah 22 5.762.758.808,28 Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

C.2.4. Peningkatan Kapasitas APIP Peningkatan kapasitas APIP menjadi fokus perhatian Perwakilan BPKP Daerah Istimewa

Yogyakarta

mengingat

perannya

yang

signifikan

dalam

mendorong

terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rangka peningkatan kapasitas APIP, pada tahun 2014 BPKP berperan melalui Pembinaan JFA dan Sosialisasi Tata Kelola APIP. Tabel 2.21 di bawah ini menyajikan peran BPKP dalam peningkatan kapasitas APIP di lingkungan Pemda di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.


44


Tabel 2.21 Kegiatan Peningkatan Kapasitas APIP Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 No

1. 2. 3. 4. 5.

Kegiatan Pembinaan JFA Sosialisasi tata kelola APIP Evaluasi tata kelola APIP Bimtek tata kelola APIP Narasumber Pelatihan Kantor Sendiri APIP Jumlah

Pemda 1 1 3 1 3 9



45


D. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PROGRAM LINTAS SEKTORAL Akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral ditekankan pada keberhasilan pencapaian efektivitas, efisiensi, dan kehematan program-program strategis, baik yang tercantum dalam prioritas nasional, prioritas bidang, prioritas kewilayahan, dan prioritas Pemda. Pengawasan terhadap program strategis dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah yang pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment dengan menitikberatkan pada audit efisiensi, keekonomisan, dan keefektifan pelaksanaan program/kegiatan, audit pelayanan publik, dan mediasi dalam rangka penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan (debottlenecking). Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan atas beberapa program lintas sektoral yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain Program Ketahanan Pangan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Perdesaan, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), Audit Tunggakan atas Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Kementerian Agama. Pengawasan dilakukan untuk menilai keberhasilan penanggung jawab program dalam melaksanakan atau menyelenggarakan program, serta memberikan saran perbaikan jika dijumpai kelemahan dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketepatan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan pelaksanaan program. D.1 Program Ketahanan Pangan Tujuan Evaluasi Program Ketahanan Pangan adalah untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai dukungan informasi dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Nasional. Ruang lingkup evaluasi dititikberatkan pada faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian target komoditas utama dan ketahanan pangan, yaitu padi, jagung dan kedelai. Hasil evaluasi atas pelaksanaan program ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Produksi Padi Jumlah produksi bahan pangan, khususnya beras, di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu Tahun 2010-2013 telah mencukupi kebutuhan konsumsi beras Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral

46


bagi seluruh penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta atau mencapai surplus beras (swasembada beras). 2. Lahan Dalam kurun waktu Tahun 2010-2012 telah terjadi penurunan luas lahan pertanian, yang beralih fungsi menjadi lahan non pertanian seluas 2.806 Ha atau 1,24% dari total lahan pertanian seluas 226.290 Ha. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan langkah antisipasi dengan menerbitkan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun demikian kebijakan tersebut baru ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. 3. Benih Kebutuhan benih khususnya padi, berasal dari produsen benih pelaksana Public Service Obligation (PSO) subsidi benih dan petani penangkar benih lokal bersertifikat. Hasil produksi bibit padi dari petani penangkar benih lokal bersertifikat dapat mencukupi kebutuhan bibit padi bagi para petani di wilayah D.I Yogyakarta. Namun demikian, petani penangkar benih local bersertifikat tidak melakukan kerjasama dengan produsen pelaksana PSO karena harga yang ditawarkan lebih rendah dari harga pasar. 4. Pupuk Dalam kurun waktu Tahun 2010-2013, realisasi penggunaan pupuk oleh para petani di wilayah D.I Yogyakarta lebih rendah dibandingkan dengan alokasi pupuk Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Hal tersebut karena para petani dalam penyusunan RDKK tidak mendasarkan pada data kebutuhan riil. 5. Infrastruktur Jaringan irigasi pertanian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagian besar dalam kondisi rusak. Dan terhadap jaringan irigasi pertanian yang rusak, pemerintah daerah belum melakukan upaya perbaikan. 6. Distribusi Daerah Istimewa Yogyakarta telah membentuk Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketersediaan cadangan pangan di tingkat masyarakat dan mengendalikan stabilisasi harga bahan pangan, serta distribusi bahan pangan.

Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral

47


7. SDM Pertanian Jumlah tenaga penyuluh pertanian, dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mencukupi kebutuhan penyuluh pertanian bagi seluruh desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rangka mengatasi kekurangan tenaga penyuluh pertanian tersebut, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah membuat kebijakan menambah tenaga penyuluh pertanian melalui Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyuluh Swadaya (THL-TBPP) D.2 PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Perdesaan Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Tujuan pelaksanaan Audit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah : a. Memberikan opini mengenai tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan program. b. Memberikan penilaian atas sistem pengendalian intern program guna mencapai tujuan program, serta penilaian atas tingkat efektivitas implementasi di lapangan. c. Memberikan penilaian terhadap pencapaian kinerja program indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

berdasarkan

d. Memberikan penilaian terhadap kepatuhan program berdasarkan jenis kegiatan yang ditetapkan. Selama tiga tahun terakhir, jumlah alokasi dana PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta selalu mengalami peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.22 di bawah ini. Tabel 2.22 Alokasi Dana PNPM Daerah Istimewa Yogyakarta PNPM Mandiri Perkotaan (Rp)

PNPM Mandiri Perdesaan (Rp)

2011

14.550.000.000,00

46.060.000.000,00

60.610.000.000,00

2

2012

31.280.000.000,00

52.215.000.000,00

83.495.000.000,00

3

2013

33.800.000.000,00

93.992.500.000,00

127.792.500.000,00

79.630.000.000,00

192.267.500.000,00

271.897.500.000,00

No.

Tahun

1

Jumlah

Jumlah (Rp)

Sumber : Database Koordinator PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi DI. Yogyakarta


48


Perkembangan jumlah dan tingkat kolektibilitas dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan dan Mandiri Perdesaan selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.23 dan tabel 2.24 di bawah ini. Tabel 2.23 Perkembangan Dana Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan s.d. Tahun 2013 Jumlah Dana Bergulir (Rp)

Kolektibilitas

No.

Tahun

1

2010

35.370.864.925,00

817.769.948,00

3.013.189.367,00

2

2011

3.862.110.469,00

801.567.875,00

4.127.724.591,00

3

2012

42.579.690.823,00

670.131.003,00

5.496.055.296,00

4

2013

46.633.885.338,00

661.207.283,00

6.328.726.693,00

Diragukan (Rp)

Macet (Rp)


Tabel 2.24 Perkembangan Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan s.d. Tahun 2013 Jumlah Dana Bergulir (Rp)

Kolektibilitas

No.

Tahun

1

2010

118.233.727.199,00

4.549.893.711,00

3.054.932.025,00

2

2011

138.256.386.730,00

4.429.284.593,00

4.173.258.420,00

3

2012

159.773.106.581,00

4.465.494.731,00

6.326.850.609,00

4

2013

183.562.033.922,00

3.793.731.841,00

7.862.861.596,00

Diragukan (Rp)

Macet (Rp)


Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Perdesaan, antara lain: a. Jumlah dana bergulir yang bermasalah pada Tahun 2013 mencapai 14,98% dari jumlah dana bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan dan 6,35% jumlah dana bergulir pada PNPM Mandiri Perdesaan. b. Terdapat Unit Pengelola Keuangan pada tingkat kecamatan, yang belum melaksanakan fungsinya dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. c. Kurangnya pembinaan, pemantauan, dan pengawasan oleh satuan kerja program PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Perdesaan, baik di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta maupun kabupaten/kota, terhadap pelaksanaan kegiatan pada Unit Pengelola Keuangan pada tingkat kecamatan maupun fasilitator pendamping. Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral

49


D.3 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan dengan tujuan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur dasar di wilayah perdesaan, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan infrastruktur perdesaan. Alokasi dana PPIP sampai dengan Tahun 2013 untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp101.553.463.450,00, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.

Tabel 2.25 Alokasi Dana PPIP Daerah Istimewa Yogyakarta s.d. Tahun 2013 Jumlah Desa Alokasi Dana Tahun Sasaran (Rp)

1

2011

66

16.500.000.000,00

2

2012

86

21.500.000.000,00

3

2013

212

63.553.463.450,00

Jumlah

364

101.553.463.450,00

Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP DI. Yogyakarta

Beberapa permasalahan yang dijumpai pada pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain: a. Pelaksanaan

pembangunan

infrastruktur

perdesaan

belum

sesuai

dengan

spesifikasi teknis/rencana yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa. b. Sistem

pengendalian

intern

dalam

pelaksanaan

Program

Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan masih lemah, seperti administrasi yang belum tertib, baik pada OMS maupun satuan kerja, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program belum berjalan dengan baik. c. Infrastruktur Perdesaan yang telah dibangun masih ada yang belum diserahkan dan dicatat sebagai aset desa. D.4 Audit atas Klaim Dana Jamkesmas dan Jampersal Audit atas Klaim Dana Jamkesmas dan Jampersal dilaksanakan dengan tujuan untuk: a. Menguji kewajaran besaran perhitungan klaim dana jamkesmas pada PPK lanjutan/ Rumah Sakit pengelola dana Jamkesmas dan Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal Tingkat Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.


50


b. Menguji kewajaran nilai utang/piutang klaim dana jamkesmas dan jampersal Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2013. Adapun sasaran audit tersebut adalah tersajinya nilai saldo dana klaim Jamkesmas dan Jampersal pada akhir Tahun 2013 pada masing-masing Rumah Sakit pengelola dana Jamkesmas dan Dinas Kesehatan pada Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul. Dari hasil audit atas klaim dana Jamkesmas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta masih terdapat klaim Jamkesmas yang harus dibayarkan Kementerian Kesehatan kepada 46 rumah sakit sebesar Rp134.719.587.419,87. Utang klaim dana pelayanan kesehatan dasar Jamkesmas dan Jampersal Tahun 2013 pada Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota

di

Daerah

Istimewa

Yogyakarta

sebesar

Rp9.334.377.420,00. D.5 Audit atas Tunjangan Profesi Guru Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur bahwa guru dan dosen berkedudukan sebagai tenaga profesional untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional. Dalam melaksanakan tugas secara profesional, guru dan dosen berhak atas tunjangan profesi yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Tunjangan Profesi Guru diberikan kepada guru yang telah mendapatkan Sertifikat Pendidik dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pemberian Tunjangan

Profesi Guru diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mengatur tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru. D.5.1 Tunjangan Profesi Guru PNSD Kegiatan audit atas Tunjangan Profesi Guru PNSD dilaksanakan untuk : a. Memastikan bahwa tunggakan TP Guru PNSD telah diperhitungkan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai dasar pembayaran TP Guru PNSD. b. Memperoleh

SiLPA

dari

TP

Guru

PNSD

yang

belum

dibayarkan

serta

penggunaannya. c. Memastikan bahwa dalam pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi telah memenuhi prinsip pengelolaan kepemerintahan yang baik. Hasil audit atas Tunjangan Profesi Guru PNSD Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 2.26.


51


Tabel 2.26 Hasil Audit Tunjangan Profesi Guru PNSD Daerah Istimewa Yogyakarta s.d Tahun 2013 Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Koreksi Kabupaten/Kota Tunggakan Tunggakan yg Guru (Rp) (Rp) harus dibayar (Rp)

No 1

Yogyakarta

0

0,00

0,00

0,00

2

Sleman

53

241.810.060,00

170.795.000,00

412.605.060,00

3

Bantul

5.207

17.693.764.300,00

(294.534.000,00)

17.399.230.300,00

4

Kulon Progo

567

3.981.774.100,00

(2.233.973.500,00)

1.747.800.600,00

5

Gunungkidul

2.407

6.718.404.405,00

(127.383.240,00)

6.591.021.165,00

8.234

28.635.752.865,00

(2.485.095.740,00)

26.150.657.125,00

Jumlah


Dari hasil audit atas Tunjangan Profesi Guru PNSD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta diperoleh penghematan sebesar Rp.2.485.095.740,00. D.5.2 Tunjangan Profesi Guru Agama Kegiatan audit atas Tunjangan Profesi

Guru Agama dilaksanakan untuk

memastikan bahwa tunggakan tunjangan profesi guru telah diperhitungkan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai dasar pembayaran tunjangan profesi guru dan mengidentifikasi kendala/permasalahan yang terjadi dalam penyelesaian tunggakan TP Guru. Hasil Audit atas Tunjangan Profesi Guru Agama Daerah Istimewa Yogyakarta menyimpulkan

terdapat

koreksi

menambah

jumlah

tunggakan

sebesar

Rp500.222.100,00 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.27.

No

Tabel 2.27 Hasil Audit Tunjangan Profesi Guru Agama Daerah Istimewa Yogyakarta s.d Tahun 2013 Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Koreksi Tunggakan yg Kabupaten/Kota Tunggakan Guru (Rp) harus dibayar (Rp) (Rp)

1

Yogyakarta

3

52.292.500,00

0,00

52.292.500,00

2

Sleman

1

35.831.700,00

0,00

35.831.700,00

3

Bantul

161

52.500.000,00

67.901.300,00

120.401.300,00

4

Kulon Progo

274

460.793.100,00

357.479.500,00

818.272.600,00

5

Gunungkidul

4

0,00

74.841.300,00

74.841.300,00

601.417.300,00

500.222.100,00

1.101.639.400,00

Jumlah

443



52


Hasil audit terhadap data seluruh guru, baik PNSD maupun guru agama dan guru madrasah, dijumpai permasalahan sebagai berikut: a. Database guru yang menjadi dasar pembayaran tunjangan profesi guru, baik yang dikelola

oleh

Dinas

Pendidikan

maupun

Kantor

Kementerian

Agama

Kabupaten/Kota, belum dimuktahirkan secara berkala. b. Guru tidak dapat memenuhi kewajiban jam mengajar selama satu periode. c. Pembayaran tunjangan profesi guru kepada guru yang tidak berhak karena tidak memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG). Terhadap permasalahan tersebut, kami telah melakukan koreksi terhadap jumlah tunggakan tunjangan profesi guru yang harus dibayarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama.

E. Fokus Rencana Tindak Untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah, beberapa hal yang diharapkan menjadi fokus rencana tindak oleh Gubernur ke depan adalah sebagai berikut : 1. Mendorong Kepala Daerah yang laporan keuangannya belum memperoleh opini WTP untuk menyusun rencana aksi peningkatan kualitas pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan. 2. Mendorong percepatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada seluruh Pemerintah Daerah sampai tingkat SKPD dan unit kerja instansi vertikal dengan menyusun rencana tindak pengendalian, membangun infrastruktur tindak pengendalian, monitoring penerapan SPIP dan menyusun laporan penyelenggaraan SPIP. 3. Mendorong

peningkatkan

kuantitas

dan

kualitas

SDM

pengelola

keuangan

pemerintah daerah antara lain dengan memanfaatkan program beasiswa STARBPKP. 4. Mendorong penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sampai dengan unit-unit penyelenggara layanan serta meningkatkan kualifikasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 5. Meningkatkan kapasitas APIP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui peningkatan kompetensi auditor dan leveling kapasitas Inspektorat menjadi minimal level 3. Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral

53


6. Mendorong segera terbentuknya Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia sebagai wadah pembinaan instansi pengawasan internal pemerintah. 7. Mendorong percepatan tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah. 8. Mendorong penerapan GCG pada BUMD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. 9. Mendorong penerapan Fraud Control Plan (FCP) pada unit kerja/SKPD dan BUMD yang memiliki risiko korupsi tinggi. 10. Mendorong Satuan Kerja pelaksana program PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM

Mandiri Perdesaan untuk mengupayakan pembentukan dan penetapan badan hukum atas UPK pengelola dana bergulir di masyarakat, serta mendorongn Unit Pengelola Keuangan

pada

tingkat

kecamatan

agar

melaksanakan

fungsinya

dalam

memberdayakan ekonomi masyarakat. 11. Mendorong pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk penguatan program ketahanan pangan.


54

Lampiran 1

KEGIATAN PEMBINAAN AKUNTABILITAS LK PEMDA TAHUN 2014 Jumlah Kegiatan

Jumlah Pemda

Penguatan SPIP - Sosialisasi/Workshop SPIP

11

5

-

3

3

3

3

4

2

Pemkab Bantul, Pemkab Kulon Progo

6

3

3

3

4

1

Pemkot Yogyakarta, Pemkab Kulon Progo, Pemkab Gunung Kidul Pemkab Bantul, Pemkab Kulon Progo, Pemkab Gunung Kidul Pemkab Bantul

No A.

Kegiatan

B.

Pendampingan/Bimtek Implementasi SPIP Perbaikan Penerapan SPIP

Pendampingan pengelolaan keuangan dengan aplikasi SIMDA Keuangan - Pendampingan pengelolaan keuangan - Pendampingan Penyusunan LK Pemda - Pendampingan penyusunan LK SKPD

D.

-

Reviu LK Pemda

5

5

-

Evaluasi pengelolaan keuangan

9

5

1

1

Pemkab Bantul

5

5

2 1

1 1

Pemerintah DIY, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Sleman, Pemkab Bantul, Pemkab Kulon Progo Pemkot Yogyakarta Pemkab Bantul

3

3

Pemerintah DIY, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Kulon Progo

Pemerintah DIY, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Sleman, Pemkab Bantul, Pemkab Kulon Progo Pemerintah DIY Pemkot Yogyakarta, Pemkab Bantul

Pendampingan Penataan BMD - Pendampingan pengelolaan BMD Penguatan AKIP dan LPPD - Pendampingan/Narasumber penyusunan LAKIP -

E

Pemerintah DIY, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Bantul, Pemkab Kulon Progo, Pemkab Gunung Kidul Pemerintah DIY, Pemkab Sleman, Pemkab Bantul Pemkot Yogyakarta, Pemkab Sleman, Pemkab Gunung Kidul

Penguatan Pengelolaan Keuangan/Penyusunan LK/Riviu LK -

C.

Pemerintah Daerah

Narasumber reviu LAKIP Pendampingan Penyusunan RPJM Desa Pendampingan/Narasumber LPPD

Pemkot Yogyakarta, Pemkab Sleman, Pemkab Bantul, Pemkab Kulon Progo, Pemkab Gunung Kidul Pemkot Yogyakarta, Pemkab Sleman, Pemkab Bantul, Pemkab Kulon Progo, Pemkab Gunung Kidul

Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan -

Narasumber Pelatihan Pengelolaan Keuangan

13

5

-

Narasumber FGD Modul Diklat Narasumber penyusunan kebijakan akuntansi Pelatihan pengelolaan BMD

1 5

1 2

3

3

-

Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta

Pemkot Yogyakarta, Pemkab Sleman, Pemkab Bantul

Lampiran 2

KEGIATAN PEMBINAAN AKUNTABILITAS LK SATKER L/K TAHUN 2014 No

Kegiatan

Jumlah Kegiatan

Jumlah Satker

0

0

A. Penguatan SPIP - Monitoring Penerapan SPIP

- Pendampingan Implementasi SPIP - Narasumber dalam Diklat SPIP

2

2

0

0

- Narasumber Sosialisasi SPIP

3

3

- Narasumber Penilaian Risiko

3

3

B. Pendampingan Penyusunan/Riviu LK - Pendampingan Penyusunan LK Satker K/L

15

15

0

0

- Pendampingan Reviu LK Satker K/L

Nama Satker K/L

RSUP Dr. Sardjito, Balai Besar POM Yogyakarta

KPU, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, B2P3KS Yogyakarta Kantor Imigrasi Kelas I Kabupaten Sleman, Balai Besar Kerajinan Batik Yogyakarta, Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Yogyakarta, Polda DIY, Kanwil Kumham DIY, Satker Dirjen Cipta Karya DIY, Satker Dirjen Bina Marga DIY, Satker SDA DIY, Kejati DIY, STPN, KPU DIY, Dinkes DIY, Kanwil BPN DIY, Balai Besar Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pemebrantasan Penyakit Menular Yogyakarta, RSUP Dr Sardjito, Poltekkes DIY, Bawaslu DIY, Dinas Pariwisata DIY


Lampiran 3

DATA OPINI AUDIT PERWAKILAN BPKP PROV DIY DAN EKSTERNAL AUDITOR No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Nama BUMD PDAM Tirta Marta PDAM Kab Bantul PDAM Kab Sleman PDAM Kab Kulon Progo PDAM Kab Gunung Kidul BPD DIY PD BPR Bank Jogja PD BPR Bank Sleman PD BPR Bank Bantul PD BPR Bank Wates PD BPR Bank Wonosari PD Tarumartani PT Anindya Mitra Internasional PT Selo Adikarto Kulon Progo PD Aneka Usaha Kulon Progo

2010 WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 0 0 WTP


Opini 2011 WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

2012 WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 0

Lampiran 4

HASIL AUDIT ESKALASI HARGA DAN AUDIT KLAIM TAHUN 2014 No Judul Audit 1 Audit penyesuaian harga atas paket pembangunan fly over Jombor (multi years contract Tahun 2012-2014) Jumlah Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta

Koreksi (Rp) 172.932.000,00

172.932.000,00

Lampiran 5 KEGIATAN PENERAPAN STRATEGI PREVENTIF TERHADAP KKN TAHUN 2014

No

Kegiatan

Jumlah Kegiatan

A. Penguatan SPIP - Sosialisasi/Workshop SPIP

Pemerintah Daerah Jumlah Nama Pemda Pemda

Satuan Kerja Jumlah Kegiatan

Jumlah Satker

Nama Satker

11

5

Pemerintah DIY, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Bantul, Pemkab Kulon Progo, Pemkab Gunung Kidul

6

6

- Pendampingan/Bimtek Implementasi SPIP

3

3

Pemerintah DIY, Pemkab Sleman

3

3

- Monitoring Perbaikan Penerapan SPIP

3

3

Pemkot Yogyakarta, Pemkab Sleman, Pemkab Gunung Kidul

B. Sosialisasi Program Anti Korupsi

8

7

SLTA di wilayah Kabupaten Sleman, Kulon Progo, Bantul, Kota Yogyakarta, Dinas Perijinan Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, Pemkab Sleman

2

2

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UMY

C. Fraud Control Plan

8

5

PDAM Tirta Binangun Kab Kulon Progo, PDAM Tirta Marta Yogyakarta, PDAM Tirta Handayani Kab Gunungkidul, RSUD Wates,Pemkab Gunungkidul 4

4

Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta,STMMMMTC,Satker Peningkatan Jalan Kereta Api Lintas Selatan,Kejaksaan Negeri Bantul

D. Pembangunan ZI menuju WBK E. Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa

F. Pemantauan Transparandi PBJ

6

6

Pemerintah DIY, Pemkot Yogya, Pemkab Bantul, Pemkab Sleman, Pemkab Gunungkidul, Pemkab Kulonprogo

1

1

Pemkab Sleman

1

1

Pemkab Sleman

1

1

Pemkab Sleman

E. Peningkatan Tata Kelola

19

13

PDAM Tirta Binangun Kab Kulon Progo, PDAM Kab Sleman, PD Jogjatama Vishesha,PDAM Tirta Marta Yogyakarta,Badan Kerjasama Pengembangan Potensi Daerah Kabupaten Bantul,PDAM Tirta Handayani Gunungkidul,Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Balai Penyelenggara Jamkesos DI Yogyakarta/Dinkes DIY,RSUD Wates Kabupeten Kulon Progo,UPT Penguatan Modal Kabupaten Sleman, UPT/Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul,UPT dinas Kesehatan Kab Sleman,PT TWC Borobudur,Prambanan dan Ratu Boko

F. Kajian Peraturan Perundangan G Evaluasi BUMN Bersih

1 2

1 2

H

6

6

Pemkab Gunungkidul PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko serta PT Primissima PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, PDAM Kabupaten Sleman, PDAM Kabupaten Bantul, PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo dan PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul,RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo

G. Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan KKN - Pengamatan, evaluasi dan Pengujian pada Bidang Ketahanan Pangan - Pengamatan, evaluasi dan Pengujian pada Bidang Pengelolaan APBD - Pengamatan, evaluasi dan Pengujian pada Bidang pendapatan

Audit Kinerja dan Evaluasi Kinerja BLUD


Lampiran 6 PEMBERIAN KETERANGAN AHLI ATAS KASUS BERINDIKASI TPK No 1 2

3 4 5

6

Pemberian Keterangan Ahli Kejaksaan PKA di Kejaksaan Negeri Wonosari dalam perkara TPK Kasus Penyimpangan dan Pengelolaan Keu Pem Desa Giricahyo PKA berkaitan dengan adanya Dugaan Penyimpangan dalam Proses Pengadaan dan Pelaksanaan Proyek Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Pripih Desa Hargomulyo Kab Kokap Kab Kulon Progo TA 2012 PKA dalam Perkara Dugaan TPK Penyimpangan atas Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Kota Yogyakarta PKA dalam Perkara TPK Dugaan Penyimpangan Pengadaan Obat dan Alkes Habis Pakai pada RSUD Sleman TA 2008 sd 2012 PKA dalam perkara atas nama tersangka Nuryati dkk berkaitan kasus TPK dugaan penyimpangan penerimaan dan penggunaan dana APBD DPRD Kota Yogyakarta tahun 2003-2004 PKA dalam rangka penyidikan Perkara Dugaan TPK Pengalihan Tanah milik UGM Yogyakarta an tersangka Prof.Ir.Susanto dan Ir.Ken Suratiyah

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16

PKA dalam perkara dugaan TPK penyimpangan dana hibah yang berasal dari APBD dan APBD perubahan Kab Bantul TA 2011 yang diperuntukkan bagi Persiba Kab Bantul atas nama tersangka Drs.Idham Samawi dan Drs.Eddy Bowo Nurcahyo Kepolisian PKA di Polres Sleman tentang Perkara Dugaan TPK Kasus Penyewaan Tanah Kas Desa Purwomartani Kalasan Sleman PKA berkaitan dengan Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas penggunaan dana APBS SMA N 1 Gamping Sleman TA 2009/2010 PKA berkaitan dengan adanya Dugaan Pidana Korupsi yang terjadi di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus Kab Gunungkidul PKA pada Perkara Penyimpangan Penyaluran Raskin di Pedukuhan Kuden, Kelurahan Sitimulyo,Kecamatan Piyungan Kab Bantul PKA perkara a.n. Dwi Maryani Pengadilan Tipikor PKA dalam Perkara an Terdakwa Wahyu Hidayat SE dan an Triyana (Kasus KONI Sleman) PKA di Pengadilan Tipikkor atas kasus penyimpangan APBDes Desa Kanigoro Kec Saptosari Kab Gunungkidul PKA dalam perkara an terdakwa David Sianturi dan Ir.Yayat Rustandi,MSTR (Kasus flow penumpang PT KAI) PKA dalam Perkara Dugaan TPK an terdakwa Hariadi,S.Pd bin Sarija (Kasus Penyimpangan dan Pengelolaan Keu Pem Desa Giricahyo)

17

18 19

20

21

22

PKA dalam Perkara TPK atas nama terdakwa Tugiran,BA di Pengadilan Tipikor Yogyakarta (Kasus Penyewaan Tanah Kas Desa Purwomartani Kalasan Sleman) PKA atas kasus TPK an Samin Hadi Susanto,Subakir bin Purwo Diharjo dkk (Kasus Sutet Timbulharjo Sleman) PKA atas kasus TPK an terdakwa drs.Bambang Saparyono dan Johan Hendarman di Pengadilan Tipikor Yogyakarta (kasus Penyimpangan atas Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Kota Yogyakarta) PKA dalam perkara Dugaan TPK an dr Sarjoko dan dra.Wahyuni di Pengadilan Tipikor Yogyakarta (Penyimpangan Pengadaan Obat dan Alkes Habis Pakai pada RSUD Sleman TA 2008 sd 2012) PKA dalam perkara Tipikor an terdakwa Bambang Sulur alias Bambang Abdul Sulur bin Karsotani (Dugaan Pidana Korupsi yang terjadi di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus Kab Gunungkidul) PKA dalam perkara atas nama terdakwa Albertus Nurjati Purnomo , Mujito Wahyu Adi Purnomo,R.Lego Suito alias Kajat (Dugaan Penyimpangan dalam Proses Pengadaan dan Pelaksanaan Proyek Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Pripih Desa Hargomulyo Kab Kokap Kab Kulon Progo TA 2012) Jumlah


Frekuensi Nilai (Rp) 1

Dilanjutkan PKA di Tipikor

4


2


1


1

Belum disidangkan

1

Belum disidangkan

2

Belum disidangkan

1


1

Belum disidangkan

1


2

Belum disidangkan

1

Belum disidangkan

1 917.568.150,00 1 2

593.425.700,00 64.910.600,00

1

53.881.741,50

2

82.000.000,00

1

1.911.950.000,00

1

861.731.584,00

2

1.147.273.698,00

1 29.400.000,00 3

33

100.617.334,78 5.762.758.808,28

Lampiran 7

PENINGKATAN TATA KELOLA BUMD/BLUD TAHUN 2014 No

Nama Kegiatan

Frekuensi

Nama BUMD

GCG 1

Pendampingan penyusunan Board Manual

1

PDAM Tirta Binangun Kab. Kulon Progo

2

Pendampingan SPI

1

PDAM Kab. Sleman

3

Reviu RKAP Tahun 2014

1

PD Jogjatama Vishesha

4

Reviu RKAP Tahun 2015

1

PD Jogjatama Vishesha

5

Pendampingan Manajemen Risiko (MR)

1

PDAM Tirta Binagngun Kulon Progo

6

Pendampingan Corporate Plan

1

PDAM Tirta Marta Yogyakarta

7

Sosialisasi penerapan GCG Sosialisasi Manajemen Aset Sosilaisasi / workshop PPK BLUD

1

Bagian Perekonomian Bantul PDAM Tirta Handayani Guningkidul

8 9

10

Pendampingan penyusunan RBA Sub Jumlah

11

1 9

Dinkes Kab. Kulon Progo, Balai Penyelenggara Jamkesos/Dinkes DIY, RSUD Wates, UPT/Dinkes Kab Bantul, 27 UPT/ Dinkes Kab Sleman

1

27 UPT Dinkes Kab Sleman

18

Audit Kinerja/Evalusi Kinerja -Audit Kinerja

5

PDAM Gunung Kidul, PDAM Bantul, PDAM Kota Yogyakarta, PDAM Kab. Sleman, PDAM Kab. Kulon Progo

-Evaluasi Kinerja

1

RSUD Wates Kab. Kulon Progo

Sub Jumlah Jumlah

6 24


Lampiran 8

PENINGKATAN KAPASITAS APIP DAN JFA TAHUN 2014 No

Nama Kegiatan

Frekuensi

Nama Pemda

1

Pembinaan JFA

1

Inspektorat Kab. Gunung Kidul

2

Sosialisasi tata kelola APIP

1

Inspektorat Kab. Gunung Kidul

3

Evaluasi tata kelola APIP

3

Inspektorat Kab. Gunung Kidul, Inspektorat Kab. Sleman, Inspektorat Kab. Bantul

4

Bimtek tata kelola APIP

1

Inspektorat Kab. Sleman

3

Narasumber PKS APIP

3

Inspektorat Kab. Kulonprogo dan Inspektorat Kota Yogyakarta

Jumlah

9


Lampiran 9

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DUKUNGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN No

Nama Penugasan

Simpulan

1

Audit Keuangan atas Basic Education Capacity Trust Fund (BEC-TF) Project (Grant TF-091895-IND) pada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012

Wajar

2

Audit Keuangan atas Health Proffesional Education Quality Project (IBRD) Loan No. 7737-ID) pada UII Yogyakarta Tahun 2012 Audit Keuangan atas Health Proffesional Education Quality Project (IBRD) Loan No. 7737-ID) pada UGM Yogyakarta Tahun 2012 Audit Keuangan IBRD Loan 4789-IND, IDA Credit 4077-IND : Indonesia Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (IMHERE) Tahun 2012 pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta Audit Keuangan IBRD Loan 4789-IND, IDA Credit 4077-IND : Indonesia Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (IMHERE) Tahun 2012 pada Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Audit Keuangan atas Health Proffesional Education Quality Project (IBRD) Loan No. 7737-ID) pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2012

Wajar

Audit Keuangan atas Basic Education Capacity Trust Fund (BEC-TF) Project (Grant TF-091895-IND) pada Kabupaten Sleman Tahun 2012 Audit Keuangan atas IBRD Loan No. 7669-ID DOISP Tahun 2012 pada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Audit Keuangan atas Water Resources and Irrigation Sector Management Project Phase 2 (WISMP-2) pada KPIU Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman Tahun 2012 Audit Keuangan atas Water Resources and Irrigation Sector Management Project Phase 2 (WISMP-2) pada KPIU Dinas SDA, Energi dan Mineral Kabupaten Sleman Tahun 2012 Audit Keuangan atas Water Resources and Irrigation Sector Management Project Phase 2 (WISMP-2) pada KPIU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Audit Keuangan atas IBRD Loan No. :7664-ID PNPM Mandiri Perkotaan pada SNVT Penataan Bangunan dan Lingkungan DI Yogyakarta Tahun 2012

Wajar

Audit Community Based Settlement Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP) for Central and West Java Prov. DIY Grant TF - JRF Grant TF 090014-IND Tahun 2012 Audit Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan IBRD Loan 7505-ID / Loan 7867-ID / Loan 8079-ID pada Provinsi DIY Tahun Anggaran 2012 Audit Keuangan atas INVEST ADB Loan No. 2416-IND Tahun Anggaran 2012 pada SMKN 2 Kasihan Bantul Audit Keuangan atas INVEST ADB Loan No. 2416-IND Tahun Anggaran 2012 pada SMKN 2 Yogyakarta Audit Keuangan atas INVEST ADB Loan No. 2416-IND Tahun Anggaran 2012 pada SMKN 2 Depok Sleman Audit Keuangan IBRD Grant Deutch 56841 PAUD (ex. Loan IDA Credit No.4205 dan Grant GEF No. TF 0568410-IND) Tahun 2012 padaDinas Dikpora DI Yogyakarta.

Wajar

3 4

5

6

7 8 9

10

11

12

13

14 15 16 17 18


Wajar Wajar

Wajar

Wajar

Wajar Wajar

Wajar

Wajar

Wajar

Wajar Wajar Wajar Wajar Wajar

LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2014 KATA PENGANTAR

Recommend Documents