Laporan Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2015

Laporan Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2015

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

i


KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, BPKP mengemban amanah untuk melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih. BPKP melaksanakan amanah tersebut dengan melakukan pengawasan dan pembinaan meliputi kegiatan audit, evaluasi, reviu, investigasi, bimbingan teknis, dan asistensi kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hasil pengawasan dan pembinaan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) serta memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah dan penyelenggaraan SPIP pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Laporan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Semester I Tahun 2015 di Wilayah DI Yogyakarta berisi rangkuman informasi atas hasil pengawasan dan pembinaan sebagai media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara/daerah terhadap satuan kerja kementerian/lembaga (instansi vertikal) dan unit kerja di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. BPKP selaku auditor intern pemerintah telah dan akan terus berkomitmen untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan melalui penyediaan jasa pemberian jaminan (assurance) dan konsultasi (consulting) kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan akuntabilitas keuangan negara/daerah, mendukung pencapaian prioritas nasional dengan menekankan pada pencapaian efektivitas, efisiensi, dan kehematan serta peningkatan tata kelola pemerintahan. Laporan ini disajikan dalam empat dimensi pengawasan,

yaitu pengawalan

pembangunan nasional, peningkatan ruang fiskal, pengamanan aset negara/daerah, dan perbaikan sistem tata kelola (governance system).


i


RINGKASAN EKSEKUTIF

Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan pengawasan dalam rangka mengawal pembangunan nasional, mendorong peningkatan ruang fiskal, pengamanan aset, dan perbaikan sistem tata kelola (governance system). Ikhtisar hasil pengawasan dan pembinaan periode sampai dengan semester I tahun 2015 adalah sebagai berikut : A. Pengawalan Pembangunan Nasional Keberhasilan pembangunan nasional di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain ditandai dengan tingkat skor capaian kinerja program berdasarkan hasil audit/evaluasi. Dalam bidang kesehatan, skor capaian keberhasilan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 sebesar 89,89 atau dalam kategori “berhasil”. Dalam bidang infrastruktur, skor capaian pelaksanaan program Peningkatan Penyediaan Sanitasi Air bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (PAMSIMAS) Tahun 2014 pada Kabupaten Bantul sebesar 79,83% dan pada Kabupaten Kulon Progo sebesar 72,70% atau dalam kategori “cukup berhasil”. Capaian kinerja PNPM Mandiri Perkotaan pada seluruh kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai predikat “memadai”. Keberhasilan pembangunan bidang infrastruktur juga dapat dilihat dari tingkat cakupan pelayanan air minum yang dapat dinikmati oleh masyarakat, baik yang disediakan oleh PDAM maupun dengan sistem penyediaan air minum lainnya. Secara keseluruhan, rata-rata cakupan layanan air minum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan semester I tahun 2015 sebesar 52,84% dari jumlah penduduk. Sedangkan pelayanan yang dilakukan oleh PDAM adalah sebesar 38,70% dari jumlah penduduk. Dalam rangka mengawal pembangunan nasional, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan melalui kegiatan audit kinerja, audit operasional, dan audit keuangan terhadap tiga program prioritas pembangunan nasional yaitu bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dalam bidang kesehatan, pengawasan dilakukan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil audit program JKN tersebut dijumpai permasalahan sebagai berikut : 1. Terdapat peserta PBI yang belum mendapat kartu 2. Peserta JKN tidak memenuhi kriteria namun masih terdaftar dalam kuota penerima PBI berdasarkan SK Menteri Sosial Nomor 147/HUK/2013 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

iii


3. Penduduk miskin dan tidak mampu penerima bantuan iuran jaminan kesehatan melebihi jumlah penduduk miskin pada Kabupaten Sleman 4. Penggunaan dana kapitasi di Kabupaten Kulon Progo tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.145.142.418,00 Dalam bidang infrastruktur dasar, pengawasan dilakukan terhadap tiga program/proyek yaitu Third Wear Supply Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS), PNPM Mandiri Perkotaan, dan Secon Water Resources and Irigation Sector Management Project (WISMP II). Program PAMSIMAS di Daerah Istimewa Yogyakarta memasuki tahap pertama dengan alokasi dana pada Tahun 2014 sebesar Rp.4.199493.200,00. Sedangkan alokasi dana PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta selama empat tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Jumlah alokasi dana kumulatif sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp.120.297.350.000,00. Dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan dijumpai beberapa permasalahan yaitu : - Penyalahgunaan dana pinjaman bergulir oleh UPK dan KSM. - Terdapat Unit Pengelola Keuangan pada tingkat kecamatan, yang belum melaksanakan fungsinya dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. - Kurangnya pembinaan, pemantauan, dan pengawasan oleh satuan kerja program PNPM Mandiri Perkotaan baik di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta maupun kabupaten/kota, terhadap pelaksanaan kegiatan pada Unit Pengelola Keuangan pada tingkat kecamatan maupun fasilitator pendamping. Pengawasan terhadap pelaksanaan program Second Water Resources and Irigation Sector Management Project (WISMP) Phase II dijumpai beberapa permasalahan, antara lain: - Pengembangan sistem irigasi di daerah irigasi Payaman belum optimal - Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi daerah irigasi tidak sesuai dengan tujuan program WISMP Phase II - Pemilihan dan penetapan daerah irigasi belum mengacu pada pedoman penyusunan AWP Dalam bidang pendidikan, pengawasan dilakukan pada kegiatan/proyek Health Professional Education Quality (HPEQ) pada Universitas Gajah Mada, Universitas Islam Indonesia, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program HPEQ antara lain : - Tim monitoring dan evaluasi internal tidak melaksanakan tugas dan fungsinya - Pemberian beasiswa tidak sesuai dengan panduan pelaksanaan Program Hibah Kompetensi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dokter (PHK PKPD) B. Mendorong Peningkatan Ruang Fiskal Perbaikan kualitas ruang fiskal pada pemerintah daerah antara lain ditandai dengan adanya peningkatan anggaran pendapatan asli daerah dalam APBD. Anggaran pendapatan asli daerah pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 sebesar Rp.3.113.202.495.580,54 mengalami kenaikan sebesar Rp327.422.556.385,74 atau 11,75% dibandingkan dengan jumlah anggaran pendapatan asli daerah tahun 2014 sebesar Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

iv


Rp2.785.779.939.194,80. Kenaikan anggaran tersebut memungkinkan pemerintah daerah dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan pengawasan sampai dengan semester I 2015 menghasilkan potensi penghematan pengeluaran negara yang berasal dari koreksi atas tagihan pihak ketiga dan hasil audit operasional sebesar Rp.427.300.033,25. Kegiatan verifikasi atas utang usaha dan atas kegiatan pembangunan dilakukan pada RSUP Dr. Sardjito. Kegiatan audit kinerja/operasional dilakukan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan KPUD Yogyakarta. C. Pengamanan Aset Negara/Daerah Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berperan aktif dalam upaya pengamanan aset melalui kegiatan keinvestigasian, pendampingan pencegahan Fraud pada proses pengadaan barang dan jasa, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), dan pembinaan pengelolaan aset. Penyelamatan aset negara/daerah dilakukan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melalui penerapan strategi represif pada Pemerintah Daerah dan berbagai satuan kerja Kementerian/Lembaga atas permintaan penyidik, meliputi audit investigatif atas kasus/penyimpangan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi, bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan audit investigatif atas dua kasus yang sampai dengan 30 Juni 2015 masih dalam proses audit, yaitu dugaan penyelewengan pengelolaan dana desa Tahun 2011 sd 2013 di Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo dan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kas kecil pada Unit Pertambangan PT Anindya Mitra Internasional Tahun 2011. Selain itu, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dua kasus dengan nilai kerugian sebesar Rp1.475.542.500,00 yaitu atas penyimpangan Penyaluran BLT Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Dsn Pakis I dan II Ds Dlingo Kec Dlingo Kabupaten Bantul TA 2007 dan atas penyimpangan Program Pengembangan Model Pengolahan Tanaman Terpadu Kedelai Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2013. Sedangkan dua kasus lainnya yaitu atas perkara tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan pengelolaan pendapatan asli desa, desa Sriharjo kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul tahun anggaran 2008 sd 2013 dan atas dugaan tindak pidana korupsi pada Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat kelurahan Patangpuluhan kecamatan Wirobrajan Yogyakarta Tahun 2009 masih dalam proses perhitungan. Dalam semester I tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga melakukan kegiatan pemberian keterangan ahli pada instansi penyidik kepolisan dan kejaksaan serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta seluruhnya sebanyak 11 kali. D. Perbaikan Sistem Tata Kelola (Governance System) Beberapa indikator yang dapat menggambarkan perbaikan kualitas tata kelola kepemerintahan antara lain tercermin dari tingkat kematangan (maturity) dalam


v


penyelenggaraan SPIP, perolehan skor sistem akuntabilitas kinerja/SAKIP, perolehan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah maupun BUMD, dan tingkat leveling APIP. Penilaian maturitas SPIP baru dilakukan pada dua pemerintah daerah yaitu Kabupaten Sleman dengan nilai 2,83 (berkembang) dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan nilai 1,44 (rintisan), sedangkan empat Pemda yang lain belum dilakukan penilaian. Hasil penilaian SAKIP pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 menunjukkan perolehan nilai “sangat baik” dengan skor/nilai A. Pada Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memperoleh nilai “cukup” dengan skor/nilai CC, dan empat Pemerintah Daerah lainnya memperoleh nilai “baik” dengan skor/nilai B. Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2014 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, lima LKPD atau 83,33% dari total enam LKPD memperoleh opini WTP. Perolehan opini WTP atas LKPD tahun 2014 sama dengan tahun 2013. Dari 16 BUMD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebanyak 5 BUMD (PDAM) telah diaudit oleh auditor eksternal dan seluruhnya memperoleh opini WTP. Hasil assessment/evaluasi terhadap leveling tata kelola APIP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 menunjukkan, dari enam APIP dua APIP berada pada level 2 penuh dan lima APIP berada pada level 2 dengan catatan perbaikan. Untuk memperbaiki kualitas tata kelola, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan berbagai kegiatan konsultatif berupa pendampingan dan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah dan badan usaha serta BLUD terkait peningkatan kualitas tata kelola. 1. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan pemahaman dan membangun komitmen penyelenggaraan SPIP kepada seluruh Pemerintah Daerah dan Satker Kementerian/Lembanga (K/L) melalui sosialisasi, workshop, dan diklat SPIP. Perkembangan penyelenggaraan SPIP pada Pemda dan SKPD dilihat berdasarkan tahapan penyelenggaraan SPIP yaitu dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan evaluasi oleh APIP. Pemda umumnya telah menyelenggarakan SPIP pada tahap persiapan namun belum seluruh Pemda menyelenggarakan tahap pelaksanaan dan tahap selanjutnya. Dalam rangka peningkatan penyelengaraan sistem pengendalian intern pemerintah yang baik pada kegiatan utama SKPD/Unit Kerja, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyarankan kepada masing-masing pemerintah daerah sebagai berikut: - Satgas SPIP Kabupaten untuk ikut terlibat dan proaktif dalam menerapkan SPIP di tingkat Kabupaten dan SKPD. - Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP atas kegiatan utama sehingga setiap kegiatan mempunyai pengendalian yang memadai. 2. Perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan pendampingan penyusunan laporan kinerja tahun 2014 di Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Selain itu dilakukan focus group discussion (FGD) reviu laporan kinerja pada Pemerintah Kota Yogyakarta.


vi


Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan AKIP, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah merekomendasikan perbaikan pengelolaan AKIP kepada Pemerintah Kabupaten agar : - Membangun budaya kerja sehingga ada peningkatan capaian kinerja yang mendekatkan pada pencapaian visi/misi/cita-cita masyarakat dan Pemerintah Kabupaten. - Melakukan reviu terhadap RPJMD dan Renstra SKPD secara kontinyu, untuk perbaikan berkelanjutan. - Menampilkan indikator tujuan dalam RPJMD dengan memasukkan indikator tujuan pada indikator kinerja utama. - Hasil evaluasi LKjIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat untuk seluruh SKPD dimanfaatkan untuk memberikan reward and punishment bagi SKPD. - Pengembangan e-SAKIP tahun 2015 untuk memantau pencapaian kinerja setiap triwulan dan sinergi antara perencanaan. penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja. - Realisasi atas penetapan kinerja maupun indikator kinerja utama tahun yang lalu dijadikan salah satu pertimbangan untuk memberikan anggaran terhadap SKPD. 3. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah/BUMD/BLUD Kegiatan pembinaan antara lain dalam bentuk pendampingan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah, pendampingan atas reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, pendampingan penataan Barang Milik Daerah, peningkatan SDM pengelola keuangan daerah, dan peningkatan kapasitas APIP Daerah. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2014, dari enam Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dua Pemerintah Daerah didampingi oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan pada lingkup instansi vertikal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakart, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan pada Kejaksaan Tinggi DIY, Polda, Kanwil KUMHAM, Bawaslu, KPU, Balai Besar Latihan Ketransmigrasian, Dinas PU Perumahan dan ESDM DIY, dan STTN Yogyakarta. Selain melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga melakukan pendampingan pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah pada Inspektorat Kabupaten Sleman. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan perhatian yang besar dalam upaya peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan dan barang milik daerah serta BLUD dengan melakukan sosialisasi, workshop, maupun pelatihan mengenai pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan. Kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan dan pembekalan mengenai penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo, pelatihan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, pembekalan Reviu LKPD pada Pemerintah Kota


vii


Yogyakarta dan narasumber Sosialisasi Perwal dan Keputusan Walikota Yogyakarta tentang Penghapusan Piutang Daerah dan SOP Penghapusan Piutang Daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta, pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Selain itu, juga memberikan masukan dalam FGD pengembangan kurikulum dan silabus Diklat pengelolaan keuangan berbasis akrual pada Badan Diklat DIY. Selain itu, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan bimbingan teknis peningkatan kualitas pelaporan keuangan BLUD dan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan BLUD. Dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan di lingkungan KPUD Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilakukan penanda tanganan Nota Kesepahaman Kerjasama antara KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman dengan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Lingkup kerjasama bertujuan untuk membangun dan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah yang meliputi peningkatan akuntabilitas keuangan negara dan akuntabilitas kinerja serta perbaikan proses pengadaan barang dan jasa. 4. Penguatan Pengelolaan Dana Desa Besarnya peran yang diterima oleh desa, tentunya harus disertai dengan tanggungjawab dan tuntutan akuntabilitas yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan. Namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Desa masih mengalami kesulitan dalam menerapkan berbagai aturan perundangan yang mengatur pelaksanaan dana desa. BPKP selaku pengemban amanat untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara sebagaimana tercantum dalam diktum keempat Inpres Nomor 4 Tahun 2011, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan bimbingan dan konsultasi kepada aparat di Kabupatendan Desa (piloting) di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Disamping itu Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi bagian dari Tim Bersama Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa dan pemerintah daerah yang mempunyai peran dalam memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa. 5. Pembangunan Sistem Anti Korupsi (Fraud Control Plan) dan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan sosialisasi pembangunan sistem anti korupsi (fraud control plan) sebagai pengembangan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi korupsi pada forum pencegahan TPK dan gratifikasi di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul serta forum peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas PUP dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta.


viii


Selain itu juga telah melakukan sosialisasi WBK/WBBM di unit-unit kerja lingkup Kanwil Kementerian Agama serta workshop pemenuhan penilaian indikator-indikator Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Kantor Kemenag Kabupaten Bantul yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama sebagai salah satu unit kerja yang dijadikan pilot project untuk mendapatkan predikat unit kerja menuju WBK/WBBM. 6. Pembinaan Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP memberikan pembinaan agar APIP mampu berperan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kegiatan pembinaan yang dilakukan meliputi asistensi/bimtek peningkatan tata kelola APIP dan penerapan ketentuan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada APIP, serta menjadi narasumber program pelatihan mandiri (PPM) maupun diklat yang diselenggarakan oleh APIP dengan tujuan untuk mendorong peningkatan level kapabilitas APIP yang pada umumnya masih berada pada level 2 dengan catatan perbaikan menuju level 2 penuh dan menuju level 3. Beberapa hal yang telah direkomendasikan kepada masing-masing Inspektur di lingkungan Pemerintah Daerah se Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan level kapabilitas meliputi : - Menerapkan pedoman kendali mutu audit sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009, yang meliputi kendali mutu dalam perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan pengelolaan hasil audit. - Setiap tim audit agar menyusun rencana dan program kerja audit secara terstruktur, serta mendokumentasikan kertas kerja audit secara memadai. - Menerapkan standar audit dalam pelaksanaan penugasan audit. - Membangun perencanaan pengawasan berbasis risiko.


ix


DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

iii

DAFTAR ISI

x

BAB I

INFORMASI UMUM

1

A

Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2015

1

B

Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2015

2

C

Peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

2

D

Dukungan Sumber Daya

3

E

Penyajian Informasi

4

BAB II

URAIAN HASIL PENGAWASAN

6

A

Pengawalan Pembangunan Nasional

6

1. Kualitas Pembangunan Nasional

6

2. Peningkatan Kualitas Pembangunan Nasional

7

B

C

Mendorong Peningkatan Ruang Fiskal

12

1. Kualitas Peningkatan Ruang Fiskal

12

2. Peningkatan Kualitas Ruang Fiskal

13

Pengamanan Aset Negara/Daerah

16

1. Kegiatan Keinvestigasian

16

2. Pendampingan Pencegahan Fraud pada Proses Pengadaan Barang/Jasa D

18

3. Pembinaan Pengelolaan Aset

18

Perbaikan Sistem Tata Kelola (Governance System)

18

1. Kualitas Sistem Tata Kelola

18

2. Peningkatan Kualitas Sistem Tata Kelola

23


x


BAB I INFORMASI UMUM

A. Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2015 Sebagai unit kerja BPKP, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP Pusat. Penetapan kebijakan pengawasan dan pembinaan didasarkan pada ruang lingkup peran BPKP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencakup : a. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Selain itu, untuk dapat memberikan kontribusi pada penyelenggaraan tugas Pemerintah, penyusunan kebijakan pengawasan dan pembinaan, BPKP juga memperhatikan amanah yang diberikan kepada BPKP melalui berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. 4. Instruksi Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025. 5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara. 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. Kebijakan dan strategi pengawasan BPKP diarahkan untuk mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional, yaitu pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Kegiatan pengawasan BPKP juga diarahkan untuk mencapai terwujudnya pengawasan intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional, kebijakan dalam penerapan pengawasan intern yang independen,


1


profesional dan sinergis, serta kebijakan penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional yang efisien dan efektif.

B. Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2015 Kebijakan pengawasan dan pembinaan selanjutnya menjadi dasar dalam menyusun Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T). PKP2T yang berisi berbagai jenis penugasan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP menjadi kontrak kinerja Kepala Perwakilan dengan Kepala BPKP yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin). Dokumen Tapkin berisi program, kegiatan serta target kinerja. Sampai dengan akhir semester I tahun 2015, realisasi jumlah penugasan pengawasan (PP) sebanyak 141 penugasan atau 67,46% dari target tahun 2015 sebanyak 209 penugasan dan realisasi output sebanyak 49 rekomendasi strategis atau 65,33% dari target sebanyak 75 rekomendasi strategis. Rincian target dan realisasi output kegiatan terlihat pada Tabel 1. Tabel 1.1 Target dan Realisasi Kegiatan Pengawasan Tahun 2015

No

Dimensi Pengawasan

Pembangunan

Target

Realisasi s.d Smst I 2015

PP

Output

PP

%

Output

%

80

21

37

46,25

3

14,29

1

Pengawalan Nasional

2

Peningkatan Ruang Fiskal

6

2

3

50,00

3

150,00

3

Pengamanan Aset Negara

39

33

27

69,23

24

72,73

3

Perbaikan Governance

84

19

74

88,10

19

100,00

209

75

141

67,46

49

65,33

Sub Jumlah

Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP DIY

C. Peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Keberadaan Perwakilan BPKP di daerah dimaksudkan untuk memberikan kontribusi nyata kepada Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan visi dan misinya melalui pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pembinaan terhadap satuan kerja K/L dan Pemerintah Daerah di wilayah tugasnya. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berperan melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada satuan kerja K/L dan satuan kerja Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menuju terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance). Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 61/K/SU/2012 tanggal 2 Februari 2012, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menerima pelimpahan 6 (enam) Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah, masuk menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Keenam Pemda tersebut yaitu Kabupaten Klaten, Kabupaten Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

2


Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap. Dengan terbitnya Perka BPKP ini maka wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi 12 pemda di wilayah DIY dan Jawa Tengah. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan peran pengawasan dan pembinaan pada : a. Satuan Kerja pada 12 Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. b. Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah; c. Perguruan Tinggi Negeri di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah; d. BUMD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

D. Dukungan Sumber Daya Untuk dapat melaksanakan mandat dan amanah dari Presiden di atas, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. Posisi pegawai sampai dengan akhir semester I tahun 2015 berjumlah 150 orang. Rincian atas jumlah pegawai tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut : 6,67%

1,33%

Struktural 24,00%

66,67% 1,33%

Fungsional Auditor Fungsional Pranata Komputer Fungsional Analis Kepegawaian Fungsional Umum

Grafik 1.1 Pegawai Perwakilan BPKP DIY Berdasarkan Jabatan

Selain dukungan sumber daya manusia, dalam pelaksanaan tugas pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga didukung dengan dana yang cukup memadai. Sampai dengan akhir semester 2015 jumlah penyerapan dana sebesar Rp516.232.553,00 atau 29,85% dari anggaran sebesar Rp1.729.407.137,00. Rincian anggaran dan realisasi dana dapat dilihat pada tabel berikut :


3


Tabel 1.2 Anggaran dan Realisasi Anggaran Pengawasan Tahun 2015

No

Dimensi Pengawasan

Pembangunan

Anggaran

Realisasi s.d smst I 2015

Jumlah

%

Jumlah

%

662.915.396

38,33

230.843.902

34,82

1

Pengawalan Nasional

2

Peningkatan Ruang Fiskal

66.923.929

3,87

8.890.000

13,28

3

Pengamanan Aset Negara

277.048.647

16,02

53.403.705

19,28

3

Perbaikan Governance

722.519.165

41,78

223.094.946

30,88

1.729.407.137

100,00

516.232.553

29,85

Sub Jumlah


E. Penyajian Informasi Laporan Hasil Pengawasan ini menyajikan informasi keseluruhan kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan data eksternal dan internal hasil pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta serta mengacu pada empat fokus dimensi pengawasan yaitu : a. Pengawalan Pembangunan Nasional b. Peningkatan Ruang Fiskal c. Pengamanan Aset Negara d. Perbaikan sistem tata kelola (governance system) Data internal hasil pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta adalah data yang diperoleh dari kegiatan pengawasan dan pembinaan (assurance dan consulting) yang dilakukan langsung atas satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan data eksternal adalah data yang diperoleh BPKP dari pihak ketiga, auditor eksternal, publikasi laporan keuangan oleh satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah yang bersangkutan atau sumber data lain yang sah yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran keseluruhan kualitas akuntabilitas keuangan pada satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah. Penyajian informasi kualitas akuntabilitas keuangan negara satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berasal dari berbagai sumber tersebut, dimaksudkan untuk memberikan informasi yang komprehensif dan obyektif, sehingga persepsi/simpulan yang diperoleh oleh pengguna informasi (users) tidak bias (misleading) yang disebabkan oleh faktor risiko ujipetik (sampling) pengawasan. Namun Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

4


demikian, para pengguna informasi atas laporan ini dianggap memahami bahwa hasil pengawasan yang terkait dengan satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah belum tentu mewakili keseluruhan populasi untuk mengukur kualitas akuntabilitas keuangan negara pada satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.


5


BAB II URAIAN HASIL PENGAWASAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan serta untuk lebih mengefektifkan fungsi pengawasan intern di lingkungan pemerintah, BPKP sebagai auditor intern pemerintah melakukan kegiatan pengawasan yang bersifat assurance dan consulting kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). Hasil pengawasan disajikan dalam empat dimensi pengawasan, yaitu pengawalan pembangunan nasional, peningkatan ruang fiskal, pengamanan aset negara/daerah, dan perbaikan sistem tata kelola (governance system). A. PENGAWALAN PEMBANGUNAN NASIONAL 1. Kualitas Pembangunan Nasional Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan terhadap beberapa program pembangunan nasional yang menjadi prioritas utama pemerintah. Tujuan pengawasan ini adalah untuk mendukung pencapaian program prioritas pemerintah dengan mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang mungkin timbul dan memberikan saran perbaikan untuk tercapainya tujuan program pembangunan nasional. Pengawasan didasarkan pada penilaian atas efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan (3E) pelaksanaan program/kegiatan melalui audit kinerja dan audit keuangan. Pengawasan dilakukan terhadap prioritas pembangunan pada bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Keberhasilan pembangunan nasional di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain ditandai dengan tingkat skor capaian kinerja program berdasarkan hasil audit/evaluasi. Dalam bidang kesehatan, skor capaian keberhasilan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 sebesar 89,89 atau dalam kategori “berhasil”. Dalam bidang infrastruktur, skor capaian pelaksanaan program Peningkatan Penyediaan Sanitasi Air bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (PAMSIMAS) Tahun 2014 pada Kabupaten Bantul sebesar 79,83% dan pada Kabupaten Kulon Progo sebesar 72,70% atau dalam kategori “cukup berhasil”. Capaian kinerja PNPM Mandiri Perkotaan pada seluruh kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai predikat “memadai”. Perkembangan capaian kinerja PNPM Mandiri Perkotaan selama lima tahun dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.


6


Tabel 2.1 Capaian Kinerja PNPM Mandiri Perkotaan Daerah Istimewa Yogyakarta No.

Satuan Kerja

2010

2011

2012

2013

2014

1

D.I Yogyakarta

Memadai

Memadai

Memadai

Tidak Diaudit

Memadai

2

Kota Yogyakarta

Tidak Diaudit

Tidak Diaudit

Tidak Diaudit

Memadai

Memadai

3

Kabupaten Bantul

Memadai

Memadai

Tidak Diaudit

Memadai

Memadai

4

Kabupaten Sleman

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

5

Kabupaten Kulon Progo

Tidak Diaudit

Tidak Diaudit

Tidak Diaudit

Tidak Diaudit

Tidak Diaudit

6

Kabupaten Gunungkidul

Tidak Ada PNPM

Tidak Ada PNPM

Tidak Ada PNPM

Tidak Ada PNPM

Tidak Ada PNPM


Keberhasilan pembangunan bidang infrastruktur juga dapat dilihat dari tingkat cakupan pelayanan air minum yang dapat dinikmati oleh masyarakat, baik yang disediakan oleh PDAM maupun dengan sistem penyediaan air minum lainnya. Secara keseluruhan, rata-rata cakupan layanan air minum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan semester I tahun 2015 sebesar 52,84% dari jumlah penduduk. Sedangkan pelayanan yang dilakukan oleh PDAM adalah sebesar 38,70% dari jumlah penduduk dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

No

Tabel 2.2 Rekapitulasi Cakupan Pelayanan dan Kuantitas Air per KK/bulan s.d Semester I Tahun 2015 % Cakupan % Cakupan terhadap terhadap Kuantitas air PDAM jumlah jumlah /pelanggan/bul an (m3) penduduk penduduk (PDAM) (Total)

1

Kota Yogyakarta

45,52

82,30

17,44

2

Kabupaten Sleman

15,68

43,50

15,02

3


46,75

56,08

15,50

4

Kabupaten Bantul

48,40

38,99

14,55

5

Kabupaten Kulon Progo

37,12

43,33

12,69

Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP DIY dan Dinas terkait


7


Sebagai salah satu badan usaha milik daerah yang berperan dalam pembangunan infrastruktur air minum, PDAM telah menunjukkan kinerja yang baik sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini. Tabel 2.3 Rekapitulasi Nilai Kinerja dan Tingkat Kesehatan PDAM Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 - 2014 Tahun 2012 No

PDAM

1

Kota Yogyakarta Kabupaten Sleman Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Bantul Kabupaten Kulon Progo

2 3 4 5

Tahun 2013

Tahun 2014

Nilai Kinerja

Tingkat kesehatan

Nilai Kinerja

Tingkat kesehatan

Nilai Kinerja

Tingkat kesehatan

62,47

3,180

60,12

3,145

60,22

3,205

58,77

3,025

59,27

3,175

60,97

2,995

51,29

2,255

61,15

2,945

60,09

3,05

62,47

2,890

60,24

2,990

61,32

2,82

61,53

3,430

64,75

3,480

63,05

3,37


2. Peningkatan Kualitas Pembangunan Nasional Dalam periode sampai dengan semester I tahun 2015, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan pengawasan dalam rangka mengawal pembangunan nasional di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tampak pada tabel 2.4 di bawah ini. Tabel 2.4 Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Pengawalan Pembangunan Nasional Semester I Tahun 2015 No

Prioritas Pembangunan

1

Kesehatan

2 3

Pendidikan Infrastruktur

Kegiatan Pengawasan Audit kinerja program Jaminan Kesehatan Nasional Audit keuangan HPEQ Audit keuangan : - PAMSIMAS - PNPM Mandiri Perkotaan - WISMP II Jumlah

Jumlah Kegiatan 2 3 2 4 15 26

Masing-masing kegiatan pengawasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

8


a. Program Prioritas Kesehatan Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan perlindungan sosial diantaranya Program Indonesia Sehat, Presiden RI menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 diantaranya memuat instruksi kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan serta mengambil langkah-langkah pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas penyelenggaraan Program Indonesia Sehat. Memenuhi instruksi tersebut, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan audit kinerja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan audit kinerja JKN adalah untuk menilai keberhasilan Kementrian Kesehatan dan Instansi terkait dalam melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional khususnya kepada fakir miskin dan masyarakat tidak mampu peserta PBI, dan memberikan rekomendasi atas kelemahan dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan keandalan laporan kegiatan dari pelaksanaan program JKN. Sasaran audit JKN adalah : - Menilai keberhasilan pelaksanaan Program JKN yang dijabarkan dalam tiga indikator utama yaitu: Ketepatan Perencanaan, Kualitas Pelayanan Kesehatan, dan Keandalan Pelaporan. - Mengindentifikasi hambatan pelaksanaan program di daerah - Mengindentifikasi adanya kerugian negara yang diakibatkan oleh pelaksanaan program yang tidak sesuai ketentuan. Dari hasil audit program JKN, dijumpai permasalahan sebagai berikut : - Terdapat peserta PBI yang belum mendapat kartu - Peserta JKN tidak memenuhi kriteria namun masih terdaftar dalam kuota penerima PBI berdasarkan SK Menteri Sosial Nomor 147/HUK/2013 - Penduduk miskin dan tidak mampu penerima bantuan iuran jaminan kesehatan melebihi jumlah penduduk miskin pada Kabupaten Sleman - Penggunaan dana kapitasi di Kabupaten Kulon Progo tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.145.142.418,00 b. Program Prioritas Infrastruktur Dasar Pengawasan atas program prioritas bidang insfrastruktur dasar dilakukan terhadap tiga program/proyek yaitu audit keuangan terhadap Third Water Supply Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS), PNPM Mandiri Perkotaan, dan Second Water Resources and Irigation Sector Management Project (WISMP II), serta evaluasi kinerja BUMD. Masing-masing diuraikan sebagai berikut : Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

9


1) Third Water Supply Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS) Program Pamsimas dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan periurban yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target MDGs sektor air minum dan sanitasi melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. Program PAMSIMAS di Daerah Istimewa Yogyakarta memasuki tahap pertama dengan alokasi dana tahun 2014 sebesar Rp.4.199493.200,00 terinci pada tabel 2.5 di bawah ini. Tabel 2.5 Alokasi Dana Pamsimas DIY untuk Tahun 2014 No.

Kabupaten

Jumlah Desa Sasaran

Alokasi Dana (Rp)

1

Bantul

10

2.755.743.200,00

2

Kulon Progo

5

1.443.750.000,00

15

4.199.493.200,00

Jumlah


2) PNPM Mandiri Perkotaan Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Audit terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dilaksanakan dengan tujuan : -

Memberikan opini mengenai tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan program

-

Memberikan penilaian atas sistem pengendalian intern program guna mencapai tujuan program, serta penilaian atas tingkat efektivitas implementasi di lapangan

-

Memberikan penilaian terhadap pencapaian kinerja program berdasarkan indikatorindikator kinerja yang telah ditetapkan

-

Memberikan penilaian terhadap kepatuhan program berdasarkan jenis kegiatan yang ditetapkan.

Selama empat tahun terakhir, jumlah alokasi dana PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta selalu mengalami peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah ini.


10


Tabel 2.6 Alokasi Dana PNPM Mandiri Perkotaan Daerah Istimewa Yogyakarta No.

Tahun

Jumlah (Rp)

1

2011

14.550.000.000,00

2

2012

31.280.000.000,00

3

2013

33.800.000.000,00

4

2014

40.667.350.000,00

Jumlah

120.297.350.000,00


Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan, antara lain : -

Penyalahgunaan dana pinjaman bergulir oleh UPK dan KSM.

-

Terdapat Unit Pengelola Keuangan pada tingkat kecamatan yang belum melaksanakan fungsinya dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

-

Kurangnya pembinaan, pemantauan, dan pengawasan oleh satuan kerja program PNPM Mandiri Perkotaan baik di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta maupun kabupaten/kota, terhadap pelaksanaan kegiatan pada Unit Pengelola Keuangan pada tingkat kecamatan maupun fasilitator pendamping.

3) Second Water Resources and Irigation Sector Management Project (WISMP II) Tujuan program Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) Phase II adalah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai dan irigasi serta meningkatkan produktivitas pertanian di lahan beririgasi. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program WISMP Phase II antara lain: -

Pengembangan sistem irigasi di daerah irigasi Payaman belum optimal

-

Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi daerah irigasi belum seluruhnya sesuai dengan tujuan program WISMP Phase II

-

Pemilihan dan penetapan daerah irigasi belum mengacu pada pedoman penyusunan AWP

4) Evaluasi Kinerja BUMD Sampai dengan semester I tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan evaluasi kinerja tahun 2014 pada lima PDAM di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, PDAM Kabupaten Sleman, PDAM Kabupaten Bantul, PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo dan PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

11


Evaluasi kinerja bertujuan membantu manajemen PDAM dalam mendorong pencapaian tujuan secara ekonomis, efisien, efektif, memperbaiki dan meningkatkan kinerja, serta memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab. Sasaran evaluasi kinerja adalah memberikan penilaian atas capaian kinerja PDAM tahun 2014 menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 dan penilaian tingkat kesehatan menurut BPPSPAM. Evaluasi kinerja PDAM juga melakukan analisis terhadap cakupan layanan serta kuantitas konsumsi air oleh pelanggan. Selain hal-hal yang telah disampaikan tersebut terdapat permasalahan lain yaitu: - Tingkat kehilangan air masih tinggi - Masih dijumpai harga /tarif air yang belum sesuai dengan keputusan Kepala Daerah. c. Program Prioritas Pendidikan Pengawasan atas program prioritas bidang pendidikan berupa audit keuangan Health Professional Education Quality (HPEQ) pada Universitas Gajah Mada, Universitas Islam Indonesia, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tujuan program HPEQ diharapkan akan berkontribusi pada pencapaian layanan kesehatan melalui penguatan kualitas penyedia jasa kesehatan, yang akan dicapai melalui penguatan sistem dan institusi akreditasi program studi dan sertifikasi lulusan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan profesional kesehatan. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program HPEQ antara lain : -

Tim monitoring dan evaluasi internal tidak melaksanakan tugas dan fungsinya

-

Pemberian beasiswa tidak sesuai dengan panduan pelaksanaan Program Hibah Kompetensi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dokter (PHK PKPD)

B. MENDORONG PENINGKATAN RUANG FISKAL Pemerintah perlu memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai program-program pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Selaku auditor intern pemerintah, BPKP berkomitmen untuk mendorong peningkatan ruang fiskal dalam anggaran pemerintah. 1. Kualitas Peningkatan Ruang Fiskal Peningkatan ruang fiskal bisa dilakukan melalui dua sisi sekaligus yaitu dengan meningkatkan penerimaan negara/daerah dan melakukan efisiensi pengeluaran negara/daerah. Perbaikan kualitas ruang fiskal pada pemerintah daerah antara lain ditandai dengan adanya peningkatan anggaran pendapatan asli daerah dalam APBD. Anggaran pendapatan asli daerah pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 sebesar Rp.3.113.202.495.580,54 mengalami kenaikan sebesar Rp327.422.556.385,74 atau 11,75% dibandingkan dengan jumlah anggaran pendapatan asli daerah tahun 2014 sebesar Rp2.785.779.939.194,80. Kenaikan anggaran tersebut


12


memungkinkan pemerintah daerah dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Peningkatan Kualitas Ruang Fiskal Kegiatan pengawasan BPKP dalam rangka peningkatan ruang fiskal bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan menjaga pengeluaran keuangan negara dalam batas kewajaran dan dilakukan secara efisien. Kegiatan pengawasan sampai dengan semester I 2015 menghasilkan potensi penghematan pengeluaran negara yang berasal dari koreksi atas tagihan pihak ketiga dan hasil audit operasional sebesar Rp.427.300.033,25. Dalam semester I tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan ruang fiskal sebagaimana tercantum pada tabel 2.7 di bawah ini.

No

Tabel 2.7 Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Dalam Rangka Mendorong Peningkatan Ruang Fiskal Semester I Tahun 2015 Jumlah Kegiatan Pengawasan Keterangan Kegiatan

1

Verifikasi atas Utang Usaha

1

RSUP Dr. Sardjito

2

Verifikasi Kegiatan Pembangunan

1

RSUP Dr. Sardjito

3

Audit Operasional/Audit Keuangan/Audit Kinerja

3

KPU, JKN

Jumlah

5

Sumber : Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP DIY

Penjelasan masing-masing kegiatan pengawasan diuraikan sebagai berikut : a. Verifikasi atas Utang Usaha Memenuhi permintaan dari Direktur RSUP DR. Sardjito Yogyakarta, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan verifikasi atas utang usaha RSUP DR. Sardjito Yogyakarta. Tujuan kegiatan verifikasi adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa saldo utang usaha dan Biaya yang masih harus dibayar (BYMHD) RSUP Dr. Sardjito yogyakarta per 31 Desember 2014 adalah kewajiban yang harus diselesaikan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan barang/jasa yang diterima benar-benar dilaksanakan terkait dengan revisi DIPA BLU RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015. Kegiatan verifikasi menghasilkan simpulan DIPA BLU RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 tidak mengalokasikan anggaran untuk pembayaran Utang usaha per 31 Desember 2014 sebesar Rp23.514.690.983,40 dan Biaya yang masih harus dibayar per 31 Desember 2014 sebesar Rp17.082.176.360,00.


13


b. Verifikasi Kegiatan Pembangunan Memenuhi permintaan dari Direktur RSUP DR. Sardjito Yogyakarta, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan verifikasi atas kegiatan pembangunan pada RSUP DR. Sardjito Yogyakarta berupa penyelesaian tagihan atas sisa pekerjaan pembangunan tahap II gedung ICC RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dapat dilanjutkan dengan DIPA Tahun Anggaran 2015. Dan dalam pembayaran sisa nilai pekerjaan, tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Audit Operasional/Audit Keuangan/Audit Kinerja Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai auditor internal pemerintah dan memenuhi beberapa permintaan stakeholders, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan peran penjaminan kualitas (assurances) berupa audit operasional, audit keuangan, dan audit kinerja sebagaiman terangkum dalam tabel 2.8 di bawah ini.

No 1 2 3

Tabel 2.8 Rekapitulasi Kegiatan Penjaminan Kualitas ( Assurances) Semester I Tahun 2015 Jumlah Kegiatan Pengawasan Keterangan Kegiatan Audit operasional Audit keuangan Audit kinerja

Jumlah

1 26 2 29

KPU PHLN JKN

Sumber : Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP DIY

Masing-masing kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut : 1) Audit Operasional Dalam periode sampai dengan semester I tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan audit operasional pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan audit bertujuan untuk menilai efisiensi, efektifitas, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap akuntabilitas keuangan. Sasaran audit adalah pengelolaan keuangan KPU meliputi pelaksanaan anggaran, penatausahaan, dan pelaporan pelaksanaan APBN yang memerlukan perbaikan atau peningkatan, baik segi efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Audit operasional pada KPUD Daerah Istimewa Yogyakarta menghasilkan potensi penghematan keuangan negara sebesar Rp.72.673.500,00. Selain itu juga dijumpai halhal sebagai berikut : - Pembayaran honor kelompok kerja/Tim Pelaksana kegiatan tidak sesuai ketentuan - Pembayaran uang harian perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan


14


- Pertanggungjawaban kegiatan yang tidak benar. 2) Audit Keuangan Dalam periode sampai dengan semester I tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan audit keuangan atas program/proyek berbantuan luar negeri (loan) sebanyak 26 kegiatan/proyek sebagaimana tampak pada tabel 2.9 di bawah. Tabel 2.9 Kegiatan Audit Keuangan atas Proyek dan Hibah Berbantuan Luar Negeri Semester I Tahun 2015 Temuan No

Nama

Jumlah

Penghematan

Program/Poyek/Kegiatan

Kegiatan

Pengeluaran Negara

1

PNPM Mandiri Perkotaan dan Perdesaan

5

27.622.461,00

2

HPEQ

3

51.188.447,25

3

WISMP II

15

57.400.400,00

4

PAMSIMAS

3

0,00

26

136.211.308,25

Jumlah Sumber : Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP DIY

Pelaksanaan audit keuangan mencakup audit terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan program, penilaian terhadap efektivitas internal control, kinerja program, serta ketaatan terhadap ketentuan program Kegiatan audit menghasilkan potensi penghematan pengeluaran negara sebesar Rp136.211.308,25. 3) Audit Kinerja Dalam periode sampai dengan semester I tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan audit kinerja pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelaksanaan audit bertujuan untuk menilai keberhasilan Kementrian Kesehatan dan Instansi terkait dalam melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional khususnya kepada fakir miskin dan masyarakat tidak mampu peserta PBI, dan memberikan rekomendasi atas kelemahan dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan keandalan laporan kegiatan dari pelaksanaan program tersebut. Audit atas program JKN di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo menghasilkan koreksi audit berupa selisih pembayaran tagihan oleh Kementerian Kesehatan sebesar Rp.218.415.225,00 dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

15


Tabel 2.10 Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Pengawalan Pembangunan Nasional Semester I Tahun 2015 No.

1 2

Kabupaten

Jumlah PBI

Sleman Kulon Progo Jumlah

317.181 232.517 549.698

Dibayar oleh Kemenkes (Rp)

Seharusnya (Rp)

73.173.656.700 53.641.671.900 126.815.328.600

72.971.428.925 53.625.484.450 126.596.913.375

Selisih (Rp) 202.227.775 16.187.450 218.415.225


C. PENGAMANAN ASET NEGARA/DAERAH Aset negara/daerah merupakan salah satu sumber daya penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus dijaga keberadaannya dan dioptimalkan kemanfaatannya. Dalam periode semester I tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berperan aktif dalam upaya pengamanan aset melalui kegiatan keinvestigasian, pendampingan pencegahan fraud pada proses pengadaan barang dan jasa, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), serta pembinaan pengelolaan aset. 1. Kegiatan Keinvestigasian Penyelamatan aset negara/daerah dilakukan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melalui penerapan strategi represif pada Pemerintah Daerah dan berbagai satuan kerja Kementerian/Lembaga atas permintaan penyidik, meliputi audit investigatif atas kasus/penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi, bantuan penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli di persidangan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.11 berikut. Tabel 2.11 Kegiatan Penerapan Strategi Represif terhadap KKN Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta s.d Semester I Tahun 2015 No

Kegiatan

Pemda/ BUMD

Satker K/L

Jumlah

1.

Audit Investigatif

2

-

2

2.

Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pemberian Keterangan Ahli

4

-

4

11

-

11

3.


Masing-masing kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Audit Investigatif Audit investigatif merupakan audit tujuan tertentu yang bertujuan untuk membuktikan apakah terjadi kecurangan/fraud pada suatu kasus yang berakibat kerugian keuangan negara.


16


Pada semester I Tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan audit investigatif atas dua kasus yaitu dugaan penyelewengan pengelolaan dana desa Tahun 2011 sd 2013 di Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo dan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kas kecil pada Unit Pertambangan PT Anindya Mitra Internasional Tahun 2011. Sampai dengan 30 Juni 2015 kedua kasus tersebut masih dalam proses audit. b. Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara merupakan audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk memberikan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dalam suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Dalam semester I tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas empat kasus, terdiri dari dua kasus telah selesai dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan telah diserahkan kepada penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses hukum selanjutnya, yaitu penghitungan kerugian keuangan negara atas penyimpangan Penyaluran BLT Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Dsn Pakis I dan II Ds Dlingo Kec Dlingo Kabupaten Bantul TA 2007 dan atas penyimpangan Program Pengembangan Model Pengolahan Tanaman Terpadu Kedelai Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2013. Nilai kerugian keuangan negara kedua kasus tersebut seluruhnya sebesar Rp1.475.542.500,00. Sedangkan dua kasus lainnya masih dalam proses penghitungan, yaitu perhitungan kerugian keuangan negara atas perkara tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan pengelolaan pendapatan asli desa, desa Sriharjo kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul tahun anggaran 2008 sd 2013 dan atas dugaan tindak pidana korupsi pada Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat kelurahan Patangpuluhan kecamatan Wirobrajan Yogyakarta Tahun 2009. c. Pemberian Keterangan Ahli Pemberian keterangan ahli merupakan pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi auditor BPKP dalam suatu kasus tindak pidana korupsi untuk membuat terang suatu kasus bagi penyidik dan/atau hakim. Dalam semester I tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kegiatan pemberian keterangan ahli pada instansi penyidik kepolisan dan kejaksaan serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sebanyak 11 kali dengan rincian sebagaimana tampak pada Tabel 2.12 berikut.


17


Tabel 2.12 Pemberian Keterangan Ahli Kasus Berindikasi TPK Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Semester I Tahun 2015 No

1. 2. 3.

Instansi

Jumlah Kasus

Keterangan

Nilai (Rp)

Kejaksaan

3

-

Belum putusan hakim

Kepolisian

5

-

Belum putusan hakim

Pengadilan Negeri

3

11.588.436.500,00

-

11

11.588.436.500,00

Jumlah


2. Pendampingan Pencegahan Fraud pada Proses Pengadaan Barang Jasa Pendampingan pencegahan fraud pada proses pengadaan barang dan jasa merupakan jasa konsultansi yang diberikan oleh perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta kepada unit kerja Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan tujuan memberikan cegah dini (early warning) kepada pemangku kegiatan agar tidak terjadi penyimpangan dari ketentuan yang berlaku. Pada semester I Tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pendampingan pencegahan fraud atas proses perencanaan sampai penandatanganan kontrak pekerjaan penyempurnaan pembangunan gedung perpustakaan, pengadaan landscape dan pekerjaan pengadaan interior gedung perpustakaan BPAD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai dengan 30 Juni 2015 kegiatan tersebut masih dalam proses. 3. Pembinaan Pengelolaan Aset Salah satu bentuk pengamanan aset dilakukan melalui penerapan manajemen aset yang baik pada BUMN/D. Namun demikian sampai saat ini seluruh PDAM di Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki kebijakan pengelolaan aset, termasuk masih adanya aset yang belum ditetapkan statusnya. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyampaikan kepada masingmasing Direktur PDAM agar membuat kebijakan pengelolaan/manajemen asset dan berkoordinasi dengan jajaran terkait untuk menetapkan status asetnya. D. PERBAIKAN SISTEM TATA KELOLA (GOVERNANCE SYSTEM) Perbaikan sistem tata kelola pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta BUMN/BUMD menjadi fokus pengawasan BPKP yang dilakukan dalam rangka membantu memperbaiki tata kelola organisasi, pengelolaan risiko, dan sistem pengendalian intern pemerintah. 1. Kualitas Sistem Tata Kelola (Governance System) Beberapa indikator yang dapat menggambarkan perbaikan kualitas tata kelola kepemerintahan antara lain tercermin dari tingkat kematangan (maturity) dalam penyelenggaraan SPIP, perolehan skor sistem akuntabilitas kinerja/SAKIP, perolehan opini atas


18


laporan keuangan pemerintah daerah maupun BUMD, tingkat leveling APIP, dan peningkatan indeks persepsi korupsi, dengan uraian sebagai berikut : a. Tingkat Kematangan/maturitas Penyelenggaraan SPIP Kualitas penyelenggaran SPIP pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diukur menggunakan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP. Tingkat kematangan dinilai berdasarkan keberadaan sistem pengendalian intern yang telah dibangun oleh instansi pemerintah, dengan simpulan sebagai berikut : Tingkat

Tingkat Maturitas

Klasifikasi

Interval Nilai

1

Belum Ada

0

Nilai < 1,0

2

Rintisan

1

1,0 < Nilai < 2,0

3

Berkembang

2

2,0 < Nilai < 3,0

4

Terdefinisi

3

3,0 < Nilai < 4,0

5

Terkelola dan terukur

4

4,0 < Nilai <4,5

6

Optimum

5

Nilai > 4,5

Penjelasan masing-masing tingkat sebagai berikut : - Tingkat 1 (belum ada) berarti K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern. - Tingkat 2 (rintisan) berarti telah ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi. - Tingkat 3 (berkembang) berarti K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. - Tingkat 4 (terdefinisi) berarti K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

- Tingkat 5 (terkelola dan terukur) berarti K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi. - Tingkat 6 (optimum) berarti K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.


19


Penilaian maturitas SPIP baru dilakukan pada dua pemerintah daerah yaitu Kabupaten Sleman dengan nilai 2,83 (berkembang) dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan nilai 1,44 (rintisan), sedangkan empat Pemda yang lain belum dilakukan penilaian. b. Skor Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tercermin dari hasil evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil penilaian menunjukkan bahwa SAKIP Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 memperoleh nilai sangat baik dengan level A. Nilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat digambarkan dalam Tabel 2.14. berikut :

Tabel 2.14 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 No

Pemeintah Daerah

Skor/Nilai

Daerah Istimewa Yogyakarta A 1. Kota Yogyakarta B 2. Kab. Bantul B 3. Kab. Sleman B 4. Kab. Kulon Progo B 5. Kab. Gunungkidul CC 6. Sumber : Bagian Organisasi masing-masing Pemda

Keterangan Sangat Baik Baik Baik Baik Baik Cukup

Perkembangan perolehan skor hasil evaluasi sistem sistem akuntabilitas kinerja sampai dengan tahun 2014 tampak pada tabel 2.15 di bawah ini.

Tabel 2.15 Perkembangan Skor Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2014 No

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kota Yogyakarta

2012

2013

2014

CC

B

A

C

CC

B

Kab. Bantul

CC

B

B

Kab. Sleman

C

C

B

Kab. Kulon Progo

C

C

B

Kab. Gunungkidul

CC

CC

CC

Sumber : Bagian Organisasi masing-masing Pemda


20


c. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2014 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, lima LKPD atau 83,33% dari total enam LKPD memperoleh opini WTP. Perolehan opini WTP atas LKPD tahun 2014 sama dengan tahun 2013. Perkembangan opini BPK atas LKPD Tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Tabel 2.16 di bawah ini. Tabel 2.16 Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2014 No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Gunungkidul

Opini LKPD 2011 WTP WTP WDP WTP WDP WDP

2012 WTP WTP WTP WTP WDP WDP

2013 WTP WTP WTP WTP WTP WDP

2014 WTP WTP WTP WTP WTP WDP

Sumber : Website BPK RI

d. Opini Laporan Keuangan BUMD Kewajaran penyajian informasi keuangan pada laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) menjadi salah satu indikator kualitas tata kelola organisasi. Hasil audit oleh auditor eksternal atas laporan keuangan BUMN/D menjadi salah satu faktor penting dalam mengukur good corporate governance BUMN/D. Dari 16 BUMD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebanyak 5 BUMD (PDAM) telah diaudit oleh auditor eksternal dan seluruhnya memperoleh opini WTP. Perkembangan opini auditor eksternal atas Laporan Keuangan BUMD tahun 2012-2014 disajikan pada Tabel 2.17. Tabel 2.17 Perkembangan Opini Auditor Eksternal atas Laporan Keuangan BUMD di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2014 No 1. 2. 3. 4. 5.

Jenis Opini WTP WDP TMP TW Belum diaudit Jumlah

Jumlah BUMD 16 0 0 0 0 16

2012 100% 0 0 0 0 100%

2013 16 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 16 100%

2014 5 31,25% 0 0 0 0 0 0 11 68,75% 5 100%

Sumber : Ikhtisar Hasil Audit Kantor Akuntan Publik

Dari 16 BUMD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sampai dengan semester I tahun 2015 baru lima Laporan Keuangan BUMD tahun 2014 yang telah dilakukan audit.


21


e. Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berperan secara efektif, sekurangkurangnya mampu : -

memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

APIP memiliki kemampuan berbeda-beda dalam melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Kapabilitas APIP dapat diukur menggunakan pendekatan Internal Audit Capability Model (IACM) yang mengelompokkan kapabilitas APIP dalam lima level yaitu level 1 (initial), level 2 (infrastructure), level 3 (integrated), level 4 (managed), dan level 5 (optimazing). Hasil assessment/evaluasi terhadap leveling tata kelola APIP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 menunjukkan, dari enam APIP dua APIP berada pada level 2 penuh dan lima APIP berada pada level 2 dengan catatan perbaikan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.18 di bawah. Tabel 2.18 Hasil Assessment/Evaluasi Leveling APIP di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta s.d. Tahun 2015 No

Inspektorat

2.

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Inspektorat Kota Yogyakarta

3. 4.

Inspektorat Kabupaten Bantul Inspektorat Kabupaten Sleman

5. 6.

Inspektorat Kabupaten Kulon Progo Inspektorat Kabupaten Gunungkidul

1.

Leveling APIP 2 (infrastructure) dengan catatan Level 2 (infrastructure) dengan catatan Level 2 (infrastructure) penuh Level 2 (infrastructure) dengan catatan Level 2 (infrastructure) penuh Level 2 (infrastructure) dengan catatan

Tahun Assessment 2012 2014 2014 2014 2014 2014


APIP yang berada pada level 2 penuh, telah membangunan infrastruktur yang diperlukan, proses audit telah dilakukan secara tetap dan berulang namun belum seluruhnya selaras dengan standar audit. Dilihat dari sisi hasil pengawasan, APIP yang berada pada level 2 penuh mampu menjamin proses tata kelola pemerintah daerah sesuai peraturan perundangundangan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi. Perkembangan leveling APIP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan semester I tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.19 di bawah ini. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

22


Tabel 2.19 Perkembangan Leveling APIP di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 – 2015 No 1. 2. 3. 4. 5.

Jumlah APIP

Leveling APIP Level Level Level Level Level

1 2 3 4 5 Jumlah

1 5 6

2013 16,67 83,33 -

2014 6 6

100% 100%

2015 6 6

100% 100%


Selain uraian di atas, hasil Survei Integritas Sektor Publik Tahun 2013 oleh KPK, Kota Yogyakarta mendapatkan skor 7,28 dan menempati peringkat 10 nasional dari 60 pemerintah kota yang disurvei. Survei Integritas Sektor Publik dilakukan dalam rangka memberikan penilaian terhadap integritas layanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah kepada masyarakat. Hasil penilaian merupakan cerminan bagaimana masyarakat sebagai pengguna layanan memberikan penilaian yang didasarkan pada pengalaman pengguna layanan dalam mengurus layanan di lembaga tersebut. 2. Peningkatan Kualitas Sistem Tata Kelola (Governance System) Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berperan dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menuju good governance and clean government. Tata kelola pemerintahan yang baik perlu segera diwujudkan guna mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, khususnya di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan berbagai kegiatan konsultatif berupa pendampingan dan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah dan badan usaha terkaitan peningkatan kualitas tata kelola. Dalam semester I tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan berbagai upaya perbaikan sistem tata kelola (governance system) terdiri dari : a. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang baik merupakan salah satu dasar untuk terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Komitmen Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendorong perbaikan kualitas penyelenggaraan SPIP pada pemerintah daerah diwujudkan melalui kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan pemahaman dan membangun komitmen penyelenggaraan SPIP kepada seluruh Pemerintah Daerah dan Satker Kementerian/Lembanga (K/L) melalui sosialisasi, workshop, dan diklat SPIP. Sebagai hasil upaya pemahaman tersebut telah diterbitkan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang penyelenggaraan SPIP dan telah dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah se-Daerah Istimewa Yogyakarta dan K/L.


23


Perkembangan penyelenggaraan SPIP untuk memperoleh gambaran penyelenggaraan SPIP dari Pemda dan SKPD berdasarkan tahapan penyelenggaraan SPIP yaitu dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan evaluasi oleh APIP. Pemda umumnya telah menyelenggarakan SPIP pada tahap persiapan namun belum seluruh Pemda menyelenggarakan tahap pelaksanaan dan tahap selanjutnya, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.20 di bawah ini. Tabel 2.20 Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta No

1

Nama Pemda

D.I. Yogyakarta

2

Kota Yogyakarta

3

Kabupaten Sleman

4

Kabupaten Bantul

5

Kabupaten Kulonprogo

6


Penyelenggaraan SPIP Tingkat

Tahap Persiapan

Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaporan

Evaluasi SPIP oleh APIP

Pemda

Sudah

Sudah

Belum

Belum

SKPD

Sudah

Belum Sepenuhnya

Belum

Belum

Pemda

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

SKPD

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Pemda

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

SKPD

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Pemda

Sudah

Belum

Belum

Belum

SKPD

Sudah

Belum

Belum

Belum

Pemda

Sudah

Sudah

Belum

Belum

SKPD

Sudah

Belum

Belum

Belum

Pemda

Sudah

Sudah

Belum

Sudah

SKPD

Sudah

Belum

Belum

Belum


Dalam rangka peningkatan penyelengaraan sistem pengendalian intern pemerintah yang baik pada kegiatan utama SKPD/Unit Kerja, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyarankan kepada masing-masing pemerintah daerah sebagai berikut: -

Satgas SPIP Kabupaten untuk ikut terlibat dan proaktif dalam menerapkan SPIP di tingkat Kabupaten dan SKPD.

-

Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP atas kegiatan utama sehingga setiap kegiatan mempunyai pengendalian yang memadai.


24


b. Perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) Dalam mendorong peningkatan kualitas AKIP Pemda, dalam semester I tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan pendampingan penyusunan laporan kinerja tahun 2014 di Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Selain itu dilakukan focus group discussion (FGD) reviu laporan kinerja pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Permasalahan yang masih dijumpai dalam penyelenggaraan AKIP adalah pemahaman yang keliru mengenai konsep penilaian dalam evaluasi LKjIP, yaitu evaluasi dipahami terbatas pada penilaian kualitas pelaporannya saja padahal mencakup evaluasi Sistem AKIP secara keseluruhan. Hal-hal yang perlu peningkatan dalam penyusunan LAKIP di masa mendatang antara lain masih terdapat sasaran yang belum sepenuhnya berorientasi hasil, rumusan indikator kinerja sasaran belum sepenuhnya memenuhi indikator yang baik, Indikator Kinerja Utama (IKU) belum mengacu pada Permen PAN Nomor PER/20M.PAN/11/2008, IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan pengukuran kinerja, penetapan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mengarahkan dan menilai keberhasilan unit kerja, belum tersedia sistem/mekanisme pengumpulan data kinerja, dan laporan kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan AKIP, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah merekomendasikan perbaikan pengelolaan AKIP kepada Pemerintah Kabupaten agar : - Menyiapkan dokumentasi tindak lanjut atas hasil evaluasi tahun 2014 dengan lengkap dan valid, sehingga tindak lanjut tersebut nantinya dengan mudah dan segera dapat diberikan kepada evaluator AKIP Pemerintah Kabupaten Tahun 2015; - Membangun budaya kerja sehingga ada peningkatan capaian kinerja yang mendekatkan pada pencapaian visi/misi/cita-cita masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sleman - Melakukan reviu terhadap RPJMD dan Renstra SKPD secara kontinyu, untuk perbaikan berkelanjutan. - Menampilkan indikator tujuan dalam RPJMD dengan memasukkan indikator tujuan pada indikator kinerja utama. - Hasil evaluasi LKjIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat untuk seluruh SKPD akan dimanfaatkan untuk memberikan reward and punishment bagi SKPD. - Pengembangan e-SAKIP tahun 2015 untuk memantau pencapaian kinerja setiap triwulan dan sinergi antara perencanaan. penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja. - Realisasi atas penetapan kinerja maupun indikator kinerja utama tahun yang lalu dijadikan salah satu pertimbangan untuk memberikan anggaran terhadap SKPD. - Indikator yang kurang tepat dicatat untuk reviu indikator periode berikutnya.


25


- Menyusun perbaikan pengukuran dan mekanismne pengumpulan data kinerja yang relevan. c. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta secara proaktif telah bekerja sama dengan Pemda dalam upaya mendorong menuju perolehan opini WTP. Mengingat opini WTP merupakan pintu masuk menuju tata kelola kepemerintahan yang baik, maka terhadap LKPD yang belum memperoleh opini WTP perlu terus didorong untuk meningkatkan upaya agar memperoleh opini WTP dari BPK. Lingkup kegiatan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah yang dilaksanakan antara lain dalam bentuk pendampingan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah, pendampingan atas reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, pendampingan penataan Barang Milik Daerah, peningkatan SDM pengelola keuangan daerah, dan peningkatan kapasitas APIP Daerah. Kegiatan pembinaan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan semester I tahun 2015 tampak pada Tabel 2.21 di bawah ini. Tabel 2.21 Kegiatan Upaya Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 No 1. 2. 3. 4. 5.

Kegiatan

Pendampingan penyusunan laporan keuangan Pendampingan reviu laporan keuangan Penguatan penataan Barang Milik Daerah Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan peningkatan kapasitas APIP Daerah

Jumlah Pemerintah Daerah

Jumlah

%

2

33,33%

1 5

16,67% 16,67% 87,33%

4

66,67%

1


Masing-masing kegiatan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2014, dari enam Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dua Pemerintah Daerah didampingi oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Pada lingkup instansi vertikal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakart, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan pada Kejaksaan Tinggi DIY, Polda, Kanwil KUMHAM, Bawaslu, KPU, Balai Besar Latihan Ketransmigrasian, Dinas PU Perumahan dan ESDM DIY, dan STTN Yogyakarta. Dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan di lingkungan KPUD Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilakukan penanda tanganan Nota Kesepahaman Kerjasama antara KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

26


Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman dengan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Lingkup kerjasama tersebut adalah membangun dan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah yang meliputi : - Pendampingan dalam rangka peningkatan akuntabilitas keuangan negara dan akuntabilitas kinerja - Pendampingan dalam proses pengadaan barang dan jasa - Kegiatan pendampingan lainnya. Untuk membantu Pemerintah Daerah agar dalam menyusun laporan keuangan dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan akurat, BPKP telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). Penerapan SIMDA yang berbasis teknologi informasi ini mendukung program e-government yang sedang digalakkan oleh pemerintah dan pelaksanaan e-audit oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Periode sampai dengan semester I tahun 2015, dua Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan secara penuh meliputi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Kabupaten Bantul. 2) Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Pendampingan reviu laporan keuangan dilakukan untuk membantu Pemda dalam upaya meningkatkan kualitas LKPD. Pendampingan reviu dilakukan terhadap Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota. Pada periode sampai dengan semester I tahun 2015, pendampingan reviu dilakukan pada satu pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Sleman. Manfaat yang diperoleh dari pendampingan reviu adalah berupa perbaikan kualitas penatausahaan dan pengelolaan keuangan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas LKPD melalui peningkatan kompetensi para auditor APIP, perumusan strategi mencapai opini WTP, dan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK atau APIP. 3) Penguatan Penataan Barang Milik Daerah Kelemahan dalam pengelolaan aset Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu penyebab belum diperoleh opini WTP, menjadi perhatian BPKP dalam upaya peningkatan tata kelola barang milik daerah melalui pendampingan dan pelatihan pengelolaan BMD. Pendampingan pengelolaan aset dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Beberapa permasalahan dalam penataan BMN/D antara lain masih kurangnya pemahaman para pengguna tentang pentingnya pengelolaan BMD; belum berjalannya mekanisme rekonsiliasi antara pengurus barang dengan bendahara pengeluaran maupun dengan Dinas terkait; perbedaan pemahaman mengenai status barang yang diperoleh dari pihak ketiga; barang inventaris yang tidak diketahui keberadaannya; barang yang tidak diketahui identitasnya.


27


Atas permasalahan tersebut, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah merekomendasikan agar dilakukan inventarisasi terhadap fisik barang oleh tim terpadu kabupaten, pengurus dan penyimpan barang sekolah agar ditetapkan dengan SK sebagai penyimpan dan pengurus barang, dan pemahaman lebih lanjut SIMDA BMD. 4) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan Kompetensi SDM pengelola keuangan dan barang milik daerah serta penyusun laporan keuangan memegang peranan yang sangat menentukan untuk mewujudkan tata kelola penatausahaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tersusunnya laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan perhatian yang besar dalam upaya peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan dan barang milik daerah dengan melakukan sosialisasi, workshop, maupun pelatihan mengenai pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan. Dalam periode sampai dengan semester I tahun 2015 dilakukan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan berupa pelatihan dan pembekalan mengenai penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo, pelatihan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, pembekalan Reviu LKPD pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan narasumber Sosialisasi Perwal dan Keputusan Walikota Yogyakarta tentang Penghapusan Piutang Daerah dan SOP Penghapusan Piutang Daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta, pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Selain itu, juga memberikan masukan dalam FGD pengembangan kurikulum dan silabus Diklat pengelolaan keuangan berbasis akrual pada Badan Diklat DIY. d. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan BUMD Peran aktif Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan BUMN/D melalui kegiatan peningkatan tata kelola dan akuntansi yang telah dilakukan selama ini telah membuahkan hasil. Seluruh PDAM di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah mampu menyusun laporan keuangan secara mandiri. e. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Kapasitas SDM BLUD Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan bentuk pola pengelolaan keuangan pada SKPD dan unit pelayanan teknis pada Pemerintah Daerah yang memberikan fleksibilitas kepada BLUD untuk mengelola keuangannya berbeda dari tata kelola keuangan yang berlaku umum pada pemerintahan. Peningkatan layanan melalui fleksibilitas pengelolaan keuangan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam pembentukan BLUD. Guna mendorong keberhasilan dalam penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan bimbingan teknis peningkatan kualitas pelaporan keuangan BLUD dan peningkatan kapasitas SDM penglola keuangan BLUD. Dalam periode sampai dengan semester I tahun 2015, kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan kualitas pelaporan keuangan BLUD terlihat dalam Tabel 2.22 berikut.


28


Tabel 2.22 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan BLUD di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Jumlah (Keg)

Kegiatan

No 1.

Bimtek/reviu penyusunan Laporan Keuangan BLUD

2

2.

Workshop/sosialisasi SIA BLUD

3

Jumlah

5


Untuk membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan BLUD, selain melakukan reviu atas laporan keuangan BLUD, BPKP juga telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) BLUD. Dalam semester I tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah mendampingi 96 Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) dalam pengelolaan keuangan dan penerapan SIA BLUD dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.23. Tabel 2.23 Unit Pelaksana Teknis Daerah – BLUD Yang Didampingi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta No 1. 2. 3. 4. 5.

Kota/Kabupaten

Penyusunan L/K

SIA BLUD

21 21

27 27 21 75

Kota Jogjakarta Kabupaten Sleman Kabupaten Bantul Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Gunung Kidul Jumlah

Selain pendampingan kepada UPTD, saat ini Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sedang melakukan bimbingan teknis penerapan SIA BLUD pada RSUD Wates. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas L/K dan kapasitas SDM BLUD adalah belum seluruh UPTD memiliki SDM dengan kompetensi bidang akuntansi sehingga penerapan pelaksanaan penggunaan aplikasi SIA BLUD untuk menyusun Laporan Keuangan belum optimal. Dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan BLUD, BPKP telah menyampaikan saran perbaikan pengelolaan laporan keuangan dan peningkatan kapasitas SDM BLUD berupa : -

Rekrutmen SDM berbasis akuntansi bagi UPTD BLUD

-

Menggunakan aplikasi pengelolaan BLUD dalam tata kelola keuangan

-

Meningkatkan pembinaan/pengawasan terhadap UPTD BLUD


29


f. Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab dan tuntutan akuntabilitas yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Desa masih mengalami kesulitan dalam waktu yang relatif singkat menerapkan berbagai aturan perundangan yang mengatur pelaksanaan dana desa. Pada tingkat Kabupaten kesiapan infrastruktur berupa peraturan perundangan dapat digambarkan sebagaimana pada Tabel 2.24 di bawah ini. Tabel 2.24 Kesiapan Infrastruktur peraturan Perundang-undangan Dana Desa di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Kelengkapan Perkada

No

1 2 3 4

Nama Pemda

Bantul Sleman Kulon Progo Gunungkidul

Tata Cara Penyalur an Dana Desa

Penetap an Besaran Alokasi Dana Per Desa

Pengelola an Keuangan Desa (PKD)

Pengadaa n Baran dan Jasa

Penyusun an APB Desa

Alokasi Dana Desa

  

  

  

  

  

  













BPKP selaku pengemban amanat untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara sebagaimana tercantum dalam diktum keempat Inpres Nomor 4 Tahun 2011, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan bimbingan dan konsultasi kepada aparat di Kabupatendan Desa (piloting) di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Disamping itu Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi bagian dari Tim Bersama Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa dan pemerintah daerah yang mempunyai peran dalam memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa.


30


g. Pembangunan Sistem Anti Korupsi (Fraud Control Plan) Dalam semester I Tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan sosialisasi pembangunan sistem anti korupsi (fraud control plan) sebagai pengembangan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi korupsi. Sosialisasi tersebut disampaikan dalam forum pencegahan TPK dan gratifikasi di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul serta forum peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas PUP dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta. f. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Dalam semester I tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan sosialisasi WBK/WBBM di unit-unit kerja lingkup Kanwil Kementerian Agama serta workshop pemenuhan penilaian indikator-indikator Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Kantor Kemenag Kabupaten Bantul yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama sebagai salah satu unit kerja yang dijadikan pilot project untuk mendapatkan predikat unit kerja menuju WBK/WBBM sebagaimana diatur dalam Permenpan dan RB No 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah. h. Pembinaan Peningkatan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan upaya peningkatan kapabilitas APIP, untuk mendorong Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Daerah lebih berperan dalam meningkatan kualitas tata kelola pemerintah daerah. BPKP memberikan pembinaan agar APIP mampu berperan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kegiatan pembinaan yang dilakukan meliputi asistensi/bimtek peningkatan tata kelola APIP dan penerapan ketentuan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada APIP, serta menjadi narasumber program pelatihan mandiri (PPM) maupun diklat yang diselenggarakan oleh APIP dengan tujuan untuk mendorong peningkatan level kapabilitas APIP yang pada umumnya masih berada pada level 2 dengan catatan menuju level 2 penuh dan menuju level 3. Dalam semester I tahun 2015 dilakukan kegiatan pembinaan pada Inspektorat Kota Yogyakarta, Inspektorat Kabupaten Sleman, Inspektorat Kabupaten Bantul, dan Inspektorat Kabupaten Kulon Progo. Beberapa hal yang menyebabkan APIP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta belum mencapai level 2 penuh antara lain : -

APIP belum sepenuhnya menerapkan kendali mutu audit sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009, antara


31


-

lain tim audit belum sepenuhnya menyusun rencana dan program kerja audit secara terstruktur. Dalam melaksanakan kegiatan audit APIP belum sepenuhnya mendokumentasikan kertas kerja audit secara memadai. APIP perlu menyempurnakan pembangunan perencanaan kegiatan pengawasan.

Atas berbagai hal tersebut di atas telah direkomendasikan kepada masing-masing Inspektur agar : -

-

Menerapkan pedoman kendali mutu audit sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009, yang meliputi kendali mutu dalam perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan pengelolaan hasil audit. Setiap tim audit agar menyusun rencana dan program kerja audit secara terstruktur, serta mendokumentasikan kertas kerja audit secara memadai. Menerapkan standar audit dalam pelaksanaan penugasan audit. Membangun perencanaan pengawasan berbasis risiko.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM APIP dalam bidang keinvestigasian, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan pelatihan bagi para auditor APIP Kabupaten Bantul dengan materi audit investigatif, penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli di depan penyidik/ pengadilan.


32



33

Laporan Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2015

Recommend Documents