EKSTERNAL
LAPORAN HASIL RISET TIPOLOGI SEMESTER I TAHUN 2014
TIPOLOGI TERKAIT KASUS-KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG SUDAH MENJADI PUTUSAN PENGADILAN PERIODE DATA 2005 s.d. 2013
DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN RISET DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TAHUN 2014
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak isi buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin penerbit, kecuali untuk pengutipan dalam penulisan artikel atau karangan ilmiah.
i
KATA PENGANTAR
LAPORAN HASIL RISET TIPOLOGI SEMESTER I 2014
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Hasil Riset Tipologi Semester I 2014 telah selesai. Saya menyambut baik penerbitan Laporan Hasil Riset ini, karena merupakan hal yang sangat penting bagi Aparat Penegak Hukum, Pihak Pelapor, Stakeholders, dan
Publik
seraca
luas
dalam
rangka
memperkuat
dan
mempertajam
pengetahuan serta edukasi mengenai TIPOLOGI TERKAIT KASUS-KASUS TINDAK
PIDANA
PENCUCIAN
UANG
YANG
SUDAH
MENJADI
PUTUSAN
PENGADILAN PERIODE DATA 2005 s.d. 2013. Oleh
karena
itu,
diharapkan
kehadiran
Laporan
Hasil
Riset
ini
dapat
bermanfaat sebagai leverage dalam memberantas tindak pindana pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang bersih dan berwibawa. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap terbitnya Laporan Hasil Riset Tipologi Semester I 2014. Semoga amal usaha kita diridhoi Allah SWT. Amin Ya Rabbal 'Alamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Jakarta, November 2014 Deputi Pemberantasan
Wirzal Yanuar
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Riset tipologi semester I tahun 2014 dilaksanakan dengan menggunakan basis data dari putusan pengadilan yang terkait dengan TPPU selama periode 2005 s.d. 2013 dalam rangka menyusun tipologi atau modus operandi terkait kasuskasus TPPU dengan perspektif yang utuh sehingga dapat memberikan pemahaman dan gambaran yang lebih jelas terhadap modus/tipologi TPPU dengan konstruksi hukum yang lengkap karena kasus-kasus yang diangkat sudah mendapatkan putusan pengadilan. Berdasarkan data ahli PPATK dalam berbagai kasus TPPU pada Pengadilan seluruh Indonesia, kemudian dilakukan pengembangan melalui kegiatan wawancara kepada responden penegak hukum, yaitu: KPK, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung dalam rangka untuk mendapatkan informasi salinan putusan atas kasus-kasus TPPU yang dapat diangkat sebagai gambaran kasus Tipologi pada semester I tahun 2014. Berdasarkan data salinan putusan yang telah dikumpulkan selama pelaksanaan wawancara dapat diperoleh sejumlah total 65 putusan terkait dengan 74 orang terdakwa TPPU dan/atau tindak pidana asal yang berkaitan dengan TPPU, dengan rincian putusan sebagai berikut: (1) Putusan akhir yang terbukti TPPU sebanyak 51 putusan yang terkait dengan 59 orang terpidana TPPU atau sebesar 78,4% putusan terbukti TPPU; dan (2) Putusan akhir yang tidak terbukti TPPU sebanyak 14 putusan atau 21,6% yang terkait dengan 15 orang terdakwa. Berdasarkan hasil pengolahan basis data terhadap 65 putusan pengadilan yang terkait dengan kasus TPPU dari 74 orang terdakwa dan/atau terpidana, dapat diketahui beberapa fakta sebagai berikut: (1) Profil paling dominan yang melakukan Tindak Pidana adalah swasta yaitu sebesar 71,62% dari sejumlah 74 terdakwa dan/atau terpidana . (2) Tingkat rentang usia yang paling dominan melakukan tindak pidana yaitu usia di atas 40 tahun sebanyak 37,84% atau sejumlah 28 terdakwa dan/atau terpidana. (3) Jenis kelamin laki-laki mendominasi jumlah pelaku tindak pidana yaitu sebanyak 62 pelaku atau sebesar 83,78% yang diperoleh dari 65 putusan. Sedangkan sisanya sebanyak 16 pelaku atau sebesar 16,22% adalah perempuan. (4) DKI Jakarta merupakan wilayah yang paling dominan dalam pengadilan atas kasus-kasus TPPU, yaitu sebesar 52,31% dari 65 Putusan. Dari beberapa kasus TPPU yang sudah diputus selama periode 2005 s.d. 2013 dibuatlah gambaran tipologi antara lain gambaran tipologi kasus TPPU dengan tindak pidana asal korupsi, narkotika, perbankan, perjudian, telekomunikasi, perasuransian, dan penipuan. Putusan pengadilan yang dibuat dalam gambaran tipologi adalah yang memenuhi kriteria dari 7 variabel pembentuk tipologi, yaitu: Profil Terlapor, Pola Transaksi, Instrumen Transaksi, Pihak Pelapor, Sumber Dana, Pihak Terkait dan Aset/Harta Kekayaan.
iii
iv
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................... ii RINGKASAN EKSEKUTIF .......................................................................... iii DAFTAR GAMBAR ................................................................................... vii DAFTAR TABEL ..................................................................................... viii BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1 A. LATAR BELAKANG ............................................................................... 1 B. PERUMUSAN MASALAH ........................................................................ 4 C. TUJUAN PENELITIAN ............................................................................ 4 BAB II HASIL RISET ................................................................................ 5 A. HASIL KEGIATAN WAWANCARA ............................................................ 5 B. PENGOLAHAN BASIS DATA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TERKAIT DENGAN KASUS TPPU ............................................................. 8 1. Pengolahan Basis Data berdasarkan Profil Terdakwa dan/atau Terpidana 8 2. Pengolahan Basis Data berdasarkan Usia Terdakwa dan/atau Terpidana.. 9 3. Pengolahan Basis Data berdasarkan Jenis Kelamin Terdakwa ................... 10 4. Pengolahan Basis Data berdasarkan Sebaran Wilayah Pengadilan............ 11 C. DATA SALINAN PUTUSAN TERKAIT KASUS TPPU TAHUN 2005 S.D. 2013 . 13 1. Tipologi TPPU terkait Tindak Pidana Korupsi (Penyuapan) dan TPPU an. Wa Ode Nurhayati ................................................................................................. 14 2. Tipologi TPPU Terkait Pidana Narkotika dan TPPU a.n. Alia Latifah ........... 19 3. Tipologi TPPU Terkait Tindak Pidana Narkotika dan TPPU a.n. Hermin Widiarsih ................................................................................................................. 22 4. Tipologi TPPU Terkait Pidana Perbankan dan TPPU a.n. Inong Malinda Dee ........................................................................................................................... 26 5. Tipologi TPPU terkait Tindak Pidana Narkotika dan TPPU a.n. Marwan Adli, FOB Budiyono, dan Hartoni Jaya Buana .......................................................... 32 6. Tipologi TPPU terkait Tindak Pidana Perjudian dan TPPU an. Hendra Kusumajaya, Terry Hendratno, Randy Netofa, Eka Yandi Chandra dan Himawan Wijaya.................................................................................................... 46 7. Tipologi TPPU terkait Tindak Pidana Telekomunikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang an. Fachrizal Ahmad Sumardjo (FAS), Indra Ajiyasa (IA), Ahmad Hanafi (AH) ............................................................................................... 50 8. Tipologi TPPU terkait Tindak Pidana Korupsi dan TPPU an. Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah.............................................................................. 57
v
9. Tipologi TPPU terkait Tindak Pidana Penipuan dan TPPU an. Testiawati binti Kantawi .......................................................................................................... 67 10.Tipologi TPPU terkait Pidana Usaha Perasuransian dan TPPU a.n. I Made Parisadnyana .......................................................................................................... 71 BAB III KESIMPULAN ............................................................................. 76
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. 1 Perbandingan Jumlah Kumulatif putusan pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2005 s.d. Desember 2013 .................................................................................. 2 Gambar 2. 1 Profil dari Terdakwa dan/atau Terpidana Berdasarkan Jumlah Putusan .............................................................................. 9 Gambar 2. 2 Rentang Usia Terdakwa dan/atau Terpidana Berdasarkan Jumlah Putusan ............................................................................ 10 Gambar 2. 3 Jenis Kelamin Terdakwa dan/atau Terpidana Berdasarkan Jumlah Putusan ............................................................................ 11 Gambar 2. 4 Sebaran Wilayah Terjadinya TPPU Berdasarkan Jumlah Putusan 12
vii
DAFTAR TABEL
Tabel 2. 1 Data Hasil Wawancara Kepada Apgakum ..................................... 6 Tabel 2. 2 Data Putusan Berdasarkan Pengadilan Yang Memutuskan Perkara TPPU ...................................................................................... 7 Tabel 2. 3 Profil Terdakwa Dan/Atau Terpidana Berdasarkan Jumlah Putusan Periode 2005 s.d. 2013 ............................................................ 8 Tabel 2. 4 Usia Terdakwa Dan/Atau Terpidana Berdasarkan Jumlah Putusan Pada Periode 2005 s.d. 2013 .................................................. 10 Tabel 2. 5 Jenis Kelamin Terdakwa Dan/Atau Terpidana Berdasarkan Jumlah Putusan Pada Periode 2005 s.d. 2013 ...................................... 11 Tabel 2. 6 Sebaran Wilayah Terdakwa Dan/Atau Terpidana Berdasarkan Jumlah Putusan Periode 2005 s.d. 2013 ................................... 12 Tabel 2. 7 Daftar Gambaran Tipologi ....................................................... 13 Tabel 2. 8 Putusan/Vonis Terhadap Wa Ode Nurhayati ............................... 18 Tabel 2. 9 Putusan/Vonis Terhadap Kasus Narkotika Dan TPPU a.n. AliaLatifa 21 Tabel 2. 10 Putusan/Vonis Terhadap Hermin Widiarsih ............................... 25 Tabel 2. 11 Putusan/Vonis Terhadap Inong Malinda Dee............................. 30 Tabel 2. 12 Putusan/Vonis Terhadap Andhika Gumilang ............................. 31 Tabel 2. 13 Putusan/Vonis Terhadap Marwan Adli ...................................... 36 Tabel 2. 14 Putusan/Vonis Terhadap FOB Budiyono, A.Md. IP, S.H. ............. 40 Tabel 2. 15 Putusan/Vonis Terhadap Giam Hwei Liang Alias Tonia Alias Hartoni Jaya Buana ........................................................................... 45 Tabel 2. 16 Putusan/Vonis Terhadap Hendra Kusumajaya .......................... 49 Tabel 2. 17 Putusan/Vonis Terhadap Terry Hendratno, Randy Netofa, Eka Yandi Chandra, Dan Himawan Widjaja .............................................. 50 Tabel 2. 18 Putusan/Vonis Terhadap Fachrizal Ahmad Sumardjo (FAS) ........ 53 Tabel 2. 19 Putusan/Vonis Terhadap Ahmad Hanafi (AH) ............................ 55 Tabel 2. 20 Putusan/Vonis Terhadap Indra Ajiyasa (IA) .............................. 57 Tabel 2. 21 Putusan/Vonis Terhadap Luthfi Hasan Ishaaq ........................... 61 Tabel 2. 22 Putusan/Vonis Terhadap Ahmad Fathanah ............................... 67 Tabel 2. 23 Putusan/Vonis Terhadap Testiawati Binti Kantawi ..................... 71 Tabel 2. 24 Putusan/Vonis Terhadap I Made Parisadnyana .......................... 75
viii
BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG Rezim anti pencucian uang di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya UndangUndang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU). Berdirinya rezim anti pencucian uang di Indonesia ditandai dengan dibentuknya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga yang menjadi focal point dalam rezim anti pencucian uang, dengan tugas utama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang melalui kerja sama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum, penyedia jasa keuangan, perbankan, instansi lain yang terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri serta masyarakat. Berdasarkan pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010, diketahui bahwa terdapat 25 jenis kategori
tindak
pidana,
di
antaranya
adalah:
korupsi,
narkotika,
penipuan
terorisme, dan lainnya yang merupakan tindak pidana asal atau predicate crime dari tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan data PPATK, diketahui bahwa sejak bulan Januari 2005 s.d. Desember 2013, terdapat 105 kasus TPPU yang sudah diputus Pengadilan, dengan tindak pidana asal yang dominan adalah: narkotika sejumlah 30 putusan (28,6%); korupsi sejumlah 22 putusan (21%) serta Penipuan sejumlah 16 putusan (15,2%) sebagaimana digambarkan pada
gambar 1.
Sebagian besar dari putusan pengadilan terkait TPPU dihasilkan oleh Pengadilan di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebanyak 58 putusan atau 55,2% dan Pengadilan di wilayah Jawa Tengah, yaitu sebanyak 15 putusan atau 14,3% dengan total nilai nominal
hukuman
denda
dari
105
Rp93.455.000.000,00.
1
putusan
pengadilan
tersebut
sejumlah
Gambar 1. 1 Perbandingan Jumlah Kumulatif putusan pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2005 s.d. Desember 2013
Penggunaan UU PPTPPU dalam menangani kasus-kasus tindak pidana narkotika dan korupsi menjadi sangat penting karena ancamannya bukan hanya hukuman fisik dari Pelaku, tetapi lebih jauh adalah terkait dengan upaya penyitaan aset dari pelaku tindak pidana sehinga dalam perkembangannya dapat memiskinkan para pelaku tindak pidana serta menjadi yurispudensi bagi putusan pengadilan lainnya di masa yang akan datang, seperti beberapa contoh kasus yang terjadi, yaitu: a.
Kasus Gayus Tambunan, yang merupakan PNS dengan golongan III/a di Ditjen Pajak dan memiliki penghasilan yang relatif cukup, sekitar Rp12 juta/bulan telah divonis atas kasus korupsi dan pencucian uang senilai lebih dari Rp74 miliar.
b.
Kasus Bahasyim Asyafii, yang merupakan PNS dengan jabatan terakhir sebagai Eselon I di Bappenas setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Ditjen Pajak, dengan penghasilannya sebagai pejabat yang diperkirakan di atas Rp20 juta per bulan telah divonis atas kasus korupsi dan pencucian uang senilai lebih dari Rp60 miliar. 2
Atas kedua kasus tersebut Pengadilan telah memutuskan untuk menyita harta kekayaan kedua terpidana tersebut di atas karena tidak dapat membuktikan asalusul
harta
kekayaannya
yurispudensi
berasal
atas putusan
kedua
dari
sumber
perkara
yang
tersebut,
sah/legal. penegak
Berdasarkan hukum
dapat
menggunakan pasal-pasal Pencucian uang untuk tersangka korupsi sehingga dapat menjadi dasar bagi hakim untuk memberikan vonis penyitaan aset/harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Sesuai dengan Rekomendasi FATF No. 29, yaitu: Financial intelligence units Countries should establish a financial intelligence unit (FIU) that serves as a national centre for the receipt and analysis of: (a) suspicious transaction reports; and (b) other information relevant to money laundering, associated predicate offences and terrorist financing, and for the dissemination of the results of that analysis. The FIU should be able to obtain additional information from reporting entities, and should have access on a timely basis to the financial, administrative and law enforcement information that it requires to undertake its functions properly. Rekomendasi FATF menekankan bahwa FIU, dalam hal ini PPATK harus melakukan analisis operasional dan strategis untuk mengikuti jejak transaksi keuangan atau aktivitas tertentu melalui kegiatan identifikasi trend dan pola pencucian uang serta pendanaan terorisme. Selain itu, PPATK juga harus memfasilitasi pemberian informasi dan hasil analisis secara spontan atau berdasarkan permintaan (inquiry) kepada pihak berwenang. PPATK juga memiliki akses ke semua sumber informasi keuangan dan menjaga informasi tersebut dalam menjalankan operasional FIU secara independen serta bebas dari pengaruh dan gangguan politik. Oleh karena itu, maka riset tipologi semester I tahun 2014 dilaksanakan dengan menggunakan basis data dari putusan pengadilan yang terkait dengan TPPU selama periode 2005 s.d. 2013 dalam rangka menyusun tipologi atau modus operandi terkait kasus-kasus TPPU dengan perspektif yang utuh sehingga dapat memberikan pemahaman dan gambaran yang lebih jelas terhadap modus/tipologi TPPU dengan konstruksi
hukum
yang
lengkap
karena
kasus-kasus
yang
diangkat
sudah
mendapatkan putusan pengadilan. Laporan tipologi ini diharapkan dapat digunakan, terutama oleh Aparat Penegak Hukum, baik pada tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan di tingkat pengadilan sehingga dapat mempermudah tugas penyidikan dalam mengungkap modus-modus kejahatan yang ada dan bagaimana penerapan hukum terhadap modus kejahatan tersebut.
3
Selain itu, laporan tipologi ini juga diharapkan dapat menjadi alat peringatan dini (early warning system) bagi PPATK, penyedia jasa keuangan dan juga penyedia barang dan jasa untuk meningkatkan kemampuan deteksi terhadap para pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. B.
Perumusan Masalah Fokus permasalahan pada periode riset ini adalah sebagai berikut: 1.
Bagaimanakah gambaran deskripsi dari putusan pengadilan terkait dengan TPPU berdasarkan wilayah, tindak pidana asal, profil, instrumen keuangan dan nominal putusan serta variasi hukuman?
2.
Bagaimanakah
gambaran
keterkaitan
putusan
pengadilan
terkait
TPPU
dengan database PPATK, termasuk LTKM, LTKT, dan Hasil Analisis PPATK? 3.
Bagaimanakah wilayah, tindak pidana asal, profil, dan instrumen keuangan yang paling dominan terkait dengan putusan pengadilan yang terindikasi TPPU?
4.
Bagaimanakah modus TPPU yang sudah diputus pengadilan pada periode penelitian?
C.
Tujuan Penelitian Tujuan dari riset ini adalah: 1.
Mengetahui gambaran deskripsi dari putusan pengadilan terkait dengan TPPU berdasarkan wilayah, tindak pidana asal, profil, instrumen keuangan dan nominal putusan serta variasi hukuman.
2.
Mengetahui gambaran keterkaitan putusan pengadilan terkait TPPU dengan database PPATK, termasuk LTKM, LTKT, dan Hasil Analisis PPATK.
3.
Mengetahui profil terpidana TPPU yang terkait dengan putusan pengadilan yang terindikasi tindak pidana yang paling dominan.
4.
Mengetahui modus TPPU yang terkait dengan putusan pengadilan yang terindikasi tindak pidana yang paling dominan
4
BAB II HASIL RISET
A.
HASIL KEGIATAN WAWANCARA Pada riset ini, dilakukan pengumpulan data sekunder melalui wawancara kepada aparat penegak hukum yang memiliki wewenang penuntutan, yaitu kejaksaan
dan
KPK
serta
kepada
Institusi
Pengadilan
yang
memiliki
wewenang untuk memutuskan perkara TPPU di pengadilan. Berdasarkan data pemberian keterangan ahli PPATK selama periode 2005 s.d. 2013 yang diketahui berjumlah 65 kasus, maka dapat diketahui 7 wilayah Propinsi yang memiliki lebih dari 1 kasus/putusan sehingga dapat ditetapkan 7 wilayah propinsi yang dapat menjadi objek lokasi wawancara, yaitu: 1.
Instansi Penegak hukum pada tingkat Pusat, yaitu: KPK, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.
2.
Instansi Penegak hukum pada tingkat wilayah, yaitu: a.
DKI Jakarta, dengan responden: Kejaksaan Tinggi DKI, Pengadilan Tinggi DKI dan Pengadilan Negeri Tipikor pada PN Jakarta Pusat.
b.
Jawa
Barat,
Pengadilan
dengan
Negeri
responden:
Depok,
Kejaksaan
Kejaksaan
Negeri
Negeri
Depok,
Cibinong
dan
Pengadilan Negeri Cibinong. c.
Banten,
dengan
responden:
Kejaksaan
Negeri
Tangerang,
Pengadilan Negeri Tangerang. d.
Jawa Tengah, dengan responden: Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
e.
Bali, dengan responden: Kejaksaan Tinggi Bali, Pengadilan Tinggi Bali.
f.
Aceh, dengan responden: Kejaksaan Tinggi Aceh, Pengadilan Tinggi Aceh.
g.
Sumatera Utara, dengan responden: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Medan.
Berdasarkan hasil pengolahan data salinan dan/atau petikan putusan terkait kasus
TPPU
melalui
kegiatan
wawancara
yang
dilaksanakan
terhadap
responden aparat penegak hukum, yang terdiri dari: KPK, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung di tingkat pusat dan 7 (tujuh) wilayah Propinsi yang diambil berdasarkan data ahli PPATK dalam persidangan kasus-kasus TPPU di seluruh Indonesia, dengan rincian responden sebagai berikut: 5
Tabel 2. 1 Data Hasil Wawancara kepada Apgakum No 1
2
Jumlah Responden (Orang)
Instansi Apgakum yang memiliki wewenang Penuntutan 1. KPK
1
2. Kejaksaan Agung
1
3. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
1
4. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
2
5. Kejaksaan Negeri Tangerang
1
6. Kejaksaan Negeri Depok
1
7. Kejaksaan Negeri Cibinong
1
8. Kejaksaan Tinggi Bali
2
9. Kejaksaan Tinggi Aceh
1
10. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
1
11. Kejaksaan Negeri Medan
1
Total Responden Apgakum yang Berwenang pada Penuntutan Apgakum yang memiliki wewenang Memutuskan
13
1. Mahkamah Agung
1
2. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
2
3. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
2
4. Pengadilan Negeri Tangerang
2
5. Pengadilan Negeri Depok
1
6. Pengadilan Negeri Cibinong
1
7. Pengadilan Tinggi Bali
1
8. Pengadilan Tinggi Aceh
1
9. Pengadilan Negeri Medan
1
10. Pengadilan Tipikor DKI Jakarta
1
Total Responden Apgakum yang Berwenang pada Pengadilan
13
Total Responden Apgakum
26
Berdasarkan pada tabel responden di atas, maka dapat uraikan klasifikasi responden wawancara, sebagai berikut: 1.
Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan keterangan dari responden penuntut umum pada KPK, diketahui bahwa KPK telah menangani 9 kasus TPPU sejak tahun 2009 s.d. 20113, namun hanya 1 kasus yang sudah mendapatkan putusan inkracht di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung, yaitu Kasus Korupsi a.n. Wa Ode Nurhayati. Adapun jumlah responden dari KPK yang 6
diwawancarai sebanyak 1 orang responden. Putusan yang berhasil dikumpulkan terkait dengan kasus-kasus korupsi yang pernah ditangani oleh KPK sejumlah 3 putusan perkara TPPU, yaitu salinan putusan a.n. Wa Ode Nurhayati, Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah. 2.
Kejaksaan Agung Kegiatan wawancara dilakukan di Kejaksaan Agung pada tingkat pusat serta kejaksaan di wilayah, yaitu 5 (lima) Kejaksaan Tinggi dan 4 Kejaksaan Negeri yang tersebar di 7 (tujuh) Propinsi. Adapun jumlah responden yang diwawancarai sebanyak 12 orang jaksa responden. Adapun putusan perkara TPPU yang penuntutannya ditangani oleh Kejaksaan Agung melalui unit kerja di wilayah, baik Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi diketahui sejumlah 62 putusan perkara TPPU (perkara TPPU yang selain ditangani oleh KPK).
3.
Mahkamah Agung Kegiatan wawancara dilakukan di Mahkamah Agung pada tingkat pusat serta Pengadilan di wilayah, yaitu 4 (empat) Pengadilan Tinggi dan 5 Pengadilan Negeri yang tersebar di 7 (tujuh) Propinsi. Adapun jumlah responden yang diwawancarai sebanyak 13 orang responden. Ringkasan jumlah data putusan berdasarkan Pengadilan yang memutuskan perkara TPPU dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2. 2 Data Putusan Berdasarkan Pengadilan Yang Memutuskan Perkara TPPU
Vonis/Putusan TPPU
Jumlah Putusan
Terbukti
Tidak Terbukti
25
17
8
Pengadilan Negeri Banda Aceh
2
1
1
Pengadilan Negeri Bogor
1
1
0
Pengadilan Negeri Cibinong
3
2
1
Pengadilan Negeri Cilacap
1
1
0
Pengadilan Negeri Denpasar
2
2
0
Pengadilan Negeri Depok
2
1
1
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
2
2
0
Pengadilan Negeri Lhokseumawe
1
1
0
Pengadilan Negeri Medan
1
1
0
Instansi Pengadilan Mahkamah Agung
7
Vonis/Putusan TPPU
Jumlah Putusan
Terbukti
Tidak Terbukti
Pengadilan Negeri Purwakarta
2
2
0
Pengadilan Negeri Surabaya
2
2
0
Pengadilan Negeri Tangerang
2
1
1
Pengadilan Tinggi Aceh
2
2
0
Pengadilan Tinggi Banten
6
5
1
Pengadilan Tinggi Jakarta
4
3
1
Pengadilan Tinggi Medan
1
1
0
Pengadilan Tinggi Palu
1
1
0
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
1
1
0
Pengadilan Tipikor Jakarta
3
3
0
1 65
1 51
0 14
Instansi Pengadilan
Pengadilan Tipikor Medan Total putusan pengadilan
Selama kegiatan wawancara tersebut dilakukan pengumpulan data salinan putusan, baik secara langsung dari responden maupun dengan mengunduh dari website Mahkamah Agung (berdasarkan informasi awal dari responden) sehingga dapat diperoleh sejumlah 65 putusan yang berkaitan dengan TPPU, namun berdasarkan penelitian lebih lanjut diketahui bahwa:
B.
(1)
Putusan akhir yang terbukti TPPU sebanyak 51 perkara; dan
(2)
Putusan akhir yang tidak terbukti TPPU sebanyak 14 perkara.
PENGOLAHAN BASIS DATA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TERKAIT DENGAN KASUS TPPU 1.
Pengolahan
Basis
Data
berdasarkan
Profil
Terdakwa
dan/atau
Terpidana Berdasarkan basis data sebanyak 65 Putusan terkait kasus TPPU yang sudah inkracht, maka dapat diuraikan profil terlapor sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2. 3 Profil Terdakwa dan/atau Terpidana Berdasarkan Jumlah Putusan Periode 2005 s.d. 2013 No.
Profil
1
Swasta
2
PNS
Jumlah Terdakwa dan/atau Terpidana 53
Persentase 71,62%
11
14,86%
3
Pelajar/Mahasiswa
3
4,1%
4
Ibu Rumah Tangga
4
5,4%
8
Pegawai BUMD Lainnya
Jumlah Terdakwa dan/atau Terpidana 1 2
Total
74
No. 5 6
Profil
Persentase 1,4% 2,7% 100%
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa profil paling dominan dari terdakwa dan/atau terpidana terkait kasus TPPU adalah Swasta yaitu sebesar 71,62% dari sejumlah 74 terdakwa dan/atau terpidana yang berasal dari 65 Putusan yang diperoleh dari hasil riset. Gambar 2. 1 Profil dari Terdakwa dan/atau Terpidana Berdasarkan Jumlah Putusan
Profil Terdakwa dan/atau Terpidana TPPU 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%
2.
Pengolahan
Profil Terdakwa dan/atau Terpidana TPPU
Basis
Data
berdasarkan
Usia
Terdakwa
dan/atau
Terpidana Berdasarkan basis data sebanyak 65 Putusan terkait kasus TPPU yang sudah inkracht, kemudian dilakukan pengolahan basis data berdasarkan rentang usia terdakwa dan/atau terpidana sebagai berikut:
9
Tabel 2. 4 Usia Terdakwa dan/atau Terpidana Berdasarkan Jumlah Putusan Pada Periode 2005 s.d. 2013 Terdakwa dan/atau Terpidana Persentase 1 30 tahun s.d 40 tahun 26 35,14% 2 Di atas 40 tahun 28 37,84% 3 Di bawah 30 tahun 11 14,86% 4 Tidak disebutkan 9 12,16% Total 74 100% Berdasarkan pengolahan basis data Jumlah Putusan tersebut, diketahui
No.
Rentang Usia
bahwa dari 74 Pelaku Tindak Pidana di antaranya memiliki rentang waktu yang berbeda. Tingkat rentang usia yang paling dominan melakukan tindak pidana yaitu usia di atas 40 tahun sebanyak 37,84% atau 28 orang terdakwa dan/atau terpidana. Gambar 2. 2 Rentang Usia Terdakwa dan/atau Terpidana Berdasarkan Jumlah Putusan
Usia Terdakwa dan/atau Terpidana 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%
3.
35,14% 37,84% 14,86% 12,16% Usia Terdakwa dan/atau Terpidana
Pengolahan Basis Data berdasarkan Jenis Kelamin Terdakwa Berdasarkan basis data sebanyak 65 Putusan terkait TPPU, maka dapat dilakukan pengolahan data berdasarkan jenis kelamin terlapor, di antaranya sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini.
10
Tabel 2. 5 Jenis Kelamin Terdakwa dan/atau Terpidana Berdasarkan Jumlah Putusan Pada Periode 2005 s.d. 2013 No. 1 2
Jenis Kelamin Terlapor Laki-laki Perempuan Total
Terdakwa dan/atau Terpidana 62 12 74
Persentase 83,78% 16,22% 100%
Berdasarkan hasil pengolahan basis data, diketahui bahwa jenis kelamin lakilaki mendominasi jumlah terdakwa dan/atau terpidana yaitu sebanyak 62 pelaku atau sebesar 83,78% yang diperoleh dari 65 putusan. Sedangkan sisanya sebanyak 16 pelaku atau sebesar 16,22% adalah perempuan. Gambar 2. 3 Jenis Kelamin Terdakwa dan/atau Terpidana Berdasarkan Jumlah Putusan
Jenis Kelamin Terdakwa dan/atau Terpidana 100,00% 80,00% 60,00%
Jenis Kelamin Terdakwa dan/atau Terpidana
40,00% 20,00% 0,00% Laki-laki 4.
Perempuan
Pengolahan Basis Data berdasarkan Sebaran Wilayah Pengadilan Berdasarkan pengolahan basis data 65 Putusan terkait kasus TPPU yang sudah inkracht, sebaran wilayah pengadilan berbagai kasus TPPU tersebut dapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah ini.
11
Tabel 2. 6 Sebaran Wilayah Terdakwa dan/atau Terpidana Berdasarkan Jumlah Putusan Periode 2005 s.d. 2013 No.
Provinsi
Jumlah Putusan
Persentase
1
Bali
2
3,08%
2
Banten
9
13,85%
3 4 5 6
DI Yogyakarta DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah
1 34 6 2
1,54% 52,31% 9,23% 3,08%
7
Jawa Timur
2
3,08%
8
Nanggroe Aceh Darussalam
5
7,69%
9
Sulawesi Tengah
1
10
Sumatera Utara
3
1,54% 4,62%
65
100%
Total
Catatan: Data berikut didapatkan dari hasil wawancara dan pencarian data pada website Mahkamah Agung selama periode riset PPATK semester I tahun 2014 Berdasarkan tabel 2.10 dapat diketahui bahwa DKI Jakarta adalah wilayah yang paling dominan dalam pengadilan kasus TPPU, yaitu sebesar 52,31% dari 65 Putusan. Gambar 2. 4 Sebaran Wilayah Terjadinya TPPU Berdasarkan Jumlah Putusan
Jumlah Putusan Per Wilayah 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%
Jumlah Putusan Per Wilayah
12
C.
DATA SALINAN PUTUSAN TERKAIT KASUS TPPU TAHUN 2005 S.D. 2013 Namun, berdasarkan penelitian lebih lanjut diketahui bahwa: 1)
Putusan akhir yang terbukti TPPU sebanyak 51 putusan yang terkait dengan 59 orang terpidana TPPU atau sebesar 78,4% putusan terbukti TPPU; dan
2)
Putusan akhir yang tidak terbukti TPPU sebanyak 14 putusan atau 21,6% yang terkait dengan 15 orang terdakwa. Pembahasan akan dilakukan berdasarkan tindak pidana untuk masing-masing jenis tipologi pada tabel di bawah ini: Tabel 2. 7 Daftar Gambaran Tipologi
No.
Terpidana
Tindak Pidana
1
Wa Ode Nurhayati
Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang
2
Alia Latifa
Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang
3
Hermin Widiarsih
Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang
4
Malinda Dee
Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang
Marwan Adli 5
Fob Budiyono
Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang
Hartoni Jaya Buana Hendra Kusumajaya Terry Hendratno 6
Randy Netofa
Perjudian dan Tindak Pidana Pencucian Uang
Eka Yandi Chandra Himawan Wijaya Fachrizal Ahmad Sumardjo 7
Indra Ajiyasa Ahmad Hanafi
8 9 10
Luthfi Hasan Ishaaq Ahmad Fathanah
Telekomunikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang
Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang
Testiawati binti Kantawi
Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang
I Made Parisadnyana
Tindak Pidana di bidang asuransi
13
Gambaran Tipologi secara rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini: 1.
Tipologi TPPU terkait Tindak Pidana Korupsi (Penyuapan) dan TPPU an. Wa Ode Nurhayati Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Perkara yang sudah inkracht di tingkat kasasi, dengan rincian putusan sebagai berikut: (i)
Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tipikor, Perkara No: 30/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 18 Oktober 2012.
(ii)
Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Perkara No: 60/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 9 Januari 2013.
(iii)
Putusan
Tingkat
Kasasi
di
Mahkamah
Agung,
Perkara
No:
884K/PID.SUS/2013 Tanggal 28 Mei 2013. a.
Deskripsi Kasus Kasus Posisi Terdakwa WA ODE NURHAYATI, S.Sos yang berprofesi sebagai penyelenggara negara yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Periode 2009-2014 serta menjabat sebagai Anggota Badan Anggaran DPR-RI, pada tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan 1 Nopember 2010 didakwa menerima hadiah atau janji berupa uang tunai yang seluruhnya sebesar Rp6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), dari Saul Paulus David Nelwan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan dari Abram Noach Mambu sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan maksud agar ybs. menggunakan wewenangnya sebagai anggota Banggar untuk mengusahakan agar Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie Jaya, Kab. Bener Meriah dan Kab. Minahasa ditetapkan sebagai daerah penerima Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Tindak Pidana Asal Terdakwa WON mengetahui bahwa penerimaan uang sejumlah total Rp6.250.000.000,00 dalam rangka negosiasi pembahasan realisasi
5%-6%
dari
pengalokasian
dana
DPID
yang
akan
dicairkan pada tahun anggaran 2011 sehingga ybs didakwa
14
melanggar pidana korupsi sesuai pasal 11 UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Pencucian Uang (i)
WON
terbukti
menempatkan
uang
beberapa
kali
pada
rekening pribadi tabungan prioritas milik ybs yang dibuka pada tanggal 8 Oktober 2010 di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI. Transaksi penempatan dana dilakukan selama periode 08 Oktober 2010 s.d. 30 September 2011 sehingga total seluruhnya sebesar Rp50.595.979.593,00 (ii)
Sebagian
besar
penerimaan
dana
sejumlah
Rp44.345.979.593,00 pada rekening tabungan an. WON tersebut dilakukan dengan cara sbb: 1.
Melalui setoran tunai, transfer dan pemindahbukuan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri ataupun melalui staf pribadi ybs., Sdri. SY pada tahun 2010 sejumlah total Rp11.934.555.000 dan tahun 2011 sejumlah total Rp9.536.700.000.
2.
Setoran tunai atau pemindahbukuan dari pihak lain sebesar Rp6.211.700.000.
3.
Penerbitan Hutang deposito/gadai deposito sebesar Rp9.000.000.000 dengan jaminan Deposito pribadi a.n. WON di Bank Mandiri sejumlah Rp10.000.000.000.
4.
Penerimaan bunga bank pada rekening WON tersebut sebesar Rp65.585.295.
5.
Penerimaan
bunga
Rp449.753.424
dan
deposito bunga
a.n.
WON
sebesar
dari
rekening
deposito
lainnya milik ybs yang terdapat di Bank Mandiri sejumlah Rp4.053.698. 6.
Transaksi pencairan dana pada polis asuransi AXA Mandiri Financial Services sebanyak 4 kali selama periode 31 Maret 2011 s.d. 1 Juli 2011 yang diterima melalui
rekening
Bank
Mandiri
milik
pribadi
ybs
sejumlah total Rp2.236.232.174. 7.
Pemindahbukuan dari rekening tabungan USD an. WON di Bank Mandiri sebanyak 3 kali transaksi selama periode 29 November 2010 s.d. 30 Juni 2011 sejumlah total Rp5.157.400.000. 15
(iii)
Selanjutnya
terdakwa
mentransfer,
melakukan
mengalihkan,
membayarkan tabungan
WON
uang
a.n.
yang
ybs.
di
membelanjakan
ditempatkan
Bank
perbuatan
Mandiri
pada
dan rekening
dengan
tujuan
menyamarkan ayau menyembunyikan asl-usul sumber dana yang patut diduga atau diketahui berasal dari hasil tindak pidana korupsi dengan cara-cara sebagai berikut: 1.
Membayar melalui pemindahbukuan ke rekening PT AXA MANDIRI Financial Services di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI nomor 070.0004.55555.8, sebanyak 2 kali yaitu: pada tanggal 14 Oktober 2010, sebesar Rp2.500.000.000,00 untuk pembayaran atas nama terdakwa dan pada tanggal 20 Desember 2010, sebesar Rp100.000.000,00 untuk pembayaran premi atas nama Farah (anak terdakwa);
2.
Mengalihkan ke dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank
Mandiri
KCP
Jakarta
DPR
RI
melalui
pemindahbukuan sebanyak 2 kali untuk pembukaan deposito a.n. ybs., yaitu : pada Tanggal 01 Nopember 2010, sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan Rekening No 102 0204564295 dan Tanggal 20 Desember 2010, sebesar Rp100.000.000,00 yang juga a.n. terdakwa 3.
Membayar angsuran bunga hutang deposito berjangka pada Bank Mandiri/Auto Grab Fund (AGF) sebanyak 19 kali pada
pembayaran Bank
September
dari
Mandiri
rekening
KCP DPR
2011
No.1020100575221 Rl, sampai
seluruhnya
dengan sebesar
Rp567.494.304,14. 4.
Membayar angsuran pembelian rumah di Jalan Guntur No.
64,
Jakarta,
seluruhnya
sebesar
Rp7.
950.000.000,00 yang dilakukan oleh Sefa Yolanda melalui penarikan tunai, yaitu: -
Tanggal
22
Desember
2010,
sebesar
Rp4.950.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian ditransfer ke rekening No. 123 000 200609 8 atas nama Sukmawan Surlaya Halim pada Bank Mandiri Cab. Pasar Rumput; 16
-
Tanggal
3
Januari
2011,
sebesar
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang kemudian miliar
sebesar
tujuh
Rp2.750.000.000,00
ratus
lima
puluh
juta
(dua
rupiah)
ditransfer ke rekening No.123 000 200609 8 atas nama
Sukmawan
Surlaya
Halim
pada
Bank
Mandiri cab. Pasar Rumput; 5.
Membayar pembelian Apartemen Permata Residence di Senayan Jakarta sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus
lima
puluh
juta
rupiah)
pada
tanggal
27
Desember 2010 melalui penarikan tunai yang dilakukan oleh Seta Yulanda; 6.
Membelanjakan sebesar Rp20.430.000,00 (dua puluh juta
empat
ratus
tiga
puluh
ribu
rupiah)
untuk
pembelian perhiasan emas pada tanggal 7 Januari 2011; 7.
Mentransfer sebesar Rp106.000.000,00 sebanyak 2 kali transaksi sehumlah Rp106.000.000,00 pada tanggal 3 Mei 2011 dan 4 Agustus 2011 ke rekening gaji No. 1020005253502
atas
nama
terdakwa
pada
Bank
Mandiri secara bertahap, yaitu:
Membayar
angsuran
ke-6
dan
ke-7
sebesar
Rp23.788.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 7 Juli 2011;
Mengalihkan dengan cara penarikan tunai dan penarikan tunai melalui ATM sebanyak puluhan kali
transaksi
yang
dilakukan
oleh
terdakwa
selama periode 6 November 2010 s.d. 4 Agustus 2011
secara
bertahap
sehingga
seluruhnya
sebesar Rp7.063.250.000,00.
Mengalihkan bertahap
melalui
sebanyak
penarikan 37
kali
tunai
secara
transaksi
selama
periode 20 Oktober 2010 s.d. 8 Juni 2011 yang dilakukan
oleh
Sefa
terdakwa
sehingga
Rp17.410.080.000,00. 17
Yulanda
total
atas
seluruhnya
perintah sebesar
Mentransfer ke banyak rekening pihak ketiga yang dilakukan terdakwa secara bertahap selama periode 27 Oktober 2010 s.d. 4 Agustus 2011 dengan jumlah bervariasi antara jutaan rupiah s.d. ratusan juta rupiah;
Membelanjakan Uang sebesar Rp808.166.697,00 (delapan ratus delapan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan menggunakan fasilitas kartu debit mandiri dalam rentang waktu sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011;
Membelanjakan uang untuk keperluan di Inul Vizta Karaoke sebesar Rp4.539.375,00 dan NU Skin (Perawatan wajah) sebesar Rp10.511.000,00 serta
biaya-biaya
lainnya
sebesar
Rp476.621.926,00. b.
Putusan/Vonis
Tabel 2. 8 Putusan/Vonis terhadap Wa Ode Nurhayati No.
1
2
3
putusan pengadilan
Tindak Pidana
Pasal
PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat
Korupsi dan Pencucian Uang
Pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 j.o UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan melanggar pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang j.o Pasal 65 ayat (1) KUHP
PT DKI Jakarta
Korupsi dan Pencucian Uang
Mahkamah Agung
Korupsi dan Pencucian Uang
Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat Menolak permohonan kasasi, baik dari Pemohon kasasi I atau terdakwa Wa Ode Nurhatati serta pemohon kasasi II/Jaksa Penuntut Umum pada KPK 18
Pidana
Vonis Denda
6 (enam) Tahun
Rp500.000.000,00 apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.
6 (enam) Tahun
Rp500.000.000,00 apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.
6 (enam) Tahun
Rp500.000.000,00 apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.
2.
Tipologi TPPU Terkait Pidana Narkotika dan TPPU a.n. Alia Latifah Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Perkara yang sudah inkracht di tingkat banding, dengan rincian putusan sebagai berikut: (i)
Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tangerang, Perkara No: 765/Pid.Sus/2012/PN.TNG tanggal 30 Agustus 2012.
(ii)
Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Banten, Perkara No: 149/PID/2012/PT.BTN tanggal 28 November 2012.
a.
Deskripsi Kasus Kasus Posisi Terdakwa ALIA LATIFA BINTI OE SUI CENG (ALM) (AL) adalah seorang ibu rumah tangga, pada tanggal 24 Desember 2011 didakwa membayarkan atau membelanjakan, menginvestasikan, menyimpan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekusor Narkotika. Dari hasil peredaran jual beli narkotika yang dikendalikan suaminya, Zulkifli alias Amar, sebagian digunakan untuk membeli beberapa jenis barang berupa rumah (Apartemen Boulevard Mediterania Residence, Jakarta Pusat dan Rumah di Perumahan Bangun Reksa Indah, Tangerang, mobil, sepeda motor dan perhiasan emas (sebanyak 39 jenis) dan sebagian kecilnya disimpan dalam tabungan di 8 rekening di berbagai PJK senilai Rp38.631.774 (tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat Rupiah) dan US$3.204,67 (tiga ribu dua ratus empat koma enam puluh tujuh dolar Amerika Serikat/AS).
19
Tindak Pidana Asal AL mengetahui bahwa 8 rekening a.n. terdakwa dan a.n. Lili digunakan untuk menerima uang hasil penjualan narkotika dan mentransfer uang untuk pembayaran kepada pedagang narkotika Munzirin sehingga ybs didakwa melanggar pidana narkotika sesuai Pasal 137 huruf b UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak Pidana Pencucian Uang (i)
AL terbukti menerima uang beberapa kali pada rekening pribadi sebesar ratusan juta Rupiah dari rekening a.n. Enab Rosita dan Mukhtaruddin.
(ii)
Dari hasil peredaran jual beli narkotika tersebut, terdakwa telah mempergunakan sebagian dari uang hasil jual beli narkotika dimaksud yaitu untuk membeli beberapa jenis barang berupa: rumah; mobil, sepeda motor dan perhiasan emas. Sebagian lagi disimpan di rekening terdakwa di berbagai PJK. Rincian barang dan rekening tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Apartemen Boulevard Mediterania Residence, Tower Utara Lantai 12 AL, Kemayoran, Jakarta Pusat;
2.
1 (satu) unit Rumah yang terletak di Perumahan Bangun Reksa Indah II Blok G No. 11 RT. 002/006 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Karang Tengah Tangerang;
3.
1 (satu) unit mobil Toyota Rush, warna hitam, No. Pol: B 1136 VFJ
4.
1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah kombinasi putih, No. Pol : 6731 VDX;
5.
1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja ZX 250, Warna Hijau, No. Pol: B 6547 VBM;
6.
Perhiasan emas yang berjumlah 45 buah dan terdiri dari 39 jenis;
7.
Uang di rekening bank, dengan rincian sbb: a.
BCA Rek. 7010169679 a.n. ALIA LATIFA dengan saldo akhir lebih kurang sebesar Rp430.605,00 (empat ratus tiga puluh ribu enam ratus lima Rupiah); 20
b.
BCA Rek. 8770222193 a.n. ALIA LATIFA dengan saldo akhir lebih kurang sebesar Rp4.016.000,00 (empat juta enam belas ribu Rupiah);
c.
BCA Rek. 3111177978 a.n. LILI dengan saldo akhir lebih kurang sebesar Rp22.266.109,00 (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan Rupiah);
d.
BRI Britama Rek. 096601001462506 a.n. ALIA LATIFA dengan saldo akhir lebih kurang sebesar Rp92.359,00 (sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);
e.
Mandiri Rek. 1550003455030 a.n. ALIA LATIFA dengan
saldo
akhir
lebih
kurang
sebesar
Rp226.583,00 (dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); f.
Mandiri
Rek.
dengan
saldo
1550001997793 akhir
lebih
a.n.
ZULKIFLI
kurang
sebesar
Rp10.198.550,00 (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah); g.
BNI Rek. 0131336044 a.n. ALIA LATIFA dengan saldo akhir lebih kurang sebesar Rp1.401.568,00 (satu juta empat ratus seribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
h.
BNI Rek. 0174644492 a.n. ALIA LATIFA dengan saldo akhir lebih kurang sebesar USD 3.204,67 (tiga ribu dua ratus empat koma enam puluh tujuh dolar AS).
b.
Putusan/Vonis
Tabel 2. 9 Putusan/Vonis Terhadap Kasus Narkotika dan TPPU a.n. Alia Latifa
No 1
Putusan Pengadilan PN Tangerang
Tindak Pidana
Pasal
Narkotika
Pasal 137 huruf b UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Vonis Pidana
21
-
Denda -
No
2
Putusan Pengadilan
PT Banten
3.
Tindak Pidana
Pasal
Vonis
Pencucian Uang
Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTi ndak Pidana Pencucian Uang
6 (enam) tahun penjara
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.
Narkotika
Pasal 137 huruf b UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
-
-
Pencucian Uang
Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
6 (enam) tahun penjara
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.
Pidana
Denda
Tipologi TPPU Terkait Tindak Pidana Narkotika dan TPPU a.n. Hermin Widiarsih Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Perkara yang sudah inkracht di tingkat banding, dengan rincian putusan sebagai berikut: (i)
Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tangerang, Perkara No: 645/Pid.Sus/2012/PN.TNG tanggal 30 Mei 2012.
(ii)
Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Banten, Perkara No: 109/PID/2012/PT.BTN tanggal 15 Agustus 2012.
a.
Deskripsi Kasus Kasus Posisi Terdakwa Hermin Widiarsih alias Windy (HW) adalah seorang wiraswasta, sejak tanggal 13 Desember 2010 sampai dengan tanggal
8
Desember
2011
didakwa
telah
menempatkan,
membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan
atau 22
menyamarkan,
menginvestasikan,
menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentrasfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor narkotika. Dari hasil peredaran jual beli narkotika yang dikendalikan Thomas Lewis George (TLG), sebagian digunakan terdakwa untuk membeli ponsel (6 buah), motor (1 buah), dan sebagian disimpan sebagai uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan Sin$2.200 (dua ribu dua ratus dolar Singapura) dan rekening bank sejumlah Rp70.700.000,00 (tujuh puluh juta tujuh ratus ribu Rupiah). Tindak Pidana Asal HW membuka rekening di
beberapa bank untuk menerima
pentransferan uang hasil perdagangan narkotika atas perintah TLG. Rekening di beberapa bank tersebut dibuka antara tahun 2009-2011. Selama periode Desember 2010 hingga Desember 2011 HW menerima transfer baik melalui ATM maupun Mobile Banking (MB) dan pemindahan langsung dari berbagai pihak yang berhubungan dengan TLG. Tindak Pidana Pencucian Uang Setelah menerima uang tersebut di rekeningnya uang tersebut diputar-putar dengan cara pemindahbukuan di dua rekening HW di bank yang sama dan pentransferan ke rekening HW di bank yang berbeda, namun akhirnya kembali ke rekening yang sama, sehingga
total
keseluruhan
transaksi
keluar
masuk
adalah
Rp1.439.200.000. 1.
Sebagian besar penerimaan dana sejumlah Rp1.415.100.000 pada rekening tabungan BCA a.n. HW tersebut dilakukan dengan cara sbb: a.
Pemindahan langsung dari tahapan sejumlah total Rp150.000.000;
b.
Transfer dari rekening a.n. HW dari bank BRI no. rekening
0055-01-039755-50-0
sejumlah
total
Rp37.500.000; c.
Transfer
via
ATM
Rp122.000.000; dan 23
dari
tahapan
sejumlah
total
d.
Transfer
via
MB
dari
tahapan
sejumlah
total
Rp1.105.000.000. 2.
Sementara transaksi keluar dilakukan HW dengan cara sbb: a.
Transfer dana dari rekening a.n. HW di bank BCA no. rekening 0501821593 ke rekening a.n. HW di bank BCA no.
rekening
6050291454
sejumlah
total
Rp42.400.000; b.
Transfer dana dari rekening a.n. HW di bank BRI no. rekening 0055-01-039755-50-0 ke rekening a.n. HW di bank BCA no. rekening 0501821593 sejumlah total Rp37.500.000; dan
c.
Transfer dana dari rekening a.n. HW di bank BCA no. rekening 0501821593 dan rekening a.n. HW di bank BCA no. rekening 6050291454 ke rekening a.n. HW di bank BRI no. rekening 0055-01-039755-50-0 sejumlah total Rp104.000.000.
3.
Dari hasil peredaran jual beli narkotika tersebut, HW telah mempergunakan sebagian dari uang hasil jual beli narkotika dimaksud
yaitu
untuk membeli
beberapa
jenis
barang
berupa: ponsel (6 unit) dan motor (1 unit). Sebagian lagi disimpan dalam bentuk uang tunai dan rekening bank. Rincian barang dan rekening tersebut adalah sebagai berikut: a.
b.
6 (enam) unit ponsel terdiri dari: 1.
1 (satu) unit Samsung GT-E-1080 F;
2.
1 (satu) unit Nokia 1202-2;
3.
1 (satu) unit Smartfren C 330;
4.
1 (satu) unit Blackberry 8900;
5.
1 (satu) unit Samsung GT-C3222; dan
6.
1 (satu) unit Esia C 2930
Uang tunai sejumlah Rp1.000.000 dan Sin$2.200, dengan rincian sebagai berikut: 1.
5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
2.
10 (sepuluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah;
3.
2 (dua) lembar uang Singapura pecahan Sin$100 (seratus dolar Singapura); dan 24
4.
20 (dua puluh) lembar uang Singapura pecahan Sin$50 (lima puluh dolar Singapura)
c.
Satu unit motor Honda Revo No. Pol B 3665 NKW
d.
BCA
Rek.
dengan
6050291454 saldo
akhir
a.n.
HERMIN
lebih
WIDIARSIH
kurang
sebesar
Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah); e.
BCA
Rek.
dengan
0501821593 saldo
akhir
a.n.
HERMIN
lebih
WIDIARSIH
kurang
sebesar
Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah); f.
BCA Rek. 8330020084 An. HERMIN WIDIARSIH dengan saldo akhir lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
g.
Mandiri
Rek.
142-00-1023900-1
a.n.
HERMIN
WIDIARSIH dengan saldo akhir lebih kurang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah); b.
Putusan/Vonis Tabel 2. 10 Putusan/Vonis terhadap Hermin Widiarsih
No 1
Putusan Pengadilan
Tindak Pidana
Pasal
Vonis
PN Tangerang
Narkotika
Pasal 137 huruf b UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
-
-
Pencucian Uang
Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
6 (enam) tahun penjara
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.
-
-
Pidana
Tindak Pidana Pencucian Uang 1
PT Banten
Narkotika
Pasal 137 huruf b UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 25
Denda
No
Putusan Pengadilan
Tindak Pidana
Pasal
Pencucian Uang
Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Vonis Pidana
Denda
8 (enam) tahun penjara
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan
Tindak Pidana Pencucian Uang
4.
apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pdana penjara selama 6 (enam) bulan
Tipologi TPPU Terkait Pidana Perbankan dan TPPU a.n. Inong Malinda Dee Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Perkara yang sudah inkracht di tingkat kasasi, dengan rincian putusan sebagai berikut: (i)
Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Perkara No:1291/Pid. B/2011/PN.Jkt Sel tanggal 7 Maret 2012.
(ii)
Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, Perkara No: 134/PID/2012/PT.DKI tanggal 22 Mei 2012.
(iii)
Putusan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, Perkara No: 1607 K/PID.SUS/2012 tanggal 16 Oktober 2012. a.
Deskripsi Kasus Kasus Posisi Terdakwa INONG MALINDA DEE binti SISWO WIRATMO (IMD) adalah seorang Relationship Manager (RM) Citibank N.A Cabang Landmark, sejak tanggal 22 Januari 2007 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2011 didakwa membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu
bank,
yang
merupakan
perbarengan
beberapa
perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Sehingga
jumlah
transaksi
berjumlah
sekitar
Rp27.369.056.650,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta lima puluh enam ribu enam ratus 26
lima puluh Rupiah) dan US$2.082.427,00 (dua juta delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh dolar Amerika). Tindak Pidana Asal 1.
IMD
adalah
pegawai
pada
Citibank
N.A
Cabang
Landmark dengan jabatan sebagai Citigold Executive atau Relationship Manager (RM). Dalam melaksanakan tugasnya, IMD telah tidak mengikuti prosedur yang baku, di mana seharusnya sebagai RM tidak dapat melakukan
transaksi
melainkan
hanya
mengambil
nomor antrean bagi nasabah. 2.
IMD meminta tandatangan nasabah dalam formulir transfer
yang
tandatangan
masih nasabah
kosong
(belum
dalam
diisi)
formulir
atau
transfer
ditandatangani sendiri oleh terdakwa kemudian tanpa persetujuan atau permintaan dari nasabah. 3.
Dengan
formulir
tersebut,
IMD
telah
melakukan
pentransferan dana dari rekening nasabah Citigold Citibank Landmark milik ROHLI BIN PATENI (24 kali), N.SUSETYO SUTADJI (9 kali), dan saksi SURJATI T. BUDIMAN (6 kali), ISMAIL bin JANIM (56 kali) serta nasabah Citigold lainnya. 4.
Sehingga jumlah transaksi terdiri dari: 64 (enam puluh empat) kali transaksi Rupiah dengan nilai keseluruhan transaksi
sekitar
Rp27.369.056.650,00
ditambah
dengan 53 (lima puluh tiga) kali transaksi dolar Amerika dengan nilai keseluruhan transaksi sekitar US$2.082.427 Tindak Pidana Pencucian Uang 1.
Uang yang diperoleh IMD dari para nasabah Citibank ditransfer ke rekening VISCA LOVITASARI pada Bank BCA nomor rekening 3191931198; Kemudian atas perintah terdakwa ditransfer kembali baik ke rekening perusahaan terdakwa atau pun ke rekening orang lain, sebanyak 6 (enam) kali transaksi.
2.
Dan dana yang masuk ke rekening Visca Lovitasari tersebut, selanjutnya atas perintah terdakwa juga
27
ditransfer kembali ke rekening ANDHIKA GUMILANG pada Bank BCA nomor lekening 5245002448. 3.
Selanjutnya ditransfer ke rekening ISMAIL BIN JANIM pada Bank BCA nomor rekening 2761354762, sebanyak 9 (sembilan) kali transaksi. Kemudian dana yang masuk
ke
rekening
Ismail
bin
Janim
tersebut,
selanjutnya atas perintah terdakwa ditransfer kembali baik ke rekening terdakwa sendiri atau pun ke rekening orang lain, yaitu: a.
Ditransfer
kembali
ke
rekening
milik
Inong
Malinda Dee pada Bank BCA rekening nomor 4361229783 a.n. Inong Malinda Dee. b.
Ditransfer kembali ke rekening PT. EKSLUSIVE JAYA PERKASA yang salah satu pengurusnya adalah
Inong
Malinda
Dee
pada
Bank
BCA
rekening nomor 4363008782. c.
Ditransfer
kembali
ke
rekening
milik
VISCA
LOVITASARI pada Bank BCA nomor rekening 3191931198 dan nomor rek. 3191971424. d.
Ditransfer
kembali
ke
dalam
rekening
milik
ANDHIKA GUMILANG pada Bank BCA rekening nomor 5245002448. 4.
Jumlah transaksi transfer tersebut yaitu 88 (delapan puluh delapan) kali transaksi terdiri dari 41 (empat puluh
satu)
keseluruhan
kali
transaksi
transaksi
sekitar
rupiah
dengan
nilai
Rp22.162.075.650,00
(dua puluh dua miliar seratus enam puluh dua juta tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh Rupiah), ditambah dengan 47 (empat puluh tujuh) kali transaksi dolar
Amerika
dengan
nilai
keseluruhan
transaksi
sekitar USD 1.989.927,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilari ratus dua puluh tujuh dolar Amerika), 5.
Dari hasil tindak kejahatan tersebut, IMD membeli berbagai
barang
yaitu
mobil.
Selain
itu
juga
menyimpan uang tunai. Rincian barang dan rekening tersebut adalah sebagai berikut: 28
a.
1 (satu) unit Mobil Merk FERRARI, Type F430 Scuderia, Jenis Mobil Penumpang, Model Sedan, Tahun 2010, Nomor Rangka ZFFKZ64C000169221 Nomor F136ED151726, Warna Merah, No.Pol. B 5 DEE;
b.
1 (satu) Unit Mobil Merk Ferrari California, Warna Merah, No Pol. B 125 DEE, atas nama M. ADI RAMANANDA, aiamat Jaian Tebet X No. 29, RT.08/05, Kel.Tebet Barat Kec. Tebet Jakarta Selatan;
c.
1
(satu)
unit
E350COUPE
Mobil
A/T,
Merk
Warna
MERCEDES,
Diamond
Type
White
No.
Rangka WDD207-356.2F.094178, No. Mesin: 272988.31.730692 Tahun 2010, No.Pol.B-125-DEN atas nama SITI NOOR DENISE; d.
1 (satu) unit mobil HUMMER H3 warna putih No.Pol: B 18 DiK an. ANDHIKA GUMILANG Nomor BPKB H 02714946 berserta STNK dan tanpa BPKB;
e.
1
(satu)
unit
A/T/jeep/Suv No.Rangka
mobil M
Toyota
Hitam
Fortuner
metalik
G
Tahun
MHFZX69G897015957
2.7 2009
No.Mesin
2
TR6846689 No.Poi B-1443-SJB f.
1 (satu) unit mobil Toyota Alphard Vellfire 2.4 2 WB Minibus Hitam Tahun 2009 No. Rangka NKANH208035799 No. Mesin 2A21533593 atas nama SITI NOOR DENISE;
g.
Uang Tunai Sejumlah Rp1.628.701.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus satu Rupiah) dengan rincian sbb: (i)
Disita dari LIE KUANG HENG (18 Mei 2011) senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
(ii)
Disita dari LIE KUANG HENG (18 Mei 2011) senilai
Rp125.000.000,00
(seratus
lima
puluh juta Rupiah); (iii) Disita
dari
INONG
MALINDA
DEE
binti
SISWOYO WIRATNO (30 Mei 2011) senilai 29
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah); (iv) Disita dari SUDIN RIAU (7 Juni 2011) senilai Rp253.701.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus satu ribu Rupiah); (v)
Disita dari DUDI SAMHUDI (9 Juni 2011) senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah);
(vi) Disita
dari
ACHMAD
SISWOWIRATMO
(24
Juni
BASTARI 2011)
bin senilai
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) b.
Putusan/Vonis
Tabel 2. 11 Putusan/Vonis terhadap Inong Malinda Dee No
1
2
Putusan Pengadilan PN Jakarta Selatan
PT Jakarta
Tindak Pidana
Pasal
Perbankan
Pasal 49 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP
Pencucian Uang
Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Perbankan
Pasal 49 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 30
Vonis Pidana
Denda
8 (delapan) tahun penjara
Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
8 (delapan) tahun penjara
Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
No
Putusan Pengadilan
Tindak Pidana
Pasal
Vonis Pidana
Denda
8 (delapan) tahun penjara
Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
Ayat (1) KUHP
3
Mahkamah Agung
Pencucian Uang
Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Perbankan
Pasal 49 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP
Pencucian Uang
Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Tabel 2. 12 Putusan/Vonis terhadap Andhika Gumilang No 1
Putusan Pengadilan
Tindak Pidana
PN Jakarta Selatan
Pencucian Uang
Vonis Pasal Pidana Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
31
4 (empat) tahun penjara
Denda Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
5.
Tipologi TPPU terkait Tindak Pidana Narkotika dan TPPU a.n. Marwan Adli, FOB Budiyono, dan Hartoni Jaya Buana Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Perkara yang sudah inkracht di tingkat banding maupun kasasi untuk masing-masing terdakwa, dengan rincian sebagai berikut: 1.1
Putusan Perkara atas nama Drs. Marwan Adli, Bc. IPMsi Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Perkara yang sudah inkracht di tingkat banding banding, dengan rincian sebagai berikut: (i)
Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Cilacap, Perkara No. 114/PID.SUS/2011/PN.CLP tanggal 11 Januari 2012.
(ii)
Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Semarang, Perkara No. 38/PID.SUS/2012/PT.SMG tanggal 13 Maret 2012.
a.
Deskripsi Kasus Kasus Posisi Terdakwa Drs. Marwan Adli, Bc. IP Msi yang berprofesi sebagai PNS dan memiliki jabatan sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika
Nusakambangan.
Pada
bulan
Oktober 2009 sampai dengan Februari 2011 didakwa telah melakukan
pemufakatan
jahat
dengan
Narapidana
sdr.
Hartoni Jaya Buana, FOB Budiyono, Iwan Syaefuddin alias Cahyono
dan
melakukan
Syafrudin tindak
alias
Isap
pidana
alias Capten
Narkotika.
untuk
Berdasarkan
kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa selaku Ketua Lapas Nusakambangan yaitu dalam memutuskan kebijakan dan mengkoordinir tugas di bidang tata usaha, keamanan dan ketertiban kegiatan kerja dan pembinaan telah memberikan kesempatan kepada Hartoni Jaya Buana untuk membuka peternakan sapi dengan mendirikan kandang sapi di luar Lapas Narkotika Nusakambangan, di samping itu terdakwa telah mengizinkan Hartoni Jaya Buana untuk menggunakan Handphone didalam Lapas dan kemudahan akses keluar masuk Lapas dengan tujuan untuk mengurus peternakan sapi.
Dengan
diberikan
oleh
berbagai terdakwa 32
fasilitas
dan
terhadap
kemudahan
Hartoni
Jaya
yang Buana
akhirnya
dimanfaatkan
oleh
Hartoni
untuk
melakukan
transaksi narkotika bersama Syarifudin alias Isap alias Capten di dalam Lapas Nusakambangan. Terdakwa telah menerima keuntungan dari hasil penjualan narkotika yang dilakukan
oleh
Hartoni
Jaya
Buanadan
Capten
selama
periode 2009 sampai dengan 2011 seluruhnya sejumlah Rp260.000.000,00(dua dengan
rincian
ratus
dari
enam
Hartoni
puluh
Jaya
juta
Buana
rupiah) sebesar
Rp210.000.000,00 dan dari Capten sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut ditransfer menggunakan M-Banking melalui rekening penampungan Hartoni Jaya Buana antara lain Rek. an. May Wulandari dan Rita Juniati dan rekening penampungan Capten, antara lain: rekening an. Selpih, Sesilia Natalie, Saipul Abu Gozala, Sesilia Natalia ke rekening anak terdakwa, yaitu Rekening BCA an. Andhika Permana, Dhiko Aldila dan cucu terdakwa Rinal Kornial. Tindak Pidana Asal Terdakwa
MA
telah
memfasilitasi
dan
melakukan
pemufakatan jahat dengan Narapidana Sdr. Hartoni Jaya Buana alias Toni alias Giam Hwei Liang, Sdr. FOB Budhiyono, Sdr. Iwan Syaefuddin, Sdr. Cahyo alias Nyoto, dan Syafifudin alias Capten untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara
dalam
jual
beli,
menukar
atau
menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Tindak Pidana Pencucian Uang 1.
Terdakwa terbukti telah meminta no. rekening milik anak terdakwa yaitu Andhika Permana dan Dhiko Aldila dengan tujuan untuk digunakan terdakwa sebagai rekening penampungan dari pengiriman uang hasil penjualan narkotika yang dilakukan oleh Hartoni Jaya Buana dan Capten. 33
2.
Terdakwa terbukti telah memberikan uang sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan lima puluh juta rupiah) kepada Rinal Kornial selaku cucu terdakwa dan uang
tersebut
dimasukan
ke
bank
dengan
cara
memerintahkan kepada Rinal Kornial untuk membuka rekening an. Rinal Kornial di Bank BCA Cilacap dengan alasan identitas (KTP) terdakwa tertinggal di Bekasi. Kemudian rekening an. Rinal Kornial dikuasai oleh terdakwa untuk menerima transfer sejumlah uang atas permintaan terdakwa kepada Hartoni Jaya Buana. 3.
Terdakwa terbukti telah menerima dan menempatkan sejumlah uang dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Hartoni Jaya Buana dan Capten yang dilakukan selama bulan Oktober 2009 sampai dengan Februari 2011 ke rekening tabungan an. Andhika Permana, Dhiko Aldila dan Rinal Kornial.
Sebagian
besar
penerimaan
dana
sejumlah
Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), dilakukan dengan cara sebagai berikut: (i)
Melalui transfer dari rekening BCA an. May Wulandari ke rekening BCA an. Andhika Permana melalui mbanking pada tanggal 22-01-2010 s.d. 24-01-2011 sebanyak
4
kali
transaksi,
dengan
jumlah
totalRp68.000.000,00. (ii)
Melalui transfer dari rekening BCA an. May Wulandari pada tanggal 24 Januari 2011 yang dilakukan oleh Hartoni Jaya Buana melalui m-banking ke rekening BCA an. Rinal Kornial sebesar Rp15.000.000,00.
(iii)
Melalui transfer dari rekening BCA an. May Wulandari pada tanggal 18 Oktober 2010 s.d. 03 Desember 2010 ke rekening an. Dhiko Aldila melalui m-banking, dengan jumlah total Rp14.000.000,00.
(iv)
Melalui transfer dari rekening an. Rita Juniati ke rekening an. Andhika Permana pada tanggal 28 Juni 2010 s.d. 27 Januari 2011 melalui m-banking sebanyak 4 kali transaksi, dengan jumlah totalRp113.000.000,00.
34
(v)
Melalui transfer dari rekening BCA an. Selpih ke rekening
an.
Andhika
Permana
pada
tanggal
9
Desember 2009 sebesar Rp5.000.000,00. (vi)
Melalui transfer dari rekening BCA an. Sesilia Natalie ke rekening an. Andhika Permana pada tanggal 23 April 2010 sebesar
Rp10.000.000,00.
(vii) Melalui transfer dari rekening BCA an. Sesilia Natalie ke rekening
an.
Andhika
Agustus 2010 sebesar
Permana
pada
tanggal
18
Rp10.000.000,00.
(viii) Melalui transfer dari rekening BCA an. Saipul Abu Gozala ke rekening an. Andhika Permana pada tanggal 17 September 2010 sebesar Rp10.000.000,00. (ix)
Melalui transfer dari rekening BCA an. Sesilia Natalia ke rekening
an.
Andhika
Permana
pada
tanggal
29
September 2010 sebesar Rp15.000.000,00. Selanjutnya terdakwa MA melakukan perbuatan mentransfer, mengalihkan, membelanjakan dan membayarkan uang yang ditempatkan pada rekening tabungan a.n. Andhika Permana, Dhiko Aldila dan Rinal Kornial di Bank BCA dengan tujuan untuk
menyamarkan
atau
menyembunyikan
asal-usul
sumber dana yang patut diduga atau diketahui berasal dari hasil tindak pidana narkotika, dengan cara-cara sebagai berikut: (i)
Melakukan transfer sejumlah uang pada tanggal 4 Februari 2011 sebesar Rp25.000.000,00 sebanyak 1 kali
transaksi
dari
rekening
an. Rinal
Kornial
ke
rekening a.n. Andhika Permana. (ii)
Membelanjakan
sebesar
Rp26.000.000,00
untuk
pembelian kursi pijat elektrik milik Advance pada tanggal 28 Juni 2008 melalui rekening a.n. Andhika Permana. (iii)
Membelanjakan membeli
sebesar
sebidang
tanah
Rp87.000.000,00 di
bogor
dengan
untuk total
pembayaran sebanyak 3 kali pembayaran pada tanggal 24 Januari 2011 s.d. 27 Januari 2011 melalui rekening a.n. Andhika Permana.
35
(iv)
Membelanjakan
sebesar
Rp5.900.000,00
untuk
melakukan pembelian senapan angin pada tanggal 11 Juni 2009 melalui rekening a.n. Andhika Permana (v)
Membelanjakan
sebesar
Rp85.000.000,00
selama
periode 16 Juli 2011 s.d. 24 November 2011untuk keperluan pribadi terdakwa melalui rekening Andhika Permana. (vi)
Membelanjakan pembelian
sebesar
Handphone
Rp7.500.000,00 Samsung
untuk
Galaxy
melalui
rekening an. Dhiko Aldila. (vii) Membelanjakan
sebesar
Rp6.500.000,00
untuk
pembelian Handphone Black Berry melalui rekening an. Dhiko Aldila. b.
Putusan/Vonis Tabel 2. 13
Putusan/Vonis terhadap Marwan Adli No.
Putusan
Tindak
Pengadilan
Pidana
Vonis
Pasal
Pidana
Denda
Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun Narkotika 1
PN. Cilacap
2009
tentang
Narkotika
dan
dan
Pasal 5 Ayat (1) UU RI No. 8
Pencucian
Tahun 2010 tentang Pencegahan
Uang
dan
Pemberantasan
Tindak
Rp10.000.000.000,00 13 (tiga belas) Tahun
Pidana Pencucian Uang jo Pasal
apabila denda tersebut tidak
dibayar
maka
diganti dengan pidana penjara
selama
8
bulan.
84 KUHP Menerima
permintaan
banding
maka dikenakan Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1), Pasal Narkotika 2
137 huruf b UU RI No. 35 Tahun
PT
dan
2009
tentang
Narkotika
dan
Semarang
Pencucian
Pasal 5 Ayat (1) jo Pasal 10 UU
Uang
RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 84 KUHP 36
Rp1.000.000.000,00 13 (tiga belas) Tahun
apabila denda tersebut tidak
dibayar
maka
diganti dengan pidana penjara tahun.
selama
1
1.2
Putusan Perkara atas nama FOB Budiyono. Amd.IP., S.H. Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Perkara yang sudah inkracht di tingkat kasasi, dengan rincian sebagai berikut:
(i)
Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Cibinong Perkara No. 118/Pid.Sus/2011/PN.Clp. tanggal 12 Januari 2012.
(ii)
Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Semarang Perkara No. 49/Pid.Sus/2012/PT.SMG tanggal 02 April 2012.
(iii) Putusan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Perkara Nomor: 1169 K/Pid.Sus/2012 tanggal 14 Agustus 2012. a.
Deskripsi Kasus Kasus Posisi Terdakwa FOB Budiyono, Amd. IP. SH yang berprofesi sebagai PNS selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak
Didik
Lembaga
Pemasyarakatan
narkotika
Nusakambangan yang memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembinaan anak didik seluruh Napi Lapas Narkotika Nusakambangan baik yang di dalam maupun yang di
luar,
termasuk
mengusulkan
pos-pos
kerja
Napi,
pengusulan asimilasi Napi, Cuti Napi, pembebasan bersyarat, pengurangan
hukuman/Remisi,
membebaskan
Napi
dan
menangani Napi yang sakit. Pada Bulan Mei 2010 sampai dengan Bulan Februari 2011, bertempat di lingkungan Lapas Narkotika Nusakambangan Cilacap didakwa terlah melakukan permufakatan jahat dengan Narapidana Lapas Narkotika Nusakambangan yaitu Giam Hwei Liang alias Hartoni Jaya Buana,
Syarifudin
Capten.Perbuatan carapemberian
Alias
tersebut
fasilitas
Syaf dilakukan
berupa
Alias
Isap
terdakwa
keleluasaan,
Alias dengan
prasarana,
kesempatan, dan kemudahan, yang diperoleh oleh Hartoni Jaya Buana dan Capten sebagai warga binaan di LP Narkotika Nusakambangan, yang menyebabkan Hartoni Jaya Buana dan Capten dapat melakukan jual beli Narkotikajenis sabusabu. Terdakwa telah menerima transfer uang dari Hartoni Jaya Buanapada tanggal 08 Januari 2009 sampai dengan 25 Januari 2005 melalui rekening a.n. May Wulandari dengan total sebesar Rp145.170.000,00 (seratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 05 37
April sampai dengan 05 Februari 2011 terdapat transfer dari rekening a.n. Rita Juniati sebanyak 7 kali transaksi sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu terdakwa juga telah menerima transfer dari rekening a.n. Saipul Abu Gozala pada tanggal 23 Agustus 2010 sampai dengan 15 Nopember 2010 dengan jumlah total Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang diketahui bahwa rekening tersebut digunakan oleh Capten sebagai penampungan hasil transaksi narkotika. Tindak Pidana Asal Terdakwa FOB Budiyono telah memfasilitasi dan melakukan pemufakatan jahat dengan Narapidana Hartoni Jaya Buana dan Syafifudin alias Capten untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Tindak Pidana Pencucian Uang Terdakwa
terbukti
telah
menerima
dan
menempatkan
sejumlah uang dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan
oleh
Hartoni
dilakukan
selama
Jaya
bulan
Buana
Oktober
dan
2009
Capten
sampai
yang
dengan
Februari 2011 ke rekening tabungan a.n. Andhika Permana, Dhiko Aldila dan Rinal Kornial. Sebagian
besar
Rp197.170.000,00
penerimaan (seratus
dana
sembilan
puluh
sejumlah tujuh
juta
seratus tujuh puluh ribu rupiah), dilakukan dengan cara sebagai berikut: (i)
Melalui transfer dari rekening BCA an. May Wulandari ke rekening BCA an. FOB Budiyono melalui m-banking pada tanggal 16 November 2009 s.d. 25 Januari 2011 sebanyak
16
kali
Rp145.170.000,00. 38
transaksi,
dengan
jumlah
total
(ii)
Melalui transfer dari rekening BCA an. Rita Juniati ke rekening BCA a.n. FOB Budiyono melalui m-banking pada tanggal 05 April 2010 s.d. 05 Februari 2011 sebanyak
7
kali
transaksi,
dengan
jumlah
total
Rp42.500.000,00. (iii)
Melalui transfer dari rekening BCA a.n. Saipul Abu Gozala ke rekening BCA a.n. FOB Budiyono melalui mbanking
pada
tanggal
23
Agustus
2010
s.d.
15
November 2010 dengan jumlah total Rp9.500.000,00. Selanjutnya terdakwa FOB Budiyono melakukan perbuatan mentransfer,
mengalihkan,
membayarkan
uang
yang
membelanjakan
ditempatkan
pada
dan rekening
tabungan a.n. FOB Budiyono di Bank BCA dengan tujuan untuk
menyamarkan
atau
menyembunyikan
asal-usul
sumber dana yang patut diduga atau diketahui berasal dari hasil tindak pidana narkotika, dengan cara-cara sebagai berikut: (i)
Membelanjakan
sebesar
Rp5.000.000,00
untuk
pembelian Audio Mobil. (ii)
Membayarkan uang penambahan atas pembelian mobil terdakwa
jenis
Avanza
Tahun
2008
sebesar
Rp25.000.000,00 (iii)
Membelanjakan sejumlah uang unuk keperluan Cuti Ke Nusa Tenggara Barat sebesar Rp10.000.000,00
(iv)
Membelanjakan sisa uang tersebut untuk perbaikan ruangan kosong menjadi gereja dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
(v)
Mentransfer ke rekening BRI a.n. Marwan Adli sebesar Rp15.000.000,00
(vi)
Melakukan
pemberian
uang
secara
Marwan Adli sebesar Rp10.000.000,00.
39
tunai
kepada
b.
Putusan/Vonis
Tabel 2. 14 Putusan/Vonis terhadap FOB Budiyono, A.Md. IP, S.H. No.
1
2
3
Putusan Pengadilan
Tindak Pidana
Pasal
PN Cilacap
Narkotika dan Pencucian Uang
Pasal 114 ayat (2 jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan melanggar pasal 5 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
PT Semarang
Narkotika dan Pencucian Uang
Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cilacap
Narkotika dan Pencucian Uang
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/terdakwa; Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap
Mahkamah Agung
Vonis Pidana
Denda
7 (tujuh) Tahun
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 bulan.
5 (lima) Tahun
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan.
7 (tujuh) Tahun
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 bulan.
1.3 Putusan Perkara atas nama Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Perkara yang sudah inkracht di tingkat Kasasi, dengan rincian sebagai berikut: (i)
Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Cilacap, Perkara No. 119/PID.SUS/2011/PN.CLP tanggal 15 Februari 2012.
(ii)
Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Semarang, Perkara No. 73/PID.SUS/2012/PT.SMG tanggal 10 Mei 2012.
(iii)
Putusan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, Perkara No. 2419 K/PID.SUS/2012 tanggal 23 Oktober 2013.
40
a.
Deskripsi Kasus Kasus Posisi Terdakwa
Hartoni
Jaya Buana yang berprofesi sebagai
wiraswasta dengan status sebagai narapidana, sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan Februari 2011 di pondok kandang
sapi
Narkotika
di
lingkungan
Lembaga
Pemasyarakatan
Cilacap
didakwa
Nusakambanagan
telah
melakukan permufakatan jahat dengan Drs. Marwan Adli, Syafrudin alias Syaf alias Isap alias Capten dan Cahyono alias
Nyoto
yakni
tanpa
hak
atau
melawan
hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara
dalam
jual
beli
menukar
atau
menyerahkan Narkotika Golongan I. Terdakwa meminta izin kepada Marwan Adli selaku Kepala Lapas Nusakambangan untuk mendirikan gubug kandang sapi dengan tujuan agar terdakwa dapat dengan leluasa keluar masuk lapas dan melakukan komunikasi dengan menggunakan handphone untuk
bertransaksi
penyimpanan
barang
narkotika
dan
narkotika.
Pada
sebagai bulan
tempat
Juni
2010
terdakwa membeli shabu dari Capten seberat 600 gram dengan total harga Rp540.000.000,00 yang pembayarannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara mentransfer melalui rekening an. May Wulandari ke sejumlah rekening Bank BCA yang diberikan Capten yaitu rekening an. Saiful Abu Gozala, Asep Tapa Hidayat, Selpih, Sallia Melanie, Koming Dewi Sapta. Diketahui bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu
ke
Banjarmasin
sebanyak
5,5
Kilogram.
Terdakwa menerima pembayaran hasil penjualan narkotikadi Banjarmasin yang ditempatkan atau ditampung di rekening BCA an. May Wulandari dan Rita Juniati pada periode tanggal 12 Oktober 2010 sampai dengan 31 Januari 2011 yaitu sejumlah Rp9.075.300.000,00 (sembilan miliar tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah). Diketahui bahwa total keuntungan
hasil
transaksi
Rp3.876.035.000,00 mentransfersejumlah
narkotika
tersebut
kemudian uang
melalui
sebesar terdakwa
m-banking
kebeberaparekening para pihak antara lain Drs.Marwan Adli, FOB Budiyono dan Capten. Diketahui bahwa pengiriman 41
sejumlah uang yang dilakukan oleh Hartoni Jaya Buana kepada Drs. Marwan Adli dan FOB Budiyono dengan maksud atas pemberian kewenangannya dengan memberikan fasilitas berupa
keleluasaan,
prasarana,
kesempatan,
dan
kemudahan, yang diperoleh oleh Hartoni Jaya Buana dan Capten
sebagai
warga
binaan
di
LP
Narkotika
Nusakambangan, yang menyebabkan Hartoni Jaya Buana dan Capten dapat melakukan jual beli Narkotika. Tindak Pidana Asal Terdakwa HJB melakukan permufakatan jahat dengan Drs. Marwan Adli, FOB Budiyono dan Capten selama berada di lingkungan
Lembaga
Pemasyarakatan
Narkotika
Nusakambangan tepatnya di pondok kandang sapi yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Terdakwa memanfaatkan kemudahan dan perberian fasilitas yang diberikan oleh Marwan Adli dan FOB Budiyono untuk melakukan transaksi jual beli narkotika yang diperoleh dari Capten seberat 600 gram. Kemudian terdakwa menjual narkotika ke Banjarmasin, dari hasil penjualan tersebut telah menghasilkan
keuntungan
sebesar
Rp3.876.035.000,00.
Berdasakan perbuatan yang dilakukan oleh Hartoni Jaya Buana telah didakwa melanggar Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) pasal 137 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak Pidana Pencucian Uang 1.
HJB
terbukti
menempatkan
uang
hasil
penjualan
narkotika di rekening BCA a.n. May Wulandari dan Rita Junita. 2.
Sebagian
besar
penerimaan
dana
sejumlah
Rp9.075.300.000,00 yang dilakukan selama periode 12 Oktober 2010 sampai dengan 31 Januari 2011, dengan rincian sebagai berikut: (i)
Dari rekening BCA Surya Sunarta ke rekening an. BCA an. May Wulandari periode 12 Oktober 2009 42
sampai
dengan
20
Januari
2011
sejumlah
Rp4.906.260.000,00. (ii)
Dari rekening BCA a.n. Amin Sunarta ke rekening BCA a.n. May Wulandari periode 16 November 2009 sampai dengan 27 Desember 2010 sejumlah Rp256.360.000,00.
(iii)
Dari rekening BCA a.n. Hendry Wijaya ke rekening BCA an. May Wulandari periode 21 Desember 2009 sampai dengan 29 Maret 2010 sejumlah Rp1.623.840.000,00.
(iv)
Dari rekening BCA a.n. Rahmadaniah ke rekening BCA an. May Wulandari periode 30 Desember 2009 sampai dengan 18 Oktober 2010 sejumlah Rp1.676.700.000,00.
(v)
Dari rekening BCA a.n. Surya Sunarta ke rekening BCA a.n. Rita Juniati periode 03 Januari 2011 sampai
dengan
31
Januari
2011
sejumlah
Rp519.140.000,00. (vi)
Dari rekening BCA a.n. Amin Sunarta ke rekening BCA a.n. Rita Junita periode 08 November 2010 sampai
dengan
6
Desember
2010
sejumlah
Rp93.000.000,00. Selanjutnya
terdakwa
HJB
melakukan
perbuatan
mentransfer, membayarkan uang yang ditempatkan pada rekening tabungan milik Hartoni Jaya Buana a.n. May Wulandari dan Rita Juniati di Bank BCA yang patut diduga atau diketahui berasal dari hasil tindak pidana narkotika, dengan rincian sebagai berikut: (i)
Melakukan
transfer
melalui
m-banking
pada
periode 22 Januari 2010 sampai dengan 24 Januari
2011
Wulandari
ke
dari
rekening
rekening
BCA
BCA
a.n.
a.n.
May
Andhika
Permana, dengan jumlah total Rp68.000.000,00. (ii)
Melakukan
transfer
melalui
m-banking
pada
periode 18 Oktober 2010 sampai dengan 03 Desember 2010 dari rekening BCA a.n. May Wulandari ke rekening BCA a.n. Dhiko Aldila, dengan jumlah total Rp14.000.000,00. 43
(iii)
Melakukan
transfer
melalui
m-banking
pada
periode 24 Januari 2011 sampai dari rekening BCA an. May Wulandari ke rekening BCA a.n. Rinal
Kornial,
dengan
jumlah
total
m-banking
pada
Rp15.000.000,00. (iv)
Melakukan
transfer
melalui
periode 1 November 2010 sampai dengan 21 Januari
2011
dari
rekening
BCA
a.n.
May
Wulandari ke rekening BCA a.n. Iwan Syaefudin, dengan jumlah total Rp4.500.000,00. (v)
Melakukan
transfer
melalui
m-banking
pada
periode 16 November 2009 sampai dengan 25 Januari
2011
dari
rekening
BCA
a.n.
May
Wulandari ke rekening BCA a.n. FOB Budiyono, dengan jumlah total Rp100.850.000,00. (vi)
Melakukan
transfer
melalui
m-banking
pada
periode 04 Januari 2010 sampai dengan 07 September
2010dari
rekening
BCA
a.n.
May
Wulandari ke rekening BCA a.n. May Wulandari (yang dipegang oleh sendiri), dengan jumlah total Rp9.250.000,00. (vii) Melakukan
transfer
melalui
m-banking
pada
periode 24 Januari 2011 sampai dengan 27 Januari 2011 dari rekening BCA a.n. Rita Juniati ke rekening BCA a.n. Andhika Permana, dengan jumlah total Rp87.000.000,00. (viii) Melakukan
transfer
melalui
m-banking
pada
periode 05 April 2010 sampai dengan 04 Februari 2011 dari rekening BCA a.n. Rita Juniati ke rekening BCA a.n. FOB Budiyono, dengan jumlah total (ix)
Rp42.500.000,00.
Melakukan
transfer
melalui
m-banking
pada
periode 04 Februari 2011 dari rekening BCA a.n. Rita Juniati ke rekening BCA a.n. May Wulandari (yang dipegang oleh sendiri), dengan jumlah total Rp3.000.000,00. (x)
Membayar pembelian narkotika jenis sabu-sabu kepada Capten pada tanggal 26 Agustus 2009 44
sampai
dengan
17
September
2010
melalui
transfer m-banking sebanyak 127 kali transaksi dari rekening BCA a.n. May Wulandari, Rita Juniati ke rekening yang telah diberikan oleh Capten yang terdiri dari rekening di Bank BCA an. Sesilia Natalie, Asep Tapa Hidayat, Selpih, Sallia Melanie, Saipul Abu Gozala, Koming Sewi Sapta sejumlah Rp5.810.650.000,00. b.
Putusan/Vonis Tabel 2. 15
Putusan/Vonis terhadap Giam Hwei Liang alias Tonia alias Hartoni Jaya Buana
No.
1
2
3
Putusan Pengadilan
PN Cilacap
Vonis
Tindak Pidana
Pasal
Narkotika Pencucian Uang
Pasal 112 ayat 2 jo. Pasal 132, Pasal 114 ayat 2 jo. Pasa 132 ayat 1, pasal 137 huruf a Undang-Undang. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan melanggar pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
PT Semarang
Narkotika dan Pencucian Uang
Mahkamah Agung
Narkotika dan Pencucian Uang
Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cilacap Menerima permohonan kasasi, baik dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang.
45
Pidana
Denda
20 (dua puluh) Tahun
Rp10.000.000.000,00 apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan.
20 (dua puluh) Tahun
Rp1.000.000.000,00 apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.
Mati
-
6.
Tipologi TPPU terkait Tindak Pidana Perjudian dan TPPU an. Hendra Kusumajaya, Terry Hendratno, Randy Netofa, Eka Yandi Chandra dan Himawan Wijaya Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Perkara yang sudah inkracht di tingkat pertama untuk masing-masing terdakwa, dengan rincian sebagai berikut: (i)
Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Denpasar, Perkara No. 932/PID.B/2012/PN.DPS tanggal 26 November 2012.
a.
Deskripsi Kasus Kasus Posisi Terdakwa I Hendra Kusumajaya berprofesi sebagai wiraswasta, sejak bulan maret bekerja sebagai koordinator agen judi bola online website www.iindolucky7.com. Terdakwa II Terry Hendratno berprofesi
sebagai
wiraswasta,
terdakwa
III
Randy
Netofa
berprofesi sebagai wiraswasta, serta Terdakwa IV Eka Yandi Chandra dan Terdakwa V Himawan Widjaja berprofesi sebagai pegawai swasta diketahui sejak 2011 para terdakwa bekerja sebagai operator customer service agen perjudian bola online via internet website www.indolucky7.com. Secara bersama-sama pada periode bulan April 2012 sampai dengan tanggal 20 Juni 2012 didakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan
untuk itu dan
dengan
sengaja
dan
tanpa
hak
mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat
diaksesnya
informasi
elektronik
dan
atau
dokumen
elektronik yang memiliki muatan perjudian. Dari hasil perjudian online yang dilakukan oleh para terdakwa ditempatkan kesejumlah rekening penampung hasil tindak pidana atas nama Hadi Wijaya yang diketahui sebagai pemilik website www.indolucky7.com, dengan
rincian
sebgai
berikut:
Rekening
Bank
Mandiri
No.
109001010146744 an. Hadi Wijaya, Rekening Bank BCA No. 7770189777
an.
Hadi
Wijaya,
Rekening
Bank
BCA
No.
8320011222 atas nama Hadi Wijaya, Rekening BCA a.n. Hendra Kusumajaya terhitung sampai dengan tanggal 21 Juni 2012 tercatat
total
transaksi
uang
masuk
sejumlah
Rp1.350.507.259,14,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta lima 46
ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan koma empat belas rupiah). Sejumlah uang yang masuk dikendalikan oleh terdakwa I HK
dan
memerintahkan
terdakwa
III
Randy
Netofa
untuk
mentransfer uang kepada terdakwa II Terry Hendratno berjumlah Rp8.500.000,00, kepada rekening a.n. Randy Netofa berjumlah Rp18.158.000,00 (delapan belas juta seratus limapuluh delapan ribu rupiah) kepada rekening terdakwa IV Eka Yandi Chandra berjumlah Rp22.658.000,00 kepada rekening terdakwa V Himawan Widjaja
berjumlah
Rp18.158.000,00
uang
tersebut
tercatat
sebagai pembayaran operasional website www.indolucky7.com, gaji dan bonus para terdakwa. Tindak Pidana Asal Terdakwa
I
HK
sebagai
koordinator
bersama-sama
dengan
terdakwa II TH, Terdakwa III RN, Terdakwa IV EYC dan terdakwa V
HW
melakukan
judi
bola
online
melalui
website
www.indolucky7.com diketahui bahwa beralamat di Jl. Raya Kuta 62A Badung Bali Selatan. Terdakwa I HK sebagai koordinator bertugas mengatur segala aktifitas custemer service dan mengatur keuangan
termasuk
pentransferan
dana
hasil
judi.
Bahwa
terdakwa II TH sebagai operator bertugas untuk menerima dan membalas Yahoo! messenger, melakukan live chat dan membalas sms melalui handphone dari player (pemain). Bahwa terdakwa III RN sebagai operator customer service bertugas pada bagian keuangan untuk melakukan pelayanan deposit atau pentransferan uang ke rekening indolucky7. Bahwa terdakwa IV EYC dan terdakwa V bertugas sebagai operator keuangan melakukan pelayanan withdraw atau penarikan uang. Dari hasil tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa, tercatat sejumlah uang yang masuk kerekening a.n. Hadi Wijaya dan rekening an. Hendra
Kusumajaya
berjumlah
Rp1.350.507.259,14,00
(satu
miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah empat belas sen) sehingga ybs yaitu Terdakwa I HK, Terdakwa II TH, Terdakwa III RN, Terdakwa IV EYC dan Terdakwa V HW didakwa melakukan tindak pidana yaitu dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dan dengan sengaja dan tanpa 47
hak
mendistribusikan
membuat
dapat
dan
atau
diaksesnya
mentransmisikan
informasi
elektronik
dan
atau
dan
atau
II
Terry
dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Tindak Pidana Pencucian Uang 1.
Terdakwa
I
Hendra
Kusumajaya,
Terdakwa
Hendratno, Terdakwa III Randy Netofa, Terdakwa IV Eka Yandi Chandra dan Terdakwa V Himawan Widjaja terbukti menerima dan menempatkan uang hasil perjudian online pada beberapa rekening tabungan di Bank BCA dan Bank Mandiri a.n. Hadi Wijaya dan ke rekening milik Terdakwa I Hendra Kusumajaya. Transaksi penempatan dana dilakukan selama periode bulan April 2012 sampai dengan tanggal 20 Juni
2012
sehingga
total
seluruhnya
sebesar
Rp1.350.507.259,14. 2.
Sebagian besar penerimaan danapada periode bulan april 2012
sampai
dengan
tanggal
22
Juni
2012
sejumlah
Rp124.970.953,92,00 pada rekening tabungan yang dimiliki an. Hendra Kusumajaya dilakukan melalui transfer. 3.
Selanjutnya terdakwa I Hendra Kusumajaya memerintahkan kepada
Terdakwa
perbuatan
III
Randy
mentransfer
dan
Netofa
untuk
membayarkan
melakukan uang
yang
ditempatkan pada rekening tabungan a.n. Hadi Wijaya di Bank BCA dan Bank Mandiri dengan tujuan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul sumber dana yang patut diketahui berasal dari hasil tindak pidana perjudian dengan cara-cara sebagai berikut: (i)
Mentransfer uang kepada terdakwa II Terry Hendartoke rekening BCA a.n. Terry Hendarto pada tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 06 Maret 2012 sejumlah
(ii)
Rp8.500.000,00
Mentransfer uang kepada terdakwa III Randy Netofa ke rekening BCA a.n. Randy Netofa sebanyak 12 kali transaksi pada tanggal 02 April 2012 sampai dengan tanggal
18
Juni
2012
sejumlah
Rp18.158.000,00
sebagai gaji dan bonus. (iii) Mentransfer uang kepada terdakwa
IV
Eka Yandi
Candra ke rekening BCA a.n. Ade Yulianadi Chandra 48
sebanyak 12 kali transaksi pada tanggal 02 April 2012 sampai
dengan
19
Juni
2012
sejumlah
Rp22.658.000,00 sebagai gaji dan bonus. (iv) Mentransfer uang kepada terdakwa V Himawan Widjaja ke rekening BCA a.n. Himawan Widjaja sebanyak 12 kali transaksi pada tanggal 02 April 2012 sampai dengan
18
Juni
2012
sejumlah
Rp18.158.000,00
sebagai gaji dan bonus. b.
Putusan/Vonis Tabel 2. 16 Putusan/Vonis terhadap Hendra Kusumajaya
No.
1
putusan pengadilan
PN Denpasar
Vonis
Tindak Pidana
Pasal
Perjudian dan Pencucian Uang
Pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, dan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP
49
Pidana
Denda
5 (Lima) bulan 10 (Sepuluh) hari
Rp500.000,00 apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan.
Tabel 2. 17 Putusan/Vonis terhadap Terry Hendratno, Randy Netofa, Eka Yandi Chandra, dan Himawan Widjaja
No.
1
putusan pengadilan
PN Denpasar
7.
Vonis
Tindak Pidana
Pasal
Perjudian dan Pencucian Uang
Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, dan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP
Pidana
Denda
5 (Lima) bulan 10 (Sepuluh) hari
Rp500.000,00 apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan.
Tipologi TPPU terkait Tindak Pidana Telekomunikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang an. Fachrizal Ahmad Sumardjo (FAS), Indra Ajiyasa (IA), Ahmad Hanafi (AH) Tipologi ini disusun berdasarkan 3 putusan pengadilan atas perkara, sebagai berikut: (i)
Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Depok, Perkara No.284/PID.B/2012/PN.DPK
tanggal
10
September
2012
an.
Fachrizal Ahmad Sumardjo (ii)
Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Purwakarta, Perkara No.133/Pid/B/2012/PN.Pwk tanggal 15 Oktober 2012 an. Ahmad Hanafi
(iii)
Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Purwakarta, Perkara No.189/Pid/B/2012/PN.Cbn tanggal 17 September 2012 an. Indra Ajiyasa
50
7.1
TPPU terkait Tindak Pidana "Telekomunikasi" dan TPPU an. Fachrizal Ahmad Sumardjo (FAS) a.
Deskripsi Kasus Kasus Posisi Terdakwa Fachrizal Ahmad Sumardjo (FAS) yang berprofesi sebagai pekerja magang di LAPAN didakwa tanpa hak secara bersama-sama memanipulasi akses ke jaringan dan jasa telekomunikasi dan pencucian uang yang menyebabkan kerugian pada PT Telkomsel sejumlah kurang lebih Rp11,7 Miliar dan terdakwa bersama rekannya telah menikmati hasil kejahatannya. Tindak Pidana Asal Terdakwa FAS bersama terdakwa lain Ahmad Hanafi (AH), Muhammad Susanto (MS), Dwi Yunianto Widyo Nugroho (WN), Setia Perkasa (SP) dan Indra Ajiyasa (IA) telah menjual pulsa secara ilegal dengan cara sebagai berikut: 1.
FAS: menerobos sistem server PT Telkomsel dan berhasil melakukan Top Up (Pengisian Pulsa) secara gratis.
2.
AH: membantu mencari celah di dalam server selain juga bertugas mencari reseller dan menjualnya kepada mereka.
3.
MS: membuat aplikasi logging atau monitoring kegiatan top up pulsa mereka.
4.
SP: membantu mencari celah dalam database, setelah itu menjual pulsa kepada reseller yang diberikan oleh AH.
5.
IA:
menjual
pulsa
melalui
forum
Online
Kaskus
(www.kaskus.us) dari SIM Card yang diisi sebanyak kurang lebih 20 SIM Card yang dibeli sendiri, kemudian Top Up sendiri secara ilegal dan terdakwa disarankan untuk memberikan 50% keuntungan untuk kegiatan sosial. 6.
WN: membantu FAS untuk melakukan scanning IP Server Telkomsel dan melaporkan kepada SP, AH dan
51
FAS serta menyimpan stok sejumlah SIM card yang kemudian diisi pulsa. Atas
tindakan
FAS
di
atas
maka
FAS
didakwa
melanggar pidana telekomunikasi sesuai pasal 50 jo Pasal 22 huruf a, b UU RI No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Tindak Pidana Pencucian Uang 1.
FAS terbukti menerima harta kekayaan berupa uang hasil penjualan pulsa ilegal recharge milik PT Telkomsel dari rekening para reseller (penjual pulsa) dan rekening terdakwa lain AH, MS, WN, SP dan IA.
2.
Dana yang telah masuk ke dalam rekening terdakwa terkait penjualan pulsa ilegal adalah sebagai berikut: (i)
sejumlah Rp219.850.000,00 dari Benny,
(ii)
sejumlah
Rp20.000.000,00
dari
Noni
melalui
rekening Adi Prayetno, (iii) sejumlah Rp103.025.000,00 dari Noni melalui rekening Boby Ahmad Afandy, (iv) sejumlah
Rp42.100.000,00
dari
Noni
melalui
rekeking Zulham Alamsyah, (v)
sejumlah Rp59.815.000,00 dari Ahmad Hanafi,
(vi) sejumlah Rp99.800.000,00 dari Setia Perkasa melalui rekening Titik Kustiningsih (ibu dari Setia Perkasa). 3.
Dana
yang
diterima
tersebut
telah
dibelanjakan/ditempatkan oleh terdakwa menjadi aset sebagai berikut: (i)
2 unit Modem;
(ii)
1 unit Flashdisk;
(iii)
1 unit Telepon gengam;
(iv)
3 unit Harddisk External;
(v)
1 unit SD Card;
(vi)
15 unit SIM Card;
(vii) 1 unit Personal Computer Rakitan; (viii) Paypal Balance senilai Rp4.725.000,00; (ix)
Pembayaran
hutang
senilai Rp2.500.000,00; 52
pembelian
kaos
(x)
Pembelian barang kebutuhan sehari-hari untuk keperluan pribadi senilai Rp461.400,00; dan
(xi)
Rekening Tabungan di Bank Central Asia (BCA) atas nama terdakwa senilai Rp322.648.297,17.
b.
Putusan/Vonis Tabel 2. 18
Putusan/Vonis terhadap Fachrizal Ahmad Sumardjo (FAS) putusan pengadilan
Vonis
Tindak Pidana
Pasal
Telekomu nikasi
Melanggar Pasal 50 jo Pasal 22 huruf a, b UU RI No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP
Pencucian Uang
Melanggar Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan
Pengadilan Negeri Depok
7.2
Pidana
Denda
2 (dua) tahun 8 (delapan ) bulan
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan.
Tipologi TPPU terkait Tindak Pidana Telekomunikasi dan TPPU an. Ahmad Hanafi (AH) a.
Deskripsi Kasus Kasus Posisi Terdakwa Ahmad karyawan
didakwa
Hanafi
(AH) yang berprofesi sebagai
turut
serta
melakukan
perbuatan
mengakses komputer dengan tujuan untuk memperoleh informasi menerobos, digunakan
elektronik/dokumen memindahkan sistem
elektronik
elektronik
dengan
dan
mengadakan
agar
dapat
diakses
cara untuk yang
mengakibatkan kerugian bagia orang lain dan pencucian uang
yang
menyebabkan
53
kerugian
pada
PT
Telkomsel
sejumlah ± Rp11.700.000.000,00 dan terdakwa bersama rekannya telah menikmati hasil kejahatannya. Tindak Pidana Pencucian Uang 1.
AH terbukti menerima harta kekayaan berupa uang hasil penjualan pulsa ilegal (dijual dengan harga 25% lebih murah dari harga jual PT Telkomsel yang dijual melalui forum chatting, website, kaskus dan dari mulut ke mulut dari rekening para pembeli (Benny, Herianto, Andi, Rahma).
2.
AH
terbukti
membagikan
10
SIM
card
berisi
Rp5.000.000,00. masing-masing dan berhasil dijual oleh Lukman sebesar Rp750.000,00. 3.
AH terbukti melakukan top up ilegal kepada nomor SIM-card AH sendiri sebesar Rp21.160.000,00.
4.
Dana yang telah masuk ke dalam rekening terdakwa AH
terkait
penjualan
pulsa
ilegal
adalah
sebagai
berikut: (i)
sejumlah Rp69.580.000,00 dari Benny (B)
(ii)
sejumlah
Rp163.300.000,00
dari
Herianto
Phanliana (H) (iii)
sejumlah Rp1.600.000,00 dari Andi Farera (A)
(iv)
sejumlah
Rp74.200.000,00
dari
Rahma
Dewi
Siregar (R) 5.
Dana yang diterima tersebut dinikmati oleh terdakwa AH dengan cara: (i)
dibelanjakan/ditempatkan oleh terdakwa menjadi aset sebagai berikut: 1.
1 unit komputer;
2.
4 unit Telepon genggam;
3.
2 unit Modem;
4.
2 unit USB;
5.
1 unit mobil avanza dan 1 unit mobil apv (Rp171 juta dan Rp124 juta); dan
6.
Rekening Tabungan di Bank Central Asia (BCA)
atas
nama
terdakwa
senilai
Rp386.741.025,38. (ii)
Diberikan
kepada
Rp59.815.000,00 54
terdakwa
FAS
sebesar
b.
Putusan/Vonis
Tabel 2. 19 Putusan/Vonis terhadap Ahmad Hanafi (AH) Putusan pengadilan
Vonis
Tindak Pidana
Pasal
Tanpa hak melakukan Akses ke Jaringan Telekomunikasi
Melanggar Pasal 51 ayat (2), Pasal 36, Pasal 30 ayat (1), (2), (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) b UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trannsaksi Elektronik
Pengadilan Negeri Purwakarta
Pencucian Uang
Melanggar Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Pembantuan melakukan tindak pidana
Melanggar Pasal 55 KUH Pidana serta pasal 197 UU RI
7.3
Pidana
Denda
5 (lima) tahun
Rp100.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.
Tipologi TPPU terkait Tindak Pidana Telekomunikasi dan TPPU an. Indra Ajiyasa (IA) a.
Deskripsi Kasus Kasus Posisi Terdakwa Indra Ajiyasa (IA) yang berprofesi sebagai pekerja magang di LAPAN didakwa tanpa hak secara bersama-sama memanipulasi akses ke jaringan dan jasa telekomunikasi dan pencucian
uang
yang
menyebabkan
kerugian
pada
PT
Telkomsel sejumlah ± Rp11.700.000.000,00 dan terdakwa bersama rekannya telah menikmati hasil kejahatannya.
55
Tindak Pidana Pencucian Uang 1.
IA terbukti menerima harta kekayaan berupa uang hasil penjualan pulsa ilegal recharge milik PT Telkomsel dari rekening para pembeli (A, AFM, AD, AK, DSW, F, FM, Kaskus, NM, xx)
2.
Dana yang telah masuk ke dalam rekening terdakwa IA terkait penjualan pulsa ilegal adalah sebagai berikut: (i)
sejumlah Rp4.775.000,00 dari Ali (A),
(ii)
sejumlah Rp40.095.000,00 dari Ali Daud (AD),
(iii) sejumlah Rp71.080.000,00 dari Ali Fuad Mahmud (AFM), (iv) sejumlah Rp9.800.000,00 dari Akidra (AK), (v)
sejumlah
Rp248.634.000,00
dari
Dyan
Setyo
Wahyudi (DSW), (vi) sejumlah Rp44.195.000,00 dari Fuad Mahmud (FM). (vii) sejumlah Rp35.775.000,00 dari Kaskus Member (K). (viii) sejumlah
Rp19.520.000,00
dari
Nicky
Marani
(NM). (ix) sejumlah Rp30.000.000,00 dari 235282545 (xx). 3.
Dana yang diterima tersebut dinikmati oleh terdakwa IA dengan cara: (i)
Dibelanjakan/ditempatkan oleh terdakwa menjadi aset sebagai berikut: (i)
3 unit laptop;
(ii)
5 unit Telepon genggam;
(iii)
2 unit modem;
(iv)
1 unit mouse;
(v)
1 unit sepeda motor,
(vi)
2 unit modifikasi sepeda motor,
(vii) 2 unit tablet, (viii) 1 unit webcam, (ix)
Uang tunai senilai Rp4.000.000,00;
(x)
Rekening
Tabungan
di
Bank
Negara
Indonesia (BNI) atas nama terdakwa senilai Rp17.338.626,00. 56
(ii)
Diberikan
kepada
Rp86.000.000,00
terdakwa
melalui
FAS
ATM
dan
sebesar internet
banking melalui rekening terdakwa WN yang merupakan 75% dari total hasil penjualan melalui SIM card milik FAS. (iii)
Diberikan kepada terdakwa AH sebesar 30% dari total hasil penjualan melalui SIM card milik AH melalui
rekening
Titik
Kustiningsih
yang
merupakan rekening milik ibu dari terdakwa SP. b.
Putusan/Vonis
Tabel 2. 20 Putusan/Vonis terhadap Indra Ajiyasa (IA) putusan pengadilan
Vonis Tindak Pidana
Tanpa hak melakukan Akses ke Jaringan Telekomunikasi
Melanggar Pasal 50 jo Pasal 22 huruf a, b UU RI No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
dan Pencucian Uang
Melanggar Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pasal-pasal lain dari perundangundangan yang bersangkutan
Pengadilan Negeri Depok
8.
Pasal Pidana
Denda
2 (dua) tahun
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan.
Tipologi TPPU terkait Tindak Pidana Korupsi dan TPPU an. Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Perkara yang sudah diputus di tingkat banding untuk masing-masing terdakwa, dengan rincian sebagai berikut: (i)
Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri
Jakarta
Pusat
tanggal
15
Agustus
No.38/Pid.Sus/TPK/2013/PN. Jkt. an. Luthfi Hasan Ishaaq. 57
2013
(ii)
Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri
Jakarta
Pusat
tanggal
04
Nopember
2013
No.39/Pid.Sus/TPK/2013/PN. Jkt. a.n. Ahmad Fathanah. 8.1
Putusan Perkara atas nama Luthfi Hasan Ishaaq a.
Deskripsi Kasus Kasus Posisi Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ, Penyelenggara Negara yaitu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2009–2014, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan ACHMAD FATHANAH Als. OLONG. (dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada kurun waktu antara tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013, bertempat di Restoran Angus Steak House Chase Plaza Jakarta Selatan, di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan dan di PT Indoguna Utama Jalan Taruna Nomor 8 RT.02 RW.04 Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dari MARIA
ELIZABETH
LIMAN
selaku
Direktur
Utama
PT
Indoguna Utama yang diserahkan oleh ARYA ABDI EFFENDY alias DIO dan H. JUARD EFFENDI dari keseluruhan uang yang dijanjikan
sejumlah
Rp40.000.000.000,00
(empat
puluh
miliar rupiah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar
melakukan
atau
tidak
melakukan
sesuatu
dalam
jabatannya yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan Terdakwa dengan jabatannya selaku anggota DPR RI dan selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian RI yang dipimpin oleh SUSWONO selaku Menteri Pertanian yang juga 58
merupakan anggota Majelis Syuro PKS supaya menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pemasukan atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ton untuk tahun 2013 yang diajukan oleh PT Indoguna Utama dan anak perusahaannya yaitu PT Sinar Terang Utama, PT Nuansa Guna Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban anggota DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara
yang
Bersih
dan
Bebas
dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Pasal 208 ayat (3) UndangUndang
Nomor
27
Tahun
2009
tentang
Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010
tanggal
29
September
2009
tentang
Peraturan Tata Tertib DPR-RI; dan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (8) Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik, yang keseluruhan ketentuan tersebut pada prinsipnya mengatur tentang Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi. Tindak Pidana Korupsi Terdakwa
LHI
telah
memfasilitasi
dan
melakukan
pemufakatan jahat dengan terdakwa Sdr. Ahmad Fathanah alias Olong, Maria Elizabeth Liman dan Elda Devianne Adiningrat untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan cara
penambahan
kuota
impor
daging
sapi
untuk
PT
Indoguna Utama pada semester II tahun 2012 sebanyak 5.000 ton dan tahun 2013 sebanyak 8.000 ton akan memberikan rupiah)
komisi/fee
per
kilogram
sebesar atau
Rp5.000,00
(lima
seluruhnya
ribu
sebesar
Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Tindak Pidana Pencucian Uang 1.
Terdakwa
terbukti
telah
membayarkan
atau
membelanjakan sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada HILMI AMINNUDIN atas pembelian 1 (satu) unit mobil Nissan Frontier Navara 59
warna
hitam
Nopol
B
9051
QI
Noka
MNTVCUD40Z0002698 Nosin YD25051887T. 2.
Pada rentang waktu antara tanggal 29 Maret 2007 s.d. 8
Desember
2008,
Terdakwa
dengan
sengaja
membayarkan atau membelanjakan sejumlah uang Rp1.500.000.000,00 (satu milar lima ratus juta rupiah) kepada HILMI AMINUDDIN atas pembelian 1 (satu) unit bangunan rumah seluas 250 m² di atas tanah seluas 700 m² yang terletak di Jalan Loji Timur Nomor 24 RT 17 RW 02 Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang dilakukan Terdakwa secara bertahap sebanyak 29 kali. 3.
Pada rentang waktu antara tanggal 15 Agustus 2007 s.d.
3
Pebruari
2008,
Terdakwa
dengan
sengaja
membayarkan atau membelanjakan sejumlah uang Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada HAMBALI atas pembelian 5 (lima) bidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit bangunan pabrik pembuatan
genteng
Leuwimekar/Barengkok
terletak Kecamatan
di
Desa Leuwilang
Kabupaten Bogor Jawa Barat, masing-masing bidang tanah seluas 3180 m², 8180 m², 9470 m², 33.340 m² dan 5410 m² bersertifikat masih atas nama YOPIE SANGKOT BATUBARA, atau keseluruhan luasnya kurang lebih 6 s.d. 7 hektare, yang dilakukan secara bertahap sebanyak 6 kali. 4.
Pada waktu-waktu antar bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2009, melalui Bank BCA, menerima
pentransferan
uang
sejumlah
Rp1.761.772.380,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan menerima hibah atau pemberian 1 (satu) mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun pembuatan 2009 senilai
Rp445.000.000,00 (empat
ratus empat puluh lima juta rupiah).
60
b.
Putusan/Vonis
Tabel 2. 21 Putusan/Vonis terhadap Luthfi Hasan Ishaaq
No.
1
putusan
Tindak
pengadilan
Pidana
PN. Jakarta
Vonis Pasal Pidana
i. Pasal 12 huruf a UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Korupsi Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana dan Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Pencucian ke-1 KUHP. Pasal 5 Ayat (1) jo Pasal 10 Uang Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP
8.2
Denda P Rp1.000.000.000,00
16
dengan
ketentuan
(enam
apabila denda tersebut
belas)
tidak dibayar, diganti
Tahun
dengan
pidana
kurungan
selama
(satu) tahun kurungan
Putusan Perkara atas nama Ahmad Fathanah a.
Deskripsi Kasus Kasus Posisi Terdakwa AHMAD FATHANAH alias OLONG, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama
dengan
LUTHFI HASAN
ISHAAQ sebagai
Anggota DPR RI periode 2009 - 2014, pada kurun waktu antara tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan 29 Januari 2013, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dari MARIA ELIZABETH LIMAN selaku Direktur Utama PT Indoguna Utama yang diserahkan oleh ARYA ABDI EFFENDY alias DIO dan H. JUARD EFFENDI dari keseluruhan
uang
yang
dijanjikan
sejumlah
Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan
sesuatu
dalam
jabatannya
yaitu
Terdakwa
mengetahui atau patut menduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan 61
1
LUTHFI HASAN
ISHAAQ
dengan jabatannya selaku anggota DPR RI dan juga selaku Presiden
Partai
Keadilan
Sejahtera
(PKS)
dalam
mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian RI yang dipimpin oleh SUSWONO selaku Menteri Pertanian yang juga merupakan anggota Majelis Syuro PKS supaya menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pemasukan atas permohonan penambahan kuota import daging sapi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ton yang diajukan oleh PT Indoguna Utama dan anak perusahaannya yaitu PT Sinar Terang Utama, PT Nuansa Guna Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi untuk tahun 2013, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban LUTHFI HASAN ISHAAQ selaku anggota DPR. Tindak Pidana Asal Terdakwa
Ahmad
Fathanah
telah
memfasilitasi
dan
melakukan pemufakatan jahat dengan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq untuk melakukan mark-up kuota daging sapi impor 10.000 ton melalui perusahaan PT Indoguna Utama milik Maria Elizabeth Liman. Tindak Pidana Pencucian Uang 1.
Terdakwa pada kurun waktu antara bulan Januari 2011 s.d.
Desember
2012
telah
melakukan
transaksi
keuangan pada Rekening Koran Bank Mandiri Nomor: 122-0005486512 KCP Imam Bonjol atas nama AHMAD FATHANAH yaitu menempatkan sejumlah uang secara bertahap
dengan
pemindahbukuan
setoran
tunai,
maupun
RTGS
transfer dari
melalui Rekening
Terdakwa lainnya hingga keseluruhannya berjumlah Rp1.897.800.000,00
(satu
miliar
delapan
ratus
sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) 2.
Terdakwa pada kurun waktu bulan Juli 2012 s.d. Januari 2013 telah melakukan transaksi keuangan pada Rekening Koran Bank Mandiri Nomor: 157-0003414621 KCP Depok Kartini atas nama AHMAD FATHANAH yaitu menempatkan sejumlah uang secara bertahap dengan setoran
tunai, 62
transfer
melalui
pemindahbukuan
maupun
RTGS
yang
keseluruhannya
berjumlah
Rp2.454.495.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah rupiah) 3.
Terdakwa pada kurun waktu antara bulan Februari 2011 s.d. Oktober 2012 telah melakukan transaksi keuangan
yaitu
mengalihkan
sejumlah
uang
dari
Rekening Bank Mandiri Nomor 122-0005486512 KCP Imam Bonjol ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1570003414621 KCP Depok Kartini atas nama AHMAD FATHANAH secara bertahap melalui overbooking hingga berjumlah Rp622.000.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta rupiah) 4.
Terdakwa pada kurun waktu antara bulan Januari 2011–Desember
2012,
telah
melakukan
transaksi
keuangan yaitu menggunakan sejumlah uang yaitu Rp8.523.003.569,00 (delapan miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Nomor 122-0005486512 KCP Imam Bonjol atas nama AHMAD FATHANAH 5.
Terdakwa pada kurun waktu antara bulan Juli 2012 s.d. Januari 2013, telah melakukan transaksi keuangan yaitu
menggunakan
sejumlah
uang
sebesar
Rp17.223.815.695,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Nomor 157-0003414621 KCP Depok Kartini atas nama AHMAD FATHANAH 6.
Pada sekitar akhir tahun 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari YUDI SETIAWAN untuk diberikan kepada
LUTHFI
perkenalan,
uang
HASAN
ISHAAQ
tersebut
sebagai
diserahkan
uang
Terdakwa
kepada LUTHFI HASAN ISHAAQ pada saat pertemuan dengan YUDI SETIAWAN di Mall Grand Indonesia Jakarta Pusat 63
7.
Terdakwa dengan
pada
kurun
bulan
waktu
Januari
tahun
2013
2011
telah
sampai
menerima
pentransferan uang dari pihak-pihak lain ke Rekening Bank
Mandiri
Nomor:
1570003414621
atas
nama
Terdakwa, dengan perincian: (i)
sebesar Rp1.500.000.000,00 dari ONGKI WIJAYA ISMAIL PUTRA
(ii)
Terdakwa
pada
sekitar
awal
tahun
2011
menerima uang sejumlah $10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) dari
BILLY GAN
(Direktur PT Green Life Bioscience) (iii)
Dalam rangka upaya pemenangan pencalonan ILHAM
ARIEF
SIRAJUDDIN
dalam
Pemilihan
Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel) tahun 2014 dari Partai Keadilan Sejahtera, Terdakwa menerima uang pemenangan terkait Pilgub Sulsel tersebut
yang
seluruhnya
berjumlah
Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dari ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN (iv)
Terdakwa transfer
pada uang
bulan
April
2012
dari
ADI
RADJA
Rp700.000.000,00
(tujuh
ratus
menerima sebesar
juta
rupiah)
sebagai biaya untuk mendapatkan proyek di Kementerian 8.
Bahwa terhadap seluruh harta kekayaan yang diterima Terdakwa dalam kurun waktu antara tahun 2011 s.d. 2013 sebagaimana diuraikan di atas, baik Terdakwa sendiri yang menerima dari orang lain ataupun yang bersama-sama LUTHFI HASAN ISHAAQ atas pemberian dari
YUDI SETIAWAN,
yang
seluruhnya
berjumlah
mencapai Rp35.408.315.900,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus delapan juta tiga ratus lima belas ribu sembilan
ratus
rupiah)
atau
sekurang-kurangnya
sejumlah tersebut diketahuinya atau patut diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi. 9.
Selanjutnya terdakwa
Ahmad
Fathanah
melakukan
perbuatan mentransfer, mengalihkan, membelanjakan dan
membayarkan 64
uang
yang
ditempatkan
pada
rekening tabungan a.n. Ahmad Fathanah di Bank Mandiri,
BNI
dan
BCA
dengan
tujuan
untuk
menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul sumber dana yang patut diduga atau diketahui berasal dari hasil tindak pidana korupsi, dengan cara-cara sebagai berikut: (i)
Pada
pertengahan
September
2012,
membayarkan pembelian mobil HONDA FREED Nomor
Polisi
B
Rp249.000.000,00
881
(dua
LAA
ratus
seharga
empat
puluh
sembilan juta rupiah) yang di atas namakan ANIFAH
yaitu
saudara
sepupu
TRI
KURNIA
RAHAYU PRISTIWANI dengan cara memberikan uang tunai sebesar USD 20.000 (dua puluh ribu dolar
Amerika
Serikat)
kepada
TRI
KURNIA
RAHAYU PRISTIWANI (ii)
Pada tanggal 24 Oktober 2012 membayarkan uang sejumlah Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil Toyota Alphard S Audioless 2.4 A/T Warna Putih Nomor
Polisi
B
53
FTI
atas
nama
SEFTI
SANUSTIKA (iii)
Pada tanggal 18 November 2012, membayarkan secara tunai
kepada BEST AUTOCAR
melalui
SEFTI SANUSTIKA untuk pembelian mobil Toyota AVANZA 1.3G Tahun 2008 warna Hitam Metalik Nomor
Polisi
B
2322
AK
atas
nama
SEFTI
SANUSTIKA seharga Rp122.000.000.00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) (iv)
Pada tanggal 2 Desember 2012 membelanjakan uang sejumlah Rp234.747.138,27 (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah dua puluh tujuh sen) di BEST DENKI Senayan City untuk perlengkapan rumah di Perumahan Pesona Kayangan Margonda Depok Blok BS Nomor 5 Depok.
(v)
Pada Desember 2012, membayarkan uang muka pembelian mobil Mercedes Benz C200 AT type 65
Mercy
C
200
AVG,
Warna
Hitam,
tahun
pembuatan 2012 atas nama Terdakwa, yaitu sebesar
Rp200.000.000,00
(dua
ratus
juta
rupiah) dari harga sebesar Rp707.000.000,00 (tujuh
ratus
tujuh
juta
rupiah),
yang
pelunasannya dilakukan secara kredit di MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA; (vi)
Pada tanggal 28 Desember 2012, membayarkan pembelian mobil Honda Jazz ge8 1.5E AT (KCD) warna putih Nomor Polisi B 15 VTA secara tunai di Showroom mobil PT Honda Porspect Motor Jalan Gaya Motor I Sunter Jakarta Utara seharga Rp141.700.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) yang di atasnamakan ANDI NOVITALIA alias VITALIA SHEISYA;
(vii) Pada
sekitar
tahun
2012,
membayarkan
pembelian Apartemen SALADIN yang terletak di Margonda
Depok
Jawa
Barat
seharga
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama SEFTI SANUSTIKA; (viii) Pada tahun 2011, membelanjakan uang tunai sejumlah Rp121.000.000.00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) dan USD 800 (delapan ratus dolar Amerika Serikat) dan pada tahun 2012 sebesar Rp42.125.000,00 (empat puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan USD 23.446 (dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh
enam
dolar
Amerika
Serikat)
di
MB
Jewellery Senayan City dan MB Jewellery Grand Indonesia; (ix)
Pada tahun 2012, membelanjakan uang tunai yang
keseluruhannya
berjumlah
Rp285.000.000.00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian beberapa perhiasan di Goodwill Watch Gajah Mada Plaza Jakarta Barat; dan (x)
Tanggal 3 Januari 2013, membayarkan pembelian mobil Toyota FJ Cruiser 4.0L 4 WD, warna hitam, 66
Tahun
Pembuatan
Rp1.100.000.000,00 rupiah) di
2012
(satu
miliar
PT William Mobil
seharga seratus
juta
untuk diberikan
kepada LUTHFI HASAN ISHAAQ. c.
Putusan/Vonis Tabel 2. 22
Putusan/Vonis terhadap Ahmad Fathanah
No.
1
putusan
Tindak
pengadilan
Pidana
PN. Jakarta
Korupsi dan Pencucian Uang
9.
Vonis Pasal
Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (8) Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Pasal 5 Ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 84 KUHP
Pidana
Denda
14 (tiga belas) Tahun
Rp1.000.000.000,00 (satu miliard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan kurungan
Tipologi TPPU terkait Tindak Pidana Penipuan dan TPPU an. Testiawati binti Kantawi Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Perkara yang sudah inkracht di tingkat pertama, dengan rincian sebagai berikut: (i)
Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tangerang, Perkara Nomor: 22/PID.SUS/2013/PN.TNG tanggal 24 Juni 2013.
a.
Deskripsi Kasus Kasus Posisi Terdakwa Testiawati binti Kantawi yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga dan diketahui sebagai istri dari Jaya Komara pendiri
Koperasi
Langit 67
Biru
yang
meninggal
dunia
secara
mendadak di
dalam sel
Polresta Tangerang terpaksa harus
menanggung kasus penipuan dan penggelapan. Sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 didakwa melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai
satu
perbuatan
berlanjut
dengan
maksud
untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi
hutang
maupun
menghapuskan
piutang.
Diketahui
bahwa Koperasi yang bergerak dalam bidang investasi daging sapi tersebut selama pendiriannya belum mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten. Terdakwa berperan sebagai koordinator investor untuk wilayah Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Selanjutnya terdakwa mempromosikan investasi Koperasi Langit Biru tiap bulannya dan membagikan daging sapi kepada para investor (sebutan bagi anggota Koperasi Langit Biru). Hasil rekrutan terdakwa kepada investor sebanyak 200 orang dan mendapatkan dana investasi kurang lebih sebesar Rp3.000.000.000,00 Rp4.000.000.000,0
(tiga (empat
miliar miliar
rupiah) rupiah).
sampai Peranan
dengan terdakwa
semakin besar yaitu mengembangkan usaha diluar Koperasi Langit Biru yaitu usaha yang bergerak dibidang transportasi di mana usaha tersebut dimodali dari hasil uang masuk atau investasi para nasabah di Koperasi Langit Biru sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus rupiah) yang diterima secara bertahap dari Jaya Komara untuk modal badan usaha bernama CV. Tiga Putri Jaya. Tercatat bahwa setelah mendapatkan perizinan pendirian koperasi pada tanggal 20 Juli 2011 jumlah investor Koperasi Langit Biru sebanyak 125.000 orang dengan jumlah investasi masuk antara Rp800.000.000.000,00
(delapan
ratus
miliar
rupiah)
sampai
dengan Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah). Tindak Pidana Asal Pada tahun 2010 suami Tersangka Testiawati yaitu alm. Jaya Komara mendirikan sebuah PT Transindo Jaya Komara yang bergerak dalam bidang investasi daging sapi. Setelah merasa usaha dalam bidang investasi merasa cukup menguntungkan, 68
maka selanjutnya Jaya Komara tanpa memberikan keterangan kepada investor yang menanamkan modal di PT Transindo Jaya Komara mendirikan Koperasi Serba Usaha (KSU) Langit Biru dengan tetap mencantumkan para investor PT Transindo Jaya Komara sebagai anggota/investor Koperasi Serba Usaha (KSU) Langit Biru yang juga bergerak dalam bidang investasi daging sapi. Terdakwa bersama alm. Jaya Komara melakukan penipuan dengan cara merekrut orang-orang agar menyerahkan sejumlah uangnya dengan alasan uang tersebut akan dijadikan modal usaha berupa investasi paket daging dan bagi para anggota/investor akan dijanjikan diberikan keuntungan yang cukup tinggi dan bonus berupa sepeda motor atau bonus uang pembayaran kreditnya dilakukan oleh Koperasi Langit Biru atas hasil usaha koperasi. Untuk menambah jumlah penerimaan dari para anggota/investor KLB, Terdakwa Testiawati secara berama-sama dengan Jaya Komara menjual paket daging sapi untuk Lebaran dengan pola door to door service di mana pembayarannya dilakukan secara bertahap. Selain itu terdakwa melakukan peran sebagai pemberi saran atau pesan khusus kepada karyawan koperasi untuk mencari anggota baru dan akan memberikan sejumlah uang atas hasil mencari anggota baru. Tindak Pidana Pencucian Uang 1.
Testiawati terbukti
menerima sejumlah uang dari Jaya
Komara sebesar Rp3.500.000.000,00 dan digunakan untuk membuat sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha transportasi. 2.
Seluruh penerimaan dana sejumlah
Rp3.500.000.000,00
diberikan secara tunai oleh Jaya Komara. 3.
Selanjutnya Testiawati melakukan perbuatan membelanjakan uang yang ditempatkan di
rumahdengan
tujuan untuk
menyamarkan dan menyembunyikan asal-usul sumber dana yang patut diduga atau diketahui berasal dari tindak pidana penipuan, dengan cara-cara sebagai berikut:
Membayar uang muka kredit pembelian 5 unit angkot Grand Max yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 69
Membayar pembelian 2 unit mobil Mitsubishi Elf atas nama terdakwa sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);
Membayar uang muka pembelian 3 unit mobil Suzuki APV sebesar
Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta
rupiah);
Membayar pembelian 1 unit mobil CRV an. Terdakwa untuk keperluan pribadi sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
Membayar
pembelian
3
rumah
sebesar
Rp148.000.000,00
Membelanjakan
sebesar
Rp15.000.000,00
untuk
pembelian perhiasan emas sebanyak 300 gr emas;
Membayar
renovasi
rumah
Terdakwa
sebesar
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
Membayar renovasi 3 rumah menjadi 1 rumah untuk kepentingan
terdakwa
sebesar
Rp1.200.000.000,00
(satu miliar dua ratus juta rupiah);
Membayar
pembelian
tanah
sawah
senilai
Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
Membayar pembelian 1 unit mobil Daihatsu Taruna sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);
Membayar pembelian 1 unit mobil Mitshubishi Elf an. Hartono sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
Membayar bonus investor sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
Membayar pembelian 1 unit motor Honda Vario sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
Membayar pembelian perabotan kontrakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Membayar
sewa
kontrakan
1
unit
ruko
sebesar
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
Membayar atas penambahan armada travel sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan 70
Uang tunai sejumlah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari hasil leasing BPKB Mitsubishi.
b.
Putusan/Vonis
Tabel 2. 23 Putusan/Vonis terhadap Testiawati binti Kantawi No.
1
putusan pengadi lan
PN. Tangera ng
Vonis
Tindak Pidana
Pasal
Penipuan dan Pencucian Uang
Pasal 378 KUHP Pidana jo Pasal 55 ayat 1 ke - 1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP Pidana dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat 1 KUHP Pidana
10.
Pidana
Denda
10 (Sepuluh) Tahun
Rp6.000.000.000 ,00 apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 bulan.
Tipologi TPPU terkait Pidana Usaha Perasuransian dan TPPU a.n. I Made Parisadnyana Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Perkara yang sudah inkracht di tingkat kasasi (untuk tindak pidana asal) dan sudah inkracht di tingkat pertama (untuk TPPU), dengan rincian putusan sebagai berikut: Putusan untuk Tindak Pidana Usaha Perasuransian (i)
Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Denpasar, Perkara No:157/Pid.B/2011/PN.Dps tanggal 28 Juni 2011.
(ii)
Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Denpasar, Perkara No:92/PID/2011/PT.DPS tanggal 22 September 2011.
(iii)
Putusan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, Perkara No: 2342 K.Pid.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011.
Putusan untuk Tindak Pidana Pencucian Uang (i)
Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Denpasar, Perkara No:224/Pid.Sus/2013/PN.Dps tanggal 20 Agustus 2013
a.
Deskripsi Kasus Kasus Posisi Terdakwa
I
MADE
PARISADNYANA
(IMP)
adalah
seorang
wiraswasta, sejak bulan April 2009 sampai dengan bulan Oktober 71
2010
didakwa
melakukan
beberapa
perbuatan
pidana
yang
dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri yakni menempatkan, mentransfer, membayarkan dan membelanjakan Harta Kekayaan, atau menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya
merupakan
hasil
tindak
pidana.
Kekayaan
tersebut diperoleh dari tindak pidana penipuan yaitu dengan mendirikan
perusahaan
asuransi
yang
menghimpun
dana
masyarakat padahal sebenarnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Kerugian yang diderita nasabah berupa uang premi yang telah disetorkan mencapai Rp94.265.131.200,00. Tindak Pidana Asal IMP adalah pendiri perusahaan dan komisaris di PT Bali Life Consultan (Balicon). Balicon menawarkan bunga yang tinggi, yaitu sekitar 64% pada produk asuransinya (disebut tahapan) sehingga membuat para korban tertarik menginvestasikan dananya hingga Balicon memiliki sekitar 4.000 nasabah dengan jumlah dana masyarakat yang terhimpun kurang lebih Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar rupiah). Akan tetapi ternyata sebenarnya Balicon beroperasi tidak atas izin dari Kementerian Keuangan. Pada awal pendirian memang bunga dari tahapan tersebut lancar diberikan namun pada sekitar tahun 2010 beberapa nasabah tidak lagi menerima bunga dari tahapan sehingga mereka melaporkan Balicon ke pihak yang berwajib. Tindak Pidana Pencucian Uang Tindak pidana pencucian uang dilakukan IMP dengan cara antara lain sebagai berikut: 1.
Ditransfer dari rekening a.n. I MADE PARISADNYANA no rek. 145-000 7361583 di Bank Mandiri ke rekening a.n. NI NYOMAN RENYAN No rek. 0007453463 hingga sejumlah Rp1.980.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut: i.
Sejumlah uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) pada 17 Juni 2010 untuk dititipkan atau 72
diinvestasikan
kembali
di
PT
Bali
Consultan
Life
Insurance; ii.
Sejumlah uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
Rupiah)
sebanyak
2
kali
transaksi
sehingga
berjumlah Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) pada 29 Juni 2010 untuk pembelian produk Bio Spray; iii.
Sejumlah uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) pada 10 Agustus 2010 untuk pembelian cincin sebanyak 3 buah;
iv.
Sejumlah
uang
senilai
Rp880.000.000,00
(delapan
ratus delapan puluh juta Rupiah) pada 22 September 2010 untuk pembelian emas lantakan; v.
Sejumlah uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) pada 7 Oktober 2010 untuk pembelian tas, pulpen, jas, dan jam tangan; dan
vi.
Sejumlah uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)
pada
22
Oktober
2010
untuk
pembelian
perhiasan. 2.
Digunakan untuk pembayaran tanah dan bangunan di Teras Ayung dari rekening a.n. I MADE PARISADNYANA no rek 145000 7361583 di Bank Mandiri, hingga berjumlah senilai Rp2.707.400.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: (i)
Sejumlah uang senilai Rp707.400.000,00 (tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu Rupiah) pada 20 Juli 2010 ke no rek 145-00-0751525-3 a.n. Dra. NIN PUTU MURNIATHI, M.M.;
(ii)
Sejumlah uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) pada 20 Juli 2010 ke no rek 145-00-0751532-9 a.n. Drs. NYOMAN DAUH RIMBAWAN, M.M.; dan
(iii)
Sejumlah uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) pada 20 Juli 2010 ke no rek 145-00-0751536-0 a.n MADE DWI INDRAYANA.
3.
Ditempatkan dalam bentuk deposito dengan rincian sebagai berikut: (i)
Sejumlah uang senilai Rp6.435.611,62,00 (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sebelas 73
Rupiah
enam
puluh
dua
sen)
a.n.
I
MADE
PARISADNYANA di BPD Bali no rek 016.02.02.21855-6; (ii)
Sejumlah uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) a.n. I MADE PARISADNYANA di BRI no rek 0125.01.001.117.40.2;
(iii)
Rp23.731.152,50,00 (dua puluh tiga juta Rupiah tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh dua Rupiah lima puluh sen) a.n. I MADE PARISADNYANA di BRI no rek 0368.01.016907.50.9; dan
(iv)
Sejumlah uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) a.n. I MADE PARISADNYANA di BRI no rek 0368.01.002111.40.9
4.
Dari
penipuan
nasabah
asuransi
tersebut,
IMP
menggunakannya untuk kegiatan operasional Balicon dan menggunakannya untuk membeli aset. Sisa dari kegiatan operasional Balicon berupa uang tunai di rekening yang dikembalikan
kepada
Nasabah
Balicon,
dengan
rincian
sebagai berikut: (i)
Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Nomor Rekening 03.04.00722-2 di BPD Bali Cabang Negara.
(ii)
Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Nomor 0125-01-001284-40-3 di BRI Cabang Negara.
(iii)
Uang tunai sebesar Rp23.731.152,50. (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh dua rupiah lima puluh sen) Nomor Rekening 0368-01016907-50-9 di BRI Cabang Renon Denpasar.
(iv)
Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Nomor Rekening 0368-01002111-40-9 di BRI Cabang Renon Denpasar.
(v)
Uang tunai sebesar Rp6.435.611,62 (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah enam
puluh
dua
sen)
nomor
rekening
016.02.02.21855-6 di BPD Bali Cabang Negara.
74
b.
Putusan/Vonis Tabel 2. 24 Putusan/Vonis terhadap I Made Parisadnyana
No
Tindak Pidana Usaha Perasuransian
Pasal
1
putusan pengadilan PN Denpasar
1
PN Denpasar
Pencucian Uang
Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
75
Vonis Pidana 12 (dua belas) tahun penjara
5 (enam) tahun penjara
Denda Rp2.500.000,00 (dua miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
BAB III KESIMPULAN Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1.
Berdasarkan
data
salinan
putusan
yang
telah
dikumpulkan
selama
pelaksanaan wawancara dapat diperoleh sejumlah total 65 putusan terkait dengan 74 orang terdakwa TPPU dan/atau tindak pidana asal yang berkaitan dengan TPPU, dengan jumlah putusan akhir yang terbukti TPPU sebanyak 51 putusan yang terkait dengan 59 orang terpidana TPPU atau sebesar 78,4% putusan terbukti TPPU dan putusan akhir yang tidak terbukti TPPU sebanyak 14 putusan atau 21,6% yang terkait dengan 15 orang terdakwa. 2.
Putusan pengadilan yang dibuat dalam gambaran tipologi harus memenuhi kriteria dari 7 variabel pembentuk tipologi, yaitu: Profil Terlapor, Pola Transaksi, Instrumen Transaksi, Pihak Pelapor, Sumber Dana, Pihak Terkait dan Aset/Harta Kekayaan. Dari sejumlah 51 putusan yang terbukti TPPU, diketahui terdapat 40 putusan yang memenuhi kategori 7 variabel pembentuk tipologi, putusan terkait tindak pidana asal yang paling dominan adalah korupsi dan narkotika, yaitu masing-masing sebanyak 10 putusan atau 25% dari total sebanyak 40 putusan yang yang memenuhi kriteria di atas.
3.
Berdasarkan data putusan pengadilan tersebut pada angka 1, maka dapat diketahui beberapa fakta sebagai berikut: a.
Profil paling dominan yang melakukan Tindak Pidana adalah Swasta yaitu sebesar 71,62% dari sejumlah 74 terdakwa dan/atau terpidana.
b.
Tingkat rentang usia yang paling dominan melakukan tindak pidana yaitu usia di atas 40 tahun sebanyak 37,84% atau sejumlah 28 terdakwa dan/atau terpidana.
c.
Jenis kelamin laki-laki mendominasi jumlah pelaku tindak pidana yaitu sebanyak 62 pelaku atau sebesar 83,78% yang diperoleh dari 65 putusan. Sedangkan sisanya sebanyak 16 pelaku atau sebesar 16,22% adalah perempuan.
d.
DKI Jakarta merupakan wilayah yang paling dominan dalam pengadilan atas
kasus-kasus
TPPU,
yaitu
76
sebesar
52,31%
dari
65
Putusan
PUTUSAN PENGADILAN KASUS TPPU Periode Januari 2011- Februari 2014
PENGADILAN/ NOMOR PUTUSAN Pengadilan Tipikor Jakarta
NOMOR PUTUSAN 884k/Pid.Sus/2013 Tgl 28 Mei 2013 (Inkrah-Kasasi)
2
Mahkamah Agung
3
VONIS
PARA PIHAK/TERPIDANA Wa Ode Nurhayati
SEBARAN WILAYAH Dki Jakarta
TANGGAL 09/04/2012
1948 K/Pid.Sus/2013
Herly Isdiharsono, Se., Mm
Dki Jakarta
12/11/2013
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
1088/Pid/B/2011/Pn.JktSel
Andhika Gumilang
Dki Jakarta
11/17/2011
4
Pengadilan Tinggi Banten
109/Pid/2012/Pt.Btn
Hermin Widiarsih Alias Windy
Banten
8/15/2012
5
Pengadilan Tinggi Banten
149/Pid/2012/Pt.Btn
Alia Latifa Binti Oe Sui Ceng
Banten
11/12/2012
Pidana Penjara Selama 6 Thn, Denda Sebesar Rp 1 Miliar, Subsidair 5 Bulan Kurungan Penjara.
6
Pengadilan Negeri Bogor
49/Pid.B/2011/Pn.Bgr
Riska Mawarsari
Jawa Barat
28/06/2011
7
Mahkamah Agung
118/Pid.Sus/2011/Pn.Clp
Fob Budiyono
Dki Jakarta
11/15/2011
Pidana Penjara Selama 8 Thn, Denda Sesebesar Rp M Miliar., Subsidair 3 Bulan Kurungan Penjara. Pidana Penjara Selama 7 Thn,
NO 1
1
Kurungan : 6 (Enam) Thn Denda : Rp 500.000.000.Subsidair: 6 Bulan Kurungan Kurungan : 12 Thn Denda : Rp 1 Miliar Subsidair : 8 Bulan Kurungan Pidana Penjara Selama 4 Thn, Denda Sebesar 350 Juta, Subsidair 3 Bulan Kurungan Penjara. Pidana Penjara Selama 6 Thn, Denda Sebesar Rp 1 Miliar, Subsidair 6 Bulan Kurungan Penjara.
NO
PENGADILAN/ NOMOR PUTUSAN
NOMOR PUTUSAN 49/Pid.Sus/2012/Pt.Smg 1169 K/Pid. Sus/ 2012 38/Pid.Sus/2012/Pt.Smg
8
Pengadilan Tinggi Semarang
9
Mahkamah Agung
2419 K/Pid.Sus/2012
10
Pengadilan Negeri Cilacap
178/Pid.Sus/2012/Pt.Smg
11
Mahkamah Agung
12
Pengadilan Negeri Denpasar
PARA PIHAK/TERPIDANA
SEBARAN WILAYAH
VONIS TANGGAL Denda Rp 1 Miliar, Subsidair 8 Bulan Kur
Marwan Adli
Jawa Tengah
3/13/2014
Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana Dewi Sapta Oktarina Alias Koming Dewi Sapta Oktarina
Dki Jakarta
3/20/2012
Jawa Tengah
6/27/2012
2422/K/Pid.Sus/2011
M. Jafar Alias Jafar
Dki Jakarta
1/30/2012
932/Pid.B/2012/Pn.Dps
Hendra Kusumajaya,
Bali
11/21/2012
2
Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Berupa Pidana Penjara Selama 13 (Tiga Belas) Thn, Dan Denda Sebesar Rp 1 Milyar, Subsidair 1 (Satu) Thn Kurungan Pidana Mati
Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Berupa Pidana Penjara Selama 2 (Dua) Thn 6 Bulan, Denda Sebesar Rp 1 Milyar, Subsidair 2 (Dua) Bulan Kurungan Pidana Penjara Selama 5 Thn, Denda Sebesar Rp 1 Miliar, Subsidair Selama 3 Bulan Kurungan Pidana Penjara. Masing-Masing Terdakwa I-V: 5 Bulan 10 Hari Serta Pidana Denda Masing-Masing Rp500 Ribu Subsidair 2 Bln Penjara
NO
PENGADILAN/ NOMOR PUTUSAN
NOMOR PUTUSAN
PARA PIHAK/TERPIDANA Terry Hendratno,
Randy Netofa
VONIS
SEBARAN WILAYAH Bali
TANGGAL 11/21/2012
Bali
11/21/2012
Eka Yandi Chandra
Bali
11/21/2012
Himawan Wijaya
Bali
11/21/2012
13
Mahkmah Agung
Putusan No 875k/Pid/2007
Lie Han Pouw Alias Pau Pau
Dki Jakarta
4/23/2007
14
Mahkamah Agung
114/Pid.B/2006/Pn.Jak-Sel
Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata Alias Dicky Iskandardinata
Dki Jakarta
2/20/2007
175/Pid/2006/Pt.Dki 181k/Pid/2007
3
Masing-Masing Terdakwa I-V: 5 Bulan 10 Hari Serta Pidana Denda Masing-Masing Rp500 Ribu Subsidair 2 Bulan Penjara Masing-Masing Terdakwa I-V: 5 Bulan 10 Hari Serta Pidana Denda Masing-Masing Rp500 Ribu Subsidair 2 Bulan Penjara Masing-Masing Terdakwa I-V: 5 Bulan 10 Hari Serta Pidana Denda Masing-Masing Rp500 Ribu Subsidair 2 Bulan Penjara Masing-Masing Terdakwa I-V: 5 Bulan 10 Hari Serta Pidana Denda Masing-Masing Rp500 Ribu Subsidair 2 Bulan Penjara Kurungan : 6 Thn Denda : Rp 150 Juta Subsidair 6 Bulan Kurungan Penjara Pidana Penjara Selama 20 Thn, Denda Sebesar Rp 500 Juta, Subsidair 5 Bulan
NO
PENGADILAN/ NOMOR PUTUSAN
15
Mahkamah Agung
16
Mahkamah Agung
NOMOR PUTUSAN 114 Pk/Pid.Sus/2008 Putusan No 31 Pk/Pid.Sus/2011 1925 K/Pid.Sus/2012
17
Mahkamah Agung
949/K/Pid/2006
18
Mahkamah Agung
19
PARA PIHAK/TERPIDANA
SEBARAN WILAYAH
VONIS TANGGAL
Bonatua Sinaga Se
Dki Jakarta
25/05/2011
Kurungan Penjara. Kurungan : 4 Thn
Danang Nurlaini Alias Baim Syahruni Said Herry Robert
Dki Jakarta
11/29/2012
3 Thn 6 Bulan
Dki Jakarta
6/26/2006
Kurungan Penjara: 7 Thn Denda Rp 5 Miliar Subsidair 1 Thn Kurungan
1895 K/Pid.Sus/2009
Irwan Suyudi Hendarsin Dan Bolly Adji Prabanto
Dki Jakarta
9/15/2009
Bebas
Mahkamah Agung
146/Pk/Pid.Sus/2010
H. Maman Abdirochman Bin Ijudin
Dki Jakarta
2/22/2011
20
Mahkamah Agung
2138 K/Pid.Sus/2011
Dki Jakarta
12/21/2011
21
Mahkamah Agung
2731k/Pid.Sus/2009
Drs. Markus Karubaba, Mm Melisa Nurmawan
Kurungan 4 Thn Penjara Denda Rp 200 Juta Subsidair 3 Bulan Kurungan 4 Thn 6 Bulan
Dki Jakarta
4/13/2010
Bebas
22
Mahkamah Agung
2509 K/Pid.Sus/2010
Dki Jakarta
11/29/2011
Bebas
23
Mahkamah Agung
2052 K/Pid.Sus/2009
Muhammad Ramdhani Alias Metal Bin Subakdi Muhammad Subari
Dki Jakarta
11/03/2009
24
Mahkamah Agung
1917 K/ Pid. Sus/ 2009
Drh. Nur Bambang Setyo Wibowo
Dki Jakarta
10/13/2009
Kurungan : Denda : Rp Subsidair 1 Kurungan :
25
Mahkamah Agung
133 Pk/ Pid.Sus/ 2010
Paimin Landung
Dki Jakarta
10/04/2010
4
6 Thn Penjara 500 Juta Thn 1 Thn 6 Bulan
Kurungan : 8 Thn, Denda : Rp10 Miliar Subsidair : 6 Bulan Kurungan
NO
PENGADILAN/ NOMOR PUTUSAN
NOMOR PUTUSAN
VONIS
PARA PIHAK/TERPIDANA Krisno Abiyanto Soekarno
SEBARAN WILAYAH Dki Jakarta
Thomas Aquino Ganang Rindarko Bin Haryadi
Dki Jakarta
Raden Handaru Ismoyojati Yudi Hermawan Bin Hadi Samsudin
Dki Jakarta
06/07/2011
Dki Jakarta
6/29/2010
TANGGAL Kurungan: 13 Thn, Denda Rp10 Miliar Subsidair 6 Bulan Kurungan
26
Mahkamah Agung
1175 K/Pid.Sus/2010
27
Mahkamah Agung
791 K/Pid.Sus/2010
28
Mahkamah Agung
1908k/Pid.Sus/2012
Ir. Rachman Hakim, Mba
Dki Jakarta
10/24/2012
29
Mahkamah Agung
2195 K/ Pid/2008
Saifuddin Bin Yahya
Dki Jakarta
1/23/2009
30
Mahkamah Agung
38 Pk/Pid.Sus/2013
Gayus Halomoan Tambunan
Dki Jakarta
7/30/2013
5
Kurungan: 11 Thn Denda Rp10 Miliar Subsidair 6 Bulan Kurungan Bebas Kurungan : 5 Thn Denda : Rp 5 Milyar Subsidair 8 Bulan Kurungan Kurungan : 15 Thn Penjara Denda : Rp 1 Miliar Subsidair 8 Bulan Kurungan. Pidana Tambahan Berupa Membayar Uang Pengganti Sebesar Rp 42,3 Miliar Jika Uang Pengganti Atau Dipidana Penjara Selama 5 Thn. Kurungan : 6 Thn, Denda Sebesar Rp 100 Juta, Subsidair 3 Bulan Kurungan. 30 Thn Penjara Dan Denda Sebesar Rp1.000.000 (Total)
NO
PENGADILAN/ NOMOR PUTUSAN
NOMOR PUTUSAN
PARA PIHAK/TERPIDANA
SEBARAN WILAYAH
VONIS TANGGAL 8 Thn Penjara Dan Denda Rp300.000.000 Subsidair 6 Bulan Kurungan (Tppu)
31
Pengadilan Negeri Surabaya
95/Pid.Sus/2011/Pn.Sby
Argandiono
Jawa Timur
01/10/2012
Pidana Penjara Selama 2 Thn, Denda Sebesar Rp 250 Juta Dan Subsidair Pidana Kurungan Selama 6 Bulan.
32
Pengadilan Negeri Cibinong
13/Pid/Sus/2013/Pn.Cbn
Nasruddin Als Syarifuddin Bin Ishak
Jawa Barat
02/03/2014
33
Pengadilan Negeri Tangerang
1984/Pid/Sus/2013/Pn.Tng
Hilary Kellechi Chimezie Alias Hilary
Banten
4/16/2014
34
Pengadilan Tinggi Medan
642/Pid/2013/Pt-Mdn
Tri Sudarmoko
Sumatera Utara
1/20/2014
Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Berupa Pidana Penjara Selama 1 Thn. Dan Pidana Denda Sebesar Rp 10 Juta Subsider Satu Bulan Kurungan 13 Thn Penjara Dan Denda Rp2.000.000 Subsidair 6 Bulan Penjara 8 Thn Serta Pidana Denda Rp3.000.000 Subsidair 6 Bulan Kurungan
35
Pengadilan Negeri Denpasar
2342 K/Pid.Sus/2011
I Made Parisadnyana
Bali
11/06/2013
36
Pengadilan Negeri Cibinong
189/Pid/B/2012/Pn.Cbn
Indra Ajiyasa Alias Seilent Alias Zln Alias Sasuke
Jawa Barat
9/24/2012
6
5 Thn Penjara Denda Rp100.000.000 Subsidair 2 Bulan Kurungan Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Berupa Pidana Penjara Selama 2 Thn Dan Pidana Denda Rp 200 Juta Subsider 1 Bulan Kurungan
NO 37
PENGADILAN/ NOMOR PUTUSAN Pengadilan Tinggi Palu
NOMOR PUTUSAN 05/Pid.Sus/2014/Pt.Palu
PARA PIHAK/TERPIDANA Hengky Amir, Se
SEBARAN WILAYAH Sulawesi Tengah
VONIS TANGGAL 2/28/2014
39
Pengadilan Tinggi Banda Aceh
103/Pid/2008/Pt-Bna
Rusli Bin Abdul Gani Alias Wakli Irfansyah
Nanggroe Aceh Darussalam
09/09/2008
40
Pengadilan Negeri Lhokseumawe
121/Pid.B/2008/Pn-Lsm
Darna Binti Ismail
Nanggroe Aceh Darussalam
03/10/2009
41
Pengadilan Negeri Banda Aceh
441/Pid.B/2012/Pn-Bna (Petikan)
Heri Saputra Bin Zulkifli
Nanggroe Aceh Darussalam
04/08/2013
7
Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Berupa Pidana Penjara Selama 10 (Sepuluh) Thn. Dan Pidana Denda Sebesar Rp 20 Milyar Subsider 6 (Enam) Bulan Kurungan Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Berupa Pidana Penjara Selama 10 (Sepuluh) Thn. Dan Membayar Denda Sebesar Rp 100.000.000,(Seratus Juta Rupiah), Subsidair 3 (Tiga) Bulan Kurungan. Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Berupa Pidana Penjara Selama 6 (Enam) Thn. Dan Membayar Denda Sebesar Rp 100.000.000,(Seratus Juta Rupiah), Subsidair 2 (Dua) Bulan Kurungan. Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Berupa Pidana Penjara Selama 5 Thn. Dan Membayar Denda Rp 5 Miliar, Subsidair 2 Bulan Kurungan.
VONIS
PENGADILAN/ NOMOR PUTUSAN Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh
NOMOR PUTUSAN 109/Pid/2013/Pt-Bna (Petikan)
PARA PIHAK/TERPIDANA Mansur Adam Bin Adan Alias Pak Raden
SEBARAN WILAYAH Nanggroe Aceh Darussalam
44
Pengadilan Negeri Banda Aceh
06/Pid.Sus/Tpk/2013/PnBna
Syamsul Bahri, S.Hi Bin Muhammad Ali Yusuf
8/13/2013
Bebas
45
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
1291/Pid.B/2011/Pn.Jkt.Sel (Petikan)
Inong Malinda Dee Alias Malinda Dee Binti Siswo Wiratno (Anotasi 2012)
Nanggroe Aceh Darussalam Dki Jakarta
28-Feb-12
Pidana Penjara Selama 8 Thn, Denda Sebesar Rp 10 Miliar Dan Subsidair Pidana Kurungan Selama 3 Bulan.
46
Pengadilan Negeri Tangerang
222/Pid.Sus/2013/Pn.Tng
Testiawati Binti Kantawati
Banten
6/24/2013
Pidana Penjara Selama 10 Thn, Denda Sebesar Rp 6 Miliar, Subsidair 8 Bulan Kurungan Penjara.
47
Mahkamah Agung
1733 K/Pid.Sus/2011
Nani Wijaya Alias Lisa
Dki Jakarta
11/16/2011
48
Mahkamah Agung
1281 K/Pid.Sus/2013
T. Helmi Azwari
Dki Jakarta
7/31/2013
NO 42
8
TANGGAL 07/01/2013
Pidana Penjara Selama 10 Thn, Denda Sebesar Rp 5 Miliar, Subsidair 6 Bulan Kurungan Penjara. 8 Thn Penjara Denda Rp1 Miliar Subsidair 6 Bulan Penjara Uang Pengganti Sebesar Rp 55 Miliar Jika Tidak Dibayar Diganti Pidana Penjara 3 Thn
NO 49
PENGADILAN/ NOMOR PUTUSAN Mahkamah Agung
NOMOR PUTUSAN 1526/K/Pid.Sus/2013
VONIS
PARA PIHAK/TERPIDANA Devi Santana Alias Udep
SEBARAN WILAYAH Dki Jakarta
TANGGAL 9/18/2013
50
Pengadilan Tipikor Jakarta
10/Pid/Tpk/2014/Pt.Dki
Ahmad Fathanah Alias Olong
Dki Jakarta
3/13/2014
51
Pengadilan Tipikor Jakarta
14/Pid/Tpk/2014/Pt.Dki
Luthfi Hasan Ishaq
Dki Jakarta
4/15/2014
53
Pengadilan Tinggi Jakarta
45/Pid/2010/Pt.Btn
Cahya Fitriyanta Alias Fadliansyah Alias Edi Saputra Alias Reno Erlangga Alias Harly Pubengga Alias Erik Orlando Alias Ronny Setiawan Alias Anas Abdullah Alias Abdul Wakhid Alias Hamzah Alias Arif Arhan
Dki Jakarta
4/29/2013
9
Pidana Penjara Selama 3 Thn, Denda Sebesar Rp 50 Juta, Subsidair 2 Bulan Kurungan Penjara Pidana Penjara Selama 16 Thn, Denda Sebanyak Rp 1 Miliar, Subsidair 6 Bulan Kurungan Penjara. Pidana Penjara Selama 16 Thn, Denda Sebanyak Rp 1 Miliar, Subsidair 6 Bulan Kurungan Penjara. Pidana Penjara Selama 8 Thn, Denda Sebesar Rp 500 Juta, Subsidair 5 Bulan Kurungan Penjara.
NO 54
55
PENGADILAN/ NOMOR PUTUSAN Pengadilan Tinggi Banten
Pengadilan Tinggi Banten
NOMOR PUTUSAN 20/Pid/2013/Pt.Btn
112/Pid/2013/Pt.Btn
PARA PIHAK/TERPIDANA Gayatri Alias Gayatri Subiyanto Alias Gayatri Subiyantono
VONIS
SEBARAN WILAYAH Banten
TANGGAL 3/25/2013
Hendra Gunawan Bin Gatot Santoso
Banten
19/08/2013
Ilham Hidayat, Ssi. Apt Bin H. Achmad Dimyati
Banten
Banten
11/10/2011
Dki Jakarta
7/23/2012
56
Pengadilan Tinggi Banten
152/Pid/2011/Pt.Btn
Musrizal Arif Bin Din
57
Pengadilan Tinggi Jakarta
211/Pid/2012/Pt.Dki
Philip Hartanto Alias Alif Tjandra Koesoema
10
Pidana Penjara Selama 10 (Sepuluh) Thn, Dan Pidana Denda Rp10.000.000.000,(Sepuluh Milyar Rupiah) Dengan Ketentuan Bilamana Pidana Denda Tidak Dibayar, Diganti Dengan Pidana Penjara Selama 6 (Enam) Bulan Penjara Pidana Penjara MasingMasing Selama 15 (Lima Belas) Thn Dan Denda Masing-Masing Sebesar Rp 5 (Lima) Miliar Rupiah Atau Pidana Penjara Selama 10 (Sepuluh) Bulan Kurungan Pemjara. Pidana Penjara Selama 9 Thn, Denda Sebesar Rp 5 Miliar, Subsidair 6 Bulan Kurungan Penjara. Pidana Penjara MasingMasing Selama 9 (Sembilan) Thn Dan Denda MasingMasing Sebesar Rp 1 (Satu) Miliar Rupiah Atau Pidana
NO
PENGADILAN/ NOMOR PUTUSAN
NOMOR PUTUSAN
VONIS
PARA PIHAK/TERPIDANA Rachmat Kurniawan Alias Iwan Brawidjaya
SEBARAN WILAYAH Dki Jakarta
TANGGAL Penjara Selama 6 (Enam) Bulan Kurungan Penjara.
58
Pengadilan Tinggi Jakarta
25/Pid/2013/Pt.Dki
Ir. Toto Kuntjoro Kusuma Jaya Bin Teguh Santoso
Dki Jakarta
03/01/2013
59
Pengadilan Negeri Surabaya Pengadilan Negeri Yogyakarta
2730/Pid.B/2009/Pn.Sby
Ir. Siti Aminah Al Mimin
Jawa Timur
4/14/2008
375/Pid.B/2010/Pn.Yk
Isnawan Bin Rumadi
Di Yogyakarta
12/03/2010
61
Pengadilan Negeri Medan
874/Pid.B/2013/Pn.Mdn
Suriani Sinaga
Sumatera Utara
10/28/2013
62
Pengadilan Tipikor Medan
92/Pid.Sus.K/2013/Pn. Mdn
Ir. Azzam Rizal, M.Eng
Sumatera Utara
2/18/2014
60
11
Pidana Penjara Selama 5 Thn, Denda Sebesar Trp, 4 Miliar, Subsidair 3 Bulan Kurungan Penjara. Bebas Pidana Penjara Selama 6 Thn, Denda Sebesar Rp 100 Juta, Subsidair 4 Bulan Kurungan Penjara. Pidana Penjara Selama 1 Thn Dengan Masa Percobaan Selama 2 Thn, Denda Sebesar Rp 50 Juta, Subsidair 3 Bulan Penjara. Pidana Penjara Selama 5 Thn, Denda Sebesar Rp 200 Juta, Subsidair 2 Bulan Kurungan Penjara. Membayar Uang Pengganti Sebesar Rp 2.574.602.354,Apabila Atau Dipidana Selama 1 Thn Penjara.
NO 63
65
PENGADILAN/ NOMOR PUTUSAN Pengadilan Negeri Depok
NOMOR PUTUSAN 284/Pid.B/2012/Pn.Dpk
VONIS
PARA PIHAK/TERPIDANA Mohamad Susanto Alias Fishlover
SEBARAN WILAYAH Banten
TANGGAL 09/10/2012
Pengadilan Negeri Purwakarta
132/Pid/B/2012/Pn.Pwk
Lukman Bin Abdul Khodir
Jawa Barat
10/15/2012
Pengadilan Negeri Purwakarta
133/Pid.B/2012/Pn.Pwk
Ahmad Hanafi Alias Infanq
Jawa Barat
10/15/2012
12
Pidana Penjara Selama 2 Thn, Denda Sebesar Rp 50 Juta, Subsidair 2 Bulan Kurungan Penjara. Pidana Penjara Selama 3 Thn, Denda Sebesar Rp 20 Juta, Subsidair 1 Bulan Kurungan Penjara. Pidana Penjara Selama 5 Thn, Denda Sebesar Rp 100 Juta, Subsidair 3 Bulan Kurungan.
Tim Penyusun
Ivan Yustiavandana Nyoman Sastra Dimas Kenn S. Patrick I. Fayota P. Rudi Yulianto Cinantya S.P Vidyata A.A Mardiansyah
1
