LAPORAN HASIL RISET TIPOLOGI SEMESTER I TAHUN 2014

EKSTERNAL

LAPORAN HASIL RISET TIPOLOGI SEMESTER I TAHUN 2014

TIPOLOGI TERKAIT KASUS-KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG SUDAH MENJADI PUTUSAN PENGADILAN PERIODE DATA 2005 s.d. 2013

DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN RISET DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TAHUN 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak isi buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin penerbit, kecuali untuk pengutipan dalam penulisan artikel atau karangan ilmiah.

i

KATA PENGANTAR

LAPORAN HASIL RISET TIPOLOGI SEMESTER I 2014

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Hasil Riset Tipologi Semester I 2014 telah selesai. Saya menyambut baik penerbitan Laporan Hasil Riset ini, karena merupakan hal yang sangat penting bagi Aparat Penegak Hukum, Pihak Pelapor, Stakeholders, dan

Publik

seraca

luas

dalam

rangka

memperkuat

dan

mempertajam

pengetahuan serta edukasi mengenai TIPOLOGI TERKAIT KASUS-KASUS TINDAK

PIDANA

PENCUCIAN

UANG

YANG

SUDAH

MENJADI

PUTUSAN

PENGADILAN PERIODE DATA 2005 s.d. 2013. Oleh

karena

itu,

diharapkan

kehadiran

Laporan

Hasil

Riset

ini

dapat

bermanfaat sebagai leverage dalam memberantas tindak pindana pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang bersih dan berwibawa. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap terbitnya Laporan Hasil Riset Tipologi Semester I 2014. Semoga amal usaha kita diridhoi Allah SWT. Amin Ya Rabbal 'Alamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, November 2014 Deputi Pemberantasan

Wirzal Yanuar

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Riset tipologi semester I tahun 2014 dilaksanakan dengan menggunakan basis data dari putusan pengadilan yang terkait dengan TPPU selama periode 2005 s.d. 2013 dalam rangka menyusun tipologi atau modus operandi terkait kasuskasus TPPU dengan perspektif yang utuh sehingga dapat memberikan pemahaman dan gambaran yang lebih jelas terhadap modus/tipologi TPPU dengan konstruksi hukum yang lengkap karena kasus-kasus yang diangkat sudah mendapatkan putusan pengadilan. Berdasarkan data ahli PPATK dalam berbagai kasus TPPU pada Pengadilan seluruh Indonesia, kemudian dilakukan pengembangan melalui kegiatan wawancara kepada responden penegak hukum, yaitu: KPK, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung dalam rangka untuk mendapatkan informasi salinan putusan atas kasus-kasus TPPU yang dapat diangkat sebagai gambaran kasus Tipologi pada semester I tahun 2014. Berdasarkan data salinan putusan yang telah dikumpulkan selama pelaksanaan wawancara dapat diperoleh sejumlah total 65 putusan terkait dengan 74 orang terdakwa TPPU dan/atau tindak pidana asal yang berkaitan dengan TPPU, dengan rincian putusan sebagai berikut: (1) Putusan akhir yang terbukti TPPU sebanyak 51 putusan yang terkait dengan 59 orang terpidana TPPU atau sebesar 78,4% putusan terbukti TPPU; dan (2) Putusan akhir yang tidak terbukti TPPU sebanyak 14 putusan atau 21,6% yang terkait dengan 15 orang terdakwa. Berdasarkan hasil pengolahan basis data terhadap 65 putusan pengadilan yang terkait dengan kasus TPPU dari 74 orang terdakwa dan/atau terpidana, dapat diketahui beberapa fakta sebagai berikut: (1) Profil paling dominan yang melakukan Tindak Pidana adalah swasta yaitu sebesar 71,62% dari sejumlah 74 terdakwa dan/atau terpidana . (2) Tingkat rentang usia yang paling dominan melakukan tindak pidana yaitu usia di atas 40 tahun sebanyak 37,84% atau sejumlah 28 terdakwa dan/atau terpidana. (3) Jenis kelamin laki-laki mendominasi jumlah pelaku tindak pidana yaitu sebanyak 62 pelaku atau sebesar 83,78% yang diperoleh dari 65 putusan. Sedangkan sisanya sebanyak 16 pelaku atau sebesar 16,22% adalah perempuan. (4) DKI Jakarta merupakan wilayah yang paling dominan dalam pengadilan atas kasus-kasus TPPU, yaitu sebesar 52,31% dari 65 Putusan. Dari beberapa kasus TPPU yang sudah diputus selama periode 2005 s.d. 2013 dibuatlah gambaran tipologi antara lain gambaran tipologi kasus TPPU dengan tindak pidana asal korupsi, narkotika, perbankan, perjudian, telekomunikasi, perasuransian, dan penipuan. Putusan pengadilan yang dibuat dalam gambaran tipologi adalah yang memenuhi kriteria dari 7 variabel pembentuk tipologi, yaitu: Profil Terlapor, Pola Transaksi, Instrumen Transaksi, Pihak Pelapor, Sumber Dana, Pihak Terkait dan Aset/Harta Kekayaan.

iii

iv

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................... ii RINGKASAN EKSEKUTIF .......................................................................... iii DAFTAR GAMBAR ................................................................................... vii DAFTAR TABEL ..................................................................................... viii BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1 A. LATAR BELAKANG ............................................................................... 1 B. PERUMUSAN MASALAH ........................................................................ 4 C. TUJUAN PENELITIAN ............................................................................ 4 BAB II HASIL RISET ................................................................................ 5 A. HASIL KEGIATAN WAWANCARA ............................................................ 5 B. PENGOLAHAN BASIS DATA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TERKAIT DENGAN KASUS TPPU ............................................................. 8 1. Pengolahan Basis Data berdasarkan Profil Terdakwa dan/atau Terpidana 8 2. Pengolahan Basis Data berdasarkan Usia Terdakwa dan/atau Terpidana.. 9 3. Pengolahan Basis Data berdasarkan Jenis Kelamin Terdakwa ................... 10 4. Pengolahan Basis Data berdasarkan Sebaran Wilayah Pengadilan............ 11 C. DATA SALINAN PUTUSAN TERKAIT KASUS TPPU TAHUN 2005 S.D. 2013 . 13 1. Tipologi TPPU terkait Tindak Pidana Korupsi (Penyuapan) dan TPPU an. Wa Ode Nurhayati ................................................................................................. 14 2. Tipologi TPPU Terkait Pidana Narkotika dan TPPU a.n. Alia Latifah ........... 19 3. Tipologi TPPU Terkait Tindak Pidana Narkotika dan TPPU a.n. Hermin Widiarsih ................................................................................................................. 22 4. Tipologi TPPU Terkait Pidana Perbankan dan TPPU a.n. Inong Malinda Dee ........................................................................................................................... 26 5. Tipologi TPPU terkait Tindak Pidana Narkotika dan TPPU a.n. Marwan Adli, FOB Budiyono, dan Hartoni Jaya Buana .......................................................... 32 6. Tipologi TPPU terkait Tindak Pidana Perjudian dan TPPU an. Hendra Kusumajaya, Terry Hendratno, Randy Netofa, Eka Yandi Chandra dan Himawan Wijaya.................................................................................................... 46 7. Tipologi TPPU terkait Tindak Pidana Telekomunikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang an. Fachrizal Ahmad Sumardjo (FAS), Indra Ajiyasa (IA), Ahmad Hanafi (AH) ............................................................................................... 50 8. Tipologi TPPU terkait Tindak Pidana Korupsi dan TPPU an. Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah.............................................................................. 57

v

9. Tipologi TPPU terkait Tindak Pidana Penipuan dan TPPU an. Testiawati binti Kantawi .......................................................................................................... 67 10.Tipologi TPPU terkait Pidana Usaha Perasuransian dan TPPU a.n. I Made Parisadnyana .......................................................................................................... 71 BAB III KESIMPULAN ............................................................................. 76

vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perbandingan Jumlah Kumulatif putusan pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2005 s.d. Desember 2013 .................................................................................. 2 Gambar 2. 1 Profil dari Terdakwa dan/atau Terpidana Berdasarkan Jumlah Putusan .............................................................................. 9 Gambar 2. 2 Rentang Usia Terdakwa dan/atau Terpidana Berdasarkan Jumlah Putusan ............................................................................ 10 Gambar 2. 3 Jenis Kelamin Terdakwa dan/atau Terpidana Berdasarkan Jumlah Putusan ............................................................................ 11 Gambar 2. 4 Sebaran Wilayah Terjadinya TPPU Berdasarkan Jumlah Putusan 12

vii

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Hasil Wawancara Kepada Apgakum ..................................... 6 Tabel 2. 2 Data Putusan Berdasarkan Pengadilan Yang Memutuskan Perkara TPPU ...................................................................................... 7 Tabel 2. 3 Profil Terdakwa Dan/Atau Terpidana Berdasarkan Jumlah Putusan Periode 2005 s.d. 2013 ............................................................ 8 Tabel 2. 4 Usia Terdakwa Dan/Atau Terpidana Berdasarkan Jumlah Putusan Pada Periode 2005 s.d. 2013 .................................................. 10 Tabel 2. 5 Jenis Kelamin Terdakwa Dan/Atau Terpidana Berdasarkan Jumlah Putusan Pada Periode 2005 s.d. 2013 ...................................... 11 Tabel 2. 6 Sebaran Wilayah Terdakwa Dan/Atau Terpidana Berdasarkan Jumlah Putusan Periode 2005 s.d. 2013 ................................... 12 Tabel 2. 7 Daftar Gambaran Tipologi ....................................................... 13 Tabel 2. 8 Putusan/Vonis Terhadap Wa Ode Nurhayati ............................... 18 Tabel 2. 9 Putusan/Vonis Terhadap Kasus Narkotika Dan TPPU a.n. AliaLatifa 21 Tabel 2. 10 Putusan/Vonis Terhadap Hermin Widiarsih ............................... 25 Tabel 2. 11 Putusan/Vonis Terhadap Inong Malinda Dee............................. 30 Tabel 2. 12 Putusan/Vonis Terhadap Andhika Gumilang ............................. 31 Tabel 2. 13 Putusan/Vonis Terhadap Marwan Adli ...................................... 36 Tabel 2. 14 Putusan/Vonis Terhadap FOB Budiyono, A.Md. IP, S.H. ............. 40 Tabel 2. 15 Putusan/Vonis Terhadap Giam Hwei Liang Alias Tonia Alias Hartoni Jaya Buana ........................................................................... 45 Tabel 2. 16 Putusan/Vonis Terhadap Hendra Kusumajaya .......................... 49 Tabel 2. 17 Putusan/Vonis Terhadap Terry Hendratno, Randy Netofa, Eka Yandi Chandra, Dan Himawan Widjaja .............................................. 50 Tabel 2. 18 Putusan/Vonis Terhadap Fachrizal Ahmad Sumardjo (FAS) ........ 53 Tabel 2. 19 Putusan/Vonis Terhadap Ahmad Hanafi (AH) ............................ 55 Tabel 2. 20 Putusan/Vonis Terhadap Indra Ajiyasa (IA) .............................. 57 Tabel 2. 21 Putusan/Vonis Terhadap Luthfi Hasan Ishaaq ........................... 61 Tabel 2. 22 Putusan/Vonis Terhadap Ahmad Fathanah ............................... 67 Tabel 2. 23 Putusan/Vonis Terhadap Testiawati Binti Kantawi ..................... 71 Tabel 2. 24 Putusan/Vonis Terhadap I Made Parisadnyana .......................... 75

viii

BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG Rezim anti pencucian uang di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya UndangUndang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU). Berdirinya rezim anti pencucian uang di Indonesia ditandai dengan dibentuknya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga yang menjadi focal point dalam rezim anti pencucian uang, dengan tugas utama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang melalui kerja sama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum, penyedia jasa keuangan, perbankan, instansi lain yang terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri serta masyarakat. Berdasarkan pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010, diketahui bahwa terdapat 25 jenis kategori

tindak

pidana,

di

antaranya

adalah:

korupsi,

narkotika,

penipuan

terorisme, dan lainnya yang merupakan tindak pidana asal atau predicate crime dari tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan data PPATK, diketahui bahwa sejak bulan Januari 2005 s.d. Desember 2013, terdapat 105 kasus TPPU yang sudah diputus Pengadilan, dengan tindak pidana asal yang dominan adalah: narkotika sejumlah 30 putusan (28,6%); korupsi sejumlah 22 putusan (21%) serta Penipuan sejumlah 16 putusan (15,2%) sebagaimana digambarkan pada

gambar 1.

Sebagian besar dari putusan pengadilan terkait TPPU dihasilkan oleh Pengadilan di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebanyak 58 putusan atau 55,2% dan Pengadilan di wilayah Jawa Tengah, yaitu sebanyak 15 putusan atau 14,3% dengan total nilai nominal

hukuman

denda

dari

105

Rp93.455.000.000,00.

1

putusan

pengadilan

tersebut

sejumlah

Gambar 1. 1 Perbandingan Jumlah Kumulatif putusan pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2005 s.d. Desember 2013

Penggunaan UU PPTPPU dalam menangani kasus-kasus tindak pidana narkotika dan korupsi menjadi sangat penting karena ancamannya bukan hanya hukuman fisik dari Pelaku, tetapi lebih jauh adalah terkait dengan upaya penyitaan aset dari pelaku tindak pidana sehinga dalam perkembangannya dapat memiskinkan para pelaku tindak pidana serta menjadi yurispudensi bagi putusan pengadilan lainnya di masa yang akan datang, seperti beberapa contoh kasus yang terjadi, yaitu: a.

Kasus Gayus Tambunan, yang merupakan PNS dengan golongan III/a di Ditjen Pajak dan memiliki penghasilan yang relatif cukup, sekitar Rp12 juta/bulan telah divonis atas kasus korupsi dan pencucian uang senilai lebih dari Rp74 miliar.

b.

Kasus Bahasyim Asyafii, yang merupakan PNS dengan jabatan terakhir sebagai Eselon I di Bappenas setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Ditjen Pajak, dengan penghasilannya sebagai pejabat yang diperkirakan di atas Rp20 juta per bulan telah divonis atas kasus korupsi dan pencucian uang senilai lebih dari Rp60 miliar. 2

Atas kedua kasus tersebut Pengadilan telah memutuskan untuk menyita harta kekayaan kedua terpidana tersebut di atas karena tidak dapat membuktikan asalusul

harta

kekayaannya

yurispudensi

berasal

atas putusan

kedua

dari

sumber

perkara

yang

tersebut,

sah/legal. penegak

Berdasarkan hukum

dapat

menggunakan pasal-pasal Pencucian uang untuk tersangka korupsi sehingga dapat menjadi dasar bagi hakim untuk memberikan vonis penyitaan aset/harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Sesuai dengan Rekomendasi FATF No. 29, yaitu: Financial intelligence units Countries should establish a financial intelligence unit (FIU) that serves as a national centre for the receipt and analysis of: (a) suspicious transaction reports; and (b) other information relevant to money laundering, associated predicate offences and terrorist financing, and for the dissemination of the results of that analysis. The FIU should be able to obtain additional information from reporting entities, and should have access on a timely basis to the financial, administrative and law enforcement information that it requires to undertake its functions properly. Rekomendasi FATF menekankan bahwa FIU, dalam hal ini PPATK harus melakukan analisis operasional dan strategis untuk mengikuti jejak transaksi keuangan atau aktivitas tertentu melalui kegiatan identifikasi trend dan pola pencucian uang serta pendanaan terorisme. Selain itu, PPATK juga harus memfasilitasi pemberian informasi dan hasil analisis secara spontan atau berdasarkan permintaan (inquiry) kepada pihak berwenang. PPATK juga memiliki akses ke semua sumber informasi keuangan dan menjaga informasi tersebut dalam menjalankan operasional FIU secara independen serta bebas dari pengaruh dan gangguan politik. Oleh karena itu, maka riset tipologi semester I tahun 2014 dilaksanakan dengan menggunakan basis data dari putusan pengadilan yang terkait dengan TPPU selama periode 2005 s.d. 2013 dalam rangka menyusun tipologi atau modus operandi terkait kasus-kasus TPPU dengan perspektif yang utuh sehingga dapat memberikan pemahaman dan gambaran yang lebih jelas terhadap modus/tipologi TPPU dengan konstruksi

hukum

yang

lengkap

karena

kasus-kasus

yang

diangkat

sudah

mendapatkan putusan pengadilan. Laporan tipologi ini diharapkan dapat digunakan, terutama oleh Aparat Penegak Hukum, baik pada tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan di tingkat pengadilan sehingga dapat mempermudah tugas penyidikan dalam mengungkap modus-modus kejahatan yang ada dan bagaimana penerapan hukum terhadap modus kejahatan tersebut.

3

Selain itu, laporan tipologi ini juga diharapkan dapat menjadi alat peringatan dini (early warning system) bagi PPATK, penyedia jasa keuangan dan juga penyedia barang dan jasa untuk meningkatkan kemampuan deteksi terhadap para pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. B.

Perumusan Masalah Fokus permasalahan pada periode riset ini adalah sebagai berikut: 1.

Bagaimanakah gambaran deskripsi dari putusan pengadilan terkait dengan TPPU berdasarkan wilayah, tindak pidana asal, profil, instrumen keuangan dan nominal putusan serta variasi hukuman?

2.

Bagaimanakah

gambaran

keterkaitan

putusan

pengadilan

terkait

TPPU

dengan database PPATK, termasuk LTKM, LTKT, dan Hasil Analisis PPATK? 3.

Bagaimanakah wilayah, tindak pidana asal, profil, dan instrumen keuangan yang paling dominan terkait dengan putusan pengadilan yang terindikasi TPPU?

4.

Bagaimanakah modus TPPU yang sudah diputus pengadilan pada periode penelitian?

C.

Tujuan Penelitian Tujuan dari riset ini adalah: 1.

Mengetahui gambaran deskripsi dari putusan pengadilan terkait dengan TPPU berdasarkan wilayah, tindak pidana asal, profil, instrumen keuangan dan nominal putusan serta variasi hukuman.

2.

Mengetahui gambaran keterkaitan putusan pengadilan terkait TPPU dengan database PPATK, termasuk LTKM, LTKT, dan Hasil Analisis PPATK.

3.

Mengetahui profil terpidana TPPU yang terkait dengan putusan pengadilan yang terindikasi tindak pidana yang paling dominan.

4.

Mengetahui modus TPPU yang terkait dengan putusan pengadilan yang terindikasi tindak pidana yang paling dominan

4

BAB II HASIL RISET

A.

HASIL KEGIATAN WAWANCARA Pada riset ini, dilakukan pengumpulan data sekunder melalui wawancara kepada aparat penegak hukum yang memiliki wewenang penuntutan, yaitu kejaksaan

dan

KPK

serta

kepada

Institusi

Pengadilan

yang

memiliki

wewenang untuk memutuskan perkara TPPU di pengadilan. Berdasarkan data pemberian keterangan ahli PPATK selama periode 2005 s.d. 2013 yang diketahui berjumlah 65 kasus, maka dapat diketahui 7 wilayah Propinsi yang memiliki lebih dari 1 kasus/putusan sehingga dapat ditetapkan 7 wilayah propinsi yang dapat menjadi objek lokasi wawancara, yaitu: 1.

Instansi Penegak hukum pada tingkat Pusat, yaitu: KPK, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.

2.

Instansi Penegak hukum pada tingkat wilayah, yaitu: a.

DKI Jakarta, dengan responden: Kejaksaan Tinggi DKI, Pengadilan Tinggi DKI dan Pengadilan Negeri Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

b.

Jawa

Barat,

Pengadilan

dengan

Negeri

responden:

Depok,

Kejaksaan

Kejaksaan

Negeri

Negeri

Depok,

Cibinong

dan

Pengadilan Negeri Cibinong. c.

Banten,

dengan

responden:

Kejaksaan

Negeri

Tangerang,

Pengadilan Negeri Tangerang. d.

Jawa Tengah, dengan responden: Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

e.

Bali, dengan responden: Kejaksaan Tinggi Bali, Pengadilan Tinggi Bali.

f.

Aceh, dengan responden: Kejaksaan Tinggi Aceh, Pengadilan Tinggi Aceh.

g.

Sumatera Utara, dengan responden: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan hasil pengolahan data salinan dan/atau petikan putusan terkait kasus

TPPU

melalui

kegiatan

wawancara

yang

dilaksanakan

terhadap

responden aparat penegak hukum, yang terdiri dari: KPK, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung di tingkat pusat dan 7 (tujuh) wilayah Propinsi yang diambil berdasarkan data ahli PPATK dalam persidangan kasus-kasus TPPU di seluruh Indonesia, dengan rincian responden sebagai berikut: 5

Tabel 2. 1 Data Hasil Wawancara kepada Apgakum No 1

2

Jumlah Responden (Orang)

Instansi Apgakum yang memiliki wewenang Penuntutan 1. KPK

1

2. Kejaksaan Agung

1

3. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

1

4. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

2

5. Kejaksaan Negeri Tangerang

1

6. Kejaksaan Negeri Depok

1

7. Kejaksaan Negeri Cibinong

1

8. Kejaksaan Tinggi Bali

2

9. Kejaksaan Tinggi Aceh

1

10. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

1

11. Kejaksaan Negeri Medan

1

Total Responden Apgakum yang Berwenang pada Penuntutan Apgakum yang memiliki wewenang Memutuskan

13

1. Mahkamah Agung

1

2. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

2

3. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

2

4. Pengadilan Negeri Tangerang

2

5. Pengadilan Negeri Depok

1

6. Pengadilan Negeri Cibinong

1

7. Pengadilan Tinggi Bali

1

8. Pengadilan Tinggi Aceh

1

9. Pengadilan Negeri Medan

1

10. Pengadilan Tipikor DKI Jakarta

1

Total Responden Apgakum yang Berwenang pada Pengadilan

13

Total Responden Apgakum

26

Berdasarkan pada tabel responden di atas, maka dapat uraikan klasifikasi responden wawancara, sebagai berikut: 1.

Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan keterangan dari responden penuntut umum pada KPK, diketahui bahwa KPK telah menangani 9 kasus TPPU sejak tahun 2009 s.d. 20113, namun hanya 1 kasus yang sudah mendapatkan putusan inkracht di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung, yaitu Kasus Korupsi a.n. Wa Ode Nurhayati. Adapun jumlah responden dari KPK yang 6

diwawancarai sebanyak 1 orang responden. Putusan yang berhasil dikumpulkan terkait dengan kasus-kasus korupsi yang pernah ditangani oleh KPK sejumlah 3 putusan perkara TPPU, yaitu salinan putusan a.n. Wa Ode Nurhayati, Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah. 2.

Kejaksaan Agung Kegiatan wawancara dilakukan di Kejaksaan Agung pada tingkat pusat serta kejaksaan di wilayah, yaitu 5 (lima) Kejaksaan Tinggi dan 4 Kejaksaan Negeri yang tersebar di 7 (tujuh) Propinsi. Adapun jumlah responden yang diwawancarai sebanyak 12 orang jaksa responden. Adapun putusan perkara TPPU yang penuntutannya ditangani oleh Kejaksaan Agung melalui unit kerja di wilayah, baik Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi diketahui sejumlah 62 putusan perkara TPPU (perkara TPPU yang selain ditangani oleh KPK).

3.

Mahkamah Agung Kegiatan wawancara dilakukan di Mahkamah Agung pada tingkat pusat serta Pengadilan di wilayah, yaitu 4 (empat) Pengadilan Tinggi dan 5 Pengadilan Negeri yang tersebar di 7 (tujuh) Propinsi. Adapun jumlah responden yang diwawancarai sebanyak 13 orang responden. Ringkasan jumlah data putusan berdasarkan Pengadilan yang memutuskan perkara TPPU dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 2 Data Putusan Berdasarkan Pengadilan Yang Memutuskan Perkara TPPU

Vonis/Putusan TPPU

Jumlah Putusan

Terbukti

Tidak Terbukti

25

17

8

Pengadilan Negeri Banda Aceh

2

1

1

Pengadilan Negeri Bogor

1

1

0

Pengadilan Negeri Cibinong

3

2

1

Pengadilan Negeri Cilacap

1

1

0

Pengadilan Negeri Denpasar

2

2

0

Pengadilan Negeri Depok

2

1

1

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

2

2

0

Pengadilan Negeri Lhokseumawe

1

1

0

Pengadilan Negeri Medan

1

1

0

Instansi Pengadilan Mahkamah Agung

7

Vonis/Putusan TPPU

Jumlah Putusan

Terbukti

Tidak Terbukti

Pengadilan Negeri Purwakarta

2

2

0

Pengadilan Negeri Surabaya

2

2

0

Pengadilan Negeri Tangerang

2

1

1

Pengadilan Tinggi Aceh

2

2

0

Pengadilan Tinggi Banten

6

5

1

Pengadilan Tinggi Jakarta

4

3

1

Pengadilan Tinggi Medan

1

1

0

Pengadilan Tinggi Palu

1

1

0

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

1

1

0

Pengadilan Tipikor Jakarta

3

3

0

1 65

1 51

0 14

Instansi Pengadilan

Pengadilan Tipikor Medan Total putusan pengadilan

Selama kegiatan wawancara tersebut dilakukan pengumpulan data salinan putusan, baik secara langsung dari responden maupun dengan mengunduh dari website Mahkamah Agung (berdasarkan informasi awal dari responden) sehingga dapat diperoleh sejumlah 65 putusan yang berkaitan dengan TPPU, namun berdasarkan penelitian lebih lanjut diketahui bahwa:

B.

(1)

Putusan akhir yang terbukti TPPU sebanyak 51 perkara; dan

(2)

Putusan akhir yang tidak terbukti TPPU sebanyak 14 perkara.

PENGOLAHAN BASIS DATA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TERKAIT DENGAN KASUS TPPU 1.

Pengolahan

Basis

Data

berdasarkan

Profil

Terdakwa

dan/atau

Terpidana Berdasarkan basis data sebanyak 65 Putusan terkait kasus TPPU yang sudah inkracht, maka dapat diuraikan profil terlapor sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2. 3 Profil Terdakwa dan/atau Terpidana Berdasarkan Jumlah Putusan Periode 2005 s.d. 2013 No.

Profil

1

Swasta

2

PNS

Jumlah Terdakwa dan/atau Terpidana 53

Persentase 71,62%

11

14,86%

3

Pelajar/Mahasiswa

3

4,1%

4

Ibu Rumah Tangga

4

5,4%

8

Pegawai BUMD Lainnya

Jumlah Terdakwa dan/atau Terpidana 1 2

Total

74

No. 5 6

Profil

Persentase 1,4% 2,7% 100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa profil paling dominan dari terdakwa dan/atau terpidana terkait kasus TPPU adalah Swasta yaitu sebesar 71,62% dari sejumlah 74 terdakwa dan/atau terpidana yang berasal dari 65 Putusan yang diperoleh dari hasil riset. Gambar 2. 1 Profil dari Terdakwa dan/atau Terpidana Berdasarkan Jumlah Putusan

Profil Terdakwa dan/atau Terpidana TPPU 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

2.

Pengolahan

Profil Terdakwa dan/atau Terpidana TPPU

Basis

Data

berdasarkan

Usia

Terdakwa

dan/atau

Terpidana Berdasarkan basis data sebanyak 65 Putusan terkait kasus TPPU yang sudah inkracht, kemudian dilakukan pengolahan basis data berdasarkan rentang usia terdakwa dan/atau terpidana sebagai berikut:

9

Tabel 2. 4 Usia Terdakwa dan/atau Terpidana Berdasarkan Jumlah Putusan Pada Periode 2005 s.d. 2013 Terdakwa dan/atau Terpidana Persentase 1 30 tahun s.d 40 tahun 26 35,14% 2 Di atas 40 tahun 28 37,84% 3 Di bawah 30 tahun 11 14,86% 4 Tidak disebutkan 9 12,16% Total 74 100% Berdasarkan pengolahan basis data Jumlah Putusan tersebut, diketahui

No.

Rentang Usia

bahwa dari 74 Pelaku Tindak Pidana di antaranya memiliki rentang waktu yang berbeda. Tingkat rentang usia yang paling dominan melakukan tindak pidana yaitu usia di atas 40 tahun sebanyak 37,84% atau 28 orang terdakwa dan/atau terpidana. Gambar 2. 2 Rentang Usia Terdakwa dan/atau Terpidana Berdasarkan Jumlah Putusan

Usia Terdakwa dan/atau Terpidana 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%

3.

35,14% 37,84% 14,86% 12,16% Usia Terdakwa dan/atau Terpidana

Pengolahan Basis Data berdasarkan Jenis Kelamin Terdakwa Berdasarkan basis data sebanyak 65 Putusan terkait TPPU, maka dapat dilakukan pengolahan data berdasarkan jenis kelamin terlapor, di antaranya sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini.

10

Tabel 2. 5 Jenis Kelamin Terdakwa dan/atau Terpidana Berdasarkan Jumlah Putusan Pada Periode 2005 s.d. 2013 No. 1 2

Jenis Kelamin Terlapor Laki-laki Perempuan Total

Terdakwa dan/atau Terpidana 62 12 74

Persentase 83,78% 16,22% 100%

Berdasarkan hasil pengolahan basis data, diketahui bahwa jenis kelamin lakilaki mendominasi jumlah terdakwa dan/atau terpidana yaitu sebanyak 62 pelaku atau sebesar 83,78% yang diperoleh dari 65 putusan. Sedangkan sisanya sebanyak 16 pelaku atau sebesar 16,22% adalah perempuan. Gambar 2. 3 Jenis Kelamin Terdakwa dan/atau Terpidana Berdasarkan Jumlah Putusan

Jenis Kelamin Terdakwa dan/atau Terpidana 100,00% 80,00% 60,00%

Jenis Kelamin Terdakwa dan/atau Terpidana

40,00% 20,00% 0,00% Laki-laki 4.

Perempuan

Pengolahan Basis Data berdasarkan Sebaran Wilayah Pengadilan Berdasarkan pengolahan basis data 65 Putusan terkait kasus TPPU yang sudah inkracht, sebaran wilayah pengadilan berbagai kasus TPPU tersebut dapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah ini.

11

Tabel 2. 6 Sebaran Wilayah Terdakwa dan/atau Terpidana Berdasarkan Jumlah Putusan Periode 2005 s.d. 2013 No.

Provinsi

Jumlah Putusan

Persentase

1

Bali

2

3,08%

2

Banten

9

13,85%

3 4 5 6

DI Yogyakarta DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah

1 34 6 2

1,54% 52,31% 9,23% 3,08%

7

Jawa Timur

2

3,08%

8

Nanggroe Aceh Darussalam

5

7,69%

9

Sulawesi Tengah

1

10

Sumatera Utara

3

1,54% 4,62%

65

100%

Total

Catatan: Data berikut didapatkan dari hasil wawancara dan pencarian data pada website Mahkamah Agung selama periode riset PPATK semester I tahun 2014 Berdasarkan tabel 2.10 dapat diketahui bahwa DKI Jakarta adalah wilayah yang paling dominan dalam pengadilan kasus TPPU, yaitu sebesar 52,31% dari 65 Putusan. Gambar 2. 4 Sebaran Wilayah Terjadinya TPPU Berdasarkan Jumlah Putusan

Jumlah Putusan Per Wilayah 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

Jumlah Putusan Per Wilayah

12

C.

DATA SALINAN PUTUSAN TERKAIT KASUS TPPU TAHUN 2005 S.D. 2013 Namun, berdasarkan penelitian lebih lanjut diketahui bahwa: 1)

Putusan akhir yang terbukti TPPU sebanyak 51 putusan yang terkait dengan 59 orang terpidana TPPU atau sebesar 78,4% putusan terbukti TPPU; dan

2)

Putusan akhir yang tidak terbukti TPPU sebanyak 14 putusan atau 21,6% yang terkait dengan 15 orang terdakwa. Pembahasan akan dilakukan berdasarkan tindak pidana untuk masing-masing jenis tipologi pada tabel di bawah ini: Tabel 2. 7 Daftar Gambaran Tipologi

No.

Terpidana

Tindak Pidana

1

Wa Ode Nurhayati

Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang

2

Alia Latifa

Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang

3

Hermin Widiarsih


4

Malinda Dee

Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Marwan Adli 5

Fob Budiyono


Hartoni Jaya Buana Hendra Kusumajaya Terry Hendratno 6

Randy Netofa

Perjudian dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Eka Yandi Chandra Himawan Wijaya Fachrizal Ahmad Sumardjo 7

Indra Ajiyasa Ahmad Hanafi

8 9 10

Luthfi Hasan Ishaaq Ahmad Fathanah

Telekomunikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Testiawati binti Kantawi

Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang

I Made Parisadnyana

Tindak Pidana di bidang asuransi

13

Gambaran Tipologi secara rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini: 1.

Tipologi TPPU terkait Tindak Pidana Korupsi (Penyuapan) dan TPPU an. Wa Ode Nurhayati Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Perkara yang sudah inkracht di tingkat kasasi, dengan rincian putusan sebagai berikut: (i)

Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tipikor, Perkara No: 30/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 18 Oktober 2012.

(ii)

Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Perkara No: 60/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 9 Januari 2013.

(iii)

Putusan

Tingkat

Kasasi

di

Mahkamah

Agung,

Perkara

No:

884K/PID.SUS/2013 Tanggal 28 Mei 2013. a.

Deskripsi Kasus Kasus Posisi Terdakwa WA ODE NURHAYATI, S.Sos yang berprofesi sebagai penyelenggara negara yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Periode 2009-2014 serta menjabat sebagai Anggota Badan Anggaran DPR-RI, pada tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan 1 Nopember 2010 didakwa menerima hadiah atau janji berupa uang tunai yang seluruhnya sebesar Rp6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), dari Saul Paulus David Nelwan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan dari Abram Noach Mambu sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan maksud agar ybs. menggunakan wewenangnya sebagai anggota Banggar untuk mengusahakan agar Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie Jaya, Kab. Bener Meriah dan Kab. Minahasa ditetapkan sebagai daerah penerima Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Tindak Pidana Asal Terdakwa WON mengetahui bahwa penerimaan uang sejumlah total Rp6.250.000.000,00 dalam rangka negosiasi pembahasan realisasi

5%-6%

dari

pengalokasian

dana

DPID

yang

akan

dicairkan pada tahun anggaran 2011 sehingga ybs didakwa

14

melanggar pidana korupsi sesuai pasal 11 UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Pencucian Uang (i)

WON

terbukti

menempatkan

uang

beberapa

kali

pada

rekening pribadi tabungan prioritas milik ybs yang dibuka pada tanggal 8 Oktober 2010 di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI. Transaksi penempatan dana dilakukan selama periode 08 Oktober 2010 s.d. 30 September 2011 sehingga total seluruhnya sebesar Rp50.595.979.593,00 (ii)

Sebagian

besar

penerimaan

dana

sejumlah

Rp44.345.979.593,00 pada rekening tabungan an. WON tersebut dilakukan dengan cara sbb: 1.

Melalui setoran tunai, transfer dan pemindahbukuan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri ataupun melalui staf pribadi ybs., Sdri. SY pada tahun 2010 sejumlah total Rp11.934.555.000 dan tahun 2011 sejumlah total Rp9.536.700.000.

2.

Setoran tunai atau pemindahbukuan dari pihak lain sebesar Rp6.211.700.000.

3.

Penerbitan Hutang deposito/gadai deposito sebesar Rp9.000.000.000 dengan jaminan Deposito pribadi a.n. WON di Bank Mandiri sejumlah Rp10.000.000.000.

4.

Penerimaan bunga bank pada rekening WON tersebut sebesar Rp65.585.295.

5.

Penerimaan

bunga

Rp449.753.424

dan

deposito bunga

a.n.

WON

sebesar

dari

rekening

deposito

lainnya milik ybs yang terdapat di Bank Mandiri sejumlah Rp4.053.698. 6.

Transaksi pencairan dana pada polis asuransi AXA Mandiri Financial Services sebanyak 4 kali selama periode 31 Maret 2011 s.d. 1 Juli 2011 yang diterima melalui

rekening

Bank

Mandiri

milik

pribadi

ybs

sejumlah total Rp2.236.232.174. 7.

Pemindahbukuan dari rekening tabungan USD an. WON di Bank Mandiri sebanyak 3 kali transaksi selama periode 29 November 2010 s.d. 30 Juni 2011 sejumlah total Rp5.157.400.000. 15

(iii)

Selanjutnya

terdakwa

mentransfer,

melakukan

mengalihkan,

membayarkan tabungan

WON

uang

a.n.

yang

ybs.

di

membelanjakan

ditempatkan

Bank

perbuatan

Mandiri

pada

dan rekening

dengan

tujuan

menyamarkan ayau menyembunyikan asl-usul sumber dana yang patut diduga atau diketahui berasal dari hasil tindak pidana korupsi dengan cara-cara sebagai berikut: 1.

Membayar melalui pemindahbukuan ke rekening PT AXA MANDIRI Financial Services di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI nomor 070.0004.55555.8, sebanyak 2 kali yaitu: pada tanggal 14 Oktober 2010, sebesar Rp2.500.000.000,00 untuk pembayaran atas nama terdakwa dan pada tanggal 20 Desember 2010, sebesar Rp100.000.000,00 untuk pembayaran premi atas nama Farah (anak terdakwa);

2.

Mengalihkan ke dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank

Mandiri

KCP

Jakarta

DPR

RI

melalui

pemindahbukuan sebanyak 2 kali untuk pembukaan deposito a.n. ybs., yaitu : pada Tanggal 01 Nopember 2010, sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan Rekening No 102 0204564295 dan Tanggal 20 Desember 2010, sebesar Rp100.000.000,00 yang juga a.n. terdakwa 3.

Membayar angsuran bunga hutang deposito berjangka pada Bank Mandiri/Auto Grab Fund (AGF) sebanyak 19 kali pada

pembayaran Bank

September

dari

Mandiri

rekening

KCP DPR

2011

No.1020100575221 Rl, sampai

seluruhnya

dengan sebesar

Rp567.494.304,14. 4.

Membayar angsuran pembelian rumah di Jalan Guntur No.

64,

Jakarta,

seluruhnya

sebesar

Rp7.

950.000.000,00 yang dilakukan oleh Sefa Yolanda melalui penarikan tunai, yaitu: -

Tanggal

22

Desember

2010,

sebesar

Rp4.950.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian ditransfer ke rekening No. 123 000 200609 8 atas nama Sukmawan Surlaya Halim pada Bank Mandiri Cab. Pasar Rumput; 16

-

Tanggal

3

Januari

2011,

sebesar

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang kemudian miliar

sebesar

tujuh

Rp2.750.000.000,00

ratus

lima

puluh

juta

(dua

rupiah)

ditransfer ke rekening No.123 000 200609 8 atas nama

Sukmawan

Surlaya

Halim

pada

Bank

Mandiri cab. Pasar Rumput; 5.

Membayar pembelian Apartemen Permata Residence di Senayan Jakarta sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus

lima

puluh

juta

rupiah)

pada

tanggal

27

Desember 2010 melalui penarikan tunai yang dilakukan oleh Seta Yulanda; 6.

Membelanjakan sebesar Rp20.430.000,00 (dua puluh juta

empat

ratus

tiga

puluh

ribu

rupiah)

untuk

pembelian perhiasan emas pada tanggal 7 Januari 2011; 7.

Mentransfer sebesar Rp106.000.000,00 sebanyak 2 kali transaksi sehumlah Rp106.000.000,00 pada tanggal 3 Mei 2011 dan 4 Agustus 2011 ke rekening gaji No. 1020005253502

atas

nama

terdakwa

pada

Bank

Mandiri secara bertahap, yaitu: 

Membayar

angsuran

ke-6

dan

ke-7

sebesar

Rp23.788.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 7 Juli 2011; 

Mengalihkan dengan cara penarikan tunai dan penarikan tunai melalui ATM sebanyak puluhan kali

transaksi

yang

dilakukan

oleh

terdakwa

selama periode 6 November 2010 s.d. 4 Agustus 2011

secara

bertahap

sehingga

seluruhnya

sebesar Rp7.063.250.000,00. 

Mengalihkan bertahap

melalui

sebanyak

penarikan 37

kali

tunai

secara

transaksi

selama

periode 20 Oktober 2010 s.d. 8 Juni 2011 yang dilakukan

oleh

Sefa

terdakwa

sehingga

Rp17.410.080.000,00. 17

Yulanda

total

atas

seluruhnya

perintah sebesar



Mentransfer ke banyak rekening pihak ketiga yang dilakukan terdakwa secara bertahap selama periode 27 Oktober 2010 s.d. 4 Agustus 2011 dengan jumlah bervariasi antara jutaan rupiah s.d. ratusan juta rupiah;



Membelanjakan Uang sebesar Rp808.166.697,00 (delapan ratus delapan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan menggunakan fasilitas kartu debit mandiri dalam rentang waktu sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011;



Membelanjakan uang untuk keperluan di Inul Vizta Karaoke sebesar Rp4.539.375,00 dan NU Skin (Perawatan wajah) sebesar Rp10.511.000,00 serta

biaya-biaya

lainnya

sebesar

Rp476.621.926,00.  b.

Putusan/Vonis

Tabel 2. 8 Putusan/Vonis terhadap Wa Ode Nurhayati No.

1

2

3

putusan pengadilan

Tindak Pidana

Pasal

PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat

Korupsi dan Pencucian Uang

Pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 j.o UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan melanggar pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang j.o Pasal 65 ayat (1) KUHP

PT DKI Jakarta


Mahkamah Agung


Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat Menolak permohonan kasasi, baik dari Pemohon kasasi I atau terdakwa Wa Ode Nurhatati serta pemohon kasasi II/Jaksa Penuntut Umum pada KPK 18

Pidana

Vonis Denda

6 (enam) Tahun

Rp500.000.000,00 apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

6 (enam) Tahun


6 (enam) Tahun


2.

Tipologi TPPU Terkait Pidana Narkotika dan TPPU a.n. Alia Latifah Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Perkara yang sudah inkracht di tingkat banding, dengan rincian putusan sebagai berikut: (i)

Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tangerang, Perkara No: 765/Pid.Sus/2012/PN.TNG tanggal 30 Agustus 2012.

(ii)

Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Banten, Perkara No: 149/PID/2012/PT.BTN tanggal 28 November 2012.

a.

Deskripsi Kasus Kasus Posisi Terdakwa ALIA LATIFA BINTI OE SUI CENG (ALM) (AL) adalah seorang ibu rumah tangga, pada tanggal 24 Desember 2011 didakwa membayarkan atau membelanjakan, menginvestasikan, menyimpan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekusor Narkotika. Dari hasil peredaran jual beli narkotika yang dikendalikan suaminya, Zulkifli alias Amar, sebagian digunakan untuk membeli beberapa jenis barang berupa rumah (Apartemen Boulevard Mediterania Residence, Jakarta Pusat dan Rumah di Perumahan Bangun Reksa Indah, Tangerang, mobil, sepeda motor dan perhiasan emas (sebanyak 39 jenis) dan sebagian kecilnya disimpan dalam tabungan di 8 rekening di berbagai PJK senilai Rp38.631.774 (tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat Rupiah) dan US$3.204,67 (tiga ribu dua ratus empat koma enam puluh tujuh dolar Amerika Serikat/AS).

19

Tindak Pidana Asal AL mengetahui bahwa 8 rekening a.n. terdakwa dan a.n. Lili digunakan untuk menerima uang hasil penjualan narkotika dan mentransfer uang untuk pembayaran kepada pedagang narkotika Munzirin sehingga ybs didakwa melanggar pidana narkotika sesuai Pasal 137 huruf b UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak Pidana Pencucian Uang (i)

AL terbukti menerima uang beberapa kali pada rekening pribadi sebesar ratusan juta Rupiah dari rekening a.n. Enab Rosita dan Mukhtaruddin.

(ii)

Dari hasil peredaran jual beli narkotika tersebut, terdakwa telah mempergunakan sebagian dari uang hasil jual beli narkotika dimaksud yaitu untuk membeli beberapa jenis barang berupa: rumah; mobil, sepeda motor dan perhiasan emas. Sebagian lagi disimpan di rekening terdakwa di berbagai PJK. Rincian barang dan rekening tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Apartemen Boulevard Mediterania Residence, Tower Utara Lantai 12 AL, Kemayoran, Jakarta Pusat;

2.

1 (satu) unit Rumah yang terletak di Perumahan Bangun Reksa Indah II Blok G No. 11 RT. 002/006 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Karang Tengah Tangerang;

3.

1 (satu) unit mobil Toyota Rush, warna hitam, No. Pol: B 1136 VFJ

4.

1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah kombinasi putih, No. Pol : 6731 VDX;

5.

1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja ZX 250, Warna Hijau, No. Pol: B 6547 VBM;

6.

Perhiasan emas yang berjumlah 45 buah dan terdiri dari 39 jenis;

7.

Uang di rekening bank, dengan rincian sbb: a.

BCA Rek. 7010169679 a.n. ALIA LATIFA dengan saldo akhir lebih kurang sebesar Rp430.605,00 (empat ratus tiga puluh ribu enam ratus lima Rupiah); 20

b.

BCA Rek. 8770222193 a.n. ALIA LATIFA dengan saldo akhir lebih kurang sebesar Rp4.016.000,00 (empat juta enam belas ribu Rupiah);

c.

BCA Rek. 3111177978 a.n. LILI dengan saldo akhir lebih kurang sebesar Rp22.266.109,00 (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan Rupiah);

d.

BRI Britama Rek. 096601001462506 a.n. ALIA LATIFA dengan saldo akhir lebih kurang sebesar Rp92.359,00 (sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);

e.

Mandiri Rek. 1550003455030 a.n. ALIA LATIFA dengan

saldo

akhir

lebih

kurang

sebesar

Rp226.583,00 (dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); f.

Mandiri

Rek.

dengan

saldo

1550001997793 akhir

lebih

a.n.

ZULKIFLI

kurang

sebesar

Rp10.198.550,00 (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah); g.

BNI Rek. 0131336044 a.n. ALIA LATIFA dengan saldo akhir lebih kurang sebesar Rp1.401.568,00 (satu juta empat ratus seribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);

h.

BNI Rek. 0174644492 a.n. ALIA LATIFA dengan saldo akhir lebih kurang sebesar USD 3.204,67 (tiga ribu dua ratus empat koma enam puluh tujuh dolar AS).

b.

Putusan/Vonis

Tabel 2. 9 Putusan/Vonis Terhadap Kasus Narkotika dan TPPU a.n. Alia Latifa

No 1

Putusan Pengadilan PN Tangerang

Tindak Pidana

Pasal

Narkotika

Pasal 137 huruf b UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Vonis Pidana

21

-

Denda -

No

2

Putusan Pengadilan

PT Banten

3.

Tindak Pidana

Pasal

Vonis

Pencucian Uang

Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTi ndak Pidana Pencucian Uang

6 (enam) tahun penjara

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.

Narkotika


-

-

Pencucian Uang

Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang



Pidana

Denda

Tipologi TPPU Terkait Tindak Pidana Narkotika dan TPPU a.n. Hermin Widiarsih Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Perkara yang sudah inkracht di tingkat banding, dengan rincian putusan sebagai berikut: (i)

Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tangerang, Perkara No: 645/Pid.Sus/2012/PN.TNG tanggal 30 Mei 2012.

(ii)

Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Banten, Perkara No: 109/PID/2012/PT.BTN tanggal 15 Agustus 2012.

a.

Deskripsi Kasus Kasus Posisi Terdakwa Hermin Widiarsih alias Windy (HW) adalah seorang wiraswasta, sejak tanggal 13 Desember 2010 sampai dengan tanggal

8

Desember

2011

didakwa

telah

menempatkan,

membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan

atau 22

menyamarkan,

menginvestasikan,

menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentrasfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor narkotika. Dari hasil peredaran jual beli narkotika yang dikendalikan Thomas Lewis George (TLG), sebagian digunakan terdakwa untuk membeli ponsel (6 buah), motor (1 buah), dan sebagian disimpan sebagai uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan Sin$2.200 (dua ribu dua ratus dolar Singapura) dan rekening bank sejumlah Rp70.700.000,00 (tujuh puluh juta tujuh ratus ribu Rupiah). Tindak Pidana Asal HW membuka rekening di

beberapa bank untuk menerima

pentransferan uang hasil perdagangan narkotika atas perintah TLG. Rekening di beberapa bank tersebut dibuka antara tahun 2009-2011. Selama periode Desember 2010 hingga Desember 2011 HW menerima transfer baik melalui ATM maupun Mobile Banking (MB) dan pemindahan langsung dari berbagai pihak yang berhubungan dengan TLG. Tindak Pidana Pencucian Uang Setelah menerima uang tersebut di rekeningnya uang tersebut diputar-putar dengan cara pemindahbukuan di dua rekening HW di bank yang sama dan pentransferan ke rekening HW di bank yang berbeda, namun akhirnya kembali ke rekening yang sama, sehingga

total

keseluruhan

transaksi

keluar

masuk

adalah

Rp1.439.200.000. 1.

Sebagian besar penerimaan dana sejumlah Rp1.415.100.000 pada rekening tabungan BCA a.n. HW tersebut dilakukan dengan cara sbb: a.

Pemindahan langsung dari tahapan sejumlah total Rp150.000.000;

b.

Transfer dari rekening a.n. HW dari bank BRI no. rekening

0055-01-039755-50-0

sejumlah

total

Rp37.500.000; c.

Transfer

via

ATM

Rp122.000.000; dan 23

dari

tahapan

sejumlah

total

d.

Transfer

via

MB

dari

tahapan

sejumlah

total

Rp1.105.000.000. 2.

Sementara transaksi keluar dilakukan HW dengan cara sbb: a.

Transfer dana dari rekening a.n. HW di bank BCA no. rekening 0501821593 ke rekening a.n. HW di bank BCA no.

rekening

6050291454

sejumlah

total

Rp42.400.000; b.

Transfer dana dari rekening a.n. HW di bank BRI no. rekening 0055-01-039755-50-0 ke rekening a.n. HW di bank BCA no. rekening 0501821593 sejumlah total Rp37.500.000; dan

c.

Transfer dana dari rekening a.n. HW di bank BCA no. rekening 0501821593 dan rekening a.n. HW di bank BCA no. rekening 6050291454 ke rekening a.n. HW di bank BRI no. rekening 0055-01-039755-50-0 sejumlah total Rp104.000.000.

3.

Dari hasil peredaran jual beli narkotika tersebut, HW telah mempergunakan sebagian dari uang hasil jual beli narkotika dimaksud

yaitu

untuk membeli

beberapa

jenis

barang

berupa: ponsel (6 unit) dan motor (1 unit). Sebagian lagi disimpan dalam bentuk uang tunai dan rekening bank. Rincian barang dan rekening tersebut adalah sebagai berikut: a.

b.

6 (enam) unit ponsel terdiri dari: 1.

1 (satu) unit Samsung GT-E-1080 F;

2.

1 (satu) unit Nokia 1202-2;

3.

1 (satu) unit Smartfren C 330;

4.

1 (satu) unit Blackberry 8900;

5.

1 (satu) unit Samsung GT-C3222; dan

6.

1 (satu) unit Esia C 2930

Uang tunai sejumlah Rp1.000.000 dan Sin$2.200, dengan rincian sebagai berikut: 1.

5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

2.

10 (sepuluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah;

3.

2 (dua) lembar uang Singapura pecahan Sin$100 (seratus dolar Singapura); dan 24

4.

20 (dua puluh) lembar uang Singapura pecahan Sin$50 (lima puluh dolar Singapura)

c.

Satu unit motor Honda Revo No. Pol B 3665 NKW

d.

BCA

Rek.

dengan

6050291454 saldo

akhir

a.n.

HERMIN

lebih

WIDIARSIH

kurang

sebesar

Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah); e.

BCA

Rek.

dengan

0501821593 saldo

akhir

a.n.

HERMIN

lebih

WIDIARSIH

kurang

sebesar

Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah); f.

BCA Rek. 8330020084 An. HERMIN WIDIARSIH dengan saldo akhir lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

g.

Mandiri

Rek.

142-00-1023900-1

a.n.

HERMIN

WIDIARSIH dengan saldo akhir lebih kurang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah); b.

Putusan/Vonis Tabel 2. 10 Putusan/Vonis terhadap Hermin Widiarsih

No 1

Putusan Pengadilan

Tindak Pidana

Pasal

Vonis

PN Tangerang

Narkotika


-

-

Pencucian Uang

Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan



-

-

Pidana

Tindak Pidana Pencucian Uang 1

PT Banten

Narkotika

Pasal 137 huruf b UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 25

Denda

No

Putusan Pengadilan

Tindak Pidana

Pasal

Pencucian Uang

Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Vonis Pidana

Denda


Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan

Tindak Pidana Pencucian Uang

4.

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pdana penjara selama 6 (enam) bulan

Tipologi TPPU Terkait Pidana Perbankan dan TPPU a.n. Inong Malinda Dee Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Perkara yang sudah inkracht di tingkat kasasi, dengan rincian putusan sebagai berikut: (i)

Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Perkara No:1291/Pid. B/2011/PN.Jkt Sel tanggal 7 Maret 2012.

(ii)

Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, Perkara No: 134/PID/2012/PT.DKI tanggal 22 Mei 2012.

(iii)

Putusan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, Perkara No: 1607 K/PID.SUS/2012 tanggal 16 Oktober 2012. a.

Deskripsi Kasus Kasus Posisi Terdakwa INONG MALINDA DEE binti SISWO WIRATMO (IMD) adalah seorang Relationship Manager (RM) Citibank N.A Cabang Landmark, sejak tanggal 22 Januari 2007 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2011 didakwa membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu

bank,

yang

merupakan

perbarengan

beberapa

perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Sehingga

jumlah

transaksi

berjumlah

sekitar

Rp27.369.056.650,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta lima puluh enam ribu enam ratus 26

lima puluh Rupiah) dan US$2.082.427,00 (dua juta delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh dolar Amerika). Tindak Pidana Asal 1.

IMD

adalah

pegawai

pada

Citibank

N.A

Cabang

Landmark dengan jabatan sebagai Citigold Executive atau Relationship Manager (RM). Dalam melaksanakan tugasnya, IMD telah tidak mengikuti prosedur yang baku, di mana seharusnya sebagai RM tidak dapat melakukan

transaksi

melainkan

hanya

mengambil

nomor antrean bagi nasabah. 2.

IMD meminta tandatangan nasabah dalam formulir transfer

yang

tandatangan

masih nasabah

kosong

(belum

dalam

diisi)

formulir

atau

transfer

ditandatangani sendiri oleh terdakwa kemudian tanpa persetujuan atau permintaan dari nasabah. 3.

Dengan

formulir

tersebut,

IMD

telah

melakukan

pentransferan dana dari rekening nasabah Citigold Citibank Landmark milik ROHLI BIN PATENI (24 kali), N.SUSETYO SUTADJI (9 kali), dan saksi SURJATI T. BUDIMAN (6 kali), ISMAIL bin JANIM (56 kali) serta nasabah Citigold lainnya. 4.

Sehingga jumlah transaksi terdiri dari: 64 (enam puluh empat) kali transaksi Rupiah dengan nilai keseluruhan transaksi

sekitar

Rp27.369.056.650,00

ditambah

dengan 53 (lima puluh tiga) kali transaksi dolar Amerika dengan nilai keseluruhan transaksi sekitar US$2.082.427 Tindak Pidana Pencucian Uang 1.

Uang yang diperoleh IMD dari para nasabah Citibank ditransfer ke rekening VISCA LOVITASARI pada Bank BCA nomor rekening 3191931198; Kemudian atas perintah terdakwa ditransfer kembali baik ke rekening perusahaan terdakwa atau pun ke rekening orang lain, sebanyak 6 (enam) kali transaksi.

2.

Dan dana yang masuk ke rekening Visca Lovitasari tersebut, selanjutnya atas perintah terdakwa juga

27

ditransfer kembali ke rekening ANDHIKA GUMILANG pada Bank BCA nomor lekening 5245002448. 3.

Selanjutnya ditransfer ke rekening ISMAIL BIN JANIM pada Bank BCA nomor rekening 2761354762, sebanyak 9 (sembilan) kali transaksi. Kemudian dana yang masuk

ke

rekening

Ismail

bin

Janim

tersebut,

selanjutnya atas perintah terdakwa ditransfer kembali baik ke rekening terdakwa sendiri atau pun ke rekening orang lain, yaitu: a.

Ditransfer

kembali

ke

rekening

milik

Inong

Malinda Dee pada Bank BCA rekening nomor 4361229783 a.n. Inong Malinda Dee. b.

Ditransfer kembali ke rekening PT. EKSLUSIVE JAYA PERKASA yang salah satu pengurusnya adalah

Inong

Malinda

Dee

pada

Bank

BCA

rekening nomor 4363008782. c.

Ditransfer

kembali

ke

rekening

milik

VISCA

LOVITASARI pada Bank BCA nomor rekening 3191931198 dan nomor rek. 3191971424. d.

Ditransfer

kembali

ke

dalam

rekening

milik

ANDHIKA GUMILANG pada Bank BCA rekening nomor 5245002448. 4.

Jumlah transaksi transfer tersebut yaitu 88 (delapan puluh delapan) kali transaksi terdiri dari 41 (empat puluh

satu)

keseluruhan

kali

transaksi

transaksi

sekitar

rupiah

dengan

nilai

Rp22.162.075.650,00

(dua puluh dua miliar seratus enam puluh dua juta tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh Rupiah), ditambah dengan 47 (empat puluh tujuh) kali transaksi dolar

Amerika

dengan

nilai

keseluruhan

transaksi

sekitar USD 1.989.927,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilari ratus dua puluh tujuh dolar Amerika), 5.

Dari hasil tindak kejahatan tersebut, IMD membeli berbagai

barang

yaitu

mobil.

Selain

itu

juga

menyimpan uang tunai. Rincian barang dan rekening tersebut adalah sebagai berikut: 28

a.

1 (satu) unit Mobil Merk FERRARI, Type F430 Scuderia, Jenis Mobil Penumpang, Model Sedan, Tahun 2010, Nomor Rangka ZFFKZ64C000169221 Nomor F136ED151726, Warna Merah, No.Pol. B 5 DEE;

b.

1 (satu) Unit Mobil Merk Ferrari California, Warna Merah, No Pol. B 125 DEE, atas nama M. ADI RAMANANDA, aiamat Jaian Tebet X No. 29, RT.08/05, Kel.Tebet Barat Kec. Tebet Jakarta Selatan;

c.

1

(satu)

unit

E350COUPE

Mobil

A/T,

Merk

Warna

MERCEDES,

Diamond

Type

White

No.

Rangka WDD207-356.2F.094178, No. Mesin: 272988.31.730692 Tahun 2010, No.Pol.B-125-DEN atas nama SITI NOOR DENISE; d.

1 (satu) unit mobil HUMMER H3 warna putih No.Pol: B 18 DiK an. ANDHIKA GUMILANG Nomor BPKB H 02714946 berserta STNK dan tanpa BPKB;

e.

1

(satu)

unit

A/T/jeep/Suv No.Rangka

mobil M

Toyota

Hitam

Fortuner

metalik

G

Tahun

MHFZX69G897015957

2.7 2009

No.Mesin

2

TR6846689 No.Poi B-1443-SJB f.

1 (satu) unit mobil Toyota Alphard Vellfire 2.4 2 WB Minibus Hitam Tahun 2009 No. Rangka NKANH208035799 No. Mesin 2A21533593 atas nama SITI NOOR DENISE;

g.

Uang Tunai Sejumlah Rp1.628.701.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus satu Rupiah) dengan rincian sbb: (i)

Disita dari LIE KUANG HENG (18 Mei 2011) senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);

(ii)

Disita dari LIE KUANG HENG (18 Mei 2011) senilai

Rp125.000.000,00

(seratus

lima

puluh juta Rupiah); (iii) Disita

dari

INONG

MALINDA

DEE

binti

SISWOYO WIRATNO (30 Mei 2011) senilai 29

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah); (iv) Disita dari SUDIN RIAU (7 Juni 2011) senilai Rp253.701.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus satu ribu Rupiah); (v)

Disita dari DUDI SAMHUDI (9 Juni 2011) senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah);

(vi) Disita

dari

ACHMAD

SISWOWIRATMO

(24

Juni

BASTARI 2011)

bin senilai

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) b.

Putusan/Vonis

Tabel 2. 11 Putusan/Vonis terhadap Inong Malinda Dee No

1

2

Putusan Pengadilan PN Jakarta Selatan

PT Jakarta

Tindak Pidana

Pasal

Perbankan

Pasal 49 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Pencucian Uang


Perbankan

Pasal 49 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 30

Vonis Pidana

Denda

8 (delapan) tahun penjara

Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan



No

Putusan Pengadilan

Tindak Pidana

Pasal

Vonis Pidana

Denda



Ayat (1) KUHP

3

Mahkamah Agung

Pencucian Uang


Perbankan

Pasal 49 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Pencucian Uang


Tabel 2. 12 Putusan/Vonis terhadap Andhika Gumilang No 1

Putusan Pengadilan

Tindak Pidana

PN Jakarta Selatan

Pencucian Uang

Vonis Pasal Pidana Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

31

4 (empat) tahun penjara

Denda Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

5.

Tipologi TPPU terkait Tindak Pidana Narkotika dan TPPU a.n. Marwan Adli, FOB Budiyono, dan Hartoni Jaya Buana Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Perkara yang sudah inkracht di tingkat banding maupun kasasi untuk masing-masing terdakwa, dengan rincian sebagai berikut: 1.1

Putusan Perkara atas nama Drs. Marwan Adli, Bc. IPMsi Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Perkara yang sudah inkracht di tingkat banding banding, dengan rincian sebagai berikut: (i)

Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Cilacap, Perkara No. 114/PID.SUS/2011/PN.CLP tanggal 11 Januari 2012.

(ii)

Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Semarang, Perkara No. 38/PID.SUS/2012/PT.SMG tanggal 13 Maret 2012.

a.

Deskripsi Kasus Kasus Posisi Terdakwa Drs. Marwan Adli, Bc. IP Msi yang berprofesi sebagai PNS dan memiliki jabatan sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika

Nusakambangan.

Pada

bulan

Oktober 2009 sampai dengan Februari 2011 didakwa telah melakukan

pemufakatan

jahat

dengan

Narapidana

sdr.

Hartoni Jaya Buana, FOB Budiyono, Iwan Syaefuddin alias Cahyono

dan

melakukan

Syafrudin tindak

alias

Isap

pidana

alias Capten

Narkotika.

untuk

Berdasarkan

kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa selaku Ketua Lapas Nusakambangan yaitu dalam memutuskan kebijakan dan mengkoordinir tugas di bidang tata usaha, keamanan dan ketertiban kegiatan kerja dan pembinaan telah memberikan kesempatan kepada Hartoni Jaya Buana untuk membuka peternakan sapi dengan mendirikan kandang sapi di luar Lapas Narkotika Nusakambangan, di samping itu terdakwa telah mengizinkan Hartoni Jaya Buana untuk menggunakan Handphone didalam Lapas dan kemudahan akses keluar masuk Lapas dengan tujuan untuk mengurus peternakan sapi.

Dengan

diberikan

oleh

berbagai terdakwa 32

fasilitas

dan

terhadap

kemudahan

Hartoni

Jaya

yang Buana

akhirnya

dimanfaatkan

oleh

Hartoni

untuk

melakukan

transaksi narkotika bersama Syarifudin alias Isap alias Capten di dalam Lapas Nusakambangan. Terdakwa telah menerima keuntungan dari hasil penjualan narkotika yang dilakukan

oleh

Hartoni

Jaya

Buanadan

Capten

selama

periode 2009 sampai dengan 2011 seluruhnya sejumlah Rp260.000.000,00(dua dengan

rincian

ratus

dari

enam

Hartoni

puluh

Jaya

juta

Buana

rupiah) sebesar

Rp210.000.000,00 dan dari Capten sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut ditransfer menggunakan M-Banking melalui rekening penampungan Hartoni Jaya Buana antara lain Rek. an. May Wulandari dan Rita Juniati dan rekening penampungan Capten, antara lain: rekening an. Selpih, Sesilia Natalie, Saipul Abu Gozala, Sesilia Natalia ke rekening anak terdakwa, yaitu Rekening BCA an. Andhika Permana, Dhiko Aldila dan cucu terdakwa Rinal Kornial. Tindak Pidana Asal Terdakwa

MA

telah

memfasilitasi

dan

melakukan

pemufakatan jahat dengan Narapidana Sdr. Hartoni Jaya Buana alias Toni alias Giam Hwei Liang, Sdr. FOB Budhiyono, Sdr. Iwan Syaefuddin, Sdr. Cahyo alias Nyoto, dan Syafifudin alias Capten untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara

dalam

jual

beli,

menukar

atau

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Tindak Pidana Pencucian Uang 1.

Terdakwa terbukti telah meminta no. rekening milik anak terdakwa yaitu Andhika Permana dan Dhiko Aldila dengan tujuan untuk digunakan terdakwa sebagai rekening penampungan dari pengiriman uang hasil penjualan narkotika yang dilakukan oleh Hartoni Jaya Buana dan Capten. 33

2.

Terdakwa terbukti telah memberikan uang sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan lima puluh juta rupiah) kepada Rinal Kornial selaku cucu terdakwa dan uang

tersebut

dimasukan

ke

bank

dengan

cara

memerintahkan kepada Rinal Kornial untuk membuka rekening an. Rinal Kornial di Bank BCA Cilacap dengan alasan identitas (KTP) terdakwa tertinggal di Bekasi. Kemudian rekening an. Rinal Kornial dikuasai oleh terdakwa untuk menerima transfer sejumlah uang atas permintaan terdakwa kepada Hartoni Jaya Buana. 3.

Terdakwa terbukti telah menerima dan menempatkan sejumlah uang dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Hartoni Jaya Buana dan Capten yang dilakukan selama bulan Oktober 2009 sampai dengan Februari 2011 ke rekening tabungan an. Andhika Permana, Dhiko Aldila dan Rinal Kornial.

Sebagian

besar

penerimaan

dana

sejumlah

Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), dilakukan dengan cara sebagai berikut: (i)

Melalui transfer dari rekening BCA an. May Wulandari ke rekening BCA an. Andhika Permana melalui mbanking pada tanggal 22-01-2010 s.d. 24-01-2011 sebanyak

4

kali

transaksi,

dengan

jumlah

totalRp68.000.000,00. (ii)

Melalui transfer dari rekening BCA an. May Wulandari pada tanggal 24 Januari 2011 yang dilakukan oleh Hartoni Jaya Buana melalui m-banking ke rekening BCA an. Rinal Kornial sebesar Rp15.000.000,00.

(iii)

Melalui transfer dari rekening BCA an. May Wulandari pada tanggal 18 Oktober 2010 s.d. 03 Desember 2010 ke rekening an. Dhiko Aldila melalui m-banking, dengan jumlah total Rp14.000.000,00.

(iv)

Melalui transfer dari rekening an. Rita Juniati ke rekening an. Andhika Permana pada tanggal 28 Juni 2010 s.d. 27 Januari 2011 melalui m-banking sebanyak 4 kali transaksi, dengan jumlah totalRp113.000.000,00.

34

(v)

Melalui transfer dari rekening BCA an. Selpih ke rekening

an.

Andhika

Permana

pada

tanggal

9

Desember 2009 sebesar Rp5.000.000,00. (vi)

Melalui transfer dari rekening BCA an. Sesilia Natalie ke rekening an. Andhika Permana pada tanggal 23 April 2010 sebesar

Rp10.000.000,00.

(vii) Melalui transfer dari rekening BCA an. Sesilia Natalie ke rekening

an.

Andhika

Agustus 2010 sebesar

Permana

pada

tanggal

18

Rp10.000.000,00.

(viii) Melalui transfer dari rekening BCA an. Saipul Abu Gozala ke rekening an. Andhika Permana pada tanggal 17 September 2010 sebesar Rp10.000.000,00. (ix)

Melalui transfer dari rekening BCA an. Sesilia Natalia ke rekening

an.

Andhika

Permana

pada

tanggal

29

September 2010 sebesar Rp15.000.000,00. Selanjutnya terdakwa MA melakukan perbuatan mentransfer, mengalihkan, membelanjakan dan membayarkan uang yang ditempatkan pada rekening tabungan a.n. Andhika Permana, Dhiko Aldila dan Rinal Kornial di Bank BCA dengan tujuan untuk

menyamarkan

atau

menyembunyikan

asal-usul

sumber dana yang patut diduga atau diketahui berasal dari hasil tindak pidana narkotika, dengan cara-cara sebagai berikut: (i)

Melakukan transfer sejumlah uang pada tanggal 4 Februari 2011 sebesar Rp25.000.000,00 sebanyak 1 kali

transaksi

dari

rekening

an. Rinal

Kornial

ke

rekening a.n. Andhika Permana. (ii)

Membelanjakan

sebesar

Rp26.000.000,00

untuk

pembelian kursi pijat elektrik milik Advance pada tanggal 28 Juni 2008 melalui rekening a.n. Andhika Permana. (iii)

Membelanjakan membeli

sebesar

sebidang

tanah

Rp87.000.000,00 di

bogor

dengan

untuk total

pembayaran sebanyak 3 kali pembayaran pada tanggal 24 Januari 2011 s.d. 27 Januari 2011 melalui rekening a.n. Andhika Permana.

35

(iv)

Membelanjakan

sebesar

Rp5.900.000,00

untuk

melakukan pembelian senapan angin pada tanggal 11 Juni 2009 melalui rekening a.n. Andhika Permana (v)

Membelanjakan

sebesar

Rp85.000.000,00

selama

periode 16 Juli 2011 s.d. 24 November 2011untuk keperluan pribadi terdakwa melalui rekening Andhika Permana. (vi)

Membelanjakan pembelian

sebesar

Handphone

Rp7.500.000,00 Samsung

untuk

Galaxy

melalui

rekening an. Dhiko Aldila. (vii) Membelanjakan

sebesar

Rp6.500.000,00

untuk

pembelian Handphone Black Berry melalui rekening an. Dhiko Aldila. b.

Putusan/Vonis Tabel 2. 13

Putusan/Vonis terhadap Marwan Adli No.

Putusan

Tindak

Pengadilan

Pidana

Vonis

Pasal

Pidana

Denda

Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun Narkotika 1

PN. Cilacap

2009

tentang

Narkotika

dan

dan

Pasal 5 Ayat (1) UU RI No. 8

Pencucian

Tahun 2010 tentang Pencegahan

Uang

dan

Pemberantasan

Tindak

Rp10.000.000.000,00 13 (tiga belas) Tahun

Pidana Pencucian Uang jo Pasal

apabila denda tersebut tidak

dibayar

maka

diganti dengan pidana penjara

selama

8

bulan.

84 KUHP Menerima

permintaan

banding

maka dikenakan Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1), Pasal Narkotika 2

137 huruf b UU RI No. 35 Tahun

PT

dan

2009

tentang

Narkotika

dan

Semarang

Pencucian

Pasal 5 Ayat (1) jo Pasal 10 UU

Uang

RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 84 KUHP 36

Rp1.000.000.000,00 13 (tiga belas) Tahun

apabila denda tersebut tidak

dibayar

maka

diganti dengan pidana penjara tahun.

selama

1

1.2

Putusan Perkara atas nama FOB Budiyono. Amd.IP., S.H. Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Perkara yang sudah inkracht di tingkat kasasi, dengan rincian sebagai berikut:

(i)

Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Cibinong Perkara No. 118/Pid.Sus/2011/PN.Clp. tanggal 12 Januari 2012.

(ii)

Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Semarang Perkara No. 49/Pid.Sus/2012/PT.SMG tanggal 02 April 2012.

(iii) Putusan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Perkara Nomor: 1169 K/Pid.Sus/2012 tanggal 14 Agustus 2012. a.

Deskripsi Kasus Kasus Posisi Terdakwa FOB Budiyono, Amd. IP. SH yang berprofesi sebagai PNS selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak

Didik

Lembaga

Pemasyarakatan

narkotika

Nusakambangan yang memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembinaan anak didik seluruh Napi Lapas Narkotika Nusakambangan baik yang di dalam maupun yang di

luar,

termasuk

mengusulkan

pos-pos

kerja

Napi,

pengusulan asimilasi Napi, Cuti Napi, pembebasan bersyarat, pengurangan

hukuman/Remisi,

membebaskan

Napi

dan

menangani Napi yang sakit. Pada Bulan Mei 2010 sampai dengan Bulan Februari 2011, bertempat di lingkungan Lapas Narkotika Nusakambangan Cilacap didakwa terlah melakukan permufakatan jahat dengan Narapidana Lapas Narkotika Nusakambangan yaitu Giam Hwei Liang alias Hartoni Jaya Buana,

Syarifudin

Capten.Perbuatan carapemberian

Alias

tersebut

fasilitas

Syaf dilakukan

berupa

Alias

Isap

terdakwa

keleluasaan,

Alias dengan

prasarana,

kesempatan, dan kemudahan, yang diperoleh oleh Hartoni Jaya Buana dan Capten sebagai warga binaan di LP Narkotika Nusakambangan, yang menyebabkan Hartoni Jaya Buana dan Capten dapat melakukan jual beli Narkotikajenis sabusabu. Terdakwa telah menerima transfer uang dari Hartoni Jaya Buanapada tanggal 08 Januari 2009 sampai dengan 25 Januari 2005 melalui rekening a.n. May Wulandari dengan total sebesar Rp145.170.000,00 (seratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 05 37

April sampai dengan 05 Februari 2011 terdapat transfer dari rekening a.n. Rita Juniati sebanyak 7 kali transaksi sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu terdakwa juga telah menerima transfer dari rekening a.n. Saipul Abu Gozala pada tanggal 23 Agustus 2010 sampai dengan 15 Nopember 2010 dengan jumlah total Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang diketahui bahwa rekening tersebut digunakan oleh Capten sebagai penampungan hasil transaksi narkotika. Tindak Pidana Asal Terdakwa FOB Budiyono telah memfasilitasi dan melakukan pemufakatan jahat dengan Narapidana Hartoni Jaya Buana dan Syafifudin alias Capten untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Tindak Pidana Pencucian Uang Terdakwa

terbukti

telah

menerima

dan

menempatkan

sejumlah uang dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan

oleh

Hartoni

dilakukan

selama

Jaya

bulan

Buana

Oktober

dan

2009

Capten

sampai

yang

dengan

Februari 2011 ke rekening tabungan a.n. Andhika Permana, Dhiko Aldila dan Rinal Kornial. Sebagian

besar

Rp197.170.000,00

penerimaan (seratus

dana

sembilan

puluh

sejumlah tujuh

juta

seratus tujuh puluh ribu rupiah), dilakukan dengan cara sebagai berikut: (i)

Melalui transfer dari rekening BCA an. May Wulandari ke rekening BCA an. FOB Budiyono melalui m-banking pada tanggal 16 November 2009 s.d. 25 Januari 2011 sebanyak

16

kali

Rp145.170.000,00. 38

transaksi,

dengan

jumlah

total

(ii)

Melalui transfer dari rekening BCA an. Rita Juniati ke rekening BCA a.n. FOB Budiyono melalui m-banking pada tanggal 05 April 2010 s.d. 05 Februari 2011 sebanyak

7

kali

transaksi,

dengan

jumlah

total

Rp42.500.000,00. (iii)

Melalui transfer dari rekening BCA a.n. Saipul Abu Gozala ke rekening BCA a.n. FOB Budiyono melalui mbanking

pada

tanggal

23

Agustus

2010

s.d.

15

November 2010 dengan jumlah total Rp9.500.000,00. Selanjutnya terdakwa FOB Budiyono melakukan perbuatan mentransfer,

mengalihkan,

membayarkan

uang

yang

membelanjakan

ditempatkan

pada

dan rekening

tabungan a.n. FOB Budiyono di Bank BCA dengan tujuan untuk

menyamarkan

atau

menyembunyikan

asal-usul

sumber dana yang patut diduga atau diketahui berasal dari hasil tindak pidana narkotika, dengan cara-cara sebagai berikut: (i)

Membelanjakan

sebesar

Rp5.000.000,00

untuk

pembelian Audio Mobil. (ii)

Membayarkan uang penambahan atas pembelian mobil terdakwa

jenis

Avanza

Tahun

2008

sebesar

Rp25.000.000,00 (iii)

Membelanjakan sejumlah uang unuk keperluan Cuti Ke Nusa Tenggara Barat sebesar Rp10.000.000,00

(iv)

Membelanjakan sisa uang tersebut untuk perbaikan ruangan kosong menjadi gereja dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

(v)

Mentransfer ke rekening BRI a.n. Marwan Adli sebesar Rp15.000.000,00

(vi)

Melakukan

pemberian

uang

secara

Marwan Adli sebesar Rp10.000.000,00.

39

tunai

kepada

b.

Putusan/Vonis

Tabel 2. 14 Putusan/Vonis terhadap FOB Budiyono, A.Md. IP, S.H. No.

1

2

3

Putusan Pengadilan

Tindak Pidana

Pasal

PN Cilacap

Narkotika dan Pencucian Uang

Pasal 114 ayat (2 jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan melanggar pasal 5 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

PT Semarang


Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cilacap


Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/terdakwa; Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap

Mahkamah Agung

Vonis Pidana

Denda

7 (tujuh) Tahun

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 bulan.

5 (lima) Tahun


7 (tujuh) Tahun


1.3 Putusan Perkara atas nama Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Perkara yang sudah inkracht di tingkat Kasasi, dengan rincian sebagai berikut: (i)

Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Cilacap, Perkara No. 119/PID.SUS/2011/PN.CLP tanggal 15 Februari 2012.

(ii)

Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Semarang, Perkara No. 73/PID.SUS/2012/PT.SMG tanggal 10 Mei 2012.

(iii)

Putusan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, Perkara No. 2419 K/PID.SUS/2012 tanggal 23 Oktober 2013.

40

a.

Deskripsi Kasus Kasus Posisi Terdakwa

Hartoni

Jaya Buana yang berprofesi sebagai

wiraswasta dengan status sebagai narapidana, sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan Februari 2011 di pondok kandang

sapi

Narkotika

di

lingkungan

Lembaga

Pemasyarakatan

Cilacap

didakwa

Nusakambanagan

telah

melakukan permufakatan jahat dengan Drs. Marwan Adli, Syafrudin alias Syaf alias Isap alias Capten dan Cahyono alias

Nyoto

yakni

tanpa

hak

atau

melawan

hukum

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara

dalam

jual

beli

menukar

atau

menyerahkan Narkotika Golongan I. Terdakwa meminta izin kepada Marwan Adli selaku Kepala Lapas Nusakambangan untuk mendirikan gubug kandang sapi dengan tujuan agar terdakwa dapat dengan leluasa keluar masuk lapas dan melakukan komunikasi dengan menggunakan handphone untuk

bertransaksi

penyimpanan

barang

narkotika

dan

narkotika.

Pada

sebagai bulan

tempat

Juni

2010

terdakwa membeli shabu dari Capten seberat 600 gram dengan total harga Rp540.000.000,00 yang pembayarannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara mentransfer melalui rekening an. May Wulandari ke sejumlah rekening Bank BCA yang diberikan Capten yaitu rekening an. Saiful Abu Gozala, Asep Tapa Hidayat, Selpih, Sallia Melanie, Koming Dewi Sapta. Diketahui bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu

ke

Banjarmasin

sebanyak

5,5

Kilogram.

Terdakwa menerima pembayaran hasil penjualan narkotikadi Banjarmasin yang ditempatkan atau ditampung di rekening BCA an. May Wulandari dan Rita Juniati pada periode tanggal 12 Oktober 2010 sampai dengan 31 Januari 2011 yaitu sejumlah Rp9.075.300.000,00 (sembilan miliar tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah). Diketahui bahwa total keuntungan

hasil

transaksi

Rp3.876.035.000,00 mentransfersejumlah

narkotika

tersebut

kemudian uang

melalui

sebesar terdakwa

m-banking

kebeberaparekening para pihak antara lain Drs.Marwan Adli, FOB Budiyono dan Capten. Diketahui bahwa pengiriman 41

sejumlah uang yang dilakukan oleh Hartoni Jaya Buana kepada Drs. Marwan Adli dan FOB Budiyono dengan maksud atas pemberian kewenangannya dengan memberikan fasilitas berupa

keleluasaan,

prasarana,

kesempatan,

dan

kemudahan, yang diperoleh oleh Hartoni Jaya Buana dan Capten

sebagai

warga

binaan

di

LP

Narkotika

Nusakambangan, yang menyebabkan Hartoni Jaya Buana dan Capten dapat melakukan jual beli Narkotika. Tindak Pidana Asal Terdakwa HJB melakukan permufakatan jahat dengan Drs. Marwan Adli, FOB Budiyono dan Capten selama berada di lingkungan

Lembaga

Pemasyarakatan

Narkotika

Nusakambangan tepatnya di pondok kandang sapi yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Terdakwa memanfaatkan kemudahan dan perberian fasilitas yang diberikan oleh Marwan Adli dan FOB Budiyono untuk melakukan transaksi jual beli narkotika yang diperoleh dari Capten seberat 600 gram. Kemudian terdakwa menjual narkotika ke Banjarmasin, dari hasil penjualan tersebut telah menghasilkan

keuntungan

sebesar

Rp3.876.035.000,00.

Berdasakan perbuatan yang dilakukan oleh Hartoni Jaya Buana telah didakwa melanggar Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) pasal 137 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak Pidana Pencucian Uang 1.

HJB

terbukti

menempatkan

uang

hasil

penjualan

narkotika di rekening BCA a.n. May Wulandari dan Rita Junita. 2.

Sebagian

besar

penerimaan

dana

sejumlah

Rp9.075.300.000,00 yang dilakukan selama periode 12 Oktober 2010 sampai dengan 31 Januari 2011, dengan rincian sebagai berikut: (i)

Dari rekening BCA Surya Sunarta ke rekening an. BCA an. May Wulandari periode 12 Oktober 2009 42

sampai

dengan

20

Januari

2011

sejumlah

Rp4.906.260.000,00. (ii)

Dari rekening BCA a.n. Amin Sunarta ke rekening BCA a.n. May Wulandari periode 16 November 2009 sampai dengan 27 Desember 2010 sejumlah Rp256.360.000,00.

(iii)

Dari rekening BCA a.n. Hendry Wijaya ke rekening BCA an. May Wulandari periode 21 Desember 2009 sampai dengan 29 Maret 2010 sejumlah Rp1.623.840.000,00.

(iv)

Dari rekening BCA a.n. Rahmadaniah ke rekening BCA an. May Wulandari periode 30 Desember 2009 sampai dengan 18 Oktober 2010 sejumlah Rp1.676.700.000,00.

(v)

Dari rekening BCA a.n. Surya Sunarta ke rekening BCA a.n. Rita Juniati periode 03 Januari 2011 sampai

dengan

31

Januari

2011

sejumlah

Rp519.140.000,00. (vi)

Dari rekening BCA a.n. Amin Sunarta ke rekening BCA a.n. Rita Junita periode 08 November 2010 sampai

dengan

6

Desember

2010

sejumlah

Rp93.000.000,00. Selanjutnya

terdakwa

HJB

melakukan

perbuatan

mentransfer, membayarkan uang yang ditempatkan pada rekening tabungan milik Hartoni Jaya Buana a.n. May Wulandari dan Rita Juniati di Bank BCA yang patut diduga atau diketahui berasal dari hasil tindak pidana narkotika, dengan rincian sebagai berikut: (i)

Melakukan

transfer

melalui

m-banking

pada

periode 22 Januari 2010 sampai dengan 24 Januari

2011

Wulandari

ke

dari

rekening

rekening

BCA

BCA

a.n.

a.n.

May

Andhika

Permana, dengan jumlah total Rp68.000.000,00. (ii)

Melakukan

transfer

melalui

m-banking

pada

periode 18 Oktober 2010 sampai dengan 03 Desember 2010 dari rekening BCA a.n. May Wulandari ke rekening BCA a.n. Dhiko Aldila, dengan jumlah total Rp14.000.000,00. 43

(iii)

Melakukan

transfer

melalui

m-banking

pada

periode 24 Januari 2011 sampai dari rekening BCA an. May Wulandari ke rekening BCA a.n. Rinal

Kornial,

dengan

jumlah

total

m-banking

pada

Rp15.000.000,00. (iv)

Melakukan

transfer

melalui

periode 1 November 2010 sampai dengan 21 Januari

2011

dari

rekening

BCA

a.n.

May

Wulandari ke rekening BCA a.n. Iwan Syaefudin, dengan jumlah total Rp4.500.000,00. (v)

Melakukan

transfer

melalui

m-banking

pada

periode 16 November 2009 sampai dengan 25 Januari

2011

dari

rekening

BCA

a.n.

May

Wulandari ke rekening BCA a.n. FOB Budiyono, dengan jumlah total Rp100.850.000,00. (vi)

Melakukan

transfer

melalui

m-banking

pada

periode 04 Januari 2010 sampai dengan 07 September

2010dari

rekening

BCA

a.n.

May

Wulandari ke rekening BCA a.n. May Wulandari (yang dipegang oleh sendiri), dengan jumlah total Rp9.250.000,00. (vii) Melakukan

transfer

melalui

m-banking

pada

periode 24 Januari 2011 sampai dengan 27 Januari 2011 dari rekening BCA a.n. Rita Juniati ke rekening BCA a.n. Andhika Permana, dengan jumlah total Rp87.000.000,00. (viii) Melakukan

transfer

melalui

m-banking

pada

periode 05 April 2010 sampai dengan 04 Februari 2011 dari rekening BCA a.n. Rita Juniati ke rekening BCA a.n. FOB Budiyono, dengan jumlah total (ix)

Rp42.500.000,00.

Melakukan

transfer

melalui

m-banking

pada

periode 04 Februari 2011 dari rekening BCA a.n. Rita Juniati ke rekening BCA a.n. May Wulandari (yang dipegang oleh sendiri), dengan jumlah total Rp3.000.000,00. (x)

Membayar pembelian narkotika jenis sabu-sabu kepada Capten pada tanggal 26 Agustus 2009 44

sampai

dengan

17

September

2010

melalui

transfer m-banking sebanyak 127 kali transaksi dari rekening BCA a.n. May Wulandari, Rita Juniati ke rekening yang telah diberikan oleh Capten yang terdiri dari rekening di Bank BCA an. Sesilia Natalie, Asep Tapa Hidayat, Selpih, Sallia Melanie, Saipul Abu Gozala, Koming Sewi Sapta sejumlah Rp5.810.650.000,00. b.


Putusan/Vonis terhadap Giam Hwei Liang alias Tonia alias Hartoni Jaya Buana

No.

1

2

3

Putusan Pengadilan

PN Cilacap

Vonis

Tindak Pidana

Pasal

Narkotika Pencucian Uang

Pasal 112 ayat 2 jo. Pasal 132, Pasal 114 ayat 2 jo. Pasa 132 ayat 1, pasal 137 huruf a Undang-Undang. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan melanggar pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

PT Semarang


Mahkamah Agung


Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cilacap Menerima permohonan kasasi, baik dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang.

45

Pidana

Denda

20 (dua puluh) Tahun

Rp10.000.000.000,00 apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan.

20 (dua puluh) Tahun

Rp1.000.000.000,00 apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Mati

-

6.

Tipologi TPPU terkait Tindak Pidana Perjudian dan TPPU an. Hendra Kusumajaya, Terry Hendratno, Randy Netofa, Eka Yandi Chandra dan Himawan Wijaya Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Perkara yang sudah inkracht di tingkat pertama untuk masing-masing terdakwa, dengan rincian sebagai berikut: (i)

Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Denpasar, Perkara No. 932/PID.B/2012/PN.DPS tanggal 26 November 2012.

a.

Deskripsi Kasus Kasus Posisi Terdakwa I Hendra Kusumajaya berprofesi sebagai wiraswasta, sejak bulan maret bekerja sebagai koordinator agen judi bola online website www.iindolucky7.com. Terdakwa II Terry Hendratno berprofesi

sebagai

wiraswasta,

terdakwa

III

Randy

Netofa

berprofesi sebagai wiraswasta, serta Terdakwa IV Eka Yandi Chandra dan Terdakwa V Himawan Widjaja berprofesi sebagai pegawai swasta diketahui sejak 2011 para terdakwa bekerja sebagai operator customer service agen perjudian bola online via internet website www.indolucky7.com. Secara bersama-sama pada periode bulan April 2012 sampai dengan tanggal 20 Juni 2012 didakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan

untuk itu dan

dengan

sengaja

dan

tanpa

hak

mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat

diaksesnya

informasi

elektronik

dan

atau

dokumen

elektronik yang memiliki muatan perjudian. Dari hasil perjudian online yang dilakukan oleh para terdakwa ditempatkan kesejumlah rekening penampung hasil tindak pidana atas nama Hadi Wijaya yang diketahui sebagai pemilik website www.indolucky7.com, dengan

rincian

sebgai

berikut:

Rekening

Bank

Mandiri

No.

109001010146744 an. Hadi Wijaya, Rekening Bank BCA No. 7770189777

an.

Hadi

Wijaya,

Rekening

Bank

BCA

No.

8320011222 atas nama Hadi Wijaya, Rekening BCA a.n. Hendra Kusumajaya terhitung sampai dengan tanggal 21 Juni 2012 tercatat

total

transaksi

uang

masuk

sejumlah

Rp1.350.507.259,14,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta lima 46

ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan koma empat belas rupiah). Sejumlah uang yang masuk dikendalikan oleh terdakwa I HK

dan

memerintahkan

terdakwa

III

Randy

Netofa

untuk

mentransfer uang kepada terdakwa II Terry Hendratno berjumlah Rp8.500.000,00, kepada rekening a.n. Randy Netofa berjumlah Rp18.158.000,00 (delapan belas juta seratus limapuluh delapan ribu rupiah) kepada rekening terdakwa IV Eka Yandi Chandra berjumlah Rp22.658.000,00 kepada rekening terdakwa V Himawan Widjaja

berjumlah

Rp18.158.000,00

uang

tersebut

tercatat

sebagai pembayaran operasional website www.indolucky7.com, gaji dan bonus para terdakwa. Tindak Pidana Asal Terdakwa

I

HK

sebagai

koordinator

bersama-sama

dengan

terdakwa II TH, Terdakwa III RN, Terdakwa IV EYC dan terdakwa V

HW

melakukan

judi

bola

online

melalui

website

www.indolucky7.com diketahui bahwa beralamat di Jl. Raya Kuta 62A Badung Bali Selatan. Terdakwa I HK sebagai koordinator bertugas mengatur segala aktifitas custemer service dan mengatur keuangan

termasuk

pentransferan

dana

hasil

judi.

Bahwa

terdakwa II TH sebagai operator bertugas untuk menerima dan membalas Yahoo! messenger, melakukan live chat dan membalas sms melalui handphone dari player (pemain). Bahwa terdakwa III RN sebagai operator customer service bertugas pada bagian keuangan untuk melakukan pelayanan deposit atau pentransferan uang ke rekening indolucky7. Bahwa terdakwa IV EYC dan terdakwa V bertugas sebagai operator keuangan melakukan pelayanan withdraw atau penarikan uang. Dari hasil tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa, tercatat sejumlah uang yang masuk kerekening a.n. Hadi Wijaya dan rekening an. Hendra

Kusumajaya

berjumlah

Rp1.350.507.259,14,00

(satu

miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah empat belas sen) sehingga ybs yaitu Terdakwa I HK, Terdakwa II TH, Terdakwa III RN, Terdakwa IV EYC dan Terdakwa V HW didakwa melakukan tindak pidana yaitu dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dan dengan sengaja dan tanpa 47

hak

mendistribusikan

membuat

dapat

dan

atau

diaksesnya

mentransmisikan

informasi

elektronik

dan

atau

dan

atau

II

Terry

dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Tindak Pidana Pencucian Uang 1.

Terdakwa

I

Hendra

Kusumajaya,

Terdakwa

Hendratno, Terdakwa III Randy Netofa, Terdakwa IV Eka Yandi Chandra dan Terdakwa V Himawan Widjaja terbukti menerima dan menempatkan uang hasil perjudian online pada beberapa rekening tabungan di Bank BCA dan Bank Mandiri a.n. Hadi Wijaya dan ke rekening milik Terdakwa I Hendra Kusumajaya. Transaksi penempatan dana dilakukan selama periode bulan April 2012 sampai dengan tanggal 20 Juni

2012

sehingga

total

seluruhnya

sebesar

Rp1.350.507.259,14. 2.

Sebagian besar penerimaan danapada periode bulan april 2012

sampai

dengan

tanggal

22

Juni

2012

sejumlah

Rp124.970.953,92,00 pada rekening tabungan yang dimiliki an. Hendra Kusumajaya dilakukan melalui transfer. 3.

Selanjutnya terdakwa I Hendra Kusumajaya memerintahkan kepada

Terdakwa

perbuatan

III

Randy

mentransfer

dan

Netofa

untuk

membayarkan

melakukan uang

yang

ditempatkan pada rekening tabungan a.n. Hadi Wijaya di Bank BCA dan Bank Mandiri dengan tujuan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul sumber dana yang patut diketahui berasal dari hasil tindak pidana perjudian dengan cara-cara sebagai berikut: (i)

Mentransfer uang kepada terdakwa II Terry Hendartoke rekening BCA a.n. Terry Hendarto pada tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 06 Maret 2012 sejumlah

(ii)

Rp8.500.000,00

Mentransfer uang kepada terdakwa III Randy Netofa ke rekening BCA a.n. Randy Netofa sebanyak 12 kali transaksi pada tanggal 02 April 2012 sampai dengan tanggal

18

Juni

2012

sejumlah

Rp18.158.000,00

sebagai gaji dan bonus. (iii) Mentransfer uang kepada terdakwa

IV

Eka Yandi

Candra ke rekening BCA a.n. Ade Yulianadi Chandra 48

sebanyak 12 kali transaksi pada tanggal 02 April 2012 sampai

dengan

19

Juni

2012

sejumlah

Rp22.658.000,00 sebagai gaji dan bonus. (iv) Mentransfer uang kepada terdakwa V Himawan Widjaja ke rekening BCA a.n. Himawan Widjaja sebanyak 12 kali transaksi pada tanggal 02 April 2012 sampai dengan

18

Juni

2012

sejumlah

Rp18.158.000,00

sebagai gaji dan bonus. b.

Putusan/Vonis Tabel 2. 16 Putusan/Vonis terhadap Hendra Kusumajaya

No.

1

putusan pengadilan

PN Denpasar

Vonis

Tindak Pidana

Pasal

Perjudian dan Pencucian Uang

Pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, dan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP

49

Pidana

Denda

5 (Lima) bulan 10 (Sepuluh) hari

Rp500.000,00 apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan.

Tabel 2. 17 Putusan/Vonis terhadap Terry Hendratno, Randy Netofa, Eka Yandi Chandra, dan Himawan Widjaja

No.

1

putusan pengadilan

PN Denpasar

7.

Vonis

Tindak Pidana

Pasal

Perjudian dan Pencucian Uang

Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, dan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP

Pidana

Denda

5 (Lima) bulan 10 (Sepuluh) hari

Rp500.000,00 apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan.

Tipologi TPPU terkait Tindak Pidana Telekomunikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang an. Fachrizal Ahmad Sumardjo (FAS), Indra Ajiyasa (IA), Ahmad Hanafi (AH) Tipologi ini disusun berdasarkan 3 putusan pengadilan atas perkara, sebagai berikut: (i)

Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Depok, Perkara No.284/PID.B/2012/PN.DPK

tanggal

10

September

2012

an.

Fachrizal Ahmad Sumardjo (ii)

Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Purwakarta, Perkara No.133/Pid/B/2012/PN.Pwk tanggal 15 Oktober 2012 an. Ahmad Hanafi

(iii)

Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Purwakarta, Perkara No.189/Pid/B/2012/PN.Cbn tanggal 17 September 2012 an. Indra Ajiyasa

50

7.1

TPPU terkait Tindak Pidana "Telekomunikasi" dan TPPU an. Fachrizal Ahmad Sumardjo (FAS) a.

Deskripsi Kasus Kasus Posisi Terdakwa Fachrizal Ahmad Sumardjo (FAS) yang berprofesi sebagai pekerja magang di LAPAN didakwa tanpa hak secara bersama-sama memanipulasi akses ke jaringan dan jasa telekomunikasi dan pencucian uang yang menyebabkan kerugian pada PT Telkomsel sejumlah kurang lebih Rp11,7 Miliar dan terdakwa bersama rekannya telah menikmati hasil kejahatannya. Tindak Pidana Asal Terdakwa FAS bersama terdakwa lain Ahmad Hanafi (AH), Muhammad Susanto (MS), Dwi Yunianto Widyo Nugroho (WN), Setia Perkasa (SP) dan Indra Ajiyasa (IA) telah menjual pulsa secara ilegal dengan cara sebagai berikut: 1.

FAS: menerobos sistem server PT Telkomsel dan berhasil melakukan Top Up (Pengisian Pulsa) secara gratis.

2.

AH: membantu mencari celah di dalam server selain juga bertugas mencari reseller dan menjualnya kepada mereka.

3.

MS: membuat aplikasi logging atau monitoring kegiatan top up pulsa mereka.

4.

SP: membantu mencari celah dalam database, setelah itu menjual pulsa kepada reseller yang diberikan oleh AH.

5.

IA:

menjual

pulsa

melalui

forum

Online

Kaskus

(www.kaskus.us) dari SIM Card yang diisi sebanyak kurang lebih 20 SIM Card yang dibeli sendiri, kemudian Top Up sendiri secara ilegal dan terdakwa disarankan untuk memberikan 50% keuntungan untuk kegiatan sosial. 6.

WN: membantu FAS untuk melakukan scanning IP Server Telkomsel dan melaporkan kepada SP, AH dan

51

FAS serta menyimpan stok sejumlah SIM card yang kemudian diisi pulsa. Atas

tindakan

FAS

di

atas

maka

FAS

didakwa

melanggar pidana telekomunikasi sesuai pasal 50 jo Pasal 22 huruf a, b UU RI No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Tindak Pidana Pencucian Uang 1.

FAS terbukti menerima harta kekayaan berupa uang hasil penjualan pulsa ilegal recharge milik PT Telkomsel dari rekening para reseller (penjual pulsa) dan rekening terdakwa lain AH, MS, WN, SP dan IA.

2.

Dana yang telah masuk ke dalam rekening terdakwa terkait penjualan pulsa ilegal adalah sebagai berikut: (i)

sejumlah Rp219.850.000,00 dari Benny,

(ii)

sejumlah

Rp20.000.000,00

dari

Noni

melalui

rekening Adi Prayetno, (iii) sejumlah Rp103.025.000,00 dari Noni melalui rekening Boby Ahmad Afandy, (iv) sejumlah

Rp42.100.000,00

dari

Noni

melalui

rekeking Zulham Alamsyah, (v)

sejumlah Rp59.815.000,00 dari Ahmad Hanafi,

(vi) sejumlah Rp99.800.000,00 dari Setia Perkasa melalui rekening Titik Kustiningsih (ibu dari Setia Perkasa). 3.

Dana

yang

diterima

tersebut

telah

dibelanjakan/ditempatkan oleh terdakwa menjadi aset sebagai berikut: (i)

2 unit Modem;

(ii)

1 unit Flashdisk;

(iii)

1 unit Telepon gengam;

(iv)

3 unit Harddisk External;

(v)

1 unit SD Card;

(vi)

15 unit SIM Card;

(vii) 1 unit Personal Computer Rakitan; (viii) Paypal Balance senilai Rp4.725.000,00; (ix)

Pembayaran

hutang

senilai Rp2.500.000,00; 52

pembelian

kaos

(x)

Pembelian barang kebutuhan sehari-hari untuk keperluan pribadi senilai Rp461.400,00; dan

(xi)

Rekening Tabungan di Bank Central Asia (BCA) atas nama terdakwa senilai Rp322.648.297,17.

b.


Putusan/Vonis terhadap Fachrizal Ahmad Sumardjo (FAS) putusan pengadilan

Vonis

Tindak Pidana

Pasal

Telekomu nikasi

Melanggar Pasal 50 jo Pasal 22 huruf a, b UU RI No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Pencucian Uang

Melanggar Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan


7.2

Pidana

Denda

2 (dua) tahun 8 (delapan ) bulan

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan.

Tipologi TPPU terkait Tindak Pidana Telekomunikasi dan TPPU an. Ahmad Hanafi (AH) a.

Deskripsi Kasus Kasus Posisi Terdakwa Ahmad karyawan

didakwa

Hanafi

(AH) yang berprofesi sebagai

turut

serta

melakukan

perbuatan

mengakses komputer dengan tujuan untuk memperoleh informasi menerobos, digunakan

elektronik/dokumen memindahkan sistem

elektronik

elektronik

dengan

dan

mengadakan

agar

dapat

diakses

cara untuk yang

mengakibatkan kerugian bagia orang lain dan pencucian uang

yang

menyebabkan

53

kerugian

pada

PT

Telkomsel

sejumlah ± Rp11.700.000.000,00 dan terdakwa bersama rekannya telah menikmati hasil kejahatannya. Tindak Pidana Pencucian Uang 1.

AH terbukti menerima harta kekayaan berupa uang hasil penjualan pulsa ilegal (dijual dengan harga 25% lebih murah dari harga jual PT Telkomsel yang dijual melalui forum chatting, website, kaskus dan dari mulut ke mulut dari rekening para pembeli (Benny, Herianto, Andi, Rahma).

2.

AH

terbukti

membagikan

10

SIM

card

berisi

Rp5.000.000,00. masing-masing dan berhasil dijual oleh Lukman sebesar Rp750.000,00. 3.

AH terbukti melakukan top up ilegal kepada nomor SIM-card AH sendiri sebesar Rp21.160.000,00.

4.

Dana yang telah masuk ke dalam rekening terdakwa AH

terkait

penjualan

pulsa

ilegal

adalah

sebagai

berikut: (i)

sejumlah Rp69.580.000,00 dari Benny (B)

(ii)

sejumlah

Rp163.300.000,00

dari

Herianto

Phanliana (H) (iii)

sejumlah Rp1.600.000,00 dari Andi Farera (A)

(iv)

sejumlah

Rp74.200.000,00

dari

Rahma

Dewi

Siregar (R) 5.

Dana yang diterima tersebut dinikmati oleh terdakwa AH dengan cara: (i)

dibelanjakan/ditempatkan oleh terdakwa menjadi aset sebagai berikut: 1.

1 unit komputer;

2.

4 unit Telepon genggam;

3.

2 unit Modem;

4.

2 unit USB;

5.

1 unit mobil avanza dan 1 unit mobil apv (Rp171 juta dan Rp124 juta); dan

6.

Rekening Tabungan di Bank Central Asia (BCA)

atas

nama

terdakwa

senilai

Rp386.741.025,38. (ii)

Diberikan

kepada

Rp59.815.000,00 54

terdakwa

FAS

sebesar

b.

Putusan/Vonis

Tabel 2. 19 Putusan/Vonis terhadap Ahmad Hanafi (AH) Putusan pengadilan

Vonis

Tindak Pidana

Pasal

Tanpa hak melakukan Akses ke Jaringan Telekomunikasi

Melanggar Pasal 51 ayat (2), Pasal 36, Pasal 30 ayat (1), (2), (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) b UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trannsaksi Elektronik


Pencucian Uang

Melanggar Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pembantuan melakukan tindak pidana

Melanggar Pasal 55 KUH Pidana serta pasal 197 UU RI

7.3

Pidana

Denda

5 (lima) tahun

Rp100.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Tipologi TPPU terkait Tindak Pidana Telekomunikasi dan TPPU an. Indra Ajiyasa (IA) a.

Deskripsi Kasus Kasus Posisi Terdakwa Indra Ajiyasa (IA) yang berprofesi sebagai pekerja magang di LAPAN didakwa tanpa hak secara bersama-sama memanipulasi akses ke jaringan dan jasa telekomunikasi dan pencucian

uang

yang

menyebabkan

kerugian

pada

PT

Telkomsel sejumlah ± Rp11.700.000.000,00 dan terdakwa bersama rekannya telah menikmati hasil kejahatannya.

55

Tindak Pidana Pencucian Uang 1.

IA terbukti menerima harta kekayaan berupa uang hasil penjualan pulsa ilegal recharge milik PT Telkomsel dari rekening para pembeli (A, AFM, AD, AK, DSW, F, FM, Kaskus, NM, xx)

2.

Dana yang telah masuk ke dalam rekening terdakwa IA terkait penjualan pulsa ilegal adalah sebagai berikut: (i)

sejumlah Rp4.775.000,00 dari Ali (A),

(ii)

sejumlah Rp40.095.000,00 dari Ali Daud (AD),

(iii) sejumlah Rp71.080.000,00 dari Ali Fuad Mahmud (AFM), (iv) sejumlah Rp9.800.000,00 dari Akidra (AK), (v)

sejumlah

Rp248.634.000,00

dari

Dyan

Setyo

Wahyudi (DSW), (vi) sejumlah Rp44.195.000,00 dari Fuad Mahmud (FM). (vii) sejumlah Rp35.775.000,00 dari Kaskus Member (K). (viii) sejumlah

Rp19.520.000,00

dari

Nicky

Marani

(NM). (ix) sejumlah Rp30.000.000,00 dari 235282545 (xx). 3.

Dana yang diterima tersebut dinikmati oleh terdakwa IA dengan cara: (i)

Dibelanjakan/ditempatkan oleh terdakwa menjadi aset sebagai berikut: (i)

3 unit laptop;

(ii)

5 unit Telepon genggam;

(iii)

2 unit modem;

(iv)

1 unit mouse;

(v)

1 unit sepeda motor,

(vi)

2 unit modifikasi sepeda motor,

(vii) 2 unit tablet, (viii) 1 unit webcam, (ix)

Uang tunai senilai Rp4.000.000,00;

(x)

Rekening

Tabungan

di

Bank

Negara

Indonesia (BNI) atas nama terdakwa senilai Rp17.338.626,00. 56

(ii)

Diberikan

kepada

Rp86.000.000,00

terdakwa

melalui

FAS

ATM

dan

sebesar internet

banking melalui rekening terdakwa WN yang merupakan 75% dari total hasil penjualan melalui SIM card milik FAS. (iii)

Diberikan kepada terdakwa AH sebesar 30% dari total hasil penjualan melalui SIM card milik AH melalui

rekening

Titik

Kustiningsih

yang

merupakan rekening milik ibu dari terdakwa SP. b.

Putusan/Vonis

Tabel 2. 20 Putusan/Vonis terhadap Indra Ajiyasa (IA) putusan pengadilan

Vonis Tindak Pidana

Tanpa hak melakukan Akses ke Jaringan Telekomunikasi

Melanggar Pasal 50 jo Pasal 22 huruf a, b UU RI No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

dan Pencucian Uang

Melanggar Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pasal-pasal lain dari perundangundangan yang bersangkutan


8.

Pasal Pidana

Denda

2 (dua) tahun

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan.

Tipologi TPPU terkait Tindak Pidana Korupsi dan TPPU an. Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Perkara yang sudah diputus di tingkat banding untuk masing-masing terdakwa, dengan rincian sebagai berikut: (i)

Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri

Jakarta

Pusat

tanggal

15

Agustus

No.38/Pid.Sus/TPK/2013/PN. Jkt. an. Luthfi Hasan Ishaaq. 57

2013

(ii)

Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri

Jakarta

Pusat

tanggal

04

Nopember

2013

No.39/Pid.Sus/TPK/2013/PN. Jkt. a.n. Ahmad Fathanah. 8.1

Putusan Perkara atas nama Luthfi Hasan Ishaaq a.

Deskripsi Kasus Kasus Posisi Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ, Penyelenggara Negara yaitu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2009–2014, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan ACHMAD FATHANAH Als. OLONG. (dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada kurun waktu antara tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013, bertempat di Restoran Angus Steak House Chase Plaza Jakarta Selatan, di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan dan di PT Indoguna Utama Jalan Taruna Nomor 8 RT.02 RW.04 Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dari MARIA

ELIZABETH

LIMAN

selaku

Direktur

Utama

PT

Indoguna Utama yang diserahkan oleh ARYA ABDI EFFENDY alias DIO dan H. JUARD EFFENDI dari keseluruhan uang yang dijanjikan

sejumlah

Rp40.000.000.000,00

(empat

puluh

miliar rupiah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar

melakukan

atau

tidak

melakukan

sesuatu

dalam

jabatannya yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan Terdakwa dengan jabatannya selaku anggota DPR RI dan selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian RI yang dipimpin oleh SUSWONO selaku Menteri Pertanian yang juga 58

merupakan anggota Majelis Syuro PKS supaya menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pemasukan atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ton untuk tahun 2013 yang diajukan oleh PT Indoguna Utama dan anak perusahaannya yaitu PT Sinar Terang Utama, PT Nuansa Guna Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban anggota DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara

yang

Bersih

dan

Bebas

dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Pasal 208 ayat (3) UndangUndang

Nomor

27

Tahun

2009

tentang

Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010

tanggal

29

September

2009

tentang

Peraturan Tata Tertib DPR-RI; dan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (8) Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik, yang keseluruhan ketentuan tersebut pada prinsipnya mengatur tentang Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi. Tindak Pidana Korupsi Terdakwa

LHI

telah

memfasilitasi

dan

melakukan

pemufakatan jahat dengan terdakwa Sdr. Ahmad Fathanah alias Olong, Maria Elizabeth Liman dan Elda Devianne Adiningrat untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan cara

penambahan

kuota

impor

daging

sapi

untuk

PT

Indoguna Utama pada semester II tahun 2012 sebanyak 5.000 ton dan tahun 2013 sebanyak 8.000 ton akan memberikan rupiah)

komisi/fee

per

kilogram

sebesar atau

Rp5.000,00

(lima

seluruhnya

ribu

sebesar

Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Tindak Pidana Pencucian Uang 1.

Terdakwa

terbukti

telah

membayarkan

atau

membelanjakan sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada HILMI AMINNUDIN atas pembelian 1 (satu) unit mobil Nissan Frontier Navara 59

warna

hitam

Nopol

B

9051

QI

Noka

MNTVCUD40Z0002698 Nosin YD25051887T. 2.

Pada rentang waktu antara tanggal 29 Maret 2007 s.d. 8

Desember

2008,

Terdakwa

dengan

sengaja

membayarkan atau membelanjakan sejumlah uang Rp1.500.000.000,00 (satu milar lima ratus juta rupiah) kepada HILMI AMINUDDIN atas pembelian 1 (satu) unit bangunan rumah seluas 250 m² di atas tanah seluas 700 m² yang terletak di Jalan Loji Timur Nomor 24 RT 17 RW 02 Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang dilakukan Terdakwa secara bertahap sebanyak 29 kali. 3.

Pada rentang waktu antara tanggal 15 Agustus 2007 s.d.

3

Pebruari

2008,

Terdakwa

dengan

sengaja

membayarkan atau membelanjakan sejumlah uang Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada HAMBALI atas pembelian 5 (lima) bidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit bangunan pabrik pembuatan

genteng

Leuwimekar/Barengkok

terletak Kecamatan

di

Desa Leuwilang

Kabupaten Bogor Jawa Barat, masing-masing bidang tanah seluas 3180 m², 8180 m², 9470 m², 33.340 m² dan 5410 m² bersertifikat masih atas nama YOPIE SANGKOT BATUBARA, atau keseluruhan luasnya kurang lebih 6 s.d. 7 hektare, yang dilakukan secara bertahap sebanyak 6 kali. 4.

Pada waktu-waktu antar bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2009, melalui Bank BCA, menerima

pentransferan

uang

sejumlah

Rp1.761.772.380,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan menerima hibah atau pemberian 1 (satu) mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun pembuatan 2009 senilai

Rp445.000.000,00 (empat

ratus empat puluh lima juta rupiah).

60

b.

Putusan/Vonis

Tabel 2. 21 Putusan/Vonis terhadap Luthfi Hasan Ishaaq

No.

1

putusan

Tindak

pengadilan

Pidana

PN. Jakarta

Vonis Pasal Pidana

i. Pasal 12 huruf a UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Korupsi Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana dan Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Pencucian ke-1 KUHP. Pasal 5 Ayat (1) jo Pasal 10 Uang Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP

8.2

Denda P Rp1.000.000.000,00

16

dengan

ketentuan

(enam

apabila denda tersebut

belas)

tidak dibayar, diganti

Tahun

dengan

pidana

kurungan

selama

(satu) tahun kurungan

Putusan Perkara atas nama Ahmad Fathanah a.

Deskripsi Kasus Kasus Posisi Terdakwa AHMAD FATHANAH alias OLONG, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama

dengan

LUTHFI HASAN

ISHAAQ sebagai

Anggota DPR RI periode 2009 - 2014, pada kurun waktu antara tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan 29 Januari 2013, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dari MARIA ELIZABETH LIMAN selaku Direktur Utama PT Indoguna Utama yang diserahkan oleh ARYA ABDI EFFENDY alias DIO dan H. JUARD EFFENDI dari keseluruhan

uang

yang

dijanjikan

sejumlah

Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan

sesuatu

dalam

jabatannya

yaitu

Terdakwa

mengetahui atau patut menduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan 61

1

LUTHFI HASAN

ISHAAQ

dengan jabatannya selaku anggota DPR RI dan juga selaku Presiden

Partai

Keadilan

Sejahtera

(PKS)

dalam

mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian RI yang dipimpin oleh SUSWONO selaku Menteri Pertanian yang juga merupakan anggota Majelis Syuro PKS supaya menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pemasukan atas permohonan penambahan kuota import daging sapi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ton yang diajukan oleh PT Indoguna Utama dan anak perusahaannya yaitu PT Sinar Terang Utama, PT Nuansa Guna Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi untuk tahun 2013, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban LUTHFI HASAN ISHAAQ selaku anggota DPR. Tindak Pidana Asal Terdakwa

Ahmad

Fathanah

telah

memfasilitasi

dan

melakukan pemufakatan jahat dengan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq untuk melakukan mark-up kuota daging sapi impor 10.000 ton melalui perusahaan PT Indoguna Utama milik Maria Elizabeth Liman. Tindak Pidana Pencucian Uang 1.

Terdakwa pada kurun waktu antara bulan Januari 2011 s.d.

Desember

2012

telah

melakukan

transaksi

keuangan pada Rekening Koran Bank Mandiri Nomor: 122-0005486512 KCP Imam Bonjol atas nama AHMAD FATHANAH yaitu menempatkan sejumlah uang secara bertahap

dengan

pemindahbukuan

setoran

tunai,

maupun

RTGS

transfer dari

melalui Rekening

Terdakwa lainnya hingga keseluruhannya berjumlah Rp1.897.800.000,00

(satu

miliar

delapan

ratus

sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) 2.

Terdakwa pada kurun waktu bulan Juli 2012 s.d. Januari 2013 telah melakukan transaksi keuangan pada Rekening Koran Bank Mandiri Nomor: 157-0003414621 KCP Depok Kartini atas nama AHMAD FATHANAH yaitu menempatkan sejumlah uang secara bertahap dengan setoran

tunai, 62

transfer

melalui

pemindahbukuan

maupun

RTGS

yang

keseluruhannya

berjumlah

Rp2.454.495.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah rupiah) 3.

Terdakwa pada kurun waktu antara bulan Februari 2011 s.d. Oktober 2012 telah melakukan transaksi keuangan

yaitu

mengalihkan

sejumlah

uang

dari

Rekening Bank Mandiri Nomor 122-0005486512 KCP Imam Bonjol ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1570003414621 KCP Depok Kartini atas nama AHMAD FATHANAH secara bertahap melalui overbooking hingga berjumlah Rp622.000.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta rupiah) 4.

Terdakwa pada kurun waktu antara bulan Januari 2011–Desember

2012,

telah

melakukan

transaksi

keuangan yaitu menggunakan sejumlah uang yaitu Rp8.523.003.569,00 (delapan miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Nomor 122-0005486512 KCP Imam Bonjol atas nama AHMAD FATHANAH 5.

Terdakwa pada kurun waktu antara bulan Juli 2012 s.d. Januari 2013, telah melakukan transaksi keuangan yaitu

menggunakan

sejumlah

uang

sebesar

Rp17.223.815.695,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Nomor 157-0003414621 KCP Depok Kartini atas nama AHMAD FATHANAH 6.

Pada sekitar akhir tahun 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari YUDI SETIAWAN untuk diberikan kepada

LUTHFI

perkenalan,

uang

HASAN

ISHAAQ

tersebut

sebagai

diserahkan

uang

Terdakwa

kepada LUTHFI HASAN ISHAAQ pada saat pertemuan dengan YUDI SETIAWAN di Mall Grand Indonesia Jakarta Pusat 63

7.

Terdakwa dengan

pada

kurun

bulan

waktu

Januari

tahun

2013

2011

telah

sampai

menerima

pentransferan uang dari pihak-pihak lain ke Rekening Bank

Mandiri

Nomor:

1570003414621

atas

nama

Terdakwa, dengan perincian: (i)

sebesar Rp1.500.000.000,00 dari ONGKI WIJAYA ISMAIL PUTRA

(ii)

Terdakwa

pada

sekitar

awal

tahun

2011

menerima uang sejumlah $10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) dari

BILLY GAN

(Direktur PT Green Life Bioscience) (iii)

Dalam rangka upaya pemenangan pencalonan ILHAM

ARIEF

SIRAJUDDIN

dalam

Pemilihan

Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel) tahun 2014 dari Partai Keadilan Sejahtera, Terdakwa menerima uang pemenangan terkait Pilgub Sulsel tersebut

yang

seluruhnya

berjumlah

Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dari ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN (iv)

Terdakwa transfer

pada uang

bulan

April

2012

dari

ADI

RADJA

Rp700.000.000,00

(tujuh

ratus

menerima sebesar

juta

rupiah)

sebagai biaya untuk mendapatkan proyek di Kementerian 8.

Bahwa terhadap seluruh harta kekayaan yang diterima Terdakwa dalam kurun waktu antara tahun 2011 s.d. 2013 sebagaimana diuraikan di atas, baik Terdakwa sendiri yang menerima dari orang lain ataupun yang bersama-sama LUTHFI HASAN ISHAAQ atas pemberian dari

YUDI SETIAWAN,

yang

seluruhnya

berjumlah

mencapai Rp35.408.315.900,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus delapan juta tiga ratus lima belas ribu sembilan

ratus

rupiah)

atau

sekurang-kurangnya

sejumlah tersebut diketahuinya atau patut diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi. 9.

Selanjutnya terdakwa

Ahmad

Fathanah

melakukan

perbuatan mentransfer, mengalihkan, membelanjakan dan

membayarkan 64

uang

yang

ditempatkan

pada

rekening tabungan a.n. Ahmad Fathanah di Bank Mandiri,

BNI

dan

BCA

dengan

tujuan

untuk

menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul sumber dana yang patut diduga atau diketahui berasal dari hasil tindak pidana korupsi, dengan cara-cara sebagai berikut: (i)

Pada

pertengahan

September

2012,

membayarkan pembelian mobil HONDA FREED Nomor

Polisi

B

Rp249.000.000,00

881

(dua

LAA

ratus

seharga

empat

puluh

sembilan juta rupiah) yang di atas namakan ANIFAH

yaitu

saudara

sepupu

TRI

KURNIA

RAHAYU PRISTIWANI dengan cara memberikan uang tunai sebesar USD 20.000 (dua puluh ribu dolar

Amerika

Serikat)

kepada

TRI

KURNIA

RAHAYU PRISTIWANI (ii)

Pada tanggal 24 Oktober 2012 membayarkan uang sejumlah Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil Toyota Alphard S Audioless 2.4 A/T Warna Putih Nomor

Polisi

B

53

FTI

atas

nama

SEFTI

SANUSTIKA (iii)

Pada tanggal 18 November 2012, membayarkan secara tunai

kepada BEST AUTOCAR

melalui

SEFTI SANUSTIKA untuk pembelian mobil Toyota AVANZA 1.3G Tahun 2008 warna Hitam Metalik Nomor

Polisi

B

2322

AK

atas

nama

SEFTI

SANUSTIKA seharga Rp122.000.000.00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) (iv)

Pada tanggal 2 Desember 2012 membelanjakan uang sejumlah Rp234.747.138,27 (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah dua puluh tujuh sen) di BEST DENKI Senayan City untuk perlengkapan rumah di Perumahan Pesona Kayangan Margonda Depok Blok BS Nomor 5 Depok.

(v)

Pada Desember 2012, membayarkan uang muka pembelian mobil Mercedes Benz C200 AT type 65

Mercy

C

200

AVG,

Warna

Hitam,

tahun

pembuatan 2012 atas nama Terdakwa, yaitu sebesar

Rp200.000.000,00

(dua

ratus

juta

rupiah) dari harga sebesar Rp707.000.000,00 (tujuh

ratus

tujuh

juta

rupiah),

yang

pelunasannya dilakukan secara kredit di MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA; (vi)

Pada tanggal 28 Desember 2012, membayarkan pembelian mobil Honda Jazz ge8 1.5E AT (KCD) warna putih Nomor Polisi B 15 VTA secara tunai di Showroom mobil PT Honda Porspect Motor Jalan Gaya Motor I Sunter Jakarta Utara seharga Rp141.700.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) yang di atasnamakan ANDI NOVITALIA alias VITALIA SHEISYA;

(vii) Pada

sekitar

tahun

2012,

membayarkan

pembelian Apartemen SALADIN yang terletak di Margonda

Depok

Jawa

Barat

seharga

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama SEFTI SANUSTIKA; (viii) Pada tahun 2011, membelanjakan uang tunai sejumlah Rp121.000.000.00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) dan USD 800 (delapan ratus dolar Amerika Serikat) dan pada tahun 2012 sebesar Rp42.125.000,00 (empat puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan USD 23.446 (dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh

enam

dolar

Amerika

Serikat)

di

MB

Jewellery Senayan City dan MB Jewellery Grand Indonesia; (ix)

Pada tahun 2012, membelanjakan uang tunai yang

keseluruhannya

berjumlah

Rp285.000.000.00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian beberapa perhiasan di Goodwill Watch Gajah Mada Plaza Jakarta Barat; dan (x)

Tanggal 3 Januari 2013, membayarkan pembelian mobil Toyota FJ Cruiser 4.0L 4 WD, warna hitam, 66

Tahun

Pembuatan

Rp1.100.000.000,00 rupiah) di

2012

(satu

miliar

PT William Mobil

seharga seratus

juta

untuk diberikan

kepada LUTHFI HASAN ISHAAQ. c.


Putusan/Vonis terhadap Ahmad Fathanah

No.

1

putusan

Tindak

pengadilan

Pidana

PN. Jakarta


9.

Vonis Pasal

Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (8) Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Pasal 5 Ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 84 KUHP

Pidana

Denda

14 (tiga belas) Tahun

Rp1.000.000.000,00 (satu miliard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan kurungan

Tipologi TPPU terkait Tindak Pidana Penipuan dan TPPU an. Testiawati binti Kantawi Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Perkara yang sudah inkracht di tingkat pertama, dengan rincian sebagai berikut: (i)

Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tangerang, Perkara Nomor: 22/PID.SUS/2013/PN.TNG tanggal 24 Juni 2013.

a.

Deskripsi Kasus Kasus Posisi Terdakwa Testiawati binti Kantawi yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga dan diketahui sebagai istri dari Jaya Komara pendiri

Koperasi

Langit 67

Biru

yang

meninggal

dunia

secara

mendadak di

dalam sel

Polresta Tangerang terpaksa harus

menanggung kasus penipuan dan penggelapan. Sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 didakwa melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai

satu

perbuatan

berlanjut

dengan

maksud

untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi

hutang

maupun

menghapuskan

piutang.

Diketahui

bahwa Koperasi yang bergerak dalam bidang investasi daging sapi tersebut selama pendiriannya belum mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten. Terdakwa berperan sebagai koordinator investor untuk wilayah Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Selanjutnya terdakwa mempromosikan investasi Koperasi Langit Biru tiap bulannya dan membagikan daging sapi kepada para investor (sebutan bagi anggota Koperasi Langit Biru). Hasil rekrutan terdakwa kepada investor sebanyak 200 orang dan mendapatkan dana investasi kurang lebih sebesar Rp3.000.000.000,00 Rp4.000.000.000,0

(tiga (empat

miliar miliar

rupiah) rupiah).

sampai Peranan

dengan terdakwa

semakin besar yaitu mengembangkan usaha diluar Koperasi Langit Biru yaitu usaha yang bergerak dibidang transportasi di mana usaha tersebut dimodali dari hasil uang masuk atau investasi para nasabah di Koperasi Langit Biru sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus rupiah) yang diterima secara bertahap dari Jaya Komara untuk modal badan usaha bernama CV. Tiga Putri Jaya. Tercatat bahwa setelah mendapatkan perizinan pendirian koperasi pada tanggal 20 Juli 2011 jumlah investor Koperasi Langit Biru sebanyak 125.000 orang dengan jumlah investasi masuk antara Rp800.000.000.000,00

(delapan

ratus

miliar

rupiah)

sampai

dengan Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah). Tindak Pidana Asal Pada tahun 2010 suami Tersangka Testiawati yaitu alm. Jaya Komara mendirikan sebuah PT Transindo Jaya Komara yang bergerak dalam bidang investasi daging sapi. Setelah merasa usaha dalam bidang investasi merasa cukup menguntungkan, 68

maka selanjutnya Jaya Komara tanpa memberikan keterangan kepada investor yang menanamkan modal di PT Transindo Jaya Komara mendirikan Koperasi Serba Usaha (KSU) Langit Biru dengan tetap mencantumkan para investor PT Transindo Jaya Komara sebagai anggota/investor Koperasi Serba Usaha (KSU) Langit Biru yang juga bergerak dalam bidang investasi daging sapi. Terdakwa bersama alm. Jaya Komara melakukan penipuan dengan cara merekrut orang-orang agar menyerahkan sejumlah uangnya dengan alasan uang tersebut akan dijadikan modal usaha berupa investasi paket daging dan bagi para anggota/investor akan dijanjikan diberikan keuntungan yang cukup tinggi dan bonus berupa sepeda motor atau bonus uang pembayaran kreditnya dilakukan oleh Koperasi Langit Biru atas hasil usaha koperasi. Untuk menambah jumlah penerimaan dari para anggota/investor KLB, Terdakwa Testiawati secara berama-sama dengan Jaya Komara menjual paket daging sapi untuk Lebaran dengan pola door to door service di mana pembayarannya dilakukan secara bertahap. Selain itu terdakwa melakukan peran sebagai pemberi saran atau pesan khusus kepada karyawan koperasi untuk mencari anggota baru dan akan memberikan sejumlah uang atas hasil mencari anggota baru. Tindak Pidana Pencucian Uang 1.

Testiawati terbukti

menerima sejumlah uang dari Jaya

Komara sebesar Rp3.500.000.000,00 dan digunakan untuk membuat sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha transportasi. 2.

Seluruh penerimaan dana sejumlah

Rp3.500.000.000,00

diberikan secara tunai oleh Jaya Komara. 3.

Selanjutnya Testiawati melakukan perbuatan membelanjakan uang yang ditempatkan di

rumahdengan

tujuan untuk

menyamarkan dan menyembunyikan asal-usul sumber dana yang patut diduga atau diketahui berasal dari tindak pidana penipuan, dengan cara-cara sebagai berikut: 

Membayar uang muka kredit pembelian 5 unit angkot Grand Max yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 69



Membayar pembelian 2 unit mobil Mitsubishi Elf atas nama terdakwa sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);



Membayar uang muka pembelian 3 unit mobil Suzuki APV sebesar

Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta

rupiah); 

Membayar pembelian 1 unit mobil CRV an. Terdakwa untuk keperluan pribadi sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);



Membayar

pembelian

3

rumah

sebesar

Rp148.000.000,00 

Membelanjakan

sebesar

Rp15.000.000,00

untuk

pembelian perhiasan emas sebanyak 300 gr emas; 

Membayar

renovasi

rumah

Terdakwa

sebesar

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 

Membayar renovasi 3 rumah menjadi 1 rumah untuk kepentingan

terdakwa

sebesar

Rp1.200.000.000,00

(satu miliar dua ratus juta rupiah); 

Membayar

pembelian

tanah

sawah

senilai

Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah); 

Membayar pembelian 1 unit mobil Daihatsu Taruna sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);



Membayar pembelian 1 unit mobil Mitshubishi Elf an. Hartono sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);



Membayar bonus investor sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)



Membayar pembelian 1 unit motor Honda Vario sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);



Membayar pembelian perabotan kontrakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Membayar

sewa

kontrakan

1

unit

ruko

sebesar

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 

Membayar atas penambahan armada travel sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan 70



Uang tunai sejumlah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari hasil leasing BPKB Mitsubishi.

b.

Putusan/Vonis

Tabel 2. 23 Putusan/Vonis terhadap Testiawati binti Kantawi No.

1

putusan pengadi lan

PN. Tangera ng

Vonis

Tindak Pidana

Pasal

Penipuan dan Pencucian Uang

Pasal 378 KUHP Pidana jo Pasal 55 ayat 1 ke - 1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP Pidana dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat 1 KUHP Pidana

10.

Pidana

Denda

10 (Sepuluh) Tahun

Rp6.000.000.000 ,00 apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 bulan.

Tipologi TPPU terkait Pidana Usaha Perasuransian dan TPPU a.n. I Made Parisadnyana Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Perkara yang sudah inkracht di tingkat kasasi (untuk tindak pidana asal) dan sudah inkracht di tingkat pertama (untuk TPPU), dengan rincian putusan sebagai berikut: Putusan untuk Tindak Pidana Usaha Perasuransian (i)

Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Denpasar, Perkara No:157/Pid.B/2011/PN.Dps tanggal 28 Juni 2011.

(ii)

Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Denpasar, Perkara No:92/PID/2011/PT.DPS tanggal 22 September 2011.

(iii)

Putusan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, Perkara No: 2342 K.Pid.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011.

Putusan untuk Tindak Pidana Pencucian Uang (i)

Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Denpasar, Perkara No:224/Pid.Sus/2013/PN.Dps tanggal 20 Agustus 2013

a.

Deskripsi Kasus Kasus Posisi Terdakwa

I

MADE

PARISADNYANA

(IMP)

adalah

seorang

wiraswasta, sejak bulan April 2009 sampai dengan bulan Oktober 71

2010

didakwa

melakukan

beberapa

perbuatan

pidana

yang

dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri yakni menempatkan, mentransfer, membayarkan dan membelanjakan Harta Kekayaan, atau menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut

diduganya

merupakan

hasil

tindak

pidana.

Kekayaan

tersebut diperoleh dari tindak pidana penipuan yaitu dengan mendirikan

perusahaan

asuransi

yang

menghimpun

dana

masyarakat padahal sebenarnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Kerugian yang diderita nasabah berupa uang premi yang telah disetorkan mencapai Rp94.265.131.200,00. Tindak Pidana Asal IMP adalah pendiri perusahaan dan komisaris di PT Bali Life Consultan (Balicon). Balicon menawarkan bunga yang tinggi, yaitu sekitar 64% pada produk asuransinya (disebut tahapan) sehingga membuat para korban tertarik menginvestasikan dananya hingga Balicon memiliki sekitar 4.000 nasabah dengan jumlah dana masyarakat yang terhimpun kurang lebih Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar rupiah). Akan tetapi ternyata sebenarnya Balicon beroperasi tidak atas izin dari Kementerian Keuangan. Pada awal pendirian memang bunga dari tahapan tersebut lancar diberikan namun pada sekitar tahun 2010 beberapa nasabah tidak lagi menerima bunga dari tahapan sehingga mereka melaporkan Balicon ke pihak yang berwajib. Tindak Pidana Pencucian Uang Tindak pidana pencucian uang dilakukan IMP dengan cara antara lain sebagai berikut: 1.

Ditransfer dari rekening a.n. I MADE PARISADNYANA no rek. 145-000 7361583 di Bank Mandiri ke rekening a.n. NI NYOMAN RENYAN No rek. 0007453463 hingga sejumlah Rp1.980.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut: i.

Sejumlah uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) pada 17 Juni 2010 untuk dititipkan atau 72

diinvestasikan

kembali

di

PT

Bali

Consultan

Life

Insurance; ii.

Sejumlah uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Rupiah)

sebanyak

2

kali

transaksi

sehingga

berjumlah Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) pada 29 Juni 2010 untuk pembelian produk Bio Spray; iii.

Sejumlah uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) pada 10 Agustus 2010 untuk pembelian cincin sebanyak 3 buah;

iv.

Sejumlah

uang

senilai

Rp880.000.000,00

(delapan

ratus delapan puluh juta Rupiah) pada 22 September 2010 untuk pembelian emas lantakan; v.

Sejumlah uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) pada 7 Oktober 2010 untuk pembelian tas, pulpen, jas, dan jam tangan; dan

vi.

Sejumlah uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)

pada

22

Oktober

2010

untuk

pembelian

perhiasan. 2.

Digunakan untuk pembayaran tanah dan bangunan di Teras Ayung dari rekening a.n. I MADE PARISADNYANA no rek 145000 7361583 di Bank Mandiri, hingga berjumlah senilai Rp2.707.400.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: (i)

Sejumlah uang senilai Rp707.400.000,00 (tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu Rupiah) pada 20 Juli 2010 ke no rek 145-00-0751525-3 a.n. Dra. NIN PUTU MURNIATHI, M.M.;

(ii)

Sejumlah uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) pada 20 Juli 2010 ke no rek 145-00-0751532-9 a.n. Drs. NYOMAN DAUH RIMBAWAN, M.M.; dan

(iii)

Sejumlah uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) pada 20 Juli 2010 ke no rek 145-00-0751536-0 a.n MADE DWI INDRAYANA.

3.

Ditempatkan dalam bentuk deposito dengan rincian sebagai berikut: (i)

Sejumlah uang senilai Rp6.435.611,62,00 (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sebelas 73

Rupiah

enam

puluh

dua

sen)

a.n.

I

MADE

PARISADNYANA di BPD Bali no rek 016.02.02.21855-6; (ii)

Sejumlah uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) a.n. I MADE PARISADNYANA di BRI no rek 0125.01.001.117.40.2;

(iii)

Rp23.731.152,50,00 (dua puluh tiga juta Rupiah tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh dua Rupiah lima puluh sen) a.n. I MADE PARISADNYANA di BRI no rek 0368.01.016907.50.9; dan

(iv)

Sejumlah uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) a.n. I MADE PARISADNYANA di BRI no rek 0368.01.002111.40.9

4.

Dari

penipuan

nasabah

asuransi

tersebut,

IMP

menggunakannya untuk kegiatan operasional Balicon dan menggunakannya untuk membeli aset. Sisa dari kegiatan operasional Balicon berupa uang tunai di rekening yang dikembalikan

kepada

Nasabah

Balicon,

dengan

rincian

sebagai berikut: (i)

Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Nomor Rekening 03.04.00722-2 di BPD Bali Cabang Negara.

(ii)

Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Nomor 0125-01-001284-40-3 di BRI Cabang Negara.

(iii)

Uang tunai sebesar Rp23.731.152,50. (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh dua rupiah lima puluh sen) Nomor Rekening 0368-01016907-50-9 di BRI Cabang Renon Denpasar.

(iv)

Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Nomor Rekening 0368-01002111-40-9 di BRI Cabang Renon Denpasar.

(v)

Uang tunai sebesar Rp6.435.611,62 (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah enam

puluh

dua

sen)

nomor

rekening

016.02.02.21855-6 di BPD Bali Cabang Negara.

74

b.

Putusan/Vonis Tabel 2. 24 Putusan/Vonis terhadap I Made Parisadnyana

No

Tindak Pidana Usaha Perasuransian

Pasal

1

putusan pengadilan PN Denpasar

1

PN Denpasar

Pencucian Uang


Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

75

Vonis Pidana 12 (dua belas) tahun penjara


Denda Rp2.500.000,00 (dua miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

BAB III KESIMPULAN Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1.

Berdasarkan

data

salinan

putusan

yang

telah

dikumpulkan

selama

pelaksanaan wawancara dapat diperoleh sejumlah total 65 putusan terkait dengan 74 orang terdakwa TPPU dan/atau tindak pidana asal yang berkaitan dengan TPPU, dengan jumlah putusan akhir yang terbukti TPPU sebanyak 51 putusan yang terkait dengan 59 orang terpidana TPPU atau sebesar 78,4% putusan terbukti TPPU dan putusan akhir yang tidak terbukti TPPU sebanyak 14 putusan atau 21,6% yang terkait dengan 15 orang terdakwa. 2.

Putusan pengadilan yang dibuat dalam gambaran tipologi harus memenuhi kriteria dari 7 variabel pembentuk tipologi, yaitu: Profil Terlapor, Pola Transaksi, Instrumen Transaksi, Pihak Pelapor, Sumber Dana, Pihak Terkait dan Aset/Harta Kekayaan. Dari sejumlah 51 putusan yang terbukti TPPU, diketahui terdapat 40 putusan yang memenuhi kategori 7 variabel pembentuk tipologi, putusan terkait tindak pidana asal yang paling dominan adalah korupsi dan narkotika, yaitu masing-masing sebanyak 10 putusan atau 25% dari total sebanyak 40 putusan yang yang memenuhi kriteria di atas.

3.

Berdasarkan data putusan pengadilan tersebut pada angka 1, maka dapat diketahui beberapa fakta sebagai berikut: a.

Profil paling dominan yang melakukan Tindak Pidana adalah Swasta yaitu sebesar 71,62% dari sejumlah 74 terdakwa dan/atau terpidana.

b.

Tingkat rentang usia yang paling dominan melakukan tindak pidana yaitu usia di atas 40 tahun sebanyak 37,84% atau sejumlah 28 terdakwa dan/atau terpidana.

c.

Jenis kelamin laki-laki mendominasi jumlah pelaku tindak pidana yaitu sebanyak 62 pelaku atau sebesar 83,78% yang diperoleh dari 65 putusan. Sedangkan sisanya sebanyak 16 pelaku atau sebesar 16,22% adalah perempuan.

d.

DKI Jakarta merupakan wilayah yang paling dominan dalam pengadilan atas

kasus-kasus

TPPU,

yaitu

76

sebesar

52,31%

dari

65

Putusan

PUTUSAN PENGADILAN KASUS TPPU Periode Januari 2011- Februari 2014

PENGADILAN/ NOMOR PUTUSAN Pengadilan Tipikor Jakarta

NOMOR PUTUSAN 884k/Pid.Sus/2013 Tgl 28 Mei 2013 (Inkrah-Kasasi)

2

Mahkamah Agung

3

VONIS

PARA PIHAK/TERPIDANA Wa Ode Nurhayati

SEBARAN WILAYAH Dki Jakarta

TANGGAL 09/04/2012

1948 K/Pid.Sus/2013

Herly Isdiharsono, Se., Mm

Dki Jakarta

12/11/2013


1088/Pid/B/2011/Pn.JktSel

Andhika Gumilang

Dki Jakarta

11/17/2011

4


109/Pid/2012/Pt.Btn

Hermin Widiarsih Alias Windy

Banten

8/15/2012

5


149/Pid/2012/Pt.Btn

Alia Latifa Binti Oe Sui Ceng

Banten

11/12/2012

Pidana Penjara Selama 6 Thn, Denda Sebesar Rp 1 Miliar, Subsidair 5 Bulan Kurungan Penjara.

6

Pengadilan Negeri Bogor

49/Pid.B/2011/Pn.Bgr

Riska Mawarsari

Jawa Barat

28/06/2011

7

Mahkamah Agung

118/Pid.Sus/2011/Pn.Clp

Fob Budiyono

Dki Jakarta

11/15/2011

Pidana Penjara Selama 8 Thn, Denda Sesebesar Rp M Miliar., Subsidair 3 Bulan Kurungan Penjara. Pidana Penjara Selama 7 Thn,

NO 1

1

Kurungan : 6 (Enam) Thn Denda : Rp 500.000.000.Subsidair: 6 Bulan Kurungan Kurungan : 12 Thn Denda : Rp 1 Miliar Subsidair : 8 Bulan Kurungan Pidana Penjara Selama 4 Thn, Denda Sebesar 350 Juta, Subsidair 3 Bulan Kurungan Penjara. Pidana Penjara Selama 6 Thn, Denda Sebesar Rp 1 Miliar, Subsidair 6 Bulan Kurungan Penjara.

NO

PENGADILAN/ NOMOR PUTUSAN

NOMOR PUTUSAN 49/Pid.Sus/2012/Pt.Smg 1169 K/Pid. Sus/ 2012 38/Pid.Sus/2012/Pt.Smg

8

Pengadilan Tinggi Semarang

9

Mahkamah Agung

2419 K/Pid.Sus/2012

10

Pengadilan Negeri Cilacap

178/Pid.Sus/2012/Pt.Smg

11

Mahkamah Agung

12


PARA PIHAK/TERPIDANA

SEBARAN WILAYAH

VONIS TANGGAL Denda Rp 1 Miliar, Subsidair 8 Bulan Kur

Marwan Adli

Jawa Tengah

3/13/2014

Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana Dewi Sapta Oktarina Alias Koming Dewi Sapta Oktarina

Dki Jakarta

3/20/2012

Jawa Tengah

6/27/2012

2422/K/Pid.Sus/2011

M. Jafar Alias Jafar

Dki Jakarta

1/30/2012

932/Pid.B/2012/Pn.Dps

Hendra Kusumajaya,

Bali

11/21/2012

2

Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Berupa Pidana Penjara Selama 13 (Tiga Belas) Thn, Dan Denda Sebesar Rp 1 Milyar, Subsidair 1 (Satu) Thn Kurungan Pidana Mati

Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Berupa Pidana Penjara Selama 2 (Dua) Thn 6 Bulan, Denda Sebesar Rp 1 Milyar, Subsidair 2 (Dua) Bulan Kurungan Pidana Penjara Selama 5 Thn, Denda Sebesar Rp 1 Miliar, Subsidair Selama 3 Bulan Kurungan Pidana Penjara. Masing-Masing Terdakwa I-V: 5 Bulan 10 Hari Serta Pidana Denda Masing-Masing Rp500 Ribu Subsidair 2 Bln Penjara

NO


NOMOR PUTUSAN

PARA PIHAK/TERPIDANA Terry Hendratno,

Randy Netofa

VONIS

SEBARAN WILAYAH Bali

TANGGAL 11/21/2012

Bali

11/21/2012

Eka Yandi Chandra

Bali

11/21/2012

Himawan Wijaya

Bali

11/21/2012

13

Mahkmah Agung

Putusan No 875k/Pid/2007

Lie Han Pouw Alias Pau Pau

Dki Jakarta

4/23/2007

14

Mahkamah Agung

114/Pid.B/2006/Pn.Jak-Sel

Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata Alias Dicky Iskandardinata

Dki Jakarta

2/20/2007

175/Pid/2006/Pt.Dki 181k/Pid/2007

3

Masing-Masing Terdakwa I-V: 5 Bulan 10 Hari Serta Pidana Denda Masing-Masing Rp500 Ribu Subsidair 2 Bulan Penjara Masing-Masing Terdakwa I-V: 5 Bulan 10 Hari Serta Pidana Denda Masing-Masing Rp500 Ribu Subsidair 2 Bulan Penjara Masing-Masing Terdakwa I-V: 5 Bulan 10 Hari Serta Pidana Denda Masing-Masing Rp500 Ribu Subsidair 2 Bulan Penjara Masing-Masing Terdakwa I-V: 5 Bulan 10 Hari Serta Pidana Denda Masing-Masing Rp500 Ribu Subsidair 2 Bulan Penjara Kurungan : 6 Thn Denda : Rp 150 Juta Subsidair 6 Bulan Kurungan Penjara Pidana Penjara Selama 20 Thn, Denda Sebesar Rp 500 Juta, Subsidair 5 Bulan

NO


15

Mahkamah Agung

16

Mahkamah Agung

NOMOR PUTUSAN 114 Pk/Pid.Sus/2008 Putusan No 31 Pk/Pid.Sus/2011 1925 K/Pid.Sus/2012

17

Mahkamah Agung

949/K/Pid/2006

18

Mahkamah Agung

19


SEBARAN WILAYAH

VONIS TANGGAL

Bonatua Sinaga Se

Dki Jakarta

25/05/2011

Kurungan Penjara. Kurungan : 4 Thn

Danang Nurlaini Alias Baim Syahruni Said Herry Robert

Dki Jakarta

11/29/2012

3 Thn 6 Bulan

Dki Jakarta

6/26/2006

Kurungan Penjara: 7 Thn Denda Rp 5 Miliar Subsidair 1 Thn Kurungan

1895 K/Pid.Sus/2009

Irwan Suyudi Hendarsin Dan Bolly Adji Prabanto

Dki Jakarta

9/15/2009

Bebas

Mahkamah Agung

146/Pk/Pid.Sus/2010

H. Maman Abdirochman Bin Ijudin

Dki Jakarta

2/22/2011

20

Mahkamah Agung

2138 K/Pid.Sus/2011

Dki Jakarta

12/21/2011

21

Mahkamah Agung

2731k/Pid.Sus/2009

Drs. Markus Karubaba, Mm Melisa Nurmawan

Kurungan 4 Thn Penjara Denda Rp 200 Juta Subsidair 3 Bulan Kurungan 4 Thn 6 Bulan

Dki Jakarta

4/13/2010

Bebas

22

Mahkamah Agung

2509 K/Pid.Sus/2010

Dki Jakarta

11/29/2011

Bebas

23

Mahkamah Agung

2052 K/Pid.Sus/2009

Muhammad Ramdhani Alias Metal Bin Subakdi Muhammad Subari

Dki Jakarta

11/03/2009

24

Mahkamah Agung

1917 K/ Pid. Sus/ 2009

Drh. Nur Bambang Setyo Wibowo

Dki Jakarta

10/13/2009

Kurungan : Denda : Rp Subsidair 1 Kurungan :

25

Mahkamah Agung

133 Pk/ Pid.Sus/ 2010

Paimin Landung

Dki Jakarta

10/04/2010

4

6 Thn Penjara 500 Juta Thn 1 Thn 6 Bulan

Kurungan : 8 Thn, Denda : Rp10 Miliar Subsidair : 6 Bulan Kurungan

NO


NOMOR PUTUSAN

VONIS

PARA PIHAK/TERPIDANA Krisno Abiyanto Soekarno


Thomas Aquino Ganang Rindarko Bin Haryadi

Dki Jakarta

Raden Handaru Ismoyojati Yudi Hermawan Bin Hadi Samsudin

Dki Jakarta

06/07/2011

Dki Jakarta

6/29/2010

TANGGAL Kurungan: 13 Thn, Denda Rp10 Miliar Subsidair 6 Bulan Kurungan

26

Mahkamah Agung

1175 K/Pid.Sus/2010

27

Mahkamah Agung

791 K/Pid.Sus/2010

28

Mahkamah Agung

1908k/Pid.Sus/2012

Ir. Rachman Hakim, Mba

Dki Jakarta

10/24/2012

29

Mahkamah Agung

2195 K/ Pid/2008

Saifuddin Bin Yahya

Dki Jakarta

1/23/2009

30

Mahkamah Agung

38 Pk/Pid.Sus/2013

Gayus Halomoan Tambunan

Dki Jakarta

7/30/2013

5

Kurungan: 11 Thn Denda Rp10 Miliar Subsidair 6 Bulan Kurungan Bebas Kurungan : 5 Thn Denda : Rp 5 Milyar Subsidair 8 Bulan Kurungan Kurungan : 15 Thn Penjara Denda : Rp 1 Miliar Subsidair 8 Bulan Kurungan. Pidana Tambahan Berupa Membayar Uang Pengganti Sebesar Rp 42,3 Miliar Jika Uang Pengganti Atau Dipidana Penjara Selama 5 Thn. Kurungan : 6 Thn, Denda Sebesar Rp 100 Juta, Subsidair 3 Bulan Kurungan. 30 Thn Penjara Dan Denda Sebesar Rp1.000.000 (Total)

NO


NOMOR PUTUSAN


SEBARAN WILAYAH

VONIS TANGGAL 8 Thn Penjara Dan Denda Rp300.000.000 Subsidair 6 Bulan Kurungan (Tppu)

31

Pengadilan Negeri Surabaya

95/Pid.Sus/2011/Pn.Sby

Argandiono

Jawa Timur

01/10/2012

Pidana Penjara Selama 2 Thn, Denda Sebesar Rp 250 Juta Dan Subsidair Pidana Kurungan Selama 6 Bulan.

32


13/Pid/Sus/2013/Pn.Cbn

Nasruddin Als Syarifuddin Bin Ishak

Jawa Barat

02/03/2014

33


1984/Pid/Sus/2013/Pn.Tng

Hilary Kellechi Chimezie Alias Hilary

Banten

4/16/2014

34

Pengadilan Tinggi Medan

642/Pid/2013/Pt-Mdn

Tri Sudarmoko

Sumatera Utara

1/20/2014

Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Berupa Pidana Penjara Selama 1 Thn. Dan Pidana Denda Sebesar Rp 10 Juta Subsider Satu Bulan Kurungan 13 Thn Penjara Dan Denda Rp2.000.000 Subsidair 6 Bulan Penjara 8 Thn Serta Pidana Denda Rp3.000.000 Subsidair 6 Bulan Kurungan

35


2342 K/Pid.Sus/2011

I Made Parisadnyana

Bali

11/06/2013

36


189/Pid/B/2012/Pn.Cbn

Indra Ajiyasa Alias Seilent Alias Zln Alias Sasuke

Jawa Barat

9/24/2012

6

5 Thn Penjara Denda Rp100.000.000 Subsidair 2 Bulan Kurungan Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Berupa Pidana Penjara Selama 2 Thn Dan Pidana Denda Rp 200 Juta Subsider 1 Bulan Kurungan

NO 37

PENGADILAN/ NOMOR PUTUSAN Pengadilan Tinggi Palu

NOMOR PUTUSAN 05/Pid.Sus/2014/Pt.Palu

PARA PIHAK/TERPIDANA Hengky Amir, Se

SEBARAN WILAYAH Sulawesi Tengah

VONIS TANGGAL 2/28/2014

39

Pengadilan Tinggi Banda Aceh

103/Pid/2008/Pt-Bna

Rusli Bin Abdul Gani Alias Wakli Irfansyah


09/09/2008

40

Pengadilan Negeri Lhokseumawe

121/Pid.B/2008/Pn-Lsm

Darna Binti Ismail


03/10/2009

41


441/Pid.B/2012/Pn-Bna (Petikan)

Heri Saputra Bin Zulkifli


04/08/2013

7

Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Berupa Pidana Penjara Selama 10 (Sepuluh) Thn. Dan Pidana Denda Sebesar Rp 20 Milyar Subsider 6 (Enam) Bulan Kurungan Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Berupa Pidana Penjara Selama 10 (Sepuluh) Thn. Dan Membayar Denda Sebesar Rp 100.000.000,(Seratus Juta Rupiah), Subsidair 3 (Tiga) Bulan Kurungan. Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Berupa Pidana Penjara Selama 6 (Enam) Thn. Dan Membayar Denda Sebesar Rp 100.000.000,(Seratus Juta Rupiah), Subsidair 2 (Dua) Bulan Kurungan. Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Berupa Pidana Penjara Selama 5 Thn. Dan Membayar Denda Rp 5 Miliar, Subsidair 2 Bulan Kurungan.

VONIS

PENGADILAN/ NOMOR PUTUSAN Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh

NOMOR PUTUSAN 109/Pid/2013/Pt-Bna (Petikan)

PARA PIHAK/TERPIDANA Mansur Adam Bin Adan Alias Pak Raden

SEBARAN WILAYAH Nanggroe Aceh Darussalam

44


06/Pid.Sus/Tpk/2013/PnBna

Syamsul Bahri, S.Hi Bin Muhammad Ali Yusuf

8/13/2013

Bebas

45


1291/Pid.B/2011/Pn.Jkt.Sel (Petikan)

Inong Malinda Dee Alias Malinda Dee Binti Siswo Wiratno (Anotasi 2012)

Nanggroe Aceh Darussalam Dki Jakarta

28-Feb-12

Pidana Penjara Selama 8 Thn, Denda Sebesar Rp 10 Miliar Dan Subsidair Pidana Kurungan Selama 3 Bulan.

46


222/Pid.Sus/2013/Pn.Tng

Testiawati Binti Kantawati

Banten

6/24/2013

Pidana Penjara Selama 10 Thn, Denda Sebesar Rp 6 Miliar, Subsidair 8 Bulan Kurungan Penjara.

47

Mahkamah Agung

1733 K/Pid.Sus/2011

Nani Wijaya Alias Lisa

Dki Jakarta

11/16/2011

48

Mahkamah Agung

1281 K/Pid.Sus/2013

T. Helmi Azwari

Dki Jakarta

7/31/2013

NO 42

8

TANGGAL 07/01/2013

Pidana Penjara Selama 10 Thn, Denda Sebesar Rp 5 Miliar, Subsidair 6 Bulan Kurungan Penjara. 8 Thn Penjara Denda Rp1 Miliar Subsidair 6 Bulan Penjara Uang Pengganti Sebesar Rp 55 Miliar Jika Tidak Dibayar Diganti Pidana Penjara 3 Thn

NO 49

PENGADILAN/ NOMOR PUTUSAN Mahkamah Agung

NOMOR PUTUSAN 1526/K/Pid.Sus/2013

VONIS

PARA PIHAK/TERPIDANA Devi Santana Alias Udep


TANGGAL 9/18/2013

50


10/Pid/Tpk/2014/Pt.Dki

Ahmad Fathanah Alias Olong

Dki Jakarta

3/13/2014

51


14/Pid/Tpk/2014/Pt.Dki

Luthfi Hasan Ishaq

Dki Jakarta

4/15/2014

53


45/Pid/2010/Pt.Btn

Cahya Fitriyanta Alias Fadliansyah Alias Edi Saputra Alias Reno Erlangga Alias Harly Pubengga Alias Erik Orlando Alias Ronny Setiawan Alias Anas Abdullah Alias Abdul Wakhid Alias Hamzah Alias Arif Arhan

Dki Jakarta

4/29/2013

9

Pidana Penjara Selama 3 Thn, Denda Sebesar Rp 50 Juta, Subsidair 2 Bulan Kurungan Penjara Pidana Penjara Selama 16 Thn, Denda Sebanyak Rp 1 Miliar, Subsidair 6 Bulan Kurungan Penjara. Pidana Penjara Selama 16 Thn, Denda Sebanyak Rp 1 Miliar, Subsidair 6 Bulan Kurungan Penjara. Pidana Penjara Selama 8 Thn, Denda Sebesar Rp 500 Juta, Subsidair 5 Bulan Kurungan Penjara.

NO 54

55

PENGADILAN/ NOMOR PUTUSAN Pengadilan Tinggi Banten


NOMOR PUTUSAN 20/Pid/2013/Pt.Btn

112/Pid/2013/Pt.Btn

PARA PIHAK/TERPIDANA Gayatri Alias Gayatri Subiyanto Alias Gayatri Subiyantono

VONIS

SEBARAN WILAYAH Banten

TANGGAL 3/25/2013

Hendra Gunawan Bin Gatot Santoso

Banten

19/08/2013

Ilham Hidayat, Ssi. Apt Bin H. Achmad Dimyati

Banten

Banten

11/10/2011

Dki Jakarta

7/23/2012

56


152/Pid/2011/Pt.Btn

Musrizal Arif Bin Din

57


211/Pid/2012/Pt.Dki

Philip Hartanto Alias Alif Tjandra Koesoema

10

Pidana Penjara Selama 10 (Sepuluh) Thn, Dan Pidana Denda Rp10.000.000.000,(Sepuluh Milyar Rupiah) Dengan Ketentuan Bilamana Pidana Denda Tidak Dibayar, Diganti Dengan Pidana Penjara Selama 6 (Enam) Bulan Penjara Pidana Penjara MasingMasing Selama 15 (Lima Belas) Thn Dan Denda Masing-Masing Sebesar Rp 5 (Lima) Miliar Rupiah Atau Pidana Penjara Selama 10 (Sepuluh) Bulan Kurungan Pemjara. Pidana Penjara Selama 9 Thn, Denda Sebesar Rp 5 Miliar, Subsidair 6 Bulan Kurungan Penjara. Pidana Penjara MasingMasing Selama 9 (Sembilan) Thn Dan Denda MasingMasing Sebesar Rp 1 (Satu) Miliar Rupiah Atau Pidana

NO


NOMOR PUTUSAN

VONIS

PARA PIHAK/TERPIDANA Rachmat Kurniawan Alias Iwan Brawidjaya


TANGGAL Penjara Selama 6 (Enam) Bulan Kurungan Penjara.

58


25/Pid/2013/Pt.Dki

Ir. Toto Kuntjoro Kusuma Jaya Bin Teguh Santoso

Dki Jakarta

03/01/2013

59

Pengadilan Negeri Surabaya Pengadilan Negeri Yogyakarta

2730/Pid.B/2009/Pn.Sby

Ir. Siti Aminah Al Mimin

Jawa Timur

4/14/2008

375/Pid.B/2010/Pn.Yk

Isnawan Bin Rumadi

Di Yogyakarta

12/03/2010

61

Pengadilan Negeri Medan

874/Pid.B/2013/Pn.Mdn

Suriani Sinaga

Sumatera Utara

10/28/2013

62

Pengadilan Tipikor Medan

92/Pid.Sus.K/2013/Pn. Mdn

Ir. Azzam Rizal, M.Eng

Sumatera Utara

2/18/2014

60

11

Pidana Penjara Selama 5 Thn, Denda Sebesar Trp, 4 Miliar, Subsidair 3 Bulan Kurungan Penjara. Bebas Pidana Penjara Selama 6 Thn, Denda Sebesar Rp 100 Juta, Subsidair 4 Bulan Kurungan Penjara. Pidana Penjara Selama 1 Thn Dengan Masa Percobaan Selama 2 Thn, Denda Sebesar Rp 50 Juta, Subsidair 3 Bulan Penjara. Pidana Penjara Selama 5 Thn, Denda Sebesar Rp 200 Juta, Subsidair 2 Bulan Kurungan Penjara. Membayar Uang Pengganti Sebesar Rp 2.574.602.354,Apabila Atau Dipidana Selama 1 Thn Penjara.

NO 63

65

PENGADILAN/ NOMOR PUTUSAN Pengadilan Negeri Depok

NOMOR PUTUSAN 284/Pid.B/2012/Pn.Dpk

VONIS

PARA PIHAK/TERPIDANA Mohamad Susanto Alias Fishlover

SEBARAN WILAYAH Banten

TANGGAL 09/10/2012


132/Pid/B/2012/Pn.Pwk

Lukman Bin Abdul Khodir

Jawa Barat

10/15/2012


133/Pid.B/2012/Pn.Pwk

Ahmad Hanafi Alias Infanq

Jawa Barat

10/15/2012

12

Pidana Penjara Selama 2 Thn, Denda Sebesar Rp 50 Juta, Subsidair 2 Bulan Kurungan Penjara. Pidana Penjara Selama 3 Thn, Denda Sebesar Rp 20 Juta, Subsidair 1 Bulan Kurungan Penjara. Pidana Penjara Selama 5 Thn, Denda Sebesar Rp 100 Juta, Subsidair 3 Bulan Kurungan.

Tim Penyusun

Ivan Yustiavandana Nyoman Sastra Dimas Kenn S. Patrick I. Fayota P. Rudi Yulianto Cinantya S.P Vidyata A.A Mardiansyah

1

LAPORAN HASIL RISET TIPOLOGI SEMESTER I TAHUN 2014

Recommend Documents