LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT SEMESTER I TAHUN

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT SEM EST ER I TAHUN

2008

(Unaudited)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited)

KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami atas nama Pemerintah Republik Indonesia menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Semester I Tahun 2008. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008, Pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa laporan keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selain laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Pemerintah telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan interim, yaitu LKPP Semester I Tahun 2008. Sehubungan dengan LKPP Semester I Tahun 2008 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut: 1.

Laporan Realisasi APBN memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Semester I Tahun Anggaran (TA) 2008 adalah sebesar Rp426,20 triliun, atau 47,62 persen dari yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2008. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp364,34 triliun, atau 36,82 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2008, sehingga terjadi Surplus Anggaran sebesar Rp61,86 triliun;

2.

Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Pusat per 30 Juni 2008. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp1.766,29 triliun dan Kewajiban sebesar Rp1.483,07 triliun, sehingga Ekuitas Dana Neto (kekayaan bersih) Pemerintah Pusat per 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp283,22 triliun;

3.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dari Kas Umum Negara. Dari Laporan Arus Kas tersebut diperoleh informasi bahwa kenaikan Kas Negara selama Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp100,12 triliun, dari saldo per 31 Desember 2007 sebesar Rp24,06 triliun, sehingga saldo Kas Bendahara Umum Negara (BUN), Kas (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) KPPN, dan Kas Badan Layanan Umum (BLU) per 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp124,18 triliun;

4.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca, dan Laporan Arus Kas;

Kata Pengantar -iii-


5.

Sebagai laporan keuangan semesteran, LKPP Semester I Tahun 2008 ini berstatus sebagai laporan keuangan yang belum diperiksa (unaudited).

LKPP Semester I Tahun 2008 ini disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada LKPP Semester I Tahun 2008 ini juga diinformasikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk menindaklanjuti Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP Tahun 2007. Selain itu, pada LKPP Semester I Tahun 2008 diinformasikan mengenai progress penertiban rekening Pemerintah sampai dengan akhir Semester I Tahun 2008 yang disajikan secara tersendiri dalam bentuk suplemen. Pemerintah menyadari bahwa LKPP Semester I Tahun 2008 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (stakeholders) LKPP ini. Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKPP secara tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). a.n. Pemerintah Republik Indonesia Menteri Keuangan TTD Sri Mulyani Indrawati

Kata Pengantar -iv-


IINNDDEEKKSS IISSII

KATA PENGANTAR ..………………………………………….………………………………………………………………………..

iii

INDEKS ISI …………......................………….………………………………………………………………………………………

v

INDEKS TABEL …………………………………………………………………………………………………………………………..

vi

INDEKS GRAFIK …………………………………...……………………………………………………………………………………

vii

INDEKS DAFTAR ………………………………..……………………………………………………………..............................

viii

INDEKS SINGKATAN …………………………………………………………………………………………………………………..

x

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ……………………………………………………………………………..

xiii

RINGKASAN …………………………………………………….………………………………………………………………………..

1

I. LAPORAN REALISASI APBN .....................………………………………….………….........................................

5

II. NERACA ..............................………………………………………………………………..........................................

7

III. LAPORAN ARUS KAS ......................……………………………………………………….......................................

9

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ................……………………………..…..........................................

11

A. PENJELASAN UMUM ................………………………………………………................................................

11

A.1. DASAR HUKUM ……………………………….…………………………………………………………………….

11

A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO .....................................................

11

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ...........................................................

37

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI ...............…………………………………….............................................

42

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN ............................................................

50

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN ...............................................................

50

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN ............................................................

50

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA ...............................................................................................

63

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA .................…………………………...........................................

68

C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM ....................................................................................

68

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA ..........................................................................................

69

C.3. CATATAN PENTING LAINNYA ..............................................................................................

93

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS ..............…………............................................

99

D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS ..........................................................................................

99

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS ......................................................................

100

DAFTAR ......................................................................................................................................................

116

Indeks Isi -v-


IINNDDEEKKSS TTAABBEELL 1.

Asumsi Dasar APBN TA 2005 – 2008

21

2.

Perbandingan Realisasi Anggaran Semester I TA 2008 dan TA 2007

22

3.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Semester I TA 2008

55

4.

Mutasi Rekening Nomor 600.000.411 Semester I Tahun 2008

70

5.

Piutang Pajak per Jenis Pajak

72

6.

Piutang Pajak per Kanwil DJBC

88

Indeks Tabel -vi-


IINNDDEEKKSS GGRRAAFFIIKK 1.

Struktur PDB menurut Lapangan Usaha Semester I Tahun 2008

13

2.

Struktur PDB menurut Komponen Penggunaannya Semester I Tahun 2008

13

3.

Struktur Spasial Perekonomian Indonesia Semester I Tahun 2008

14

4.

Komposisi Ekspor-Impor Indonesia Semester I Tahun 2008

15

5.

Tren Laju Inflasi Bulanan Semester I Tahun 2008

16

6.

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika

17

7.

Perkembangan IHSG

18

8.

Perkembangan NPL dan LDR Indonesia

19

9.

Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah

28

10.

Perbandingan Realisasi Belanja Negara

31

11.

Perbandingan Realisasi Dana Perimbangan

33

12.

Rasio Utang terhadap PDB

35

13.

Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Semester I TA 2008

53

14.

Komposisi Alokasi Belanja Negara TA 2008

53

15.

Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2008

54

16.

Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis TA 2008

55

17.

Komposisi Realisasi Dana Perimbangan TA 2008

59

18.

Pendapatan, Beban, dan Surplus (Defisit) Satker BLU

65

19.

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto pada Neraca Tahun 2005 s.d. 30 Juni 2008

68

20.

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Satker BLU

93

21.

Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas

99

Indeks Grafik - vii -


IINNDDEEKKSS DDAAFFTTAARR 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Semester I TA 2008

116

2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Semester I TA 2008 3. Laporan Realisasi Dana Perimbangan Semester I TA 2008

125 152

4. Daftar Saldo Kas di KPPN per 30 Juni 2008

195

5. Saldo Rekening Pemerintah Lainnya di BI per 30 Juni 2008

201

6. Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2008

202

7. Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2008

204

8. Tunggakan Keberatan dan Banding per Jenis Pajak 30 Juni 2008

205

9. Piutang Bukan Pajak pada Kementerian Negara/Lembaga per 30 Juni 2008

206

10. Bagian Lancar Tagihan TGR pada Kementerian Negara/Lembaga per 30 Juni 2008

207

11. Piutang Bunga dan Denda Pinjaman Pendanaan KUMK Periode 1 Januari - 30 Juni 2008

208

12. Piutang yang Berasal dari Kewajiban Bank Dalam Likuidasi

209

13. Persediaan pada Kementerian Negara/Lembaga per 30 Juni 2008

210

14. Posisi Dana Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Dalam Negeri SLA, RDI, dan RPD per 30 Juni 2008

212

15. Rekening Dana Bergulir yang dikelola Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman

213

16. Rincian Pencairan Pinjaman Pendanaan KUMK Periode 1 Januari - 30 Juni 2008

216

17. Penyertaan Modal Negara pada BUMN

217

18. Penyertaan Modal Negara pada Non BUMN (Minoritas)

219

19. Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Regional

220

20. Aset Tetap pada Kementerian Negara/Lembaga per 30 Juni 2008

221

21. Tagihan TGR pada Kementerian Negara/Lembaga per 30 Juni 2008

232

22. Saldo Rekening Khusus Pemerintah per 30 Juni 2008

233

23. Rekening Dana Cadangan per 30 Juni 2008

236

24. Aset Tak Berwujud pada Kementerian Negara/Lembaga per 30 Juni 2008

237

25. Aset Lain-lain pada Kementerian Negara/Lembaga per 30 Juni 2008

238

26. Ringkasan Aset Negara Ex-BPPN yang Dikelola PPA untuk Periode 1 Januari – 30 Juni 2008

239

27. Ringkasan Data Nominatif Aset Kredit yang Diserahkan kepada Tim Koordinasi

240

28. Rincian aset KKKS per 30 Juni 2008

241

29. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Surat Berharga Negara per 30 Juni 2008

243

30. Utang Bunga Obligasi Negara per 30 Juni 2008

244

31. Utang Kepada Pihak Ketiga pada pada Kementerian Negara/Lembaga per 30 Juni 2008

245

32. Surat Berharga Negara Jangka Panjang Dalam Negeri per 30 Juni 2008

247

33. Surat Berharga Negara Jangka Panjang Luar Negeri per 30 Juni 2008

248

34. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara

249

35. Ikhtisar Laporan Keuangan BHMN dan Badan Lainnya

255

Indeks Daftar -viii-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) 36. Ikhtisar Laporan Keuangan BLU

258

37. Rincian Aset Eks Cina

263

38. Rencana Tindak Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2007

266

Indeks Daftar -ix-


IINNDDEEKKSS SSIINNGGKKAATTAANN APBD APBN APBN-P BAPPENAS BBM BDL BEJ BHMN BI BKKBN BLBI BLU BP MIGAS BPHTB BPK BPOM BPPN BPPT BPYBDS BRR BULOG BUMD BUMN BUN CFO CGI COO CPI DAK DAU DAU DBH DIPA DJA DJBC DJKN DJP DJPBN DPR EDI GBHN HTI INDRA KITE KKKS K/L KMK KONI KPPN KSM KU

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bahan Bakar Minyak Bank Dalam Likuidasi Bursa Efek Jakarta Badan Hukum Milik Negara Bank Indonesia Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi Badan Urusan Logistik Badan Usaha Milik Daerah Badan Usaha Milik Negara Bendahara Umum Negara Chief Financial Officer Consultative Group on Indonesia Chief Operating Officer Consumer Price Index Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Umum Dana Abadi Umat Dana Bagi Hasil Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Perbendaharaan Dewan Perwakilan Rakyat Electronic Data Exchange Garis-Garis Besar Haluan Negara Hutan Tanaman Industri Indonesian Debt Restructuring Agency Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Kontraktor Kontrak Kerja Sama Kementerian Negara/Lembaga Keputusan Menteri Keuangan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kelompok Swadaya Masyarakat Kiriman Uang Indeks Singkatan -x-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) KUHR KUMK KUN KUTPA LAK LDKP LDR LKP LKPP LNSI LRA MAK MAP MPN MP3 NAD NPL PDB PFK PIP PMA PMDN PMN PNBP PPh PPN PPnBM PSL PSO PT PPA RANTF RDI RPD RPJMN RSUP SABMN SAI SAKUN SAL SAP SAPP SAU SBN SDA SiAP SIBOR SiKPA SiLPA SKPA SKPKB SKPLB SPKPBM SLA SPPD

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Kredit Usaha Hutan Rakyat Kredit Usaha Mikro dan Kecil Kas Umum Negara Kredit Usaha Tani Persuteraan Alam Laporan Arus Kas Lembaga Dana Kredit Pedesaan Loan to Deposit Ratio Lembaga Keuangan Pelaksana Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Lembaga Non Struktural/Independen Laporan Realisasi Anggaran Mata Anggaran Pengeluaran Mata Anggaran Penerimaan Modul Penerimaan Negara Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak Nanggroe Aceh Darussalam Non-Performing Loan Pendapatan Domestik Bruto Perhitungan Fihak Ketiga Pusat Investasi Pemerintah Penanaman Modal Asing Penanaman Modal Dalam Negeri Penyertaan Modal Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah Past Service Liability Public Service Obligation PT Perusahaan Pengelolaan Aset Recovery of Aceh Nias Trust Fund Rekening Dana Investasi Rekening Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rumah Sakit Umum Pusat Sistem Akuntansi Barang Milik Negara Sistem Akuntansi Instansi Sistem Akuntansi Kas Umum Negara Sisa Anggaran Lebih Standar Akuntansi Pemerintahan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Sistem Akuntansi Umum Surat Berharga Negara Sumber Daya Alam Sistem Akuntansi Pusat Singapore Interbank Offered Rate Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Surat Kuasa Pengguna Anggaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Subsidiary Loan Agreement Surat Perintah Pencairan Dana Indeks Singkatan -xi-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) SPN SUN TA TGR THT TP TPA TSA TSP USD USP UP

: : : : : : : : : : : :

Surat Perbendaharaan Negara Surat Utang Negara Tahun Anggaran Tuntutan Ganti Rugi Tabungan Hari Tua Tim Pemberesan Aset Tagihan Penjualan Angsuran Treasury Single Account Tempat Simpan Pinjam United State Dolar Usaha Simpan Pinjam Uang Persediaan

Indeks Singkatan -xii-


IINNDDEEKKSS CCAATTAATTAANN AATTAASS LLAAPPOORRAANN KKEEUUAANNGGAANN Halaman LAPORAN REALISASI APBN Pendapatan Negara dan Hibah Catatan B.2.1 Pendapatan Negara dan Hibah Catatan B.2.1.1 Penerimaan Perpajakan Catatan B.2.1.1.1 Pajak Dalam Negeri Catatan B.2.1.1.2 Pajak Perdagangan Internasional Catatan B.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Catatan B.2.1.2.1 Penerimaan Sumber Daya Alam Catatan B.2.1.2.2 Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Catatan B.2.1.2.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Catatan B.2.1.2.4 Penerimaan BLU Catatan B.2.1.3 Penerimaan Hibah

50 50 50 51 51 51 52 52 52 52

Belanja Negara Catatan B.2.2 Catatan B.2.2.1 Catatan B.2.2.2 Catatan B.2.2.2.1 Catatan B.2.2.2.1.1 Catatan B.2.2.2.1.2 Catatan B.2.2.2.1.3 Catatan B.2.2.2.2 Catatan B.2.2.2.2.1 Catatan B.2.2.2.2.2 Catatan B.2.2.3

53 53 58 59 59 59 60 60 60 60 60

Belanja Negara Belanja Pemerintah Pusat Transfer untuk Daerah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Suspen Belanja Negara

Surplus (Defisit) Anggaran Catatan B.2.3 Surplus (Defisit) Anggaran Pembiayaan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

B.2.4 B.2.4.1 B.2.4.2 B.2.4.2.1 B.2.4.2.1.1 B.2.4.2.1.2 B.2.4.2.2 B.2.4.3

SiLPA (SiKPA) Catatan B.2.5

60

Pembiayaan Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) Pembiayaan Luar Negeri (Neto) Penarikan Pinjaman Luar Negeri Penarikan Pinjaman Program Penarikan Pinjaman Proyek Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Suspen Pembiayaan

61 61 62 62 62 62 62

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SILPA (SIKPA)

62

CATATAN PENTING LAINNYA Catatan B.3 Catatan Penting Lainnya

63

Indeks Catatan atas Laporan Keuangan -xiii-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) NERACA ASET Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.1 C.2.2 C.2.3 C.2.4 C.2.5 C.2.6 C.2.7 C.2.8 C.2.9 C.2.10 C.2.11 C.2.12 C.2.13 C.2.14 C.2.15 C.2.16 C.2.17

Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.18 C.2.19 C.2.20 C.2.21 C.2.22 C.2.23 C.2.24

Aset Lancar Rekening Kas BUN di BI Rekening Kas di KPPN Rekening Pemerintah Lainnya di BI Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Pada BLU Kas Trust Fund Uang Muka dari Rekening BUN Piutang Pajak Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar RDI/RPD Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Belanja Dibayar Di Muka Piutang Lain-lain Investasi dalam Deposito Persediaan Investasi Jangka Panjang Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah Dana Bergulir Investasi Non Permanen Lainnya Investasi Permanen PMN Investasi Permanen Lainnya Aset Tetap Aset Lainnya

69 69 69 70 70 70 70 71 71 73 74 75 75 75 75 76 76 76 77 78 79 80 81 82

KEWAJIBAN

C.2.31 C.2.32 C.2.33 C.2.34 C.2.35

Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Fihak Ketiga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Bunga Utang Kepada Pihak Ketiga Surat Perbendaharaan Negara Utang Jangka Pendek Lainnya Kewajiban Jangka Panjang Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan Utang Kepada Dana Pensiun dan Program THT Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

89 89 90 90 90

C.2.36 C.2.37 C.2.38 C.2.39 C.2.40 C.2.41 C.2.42

Ekuitas Dana Lancar SAL SiLPA (SiKPA) Dana Lancar Lainnya Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Pendapatan yang Ditangguhkan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

90 91 91 91 91 91 91

Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.25 C.2.26 C.2.27 C.2.28 C.2.29 C.2.30

Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

86 86 87 88 88 89

EKUITAS Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

Indeks Catatan atas Laporan Keuangan -xiv-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Catatan

C.2.43

Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.44 C.2.45 C.2.46 C.2.47

Selisih Kurs Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

CATATAN PENTING LAINNYA Catatan C.3 Catatan Penting Lainnya

92 92 92 92 92 93

LAPORAN ARUS KAS ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Catatan D.2.1 Penerimaan Perpajakan Catatan D.2.2 PNBP Catatan D.2.3 Penerimaan Hibah Catatan D.2.4 Belanja Pegawai Catatan D.2.5 Belanja Barang Catatan D.2.6 Bunga Utang Catatan D.2.7 Subsidi Catatan D.2.8 Bantuan Sosial Catatan D.2.9 Belanja Lain-Lain Catatan D.2.10 Bagi Hasil Pajak Catatan D.2.11 Bagi Hasil Sumber Daya Alam Catatan D.2.12 Dana Alokasi Umum Catatan D.2.13 Dana Alokasi Khusus Catatan D.2.14 Dana Otonomi Khusus Catatan D.2.15 Dana Penyesuaian

100 104 105 105 106 106 107 108 108 108 109 109 109 109 110

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN Catatan D.2.16 Penjualan Aset Tetap Catatan D.2.17 Belanja Aset Tetap

110 110

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Catatan D.2.18 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Catatan D.2.19 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri Catatan D.2.20 Penerimaan Pembiayaan Lain-lain Catatan D.2.21 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Catatan D.2.22 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri Catatan D.2.23 RDI/RPD Catatan D.2.24 Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain

111 112 113 113 113 113 114

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Catatan D.2.25 Perhitungan Fihak Ketiga (Neto) Catatan D.2.26 Transfer Antar Kantor (Neto)

114 115

Indeks Catatan atas Laporan Keuangan -xv-

REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN


RRIINNGGKKAASSAANN Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2008, Pemerintah menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2008 dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu, menurut PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah juga menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara interim yaitu semesteran. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Semester I Tahun 2008 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). LKPP Semester I Tahun 2008 ini disusun berdasarkan gabungan laporan keuangan seluruh kementerian negara/ lembaga, informasi keuangan yang berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara (BUN), dan unit-unit terkait lainnya yang mengelola dan/atau menguasai aset Pemerintah. 1. LAPORAN REALISASI APBN Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN-P TA 2008 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2008 - 30 Juni 2008. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp426,20 triliun atau mencapai 47,62 persen dari anggarannya. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp364,34 triliun atau mencapai 36,82 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp218,86 triliun atau 31,40 persen dari anggarannya, dan realisasi Transfer untuk Daerah sebesar Rp107,51 triliun atau 36,76 persen dari anggarannya. Dalam Belanja Negara terdapat Suspen sebesar Rp37,97 triliun. Realisasi Surplus Anggaran Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp61,86 triliun, sedangkan dalam APBN-P TA 2008 dianggarkan defisit sebesar Rp94,50 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp62,04 triliun atau 65,65 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2008 sebesar Rp94,50 triliun, sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp123,90 triliun. Ringkasan Laporan Realisasi APBN Semester I TA 2008 dan 2007 dapat disajikan sebagai berikut: (dalam triliun rupiah) Semester I TA 2008 Semester I TA 2007 (Unaudited) (Unaudited) Uraian Pendapatan Negara dan Hibah Belanja Negara Belanja Pemerintah Pusat Transfer untuk Daerah Suspen Belanja Negara Surplus (Defisit) Anggaran Pembiayaan Neto SiLPA (SiKPA)

Anggaran (UU No. 16/2008) 894,99 989,49 697,07 292,42 (94,50) 94,50 -

Realisasi 426,20 364,34 218,86 107,51 37,97 61,86 62,04 123,90

% Realisasi thd Anggaran 47,62% 36,82% 31,40% 36,76% (65,46%) 65,65% -

Realisasi 295,12 275,83 168,67 107,16 19,28 11,78 31,07 Ringkasan -1-


2. NERACA Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 30 Juni 2008. Jumlah Aset per 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp1.766,29 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp311,97 triliun; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp699,27 triliun; Aset Tetap sebesar Rp463,46 triliun; dan Aset Lainnya sebesar Rp291,58 triliun. Jumlah Kewajiban per 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp1.483,07 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp134,33 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp1.348,74 triliun. Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana Neto per 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp283,21 triliun yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp122,02 triliun dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp161,19 triliun. Ringkasan Neraca per 30 Juni 2008, 31 Desember 2007, dan 30 Juni 2007 dapat disajikan sebagai berikut: (dalam triliun rupiah) Uraian Aset Aset Lancar Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Aset Lainnya Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Ekuitas Dana Neto Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi

30 Juni 2008 (Unaudited) 1.766,29 311,97 699,27 463,46 291,58 1.483,07 134,33 1.348,74 283,21 122,02 161,19

31 Desember 2007 (Audited) 1.600,21 156,60 691,34 443,49 308,78 1.430,96 139,73 1.291,23 169,25 (30,79) 200,04

30 Juni 2007 (Unaudited) 1.290,41 177,79 660,23 370,29 82,10 1.335,95 105,35 1.230,60 (45,54) 72,44 (117,98)

3. LAPORAN ARUS KAS Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Semester I TA 2008 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 30 Juni 2008. Saldo Kas Bendahara Umum Negara (BUN) & Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kas Badan Layanan Umum (BLU) per 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp124,18 triliun yang berarti terdapat kenaikan sebesar Rp100,12 triliun dari saldo per 31 Desember 2007 sebesar Rp24,06 triliun. Kenaikan saldo kas tersebut berasal dari koreksi penambahan kas awal tahun sebesar Rp0,01 triliun, kenaikan arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp78,67 triliun, penurunan arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp16,81 triliun, kenaikan arus kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp62,04 triliun, dan penurunan arus kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp23,76 triliun. Ringkasan Laporan Arus Kas Semester I TA 2008, TA 2007, dan Semester I TA 2007 dapat disajikan sebagai berikut:

Ringkasan -2-


(dalam triliun rupiah)

Uraian Saldo Awal Kas BUN & KPPN Penambahan Saldo Awal: Kas di KPPN dan Kas di BLU Saldo Awal Kas BUN & KPPN setelah Penambahan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Kenaikan (Penurunan) Kas Koreksi Pembukuan Saldo Akhir Kas BUN & KPPN dan Kas BLU

Semester I TA 2008 (Unaudited) 24,06

TA 2007 (Audited) 25,46

Semester I TA 2007 (Unaudited) 25,36

0,01 24,07 78,67 (16,81) 62,04 (23,76) 100,14 (0,03) 124,18

25,46 14,45 (64,30) 42,46 5,99 (1,39) 24,06

25,36 31,52 (12,24) 11,78 (6,52) 24,54 49,90

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam penyajian Laporan Realisasi APBN, pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN. Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.

Ringkasan -3-

REPUBLIK INDONESIA

L LA AP PO OR RA AN NR RE EA AL LIIS SA AS SII A AP PB BN N ((U UN NA AU UD DIITTE ED D))


II.. LLAAPPOORRAANN RREEAALLIISSAASSII AAPPBBNN ((UUNNAAUUDDIITTEEDD)) PPEEM MEERRIINNTTAAHH RREEPPUUBBLLIIKK IINNDDOONNEESSIIAA

LLAAPPOORRAANN RREEAALLIISSAASSII AAPPBBNN

UUNNTTUUKK PPEERRIIOODDEE SSEEM MEESSTTEERR II YYAANNGG BBEERRAAKKHHIIRR SSAAM MPPAAII DDEENNGGAANN 3300 JJUUNNII 22000088 DDAANN 22000077 (Dalam Rupiah)

Anggaran Uraian

Catatan

A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Perpajakan 1. Pajak Dalam Negeri 2. Pajak Perdagangan Internasional II. Penerimaan Negara Bukan Pajak 1. Penerimaan Sumber Daya Alam 2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 4. Pendapatan BLU III. Penerimaan Hibah Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II)

B.2.1 B.2.1.1 B.2.1.1.1 B.2.1.1.2 B.2.1.2 B.2.1.2.1 B.2.1.2.2 B.2.1.2.3 B.2.1.2.4 B.2.1.3

B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Pembayaran Bunga Utang 5. Subsidi 6. Bantuan Sosial 7. Belanja Lain-lain II. Transfer untuk Daerah 1. Dana Perimbangan a. Dana Bagi Hasil

B.2.2 B.2.2.1

B.2.2.2 B.2.2.2.1 B.2.2.2.1.1

Semester I TA 2008 (Unaudited) % Realisasi Realisasi terhadap Anggaran

Semester I TA 2007 (Unaudited) Realisasi

609.227.490.000.000 580.248.290.000.000 28.979.200.000.000 282.814.420.373.000 192.789.424.468.000 31.244.300.000.000 58.780.695.905.000 2.948.635.800.000 894.990.546.173.000

308.774.345.323.731 289.990.460.690.581 18.783.884.633.150 116.876.333.259.807 92.898.388.952.602 1.036.554.626.230 22.892.997.042.140 48.392.638.835 547.690.702.422 426.198.369.285.960

50,68% 49,98% 64,82% 41,33% 48,19% 3,32% 38,95% 18,57% 47,62%

207.573.544.581.877 199.417.303.519.960 8.156.241.061.917 87.113.398.784.387 51.268.658.887.641 18.022.524.991.400 17.822.214.905.346 429.794.833.197 295.116.738.199.461

697.071.006.590.000 123.542.016.524.000 67.476.166.364.000 85.072.518.239.000 94.794.224.800.000 234.404.983.694.000 59.702.261.289.000 32.078.835.680.000 292.422.800.083.000 278.436.098.789.000 77.726.812.918.000

218.858.932.638.074 35.620.081.496.058 14.051.510.105.773 14.151.738.134.249 44.969.779.714.374 92.429.484.329.216 12.919.107.226.542 4.717.231.631.862 107.505.121.762.738 104.363.095.747.104 8.244.315.028.104

31,40% 28,83% 20,82% 16,63% 47,44% 39,43% 21,64% 14,71% 36,76% 37,48% 10,61%

168.675.432.114.048 46.267.339.238.685 15.785.222.239.446 12.284.661.569.772 39.126.602.837.389 38.773.153.110.104 14.645.844.345.076 1.792.608.773.576 107.159.426.111.799 106.808.641.745.132 8.979.740.083.194

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini -5-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian a. Dana Otonomi Khusus b. Dana Penyesuaian III. Suspen Belanja Negara Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II + B.III) C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B) D. Pembiayaan I. Pembiayaan Dalam Negeri 1. a. Rekening Pemerintah b. Penerusan Pinjaman 2. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi 3. Surat Berharga Negara (Neto) 4. Penyertaan Modal Negara dan Dana Invesetasi Pemerintah II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto) 1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) a. Penarikan Pinjaman Program b. Penarikan Pinjaman Proyek 2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri III. Suspen Pembiayaan Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II) E. Sisa Lebih (Kurang )Pembiayaan Anggaran-SILPA (SIKPA ) (D+C)

B.2.2.2.1.2 B.2.2.2.1.3 B.2.2.2.2 B.2.2.2.2.1 B.2.2.2.2.2 B.2.2.3

179.507.144.871.000 21.202.141.000.000 13.986.701.294.000 7.510.285.794.000 6.476.415.500.000

49,99% 30,13% 22,46% 7,83% 39,44%

989.493.806.673.000

89.730.350.619.000 6.388.430.100.000 3.142.026.015.634 588.021.435.000 2.554.004.580.634 37.975.477.842.380 364.339.532.243.192

36,82%

95.763.709.433.874 2.065.192.228.064 350.784.366.667 350.784.366.667 275.834.858.225.847

B.2.3 B.2.4 B.2.4.1

(94.503.260.500.000)

61.858.837.042.768

(65,46%)

19.281.879.973.614

107.616.860.500.000

B.2.4.1.1

(11.700.000.000.000

80.066.291.999.056 (1.606.343.949.182) 81.672.635.948.238 (17.143.696.581.543) 11.575.721.990.502 3.930.418.084.001 7.645.303.906.501 (28.719.418.572.045) (879.812.571.291) 62.042.782.846.222 123.901.619.888.990

74,40% 13,73% 69,34% 130,73% 24,05% 14,89% 35,15% 46,89% 65,65%

36.871.159.507.749 (298.471.178.216) 1.134.824.494.248 36.034.806.191.717 (25.086.581.517.556) 3.075.848.853.586 3.075.848.853.586 (28.162.430.371.142) 11.784.577.990.193 31.066.457.963.807

B.2.4.1.2 B.2.4.1.3 B.2.4.1.4 B.2.4.2 B.2.4.2.1 B.2.4.2.1.1 B.2.4.2.1.2 B.2.4.2.2 B.2.4.3 B.2.5

4.350.000.000.000 117.790.000.000.000 (2.823.139.500.000) (13.113.600.000.000) 48.141.300.000.000 26.390.000.000.000 21.751.300.000.000 (61.254.900.000.000) 94.503.260.500.000


REPUBLIK INDONESIA

N NE ER RA AC CA A

((U UN NA AU UD DIITTE ED D))


IIII.. NNEERRAACCAA ((UUNNAAUUDDIITTEEDD)) PPEEM MEERRIINNTTAAHH RREEPPUUBBLLIIKK IINNDDOONNEESSIIAA

NNEERRAACCAA

PPEERR 33OO JJUUNNII 22000088 DDAANN 22000077 (Dalam Rupiah) Uraian ASET Aset Lancar Kas dan Bank Rekening Kas BUN di BI Rekening Kas di KPPN Rekening Pemerintah Lainnya di BI Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas pada BLU Kas Trust Fund Jumlah Kas dan Bank Uang Muka dari Rekening BUN Piutang Piutang Pajak Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar RDI/RPD Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Belanja Dibayar Di Muka Piutang Lain-lain Jumlah Piutang Investasi dalam Deposito Persediaan Jumlah Aset Lancar Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah Dana Bergulir Investasi Non Permanen Lainnya Jumlah Investasi Non Permanen Investasi Permanen Investasi Permanen PMN Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah Aset Tetap Aset Lainnya Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Catatan

C.2.1 C.2.2 C.2.3 C.2.4 C.2.5 C.2.6 C.2.7

31 Juni 2008 (Unaudited)

31 Juni 2007 (Unaudited)

115.506.469.573.308 8.154.718.699.822 28.079.193.656.284 4.100.500.772.223 750.293.770.381 2.064.327.295.742 0 158.655.503.767.760 2.356.656.655.283

43.443.646.100.724 6.456.439.690.233 26.202.504.174.894 6.811.198.024.953 435.339.641.707 0 388.351.793.443 83.737.479.425.954 1.818.448.225.589

41.843.367.401.206 65.501.326.436.426 21.741.615.150.000 52.852.146 2.565.955.672 1.195.336.140.099 9.191.172.079.231 139.475.436.014.780 1.500.000.000 11.481.065.490.875 311.970.161.928.698

37.527.513.208.865 32.655.114.008.743 5.992.877.440.000 195.035.356 18.122.552.955 394.847.740.628 13.372.169.575.663 89.960.839.562.210 0 2.273.872.299.717 177.790.639.513.470

C.2.18 C.2.19 C.2.20

40.148.937.940.000 6.779.510.551.747 6.762.199.866.657 53.690.648.358.404

53.454.890.280.000 5.866.888.027.405 2.995.000.000.000 62.316.778.307.405

C.2.21 C.2.22

504.211.309.486.746 141.370.363.451.861 645.581.672.938.607 699.272.321.297.011

475.464.257.091.081 122.447.086.617.612 597.911.343.708.693 660.228.122.016.098

121.322.278.066.564 116.794.623.076.433 79.724.821.738.659 112.225.135.932.599 6.628.982.454.726 26.764.791.932.828 463.460.633.201.809

89.964.498.189.472 118.831.764.333.383 52.095.173.790.288 91.881.715.729.568 4.434.627.122.785 13.082.722.605.424 370.290.501.770.920

264.984.954 30.991.964.493 501.250.000

91.930.794 56.991.391.110 281.250.000

C.2.8 C.2.9 C.2.10 C.2.11 C.2.12 C.2.13 C.2.14 C.2.15 C.2.16 C.2.17

C.2.23

C.2.23


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Aset Tak Berwujud Dana yang Dibatasi Penggunaannya Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Fihak Ketiga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Bunga Utang Kepada Pihak Ketiga Surat Perbendaharaan Negara Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan Kewajiban Pemerintah terhadap Program THT Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Utang Jangka Panjang Luar Negeri Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar SAL SILPA (SIKPA) Dana Lancar Lainnya Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Pendapatan yang Ditangguhkan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Selisih Kurs Jumlah Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Jumlah Ekuitas Dana Investasi EKUITAS DANA NETO JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

1.906.048.090.131 11.154.910.491.119 278.490.945.095.173 291.583.661.875.870 1.766.286.778.303.388

784.317.289.167 24.838.718.404.805 56.418.894.845.153 82.099.295.111.029 1.290.408.558.411.520

C.2.25 C.2.26 C.2.27 C.2.28 C.2.29 C.2.30

1.549.080.135.948 99.292.140.345.591 17.481.125.462.678 6.878.712.934.713 4.870.030.675.000 4.260.068.326.416 134.331.157.880.346

995.695.294.861 78.093.533.721.259 14.725.604.793.162 3.776.686.266.319 3.621.253.353.000 4.134.009.045.804 105.346.782.474.405

C.2.31 C.2.32

721.961.151.750.933 1.576.461.998.140 723.537.613.749.073

682.444.830.736.845 1.754.377.650.427 684.199.208.387.272

C.2.33 C.2.34 C.2.35

521.632.966.017.411 103.265.997.876.000 303.378.444.270 625.202.342.337.681 1.348.739.956.086.750 1.483.071.113.967.100

482.123.940.723.628 63.788.116.412.380 489.006.771.191 546.401.063.907.199 1.230.600.272.294.470 1.335.947.054.768.880

C.2.36 C.2.37 C.2.38 C.2.39 C.2.40 C.2.41 C.2.42

13.370.514.138.408 124.781.432.460.281 10.185.476.609.501 119.343.894.743.725 11.481.065.490.875 31.258.698.349.960 (132.782.077.744.398)

18.830.302.300.000 31.066.457.963.807 34.228.132.451.168 89.960.839.562.210 2.273.872.299.717 435.339.641.707 (104.351.087.179.544)

C.2.43

(55.615.255.411.609) 122.023.748.636.743

0 72.443.857.039.065

C.2.44 C.2.45 C.2.46 C.2.47

699.272.321.297.011 463.460.633.201.809 291.583.661.875.870 (1.293.124.700.675.140)

660.228.122.016.098 370.290.501.770.920 82.099.295.111.029 (1.230.600.272.294.470)

161.191.915.699.545 283.215.664.336.288 1.766.286.778.303.388

(117.982.353.396.424) (45.538.496.357.359) 1.290.408.558.411.520


REPUBLIK INDONESIA

L LA AP PO OR RA AN NA AR RU US SK KA AS S ((U UN NA AU UD DIITTE ED D))


IIIIII.. LLAAPPOORRAANN AARRUUSS KKAASS ((UUNNAAUUDDIITTEEDD)) PPEEM MEERRIINNTTAAHH RREEPPUUBBLLIIKK IINNDDOONNEESSIIAA

LLAAPPOORRAANN AARRUUSS KKAASS

UUNNTTUUKK PPEERRIIOODDEE SSEEM MEESSTTEERR II YYAANNGG BBEERRAAKKHHIIRR SSAAM MPPAAII DDEENNGGAANN 3300 JJUUNNII 22000088 DDAANN 22000077 (Dalam Rupiah) Uraian

Catatan

Semester I TA 2008 (Unaudited)

Semester I TA 2007 (Unaudited)

A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI I. Arus Kas Masuk 1. Penerimaan Perpajakan a. Pajak Penghasilan b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah c. Pajak Bumi dan Bangunan d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan e. Cukai f. Bea Masuk g. Pajak Ekspor h. Pajak Lainnya Total Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) a. Penerimaan Sumber Daya Alam b. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN c. Penerimaan PNBP Lainnya Total PNBP 3. Penerimaan Hibah Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)

D.2.1 164.237.131.625.621 87.415.871.227.438 10.536.678.019.067 2.294.097.767.275 24.060.773.882.025 10.114.503.052.028 8.669.381.581.122 1.445.908.169.155 308.774.345.323.731

115.398.018.306.490 58.867.020.893.479 1.314.856.681.543 1.597.857.171.835 20.966.122.100.869 7.810.787.783.937 345.453.277.980 1.273.428.365.744 207.573.544.581.877

92.902.742.763.160 1.036.554.626.230 22.886.904.299.720 116.826.201.689.110 547.690.702.422 426.148.237.715.263

51.272.834.177.292 18.022.524.991.400 17.772.763.702.954 87.068.122.871.646 429.794.833.197 295.071.462.286.720

D.2.4 D.2.5 D.2.6 D.2.7 D.2.8 D.2.9 D.2.10 D.2.11 D.2.12 D.2.13 D.2.14 D.2.15

59.165.251.077.385 15.813.922.426.881 44.958.194.459.439 91.721.847.583.303 13.149.002.195.821 5.821.295.935.561 11.667.218.794.440 5.910.872.903.450 89.736.350.619.000 6.388.227.600.000 588.021.435.000 2.554.004.580.634 347.474.209.610.914 78.674.028.104.349

46.267.339.238.685 15.785.222.239.446 39.126.602.837.389 38.773.153.110.104 14.645.844.345.076 1.792.608.773.576 5.063.761.396.027 3.915.978.687.167 95.763.709.433.874 2.065.192.228.064 0 350.784.366.667 263.550.196.656.075 31.521.265.630.645

D.2.16

50.131.570.697 50.131.570.697

45.275.912.741 45.275.912.741

D.2.17

16.865.322.632.278 16.865.322.632.278 (16.815.191.061.581)

12.284.661.569.772 12.284.661.569.772 (12.239.385.657.031)

D.2.2

D.2.3

II. Arus Kas Keluar 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Bunga Utang 4. Subsidi 5. Bantuan Sosial 6. Belanja Lain-Lain 7. Bagi Hasil Pajak 8. Bagi Hasil Sumber Daya Alam 9. Dana Alokasi Umum 10. Dana Alokasi Khusus 11. Dana Otonomi Khusus 12. Dana Penyesuaian Jumlah Arus Kas Keluar (A.II) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II) B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN I. Arus Kas Masuk Penjualan Aset Tetap Jumlah Arus Kas Masuk (B.I) II. Arus Kas Keluar Belanja Aset Tetap Jumlah Arus Kas Keluar (B.II) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (B.I - B.II)


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN I. Arus Kas Masuk 1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri 2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri 3. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain Jumlah Arus Kas Masuk (C.I) II. Arus Kas Keluar 1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri 2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri 3. RDI/RPD 4. Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain Jumlah Arus Kas Keluar (C.2) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (C.I – C.II) D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN 1. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto) 2. Transfer Antar Kantor Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (D.I – D.II) KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN (A+B+C+D) AKUMULASI KOREKSI PEMBUKUAN KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN SALDO AWAL KAS BUN & KPPN DAN KAS BLU (1 JANUARI 2008/1 JANUARI 2007) PENAMBAHAN SALDO AWAL: PENAMBAHAN KAS DI KPPN PENAMBAHAN KAS DI BLU SALDO AWAL KAS BUN & KPPN DAN KAS BLU SETELAH PENAMBAHAN SALDO AKHIR KAS BUN & KPPN DAN KAS BLU REKENING PEMERINTAH LAINNYA PADA BI KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN KAS TRUST FUND SALDO AKHIR KAS DAN BANK

D.2.18 D.2.19 D.2.20

58.099.625.792.880 49.843.881.250.300 3.292.025.953.661 111.235.532.996.841

72.280.220.724.809 3.075.848.853.586 4.165.207.203.066 79.521.276.781.461

D.2.21 D.2.22 D.2.23 D.2.24

15.456.266.797.706 28.456.425.940.789 1.446.786.158.686 3.833.271.253.438 49.192.750.150.619 62.042.782.846.222

35.080.239.714.783 28.162.430.371.142 311.250.671.917 4.182.778.033.426 67.736.698.791.268 11.784.577.990.193

D.2.25 D.2.26

229.668.547.445 (23.988.131.464.191) (23.758.462.916.746)

812.607.055.751 (7.334.503.277.100) (6.521.896.221.349)

100.143.156.972.244 (29.218.369.751)

24.544.561.742.458 -

100.113.938.602.493

24.544.561.742.458

24.062.415.000.055

25.355.524.048.499

528.424.194 8.023.274.592

-

24.070.966.698.841 124.184.905.301.334 28.079.193.656.284 4.100.500.772.223 750.293.770.381 157.114.893.500.222

25.355.524.048.499 49.900.085.790.957 26.202.504.174.894 6.811.198.024.953 435.339.641.707 388.351.793.443 83.737.479.425.954

C.2.3 C.2.4 C.2.5 C.2.7


REPUBLIK INDONESIA

C CA AT TA AT TA AN NA AT TA AS SL LA AP PO OR RA AN NK KE EU UA AN NG GA AN N ((U UN NA AU UD DIITTE ED D))


IIVV.. CCAATTAATTAANN AATTAASS LLAAPPOORRAANN KKEEUUAANNGGAANN ((UUNNAAUUDDIITTEEDD)) A. PENJELASAN UMUM A.1. DASAR HUKUM 1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar. 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO Ekonomi Makro Pertumbuhan ekonomi global cenderung melambat

Perekonomian global pada semester I tahun 2008 diwarnai dengan perlambatan pertumbuhan. Sebagaimana telah diperkirakan oleh berbagai lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan ekonomi dunia hanya mencapai 4,5 persen sepanjang semester ini. Perlambatan ini terutama disebabkan oleh terus berlanjutnya kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan tersebut telah berdampak pada melonjaknya harga komoditas energi dan telah mendorong banyak negara melakukan diversifikasi energi berbasis terbarukan/energi yang yang dapat diperbaharui (renewable energy). Pengalihan sumber energi tersebut berakibat pada naiknya permintaan akan bahan-bahan baku biofuel antara lain jagung, kelapa sawit, dan tebu, yang menyebabkan harga pangan dunia cenderung meningkat. Kenaikan harga pangan tersebut ditengarai menjadi sumber tekanan inflasi pangan di seluruh dunia.

Kecenderungan naiknya harga komoditas

Kecenderungan naiknya harga komoditas minyak, metal dan makanan berada di luar prediksi lembaga IMF. Dalam laporan World Economic Outlook Update yang diterbitkan di bulan Juli 2008 oleh IMF, disebutkan bahwa kenaikan harga minyak disebabkan permintaan tinggi yang tidak diimbangi dengan penawaran (supply) yang ada di pasar. Sementara itu harga komoditas makanan melambung dikarenakan naiknya permintaan di negara-negara berkembang dan emerging market, terutama untuk biji-bijian dan minyak sawit. Naiknya permintaan ini dikarenakan berbagai faktor seperti berkurangnya hasil panen akibat cuaca yang buruk, naiknya Catatan atas Laporan Keuangan -11-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) produksi biofuel di negara maju, kenaikan harga produksi bahan pangan akibat naiknya harga minyak, dan pembatasan ekspor bahan pangan di negara-negara tertentu. Imbas terhadap perekonomian Indonesia

Perekonomian dunia yang melemah dan peningkatan harga komoditi dunia berdampak signifikan pada perkembangan perekonomian nasional. Untuk dapat mempertahankan fiscal sustainability, Pemerintah mengambil langkah menaikkan harga BBM bersubsidi dalam negeri pada bulan Mei 2008 rata-rata sebesar 28,7 persen. Kenaikan ini ditujukan untuk mengurangi disparitas harga minyak dalam negeri dan mengurangi subsidi yang terus melonjak. Dengan naiknya harga BBM dalam negeri maka diharapkan pressure terhadap APBN dapat dikurangi. Di sisi lain, Pemerintah juga melakukan langkah-langkah terukur untuk menjaga stabilitas fiskal. Measures dimaksud bertujuan agar perlambatan ekonomi global tidak memberikan dampak yang berarti bagi perekonomian domestik sehingga target pertumbuhan tahun 2008 yang telah ditetapkan dapat terwujud. Upaya yang relatif penting yang telah dilakukan Pemerintah adalah menjaga tingkat harga dan nilai tukar rupiah agar tetap menjadi stimulus bagi aktivitas perekonomian dan pertumbuhan. Di samping itu, Pemerintah juga melanjutkan kebijakankebijakan untuk terus menjaga daya beli masyarakat melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan terus melanjutkan pembangunan infrastuktur.

Kondisi perekonomian relatif stabil

Meskipun kondisi perekonomian dunia tidak menguntungkan, kondisi perekonomian dalam negeri relatif stabil. Hal ini membuktikan bahwa imbas ekonomi global telah terkendalikan secara baik. Stabilnya perekonomian didukung oleh upaya Pemerintah mengatasi tekanan ekonomi secara responsif. Salah satu upaya terpenting adalah menyesuaikan APBN dengan tuntutan perubahan. Dalam APBN-P, Pemerintah telah merevisi target pertumbuhan ekonomi selama tahun 2008 ini menjadi hanya sebesar 6,4 persen dengan tingkat inflasi 6,5 persen. Tingkat inflasi ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga beberapa komoditi pokok seperti kedelai, jagung, gandum, dan minyak goreng, yang dipicu oleh kenaikan harga komoditas dunia. Sementara itu, untuk menghambat kenaikan laju inflasi serta menjaga faktor risiko usaha guna meningkatkan investasi, tingkat suku bunga SBI-3 bulan diperkirakan sebesar 7,5 persen. Terkait dengan melemahnya dolar Amerika Serikat dan pengelolaan cadangan devisa yang baik, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan sebesar Rp9.100.

Pertumbuhan ekonomi diwarnai konsumsi masyarakat

Dari dalam negeri, pertumbuhan ekonomi diwarnai oleh menguatnya konsumsi masyarakat, bertumbuhnya investasi, dan meningkatnya ekspor. Tingginya konsumsi tercermin dari meningkatnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutama yang bersumber dari impor barang, meningkatnya kredit konsumsi dan jumlah uang beredar untuk keperluan transaksi domestik, serta bertumbuhnya nilai penjualan motor, mobil, dan listrik. Peningkatan investasi tercermin dari meningkatnya impor barang modal, kredit investasi dan kredit modal kerja, serta realisasi Penanaman Modal Asing (PMA). Sementara itu penyebab utama peningkatan ekspor adalah peningkatan ekspor barang yang sejalan dengan penguatan daya saing dan kapasitas produksi industri dalam negeri.

PDB Semester I Tahun 2008 naik 6,4 persen

Realisasi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada Semester I Tahun 2008 mencapai 6,4 persen (y-o-y) lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun 2007. PDB Indonesia pada Semester ini mencapai Rp2.353 triliun atau Rp1.024,2 triliun menurut harga konstan 2000. Pertumbuhan ini didukung oleh sektor pertanian (5,3 persen); industri pengolahan (4,1 persen); listrik, gas, dan air bersih (11,8 persen); konstruksi (8,0 persen); perdagangan, hotel dan restoran (7,5 persen); pengangkutan dan komunikasi (20,0 persen); keuangan, real estat dan jasa perusahaan (8,5 persen); dan jasa-jasa (6,1 persen).

PDB menurut lapangan usaha

Dilihat dari lapangan usahanya, sektor industri pengolahan menyumbang 27,2 persen dari pembentuk PDB. Secara berurutan sektor lainnya yang menyumbang persentase terbesar antara lain sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan (14,7 persen), perdagangan, hotel dan restoran (14,4 persen), dan pertambangan, penggalian (11,4 persen). Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor utama perekonomian terus berkembang. Lebih lanjut, perkembangan sektor perdagangan ini mengindikasikan kondisi perekonomian yang makin Catatan atas Laporan Keuangan -12-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Pertumbuhan masih bertumpu konsumsi masyarakat

kondusif. Struktur PDB menurut lapangan usaha Semester I Tahun 2008 terlihat pada Grafik 1. Pertumbuhan ekonomi domestik pada Semester I Tahun 2008 masih bertumpu pada sektor konsumsi (consumption-driven economy), namun secara bertahap peranannya semakin menurun jika dibandingkan periode-periode sebelumnya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Semester I Tahun 2008 dibandingkan dengan semester I/2007 secara riil meningkat sebesar 5,5 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah naik sebesar 3,3 persen, serta pembentukan modal tetap bruto naik sebesar 14,1 persen. Di sisi lain, ekspor barang dan jasa naik sebesar 15,8 persen, sedangkan impor barang dan jasa juga meningkat sebesar 17,2 persen. Pada dasarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga masih menempati persentase tertinggi sebagai komponen pembentuk PDB nasional, yaitu sebesar 61,5 persen menurut harga berlaku, yang kemudian disusul dengan ekspor sebesar 30,8 persen dan pembentukan modal tetap bruto 25,9 persen. Secara umum, menurunnya konsumsi rumah tangga dan pemerintah terkait dengan tekanan inflasi akibat kenaikan harga BBM. Hal ini berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat (purchasing power). Struktur PDB Semester I Tahun 2008 menurut komponen penggunaannya tergambar pada Grafik 2.

Grafik 1: Struktur PDB menurut Lapangan Usaha Semester I Tahun 2008

Grafik 2: Struktur PDB menurut Komponen Penggunaannya Semester I Tahun 2008

Catatan atas Laporan Keuangan -13-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Struktur ekonomi spasial masih didominasi pulau Jawa

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih didominasi oleh pulau Jawa, yang memberikan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 57,9 persen, kemudian diikuti oleh pulau Sumatera (23,9 persen), pulau Kalimantan (9,8 persen), dan pulau Sulawesi (4,0 persen). Di pulau Jawa, propinsi DKI Jakarta memberikan sumbangan terbesar terhadap penciptaan PDB nasional (16,0 persen), diikuti secara berturut-turut oleh Jawa Timur (14,6 persen), Jawa Barat (14,4 persen), serta Jawa Tengah (9,1 persen). Hal ini menunjukan bahwa sektor-sektor perekonomian masih berpusat di pulau Jawa. Namun demikian, pembangunan yang berkesinambungan telah mampu menyebarkan sentra-sentra perekonomian ke daerah lainnya. Ini tergambar dari terus menurunnya peranan pulau Jawa dalam pembentukan PDB nasional. Pada semester I/2007 persentasenya yang mencapai 59,0 persen, terus menurun pada tahun ini menjadi 57,9 persen di Semester I Tahun 2008. Struktur spasial perekonomian Indonesia Semester I Tahun 2008 terlihat dalam Grafik 3.

Grafik 3: Struktur Spasial Perekonomian Indonesia Semester I Tahun 2008

Kinerja investasi menunjukan perbaikan

Ekspor terus membaik

Di sisi lain, kinerja investasi dalam Semester I Tahun 2008 masih menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Peningkatan ini setidaknya terlihat dari meningkatnya impor barang modal dan realisasi penanaman modal asing (PMA). Pada Semester I Tahun 2008 dari total impor sebesar USD 65.054,7 juta, 14,2 persen di antaranya (USD 9.241,5 juta) merupakan impor barang modal untuk mendorong produksi dalam negeri. Jumlah tersebut meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai USD 4.758,1 juta dari total impor sebesar USD 33.707,1 juta (14,4 persen). Sementara itu, jumlah realisasi PMA pada Semester I Tahun 2008 juga terus menunjukkan perbaikan yang signifikan. Perkembangan ekspor Indonesia pada Semester I Tahun 2008 menunjukan perkembangan yang signifikan. Nilai ekspor Indonesia pada semester ini 2008 mencapai USD 70,5 miliar atau meningkat 30,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2007. Dari jumlah tersebut, ekspor nonmigas mencapai USD 54,4 miliar atau meningkat 23,2 persen dibandingkan sebelumnya. Peningkatan ekspor nonmigas terbesar terjadi pada lemak dan minyak hewan/nabati yang meningkat sebesar 136,8 persen dari USD 3.868,6 juta menjadi USD 9.161,5 juta pada Semester I Tahun 2008. Dilihat dari negara tujuan ekspor, maka Jepang dan Amerika Serikat masih menjadi negara tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia. Pada Semester I Tahun 2008 nilai ekspor I ke Jepang mencapai USD 6.441,2 juta dan ke Amerika Serikat mencapai USD 6.314,5 juta. Perkembangan ekspor Indonesia terutama disebabkan oleh relatif stabilnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan membaiknya harga komoditas di pasar dunia. Di sisi ekspor jasa, peningkatan wisatawan manca negara yang berkunjung ke Indonesia Catatan atas Laporan Keuangan -14-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) dan dicabutnya travel warning oleh beberapa negara menambah sumber devisa nasional. Impor juga meningkat

Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian dalam negeri, impor dalam triwulan I/2008 juga menunjukkan peningkatan. Kenaikan impor barang terbesar terjadi pada komoditas pupuk yang meningkat sebesar 236,3 persen, serta besi dan baja, yang meningkat sebesar 93,4 persen. Impor barang modal yang relatif besar, terutama mesin dan perlengkapannya serta alat transportasi, juga menjadi pendorong pertumbuhan investasi. Selama semester I 2008 nilai impor Indonesia mencapai USD 65.054,7 juta dengan impor migas sebesar USD 16.689,7 juta (25,7 persen) dan impor non migas sebesar USD 48.356 juta (74,3 persen). Impor nonmigas terbesar adalah mesin/pesawat mekanik dengan nilai USD 8.657,9 juta atau 17,9 persen. Negara pemasok barang impor nonmigas terbesar adalah Jepang dengan nilai USD 7.060,1 juta (14,6 persen), Cina dengan nilai USD 7.050,4 juta (14,6 persen) dan Singapura dengan nilai USD 5.657,5 juta (11,7 persen). Komposisi ekspor dan impor Indonesia selama Semester I Tahun 2008 tergambar dalam Grafik 4.

Grafik 4: Komposisi Ekspor-Impor Indonesia Semester I Tahun 2008 Tekanan inflasi oleh naiknya harga komoditi

Lonjakan harga komoditas internasional telah mengakibatkan tekanan inflasi di dalam negeri. Sumber kenaikan harga komoditi global ini adalah tingginya harga minyak dunia yang mendorong banyak negara untuk menciptakan sumber energi alternatif, antara lain biofuel dan biodiesel. Pada saat yang bersamaan, banyak investor yang mengalihkan dananya ke dalam bentuk investasi di pasar komoditi dunia menyusul krisis subprime mortgage di Amerika Serikat. Selain kedua hal di atas yang ditengarai telah menciptakan tekanan inflasi, permintaan atas bahan makanan terutama di negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi seperti China dan India juga meningkat secara tajam. Sementara itu, penawaran atas komoditas utama dunia juga mengalami gangguan sehubungan dengan perubahan cuaca yang menyebabkan gagal panen dan berdampak pada lonjakan harga yang signifikan akan komoditas dunia. Catatan atas Laporan Keuangan -15-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Laju inflasi kumulatif Semester I Tahun 2008 7,37 persen

Komponen-komponen pembentuk inflasi

Laju inflasi kumulatif selama Semester I Tahun 2008 sebesar 7,37 persen, sedangkan laju inflasi Juni 2008 terhadap Juni 2007 mencapai 11,03 persen(y-on-y). Mulai bulan Juli 2008 perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) Juni 2008 menggunakan tahun dasar 2007=100 (sebelumnya 2002=100) yang didasarkan pada hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2007. Perbedaan yang mendasar adalah cakupan kota bertambah dari 45 menjadi 66 kota, sedangkan paket komoditas naik dari 744 pada tahun 2002 menjadi 774 tahun 2008. Dalam penghitungan baru ini bobot komoditas makanan turun dari 43,38 persen menjadi 36,12 persen. Dari 66 kota yang disurvai secara nasional, inflasi terjadi di seluruh kota, dengan inflasi tertinggi terjadi di Kendari sebesar 6,49 persen dan terendah di Bogor sebesar 1,15 persen, sehingga inflasi nasional di bulan Juni 2008 tercatat sebesar 2,46 persen. Inflasi pada bulan Juni 2008 terjadi karena kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks harga pada kelompok-kelompok barang dan jasa. Kelompok yang mengalami kenaikan harga tertinggi adalah kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 8,72 persen; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 1,33 persen; dan bahan makanan sebesar 1,28 persen. Tingginya inflasi atas kelompok-kelompok barang dan jasa tersebut dipicu oleh kenaikan harga BBM oleh pemerintah pada bulan Mei 2008. Kenaikan tersebut telah menyebabkan seluruh komponen harga produksi mengalami lonjakan yang pada gilirannya memicu kenaikan harga hampir seluruh barang dan jasa selama bulan Juni 2008. Dari seluruh kelompok barang dan jasa hanya telur ayam ras dan cabe rawit yang mengalami penurunan harga. Seperti diketahui, terdapat tiga komponen pembentuk inflasi yaitu kelompok inti yang berkaitan dengan faktor moneter, kelompok administered price yang berkaitan dengan hargaharga komoditas yang ditentukan oleh Pemerintah seperti BBM dan tarif listrik; serta kelompok volatile price yang dipengaruhi fenomena supply-shock dalam perekonomian, baik domestik (kekeringan, gagal panen) maupun internasional (naiknya CPO dan harga komoditas pangan). Sepanjang Semester I Tahun 2008 inflasi kelompok barang yang volatile seperti naiknya harga makanan berpengaruh cukup besar pada laju inflasi. Naiknya harga komoditas di pasaran dunia telah memicu kenaikan harga bahan makanan, seperti biji-bijian (jagung, kedelai, gandum), minyak goreng, dan daging. Kenaikan harga komoditas dunia dipicu oleh naiknya permintaan bahan makanan seperti jagung untuk keperluan biofuel, sementara ekspektasi atas kecukupan persediaan pangan menunjukan penurunan. Hal inilah yang memicu masih tingginya inflasi kelompok volatile price di Semester I Tahun 2008. Secara umum laju inflasi sampai dengan bulan Juni 2008 tergambar dalam Grafik 5.

Grafik 5: Tren Laju Inflasi Bulanan Semester I Tahun 2008


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Nilai tukar rupiah

Nilai tukar rupiah selama Semester I Tahun 2008 berfluktuasi pada kisaran Rp9.050,00 sampai dengan Rp9.486,00 per dolar AS. Berbagai faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi fluktuasi nilai tukar antara lain terus berlanjutnya kenaikan harga minyak dunia yang mendorong meningkatnya volume pembelian valuta asing oleh korporasi, antisipasi pelaku pasar dan kenaikan pangan menyebabkan sentimen negatif, serta imbas tekanan depresiasi pada mata uang regional. Namun demikian, secara keseluruhan faktor fundamental nilai tukar rupiah masih cukup baik yang tercermin dari masih tingginya surplus neraca pembayaran yang bersumber dari surplus transaksi berjalan terkait dengan meningkatnya ekspor. Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika tergambar dalam Grafik 6.

Grafik 6: Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Neraca Pembayaran Indonesia

Rata-rata SBI 3 bulan 8,20 persen

Masuknya modal ke Indonesia

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) selama Semester I Tahun 2008 mencatat surplus cukup tinggi terutama diakibatkan oleh surplus pada neraca transaksi berjalan. Sampai dengan bulan Juni 2008 kontribusi peningkatan nilai ekspor Indonesia terhadap perekonomian secara nasional relatif cukup baik yaitu sebesar 30,80 persen (USD 70,45 miliar) lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai USD 53,86 miliar. Khususnya ekspor nonmigas sampai dengan Juni 2008 mencapai USD 54,38 miliar, naik 23,20 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2007 (USD 44,14 miliar). Rata-rata SBI 3 bulan selama Semester I Tahun 2008 berada pada level 8,20 persen, lebih tinggi dari asumsi APBN-P 2008 yang ditetapkan sebesar 7,5 persen. Namun demikian, hal ini masih relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata semester I/2007 yang mencapai 8,24. Tingginya inflasi akibat tekanan harga minyak dan bahan pangan dunia telah menyebabkan BI menaikkan suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 8,25 persen di bulan Mei 2008, kemudian meningkat lagi menjadi 8,5 persen di bulan Juni 2008. Kenaikan ini sesuai dengan tingginya ekspektasi inflasi. Kecenderungan suku bunga domestik yang meningkat ini bertolak belakang dengan kecenderungan terus turunnya Fed Rate. Masih tingginya interest rate differential ini menyebabkan masuknya arus modal asing ke Indonesia melalui pasar modal. Sebagai bukti, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEJ pada 30 Juni 2007 mencapai 2.336,11 namun pada 30 Juni 2008 mencapai 2.349,105. Hal tersebut menunjukkan bahwa suku bunga Indonesia cukup kompetitif dan perbaikan perekonomian telah mampu memberikan persepsi positif kepada para investor. Perkembangan IHSG sampai dengan Semester I Tahun 2008 Catatan atas Laporan Keuangan -17-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) tergambar pada Grafik 7.

Grafik 7: Perkembangan IHSG

Surplus neraca pembayaran

Di sisi lain, neraca lalu lintas modal dan finansial juga mencatat surplus, yang antara lain disebabkan oleh masih relatif besarnya aliran modal masuk. Aliran portfolio investment terlihat tinggi yang tercermin dari peningkatan kepemilikan asing pada surat-surat berharga seperti SBI dan saham yang diakibatkan masih kompetitifnya tingkat suku bunga domestik dibandingkan dengan suku bunga luar negeri. Secara keseluruhan, pada Semester I Tahun 2008 Neraca Pembayaran Indonesia mencatat surplus sebesar USD 1.032. Kondisi tersebut meningkatkan jumlah cadangan devisa dari USD 56,9 miliar pada akhir tahun 2007 menjadi sekitar USD 58,9 miliar atau setara dengan sekitar 5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah pada akhir triwulan I/2008.

Investasi langsung tetap masuk, meskipun sedikit menurun

Ditinjau dari sisi investasi dalam negeri, mulai terlihat adanya kemajuan yang ditunjukkan oleh pemulihan kinerja investasi swasta. Hal ini ditandai dengan meningkatnya angka persetujuan dan realisasi investasi langsung dalam negeri selama tahun 2007 dibandingkan tahun 2006. Pada tahun ini, realisasi persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan 16 persen dibandingkan tahun 2006 (dari Rp162,77 triliun menjadi Rp188,88 miliar). Demikian pula, realisasi persetujuan Penanaman Modal Asing (PMA) yang mengalami peningkatan 156,89 persen di tahun 2007 bila dibandingkan dengan tahun 2006 (dari USD 15,66 miliar menjadi USD 40,15 miliar). Apabila dibandingkan dengan kondisi saat ini, realisasi investasi penanaman modal dalam negeri periode Januari-Mei 2008 turun hingga 68,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Hingga Januari-Mei 2008, realisasi investasi penanaman modal dalam negeri tercatat Rp 5,91 triliun (USS 0,66 miliar), sedangkan periode yang sama 2007 mencapai Rp 18,62 triliun (US$ 2 miliar). Anjloknya realisasi investasi oleh penanaman modal dalam negeri bertolak belakang dengan realisasi investasi penanaman modal asing yang naik 164 persen. Sementara itu, realisasi penanaman modal asing periode Januari-Mei 2008 mencapai Rp 88 triliun (US$ 9,78 miliar). Sedangkan periode yang sama tahun lalumencapai Rp 33,3 triliun (USS 3,7 miliar). Penurunan investasi karena berbagai struktur biaya industri yang berubah. Perubahan struktur biaya, selain disebabkan oleh kenaikan harga BBM, juga disebabkan oleh dampak subprime mortgage. Di sisi lain, lembaga perbankan juga terlalu hati-hati, menyebabkan arus permodalan untuk dukungan investasi sedikit berkurang. Ketersediaan infrastruktur (pelabuhan dan pasokan bahan baku energi), perizinan, dan pelayanan publik masih dirasakan menjadi hambatan investasi. Catatan atas Laporan Keuangan -18-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) LDR meningkat, NPLmenurun

Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, perbaikan kinerja perbankan masih terus berlanjut. Salah satu indikatornya adalah membaiknya fungsi intermediasi perbankan. Dalam periode Januari sampai April 2008, rasio penyaluran kredit terhadap penghimpunan dana dan modal inti (Loan to Deposit Ratio/LDR) secara konsisten terus mengalami peningkatan. Pada bulan Januari 2008, rasio LDR mencapai 70,10 persen yang secara kontinu meningkat sehingga mencapai 74,40 persen pada bulan April 2008. Sementara itu, seiring dengan membaiknya peran intermediasi perbankan, kualitas penyaluran kredit juga tetap terjaga. Hal ini tercermin dari rasio kredit bermasalah terhadap total kredit (Non Performing Loans/NPL) yang secara konsisten juga terus mengalami penurunan dari 4,82 persen pada bulan Januari 2008 menjadi 4,39 persen pada bulan April 2008. Perkembangan NPL dan LDR dalam tiga tahun terakhir tergambar dalam Grafik 8.

Grafik 8: Perkembangan NPL dan LDR Indonesia Angka penduduk miskin menurun

Progress perekonomian yang membaik, juga diindikasikan oleh berkurangnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Angka statistik penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terus berkurang dari 37,17 juta orang pada bulan Maret 2007 menjadi 34,96 juta orang pada bulan Maret 2008. Selama periode satu tahun tersebut, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,42 juta orang, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,79 juta jiwa. Persentase penduduk miskin antara daerah kota dan desa relatif tidak banyak berubah. Pada bulan Maret Catatan atas Laporan Keuangan -19-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) 2008 sebagian besar (63,47 persen) penduduk miskin terkonsentrasi di daerah perdesaan. Sementara itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan kecenderungan menurun yang mengindikasikan pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Alokasi anggaran pendidikan

Berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, pengeluaran Pemerintah dapat dibedakan atas dua, yaitu pengeluaran yang berdampak tidak langsung terhadap kemiskinan (seperti pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perumahan) dan pengeluaran yang berdampak langsung terhadap kemiskinan (seperti subsidi dan transfer dana tunai). Di tahun 2008, komitmen Pemerintah terhadap program pendidikan yang diharapkan dapat secara tidak langsung meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memutuskan rantai kemiskinan ditunjukkan dengan meningkatnya alokasi anggaran pendidikan, meskipun secara kumulatif anggaran pendidikan tersebut baru mencapai 15,1 persen dari 20 persen yang diamanahkan undangundang. Hal ini sejalan dengan komitmen bahwa tanggung jawab pendidikan juga terletak pada Pemerintah daerah sehingga pemenuhan target 20 persen anggaran untuk pendidikan seyogyanya dapat dipenuhi juga dari APBD. Peningkatan anggaran pendidikan tahun 2008 tersebut terutama ditujukan untuk memperluas Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia sekolah dan pemerataan kesempatan belajar melalui perbaikan sarana dan prasarana sekolah.

Prioritas RKP 2008

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2008 disebutkan bahwa prioritas pembangunan dalam APBN 2008 ditujukan antara lain untuk: (1) peningkatan investasi, ekspor, dan kesempatan kerja; (2) revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan perdesaan; (3) percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan energi; (4) peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan; (5) peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan; (6) pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi; (7) penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri; serta (8) penanganan bencana, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan penanggulangan flu burung. Dari prioritas-prioritas tersebut terlihat upaya pemerintah untuk meneruskan strategi pembangunan nasional berlandaskan triple track strategy yang berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Dengan konsistensi ini diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Alokasi untuk mendukung RKP

Oleh karena itu, kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2008 terutama diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas kepada masyarakat dan mengurangi kemiskinan, di samping tetap menjaga stabilitas nasional, kelancaran kegiatan penyelenggaraan oparasional pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal ini, maka prioritas alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam tahun 2008 meliputi (1) belanja investasi, terutama di bidang infrastruktur dasar untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional; (2) bantuan sosial, terutama untuk menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, dengan memperhatikan peningkatan rasio anggaran pendidikan sesuai amanat UUD 1945, serta meningkatkan upaya pemerataan; (3) perbaikan penghasilan dan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan; (4) peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan; (5) penyediaan subsidi untuk membantu menstabilkan harga barang dan jasa pada tingkat yang terjangkau masyarakat; serta (6) pemenuhan kewajiban pembayaran bunga utang.

Langkah-langkah penyehatan anggaran

Sejalan dengan gejolak ekonomi internasional, Pemerintah mengambil langkah-langkah menyehatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman. Langkahlangkah yang diambil pemerintah tersebut meliputi (1) optimalisasi pendapatan, yang meliputi penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan dividen BUMN; (2) penghematan belanja yang meliputi (a) penggunaan dana cadangan APBN; (b) penghematan dan penajaman prioritas belanja kementerian negara/lembaga; (c) perbaikan parameter produksi dan konsumsi Catatan atas Laporan Keuangan -20-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) BBM dan listrik; dan (d) efisiensi di PT. Pertamina dan PT. PLN; (3) pelonggaran defisit dan optimalisasi pinjaman program; serta (4) program stabilisasi harga melalui pengurangan bebanbeban pajak dan bea masuk atas komoditas pangan strategis dan penambahan subsidi pangan. Seluruh langkah-langkah ini tertuang dalam APBN-Perubahan yang ditetapkan dengan UU No. 16 Tahun 2008. Risiko fiskal

Sebagaimana telah tercantum juga dalam Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2009 subbab risiko fiskal, Pemerintah setidaknya dihadapkan pada sepuluh sumber risiko fiskal, yaitu: (1) sensitivitas asumsi ekonomi makro, dapat menimbulkan risiko fiskal sehubungan dengan adanya variansi pada asumsi dasar ekonomi makro, yang menjadi acuan bagi perhitungan besaran-besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan anggaran; (2) utang Pemerintah, sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN dihadapkan pada beberapa risiko, yaitu risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko refinancing, dan risiko operasional; (3) proyek pembangunan infrastruktur, yang dapat menimbulkan risiko fiskal sehubungan dengan pemberian dukungan Pemerintah terhadap beberapa proyek seperti Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW, Proyek Pembangunan Jalan Tol, Proyek Pembangunan Monorail Jakarta, serta pendirian Guarantee Fund untuk Infrastruktur, keterlibatan pendanaan Pemerintah dalam pendirian lembaga tersebut diwujudkan dalam bentuk penempatan penyertaan modal negara (PMN) sebagai modal awal untuk pendiriannya; (4) risiko Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang akibat pengaruh dari perubahan beberapa variabel ekonomi makro seperti harga minyak, nilai tukar, dan suku bunga dapat mempengaruhi kontribusi BUMN terhadap APBN; (5) sektor keuangan yang meliputi Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan, yang dapat menimbulkan risiko fiskal sehubungan dengan adanya kewajiban Pemerintah untuk menjaga modal awal Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan; (6) program pensiun dan tunjangan hari tua pegawai negeri sipil, sumber risiko fiskal yang berasal dari Program Pensiun PNS di antaranya berasal dari sharing pembayaran pensiun antara APBN dan PT Taspen yang jumlahnya secara signifikan meningkat dari tahun ke tahun, adapun untuk program THT, beberapa kebijakan Pemerintah, antara lain kenaikan gaji pokok PNS dan perubahan formula perhitungan manfaat, menimbulkan risiko pada APBN terkait dengan kekurangan pendanaan Pemerintah (unfunded liability); (7) desentralisasi fiskal, di mana sumber risiko fiskal yang terkait dengan ini di antaranya: (i) pemekaran daerah, (ii) hold harmless, (iii) alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam; (8) tuntutan hukum kepada Pemerintah, yang antara lain terjadi dalam kasus pengadaan listrik swasta (Independent Power Producers/IPP) dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN); (9) keanggotaan pada organisasi dan lembaga keuangan internasional, keanggotaan Indonesia pada organisasi dan lembaga keuangan internasional dapat menimbulkan risiko fiskal terkait dengan adanya komitmen Pemerintah untuk memberikan kontribusi dan atau penyertaan modal kepada organisasi-organisasi atau lembaga keuangan internasional tersebut; (10) bencana alam, mengacu kepada UU Nomor 24 Tahun 2007 Pemerintah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di antaranya pengalokasian anggaran penanggulangan bencana alam dalam APBN. Anggaran tersebut diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana.

Rating yang terus membaik

Terus membaiknya fundamental ekonomi mampu menurunkan persepsi country risk sebagaimana terefleksi dari meningkatnya peringkat utang jangka panjang Indonesia dari beberapa lembaga pemeringkat internasional. Lembaga pemeringkat Moody’s menaikkan peringkat Indonesia dari B1 menjadi Ba3 dengan outlook stable, sedangkan Fitch meskipun tetap menempatkan Indonesia pada peringkat BB- akan tetapi outlooknya berubah dari stable menjadi positif. Perbaikan rating utang tersebut didasarkan pada kinerja fiskal dan eksternal yang membaik dengan mengecilnya beban utang. Perbaikan ini setidaknya akan mampu menaikkan daya saing Indonesia pada tingkat global yang merupakan sinyal positif kebangkitan ekonomi Indonesia. Asumsi dasar APBN TA 2007 dan 2008 dapat dilihat pada Tabel 1.



Tabel 1 Asumsi Dasar APBN TA 2005 s.d. 2008 Uraian Pertumbuhan Ekonomi (%) Tingkat Inflasi (%) Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD) Suku Bunga SBI 3 Bulan (%) Harga Minyak (USD/barel) Produksi Minyak (juta barel/hari)

Realisasi TA 2005 5,6 17,1 9.705 9,09 51,80 0,999

Realisasi TA 2006 5,5 6,6 9.020 9.75 63,8 0,935

Realisasi TA 2007 6,3 6,59 9.419 8,25 78,00 0,909

Asumsi TA 2008 6,4 6,5 9.100 7,5 95,00 0,927

Catatan: ¾ Posisi Cadangan Devisa Semester I Tahun 2008, USD 58,9 miliar.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I Tahun Anggaran 2008 APBN-P 2008

Perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional membawa konsekuensi meningkatnya volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Perkembangan variabel ekonomi makro seperti fluktuasi harga minyak dunia yang tinggi dan nilai tukar rupiah yang mengalami penguatan merupakan sebagian dari berbagai faktor yang mendasari perubahan terhadap perkiraan Pendapatan Negara dan Hibah menurut UU Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008. Perbandingan realisasi anggaran TA 2007 dan TA 2008 dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2 Perbandingan Realisasi Anggaran Semester I TA 2008 dan TA 2007 (dalam Triliun Rupiah) Uraian Penerimaan Perpajakan PNBP Penerimaan Hibah Pendapatan Negara dan Hibah Belanja Pemerintah Pusat Transfer untuk Daerah Total Belanja Negara Surplus (Defisit) Anggaran Pembiayaan

TA 2007 Realisasi APBN-P Semester I 492,0 207,6 198,3 3,8 694,1 498,2 254,2 752,4 (58,3) 58,3

87,1 0,4 295,1 168,7 107,2 275,8 19,3 11,8

TA 2008 Realisasi APBN-P Semester I 609,2 308,8 282,8 2,9 894,9 697,1 292,4 989,5 (94,5) 94,5

116,9 0,5 426,2 218,9 107,5 364,3 *) 61,9 62,9

Sumber: LRA Keterangan: *) termasuk suspen Rp37,9 triliun


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Langkah-langkah memperbaiki penyerapan anggaran

Melalui reformasi sistem perbendaharaan yang bertujuan untuk mengefisienkan sistem pembayaran, Pemerintah terus berupaya agar pola absorbsi APBN dari bulan ke bulan semakin merata. Dengan filosofi pelayanan yang cepat, serta pola penyerapan yang semakin baik, reformasi Perbendaharaan diharapkan dapat menjadi stimulus fiskal bagi pergerakan perekonomian. Belum optimalnya tren penyerapan belanja negara telah direspon dengan berbagai langkah konkrit yang telah dilakukan Pemerintah antara lain: (i) penyiapan dan penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran secara tepat waktu; (ii) penyederhanaan prosedur dan mekanisme pencairan dana APBN; (iii) memberikan pemahaman/sosialisasi kepada kementerian negara/lembaga; (iv) pembentukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara percontohan; (v) peningkatan pelayanan penyelesaian SP2D belanja non pegawai; (vi) penerapan rekening tunggal Pemerintah (Treasury Single Account); (viii) penertiban rekening pada kementerian negara/lembaga. Seiring dengan terbatasnya anggaran, pada tahun 2008 ini Pemerintah melakukan pemotongan terhadap belanja barang yang bersifat non operasional di kementerian negara/lembaga. Pemotongan ini ditujukan agar belanja negara dapat efektif dan efisien, sehingga dapat digunakan untuk membiayai anggaran yang menjadi prioritas dari kebijakan dan bersifat mendesak, terutama untuk perbaikan infrastruktur. Dengan demikian, diharapkan percepatan perbaikan infrastruktur mampu mendorong tumbuhnya investasi langsung.

Usaha-usaha peningkatan tax ratio

Untuk meningkatkan penerimaan negara, Pemerintah juga mengadakan perbaikanperbaikan administrasi perpajakan yang ditujukan untuk meningkatkan tax ratio. Saat ini tax ratio Indonesia berada pada kisaran 13 persen, yang diupayakan untuk terus ditingkatkan. Perbaikan di bidang administrasi perpajakan ini dilaksanakan melalui modernisasi administrasi perpajakan dan kelembagaan, seperti e-filling, dan e-payment dan pembentukan kantor modern yang terpadu. Selain itu, reformasi kebijakan perpajakan telah dilakukan Pemerintah dan disetujui DPR meliputi UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Dalam rangka meningkatkan penanaman modal, Pemerintah juga memberikan insentif perpajakan yang meliputi PPh, PPN, Bea Masuk dan fasilitas perpajakan untuk penanganan bencana alam yang menimpa beberapa daerah. Instensifikasi perpajakan di tahun 2007 dilakukan melalui cara yang lebih sistemik dan terstandar, yaitu Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan (OPDP), aktifasi wajib pajak non-filer, mapping dan pembuatan profile, serta penegakan hukum. Di bidang ekstensifikasi perpajakan, Pemerintah melakukan 3 pendekatan utama, yaitu pendekatan properti, pendekatan pemberi kerja, dan pendekatan profesi. Program ini mampu menambah jumlah wajib pajak baru sejumlah 1,7 juta WP, dan dampaknya telah dirasakan pada bulan Maret 2008 ini dengan naiknya penerimaan perpajakan selama Semester I Tahun 2008.

Perbaikan tata kelola penganggaran

Sejalan dengan makin besarnya volume anggaran, Pemerintah terus melaksanakan upaya perbaikan tata kelola penganggaran. Salah satunya melalui upaya penertiban rekening Pemerintah yang berada di bawah pengelolaan kementerian negara/lembaga. Seperti diketahui, semenjak reformasi bidang keuangan negara digulirkan maka menteri/pimpinan lambaga diposisikan sebagai Chief Operating Officer (COO), sementara Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO). Oleh karena itu, kementerian negara tidak diperbolehkan untuk membuka rekening di luar kepentingan kementerian negara/lembaga tersebut dan Menteri Keuangan bertugas mengawasi pembukaan rekening bersangkutan karena keberadaannya dapat berimplikasi pada keuangan negara. Melalui Permenkeu No. 57/PMK.05/2007 dan No. 58/PMK.05/2007, Pemerintah mulai menertibkan rekening-rekening tersebut. Sebagaimana terlihat dalam tahun 2007 lalu, pengelolaan rekening-rekening Pemerintah di kementerian negara/lembaga dapat dilaksanakan dengan lebih transparan, yaitu melalui introduksi mekanisme pelaporan rekening-rekening dimaksud pada Laporan Keuangan K/L bersangkutan. Upaya tersebut terus berlanjut pada tahun 2008 ini dengan dilaporkannya rekening-rekening dimaksud dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga semesteran.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Berlanjutnya reformasi birokrasi

Sementara itu dalam upaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme birokrasi yang terus berlanjut, Pemerintah melaksanakan reformasi birokrasi. Reformasi ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan clean government yang akan mendukung pengelolaan anggaran. Reformasi tersebut juga harus dipahami sebagai penyempurnaan yang dinamis, terus menerus, dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi sehingga pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik. Sebagai pelopor, Departemen Keuangan telah melaksanakan reformasi birokrasi sejak tahun 2007. Perubahan fundamental yang dilaksanakan dalam reformasi birokrasi Departemen Keuangan adalah dengan merubah sikap tertutup yang selama ini dipersepsikan masyarakat menjadi suatu birokrasi yang terbuka dan transparan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi: (1) menciptakan aparatur yang bersih, bertanggung jawab dan profesional; (2) menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif; dan (3) menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat. Dimulai tahun 2007 dan terus berlanjut di tahun 2008 ini, telah dibentuk kantor-kantor pelayanan prima di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta perbendaharaan. Selain itu, Departemen Keuangan juga melakukan penyempurnaan standard operating procedures, peningkatan kompetensi pegawai dan perbaikan sistem remunerasi. Semua upaya tersebut di atas dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan anggaran.

Komposisi Realisasi APBN Semester I Tahun 2008 1. Pendapatan Negara Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Semester I Tahun 2008 mencapai Rp426,2 triliun atau 47,6 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2008. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp131,1 triliun jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp295,1 triliun.

Realisasi Penerimaan Perpajakan Semester I Tahun 2008

Realisasi Penerimaan Perpajakan dalam Semester I Tahun 2008 adalah sebesar Rp308,8 triliun atau mencapai lebih 50 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2008 yang sebesar Rp609,2 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan meningkat sebesar hampir Rp101,2 triliun atau 48,7 persen dibandingkan dengan realisasi semester I/2007 yang sebesar Rp207,6 triliun. Meningkatnya Penerimaan Perpajakan sejalan dengan keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan perpajakan dan adanya perkembangan perekonomian yang memberi pengaruh positif terhadap penerimaan perpajakan. Kebijakan perpajakan tersebut antara lain adalah intensifikasi, ekstensifikasi, modernisasi, dan law enforcement. Kebijakan intensifikasi antara lain dilakukan melalui kegiatan penggalian potensi perpajakan. Kegiatan penggalian potensi perpajakan ini dilakukan melalui pembuatan mapping, profiling, dan benchmarking WP penentu penerimaan di setiap kantor pelayanan pajak (KPP) dan penggalian potensi secara sektoral, khususnya pada sektor-sektor yang booming, yaitu industri kelapa sawit dan batubara.

Ekstensifikasi perpajakan

Sementara itu, kebijakan ekstensifikasi dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu (i) pendekatan berbasis Pemberi Kerja dan Bendaharawan Pemerintah dengan sasaran antara lain meliputi karyawan, PNS, dan pejabat negara; (ii) pendekatan berbasis properti, dengan sasaran orang pribadi yang melakukan usaha atau memiliki usaha di pusat perdagangan; dan (iii) pendekatan berbasis profesi, dengan sasaran antara lain dokter, artis, pengacara, dan notaris. Selanjutnya, program modernisasi dilakukan antara lain melalui reformasi struktur organisasi berdasarkan fungsi, business process yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, pembentukan data processing center, dan pelaksanaan good governance. Terkait dengan program law enforcement, dengan berlakunya UU KUP tahun 2007, kebijakan pemeriksaan pada tahun 2008 dan selanjutnya, selain menguji kepatuhan WP juga akan lebih diarahkan pada pengungkapan tindak pidana di bidang perpajakan melalui kegiatan penyidikan.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Pengaruh inflasi terhadap perpajakan

Di sisi perkembangan ekonomi makro, tingginya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah justru membawa pengaruh positif terhadap penerimaan perpajakan. Inflasi yang tinggi menyebabkan harga-harga di pasar domestik menjadi meningkat dan pada gilirannya mendorong meningkatnya penerimaan PPN dan PPnBM. Sementara itu, melemahnya nilai tukar rupiah menyebabkan penerimaan dari bea masuk dalam denominasi rupiah menjadi semakin besar. Selain faktor-faktor tersebut, tingginya harga minyak mentah, harga komoditi pangan, dan harga CPO beserta turunannya di pasar internasional juga turut mendorong meningkatnya penerimaan perpajakan khususnya bea keluar dan PPh nonmigas.

Peningkatan perpajakan dari PPh

Selama Semester I Tahun 2008, peningkatan pajak terbesar diperoleh dari PPh. Realisasi penerimaan PPh sampai dengan Juni 2008 mencapai Rp164,2 triliun, yang berasal dari PPh nonmigas sebesar Rp129,6 triliun dan PPh migas sebesar Rp34,4 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, maka terdapat kenaikan realisasi penerimaan PPh pada tahun ini sebesar Rp48,8 triliun atau 42,3 persen. Sementara itu, dari sisi PPh nonmigas, terdapat peningkatan penerimaan perpajakan jenis ini selama Semester I Tahun 2008 dibandingkan dengan semester I/2007 sebesar Rp34,5 triliun atau 48,5 persen. Peningkatan penerimaan PPh terutama didukung oleh kebijakan di bidang perpajakan seperti intensifikasi, ekstensifikasi dan modernisasi. Sedangkan penerimaan PPh nonmigas terutama disebabkan adanya booming pada komoditi tertentu, yang pada gilirannya meningkatkan penerimaan PPh pasal 25/29 Badan.

PPN dan PPnBM

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM merupakan jenis pajak yang memberikan kontribusi terbesar kedua dalam penerimaan perpajakan. Sampai berakhirnya Semester I Tahun 2008, realisasi penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp87,4 triliun atau 44,7 persen dari target APBN-P 2008. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, maka terdapat peningkatan sebesar Rp28,5 triliun atau 48,5 persen. Selain dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan perpajakan, meningkatnya penerimaan PPN dan PPnBM juga didukung oleh adanya penerimaan di sektor tertentu yaitu sektor industri elektronika dan otomotif, serta telah selesainya percepatan pembayaran tunggakan restitusi untuk periode sebelumnya pada tahun 2007.

Penerimaan PPN DN dan PPN Impor

Kontribusi terbesar dari penerimaan PPN DN berasal dari sektor pengolahan yang mencapai Rp15,6 triliun. Selanjutnya, PPN yang berasal dari perdagangan-hotel-restoran menduduki urutan selanjutnya dengan Rp9,3 triliun, disusul dari pertambangan migas sebesar Rp7,5 triliun, dan dari keuangan-real estat-jasa perusahaan sebesar Rp4,5 triliun. Kenaikan PPN DN ini dikarenakan naiknya harga komoditas hasil perkebunan antara lain kelapa sawit dan CPO beserta turunannya. Sementara itu, sektor industri pengolahan turut menyumbang kenaikan PPN impor sebesar Rp17,1 triliun atau 45,1 persen dari total penerimaan PPN impor selama Semester I Tahun 2008. Sektor pertambangan migas memberikan kontribusi sebesar Rp9,9 triliun atau 26,1 persen dari total penerimaan PPN impor. Secara keseluruhan, peningkatan penerimaan PPN disebabkan kenaikan harga komoditas pangan dunia di pasar internasional yang berimbas pada harga-harga di pasar domestik. Selain itu, tingginya harga minyak di pasar dunia juga turut mendorong kenaikan harga impor yang menyebabkan penerimaan PPN impor meningkat.

PBB dan BPHTB

Jenis pajak lainnya yang mengalami peningkatan adalah PBB dan BPHTB. Realisasi penerimaan PBB selama Semester I Tahun 2008 mencapai Rp10,5 triliun atau 41,7 persen dari target APBN-P 2008. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, maka terdapat kenaikan sebesar Rp9,2 triliun atau lebih tujuh kali lipatnya. Tingginya realisasi penerimaan PBB dalam semester ini terutama berasal dari perbaikan administrasi penerimaan PBB migas, di mana penerimaan triwulan I dan II telah dicairkan pada bulan Mei dan Juni 2008, sementara tahun sebelumnya baru bisa terealisasi pada bulan Juni dan Agustus 2007. Sementara itu, meningkatnya penerimaan PBB juga disebabkan windfall PBB pertambangan yang terjadi akibat melonjaknya harga minyak internasional.

Penerimaan Cukai

Penerimaan cukai pada Semester I Tahun 2008 mencapai Rp24,1 triliun atau 52,6 persen dari APBN-P 2008. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2007, terjadi peningkatan Rp3,1 triliun atau 14,7 persen. Peningkatan penerimaan cukai tahun 2008 antara Catatan atas Laporan Keuangan -25-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) lain didukung oleh penerapan kebijakan tarif cukai gabungan yaitu tarif spesifik dan ad valorem serta pemberantasan cukai rokok palsu. Kebijakan cukai rokok tahun 2008 berdasarkan PMK Nomor 134/PMK.04/2007 yang menggabungkan golongan III A dan III B menjadi golongan III dapat menurunkan harga jual eceran minimum paling tinggi 15 persen. Selain itu, Pemerintah akan terus meningkatkan langkah-langkah administratif untuk meningkatkan penerimaan cukai, yaitu (i) operasi pasar atas peredaran hasil tembakau ilegal seperti hasil tembakau tidak dilekati pita cukai (polos), dilekati pita cukai palsu, atau dilekati pita cukai yang bukan peruntukkannya; (ii) operasi intelijen yaitu operasi secara tertutup untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan penindakan atas pelanggaran di bidang cukai; (iii) penyempurnaan desain dan fitur pita cukai; (iv) audit cukai yaitu dengan melakukan audit regular atau audit investigasi; serta (v) sosialisasi atas ketentuan peraturan di bidang cukai. Selain itu, penerimaan pajak lainnya pada Semester I Tahun 2008 mencapai Rp1,45 triliun atau meningkat 14,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan meningkatnya penggunaan dokumen yang terutang bea materai, yang diikuti oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melunasi bea materai. Pajak Perdagangan Internasional

Realisasi pajak perdagangan internasional yang berasal dari pajak yang dipungut atas aktivitas ekspor dan impor di wilayah Indonesia juga mengalami peningkatan yang signifikan. Sampai dengan akhir Juni 2008, penerimaan pajak internasional mencapai Rp18,8 triliun atau 64,8 persen dari APBN-P 2008. Apabila dibandingkan dengan realisasi semester I/2007 yang sebesar Rp8,1 triliun, maka terdapat peningkatan 131 persen. Kenaikan ini disumbang dari realisasi penerimaan bea masuk selama semester satu yang mencapai Rp10,1 triliun atau meningkat 29,6 persen dari periode yang sama tahun lalu. Naiknya penerimaan bea masuk ini didominasi oleh sektor kendaraan bermotor dan bagiannya. Sementara itu, penerimaan bea keluar mencapai Rp8,7 triliun atau 77,7 persen dari target APBN-P 2008. Jumlah ini meningkat lebih dari dua puluh kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tingginya realisasi penerimaan bea keluar dalam Semester I Tahun 2008 terutama disebabkan tingginya harga CPO dan turunannya di pasar internasional. Meningkatnya realisasi tersebut disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam menetapkan tarif pajak ekspor untuk stabilisasi harga minyak goreng dalam negeri sesuai PMK Nomor 09/PMK.011/2008.

Kinerja perpajakan

Dalam rangka meningkatkan partisipasi perpajakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, Pemerintah terus mengupayakan peningkatan tax ratio dari tahun ke tahun. Setelah hanya tercapai sekitar 12,41 persen di tahun sebelumnya, tahun 2008 ini Pemerintah menargetkan peningkatan hingga mencapai 13,6 persen. Oleh karena itu, kebutuhan untuk melakukan perbaikan administrasi perpajakan menjadi sangat krusial untuk dilakukan. Selain itu, perbaikan ini diharapkan menjadi instrumen yang benar-benar efektif meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Sehingga percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah situasi global yang saat ini kurang kondusif terkait gejolak harga minyak dan harga pangan tetap dimungkinkan.

Penyempurnaan administrasi perpajakan

Sebagaimana telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, Pemerintah melaksanakan penyempurnaan administrasi perpajakan dalam upaya meningkatkan penerimaan perpajakan. Langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki administrasi perpajakan dalam mengatasi rendahnya rasio pajak yang dipengaruhi oleh (i) sistem perpajakan yang rumit dan kecenderungan terjadinya tumpang-tindih peraturan; (ii) tendensi wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya; (iii) dan kondisi perekonomian yang didominasi sektor informal. Upaya nyata yang saat ini sedang dilakukan adalah perubahan UU perpajakan, yaitu UU No. 28/2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, agar pelaksanaan sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien. Tercapainya prinsip-prinsip perpajakan yang sehat seperti persamaan, kesederhanaan dan keadilan akan mampu meningkatkan kapasitas fiskal dan merangsang perkembangan ekonomi makro yang lebih baik dengan menghapuskan hambatan berinvestasi. Menurut UU tersebut reformasi administrasi perpajakan dilaksanakan melalui peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak yang meliputi implementasi dan pembentukan sistem administrasi perpajakan modern (KPP Modern: Large Tax Office, Medium Tax Office dan Small Tax Office) serta perluasan wajib pajak melalui Catatan atas Laporan Keuangan -26-


Penerimaan negara bukan pajak

peningkatan jumlah wajib pajak tertentu untuk percepatan pemberian restitusi; dan implementasi praktek good governance yang meliputi pembentukan Pusat Data Pajak dan e-system, serta pembentukan dan implementasi manajemen SDM modern. Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama semester I 2008 mencapai Rp116,8 triliun atau 41,3 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2008 sebesar Rp282,8 triliun. Jumlah PNBP ini meningkat sebesar Rp29,8 triliun atau 34,2 persen dibandingkan realisasi PNBP selama semester I tahun sebelumnya. Kinerja PNBP dalam semester I 2008 tersebut terutama didukung oleh kinerja penerimaan sumber daya alam (SDA) dan PNBP lainnya.

Sumber-Sumber Penerimaan SDA

Realisasi penerimaan SDA selama semester I 2008 mencapai Rp92,8 triliun atau 48,2 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2008. Dari penerimaan SDA tersebut, penerimaan SDA migas berperan sangat dominan dengan memberikan kontribusi sebesar 94,7 persen atau sebesar Rp87,9 triliun. Secara rinci, penerimaan SDA minyak bumi dalam semester I 2008 mencapai Rp67,4 triliun dan SDA gas alam mencapai Rp20,5 triliun.

PNBP SDA nonmigas

Selanjutnya penerimaan SDA non migas selama semester I 2008 mencapai Rp4,9 triliun atau separuh dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp9,8 triliun. Realisasi penerimaan SDA non migas tersebut terutama bersumber dari penerimaan SDA pertambangan umum sebesar Rp3,6 triliun. Jumlah penerimaan SDA pertambangan umum tersebut mengalami penurunan sebesar Rp0,5 triliun dibandingkan realisasi realisasi pada penerimaan semester I 2007. Faktor utama kenaikan penerimaan SDA pertambangan umum tersebut adalah membaiknya produksi dan harga komoditi pertambangan, terutama batubara. Sebagaimana diketahui, penerimaan SDA pertambangan umum terdiri dari pendapatan iuran tetap (landrent) dan pendapatan royalti yang berasal dari Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Faktor utama yang mendorong pencapaian realisasi penerimaan SDA pertambangan umum pada Semester I Tahun 2008 antara lain (i) adanya pembayaran atas tunggakan kewajiban oleh operator pertambangan; (ii) meningkatnya setoran para pengusaha tambang daerah berdasarkan ijin penambangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; dan (iii) upaya intensifikasi Pemerintah atas setoran perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja SDA pertambangan umum. Sumber penerimaan SDA non migas lainnya adalah penerimaan SDA kehutanan dan SDA perikanan di mana selama semester I 2008 masing-masing mencapai mencapai sebesar Rp1,3 triliun dan Rp0,04 triliun. Realisasi SDA kehutanan mengalami kenaikan sebesar Rp0,3 triliun atau 30 persen dibandingkan dengan realisasi semester I 2007. Sementara itu, realisasi SDA perikanan mengalami penurunan sebesar Rp0,01 triliun atau 26,1 persen dibandingkan realisasi penerimaan SDA perikanan dalam semester I 2007, terutama disebabkan karena menurunnya produksi perikanan sebagai akibat tingginya biaya operasional yang ditanggung oleh pelaku usaha perikanan.

PNBP Laba BUMN

Realisasi penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN dalam Semester I Tahun 2008 mencapai Rp1,04 triliun atau 3,3 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2008 sebesar Rp31,2 triliun. Jumlah penerimaan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp16,9 triliun atau 94,3 persen bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan dalam semester I 2007. Faktor utama yang menyebabkan penurunan penerimaan tersebut adalah karena belum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam semester I 2008 pada BUMNBUMN utama seperti PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, PT Telkom Tbk, dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

PNBP Lainnya

Dalam Semester I Tahun 2008, realisasi PNBP lainnya mencapai Rp22,9 triliun atau 38,9 persen dari target APBN-P 2008 sebesar Rp58,8 triliun. Penerimaan tersebut meningkat sebesar Rp5,2 triliun, atau 29,4 persen dibandingkan dengan realisasi PNBP lainnya dalam semester I tahun 2007. Sumber utama realisasi PNBP lainnya dalam semester I tahun 2008 adalah dari pendapatan lain-lain mencapai Rp8,1 triliun atau 35,4 persen dari total penerimaan Catatan atas Laporan Keuangan -27-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) PNBP lainnya. Sumber lainnya adalah dari pendapatan penjualan dan sewa sebesar Rp5,3 triliun, pendapatan jasa sebesar Rp6,8 triliun, pendapatan bunga sebesar Rp0,2 triliun, pendapatan kejaksaan dan peradilan Rp0.6 triliun, pendapatan pendidikan Rp1,1 triliun, pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi Rp0,4 triliun, pendapatan iuran dan denda Rp0,3 triliun serta pendapatan BLU sebesar Rp0,05 triliun. Penerimaan Hibah

Selanjutnya, penerimaan hibah selama Semester I Tahun 2008 mencapai Rp547,7 miliar atau 18,6 persen dari target APBN-P 2008 yang sebesar Rp2,9 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi penerimaan ini mengalami peningkatan sebesar Rp117,9 triliun atau 27,4 persen. Penerimaan hibah ini sangat tergantung pada komitmen dan kesediaan Negara atau lembaga donor kepada Pemerintah Indonesia. Dilihat dari sumbernya hibah dapat bersifat multilateral ataupun bilateral. Penerimaan hibah yang didapat oleh Pemerintah sebagian besar digunakan untuk membiayai berbagai program yang terkait dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias, yang dikelola langsung oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias pasca bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami, sedangkan sebagian lainnya merupakan hibah yang diterima oleh kementerian negara/lembaga.

Grafik 9: Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah (Triliun) 2. Belanja Negara Volume alokasi belanja negara meningkat

Sejalan dengan peningkatan kapasitas fiskal, volume alokasi anggaran belanja negara tahun 2008 meningkat jika dibandingkan dengan TA 2007 dengan kenaikan sebesar Rp237,1 triliun atau meningkat sebesar 31,5 persen. Ditinjau dari komposisi, maka belanja Pemerintah terdiri dari belanja Pemerintah Pusat dan transfer untuk daerah. Pada tahun 2008, alokasi belanja Pemerintah Pusat mengalami peningkatan sebesar Rp198,9 triliun, sedangkan transfer ke daerah meningkat Rp38,2 triliun. Jumlah peningkatan alokasi tersebut diperlukan untuk mewujudkan program-program Pemerintah sebagaimana tercermin dalam RKP 2008.

Alasan peningkatan volume anggaran

Sejak ditetapkan melalui UU Nomor 45 Tahun 2007, APBN 2008 telah mengalami tekanan yang sangat berat dari berbagai faktor eksternal yang berkembang sangat dinamis. Hal pertama adalah krisis pangan yang terjadi di berbagai belahan dunia telah mendorong kenaikan harga beberapa komoditi pangan strategis di pasar internasional yang kemudian berdampak pada peningkatan komoditi pangan dalam negeri, seperti beras, tepung terigu, kedele dan minyak goreng. Kenaikan ini menyebabkan tekanan inflasi dalam negeri dan mengakibatkan naikknya subsidi yang harus diberikan pemerintah atas bahan pangan tersebut. Hal kedua adalah kenaikan harga minyak mentah dunia yang meningkat sangat tajam. Meskipun peningkatan harga tersebut Catatan atas Laporan Keuangan -28-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) memberikan tambahan pendapatan dari migas yang cukup signifikan, tetapi subsidi yang harus dibayarkan Pemerintah atas BBM pun melonjak drastis, dan apabila dikalkulasi ternyata lebih tinggi daripada pendapatan yang diperoleh. Alasan perubahan APBN

Untuk mengamankan pelaksanaan APBN tersebut, Pemerintah melakukan perubahan atas APBN yang ditetapkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2008. Di bidang belanja negara, khususnya anggaran belanja pusat, langkah-langkah pengamanan APBN dilakukan antara lain melalui (i) penggunaan dana cadangan risiko fiskal; (ii) penghematan dan penajaman prioritas kegiatan serta penundaan kegiatan yang tidak prioritas pada anggaran kementerian negara/lembaga sekitar 10 persen; serta (iii) penghematan anggaran belanja subsidi BBM dan subsidi listrik, dan pelaksanaan Paket Kebijakan Stabilisasi Harga (PKSH).

Prioritas utama pembangunan 2007

Berbagai langkah yang dilakukan Pemerintah untuk melakukan optimalisasi penerimaan dan pemenuhan pembiayaan selama Semester I Tahun 2008 ternyata tidak cukup memadai untuk mengatasi tekanan yang ditimbulkan dari peningkatan harga minyak mentah. Oleh karena itu, Pemerintah terpaksa menyesuaikan harga BBM dalam negeri untuk menjaga kesinambungan fiskal. Pemerintah juga menyadari bahwa kenaikan harga minyak ini pastilah akan mendorong kenaikan harga-harga dan berpotensi menambah beban hidup masyarakat. Sebagai penyeimbang untuk hal ini, Pemerintah telah dan akan memberikan kompensasi atas pengurangan subsidi BBM, terutama kepada masyarakat berpenghasilan rendah, antara lain dalam bentuk: (i) bantuan langsung tunai (BLT) kepada 19,1 juta rumah tangga sasaran; (ii) bantuan biaya pendidikan bagi anak PNS golongan I dan II, dan Tamtama TNI/POLRI; serta (iii) beasiswa kepada mahasiswa. Di samping itu, Pemerintah terus berupaya melanjutkan upaya operasi pasar dalam rangka penyediaan barang-barang kebutuhan pokok, seperti beras dan minyak goreng dengan harga yang murah dan terjangkau kepada masyarakat. Selanjutnya Pemerintah juga akan memberikan subsidi bunga dalam bentuk imbal jasa penjaminan (IJP) atas kredit usaha rakyat (KUR) dalam rangka meningkatkan akses pengusaha kecil dan mikro dalam memperoleh modal usaha (lihat Boks). Boks KREDIT USAHA RAKYAT Dalam rangka menggairahkan tumbuh dan berkembangnya sektor usaha mikro, kecil dan menengah, sejak November 2007 Pemerintah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program kredit ini diberikan dengan pola penjaminan pemerintah, di mana yang bertindak selaku penjamin kredit adalah Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dengan komposisi penjaminan 70 persen penjamin dan 30 persen risiko perbankan, sedangkan premi asuransi/imbalan jasa sebesar 1,5 persen akan ditanggung pemerintah. Sementara enam bank pemerintah yang bertindak sebagai pelaksana dalam program penjaminan UMKM yaitu Bank BRI, Bank BNI, BTN, Bank Mandiri, Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri. Penyaluran kredit difokuskan pada lima sektor usaha yakni pertanian, perikanan, kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian, dan perdagangan. Penyaluran pinjaman KUR disalurkan untuk sektor ekonomi produktif dengan bunga maksimum 16 persen dan jumlah kredit maksimum Rp500 juta per debitur. Diakui bahwa peranan usaha mikro, kecil dan menengah sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Hal ini mengingat jenis usaha ini merepresentasikan lebih dari 95 persen jumlah usaha secara keseluruhan. Selain itu, jenis usaha seperti ini juga terbukti terhadap goncangan perekonomian, seperti krisis ekonomi yang terjadi di akhir tahun 1990an. Dengan membaiknya fungsi intermediasi perbankan, maka Pemerintah mendorong akselerasi sektor riil agar berperan dalam pembangunan. Selain itu, peluncuran KUR juga diharapkan mampu menekan dampak negatif dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Untuk itu Pemerintah juga telah menyiapkan langkah-langkah lain untuk meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga BBM, termasuk program BLT dan PNPM Mandiri, serta program pengembangan LKM (lembaga keuangan mikro). Dengan demikian, KUR dapat Catatan atas Laporan Keuangan -29-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) berperan ganda mengatasi dampak kenaikan BBM dan mengakselerasi pertumbuhan sektor riil. Sampai dengan pertengahan bulan Juli 2008, realisasi KUR bagi Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dan Koperasi telah mencapai Rp8,881 triliun untuk 1.002.966 debitur dari total anggaran Rp14,5 triliun. Hal ini berarti setiap debitur rata-rata mampu menyerap dana Rp8,9 juta. Apabila dibandingkan dengan realisasi KUR per 30 Juni 2008 yang sebesar Rp 8,378 triliun, maka terjadi peningkatan sebesar Rp 502,7 miliar (6%), sedangkan debitur meningkat sebanyak 86.432 (9,4%) dari sebanyak 916.534 debitur. Keberlangsungan KUR sangat diharapkan oleh UMKM mengingat kredit dimaksud memang sangat dibutuhkan oleh usaha baru yang produktif namun belum cukup bankable. Sebagai gambaran, di seluruh Indonesia terdapat sekitar 48 juta UMKM, akan tetapi sebelum KUR diluncurkan, baru sekitar 18 juta UMKM yang telah dilayani oleh financial institution. Oleh karena itu, pemerintah berupaya membantu UMKM agar dapat bankable dalam arti tidak hanya mencakup usaha baru yang produktif, tetapi juga yang belum pernah mendapatkan fasilitas kredit, belum memiliki perizinan, dan belum memiliki jaminan. Untuk itu, Pemerintah terus berusaha memperbaiki skema KUR antara lain melalui revisi ketentuan kredit usaha rakyat (KUR) untuk memperluas akses pengusaha mikro dan kecil terhadap pinjaman berbasis penjaminan pemerintah ini. Beberapa revisi tersebut, di antaranya memperlonggar batas maksimal bunga pinjaman kredit usaha rakyat dari 16 persen menjadi hingga 24 persen untuk penyaluran melalui lembaga keuangan mikro dengan skema linkage program. Pemerintah juga memperpanjang jangka waktu pinjaman KUR tidak lagi dibatasi maksimal tiga tahun untuk membuka akses yang lebih besar terhadap kredit ini. Di samping itu, dana penjaminan dari angka saat ini Rp1,45 triliun akan ditambah, menyusul progresivitas serapan terhadap kredit usaha rakyat tersebut. (Dari berbagai sumber)

Belanja Pemerintah

Apabila dibandingkan dengan tahun 2007, pada tahun 2008 terjadi peningkatan anggaran belanja Pemerintah Pusat yang cukup signifikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan indikator-indikator ekonomi makro khususnya harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude oil price), nilai tukar rupiah dan suku bunga SBI 3 bulan, selain berbagai kebijakan internal yang diambil Pemerintah dalam menjalankan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, memuat prioritas-prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro serta program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, dan lintas wilayah yang tercerminkan dalam bentuk: (i) kerangka regulasi, serta (ii) kerangka investasi Pemerintah dan layanan umum. Dengan demikian, pos-pos dalam APBN baik besaran maupun sasarannya disusun dan dirumuskan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008 yang ditetapkan bersama oleh DPR dan Pemerintah. Adapun fungsi pokok dari RKP adalah merupakan (i) acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menjabarkan seluruh kebijakan publik (ii) pedoman dalam penyusunan APBN sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional satu tahun dan (iii) jaminan kepastian kebijakan sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Belanja negara dilihat dari perannya memiliki 2 peranan yaitu menjalankan mesin birokrasi melalui efisiensi birokrasi atau roda pemerintahan dan menstimulasi kegiatan ekonomi secara umum. Terkait dengan peran menjalankan roda pemerintahan, secara umum terdapat empat fungsi yang mendapat prioritas tinggi dalam penganggaran pusat, meliputi fungsi pelayanan umum, pendidikan, pertahanan dan ekonomi. Dalam dua tahun terakhir alokasi belanja pemerintah telah difokuskan pada fungsi pelayanan umum. Program-program pelayanan umum pada tahun ini meliputi program-program yang dilaksanakan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk pembayaran bunga utang, subsidi dan transfer lainnya serta pembiayaan lain-lain. Besarnya anggaran berkaitan dengan perubahan indikator ekonomi yang berpengaruh pada asumsi pengeluaran dan kebijakan yang dijalankan pemerintah dalam mengatasi dampak Catatan atas Laporan Keuangan -30-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) kenaikan harga pangan dunia dan BBM. Pada dasarnya prioritas pembangunan dalam RKP 2008 diarahkan pada 8 (delapan) prioritas pembangunan yaitu: (i) Peningkatan Investasi, Ekspor, dan Kesempatan Kerja; (ii) Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Pembangunan Perdesaan; (iii) Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Energi; (iv) Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan; (v) Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan; (vi) Pemberantasan Korupsi dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; (vii) Penguatan Kemampuan Pertahanan dan Pemantapan Keamanan Dalam Negeri; dan (viii) Penanganan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana, dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular. Sementara itu, Pemerintah juga merealisasikan belanja modal untuk perbaikan infrastruktur dan jumlah ini terus melonjak dari tahun ke tahun seiring komitmen pemerintah untuk mempercepat masuknya penanaman modal. Untuk mendukung roda kepemerintahan, pemerintah juga mengalokasikan kenaikan yang besar untuk belanja pegawai dan belanja barang bila dibandingkan tahun 2007. Hal ini tidak terlepas dari keinginan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berkesinambungan melalui perbaikan pendapatan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kerangka reformasi birokrasi, dan melalui penyediaan belanja barang ditujukan untuk mendukung pengembangan jumlah dan jenis kegiatan pemerintah, serta pembukaan kantor perwakilan RI di luar negeri, selain untuk penyesuaian harga. Alokasi dana kesehatan yang cukup tinggi

Di lain pihak, alokasi dana kesehatan juga dipertahankan tetap tinggi, yaitu pada kisaran Rp16 triliun atau relatif sama dibandingkan tahun sebelumnya, antara lain direalisasikan untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat, menurunkan angka kematian bayi/ibu melahirkan, dan menurunkan prevalensi gizi kurang pada balita melalui bantuan kesehatan gratis, peningkatan jumlah dan fungsi Puskesmas dan Posyandu serta Program Imunisasi Nasional. Selain itu, dana sektor kesehatan juga dialokasikan untuk memerangi wabah flu burung, tuberkulosis, dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada program keluarga berencana. Perbandingan Realisasi Belanja Negara secara keseluruhan pada semester I/2007 dan 2008 dapat dilihat pada Grafik 10.

Grafik 10: Perbandingan Realisasi Belanja Negara Pembangunan infrastuktur

Dalam rangka menggerakkan perekonomian dilakukan pembangunan infrastruktur yang meliputi infrastruktur sumber daya air, transportasi, kelistrikan dan energi, serta perumahan dan permukiman. Anggaran yang disediakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengelolaan energi ini disediakan dana yang ditujukan untuk (i) peningkatan pelayanan Catatan atas Laporan Keuangan -31-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) infrastruktur sesuai standar pelayanan minimal; (ii) peningkatan daya saing sektor riil; (iii) peningkatan investasi dalam skema Kerjasama Pemerintah-Swasta; (iv) Peningkatan produksi migas dan produksi final migas; (v) percepatan diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi, batubara, dan energi baru/terbarukan; (vi) peningkatan efisiensi pemanfaatan energi; (vii) pemboran air tanah di daerah sulit air; dan (viii) inventarisasi geologi daerah di kabupaten/kota dengan prioritas tertentu. Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2008 dukungan atas infrastruktur ini belum terealisasi. Belanja negara Semester I Tahun 2008 Rp363,6 triliun

Total realisasi Belanja Negara Semester I Tahun 2008 adalah sebesar Rp326,4 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada Semester I Tahun 2008 adalah sebesar Rp218,9 triliun atau mencapai 31,4 persen dari yang dianggarkan dan meningkat 29,7 persen dibandingkan dengan realisasi periode yang sama TA 2007. Peningkatan realisasi belanja Pemerintah Pusat ini antara lain kenaikan anggaran disebabkan oleh perubahan indikator-indikator makroekonomi, terus bergulirnya pembangunan pemerintah yang bertumpu pada triple track strategy (pro growth, pro job dan pro poor) dan faktor-faktor eksternal lainnya. Pada intinya kenaikan tersebut didasari kebijakan pemerintah untuk terus memberikan stimulus fiskal dalam batas-batas kemampuan keuangan negara sekaligus mempertahankan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).

Growth with equity

Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai pada Semester I Tahun 2008 tidak otomotis atau serta merta mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. Minimnya kapasitas SDM kerap menjadi kendala dalam merespon lapangan kerja yang ada. Oleh karena itu Pemerintah berupaya untuk memadukan upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan perbaikan kualitas SDM. Upaya tersebut dimanifestasikan melalui peningkatan belanja Pemerintah Pusat yang bertujuan menstimulus pertumbuhan ekonomi telah dibarengi dengan upaya pemerataan (growth with equity) terutama melalui pengeluaran untuk program-program pemihakan yang konkrit, intensif dan konsisten untuk pengentasan kemiskinan. Hal ini terbukti dari anggaran subsidi dan program bantuan langsung tunai yang semakin meningkat dengan tujuan untuk memutuskan rantai kemiskinan (vicious circle of poverty). Salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh Pemerintah adalah dengan meluncurkan Program Pemberdayaan Masyarakat Madani (PNPM) yang bertujuan membangun kemitraan antara masyarakat dalam menciptakan peluang ekonomi sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, pangan dan lainnya.

Subsidi

Jika dilihat dari komposisi belanja pemerintah pusat, maka subsidi merupakan pos APBN yang mendapat alokasi dana terbesar dibanding belanja pemerintah pusat lainnya. Meningkatnya realisasi belanja pemerintah pusat juga terkait dengan program-program pengentasan kemiskinan lain seperti program beras untuk rakyat miskin, bantuan kesehatan gratis, pembangunan perumahan rakyat, bantuan petani, nelayan dan bantuan untuk sekolah/pendidikan melalui peningkatan anggaran pendidikan. Program-program yang direalisasikan melalui eksekusi belanja Pemerintah yang semakin meningkat ini sejalan dengan upaya global yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Millenium Development Goals yang salah satu tujuannya adalah mengentaskan kemiskinan. Adapun dampak realisasi belanja pemerintah pusat terhadap sektor riil tercermin dari naiknya dana yang direalisasikan untuk subsidi dari Rp150,2 triliun di tahun 2007 menjadi Rp234,4 triliun di tahun 2008. Meningkatnya realisasi belanja modal pemerintah pusat menjadi salah satu sumber stimulus fiskal di tahun 2008. Secara keseluruhan, dari realisasi sekitar Rp218,9 triliun Belanja Pemerintah Pusat pada Semester I Tahun 2008 ini, subsidi masih menempati urutan teratas belanja yaitu sekitar Rp92,4 triliun atau meningkat 42,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2007. Beban subsidi yang sangat besar terutama ditujukan untuk subsidi BBM dan non-BBM. Dari sisi BBM, subsidi yang membesar disebabkan naiknya harga minyak mentah internasional dan konsumsi BBM yang cenderung membesar. Sementara untuk non-BBM, terutama diakibatkan peningkatan subsidi listrik melalui PT. PLN, subsidi pangan melalui Perum Bulog, subsidi pupuk bagi pertanian, subsidi minyak goreng dan subsidi bagi BUMN yang mendapat tugas melaksanakan pelayanan publik. Subsidi listrik berkaitan dengan naiknya biaya produksi listrik akibat naiknya harga BBM, Catatan atas Laporan Keuangan -32-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) sementara subsidi lainnya berhubungan dengan kewajiban dan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (public service obligation). Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer untuk Daerah pada Semester I Tahun 2008 juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp107,5 triliun atau 36,8 persen dari yang dianggarkan dalam APBNP TA 2008. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp0,4 triliun jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2007. Peningkatan realisasi anggaran Transfer untuk Daerah terkait dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang diarahkan untuk (i) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; (ii) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat; (iii) mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance) dan antar daerah (horizontal fiscal imbalance); (iv) meningkatkan pelayanan publik; serta (v) meningkatkan efisiensi melalui anggaran berbasis kinerja.

Komposisi Transfer ke Daerah

Dengan otonomi daerah, Kepala Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar, dan sebagai konsekuensinya dalam rangka menjalankan kewenangan itu, bagian APBN yang ditransfer ke daerah untuk dikelola dalam APBD juga semakin meningkat. Alokasi dana perimbangan meningkat yaitu dari hanya Rp244,6 triliun pada TA 2007 menjadi Rp278,4 triliun pada TA 2008 atau naik hampir 13,8 persen. Sedangkan Dana Alokasi Umum yang diprioritaskan untuk gaji dan tunjangan PNS daerah, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan dasar dan pelayanan umum mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Peningkatan DAK

Selain itu, alokasi anggaran untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mengalami peningkatan tajam dari dari Rp 17,1 triliun pada TA 2007 menjadi Rp21,2 triliun pada TA 2008. Sedangkan realisasi DAK Semester I Tahun 2008 mencapai 30,1 persen yaitu sebesar Rp6,4 triliun dan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pendapatan negara dalam APBN, baik perpajakan maupun sumber daya alam, yang dibagihasilkan kepada daerah sedikit menurun dari Rp64,9 triliun di TA 2006 menjadi Rp62,7 triliun di TA 2007. Secara keseluruhan kontribusi belanja daerah terhadap PDB tahun 2007 adalah 6,8 persen. Dengan demikian, belanja APBN TA 2007 dapat dikatakan lebih ekspansif dibanding dengan realisasi belanja APBN TA 2006. Perbandingan Realisasi Dana Perimbangan pada Semester I Tahun 2008 dan 2007 dapat dilihat pada Grafik 11.

Grafik 11: Perbandingan Realisasi Dana Perimbangan (Triliun)


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Surplus tahun anggaran berjalan Rp61,95 triliun

3. Pembiayaan Secara umum, realisasi pendapatan negara dan hibah sampai dengan Semester I Tahun 2008 lebih besar dibandingkan realisasi belanja negara. Realisasi pendapatan negara dan hibah sampai semester ini mencapai Rp426,2 triliun, sementara realisasi belanja negara mencapai Rp326,4 triliun sehingga surplus tahun anggaran berjalan sebesar Rp61,9 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, maka realisasi surplus ini mengalami peningkatan Rp42,6 triliun atau lebih dari dua kali lipat. Kenaikan ini disebabkan realisasi penerimaan perpajakan yang tinggi khususnya pajak penghasilan, cukai, dan pajak perdagangan internasional.

Target defisit APBN-P 2,1 persen PDB

Namun demikian, surplus ini belumlah menggambarkan kondisi anggaran yang sebenarnya mengingat secara keseluruhan realisasi anggaran belanja baru mencapai 36,8 persen dari pagu anggaran dalam APBN-P. Berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya, biasanya baru menjelang berakhirnya tahun anggaran penyerapan anggaran dapat berlangsung dengan optimal mengingat proyek-proyek Pemerintah sudah mendekati penyelesaian akhir. Dengan ekspektasi meningkatnya volume belanja di akhir tahun nanti, maka defisit anggaran seperti yang telah diperkirakan baru akan nampak. Dalam APBN-P 2008, defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp94,5 triliun atau 2,1 persen dari PDB. Seperti telah dikemukakan di muka, defisit yang membengkak disebabkan oleh naiknya harga minyak mentah dan komoditi pangan dunia yang berimbas pada naiknya harga-harga dan pengeluaran pemerintah. Jumlah defisit sebesar itu diupayakan untuk ditutupi dari pembiayaan dalam negeri sebesar Rp107,6 triliun dan pembiayaan luar negeri sebesar negatif Rp13,1 triliun. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menggali sumber-sumber pembiayaan dalam negeri dan terus mengurangi pinjaman ke luar negeri.

Pembiayaan nonutang

Pembiayaan pemerintah dapat bersumber dari nonutang maupun utang. Pembiayaan nonutang umumnya didapatkan dari privatisasi badan usaha milik negara, rekening pemerintah dan penjualan aset, serta dana investasi pemerintah, sementara yang berasal dari utang didapatkan dari penerbitan surat berharga negara dan penarikan pinjaman luar negeri. Realisasi pembiayaan nonutang sampai dengan Semester I Tahun 2008 mencapai negatif Rp1,6 triliun atau 13,7 persen dari sasaran yang ditetapkan APBN-P 2008. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya maka jumlah ini mengalami penurunan lebih dari dua kali lipatnya. Hal ini disebabkan rendahnya realisasi sumber pembiayaan yang berasal dari hasil penjualan program restrukturisasi perbankan dan adanya tambahan kas ke dalam rekening dana investasi.

Pembiayaan dari Privatisasi

Pembiayaan yang berasal dari privatisasi selama Semester I Tahun 2008 mencapai Rp82,3 miliar atau 16,5 persen dari yang ditetapkan dalam APBN-P 2008. Dana ini berasal dari penutupan rekening Menteri Keuangan untuk divestasi saham-saham BUMN dalam rupiah. Rendahnya privatisasi disebabkan belum terlaksananya secara menyeluruh rencana privatisasi BUMN. Selanjutnya, dana yang diperoleh dari rekening pemerintah dan penjualan aset sampai Semester I Tahun 2008 mencapai Rp1,9 triliun sedangkan pembiayaan yang berasal dari penjualan aset program restrukturisasi perbankan baru mencapai Rp821,8 miliar. Penurunan realisasi penjualan aset program restrukturisasi ini dipengaruhi oleh banyaknya aset yang tersisa untuk dijual dan kualitas aset yang ada itu sendiri. Sementara itu, pembiayaan yang berasal dari dana investasi pemerintah sampai dengan Semester I Tahun 2008 belum terealisasikan karena biasanya baru terealisasi di paruh kedua tahun berjalan.

Pembiayaan dari utang

Di sisi lain, pembiayaan yang bersumber dari utang dalam negeri yang berasal dari penerbitan surat berharga negara (neto) sampai dengan Semester I Tahun 2008 tercatat sebesar Rp81,6 triliun dari Rp117,8 triliun yang ditargetkan dalam APBN-P 2008. Penerbitan SBN selama semester I bersumber dari penerbitan surat berharga baik di pasar dalam negeri maupun pasar internasional. Untuk yang berasal dari pasar dalam negeri, SBN ditawarkan pada investor institusi maupun individu (ORI). Untuk investor institusi, SBN yang diterbitkan antara lain Surat Perbendaharaan Negara (jangka pendek), serta obligasi dengan tingkat bunga tetap, bunga mengambang dan obligasi tanpa kupon (jangka panjang). Selama Semester I Tahun 2008 ini pula Catatan atas Laporan Keuangan -34-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) pemerintah telah menerbitkan SUN internasional sebanyak dua kali, yaitu di bulan Januari dan Juni 2008. Penerbitan SBN di pasar domestik

Penerbitan SBN di pasar domestik selama Semester I Tahun 2008 ditandai dengan kondisi pasar yang lemah dan likuiditas yang menurun. Hal ini terlihat dari keberhasilan lelang SBN yang tidak setinggi periode-periode sebelumnya. Likuiditas pasar yang rendah ini nampak dari rasio antara penawaran SBN yang dimenangkan dan penawaran SBN yang disampaikan dalam lelang (bid to cover ratio) yang rendah, harga SBN yang relatif mahal yang ditunjukkan dengan yield yang tinggi, dan dalam beberapa kesempatan lelang tidak ada bid yang dimenangkan. Secara rata-rata selama Semester I Tahun 2008 ini, bid to cover ratio hanya mencapai 1,48 kali, lebih rendah dibandingkan tahun 2007 yang 2,37 kali atau tahun 2006 yang 2,32 kali.

Penarikan pinjaman luar negeri

Selain penerbitan SBN, selama Semester I Tahun 2008 Pemerintah melakukan penarikan pinjaman luar negeri yang mencapai sebesar Rp9,9 triliun, terdiri dari penarikan pinjaman proyek sebesar Rp6,1 triliun dan pinjaman program Rp3,8 triliun. Penarikan pinjaman proyek terutama berasal dari pinjaman multilateral ADB dan World Bank, serta bilateral yang berasal dari negara Jepang dan Jerman. Penarikan pinjaman program yang telah direalisasikan selama Semester I Tahun 2008 penarikan pinjaman program dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sebesar USD 200 juta dan World Bank USD 200 juta. Sedangkan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri selama Semester I Tahun 2008 telah mencapai Rp28,5 triliun atau 46,5 persen dari yang ditargetkan dalam APBN-P 2008.

Menurunnya rasio utang

Membaiknya kondisi fiskal yang didukung dengan meningkatnya sumber-sumber pembiayaan dalam negeri telah memfasilitasi Pemerintah untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Hal ini ditunjukkan melalui percepatan pelunasan utang kepada pihak luar negeri, sehingga rasio utang terhadap PDB terus memperlihatkan penurunan yang berarti. Pada tahun 2005, rasio utang terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) adalah 47,0 persen, kemudian pada tahun 2006 turun menjadi 39 persen dan pada tahun 2007 ini turun menjadi sekitar 36 persen. Sebagai salah satu indikator kesinambungan fiskal, penurunan rasio utang terhadap PDB menunjukkan bahwa APBN semakin sehat sehingga memungkinkan alokasi anggaran yang lebih besar pada berbagai sektor pembangunan terutama anggaran yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas kesejahteraan rakyat Indonesia. Perkembangan rasio utang terhadap PDB dalam tiga tahun terakhir disajikan dalam Grafik 12.

Grafik 12: Rasio Utang terhadap PDB


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Sumber-sumber pembiayaan dalam negeri

Pemerintah terus mendorong pembiayaan yang berasal dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri. Hal ini disebabkan karena sumber pembiayaan dalam negeri relatif aman jika dibandingkan dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam hal meminimalkan risiko anggaran yang berasal dari goncangan nilai tukar, suku bunga dan risiko perpanjangan jatuh tempo. Adapun sumber-sumber pembiayaan dalam negeri yang terus digalang oleh Pemerintah antara lain berupa peningkatan target SUN neto, dividen Pemerintah atas laba BUMN, serta efisiensi dan efektifitas sumber-sumber pembiayaan lainnya. Selain semakin luasnya sumber-sumber pembiayaan dalam negeri, arus modal baik jangka pendek maupun jangka panjang yang terus masuk ke Indonesia mendukung semakin membaiknya kinerja neraca pembayaran. Hal-hal tersebut di atas mendukung ketahanan fundamental perekonomian Indonesia dalam menghadapi goncangan eksternal. Kendati demikian, Pemerintah terus mengamati dan mengantisipasi berbagai permasalahan fiskal yang mungkin timbul di masa yang akan datang sehubungan dengan implementasi dari berbagai paket kebijakan ekonomi Pemerintah di bidang perpajakan dan perdagangan serta risiko penerbitan surat utang untuk pembiayaan dalam negeri. Meningkatnya alokasi belanja untuk pembayaran bunga utang dalam tiga tahun terakhir terus mendapat perhatian Pemerintah terutama dalam kaitannya dengan defisit anggaran.



A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Semester I Tahun 2008 mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara (BUN) dan kementerian negara/lembaga, beserta jenjang struktural di bawahnya seperti eselon I, kantor wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan satuan kerja pengguna dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. LKPP disusun berdasarkan kompilasi data/laporan keuangan kementerian negara/lembaga, laporan keuangan BUN, dan data lainnya dari unit-unit yang terkait. Untuk LKPP Semester I Tahun 2008, entitas pelaporan keuangan tingkat kementerian negara/lembaga dan entitas akuntansi tingkat satuan kerja (satker) di bawahnya yang dicakup meliputi: Daftar entitas pelaporan keuangan tingkat kementerian negara/lembaga

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Bagian Anggaran BA 001 BA 002 BA 004 BA 005 BA 006 BA 007 BA 010 BA 011 BA 012 BA 013 BA 015 BA 018 BA 019 BA 020 BA 022 BA 023 BA 024 BA 025 BA 026 BA 027 BA 029 BA 032 BA 033 BA 034 BA 035 BA 036 BA 040 BA 041 BA 042 BA 043 BA 044 BA 047 BA 048 BA 050 BA 051 BA 052 BA 054

Kementerian Negara/Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Badan Pemeriksa Keuangan Mahkamah Agung Kejaksaan Agung Sekretariat Negara Departemen Dalam Negeri Departemen Luar Negeri Departemen Pertahanan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Departemen Keuangan Departemen Pertanian Departemen Perindustrian Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Departemen Perhubungan Departemen Pendidikan Nasional Departemen Kesehatan Departemen Agama Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Departemen Sosial Departemen Kehutanan Departemen Kelautan dan Perikanan Departemen Pekerjaan Umum Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Kementerian Negara Riset dan Teknologi Kementerian Negara Lingkungan Hidup Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Badan Intelijen Negara Lembaga Sandi Negara Dewan Ketahanan Nasional Badan Pusat Statistik Catatan atas Laporan Keuangan -37-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) 38.

BA 055

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

BA 056 BA 057 BA 059 BA 060 BA 063 BA 064 BA 065 BA 066 BA 067 BA 068 BA 074 BA 075 BA 076 BA 077 BA 078 BA 079 BA 080 BA 081 BA 082 BA 083 BA 084 BA 085 BA 086 BA 087 BA 088 BA 089 BA 090 BA 091 BA 092 BA 093 BA 094 BA 095 BA 100 BA 103 BA 104 BA 105 BA 061 BA 062 BA 069 BA 070 BA 071 BA 096 BA 097 BA 098 BA 099 BA 101 BA 102

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Pertanahan Nasional Perpustakaan Nasional Departemen Komunikasi dan Informatika Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Pengawasan Obat dan Makanan Lembaga Ketahanan Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Narkotika Nasional Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Badan Meteorologi dan Geofisika Komisi Pemilihan Umum Mahkamah Konstitusi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Badan Tenaga Nuklir Nasional Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional Badan Standarisasi Nasional Badan Pengawas Tenaga Nuklir Lembaga Administrasi Negara Arsip Nasional Republik Indonesia Badan Kepegawaian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Departemen Perdagangan Kementerian Negara Perumahan Rakyat Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi NAD dan Nias Dewan Perwakilan Daerah Komisi Yudisial Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Cicilan Bunga Utang Subsidi dan Transfer Belanja Lain-lain Dana Perimbangan Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Pembayaran Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri Penerusan Pinjaman Penyertaan Modal Negara Penerusan Pinjaman sebagai Hibah Penerusan Hibah


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) LKPP Semester I Tahun 2008 ini mencakup transaksi-transaksi sebagai berikut: transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan; transaksi pelaksanaan APBN pada beberapa unit-unit fiskal register/kuasi organisasi pemerintah, seperti pada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam), Otorita Asahan, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan Radio Republik Indonesia (RRI); transaksi keuangan terbatas dari unit-unit fiskal register yang tidak menggunakan dana APBN, namun mengelola aset pemerintah, seperti Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas), BP Gelora Bung Karno, BP Komplek Kemayoran, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BP3 Taman Mini Indonesia. LKPP Semester I Tahun 2008 ini tidak mencakup entitas:

Pemerintahan Daerah; Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Badan Hukum Milik Negara (BHMN); dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Namun, penyertaan modal (investasi) pemerintah pada perusahaan negara (BUMN dan Non BUMN) serta BHMN, nilainya disajikan sebagai investasi pemerintah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara/Badan Lainnya. Sesuai dengan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh kementerian negara/lembaga secara berjenjang mulai dari tingkat satker (Kuasa Pengguna Anggaran) sampai tingkat kementerian negara/lembaga (Pengguna Anggaran), untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. SAI terdiri dari 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK diselenggarakan untuk membukukan transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pendapatan, belanja, serta data neraca, sedangkan SIMAK-BMN diselenggarakan untuk membukukan data barang milik negara (aset tetap dan persediaan) dalam rangka menghasilkan neraca. Sementara itu, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H), Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP), Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP), Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD), Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (SA-BAPP), Sistem Akuntansi transaksi khusus, dan Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL). SiAP terdiri dari 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU). SAKUN diselenggarakan untuk menghasilkan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat, sedangkan SAU diselenggarakan untuk membukukan data yang akan direkonsiliasi dengan data yang dibukukan SAI. Selain Laporan Arus Kas, Menteri Keuangan selaku BUN juga menyusun Laporan Utang, Investasi, Penyertaan Modal, dan Pembiayaan yang dikonsolidasikan ke dalam LKPP.



SAPP

SABUN

SAI SAK

SiA

SAU

SA-UP&H

SA-IP

SA-PP

SA-TD

SA-BSBL

SIMAK-BMN

SA-TK

SA-BL

SAKUN

Kerangka Umum SAPP Sementara itu, alur penyusunan LKPP dapat digambarkan pada diagram di bawah ini:

Alur Penyusunan LKPP SAPP dirancang untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Laporan Realisasi APBN disusun berdasarkan kompilasi Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas pelaporan kementerian negara/lembaga dan entitas pelaporan BUN. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah, Belanja Negara, dan Pembiayaan. Angka realisasi Pendapatan Negara dan Hibah yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN Semester I TA 2008 berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Catatan atas Laporan Keuangan -40-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Menteri Keuangan selaku BUN sebagai pembukuan intrakomtabel atas seluruh penerimaan uang yang riil masuk ke Kas Negara. Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dan Hibah kementerian negara/lembaga berfungsi sebagai penguji (kontrol) data BUN. Angka realisasi Belanja Negara yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN Semester I TA 2008 berdasarkan kompilasi realisasi belanja negara seluruh entitas kementerian negara/lembaga, di mana pengguna anggaran bertanggung jawab penuh atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakannya. Sedangkan data realisasi pengeluaran yang dikelola oleh BUN (data SAU) berfungsi sebagai penguji (kontrol) data belanja kementerian negara/lembaga. Angka realisasi Pembiayaan yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN Semester I TA 2008 berdasarkan kompilasi realisasi pembiayaan dari kuasa pengguna anggaran pembiayaan. Sedangkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN berfungsi sebagai penguji (kontrol). 2. Neraca Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan kompilasi Neraca Kementerian Negara/Lembaga dan data yang dikelola Departemen Keuangan, Kementerian Negara BUMN, dan unit register, serta unit-unit terkait lainnya yang mengelola dan/atau menguasai aset pemerintah. Data mengenai Kas Umum Negara dan Non Anggaran, investasi jangka panjang, dan kewajiban jangka panjang didasarkan pada data Departemen Keuangan. Sedangkan data Penyertaan Modal Negara berasal dari Kementerian Negara BUMN. Data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang, Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya didasarkan pada Neraca Kementerian Negara/Lembaga. Neraca Kementerian Negara/Lembaga disusun melalui SAI. 3.

Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan Arus Kas TA 2007 mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN (rekening 501.000000) dan rekening BUN (rekening 502.000000). Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan SAKUN yang merupakan subsistem dari SiAP.

4.

Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang analisis makro ekonomi, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca Pemerintah Pusat, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Sampai dengan Semester I Tahun 2008, seluruh kementerian negara/lembaga telah menyelenggarakan SAI dalam menyusun laporan keuangannya, kecuali Departemen Pertahanan. Mulai TA 2008, sesuai dengan PMK 91 Tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar, mata anggaran untuk pengembalian pendapatan/belanja ditiadakan. Pengembalian pendapatan/belanja langsung mengurangi mata anggaran pendapatan/belanja yang bersangkutan.



A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN. Penyusunan dan penyajian LKPP Semester I Tahun 2008 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPP telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP adalah: (1) Pendapatan Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN.

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. Pengecualian terhadap azas bruto pada penyusunan LKPP Semester I Tahun 2008 adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam rekening antara (rekening 600.000.411) dan penerimaan panas bumi (rekening 508.000.084). Hal ini dilandasi bahwa earnings process atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai karena penerimaan migas pada rekening 600.000.411 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000.084 masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti under/over lifting, DMO fee, dan pengembalian (reimbursement) PPN dan PBB. Penerimaan migas pada rekening 600.000.411 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000.084 diakui sebagai “Pendapatan yang Ditangguhkan”. Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan negara (PNBP). (2) Belanja

Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan pada muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi. (3) Pembiayaan

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/keluar dari KUN

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus Catatan atas Laporan Keuangan -42-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada KUN serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran). (4) Aset Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. a. Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari kas, piutang, dan persediaan

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika berupa kas dan setara kas serta diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Temasuk dalam pos Piutang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat pada neraca berdasarkan: - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. b. Investasi

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2007 terbatas pada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen. Catatan atas Laporan Keuangan -43-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) (i)

Investasi Non Permanen Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya. Investasi Non Permanen meliputi: Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan melalui Subsidiary Loan Agreement (SLA), dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda. Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR. Seluruh pencairan pinjaman pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) eks dana Surat Utang (SU) 005 yang disalurkan melalui dua pola sebagai berikut: a. Dana SU-005 dipinjamkan langsung oleh Pemerintah kepada Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) yang ditunjuk oleh Pemerintah c.q. Menteri Keuangan dalam rangka pendanaan KUMK; b.

Dana SU-005 dipinjamkan kepada BUMN Pengelola dan selanjutnya diteruspinjamkan kepada LKP yang ditunjuk oleh BUMN Pengelola yang bersangkutan dalam rangka pendanaan KUMK.

Selain itu, dana kelolaan berupa kas dan pos aset lainnya beserta nilai tambahnya yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP) di Departemen Keuangan yang berasal dari BA 099 (Penyertaan Modal Negara) disajikan sebagai investasi non permanen dalam LKPP, sesuai dengan PSAP Nomor 6 tentang Akuntansi Investasi Paragraf 16. (ii) Investasi Permanen Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara/Badan Hukum Milik Negara (BUMN/BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. Dengan demikian, aset-aset yang berstatus BPYBDS yang telah dilaporkan pada neraca kementerian negara/lembaga akan dieliminasi pada saat konsolidasi LKPP. Nilai PMN pada BUMN/BHMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (equity method). Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (equity method), sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya (cost method). Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan non earning asset atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

c. Aset Tetap Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan KDP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pngerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dan siap digunakan. Aset Tetap dilaporkan berdasarkan neraca kementerian negara/lembaga per 30 Juni 2008 pada harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/ jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Nilai satuan minimum kapitalisasi juga dikecualikan terhadap aset tetap yang diperoleh dari transfer/pengalihan/pertukaran.

SAP telah mengatur mengenai depresiasi, tapi aset tetap dalam LKPP ini belum didepresiasi.

Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Namun, dalam LKPP Tahun 2007, seluruh aset tetap yang dikelola oleh kementerian negara/lembaga selaku pengguna barang belum disusutkan/didepresiasi. Hal ini disebabkan antara lain belum dilakukannya inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi) atas aset tetap tersebut.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) d. Aset Lainnya Aset lainnya terdiri dari TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan Tagihan TGR yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar). Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) dan Tim Koordinasi, dan aset pemerintah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) BP MIGAS. Di samping itu, piutang macet kementerian negara/lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain. (5) Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang Catatan atas Laporan Keuangan -46-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban terdiri dari kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang Luar Negeri Pemerintah adalah pinjaman bilateral, multilateral, kredit ekspor, leasing, dan kredit komersial yang dikelola Departemen Keuangan. Utang Dalam Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas (government debt securities), yang terdiri dari fixed rates bonds, variable rates bonds, dan zero coupon bonds yang dikelola Departemen Keuangan. Fixed Rate Bonds-FR adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Tingkat kupon obligasi jenis FR berkisar antara 9,00 persen sampai 15,57 persen, yang terdiri dari 39 seri, dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2008 sampai 2037. Selain itu, terdapat 3 (tiga) seri Obligasi Republik Indonesia (ORI), yaitu ORI001, ORI002, dan ORI003 dengan tingkat kupon berkisar 9,28 persen sampai 12,05 persen yang akan jatuh tempo antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Baik obligasi jenis FR maupun ORI, dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. Variable Rate Bonds-VR adalah obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Dalam hal ini referensi yang digunakan ialah tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka 3 (tiga) bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Sampai akhir Semester I Tahun 2008, terdapat 19 seri VR yang jatuh temponya berkisar antara tahun 2008 sampai dengan 2020. Obligasi VR adalah obligasi yang dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. SU-002 dan SU-004 adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia berkaitan dengan program penjaminan dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 1 persen per tahun (dari sebelumnya 3 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018). SU-004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 3 persen per tahun (tidak berubah), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018). SU-005 adalah surat utang yang diterbitkan terkait dengan pemberian kredit program, khususnya kredit kepada usaha kecil dan menengah. Tingkat bunga SU-005 ditetapkan sebesar tingkat bunga SBI 3 bulan dan dibayar setiap enam bulan Catatan atas Laporan Keuangan -47-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) (semiannually) yaitu setiap tanggal 10 Juni dan 10 Desember. Pokok SU-005 mulai diamortisasi/dicicil secara semiannually sejak 10 Desember 2007 sampai dengan jatuh tempo pada tahun 2009. SU-007 adalah surat utang hasil konversi indeksasi perhitungan indeksasi dan tungggakan bunga SU-002 dan SU-004. SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1 persen pertahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. SRBI-01 adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka BLBI. Jatuh tempo SRBI01 adalah tahun 2033 dengan tingkat kupon 0,1 persen per tahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik 2 (dua) kali setahun. International Bond adalah jenis obligasi negara yang berdenominasi mata uang asing yang dapat diperdagangkan/diperjualbelikan. Pada saat ini terdapat 6 (enam) seri international bond yang berdenominasi USD, yaitu RI0014, RI0015, RI0016, RI0017, RI0035, dan RI0037. Obligasi tersebut memiliki tingkat kupon sebesar 6,625 persen sampai dengan 8,5 persen dengan masa jatuh tempo mulai tahun 2014 sampai dengan 2037. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk hedge bonds menggunakan kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang terakhir. SAP telah mengatur penyajian utang kepada pegawai (past service liability). Namun demikian, penyajian utang Pemerintah di neraca belum mencakup utang kepada pegawai terkait kompensasi pemerintah, sebagai pemberi kerja, kepada pegawai sebagai pekerja atas jasa yang telah diberikan. Past service liablility berupa pensiun dan tunjangan hari tua (THT) diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya pada LKPP ini. (6) Kewajiban Kontinjensi Kewajiban kontinjensi diungkapkan dalam catatan penting lainnya

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar Pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal. Catatan atas Laporan Keuangan -48-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Utang kontinjensi pemerintah yang bersifat eksplisit seperti jaminan pembangunan Proyek Monorail Jakarta dan jaminan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada kreditur yang menyediakan pendanaan kredit ekspor untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya. Sedangkan utang kontinjensi Pemerintah yang bersifat implisit seperti intervensi Pemerintah apabila perbankan mengalami kebangkrutan belum diungkapkan dalam LKPP. (7) Ekuitas Dana Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi

Kurs Valuta Asing

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. (8) Kurs Valuta Asing Menurut PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 62, transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Dalam penyusunan LKPP Semester I Tahun 2008, transaksi dalam mata uang USD dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang USD tersebut menurut kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Hal ini disebabkan Pemerintah memiliki rekening dalam mata uang USD di BI, sehingga dalam melakukan transaksi Pemerintah tidak harus membeli mata uang asing yang bersangkutan. Namun, transaksi dalam mata uang asing selain USD dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tunai (spot rate) pada tanggal transaksi. Hal ini disebabkan Pemerintah tidak memiliki rekening dalam mata uang asing selain USD di BI, sehingga dalam melakukan transaksi, Pemerintah harus membeli mata uang asing yang bersangkutan. Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kurs tengah BI (Rupiah terhadap 1 USD) pada tanggal 30 Juni 2007 dan 2008 masing-masing sebesar Rp9.019 dan Rp9.225. Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan. LKPP Semester I Tahun 2008 ini menyajikan selisih kurs atas aset atau kewajiban dalam mata uang asing sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan dalam Neraca.



BB.. PPEENNJJEELLAASSAANN AATTAASS PPOOSS--PPOOSS LLAAPPOORRAANN RREEAALLIISSAASSII AAPPBBNN B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Semester I Tahun Anggaran (TA) 2008 adalah sebesar Rp426.198.369.285.960, yang berasal dari Penerimaan Dalam Negeri dan Hibah. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp308.774.345.323.731, PNBP sebesar Rp116.876.333.259.807, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp547.690.702.422. Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2008 sebesar Rp364.339.532.243.192 terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp218.858.932.638.074, Transfer untuk Daerah sebesar Rp107.505.121.762.738, dan Suspen sebesar Rp37.975.477.842.380. Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp426.198.369.285.960 dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp364.339.532.243.192, maka terjadi Surplus Anggaran pada Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp61.858.837.042.768. Realisasi Pembiayaan (Neto) pada Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp62.042.782.846.222, yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp80.066.291.999.056, Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar minus Rp17.143.696.581.543, dan Suspen sebesar minus 879.812.571.291. Surplus Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Neto mengakibatkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Semester I TA 2008 sebesar Rp124.781.432.460.281.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp426,20 triliun.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp426.198.369.285.960, berarti mencapai 47,62 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp894.990.546.173.000. Pendapatan Negara dan Hibah terdiri dari Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Hibah. B.2.1.1. Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan Rp308,77 triliun

Realisasi Penerimaan Perpajakan Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp308.774.345.323.731 atau mencapai 50,68 persen dari target yang direncanakan dalam APBN-P sebesar Rp609.227.490.000.000. Hal ini berarti Penerimaan Pajak Semester I TA 2008 lebih besar Rp101.200.800.741.854 atau 48,75 persen dibandingkan dengan realisasi Semester I TA 2007. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari (i) Pajak Dalam Negeri dan (ii) Pajak Perdagangan Internasional. B.2.1.1.1. Pajak Dalam Negeri

Realisasi penerimaan pajak dalam negeri Rp289,99 triliun

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp289.990.460.690.581 atau mencapai 49,98 persen dari target yang direncanakan dalam APBN-P sebesar Rp580.248.290.000.000. Hal ini berarti Realisasi Pajak Dalam Negeri Semester I TA 2008 lebih besar Rp90.573.157.170.621 atau 45,42 persen dibandingkan dengan realisasi Semester I TA 2007. Besarnya realisasi Pajak Dalam Negeri ini adalah sebagai berikut (dalam Rp): Catatan atas Laporan Keuangan -50-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Uraian PPh Migas PPh Nonmigas PPh Fiskal PPN dan PPnBM PBB BPHTB Cukai Pajak Lainnya Jumlah

Semester I TA 2008 34.346.042.417.290 129.561.320.206.355 329.769.001.976 87.415.871.227.438 10.536.678.019.067 2.294.097.767.275 24.060.773.882.025 1.445.908.169.155 289.990.460.690.581

Semester I TA 2007 20.302.563.044.398 95.095.455.262.092 0 58.867.020.893.479 1.314.856.681.543 1.597.857.171.835 20.966.122.100.869 1.273.428.365.744 199.417.303.519.960

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1. B.2.1.1.2. Pajak Perdagangan Internasional Realisasi pajak perdagangan internasional Rp18,78 triliun

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp18.783.884.633.150, atau mencapai 64,82 persen dari target yang direncanakan dalam APBN-P sebesar Rp28.979.200.000.000. Hal ini berarti Pajak Perdagangan Internasional Semester I TA 2008 lebih besar Rp10.627.643.571.233 atau 130,30 persen dibandingkan dengan realisasi Semester I TA 2007. Besarnya realisasi Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Bea Masuk Pajak/Pungutan Ekspor Jumlah

Semester I TA 2008 10.114.503.052.028 8.669.381.581.122 18.783.884.633.150

Semester I TA 2007 7.810.787.783.937 345.453.277.980 8.156.241.061.917

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1. B.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Realisasi PNBP Rp116,88 triliun

Realisasi PNBP Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp116.876.333.259.807 atau mencapai 41,33 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp282.814.420.373.000. Hal ini berarti Realisasi PNBP Semester I TA 2008 lebih besar Rp29.762.934.475.420 atau 34,17 persen dibandingkan dengan realisasi Semester I TA 2007. PNBP berasal dari (i) Penerimaan Sumber Daya Alam; (ii) Bagian Pemerintah atas Laba BUMN; dan (iii) PNBP Lainnya. B.2.1.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

Realisasi penerimaan SDA Rp92,90 triliun

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp92.898.388.952.602, atau mencapai 48,19 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp192.789.424.468.000. Hal ini berarti Penerimaan SDA Semester I TA 2008 lebih besar Rp41.629.730.064.961 atau 81,20 persen dibandingkan dengan realisasi Semester I TA 2007. Rincian realisasi Penerimaan SDA adalah sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Pendapatan Minyak Bumi Pendapatan Gas Bumi Pendapatan Pertambangan Umum Pendapatan Kehutanan Pendapatan Perikanan Jumlah

Semester I TA 2008 67.416.452.748.507 20.528.329.603.258 3.662.911.423.690 1.255.477.453.157 35.217.723.990 92.898.388.952.602

Semester I TA 2007 35.655.647.854.061 10.509.264.890.054 4.088.585.683.944 967.034.252.970 48.126.206.612 51.268.658.887.641


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) B.2.1.2.2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Realisasi bagian pemerintah atas laba BUMN Rp1,04 triliun

Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Semester ITA 2008 adalah sebesar Rp1.036.554.626.230 atau mencapai 3,32 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBNP sebesar Rp31.244.300.000.000. Hal ini berarti Bagian Laba Pemerintah atas Laba BUMN Semester I TA 2008 lebih kecil Rp16.985.970.365.170 atau 94,25 persen dibandingkan dengan realisasi Semester I TA 2007. B.2.1.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi PNBP lainnya Rp22,89 triliun

Realisasi PNBP Lainnya Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp22.892.997.042.140 atau 38,95 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P yaitu sebesar Rp58.780.695.905.000. Hal ini berarti Realisasi PNBP Lainnya Semester I TA 2008 lebih besar Rp5.070.782.136.794 atau 28,45 persen dibandingkan dengan realisasi Semester I TA 2007. Realisasi PNBP Lainnya ini terdiri dari (dalam Rp): Uraian Pendapatan Penjualan dan Sewa Pendapatan Jasa Pendapatan Bunga Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Pendapatan Pendidikan Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi Pendapatan Iuran dan Denda Pendapatan Lain-lain Jumlah

Semester I TA 2008 5.339.274.631.063 6.801.433.050.177 222.791.793.044 589.788.492.343 1.136.375.504.863

Semester I TA 2007 3.252.997.882.416 5.164.811.108.929 477.203.817.097 37.669.920.488 870.211.324.108

357.332.501.821 290.885.234.217 8.155.115.834.612 22.892.997.042.140

11.862.280.096 238.687.778.752 7.768.770.793.460 17.822.214.905.346

B.2.1.2.4. Pendapatan BLU Realisasi Pendapatan BLU Rp48,39 miliar

Realisasi Pendapatan BLU pada Semester I TA 2008 sebesar Rp48.392.638.835, terdiri dari: Uraian Pendapatan Jasa Layanan Umum Pendapatan Hibah BLU Pendapatan Hasil Kerjasama BLU Jumlah

Semester I TA 2008 47.951.826.584 0 440.812.251 48.392.638.835

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1. B.2.1.3. Penerimaan Hibah Realisasi penerimaan hibah Rp547,69 miliar

Realisasi Penerimaan Hibah Semester I Tahun Anggaran (TA) 2008 adalah sebesar Rp547.690.702.422 atau 18,57 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp2.948.635.800.000. Hal ini berarti Penerimaan Hibah Semester I TA 2008 lebih besar Rp117.895.869.225 atau 27,43 persen dibandingkan dengan realisasi Semester I TA 2007. Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) Semester I TA 2008 dapat dilihat pada Grafik 13.



Grafik 13: Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Semester I TA 2008

B.2.2. Belanja Negara Realisasi belanja negara Rp364,34 triliun

Realisasi Belanja Negara Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp364.339.532.243.192 atau 36,82 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp989.493.806.673.000. Belanja Negara Semester I TA 2008 lebih besar Rp88.504.674.017.345 atau 32,09 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2007. Realisasi Belanja Negara terdiri dari (i) Belanja Pemerintah Pusat dan (ii) Transfer untuk Daerah. Berdasarkan alokasi peruntukkannya, komposisi Belanja Negara TA 2008 dapat disajikan pada Grafik 14.

Grafik 14: Komposisi Alokasi Belanja Negara TA 2008 Alokasi untuk kementerian negara/lembaga (K/L), antara lain untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja lain-lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepemerintahan.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat Realisasi belanja pemerintah pusat Rp218,86 triliun

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp218.858.932.638.074 atau 31,40 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp697.071.006.590.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I TA 2008 lebih besar Rp50.183.500.524.026 atau 29,75 persen dari Realisasi Semester I TA 2007. Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu (i) Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran; (ii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi; dan (iii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran

Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/BA

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I TA 2008 menurut Bagian Anggaran (BA) terbesar adalah pada BA 062 (Subsidi dan Transfer) sebesar Rp92.429.484.329.216 atau 42,23 persen dari total belanja. Total realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I TA 2008 pada K/L adalah sebesar Rp76.888.730.593.009. Realisasi belanja pada K/L terbesar adalah Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp12.982.536.396.718 atau 5,93 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat atau 16,88 persen dari total realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk K/L. Komposisi 5 (lima) terbesar K/L pengguna anggaran Belanja Pemerintah Pusat (dalam persentase) selain BA 061, BA 062, dan BA 069 dalam TA 2008 dapat dilihat pada Grafik 15.

Grafik 15: Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2008 Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi/bagian anggaran dapat dilihat dalam Daftar 2. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per Fungsi pada Semester I TA 2008 dan 2007 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 3.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Tabel 3 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Semester I TA 2008 (Dalam Rupiah) Kode 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Uraian Fungsi Pelayanan Umum Pertahanan Ketertiban dan Keamanan Ekonomi Lingkungan Hidup Perumahan dan Fasilitas Umum Kesehatan Pariwisata dan Budaya Agama Pendidikan Kependudukan dan Perlindungan Sosial Total *)

Semester I TA 2008 181.404.545.507.982 1.179.402.171.152 2.856.416.388.935 11.024.463.316.512 1.022.536.570.243 1.501.220.127.881 1.997.444.376.510 256.745.042.666 136.794.463.259 16.797.176.974.172 682.390.990.131 218.858.932.638.074

*) Termasuk realisasi sebesar minus Rp203.291.369 pada Semester I TA

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2008 menurut fungsi yang terbesar digunakan untuk Fungsi Pelayanan Umum yaitu sebesar Rp181.404.545.507.982 atau 82,89 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat. Sementara itu, komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi dapat dilihat pada Grafik 27. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah menurut Fungsi dan Subfungsi dapat dilihat dalam Daftar 2. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; (iv) Pembayaran Bunga Utang; (v) Subsidi; (vi) Belanja Hibah; (vii) Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja Lain-lain. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 16.

Grafik 16: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis TA 2008


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Belanja Pegawai Belanja Pegawai Rp35,62 triliun

Realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp35.620.081.496.058 yang berarti 28,83 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp123.542.016.524.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2008 lebih kecil Rp10.647.257.742.627 atau 23,01 persen dari Realisasi Semester I TA 2007. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut (dalam Rp): Uraian

Semester I TA 2008

Semester I TA 2007

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara Belanja Gaji Dokter PTT Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS Belanja Pegawai Perjan Belanja Honorarium Belanja Lembur Belanja Vakasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Belanja Asuransi Kesehatan Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Belanja Cadangan Perubahan Sharing

14.861.342.102.711 15.182.202.214.884 351.697.369.890 129.157.487.500 38.422.855.098 0 1.958.887.908.158 71.586.710.131 102.097.075.812 2.908.240.513.574

12.416.533.668.904 12.133.078.155.979 186.729.355.271 155.107.469.611 0 202.556.746 2.001.851.680.165 68.416.627.166 201.617.084.293 1.621.985.376.039

4.360.000 16.442.898.300 0 0

17.123.444.465.249 331.642.391.262 26.730.408.000 0

Jumlah

35.620.081.496.058

46.267.339.238.685

Belanja Barang Belanja Barang Rp14,05 triliun

Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp14.051.510.105.773 yang berarti 20,82 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp67.476.166.364.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang Semester I TA 2008 lebih kecil Rp1.733.712.133.673 atau turun 10,98 persen dari Realisasi Semester I TA 2007. Rinciannya adalah sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Belanja Barang BLU Jumlah

Semester I TA 2008 4.919.960.915.656 2.645.069.937.326 2.079.023.562.355 1.124.287.823.591 3.250.376.894.425 32.790.972.420 14.051.510.105.773

Semester I TA 2007 7.402.032.281.141 1.226.848.072.367 1.938.271.331.745 1.509.673.825.808 3.708.396.728.385 15.785.222.239.446

Belanja Modal Belanja Modal Rp14,15 triliun

Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp14.151.738.134.249 yang berarti 16,63 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp85.072.518.239.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal Semester I TA 2008 lebih besar Rp1.867.076.564.477 atau 15,20 persen dari Realisasi Semester I TA 2007. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut (dalam Rp): Catatan atas Laporan Keuangan -56-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Uraian Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Pemeliharaan yang Dikapitalisasi Belanja Modal Fisik Lainnya Dana Bergulir Belanja Modal BLU Jumlah

Semester I TA 2008 240.776.782.473 2.494.978.685.640 2.136.186.423.141 8.756.481.607.063 212.719.968.493 310.468.497.416 0 126.170.023 14.151.738.134.249

Semester I TA 2007 316.210.776.856 4.020.096.709.660 2.451.750.767.149 4.952.480.359.026 0 544.122.957.081 0 0 12.284.661.569.772

Pembayaran Bunga Utang Pembayaran Bunga Utang Rp44,97 triliun

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp44.969.779.714.374 yang berarti 47,44 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp94.794.224.800.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang Semester I TA 2008 lebih besar Rp5.843.176.876.985 atau 14,93 persen dari Realisasi Semester I TA 2007. Rincian Pembayaran Bunga Utang TA 2008 adalah sebagai berikut: Uraian Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri - Jangka Pendek Belanja Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Panjang Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Pendek Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Panjang Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Belanja Pembayaran Denda Jumlah

Semester I TA 2008 -32.439 24.170479.530.502 0 13.299.672.256.946 6.480.969.375.800 693.213.930.000 49.642.500.000 275.802.153.565 44.969.779.714.374

Subsidi Belanja Subsidi Rp92,43 triliun

Realisasi Subsidi Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp92.429.484.329.216 yang berarti 39,43 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp234.404.983.694.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Subsidi Semester I TA 2008 ini lebih besar Rp53.656.331.219.112 atau 138,39 persen dari Realisasi Semester I TA 2007. Rincian realisasi Subsidi adalah sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Subsidi Premium Subsidi Minyak Solar Subsidi Minyak Tanah Subsidi Elpiji Subsidi Pangan Subsidi Listrik Subsidi Pupuk Subsidi Perawatan Beras Subsidi Minyak Goreng Subsidi PT KAI Subsidi PELNI Subsidi PT Pos dan Giro

Semester I TA 2008 20.568.447.942.000 18.084.757.142.000 20.845.539.157.000 1.011.317.407.238 2.238.903.633.750 26.362.446.700.725 2.435.947.320.801 74.726.686.903 35.361.161.000 143.750.000.000 0 60.937.500.000

Semester I TA 2007 6.239.035.629.398 4.922.618.338.466 15.115.258.814.514 0 1.650.620.862.732 8.730.118.827.137 1.801.373.584.695 0 0 0 112.500.000.000 0


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Subsidi Bunga KPR Subsidi Bunga Ketahanan Pangan Subsidi Bunga Kredit Program lainnya Subsidi Lainnya Jumlah

530.116.224.799 2.152.998.000 35.080.455.000 0 92.429.484.329.216

186.371.472.086 15.257.737.000 0 -2.155.924 38.773.153.110.104

Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial Rp12,92 triliun

Realisasi Bantuan Sosial Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp12.919.107.226.542 yang berarti 21,64 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp59.702.261.289.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester I TA 2008 ini lebih kecil Rp1.726.737.118.534 atau 11,79 persen dari Realisasi Semester I TA 2007. Rincian realisasi Bantuan Sosial adalah sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Belanja Bantuan kompensasi Kenaikan Harga BBM Belanja Bantuan langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/Guru Belanja Bantuan Imbal Swadaya Sekolah/ Lembaga Belanja Bantuan Beasiswa Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan Belanja Lembaga Sosial Lainnya Jumlah

Semester I TA 2008 1.287.871.920.033

Semester I TA 2007 8.319.149.439.769

8.631.243.300.185 466.263.265.458 631.335.450.154 78.920.297.143 1.823.472.993.569 12.919.107.226.542

3.745.901.962.324 896.117.113.274 454.791.562.291 20.920.899.327 1.208.963.367.991 14.645.844.344.976

Belanja Lain-lain Belanja Lain-lain Rp4,72 triliun

Realisasi Belanja Lain-lain Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp4.717.231.631.862 yang berarti 14,71 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp32.078.835.680.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Lain-lain Semester I TA 2008 lebih besar Rp2.924.622.858.286 atau 163,15 persen dari Realisasi Semester I TA 2007. Rincian Belanja lain-lain adalah sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Belanja untuk Rekonstruksi Aceh Belanja Kerjasama Teknis Internasional Belanja Pengeluaran Tak Tersangka Belanja Cadangan Umum Belanja Pemilu/Sidang Tahunan Belanja Cadangan Dana Reboisasi Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi) Belanja Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB Belanja Non Modal Otorita Batam Jasa Surveyor Jasa Perbendaharaan Belanja TVRI Belanja RRI Belanja Lain-lain Jumlah

Semester I TA 2008 (2.973.115) (24.502.600) 0 0 0 1.390.473.030

Semester I TA 2007

0 35.132.677.514 86.773.980 61.153.906.539 0 126.788.502.994 178.517.724.173 4.314.189.049.347 4.717.231.631.862

(11.372.539.812) 243.629.857.053 (6.750.600) 0 27.040.830.460 0 0 1.278.985.331.388 1.792.608.773.576

7.288.084.298 32.670.000 (13.980) (566.728.675) 247.578.033.444

B.2.2.2. Transfer untuk Daerah Realisasi Transfer daerah Rp107,51 triliun

Realisasi Transfer untuk Daerah Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp107.505.121.762.738, yang berarti 36,76 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBNCatatan atas Laporan Keuangan -58-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) P sebesar Rp292.422.800.083.000. Hal ini berarti Realisasi Transfer untuk Daerah Semester I TA 2008 ini lebih besar Rp345.695.650.939 atau 0,32 persen dari Realisasi Semester I TA 2007. Belanja untuk daerah terdiri dari (i) Dana Perimbangan, dan (ii) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

B.2.2.2.1. Dana Perimbangan Realisasi dana perimbangan Rp104,36 triliun

Realisasi Dana Perimbangan Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp104.363.095.747.104 yang berarti 37,48 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp278.436.098.789.000. Hal ini berarti realisasi Dana Perimbangan Semester I TA 2008 ini lebih kecil Rp2.445.545.998.028 atau 2,29 persen dari realisasi Semester I TA 2007. Dana Perimbangan terdiri dari (i) Dana Bagi Hasil (DBH), (ii) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (iii) Dana Alokasi Khusus (DAK). Komposisi realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Grafik 17.

Grafik 17: Komposisi Realisasi Dana Perimbangan TA 2008 Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Daftar 3. B.2.2.2.1.1. Dana Bagi Hasil Realisasi DBH Rp8,24 triliun

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp8.244.315.028.104, yang berarti 10,61 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp77.726.812.918.000. Hal ini berarti realisasi Dana Bagi Hasil Semester I TA 2008 ini lebih kecil Rp735.425.055.090 atau 8,19 persen dari realisasi Semester I TA 2007. Realisasi DBH terdiri dari Bagi Hasil Perpajakan sebesar Rp2.333.442.124.654 dan Bagi Hasil SDA sebesar Rp5.910.872.903.450. B.2.2.2.1.2. Dana Alokasi Umum

Realisasi DAU Rp89,73 triliun

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp89.730.350.619.000, yang berarti 49,99 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBNP sebesar Rp179.507.144.871.000. Hal ini berarti realisasi DAU Semester I TA 2008 ini lebih kecil Rp6.033.358.814.874 atau 6,30 persen dari realisasi Semester I TA 2007. Catatan atas Laporan Keuangan -59-


B.2.2.2.1.3. Dana Alokasi Khusus Realisasi DAK Rp6,39 triliun

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp6.388.430.100.000, yang berarti 30,13 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp21.202.141.000.000. Hal ini berarti realisasi DAK Semester I TA 2008 ini lebih besar Rp4.323.237.871.936 atau 209,34 persen dari realisasi Semester I TA 2007. B.2.2.2.2. Dana Otonomi Khusus & Penyesuaian

Realisasi dana otonomi khusus dan penyesuaian Rp3,14 triliun

Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp3.142.026.015.634, yang berarti 22,46 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp13.986.701.294.000. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian terdiri dari (i) Dana Otonomi Khusus, dan (ii) Dana Penyesuaian. B.2.2.2.2.1. Dana Otonomi Khusus

Realisasi dana otonomi khusus Rp588,02 miliar

Realisasi Dana Otonomi Khusus Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp588.021.435.000, yang berarti 7,83 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp7.510.285.794.000. B.2.2.2.2.2. Dana Penyesuaian

Realisasi dana penyesuaian Rp2,55 triliun

Realisasi Dana Penyesuaian Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp2.554.004.580.634, yang berarti 39,44 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp6.476.415.500.000. B.2.2.3. Suspen

Perkiraan Suspen Rp37,98 triliun

Suspen merupakan perkiraan (account) yang menampung perbedaan pencatatan realisasi APBN menurut kementerian negara/lembaga dengan pencatatan penerimaan dan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Angka Suspen yang dilaporkan timbul karena perbedaan pencatatan realisasi Belanja Negara. Sementara perbedaan pencatatan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tidak ada karena data yang digunakan adalah data BUN. Jumlah perkiraan Suspen Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp37.975.477.842.380 yang merupakan selisih lebih total Belanja Negara menurut data BUN dan data kementerian negara/lembaga dengan rincian (dalam Rp): Uraian Belanja Pemerintah Pusat Transfer untuk Daerah Suspen

BUN 247.494.836.310.668 116.844.695.932.524

Kementerian Negara/Lembaga (KL) 218.858.932.638.074 107.505.121.762.738

Selisih (BUN – K/L) 28.635.903.672.594 9.339.574.169.786 37.975.477.842.380

B.2.3. Surplus Anggaran Surplust anggaran Rp61,86 triliun

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara & Hibah dan realisasi Belanja Negara Semester I TA 2008 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surplus Anggaran Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp61.858.837.042.768.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) B.2.4. Pembiayaan Realisasi pembiayaan (neto) Rp62,04 triliun

Realisasi Pembiayaan Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp62.042.782.846.222 yang berarti 65,65 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp94.503.260.500.000. Pembiayaan terdiri dari (i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan (ii) Pembiayaan Luar Negeri. B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri

Realisasi pembiayaan dalam negeri Rp80,07 triliun

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp80.066.291.999.056, yang berarti 74,40 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBNP sebesar Rp107.616.860.500.000. Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (i) Rekening Pemerintah, (ii) Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, (iii) Surat Utang Negara (Neto), dan (iv) Penyertaan Modal Negara dan Dukungan Infrastruktur. Rekening Pemerintah

Realisasi Pembiayaan Rekening Pemerintah minus Rp1,61 triliun

Realisasi Pembiayaan Rekening Pemerintah Semester I TA 2008 adalah sebesar minus Rp1.606.343.949.182, yang berarti 13,73 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp11.700.000.000.000. Rincian Pembiayaan Rekening Pemerintah adalah sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Penerusan Pinjaman LN kepada Daerah TA Berjalan Penerusan Pinjaman LN kepada BUMN TA Berjalan Penerusan Pinjaman LN kepada BUMN TA yang Lalu Jumlah

Semester I TA 2008 26.829.869.132 616.893.111.412 962.620.968.638 Rp1.606.343.949.182

Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi Selama Semester I TA 2008 belum terdapat realisasi Pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi dari umlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp4.350.000.000.000 Surat Berharga Negara (Neto) Realisasi pembiayaan SBN (Neto) Rp81,67 triliun

Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp81.672.635.948.238, atau 69,34 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2008 sebesar Rp117.790.000.000.000. Pembiayaan dari SBN mencakup Penerbitan SBN dalam valas sesuai dengan penjelasan UU No. 16 Tahun 2008 tentang Perubahan APBN yang menyatakan bahwa Surat Berharga Negara Neto merupakan selisih antara Penerbitan dengan pembayaran pokok dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar Internasional. Penyertaan Modal Negara dan Dana Investasi Pemerintah Pada Semester I TA 2008 belum terdapat realisasi pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Investasi Pemerintah dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2008 sebesar Rp2.823.139.500.000.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri (Neto) Realisasi pembiayaan LN (Neto) minus Rp17,14 triliun

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) Semester I TA 2008 adalah sebesar minus Rp17.143.696.581.543, yang berarti 130,73 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar minus Rp13.113.600.000.000. Pembiayaan Luar Negeri berasal dari penarikan pinjaman luar negeri bruto setelah dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri

Realisasi penarikan pinjaman LN (bruto) Rp11,58 triliun

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp11.575.721.990.502 yang berarti 24,05 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBNP sebesar Rp48.141.300.000.000. Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman program, dan (ii) penarikan pinjaman proyek. B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Program

Realisasi penarikan pinjaman program Rp3,93 triliun

Realisasi Pinjaman Program Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp3.930.418.084.001, yang berarti 14,89 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp26.390.000.000.000. B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Proyek

Realisasi penarikan pinjaman proyek Rp7,65 triliun

Realisasi Pinjaman Proyek Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp7.645.303.906.501, yang berarti 35,15 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp21.751.300.000.000. B.2.4.2.2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Pembayaran cicilan pokok utang LN Rp28,72 triliun

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada Semester I TA 2008. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri dalam Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp28.719.418.572.045, yang berarti 46,89 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp61.254.900.000.000. B.2.4.3. Suspen Pembiayaan

Suspen Rp 879,81 miliar

Jumlah perkiraan Suspen Semester I TA 2008 adalah sebesar minus Rp879.812.571.2910 yang merupakan selisih lebih total Pembiayaan menurut data BUN dengan data kementerian negara/lembaga dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Pembiayaan Dalam Negeri Pembiayaan Luar Negeri Suspen

BUN 80.588.761.682.801 (18.545.978.836.579)

Kementerian Negara/Lembaga (KL) 80.066.291.999.056 (17.143.696.581.543)

Selisih (BUN – K/L) 522.469.683.745 (1.402.282.255.036) (879.812.571.291)

B.2.5. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA) SILPA Rp124,78 triliun

Berdasarkan Surplus Anggaran sebesar Rp61.858.837.042.768 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp62.042.782.846.222 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp123.901.619.888.990. Catatan atas Laporan Keuangan -62-


B.3. CATATAN PENTING LAINNYA 1. Pada beberapa K/L terdapat realisasi penerimaan hibah yang tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Rincian K/L penerima hibah, donor, dan nilai hibah adalah sebagai berikut: K/L

3. DKP

Donor AIPRD-GPF SNAO IASTP JIC ACIAR KITECH PEGASUS IALDF CIDA New Zealand TAF

4. Komnas HAM

Norwey

5. BPPT

WWHR NZAID Hivos, TBS FOSI UNDP

1. BPK 2. Sekretariat Negara

Nilai Realisasi $AUS2,8 juta $AUS1.296.782,30 SEK1,6 juta Rp55.800.000.000 Rp20.453.216.000 Rp12.465.031.535 $AUS20.260 $AUS9.500 $AUS14.000 Rp1.902.102 Rp353.362 0 0 Rp461.738.207 USD219.445,53 Rp28.988.994 Rp176.212.994 Rp850.055.566 Rp255.488.107 USD3.115.000

2. Terdapat pendapatan Rumah Sakit (RS) TNI yang langsung dipergunakan untuk peningkatan dan pemerilaharaan fasilitas RS, yaitu: Unit UO TNI AD UO TNI AL UO TNI AU

Penerimaan (Rp) 158.551.296.146 58.517.993.226 26.634.090.387

Pengeluaran (Rp) 150.604.152.755 55.254.583.040 21.394.725.601

Sisa (Rp) 7.947.143.391 3.263.410.186 5.239.364.786

3. PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK BLU) Sebagai bagian reformasi manajemen keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamanatkan berbagai perubahan fundamental, antara lain pada Pasal 68 dan 69 mengenai PK BLU untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik. BLU merupakan implementasi konsep “enterprising the government” dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik tetapi tidak bertujuan mencari laba. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola langsung pendapatan operasionalnya, tidak harus menyetor surplus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai bisa PNS dan non-PNS, remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan instansi yang menerapkan PK BLU Catatan atas Laporan Keuangan -63-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) berasal dari APBN, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, hibah dan pendapatan lainnya. Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa (quasi public goods), meliputi penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. BLU diharuskan menyusun dan mengintegrasikan RBA dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian negara/lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan keuangan instansi PK BLU, minimal terdiri dari laporan operasional/laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan instansi PK BLU tersebut harus dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga, yang selanjutnya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR sebagai RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Sampai tanggal 30 Juni 2008, terdapat 45 (empatpuluh lima) instansi pemerintah yang telah menerapkan PK BLU, berasal dari 12 Kementerian/Lembaga. Delapan Satker BLU ditetapkan pada tahun 2008 dan 37 Satker ditetapkan sebelum tahun 2008. Ditinjau dari sisi layanan, dari 45 BLU tersebut, 4 BLU bergerak dalam bidang pembiayaan dan 41 BLU bergerak dalam bidang layanan barang/jasa, yaitu: a. 28 BLU bidang kesehatan; b. 3 BLU bidang teknologi; c. 1 BLU bidang pemasaran KUKM; d. 8 BLU bidang pendidikan. Ikhtisar Laporan Keuangan BLU berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (selanjutnya disebut Ikhtisar LK BLU-SAK) menyajikan informasi atas kinerja keuangan BLU sebagai entitas yang dikelola ala korporasi. Penyusunan Ikhtisar LK BLU-SAK didasarkan pada penggabungan LK seluruh BLU yang disusun berdasarkan SAK. Namun demikian, sampai dengan penyusunan Ikhtisar ini baru diperoleh 32 LK SAK dari 45 BLU. Duabelas BLU belum menyampaikan LK SAK dan digunakan LK SAP. Selain itu terdapat 1 BLU (Pusat Pemanfaatan Tekhnologi Dirgantara/Fatekgan) yang baru dibentuk dan ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2008 belum menyusun LK baik berdasarkan SAK maupun SAP sehingga BLU tersebut tidak dapat digabung dalam Ikhtisar LK-SAK ini. Ikhtisar LK SAK terdiri dari Ikhtisar Pendapatan, Beban, dan Surplus (Defisit) dan Ikhtisar Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Ikhtisar LK BLU disajikan pada Daftar 36. Perbandingan pendapatan, beban, dan surplus (defisit) Satker BLU per Jenis Layanan dapat dilihat pada Grafik 18.


Pendapatan Pendapatan Beban

Beban

B PJ T

P PP H

LP D B

P IP

.C ip t

o

M an R gu R S S U Pn ku U F su R S P P a tmm o , J P e rs a a w J a k at a D h R S H a a b a i, J a k A ra t R S B H p a an , J a r t K a a r a n K i a ka t p RS nk a a , rt . H e r D n K Jak a s h a it a , a r a n rm Ja R S S a d a is , k a r t K ik J R S ar i in , a k a r RS S a a d i, B an t R W SU rd j Se d u ah P it o , m a n id i Sa Y n r Su ng og ang d ir RS lah y ak o , h M RS D e a r ta us np P uha Ro dS as oD, RS I Pr m m a Mj a O of.D a d ma k a PR R H i l , sPs R S O F . Su o es ad U . D lia in , an P g R S R O R . R n t i S P a le U F. . S o a r o m b D D r r e h so . S .R a r , J a .D s o a o R e . k R S S P r ad K a n , S u a P a ar u ji T i d ow r a k a ru A r r t on , M io e Dr W go an . R H .A ir a ro , a RS J D S M . R w an K la a t ot i r. a n s , Sa t S R S o e h C i c u lu l a t i g en B a J R S iw r t o d a . D a D H e o , Bn d u an R . r . er du H . S o d ja M e ro n , J n a y a RS RS R Srz o e o , M k a Ke P R S ar A dk i M ag e t U P u D erg a a m ah la R u r. M n tu M d i, n ali B o . ju k G ga k, g an u n n M O a ed St w b a t, a R Sr o k a n , Ja J iwe N C i k a Ras i s a ru a rt o a ad na jim l, B B o an uk W it t i ., Ln aw a

RS

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) a. Satker BLU Bidang Kesehatan: Dalam Jutaan 220.000

170.000

120.000

70.000

20.000

(30.000)

Surplus(Defisit)

Grafik 18.1: Pendapatan, Beban, dan Surplus (Defisit) Satker BLU Bidang Kesehatan

b. Satker BLU Bidang Pembiayaan

Dalam Jutaan

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

-

Surplus(Defisit)

Grafik 18.2: Pendapatan, Beban, dan Surplus (Defisit) Satker BLU Bidang Pembiayaan


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) c.

Satker BLU Bidang Telekomunikasi

Dalam Jutaan 400.000 350.000 300.000

Pendapatan

250.000

Beban Surplus(Defisit)

200.000 150.000 100.000 50.000 BTIP

Grafik 18.3: Pendapatan, Beban, dan Surplus (Defisit) Satker BLU Bidang Telekomunikasi d. Satker BLU Bidang Pendidikan Dalam Jutaan 250.000 200.000

Pendapatan

150.000

Beban

100.000

Surplus(Defisit)

50.000

B B P LK S D T N , B AN an B B du P LK ng LN ,B ek B as B LK i I, S er an g A K A ,B og or

K al ija ga H id ay at ul la h U IN M al an g

-

S ya rif

U IN

U IN

S un an

(50.000)

Grafik 18.4: Pendapatan, Beban, dan Surplus (Defisit) Satker BLU Bidang Pendidikan e. Satker BLU Bidang Penerapan Tekhnologi Dalam Jutaan 10.000 8.000

Pendapatan

6.000

Beban

4.000

Surplus(Defisit)

2.000 (2.000) BPPT Enjiniring

PP IPTEK

FATEKGAN

Grafik 18.5: Pendapatan, Beban, dan Surplus (Defisit) Satker BLU Bidang Penerapan Tekhnologi


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) f.

Satker BLU Bidang Lain-lain

Dalam Jutaan 6.000 5.000

Pendapatan

4.000

Beban

3.000

Surplus(Defisit)

2.000 1.000 LLP-KUKM

Grafik 18.6: Pendapatan, Beban, dan Surplus (Defisit) Satker BLU Bidang Lain-lain



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM Ringkasan Neraca per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 adalah sebagai berikut (dalam Rp): Posisi Neraca secara umum

Uraian Aset Lancar Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Aset Lainnya Jumlah Aset

30 Juni 2008 311.970.161.928.698 699.272.321.297.011 463.460.633.201.809 291.583.661.875.870 1.766.286.778.303.388

30 Juni 2007 177.790.639.513.470 660.228.122.016.098 370.290.501.770.920 82.099.295.111.029 1.290.408.558.411.517

Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Jumlah Kewajiban

134.331.157.880.346 1.348.739.956.086.754 1.483.071.113.967.100

105.346.782.474.405 1.230.600.272.294.471 1.335.947.054.768.876

122.023.748.636.743 161.191.915.699.545 283.215.664.336.288

72.443.857.039.065 (117.982.353.396.424) (45.538.496.357.359)

Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Jumlah Ekuitas Dana Neto

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto selama 4 (empat) tahun terakhir disajikan pada Grafik 19.

Grafik 19: Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto pada Neraca Tahun 2005 s.d. 30 Juni 2008

Catatan atas Laporan Keuangan - 68 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Peningkatan jumlah aset terutama disebabkan oleh besarnya kas BUN yang ada di rekening BI per 30 Juni 2008, penyajian Aset Tetap oleh K/L yang semakin tertib, dan koreksi nilai aset KKKS yang disajikan sebesar nilai perolehan.

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA C.2.1. Rekening Kas BUN di Bank Indonesia Rekening Kas BUN di BI Rp115,50 triliun

Jumlah Rekening Kas BUN di Bank Indonesia (BI) per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp115.506.469.573.308 dan Rp43.443.646.100.724 merupakan saldo rekening Kas Umum Negara di BI, dengan rincian sebagai berikut: Jenis Rekening Rek. BUN No. 502.000000 Rek. KUN dalam Valuta USD No. 600.502411 (USD10,723,697,889.70) Jumlah

30 Juni 2008 16.580.356.540.825

30 Juni 2007 43.443.646.100.724

98.926.113.032.483 115.506.469.573.308

0 43.443.646.100.724

C.2.2. Rekening Kas di KPPN Rekening Kas di KPPN Rp8,15 triliun

Jumlah Rekening Kas di KPPN per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp8.154.718.699.822 dan Rp6.456.439.690.233 merupakan saldo Rekening KPPN di seluruh Indonesia. Daftar Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada Daftar 4.

C.2.3. Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia RPL di BI Rp28,08 triliun

Jumlah Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) di Bank Indonesia per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp28.079.193.656.284 dan Rp26.202.504.174.894 merupakan saldo rekening pemerintah lainnya yang ada di BI, yang terdiri dari: RPL di BI RDI dan RPD Rek. Hasil Minyak Perjanjian KPS Rek. Pemerintah Lainnya Jumlah

30 Juni 2008 1.716.914.187.523 9.904.404.143.806 16.457.875.324.955 28.079.193.656.284

30 Juni 2007 4.045.243.878.082 16.746.185.277.890 5.411.075.018.922 26.202.504.174.894

Saldo Rekening Minyak Perjanjian KPS sebesar Rp9.904.404.143.806 merupakan Kas BUN dalam bentuk valas dengan Rekening No. 600.000.411, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka Production Sharing Contract/Kontrak Kerja Sama dan untuk membayar kewajiban kontraktual migas kepada Pemerintah. Transaksi (mutasi) arus masuk dan keluar kas dari Rekening No. 600.000.411 tersebut disajikan pada Tabel 4.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Tabel 4 Mutasi Rekening Nomor 600.000.411 Semester I Tahun 2008 URAIAN I. II.

III.

IV. V.

Saldo Awal Penerimaan: 1. Penerimaan PPh Migas 2. Penerimaan Bag Pemerintah 3. Pengembalian Dana Talangan 4. Koreksi Kurs Pembukuan Kredit 5. Koreksi Pembukuan Kredit Total Penerimaan Pengeluaran: 1. Pemindahbukuan Ke Rekening KUN 600.502411 a. Pemindahan PPh Migas - PPh Minyak Bumi (MAP 411111) - PPh Gas Alam (MAP 411112) b. Pemindahan PNBP Migas - Pendapatan Minyak Bumi (MAP 421111) - Pendapatan Gas Alam (MAP 421211) c. Pemindahan PNBP Lainnya - Pendapatan Migas lainnya (MAP 423439) - Lain-lain Sub Total Pemindahbukuan Ke Rekening KUN 600.502411 2. Pembayaran Kewajiban Pemerintah Sektor Migas kepada Pihak Ketiga a. Bagi Hasil PBB Migas ke Pemda via BO III b. Pajak Penerangan Jalan non PLN & ABT ke Pemda c. Reimbursement PPN ke Kontraktor d. Pembayaran DMO Fee KKKS c. Pembayaran Fee Penjualan & BPMIGAS d. Pembayaran Underlifting KKKS Sub Total Pembayaran Kewajiban Pemerintah Sektor Migas kepada Pihak Ketiga 3. Pengeluaran Lainnya a. Dana Talangan b. Koreksi Kurs Pembukuan Debit c. Koreksi Pembukuan Debit Sub Total Pengeluaran Lainnya Total Pengeluaran Kenaikan/Penurunan (II - III) Saldo Akhir (III + IV) *)

12.297.549

Ekuivalen Rp (Juta) 162.925,61

3.867.727.418 5.382.752.343 461.538.462 827.687.635 11.148.167.396

35.871.406,63 49.884.140,92 9.967.160,00 2.475.887,33 7.586.201,27 105.784.796,15

3.722.716.153 1.460.950.255 2.261.765.898 3.897.614.794 1.674.250.967 2.223.363.827 326.252 326.252 7.620.657.200

34.345.722,46 13.480.033,73 20.865.688,73 35.975.440,52 15.447.110,92 20.528.329,60 2.998,59 2.998,59 70.324.161,57

992.632.545 2.067.547 413.510.624 166.940.757 67.667.308 653.184

9.122.401,50 18.994,20 3.824.794,94 1.540.615,75 624.198,05 6.084,41

1.643.471.965 827.687.635 827.687.635 10.091.816.800 1.056.350.596 1.073.648.146

15.137.088,85

US$

2.996.011,08 7.586.056,12 10.582.067,21 96.043.317,62 9.741.478,52 9.904.404,14

Keterangan: *) Dari total saldo akhir sebesar US$1.073.648.145,68 akan digunakan sebagai cadangan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban kontraktual dan kewajiban-kewajiban lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas Semester I Tahun 2008 yang belum diselesaikan.

Rincian lebih lengkap masing-masing rekening dapat dilihat pada Daftar 5. C.2.4. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran Rp4,10 triliun

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp4.100.500.772.223 dan Rp6.811.198.024.953 merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran, yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) dan seluruh pendapatan yang diterima oleh bendahara pengeluaran (non UP), yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada K/L dapat dilihat pada Daftar 6.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) C.2.5. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan Rp750,30 miliar

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp750.293.770.381 dan Rp435.339.641.707 mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas negara. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan masing-masing K/L dapat dilihat pada Daftar 7. C.2.6. Kas pada BLU

Kas pada BLU Rp2,06 triliun

Jumlah Kas pada BLU per 30 Juni 2008 sebesar Rp2.064.327.295.742 merupakan saldo kas pada BLU, yang terdiri dari (dalam Rp): 1. BLU di Departemen Keuangan 2. BLU di Departemen Kesehatan 3. BLU di Departemen Agama 4. BLU di Kementerian Negara Ristek 4. BLU di Kementerian Negara Koperasi dan UKM 6. BLU di Departemen Komunikasi dan Informatika 5. BLU di BPPT Jumlah

71.394.220.703 540.853.157.815 5.466.508.910 1.573.418.516 134.888.414.922 1.306.852.366.897 3.299.207.979 2.064.327.295.742

C.2.7 Kas Trust Fund Kas Trust Fund Rp0

Trust Fund adalah dana yang berasal dari DIPA BRR NAD-Nias TA 2006 yang tidak terserap sampai dengan akhir tahun 2006, digunakan untuk melanjutkan pembiayaan kegiatan pembangunan perumahan, infrastruktur, fasilitas bangunan pelayanan publik dan pengadaan tanah. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2007, Trust Fund telah direalisasikan dan sisanya telah disetor ke Kas Negara sehingga saldo per 30 Juni 2008 nihil. C.2.8. Uang Muka dari Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)

Uang Muka dari Rekening BUN Rp2,46 triliun

Jumlah Uang Muka dari Rekening BUN per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp2.356.656.655.283 dan Rp1.818.448.225.589 merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum ada penggantian dari lender. Rincian Uang Muka dari Rekening BUN menurut lender dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp): Lender - IBRD - ADB - OECF/JBIC - Lainnya Jumlah

30 Juni 2008 724.902.425.563 405.480.984.271 633.723.336.622 592.549.908.827 2.356.656.655.283

30 Juni 2007 457.699.413.553 430.134.747.369 634.156.359.038 296.457.705.629 1.818.448.225.589

C.2.9. Piutang Pajak Piutang Pajak Rp41,84 triliun

Jumlah Piutang Pajak per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp41.843.367.401.206 dan Rp37.527.513.208.865, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Unit Pengelola 1. Direktorat Jenderal Anggaran 2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 3. Direktorat Jenderal Pajak Jumlah

30 Juni 2008 77.569.722.168 3.372.821.943.325 38.392.975.735.713 41.843.367.401.206

30 Juni 2007 0 3.482.586.736.239 34.044.926.472.626 37.527.513.208.865

1. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sebesar Rp77.569.722.168 merupakan tagihan pajak ekspor yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM) yang belum dilunasi sampai dengan 30 Juni 2008. Pada Neraca per 30 Juni 2007, Piutang Pajak Ekspor disajikan sebagai Piutang Bukan Pajak dengan saldo sebesar Rp161.279.583.878. 2. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebesar Rp3.372.821.943.325 merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. 3. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 masingmasing sebesar Rp38.392.975.735.713 dan Rp34.044.926.472.626 merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam SKPKB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum mendapat pelunasan sampai dengan 30 Juni 2008. Rincian Piutang Pajak per jenis pajak dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5 Piutang Pajak per Jenis Pajak No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Jenis Piutang Pajak Piutang PPh Pasal 21 Piutang PPh Pasal 22 Piutang PPh Pasal 22 Impor Piutang PPh Pasal 23 Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Piutang PPh Pasal 25/29 Badan Piutang PPh Pasal 26 Piutang PPh Final dan Fiskal Luar Negeri Piutang PPh Non Migas Lainnya Piutang PPN Dalam Negeri Piutang PPN Impor Piutang PPN Lainnya Piutang PPnBM Dalam Negeri Piutang PBB Pedesaan Piutang PBB Perkotaan Piutang PBB Perkebunan Piutang PBB Kehutanan Piutang PBB Pertambangan Piutang BPHTB Piutang PBB Lainnya Piutang Bea Materai Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya Piutang Bunga Penagihan PPh Piutang Bunga Penagihan PPN Piutang Bunga Penagihan PTLL Jumlah

Jumlah (Rupiah) 1.213.653.674.506 64.038.701.837 5.679.775.490 2.664.111.908.263 926.803.223.029 12.515.028.911.813 34.288.227.462 829.441.977.565 50.051.944.155 11.336.703.977.077 21.399.840.039 4.681.670.380 268.382.083.768 684.550.373.028 3.362.620.401.024 219.852.243.183 562.248.161.408 367.542.834.151 966.216.784.592 39.824.541.151 5.000.666.000 2.816.788.564 2.204.094.824.878 43.352.935.350 589.267.000 38.392.975.735.713


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Dari piutang pajak sebesar Rp38.392.975.735.713, terdapat nominal surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan dan banding, namun belum medapat keputusan sampai dengan tanggal 30 Juni 2008 dengan nilai sebesar Rp13.068.448.552.019,00 dan USD420,714,304.00. Rincian lengkap Tunggakan Keberatan dan Banding disajikan pada Daftar 8. Berdasarkan Undang-Undang, hak Pemerintah dalam melaksanakan penagihan kepada Wajib Pajak atas pajak yang ditagih dengan menggunakan surat ketetapan pajak dibatasi sampai dengan 5 (lima) tahun. Sampai dengan 30 Juni 2008, jumlah tunggakan pajak yang telah daluwarsa adalah sebesar Rp1.079.300.672.363, diusulkan penghapusan sebesar Rp232.564.927.346, dan yang telah dihapuskan Rp60.034.070.086. C.2.10. Piutang Bukan Pajak Piutang Bukan Pajak Rp65,50 triliun

Jumlah Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp65.501.326.436.426 dan Rp32.655.114.008.743 merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan dan diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Piutang tersebut terdiri dari (dalam Rp): Uraian Piutang Bukan Pajak di K/L Piutang kepada PT PPA Jumlah

30 Juni 2008 65.461.330.407.368 39.996.029.058 65.501.326.436.426

30 Juni 2007 33.500.364.894.252 (845.250.885.509) 32.655.114.008.743

1. Piutang Bukan Pajak di K/L per 30 Juni 2008 sebesar Rp65.461.330.407.368 merupakan piutang PNBP yang berada di K/L, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Jenis Piutang Piutang Migas kepada PT Pertamina Piutang Migas kepada KKKS Piutang Panas Bumi Piutang Denda dan Dividen Piutang PNBP Lainnya Jumlah

30 Juni 2008 41.142.323.107.986 20.051.531.651.221 80.009.619.834 3.650.798.812 4.183.815.229.515 65.461.330.407.368

30 Juni 2007 27.684.178.638.659 4.301.193.729.188 0 5.985.480.984 1.509.007.045.421 33.500.364.894.252

- Piutang Panas Bumi sebesar Rp80.009.619.834 merupakan piutang setoran bagian Pemerintah dan denda dari kegiatan usaha panas bumi, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Nama Perusahaan 1. Chevron Geothermal Salak, Ltd 2. Chevron Geothermal Indonesia, Ltd 3. Dayabumi Salak Pratama, Ltd Jumlah

Deviden 60.880.863.237 3.095.204.515 1.203.287.932 65.179.355.683

Denda 12.728.989.491 1.680.076.089 421.198.571 14.830.264.151

Total 73.609.852.728 4.775.280.603 1.624.486.502 80.009.619.834

Jumlah Piutang sebesar Rp80.009.619.834 belum dapat diakui sebagai PNBP karena masih harus diperhitungkan dengan kewajiban perpajakan. Penerimaan dari kegiatan usaha panas bumi/setoran bagian Pemerintah masih berada pada Rekening No. 508.000084 di BI. – Piutang Denda dan Dividen sebesar Rp3.650.798.812 merupakan pembayaran dividen BUMN kepada pemerintah yang penyelesaiannya dijadwalkan tahun 2007, namun sampai dengan 30 Juni 2008 belum diselesaikan pembayarannya. Keterlambatan penyelesaian ini mengakibatkan denda, yang diperhitungkan sebagai penambah piutang. Rincian piutang dividen per BUMN sebagai berikut (dalam Rp):


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) BUMN PT Nindya Karya PT Yodya Karya PT Balai Pustaka PT PAL Jumlah

30 Juni 2008

30 Juni 2007

1.470.170.605 893.878.407 1.286.749.800 0 3.650.798.812

3.604.965.128 1.118.878.408 1.261.519.411 478.037 5.985.840.984

Rincian Piutang Bukan Pajak di K/L dapat dilihat pada Daftar 9. 2. Piutang kepada PT PPA sebesar Rp39.996.029.058 merupakan kewajiban PT PPA atas Hasil Pengelolan Aset (HPA) yang masih harus disetorkan kepada Pemerintah.

C.2.11. Bagian Lancar RDI/RPD BagianLancarRDI/RD Rp21,74 triliun

Jumlah Bagian Lancar Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD) per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp21.741.615.150.000 dan Rp5.992.877.440.000 merupakan pokok pinjaman kepada Pemda, BUMN, dan BUMD yang akan jatuh tempo dua belas bulan setelah tanggal neraca. Jumlah Bagian Lancar Investasi Non Permanen (RDI) per 30 Juni 2008 sebesar Rp21.741.615.150.000 dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Jumlah Pokok Jatuh Tempo (01-07-2008 s.d 30-06-2009) 4.384.219.770.000 Tunggakan Kewajiban Pinjaman (s.d 30-06-2008) 16.595.003.540.000 Kewajiban Akrual Bunga, Commitment Charge, dan Denda (s.d. 30-06-2008) 762.391.840.000 Jumlah 21.741.615.150.000

Tunggakan Kewajiban Pinjaman sampai dengan 30 Juni 2008 terdiri dari: Uraian Pokok Penarikan Pinjaman Bunga Kapitalisasi yang dijadikan Pokok Pinjaman Bunga Berjalan Terhadap Pokok Penarikan Pinjaman Bunga dari Bunga Kapitalisasi yang dijadikan Pokok Pinjaman Commitment Charge Denda Jumlah

Jumlah 5.870.395.000.000 578.313.170.000 5.267.812.540.000 2.821.610.000 14.607.070.000 4.861.054.120.000 16.595.003.540.000

Berdasarkan tingkat kolektibilitasnya, tunggakan sebesar Rp16.595.003.540.000 diklasifikasikan sebagai berikut: Kategori Dalam perhatian Kurang lancar Diragukan Macet Jumlah

Jumlah (Rp) 210.350.430.000 486.451.950.000 6.144.440.000 15.892.056.720.000 16.595.003.540.000

% 1,27 2,93 0,04 95,76 100,00


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) C.2.12. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar TPA Rp52,85 juta

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp52.852.146 dan Rp195.035.356 merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca. Jumlah tersebut merupakan Saldo Bagian Lancar TPA yang berada di (dalam Rp): 30 Juni 2008 30 Juni 2007 K/L Badan Pemeriksa Keuangan 0 37.620.000 Kementerian Negara PPN/Bappenas 52.852.146 157.415.356 Jumlah 52.852.146 195.035.356 C.2.13. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tagihan TGR Rp2,57 miliar

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp2.565.955.672 dan Rp18.122.552.955 merupakan saldo Tagihan TGR K/L yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca. Rincian Bagian Lancar Tagihan TGR untuk masingmasing K/L dapat dilihat pada Daftar 10. C.2.14. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar Dimuka Rp1,20 triliun

Jumlah Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2008 sebesar Rp1.195.336.140.099 dan Rp394.847.740.628 merupakan belanja yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga, namun manfaat/barangnya masih akan diterima pada periode berikutnya yang berada di: K/L 1. Departemen Luar Negeri 2. Kementerian Negara PAN 3. BNN 4. BMG 5. BPPT 6. BKN 7. BRR NAD-Nias 8. Komisi Yudisial Jumlah

30 Juni 2008 56.500.000.000 0 579.800.000 288.750.000 995.690.615 223.065.987 1.135.758.257.497 990.576.000 1.195.336.140.099

30 Juni 2007 0 167.475.000 0 12.300.000 0 472.924.307 393.271.281.321 923.760.000 394.847.740.628

C.2.15. Piutang Lain-lain Piutang Lain-lain Rp9,19 triliun

Piutang Lain-lain per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp9.191.172.079.231 dan Rp13.372.169.575.663 merupakan piutang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang terdiri dari (dalam Rp): Jenis Piutang Lain-lain Piutang di K/L Bunga dan Denda Kredit Program Piutang 18 BDL Piutang Kelebihan Rekapitalisasi Kompensasi Penjualan Aset Eks Asing/Cina Jumlah

30 Juni 2008 30 Juni 2007 457.970.966.315 0 15.911.477.487 15.343.684.781 298.967.172 1.016.513.079.777 8.716.990.668.257 12.180.641.909.105 0 155.000.000.000 0 4.670.902.00 9.191.172.079.231 13.372.169.575.663

• Piutang di K/L sebesar Rp457.970.966.315 termasuk di dalamnya adalah piutang dari kegiatan operasional dan non-operasional BLU, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Catatan atas Laporan Keuangan - 75 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) K/L Departemen Pertahanan Departemen Kesehatan*) Kementerian Negara BUMN Kementerian Negara Koperasi dan UKM*) BPPT*) Jumlah

30 Juni 2008 12.297.156.928 429.756.569.648 13.068.181.818 2.685.857.921 163.200.000 457.970.966.315

*) merupakan piutang dari kegiatan BLU

• Piutang Bunga dan Denda sebesar Rp15.911.477.487 merupakan jumlah bunga dan denda dari pinjaman pendanaan KUMK eks dana SU-005 yang sudah jatuh tempo tetapi sampai dengan tanggal 30 Juni 2008 belum diterima. Rincian piutang bunga dan denda dapat dilihat pada Daftar 11. • Piutang Kredit Program sebesar Rp298.967.172 merupakan hak pemerintah atas atas klaim risiko dalam rangka Program Kredit Ketahanan Pangan. • Piutang 18 Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar Rp8.716.990.668.257 merupakan total kewajiban 18 BDL kepada Pemerintah, termasuk piutang Bank Asiatic (DL), Bank Dagang Bali (DL) dan Bank Global Internasional (DL). Atas piutang tersebut, Pemerintah telah melakukan koordinasi dengan BI dan selanjutnya meminta rencana kerja dari Tim Likuidasi Bank eks Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah. Rincian piutang yang berasal dari kewajiban BDL dapat dilihat pada Daftar 12. • Piutang kelebihan biaya rekapitalisasi PT Bank Danamon Indonesia (BDI) yang harus dikembalikan kepada Pemerintah telah diselesaikan pada tahun 2007 sehingga saldo per 30 Juni 2008 nihil. C.2.16. Investasi dalam Deposito Investasi dalam Deposito Rp1,5 miliar

Jumlah Investasi dalam Deposito per 30 Juni 2008 sebesar Rp1.500.000.000 merupakan investasi jangka pendek dalam bentuk deposito yang berada di satker BLU Departemen Kesehatan. C.2.17. Persediaan

Persediaan Rp11,48 triliun

Jumlah Persediaan per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp11.481.065.490.875 dan Rp2.273.872.299.717 merupakan nilai persediaan berdasarkan neraca K/L. Nilai Persediaan per 30 Juni 2008 termasuk Persediaan BLU sebesar Rp315.360.668.581 dan Cadangan Benih Nasional sebesar Rp124.487.707.775. Rincian Persediaan untuk setiap kementerian negara/lembaga dapat dilihat pada Daftar 13. C.2.18. Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah

RDI/RPD Rp40,15 triliun

Jumlah Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah (RDI/RPD) per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp40.148.937.940.000 dan Rp53.454.890.280.000 merupakan Piutang Pemerintah kepada pemerintah daerah/BUMN/BUMD yang bersumber dari SLA, RDI, dan RPD yang akan jatuh tempo setelah 12 bulan dari tanggal pelaporan. Total Piutang RDI/RPD per 30 Juni 2008 (termasuk bagian lancar) adalah sebesar Rp61.890.553.090.000. Rincian dapat dilihat pada Daftar 14.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) C.2.19. Dana Bergulir Dana Bergulir Rp6,78 triliun

Jumlah Dana Bergulir per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp6.779.510.551.747 dan Rp5.866.888.027.405 merupakan dana Pemerintah yang disalurkan dalam bentuk pinjaman bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota KSM dan lain-lain yang dikelola oleh K/L. Rincian Dana Bergulir adalah sebagai berikut (dalam Rp): K/L 1. Departemen Keuangan1) 2. Departemen Perindustrian 3. Kementerian Negara Koperasi dan UKM2) 4. Kementerian Negara Lingkungan Hidup 5. Departemen Kelautan dan Perikanan 6. Departemen Kehutanan Jumlah

30 Juni 2008 3.645.969.293.666 9.992.089.231 3.085.849.168.850 37.700.000.000 0 0 6.779.510.551.747

30 Juni 2007 1.789.863.107.194 7.610.858.926 2.560.083.505.300 113.240.000.000 32.614.292.260 1.363.476.263.725 5.866.888.027.405

Keterangan: 1) Dana Bergulir yang dikelola oleh Departemen Keuangan yang disalurkan antara lain melalui Bank Pembangunan Daerah, PT Bank BUKOPIN, PT Bank BRI (Persero), dan PT Bank Mandiri (Persero). Jumlah tersebut terdiri dari: Uraian Kas di Bank Umum Pengelolaan Dana Bergulir Tunggakan KKOP Pangan MP 2000 Tunggakan Pengadaan KUT TP 1999/2000 Tunggakan Kredit Listrik Pedesaan Hak Tagih Perkebunan dan Peternakan Dana Lingkungan Bergulir Dana Bergulir KPPA Dana Cadangan KUT TP 1999/2000 Jumlah

Jumlah (Rp) 1.587.657.926.689 91.558.239.820 921.871.188.675 1.742.226.000 956.082.404.792 53.323.189.116 9.000.000.000 24.734.118.574 3.645.969.293.666

Dari jumlah kas sebesar Rp1.587.657.926.689 yang terkait dengan RDI sebesar Rp130.709.632.154 dan tidak terkait RDI sebesar Rp1.456.948.294.535. Rincian masing-masing rekening dapat dilihat pada Daftar 15. Tunggakan KKOP Pangan sebesar Rp91.558.239.820 merupakan hak Pemerintah atas kredit kepada koperasi dalam rangka Pengadaan Pangan (KKOP Pangan) Musim Panen 2000. Dalam rangka pelaksanaan program tersebut, Pemerintah telah menandatangani perjanjian dengan 5 (lima) bank pelaksana. Realisasi penyaluran KKOP Pangan oleh 5 (lima) bank pelaksana adalah sebesar Rp321.525.563.907, dengan jumlah tunggakan sebesar Rp175.192.515.815. Risiko bagian Pemerintah yang telah dibayarkan atas tunggakan tersebut adalah sebesar 90% dari jumlah tunggakan yang menjadi hak tagih Pemerintah, yaitu sebesar Rp157.673.264.234 (90% x Rp175.192.515.815). Sejak berakhirnya program KKOP Pangan s.d. 30 Juni 2008, terdapat penerimaan recovery bagian Pemerintah sebesar Rp66.115.024.413. Dengan demikian, saldo hak tagih Pemerintah atas tunggakan KKOP Pangan MP 2000 yang masih ada di debitur per 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp91.558.239.820 (Rp157.673.264.234 Rp66.115.024.413). Hak Pemerintah sebesar Rp921.871.188.675 merupakan tunggakan yang terkait dengan program KUT Tahun 1999/2000. Dalam rangka penyediaan pendanaan KUT TP 1999/2000, 11 (sebelas) bank pelaksana menyediakan pendanaan KUT dan Pemerintah memberikan subsidi bunga dengan total plafon sebesar Rp1.903.000.000.000. Dana yang telah disalurkan kepada masyarakat adalah sebesar Catatan atas Laporan Keuangan - 77 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Rp1.206.513.327.278, dengan tunggakan pada saat jatuh tempo sebesar Rp1.018.311.983.687. Risiko tunggakan 100% ditanggung oleh Pemerintah dan recovery atas pembayaran klaim risiko tunggakan tersebut merupakan hak tagih Pemerintah. Sampai dengan 30 Juni 2008, recovery yang telah diterima Pemerintah sebesar Rp96.440.795.012, sehingga saldo hak tagih Pemerintah atas tunggakan KUT TP 1999/2000 yang masih di masyarakat per 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp921.871.188.675. Jumlah Hak Tagih Kredit Listrik Pedesaan (KLP) sebesar Rp1.742.226.000 merupakan angka yang berasal dari PT BRI (Persero). Kredit Listik Pedesaan dimaksudkan untuk pemerataan penerangan listrik bagi masyarakat pedesaan yang tidak mampu membayar penyambungan listrik PLN. Hak Tagih sebesar Rp956.082.404.792 merupakan hak tagih yang terdiri dari PIR Perkebunan sebesar Rp519.366.414.773, UPP Perkebunan sebesar Rp322.589.737.721, dan Peternakan sebesar Rp114.126.252.298. Dana Lingkungan Bergulir (DLB) sebesar Rp53.323.189.116 terdiri dari pembayaran kembali pokok pinjaman yang berasal dari dana hibah Kreditanstalt fur WiederaufbauIndustrial Efficiency and Pollution Control Project yang diteruspinjamkan kepada Bank Pelaksana (5 bank pelaksana: Bank Jabar Banten, Bank Jateng, Bank Nagari, BPD Bali, dan BNI), bunga, dan biaya lainnya. Dana ini diberikan kepada Pemerintah untuk pembiayaan dalam bentuk pinjaman guna kepentingan pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan. Sebagai executing agent dalam kegiatan ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Hak tagih KKPA sebesar Rp9.000.000.000 merupakan hak tagih pemerintah atas KKPA yang terdiri dari saldo Rekening Usaha Kecil cq. Proyek KKPA sebesar Rp7.000.962.878 dan dana bergulir KKPA yang masih berputar di masyarakat/debitur adalah sebesar Rp.1.999.037.122. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan koperasi yang tergabung dalam Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) dan Koperasi Syariah lainnya serta Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Saldo Dana Cadangan KUT TP 1999/2000 per 30 Juni 2008 sebesar Rp24.734.118.574 merupakan hak tagih Pemerintah atas dana cadangan KUT TP 1999/2000 yang disalurkan oleh 11 (sebelas) bank pelaksana sebesar Rp29.427.154.324 setelah dikurangi penerimaan sampai dengan 30 Juni 2008 sebesar Rp4.693.035.752. 2) Dana bergulir di Kementerian Negara Koperasi dan UKM sebesar Rp3.085.849.168.850 merupakan nilai akumulasi sejak tahun 2000 s.d. 31 Desember 2007. Dana tersebut disalurkan kepada usaha mikro, kecil dan menengah melalui lembaga koperasi sebagai stimulan dalam pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah. C.2.20. Investasi Non Permanen Lainnya Investasi Non Permanen Lainnya Rp6,72 triliun

Investasi Non Permanen Lainnya per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp6.762.199.866.657 dan Rp2.995.000.000.000 merupakan investasi yang berada di (dalam Rp): Unit Direktorat PPP-Departemen Keuangan BLU PIP Departemen Keuangan Departemen Perindustrian Jumlah

30 Juni 2008 2.641.912.000.000 4.097.726.380.417 22.561.486.240 6.762.199.866.657

30 Juni 2007 2.995.000.000.000 0 0 2.995.000.000.000


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Investasi yang dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman (Dit. PPP) Departemen merupakan pinjaman pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) yang disalurkan melalui BUMN dan lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai BUMN Pengelola dan/atau Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP). Outstanding pinjaman pendanaan KUMK yang disalurkan melalui BUMN dan Lembaga Keuangan sebagai pengelola dan/atau lembaga pelaksana lainnya per 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp2.641.912.000.000. Turunnya outstanding pinjaman KUMK dari tahun 2007 dikarenakan pinjaman pendanaan KUMK telah jatuh tempo pada 10 Desember 2007 dan beberapa BUMN Pengelola/Lembaga Keuangan Pelaksana yang tidak memperpanjang jangka waktu pinjamannya mulai melakukan pembayaran angsuran pokok pinjaman. Rincian mengenai pencairan pinjaman pendanaan KUMK sampai dengan tanggal 30 Juni 2008 dapat dilihat pada Daftar 16. Investasi Non Permanen pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp4.097.726.380.417 merupakan penyertaan modal dalam bentuk dukungan infrastruktur dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari dana yang tersimpan dalam bentuk giro dan deposito, piutang bunga deposito, dan piutang bagi hasil investasi sebesar Rp3.502.272.164.974 serta dana investasi yang telah digulirkan kepada BLU Badan Pengatur Jalan Tol sebesar Rp593.454.215.443. Investasi Non Permanen pada Departemen Perindustrian sebesar Rp22.561.486.240 merupakan dana program peningkatan industri tekstil dan produk tekstil yang disalurkan kepada 14 Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) sebagai pembayaran pembelian mesin/peralatan yang dikelola oleh PT Permodalan Nasional Madani. C.2.21. Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara Penyertaan Modal Negara Rp504,21 triliun

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp504.211.309.486.746 dan Rp475.464.257.091.081 merupakan nilai penyertaan modal negara pada BUMN, BHMN, Non BUMN, dan Lembaga Internasional, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Lembaga 1. BUMN 2. BHMN 3. Non BUMN 4. Lembaga Internasional Jumlah

30 Juni 2008 462.059.044.426.005 1.081.539.030.786 4.499.585.805.058 36.571.140.224.897 504.211.309.486.746

30 Juni 2007 427.461.229.833.450 11.077.359.758.021 2.891.624.719.663 34.034.042.779.947 475.464.257.091.081

1) Nilai PMN pada BUMN per 30 Juni 2008 sebesar Rp462.059.044.426.005 belum termasuk nilai PMN pada 3 (tiga) BUMN, yaitu PT Industri Soda Indonesia, PT Survey Udara Penas, dan Perum Antara. Nilai PMN pada BUMN per 30 Juni 2008 tersebut termasuk Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada 20 BUMN dengan nilai sebesar Rp39.387.070.135.439. Rincian Penyertaan Modal Negara pada BUMN dapat dilihat pada Daftar 17. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No.17 Tahun 2003 dan Pasal 22 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2006, LKPP dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara yang memuat informasi lebih rinci tentang aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih yang disajikan dalam Daftar 34. 2) Nilai PMN pada Badan Hukum Milik Negara (BHMN) per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp1.081.539.030.786 dan Rp11.077.359.758.021 merupakan nilai kekayaan awal BHMN yang telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan, dengan rincian sebagai berikut:


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) BHMN 1. Institut Pertanian Bogor 2. Universitas Airlangga 3. BP MIGAS 1) 4. BHMN Lainnya 2) Jumlah 1) 2)

30 Juni 2008 628.359.965.801 318.699.008.702 134.480.056.283 0 1.081.539.030.786

30 Juni 2007 666.119.015.547 485.865.957.320 134.480.056.283 9.790.894.728.871 11.077.359.758.021

Merupakan nilai ekuitas BP Migas per 31 Desember 2006 dan belum ditetapkan kekayaan awalnya. Untuk tahun 2007, neraca 5 BHMN yaitu Universitas Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Universitas Gajah Mada, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Institut Teknologi Bandung masih dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Departemen Pendidikan Nasional dan belum ditetapkan kekayaan awalnya.

Ikhtisar Laporan Keuangan BHMN dan Badan Lainnya disajikan pada Daftar 35. 3) Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN) sebesar Rp4.499.585.805.058 merupakan penyertaan pemerintah pada perusahaan dengan prosentase kepemilikan kurang dari 51%. Nilai penyertaan pada perusahaan minoritas dengan kepemilikan 20% atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (equity method), sedangkan kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya (cost method). Rincian PMN pada perusahaan minoritas dapat dilihat pada Daftar 18. 4) Penyertaan pada Lembaga Internasional merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Indonesia pada beberapa organisasi/lembaga keuangan internasional/regional yang telah disetor sampai dengan 30 Juni 2008. Penyertaan dalam bentuk promissory notes tidak diperhitungkan dalam nilai penyertaan modal ini. PMN ini dikonversikan ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 30 Juni 2008. Rincian PMN pada Lembaga Internasional dapat dilihat pada Daftar 19. C.2.22. Investasi Permanen Lainnya Investasi Permanen Lainnya Rp141,37 triliun

Jumlah Investasi Permanen Lainnya per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp141.370.363.451.861 dan Rp122.447.086.617.612 merupakan nilai penyertaan modal negara pada badan-badan lainnya yang disajikan berdasarkan metode ekuitas, kecuali Otorita Asahan. Rincian Investasi Permanen Lainnya adalah sebagai berikut (dalam Rp): Lembaga Bank Indonesia2) Otorita Batam BP Kemayoran BP Gelora Bung Karno Lembaga Penjaminan Sementara Taman Mini Indonesia Indah Otorita Asahan 3) BP Gedung Manggala Wanabakti Yayasan Gedung Veteran INDRA 4) Jumlah

30 Juni 2008 1) 111.629.635.000.000 3.661.554.189.037 5.350.317.647.598 13.661.282.017.192 6.951.948.944.000 29.045.300.994 449.482.699 26.864.559.749 3.491.432.753 55.774.877.839 141.370.363.451.861

30 Juni 2007 97.162.895.000.000 3.352.543.555.131 1.928.154.293.973 13.661.282.017.192 6.289.823.941.000 27.335.937.622 449.482.699 24.602.389.995 122.447.086.617.612

Keterangan: 1) Untuk posisi per 30 Juni 2008, nilai yang disajikan berdasarkan data LKPP Tahun 2007 (Audited). 2) Nilai ekuitas pada BI berdasarkan Laporan Keuangan BI per 31 Desember 2007, merupakan selisih antara nilai aset sebesar Rp772.066.182 juta dengan nilai kewajiban sebesar Rp674.903.287 juta. 3) Merupakan aset negara di bawah pengelolaan Otorita Asahan berupa tanah, bangunan, dan barang tidak bergerak lainnya.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) 4) Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 31 Tahun 1999 tanggal 16 April 1999 dinyatakan bahwa setelah Indonesian Debt Restructuring Agency (INDRA) bubar maka aset INDRA menjadi milik pemerintah. Berdasarkan term of restructured antara INDRA dan debitur, program INDRA berakhir tanggal 15 Desember 2007.

C.2.23. Aset Tetap Aset Tetap Rp463,46 triliun

Jumlah Aset Tetap per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp463.460.633.201.809 dan Rp370.290.501.770.920 merupakan nilai aset tetap berdasarkan neraca K/L. Aset tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (acquisition cost) dan belum memperhitungkan depresiasi (penyusutan). Rincian aset tetap berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut (dalam Rp): Jenis Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dlm Pengerjaan Jumlah

30 Juni 2008 121.322.278.066.564 116.794.623.076.433 79.724.821.738.659 112.225.135.932.599 6.628.982.454.726 26.764.791.932.828 463.460.633.201.809

30 Juni 2007 89.964.498.189.472 118.831.764.333.383 52.095.173.790.288 91.881.715.729.568 4.434.627.122.785 13.082.722.605.424 370.290.501.770.920

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2008 termasuk Aset Tetap pada unit fiskal register yaitu Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI), LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang, serta nilai Aset Tetap pada BLU di 7 (tujuh) K/L. Nilai Aset Tetap seluruh BLU pada 7 (tujuh) K/L per 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp5.843.265.139.976 dengan rincian sebagai berikut: BLU 1. BLU di Departemen Keuangan 2. BLU di Departemen Pertanian 3. BLU di Departemen Kesehatan 4. BLU di Departemen Agama 5. BLU di Kementerian Negara Ristek 6. BLU di Kementerian Negara Koperasi dan UKM 7. BLU di Departemen Komunikasi dan Informatika Jumlah

Jumlah (Rp) 1.398.948.700 2.920.390.975 5.810.132.061.110 10.826.285.330 11.361.181.589 6.398.316.500 227.955.772 5.843.265.139.976

Nilai Aset Tetap BLU berdasarkan jenisnya per 30 Juni 2008 dapat dirinci sebagai berikut: Jenis Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah

Jumlah (Rp) 1.180.908.677.180 3.090.440.192.315 1.398.546.682.820 80.409.834.335 64.914.673.813 28.045.079.513 5.843.265.139.976

Sejak tahun 2007, Pemerintah telah melakukan inventarisasi dan penilaian kembali atas Aset Tetap pada seluruh K/L. Hasil inventarisasi dan penilaian tersebut sebagian sudah disajikan pada Laporan Keuangan K/L per 30 Juni 2008. Rincian lebih lanjut masing-masing Aset Tetap untuk setiap K/L dapat dilihat pada Daftar 20. Catatan atas Laporan Keuangan - 81 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) C.2.24. Aset Lainnya Aset Lainnya Rp291,58 triliun

Jumlah Aset Lainnya per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp291.583.661.875.870 dan Rp82.099.295.111.029 merupakan saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo lebih dari 1 tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Pengunaannya (restricted assets), Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Berdasarkan jenisnya, Aset Lainnya dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp): Jenis Aset Lainnya Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dgn Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Dana yang Dibatasi Penggunaannya Aset Lain-lain Jumlah

30 Juni 2008 264.984.954 30.991.964.493 501.250.000 1.906.048.090.131 11.154.910.491.119 278.490.945.095.173 291.583.661.875.870

30 Juni 2007 91.930.794 56.991.391.110 281.250.000 784.317.289.167 24.838.718.404.805 56.418.894.845.153 82.099.295.111.029

Tagihan Penjualan Angsuran Saldo TPA per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp264.984.954 dan Rp91.930.794 merupakan saldo TPA kementerian negara/lembaga yang berada di (dalam Rp): K/L 1. Badan Pemeriksa Keuangan 2. Kementerian Negara PPN/BAPPENAS 3. BAKOSURTANAL Jumlah

30 Juni 2008 0 213.684.954 51.300.000 264.984.954

30 Juni 2007 29.260.000 62.670.794 0 91.930.794

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Saldo Tagihan TGR per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp30.991.964.493 dan Rp56.991.391.110 merupakan saldo Tagihan TGR yang berada di K/L. Rincian Tagihan TGR pada K/L dapat dilihat pada Daftar 21. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp501.250.000 dan Rp281.250.000 merupakan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang berada di Departemen Hukum dan HAM dan Kementerian Negara PPN/BAPPENAS dengan jumlah sebagai berikut (dalam Rp): K/L 1. Departemen Hukum dan HAM 2. Kementerian Negara PPN/BAPPENAS Jumlah

30 Juni 2008 220.000.000 281.250.000 501.250.000

30 Juni 2007 0 281.250.000 281.250.000

Dana yang Dibatasi Pengunaannya Saldo Dana yang Dibatasi Pengunaannya per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar sebesar Rp11.154.910.491.119 dan Rp24.838.718.404.805 dapat dirinci sebagai berikut:


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Dana yang Dibatasi Pengunaannya 1. Rekening Khusus 2. Rekening Cadangan 3. Dana Penjaminan 4. Rekening Penjaminan 5. Dana Abadi Umat 6. Aset Bersih Bapertarum 7. Kas Besi 8. Kas Lainnya Jumlah

30 Juni 2008 2.709.381.722.850 6.339.273.880.570 413.312.729.221 159.038.421.023 1.029.811.851.265 5.183.832.240 407.023.769.390 91.884.284.560 11.154.910.491.119

30 Juni 2007 5.223.817.670.214 17.144.747.591.422 329.559.917.182 263.995.256.882 1.315.729.609.307 5.183.832.240 401.949.263.144 153.735.264.414 24.838.718.404.805

Masing-masing Dana yang Dibatasi Penggunaannya dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Saldo Rekening Khusus sebesar Rp2.709.381.722.850 merupakan rekening khusus pemerintah di BI. Rincian per rekening dapat dilihat pada Daftar 22. 2. Rekening Cadangan sebesar Rp6.339.273.880.570 merupakan rekening yang digunakan untuk menampung sisa anggaran belanja yang terdiri dari: Jenis Rekening Cadangan Rekening Cadangan Reboisasi Rekening Cadangan Subsidi Rekening Cadangan Dana Bagi Hasil Rekening Dana Moratorium Jumlah

30 Juni 2008 5.167.860.809.595 457.917.311.370 713.495.759.605 0 6.339.273.880.570

30 Juni 2007 8.996.601.603.421 671.793.644.238 2.830.639.155.048 4.645.713.188.715 17.144.747.591.422

– Rekening Cadangan Reboisasi, adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa dana reboisasi setiap tahun dari bagian Pemerintah Pusat setelah dikurangi alokasi ke Departemen Kehutanan. Dana yang terdapat dalam Rekening Cadangan Reboisasi digunakan untuk membiayai kegiatan reboisasi seperti Program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, dan Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/2007 dan Nomor 02/Menhut-II/2007 tanggal 5 Februari 2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan. Saldo Rekening Cadangan Reboisasi sampai dengan 30 Juni 2008 sebesar Rp5.167.860.809.595. – Rekening Cadangan Subsidi, adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa pagu DIPA subsidi/PSO yang belum dapat dicairkan karena belum didukung oleh bukti-bukti yang sah. Saldo Rekening Cadangan Subsidi/PSO sampai dengan 30 Juni 2008 sebesar Rp457.917.311.370. – Rekening Cadangan Dana Bagi Hasil, adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa penerimaan sumber daya alam setiap tahun yang berasal dari sektor kehutanan, pertambangan umum, dan perikanan yang belum disalurkan kepada pemerintah daerah karena belum teridentifikasi daerah penghasilnya. Saldo Rekening Cadangan Dana Bagi Hasil per 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp713.495.759.605. – Rekening Dana Moratorium telah diselesaikan pada tahun 2007 sehingga saldo per 30 Juni 2008 nihil. Rincian masing-masing Rekening Cadangan disajikan pada Daftar 23. 3. Dana Penjaminan per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp413.312.729.221 dan Rp329.559.917.182 merupakan dana penjaminan yang berada di 3 K/L, yaitu (dalam Rp): Catatan atas Laporan Keuangan - 83 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) K/L 1. Departemen Kelautan dan Perikanan *) 2. Kementerian Negara Koperasi dan UKM 3. Departemen Kehutanan Jumlah

30 Juni 2008 243.116.179.433 170.196.549.788 0 413.312.729.221

30 Juni 2007 0 310.907.530.531 18.652.386.651 329.559.917.182

*) Merupakan dana penjaminan berupa Program Bantuan Sosial Dana Ekonomi Produktif Rp151.022.872.434 dan Program Bantuan Sosial Dana Penguatan Modal Rp92.044.093.999. Dana-dana tersebut akan dikeluarkan dari neraca setelah adanya Berita Acara Serah Terima antara Departemen Kelautan dan Perikanan dengan penerima Bantuan Sosial.

4. Rekening Penjaminan per 30 Juni 2008 sebesar Rp159.038.421.023 terdiri dari: – Uang jaminan dari Perusahaan Penempatan TKI Swasta (PPTKIS/JTKI) dan jaminan dari Lembaga Penempatan Tenaga kerja swasta yang berada di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp131.934.158.628. – Uang deposito untuk perusahaan-perusahaan Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di Departemen ESDM sebesar Rp27.104.262.395. 5. Dana Abadi Umat (DAU) adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan haji dan dari sumber lain sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999. DAU dialokasikan untuk kemaslahatan umat Islam di bidang pendidikan, dakwah, pembangunan sarana dan prasarana ibadah serta bidang penyelenggaraan haji. Jumlah sebesar Rp1.029.811.851.265 merupakan jumlah kas yang berada di rekening DAU. 6. Aset Bersih Bapertarum sebesar Rp5.183.832.240 merupakan nilai ekuitas Bapertarum per 31 Desember 2006. 7. Kas Besi sebesar Rp407.023.769.390 merupakan saldo kas pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dibentuk berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S2.18/424/0182 tanggal 13 Januari 1992 untuk keperluan berjaga-jaga terhadap keadaan/kejadian yang mungkin timbul, terutama untuk membiayai perwakilan apabila remise (cash supply) terlambat dan keperluan lainnya yang penggunaannya harus mendapat persetujuan/instruksi dari Sekretariat Jenderal Departemen Luar Negeri. 8. Kas Lainnya sebesar Rp91.884.284.560 merupakan kas yang berada di (dalam Rp): 1. Departemen Pertahanan 2. BRR NAD-Nias Jumlah

10.224.578.097 81.659.706.463 91.884.284.560

Kas Lainnya di Departemen Pertahanan merupakan kas yang berasal dari pencairan anggaran Belanja Modal yang masih tersimpan di Bendahara dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga (rekanan). Kas Lainnya di BRR NAD-Nias terdiri dari Kas PMU ReKOMPAK sebesar Rp45.065.085.781 yang belum disalurkan kepada Kelompok Penerima Bantuan (Kelompok Pemukim) dan Kas Komite Beasiswa sebesar Rp36.594.620.682 untuk mendanai beasiswa pendidikan lanjutan bagi tenaga kesehatan di Provinsi NAD. Aset Tak Berwujud Saldo Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.906.048.090.131 merupakan aset yang berupa software, Catatan atas Laporan Keuangan - 84 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) biaya survei/penelitian, dan hak paten yang berada di K/L. Rincian Aset Tak Berwujud masingmasing K/L dapat dilihat pada Daftar 24. Aset Lain-lain Aset Lain-lain berdasarkan instansi/unit terkait dapat dirinci sebagai berikut: Instansi/Unit Terkait 1. K/L 2. PT PPA (Persero) 3. Tim Koordinasi 4. Direktorat PPP – Ditjen PBN 5. Aset KKKS 6. DJKN 7. Aset Eks Pertamina Jumlah

30 Juni 2008 11.331.883.573.070 3.989.796.692.989 7.360.075.725.532 133.254.028.704 227.635.333.328.700 0 28.040.601.746.178 278.490.945.095.173

30 Juni 2007 1.366.668.399.431 4.382.507.066.912 7.360.075.726.532 75.541.919.160 38.545.470.905.766 4.688.630.827.352 0 56.418.894.845.153

Penjelasan Aset Lain-lain adalah sebagai berikut: 1. Aset Lain-lain yang berada di K/L sebesar Rp11.331.883.573.070 antara lain berupa: – Uang pengganti kerugian negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sampai dengan tanggal 30 Juni 2008 belum diselesaikan di Kejaksaan Agung sebesar Rp5.926.969.077.546 dan USD207,595,132.62; – Piutang macet di beberapa K/L berdasarkan Neraca K/L yang bersangkutan. Untuk posisi per 30 Juni 2007, nilai piutang macet K/L disajikan berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebesar Rp4.688.630.827.352. – Aset Tetap yang sudah rusak berat dan tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional pemerintahan. Rincian Aset Lain-lain di K/L disajikan pada Daftar 25. 2. Aset Lain-lain yang berasal dari PT PPA (Persero) sebesar Rp3.989.796.692.989 merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang masih dikelola PT PPA (Persero) yang menunggu untuk dijual dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP. Nilai aset tersebut merupakan nilai pengalihan eks BPPN ke Menteri Keuangan. Rincian Aset Lain-lain yang berasal dari PT PPA disajikan pada Daftar 26. 3. Aset Lain-lain yang berasal dari Tim Koordinasi sebesar Rp7.360.075.725.532 merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah (belum bersih), sehingga belum dapat diserahkan kepada PT PPA (Persero). Termasuk di dalamnya adalah tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) sebesar Rp2.235.982.000.000 yang merupakan piutang BPPN yang timbul sehubungan dengan PKPS kepada perusahaan induk yang didirikan oleh eks Pemegang Saham Pengendali (PSP) BTO dan BBO dalam rangka penyelesaian terhadap kewajiban eks PSP tersebut berdasarkan perjanjian MSAA, MRNIA, dan piutang BPPN kepada eks PSP BBKU dan BTO II dalam perjanjian APU. Rincian jumlah aset dan nilai pengalihan disajikan pada Daftar 27. 4. Aset Lain-lain yang berasal dari Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman (PPP) Departemen Keuangan sebesar Rp133.254.028.704 merupakan dana Pemerintah dalam rangka kerjasama penjamin kredit UMKM pada Perum Pengembangan Sarana Usaha. 5. Aset Lain-lain yang berasal dari KKKS sebesar Rp227.635.333.328.700 merupakan aset negara yang digunakan dalam rangka kontrak kerja sama minyak bumi dan gas alam yang dikelola oleh KKKS (tidak termasuk persediaan dan tanah). Aset tersebut terdiri dari aset produksi sebesar USD24,642,323,399 (ekuivalen dengan Rp227.325.433.355.775) dan aset non produksi sebesar USD33,593,493 (ekuivalen dengan Catatan atas Laporan Keuangan - 85 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Rp309.899.972.925) berdasarkan konversi nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2008. Nilai tersebut dihitung berdasarkan nilai perolehan dan tidak memperhitungkan nilai depresiasi. Nilai depresiasi dalam aset kegiatan usaha hulu merupakan cerminan dari besarnya nilai perolehan aset kapital untuk kepentingan eskplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang telah diganti cost recovery-nya. Untuk tahun-tahun sebelumnya, aset KKKS pada LKPP disajikan berdasarkan nilai buku. Nilai buku tersebut mencerminkan nilai perolehan aset kapital yang belum diperhitungkan cost recovery-nya dalam perhitungan bagi hasil sesuai KKKS. Nilai depresiasi dan nilai buku per 30 Juni 2008 masing-masing sebesar USD21,318,415,653 (ekuivalen dengan Rp196.662.384.398.925) dan USD3,323,907,746 (ekuivalen dengan Rp30.663.048.956.850). Rincian Aset KKKS disajikan pada Daftar 28. 6. Aset Eks Pertamina sebesar Rp28.040.601.746.178 merupakan aset Eks Pertamina sebagai akibat penetapan Neraca Pembukaan PT Pertamina (Persero) Per 17 September 2003. Aset tersebut terdiri atas: a. Aktiva Tetap LNG BADAK-Bontang Rp21.386.569.198.000 dan LNG ARUN-Lhokseumawe Rp6.259.705.405.000. b. Aktiva Tetap yang tidak dialihkan kepada PT Pertamina (Persero) pada 10 lokasi dengan total nilai sebesar Rp394.327.143.178. Nilai Aset Lainnya tersebut di atas dihitung berdasarkan hasil penilaian PT Ujatek. C.2.25. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang PFK Rp1,55 triliun

Utang PFK per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp1.549.080.135.948 dan Rp995.695.294.861 merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran PFK adalah sebagai berikut (dalam Rp): Jenis PFK PFK 10% Gaji PNS PFK 10% Gaji Polri/PNS Polri PFK 10% Gaji TNI/PNS Dephan PFK 2% Gaji Terusan PFK Tabungan Wajib Perumahan PFK 2% Iuran Kesehatan Pemda PFK 2% Asuransi Bidan/Dokter PTT PFK 2% Askes TNI/Polri Jumlah

Penerimaan Pengeluaran 4.388.979.520.103 3.101.050.237.000 388.731.699.079 318.887.745.000 436.227.603.684 367.792.521.000 9.970.852.114 1.026.381.000 170.816.709.187 147.702.539.000 575.075.180.781 495.783.061.000 2.075.893.800 479.619.000 50.943.245.200 41.018.465.000 6.022.820.703.948 4.473.740.568.000

Saldo 1.287.929.283.103 69.843.954.079 68.435.082.684 8.944.471.114 23.114.170.187 79.292.119.781 1.596.274.800 9.924.780.200 1.549.080.135.948

C.2.26. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp99,29 triliun

Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp99.292.140.345.591 dan Rp78.093.533.721.259 merupakan utang pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri yang diperhitungkan akan dibayar atau jatuh tempo satu tahun setelah tanggal neraca, yang terdiri dari (dalam Rp): Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 1. Bagian Lancar Utang Dalam Negeri 2. Bagian Lancar Utang Luar Negeri Jumlah

30 Juni 2008 41.921.299.996.206 57.370.840.349.385 99.292.140.345.591

30 Juni 2007 26.086.621.757.815 52.006.911.963.444 78.093.533.721.259

Penjelasan masing-masing Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah sebagai berikut: 1. Bagian Lancar Utang Dalam Negeri sebesar Rp41.921.299.996.206 dan Rp26.086.621.757.815 merupakan reklasifikasi Surat Utang Negara (SUN) dalam negeri yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Catatan atas Laporan Keuangan - 86 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Jenis Bonds Fixed Rate Bonds: Nominal Unamortized Premium (Discount) Nilai Bersih (Nilai Buku) (I) Variable Rate Bonds: Nominal Unamortized Premium (Discount) Nilai Bersih (Nilai Buku) (II) Surat Utang Kepada BI: *) Nominal Yg Harus Diamortisasi Accrued Indexation Nilai Bersih (Nilai Buku) (III) SBN Tanpa Bunga: Nominal Unamortized Premium (Discount) Nilai Bersih (Nilai Buku) Total

30 Juni 2008

30 Juni 2007

16.024.493.000.000 (1.809.595.000) 16.022.683.405.000

11.747.245.000.000 11.747.245.000.000

17.865.103.000.000 17.865.103.000.000

12.621.964.000.000 12.621.964.000.000

2.427.353.261.206 2.427.353.261.206 5.777.000.000.000 (170.839.670.000) 5.606.160.330.000 41.921.299.996.206

1.717.412.757.815 1.717.412.757.815 26.086.621.757.815

Keterangan: *) terdiri dari SU-002, SU-004, SU-005 dan SRBI-1/MK/2003

Pada Neraca per 30 Juni 2007, saldo Bagian Lancar Utang Dalam Negeri disajikan sebesar Rp29.707.875.110.815. Jumlah tersebut termasuk saldo Surat Perbendaharan Negara (SPN) dalam Rupiah sebesar Rp3.621.253.353.000. Untuk posisi per 30 Juni 2008, SPN dalam Rupiah disajikan sebagai akun tersendiri (lihat Penjelasan C.2.29). Rincian lebih lanjut mengenai Bagian Lancar Utang Obligasi DN dapat dilihat pada Daftar 29. 2. Bagian Lancar Utang Luar Negeri sebesar Rp57.370.840.349.385 merupakan reklasifikasi dari utang luar negeri (bilateral, multilateral, kredit ekspor dan utang luar negeri lainnya) yang akan jatuh tempo satu tahun setelah tanggal neraca. C.2.27. Utang Bunga Utang Bunga Rp17,48 triliun

Jumlah Utang Bunga per 30 Juni 2008 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp17.481.125.462.678 dan Rp14.725.604.793.162 merupakan jumlah utang bunga yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca, yang terdiri dari (dalam Rp): Jenis Utang Bunga 1. Utang Bunga Obligasi 2. Utang Bunga Luar Negeri 3. Utang Bunga Lainnya Jumlah

30 Juni 2008 13.851.183.038.667 3.613.487.994.011 16.454.430.000 17.481.125.462.678

30 Juni 2007 10.681.890.535.012 4.021.855.302.428 21.858.955.722 14.725.604.793.162

Penjelasan masing-masing Utang Bunga adalah sebagai berikut: 1. Utang Bunga Obligasi sebesar Rp13.851.183.038.667 dan Rp10.681.890.535.012 dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp): Utang Bunga Obligasi Fixed Rate Bonds Variable Rate Bonds Surat Utang kepada BI International Bonds Jumlah

30 Juni 2008 8.508.422.883.586 1.483.631.496.217 1.176.306.483.664 2.682.822.175.200 13.851.183.038.667

30 Juni 2007 7.550.110.426.954 1.484.959.096.858 266.049.991.000 1.380.771.020.200 10.681.890.535.012

Rincian lebih lanjut Utang Bunga Obligasi dapat dilihat pada Daftar 30. Catatan atas Laporan Keuangan - 87 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) 2. Utang Bunga Luar Negeri sebesar Rp3.613.487.994.011 dan Rp4.021.855.302.428 dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp): Utang Bunga Luar Negeri Bilateral Kredit Komersial Kredit Ekspor Leasing Multilateral Jumlah

30 Juni 2008 1.434.458.449.969 4.750.938.874 791.502.362.236 106.672.754 1.382.669.570.178 3.613.487.994.011

30 Juni 2007 1.327.946.156.294 5.170.358.851 809.053.561.731 2.706.307.074 1.876.978.918.478 4.021.855.302.428

3. Utang Bunga Lainnya sebesar Rp16.454.430.000 merupakan utang subsidi bunga dalam rangka program Kredit Ketahanan Pangan yang belum ditagih oleh bank pelaksana kepada Pemerintah yang dihitung secara akrual dan harus dibayar sampai dengan 30 Juni 2008. C.2.28. Utang kepada Pihak Ketiga Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp6,88 triliun

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2008 sebesar Rp6.878.712.934.713 dan Rp3.776.686.266.319 merupakan kewajiban Pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tanggal neraca belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut: Utang Kepada Pihak Ketiga 1. K/L 1) 2. Rekening Penjaminan2) 3. Bapertarum 4. Rekening Cadangan3) 5. Utang Subsidi kepada PT Pertamina Jumlah

30 Juni 2008 634.481.124.475 159.038.421.023 5.183.832.240 1.171.413.070.975 4.908.596.486.000 6.878.712.934.713

30 Juni 2007 269.069.634.793 0 5.183.832.240 3.502.432.799.286 0 3.776.686.266.319

Keterangan: 1) Antara lain berupa dana yang harus dibayarkan atas pekerjaan gedung dan pembelian peralatan dan mesin, keterlambatan penagihan dari pihak ketiga, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya adalah tunggakan reimbursement PPN Migas dan Panas Bumi sebesar Rp32.108.298.370 dan Realisasi Pengembalian Kompensasi Pungutan Ekspor sebesar Rp909.162.721. Rincian utang kepada pihak ketiga pada K/L dapat dilihat pada Daftar 31. 2) Utang kepada perusahaan Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara berupa rekening jaminan sebesar Rp27.104.262.395 dan uang jaminan dari Perusahaan Penempatan TKI Swasta dan lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebesar Rp131.934.158.628. 3) Merupakan kewajiban kepada pihak lain yang terkait dengan dana bagi hasil dan subsidi PSO yang sampai saat ini masih ditampung di rekening dana cadangan.

C.2.29. Surat Perbendaharaan Negara SPN Rp4,87 tirliun

Jumlah Surat Perbendaharaan Negara (SPN) per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp4.870.030.675.000 dan Rp3.621.253.353.000 merupakan SPN dalam Rupiah. Pada Neraca per 30 Juni 2007, SPN diklasifikasikan sebagai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Obligasi Dalam Negeri.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) C.2.30. Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya Rp4,26 triliun

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2008 sebesar Rp4.260.068.326.416 dan Rp4.134.009.045.804 merupakan utang yang tidak dapat dikelompokkan pada utang di atas yang terdiri dari: Utang Jangka Pendek Lainnya 1. Departemen Pertahanan 1) 2. Kredit Ketahanan Pangan 2) 3. Pemerintah Daerah Jumlah Keterangan:

30 Juni 2008 4.259.786.566.851 281.759.565 0 4.260.068.326.416

30 Juni 2007 3.899.412.042.358 3.168.083.446 231.428.920.000 4.134.009.045.804

1. Terdiri dari tunggakan kepada suplier Bahan Bakar Minyak Pelumas, Listrik, Telekomunikasi, Gas, dan Air. 2. Merupakan utang yang menjadi bagian Pemerintah kepada bank pelaksana atas jumlah Kredit Ketahanan Pangan yang dipertanggungkan kepada lembaga penjaminan.

C.2.31. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan Rp721,96 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp721.961.151.750.933 dan Rp682.444.830.736.845 merupakan posisi Utang Obligasi Dalam Negeri yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca. Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SUN adalah sebagai berikut (dalam Rp): Jenis Obligasi Fixed Rate Bonds Principle Outstanding Unamortized Premium (Discount) Nilai Bersih (Nilai Buku) II. Variable Rate Bonds Principle Outstanding Unamortized Prem Premium (Discount) Nilai Bersih (Nilai Buku) III. SBN Tanpa Bunga

30 Juni 2008

30 Juni 2007

314.313.859.000.000 (6.590.183.504.000) 307.723.675.496.000

264.407.456.000.000 (2.819.400.901.000) 261.588.055.099.000

147.751.799.000.000 0 147.751.799.000.000

162.141.107.000.000 0 162.141.107.000.000

I.

Principle Outstanding Unamortized Premium (Discount) Nilai Bersih (Nilai Buku) IV. Surat Utang Kepada BI Principle Outstanding Accrued Indexation Nilai Bersih (Nilai Buku) Total ( I+II+III+IV)

13.246.000.000.000 (2.541.076.746.000) 10.704.923.254.000 255.780.754.000.933 0 255.780.754.000.933 721.961.151.750.933

258.715.668.637.845 0 258.715.668.637.845 682.444.830.736.845

*)

Keterangan: *) Surat Utang kepada Bank Indonesia (BI) merupakan jenis surat utang yang tidak dapat diperdagangkan (non-tradable). Surat Utang kepada BI terdiri dari SU002, SU004, SU005, SU007 dan SRBI01. Rincian Utang Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang dapat dilihat pada Daftar 32. C.2.32. Utang kepada Dana Pensiun dan Program THT Utang kpd Dana Pensiun dan THT Rp1,58 triliun

Jumlah Utang kepada Dana Pensiun dan Program THT per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp1.576.461.998.140 dan Rp1.754.377.650.427 merupakan utang Pemerintah terhadap Program THT sehubungan dengan saldo unfunded liability tahun 2004 kepada PT TASPEN (Persero) akibat Catatan atas Laporan Keuangan - 89 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) perubahan formula perhitungan manfaat dari SK Menkeu No. 500/KMK.06/2004. Disamping itu, masih terdapat kewajiban Unfunded Liabilitiy Pemerintah terhadap Program THT posisi 30 Juni 2007 sebesar Rp525,641 miliar yang belum diselesaikan sebagai akibat dari adanya perubahan skala gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sesuai PP Nomor 26 Tahun 2001 dan PP Nomor 11 Tahun 2003. Sampai saat ini, jumlah tersebut masih merupakan perhitungan sepihak dari PT TASPEN, sehingga Pemerintah tidak dapat mengakuinya sebagai utang Pemerintah kepada PT TASPEN. Pada Semester I TA 2008, Pemerintah mempercepat pelunasan atas unfunded liability kepada PT Taspen dengan membayar sebesar Rp500.179.000.000. Dengan demikian, angsuran pokok yang dibayarkan sebesar Rp177.915.652.288, sehingga saldo unfunded liability per 30 Juni 2008 adalah Rp1.754.377.650.427 − Rp177.915.652.288 = Rp1.576.461.998.140. C.2.33. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan Utang Jangka Panjang LN Perbankan Rp521,63 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp521.632.966.017.411 dan Rp482.123.940.723.628 merupakan posisi utang luar negeri perbankan yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca, dengan rincian sebagai berikut: Utang Jangka Panjang LN Perbankan Bilateral Kredit Ekspor Multilateral Jumlah

30 Juni 2008 280.078.594.193.903 88.702.405.534.476 152.851.966.288.955 521.632.966.017.411

30 Juni 2007 253.916.724.133.542 144.209.225.341.979 83.997.991.248.107 482.123.940.723.628

C.2.34. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan Utang Jangka Panjang LN Non Perbankan Rp103,27 miliar

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp103.265.997.876.000 dan Rp63.788.116.412.380 merupakan utang luar negeri obligasi dan leasing yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca dengan rincian sebagai berikut: Utang Jangka Panjang LN Non Perbankan International Bond *) Leasing Total

30 Juni 2008 30 Juni 2007 103.265.997.876.000 63.760.403.631.000 27.712.781.380 103.265.997.876.000 63.788.116.412.380

Keterangan: *) Pada Neraca per 30 Juni 2007, International Bond disajikan sebagai akun tersendiri yaitu Utang Jangka Panjang Luar Negeri SUN. Rincian lengkap untuk masing-masing jenis International Bond dapat dilihat pada Daftar 33.

C.2.35. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya Utang Jangka Panjang LN Lainnya Rp303,38 miliar

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp303.378.444.270 dan Rp489.006.771.191 merupakan posisi utang luar negeri lainnya yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca. C.2.36. Sisa Anggaran Lebih

SAL Rp13,37 triliun

Sisa Anggaran Lebih (SAL) per 30 Juni 2008 sebesar Rp13.370.514.138.408 merupakan saldo awal SAL Tahun Anggaran 2008.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) C.2.37. SiLPA (SiKPA) SILPA Rp124,78 triliun

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) per 30 Juni 2008 sebesar Rp124.781.432.460.281 merupakan selisih antara realisasi seluruh penerimaan anggaran dengan pengeluaran anggaran selama Semester I TA 2008. SiLPA per 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp31.066.457.963.807. C.2.38. Dana Lancar Lainnya

Dana Lancar Lainnya Rp10,19 triliun

Jumlah Dana Lancar Lainnya per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp10.185.476.609.501 dan Rp34.228.132.451.168 merupakan Kas dan Bank pemerintah di luar Rekening KUN di BI dan Rekening Kas di KPPN. C.2.39. Cadangan Piutang

Cadangan Piutang Rp119,34 triliun

Jumlah Cadangan Piutang per 30 Juni 2008 dan per 30 Juni 2007 Rp119.343.894.743.725 dan Rp89.960.839.562.210 merupakan pasangan perkiraan Untuk posisi per 30 Juni 2008, merupakan Cadangan Piutang dari total Rp139.475.436.014.780 setelah dikurangi Piutang Migas kepada KKKS Rp20.051.531.651.221 dan Piutang Panas Bumi sebesar Rp80.009.619.834.

sebesar Piutang. Piutang sebesar

C.2.40. Cadangan Persediaan Cadangan Persediaan Rp11,48 triliun

Jumlah Cadangan Persediaan per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp11.481.065.490.875 dan Rp2.273.872.299.717 merupakan pasangan perkiraan persediaan yang dilaporkan kementerian negara/lembaga dan instansi terkait lainnya. C.2.41. Pendapatan yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan Rp31,26 triliun

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp31.258.698.349.960 dan Rp435.339.641.707 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) kementerian negara/lembaga yang belum disetorkan ke Kas Negara serta pendapatan dan piutang terkait penerimaan migas dan panas bumi yang belum dapat diakui sebagai PNBP karena earning process-nya belum selesai. Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 30 Juni 2008 merupakan pasangan atas: Akun Pasangan Kas di Bendahara Penerimaan Rekening Migas No. 600.000411 Rekening Penerimaan Panas Bumi No. 508000084 Piutang Migas kepada KKKS Piutang Panas Bumi Jumlah

Jumlah (Rp) 750.293.770.381 9.904.404.143.806 472.459.164.718 20.051.531.651.221 80.009.619.834 31.258.698.349.960

C.2.42. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Rp132,78 triliun

Jumlah Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar minus Rp132.782.077.744.398 dan minus Rp104.351.087.179.544 merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Jumlah ini merupakan total nilai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga, Utang kepada Pihak Ketiga, Surat Perbendaharaan Negara, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) C.2.43. Selisih Kurs Selisih Kurs minus Rp55,62

Selisih kurs sebesar minus Rp55.615.255.411.609 merupakan selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda antara kurs saat transaksi dengan kurs pada tanggal pelaporan (kurs tengah BI) yang terkait dengan pinjaman luar negeri dan SUN Valas, dengan rincian (dalam Rp): Selisih Kurs Pinjaman Luar Negeri Selisih Kurs SUN Valas Jumlah

(57.255.703.999.109) 1.640.448.587.500 (55.615.255.411.609)

C.2.44. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Rp699,27 triliun

Jumlah perkiraan Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp699.272.321.297.011 dan Rp660.228.122.016.098 merupakan dana Pemerintah Pusat yang diinvestasikan dalam bentuk investasi permanen dan non permanen. Akun ini merupakan akun pasangan dari Investasi Jangka Panjang. C.2.45. Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp463,46 triliun

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 30 Juni 2008 dan 31 Desenber 2007 sebesar Rp463.460.633.201.809 dan Rp370.290.501.770.920 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk aset tetap. Akun ini merupakan akun pasangan dari Aset Tetap. C.2.46. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp291,58 triliun

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar Rp291.583.661.875.870 dan Rp82.099.295.111.029 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk aset lainnya. Akun ini merupakan akun pasangan dari Aset Lainnya. C.2.47. Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Rp1.293.12 triliun

Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang per 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2007 sebesar minus Rp1.293.124.700.675.140 dan minus Rp1.230.600.272.294.470 tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Jumlah ini merupakan akumulasi utang jangka panjang yang terdiri dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Luar Negeri dikurangi selisih kurs.



C.3. CATATAN PENTING LAINNYA Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan BLU telah dijelaskan sebelumnya pada Catatan Penting Lainnya dalam Laporan Realisasi APBN. Sementara itu, perbandingan aset, kewajiban, dan ekuitas Saker BLU per Jenis Layanan dapat dilihat pada Grafik 19. a. Satker BLU Bidang Kesehatan: Dalam Jutaan 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000

J P r sa h a t i a D R S H a b a ta A B rap R S H a an K K a r a p it nk an R S e r D K ita . H ha as r m an ai Sa R S d ik K a in R S ri a d i RS S ar RS W U P d jit o ah id i Sa n ng Su la d ir h oh RS us RS R S od M PI uh Dj Pr am am of m il ad R S .D R . Ho O Pr S u l i es R S of an i . D ti U R S P ro R .R Sa ro .S f U D r . Dr . o e h R .S a o e .D . K r s R S ra d a ji T n d o P RS ar i r P a u A to n e r io g ru W o Dr ir a .H RS wa R S .A . J iw n aD M R ot a r. ta in su So Ci e ce R ha nd R S S J i r to H o wa e .D D r erd R. . S ja H. oe M ro ar yo z RS R S oek Ke A d i Ma am h R S te r g an M RS P al i U P a ru tu n g k Dr an Ru . Ob M ju k .G a an un R S S tr a J iw o k e w a a R Na a d si o jim an W

Pe

RS

RS

UP

UP

Fa

tm

aw

RS

CM

-

RS

1.

Aset

Kewajiban

Ekuitas

Grafik 19.1: Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Satker BLU Bidang Kesehatan

b. Satker BLU Bidang Pembiayaan Dalam Jutaan 4.000.000 3.500.000 3.000.000

Aset

2.500.000

Kewajiban

2.000.000

Ekuitas

1.500.000 1.000.000 500.000 PIP

LPDB

PPPH

BPJT

Grafik 19.2: Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Satker BLU Bidang Pembiayaan



c.

Satker BLU Bidang Telekomunikasi

Grafik 19.3: Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Satker BLU Bidang Telekomunikasi

d. Satker BLU Bidang Pendidikan Dalam Jutaan

PL

r Bo go

ng

A, AK

BB

LK

KL N

I, S

,B

er a

ek as i

un g ,B an d

DN PL K BB

BB

ST AN

g

U

IN

M al an

ya tu lla id a

if H

IN U

U

IN

Sy ar

Su

na n

Ka lija

ga

h

1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 -

Aset

Kewajiban

Ekuitas

Grafik 19.4: Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Satker BLU Bidang Pendidikan



e. Satker BLU Bidang Penerapan Tekhnologi

Grafik 19.5: Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Satker BLU Bidang Penerapan Tekhnologi

f.

Satker BLU Bidang Lain-lain

Grafik 19.6: Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Satker BLU Bidang Bidang Lain-lain

2.

Aset Eks Asing/Cina Aset Eks Asing/Cina merupakan aset negara yang berasal dari nasionalisasi aset bekas milik asing (Belanda/Cina) atau organisasi Cina terlarang. Nasionalisasi aset asing/Cina Aset dimulai sejak tahun 1958 dengan dikeluarkannya UU Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Bekas Belanda. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2006, terdapat 942 buah aset eks asing/Cina yang telah lama dikuasai Negara namun belum jelas status hukumnya. Untuk menyelesaikan masalah status hukum kepemilikan aset tersebut, Pemerintah telah melakukan beberapa cara sebagai berikut: a. b. c.

disertifikatkan untuk instansi Pemerintah yang ditunjuk; dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara kompensasi kepada Pemerintah; dipertukarkan kepada pihak ketiga; Catatan atas Laporan Keuangan - 95 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) d. e.

dihibahkan; atau dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah.

Penyelesaian masalah aset dengan cara sebagaimana tersebut pada butir a dan c, maka status hak kepemilikan menjadi atas nama Pemerintah Pusat/Daerah, sehingga aset dimaksud dengan sendirinya dicatat dan dilaporkan oleh instansi yang bersangkutan sebagai Barang Milik Negara dari perolehan lain yang sah sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Mengingat aset bekas milik asing/Cina ini sebagian besar adalah berupa sekolah negeri dan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka statusnya menjadi Barang Milik Daerah. Pemerintah masih terus melakukan updating data melalui pelaksanaan inventarisasi dan penilaian ABMA/C oleh Kanwil dan KPKNL di seluruh Indonesia yang ditargetkan sampai dengan akhir tahun 2008. Untuk mengetahui keberadaan 942 aset tersebut di atas, telah dilakukan penelitian fisik/lapangan dan dilaporkan keberadaan asetnya oleh Kanwil dan KPKNL di seluruh Indonesia sebanyak 167 aset, sementara sisanya akan dilaksanakan pada tahun 2008. Untuk mengetahui nilainya, telah dilakukan penilaian dan baru dilaporkan nilai 67 aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai total Rp613.619.131.523,00 yang akan dilaporkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan karena belum menjadi Barang Milik Negara, sementara 100 aset lainnya yang telah diteliti namun belum dapat dinilai karena data pendukungnya kurang lengkap. Rincian Aset Eks Asing/Cina dan yang telah dilakukan penilaian dapat dilihat pada Daftar 37. Terhadap aset Eks Cina yang dikuasai oleh Yayasan Trisakti/Universitas Trisakti seluas 71.503 meter persegi, statusnya masih dalam proses hukum Saat ini sedang dipersiapkan upaya hukum berupa gugatan kepada Yayasan/Universitas Trisakti sesuai rekomendasi.

3.

Aset Bersejarah (Heritage Assets) Aset Bersejarah pada kementerian negara/lembaga antara lain: a. Departemen Perhubungan berupa Tugu Peringatan. b. Departemen Luar Negeri, berupa aset dari Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung sebanyak 67 unit dan aset yang berada pada Gedung Pancasila yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Jenderal sebanyak 524 buah. c. Arsip Nasional Republik Indonesia berupa arsip/dokumen negara yang terdiri atas: • Arsip Kertas sebanyak 27.247 km linier • Arsip Film sebanyak 70.054 reel • Arsip Video sebanyak 30.000 buah • Arsip Rekaman Suara sebanyak 30.000 kaset, • Arsip Foto dan Arsip VCD sebanyak 29 buah. d. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, berupa tumbuhan langka yang terdapat pada Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor, Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas, Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi, dan Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Eka Karya Bali.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) 4.

Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Program Pensiun PNS diselenggarakan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dana Pensiun dibentuk berdasarkan kontribusi Pemerintah, sebagai pemberi kerja, dan PNS, sebagai peserta. Namun demikian, selama ini untuk penyelenggaraan program pensiun dan program Tabungan Hari Tua (THT), iuran hanya disetor oleh peserta masing-masing sebesar 4,75% dan 3,25% dari gaji pokok. Pemerintah selaku pemberi kerja belum mengiur. Pemerintah menganut sistem pembayaran secara current cost financing yaitu pembayaran pensiun dipenuhi secara langsung oleh pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa pensiun dengan sistem sharing dengan Dana Pensiun. Pada APBN TA 2007 sharing Pemerintah adalah sebesar 85,5%, sedangkan Dana pensiun membayar sebesar 14,5% sisanya. Dana pensiun yang telah digunakan untuk sharing Pembayaran Manfaat Pensiun sejak tahun 1994 sampai dengan 2006 sebesar Rp30,16 triliun. Sistem pembayaran sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan kekurangan pendanaan penyelenggaraan program pensiun dan THT (past service liabilities). Berdasarkan Hasil Valuasi Aktuaria Independen per 31 Desember 2003 terdapat defisit kewajiban Aktuaria Program Dana Pensiun sebesar Rp365,47 triliun sebagai akibat kekurangan pendanaan pemerintah pada Dana Pensiun. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan seluruh PNS, termasuk Veteran, TNI dan Polri (yang telah menjalani masa pensiun sampai dengan 31 Maret 1989), serta pejabat negara. Sejak 1 April 1989, pembayaran pensiun TNI dan Polri dikelola oleh PT Asabri (Persero). Berdasarkan hasil perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh konsultan PT Binaputera Jaga Hikmah per 25 April 2007 menunjukkan bahwa past service liabilities (gabungan program pensiun dan beras) pada PT Asabri (Persero) per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp70,22 triliun. Berdasarkan penjelasan di atas, total saldo past service liabilities untuk seluruh pensiun PNS, Veteran, TNI dan Polri adalah sebesar Rp435,69 triliun. Saldo past service liabilities ini belum disajikan sebagai kewajiban dalam LKPP Semester I Tahun 2008.

5. Kewajiban Kontinjensi •

Jaminan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunanakan Batu Bara Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara, Pemerintah wajib memberikan jaminan terhadap pembayaran kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada kreditur yang menyediakan pendanaan kredit ekspor untuk pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara. Pemberian jaminan tersebut didasari oleh terbitnya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.01/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara, jaminan Pemerintah diberikan dalam hal PT PLN (Persero) tidak mampu membayar kewajibannya sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah. Kebijakan Pemerintah tersebut adalah: a. Kebijakan harga jual tenaga listrik;


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) b. Kebijakan subsidi listrik dalam rangka kompensasi fungsi kemanfaatan umum; c. Kebijakan yang mempengaruhi pasokan clan harga batubara; dan d. Kebijakan yang menghentikan atau menunda pelaksanaan pembangunan proyek yang telah berjalan, yang mengakibatkan PLN tidak mampu membayar kewajibannya yang mengakibatkan PT PLN tidak mampu membayar kewajibannya. Pemenuhan kewajiban pembayaran utang PLN dengan Jaminan Pemerintah dilakukan sebagai langkah terakhir (last resort), setelah terlebih dahulu PLN menggunakan secara maksimal sumber arus kas perusahaan untuk menutup kewajibannya kepada kreditur. Pemenuhan kewajiban jaminan Pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN. Jumlah proyek pembangkit tenaga listrik yang akan dibangun adalah sebanyak 80 unit yang tersebar di Pulau Jawa dan luar Jawa. •

Jaminan Pembangunan Proyek Monorail Jakarta Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Pembangunan Proyek Monorail Jakarta yang ditetapkan tanggal 13 Desember 2006, Pemerintah memberikan jaminan melalui mekanisme APBN terhadap pembangunan Proyek Monorail Jakarta yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kerja sama dengan Badan Usaha. Jaminan diberikan sebesar 50% dari shortfall atas batas penumpang minimum sebanyak 160.000 (seratus enam puluh ribu) penumpang per hari atau 50% dari nilai maksimum sebesar USD22,500,000.00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu dolar Amerika) pertahun selama lima tahun.

6.

Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga Perkembangan penertiban Laporan Penertiban Rekening Pemerintah per 30 Juni 2008 disajikan tersendiri dalam Suplemen LKPP Semester I Tahun 2008.

7.

Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKPP Tahun 2007 Sesuai dengan amanat UU Nomor 15 Tahun 2004, Pemerintah menyampaikan rencana tindak atas temuan pemeriksaan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Untuk memenuhi amanat UU tersebut Pemerintah telah menyampaikan Rencana Tindak Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2007 kepada BPK melalui Surat Menteri Keuangan Nomor 5198/MK.5/2008 tanggal 30 Juli 2008. Rencana Tindak dimaksud dapat dilihat pada Daftar 38.



DD.. PPEENNJJEELLAASSAANN AATTAASS PPOOSS--PPOOSS LLAAPPOORRAANN AARRUUSS KKAASS D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS SALDO AWAL KAS Saldo Awal Kas per 1 Januari 2008 sebesar Rp24,07 triliun

Saldo Awal Kas KPPN dan BUN per 1 Januari 2008 yang telah dikoreksi adalah sebesar Rp24.070.966.698.841. Saldo tersebut merupakan saldo Akhir Kas KPPN dan BUN per 31 Desember 2007. Rincian Saldo Awal Kas KPPN dan BUN adalah sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Sebelum Koreksi Kas di BI dalam Rupiah 18.170.046.148.742 Kas di KPPN 5.492.896.654.079 Kas di BLU 399.472.197.234 Saldo Awal Kas per 1 Januari 2008 24.062.415.000.055

Koreksi Setelah Koreksi - 18.170.046.148.742 528.424.194 5.493.425.078.273 8.023.274.592 407.495.471.826 8.551.698.786 24.070.966.698.841

PERUBAHAN KAS Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas Pemerintah sepanjang Semester I TA 2008 dan Semester I TA 2007 adalah sebagai berikut (dalam Rp): Penurunan Kas pada Semester I TA 2008 sebesar Rp100,11 triliun

Kenaikan (Penurunan) per Aktivitas Kenaikan (Penurunan) Aktivitas Operasi Kenaikan (Penurunan) Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Kenaikan (Penurunan) Aktivitas Pembiayaan Kenaikan (Penurunan) Aktivitas Non Anggaran Koreksi Pembukuan Kenaikan (Penurunan) Kas

Semester I TA 2008 78.674.028.104.349

Semester I TA 2007 31.521.265.630.645

(16.815.191.061.581)

(12.239.385.657.031)

62.042.782.846.222 (23.758.462.916.746) (29.218.369.751) 100.113.938.602.493

11.784.577.990.193 (6.521.896.221.349) 24.544.561.742.458

Komposisi Arus Kas Bersih dari tiap aktivitas disajikan dalam Grafik 20.

Grafik 20: Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas Catatan atas Laporan Keuangan -99-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) SALDO AKHIR KAS DAN BANK Saldo Akhir Kas per 30 Juni 2008 sebesar Rp157,11 triliun

Saldo Akhir Kas dan Bank per 30 Juni 2008 sebesar Rp157.107.541.054.823 merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas Pemerintah tahun berikutnya, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Kas BUN, KPPN & BLU Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Rekening Pemerintah Lainnya pada BI Kas pada BRR NAD-Nias Jumlah Saldo Akhir Kas

Semester I TA 2008 124.184.905.301.334 4.100.500.772.223 750.293.770.381 28.079.193.656.284 0 157.114.893.500.222

Semester I TA 2007 49.900.085.790.957 6.811.198.024.953 435.339.641.707 26.202.504.174.894 388.351.793.443 83.737.479.425.954

Kas BUN, KPPN & BLU Terdiri dari: Rekening Kas BUN di BI Rekening Kas di KPPN Kas di BLU Jumlah

Semester I TA 2008 115.506.469.573.310 8.154.718.699.822 523.717.028.202 124.184.905.301.334

Semester I TA 2007 43.443.646.100.723 6.456.439.690.234 49.900.085.790.957

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat Semester I TA 2008 diuraikan sebagai berikut: ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp78,67 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode yang berakhir 30 Juni 2008. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar Rp78.674.028.104.349, dengan perhitungan sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Arus Kas Masuk Dikurangi Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih

Semester I TA 2008 426.148.237.715.263 (347.474.209.610.914) 78.674.028.104.349

Semester I TA 2007 295.071.462.286.720 (263.550.196.656.075) 31.521.265.630.645

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa dalam Semester I TA 2008, Pemerintah dapat mendanai seluruh aktivitas operasi dari penerimaan operasinya. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Semester I TA 2008 lebih besar Rp47.152.762.473.704 dibandingkan dengan Semester I TA 2007 sebesar Rp31.521.265.630.645. D.2.1. Penerimaan Perpajakan Penerimaan Perpajakan (Neto) Rp308,77 triliun

Penerimaan Perpajakan pada Semester I TA 2008 sebesar Rp308.774.345.323.731 terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp274.599.068.389.678 dan Penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp34.175.276.934.053. Penerimaan Perpajakan ini merupakan penerimaan Pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang Semester I TA 2008 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Penerimaan Perpajakan dalam Semester I TA 2008 lebih besar Rp101.200.800.741.854 atau 48,75 persen dari Semester I TA 2007 sebesar Catatan atas Laporan Keuangan -100-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Rp207.573.544.581.877. Rincian Penerimaan Perpajakan Semester I TA 2008 dan Semester I TA 2007 adalah sebagai berikut (dalam Rp): Penerimaan Perpajakan Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah Pajak Bumi dan Bangunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pajak Ekspor Pajak Lainnya Jumlah Penerimaan Pajak Dikurangi: Pengembalian Pajak Jumlah Penerimaan Pajak (Neto) Bea Masuk Cukai Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai Dikurangi: Pengembalian Bea dan Cukai Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai (Neto) Penerimaan Perpajakan (Neto)

Semester I TA 2008 164.237.131.625.621

Semester I TA 2007 119.727.551.826.418

87.415.871.227.438

71.349.989.988.806

10.536.678.019.067 2.294.097.767.275 8.669.381.581.122 1.445.908.169.155 274.599.068.389.678

1.315.257.501.031 1.599.191.722.194 345.453.277.980 1.274.246.136.545 195.611.690.452.974

274.599.068.389.678 10.114.503.052.028 24.060.773.882.025 34.175.276.934.053

(16.815.055.755.903) 178.796.634.697.071 7.898.101.487.368 20.982.834.023.005 28.880.935.510.373

34.175.276.934.053 308.774.345.323.731

(104.025.625.567) 28.776.909.884.806 207.573.544.581.877

a. Pajak Penghasilan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp164.237.131.625.621 yang berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Non Migas. Dengan demikian, PPh pada Semester I TA 2008 lebih besar Rp48.839.113.319.131 atau 42,32 persen dari penerimaan Semester I TA 2007 sebesar Rp115.398.018.306.490. Rincian penerimaan kas dari PPh pada Semester I TA 2008 dan Semester I TA 2007 adalah sebagai berikut (dalam Rp): Pajak Penghasilan PPh Migas PPh Minyak Bumi PPh Gas Alam PPh Lainnya Minyak Bumi PPh Migas Lainnya Jumlah PPh Migas PPh Non Migas PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 Impor PPh Pasal 23 PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi PPh Pasal 25/29 Badan PPh Pasal 26 PPh Final dan Fiskal LN PPh Non Migas Lainnya Jumlah PPh Non Migas Dikurangi : Pengembalian PPh Jumlah Pajak Penghasilan

Semester I TA 2008

Semester I TA 2007

13.480.183.156.573 20.865.858.927.786 332.931 34.346.042.417.290

7.583.803.694.430 12.717.665.331.290 1.162.112.781 110.800.596 20.302.741.939.097

25.297.652.655.834 2.301.975.563.426 12.126.079.860.069 8.204.687.410.550 1.464.015.822.029 62.346.923.710.571 6.192.341.050.810 11.943.666.120.986 13.747.014.056 129.891.089.208.331

19.441.059.719.548 1.720.279.833.815 7.591.106.248.609 7.291.802.127.078 1.028.078.448.186 45.471.220.593.840 6.353.063.356.862 10.519.427.248.148 8.772.311.235 99.424.809.887.321

164.237.131.625.621

(4.329.533.519.928) 115.398.018.306.490


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) untuk Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp87.415.871.227.438, yang berarti lebih besar Rp28.548.850.333.959 atau 48,50 persen dari penerimaan Semester I TA 2007 sebesar Rp58.867.020.893.479. Rincian Penerimaan PPN & PPnBM adalah sebagai berikut (Rp): PPN dan PPnBM PPN dan PPnBM Dalam Negeri PPN dan PPnBM Impor PPN dan PPnBM Lainnya Jumlah PPN dan PPnBM Dikurangi: Pengembalian PPN dan PPnBM Jumlah PPN dan PPnBM (Neto)

Semester I TA 2008 47.278.700.809.917 39.943.245.103.639 193.925.313.882 87.415.871.227.438

Semester I TA 2007 46.098.734.963.612 25.073.872.918.821 177.382.106.373 71.349.989.988.806

87.415.871.227.438

(12.482.969.095.327) 58.867.020.893.479

c. Pajak Bumi dan Bangunan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp10.536.678.019.067, yang berarti lebih besar Rp9.221.821.337.524 atau 701,36 persen dari Semester I TA 2007 sebesar Rp1.314.856.681.543. Rincian dari Penerimaan PBB tersebut adalah sebagai berikut (dalam Rp): PBB PBB Pedesaan PBB Perkotaan PBB Perkebunan PBB Kehutanan PBB Pertambangan PBB Lainnya Jumlah PBB Dikurangi: Pengembalian PBB Jumlah PBB (Neto)

Semester I TA 2008 565.835.679.597 1.372.470.718.375 85.018.391.534 26.911.434.619 8.485.870.479.360 571.315.582 10.536.678.019.067

Semester I TA 2007 353.934.531.066 755.231.289.998 35.287.005.523 14.985.385.518 151.274.142.064 4.545.146.862 1.315.257.501.031

10.536.678.019.067

(400.819.488) 1.314.856.681.543

d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp2.294.097.767.275 yang berarti lebih besar Rp696.240.595.440 atau 43,57 persen dari penerimaan BPHTB Semester I TA 2007 sebesar Rp1.597.857.171.835. e. Cukai Penerimaan Cukai pada Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp24.060.773.882.025, yang berarti lebih besar Rp3.094.651.781.156 atau 14,76 persen dari Penerimaan Cukai Semester I TA 2007 sebesar Rp20.966.122.100.869. Rincian Penerimaan Cukai adalah sebagai berikut (dalam Rp): Penerimaan Cukai Cukai Hasil Tembakau Cukai Ethyl Alkohol Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol Denda Administrasi Cukai

Semester I TA 2008 23.423.319.957.786 209.552.521.198 413.021.807.263 6.338.165.819

Semester I TA 2007 20.464.438.345.176 208.846.940.928 284.155.890.541 2.145.466.125


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Cukai Lainnya Jumlah Penerimaan Cukai Dikurangi: Pengembalian Cukai Jumlah Penerimaan Cukai (Neto)

8.541.429.959 24.060.773.882.025

23.247.380.235 20.982.834.023.005

24.060.773.882.025

(16.711.922.136) 20.966.122.100.869

f. Bea Masuk Penerimaan Bea Masuk pada Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp10.114.503.052.028, yang berarti lebih besar Rp2.303.715.268.091 atau 29,49 persen dari Penerimaan Bea Masuk Semester I TA 2007 sebesar Rp7.810.787.783.937. Rincian Penerimaan Bea Masuk tersebut adalah sebagai berikut (dalam Rp): Penerimaan Bea Masuk Bea Masuk Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil) Pendapatan Denda Administrasi Pabean Bea Masuk dalam rangka KITE Pabean Lainnya Jumlah Bea Masuk Dikurangi: Pengembalian Bea Masuk Jumlah Bea Masuk (Neto)

Semester I TA 2008 9.977.619.010.846

Semester I TA 2007 7.713.062.388.225

321.157.435

266.736.285

244.931.618.643 (123.328.169.401) 14.959.434.505 10.114.503.052.028

180.651.002.310 1.422.585 4.119.937.963 7.898.101.487.368

10.114.503.052.028

(87.313.703.431) 7.810.787.783.937

g. Pajak Ekspor Penerimaan Pajak Ekspor pada Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp8.669.381.581.122, yang berarti lebih besar Rp8.323.928.303.142 atau 2.409,57 persen dari penerimaan Semester I TA 2007 sebesar Rp345.453.277.980. h. Pajak Lainnya Penerimaan Pajak Lainnya pada Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp1.445.908.169.155 yang berarti lebih besar Rp172.479.803.411 atau 13,54 persen dari Semester I TA 2007 sebesar Rp1.273.428.365.744. Rincian Penerimaan Pajak Lainnya adalah sebagai berikut (dalam Rp): Pajak Lainnya Penjualan Benda dan Bea Materai Pajak Tidak Langsung Bunga Penagihan Pajak: - Bunga Penagihan PPh - Bunga Penagihan PPN - Bunga Penagihan PPnBM - Bunga Penagihan PTLL Jumlah Bunga Penagihan Pajak Dikurangi: Pengembalian Pajak Lainnya Jumlah Pajak Lainnya (Neto)

Semester I TA 2008 1.377.912.222.039 639.024.842

Semester I TA 2007 1.225.882.032.698 3.376.836.880

46.333.185.722 21.002.770.265 2.073.265 18.893.022 67.356.922.274

32.169.146.367 12.655.054.655 80.054.087 83.011.858 44.987.266.967

1.445.908.169.155

(817.770.801) 1.273.428.365.744



PNBP sebesar Rp116,83 triliun

D.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp116.826.201.689.110, yang berarti lebih besar Rp29.758.078.817.464 atau 34,18 persen dari Semester I TA 2007 sebesar Rp87.068.122.871.646 . PNBP tersebut berasal dari semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN dan PNBP Lainnya dikurangi dengan pengembalian PNBP. Rincian atas penerimaan negara bukan pajak adalah sebagai berikut: a. Penerimaan Sumber Daya Alam Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) pada Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp92.902.742.763.160, yang berarti lebih besar Rp41.629.908.585.868 atau 81,19 persen dari Semester I TA 2007 sebesar Rp51.272.834.177.292. Penerimaan ini merupakan penerimaan negara yang berhubungan dengan kegiatan eksploitasi SDA, yang terdiri dari (dalam Rp): Penerimaan SDA Pendapatan Minyak Bumi Pendapatan Gas Alam Pendapatan Pertambangan Umum Pendapatan Kehutanan Pendapatan Perikanan Jumlah Penerimaan SDA Dikurangi: Pengembalian Pendapatan SDA Jumlah Penerimaan SDA (Neto)

Semester I TA 2008 67.416.452.748.507 20.528.329.603.258 3.662.911.423.690 1.259.831.263.715 35.217.723.990 92.902.742.763.160

Semester I TA 2007 35.655.649.392.894 10.509.264.890.054 4.088.585.683.944 971.203.003.788 48.131.206.612 51.272.834.177.292

92.902.742.763.160

51.272.834.177.292

b. Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN pada Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp1.036.554.626.230, yang berarti lebih kecil Rp16.985.970.365.170 atau 94,25 persen dari Semester I TA 2007 sebesar Rp18.022.524.991.400. Pendapatan tersebut merupakan penerimaan laba yang diperoleh pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada BUMN. c. PNBP Lainnya PNBP Lainnya pada Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp22.886.904.299.720, lebih besar Rp5.114.140.596.766 atau 28,78 persen dari Semester I TA 2007 sebesar Rp17.772.763.702.954. PNBP Lainnya ini terdiri dari (dalam Rp): PNBP Lainnya Penjualan Hasil Produksi/Sitaan Pendapatan Sewa Pendapatan Jasa I Pendapatan Jasa II Pendapatan Bukan Pajak dari Luar Negeri Pendapatan Bunga Gain on Redemption atas Pembelian kembali Obligasi DN Jangka Panjang dan Premium Obligasi

Semester I TA 2008 5.235.110.167.507 54.032.892.859 5.739.309.954.547 929.248.212.923 132.874.882.707 81.829.252.881

Semester I TA 2007 1.160.358.985.009 29.411.892.218 3.925.996.609.779 1.181.998.579.349 57.331.927.387 11.518.135.377

140.962.540.163

465.685.681.720


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Pendapatan Pendidikan Pendapatan Iuran dan Denda Pendapatan Laba Bersih Penjualan BBM Pendapatan Pelunasan Piutang Pendapatan dari Penutupan Rekening Pendapatan Lain-lain Pendapatan dari Pengembalian dan Pembetulan Pembukuan Belanja Pendapatan PNBP Lainnya I Pendapatan BLU Jumlah PNBP Lainnya Dikurangi: Pengembalian PNBP Jumlah PNBP Lainnya (Neto)

589.788.492.343 1.136.375.504.863 286.531.423.659 2.500.713.537.894 352.235.240.562 3.733.326.713.193

37.679.995.488 870.211.324.108 211.467.683.218 2.018.223.978.448 3.937.218.744.354 2.346.333.830.286

1.568.840.342.963

1.510.490.748.007

357.332.501.821 48.392.638.835 22.886.904.299.720

11.862.280.096 17.775.790.394.844

22.886.904.299.720

(3.026.691.890) 17.772.763.702.954

D.2.3. Penerimaan Hibah Hibah sebesar Rp547,69 miliar

Penerimaan Hibah pada Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp547.690.702.422, lebih besar Rp117.895.869.225 atau 27,43 persen dari Semester I TA 2007 sebesar Rp429.794.833.197. Pendapatan ini merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri. Rincian Penerimaan Hibah adalah sebagai berikut (dalam Rp): Penerimaan Hibah Hibah Dalam Negeri Hibah Dalam Negeri – Perorangan Hibah Dalam Negeri – Lembaga/Badan Usaha Hibah Dalam Negeri Lainnya Jumlah Hibah Dalam Negeri Hibah Luar Negeri Hibah Luar Negeri – Perorangan Hibah Luar Negeri – Bilateral Hibah Luar Negeri – Multilateral Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya Jumlah Hibah Luar Negeri Jumlah Hibah

Semester I TA 2008

Semester I TA 2007

4.561.125 15.311.000 17.980.520.681 18.000.392.806

24.081.000 32.530.058 3.867.000 60.478.058

3.580.847.758 40.626.298.280 484.208.878.123 1.274.285.455 529.690.309.616 547.690.702.422

114.164.390.208 315.255.826.051 314.138.880 429.734.355.139 429.794.833.197

D.2.4. Belanja Pegawai Belanja Pegawai sebesar Rp59,16 triliun

Belanja Pegawai pada Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp59.165.251.077.385, lebih besar Rp12.897.911.838.700 atau 27,88 persen dari Semester I TA 2007 sebesar Rp46.267.339.238.685. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut (dalam Rp): Belanja Pegawai Belanja PNS Belanja Pegawai TNI/Polri Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara Belanja Pegawai Perjan Belanja Gaji Dokter PTT Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS Belanja Honorarium Belanja Lembur

Semester I TA 2008 15.775.062.379.667 15.259.090.261.153 350.632.707.648 128.555.552.500 37.623.481.654 2.108.620.516.601 87.300.199.706

Semester I TA 2007 12.427.777.054.580 12.135.474.985.366 186.811.652.757 266.678.000 156.531.469.154 2.009.816.007.775 68.459.006.277


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Belanja Vakasi Belanja Tunj. Khusus & Pegawai Transito Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Belanja Asuransi Kesehatan Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Belanja Cadangan Perubahan Sharing Jumlah Belanja Pegawai Dikurangi: Pengembalian Belanja Pegawai Jumlah Belanja Pegawai (Neto)

114.075.941.752 2.927.522.184.798 21.798.187.966.884 513.119.394.300 65.513.102.600 (52.611.878) 59.165.251.077.385

201.640.333.493 1.622.369.384.270 17.147.648.478.472 332.592.028.800 26.747.192.000 46.316.134.270.944

59.165.251.077.385

(48.795.032.259) 46.267.339.238.685

D.2.5. Belanja Barang Belanja Barang sebesar Rp15,81 triliun

Belanja Barang pada Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp15.813.922.426.881 yang merupakan pengeluaran pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa non investasi guna mendukung kegiatan operasional pemerintahan. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut (dalam Rp): Belanja Barang Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Belanja Barang BLU Jumlah Belanja Barang Dikurangi: Pengembalian Belanja Barang Jumlah Belanja Barang (Neto)

Semester I TA 2008 8.685.142.377.171 2.120.453.022.898 1.586.895.678.482 3.386.811.563.146 34.619.785.184 15.813.922.426.881

Semester I TA 2007 8.653.900.517.425 1.942.663.338.863 1.510.509.701.020 3.719.581.748.452 15.826.655.305.760

15.813.922.426.881

(41.433.066.314) 15.785.222.239.446

Belanja Barang Semester I TA 2008 ini lebih besar Rp28.700.187.435 atau 0,18 persen dari Semester I TA 2007 sebesar Rp15.785.222.239.446. D.2.6. Bunga Utang Belanja Bunga Utang sebesar Rp44,96 triliun

Belanja Bunga Utang pada Semester I TA 2008 sebesar Rp44.958.194.459.439 merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (outstanding principal), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman. Belanja Bunga Utang mengalami kenaikan Rp5.831.591.622.050 atau 14,90 persen dari Belanja Bunga Utang Semester I TA 2007 sebesar Rp39.126.602.837.389. Bunga Utang Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri (Neto) Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri (Neto) Jumlah Bunga Utang

Semester I TA 2008 30.789.928.698.124 14.168.265.761.315 44.958.194.459.439

Semester I TA 2007 26.782.651.498.330 12.343.951.339.059 39.126.602.837.389

Rincian Bunga Utang tersebut adalah sebagai berikut: Bunga atas Utang Dalam Negeri Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp30.789.928.698.124 merupakan pembayaran bunga atas Surat Utang Negara (obligasi) yang diterbitkan di dalam negeri dengan rincian (dalam Rp):


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Bunga Utang Dalam Negeri Pembayaran Bunga Utang DN Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara DN Pembayaran Discount Obligasi DN Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jumlah Pembayaran Bunga Utang DN Dikurangi: Pengembalian Pembayaran Bunga Utang DN Jumlah Pembayaran Bunga Utang DN (Neto)

Semester I TA 2008 24.259.316.822.324

Semester I TA 2007 24.422.699.388.359

450.336.291.000

293.274.680.000

6.030.633.084.800

682.999.500.633

49.642.500.000

1.442.088.143.903

30.789.928.698.124

26.841.061.712.895

30.789.928.698.124

(58.410.214.565) 26.782.651.498.330

Bunga atas Utang Luar Negeri Bunga atas Utang Luar Negeri adalah sebesar Rp14.168.265.761.315, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Bunga Utang Luar Negeri Pembayaran Bunga Utang LN Pembayaran Discount Obligasi LN Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN Dikurangi: Pengembalian Pembayaran Bunga Utang LN Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN (Neto)

Semester I TA 2008 13.475.051.831.315 693.213.930.000 14.168.265.761.315

Semester I TA 2007 12.291.458.773.175 217.800.000.000 12.509.258.773.175

14.168.265.761.315

(165.307.434.116) 12.343.951.339.059

D.2.7. Subsidi Subsidi sebesar Rp91,72 triliun

Subsidi pada Semester I TA 2008 sebesar Rp91.721.847.583.303 merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Rincian Subsidi adalah sebagai berikut (dalam Rp): Subsidi Subsidi Perusahaan Negara Subsidi Non Lembaga Keuangan - BBM Subsidi Non Lembaga Keuangan - Non BBM: Subsidi Non BBM - Harga/Biaya Subsidi Non BBM - Bunga Kredit/Penyertaan Risiko Subsidi Non BBM - Pajak Subsidi Non BBM - Lainnya Subsidi Non Lembaga Keuangan - Non BBM Subsidi Dalam Rangka PSO Jumlah Subsidi Perusahaan Negara Subsidi Perusahaan Swasta Belanja Subsidi Lembaga Keuangan Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan Jumlah Subsidi Perusahaan Swasta Jumlah Belanja Subsidi Dikurangi: Pengembalian Belanja subsidi Jumlah Belanja Subsidi (Neto)

Semester I TA 2008

Semester I TA 2007

60.511.060.788.238

26.276.912.782.378

30.226.003.045.176

12.182.113.274.564

-

201.629.209.086

43.173.506.000 30.269.176.551.176 369.924.870.090 91.150.162.209.504

12.383.742.483.650 112.500.000.000 38.773.155.266.028

571.692.177.799 (6.804.000) 571.685.373.799 91.721.847.583.303

38.773.155.266.028

91.721.847.583.303

(2.155.924) 38.773.153.110.104


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Subsidi Semester I TA 2008 ini lebih besar Rp52.948.694.473.199 atau 136,56 persen dari Semester I TA 2007 sebesar Rp38.773.153.110.104. D.2. 8. Bantuan Sosial Bantuan Sosial sebesar Rp13,15 triliun

Bantuan Sosial pada Semester I TA 2008 sebesar Rp13.149.002.195.821 merupakan uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Bantuan Sosial Kompensasi Kenaikan Harga BBM Bantuan Langsung Sekolah/Lembaga/Guru Imbal Swadaya Sekolah/ Lembaga Beasiswa Lembaga Peribadatan Lembaga Sosial Lainnya Jumlah Bantuan Sosial Dikurangi: Pengembalian Bantuan Sosial Jumlah Bantuan Sosial (Neto)

Semester I TA 2008 1.285.914.635.383 8.614.389.318.786 465.910.136.451 642.532.442.047 79.071.150.393 2.061.184.512.761 13.149.002.195.821

Semester I TA 2007 8.323.883.420.420 3.764.928.715.932 896.467.902.300 456.838.659.484 21.132.039.327 1.214.139.488.983 14.677.390.226.446

13.149.002.195.821

(31.545.881.370) 14.645.844.345.076

Belanja Bantuan Sosial Semester I TA 2008 ini lebih kecil Rp1.496.842.149.255 atau 10,22 persen dari Semester I TA 2007 sebesar Rp14.645.844.345.076. D.2.9. Belanja Lain-lain Belanja Lain-lain sebesar Rp5,82 triliun

Belanja Lain-lain pada Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp5.821.295.935.561 dengan rincian (dalam Rp): Belanja Lain-lain Kerjasama Teknis internasional Pengeluaran Tak Tersangka Cadangan Umum Pemilihan Umum/Sidang Tahunan Cadangan Dana Reboisasi Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga Tanggap Darurat Belanja Rekonstruksi Aceh Belanja Lainnya Jumlah Belanja Lain-lain Dikurangi: Pengembalian Belanja Lain-lain Jumlah Belanja Lain-lain (Neto)

Semester I TA 2008 2.349.871.902 (11.945.800) 6.809.407.499 189.114.430.199 10.287.054.925 435.603.284 5.612.311.513.552 5.821.295.935.561

Semester I TA 2007 7.297.967.568 32.670.000 247.890.296.600 24.005.000 1.552.040.237.053 1.807.285.176.221

5.821.295.935.561

(14.676.402.645) 1.792.608.773.576

Belanja Lain-lain Semester I TA 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp4.028.687.161.985 atau 224,74 persen dari Semester I TA 2007 sebesar Rp1.792.608.773.576. D.2.10. Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Pajak sebesar Rp11,67 triliun

Bagi Hasil Pajak pada Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp11.667.218.794.440, dengan rincian (dalam Rp):


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Pajak Penghasilan Bagi Hasil PBB Bagi Hasil BPHTB Jumlah Bagi Hasil Pajak Dikurangi: Pengembalian Bagi Hasil Pajak Jumlah Bagi Hasil Pajak (Neto)

Semester I TA 2008 1.698.211.999.989 7.958.208.084.011 2.010.798.710.440 11.667.218.794.440

Semester I TA 2007 2.356.934.217.001 1.403.634.322.372 1.303.192.858.654 5.063.761.398.027

11.667.218.794.440

(2.000) 5.063.761.396.027

Bagi Hasil Pajak Semester I TA 2008 lebih besar Rp6.603.457.398.413 atau 130,41 persen dari Semester I TA 2007 sebesar Rp5.063.761.396.027. D.2.11. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Bagi Hasil Sumber Daya Aalam sebesar Rp5,91 triliun

Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) dalam Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp5.910.872.903.450 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Bagi Hasil SDA Bagi Hasil Minyak Bumi Bagi Hasil Gas Alam Bagi Hasil Pertambangan Umum Bagi Hasil Kehutanan Bagi Hasil Perikanan Jumlah Bagi Hasil SDA Dikurangi: Pengembalian Bagi Hasil SDA Jumlah Bagi Hasil SDA (Neto)

Semester I TA 2008 2.573.204.335.400 2.114.802.381.200 848.610.186.850 342.256.000.000 32.000.000.000 5.910.872.903.450

Semester I TA 2007 2.689.301.294.270 1.198.301.744.354 32.521.458.789 3.920.124.497.413

5.910.872.903.450

(4.145.810.246) 3.915.978.687.167

Bagi Hasil Sumber Daya Alam Semester I TA 2008 lebih besar Rp1.994.894.216.283 atau 50,94 persen dari Semester I TA 2007 sebesar Rp3.915.978.687.167. D.2.12. Dana Alokasi Umum DAU sebesar Rp89,74 triliun

Dana Alokasi Umum pada Semester I TA 2008 sebesar Rp89.736.350.619.000 digunakan untuk membiayai kebutuhan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah Dana Alokasi Umum Semester I TA 2008 lebih kecil Rp6.027.358.814.874 atau 6,29 persen dari Semester I TA 2007 sebesar Rp95.763.709.433.874.

D.2.13. Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus sebesar Rp6,39 triliun

Dana Alokasi Khusus pada Semester I TA 2008 sebesar Rp6.388.227.600.000 berasal dari Dana Non Reboisasi. Dana Non Reboisasi digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemekaran pemerintah, kelautan dan perikanan, dan untuk pertanian. Jumlah Dana Alokasi Khusus Semester I TA 2008 lebih besar Rp4.323.035.371.936 atau 209,33 persen dari Semester I TA 2007 sebesar Rp2.065.192.228.064. D.2.14. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus sebesar Rp588,02

Dana Otonomi Khusus pada Semester I TA 2008 sebesar Rp588.021.435.000 yang digunakan untuk Propinsi Papua dan daerah lainnya. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan -109-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) miliar

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Sedangkan pada Semester I TA 2007 tidak terdapat transaksi Dana Otonomi Khusus. D.2.15. Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian sebesar Rp2,55 triliun

Dana Penyesuaian pada Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp2.554.004.580.634, lebih besar Rp2.203.220.213.967 atau 628,08 persen dari Semester I TA 2007 sebesar Rp350.784.366.667.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan menjelaskan aktivitas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan Pada Semester I TA 2008 menunjukkan arus kas keluar bersih sebesar minus Rp16.815.191.061.581 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Penurunan kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan sebesar minus Rp16,81 triliun

Uraian Arus Masuk Dikurangi Arus Keluar Arus Kas Keluar Bersih

Semester I TA 2008 50.131.570.697 (16.865.322.632.278) (16.815.191.061.581)

Semester I TA 2007 45.275.912.741 (12.284.661.569.772) (12.239.385.657.031)

D.2.16. Penjualan Aset Tetap Penjualan Aset Tetap sebesar Rp50,13 miliar

Pendapatan yang berasal dari Penjualan Aset Tetap pada Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp50.131.570.697 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Penjualan Aset Tetap Penjualan atas Rumah, Gedung, Bangunan, dan Tanah Penjualan Kendaraan Bermotor Penjualan Sewa Beli Penjualan atas Aset Tetap Lainnya Penjualan Aset Lainnya Jumlah Penjualan Aset Tetap Dikurangi: Pengembalian Pendapatan Penjualan Aset Jumlah Penjualan Aset Tetap (Neto)

Semester I TA 2008 Semester I TA 2007 1.442.506.478 1.325.397.625 886.635.639 641.480.825 29.962.775.232 28.381.344.302 15.510.000 397.889.400 17.824.143.348 14.529.800.589 50.131.570.697 45.275.912.741 50.131.570.697

45.275.912.741

Pendapatan Penjualan Aset Tetap merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan aset yang rusak atau berlebihan. Pendapatan ini pada Semester I TA 2008 lebih besar Rp4.855.657.956 atau 10,72 persen dari Semester I TA 2007 sebesar Rp45.275.912.741. D.2.17. Belanja Aset Tetap Belanja Aset Tetap sebesar Rp16,87

Belanja Aset Tetap pada Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp16.865.322.632.278 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Catatan atas Laporan Keuangan -110-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) triliun Belanja Aset Tetap Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Pemeliharaan Yang Dikapitalisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal BLU Jumlah Belanja Aset Tetap Dikurangi: Pengembalian Belanja Aset Tetap Jumlah Belanja Aset Tetap (neto)

Semester I TA 2008 252.900.077.614 4.598.820.280.866 2.395.809.774.468 9.046.251.659.029 203.017.725.773 368.396.944.505 126.170.023 16.865.322.632.278

Semester I TA 2007 316.423.052.812 4.023.034.696.686 2.453.407.584.483 4.954.308.540.759 544.474.120.418 12.291.647.995.158

16.865.322.632.278

(6.986.425.386) 12.284.661.569.772

Belanja Aset Tetap Semester I TA 2008 ini lebih besar Rp4.580.661.062.506 atau 37,29 persen dari Semester I TA 2007 sebesar Rp12.284.661.569.772. Dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp78.674.028.104.349 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar minus Rp16.815.191.061.581 mengakibatkan surplus anggaran sebesar Rp61.858.837.042.768.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas Pemerintah dan tuntutan Pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Jumlah Pembiayaan Neto dalam Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp62.042.782.846.222. Jumlah ini lebih besar Rp50.258.204.856.029 dari Semester I TA 2007 sebesar Rp11.784.577.990.193. Jumlah tersebut berasal dari (dalam Rp): Kenaikan kas dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp62,04 triliun

Uraian Arus Masuk Dikurangi Arus Keluar Arus Kas Bersih

Semester I TA 2008 111.235.532.996.841 (49.192.750.150.619) 62.042.782.846.222

Semester I TA 2007 79.521.276.781.461 (67.736.698.791.268) 11.784.577.990.193

D.2.18. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Penerimaan Pembiayaan DN sebesar Rp58,1 triliun

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dalam Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp58.099.625.792.880. Jumlah tersebut lebih kecil Rp14.180.594.931.929 atau 19,62 persen dibandingkan dengan Semester I TA 2007 sebesar Rp72.280.220.724.809. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (dalam Rp): Penerimaan Pembiayaan DN Rekening Pemerintah Privatisasi dan Penjualan Aset Restrukturisasi Surat Utang Negara Jumlah Penerimaan Pembiayaan DN (Neto)

Semester I TA 2008 904.115.630.880 57.195.510.162.000 58.099.625.792.880

Semester I TA 2007 30.350.324.061 1.134.824.494.248 71.115.045.906.500 72.280.220.724.809

a. Rekening Pemerintah Penerimaan pembiayaan dari Rekening Pemerintah merupakan penerimaan pembiayaan dari rekening yang dimiliki oleh Pemerintah. Penerimaan Pembiayaan Rekening Catatan atas Laporan Keuangan -111-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) Pemerintah pada Semester I TA 2008 tidak terdapat penerimaan pembiayaan dari Rekening Pemerintah. Sedangkan pada Semester I TA 2007 terdapat transaksi sebesar Rp30.350.324.061 berasal dari penutupan rekening. b. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi pada Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp904.115.630.880, berarti terjadi lebih kecil Rp230.708.863.368 atau 20,33 persen dari penerimaan pada Semester I TA 2007 sebesar Rp1.134.824.494.248. Privatisasi & Restrukturisasi Penerimaan Hasil Privatisasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi Jumlah Privatisasi & Restrukturisasi Dikurangi: Pengembalian Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi Jumlah Privatisasi & Restrukturisasi (Neto)

c.

Semester I TA 2008 82.271.474.331

Semester I TA 2007 -

821.844.156.549

1.135.779.120.703

904.115.630.880

1.135.779.120.703

-

(954.626.455)

904.115.630.880

1.134.824.494.248

Surat Utang Negara Penerimaan Pembiayaan Surat Utang Negara (SUN) merupakan penerimaan pembiayaan dari penerbitan SUN/Obligasi baik obligasi dalam negeri maupun luar negeri. Penerimaan Pembiayaan SUN pada Semester I TA 2008 sebesar Rp57.195.510.162.000, berarti lebih kecil Rp13.919.535.744.500 atau 19,57 persen dari Semester I TA 2007 sebesar Rp71.115.045.906.500. Rincian dari Penerimaan Pembiayaan SUN adalah sebagai berikut (dalam Rp): Pembiayaan SUN Penerimaan Obligasi Dalam Negeri Penerimaan Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri Penerimaan Obligasi Luar Negeri Penerimaan Pembiayaan SUN

Semester I TA 2008 53.678.827.000.000

Semester I TA 2007 53.639.397.319.000

3.516.683.162.000

3.900.000.000.000

57.195.510.162.000

13.575.648.587.500 71.115.045.906.500

D.2.19. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri Penerimaan Pembiayaan LN sebesar Rp49,84 triliun

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dalam Semester I TA 2008 sebesar Rp49.843.881.250.300 merupakan seluruh penerimaan pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek. Jumlah ini lebih besar Rp46.768.032.396.714 atau 1520,49 persen dibandingkan dengan Semester I TA 2007 sebesar Rp3.075.848.853.586. Rincian Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut (dalam Rp): Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri Pinjaman Program Pinjaman Proyek Penjualan Surat Berharga Negara Jumlah Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

Semester I TA 2008 3.842.840.832.000 6.067.606.272.210 39.933.434.146.090 49.843.881.250.300

Semester I TA 2007 3.075.848.853.586 3.075.848.853.586


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) a. Pinjaman Program Pinjaman Program yang diterima dalam Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp3.842.840.832.000, yang terdiri dari Pinjaman Program Bilateral OECF sebesar Rp1.980.308.832.000 dan Program Mutilateral Rp1.862.532.000.000. Sedangkan pada Semester I TA 2007 tidak terdapat penerimaan Pinjaman Program. b. Pinjaman Proyek Pinjaman Proyek yang diterima dalam Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp6.067.606.272.210. Jumlah ini lebih besar Rp2.991.757.418.624 atau 97,27 persen dibandingkan Semester I TA 2007 yang berjumlah Rp3.075.848.853.586, dengan rincian (dalam Rp): Pinjaman Proyek Pinjaman Proyek dari Bilateral Pinjaman Proyek dari Multilateral Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor Pinjaman Proyek Lainnya Jumlah Pinjaman Proyek Dikurangi: Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Jumlah Pinjaman Proyek (Neto)

Semester I TA 2008 2.687.279.218.576 1.204.761.436.282 2.060.139.085.853 115.426.531.499 6.067.606.272.210

Semester I TA 2007 1.601.345.611.341 921.194.926.878 509.923.513.948 43.384.801.419 3.075.848.853.586

6.067.606.272.210

3.075.848.853.586

D.2.20. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain Penerimaan Pembiayaan Lain-lain sebesar Rp3,29 triliun

Penerimaan Pembiayaan Lain-lain dalam Semester I TA 2008 sebesar Rp3.292.025.953.661 berasal dari penyesuaian penambahan saldo rekening khusus karena selisih kurs. Jumlah ini berarti lebih kecil Rp873.181.249.405 dari penerimaan Semester I TA 2007 sebesar Rp4.165.207.203.066. D.2.21. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran Pembiayaan DN sebesar Rp15,46 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri dalam Semester I TA 2008 adalah sebesar Rp15.456.266.797.706 yang digunakan untuk pelunasan obligasi dan pembayaran obligasi. Jumlah tersebut lebih kecil Rp19.623.972.917.077 atau 55,94 persen dibandingkan Semester I TA 2007 sebesar Rp35.080.239.714.783 D.2.22. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Pengeluaran Pembiayaan LN sebesar Rp28,46 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri dalam Semester I TA 2008 sebesar Rp28.456.425.940.789 merupakan pembiayaan cicilan pokok utang luar negeri. Jumlah tersebut lebih besar Rp293.995.569.647 atau 1,04 persen dibandingkan dengan Semester I TA 2007 sebesar Rp28.162.430.371.142. D.2.23. RDI/RPD

RDI/RPD sebesar Rp1,45 triliun

Merupakan pengeluaran pemerintah atas penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk BUMN/BUMD, melalui RDI/RPD. Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara dalam Semester I TA 2008 sebesar Rp1.446.786.158.686 berasal dari penerusan pinjaman luar negeri tahun berjalan dan tahun yang lalu. Jumlah tersebut lebih besar Rp1.135.535.486.769 atau 364,83 persen dibandingkan dengan Semester I TA 2007 sebesar Rp311.250.671.917 Catatan atas Laporan Keuangan -113-


D.2.24. Pengeluaran Pembiayaan Lain-Lain Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain sebesar Rp3,83 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Lain-Lain dalam Semester I TA 2008 sebesar Rp3.833.271.253.438 merupakan pengeluaran Pemerintah akibat penyesuaian penurunan saldo rekening khusus karena selisih kurs. Jumlah tersebut lebih kecil Rp349.506.779.988 atau 8,36 persen dibandingkan dengan Semester I TA 2007 sebesar Rp4.182.778.033.426.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBN. Dalam Semester I TA 2008, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran adalah sebesar minus Rp23.758.462.916.746, dengan perhitungan sebagai berikut (dalam Rp): Kas bersih dari Aktivitas Nonanggaran sebesar minus Rp23,76 triliun

Uraian Arus Masuk Dikurangi Arus Keluar Arus Kas Bersih

Semester I TA 2008 721.005.208.967.153 (744.763.671.883.899) (23.758.462.916.746)

Semester I TA 2007 741.397.934.155.549 (747.919.830.376.898) (6.521.896.221.349)

D.2.25. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto) Perhitungan Fihak Ketiga (neto) sebesar Rp229,67 miliar

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dalam Semester I TA 2008 sebesar Rp229.668.547.445 berasal dari penerimaan Pemerintah yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) atau diterima secara tunai untuk fihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan Pemerintah kepada fihak ketiga yang berhak menerimanya. Rincian penerimaan dan pengeluaran PFK pada Semester I TA 2008 adalah sebagai berikut (dalam Rp): Perhitungan Fihak Ketiga Penerimaan PFK 10% Gaji Penerimaan PFK 2% Pensiun/Gaji Terusan Penerimaan PFK Beras Bulog Penerimaan PFK 2% Pemda Penerimaan PFK Penutupan Rekening Penerimaan PFK Lain-lain Penerimaan Non Anggaran Fihak Ketiga Jumlah Penerimaan PFK Dikurangi Pengembalian Penerimaan PFK 10% Gaji Pengembalian Penerimaan PFK 2% Pensiun/Gaji Terusan Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog Penerimaan PFK 2% Pemda Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain Pengeluaran Non Anggaran Fihak Ketiga Jumlah Pengeluaran PFK Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)

Semester I TA 2008 5.268.177.140.979 6.932.133.552 77.797.279.791 634.940.942.056 343.589.969 168.123.361.314 6.156.314.447.661

Semester I TA 2007 4.185.275.311.448 8.966.207.986 71.367.260.038 521.792.824.615 157.018.253.877 309.285.686 4.944.729.143.650

(4.982.085.182.852)

(3.427.403.473.094)

(2.364.481.849)

(436.865.010)

(67.184.717.831) (617.712.448.804) (193.212.274.751) (64.086.794.129) (5.926.645.900.216) 229.668.547.445

(58.255.850.134) (533.024.842.857) (112.500.000.000) (501.056.804) (4.132.122.087.899) 812.607.055.751


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) D.2.26. Transfer Antar Kantor (Neto) Transfer Antar Kantor sebesar Rp23,99 triliun

Transfer Antar Kantor dalam Semester I TA 2008 sebesar minus Rp23.988.131.464.191 merupakan penerimaan dan pengeluaran kiriman uang antar rekening pemerintah yang berasal dari KPPN, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Departemen Keuangan dan rekening BUN, pemindahbukuan intern KPPN, penerimaan dan pengeluaran Uang Persediaan, dan Wesel Pemerintah. Rincian Transfer Antar Kantor pada Semester I TA 2008 adalah sebagai berikut (dalam Rp): Transfer Antar Kantor Wesel Pemerintah Penerimaan Kiriman Uang (KU) Penerimaan KU dalam rangka TSA Penerimaan KU Dalam Rangka Reksus Pemindahbukuan Intern KPPN Penerimaan Reimbursment Dalam Rangka Prefinancing Penerimaan Uang Persediaan Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan Jumlah Penerimaan Transfer Antar Kantor Dikurangi: Pengeluaran Wesel Pemerintah Pengeluaran Kiriman Uang Pembayaran PFK Prefinancing Pengeluaran Uang Persediaan Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan Jumlah Pengeluaran Transfer Antar Kantor Jumlah Transfer Antar Kantor (Neto)

Semester I TA 2008 5.893.273 278.582.520.055.071 164.175.093.253.560 3.748.738.055 266.761.329.408.067

Semester I TA 2007 1.005.547.719 336.898.377.801.923 54.154.871.622.116 14.695.259.167 326.421.561.170.145

1.000.000.735.388

15.000.038.485.682

4.232.556.137.975 93.640.298.103 714.848.894.519.492

3.962.655.125.147 736.453.205.011.899

(216.000) (2.382.700) (718.149.433.051.289) (716.086.744.519.149) (14.215.032.511.774) (21.404.201.948.901) (6.472.519.345.450) (6.296.759.438.249) (40.859.170) (738.837.025.983.683) (743.787.708.288.999) (23.988.131.464.191) (7.334.503.277.100)


REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR


Daftar 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008 (Dalam Rupiah)

4 41 411 4111 41111 411111 411112 411119

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH Penerimaan Perpajakan Pendapatan Pajak Dalam Negeri Pendapatan Pajak Penghasilan Pendapatan PPh Migas Pendapatan PPh Minyak Bumi Pendapatan PPh Gas Alam Pendapatan PPh Migas Lainnya

894.990.546.173.000 609.227.490.000.000 580.248.290.000.000 305.015.890.000.000 53.649.890.000.000 25.665.050.000.000 27.984.840.000.000 -

426.198.369.285.960 308.774.345.323.731 289.990.460.690.581 164.237.131.625.621 34.346.042.417.290 13.480.183.156.573 20.865.858.927.786 332.931

% TERHADAP ANGGARAN 47,62% 50,68% 49,98% 53,85% 64,02% 52,52% 74,56% -

41112 411121 411122 411123 411124 411125 411126 411127 411128 411129

Pendapatan PPh Non-Migas Pendapatan PPh Pasal 21 Pendapatan PPh Pasal 22 Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Pendapatan PPh Pasal 23 Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Pendapatan PPh Pasal 26 Pendapatan PPh Final Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya

251.366.000.000.000 39.500.500.000.000 5.158.800.000.000 21.567.300.000.000 20.563.500.000.000 2.954.800.000.000 114.073.500.000.000 19.087.800.000.000 28.459.800.000.000 -

129.561.320.206.355 25.297.652.655.834 2.301.975.563.426 12.126.079.860.069 8.204.687.410.550 1.464.015.822.029 62.346.923.710.571 6.192.341.050.810 11.613.897.119.010 13.747.014.056

51,54% 64,04% 44,62% 56,22% 39,90% 49,55% 54,66% 32,44% 40,81% -

95.095.455.262.092 19.402.489.260.231 1.701.098.079.981 7.538.580.200.145 7.181.773.655.705 1.019.875.950.376 41.784.365.696.367 6.288.959.402.859 10.171.005.050.695 7.307.965.733

41113 411131

Pendapatan PPh Fiskal Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri

-

329.769.001.976 329.769.001.976

-

-

4112 41121 411211 411212 411219

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Pendapatan PPN Pendapatan PPN Dalam Negeri Pendapatan PPN Impor Pendapatan PPN Lainnya

195.464.000.000.000 -

87.415.871.227.438 81.305.241.632.947 43.187.878.576.486 37.932.033.947.196 185.329.109.265

44,72% -

58.867.020.893.479 55.819.711.155.950 31.634.655.054.218 24.028.216.742.317 156.839.359.415

41122 411221 411222 411229

Pendapatan PPnBM Pendapatan PPnBM dalam Negeri Pendapatan PPnBM Impor Pendapatan PPnBM Lainnya

-

6.110.629.594.491 4.090.822.233.431 2.011.211.156.443 8.596.204.617

-

3.047.309.737.529 2.027.340.836.089 1.005.184.822.341 14.784.079.099

4113 41131 411311 411312 411313 411314

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pendapatan PBB Pedesaan Pendapatan PBB Perkotaan Pendapatan PBB Perkebunan Pendapatan PBB Kehutanan

25.266.000.000.000 25.266.000.000.000 -

10.536.678.019.067 10.536.678.019.067 565.835.679.597 1.372.470.718.375 85.018.391.534 26.911.434.619

41,70% 41,70% -

1.314.856.681.543 1.314.856.681.543 353.892.914.391 754.960.628.809 35.199.338.182 14.985.385.518

KODE MA

URAIAN MA

ANGGARAN

REALISASI SEMESTER I 2008

REALISASI SEMESTER I 2007 295.116.738.199.461 207.573.544.581.877 199.417.303.519.960 115.398.018.306.490 20.302.563.044.398 7.583.624.799.731 12.717.665.331.290 1.272.913.377

Daftar LRA -116-


Daftar 1


-

8.485.870.479.360 571.315.582

% TERHADAP ANGGARAN -

5.431.200.000.000 -

2.294.097.767.275 2.294.097.767.275 2.294.097.767.275

42,24% -

1.597.857.171.835 1.597.857.171.835 1.597.857.171.835

45.717.500.000.000 45.717.500.000.000 44.533.900.000.000 451.900.000.000 731.700.000.000 -

24.060.773.882.025 24.060.773.882.025 23.423.319.957.786 209.552.521.198 413.021.807.263 6.338.165.819 8.541.429.959

52,63% 52,63% 52,60% 46,37% 56,45% -

20.966.122.100.869 20.966.122.100.869 20.447.726.423.040 208.846.940.928 284.155.890.541 2.145.466.125 23.247.380.235

3.353.700.000.000 -

1.445.908.169.155 1.378.551.246.881 516.492.377.262 861.419.844.777 639.024.842

43,11% -

1.273.428.365.744 1.229.256.979.578 630.968.894.137 594.911.248.561 3.376.836.880

-

67.356.922.274 46.333.185.722 21.002.770.265 2.073.265 18.893.022

-

44.171.386.166 31.508.986.601 12.532.621.620 80.054.087 49.723.858

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Pendapatan Bea Masuk Pendapatan Bea Masuk Pendapatan Bea Masuk Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil Pendapatan Denda Administrasi Pabean Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE Pendapatan Pabean Lainnya

28.979.200.000.000 17.820.900.000.000 17.820.900.000.000 17.820.900.000.000 -

18.783.884.633.150 10.114.503.052.028 10.114.503.052.028 9.977.619.010.846 321.157.435 244.931.618.643 (123.328.169.401) 14.959.434.505

64,82% 56,76% 56,76% 55,99% -

8.156.241.061.917 7.810.787.783.937 7.810.787.783.937 7.700.676.807.786 220.919.490 179.141.189.775 (73.304.909.453) 4.053.776.339

Pendapatan Pajak/pungutan ekspor Pendapatan Pajak/pungutan ekspor Pendapatan Pajak/pungutan ekspor

11.158.300.000.000 -

8.669.381.581.122 8.669.381.581.122 8.669.381.581.122

77,69% -

345.453.277.980 345.453.277.980 345.453.277.980

KODE MA

URAIAN MA

411315 411319

Pendapatan PBB Pertambangan Pendapatan PBB Lainnya

4114 41141 411411

Pendapatan BPHTB Pendapatan BPHTB Pendapatan BPHTB

4115 41151 411511 411512 411513 411514 411519

Pendapatan Cukai Pendapatan Cukai Pendapatan Cukai Hasil Tembakau Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkoho Pendapatan Denda Administrasi Cukai Pendapatan Cukai Lainnya

4116 41161 411611 411612 411619

Pendapatan Pajak Lainnya Pendapatan Pajak Lainnya Pendapatan Bea Meterai Pendapatan dari Penjualan Benda Matera Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya

41162 411621 411622 411623 411624

Pendapatan Bunga Penagihan Pajak Pendapatan Bunga Penagihan PPh Pendapatan Bunga Penagihan PPN Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM Pendapatan Bunga Penagihan PTLL

412 4121 41211 412111 412112 412113 412114 412119 4122 41221 412211

ANGGARAN


REALISASI SEMESTER I 2007 151.274.142.064 4.544.272.579

Daftar LRA -117-


Daftar 1


282.814.420.373.000 192.789.424.468.000 149.111.310.000.000 149.111.310.000.000 149.111.310.000.000

116.876.333.259.807 92.898.388.952.602 67.416.452.748.507 67.416.452.748.507 67.416.452.748.507

% TERHADAP ANGGARAN 41,33% 48,19% 45,21% 45,21% 45,21%

33.835.550.000.000 33.835.550.000.000 33.835.550.000.000

20.528.329.603.258 20.528.329.603.258 20.528.329.603.258

60,67% 60,67% 60,67%

10.509.264.890.054 10.509.264.890.054 10.509.264.890.054

Pendapatan Pertambangan Umum Pendapatan Pertambangan Umum Pendapatan Iuran Tetap Pendapatan Royalti

6.867.814.468.000 6.867.814.468.000 83.040.373.000 6.784.774.095.000

3.662.911.423.690 3.662.911.423.690 41.851.625.774 3.621.059.797.916

53,33% 53,33% 50,40% 53,37%

4.088.585.683.944 4.088.585.683.944 37.753.161.739 4.050.832.522.205

4214 42141 421411

Pendapatan Kehutanan Pendapatan Dana Reboisasi Pendapatan Dana Reboisasi

2.774.750.000.000 1.271.300.000.000 1.271.300.000.000

1.255.477.453.157 917.458.102.551 917.458.102.551

45,25% 72,17% 72,17%

967.034.252.970 654.051.063.526 654.051.063.526

42142 421421

Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan

1.498.700.000.000 1.498.700.000.000

299.194.018.016 299.194.018.016

19,96% 19,96%

269.338.897.072 269.338.897.072

42143 421431 421432 421433 421434

Pendapatan IIUPH (IHPH) Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Industri Pendapatan IIUPH (IHPH) Bambu Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Rotan Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam

4.750.000.000 -

38.825.332.590 38.825.332.590 -

817,38% -

43.644.292.372 43.644.292.372 -

4215 42151 421511

Pendapatan Perikanan Pendapatan Perikanan Pendapatan Perikanan

200.000.000.000 200.000.000.000 200.000.000.000

35.217.723.990 35.217.723.990 35.217.723.990

17,61% 17,61% 17,61%

48.126.206.612 48.126.206.612 48.126.206.612

4216 42161 421611

Pendapatan Pertambangan Panas Bumi Pendapatan Pertambangan Panas Bumi Pendapatan Pertambangan Panas Bumi

-

-

-

-

422 4221 42211 422111

Pendapatan Bagian Laba BUMN Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Pendapatan Laba BUMN Perbankan Pendapatan Laba BUMN Perbankan

31.244.300.000.000 31.244.300.000.000 31.244.300.000.000 31.244.300.000.000

1.036.554.626.230 1.036.554.626.230 134.956.829.841 134.956.829.841

3,32% 3,32% 0,43% 0,43%

18.022.524.991.400 18.022.524.991.400 2.069.608.786.487 2.069.608.786.487

KODE MA

URAIAN MA

42 421 4211 42111 421111

Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Sumber Daya Alam Pendapatan Minyak bumi Pendapatan Minyak Bumi Pendapatan Minyak Bumi

4212 42121 421211

Pendapatan Gas Bumi Pendapatan Gas Bumi Pendapatan Gas Bumi

4213 42131 421311 421312

ANGGARAN


REALISASI SEMESTER I 2007 87.113.398.784.387 51.268.658.887.641 35.655.647.854.061 35.655.647.854.061 35.655.647.854.061

Daftar LRA -118-


Daftar 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008 (Dalam Rupiah) KODE MA

URAIAN MA

42212 422121

Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan

423 4231 42311 423111 423112 423113 423114 423115 423116 423117 423118 423119

Pendapatan PNBP Lainnya Pendapatan Penjualan dan Sewa Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi Lainnya Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni Pendapatan Penjualan Lainnya

42312 423121 423122 423123 423124 423129

Pendapatan Penjualan Aset Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor Pendapatan Penjualan Sewa Beli Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan

42313 423131 423132 423139

Pendapatan Penjualan dari kegiatan Hulu Migas Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak Pendapatan Minyak Mentah (DMO) Pendapatan Lainnya dari kegiatan Hulu Migas

42314 423141 423142 423143 423149

Pendapatan Sewa Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang Pendapatan Sewa Benda-benda Bergerak Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya

4232 42321 423211 423212 423213

Pendapatan Jasa Pendapatan Jasa I Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA) Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKB

ANGGARAN


% TERHADAP ANGGARAN


-

901.597.796.389 901.597.796.389

-

15.952.916.204.913 15.952.916.204.913

58.780.695.905.000 24.071.364.928.000 3.382.655.119.000 2.510.115.000 9.778.910.000 3.353.221.253.000 9.465.178.000 231.911.000 5.848.788.000 234.603.000 1.364.361.000

22.892.997.042.140 5.339.274.631.063 1.027.834.478.072 119.034.692.564 7.439.912.441 838.637.807.434 42.313.271.215 1.403.066.739 3.832.446.767 1.908.368.723 5.513.716.422 7.751.195.767

38,95% 22,18% 30,39% 4742,20% 76,08% 25,01% 447,04% 605,00% 65,53% 813,45% 568,12%

17.822.214.905.346 3.252.997.882.416 1.160.086.099.009 8.110.791.993 6.551.905.288 12.353.638.081 48.498.360.299 872.007.051 2.777.373.524 3.371.959.854 1.072.857.954.899 4.692.108.020

43.913.719.000 721.529.000 1.813.944.000 30.026.309.000 10.000.000.000 1.351.937.000

50.131.570.697 1.442.506.478 886.635.639 29.962.775.232 15.510.000 17.824.143.348

114,16% 199,92% 48,88% 99,79% 0,16% 1318,42%

45.275.912.741 1.325.397.625 641.480.825 28.381.344.302 397.889.400 14.529.800.589

20.590.230.000.000 9.850.570.000.000 10.739.660.000.000

4.207.275.689.435 11.655.064 4.053.259.543.105 154.004.491.266

20,43% 41,15% 1,43%

2.018.223.978.448 106.332.999.950 1.812.218.393.000 99.672.585.498

54.566.090.000 15.394.614.000 33.223.785.000 3.983.254.000 1.964.437.000

54.032.892.859 14.885.617.087 29.635.085.187 3.564.557.164 5.947.633.421

99,02% 96,69% 89,20% 89,49% 302,77%

29.411.892.218 12.409.305.919 13.828.228.044 1.145.883.069 2.028.475.186

15.749.896.548.000 13.721.817.009.000 2.800.929.603.000 30.172.066.000 2.571.036.960.000

6.801.433.050.177 5.739.309.954.547 13.919.740.700 6.382.088.616 844.852.359.500

43,18% 41,83% 0,50% 21,15% 32,86%

5.164.811.108.929 3.905.050.691.619 113.353.840.969 4.102.291.207 958.483.434.104

Daftar LRA -119-


Daftar 1


423214 423215 423216 423217 423218

Pendapatan Hak dan Perijinan Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian

5.627.087.851.000 51.302.889.000 2.064.115.895.000 68.849.760.000 505.864.300.000

2.988.292.097.016 49.342.831.420 1.583.852.916.647 33.221.708.776 219.446.211.872

% TERHADAP ANGGARAN 53,11% 96,18% 76,73% 48,25% 43,38%

42322 423221 423222 423223 423224 423225 423226 423227 423228 423229

Pendapatan Jasa II Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi Pendapatan Iuran Lelang untuk Fakir Miskin Pendapatan Jasa Catatan Sipil Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa Pendapatan Uang Pewarganegaraan Pendapatan Bea Lelang Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi

2.028.079.539.000 39.923.001.000 1.069.340.072.000 3.328.140.000 31.384.307.000 42.269.350.000 2.500.000.000

742.076.940.617 269.683.069.549 400.053.661.193 9.663.266 1.225.343 916.521.960 567.212.600 31.176.887.510 39.087.199.196 581.500.000

36,59% 675,51% 37,41% 27,54% 99,34% 92,47% 23,26%

1.076.315.533.477 501.522.390.750 517.768.375.733 26.070.037 1.861.096 1.227.441.784 4.522.654.533 35.309.081.933 15.937.657.611 -

42323 423231 423232 423239

Pendapatan Jasa Luar Negeri Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Neger

-

132.874.882.707 34.537.911.702 66.738.951.009 31.598.019.996

-

57.331.927.387 25.028.342.510 31.895.295.720 408.289.157

42324 423241

Pendapatan Layanan Jasa Perbankan Pendapatan Layanan Jasa Perbankan

-

763.896.778 763.896.778

-

-

42329 423291

Pendapatan Jasa Lainnya Pendapatan Jasa Lainnya

-

186.407.375.528 186.407.375.528

-

126.112.956.446 126.112.956.446

4233 42331 423311 423312 423313 423319

Pendapatan Bunga Pendapatan Bunga Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligas Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman Pendapatan Bunga Lainnya

1.342.531.103.000 1.342.531.103.000 1.342.531.103.000

222.791.793.044 81.829.252.881 8.703.427.872 283.720.000 33.104.267 72.809.000.742

16,59% 6,10% 5,42%

477.203.817.097 11.518.135.377 8.196.922 11.509.938.455

42332 423321

Pendapatan Gain on Bond Redemption Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang

-

140.962.540.163 140.962.540.163

-

-

42333 423331

Pendapatan Premium atas Obligasi Negara Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah

-

-

-

465.685.681.720 465.685.681.720

KODE MA

URAIAN MA

ANGGARAN


REALISASI SEMESTER I 2007 771.439.425.433 40.830.930.512 1.815.429.897.329 27.211.780.045 174.199.092.020

Daftar LRA -120-


Daftar 1


-

-


33.766.987.000 33.766.987.000 1.163.642.000 275.505.000 676.830.000 20.834.900.000 9.303.210.000 1.512.900.000

589.788.492.343 589.788.492.343 1.341.219.633 437.917.150 380.387.876.162 200.780.544.611 4.059.598.489 2.781.336.298

1746,64% 1746,64% 115,26% 158,95% 56201,39% 963,67% 43,64% 183,84%

37.669.920.488 37.669.920.488 165.118.891 31.940.450 391.098.754 31.920.814.390 2.042.026.451 3.118.921.552

4.599.509.370.000 4.599.509.370.000 4.027.998.545.000 23.543.285.000 25.227.186.000 522.740.354.000

1.136.375.504.863 1.136.375.504.863 910.166.015.791 75.454.109.073 4.712.332.907 146.043.047.092

24,71% 24,71% 22,60% 320,49% 18,68% 27,94%

870.211.324.108 870.211.324.108 784.971.088.802 8.493.742.448 1.060.302.000 75.686.190.858

26.500.000.000 26.500.000.000 25.000.000.000 1.500.000.000 -

357.332.501.821 357.332.501.821 4.035.695.162 2.428.359.500 50.203.056 350.818.244.103

1348,42% 1348,42% 16,14% 161,89% -

11.862.280.096 11.862.280.096 9.857.980.422 2.004.299.674 -

446.178.470.000 429.900.830.000 329.842.200.000 -

290.885.234.217 229.518.019.111 122.516.054.857 68.984.254.692 38.017.709.562

65,19% 53,39% 37,14% -

238.687.778.752 211.469.222.051 208.437.994.315 3.031.227.736 -

Pendapatan Dana Pengamanan Hutan Pendapatan Dana Pengamanan Hutan

-

874.346.300 874.346.300

-

342.187.194 342.187.194

Pendapatan dari Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Pendapatan Iuran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar/Mengambil/Mengangkut Tumbuhan Alam Hidup atau Mat Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA) Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru (PIPTB) Pungutan Izin Berburu di taman buru dan areal buru (PIB) Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam

-

3.479.464.258 1.722.369.968 1.750.505.300

-

3.185.613.441 2.429.638.477 755.974.964

KODE MA

URAIAN MA

423332

Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing

4234 42341 423411 423412 423413 423414 423415 423419

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan) Pendapatan Hasil Denda/Tilang dan sebagainya Pendapatan Ongkos Perkara Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya

4235 42351 423511 423512 423513 423519

Pendapatan Pendidikan Pendapatan Pendidikan Pendapatan Uang Pendidikan Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek Pendapatan Pendidikan Lainnya

4236 42361 423611 423612 423613 423614

Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan Pengadilan Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan Penyelenggaraan Keuangan Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan di pengadilan

4237 42371 423711 423712 423713

Pendapatan Iuran dan Denda Pendapatan Iuran Badan Usaha Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa Iuran Badan Usaha di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

42372 423721 42373 423731 423732 423733 423734 423735

ANGGARAN


REALISASI SEMESTER I 2007 -

Daftar LRA -121-


Daftar 1


423736 423737

Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA) Iuran Hasil Usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPTB)

-

6.588.990 -


42374 423741

Pendapatan Penerimaan dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan Pendapatan Penerimaan Dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan

-

-

-

5.000.000 5.000.000

42375 423751 423752 423753 423754 423755 423756

Pendapatan Denda Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Pendapatan Denda Administrasi BPHTB Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA

16.277.640.000 3.739.322.000 38.318.000 12.500.000.000 -

57.013.404.548 2.604.398.207 39.906.614.037 88.949.705 10.353.437.283 4.054.812.000 5.193.316

350,26% 1067,22% 232,14% 82,83% -

23.685.756.066 640.950.183 16.557.139.902 576.675.435 5.910.990.546 -

4239 42391 423911 423912 423913 423914 423915 423916 423919

Pendapatan Lain-lain Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinj. LN TAYL Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL

12.510.948.499.000 52.591.456.000 983.648.000 51.603.178.000 4.630.000 -

8.155.115.834.612 1.568.840.342.963 60.994.394.279 49.273.029.274 1.411.536.956.810 10.931.102.912 4.185.870.881 1.480.326.426 30.438.662.381

65,18% 2983,07% 6200,84% 2735,37% 236092,94% -

7.768.770.793.460 1.510.468.069.808 15.772.883.605 15.098.373.381 1.475.754.159.247 2.065.177.476 1.344.146.407 433.329.692 -

42392 423921 423922

Pendapatan Pelunasan Piutang Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara

8.331.411.555.000 8.328.980.000.000 2.431.555.000

2.500.713.537.894 2.487.246.254.735 13.467.283.159

30,02% 29,86% 553,85%

3.937.218.744.354 3.927.673.928.271 9.544.816.083

42393 423931

Pendapatan dari Penutupan Rekening Pendapatan dari Penutupan Rekening

-

352.235.240.562 352.235.240.562

-

-

42399 423991 423992 423993 423994 423995 423999

Pendapatan Lain-lain Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional Pendapatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Pendapatan dari Biaya Pengawasan HET Minyak Tanah Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia Pendapatan Anggaran Lain-lain

4.125.513.495.000 2.066.213.000 2.083.653.223.000 1.660.384.116.000

3.733.326.713.193 3.926.592.490 369.177.928 2.112.159.031.000 1.616.871.911.775

90,49% 190,04% 101,37% 97,38%

2.321.083.979.298 3.340.641.815 400.706.500 1.214.034.057 2.316.128.596.926

424

Pendapatan Badan Layanan Umum

-

48.392.638.835

-

-

KODE MA

URAIAN MA

ANGGARAN



Daftar LRA -122-


Daftar 1


4241 42411 424111 424112 424113 424114 424115 424116 424117 424118 424119

Pendapatan Jasa Layanan Umum Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan,Informasi,Pelatihan dan Tehnolog Pendapatan Jasa Pencetakan Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikas Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran Pendapatan Penyediaan Barang Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya

-

47.951.826.584 47.047.087.066 25.057.065.080 7.262.561.500 13.216.717.070 155.747.715 1.354.995.701


42412 424121 424122 424123 424129

Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita Pendapatan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya

-

-

-

-

42413 424131 424132 424133 424134 424135 424136 424139

Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat Pendapatan Program Dana Penjaminan Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah Pendapatan Program Modal Ventura Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah Pendapatan Investasi Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya

-

904.739.518 904.739.518

-

-

4242 42421 424211 424212 424213 424214 424215 424216 424219

Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum Pendapatan Hibah Terikat Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara Pendapatan Hibah Terikat Lainnya

-

-

-

-

42422 424221 424222

Pendapatan Hibah Tidak Terikat Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha

-

-

-

-

KODE MA

URAIAN MA

ANGGARAN



Daftar LRA -123-


Daftar 1


424223 424224 424225 424226 424229

Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya

-

-


4243 42431 424311 424312 424313

Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah

-

440.812.251 440.812.251 440.812.251 -

-

-

43 431 4311 43111 431111 431112 431119

Penerimaan Hibah Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri Pendapatan Hibah Dalam Negeri Pendapatan Hibah Dalam Negeri Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Perorangan Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Lembaga/Badan Usaha Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya

2.948.635.800.000 -

547.690.702.422 547.690.702.422 18.000.392.806 18.000.392.806 4.561.125 15.311.000 17.980.520.681

18,57% -

429.794.833.197 429.794.833.197 60.478.058 60.478.058 24.081.000 32.530.058 3.867.000

4312 43121 431211 431212 431213 431219

Pendapatan Hibah Luar Negeri Pendapatan Hibah Luar Negeri Pendapatan Hibah Luar Negeri – Perorangan Pendapatan Hibah Luar Negeri – Bilateral Pendapatan Hibah Luar Negeri – Multilateral Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya

-

529.690.309.616 529.690.309.616 3.580.847.758 40.626.298.280 484.208.878.123 1.274.285.455

-

429.734.355.139 429.734.355.139 114.164.390.208 315.255.826.051 314.138.880

KODE MA

URAIAN MA

ANGGARAN



Daftar LRA -124-

Daftar 2.A

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT BA DAN ESELON I SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008 (Dalam Rupiah) KODE BA ESELON I 001 01 02 002 01 02 004 01 02 005 01 02 03 04 05 06 07 08 006 01 007 01 02 03 04 05 06 07 010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 011

BAGIAN ANGGARAN & ESELON I MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL B.P.K. PUSAT MAHKAMAH AGUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG KEPANITERAAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TUN BADAN URUSAN ADMINISTRASI BADAN DIKLAT LITBANG BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN AGUNG KEJAKSAAN AGUNG SEKRETARIAT NEGARA SEKRETARIAT NEGARA SEKRETARIAT KABINET RUMAH TANGGA KEPRESIDENAN SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN SEKRETARIAT MILITER PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DEPARTEMEN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DITJEN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH DITJEN OTONOMI DAERAH DITJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEPARTEMEN LUAR NEGERI

ANGGARAN 195.409.188.000 51.295.531.000 144.113.657.000 1.653.922.098.000 521.012.977.000 1.132.909.121.000 1.484.269.820.000 1.248.224.352.000 236.045.468.000 5.808.673.090.000 2.635.413.041.000 165.794.307.000 62.537.669.000 38.929.226.000 35.097.197.000 2.750.509.228.000 98.219.686.000 22.172.736.000 1.840.712.038.000 1.840.712.038.000 1.412.312.481.000 682.818.770.000 41.535.000.000 394.347.058.000 184.162.500.000 20.133.000.000 57.885.500.000 31.430.653.000 5.712.788.234.000 321.970.263.000 86.578.300.000 120.057.458.000 181.648.400.000 4.070.389.840.000 170.112.000.000 193.931.830.000 291.065.194.000 127.707.547.000 34.947.500.000 114.379.902.000 5.055.016.911.000

REALISASI BRUTO 54.904.750.822 10.242.860.123 44.661.890.699 493.487.740.861 119.680.032.391 373.807.708.470 406.069.314.808 351.606.977.219 54.462.337.589 1.667.676.386.156 878.372.294.069 25.270.844.769 10.721.647.904 9.688.860.051 23.259.842.427 700.446.289.242 15.946.837.438 3.969.770.256 537.082.724.703 537.082.724.703 280.380.802.567 118.541.535.678 6.844.508.667 118.342.763.704 22.214.734.250 2.072.712.969 4.789.368.903 7.575.178.396 414.614.489.123 97.778.091.474 12.695.810.438 22.828.203.124 20.193.762.573 163.687.771.395 20.847.479.174 15.558.919.449 22.496.026.149 6.840.613.051 5.979.623.308 25.708.188.988 1.171.227.009.877

PENGEMBALIAN

REALISASI NETO -

1.042.814.406 13.717.626 1.029.096.780 876.317.075 836.297.024 40.020.051 499.278.600 363.920.320 122.018.176 13.622 4.024 3.330 6.615.929 6.581.159 122.040 161.490.173 161.490.173 47.683.761 46.348.502 1.335.259

219.399.390 86.588.481 3.604 1.899 877.356 4.012.000 26.025 784 127.889.241 979.503.018

REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN

54.904.750.822 10.242.860.123 44.661.890.699 492.444.926.455 119.666.314.765 372.778.611.690 405.192.997.733 350.770.680.195 54.422.317.538 1.667.177.107.556 878.008.373.749 25.148.826.593 10.721.634.282 9.688.856.027 23.259.839.097 700.439.673.313 15.940.256.279 3.969.648.216 536.921.234.530 536.921.234.530 272.757.940.410 118.495.187.176 6.844.508.667 118.341.428.445 22.214.734.250 2.072.712.969 4.789.368.903

(140.504.437.178) (41.052.670.877) (99.451.766.301) (1.161.477.171.545) (401.346.662.235) (760.130.509.310) (1.079.076.822.267) (897.453.671.805) (181.623.150.462) (4.141.495.982.444) (1.757.404.667.251) (140.645.480.407) (51.816.034.718) (29.240.369.973) (11.837.357.903) (2.050.069.554.687) (82.279.429.721) (18.203.087.784) (1.303.790.803.470) (1.303.790.803.470) (1.108.123.887.590) (564.323.582.824) (34.690.491.333) (276.005.629.555) (161.947.765.750) (18.060.287.031) (53.096.131.097)

414.395.089.733 97.691.502.993 12.695.806.834 22.828.203.124 20.193.760.674 163.686.894.039 20.843.467.174 15.558.919.449 22.496.000.124 6.840.612.267 5.979.623.308 25.580.299.747 1.170.247.506.859

(5.298.393.144.267) (224.278.760.007) (73.882.493.166) (97.229.254.876) (161.454.639.326) (3.906.702.945.961) (149.268.532.826) (178.372.910.551) (268.569.193.876) (120.866.934.733) (28.967.876.692) (88.799.602.253) (3.884.769.404.141)

Daftar LRA -125-

Daftar 2.A

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT BA DAN ESELON I SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008 (Dalam Rupiah) KODE BA ESELON I 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 012 01 21 22 23 24 013 01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 015 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 018

BAGIAN ANGGARAN & ESELON I SEKRETARIAT JENDERAL DITJEN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA DITJEN AMERIKA DAN EROPA DITJEN KERJASAMA ASEAN DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER INSPEKTORAT JENDERAL BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DEPARTEMEN PERTAHANAN MARKAS BESAR TNI MARKAS BESAR TNI AD MARKAS BESAR TNI AL MARKAS BESAR TNI AU DEPARTEMEN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA RI SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM DITJEN PEMASYARAKATAN DITJEN IMIGRASI DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DITJEN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANAN HAM BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DEPARTEMEN KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN ANGGARAN DITJEN PAJAK DITJEN BEA DAN CUKAI DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN DITJEN PENGELOLAAN UTANG DITJEN PERBENDAHARAAN DITJEN KEKAYAAN NEGARA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN BADAN KEBIJAKAN FISKAL DEPARTEMEN PERTANIAN

ANGGARAN 4.536.108.231.000 27.085.021.000 24.914.974.000 24.072.765.000 271.745.752.000 54.810.912.000 57.331.350.000 27.556.107.000 17.763.119.000 13.628.680.000 32.871.077.281.000 5.562.866.945.000 4.082.426.544.000 15.349.385.189.000 4.671.231.679.000 3.205.166.924.000 4.413.109.130.000 3.478.327.164.000 26.025.139.000 44.004.623.000 154.669.517.000 473.442.656.000 53.923.171.000 31.831.340.000 24.879.789.000 45.045.237.000 18.752.315.000 62.208.179.000 14.950.325.258.000 5.322.293.996.000 70.158.366.000 72.664.713.000 4.504.740.255.000 2.245.700.604.000 237.447.887.000 74.841.751.000 1.337.859.078.000 563.997.570.000 111.975.647.000 220.750.042.000 187.895.349.000 8.305.517.016.000

REALISASI BRUTO

PENGEMBALIAN

945.684.199.496 9.707.334.401 6.485.345.429 8.377.350.775 144.031.979.291 10.535.915.489 28.985.456.289 6.285.959.502 6.930.564.088 4.202.905.117 10.759.028.010.524

300.068.935 98.897.545 129.058.919 29.352.203 69.653.160 95.621.055 104.332.730 55.708.719 94.004.752 2.805.000 -

1.147.180.931.647 973.466.538.591 9.887.623.056 8.740.635.457 11.971.295.773 74.648.012.064 17.654.932.000 7.704.354.721 5.277.119.203 12.283.534.170 6.374.206.192 19.172.680.420 4.355.283.589.048 2.177.179.007.390 22.349.844.389 20.358.429.149 1.125.973.252.192 442.419.960.266 18.531.164.253 17.158.749.046 314.500.348.579 128.021.987.361 28.998.813.486 42.344.684.388 17.447.348.549 1.111.710.174.536

1.416.276.741 1.384.776.353 8.679 2.083.400 19.971 11.813.423 14.442.835 2.840.148 278.425 13.507 1.395.572.301 59.274.099 68.618.987 2.077.927 879.539.103 145.303.955 3.663.343 6.682.818 160.443.244 49.751.059 47.930 14.242.902 5.926.934 869.538.701

REALISASI NETO 945.384.130.561 9.608.436.856 6.356.286.510 8.347.998.572 143.962.326.131 10.440.294.434 28.881.123.559 6.230.250.783 6.836.559.336 4.200.100.117 1.145.764.654.906 972.081.762.238 9.887.614.377 8.738.552.057 11.971.275.802 74.636.198.641 17.640.489.165 7.701.514.573 5.276.840.778 12.283.520.663 6.374.206.192 19.172.680.420 4.353.888.016.747 2.177.119.733.291 22.281.225.402 20.356.351.222 1.125.093.713.089 442.274.656.311 18.527.500.910 17.152.066.228 314.339.905.335 127.972.236.302 28.998.765.556 42.330.441.486 17.441.421.615 1.110.840.635.835

REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN (3.590.724.100.439) (17.476.584.144) (18.558.687.490) (15.724.766.428) (127.783.425.869) (44.370.617.566) (28.450.226.441) (21.325.856.217) (10.926.559.664) (9.428.579.883) (32.871.077.281.000) (5.562.866.945.000) (4.082.426.544.000) (15.349.385.189.000) (4.671.231.679.000) (3.205.166.924.000) (3.267.344.475.094) (2.506.245.401.762) (16.137.524.623) (35.266.070.943) (142.698.241.198) (398.806.457.359) (36.282.681.835) (24.129.825.427) (19.602.948.222) (32.761.716.337) (12.378.108.808) (43.035.498.580) (10.596.437.241.253) (3.145.174.262.709) (47.877.140.598) (52.308.361.778) (3.379.646.541.911) (1.803.425.947.689) (218.920.386.090) (57.689.684.772) (1.023.519.172.665) (436.025.333.698) (82.976.881.444) (178.419.600.514) (170.453.927.385) (7.194.676.380.165)

Daftar LRA -126-

Daftar 2.A


BAGIAN ANGGARAN & ESELON I SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN TANAMAN PANGAN DITJEN HOLTIKULTURA DITJEN PERKEBUNAN DITJEN PETERNAKAN DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN DITJEN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN BADAN KETAHANAN PANGAN BADAN KARANTINA PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN SEKRETARIAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN,TEKSTIL DAN ANEKA DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH INSPEKTORAT JENDERAL BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN MINYAK DAN GAS BUMI DITJEN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI DITJEN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BADAN GEOLOGI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN PERHUBUNGAN DARAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERHUBUNGAN BADAN SAR NASIONAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL

ANGGARAN 1.490.145.082.000 51.350.051.000 1.099.995.242.000 261.329.304.000 445.854.825.000 755.598.220.000 662.582.040.000 1.015.308.845.000 793.635.777.000 940.433.111.000 419.113.638.000 370.170.881.000 1.800.390.822.000 353.385.224.000 170.483.116.000 439.943.347.000 75.026.310.000 384.760.079.000 19.771.329.000 357.021.417.000 5.508.065.417.000 856.831.467.000 48.500.430.000 282.165.689.000 2.892.678.280.000 344.361.800.000 408.613.980.000 266.385.875.000 408.527.896.000 15.298.892.083.000 362.136.459.000 57.812.020.000 1.821.187.629.000 4.463.126.731.000 3.350.383.009.000 3.428.989.212.000 63.002.160.000 1.162.006.939.000 590.247.924.000 45.296.695.146.000 1.279.105.234.000 122.400.601.000

REALISASI BRUTO 82.091.889.074 14.741.633.365 84.953.674.073 29.035.545.161 84.042.523.758 80.904.507.465 29.624.034.056 61.573.954.386 276.511.077.493 214.689.016.097 38.256.295.788 115.286.023.820 329.519.059.755 107.589.290.089 19.071.724.354 17.273.841.103 16.640.509.725 61.917.442.513 7.906.393.793 99.119.858.178 877.051.296.287 77.491.882.755 14.985.221.558 21.303.776.720 438.850.837.225 37.378.597.011 81.258.550.978 91.067.300.369 114.715.129.671 3.396.770.698.675 61.555.566.308 17.531.584.829 346.568.480.576 1.192.126.326.732 721.749.491.854 622.506.573.440 20.613.946.448 258.375.247.976 155.743.480.512 12.989.581.564.559 417.212.615.374 51.680.719.657

PENGEMBALIAN 12.455.300 2.511.767 1.655.187 25.203.947 48.498.943 1.509.500 9.080.419 544.081.674 156.440.953 68.101.011 109.177.723 10.069.211 7.228.314 13.871 11.244 27.848.398 7.232 63.999.453 111.460.978 6.482.423 1.334.132 2.902 2.800.385 14.406 57.128.809 18.093.397 25.604.524 606.231.738 9.442.894 2.245 88.580.206 164.745.642 232.679.545 11.187.806 4.809.321 91.755.801 3.028.278 7.045.167.841 77.801.211 -

REALISASI NETO 82.079.433.774 14.739.121.598 84.953.674.073 29.033.889.974 84.017.319.811 80.856.008.522 29.622.524.556 61.564.873.967 275.966.995.819 214.532.575.144 38.256.295.788 115.217.922.809 329.409.882.032 107.579.220.878 19.064.496.040 17.273.827.232 16.640.498.481 61.889.594.115 7.906.386.561 99.055.858.725 876.939.835.309 77.485.400.332 14.983.887.426 21.303.773.818 438.848.036.840 37.378.582.605 81.201.422.169 91.049.206.972 114.689.525.147 3.396.164.466.937 61.546.123.414 17.531.582.584 346.479.900.370 1.191.961.581.090 721.516.812.309 622.495.385.634 20.609.137.127 258.283.492.175 155.740.452.234 12.982.536.396.718 417.134.814.163 51.680.719.657

REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN (1.408.065.648.226) (36.610.929.402) (1.015.041.567.927) (232.295.414.026) (361.837.505.189) (674.742.211.478) (632.959.515.444) (953.743.971.033) (517.668.781.181) (725.900.535.856) (380.857.342.212) (254.952.958.191) (1.470.980.939.968) (245.806.003.122) (151.418.619.960) (422.669.519.768) (58.385.811.519) (322.870.484.885) (11.864.942.439) (257.965.558.275) (4.631.125.581.691) (779.346.066.668) (33.516.542.574) (260.861.915.182) (2.453.830.243.160) (306.983.217.395) (327.412.557.831) (175.336.668.028) (293.838.370.853) (11.902.727.616.063) (300.590.335.586) (40.280.437.416) (1.474.707.728.630) (3.271.165.149.910) (2.628.866.196.691) (2.806.493.826.366) (42.393.022.873) (903.723.446.825) (434.507.471.766) (32.314.158.749.282) (861.970.419.837) (70.719.881.343)

Daftar LRA -127-

Daftar 2.A


BAGIAN ANGGARAN & ESELON I DITJEN MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DITJEN PENDIDIKAN TINGGI DITJEN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL DITJEN PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DIKBUD DEPARTEMEN KESEHATAN SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT DITJEN BINA PELAYANAN MEDIK DITJEN PENGENDALIAAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN DEPARTEMEN AGAMA SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DITJEN PENDIDIKAN ISLAM DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KHATOLIK DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DITJEN PEMBINAAN PENYIAPAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI DITJEN PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS DEPARTEMEN SOSIAL SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL DITJEN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL DITJEN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

ANGGARAN 20.445.915.058.000 13.665.783.023.000 1.890.753.289.000 6.870.693.241.000 1.022.044.700.000 18.420.316.731.000 2.833.230.253.000 103.743.900.000 2.053.148.663.000 10.034.766.260.000 823.276.357.000 1.033.473.607.000 352.533.576.000 1.186.144.115.000 15.989.619.003.000 14.352.435.288.000 61.409.660.000 131.378.395.000 969.321.377.000 53.552.012.000 42.918.329.000 32.463.182.000 25.266.112.000 158.703.577.000 162.171.071.000 2.643.399.347.000 238.821.628.000 33.301.980.000 314.407.486.000 99.280.000.000 591.634.759.000 580.199.006.000 142.092.101.000 50.665.703.000 592.996.684.000 3.462.504.069.000 199.644.287.000 15.708.799.000 716.845.632.000 676.452.937.000 1.698.502.942.000 155.349.472.000

REALISASI BRUTO 6.999.027.488.461 3.797.343.912.240 171.725.932.551 938.362.900.437 614.227.995.839 2.599.306.977.576 324.978.184.790 23.937.150.978 20.286.537.971 1.826.656.850.107 86.207.443.623 84.026.081.275 39.049.866.049 194.164.862.783 4.948.879.280.439 4.632.115.912.597 18.148.760.023 29.666.939.028 164.701.645.210 15.792.535.062 16.164.617.930 21.061.605.752 7.983.638.638 9.559.046.996 33.684.579.203 422.512.027.670 60.758.869.407 13.397.656.382 34.385.185.455 27.726.758.612 101.384.445.353 76.677.391.706 14.162.165.123 14.358.551.521 79.661.004.111 768.761.877.480 46.855.576.069 5.461.126.101 39.844.492.068 310.024.088.164 317.869.655.930 48.706.939.148

PENGEMBALIAN 686.297.534 5.213.683.907 354.927.278 712.457.911 1.003.221.162 51.000.096 51.928.228 426.349.989 70.857.298 47.368.500 92.974.380 262.742.671 2.034.754.451 2.013.023.222 314.047 21.408.414 4.993 2.067 1.708 146.717.963 37.303.943 3.067 16.254.966 38.197.603 1.503.800 1.100.000 80.838 52.273.746 546.544.425 97.643.138 74.880.921 132.538.792 6.197.800 235.283.774

REALISASI NETO 6.998.341.190.927 3.792.130.228.333 171.371.005.273 937.650.442.526 614.227.995.839 2.598.303.756.414 324.927.184.694 23.937.150.978 20.234.609.743 1.826.230.500.118 86.136.586.325 83.978.712.775 38.956.891.669 193.902.120.112 4.946.844.525.988 4.630.102.889.375 18.148.760.023 29.666.624.981 164.680.236.796 15.792.535.062 16.164.617.930 21.061.600.759 7.983.638.638 9.559.044.929 33.684.577.495 422.365.309.707 60.721.565.464 13.397.653.315 34.368.930.489 27.726.758.612 101.346.247.750 76.675.887.906 14.161.065.123 14.358.470.683 79.608.730.365 768.215.333.055 46.757.932.931 5.461.126.101 39.769.611.147 309.891.549.372 317.863.458.130 48.471.655.374

REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN (13.447.573.867.073) (9.873.652.794.667) (1.719.382.283.727) (5.933.042.798.474) (407.816.704.161) (15.822.012.974.586) (2.508.303.068.306) (79.806.749.022) (2.032.914.053.257) (8.208.535.759.882) (737.139.770.675) (949.494.894.225) (313.576.684.331) (992.241.994.888) (11.042.774.477.012) (9.722.332.398.625) (43.260.899.977) (101.711.770.019) (804.641.140.204) (37.759.476.938) (26.753.711.070) (11.401.581.241) (17.282.473.362) (149.144.532.071) (128.486.493.505) (2.221.034.037.293) (178.100.062.536) (19.904.326.685) (280.038.555.511) (71.553.241.388) (490.288.511.250) (503.523.118.094) (127.931.035.877) (36.307.232.317) (513.387.953.635) (2.694.288.735.945) (152.886.354.069) (10.247.672.899) (677.076.020.853) (366.561.387.628) (1.380.639.483.870) (106.877.816.626)

Daftar LRA -128-

Daftar 2.A


BAGIAN ANGGARAN & ESELON I DEPARTEMEN KEHUTANAN SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN BINA PRODUKSI KEHUTANAN DITJEN REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN PERIKANAN TANGKAP DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA DITJEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN & PERIKANAN DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (P2HP) DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K) BADAN RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN (BRKP) BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN PENATAAN RUANG DITJEN BINA MARGA DITJEN CIPTA KARYA DITJEN SUMBER DAYA AIR BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENGELOLA JALAN TOL BADAN PENDUKUNG PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN MENKO BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN MENKO BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT MENKO BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN PERFILMAN DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DIREKTORAT JENDERAL PEMASARAN

ANGGARAN 3.857.878.520.000 2.098.068.141.000 28.704.444.000 264.007.005.000 281.123.803.000 716.861.893.000 259.437.275.000 209.675.959.000 3.019.139.085.000 327.648.693.000 30.858.447.000 744.246.074.000 523.300.222.000 268.792.125.000 215.074.210.000 536.213.686.000 137.925.113.000 235.080.515.000 32.809.884.936.000 485.907.562.000 69.379.278.000 287.537.450.000 16.663.710.858.000 6.059.992.052.000 8.618.393.008.000 345.018.765.000 222.403.963.000 30.310.000.000 27.232.000.000 202.075.072.000 202.075.072.000 119.091.037.000 119.091.037.000 146.646.163.000 146.646.163.000 1.078.094.010.000 205.784.260.000 16.112.039.000 126.248.350.000 209.009.557.000 117.070.693.000 281.373.999.000

REALISASI BRUTO 444.431.818.718 83.063.422.799 9.026.338.634 22.915.894.187 59.829.321.308 167.936.299.913 53.732.032.570 47.928.509.307 548.523.427.737 93.177.948.875 12.072.749.140 80.804.122.577 72.301.917.422 55.649.103.521 36.764.357.457 77.528.640.456 49.557.166.009 70.667.422.280 8.486.419.588.834 101.277.346.617 16.076.122.904 47.818.714.484 5.009.295.599.912 966.310.168.856 2.221.683.365.714 63.056.623.034 53.586.865.975 4.500.645.223 2.814.136.115 60.985.844.688 60.985.844.688 18.112.378.058 18.112.378.058 28.745.174.750 28.745.174.750 226.700.682.560 40.015.740.025 4.949.291.326 39.986.273.419 65.619.949.997 8.437.168.078 18.941.936.489

PENGEMBALIAN 830.789.149 104.355.109 11.528.711 162.276.020 284.601.772 132.627.132 135.400.405 253.663.735 8.289.169 18.656.709 71.842.478 6.237.685 4.525.414 6.635.600 13.540.541 123.936.139 991.322.882 46.322.022 6.591 2.148.099 719.577.809 14.292.178 148.984.036 57.240.449 2.626.316 125.382 37.210.355 37.210.355 23.730.051 23.730.051 789.972.888 5.979.300 53.936.044 640.970.103

REALISASI NETO 443.601.029.569 82.959.067.690 9.026.338.634 22.904.365.476 59.667.045.288 167.651.698.141 53.599.405.438 47.793.108.902 548.269.764.002 93.169.659.706 12.072.749.140 80.785.465.868 72.230.074.944 55.642.865.836 36.759.832.043 77.522.004.856 49.543.625.468 70.543.486.141 8.485.428.265.952 101.231.024.595 16.076.116.313 47.816.566.385 5.008.576.022.103 966.295.876.678 2.221.534.381.678 62.999.382.585 53.584.239.659 4.500.519.841 2.814.136.115 60.948.634.333 60.948.634.333 18.088.648.007 18.088.648.007 28.745.174.750 28.745.174.750 225.910.709.672 40.009.760.725 4.949.291.326 39.932.337.375 64.978.979.894 8.437.168.078 18.941.936.489

REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN (3.414.277.490.431) (2.015.109.073.310) (19.678.105.366) (241.102.639.524) (221.456.757.712) (549.210.194.859) (205.837.869.562) (161.882.850.098) (2.470.869.320.998) (234.479.033.294) (18.785.697.860) (663.460.608.132) (451.070.147.056) (213.149.259.164) (178.314.377.957) (458.691.681.144) (88.381.487.532) (164.537.028.859) (24.324.456.670.048) (384.676.537.405) (53.303.161.687) (239.720.883.615) (11.655.134.835.897) (5.093.696.175.322) (6.396.858.626.322) (282.019.382.415) (168.819.723.341) (25.809.480.159) (24.417.863.885) (141.126.437.667) (141.126.437.667) (101.002.388.993) (101.002.388.993) (117.900.988.250) (117.900.988.250) (852.183.300.328) (165.774.499.275) (11.162.747.674) (86.316.012.625) (144.030.577.106) (108.633.524.922) (262.432.062.511)

Daftar LRA -129-

Daftar 2.A


BAGIAN ANGGARAN & ESELON I BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM MENTERI NEGARA KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA BADAN INTELIJEN NEGARA BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA DEWAN KETAHANAN NASIONAL SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL BADAN PUSAT STATISTIK BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN/BAPPENAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PERPUSTAKAAN NASIONAL DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN POS DAN TELEKOMUNIKASI DITJEN APLIKASI TELEMATIKA DITJEN SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN INFORMASI PUBLIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

ANGGARAN 122.495.112.000 186.933.221.000 186.933.221.000 465.956.796.000 465.956.796.000 533.997.171.000 533.997.171.000 1.098.652.600.000 1.098.652.600.000 192.581.708.000 192.581.708.000 136.727.645.000 136.727.645.000 969.982.580.000 969.982.580.000 605.149.122.000 605.149.122.000 26.572.554.000 26.572.554.000 1.426.102.603.000 1.426.102.603.000 392.464.506.000 392.464.506.000 2.520.020.203.000 2.520.020.203.000 320.404.992.000 320.404.992.000 2.128.925.297.000 186.043.940.000 26.247.100.000 1.169.882.810.000 191.040.000.000 275.240.770.000 183.992.677.000 96.478.000.000 21.205.465.007.000 21.205.465.007.000 638.413.965.000 638.413.965.000 184.294.930.000 184.294.930.000 383.302.662.000

REALISASI BRUTO 48.750.323.226 13.825.492.000 13.825.492.000 112.837.418.582 112.837.418.582 127.042.557.508 127.042.557.508 132.631.429.230 132.631.429.230 17.539.828.207 17.539.828.207 20.173.696.969 20.173.696.969 302.552.534.312 302.552.534.312 296.547.038.440 296.547.038.440 12.110.829.310 12.110.829.310 473.461.633.311 473.461.633.311 67.950.221.404 67.950.221.404 577.476.257.929 577.476.257.929 27.109.952.867 27.109.952.867 227.450.925.418 36.530.250.885 8.127.178.711 92.153.462.337 10.220.938.514 29.648.392.220 41.725.807.639 9.044.895.112 9.762.731.936.102 9.762.731.936.102 127.452.001.467 127.452.001.467 26.668.027.508 26.668.027.508 106.598.226.809

PENGEMBALIAN 89.087.441 263.052 263.052 3.248 3.248 64.530.214 64.530.214 22.311.933 22.311.933 49.147.922 49.147.922 20.302.956 20.302.956 151.139.620 151.139.620 22.716.048 22.716.048 30.121.700 30.121.700 186.466.264 186.466.264 244.357.149 244.357.149 1.378.771.754 31.892 332 1.361.178.853 1.721.182 15.212.495 627.000 1.723.521.256 1.723.521.256 160.101.924 160.101.924 4.879 4.879 9.700.823

REALISASI NETO 48.661.235.785 13.825.228.948 13.825.228.948 112.837.415.334 112.837.415.334 126.978.027.294 126.978.027.294 132.609.117.297 132.609.117.297 17.490.680.285 17.490.680.285 20.153.394.013 20.153.394.013 302.401.394.692 302.401.394.692 296.524.322.392 296.524.322.392 12.080.707.610 12.080.707.610 473.275.167.047 473.275.167.047 67.950.221.404 67.950.221.404 577.231.900.780 577.231.900.780 27.109.952.867 27.109.952.867 226.072.153.664 36.530.218.993 8.127.178.379 90.792.283.484 10.220.938.514 29.646.671.038 41.710.595.144 9.044.268.112 9.761.008.414.846 9.761.008.414.846 127.291.899.543 127.291.899.543 26.668.022.629 26.668.022.629 106.588.525.986

REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN (73.833.876.215) (173.107.992.052) (173.107.992.052) (353.119.380.666) (353.119.380.666) (407.019.143.706) (407.019.143.706) (966.043.482.703) (966.043.482.703) (175.091.027.715) (175.091.027.715) (116.574.250.987) (116.574.250.987) (667.581.185.308) (667.581.185.308) (308.624.799.608) (308.624.799.608) (14.491.846.390) (14.491.846.390) (952.827.435.953) (952.827.435.953) (324.514.284.596) (324.514.284.596) (1.942.788.302.220) (1.942.788.302.220) (293.295.039.133) (293.295.039.133) (1.902.853.143.336) (149.513.721.007) (18.119.921.621) (1.079.090.526.516) (180.819.061.486) (245.594.098.962) (142.282.081.856) (87.433.731.888) (11.444.456.592.154) (11.444.456.592.154) (511.122.065.457) (511.122.065.457) (157.626.907.371) (157.626.907.371) (276.714.136.014)

Daftar LRA -130-

Daftar 2.A


BAGIAN ANGGARAN & ESELON I SEKRETARIAT UTAMA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL DEPUTI BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL DEPUTI BIDANG KERJA SAMA PENANAMAN MODAL DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL PELAKSANA HARIAN BNN KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL SEKRETARIAT KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DEPUTI I BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DEPUTI II BIDANG PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DEPUTI III BIDANG PEMBINAAN EKONOMI DAN DUNIA USAHA DEPUTI IV BIDANG PEMBINAAN LEMBAGA SOSIAL DAN BUDAYA DEPUTI V BIDANG PENGEMBANGAN DAERAH KHUSUS BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KOMNASHAM BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI RI MAHKAMAH KONSTITUSI RI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL LAPAN BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL BADAN STANDARISASI NASIONAL BADAN STANDARISASI NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

ANGGARAN 182.790.178.000 42.153.449.000 115.894.622.000 15.202.199.000 10.548.963.000 11.313.251.000 5.400.000.000 295.864.731.000 295.864.731.000 922.540.539.000 354.611.439.000 43.850.000.000 289.515.300.000 59.396.607.000 58.500.000.000 116.667.193.000 1.196.603.382.000 1.196.603.382.000 51.044.679.000 51.044.679.000 721.258.156.000 721.258.156.000 714.815.112.000 714.815.112.000 177.080.445.000 177.080.445.000 96.286.681.000 96.286.681.000 522.578.650.000 522.578.650.000 327.047.996.000 327.047.996.000 572.877.574.000 572.877.574.000 191.936.893.000 191.936.893.000 243.261.948.000 243.261.948.000 69.070.770.000 69.070.770.000 56.017.584.000 56.017.584.000

REALISASI BRUTO 51.775.779.829 8.662.957.875 37.144.063.588 3.029.068.233 1.822.077.545 2.817.760.739 1.346.519.000 50.792.074.320 50.792.074.320 111.692.978.551 18.847.516.248 1.068.904.350 71.179.721.760 3.756.297.108 2.250.082.200 14.590.456.885 542.944.560.070 542.944.560.070 8.871.540.807 8.871.540.807 154.430.903.684 154.430.903.684 95.064.111.036 95.064.111.036 34.295.477.416 34.295.477.416 10.021.205.607 10.021.205.607 247.665.757.820 247.665.757.820 128.961.801.231 128.961.801.231 127.783.696.259 127.783.696.259 71.891.221.509 71.891.221.509 42.037.841.901 42.037.841.901 17.138.675.304 17.138.675.304 16.166.870.780 16.166.870.780

PENGEMBALIAN 702.823 8.998.000 15.463.150 2.195.800

13.267.350 48.508.571 48.508.571 2.339.635 2.339.635 71.169.741 71.169.741 188.158.713 188.158.713 1.850.220 1.850.220 314.532.332 314.532.332 157.614.100 157.614.100 24.152.586 24.152.586 45.666.762 45.666.762 14.003.601 14.003.601 181.986.696 181.986.696 1.153.750 1.153.750

51.775.077.006 8.662.957.875 37.135.065.588 3.029.068.233 1.822.077.545 2.817.760.739 1.346.519.000 50.792.074.320 50.792.074.320 18.845.320.448 18.845.320.448

REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN (131.015.100.994) (33.490.491.125) (78.759.556.412) (12.173.130.767) (8.726.885.455) (8.495.490.261) (4.053.481.000) (245.072.656.680) (245.072.656.680) (335.766.118.552) (335.766.118.552)

542.896.051.499 542.896.051.499 8.869.201.172 8.869.201.172 154.359.733.943 154.359.733.943 94.875.952.323 94.875.952.323 34.293.627.196 34.293.627.196 10.021.205.607 10.021.205.607 247.351.225.488 247.351.225.488 128.804.187.131 128.804.187.131 127.759.543.673 127.759.543.673 71.845.554.747 71.845.554.747 42.023.838.300 42.023.838.300 16.956.688.608 16.956.688.608 16.165.717.030 16.165.717.030

(653.707.330.501) (653.707.330.501) (42.175.477.828) (42.175.477.828) (566.898.422.057) (566.898.422.057) (619.939.159.677) (619.939.159.677) (142.786.817.804) (142.786.817.804) (86.265.475.393) (86.265.475.393) (275.227.424.512) (275.227.424.512) (198.243.808.869) (198.243.808.869) (445.118.030.327) (445.118.030.327) (120.091.338.253) (120.091.338.253) (201.238.109.700) (201.238.109.700) (52.114.081.392) (52.114.081.392) (39.851.866.970) (39.851.866.970)

REALISASI NETO

Daftar LRA -131-

Daftar 2.A


BAGIAN ANGGARAN & ESELON I LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ARSIP NASIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN PERDAGANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PERDAGANGAN BADAN PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIAT KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT DEPUTI PEMBIAYAAN DEPUTI PENGEMBANGAN KAWASAN DEPUTI PERUMAHAN FORMAL DEPUTI PERUMAHAN SWADAYA KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS BIDANG PENGAWASAN BIDANG KEUANGAN DAN PERENCANAAN BIDANG AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA BIDANG EKONOMI DAN USAHA BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERAN PEREMPUAN BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BIDANG INFRASTRUKTUR, LINGKUNGAN DAN PEMELIHARAAN BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT, KOMUNIKASI DAN INFORMASI BIDANG OPERASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) KOMISI YUDISIAL RI

ANGGARAN 188.802.612.000 188.802.612.000 119.058.927.000 119.058.927.000 401.174.548.000 401.174.548.000 594.346.042.000 594.346.042.000 1.410.248.432.000 426.317.458.000 397.334.835.000 181.207.262.000 80.500.000.000 20.072.492.000 199.793.968.000 63.378.192.000 41.644.225.000 674.456.479.000 569.406.479.000 29.500.000.000 25.000.000.000 26.500.000.000 24.050.000.000 747.999.702.000 747.999.702.000 237.774.402.000 237.774.402.000 10.888.322.764.000 26.510.362.000 617.114.871.000 255.836.255.000 631.006.873.000 948.135.944.000 2.788.459.253.000 4.267.185.518.000 449.408.938.000 423.003.829.000 481.660.921.000 281.216.781.000 55.254.091.000 225.962.690.000 91.718.145.000

REALISASI BRUTO 42.348.374.394 42.348.374.394 22.861.478.906 22.861.478.906 94.562.575.109 94.562.575.109 218.201.144.481 218.201.144.481 285.424.907.195 106.601.801.926 43.457.258.064 39.723.298.398 27.226.953.703 10.236.082.333 32.793.208.856 15.491.389.531 9.894.914.384 82.216.977.700 62.091.280.063 8.071.052.210 3.255.307.207 4.329.662.001 4.469.676.219 212.400.264.410 212.400.264.410 63.161.801.208 63.161.801.208 3.013.610.885.652 8.613.087.208 8.707.733.986 108.417.351.184 263.441.190.966 262.911.149.730 873.556.745.987 1.093.056.221.971 171.962.550.805 148.731.451.529 74.213.402.286 97.650.992.696 9.234.204.987 88.416.787.709 10.764.875.636

PENGEMBALIAN 20.956.287 20.956.287 25.544.523 25.544.523 105.548.031 105.548.031 83.615.566 83.615.566 562.989.053 91.967.975 202.753.476 12.875.795 120.927.991 170.773 3.760.251 680.495 129.852.297 6.278.345 6.278.345

164.551.983 164.551.983 1.986.948.344 1.200.000 15.539.800 186.926.184 59.043.117 60.389.859 1.150.932.994 72.750.000 386.679.656 53.486.734 98.808.100 4.470.400 94.337.700 1.896

REALISASI NETO 42.327.418.107 42.327.418.107 22.835.934.383 22.835.934.383 94.457.027.078 94.457.027.078 218.117.528.915 218.117.528.915 284.861.918.142 106.509.833.951 43.254.504.588 39.710.422.603 27.106.025.712 10.235.911.560 32.789.448.605 15.490.709.036 9.765.062.087 82.210.699.355 62.085.001.718 8.071.052.210 3.255.307.207 4.329.662.001 4.469.676.219 212.400.264.410 212.400.264.410 62.997.249.225 62.997.249.225 3.011.623.937.308 8.611.887.208 8.692.194.186 108.230.425.000 263.382.147.849 262.850.759.871 872.405.812.993 1.093.056.221.971 171.889.800.805 148.344.771.873 74.159.915.552 97.552.184.596 9.229.734.587 88.322.450.009 10.764.873.740

REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN (146.475.193.893) (146.475.193.893) (96.222.992.617) (96.222.992.617) (306.717.520.922) (306.717.520.922) (376.228.513.085) (376.228.513.085) (1.125.386.513.858) (319.807.624.049) (354.080.330.412) (141.496.839.397) (53.393.974.288) (9.836.580.440) (167.004.519.395) (47.887.482.964) (31.879.162.913) (592.245.779.645) (507.321.477.282) (21.428.947.790) (21.744.692.793) (22.170.337.999) (19.580.323.781) (535.599.437.590) (535.599.437.590) (174.777.152.775) (174.777.152.775) (7.876.698.826.692) (17.898.474.792) (608.422.676.814) (147.605.830.000) (367.624.725.151) (685.285.184.129) (1.916.053.440.007) (3.174.129.296.029) (277.519.137.195) (274.659.057.127) (407.501.005.448) (183.664.596.404) (46.024.356.413) (137.640.239.991) (80.953.271.260)

Daftar LRA -132-

Daftar 2.A

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT BA DAN ESELON I SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008 (Dalam Rupiah) KODE BA ESELON I 01 103 01 104 01 02 03 04 105 01 61 62 69

BAGIAN ANGGARAN & ESELON I KOMISI YUDISIAL RI BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI DEPUTI BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI BNP2TKI DEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKI DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN BNP2TKI BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO CICILAN BUNGA UTANG SUBSIDI DAN TRANSFER BELANJA LAIN LAIN

ANGGARAN

REALISASI BRUTO

91.718.145.000 111.266.062.000 111.266.062.000 246.232.021.000 153.164.985.000 9.250.690.000 56.703.072.000 27.113.274.000 1.100.000.000.000 1.100.000.000.000

10.764.875.636 41.449.138.062 41.449.138.062 39.981.405.540 29.536.139.093 3.265.781.107 2.310.047.510 4.869.437.830 57.478.333.288 57.478.333.288 44.694.440.302.699 92.429.724.329.216 4.846.889.263.209

290.022.673.605.000

218.890.033.395.527

20.000 20.000 462.709.451 240.000.000 149.140.608

10.764.873.740 41.433.248.062 41.433.248.062 39.971.550.380 29.526.283.933 3.265.781.107 2.310.047.510 4.869.437.830 57.478.313.288 57.478.313.288 44.693.977.593.248 92.429.484.329.216 4.846.740.122.601

REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN (80.953.271.260) (69.832.813.938) (69.832.813.938) (206.260.470.620) (123.638.701.067) (5.984.908.893) (54.393.024.490) (22.243.836.170) (1.042.521.686.712) (1.042.521.686.712) 44.693.977.593.248 92.429.484.329.216 4.846.740.122.601

31.100.757.453

218.858.932.638.074

(81.423.816.597.799)

PENGEMBALIAN 1.896 15.890.000 15.890.000 9.855.160 9.855.160

REALISASI NETO

Daftar LRA -133-


Daftar 2.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS BELANJA SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008 (Dalam Rupiah) KODE BA 001 002 004 005 006 007 010 011 012 013 015 018 019 020 022 023 024 025 026 027 029 032 033 034 035 036 040 041 042 043 044 047 048 050 051 052 054 055 056 057 059 060 063 064

BAGIAN ANGGARAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN AGUNG SEKRETARIAT NEGARA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN LUAR NEGERI DEPARTEMEN PERTAHANAN DEPARTEMEN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA RI DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN AGAMA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DEPARTEMEN SOSIAL DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA DEWAN KETAHANAN NASIONAL BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

Belanja Pegawai 51

Belanja Barang 52

Belanja Modal 53

Bunga Utang 54

28.547.944.346 247.710.147.275 217.067.151.968 1.367.819.612.577 379.879.047.916 69.877.771.660 144.212.196.048 539.684.046.964 8.709.562.673.037 684.093.951.796 3.150.373.053.931 541.177.817.056 147.701.998.856 202.855.612.845 546.662.116.571 2.941.803.241.019 1.076.572.884.333 3.034.339.266.909 130.072.095.764 106.677.255.642 288.036.289.117 191.760.536.138 432.778.025.176 6.811.080.446 5.056.380.098 6.047.864.429 115.417.686.208 7.483.639.568 15.778.184.549 22.496.098.273 23.994.005.226 6.056.283.649 9.540.835.562 28.904.756.975 13.392.842.470 2.389.531.361 292.191.601.712 30.362.176.718 377.687.219.455 15.341.981.198 82.237.956.899 7.951.082.067.913 68.067.379.023 15.473.995.564

24.674.264.369 236.570.367.381 135.888.898.136 170.502.589.556 145.550.012.872 199.007.962.684 230.471.478.582 620.848.872.547 1.841.318.042.333 388.444.065.904 690.554.619.428 406.992.014.342 140.930.554.712 247.303.637.103 506.912.554.586 1.503.393.886.832 281.928.676.835 392.357.020.932 176.331.763.796 136.353.601.402 149.122.406.057 264.241.573.037 607.939.314.388 27.397.707.788 12.859.068.301 13.175.549.321 100.398.501.964 5.985.505.630 32.890.015.565 86.862.815.871 69.471.540.193 11.189.153.536 10.182.327.451 273.496.637.717 6.665.939.922 9.654.475.249 143.420.589.583 35.562.555.885 187.653.919.327 10.910.190.869 130.932.029.250 1.591.865.900.762 49.583.269.210 11.108.297.826

1.682.542.107 8.164.411.799 52.236.947.629 128.854.905.423 11.492.173.742 10.957.884.462 7.943.885.103 9.714.587.348 208.147.295.154 73.226.637.206 237.158.189.823 51.317.646.023 40.597.328.464 426.780.585.361 2.341.851.475.780 211.851.562.181 1.848.727.770 268.153.893.347 41.317.089.036 6.049.928.550 6.392.384.395 79.607.650.427 7.335.482.946.529 26.739.846.099 173.199.608 10.094.521.500 356.083.750 12.956.269.220 17.619.113.150 39.143.582.378 245.243.100 430.231.000 276.465.540.000 36.701.000 37.662.975.752 2.025.488.801 11.890.761.998 857.780.800 3.597.131.627 218.060.446.171 9.641.251.310 10.729.239

275.802.153.565 (32.439) -

Belanja Subsidi 55

Belanja Hibah 56 -

Belanja Bansos 57 -

489.500.000 31.767.530.000 111.353.158.414 180.000.000 738.320.000 8.325.487.706.686 1.237.953.467.476 1.251.997.930.369 74.644.361.111 519.134.547.461 49.950.000 12.660.004.400 109.252.482.459 9.521.761.000 51.212.946.000 (10.500) 9.305.035.888 75.000.000

Belanja Lain-lain 58 (3.553.130) (24.502.600) -

Total Belanja

54.904.750.822 492.444.926.455 405.192.997.733 1.667.177.107.556 536.921.234.530 280.333.118.806 414.395.089.733 1.170.247.506.859 10.759.028.010.524 1.145.764.654.906 4.353.888.016.747 1.110.840.635.835 329.409.882.032 876.939.835.309 3.396.164.466.937 12.982.536.396.718 2.598.303.756.414 4.946.844.525.988 422.365.309.707 768.215.333.055 443.601.029.569 548.269.764.002 8.485.428.265.952 60.948.634.333 18.088.648.007 28.745.174.750 225.910.709.672 13.825.228.948 112.837.415.334 126.978.027.294 132.609.117.297 17.490.680.285 20.153.394.013 302.401.394.692 296.524.322.392 12.080.707.610 473.275.167.047 67.950.221.404 577.231.900.780 27.109.952.867 226.072.153.664 9.761.008.414.846 127.291.899.543 26.668.022.629

Daftar LRA -135-


Daftar 2.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS BELANJA SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008 (Dalam Rupiah) KODE BA 065 066 067 068 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 100 103 104 105 061 062 069

BAGIAN ANGGARAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI RI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL BADAN STANDARISASI NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) KOMISI YUDISIAL RI BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO CICILAN BUNGA UTANG SUBSIDI DAN TRANSFER BELANJA LAIN LAIN JUMLAH

Belanja Pegawai 51 12.772.435.750 5.233.817.428 5.219.232.568 86.435.821.145 5.405.682.096 71.587.188.150 41.972.348.910 3.923.787.431 5.346.233.625 105.798.054.551 91.561.964.980 83.253.884.042 39.852.807.528 21.254.043.739 4.451.857.985 10.532.838.635 22.252.306.162 11.625.402.246 67.793.491.647 123.840.192.118 89.611.149.634 10.208.202.105 13.107.143.378 36.833.622.718 158.901.519.696 64.276.225.085 2.390.644.484 862.736.364 14.442.142.326 4.777.758.104 129.478.657.188

Belanja Barang 52 67.664.995.746 42.683.167.162 29.690.646.873 433.611.719.754 3.351.019.076 36.013.473.491 46.250.261.228 19.891.502.924 4.052.784.482 72.908.727.262 33.450.374.857 42.353.985.581 29.006.745.199 9.682.299.921 12.504.830.623 5.277.834.849 18.574.992.962 10.333.645.237 21.375.801.810 81.412.448.531 181.073.233.364 29.878.562.225 54.339.706.049 19.359.009.029 358.921.334.181 32.262.686.811 7.761.664.756 2.703.748.698 24.224.298.254 1.990.435.804 -

Belanja Modal 53 26.151.094.490 2.875.089.730 43.750.000 10.533.510.600 112.500.000 46.759.072.302 6.653.342.185 10.478.336.841 622.187.500 68.646.221.496 3.791.847.294 2.151.674.050 2.986.002.020 11.087.494.640 355.043.546 1.500.118.983 876.886.900 5.287.733.621 12.864.888.266 13.653.935.144 42.123.935.025 4.943.026.983 6.804.617.478 1.587.701.474.613 1.013.272.700 612.564.500 273.150.000 1.287.669.800 50.710.119.380 -

Bunga Utang 54 44.693.977.593.248 -

92.429.484.329.216 -

-

76.723.885.960 12.315.000.000 523.600.000 140.010.388.000 906.099.608.818 37.593.613.000 17.440.000 -

(1.777.821) 4.717.261.465.413

106.588.525.986 50.792.074.320 111.677.515.401 542.896.051.499 8.869.201.172 154.359.733.943 94.875.952.323 34.293.627.196 10.021.205.607 247.351.225.488 128.804.187.131 127.759.543.673 71.845.554.747 42.023.838.300 16.956.688.608 16.165.717.030 42.327.418.107 22.835.934.383 94.457.027.078 218.117.528.915 284.861.918.142 82.210.699.355 212.400.264.410 62.997.249.225 3.011.623.937.308 97.552.184.596 10.764.873.740 41.433.248.062 39.971.550.380 57.478.313.288 44.693.977.593.248 92.429.484.329.216 4.846.740.122.601

35.620.081.496.058

14.051.510.105.773

14.151.738.134.249

44.969.779.714.374

92.429.484.329.216

-

12.919.107.226.542

4.717.231.631.862

218.858.932.638.074

Belanja Subsidi 55

Belanja Hibah 56

Belanja Bansos 57

Belanja Lain-lain 58

Total Belanja

Daftar LRA -136-

Daftar 2.C


LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008 (Dalam Rupiah) KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM 01 01.01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 00 90 99

FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM

PELAYANAN UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI PROGRAM PEMANTAPAN POLITIK LUAR NEGERI DAN OPTIMALISASI DIPLOMASI INDONESIA PROGRAM PERBAIKAN PROSES POLITIK PROGRAM PENEGASAN KOMITMEN PERDAMAIAN DUNIA PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA INTERNASIONAL PROGRAM PENINGKATAN KOMITMEN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL PROGRAM PENATAAN HUBUNGAN NEGARA DAN MASYARAKAT PROGRAM PENATAAN PERAN NEGARA DAN MASYARAKAT PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA PROGRAM PENGAWASAN APARATUR NEGARA PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PROGRAM PENGELOLAAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN PENDIDIKAN KEDINASAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN DAN PENGAMANAN KEUANGAN NEGARA PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELUARAN NEGARA PROGRAM PEMBINAAN AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEUANGAN PROGRAM STABILISASI EKONOMI DAN SEKTOR KEUANGAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN HUTANG PROGRAM PEMANTAPAN PELAKSANAAN SISTEM PENGANGGARAN PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA PROGRAM TIDAK ADA PROGRAM TIDAK ADA PROGRAM TIDAK ADA

ANGGARAN

REALISASI BELANJA BRUTO

PENGEMBALIAN

REALISASI BELANJA NETO


111.193.205.056.000

181.421.942.876.756

17.397.368.774

181.404.545.507.982

98.092.429.825.000 899.936.456.000

35.725.402.020.677 348.207.725.469

14.365.374.781 1.072.133.101

35.711.036.645.896 347.135.592.368

(62.381.393.179.104) (552.800.863.632)

624.132.678.000 59.661.642.000 26.567.532.000 176.764.972.000 106.890.813.000 2.000.000.000 81.548.592.754.000 1.275.004.769.000 877.784.221.000 2.206.085.559.000

212.231.426.890 3.837.332.446 3.720.520.856 31.190.139.019 36.277.804.616 104.206.800 1.600.000 32.789.140.930.525 359.605.318.519 106.536.392.130 466.631.196.030

16.646.019 6.392.200 26.154.020 21.220.500 4.157.837 510.000 11.033.551.868 770.144.258 210.907.761 164.845.580

212.214.780.871 3.830.940.246 3.694.366.836 31.168.918.519 36.273.646.779 103.696.800 1.600.000 32.778.107.378.657 358.835.174.261 106.325.484.369 466.466.350.450

(411.917.897.129) (55.830.701.754) (22.873.165.164) (145.596.053.481) (70.617.166.221) (1.896.303.200) 1.600.000 (48.770.485.375.343) (916.169.594.739) (771.458.736.631) (1.739.619.208.550)

710.903.238.000 136.266.776.000 4.254.567.371.000 1.127.163.289.000 2.427.938.054.000 546.718.643.000 31.988.990.000 51.974.302.000 216.294.395.000 38.196.186.000 4.048.933.000 492.240.455.000 250.707.797.000 -

118.225.797.492 11.125.613.596 494.288.199.744 295.019.403.611 198.497.093.886 32.552.199.136 5.085.298.875 6.321.895.867 15.779.925.296 7.121.613.186 783.399.000 159.702.125.577 23.414.862.111 -

40.980.422 13.448.182 762.336.270 5.683.712 40.012.450 15.860.000 2.425.300 5.235.000 62.037.650 7.983.700 71.185.885 11.338.066 185.000

118.184.817.070 11.125.613.596 494.274.751.562 294.257.067.341 198.491.410.174 32.512.186.686 5.069.438.875 6.321.895.867 15.777.499.996 7.116.378.186 783.399.000 159.640.087.927 23.406.878.411 (71.185.885) (11.338.066) (185.000)

(592.718.420.930) (125.141.162.404) (3.760.292.619.438) (832.906.221.659) (2.229.446.643.826) (514.206.456.314) (26.919.551.125) (45.652.406.133) (200.516.895.004) (31.079.807.814) (3.265.534.000) (332.600.367.073) (227.300.918.589) (71.185.885) (11.338.066) (185.000)

70.211.340.451.982

Daftar LRA -137-

Daftar 2.C


LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008 (Dalam Rupiah) KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM 01.02 07

FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM BANTUAN LUAR NEGERI PROGRAM TIDAK ADA

01.03 01 02 03 13

PELAYANAN UMUM PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM TIDAK ADA

01.04 01 02 03

PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK PROGRAM DIFUSI DAN PEMANFAATAN IPTEK PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK

01.05 01 03

PINJAMAN PEMERINTAH PROGRAM PEMBAYARAN BUNGA UTANG PROGRAM TIDAK ADA

01.06 01

PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARAT PEMERINTAH DAERAH PROGRAM PEMULIHAN KAWASAN KONFLIK PROGRAM PEMULIHAN WILAYAH PASCA KONFLIK PROGRAM PEMULIHAN DAERAH YANG TERKENA BENCANA NASIONAL PROGRAM PEMBINAAN DAERAH PROGRAM TIDAK ADA

02 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 01.90 03 00 01

PELAYANAN UMUM PEMERINTAH LAINNYA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS PROGRAM TIDAK ADA PROGRAM TIDAK ADA


ANGGARAN

PENGEMBALIAN



-

-

140.500 140.500

(140.500) (140.500)

(140.500) (140.500)

268.066.000.000 9.111.000.000 245.955.000.000 13.000.000.000 -

17.423.791.837 962.086.600 8.065.160.055 8.396.545.182 -

60.248.816 58.910.066 1.338.750

17.363.543.021 962.086.600 8.065.160.055 8.337.635.116 (1.338.750)

(250.702.456.979) (8.148.913.400) (237.889.839.945) (4.662.364.884) (1.338.750)

1.504.741.221.000 940.632.282.000 234.420.170.000 329.688.769.000

476.340.241.044 326.891.998.117 42.433.159.252 107.015.083.675

271.930.228 268.930.978 1.401.375 1.597.875

476.068.310.816 326.623.067.139 42.431.757.877 107.013.485.800

(1.028.672.910.184) (614.009.214.861) (191.988.412.123) (222.675.283.200)

-

44.694.440.302.699 44.694.440.302.699 -

463.014.451 462.709.451 305.000

44.693.977.288.248 44.693.977.593.248 (305.000)

44.693.977.288.248 44.693.977.593.248 (305.000)

789.645.246.000 34.650.000.000

179.815.477.230 1.221.736.393

3.810.000 -

179.811.667.230 1.221.736.393

(678.651.384.750) (33.428.263.607)

26.714.925.000 29.124.984.000 199.695.478.000 108.895.423.000 237.921.088.000 33.868.102.000 34.839.248.000 81.434.020.000 2.501.978.000 -

2.477.395.785 3.317.686.617 7.796.749.372 2.037.456.039 47.443.052.640 7.508.853.064 598.219.830 38.560.566.110 35.955.400 68.817.805.980

3.810.000 -

2.477.395.785 3.317.686.617 7.796.749.372 2.037.456.039 47.443.052.640 7.508.853.064 598.219.830 38.556.756.110 35.955.400 68.817.805.980

(24.237.529.215) (25.807.297.383) (191.898.728.628) (106.857.966.961) (190.478.035.360) (26.359.248.936) (34.241.028.170) (42.877.263.890) (2.466.022.600) 68.817.805.980

10.538.322.764.000 10.538.322.764.000 -

100.328.521.043.269 7.621.672.800.137 92.429.724.329.216

2.231.786.498 1.632.727.388 277.127 356.794.000

100.326.289.256.771 7.620.040.072.749 (277.127) 92.429.367.535.216

89.787.966.492.771 (2.918.282.691.251) (277.127) 92.429.367.535.216

Daftar LRA -138-

Daftar 2.C


LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008 (Dalam Rupiah) KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM 02 19



ANGGARAN


PENGEMBALIAN


PROGRAM TIDAK ADA PROGRAM TIDAK ADA

-

1.390.473.030 -

149.140.608 -

1.241.332.422 -

1.241.332.422 -

01.07 01

SUB FUNGSI TIDAK ADA PROGRAM TIDAK ADA

-

-

510.000 510.000

(510.000) (510.000)

(510.000) (510.000)

01.00 00


-

-

553.500 553.500

(553.500) (553.500)

(553.500) (553.500)

02 02.01 01 02 03 04 05 06

PERTAHANAN PERTAHANAN NEGARA PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN INTEGRATIF PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA DARAT PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA LAUT PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA UDARA PROGRAM PENEGAKAN KEDAULATAN DAN PENJAGAAN KEUTUHAN WILAYAH NKRI PROGRAM PENGEMBANGAN BELA NEGARA

10.489.686.754.000 5.644.133.849.000 1.096.410.427.000 1.162.747.428.000 900.354.720.000 875.274.398.000 1.229.337.700.000 380.009.176.000

1.179.402.215.452 939.805.955.529 209.843.236.725 145.173.994.823 60.552.726.082 69.829.908.619 390.855.531.650 63.550.557.630

44.300 -

1.179.402.171.152 939.805.955.529 209.843.236.725 145.173.994.823 60.552.726.082 69.829.908.619 390.855.531.650 63.550.557.630

(9.310.284.582.848) (4.704.327.893.471) (886.567.190.275) (1.017.573.433.177) (839.801.993.918) (805.444.489.381) (838.482.168.350) (316.458.618.370)

02.02 01 02

DUKUNGAN PERTAHANAN PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PERTAHANAN PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN

4.667.434.354.000 177.100.440.000 4.490.333.914.000

219.314.744.087 28.233.763.673 191.080.980.414

44.300 44.300 -

219.314.699.787 28.233.719.373 191.080.980.414

(4.448.119.654.213) (148.866.720.627) (4.299.252.933.586)

02.03 01

BANTUAN MILITER LUAR NEGERI PROGRAM KERJASAMA MILITER INTERNASIONAL

34.418.900.000 34.418.900.000

6.115.991.587 6.115.991.587

-

6.115.991.587 6.115.991.587

(28.302.908.413) (28.302.908.413)

02.04 01 02

LITBANG PERTAHANAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL

123.902.121.000 32.261.330.000 91.640.791.000

5.900.199.459 2.282.895.220 3.617.304.239

-

5.900.199.459 2.282.895.220 3.617.304.239

(118.001.921.541) (29.978.434.780) (88.023.486.761)

02.90 01

PERTAHANAN LAINNYA PROGRAM OPERASI BHAKTI TNI

19.797.530.000 19.797.530.000

8.265.324.790 8.265.324.790

-

8.265.324.790 8.265.324.790

(11.532.205.210) (11.532.205.210)

03 03.01 01 02 03

KETERTIBAN DAN KEAMANAN KEPOLISIAN PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KEPOLISIAN PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KEPOLISIAN PROGRAM PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN DAN KETERTIBAN

12.306.818.269.000 7.826.656.664.000 324.211.804.000 1.789.093.149.000 64.694.827.000

2.856.996.904.474 2.183.790.777.457 79.741.343.821 242.897.234.488 27.800.891.950

580.515.539 270.027.089 22.931.250 82.234.364 3.375.000

2.856.416.388.935 2.183.520.750.368 79.718.412.571 242.815.000.124 27.797.516.950

(9.450.401.880.065) (5.643.135.913.632) (244.493.391.429) (1.546.278.148.876) (36.897.310.050)

Daftar LRA -139-

Daftar 2.C


LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008 (Dalam Rupiah) KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM 04 05 06 07 08 09 10 12

FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTIBMAS PROGRAM PENGEMBANGAN PENYELIDIKAN, PENGAMANAN DAN PENGGALANGAN KEAMANAN NEGARA PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAMANAN RAHASIA NEGARA PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA PROGRAM PEMANTAPAN KEAMANAN DALAM NEGERI PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PROGRAM KERJASAMA KEAMANAN DAN KETERTIBAN

03.02 01

PENANGGULANGAN BENCANA PROGRAM PENCARIAN DAN PENYELAMATAN

03.03 01 02 03 04

PEMBINAAN HUKUM PROGRAM PERENCANAAN HUKUM PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERADILAN DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM LAINNYA PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAM PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PROFESI HUKUM PROGRAM TIDAK ADA

05 06 07 09 03.90 19 01

KETERTIBAN, KEAMANAN DAN HUKUM LAINNYA PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK PROGRAM TIDAK ADA

03.04 00


04 04.01 01 02

EKONOMI PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM PROGRAM PERSAINGAN USAHA PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN


ANGGARAN


PENGEMBALIAN


182.717.277.000 3.162.825.115.000

70.215.586.313 978.780.652.298

10.452.000 151.034.475

70.205.134.313 978.629.617.823

(112.512.142.687) (2.184.195.497.177)

775.333.235.000 547.493.031.000

223.668.548.000 277.112.316.500

-

223.668.548.000 277.112.316.500

(551.664.687.000) (270.380.714.500)

246.690.061.000 181.330.650.000 524.657.963.000 27.609.552.000

33.059.449.488 21.690.817.554 219.920.215.550 8.903.721.495

-

33.059.449.488 21.690.817.554 219.920.215.550 8.903.721.495

(213.630.611.512) (159.639.832.446) (304.737.747.450) (18.705.830.505)

388.513.514.000 388.513.514.000

96.105.657.668 96.105.657.668

-

96.105.657.668 96.105.657.668

(292.407.856.332) (292.407.856.332)

4.091.648.091.000 37.249.836.000 78.011.118.000 110.627.686.000 412.885.383.000

576.974.593.096 7.359.686.522 11.477.093.396 17.096.546.276 34.242.133.347

271.947.742 60.000 13.574.313 40.662.000

576.702.645.354 7.359.626.522 11.477.093.396 17.082.971.963 34.201.471.347

(3.514.945.445.646) (29.890.209.478) (66.534.024.604) (93.544.714.037) (378.683.911.653)

2.345.335.992.000 965.684.230.000 141.853.846.000 -

220.102.997.182 254.263.731.378 32.358.044.995 74.360.000

68.441.641 94.281.332 54.928.456 -

220.034.555.541 254.169.450.046 32.303.116.539 74.360.000

(2.125.301.436.459) (711.514.779.954) (109.550.729.461) 74.360.000

125.876.253

38.208.908

87.667.345

87.667.345

125.876.253 -

21.208.908 17.000.000

104.667.345 (17.000.000)

104.667.345 (17.000.000)

-

331.800 331.800

(331.800) (331.800)

(331.800) (331.800)

11.027.981.711.011 210.760.480.942 5.061.166.964 6.712.243.485

3.518.394.499 433.676.102 64.079.300 2.135.500

11.024.463.316.512 210.326.804.840 4.997.087.664 6.710.107.985

(46.214.540.062.488) (1.608.786.337.160) (30.735.803.336) (75.638.558.015)

-

57.239.003.379.000 1.819.113.142.000 35.732.891.000 82.348.666.000

Daftar LRA -140-

Daftar 2.C


LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008 (Dalam Rupiah) KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM 03 05 06 08 09 10 11 12


ANGGARAN



PENGEMBALIAN


PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UMKM PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

62.984.375.000 40.066.965.000 319.840.560.000

17.653.472.579 2.742.329.277 47.675.104.651

115.369.040 75.346.375

17.538.103.539 2.742.329.277 47.599.758.276

(45.446.271.461) (37.324.635.723) (272.240.801.724)

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA SKALA MIKRO PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

215.792.536.000 309.906.070.000 13.000.000.000 438.312.691.000 301.128.388.000

1.482.108.375 57.639.284.243 1.442.197.551 41.356.600.122 28.995.973.695

13.303.250 163.442.637

1.482.108.375 57.639.284.243 1.442.197.551 41.343.296.872 28.832.531.058

(214.310.427.625) (252.266.785.757) (11.557.802.449) (396.969.394.128) (272.295.856.942)

04.02 01 03 04

TENAGA KERJA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA TENAGA KERJA PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA

1.249.690.657.000 528.180.736.000 256.617.395.000 464.892.526.000

136.349.250.233 44.480.255.014 38.819.832.454 53.049.162.765

25.190.165 19.162.165 3.193.000 2.835.000

136.324.060.068 44.461.092.849 38.816.639.454 53.046.327.765

(1.113.366.596.932) (483.719.643.151) (217.800.755.546) (411.846.198.235)

04.03 01 02 03 04 05 06 08 09

PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN PROGRAM PEMANTAPAN PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERIKANAN PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI PROGRAM TIDAK ADA

11.264.248.719.000 1.941.046.253.000 1.640.289.133.000 3.064.646.265.000 506.222.196.000 1.654.068.572.000 2.457.976.300.000 -

906.411.907.799 13.351.950.298 153.541.279.496 288.726.070.041 93.389.901.936 174.965.828.778 182.436.877.250 -

436.756.246 167.109.692 89.289.244 5.457.400 146.372.392 27.672.518 855.000

905.975.151.553 13.351.950.298 153.374.169.804 288.636.780.797 93.384.444.536 174.819.456.386 182.409.204.732 (855.000)

(10.358.273.567.447) (1.927.694.302.702) (1.486.914.963.196) (2.776.009.484.203) (412.837.751.464) (1.479.249.115.614) (2.275.567.095.268) (855.000)

04.04

PENGAIRAN PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER AIR LAINNYA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

5.462.565.730.000

1.380.136.840.674

96.314.600

1.380.040.526.074

(4.082.525.203.926)

1.670.918.165.000

321.490.066.899

89.614.200

321.400.452.699

(1.349.517.712.301)

3.791.647.565.000

1.058.646.773.775

6.700.400

1.058.640.073.375

(2.733.007.491.625)

BAHAN BAKAR DAN ENERGI PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN

3.059.825.840.000

446.391.733.955

2.800.385

446.388.933.570

(2.613.436.906.430)

2.835.076.586.000

428.310.163.577

2.800.385

428.307.363.192

(2.406.769.222.808)

133.332.003.000

1.479.868.418

-

1.479.868.418

(131.852.134.582)

01 03 04.05 01 02

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI

Daftar LRA -141-

Daftar 2.C


LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008 (Dalam Rupiah) KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM 03 04 05 06 07 08


PROGRAM PENGUASAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SERTA TEKNOLOGI ENERGI PROGRAM PENYEMPURNAAN RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI SARANA DAN PRASARANA ENERGI PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PEMERINTAH DAERAH, KOPERASI DAN MASYARAKAT TERHADAP JASA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI PROGRAM PENYEMPURNAAN RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PEMERINTAH DAERAH, KOPERASI DAN MASYARAKAT TERHADAP JASA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN PROGRAM PENGUASAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN TEKNOLOGI SERTA BISNIS KETENAGALISTRIKAN

ANGGARAN



PENGEMBALIAN


29.390.709.000

6.174.180.069

-

6.174.180.069

(23.216.528.931)

15.171.163.000

1.539.038.465

-

1.539.038.465

(13.632.124.535)

11.143.804.000

1.181.751.536

-

1.181.751.536

(9.962.052.464)

8.881.855.000

2.015.900.400

-

2.015.900.400

(6.865.954.600)

4.706.150.000

288.980.400

-

288.980.400

(4.417.169.600)

22.123.570.000

5.401.851.090

-

5.401.851.090

(16.721.718.910)

04.06 01 02 00

PERTAMBANGAN PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MIGAS PROGRAM TIDAK ADA

1.580.967.513.000 760.032.216.000 820.935.297.000 -

242.281.117.145 138.716.390.148 103.564.726.997 -

55.552.033 47.305.703 1.788.530 6.457.800

242.225.565.112 138.669.084.445 103.562.938.467 (6.457.800)

(1.338.741.947.888) (621.363.131.555) (717.372.358.533) (6.457.800)

04.07 01 02 03 04

INDUSTRI DAN KONSTRUKSI PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI

1.816.122.887.000 246.649.796.000 384.760.079.000 467.904.655.000 716.808.357.000

306.409.688.878 42.015.477.885 61.891.642.513 104.880.481.177 97.622.087.303

113.661.593 17.484.896 27.848.398 61.049.253 7.279.046

306.296.027.285 41.997.992.989 61.863.794.115 104.819.431.924 97.614.808.257

(1.509.826.859.715) (204.651.803.011) (322.896.284.885) (363.085.223.076) (619.193.548.743)

04.08 01 02 03 04 05

TRANSPORTASI PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PROGRAM PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN ANGKUTAN LLAJ PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

29.206.385.510.000 2.975.982.058.000 13.994.831.491.000 430.893.625.000 122.123.100.000 7.500.000.000

7.243.237.685.033 1.021.210.024.847 3.840.483.195.276 67.839.263.025 9.256.020.783 -

992.770.039 22.964.500 686.947.402 87.680.725 -

7.242.244.914.994 1.021.187.060.347 3.839.796.247.874 67.751.582.300 9.256.020.783 -

(21.964.140.595.006) (1.954.794.997.653) (10.155.035.243.126) (363.142.042.700) (112.867.079.217) (7.500.000.000)

250.187.275.000

23.162.106.860

-

23.162.106.860

(227.025.168.140)

3.070.975.470.000 24.011.635.000 40.075.059.000

574.171.898.030 8.923.501.600 5.347.337.483

7.980.000 -

574.163.918.030 8.923.501.600 5.347.337.483

(2.496.811.551.970) (15.088.133.400) (34.727.721.517)

06 07 08 09

PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN ANGKUTAN PERKERETAAPIAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA KERETA API PROGRAM REHABILITASI PRASARANA DAN SARANA KERETA API PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI KELEMBAGAAN PERKERETAAPIAN

Daftar LRA -142-

Daftar 2.C


LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008 (Dalam Rupiah) KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 04.09 01 02 03 00 09 19


ANGGARAN


PENGEMBALIAN



56.312.015.000 3.210.685.635.000 123.157.020.000

4.618.888.565 676.033.450.335 27.804.230.393

1.347.727 -

4.618.888.565 676.032.102.608 27.804.230.393

(51.693.126.435) (2.534.653.532.392) (95.352.789.607)

325.099.200.000 994.249.811.000

102.230.741.393 224.573.757.882

60.362 80

102.230.681.031 224.573.757.802

(222.868.518.969) (769.676.053.198)

88.888.323.000 29.082.143.000 2.531.531.369.000 211.130.070.000

7.669.746.500 5.396.215.160 489.165.224.496 59.956.971.635

180.754.993

7.669.746.500 5.396.215.160 489.165.224.496 59.776.216.642

(81.218.576.500) (23.685.927.840) (2.042.366.144.504) (151.353.853.358)

PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PERATURAN TRANSPORTASI UDARA PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

170.815.750.000 97.059.628.000 36.535.561.000 415.259.272.000

15.576.121.822 14.795.055.581 10.177.108.089 54.846.825.278

5.034.250

15.576.121.822 14.795.055.581 10.177.108.089 54.841.791.028

(155.239.628.178) (82.264.572.419) (26.358.452.911) (360.417.480.972)

TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENYELESAIAN RESTRUKTURISASI POS DAN TELEMATIKA PROGRAM PENGEMBANGAN, PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA POS DAN TELEMATIKA PROGRAM PENGUASAAN SERTA PENGEMBANGAN APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROGRAM TIDAK ADA PROGRAM TIDAK ADA PROGRAM TIDAK ADA

1.493.652.509.000 109.997.536.000

90.894.043.175 13.856.970.311

1.286.031.221 18.579.500

89.608.011.954 13.838.390.811

(1.404.044.497.046) (96.159.145.189)

1.165.993.577.000

58.188.428.481

1.209.569.521

56.978.858.960

(1.109.014.718.040)

217.661.396.000 -

18.848.644.383 -

660.000 21.686.000 33.377.500 2.158.700

18.847.984.383 (21.686.000) (33.377.500) (2.158.700)

(198.813.411.617) (21.686.000) (33.377.500) (2.158.700)

286.430.872.000 58.981.529.000 143.321.821.000 45.201.442.000 38.926.080.000 -

65.108.963.177 10.915.441.824 44.709.165.625 6.572.454.834 2.911.900.894 -

75.642.115 8.998.000 25.877.165 3.251.250 37.515.700

65.033.321.062 10.915.441.824 44.700.167.625 6.546.577.669 2.911.900.894 (3.251.250) (37.515.700)

(221.397.550.938) (48.066.087.176) (98.621.653.375) (38.654.864.331) (36.014.179.106) (3.251.250) (37.515.700)

6.353.127.427.000 523.088.448.000

1.022.619.144.155 31.127.032.551

82.573.912 -

PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PRASARANA LLAJ PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI LAUT PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA TRANSPORTASI LAUT PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PERATURAN TRANSPORTASI LAUT PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA ASDP PROGRAM REHABILITASI PRASARANA DERMAGA SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI KELEMBAGAAN ASDP PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA TRANSPORTASI UDARA

04.90 01 02 03 04 00 19

EKONOMI LAINNYA PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUMN PROGRAM TIDAK ADA PROGRAM TIDAK ADA

05 05.01

LINGKUNGAN HIDUP MANAJEMEN LIMBAH

1.022.536.570.243 31.127.032.551

(5.330.590.856.757) (491.961.415.449)

Daftar LRA -143-

Daftar 2.C


LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008 (Dalam Rupiah) KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM 01 02


PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN DRAINASE PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN


ANGGARAN


PENGEMBALIAN


500.816.448.000 22.272.000.000

27.430.447.567 3.696.584.984

-

27.430.447.567 3.696.584.984

(473.386.000.433) (18.575.415.016)

319.893.487.000 2.980.786.000 316.912.701.000

46.023.218.272 569.481.550 45.453.736.722

7.250.000 7.250.000

46.015.968.272 569.481.550 45.446.486.722

(273.877.518.728) (2.411.304.450) (271.466.214.278)

05.03 01 02

PENANGGULANGAN POLUSI PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

05.04 01 02

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI PROGRAM TIDAK ADA

3.617.910.527.000 368.805.444.000 317.013.674.000

721.102.558.061 29.346.750.900 20.894.276.790

47.230.973 20.000 -

721.055.327.088 29.346.730.900 20.894.276.790

(2.896.855.199.912) (339.458.713.100) (296.119.397.210)

417.468.157.000 2.514.623.252.000 -

97.552.283.624 564.618.423.941 8.690.822.806

6.432.075 40.778.898 -

97.545.851.549 564.577.645.043 8.690.822.806

(319.922.305.451) (1.950.045.606.957) 8.690.822.806

05.05 01 03

TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROGRAM PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN

1.733.023.343.000 304.574.602.000 1.428.448.741.000

195.115.758.563 36.131.228.489 158.984.530.074

24.255.509 950.000 23.305.509

195.091.503.054 36.130.278.489 158.961.224.565

(1.537.931.839.946) (268.444.323.511) (1.269.487.516.435)

05.90

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

159.211.622.000

28.331.262.708

3.837.430

28.327.425.278

(130.884.196.722)

159.211.622.000

28.331.262.708

3.837.430

28.327.425.278

(130.884.196.722)

-

919.314.000 919.314.000

-

919.314.000 919.314.000

919.314.000 919.314.000

12.993.448.932.000 1.833.383.663.000 1.833.383.663.000 -

1.501.320.520.009 262.165.694.412 262.165.694.412 -

100.392.128 34.946.500 34.140.500 806.000

1.501.220.127.881 262.130.747.912 262.131.553.912 (806.000)

(11.492.189.103.501) (1.571.252.915.088) (1.571.252.109.088) (806.000)

03 04 12

01 05.09 01


06 06.01 01 02

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PROGRAM TIDAK ADA

06.02 01 02

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEMUKIMAN PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN

2.097.941.760.000 227.566.695.000 1.870.375.065.000

277.337.274.717 14.347.683.212 262.989.591.505

6.010.000 6.010.000

277.331.264.717 14.347.683.212 262.983.581.505

(1.820.610.495.283) (213.219.011.788) (1.607.391.483.495)

06.03

PENYEDIAAN AIR MINUM

2.257.489.694.000

497.012.482.100

-

497.012.482.100

(1.760.477.211.900)

Daftar LRA -144-

Daftar 2.C


LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008 (Dalam Rupiah) KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM 01 02 06.90 01 02 03 04 06 07 08 09 10 00 90

FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TERTINGGAL PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TERTINGGAL PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KOTA-KOTA BESAR DAN METROPOLITAN PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA PERDESAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KETERKAITAN PEMBANGUNAN ANTAR KOTA PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA-KOTA KECIL DAN MENENGAH PROGRAM TIDAK ADA PROGRAM TIDAK ADA

ANGGARAN



PENGEMBALIAN


642.108.858.000 1.615.380.836.000

172.972.567.150 324.039.914.950

-

172.972.567.150 324.039.914.950

(469.136.290.850) (1.291.340.921.050)

6.804.633.815.000 334.745.053.000 445.303.819.000 672.135.633.000 324.791.164.000

464.805.068.780 57.745.560.477 56.519.205.358 91.065.097.169 21.236.872.785

59.435.628 637.450 625.000 12.629.900

464.745.633.152 57.744.923.027 56.518.580.358 91.065.097.169 21.224.242.885

(6.339.848.481.230) (277.000.129.973) (388.785.238.642) (581.070.535.831) (303.566.921.115)

36.695.637.000 872.999.300.000 33.500.000.000 4.071.952.209.000 12.511.000.000 -

6.894.337.037 77.412.690.473 2.549.051.485 149.137.015.020 2.245.238.976 -

870.160 4.972.500 39.700.618

6.894.337.037 77.412.690.473 2.549.051.485 149.136.144.860 2.245.238.976 (4.972.500) (39.700.618)

(29.801.299.963) (795.586.609.527) (30.950.948.515) (3.922.816.064.140) (10.265.761.024) (4.972.500) (39.700.618)

15.985.573.520.000 1.471.711.608.000 1.022.069.697.000 440.267.780.000 9.374.131.000

1.998.014.120.810 131.953.783.936 79.151.319.099 51.408.480.305 1.393.984.532

569.744.300 171.971.438 47.368.500 122.437.638 2.165.300

1.997.444.376.510 131.781.812.498 79.103.950.599 51.286.042.667 1.391.819.232

(13.988.129.143.490) (1.339.929.795.502) (942.965.746.401) (388.981.737.333) (7.982.311.768)

07 07.01 01 02 03

KESEHATAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA

07.02 01

PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

9.369.593.915.000 9.369.593.915.000

1.602.857.788.708 1.602.857.788.708

214.348.865 214.348.865

1.602.643.439.843 1.602.643.439.843

(7.766.950.475.157) (7.766.950.475.157)

07.03 02 03 04 05 06 09

PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT PROGRAM TIDAK ADA PROGRAM TIDAK ADA

2.466.188.132.000 80.000.000.000 1.751.323.457.000 407.321.423.000 227.543.252.000 -

8.907.119.879 1.223.952.800 4.193.650.873 3.489.516.206 -

71.958.400 24.000.000 47.958.400 -

8.835.161.479 1.223.952.800 4.169.650.873 3.441.557.806 -

(2.457.352.970.521) (78.776.047.200) (1.747.153.806.127) (403.879.865.194) (227.543.252.000) -

07.04 01 02

KELUARGA BERENCANA PROGRAM KELUARGA BERENCANA PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

497.957.078.000 361.827.520.000 25.427.600.000

208.759.919.280 172.773.955.880 7.975.926.423

5.146.937 4.706.937 -

208.754.772.343 172.769.248.943 7.975.926.423

(289.202.305.657) (189.058.271.057) (17.451.673.577)

Daftar LRA -145-

Daftar 2.C


LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008 (Dalam Rupiah) KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM 03

FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM PROGRAM PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS


ANGGARAN


PENGEMBALIAN


110.701.958.000

28.010.036.977

440.000

28.009.596.977

(82.692.361.023)

290.280.077.000 290.280.077.000

12.412.961.129 12.412.961.129

63.448.290 63.448.290

12.349.512.839 12.349.512.839

(277.930.564.161) (277.930.564.161)

07.05 01

LITBANG KESEHATAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

07.90 01 02 00 19 90

KESEHATAN LAINNYA PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN PROGRAM TIDAK ADA PROGRAM TIDAK ADA PROGRAM TIDAK ADA

1.889.842.710.000 730.242.710.000 1.159.600.000.000 -

33.122.547.878 33.056.593.122 65.954.756 -

42.870.370 39.155.370 2.064.100 1.650.900

33.079.677.508 33.017.437.752 63.890.656 (1.650.900)

(1.856.763.032.492) (730.242.710.000) (1.126.582.562.248) 63.890.656 (1.650.900)

08 08.01 01 02 03 04 05 06

PARIWISATA DAN BUDAYA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN BUDAYA PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

1.393.196.403.000 658.252.419.000 67.711.083.000 133.183.429.000 45.388.397.000 268.234.249.000 107.535.866.000 36.199.395.000

256.926.235.264 67.519.215.911 11.285.777.648 20.627.873.209 9.579.107.099 13.721.967.465 4.570.570.196 7.733.920.294

181.192.598 167.010.988 430.000 134.470.000 32.110.988

256.745.042.666 67.352.204.923 11.285.347.648 20.493.403.209 9.579.107.099 13.721.967.465 4.570.570.196 7.701.809.306

(1.136.451.360.334) (590.900.214.077) (56.425.735.352) (112.690.025.791) (35.809.289.901) (254.512.281.535) (102.965.295.804) (28.497.585.694)

08.02 01 02 03 04 05

PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEMUDA PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAH RAGA PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA

579.943.993.000 12.630.300.000 124.749.031.000 15.263.600.000 271.502.330.000 155.798.732.000

165.377.113.850 1.405.442.800 19.232.129.940 5.302.925.600 121.847.229.910 17.589.385.600

-

165.377.113.850 1.405.442.800 19.232.129.940 5.302.925.600 121.847.229.910 17.589.385.600

(414.566.879.150) (11.224.857.200) (105.516.901.060) (9.960.674.400) (149.655.100.090) (138.209.346.400)

08.03 01

PEMBINAAN PENERBITAN DAN PENYIARAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

154.999.991.000 154.999.991.000

24.006.834.333 24.006.834.333

5.787.310 5.787.310

24.001.047.023 24.001.047.023

(130.998.943.977) (130.998.943.977)

08.90 19

FUNGSI SUBFUNGSI TIDAK ADA PROGRAM TIDAK ADA

-

23.071.170 23.071.170

8.394.300 8.394.300

14.676.870 14.676.870

14.676.870 14.676.870

09 09.01 01

AGAMA PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA

791.107.099.000 648.047.702.000 495.664.632.000

136.823.226.343 102.802.478.073 83.656.743.694

28.763.084 15.400.797 297

136.794.463.259 102.787.077.276 83.656.743.397

(654.312.635.741) (545.260.624.724) (412.007.888.603)

Daftar LRA -146-

Daftar 2.C


LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008 (Dalam Rupiah) KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM


ANGGARAN



PENGEMBALIAN


PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN, PENGAMALAN DAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN

152.383.070.000

19.145.734.379

15.400.500

19.130.333.879

(133.252.736.121)

09.02 01

KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

23.687.988.000 23.687.988.000

3.548.791.385 3.548.791.385

-

3.548.791.385 3.548.791.385

(20.139.196.615) (20.139.196.615)

09.03 01

LITBANG AGAMA PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA

46.235.959.000 46.235.959.000

11.438.994.590 11.438.994.590

-

11.438.994.590 11.438.994.590

(34.796.964.410) (34.796.964.410)

09.90

PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN PROGRAM TIDAK ADA

73.135.450.000

19.032.962.295

13.362.287

19.019.600.008

(54.115.849.992)

73.135.450.000 -

19.001.676.500 31.285.795

5.010.003 8.352.284

18.996.666.497 22.933.511

(54.138.783.503) 22.933.511

02

01 19 10 10.01 01 02 09

PENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM TIDAK ADA PROGRAM TIDAK ADA

57.960.207.300.000 560.981.718.000 560.981.718.000 -

16.805.243.046.831 29.594.761.919 29.594.424.759 337.160

8.066.072.659 21.580.000 11.385.000 10.195.000 -

16.797.176.974.172 29.573.181.919 29.583.039.759 (10.195.000) 337.160

(41.163.026.586.228) (531.408.536.081) (531.398.678.241) (10.195.000) 337.160

10.02 01 02

PENDIDIKAN DASAR PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PROGRAM TIDAK ADA

24.964.789.382.000 24.964.789.382.000 -

7.508.944.955.638 7.508.944.955.638 -

393.306.447 332.967.447 60.339.000

7.508.551.649.191 7.508.611.988.191 (60.339.000)

(17.456.237.732.809) (17.456.177.393.809) (60.339.000)

10.03 01 07

PENDIDIKAN MENENGAH PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH PROGRAM TIDAK ADA

4.034.738.317.000 4.034.738.317.000 -

1.082.832.274.213 1.082.167.813.849 664.460.364

472.880.030 472.880.030 -

1.082.359.394.183 1.081.694.933.819 664.460.364

(2.952.378.922.817) (2.953.043.383.181) 664.460.364

10.04 01 05

PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL PROGRAM TIDAK ADA

830.885.513.000 830.885.513.000 -

105.315.820.016 105.315.820.016 -

252.764.378 19.659.378 233.105.000

105.063.055.638 105.296.160.638 (233.105.000)

(725.822.457.362) (725.589.352.362) (233.105.000)

10.05 01

PENDIDIKAN KEDINASAN PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN

309.954.792.000 309.954.792.000

66.332.015.585 66.332.015.585

9.642.600 9.642.600

66.322.372.985 66.322.372.985

(243.632.419.015) (243.632.419.015)

10.06 01

PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

14.151.034.700.000 14.151.034.700.000

3.790.134.452.300 3.790.134.452.300

5.058.526.910 5.050.526.910

3.785.075.925.390 3.785.083.925.390

(10.365.958.774.610) (10.365.950.774.610)

Daftar LRA -147-

Daftar 2.C


LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008 (Dalam Rupiah) KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM 08

FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM PROGRAM TIDAK ADA


ANGGARAN


PENGEMBALIAN


-

-

8.000.000

(8.000.000)

(8.000.000)

10.07 01 02 03 00

PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN PROGRAM TIDAK ADA

11.929.166.825.000 4.262.660.716.000 301.309.224.000 7.365.196.885.000 -

3.619.744.607.590 915.418.823.164 33.324.937.448 2.671.000.846.978 -

1.803.439.184 711.276.391 1.088.423.193 3.739.600

3.617.941.168.406 914.707.546.773 33.324.937.448 2.669.912.423.785 (3.739.600)

(8.311.221.916.994) (3.347.953.169.227) (267.984.286.552) (4.695.284.461.215)

10.08 01

PEMBINAAN KEAGAMAAN PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

295.097.454.000 295.097.454.000

60.641.410.332 60.641.410.332

-

60.641.410.332 60.641.410.332

(234.456.043.668) (234.456.043.668)

10.09 01 00 19

LITBANG PENDIDIKAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROGRAM TIDAK ADA PROGRAM TIDAK ADA

883.558.599.000 883.558.599.000 -

540.943.258.178 540.943.258.178 -

9.211.010 167.438 9.043.572

540.934.047.168 540.943.258.178 (167.438) (9.043.572)

(342.624.551.832) (342.615.340.822) (167.438) (9.043.572)

10.90 19

PENDIDIKAN LAINNYA PROGRAM TIDAK ADA

-

759.491.060 759.491.060

44.722.100 44.722.100

714.768.960 714.768.960

714.768.960 714.768.960

11 11.04

KEPENDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.317.299.466.000 719.340.887.000

682.567.265.687 68.931.090.427

176.275.556 91.130.660

682.390.990.131 68.839.959.767

(2.634.908.475.869) (650.500.927.233)

573.373.410.000 12.592.050.000

24.679.257.455 812.464.315

70.980.730 -

24.608.276.725 812.464.315

(548.765.133.275) (11.779.585.685)

18.064.022.000 115.311.405.000

1.716.622.420 41.722.746.237

20.149.930 -

1.696.472.490 41.722.746.237

(16.367.549.510) (73.588.658.763)

01 02 04 05

PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

11.05 01 02

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

160.521.849.000 91.688.673.000 68.833.176.000

16.779.230.589 14.817.550.199 1.961.680.390

3.580.500 3.580.500

16.775.650.089 14.817.550.199 1.958.099.890

(143.746.198.911) (76.871.122.801) (66.875.076.110)

11.06 01 02

PENYULUHAN DAN BIMBINGAN SOSIAL PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYULUHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

506.630.099.000 479.630.099.000 27.000.000.000

252.332.688.281 247.510.153.520 4.822.534.761

8.881.806 8.881.800 6

252.323.806.475 247.501.271.720 4.822.534.755

(254.306.292.525) (232.128.827.280) (22.177.465.245)

11.08

BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL

1.677.502.942.000

312.230.773.673

5.770.000

312.225.003.673

(1.365.277.938.327)

Daftar LRA -148-

Daftar 2.C


LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008 (Dalam Rupiah) KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM 01 11.09 01 02

FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM PROGRAM BANTUAN DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LITBANG PERLINDUNGAN SOSIAL PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

11.90 01 02

PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

00 00.00 00

FUNGSI TIDAK ADA SUB FUNGSI TIDAK ADA PROGRAM TIDAK ADA JUMLAH


ANGGARAN


PENGEMBALIAN


1.677.502.942.000

312.230.773.673

5.770.000

312.225.003.673

(1.365.277.938.327)

121.506.580.000 12.474.447.000

20.922.074.617 4.896.108.175

61.226.290 61.226.290

20.860.848.327 4.834.881.885

(100.645.731.673) (7.639.565.115)

109.032.133.000

16.025.966.442

-

16.025.966.442

(93.006.166.558)

131.797.109.000 9.837.279.000 121.959.830.000

11.371.408.100 2.183.034.605 9.188.373.495

5.686.300 5.086.300 600.000

11.365.721.800 2.177.948.305 9.187.773.495

(120.431.387.200) (7.659.330.695) (112.772.056.505)

-

196.128.735 196.128.735 196.128.735

399.420.104 399.420.104 399.420.104

(203.291.369) (203.291.369) (203.291.369)

(203.291.369) (203.291.369) (203.291.369)

290.022.673.605.000

218.890.033.395.527

31.100.757.453

218.858.932.638.074

(71.163.697.526.708)

Daftar LRA -149-


Daftar 2.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT BA TERBESAR SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008 (Dalam Rupiah) KODE BA 062 061 023 012 060 033 025 069 015 022 094 024 005 011 013 018 020 027 056 032 068 006 002 054 029 026 010 004 019 050 051 090 007 079 059 040 089 092 075 044 080 081 063 043 042 067 065 095

URAIAN BA SUBSIDI DAN TRANSFER CICILAN BUNGA UTANG DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN PERTAHANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DEPARTEMEN AGAMA BELANJA LAIN LAIN DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS DEPARTEMEN KESEHATAN MAHKAMAH AGUNG DEPARTEMEN LUAR NEGERI DEPARTEMEN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA RI DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN SOSIAL BADAN PERTANAHAN NASIONAL DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL KEJAKSAAN AGUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BADAN PUSAT STATISTIK DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DEPARTEMEN DALAM NEGERI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA DEPARTEMEN PERDAGANGAN SEKRETARIAT NEGARA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

Total Belanja 92.429.484.329.216 44.693.977.593.248 12.982.536.396.718 10.759.028.010.524 9.761.008.414.846 8.485.428.265.952 4.946.844.525.988 4.846.740.122.601 4.353.888.016.747 3.396.164.466.937 3.011.623.937.308 2.598.303.756.414 1.667.177.107.556 1.170.247.506.859 1.145.764.654.906 1.110.840.635.835 876.939.835.309 768.215.333.055 577.231.900.780 548.269.764.002 542.896.051.499 536.921.234.530 492.444.926.455 473.275.167.047 443.601.029.569 422.365.309.707 414.395.089.733 405.192.997.733 329.409.882.032 302.401.394.692 296.524.322.392 284.861.918.142 280.333.118.806 247.351.225.488 226.072.153.664 225.910.709.672 218.117.528.915 212.400.264.410 154.359.733.943 132.609.117.297 128.804.187.131 127.759.543.673 127.291.899.543 126.978.027.294 112.837.415.334 111.677.515.401 106.588.525.986 97.552.184.596 Daftar LRA -150-


Daftar 2.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT BA TERBESAR SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008 (Dalam Rupiah) KODE BA 076 088 091 082 055 093 034 105 001 066 086 083 103 104 077 036 057 064 087 048 035 047 084 085 041 052 100 078 074

URAIAN BA KOMISI PEMILIHAN UMUM BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT BADAN NARKOTIKA NASIONAL LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BADAN STANDARISASI NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA DEWAN KETAHANAN NASIONAL KOMISI YUDISIAL RI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA JUMLAH

Total Belanja 94.875.952.323 94.457.027.078 82.210.699.355 71.845.554.747 67.950.221.404 62.997.249.225 60.948.634.333 57.478.313.288 54.904.750.822 50.792.074.320 42.327.418.107 42.023.838.300 41.433.248.062 39.971.550.380 34.293.627.196 28.745.174.750 27.109.952.867 26.668.022.629 22.835.934.383 20.153.394.013 18.088.648.007 17.490.680.285 16.956.688.608 16.165.717.030 13.825.228.948 12.080.707.610 10.764.873.740 10.021.205.607 8.869.201.172 218.858.932.638.074

Daftar LRA -151-


Daftar 3.A

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008 (Dalam Rupiah)

KODE

NAMA WILAYAH

DANA BAGI HASIL PERPAJAKAN

SDA

JUMLAH

DANA ALOKASI UMUM

DANA ALOKASI KHUSUS

TOTAL DANA PERIMBANGAN

01

Provinsi DKI Jakarta

882.438.329.057

26.540.659.869

908.978.988.926

-

-

908.978.988.926

02

Provinsi Jawa Barat

204.607.601.547

80.321.557.007

284.929.158.554

8.572.590.462.000

300.054.900.000

9.157.574.520.554

03

Provinsi Jawa Tengah

109.758.000.309

12.587.525.844

122.345.526.153

9.421.289.556.000

491.934.900.000

10.035.569.982.153

04

Provinsi DI Yogyakarta

19.269.955.864

358.413.423

19.628.369.287

1.503.205.884.000

69.696.600.000

1.592.530.853.287

05

Provinsi Jawa Timur

155.637.511.561

65.587.460.642

221.224.972.203

10.265.645.088.000

507.077.700.000

10.993.947.760.203

06

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

51.364.882.239

430.452.273.346

481.817.155.585

3.151.155.675.000

290.893.800.000

3.923.866.630.585

07

Provinsi Sumatera Utara

75.652.669.958

12.209.678.405

87.862.348.363

5.202.183.168.000

380.743.800.000

5.670.789.316.363

08

Provinsi Sumatera Barat

40.100.483.149

3.241.487.041

43.341.970.190

3.255.908.142.000

268.621.800.000

3.567.871.912.190

09

Provinsi Riau

64.423.215.704

1.538.767.809.659

1.603.191.025.363

1.105.213.248.000

58.027.800.000

2.766.432.073.363

10

Provinsi Jambi

21.187.858.867

118.257.214.858

139.445.073.725

1.690.451.310.000

126.137.100.000

1.956.033.483.725

11

Provinsi Sumatera Selatan

50.852.679.597

452.893.859.242

503.746.538.839

2.726.005.242.000

164.377.800.000

3.394.129.580.839

12

Provinsi Lampung

24.178.169.085

50.177.226.294

74.355.395.379

2.600.441.670.000

163.743.900.000

2.838.540.965.379

13

Provinsi Kalimantan Barat

25.940.896.714

12.072.532.056

38.013.428.770

2.823.667.176.000

214.824.600.000

3.076.505.204.770

14

Provinsi Kalimantan Tengah

24.863.171.954

47.063.256.440

71.926.428.394

2.675.777.076.000

190.389.900.000

2.938.093.404.394

15

Provinsi Kalimantan Selatan

31.589.404.207

133.730.968.628

165.320.372.835

2.056.854.846.000

168.906.300.000

2.391.081.518.835

16

Provinsi Kalimantan Timur

79.770.057.988

2.198.414.838.813

2.278.184.896.801

1.314.535.848.000

78.690.300.000

3.671.411.044.801

17

Provinsi Sulawesi Utara

19.765.643.382

1.952.090.108

21.717.733.490

1.713.924.816.000

202.066.800.000

1.937.709.349.490

18

Provinsi Sulawesi Tengah

16.928.364.667

10.227.775.161

27.156.139.828

2.024.980.500.000

173.694.600.000

2.225.831.239.828

19

Provinsi Sulawesi Selatan

55.673.540.007

34.004.749.701

89.678.289.708

4.048.041.264.000

376.648.500.000

4.514.368.053.708

20

Provinsi Sulawesi Tenggara

21.261.027.371

8.558.562.087

29.819.589.458

1.852.854.564.000

193.528.200.000

2.076.202.353.458

21

Provinsi Maluku

13.394.679.772

7.146.799.043

20.541.478.815

1.533.222.552.000

150.019.500.000

1.703.783.530.815

22

Provinsi Bali

31.635.341.084

630.196.929

32.265.538.013

1.777.615.872.000

130.174.200.000

1.940.055.610.013

23

Provinsi Nusa Tenggara Barat

25.073.893.321

17.907.384.049

42.981.277.370

1.959.563.466.000

165.306.300.000

2.167.851.043.370

24

Provinsi Nusa Tenggara Timur

31.694.057.682

1.376.821.275

33.070.878.957

2.788.293.720.000

302.692.200.000

3.124.056.798.957

25

Provinsi Papua

58.231.567.182

296.319.101.297

354.550.668.479

4.253.329.368.000

380.385.300.000

4.988.265.336.479

26

Provinsi Bengkulu

15.486.724.496

1.941.231.734

17.427.956.230

1.433.998.998.000

149.417.400.000

1.600.844.354.230

28

Provinsi Maluku Utara

13.821.250.869

39.168.754.803

52.990.005.672

1.189.455.780.000

135.227.400.000

1.377.673.185.672

29

Provinsi Banten

77.900.777.264

897.998.467

78.798.775.731

1.812.246.354.000

84.983.400.000

1.976.028.529.731

30

Provinsi Bangka Belitung

13.636.771.855

57.825.506.779

71.462.278.634

1.020.977.532.000

101.411.400.000

1.193.851.210.634

Daftar LRA -152-


Daftar 3.A

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008 (Dalam Rupiah)

KODE

NAMA WILAYAH

DANA BAGI HASIL PERPAJAKAN

SDA

JUMLAH

DANA ALOKASI UMUM

DANA ALOKASI KHUSUS

TOTAL DANA PERIMBANGAN

31

Provinsi Gorontalo

10.109.846.704

2.186.199.041

12.296.045.745

821.394.882.000

86.431.200.000

32

Provinsi Kepulauan Riau

40.117.909.933

188.758.949.213

228.876.859.146

562.118.742.000

43.292.100.000

834.287.701.146

33

Provinsi Papua Barat

18.765.276.282

55.265.789.238

74.031.065.520

1.729.304.310.000

153.486.900.000

1.956.822.275.520

34

Provinsi Sulawesi Barat

8.310.564.983

4.028.232.958

12.338.797.941

844.103.508.000

85.543.500.000

941.985.805.941

2.333.442.124.654

5.910.872.903.450

8.244.315.028.104

89.730.350.619.000

6.388.430.100.000

104.363.095.747.104

JUMLAH

920.122.127.745

Daftar LRA -153-


Daftar 3.B

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN DANA BAGI HASIL PAJAK SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008 (Dalam Rupiah) KODE SATKER

NAMA DAERAH

990015 990078 990022 990061 980007 990082 990099 990057 990040 980053 990036 993372 990104 990111 994672 994686 997451 997447 997426 997430 997468 987532 963327 963311 990125 990221 990192 990132 990146 990188 990150 941915 990235 990171 990214 990167 990200 941922 990260 990242 990277 990298 990281 990256 994690 998147 998130 998151 987418 987528 963333 990303 990331 990310 980060 990352 990324

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bireun Kab. Aceh Pidie Kab. Simeulue Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Jaya Kab. Aceh Barat Daya Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kota Subulussalam Kab. Pidie Jaya Provinsi Sumatera Utara Kab. Asahan Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Labuhan Batu Kab. Langkat Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir Kota Binjai Kota Medan Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidempuan Kab. Pakpak Bharat Kab. Nias Selatan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Serdang Bedagai Kab. Samosir Kab. Batu bara Provinsi Sumatera Barat Kab. Limapuluh Kota Kab. Agam Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman

ANGGARAN 38.649.532.608 7.302.955.796 8.535.269.204 7.053.578.504 7.200.588.776 6.894.216.893 6.565.841.065 6.389.412.974 9.553.989.675 7.179.586.942 7.246.229.382 6.679.934.057 22.280.544.936 6.972.252.322 8.021.769.231 13.493.824.416 6.625.789.910 6.913.634.507 6.747.580.184 6.493.224.144 7.577.213.161 6.703.563.048 6.909.959.513 6.793.804.075 78.866.816.925 8.334.444.365 7.649.519.094 12.249.860.997 7.466.440.702 10.584.787.735 10.195.073.559 7.187.812.774 7.857.237.848 9.821.251.671 7.348.610.589 7.241.937.768 7.548.133.333 8.372.810.650 7.639.550.005 52.775.546.437 12.727.696.114 7.817.844.869 7.354.726.084 7.589.544.356 8.919.968.076 7.175.481.831 7.100.264.727 7.388.490.411 8.158.111.142 7.312.305.138 9.359.821.151 27.265.122.571 6.755.306.832 6.996.530.345 6.502.855.253 6.926.646.295 6.668.169.661

REALISASI 7.729.906.522 1.739.200.863 1.985.663.544 1.689.325.404 1.718.727.458 1.657.453.082 1.591.777.916 1.556.492.298 2.189.407.638 1.714.527.091 1.727.855.580 1.614.596.515 4.734.718.691 1.673.060.168 1.882.963.549 2.977.374.586 1.603.767.685 1.661.336.604 1.628.125.740 1.577.254.532 1.794.052.336 1.619.322.313 1.660.601.606 1.637.370.518 15.773.363.385 1.945.498.576 1.808.513.522 2.728.581.903 1.771.897.844 2.395.567.251 2.317.624.416 1.716.172.258 1.850.057.272 2.242.860.038 1.748.331.821 1.726.997.257 1.788.236.370 1.953.171.833 1.806.519.705 10.833.718.991 2.824.148.926 1.842.178.677 1.749.554.920 1.796.518.574 2.062.603.318 1.713.706.070 1.698.662.649 1.756.307.785 1.910.231.932 1.741.070.731 2.150.573.934 5.453.024.514 1.629.671.070 1.677.915.772 1.579.180.754 1.663.938.962 1.612.243.636

SISA ANGGARAN 30.919.626.086 5.563.754.933 6.549.605.660 5.364.253.100 5.481.861.318 5.236.763.811 4.974.063.149 4.832.920.676 7.364.582.037 5.465.059.851 5.518.373.802 5.065.337.542 17.545.826.245 5.299.192.154 6.138.805.682 10.516.449.830 5.022.022.225 5.252.297.903 5.119.454.444 4.915.969.612 5.783.160.825 5.084.240.735 5.249.357.907 5.156.433.557 63.093.453.540 6.388.945.789 5.841.005.572 9.521.279.094 5.694.542.858 8.189.220.484 7.877.449.143 5.471.640.516 6.007.180.576 7.578.391.633 5.600.278.768 5.514.940.511 5.759.896.963 6.419.638.817 5.833.030.300 41.941.827.446 9.903.547.188 5.975.666.192 5.605.171.164 5.793.025.782 6.857.364.758 5.461.775.761 5.401.602.078 5.632.182.626 6.247.879.210 5.571.234.407 7.209.247.217 21.812.098.057 5.125.635.762 5.318.614.573 4.923.674.499 5.262.707.333 5.055.926.025

Daftar LRA -154-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) KODE SATKER 990366 990387 990345 990370 990391 990409 990434 990441 990420 990413 997611 987595 987574 987581 990455 990476 990502 990497 990462 980138 980074 980095 980081 980100 980142 990519 998840 990480 980121 980117 990523 994708 987464 990530 990544 990565 990586 990572 980184 980163 990551 980522 980170 990590 990608 990661 990633 990675 990654 990682 990640 990696 994729 994733 994712 997557 987560 987549 987553 963342 993813 990629

NAMA DAERAH Kab. Pesisir Selatan Kab. Sawahlunto Sijunjung Kab. Solok Kab. Tanah Datar Kota Bukit Tinggi Kota Padang Panjang Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok Kota Pariaman Kab. Pasaman Barat Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan Provinsi Riau Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hulu Kab. Kampar Kab. Kuantan Singingi Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Siak Kota Dumai Kota Pekanbaru Provinsi Kepulauan Riau Kab. Bintan (Kepulauan Riau) Kab. Natuna Kab. Karimun Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kab. Lingga Provinsi Jambi Kab. Batanghari Kab. Bungo Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kota Jambi Provinsi Sumatera Selatan Kab. Lahat Kab. Musi Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Muara Enim Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Kota Palembang Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Kota Prabumulih Kab. Banyuasin Kab. Ogan Ilir Kab. OKU Timur Kab. OKU Selatan Kab. Empat Lawang Provinsi Bangka Belitung Kab. Bangka

Daftar 3.B

ANGGARAN 6.773.768.680 6.852.131.824 6.741.101.782 6.856.703.599 8.021.087.236 6.531.939.288 24.567.440.070 6.914.249.957 6.589.156.269 6.654.543.544 6.464.218.255 6.676.173.555 6.327.303.256 6.950.045.645 98.199.363.988 38.240.333.053 11.112.137.209 11.860.602.635 11.057.156.448 10.451.638.140 17.450.369.952 11.374.591.248 10.673.615.186 19.687.749.646 20.961.126.761 45.723.860.567 63.519.237.638 14.416.025.509 14.445.266.211 11.251.497.788 64.184.668.805 13.799.459.247 10.615.103.367 14.514.747.353 8.031.488.766 7.254.597.879 6.555.915.945 6.882.377.045 6.814.498.728 6.519.915.711 6.645.608.947 7.180.691.161 6.494.207.765 15.114.759.867 59.913.903.624 8.280.045.018 9.590.621.286 7.492.555.701 9.793.147.879 11.899.161.696 10.174.864.341 45.944.159.848 7.839.247.416 9.622.065.749 12.397.244.290 8.743.567.598 8.135.157.847 7.992.255.071 7.767.431.970 7.782.240.903 7.770.864.444 6.703.015.802

REALISASI 1.633.363.440 1.649.036.068 1.626.830.059 1.649.950.423 1.882.827.151 1.584.997.561 5.192.097.718 1.661.459.695 1.596.440.958 1.609.518.412 1.571.453.354 1.613.844.415 1.544.070.355 1.668.618.832 19.639.872.798 7.926.676.314 2.501.037.145 2.650.730.230 2.490.040.993 2.368.937.331 3.768.683.694 2.553.527.953 2.413.332.741 4.216.159.633 4.470.835.056 9.423.381.816 12.703.847.528 3.161.814.805 3.167.662.945 2.528.909.261 13.115.543.464 3.038.501.553 2.401.630.377 2.902.949.471 1.884.907.457 1.729.529.279 1.589.792.892 1.655.085.112 1.641.509.448 1.582.592.845 1.607.731.493 1.714.747.936 1.577.451.257 3.301.561.677 11.982.780.725 1.934.618.707 2.196.733.960 1.777.120.843 2.237.239.279 2.658.442.042 2.313.582.572 9.467.441.673 1.846.459.186 2.203.022.853 2.758.058.562 2.027.323.223 1.905.641.273 1.877.060.718 1.832.096.097 1.835.057.884 1.554.172.889 1.619.212.864

SISA ANGGARAN 5.140.405.240 5.203.095.756 5.114.271.723 5.206.753.176 6.138.260.085 4.946.941.727 19.375.342.352 5.252.790.262 4.992.715.311 5.045.025.132 4.892.764.901 5.062.329.140 4.783.232.901 5.281.426.813 78.559.491.190 30.313.656.739 8.611.100.064 9.209.872.405 8.567.115.455 8.082.700.809 13.681.686.258 8.821.063.295 8.260.282.445 15.471.590.013 16.490.291.705 36.300.478.751 50.815.390.110 11.254.210.704 11.277.603.266 8.722.588.527 51.069.125.341 10.760.957.694 8.213.472.990 11.611.797.882 6.146.581.309 5.525.068.600 4.966.123.053 5.227.291.933 5.172.989.280 4.937.322.866 5.037.877.454 5.465.943.225 4.916.756.508 11.813.198.190 47.931.122.899 6.345.426.311 7.393.887.326 5.715.434.858 7.555.908.600 9.240.719.654 7.861.281.769 36.476.718.175 5.992.788.230 7.419.042.896 9.639.185.728 6.716.244.375 6.229.516.574 6.115.194.353 5.935.335.873 5.947.183.019 6.216.691.555 5.083.802.938

Daftar LRA -155-


NAMA DAERAH Kab. Belitung Kota Pangkal Pinang Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Barat Kab. Belitung Timur Provinsi Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebong Kota Bengkulu Kab. Kaur Kab. Seluma Kab. Mukomuko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Provinsi Lampung Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Timur Kab. Tanggamus Kab. Tulang Bawang Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Kab. Bandung Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Ciamis Kab. Cianjur Kab. Cirebon Kab. Garut Kab. Indramayu Kab. Karawang Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Sukabumi Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya Kota Bandung Kota Bekasi Kota Bogor Kota Cirebon Kota Depok Kota Sukabumi Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kab. Bandung Barat Provinsi Banten Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Tangerang Kota Cilegon Kota Tangerang

Daftar 3.B

ANGGARAN 7.250.468.007 11.076.405.852 6.268.658.678 6.753.968.124 6.355.452.837 6.253.685.914 5.898.575.649 6.212.011.335 6.275.165.131 6.287.243.265 9.738.804.469 5.997.797.051 6.215.474.036 6.208.563.766 6.017.950.044 6.044.601.081 20.495.367.790 6.868.854.795 7.864.147.176 8.389.258.080 7.162.741.756 7.475.736.472 7.520.460.790 8.927.514.698 6.853.237.788 17.784.142.521 7.618.898.393 4.405.226.402.698 336.776.680.100 18.740.056.301 105.730.281.057 36.680.608.355 11.695.556.766 13.565.844.123 17.871.850.314 11.729.306.524 19.005.601.785 38.673.619.684 12.247.581.184 13.045.308.872 22.714.941.127 13.111.617.533 15.365.140.958 13.318.006.744 11.576.818.846 93.468.080.669 29.809.650.463 22.300.194.880 17.885.728.069 26.935.573.245 28.175.486.551 16.745.063.434 12.133.168.839 11.495.312.674 16.021.667.194 139.084.972.304 17.291.447.393 17.204.693.973 34.135.582.881 70.885.064.624 33.577.299.992 68.966.534.063

REALISASI 1.728.703.304 2.493.890.874 1.532.341.439 1.629.403.328 1.549.700.271 1.529.346.886 1.179.715.129 1.521.011.970 1.533.642.730 1.536.058.356 2.226.370.597 1.478.169.114 1.521.704.511 1.520.322.457 1.482.199.712 1.487.529.920 4.099.073.558 1.652.380.663 1.851.439.138 1.956.461.319 1.711.158.055 1.773.756.998 1.782.701.861 2.064.112.643 1.649.257.260 3.835.438.208 1.802.389.382 882.438.329.057 67.355.336.020 4.026.620.964 21.424.665.915 7.614.731.375 2.617.721.056 2.991.778.528 3.852.979.766 2.624.471.009 4.079.730.061 8.013.333.640 2.728.125.940 2.887.671.478 4.821.597.929 2.900.933.210 3.351.637.895 2.942.211.052 2.593.973.472 18.972.225.837 6.240.539.796 4.738.648.679 3.855.755.317 5.665.724.353 5.913.707.013 3.627.622.390 2.705.243.471 2.577.672.239 3.482.943.142 27.816.994.461 3.736.899.182 3.719.548.497 7.105.726.279 14.455.622.628 6.994.069.701 14.071.916.516

SISA ANGGARAN 5.521.764.703 8.582.514.978 4.736.317.239 5.124.564.796 4.805.752.566 4.724.339.028 4.718.860.520 4.690.999.365 4.741.522.401 4.751.184.909 7.512.433.872 4.519.627.937 4.693.769.525 4.688.241.309 4.535.750.332 4.557.071.161 16.396.294.232 5.216.474.132 6.012.708.038 6.432.796.761 5.451.583.701 5.701.979.474 5.737.758.929 6.863.402.055 5.203.980.528 13.948.704.313 5.816.509.011 3.522.788.073.641 269.421.344.080 14.713.435.337 84.305.615.142 29.065.876.980 9.077.835.710 10.574.065.595 14.018.870.548 9.104.835.515 14.925.871.724 30.660.286.044 9.519.455.244 10.157.637.394 17.893.343.198 10.210.684.323 12.013.503.063 10.375.795.692 8.982.845.374 74.495.854.832 23.569.110.667 17.561.546.201 14.029.972.752 21.269.848.892 22.261.779.538 13.117.441.044 9.427.925.368 8.917.640.435 12.538.724.052 111.267.977.843 13.554.548.211 13.485.145.476 27.029.856.602 56.429.441.996 26.583.230.291 54.894.617.547

Daftar LRA -156-


NAMA DAERAH Provinsi Jawa Tengah Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Kudus Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo Kota Magelang Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Kota Tegal Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul Kab. Kulon Progo Kab. Sleman Kota Yogyakarta Provinsi Jawa Timur Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Pamekasan

Daftar 3.B

ANGGARAN 122.002.604.285 8.123.488.685 11.357.411.809 8.594.421.448 9.820.308.870 8.471.242.891 8.464.714.621 18.919.113.960 8.782.801.081 8.829.037.055 12.448.227.979 9.033.993.435 8.782.145.720 8.520.768.299 7.537.439.029 26.067.561.093 8.876.946.533 9.289.712.899 7.551.947.165 8.535.922.682 8.448.103.202 8.316.775.755 7.849.459.360 9.910.595.265 8.781.191.762 7.899.297.287 8.531.936.960 8.283.942.048 7.329.808.153 7.508.150.404 9.298.679.742 9.433.847.781 9.299.593.757 44.878.721.275 14.940.594.395 9.312.796.772 24.609.426.541 10.806.714.400 8.893.582.309 8.808.962.878 17.923.516.663 18.342.333.953 205.403.335.672 9.011.644.838 10.091.255.947 8.418.616.529 9.520.563.761 8.958.966.011 25.707.308.348 12.505.241.030 10.115.443.685 9.763.621.472 8.683.456.762 8.736.784.286 9.055.374.013 9.165.315.597 13.074.048.727 12.080.486.033 9.841.098.211 9.007.880.617 9.341.342.385 9.496.584.134

REALISASI 24.400.520.857 1.903.307.440 2.550.092.065 1.997.493.993 2.242.671.477 1.972.858.282 1.971.552.628 4.062.432.496 2.035.169.920 2.044.417.114 2.768.255.299 2.085.408.391 2.035.038.848 1.982.763.363 1.786.097.509 5.492.121.922 2.053.999.009 2.136.552.283 1.788.999.137 1.985.794.240 1.968.230.343 1.941.964.854 1.848.501.575 2.260.728.756 2.034.848.056 1.858.469.160 1.984.997.096 1.935.398.113 1.744.571.334 1.780.239.784 2.138.345.652 2.165.379.259 2.138.528.455 9.254.353.959 3.266.728.583 2.141.169.057 4.921.885.308 2.439.952.583 2.057.326.165 2.040.402.278 3.863.313.036 3.947.076.494 41.080.667.134 2.080.938.671 2.296.860.893 1.962.333.009 2.182.722.456 2.070.402.906 5.420.071.373 2.779.657.910 2.301.698.440 2.231.333.998 2.015.301.056 2.025.966.561 2.089.684.506 2.111.672.822 2.893.419.449 2.694.706.910 2.246.829.346 2.080.185.827 2.146.878.180 2.177.926.530

SISA ANGGARAN 97.602.083.428 6.220.181.245 8.807.319.744 6.596.927.455 7.577.637.393 6.498.384.609 6.493.161.993 14.856.681.464 6.747.631.161 6.784.619.941 9.679.972.680 6.948.585.044 6.747.106.872 6.538.004.936 5.751.341.520 20.575.439.171 6.822.947.524 7.153.160.616 5.762.948.028 6.550.128.442 6.479.872.859 6.374.810.901 6.000.957.785 7.649.866.509 6.746.343.706 6.040.828.127 6.546.939.864 6.348.543.935 5.585.236.819 5.727.910.620 7.160.334.090 7.268.468.522 7.161.065.302 35.624.367.316 11.673.865.812 7.171.627.715 19.687.541.233 8.366.761.817 6.836.256.144 6.768.560.600 14.060.203.627 14.395.257.459 164.322.668.538 6.930.706.167 7.794.395.054 6.456.283.520 7.337.841.305 6.888.563.105 20.287.236.975 9.725.583.120 7.813.745.245 7.532.287.474 6.668.155.706 6.710.817.725 6.965.689.507 7.053.642.775 10.180.629.278 9.385.779.123 7.594.268.865 6.927.694.790 7.194.464.205 7.318.657.604

Daftar LRA -157-


NAMA DAERAH Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kab. Tulungagung Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Surabaya Kota Batu Provinsi Kalimantan Barat Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Pontianak Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kota Pontianak Kota Singkawang Kab. Sekadau Kab. Melawi Kab. Kayong Utara Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Barito Selatan Kab. Barito Utara Kab. Kapuas Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kota Palangkaraya Kab. Barito Timur Kab. Murung Raya Kab. Pulang Pisau Kab. Gunung Mas Kab. Lamandau Kab. Sukamara Kab. Katingan Kab. Seruyan Provinsi Kalimantan Selatan Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kota Baru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu

Daftar 3.B

ANGGARAN 17.590.705.721 9.191.167.414 10.334.404.026 8.376.580.299 28.118.450.382 8.910.679.333 9.862.991.145 9.066.341.030 10.230.589.963 9.976.381.838 9.751.818.033 14.331.866.390 11.036.983.943 15.823.328.463 9.456.035.231 9.437.008.304 11.054.497.536 106.126.910.600 8.596.606.445 15.662.531.937 6.418.786.371 6.474.065.648 6.471.018.589 7.170.810.289 7.922.132.938 6.716.215.268 7.233.146.592 6.885.712.913 14.412.656.598 7.027.518.892 6.382.276.111 6.517.189.427 6.300.791.288 10.720.985.385 6.352.523.322 6.467.376.718 6.386.678.101 7.862.151.664 8.211.408.293 9.241.659.675 6.265.562.030 6.193.663.618 6.179.719.803 6.074.327.630 5.976.629.330 6.297.653.180 6.293.194.880 6.289.646.930 26.959.546.929 7.570.596.872 7.114.726.680 7.100.198.075 7.347.989.407 7.093.059.876 11.181.338.048 8.728.922.251 7.690.478.365 6.995.591.404 8.440.086.404 19.336.844.780 7.082.796.942 7.195.214.310

REALISASI 3.796.750.848 2.116.843.186 2.345.490.509 1.953.925.763 5.902.299.780 2.060.745.570 2.251.207.933 2.091.877.910 2.324.727.696 2.273.886.071 2.228.973.310 3.144.982.981 2.486.006.492 3.443.275.396 2.169.816.749 2.166.011.364 2.489.509.210 21.503.991.824 1.997.930.992 3.132.506.387 1.562.366.977 1.573.422.833 1.572.813.421 1.712.771.761 1.863.036.291 1.621.852.757 1.725.239.022 1.655.752.286 3.161.141.023 1.684.113.482 1.555.064.925 1.582.047.588 1.538.767.961 2.144.197.077 1.549.114.367 1.572.085.047 1.555.945.323 1.851.040.036 1.920.891.362 2.126.941.638 1.531.722.109 1.517.342.426 1.514.553.664 1.493.475.229 1.473.935.569 1.538.140.339 1.537.248.679 1.536.539.089 5.391.909.386 1.792.729.077 1.701.555.039 1.698.649.318 1.748.207.584 1.697.221.678 2.514.877.313 2.024.394.153 1.816.705.376 1.677.727.984 1.966.626.984 4.145.978.659 1.695.169.091 1.717.652.565

SISA ANGGARAN 13.793.954.873 7.074.324.228 7.988.913.517 6.422.654.536 22.216.150.602 6.849.933.763 7.611.783.212 6.974.463.120 7.905.862.267 7.702.495.767 7.522.844.723 11.186.883.409 8.550.977.451 12.380.053.067 7.286.218.482 7.270.996.940 8.564.988.326 84.622.918.776 6.598.675.453 12.530.025.550 4.856.419.394 4.900.642.815 4.898.205.168 5.458.038.528 6.059.096.647 5.094.362.511 5.507.907.570 5.229.960.627 11.251.515.575 5.343.405.410 4.827.211.186 4.935.141.839 4.762.023.327 8.576.788.308 4.803.408.955 4.895.291.671 4.830.732.778 6.011.111.628 6.290.516.931 7.114.718.037 4.733.839.921 4.676.321.192 4.665.166.139 4.580.852.401 4.502.693.761 4.759.512.841 4.755.946.201 4.753.107.841 21.567.637.543 5.777.867.795 5.413.171.641 5.401.548.757 5.599.781.823 5.395.838.198 8.666.460.735 6.704.528.098 5.873.772.989 5.317.863.420 6.473.459.420 15.190.866.121 5.387.627.851 5.477.561.745

Daftar LRA -158-


NAMA DAERAH Provinsi Kalimantan Timur Kab. Berau Kab. Bulungan Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Paser Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda Kota Tarakan Kab. Penajam Paser Utara Provinsi Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Kab. Minahasa Kab. Sangihe Kota Bitung Kota Manado Kab. Kepulauan Talaud Kab. Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara Kota Kotamubagu Kab. Bolaang Mongondow Utara Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro Kab. Minahasa Tenggara Provinsi Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kota Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Provinsi Sulawesi Tengah Kab. Banggai Kab. Banggai Kepulauan Kab. Buol Kab. Toli-Toli Kab. Donggala Kab. Morowali Kab. Poso Kota Palu Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Bantaeng Kab. Barru Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Enrekang Kab. G o w a Kab. Jeneponto Kab. Luwu Kab. Luwu Utara Kab. M a r o s * Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Pinrang Kab. Selayar Kab. Sidenreng Rappang Kab. Sinjai

Daftar 3.B

ANGGARAN 123.320.854.486 12.143.774.481 11.625.884.973 15.272.078.420 10.779.123.736 23.828.604.823 10.582.265.665 10.820.739.734 11.962.733.220 81.194.902.224 32.771.418.654 13.637.252.805 12.741.682.348 10.059.343.666 3.312.025.272 5.757.848.447 5.876.653.302 5.725.727.654 5.919.814.716 8.176.022.970 5.716.006.017 5.787.846.328 5.777.165.871 5.733.509.258 5.736.144.478 5.736.144.478 5.713.644.720 5.750.032.686 3.503.111.182 6.017.887.896 6.784.170.711 7.562.951.716 6.262.265.487 6.201.390.222 5.859.165.212 5.995.758.953 6.687.784.659 6.285.093.779 6.000.204.079 6.072.085.001 6.022.752.104 6.051.359.538 6.200.965.867 9.336.363.401 6.077.109.376 5.981.861.408 47.266.848.144 6.658.410.163 6.922.497.417 8.074.096.895 7.065.150.691 6.773.819.666 7.226.624.898 6.967.696.086 6.887.099.218 7.493.911.915 7.165.909.981 8.348.989.228 7.143.928.315 6.834.692.499 7.113.790.794 6.866.808.238

REALISASI 24.664.170.897 2.707.364.599 2.603.786.698 3.333.025.387 2.434.434.450 5.044.330.668 2.395.062.836 2.442.757.650 2.671.156.347 16.517.590.148 6.832.893.434 3.006.060.264 2.826.946.173 2.290.478.437 662.405.054 1.430.179.393 1.453.940.364 1.423.755.234 1.462.572.646 1.913.814.297 1.421.810.907 1.436.178.969 1.434.042.878 1.425.311.555 1.425.838.599 1.425.838.599 1.421.338.647 1.428.616.240 700.622.237 1.482.187.282 1.635.443.845 1.791.200.046 1.531.062.800 1.518.887.748 1.450.442.746 1.199.151.791 1.616.166.635 1.535.628.459 1.478.650.519 1.493.026.704 1.483.160.124 1.488.881.611 1.518.802.877 2.145.882.383 1.494.031.579 1.474.981.985 9.453.369.629 1.610.291.736 1.663.109.186 1.893.429.082 1.691.639.841 1.633.373.636 1.723.934.683 1.672.148.921 1.656.029.547 1.777.392.086 1.711.791.699 1.948.407.549 1.707.395.366 1.645.548.204 1.701.367.862 1.651.971.351

SISA ANGGARAN 98.656.683.589 9.436.409.882 9.022.098.275 11.939.053.033 8.344.689.286 18.784.274.155 8.187.202.829 8.377.982.084 9.291.576.873 64.677.312.076 25.938.525.220 10.631.192.541 9.914.736.175 7.768.865.229 2.649.620.218 4.327.669.054 4.422.712.938 4.301.972.420 4.457.242.070 6.262.208.673 4.294.195.110 4.351.667.359 4.343.122.993 4.308.197.703 4.310.305.879 4.310.305.879 4.292.306.073 4.321.416.446 2.802.488.945 4.535.700.614 5.148.726.866 5.771.751.670 4.731.202.687 4.682.502.474 4.408.722.466 4.796.607.162 5.071.618.024 4.749.465.320 4.521.553.560 4.579.058.297 4.539.591.980 4.562.477.927 4.682.162.990 7.190.481.018 4.583.077.797 4.506.879.423 37.813.478.515 5.048.118.427 5.259.388.231 6.180.667.813 5.373.510.850 5.140.446.030 5.502.690.215 5.295.547.165 5.231.069.671 5.716.519.829 5.454.118.282 6.400.581.679 5.436.532.949 5.189.144.295 5.412.422.932 5.214.836.887

Daftar LRA -159-


NAMA DAERAH Kab. Soppeng Kab. Takalar Kab. Tana Toraja Kab. Wajo Kota Pare-pare Kota Makassar Kota Palopo Kab. Luwu Timur Provinsi Sulawesi Barat Kab. Majene Kab. Mamuju Kab. Polewali Mandar Kab. Mamasa Kab. Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Kab. Buton Kab. Konawe Kab. Kolaka Kab. Muna Kota Kendari Kota Bau-bau Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Wakatobi Kab. Kolaka Utara Kab. Konawe Utara Kab. Buton Utara Provinsi Bali Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar Provinsi Nusa Tenggara Barat Kab. Bima Kab. Dompu Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kota Mataram Kota Bima Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang

Daftar 3.B

ANGGARAN 6.963.668.584 6.981.772.024 7.136.363.828 7.283.558.428 8.345.548.352 31.317.043.587 8.015.322.178 15.474.033.034 2.690.644.777 6.240.975.682 6.749.206.484 6.371.399.445 6.148.492.780 6.386.863.166 9.088.890.289 6.199.434.517 6.735.133.111 7.815.254.118 6.382.476.183 9.467.731.947 7.702.018.527 6.219.594.343 5.993.237.960 6.170.730.736 5.958.699.014 5.933.243.177 5.922.110.742 38.195.808.823 21.084.869.072 7.859.550.160 9.612.839.086 9.425.661.184 8.500.765.678 8.282.664.656 7.890.807.073 7.959.944.664 26.826.358.368 25.072.913.300 7.066.335.239 7.401.184.566 8.605.895.112 7.797.000.215 8.703.929.516 8.908.785.239 11.983.120.347 7.793.388.221 19.499.478.200 10.452.271.638 6.422.981.114 6.720.676.128 6.330.950.191 6.191.104.604 6.074.824.055 6.026.510.694 6.253.937.666 5.979.673.836 6.233.394.501 6.103.608.565 6.190.552.594 6.604.793.410 6.050.187.127 10.841.149.561

REALISASI 1.671.343.420 1.674.964.108 1.705.882.469 1.735.321.388 1.947.719.374 6.542.018.421 1.881.674.139 3.373.416.310 538.128.956 1.526.804.840 1.628.451.000 1.552.889.592 1.508.308.259 1.555.982.336 1.817.778.058 1.518.496.606 1.625.636.325 1.841.660.526 1.555.104.940 2.172.156.093 1.819.013.409 1.522.528.572 1.477.257.295 1.512.755.851 1.470.349.506 1.465.258.338 1.463.031.852 7.639.161.765 4.495.583.518 1.850.519.736 2.201.177.520 2.163.741.940 1.978.762.839 1.935.142.635 1.856.771.118 1.870.598.636 5.643.881.377 5.014.582.660 1.691.876.751 1.758.846.617 1.999.788.726 1.838.009.747 2.019.395.607 2.060.366.751 2.675.233.772 1.837.287.347 4.178.505.343 2.090.454.327 1.563.205.926 1.622.744.929 1.544.799.742 1.516.830.624 1.493.574.515 1.483.911.842 1.529.397.236 1.474.544.470 1.525.288.604 1.499.331.416 1.516.720.223 1.599.568.386 1.488.647.129 2.446.839.616

SISA ANGGARAN 5.292.325.164 5.306.807.916 5.430.481.359 5.548.237.040 6.397.828.978 24.775.025.166 6.133.648.039 12.100.616.724 2.152.515.821 4.714.170.842 5.120.755.484 4.818.509.853 4.640.184.521 4.830.880.830 7.271.112.231 4.680.937.911 5.109.496.786 5.973.593.592 4.827.371.243 7.295.575.854 5.883.005.118 4.697.065.771 4.515.980.665 4.657.974.885 4.488.349.508 4.467.984.839 4.459.078.890 30.556.647.058 16.589.285.554 6.009.030.424 7.411.661.566 7.261.919.244 6.522.002.839 6.347.522.021 6.034.035.955 6.089.346.028 21.182.476.991 20.058.330.640 5.374.458.488 5.642.337.949 6.606.106.386 5.958.990.468 6.684.533.909 6.848.418.488 9.307.886.575 5.956.100.874 15.320.972.857 8.361.817.311 4.859.775.188 5.097.931.199 4.786.150.449 4.674.273.980 4.581.249.540 4.542.598.852 4.724.540.430 4.505.129.366 4.708.105.897 4.604.277.149 4.673.832.371 5.005.225.024 4.561.539.998 8.394.309.945

Daftar LRA -160-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) KODE SATKER 997578 998510 963430 963446 963452 993152 980358 993169 993173 980362 993202 987439 987422 987621 980011 993194 993180 980028 998346 998350 998332 998325 998311 993216 993237 993220 993290 993283 993401 993305 993393 993389 993258 993312 998392 998400 998477 998421 998414 998388 998367 998371 998460 987511 963461 998854 993262 993241 993279 980383 998442 998456 998481 998498 998435

NAMA DAERAH Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Provinsi Maluku Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Pulau Buru Kota Ambon Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Kepulauan Aru Provinsi Maluku Utara Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Barat Kota Ternate Kab. Halmahera Timur Kota Tidore Kepulauan Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Utara Provinsi Papua Kab. Biak Numfor Kab. Jayapura Kab. Jayawijaya Kab. Merauke Kab. Mimika Kab. Nabire Kab. Paniai Kab. Puncak Jaya Kab. Yapen Waropen Kota Jayapura Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang Kab. Tolikara Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Waropen Kab. Supiori Kab. Mamberamo Raya Provinsi Papua Barat Kab. Sorong Kab. Manokwari Kab. Fak Fak Kota Sorong Kab. Sorong Selatan Kab. Raja Ampat Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Kaimana Jumlah

Daftar 3.B

ANGGARAN

REALISASI

SISA ANGGARAN

5.944.244.029 6.014.797.410 5.893.749.796 5.827.306.475 5.845.653.191 4.500.583.242 5.916.872.908 6.001.082.330 6.151.194.708 5.944.828.034 9.539.683.712 5.993.680.623 5.878.184.755 5.902.900.420 5.353.725.436 5.915.056.979 5.920.612.458 8.549.132.990 6.036.242.520 6.195.888.170 5.961.982.240 6.050.021.873 7.979.203.550 57.955.096.573 7.292.094.498 7.472.148.257 7.082.418.735 9.306.520.259 50.880.721.706 7.401.036.439 6.829.543.639 6.956.845.977 7.015.916.610 18.157.267.368 6.919.117.310 7.043.580.479 6.819.197.135 6.988.751.404 6.819.840.643 6.818.610.496 6.820.912.546 6.844.636.679 6.815.844.615 6.816.563.847 6.847.151.864 12.455.679.221 7.725.164.444 7.866.798.594 6.801.251.834 12.216.377.444 6.317.377.047 6.289.085.632 9.057.749.987 6.205.839.224 6.353.621.330

1.467.458.509 1.481.569.186 1.457.359.663 1.444.070.998 1.447.740.341 900.116.649 1.461.984.285 1.478.826.169 1.508.848.644 1.467.575.310 2.186.546.446 1.477.345.828 1.454.246.654 1.459.189.787 1.070.745.087 1.461.621.100 1.462.732.194 1.988.436.301 1.485.858.207 1.517.787.338 1.471.006.151 1.488.614.078 1.874.450.413 11.591.019.314 1.737.028.603 1.773.039.354 1.695.093.451 2.139.913.755 10.454.754.045 1.758.816.991 1.644.518.431 1.669.978.898 1.681.793.025 3.910.063.177 1.662.433.165 1.687.325.799 1.642.449.130 1.676.359.984 1.642.577.832 1.642.331.803 1.642.792.212 1.647.537.039 1.641.778.626 1.641.922.472 1.648.040.076 2.491.135.844 1.823.642.592 1.851.969.422 1.638.860.070 2.721.885.193 1.542.085.113 1.536.426.829 2.090.159.701 1.519.777.549 1.549.333.969

4.476.785.520 4.533.228.224 4.436.390.133 4.383.235.477 4.397.912.850 3.600.466.593 4.454.888.623 4.522.256.161 4.642.346.064 4.477.252.724 7.353.137.266 4.516.334.795 4.423.938.101 4.443.710.633 4.282.980.349 4.453.435.879 4.457.880.264 6.560.696.689 4.550.384.313 4.678.100.832 4.490.976.089 4.561.407.795 6.104.753.137 46.364.077.259 5.555.065.895 5.699.108.903 5.387.325.284 7.166.606.504 40.425.967.661 5.642.219.448 5.185.025.208 5.286.867.079 5.334.123.585 14.247.204.191 5.256.684.145 5.356.254.680 5.176.748.005 5.312.391.420 5.177.262.811 5.176.278.693 5.178.120.334 5.197.099.640 5.174.065.989 5.174.641.375 5.199.111.788 9.964.543.377 5.901.521.852 6.014.829.172 5.162.391.764 9.494.492.251 4.775.291.934 4.752.658.803 6.967.590.286 4.686.061.675 4.804.287.361

11.031.980.499.741

2.333.442.124.654

8.698.538.375.087

Daftar LRA -161-


Daftar 3.C

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008 (Dalam Rupiah) KODE SATKER 990015 990078 990022 990061 980007 990082 990099 990057 990040 980053 990036 993372 990104 990111 994672 994686 997451 997447 997426 997430 997468 987532 963327 963311 990125 990221 990192 990132 990146 990188 990150 941915 990235 990171 990214 990167 990200 941922 990260 990242 990277 990298 990281 990256 994690 998147 998130 998151 987418 987528 963333 990303 990331 990310 980060 990352 990324

NAMA DAERAH Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bireun Kab. Aceh Pidie Kab. Simeulue Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Jaya Kab. Aceh Barat Daya Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kota Subulussalam Kab. Pidie Jaya Provinsi Sumatera Utara Kab. Asahan Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Labuhan Batu Kab. Langkat Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir Kota Binjai Kota Medan Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidempuan Kab. Pakpak Bharat Kab. Nias Selatan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Serdang Bedagai Kab. Samosir Kab. Batu bara Provinsi Sumatera Barat Kab. Limapuluh Kota Kab. Agam Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman

ANGGARAN 1.476.911.867.636 14.896.040.740 17.166.736.471 14.880.082.980 23.348.963.051 16.337.805.136 21.055.293.522 25.617.840.285 294.277.941.053 16.823.614.469 15.835.468.512 14.880.082.980 14.880.082.980 14.880.082.980 14.880.082.980 14.880.082.980 14.880.082.980 15.485.248.736 17.165.063.564 14.880.082.980 22.796.348.344 16.337.952.218 23.348.415.595 15.816.103.712 9.271.483.545 1.072.995.695 4.625.031.855 1.072.995.695 1.072.995.695 1.136.548.335 2.847.181.158 6.393.141.702 1.354.040.823 1.089.049.548 9.667.367.879 1.226.108.655 4.790.834.174 1.072.995.695 1.404.622.695 1.072.995.695 1.072.995.695 1.072.995.695 1.072.995.695 1.072.995.695 1.130.798.895 1.075.831.983 1.072.995.695 1.087.406.895 1.072.995.695 1.072.995.695 1.072.995.695 1.294.432.150 494.478.375 483.229.991 4.662.595.264 483.229.991 506.448.392

REALISASI 295.382.373.526 2.979.208.147 3.433.347.295 2.976.016.595 4.669.792.608 3.267.561.025 4.211.058.703 5.123.568.056 58.855.588.209 3.364.722.893 3.167.093.700 2.976.016.595 2.976.016.595 2.976.016.595 2.976.016.595 2.976.016.595 2.976.016.595 3.097.049.747 3.433.012.711 2.976.016.595 4.559.269.667 3.267.590.442 4.669.683.117 3.163.220.740 1.854.296.708 214.599.138 925.006.370 214.599.138 214.599.138 227.309.665 569.436.233 1.278.628.338 270.808.163 217.809.908 1.933.473.574 245.221.730 958.166.833 214.599.138 280.924.538 214.599.138 214.599.138 214.599.138 214.599.138 214.599.138 226.159.778 215.166.395 214.599.138 217.481.378 214.599.138 214.599.138 214.599.138 258.886.429 98.895.673 96.645.997 932.519.051 96.645.997 101.289.679

SISA ANGGARAN 1.181.529.494.110 11.916.832.593 13.733.389.176 11.904.066.385 18.679.170.443 13.070.244.111 16.844.234.819 20.494.272.229 235.422.352.844 13.458.891.576 12.668.374.812 11.904.066.385 11.904.066.385 11.904.066.385 11.904.066.385 11.904.066.385 11.904.066.385 12.388.198.989 13.732.050.853 11.904.066.385 18.237.078.677 13.070.361.776 18.678.732.478 12.652.882.972 7.417.186.837 858.396.557 3.700.025.485 858.396.557 858.396.557 909.238.670 2.277.744.925 5.114.513.364 1.083.232.660 871.239.640 7.733.894.305 980.886.925 3.832.667.341 858.396.557 1.123.698.157 858.396.557 858.396.557 858.396.557 858.396.557 858.396.557 904.639.117 860.665.588 858.396.557 869.925.517 858.396.557 858.396.557 858.396.557 1.035.545.721 395.582.702 386.583.994 3.730.076.213 386.583.994 405.158.713

Daftar LRA -162-


KODE SATKER 990366 990387 990345 990370 990391 990409 990434 990441 990420 990413 997611 987595 987574 987581 990455 990476 990502 990497 990462 980138 980074 980095 980081 980100 980142 990519 998840 990480 980121 980117 990523 994708 987464 990530 990544 990565 990586 990572 980184 980163 990551 980522 980170 990590 990608 990661 990633 990675 990654 990682 990640 990696 994729 994733 994712 997557 987560 987549 987553 963342 993813 990629 990612

NAMA DAERAH Kab. Pesisir Selatan Kab. Sawahlunto Sijunjung Kab. Solok Kab. Tanah Datar Kota Bukit Tinggi Kota Padang Panjang Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok Kota Pariaman Kab. Pasaman Barat Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan Provinsi Riau Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hulu Kab. Kampar Kab. Kuantan Singingi Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Siak Kota Dumai Kota Pekanbaru Provinsi Kepulauan Riau Kab. Bintan (Kepulauan Riau) Kab. Natuna Kab. Karimun Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kab. Lingga Provinsi Jambi Kab. Batanghari Kab. Bungo Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kota Jambi Provinsi Sumatera Selatan Kab. Lahat Kab. Musi Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Muara Enim Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Kota Palembang Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Kota Prabumulih Kab. Banyuasin Kab. Ogan Ilir Kab. OKU Timur Kab. OKU Selatan Kab. Empat Lawang Provinsi Bangka Belitung Kab. Bangka Kab. Belitung

Daftar 3.C

ANGGARAN 544.657.056 675.803.384 861.167.108 483.229.991 483.229.991 483.229.991 483.229.991 483.229.991 1.345.761.559 483.229.991 483.229.991 500.541.476 489.250.665 483.229.991 1.535.929.961.787 1.556.624.592.692 308.510.852.308 319.302.920.182 623.254.778.716 315.190.562.187 334.421.402.584 851.452.953.912 319.008.603.584 914.647.044.363 307.594.422.379 307.900.953.672 206.700.457.248 82.347.862.569 324.474.322.209 90.143.074.441 79.803.255.209 79.803.255.209 80.522.519.209 116.774.658.998 42.147.782.833 29.803.587.774 26.272.120.678 26.424.048.839 29.714.742.659 30.060.867.185 134.284.160.522 101.215.191.008 26.293.998.736 28.294.915.127 451.843.534.641 83.420.470.032 749.342.257.807 100.803.247.964 120.900.228.103 64.824.685.850 82.051.909.550 64.824.685.850 64.824.685.850 64.824.685.850 69.628.680.850 76.934.596.999 65.834.518.850 67.660.766.150 67.618.595.889 69.131.746.070 60.793.045.415 48.227.589.742 23.868.239.822

REALISASI 108.931.410 135.160.674 172.233.420 96.645.997 96.645.997 96.645.997 96.645.997 96.645.997 269.152.310 96.645.997 96.645.997 100.108.294 97.850.131 96.645.997 307.185.992.356 311.324.918.537 61.702.170.460 63.860.584.035 124.650.955.741 63.038.112.436 66.884.280.515 170.290.590.786 63.801.720.715 182.929.408.871 61.518.884.474 61.580.190.733 41.340.091.449 16.469.572.513 64.894.864.441 18.028.614.887 15.960.651.041 15.960.651.041 16.104.503.841 23.354.931.799 8.429.556.565 5.960.717.553 5.254.424.134 5.284.809.767 5.942.948.530 6.012.173.437 26.856.832.103 20.243.038.200 5.258.799.746 5.658.983.024 90.368.706.928 16.684.094.005 149.868.451.560 20.160.649.591 24.180.045.619 12.964.937.169 16.410.381.909 12.964.937.169 12.964.937.169 12.964.937.169 13.925.736.169 15.386.919.398 13.166.903.769 13.532.153.229 13.523.719.176 13.826.349.213 12.158.609.083 9.645.517.947 4.773.647.963

SISA ANGGARAN 435.725.646 540.642.710 688.933.688 386.583.994 386.583.994 386.583.994 386.583.994 386.583.994 1.076.609.249 386.583.994 386.583.994 400.433.182 391.400.534 386.583.994 1.228.743.969.431 1.245.299.674.155 246.808.681.848 255.442.336.147 498.603.822.975 252.152.449.751 267.537.122.069 681.162.363.126 255.206.882.869 731.717.635.492 246.075.537.905 246.320.762.939 165.360.365.799 65.878.290.056 259.579.457.768 72.114.459.554 63.842.604.168 63.842.604.168 64.418.015.368 93.419.727.199 33.718.226.268 23.842.870.221 21.017.696.544 21.139.239.072 23.771.794.129 24.048.693.748 107.427.328.419 80.972.152.808 21.035.198.990 22.635.932.103 361.474.827.713 66.736.376.027 599.473.806.247 80.642.598.373 96.720.182.484 51.859.748.681 65.641.527.641 51.859.748.681 51.859.748.681 51.859.748.681 55.702.944.681 61.547.677.601 52.667.615.081 54.128.612.921 54.094.876.713 55.305.396.857 48.634.436.332 38.582.071.795 19.094.591.859

Daftar LRA -163-


KODE SATKER 990701 998189 998172 998168 998193 990718 990739 990722 990743 990750 998215 998201 998503 987600 987617 990764 990807 990771 990785 990792 980191 993351 993347 980206 990811 980210 990828 990881 991003 990963 990938 991045 990959 991052 991024 991070 990970 991066 991087 990984 990991 990942 991010 991031 991091 993330 991109 991120 980032 991113 994754 994740 998126 963302 993809 990917 990900 990895 990921 980049 991134 991141 991329

NAMA DAERAH Kota Pangkal Pinang Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Barat Kab. Belitung Timur Provinsi Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebong Kota Bengkulu Kab. Kaur Kab. Seluma Kab. Mukomuko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Provinsi Lampung Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Timur Kab. Tanggamus Kab. Tulang Bawang Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Kab. Bandung Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Ciamis Kab. Cianjur Kab. Cirebon Kab. Garut Kab. Indramayu Kab. Karawang Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Sukabumi Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya Kota Bandung Kota Bekasi Kota Bogor Kota Cirebon Kota Depok Kota Sukabumi Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kab. Bandung Barat Provinsi Banten Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Tangerang Kota Cilegon Kota Tangerang Provinsi Jawa Tengah Kab. Banjarnegara

Daftar 3.C

ANGGARAN 19.623.669.742 42.419.525.849 33.840.203.242 35.088.744.409 25.266.515.715 919.865.583 574.340.527 1.322.050.350 569.339.350 562.342.870 569.435.362 2.237.220.382 1.823.550.562 562.342.870 565.670.870 71.250.657.896 14.985.351.413 17.587.622.167 14.959.842.293 14.959.842.293 41.723.664.293 15.172.726.664 15.053.865.513 15.272.874.438 14.959.842.293 14.959.842.293 132.703.297.541 106.843.773.931 9.637.626.384 37.968.698.258 14.947.045.760 9.288.282.273 11.818.543.865 8.673.849.258 10.615.199.914 19.117.227.258 18.938.953.258 9.467.993.432 9.624.674.707 8.675.831.978 10.661.594.873 8.758.057.568 9.184.128.451 9.702.796.805 8.673.849.258 8.673.849.258 8.673.849.258 8.673.849.258 8.673.849.258 8.673.849.258 8.673.849.258 8.673.849.258 8.673.849.258 9.618.863.940 477.867.190 715.207.036 541.656.059 1.135.439.526 539.940.859 539.940.859 539.940.859 10.136.763.260 953.041.217

REALISASI 3.924.733.947 8.483.905.169 6.768.040.647 7.017.748.881 5.053.303.142 183.973.116 114.868.104 264.410.069 113.867.869 112.468.573 113.887.071 447.444.075 364.710.111 112.468.573 113.134.173 14.250.131.578 2.997.070.281 3.517.524.432 2.991.968.457 2.991.968.457 8.344.732.857 3.034.545.331 3.010.773.101 3.054.574.886 2.991.968.457 2.991.968.457 26.540.659.869 21.368.754.786 1.927.525.275 7.593.739.650 2.989.409.150 1.857.656.453 2.363.708.772 1.734.769.850 2.123.039.981 3.823.445.450 3.787.790.650 1.893.598.685 1.924.934.940 1.735.166.394 2.132.318.973 1.751.611.512 1.836.825.689 1.940.559.360 1.734.769.850 1.734.769.850 1.734.769.850 1.734.769.850 1.734.769.850 1.734.769.850 1.734.769.850 1.734.769.850 1.734.769.850 1.923.772.787 95.573.438 143.041.406 108.331.210 227.087.903 107.988.170 107.988.170 107.988.170 2.027.352.652 190.608.242

SISA ANGGARAN 15.698.935.795 33.935.620.680 27.072.162.595 28.070.995.528 20.213.212.573 735.892.467 459.472.423 1.057.640.281 455.471.481 449.874.297 455.548.291 1.789.776.307 1.458.840.451 449.874.297 452.536.697 57.000.526.318 11.988.281.132 14.070.097.735 11.967.873.836 11.967.873.836 33.378.931.436 12.138.181.333 12.043.092.412 12.218.299.552 11.967.873.836 11.967.873.836 106.162.637.672 85.475.019.145 7.710.101.109 30.374.958.608 11.957.636.610 7.430.625.820 9.454.835.093 6.939.079.408 8.492.159.933 15.293.781.808 15.151.162.608 7.574.394.747 7.699.739.767 6.940.665.584 8.529.275.900 7.006.446.056 7.347.302.762 7.762.237.445 6.939.079.408 6.939.079.408 6.939.079.408 6.939.079.408 6.939.079.408 6.939.079.408 6.939.079.408 6.939.079.408 6.939.079.408 7.695.091.153 382.293.752 572.165.630 433.324.849 908.351.623 431.952.689 431.952.689 431.952.689 8.109.410.608 762.432.975

Daftar LRA -164-


KODE SATKER 991290 991202 991286 991396 991223 991308 991176 991180 991265 991422 991375 991162 991382 991244 991333 991230 991197 991251 991312 991361 991272 991155 991401 991418 991219 991340 991439 991354 991485 991464 991450 991443 991492 991471 991507 991511 991532 991549 991528 991553 991560 991642 991670 991773 991837 991659 991574 991684 991600 991731 991858 991727 991780 991802 991691 991581 991752 991794 991820 991621 991706 991816 991710

NAMA DAERAH Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Kudus Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo Kota Magelang Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Kota Tegal Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul Kab. Kulon Progo Kab. Sleman Kota Yogyakarta Provinsi Jawa Timur Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo

Daftar 3.C

ANGGARAN 998.167.063 979.644.842 17.310.752.807 995.747.100 1.006.772.982 977.110.573 945.794.159 1.511.323.570 959.874.159 945.794.159 962.721.217 1.760.881.217 945.794.159 999.681.217 955.422.394 945.794.159 947.253.850 1.154.612.982 945.794.159 1.245.814.488 1.727.596.512 1.106.523.570 945.794.159 945.794.159 1.114.857.688 946.154.426 945.794.159 945.794.159 945.794.159 945.794.159 945.794.159 945.794.159 945.794.159 945.794.159 8.304.023 350.939.361 353.429.220 377.515.821 350.939.361 350.939.361 74.376.607.626 10.675.725.983 4.348.840.041 4.923.475.872 70.665.783.601 4.327.601.277 4.327.601.277 4.934.748.249 5.181.057.965 5.072.301.818 4.595.037.277 4.335.671.677 5.697.143.141 4.364.185.061 5.791.627.866 4.436.885.602 5.255.013.169 7.003.546.005 4.383.832.244 4.327.601.277 4.809.711.286 5.796.151.020 4.327.601.277

REALISASI 199.633.411 195.928.967 3.462.150.560 199.149.418 201.354.595 195.422.113 189.158.830 302.264.712 191.974.830 189.158.830 192.544.242 352.176.242 189.158.830 199.936.242 191.084.477 189.158.830 189.450.768 230.922.595 189.158.830 249.162.896 345.519.301 221.304.712 189.158.830 189.158.830 222.971.536 189.230.883 189.158.830 189.158.830 189.158.830 189.158.830 189.158.830 189.158.830 189.158.830 189.158.830 1.660.804 70.187.871 70.685.843 75.503.163 70.187.871 70.187.871 14.875.321.523 2.135.145.195 869.768.006 984.695.173 14.133.156.719 865.520.254 865.520.254 986.949.648 1.036.211.591 1.014.460.362 919.007.454 867.134.334 1.139.428.627 872.837.011 1.158.325.572 887.377.119 1.051.002.633 1.400.709.200 876.766.448 865.520.254 961.942.255 1.159.230.203 865.520.254

SISA ANGGARAN 798.533.652 783.715.875 13.848.602.247 796.597.682 805.418.387 781.688.460 756.635.329 1.209.058.858 767.899.329 756.635.329 770.176.975 1.408.704.975 756.635.329 799.744.975 764.337.917 756.635.329 757.803.082 923.690.387 756.635.329 996.651.592 1.382.077.211 885.218.858 756.635.329 756.635.329 891.886.152 756.923.543 756.635.329 756.635.329 756.635.329 756.635.329 756.635.329 756.635.329 756.635.329 756.635.329 6.643.219 280.751.490 282.743.377 302.012.658 280.751.490 280.751.490 59.501.286.103 8.540.580.788 3.479.072.035 3.938.780.699 56.532.626.882 3.462.081.023 3.462.081.023 3.947.798.601 4.144.846.374 4.057.841.456 3.676.029.823 3.468.537.343 4.557.714.514 3.491.348.050 4.633.302.294 3.549.508.483 4.204.010.536 5.602.836.805 3.507.065.796 3.462.081.023 3.847.769.031 4.636.920.817 3.462.081.023

Daftar LRA -165-


KODE SATKER 991617 991595 991663 991638 991769 991841 991748 991912 991926 991930 991883 991879 991890 991905 991862 994761 991947 980227 980231 991993 992008 991989 991951 991968 991972 992012 994775 987507 987492 963358 992029 992054 992040 992033 992075 992061 992082 997540 997536 997522 997515 997501 997493 997472 997489 992164 992171 992228 992207 992211 992253 992249 992232 992185 992192 980248 992260 998236 998222 992096 992139 992122 992101

NAMA DAERAH Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kab. Tulungagung Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Surabaya Kota Batu Provinsi Kalimantan Barat Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Pontianak Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kota Pontianak Kota Singkawang Kab. Sekadau Kab. Melawi Kab. Kayong Utara Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Barito Selatan Kab. Barito Utara Kab. Kapuas Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kota Palangkaraya Kab. Barito Timur Kab. Murung Raya Kab. Pulang Pisau Kab. Gunung Mas Kab. Lamandau Kab. Sukamara Kab. Katingan Kab. Seruyan Provinsi Kalimantan Selatan Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kota Baru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Timur Kab. Berau Kab. Bulungan Kab. Kutai Kartanegara

Daftar 3.C

ANGGARAN 4.327.601.277 4.327.601.277 4.327.601.277 4.327.601.277 4.923.514.073 8.158.892.277 4.475.700.737 4.327.601.277 4.327.601.277 4.327.601.277 4.327.601.277 4.327.601.277 4.327.601.277 4.327.601.277 4.327.601.277 4.490.230.467 6.915.267.400 1.469.645.352 1.433.442.376 3.272.183.657 5.786.752.240 1.449.693.412 1.479.729.642 3.470.078.159 14.964.810.288 1.425.819.976 1.425.819.976 1.484.446.151 14.075.904.946 1.709.066.800 25.406.862.228 9.409.426.505 11.699.060.047 20.766.097.887 9.540.285.528 14.664.942.350 4.132.938.610 4.182.083.905 30.213.476.336 3.989.670.293 7.206.458.206 14.878.924.816 3.989.670.293 49.162.129.376 26.074.255.993 132.094.227.653 48.085.641.112 22.981.125.044 25.830.340.488 22.230.843.319 29.252.300.076 76.590.949.909 60.597.334.701 49.564.062.156 30.300.010.390 24.152.173.153 22.152.498.871 52.646.585.792 72.176.750.597 2.597.856.274.205 495.746.575.043 467.432.414.469 2.682.640.857.057

REALISASI 865.520.254 865.520.254 865.520.254 865.520.254 984.702.813 1.631.778.454 895.140.146 865.520.254 865.520.254 865.520.254 865.520.254 865.520.254 865.520.254 865.520.254 865.520.254 898.046.092 1.383.053.479 293.929.069 286.688.474 654.436.729 1.157.350.446 289.938.681 295.945.928 694.015.630 2.992.962.056 285.163.994 285.163.994 296.889.229 2.815.180.989 341.813.358 5.081.372.444 1.881.885.299 2.339.812.006 4.153.219.574 1.908.057.104 2.932.988.467 826.587.719 836.416.779 6.042.695.265 797.934.057 1.441.291.638 2.975.784.961 797.934.057 9.832.425.874 5.214.851.196 26.418.845.530 9.617.128.220 4.596.225.011 5.166.068.096 4.446.168.662 5.850.460.013 15.318.189.979 12.119.466.937 9.912.812.429 6.060.002.076 4.830.434.629 4.430.499.773 10.529.317.156 14.435.350.117 519.571.254.840 99.149.315.006 93.486.482.891 536.528.171.409

SISA ANGGARAN 3.462.081.023 3.462.081.023 3.462.081.023 3.462.081.023 3.938.811.260 6.527.113.823 3.580.560.591 3.462.081.023 3.462.081.023 3.462.081.023 3.462.081.023 3.462.081.023 3.462.081.023 3.462.081.023 3.462.081.023 3.592.184.375 5.532.213.921 1.175.716.283 1.146.753.902 2.617.746.928 4.629.401.794 1.159.754.731 1.183.783.714 2.776.062.529 11.971.848.232 1.140.655.982 1.140.655.982 1.187.556.922 11.260.723.957 1.367.253.442 20.325.489.784 7.527.541.206 9.359.248.041 16.612.878.313 7.632.228.424 11.731.953.883 3.306.350.891 3.345.667.126 24.170.781.071 3.191.736.236 5.765.166.568 11.903.139.855 3.191.736.236 39.329.703.502 20.859.404.797 105.675.382.123 38.468.512.892 18.384.900.033 20.664.272.392 17.784.674.657 23.401.840.063 61.272.759.930 48.477.867.764 39.651.249.727 24.240.008.314 19.321.738.524 17.721.999.098 42.117.268.636 57.741.400.480 2.078.285.019.365 396.597.260.037 373.945.931.578 2.146.112.685.648

Daftar LRA -166-


KODE SATKER 980273 980280 980269 980252 992118 992150 980294 992143 941901 997561 993021 993059 993042 993063 993091 993070 997412 998240 998257 987485 963395 963409 963389 963415 993820 980302 993038 993084 998261 998278 963421 992960 993000 980337 980316 992998 992981 980320 992977 993017 997582 987471 992722 992846 992888 992778 992832 992935 992740 992850 992811 980341 992799 992900 992736 992867 992892 992825 992914 992871 992782 992757 992956

NAMA DAERAH Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Paser Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda Kota Tarakan Kab. Penajam Paser Utara Provinsi Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Kab. Minahasa Kab. Sangihe Kota Bitung Kota Manado Kab. Kepulauan Talaud Kab. Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara Kota Kotamubagu Kab. Bolaang Mongondow Utara Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro Kab. Minahasa Tenggara Provinsi Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kota Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Provinsi Sulawesi Tengah Kab. Banggai Kab. Banggai Kepulauan Kab. Buol Kab. Toli-Toli Kab. Donggala Kab. Morowali Kab. Poso Kota Palu Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Bantaeng Kab. Barru Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Enrekang Kab. G o w a Kab. Jeneponto Kab. Luwu Kab. Luwu Utara Kab. M a r o s * Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Pinrang Kab. Selayar Kab. Sidenreng Rappang Kab. Sinjai Kab. Soppeng Kab. Takalar Kab. Tana Toraja Kab. Wajo Kota Pare-pare

Daftar 3.C

ANGGARAN 516.123.397.449 726.606.599.059 433.590.844.811 451.624.630.871 475.175.184.902 419.341.804.025 425.208.271.417 447.579.385.845 424.226.195.025 428.921.760.025 818.280.416 2.356.710.325 437.487.632 437.487.632 443.952.417 437.674.000 801.686.901 619.587.265 437.487.632 506.502.648 680.287.143 686.587.837 437.487.632 659.231.233 816.085.344 996.912.865 3.530.144.113 664.613.145 680.897.922 717.131.065 3.525.210.801 7.906.998.721 5.670.252.690 2.722.790.662 4.300.611.594 2.245.678.050 2.154.023.318 15.774.886.516 2.939.913.189 2.110.536.489 2.376.887.764 2.936.296.891 32.394.246.468 3.275.366.425 3.276.321.876 3.283.643.052 3.275.366.425 3.285.075.033 3.275.366.425 3.281.107.225 3.354.732.985 3.333.695.281 3.275.366.425 3.275.366.425 3.277.500.264 3.275.366.425 3.314.110.585 3.275.366.425 3.275.366.425 3.280.533.605 3.275.366.425 3.278.077.497 3.275.366.425

REALISASI 103.224.679.488 145.321.319.810 86.718.168.960 90.324.926.174 95.035.036.978 83.868.360.803 85.041.654.281 89.515.877.167 84.845.239.003 85.784.352.003 163.656.082 471.342.062 87.497.524 87.497.524 88.790.481 87.534.797 160.337.378 123.917.451 87.497.524 101.300.527 136.057.426 137.317.564 87.497.524 131.846.244 163.217.068 199.382.572 706.028.820 132.922.628 136.179.583 143.426.212 705.042.158 1.581.399.743 1.134.050.537 544.558.131 860.122.317 449.135.608 430.804.662 3.154.977.302 587.982.636 422.107.296 475.377.552 587.259.377 6.478.849.292 655.073.284 655.264.374 656.728.609 655.073.284 657.015.005 655.073.284 656.221.444 670.946.596 666.739.055 655.073.284 655.073.284 655.500.051 655.073.284 662.822.116 655.073.284 655.073.284 656.106.720 655.073.284 655.615.498 655.073.284

SISA ANGGARAN 412.898.717.961 581.285.279.249 346.872.675.851 361.299.704.697 380.140.147.924 335.473.443.222 340.166.617.136 358.063.508.678 339.380.956.022 343.137.408.022 654.624.334 1.885.368.263 349.990.108 349.990.108 355.161.936 350.139.203 641.349.523 495.669.814 349.990.108 405.202.121 544.229.717 549.270.273 349.990.108 527.384.989 652.868.276 797.530.293 2.824.115.293 531.690.517 544.718.339 573.704.853 2.820.168.643 6.325.598.978 4.536.202.153 2.178.232.531 3.440.489.277 1.796.542.442 1.723.218.656 12.619.909.214 2.351.930.553 1.688.429.193 1.901.510.212 2.349.037.514 25.915.397.176 2.620.293.141 2.621.057.502 2.626.914.443 2.620.293.141 2.628.060.028 2.620.293.141 2.624.885.781 2.683.786.389 2.666.956.226 2.620.293.141 2.620.293.141 2.622.000.213 2.620.293.141 2.651.288.469 2.620.293.141 2.620.293.141 2.624.426.885 2.620.293.141 2.622.461.999 2.620.293.141

Daftar LRA -167-


KODE SATKER 992942 997604 928282 955383 992804 992761 992921 997599 998299 993106 993127 993110 993148 993131 993326 994782 998304 987642 987638 987443 963364 963370 992274 992342 992338 992281 992317 992295 992321 992300 992359 992363 992370 992410 992431 992384 992391 992406 992427 992448 997625 987450 992452 992502 992473 992537 992520 992469 980379 992558 992541 992516 992579 992562 992494 992480 993368 997578 998510 963430 963446 963452 993152

NAMA DAERAH Kota Makassar Kota Palopo Kab. Luwu Timur Provinsi Sulawesi Barat Kab. Majene Kab. Mamuju Kab. Polewali Mandar Kab. Mamasa Kab. Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Kab. Buton Kab. Konawe Kab. Kolaka Kab. Muna Kota Kendari Kota Bau-bau Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Wakatobi Kab. Kolaka Utara Kab. Konawe Utara Kab. Buton Utara Provinsi Bali Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar Provinsi Nusa Tenggara Barat Kab. Bima Kab. Dompu Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kota Mataram Kota Bima Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Provinsi Maluku

Daftar 3.C

ANGGARAN 3.275.366.425 3.275.366.425 65.360.307.675 1.666.396.086 1.183.307.450 10.359.075.293 1.185.371.905 1.183.307.450 4.563.706.641 7.718.299.525 1.743.395.437 2.133.049.325 15.576.371.691 1.711.055.661 1.711.055.661 1.711.055.661 1.797.842.669 1.767.727.597 1.711.055.661 1.789.790.317 1.711.055.661 1.711.055.661 350.109.409 350.109.409 350.109.409 350.109.409 350.109.409 350.109.409 350.109.409 350.109.409 350.109.409 17.277.187.120 4.591.303.969 4.676.484.449 4.565.229.409 4.565.229.409 4.565.229.409 5.196.318.049 4.565.229.409 4.565.229.409 34.969.479.649 46.405.564 354.267.163 354.267.163 354.267.163 354.267.163 354.267.163 354.474.823 452.652.159 354.317.026 355.886.057 354.267.163 354.267.163 354.267.163 354.267.163 354.267.163 354.267.163 360.580.763 354.317.026 354.267.163 354.267.163 3.233.744.685

REALISASI 655.073.284 655.073.284 13.072.061.533 333.279.217 236.661.489 2.071.815.057 237.074.380 236.661.489 912.741.326 1.543.659.904 348.679.086 426.609.863 3.115.274.336 342.211.131 342.211.131 342.211.131 359.568.532 353.545.518 342.211.131 357.958.062 342.211.131 342.211.131 70.021.881 70.021.881 70.021.881 70.021.881 70.021.881 70.021.881 70.021.881 70.021.881 70.021.881 3.455.437.424 918.260.793 935.296.889 913.045.881 913.045.881 913.045.881 1.039.263.609 913.045.881 913.045.881 6.993.895.929 9.281.112 70.853.431 70.853.431 70.853.431 70.853.431 70.853.431 70.894.963 90.530.431 70.863.403 71.177.209 70.853.431 70.853.431 70.853.431 70.853.431 70.853.431 70.853.431 72.116.151 70.863.403 70.853.431 70.853.431 646.748.937

SISA ANGGARAN 2.620.293.141 2.620.293.141 52.288.246.142 1.333.116.869 946.645.961 8.287.260.236 948.297.525 946.645.961 3.650.965.315 6.174.639.621 1.394.716.351 1.706.439.462 12.461.097.355 1.368.844.530 1.368.844.530 1.368.844.530 1.438.274.137 1.414.182.079 1.368.844.530 1.431.832.255 1.368.844.530 1.368.844.530 280.087.528 280.087.528 280.087.528 280.087.528 280.087.528 280.087.528 280.087.528 280.087.528 280.087.528 13.821.749.696 3.673.043.176 3.741.187.560 3.652.183.528 3.652.183.528 3.652.183.528 4.157.054.440 3.652.183.528 3.652.183.528 27.975.583.720 37.124.452 283.413.732 283.413.732 283.413.732 283.413.732 283.413.732 283.579.860 362.121.728 283.453.623 284.708.848 283.413.732 283.413.732 283.413.732 283.413.732 283.413.732 283.413.732 288.464.612 283.453.623 283.413.732 283.413.732 2.586.995.748

Daftar LRA -168-


KODE SATKER 980358 993169 993173 980362 993202 987439 987422 987621 980011 993194 993180 980028 998346 998350 998332 998325 998311 993216 993237 993220 993290 993283 993401 993305 993393 993389 993258 993312 998392 998400 998477 998421 998414 998388 998367 998371 998460 987511 963461 998854 993262 993241 993279 980383 998442 998456 998481 998498 998435

NAMA DAERAH Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Pulau Buru Kota Ambon Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Kepulauan Aru Provinsi Maluku Utara Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Barat Kota Ternate Kab. Halmahera Timur Kota Tidore Kepulauan Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Utara Provinsi Papua Kab. Biak Numfor Kab. Jayapura Kab. Jayawijaya Kab. Merauke Kab. Mimika Kab. Nabire Kab. Paniai Kab. Puncak Jaya Kab. Yapen Waropen Kota Jayapura Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang Kab. Tolikara Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Waropen Kab. Supiori Kab. Mamberamo Raya Provinsi Papua Barat Kab. Sorong Kab. Manokwari Kab. Fak Fak Kota Sorong Kab. Sorong Selatan Kab. Raja Ampat Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Kaimana Jumlah

Daftar 3.C

ANGGARAN

REALISASI

SISA ANGGARAN

1.275.773.923 2.997.692.197 2.567.932.922 12.751.347.875 1.273.668.963 4.142.928.004 4.926.013.789 2.564.892.922 34.575.893.225 16.085.291.707 10.185.945.830 10.113.197.760 60.726.653.329 13.673.730.432 13.486.133.863 20.368.616.203 16.628.311.728 283.895.903.213 31.299.052.859 29.405.964.725 28.712.418.002 31.220.968.570 569.936.699.709 42.669.334.243 29.141.288.626 28.766.255.058 28.686.204.178 28.686.204.178 29.819.073.160 31.334.899.258 28.686.204.178 28.730.248.178 28.804.812.850 57.482.999.364 28.686.204.178 28.686.204.178 28.747.792.978 28.686.204.178 29.510.570.057 38.552.950.365 47.692.524.416 18.836.032.735 33.160.613.496 9.971.688.521 9.971.688.521 34.869.592.637 12.048.465.450 9.971.688.521 61.253.701.397

255.154.783 599.538.438 513.586.582 2.550.269.574 254.733.791 828.585.600 985.202.756 512.978.582 6.915.178.643 3.217.058.338 2.037.189.164 2.022.639.551 12.145.330.666 2.734.746.084 2.697.226.771 4.073.723.242 3.325.662.344 56.779.180.652 6.259.810.581 5.881.192.965 5.742.483.598 6.244.193.711 113.987.339.941 8.533.866.851 5.828.257.723 5.753.251.010 5.737.240.834 5.737.240.834 5.963.814.631 6.266.979.852 5.737.240.834 5.746.049.634 5.760.962.568 11.496.599.881 5.737.240.834 5.737.240.834 5.749.558.594 5.737.240.834 5.902.114.101 7.710.590.072 9.538.504.893 3.767.206.489 6.632.122.747 1.994.337.703 1.994.337.703 6.973.918.544 2.409.693.097 1.994.337.703 12.250.740.287

1.020.619.140 2.398.153.759 2.054.346.340 10.201.078.301 1.018.935.172 3.314.342.404 3.940.811.033 2.051.914.340 27.660.714.582 12.868.233.369 8.148.756.666 8.090.558.209 48.581.322.663 10.938.984.348 10.788.907.092 16.294.892.961 13.302.649.384 227.116.722.561 25.039.242.278 23.524.771.760 22.969.934.404 24.976.774.859 455.949.359.768 34.135.467.392 23.313.030.903 23.013.004.048 22.948.963.344 22.948.963.344 23.855.258.529 25.067.919.406 22.948.963.344 22.984.198.544 23.043.850.282 45.986.399.483 22.948.963.344 22.948.963.344 22.998.234.384 22.948.963.344 23.608.455.956 30.842.360.293 38.154.019.523 15.068.826.246 26.528.490.749 7.977.350.818 7.977.350.818 27.895.674.093 9.638.772.353 7.977.350.818 49.002.961.110

29.554.364.517.956

5.910.872.903.450

23.643.491.614.506

Daftar LRA -169-


Daftar 3.D

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN DANA ALOKASI UMUM SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008 (Dalam Rupiah) KODE SATKER

NAMA DAERAH

990015 990078 990022 990061 980007 990082 990099 990057 990040 980053 990036 993372 990104 990111 994672 994686 997451 997447 997426 997430 997468 987532 963327 963311 990125 990221 990192 990132 990146 990188 990150 941915 990235 990171 990214 990167 990200 941922 990260 990242 990277 990298 990281 990256 994690 998147 998130 998151 987418 987528 963333 990303 990331 990310 980060 990352 990324

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bireun Kab. Aceh Pidie Kab. Simeulue Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Jaya Kab. Aceh Barat Daya Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kota Subulussalam Kab. Pidie Jaya Provinsi Sumatera Utara Kab. Asahan Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Labuhan Batu Kab. Langkat Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir Kota Binjai Kota Medan Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidempuan Kab. Pakpak Bharat Kab. Nias Selatan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Serdang Bedagai Kab. Samosir Kab. Batu bara Provinsi Sumatera Barat Kab. Limapuluh Kota Kab. Agam Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman

ANGGARAN 557.327.156.000 303.463.871.000 407.951.536.000 315.844.050.000 161.827.728.000 300.339.533.000 278.292.165.000 321.110.274.000 224.974.803.000 381.776.850.000 355.254.807.000 205.553.860.000 307.002.315.000 184.666.362.000 215.308.983.000 233.315.427.000 272.684.736.000 194.370.094.000 226.924.281.000 226.715.878.000 237.708.404.000 223.797.261.000 87.981.636.000 124.563.256.000 727.910.822.000 422.761.735.000 327.408.429.000 779.762.110.000 395.779.328.000 578.103.405.000 583.480.637.000 394.434.140.000 393.414.349.000 639.593.433.000 528.954.580.000 290.589.335.000 338.051.601.000 252.143.902.000 276.422.519.000 808.664.567.000 312.042.983.000 209.457.471.000 224.503.915.000 221.913.915.000 257.152.798.000 155.875.045.000 258.078.775.000 251.601.127.000 381.432.253.000 219.458.180.000 175.374.953.000 631.675.939.000 385.019.188.000 414.880.748.000 272.834.439.000 403.616.001.000 297.522.370.000

REALISASI 255.441.615.000 151.731.936.000 203.975.766.000 157.922.028.000 80.913.864.000 150.169.764.000 139.146.084.000 160.555.140.000 112.487.400.000 190.888.428.000 177.627.402.000 102.776.928.000 153.501.156.000 92.333.184.000 107.654.490.000 116.657.712.000 136.342.368.000 97.185.048.000 113.462.142.000 113.357.940.000 118.854.204.000 111.898.632.000 43.990.818.000 62.281.626.000 363.955.410.000 211.380.870.000 163.704.216.000 389.881.056.000 197.889.666.000 289.051.704.000 291.740.316.000 197.217.072.000 196.707.174.000 319.796.718.000 264.477.288.000 145.294.668.000 169.025.802.000 126.071.952.000 138.211.260.000 404.332.284.000 156.021.492.000 104.728.734.000 112.251.960.000 110.956.956.000 128.576.400.000 77.937.522.000 129.039.390.000 125.800.566.000 190.716.126.000 109.729.092.000 87.687.474.000 315.837.972.000 192.509.592.000 207.440.376.000 136.417.218.000 201.808.002.000 148.761.186.000

SISA ANGGARAN 301.885.541.000 151.731.935.000 203.975.770.000 157.922.022.000 80.913.864.000 150.169.769.000 139.146.081.000 160.555.134.000 112.487.403.000 190.888.422.000 177.627.405.000 102.776.932.000 153.501.159.000 92.333.178.000 107.654.493.000 116.657.715.000 136.342.368.000 97.185.046.000 113.462.139.000 113.357.938.000 118.854.200.000 111.898.629.000 43.990.818.000 62.281.630.000 363.955.412.000 211.380.865.000 163.704.213.000 389.881.054.000 197.889.662.000 289.051.701.000 291.740.321.000 197.217.068.000 196.707.175.000 319.796.715.000 264.477.292.000 145.294.667.000 169.025.799.000 126.071.950.000 138.211.259.000 404.332.283.000 156.021.491.000 104.728.737.000 112.251.955.000 110.956.959.000 128.576.398.000 77.937.523.000 129.039.385.000 125.800.561.000 190.716.127.000 109.729.088.000 87.687.479.000 315.837.967.000 192.509.596.000 207.440.372.000 136.417.221.000 201.807.999.000 148.761.184.000

Daftar LRA -170-


KODE SATKER 990366 990387 990345 990370 990391 990409 990434 990441 990420 990413 997611 987595 987574 987581 990455 990476 990502 990497 990462 980138 980074 980095 980081 980100 980142 990519 998840 990480 980121 980117 990523 994708 987464 990530 990544 990565 990586 990572 980184 980163 990551 980522 980170 990590 990608 990661 990633 990675 990654 990682 990640 990696 994729 994733 994712 997557 987560 987549 987553 963342 993813 990629 990612


Daftar 3.D

ANGGARAN 424.760.863.000 273.785.923.000 365.383.071.000 373.848.936.000 236.403.814.000 192.699.289.000 624.642.086.000 234.690.661.000 186.839.398.000 205.820.702.000 222.102.582.000 305.576.071.000 246.604.954.000 213.109.223.000 198.375.199.000 389.699.955.000 250.954.258.000 244.763.763.000 291.388.945.000 195.626.393.000 201.064.732.000 94.441.796.000 344.111.454.000 288.884.858.000 108.583.054.000 200.573.387.000 192.930.742.000 188.537.170.000 144.728.263.000 468.803.682.000 260.698.423.000 317.541.798.000 352.522.722.000 339.161.139.000 276.442.827.000 273.178.987.000 230.401.141.000 211.783.015.000 280.043.871.000 370.324.986.000 545.776.133.000 302.847.323.000 177.096.271.000 450.423.694.000 399.913.302.000 510.395.426.000 329.680.459.000 716.129.540.000 186.301.466.000 210.989.638.000 180.935.827.000 429.915.555.000 288.510.604.000 358.855.952.000 255.050.238.000 109.189.031.000 391.045.440.000 280.703.630.000 245.522.870.000

REALISASI 212.380.434.000 136.892.964.000 182.691.534.000 186.924.468.000 118.201.908.000 96.349.644.000 312.321.042.000 117.345.330.000 93.419.700.000 102.910.350.000 111.051.294.000 152.788.038.000 123.302.478.000 106.554.612.000 99.187.602.000 194.849.976.000 125.477.130.000 122.381.880.000 145.694.472.000 97.813.194.000 100.532.364.000 47.220.900.000 172.055.730.000 144.442.428.000 54.291.528.000 100.286.694.000 96.465.372.000 94.268.586.000 72.364.134.000 234.401.844.000 130.349.214.000 158.770.902.000 176.261.364.000 169.580.568.000 138.221.412.000 136.589.496.000 115.200.570.000 105.891.510.000 140.021.934.000 185.162.496.000 272.888.064.000 151.423.662.000 88.548.138.000 225.211.848.000 199.956.654.000 255.197.712.000 164.840.232.000 358.064.772.000 93.150.732.000 105.494.820.000 90.467.916.000 214.957.776.000 144.255.300.000 179.427.978.000 127.525.122.000 54.594.516.000 195.522.720.000 140.351.814.000 122.761.434.000

SISA ANGGARAN 212.380.429.000 136.892.959.000 182.691.537.000 186.924.468.000 118.201.906.000 96.349.645.000 312.321.044.000 117.345.331.000 93.419.698.000 102.910.352.000 111.051.288.000 152.788.033.000 123.302.476.000 106.554.611.000 99.187.597.000 194.849.979.000 125.477.128.000 122.381.883.000 145.694.473.000 97.813.199.000 100.532.368.000 47.220.896.000 172.055.724.000 144.442.430.000 54.291.526.000 100.286.693.000 96.465.370.000 94.268.584.000 72.364.129.000 234.401.838.000 130.349.209.000 158.770.896.000 176.261.358.000 169.580.571.000 138.221.415.000 136.589.491.000 115.200.571.000 105.891.505.000 140.021.937.000 185.162.490.000 272.888.069.000 151.423.661.000 88.548.133.000 225.211.846.000 199.956.648.000 255.197.714.000 164.840.227.000 358.064.768.000 93.150.734.000 105.494.818.000 90.467.911.000 214.957.779.000 144.255.304.000 179.427.974.000 127.525.116.000 54.594.515.000 195.522.720.000 140.351.816.000 122.761.436.000

Daftar LRA -171-


KODE SATKER 990701 998189 998172 998168 998193 990718 990739 990722 990743 990750 998215 998201 998503 987600 987617 990764 990807 990771 990785 990792 980191 993351 993347 980206 990811 980210 990828 990881 991003 990963 990938 991045 990959 991052 991024 991070 990970 991066 991087 990984 990991 990942 991010 991031 991091 993330 991109 991120 980032 991113 994754 994740 998126 963302 993809 990917 990900 990895 990921 980049 991134 991141 991329


Daftar 3.D

ANGGARAN 239.742.242.000 230.204.601.000 205.620.247.000 228.461.981.000 220.654.059.000 482.472.811.000 267.650.140.000 378.637.998.000 313.542.153.000 335.328.093.000 200.861.633.000 243.560.308.000 223.756.452.000 207.672.820.000 214.515.588.000 570.533.930.000 325.662.015.000 658.043.647.000 669.102.531.000 440.124.311.000 529.485.333.000 542.094.963.000 450.771.445.000 297.523.114.000 509.474.017.000 208.068.039.000 904.231.861.000 1.001.542.069.000 525.365.565.000 1.062.589.558.000 857.303.374.000 824.504.170.000 793.934.226.000 1.002.247.586.000 682.130.289.000 689.521.993.000 586.883.974.000 600.795.435.000 388.026.357.000 618.600.128.000 827.153.453.000 608.993.532.000 789.565.364.000 959.016.427.000 590.144.385.000 397.366.563.000 340.669.127.000 427.136.387.000 278.943.833.000 305.008.920.000 406.141.454.000 191.153.331.000 486.211.545.000 342.743.861.000 554.305.361.000 580.209.734.000 675.626.751.000 774.453.991.000 251.935.625.000 445.217.401.000 1.053.491.871.000 488.707.563.000

REALISASI 119.871.120.000 115.102.302.000 102.810.126.000 114.230.988.000 110.327.028.000 241.236.408.000 133.825.068.000 189.319.002.000 156.771.078.000 167.664.048.000 100.430.814.000 121.780.152.000 111.878.226.000 103.836.408.000 107.257.794.000 285.266.964.000 162.831.006.000 329.021.826.000 334.551.264.000 220.062.156.000 264.742.668.000 271.047.480.000 225.385.722.000 148.761.558.000 254.737.008.000 104.034.018.000 452.115.930.000 500.771.034.000 262.682.784.000 531.294.780.000 428.651.688.000 412.252.086.000 396.967.116.000 501.123.792.000 341.065.146.000 344.760.996.000 293.441.988.000 300.397.716.000 194.013.180.000 309.300.066.000 413.576.724.000 304.496.766.000 394.782.684.000 479.508.216.000 295.072.194.000 198.683.280.000 170.334.564.000 213.568.194.000 139.471.914.000 152.504.460.000 203.070.726.000 95.576.664.000 243.105.774.000 171.371.928.000 277.152.678.000 290.104.866.000 337.813.374.000 387.226.998.000 125.967.810.000 222.608.700.000 526.745.934.000 244.353.780.000

SISA ANGGARAN 119.871.122.000 115.102.299.000 102.810.121.000 114.230.993.000 110.327.031.000 241.236.403.000 133.825.072.000 189.318.996.000 156.771.075.000 167.664.045.000 100.430.819.000 121.780.156.000 111.878.226.000 103.836.412.000 107.257.794.000 285.266.966.000 162.831.009.000 329.021.821.000 334.551.267.000 220.062.155.000 264.742.665.000 271.047.483.000 225.385.723.000 148.761.556.000 254.737.009.000 104.034.021.000 452.115.931.000 500.771.035.000 262.682.781.000 531.294.778.000 428.651.686.000 412.252.084.000 396.967.110.000 501.123.794.000 341.065.143.000 344.760.997.000 293.441.986.000 300.397.719.000 194.013.177.000 309.300.062.000 413.576.729.000 304.496.766.000 394.782.680.000 479.508.211.000 295.072.191.000 198.683.283.000 170.334.563.000 213.568.193.000 139.471.919.000 152.504.460.000 203.070.728.000 95.576.667.000 243.105.771.000 171.371.933.000 277.152.683.000 290.104.868.000 337.813.377.000 387.226.993.000 125.967.815.000 222.608.701.000 526.745.937.000 244.353.783.000

Daftar LRA -172-


KODE SATKER 991290 991202 991286 991396 991223 991308 991176 991180 991265 991422 991375 991162 991382 991244 991333 991230 991197 991251 991312 991361 991272 991155 991401 991418 991219 991340 991439 991354 991485 991464 991450 991443 991492 991471 991507 991511 991532 991549 991528 991553 991560 991642 991670 991773 991837 991659 991574 991684 991600 991731 991858 991727 991780 991802 991691 991581 991752 991794 991820 991621 991706 991816 991710


Daftar 3.D

ANGGARAN 702.152.351.000 401.574.876.000 478.260.120.000 571.498.221.000 716.426.703.000 773.078.652.000 483.239.311.000 615.030.004.000 505.641.495.000 506.156.445.000 616.395.049.000 490.895.234.000 744.676.781.000 460.540.680.000 588.001.786.000 603.264.393.000 465.324.091.000 577.864.687.000 450.743.068.000 515.796.414.000 398.410.703.000 493.166.076.000 551.265.965.000 498.935.688.000 606.452.130.000 421.056.329.000 598.932.854.000 427.667.185.000 256.525.338.000 264.051.790.000 225.384.715.000 634.864.459.000 420.911.721.000 236.194.340.000 511.338.131.000 583.169.351.000 504.395.747.000 403.656.783.000 592.594.528.000 411.257.230.000 1.022.860.627.000 472.871.889.000 771.131.582.000 634.378.020.000 586.814.115.000 447.561.068.000 532.824.783.000 942.532.809.000 587.179.341.000 682.047.289.000 599.292.383.000 537.879.076.000 468.644.296.000 490.163.947.000 967.647.192.000 501.520.436.000 580.060.073.000 544.877.704.000 406.718.314.000 447.934.892.000 599.547.875.000 538.559.997.000 531.084.756.000

REALISASI 351.076.176.000 200.787.438.000 239.130.060.000 285.749.112.000 358.213.350.000 386.539.326.000 241.619.658.000 307.515.000.000 252.820.746.000 253.078.224.000 308.197.524.000 245.447.616.000 372.338.388.000 230.270.340.000 294.000.894.000 301.632.198.000 232.662.048.000 288.932.346.000 225.371.532.000 257.898.210.000 199.205.352.000 246.583.038.000 275.632.980.000 249.467.844.000 303.226.068.000 210.528.162.000 299.466.426.000 213.833.592.000 128.262.672.000 132.025.896.000 112.692.360.000 317.432.232.000 210.455.862.000 118.097.172.000 255.669.066.000 291.584.676.000 252.197.874.000 201.828.390.000 296.297.262.000 205.628.616.000 511.430.316.000 236.435.946.000 385.565.790.000 317.189.010.000 293.407.056.000 223.780.536.000 266.412.390.000 471.266.406.000 293.589.672.000 341.023.644.000 299.646.192.000 268.939.536.000 234.322.146.000 245.081.976.000 483.823.596.000 250.760.220.000 290.030.034.000 272.438.850.000 203.359.158.000 223.967.448.000 299.773.938.000 269.280.000.000 265.542.378.000

SISA ANGGARAN 351.076.175.000 200.787.438.000 239.130.060.000 285.749.109.000 358.213.353.000 386.539.326.000 241.619.653.000 307.515.004.000 252.820.749.000 253.078.221.000 308.197.525.000 245.447.618.000 372.338.393.000 230.270.340.000 294.000.892.000 301.632.195.000 232.662.043.000 288.932.341.000 225.371.536.000 257.898.204.000 199.205.351.000 246.583.038.000 275.632.985.000 249.467.844.000 303.226.062.000 210.528.167.000 299.466.428.000 213.833.593.000 128.262.666.000 132.025.894.000 112.692.355.000 317.432.227.000 210.455.859.000 118.097.168.000 255.669.065.000 291.584.675.000 252.197.873.000 201.828.393.000 296.297.266.000 205.628.614.000 511.430.311.000 236.435.943.000 385.565.792.000 317.189.010.000 293.407.059.000 223.780.532.000 266.412.393.000 471.266.403.000 293.589.669.000 341.023.645.000 299.646.191.000 268.939.540.000 234.322.150.000 245.081.971.000 483.823.596.000 250.760.216.000 290.030.039.000 272.438.854.000 203.359.156.000 223.967.444.000 299.773.937.000 269.279.997.000 265.542.378.000

Daftar LRA -173-


KODE SATKER 991617 991595 991663 991638 991769 991841 991748 991912 991926 991930 991883 991879 991890 991905 991862 994761 991947 980227 980231 991993 992008 991989 991951 991968 991972 992012 994775 987507 987492 963358 992029 992054 992040 992033 992075 992061 992082 997540 997536 997522 997515 997501 997493 997472 997489 992164 992171 992228 992207 992211 992253 992249 992232 992185 992192 980248 992260 998236 998222 992096 992139 992122 992101


Daftar 3.D

ANGGARAN 422.388.032.000 643.016.063.000 427.846.472.000 552.279.665.000 465.748.300.000 512.348.506.000 628.424.932.000 217.165.721.000 400.161.615.000 266.187.291.000 473.050.489.000 222.501.780.000 225.590.456.000 250.880.269.000 713.590.304.000 215.977.808.000 728.080.795.000 294.565.246.000 349.350.696.000 516.445.842.000 556.986.638.000 531.738.803.000 422.842.824.000 430.631.798.000 538.389.211.000 399.351.867.000 254.513.508.000 245.122.479.000 281.755.038.000 97.559.593.000 670.213.090.000 317.421.563.000 301.648.592.000 481.573.934.000 362.789.904.000 443.628.586.000 330.018.672.000 255.775.008.000 379.056.673.000 291.192.263.000 289.760.561.000 251.739.656.000 258.090.403.000 378.084.107.000 340.561.127.000 466.549.205.000 371.218.256.000 296.292.246.000 293.908.862.000 292.212.997.000 244.565.504.000 347.623.085.000 247.998.722.000 277.759.677.000 251.432.807.000 203.334.205.000 395.267.531.000 185.712.462.000 239.834.121.000 126.228.861.000 300.855.826.000 206.124.288.000 -

REALISASI 211.194.018.000 321.508.032.000 213.923.238.000 276.139.830.000 232.874.148.000 256.174.254.000 314.212.464.000 108.582.858.000 200.080.806.000 133.093.644.000 236.525.244.000 111.250.890.000 112.795.230.000 125.440.134.000 356.795.154.000 107.988.906.000 364.040.400.000 147.282.624.000 174.675.348.000 258.222.924.000 278.493.318.000 265.869.402.000 211.421.412.000 215.315.898.000 269.194.608.000 199.675.932.000 127.256.754.000 122.561.238.000 140.877.522.000 48.779.796.000 335.106.546.000 158.710.782.000 150.824.298.000 240.786.966.000 181.394.952.000 221.814.294.000 165.009.336.000 127.887.504.000 189.528.336.000 145.596.132.000 144.880.278.000 125.869.830.000 129.045.204.000 189.042.054.000 170.280.564.000 233.274.600.000 185.609.130.000 148.146.126.000 146.954.430.000 146.106.498.000 122.282.754.000 173.811.540.000 123.999.360.000 138.879.840.000 125.716.404.000 101.667.102.000 197.633.766.000 92.856.234.000 119.917.062.000 63.114.432.000 150.427.914.000 103.062.144.000 -

SISA ANGGARAN 211.194.014.000 321.508.031.000 213.923.234.000 276.139.835.000 232.874.152.000 256.174.252.000 314.212.468.000 108.582.863.000 200.080.809.000 133.093.647.000 236.525.245.000 111.250.890.000 112.795.226.000 125.440.135.000 356.795.150.000 107.988.902.000 364.040.395.000 147.282.622.000 174.675.348.000 258.222.918.000 278.493.320.000 265.869.401.000 211.421.412.000 215.315.900.000 269.194.603.000 199.675.935.000 127.256.754.000 122.561.241.000 140.877.516.000 48.779.797.000 335.106.544.000 158.710.781.000 150.824.294.000 240.786.968.000 181.394.952.000 221.814.292.000 165.009.336.000 127.887.504.000 189.528.337.000 145.596.131.000 144.880.283.000 125.869.826.000 129.045.199.000 189.042.053.000 170.280.563.000 233.274.605.000 185.609.126.000 148.146.120.000 146.954.432.000 146.106.499.000 122.282.750.000 173.811.545.000 123.999.362.000 138.879.837.000 125.716.403.000 101.667.103.000 197.633.765.000 92.856.228.000 119.917.059.000 63.114.429.000 150.427.912.000 103.062.144.000 -

Daftar LRA -174-


KODE SATKER 980273 980280 980269 980252 992118 992150 980294 992143 941901 997561 993021 993059 993042 993063 993091 993070 997412 998240 998257 987485 963395 963409 963389 963415 993820 980302 993038 993084 998261 998278 963421 992960 993000 980337 980316 992998 992981 980320 992977 993017 997582 987471 992722 992846 992888 992778 992832 992935 992740 992850 992811 980341 992799 992900 992736 992867 992892 992825 992914 992871 992782 992757 992956


Daftar 3.D

ANGGARAN 369.682.515.000 292.217.281.000 403.558.269.000 145.618.382.000 183.670.800.000 174.390.192.000 48.929.482.000 283.660.270.000 61.043.476.000 33.092.046.000 532.916.167.000 306.761.411.000 370.172.699.000 213.478.252.000 271.735.114.000 430.073.269.000 248.890.970.000 234.187.634.000 204.066.920.000 254.843.628.000 79.200.163.000 76.993.427.000 97.010.264.000 107.519.701.000 368.637.996.000 199.824.000.000 272.770.367.000 256.963.926.000 219.117.783.000 224.108.583.000 101.367.107.000 606.486.779.000 431.119.584.000 260.478.688.000 254.338.324.000 304.613.239.000 502.872.835.000 377.308.218.000 352.336.943.000 349.457.013.000 363.764.113.000 247.185.257.000 656.709.523.000 224.668.231.000 248.994.949.000 529.055.377.000 363.390.164.000 252.233.180.000 417.798.756.000 296.146.274.000 318.300.451.000 303.617.715.000 312.182.263.000 326.055.514.000 340.755.849.000 242.376.729.000 296.495.624.000 284.001.897.000 317.480.921.000 294.665.014.000 396.158.732.000 336.187.999.000 228.255.420.000

REALISASI 184.841.256.000 146.108.640.000 201.779.136.000 72.809.190.000 91.835.400.000 87.195.096.000 24.464.742.000 141.830.136.000 30.521.736.000 16.546.026.000 266.458.086.000 153.380.706.000 185.086.350.000 106.739.124.000 135.867.558.000 215.036.634.000 124.445.484.000 117.093.816.000 102.033.462.000 127.421.814.000 39.600.084.000 38.496.714.000 48.505.134.000 53.759.850.000 184.318.998.000 99.912.000.000 136.385.184.000 128.481.966.000 109.558.890.000 112.054.290.000 50.683.554.000 303.243.390.000 215.559.792.000 130.239.342.000 127.169.160.000 152.306.622.000 251.436.420.000 188.654.112.000 176.168.472.000 174.728.508.000 181.882.056.000 123.592.626.000 328.354.764.000 112.334.118.000 124.497.474.000 264.527.688.000 181.695.084.000 126.116.592.000 208.899.378.000 148.073.136.000 159.150.228.000 151.808.856.000 156.091.134.000 163.027.758.000 170.377.926.000 121.188.366.000 148.247.814.000 142.000.950.000 158.740.458.000 147.332.508.000 198.079.368.000 168.094.002.000 114.127.710.000

SISA ANGGARAN 184.841.259.000 146.108.641.000 201.779.133.000 72.809.192.000 91.835.400.000 87.195.096.000 24.464.740.000 141.830.134.000 30.521.740.000 16.546.020.000 266.458.081.000 153.380.705.000 185.086.349.000 106.739.128.000 135.867.556.000 215.036.635.000 124.445.486.000 117.093.818.000 102.033.458.000 127.421.814.000 39.600.079.000 38.496.713.000 48.505.130.000 53.759.851.000 184.318.998.000 99.912.000.000 136.385.183.000 128.481.960.000 109.558.893.000 112.054.293.000 50.683.553.000 303.243.389.000 215.559.792.000 130.239.346.000 127.169.164.000 152.306.617.000 251.436.415.000 188.654.106.000 176.168.471.000 174.728.505.000 181.882.057.000 123.592.631.000 328.354.759.000 112.334.113.000 124.497.475.000 264.527.689.000 181.695.080.000 126.116.588.000 208.899.378.000 148.073.138.000 159.150.223.000 151.808.859.000 156.091.129.000 163.027.756.000 170.377.923.000 121.188.363.000 148.247.810.000 142.000.947.000 158.740.463.000 147.332.506.000 198.079.364.000 168.093.997.000 114.127.710.000

Daftar LRA -175-


KODE SATKER 992942 997604 928282 955383 992804 992761 992921 997599 998299 993106 993127 993110 993148 993131 993326 994782 998304 987642 987638 987443 963364 963370 992274 992342 992338 992281 992317 992295 992321 992300 992359 992363 992370 992410 992431 992384 992391 992406 992427 992448 997625 987450 992452 992502 992473 992537 992520 992469 980379 992558 992541 992516 992579 992562 992494 992480 993368 997578 998510 963430 963446 963452 993152


Daftar 3.D

ANGGARAN 643.328.392.000 226.220.617.000 241.002.894.000 366.674.672.000 243.588.257.000 343.584.890.000 335.303.018.000 214.348.008.000 184.708.175.000 566.435.382.000 343.248.375.000 336.799.188.000 376.492.765.000 340.333.723.000 325.337.878.000 254.108.450.000 306.437.585.000 217.289.824.000 207.371.566.000 237.031.195.000 116.805.580.000 78.017.615.000 448.187.419.000 265.916.791.000 262.885.446.000 504.733.624.000 385.187.683.000 304.078.636.000 349.814.538.000 276.182.564.000 416.172.072.000 342.072.951.000 511.286.478.000 421.053.948.000 284.521.612.000 479.217.729.000 508.836.392.000 584.249.613.000 416.380.064.000 301.817.302.000 231.013.860.000 180.749.918.000 616.601.854.000 284.632.877.000 379.987.048.000 307.599.052.000 290.057.404.000 401.642.447.000 213.794.938.000 382.534.840.000 164.113.937.000 302.338.153.000 82.809.111.000 324.934.508.000 389.484.916.000 285.796.603.000 313.887.875.000 199.093.092.000 239.246.096.000 147.783.312.000 154.876.552.000 95.372.848.000 556.236.402.000

REALISASI 321.664.194.000 113.110.308.000 120.501.450.000 183.337.338.000 121.794.126.000 171.792.444.000 167.651.508.000 107.174.004.000 92.354.088.000 283.217.694.000 171.624.186.000 168.399.594.000 188.246.382.000 170.166.864.000 162.668.940.000 127.054.224.000 153.218.790.000 108.644.910.000 103.685.784.000 118.515.600.000 58.402.788.000 39.008.808.000 224.093.712.000 132.958.398.000 131.442.726.000 252.366.810.000 192.593.844.000 152.039.316.000 174.907.272.000 138.091.284.000 208.086.036.000 171.036.474.000 255.643.242.000 210.526.974.000 142.260.804.000 239.608.866.000 254.418.198.000 292.124.808.000 208.190.034.000 150.908.652.000 115.506.930.000 90.374.958.000 308.300.928.000 142.316.436.000 189.993.522.000 153.799.524.000 145.028.700.000 200.821.224.000 106.897.470.000 191.267.418.000 82.056.966.000 151.169.076.000 41.404.554.000 162.467.256.000 194.742.456.000 142.898.304.000 156.943.938.000 99.546.546.000 119.623.050.000 73.891.656.000 77.438.274.000 47.686.422.000 278.118.204.000

SISA ANGGARAN 321.664.198.000 113.110.309.000 120.501.444.000 183.337.334.000 121.794.131.000 171.792.446.000 167.651.510.000 107.174.004.000 92.354.087.000 283.217.688.000 171.624.189.000 168.399.594.000 188.246.383.000 170.166.859.000 162.668.938.000 127.054.226.000 153.218.795.000 108.644.914.000 103.685.782.000 118.515.595.000 58.402.792.000 39.008.807.000 224.093.707.000 132.958.393.000 131.442.720.000 252.366.814.000 192.593.839.000 152.039.320.000 174.907.266.000 138.091.280.000 208.086.036.000 171.036.477.000 255.643.236.000 210.526.974.000 142.260.808.000 239.608.863.000 254.418.194.000 292.124.805.000 208.190.030.000 150.908.650.000 115.506.930.000 90.374.960.000 308.300.926.000 142.316.441.000 189.993.526.000 153.799.528.000 145.028.704.000 200.821.223.000 106.897.468.000 191.267.422.000 82.056.971.000 151.169.077.000 41.404.557.000 162.467.252.000 194.742.460.000 142.898.299.000 156.943.937.000 99.546.546.000 119.623.046.000 73.891.656.000 77.438.278.000 47.686.426.000 278.118.198.000

Daftar LRA -176-


KODE SATKER 980358 993169 993173 980362 993202 987439 987422 987621 980011 993194 993180 980028 998346 998350 998332 998325 998311 993216 993237 993220 993290 993283 993401 993305 993393 993389 993258 993312 998392 998400 998477 998421 998414 998388 998367 998371 998460 987511 963461 998854 993262 993241 993279 980383 998442 998456 998481 998498 998435


Daftar 3.D

ANGGARAN

REALISASI

SISA ANGGARAN

419.791.404.000 500.793.445.000 289.170.568.000 292.377.596.000 361.265.488.000 241.073.749.000 186.038.087.000 219.698.360.000 451.481.459.000 203.031.320.000 219.556.721.000 245.930.849.000 205.692.272.000 215.237.280.000 261.290.724.000 300.565.063.000 276.125.863.000 1.002.431.825.000 317.334.041.000 421.254.250.000 369.230.697.000 647.518.006.000 237.570.131.000 423.565.995.000 442.609.847.000 388.175.029.000 256.826.101.000 331.616.963.000 304.314.857.000 296.638.388.000 392.591.383.000 350.990.794.000 312.393.431.000 449.094.135.000 412.597.444.000 407.080.185.000 173.817.345.000 202.666.741.000 366.341.146.000 578.084.261.000 272.373.321.000 334.244.601.000 378.324.359.000 238.950.947.000 418.028.618.000 296.123.511.000 344.624.945.000 236.404.458.000 361.449.597.000

209.895.702.000 250.396.722.000 144.585.282.000 146.188.800.000 180.632.742.000 120.536.874.000 93.019.044.000 109.849.182.000 225.740.730.000 101.515.662.000 109.778.358.000 122.965.422.000 102.846.138.000 107.618.640.000 130.645.362.000 150.282.534.000 138.062.934.000 501.215.910.000 158.667.018.000 210.627.126.000 184.615.350.000 323.759.004.000 118.785.066.000 211.782.996.000 221.304.924.000 194.087.514.000 128.413.050.000 165.808.482.000 152.157.426.000 148.319.196.000 196.295.694.000 175.495.398.000 156.196.716.000 224.547.066.000 206.298.720.000 203.540.094.000 86.908.674.000 101.333.370.000 183.170.574.000 289.042.128.000 136.186.662.000 167.122.302.000 189.162.180.000 119.475.474.000 209.014.308.000 148.061.754.000 172.312.470.000 118.202.232.000 180.724.800.000

209.895.702.000 250.396.723.000 144.585.286.000 146.188.796.000 180.632.746.000 120.536.875.000 93.019.043.000 109.849.178.000 225.740.729.000 101.515.658.000 109.778.363.000 122.965.427.000 102.846.134.000 107.618.640.000 130.645.362.000 150.282.529.000 138.062.929.000 501.215.915.000 158.667.023.000 210.627.124.000 184.615.347.000 323.759.002.000 118.785.065.000 211.782.999.000 221.304.923.000 194.087.515.000 128.413.051.000 165.808.481.000 152.157.431.000 148.319.192.000 196.295.689.000 175.495.396.000 156.196.715.000 224.547.069.000 206.298.724.000 203.540.091.000 86.908.671.000 101.333.371.000 183.170.572.000 289.042.133.000 136.186.659.000 167.122.299.000 189.162.179.000 119.475.473.000 209.014.310.000 148.061.757.000 172.312.475.000 118.202.226.000 180.724.797.000

179.507.144.871.000

89.730.350.619.000

89.776.794.252.000

Daftar LRA -177-


Daftar 3.E

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN DANA ALOKASI KHUSUS SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008 (Dalam Rupiah) KODE SATKER 990015 990078 990022 990061 980007 990082 990099 990057 990040 980053 990036 993372 990104 990111 994672 994686 997451 997447 997426 997430 997468 987532 963327 963311 990125 990221 990192 990132 990146 990188 990150 941915 990235 990171 990214 990167 990200 941922 990260 990242 990277 990298 990281 990256 994690 998147 998130 998151 987418 987528 963333 990303 990331 990310 980060 990352 990324

NAMA DAERAH Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bireun Kab. Aceh Pidie Kab. Simeulue Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Jaya Kab. Aceh Barat Daya Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kota Subulussalam Kab. Pidie Jaya Provinsi Sumatera Utara Kab. Asahan Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Labuhan Batu Kab. Langkat Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir Kota Binjai Kota Medan Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidempuan Kab. Pakpak Bharat Kab. Nias Selatan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Serdang Bedagai Kab. Samosir Kab. Batu bara Provinsi Sumatera Barat Kab. Limapuluh Kota Kab. Agam Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman

ANGGARAN 35.403.000.000 46.785.000.000 52.984.000.000 46.931.000.000 47.216.000.000 49.367.000.000 44.449.000.000 57.761.000.000 54.905.000.000 54.015.000.000 59.091.000.000 52.610.000.000 38.642.000.000 39.542.000.000 33.990.000.000 31.203.000.000 43.198.000.000 35.286.000.000 40.199.000.000 31.888.000.000 42.823.000.000 41.141.000.000 12.631.000.000 12.989.000.000 76.650.000.000 55.301.000.000 84.730.000.000 58.203.000.000 22.889.000.000 64.975.000.000 53.740.000.000 77.364.000.000 80.131.000.000 66.721.000.000 47.840.000.000 57.793.000.000 58.321.000.000 28.369.000.000 22.325.000.000 29.785.000.000 34.976.000.000 31.158.000.000 31.156.000.000 29.689.000.000 41.962.000.000 56.521.000.000 39.663.000.000 48.566.000.000 55.720.000.000 14.598.000.000 24.567.000.000 60.004.000.000 62.157.000.000 46.549.000.000 62.512.000.000 48.971.000.000

REALISASI 14.035.500.000 15.895.200.000 14.079.300.000 14.164.800.000 14.810.100.000 13.334.700.000 17.328.300.000 16.471.500.000 16.204.500.000 17.727.300.000 15.783.000.000 11.592.600.000 11.862.600.000 10.197.000.000 9.360.900.000 12.959.400.000 10.585.800.000 12.059.700.000 9.566.400.000 12.846.900.000 12.342.300.000 3.789.300.000 3.896.700.000 22.995.000.000 16.590.300.000 25.419.000.000 17.460.900.000 6.866.700.000 19.492.500.000 16.122.000.000 23.209.200.000 24.039.300.000 20.016.300.000 14.352.000.000 17.337.900.000 17.496.300.000 8.510.700.000 6.697.500.000 8.935.500.000 10.492.800.000 9.347.400.000 9.346.800.000 8.906.700.000 12.588.600.000 16.956.300.000 11.898.900.000 14.569.800.000 16.716.000.000 4.379.400.000 7.370.100.000 18.001.200.000 18.647.100.000 13.964.700.000 18.753.600.000 14.691.300.000

SISA ANGGARAN 35.403.000.000 32.749.500.000 37.088.800.000 32.851.700.000 33.051.200.000 34.556.900.000 31.114.300.000 40.432.700.000 38.433.500.000 37.810.500.000 41.363.700.000 36.827.000.000 27.049.400.000 27.679.400.000 23.793.000.000 21.842.100.000 30.238.600.000 24.700.200.000 28.139.300.000 22.321.600.000 29.976.100.000 28.798.700.000 8.841.700.000 9.092.300.000 53.655.000.000 38.710.700.000 59.311.000.000 40.742.100.000 16.022.300.000 45.482.500.000 37.618.000.000 54.154.800.000 56.091.700.000 46.704.700.000 33.488.000.000 40.455.100.000 40.824.700.000 19.858.300.000 15.627.500.000 20.849.500.000 24.483.200.000 21.810.600.000 21.809.200.000 20.782.300.000 29.373.400.000 39.564.700.000 27.764.100.000 33.996.200.000 39.004.000.000 10.218.600.000 17.196.900.000 42.002.800.000 43.509.900.000 32.584.300.000 43.758.400.000 34.279.700.000

Daftar LRA -178-


KODE SATKER 990366 990387 990345 990370 990391 990409 990434 990441 990420 990413 997611 987595 987574 987581 990455 990476 990502 990497 990462 980138 980074 980095 980081 980100 980142 990519 998840 990480 980121 980117 990523 994708 987464 990530 990544 990565 990586 990572 980184 980163 990551 980522 980170 990590 990608 990661 990633 990675 990654 990682 990640 990696 994729 994733 994712 997557 987560 987549 987553 963342 993813 990629 990612


Daftar 3.E

ANGGARAN 69.773.000.000 41.295.000.000 55.308.000.000 51.944.000.000 32.964.000.000 29.395.000.000 43.829.000.000 29.755.000.000 33.228.000.000 32.838.000.000 40.004.000.000 46.718.000.000 40.766.000.000 42.829.000.000 9.899.000.000 10.604.000.000 9.690.000.000 10.153.000.000 40.696.000.000 8.490.000.000 39.969.000.000 39.927.000.000 7.749.000.000 8.220.000.000 8.029.000.000 5.801.000.000 10.085.000.000 34.693.000.000 18.744.000.000 8.251.000.000 28.194.000.000 38.539.000.000 24.454.000.000 43.609.000.000 39.573.000.000 52.266.000.000 43.000.000.000 46.043.000.000 41.645.000.000 9.877.000.000 41.345.000.000 42.509.000.000 36.136.000.000 49.102.000.000 49.136.000.000 62.590.000.000 10.623.000.000 60.742.000.000 39.018.000.000 8.387.000.000 32.473.000.000 25.045.000.000 29.599.000.000 48.030.000.000 40.329.000.000 47.229.000.000 36.369.000.000 9.254.000.000 22.029.000.000 53.138.000.000 50.326.000.000

REALISASI 20.931.900.000 12.388.500.000 16.592.400.000 15.583.200.000 9.889.200.000 8.818.500.000 13.148.700.000 8.926.500.000 9.968.400.000 9.851.400.000 12.001.200.000 14.015.400.000 12.229.800.000 12.848.700.000 2.969.700.000 3.181.200.000 2.907.000.000 3.045.900.000 12.208.800.000 2.547.000.000 11.990.700.000 11.978.100.000 2.324.700.000 2.466.000.000 2.408.700.000 1.740.300.000 3.025.500.000 10.407.900.000 5.623.200.000 2.475.300.000 8.458.200.000 11.561.700.000 7.336.200.000 13.082.700.000 11.871.900.000 15.679.800.000 12.900.000.000 13.812.900.000 12.493.500.000 2.963.100.000 12.403.500.000 12.752.700.000 10.840.800.000 14.730.600.000 14.740.800.000 18.777.000.000 3.186.900.000 18.222.600.000 11.705.400.000 2.516.100.000 9.741.900.000 7.513.500.000 8.879.700.000 14.409.000.000 12.098.700.000 14.168.700.000 10.910.700.000 2.776.200.000 6.608.700.000 15.941.400.000 15.097.800.000

SISA ANGGARAN 48.841.100.000 28.906.500.000 38.715.600.000 36.360.800.000 23.074.800.000 20.576.500.000 30.680.300.000 20.828.500.000 23.259.600.000 22.986.600.000 28.002.800.000 32.702.600.000 28.536.200.000 29.980.300.000 6.929.300.000 7.422.800.000 6.783.000.000 7.107.100.000 28.487.200.000 5.943.000.000 27.978.300.000 27.948.900.000 5.424.300.000 5.754.000.000 5.620.300.000 4.060.700.000 7.059.500.000 24.285.100.000 13.120.800.000 5.775.700.000 19.735.800.000 26.977.300.000 17.117.800.000 30.526.300.000 27.701.100.000 36.586.200.000 30.100.000.000 32.230.100.000 29.151.500.000 6.913.900.000 28.941.500.000 29.756.300.000 25.295.200.000 34.371.400.000 34.395.200.000 43.813.000.000 7.436.100.000 42.519.400.000 27.312.600.000 5.870.900.000 22.731.100.000 17.531.500.000 20.719.300.000 33.621.000.000 28.230.300.000 33.060.300.000 25.458.300.000 6.477.800.000 15.420.300.000 37.196.600.000 35.228.200.000

Daftar LRA -179-


KODE SATKER 990701 998189 998172 998168 998193 990718 990739 990722 990743 990750 998215 998201 998503 987600 987617 990764 990807 990771 990785 990792 980191 993351 993347 980206 990811 980210 990828 990881 991003 990963 990938 991045 990959 991052 991024 991070 990970 991066 991087 990984 990991 990942 991010 991031 991091 993330 991109 991120 980032 991113 994754 994740 998126 963302 993809 990917 990900 990895 990921 980049 991134 991141 991329


Daftar 3.E

ANGGARAN 36.837.000.000 43.633.000.000 43.975.000.000 47.477.000.000 40.623.000.000 25.396.000.000 65.318.000.000 68.577.000.000 56.598.000.000 41.099.000.000 46.560.000.000 51.822.000.000 44.680.000.000 38.993.000.000 59.015.000.000 22.728.000.000 48.966.000.000 77.819.000.000 55.496.000.000 54.558.000.000 68.081.000.000 60.857.000.000 45.142.000.000 41.638.000.000 42.685.000.000 27.843.000.000 11.012.000.000 8.992.000.000 10.289.000.000 98.226.000.000 91.965.000.000 9.931.000.000 96.486.000.000 12.397.000.000 9.491.000.000 64.718.000.000 49.558.000.000 41.701.000.000 82.513.000.000 96.746.000.000 43.785.000.000 67.305.000.000 8.166.000.000 7.974.000.000 14.056.000.000 35.592.000.000 7.650.000.000 27.248.000.000 27.677.000.000 31.788.000.000 40.643.000.000 4.274.000.000 18.097.000.000 65.978.000.000 61.563.000.000 57.978.000.000 55.057.000.000 17.172.000.000 7.433.000.000 58.868.000.000

REALISASI 11.051.100.000 13.089.900.000 13.192.500.000 14.243.100.000 12.186.900.000 7.618.800.000 19.595.400.000 20.573.100.000 16.979.400.000 12.329.700.000 13.968.000.000 15.546.600.000 13.404.000.000 11.697.900.000 17.704.500.000 6.818.400.000 14.689.800.000 23.345.700.000 16.648.800.000 16.367.400.000 20.424.300.000 18.257.100.000 13.542.600.000 12.491.400.000 12.805.500.000 8.352.900.000 3.303.600.000 2.697.600.000 3.086.700.000 29.467.800.000 27.589.500.000 2.979.300.000 28.945.800.000 3.719.100.000 2.847.300.000 19.415.400.000 14.867.400.000 12.510.300.000 24.753.900.000 29.023.800.000 13.135.500.000 20.191.500.000 2.449.800.000 2.392.200.000 4.216.800.000 10.677.600.000 2.295.000.000 8.174.400.000 8.303.100.000 9.536.400.000 12.192.900.000 1.282.200.000 5.429.100.000 19.793.400.000 18.468.900.000 17.393.400.000 16.517.100.000 5.151.600.000 2.229.900.000 17.660.400.000

SISA ANGGARAN 25.785.900.000 30.543.100.000 30.782.500.000 33.233.900.000 28.436.100.000 17.777.200.000 45.722.600.000 48.003.900.000 39.618.600.000 28.769.300.000 32.592.000.000 36.275.400.000 31.276.000.000 27.295.100.000 41.310.500.000 15.909.600.000 34.276.200.000 54.473.300.000 38.847.200.000 38.190.600.000 47.656.700.000 42.599.900.000 31.599.400.000 29.146.600.000 29.879.500.000 19.490.100.000 7.708.400.000 6.294.400.000 7.202.300.000 68.758.200.000 64.375.500.000 6.951.700.000 67.540.200.000 8.677.900.000 6.643.700.000 45.302.600.000 34.690.600.000 29.190.700.000 57.759.100.000 67.722.200.000 30.649.500.000 47.113.500.000 5.716.200.000 5.581.800.000 9.839.200.000 24.914.400.000 5.355.000.000 19.073.600.000 19.373.900.000 22.251.600.000 28.450.100.000 2.991.800.000 12.667.900.000 46.184.600.000 43.094.100.000 40.584.600.000 38.539.900.000 12.020.400.000 5.203.100.000 41.207.600.000

Daftar LRA -180-


KODE SATKER 991290 991202 991286 991396 991223 991308 991176 991180 991265 991422 991375 991162 991382 991244 991333 991230 991197 991251 991312 991361 991272 991155 991401 991418 991219 991340 991439 991354 991485 991464 991450 991443 991492 991471 991507 991511 991532 991549 991528 991553 991560 991642 991670 991773 991837 991659 991574 991684 991600 991731 991858 991727 991780 991802 991691 991581 991752 991794 991820 991621 991706 991816 991710


Daftar 3.E

ANGGARAN 10.146.000.000 55.568.000.000 58.314.000.000 54.087.000.000 10.334.000.000 78.898.000.000 63.555.000.000 10.325.000.000 61.272.000.000 54.898.000.000 66.405.000.000 59.995.000.000 62.798.000.000 47.293.000.000 48.654.000.000 66.068.000.000 58.600.000.000 9.871.000.000 51.047.000.000 56.743.000.000 51.071.000.000 57.838.000.000 54.287.000.000 50.547.000.000 28.476.000.000 48.148.000.000 70.627.000.000 57.280.000.000 27.950.000.000 35.145.000.000 31.028.000.000 21.141.000.000 31.007.000.000 31.499.000.000 19.468.000.000 57.448.000.000 60.879.000.000 52.138.000.000 10.151.000.000 32.238.000.000 54.812.000.000 62.582.000.000 67.376.000.000 10.042.000.000 45.187.000.000 22.404.000.000 66.485.000.000 26.024.000.000 10.032.000.000 75.972.000.000 55.841.000.000 48.087.000.000 54.272.000.000 89.739.000.000 58.977.000.000 60.359.000.000 53.410.000.000 61.396.000.000 55.573.000.000 76.241.000.000 62.927.000.000 52.388.000.000

REALISASI 3.043.800.000 16.670.400.000 17.494.200.000 16.226.100.000 3.100.200.000 23.669.400.000 19.066.500.000 3.097.500.000 18.381.600.000 16.469.400.000 19.921.500.000 17.998.500.000 18.839.400.000 14.187.900.000 14.596.200.000 19.820.400.000 17.580.000.000 2.961.300.000 15.314.100.000 17.022.900.000 15.321.300.000 17.351.400.000 16.286.100.000 15.164.100.000 8.542.800.000 14.444.400.000 21.188.100.000 17.184.000.000 8.385.000.000 10.543.500.000 9.308.400.000 6.342.300.000 9.302.100.000 9.449.700.000 5.840.400.000 17.234.400.000 18.263.700.000 15.641.400.000 3.045.300.000 9.671.400.000 16.443.600.000 18.774.600.000 20.212.800.000 3.012.600.000 13.556.100.000 6.721.200.000 19.945.500.000 7.807.200.000 3.009.600.000 22.791.600.000 16.752.300.000 14.426.100.000 16.281.600.000 26.921.700.000 17.693.100.000 18.107.700.000 16.023.000.000 18.418.800.000 16.671.900.000 22.872.300.000 18.878.100.000 15.716.400.000

SISA ANGGARAN 7.102.200.000 38.897.600.000 40.819.800.000 37.860.900.000 7.233.800.000 55.228.600.000 44.488.500.000 7.227.500.000 42.890.400.000 38.428.600.000 46.483.500.000 41.996.500.000 43.958.600.000 33.105.100.000 34.057.800.000 46.247.600.000 41.020.000.000 6.909.700.000 35.732.900.000 39.720.100.000 35.749.700.000 40.486.600.000 38.000.900.000 35.382.900.000 19.933.200.000 33.703.600.000 49.438.900.000 40.096.000.000 19.565.000.000 24.601.500.000 21.719.600.000 14.798.700.000 21.704.900.000 22.049.300.000 13.627.600.000 40.213.600.000 42.615.300.000 36.496.600.000 7.105.700.000 22.566.600.000 38.368.400.000 43.807.400.000 47.163.200.000 7.029.400.000 31.630.900.000 15.682.800.000 46.539.500.000 18.216.800.000 7.022.400.000 53.180.400.000 39.088.700.000 33.660.900.000 37.990.400.000 62.817.300.000 41.283.900.000 42.251.300.000 37.387.000.000 42.977.200.000 38.901.100.000 53.368.700.000 44.048.900.000 36.671.600.000

Daftar LRA -181-


KODE SATKER 991617 991595 991663 991638 991769 991841 991748 991912 991926 991930 991883 991879 991890 991905 991862 994761 991947 980227 980231 991993 992008 991989 991951 991968 991972 992012 994775 987507 987492 963358 992029 992054 992040 992033 992075 992061 992082 997540 997536 997522 997515 997501 997493 997472 997489 992164 992171 992228 992207 992211 992253 992249 992232 992185 992192 980248 992260 998236 998222 992096 992139 992122 992101


Daftar 3.E

ANGGARAN 58.633.000.000 8.946.000.000 47.784.000.000 10.222.000.000 63.037.000.000 21.321.000.000 66.075.000.000 32.878.000.000 23.891.000.000 23.079.000.000 31.782.000.000 26.781.000.000 35.931.000.000 31.178.000.000 8.075.000.000 30.520.000.000 31.094.000.000 57.950.000.000 49.573.000.000 59.552.000.000 66.239.000.000 65.820.000.000 72.276.000.000 69.766.000.000 55.483.000.000 40.142.000.000 47.838.000.000 44.584.000.000 45.511.000.000 10.254.000.000 40.179.000.000 42.450.000.000 41.998.000.000 67.877.000.000 56.997.000.000 21.844.000.000 41.820.000.000 38.398.000.000 29.073.000.000 53.681.000.000 38.393.000.000 33.496.000.000 38.627.000.000 44.735.000.000 45.065.000.000 36.039.000.000 64.033.000.000 59.265.000.000 49.148.000.000 47.487.000.000 40.026.000.000 23.274.000.000 17.779.000.000 17.437.000.000 45.493.000.000 36.285.000.000 43.599.000.000 37.394.000.000 45.762.000.000 9.853.000.000 9.321.000.000 9.474.000.000

REALISASI 17.589.900.000 2.683.800.000 14.335.200.000 3.066.600.000 18.911.100.000 6.396.300.000 19.822.500.000 9.863.400.000 7.167.300.000 6.923.700.000 9.534.600.000 8.034.300.000 10.779.300.000 9.353.400.000 2.422.500.000 9.156.000.000 9.328.200.000 17.385.000.000 14.871.900.000 17.865.600.000 19.871.700.000 19.746.000.000 21.682.800.000 20.929.800.000 16.644.900.000 12.042.600.000 14.351.400.000 13.375.200.000 13.653.300.000 3.076.200.000 12.053.700.000 12.735.000.000 12.599.400.000 20.363.100.000 17.099.100.000 6.553.200.000 12.546.000.000 11.519.400.000 8.721.900.000 16.104.300.000 11.517.900.000 10.048.800.000 11.588.100.000 13.420.500.000 13.519.500.000 10.811.700.000 19.209.900.000 17.779.500.000 14.744.400.000 14.246.100.000 12.007.800.000 6.982.200.000 5.333.700.000 5.231.100.000 13.647.900.000 10.885.500.000 13.079.700.000 11.218.200.000 13.728.600.000 2.955.900.000 2.796.300.000 2.842.200.000

SISA ANGGARAN 41.043.100.000 6.262.200.000 33.448.800.000 7.155.400.000 44.125.900.000 14.924.700.000 46.252.500.000 23.014.600.000 16.723.700.000 16.155.300.000 22.247.400.000 18.746.700.000 25.151.700.000 21.824.600.000 5.652.500.000 21.364.000.000 21.765.800.000 40.565.000.000 34.701.100.000 41.686.400.000 46.367.300.000 46.074.000.000 50.593.200.000 48.836.200.000 38.838.100.000 28.099.400.000 33.486.600.000 31.208.800.000 31.857.700.000 7.177.800.000 28.125.300.000 29.715.000.000 29.398.600.000 47.513.900.000 39.897.900.000 15.290.800.000 29.274.000.000 26.878.600.000 20.351.100.000 37.576.700.000 26.875.100.000 23.447.200.000 27.038.900.000 31.314.500.000 31.545.500.000 25.227.300.000 44.823.100.000 41.485.500.000 34.403.600.000 33.240.900.000 28.018.200.000 16.291.800.000 12.445.300.000 12.205.900.000 31.845.100.000 25.399.500.000 30.519.300.000 26.175.800.000 32.033.400.000 6.897.100.000 6.524.700.000 6.631.800.000

Daftar LRA -182-


KODE SATKER 980273 980280 980269 980252 992118 992150 980294 992143 941901 997561 993021 993059 993042 993063 993091 993070 997412 998240 998257 987485 963395 963409 963389 963415 993820 980302 993038 993084 998261 998278 963421 992960 993000 980337 980316 992998 992981 980320 992977 993017 997582 987471 992722 992846 992888 992778 992832 992935 992740 992850 992811 980341 992799 992900 992736 992867 992892 992825 992914 992871 992782 992757 992956


Daftar 3.E

ANGGARAN 54.754.000.000 42.528.000.000 44.932.000.000 44.120.000.000 9.149.000.000 7.601.000.000 7.390.000.000 8.162.000.000 7.053.000.000 7.964.000.000 28.079.000.000 75.487.000.000 69.193.000.000 70.924.000.000 38.586.000.000 42.741.000.000 62.085.000.000 64.914.000.000 73.906.000.000 91.055.000.000 12.018.000.000 12.303.000.000 20.438.000.000 11.827.000.000 25.374.000.000 47.344.000.000 62.977.000.000 40.159.000.000 51.186.000.000 49.168.000.000 11.896.000.000 35.201.000.000 63.419.000.000 54.338.000.000 43.193.000.000 51.226.000.000 76.604.000.000 50.938.000.000 58.591.000.000 44.025.000.000 51.942.000.000 49.505.000.000 35.137.000.000 46.248.000.000 45.317.000.000 70.831.000.000 54.692.000.000 44.443.000.000 59.973.000.000 48.509.000.000 62.561.000.000 56.360.000.000 61.655.000.000 53.756.000.000 51.781.000.000 47.395.000.000 53.585.000.000 61.839.000.000 46.033.000.000 56.819.000.000 56.873.000.000 55.531.000.000 39.708.000.000

REALISASI 16.426.200.000 12.758.400.000 13.479.600.000 13.236.000.000 2.744.700.000 2.280.300.000 2.217.000.000 2.448.600.000 2.115.900.000 2.389.200.000 8.423.700.000 22.646.100.000 20.757.900.000 21.277.200.000 11.575.800.000 12.822.300.000 18.625.500.000 19.474.200.000 22.171.800.000 27.316.500.000 3.605.400.000 3.690.900.000 6.131.400.000 3.548.100.000 7.612.200.000 14.203.200.000 18.893.100.000 12.047.700.000 15.355.800.000 14.750.400.000 3.568.800.000 10.560.300.000 19.025.700.000 16.301.400.000 12.957.900.000 15.367.800.000 22.981.200.000 15.281.400.000 17.577.300.000 13.207.500.000 15.582.600.000 14.851.500.000 21.082.200.000 13.874.400.000 13.595.100.000 21.249.300.000 16.407.600.000 13.332.900.000 17.991.900.000 14.552.700.000 18.768.300.000 16.908.000.000 18.496.500.000 16.126.800.000 15.534.300.000 14.218.500.000 16.075.500.000 18.551.700.000 13.809.900.000 17.045.700.000 17.061.900.000 16.659.300.000 11.912.400.000

SISA ANGGARAN 38.327.800.000 29.769.600.000 31.452.400.000 30.884.000.000 6.404.300.000 5.320.700.000 5.173.000.000 5.713.400.000 4.937.100.000 5.574.800.000 19.655.300.000 52.840.900.000 48.435.100.000 49.646.800.000 27.010.200.000 29.918.700.000 43.459.500.000 45.439.800.000 51.734.200.000 63.738.500.000 8.412.600.000 8.612.100.000 14.306.600.000 8.278.900.000 17.761.800.000 33.140.800.000 44.083.900.000 28.111.300.000 35.830.200.000 34.417.600.000 8.327.200.000 24.640.700.000 44.393.300.000 38.036.600.000 30.235.100.000 35.858.200.000 53.622.800.000 35.656.600.000 41.013.700.000 30.817.500.000 36.359.400.000 34.653.500.000 14.054.800.000 32.373.600.000 31.721.900.000 49.581.700.000 38.284.400.000 31.110.100.000 41.981.100.000 33.956.300.000 43.792.700.000 39.452.000.000 43.158.500.000 37.629.200.000 36.246.700.000 33.176.500.000 37.509.500.000 43.287.300.000 32.223.100.000 39.773.300.000 39.811.100.000 38.871.700.000 27.795.600.000

Daftar LRA -183-


KODE SATKER 992942 997604 928282 955383 992804 992761 992921 997599 998299 993106 993127 993110 993148 993131 993326 994782 998304 987642 987638 987443 963364 963370 992274 992342 992338 992281 992317 992295 992321 992300 992359 992363 992370 992410 992431 992384 992391 992406 992427 992448 997625 987450 992452 992502 992473 992537 992520 992469 980379 992558 992541 992516 992579 992562 992494 992480 993368 997578 998510 963430 963446 963452 993152


Daftar 3.E

ANGGARAN 19.993.000.000 40.268.000.000 51.051.000.000 45.738.000.000 40.342.000.000 62.176.000.000 56.740.000.000 34.558.000.000 45.591.000.000 29.866.000.000 69.178.000.000 65.413.000.000 59.302.000.000 65.041.000.000 45.787.000.000 41.021.000.000 65.208.000.000 57.393.000.000 78.856.000.000 42.925.000.000 12.587.000.000 12.517.000.000 21.634.000.000 35.795.000.000 42.595.000.000 59.691.000.000 50.927.000.000 50.121.000.000 55.832.000.000 47.704.000.000 55.364.000.000 14.251.000.000 37.215.000.000 62.807.000.000 42.477.000.000 59.471.000.000 64.613.000.000 68.541.000.000 65.247.000.000 39.433.000.000 37.701.000.000 36.758.000.000 42.576.000.000 58.048.000.000 57.297.000.000 57.368.000.000 62.036.000.000 72.708.000.000 53.554.000.000 65.116.000.000 64.827.000.000 55.204.000.000 55.977.000.000 58.467.000.000 60.063.000.000 56.162.000.000 38.658.000.000 51.184.000.000 58.402.000.000 15.508.000.000 13.151.000.000 12.668.000.000 36.612.000.000

REALISASI 5.997.900.000 12.080.400.000 15.315.300.000 13.721.400.000 12.102.600.000 18.652.800.000 17.022.000.000 10.367.400.000 13.677.300.000 8.959.800.000 20.753.400.000 19.623.900.000 17.790.600.000 19.512.300.000 13.736.100.000 12.306.300.000 19.562.400.000 17.217.900.000 23.656.800.000 12.877.500.000 3.776.100.000 3.755.100.000 6.490.200.000 10.738.500.000 12.778.500.000 17.907.300.000 15.278.100.000 15.036.300.000 16.749.600.000 14.311.200.000 16.609.200.000 4.275.300.000 11.164.500.000 18.842.100.000 12.743.100.000 17.841.300.000 19.383.900.000 20.562.300.000 19.574.100.000 11.829.900.000 11.310.300.000 22.054.800.000 12.772.800.000 17.414.400.000 17.189.100.000 17.210.400.000 18.610.800.000 21.812.400.000 16.066.200.000 19.534.800.000 19.448.100.000 16.561.200.000 16.793.100.000 17.540.100.000 18.018.900.000 16.848.600.000 11.597.400.000 15.355.200.000 17.520.600.000 4.652.400.000 3.945.300.000 3.800.400.000 10.983.600.000

SISA ANGGARAN 13.995.100.000 28.187.600.000 35.735.700.000 32.016.600.000 28.239.400.000 43.523.200.000 39.718.000.000 24.190.600.000 31.913.700.000 20.906.200.000 48.424.600.000 45.789.100.000 41.511.400.000 45.528.700.000 32.050.900.000 28.714.700.000 45.645.600.000 40.175.100.000 55.199.200.000 30.047.500.000 8.810.900.000 8.761.900.000 15.143.800.000 25.056.500.000 29.816.500.000 41.783.700.000 35.648.900.000 35.084.700.000 39.082.400.000 33.392.800.000 38.754.800.000 9.975.700.000 26.050.500.000 43.964.900.000 29.733.900.000 41.629.700.000 45.229.100.000 47.978.700.000 45.672.900.000 27.603.100.000 26.390.700.000 14.703.200.000 29.803.200.000 40.633.600.000 40.107.900.000 40.157.600.000 43.425.200.000 50.895.600.000 37.487.800.000 45.581.200.000 45.378.900.000 38.642.800.000 39.183.900.000 40.926.900.000 42.044.100.000 39.313.400.000 27.060.600.000 35.828.800.000 40.881.400.000 10.855.600.000 9.205.700.000 8.867.600.000 25.628.400.000

Daftar LRA -184-


KODE SATKER 980358 993169 993173 980362 993202 987439 987422 987621 980011 993194 993180 980028 998346 998350 998332 998325 998311 993216 993237 993220 993290 993283 993401 993305 993393 993389 993258 993312 998392 998400 998477 998421 998414 998388 998367 998371 998460 987511 963461 998854 993262 993241 993279 980383 998442 998456 998481 998498 998435


Daftar 3.E

ANGGARAN

REALISASI

SISA ANGGARAN

61.846.000.000 71.796.000.000 62.159.000.000 42.593.000.000 45.973.000.000 85.703.000.000 45.034.000.000 48.349.000.000 36.482.000.000 54.323.000.000 58.571.000.000 52.426.000.000 44.951.000.000 49.660.000.000 48.228.000.000 50.536.000.000 55.581.000.000 34.203.000.000 61.424.000.000 60.252.000.000 77.837.000.000 83.685.000.000 48.716.000.000 55.175.000.000 64.925.000.000 57.386.000.000 50.541.000.000 56.134.000.000 43.591.000.000 59.419.000.000 56.132.000.000 62.838.000.000 55.485.000.000 54.745.000.000 49.779.000.000 60.009.000.000 50.223.000.000 57.824.000.000 11.494.000.000 49.134.000.000 44.926.000.000 61.962.000.000 53.244.000.000 45.040.000.000 57.096.000.000 62.112.000.000 43.124.000.000 52.809.000.000 42.176.000.000

18.553.800.000 21.538.800.000 18.647.700.000 12.777.900.000 13.791.900.000 25.710.900.000 13.510.200.000 14.504.700.000 10.944.600.000 16.296.900.000 17.571.300.000 15.727.800.000 13.485.300.000 14.898.000.000 14.468.400.000 15.160.800.000 16.674.300.000 10.260.900.000 18.427.200.000 18.075.600.000 23.351.100.000 25.105.500.000 14.614.800.000 16.552.500.000 19.477.500.000 17.215.800.000 15.162.300.000 33.680.400.000 13.077.300.000 17.825.700.000 16.839.600.000 18.851.400.000 16.645.500.000 16.423.500.000 14.933.700.000 18.002.700.000 15.066.900.000 17.347.200.000 3.448.200.000 14.740.200.000 13.477.800.000 18.588.600.000 15.973.200.000 13.512.000.000 17.128.800.000 18.633.600.000 12.937.200.000 15.842.700.000 12.652.800.000

43.292.200.000 50.257.200.000 43.511.300.000 29.815.100.000 32.181.100.000 59.992.100.000 31.523.800.000 33.844.300.000 25.537.400.000 38.026.100.000 40.999.700.000 36.698.200.000 31.465.700.000 34.762.000.000 33.759.600.000 35.375.200.000 38.906.700.000 23.942.100.000 42.996.800.000 42.176.400.000 54.485.900.000 58.579.500.000 34.101.200.000 38.622.500.000 45.447.500.000 40.170.200.000 35.378.700.000 22.453.600.000 30.513.700.000 41.593.300.000 39.292.400.000 43.986.600.000 38.839.500.000 38.321.500.000 34.845.300.000 42.006.300.000 35.156.100.000 40.476.800.000 8.045.800.000 34.393.800.000 31.448.200.000 43.373.400.000 37.270.800.000 31.528.000.000 39.967.200.000 43.478.400.000 30.186.800.000 36.966.300.000 29.523.200.000

21.202.141.000.000

6.388.430.100.000

14.813.710.900.000

Daftar LRA -185-

Daftar 3.F

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) LAPORAN REALISASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA PENYESUAIAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008 (Dalam Rupiah) KODE

NAMA WILAYAH

ANGGARAN

REALISASI

SISA ANGGARAN

01

Provinsi DKI Jakarta

63.378.946.200

31.689.474.000

31.689.472.200

02

Provinsi Jawa Barat

226.890.318.400

104.899.791.332

121.990.527.068

03

Provinsi Jawa Tengah

395.870.570.000

170.253.986.319

225.616.583.681

04

Provinsi DI Yogyakarta

45.756.896.000

20.611.580.665

25.145.315.335

05

Provinsi Jawa Timur

06

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

07 08 09 10

471.325.558.000

195.745.010.986

275.580.547.014

3.694.530.238.000

45.461.436.000

3.649.068.802.000

Provinsi Sumatera Utara

445.894.197.600

185.777.417.332

260.116.780.268

Provinsi Sumatera Barat

72.537.831.000

33.416.918.000

39.120.913.000

Provinsi Riau

198.884.897.400

91.992.796.000

106.892.101.400

Provinsi Jambi

240.129.724.600

98.062.320.000

142.067.404.600

11

Provinsi Sumatera Selatan

159.952.054.000

67.897.924.000

92.054.130.000

12

Provinsi Lampung

80.611.188.000

36.777.626.000

43.833.562.000

13

Provinsi Kalimantan Barat

214.343.005.400

88.389.124.000

125.953.881.400

14

Provinsi Kalimantan Tengah

174.306.953.600

71.527.882.000

102.779.071.600

15

Provinsi Kalimantan Selatan

92.613.020.800

39.280.552.000

53.332.468.800

16

Provinsi Kalimantan Timur

169.482.691.200

77.208.398.000

92.274.293.200

17

Provinsi Sulawesi Utara

214.732.523.200

87.783.666.000

126.948.857.200

18

Provinsi Sulawesi Tengah

151.514.455.800

62.709.960.000

88.804.495.800

19

Provinsi Sulawesi Selatan

402.306.191.200

166.107.704.000

236.198.487.200

20

Provinsi Sulawesi Tenggara

118.587.388.800

49.161.534.000

69.425.854.800

21

Provinsi Maluku

152.573.518.400

62.761.282.000

89.812.236.400

22

Provinsi Bali

130.769.323.600

54.406.374.000

76.362.949.600

23

Provinsi Nusa Tenggara Barat

87.866.939.600

37.720.206.000

50.146.733.600

24

Provinsi Nusa Tenggara Timur

114.413.324.200

48.730.144.000

65.683.180.200

25

Provinsi Papua

4.292.003.855.200

738.113.677.000

3.553.890.178.200

26

Provinsi Bengkulu

111.480.803.400

45.943.866.000

65.536.937.400

28

Provinsi Maluku Utara

169.021.291.800

68.577.762.000

100.443.529.800

29

Provinsi Banten

71.150.473.800

31.997.586.000

39.152.887.800

30

Provinsi Bangka Belitung

31.114.096.600

13.047.724.000

18.066.372.600

31

Provinsi Gorontalo

175.468.671.400

70.883.504.000

104.585.167.400

32

Provinsi Kepulauan Riau

120.950.682.800

52.872.840.000

68.077.842.800

33

Provinsi Papua Barat

875.876.677.000

183.378.020.000

692.498.657.000

34

Provinsi Sulawesi Barat

20.339.232.000

8.837.930.000

11.501.302.000

JUMLAH

13.986.677.539.000

3.142.026.015.634

10.844.651.523.366

Daftar LRA -186-


Daftar 3.G

LAPORAN REALISASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA PENYESUAIAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008 (Dalam Rupiah) KODE SATKER 990015 990078 990022 990061 980007 990082 990099 990057 990040 980053 990036 993372 990104 990111 994672 994686 997451 997447 997426 997430 997468 987532 963327 963311 990125 990221 990192 990132 990146 990188 990150 941915 990235 990171 990214 990167 990200 941922 990260 990242 990277 990298 990281 990256 994690 998147 998130 998151 987418 987528 963333 990303 990331 990310 980060 990352 990324 990366

NAMA DAERAH Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bireun Kab. Aceh Pidie Kab. Simeulue Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Jaya Kab. Aceh Barat Daya Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kota Subulussalam Kab. Pidie Jaya Provinsi Sumatera Utara Kab. Asahan Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Labuhan Batu Kab. Langkat Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir Kota Binjai Kota Medan Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidempuan Kab. Pakpak Bharat Kab. Nias Selatan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Serdang Bedagai Kab. Samosir Kab. Batu bara Provinsi Sumatera Barat Kab. Limapuluh Kota Kab. Agam Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pesisir Selatan

ANGGARAN 3.590.142.897.000 10.675.611.200 3.191.916.000 5.908.739.400 687.848.200 5.783.102.200 1.623.869.000 2.209.485.200 3.402.404.200 39.213.037.000 3.708.057.600 616.132.400 2.528.791.200 6.159.778.800 1.298.252.800 9.931.263.800 1.103.312.600 646.367.800 786.999.200 578.424.600 1.315.711.800 1.603.461.600 441.825.800 972.948.600 461.143.200 3.527.285.050 27.205.955.050 47.627.647.050 1.205.154.850 30.714.312.050 5.903.042.850 29.389.093.850 7.931.157.450 33.901.130.850 24.643.491.050 19.216.489.250 18.649.149.450 21.888.343.650 1.657.229.850 39.438.541.800 36.381.422.000 917.594.850 27.752.571.650 1.035.164.250 35.059.714.050 462.181.450 888.771.250 18.203.244.650 4.128.150.650 6.166.180.650 1.540.034.850 34.780.200 3.413.857.200 3.939.481.000 558.870.000 8.162.727.200 3.342.040.000 3.944.431.400

REALISASI 4.443.396.000 1.595.958.000 2.556.848.000 343.926.000 2.494.034.000 811.932.000 1.104.744.000 1.701.204.000 16.028.946.000 1.854.030.000 308.064.000 1.264.398.000 2.508.458.000 649.128.000 4.071.840.000 551.658.000 323.184.000 393.498.000 289.212.000 657.858.000 801.732.000 220.914.000 486.474.000 159.223.066 1.760.785.950 11.142.545.950 19.786.117.950 599.725.950 12.760.501.950 2.948.665.950 12.008.449.950 3.565.203.950 14.178.977.950 10.261.741.950 7.917.807.950 7.880.717.950 9.009.545.950 825.763.950 16.561.876.066 14.707.767.400 455.941.950 11.190.199.950 514.729.950 14.197.811.950 228.235.950 441.529.950 7.418.347.950 1.904.701.950 2.583.335.950 767.161.950 17.388.000 1.706.928.000 1.969.740.000 279.438.000 3.634.152.000 1.671.018.000 1.972.218.000

SISA ANGGARAN 3.590.142.897.000 6.232.215.200 1.595.958.000 3.351.891.400 343.922.200 3.289.068.200 811.937.000 1.104.741.200 1.701.200.200 23.184.091.000 1.854.027.600 308.068.400 1.264.393.200 3.651.320.800 649.124.800 5.859.423.800 551.654.600 323.183.800 393.501.200 289.212.600 657.853.800 801.729.600 220.911.800 486.474.600 301.920.134 1.766.499.100 16.063.409.100 27.841.529.100 605.428.900 17.953.810.100 2.954.376.900 17.380.643.900 4.365.953.500 19.722.152.900 14.381.749.100 11.298.681.300 10.768.431.500 12.878.797.700 831.465.900 22.876.665.734 21.673.654.600 461.652.900 16.562.371.700 520.434.300 20.861.902.100 233.945.500 447.241.300 10.784.896.700 2.223.448.700 3.582.844.700 772.872.900 17.392.200 1.706.929.200 1.969.741.000 279.432.000 4.528.575.200 1.671.022.000 1.972.213.400

Daftar LRA -187-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) KODE SATKER 990387 990345 990370 990391 990409 990434 990441 990420 990413 997611 987595 987574 987581 990455 990476 990502 990497 990462 980138 980074 980095 980081 980100 980142 990519 998840 990480 980121 980117 990523 994708 987464 990530 990544 990565 990586 990572 980184 980163 990551 980522 980170 990590 990608 990661 990633 990675 990654 990682 990640 990696 994729 994733 994712 997557 987560 987549 987553 963342 993813 990629 990612 990701

NAMA DAERAH Kab. Sawahlunto Sijunjung Kab. Solok Kab. Tanah Datar Kota Bukit Tinggi Kota Padang Panjang Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok Kota Pariaman Kab. Pasaman Barat Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan Provinsi Riau Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hulu Kab. Kampar Kab. Kuantan Singingi Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Siak Kota Dumai Kota Pekanbaru Provinsi Kepulauan Riau Kab. Bintan (Kepulauan Riau) Kab. Natuna Kab. Karimun Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kab. Lingga Provinsi Jambi Kab. Batanghari Kab. Bungo Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kota Jambi Provinsi Sumatera Selatan Kab. Lahat Kab. Musi Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Muara Enim Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Kota Palembang Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Kota Prabumulih Kab. Banyuasin Kab. Ogan Ilir Kab. OKU Timur Kab. OKU Selatan Kab. Empat Lawang Provinsi Bangka Belitung Kab. Bangka Kab. Belitung Kota Pangkal Pinang

Daftar 3.G ANGGARAN 2.492.765.600 1.303.842.800 3.646.182.800 1.006.759.000 666.515.200 5.399.446.000 1.159.867.800 5.143.958.200 3.753.640.800 1.089.540.400 1.738.113.000 20.771.865.000 969.147.400 10.647.000 55.000.144.000 5.076.394.800 2.255.539.000 22.020.839.400 2.426.808.800 1.256.335.600 24.125.705.400 24.315.959.400 25.116.143.200 11.258.674.200 26.021.706.600 1.181.832.600 40.511.941.200 1.150.918.600 32.146.809.200 1.145.079.000 44.814.102.200 53.681.005.200 1.600.071.200 37.782.349.400 15.491.718.200 11.348.571.800 21.635.659.400 15.092.045.200 10.248.051.600 44.315.969.800 25.763.031.600 3.171.251.200 9.227.400 3.218.672.600 33.490.290.800 23.022.139.400 3.564.147.600 7.231.145.400 4.720.352.200 10.660.202.200 906.783.800 1.510.173.600 1.090.442.600 3.383.348.800 27.692.077.800 18.921.317.800 15.280.450.200 5.251.281.800 2.169.645.400 1.099.373.600 5.857.895.800

REALISASI 1.246.380.000 651.924.000 1.823.094.000 503.382.000 333.258.000 2.699.724.000 579.936.000 2.124.768.000 1.876.818.000 544.770.000 869.058.000 8.428.352.000 484.572.000 5.322.000 27.500.070.000 2.339.440.000 1.127.772.000 9.221.598.000 1.213.404.000 628.170.000 12.062.850.000 9.921.948.000 12.558.072.000 4.639.338.000 10.774.812.000 590.916.000 20.255.976.000 575.460.000 12.942.960.000 572.538.000 17.934.990.000 21.474.030.000 800.034.000 15.313.524.000 6.493.646.000 4.779.876.000 8.850.190.000 6.204.402.000 4.229.616.000 17.864.802.000 10.466.574.000 1.585.626.000 4.614.000 1.609.338.000 13.680.990.000 9.482.874.000 1.782.072.000 3.257.802.000 2.091.852.000 4.972.332.000 453.390.000 755.088.000 545.220.000 1.691.676.000 11.341.680.000 7.880.530.000 6.176.184.000 2.172.282.000 1.084.824.000 549.684.000 2.432.050.000

SISA ANGGARAN 1.246.385.600 651.918.800 1.823.088.800 503.377.000 333.257.200 2.699.722.000 579.931.800 3.019.190.200 1.876.822.800 544.770.400 869.055.000 12.343.513.000 484.575.400 5.325.000 27.500.074.000 2.736.954.800 1.127.767.000 12.799.241.400 1.213.404.800 628.165.600 12.062.855.400 14.394.011.400 12.558.071.200 6.619.336.200 15.246.894.600 590.916.600 20.255.965.200 575.458.600 19.203.849.200 572.541.000 26.879.112.200 32.206.975.200 800.037.200 22.468.825.400 8.998.072.200 6.568.695.800 12.785.469.400 8.887.643.200 6.018.435.600 26.451.167.800 15.296.457.600 1.585.625.200 4.613.400 1.609.334.600 19.809.300.800 13.539.265.400 1.782.075.600 3.973.343.400 2.628.500.200 5.687.870.200 453.393.800 755.085.600 545.222.600 1.691.672.800 16.350.397.800 11.040.787.800 9.104.266.200 3.078.999.800 1.084.821.400 549.689.600 3.425.845.800

Daftar LRA -188-


NAMA DAERAH Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Barat Kab. Belitung Timur Provinsi Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebong Kota Bengkulu Kab. Kaur Kab. Seluma Kab. Mukomuko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Provinsi Lampung Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Timur Kab. Tanggamus Kab. Tulang Bawang Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Kab. Bandung Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Ciamis Kab. Cianjur Kab. Cirebon Kab. Garut Kab. Indramayu Kab. Karawang Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Sukabumi Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya Kota Bandung Kota Bekasi Kota Bogor Kota Cirebon Kota Depok Kota Sukabumi Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kab. Bandung Barat Provinsi Banten Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Tangerang Kota Cilegon Kota Tangerang Provinsi Jawa Tengah Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas

Daftar 3.G ANGGARAN 20.279.384.800 628.607.200 335.134.800 744.055.000 1.838.891.600 20.934.759.600 55.773.725.600 1.969.549.400 595.743.200 6.575.870.000 656.726.200 4.615.569.800 18.519.968.000 8.517.600 2.298.834.200 5.743.371.400 35.917.217.800 12.856.329.400 3.215.934.800 5.640.627.200 2.899.746.200 1.808.734.200 8.550.506.800 1.671.368.400 63.378.946.200 22.045.391.160 10.684.257.080 9.578.217.800 7.880.073.880 9.271.144.080 7.902.920.080 23.057.921.680 8.837.261.280 24.412.989.280 6.674.191.280 6.580.333.880 16.984.267.880 3.679.875.280 5.850.045.880 7.115.980.680 6.005.962.680 6.325.900.480 6.615.873.280 4.189.191.880 4.027.354.880 3.660.184.500 3.087.137.680 1.465.109.480 2.539.309.880 13.050.143.500 1.204.501.080 4.164.777.880 40.458.600 42.298.141.200 7.283.549.000 8.048.193.400 7.291.824.800 2.073.791.200 4.114.515.600 15.735.824.567 4.486.167.652 7.289.351.793

REALISASI 8.127.264.000 314.304.000 167.568.000 372.030.000 919.446.000 8.678.556.000 22.609.386.000 984.774.000 297.870.000 2.744.022.000 328.362.000 1.910.286.000 7.471.164.000 4.260.000 1.149.420.000 2.871.684.000 15.275.364.000 6.030.644.000 1.607.970.000 2.820.312.000 1.449.876.000 904.368.000 3.828.042.000 835.686.000 31.689.474.000 8.641.306.986 5.323.173.160 4.410.131.400 3.921.081.160 4.616.619.160 3.932.505.160 10.128.695.160 4.399.677.160 10.398.717.160 3.318.141.160 3.271.209.160 7.479.481.160 1.820.979.160 2.906.067.160 3.539.037.160 2.984.025.160 3.143.997.160 3.288.981.160 2.075.643.160 1.994.721.160 1.558.780.233 1.524.615.160 713.601.160 1.250.697.160 5.611.182.033 583.293.160 2.063.433.160 20.232.000 17.571.420.000 3.641.772.000 4.024.098.000 3.645.912.000 1.036.896.000 2.057.256.000 5.258.050.055 2.167.474.150 3.568.504.197

SISA ANGGARAN 12.152.120.800 314.303.200 167.566.800 372.025.000 919.445.600 12.256.203.600 33.164.339.600 984.775.400 297.873.200 3.831.848.000 328.364.200 2.705.283.800 11.048.804.000 4.257.600 1.149.414.200 2.871.687.400 20.641.853.800 6.825.685.400 1.607.964.800 2.820.315.200 1.449.870.200 904.366.200 4.722.464.800 835.682.400 31.689.472.200 13.404.084.174 5.361.083.920 5.168.086.400 3.958.992.720 4.654.524.920 3.970.414.920 12.929.226.520 4.437.584.120 14.014.272.120 3.356.050.120 3.309.124.720 9.504.786.720 1.858.896.120 2.943.978.720 3.576.943.520 3.021.937.520 3.181.903.320 3.326.892.120 2.113.548.720 2.032.633.720 2.101.404.267 1.562.522.520 751.508.320 1.288.612.720 7.438.961.467 621.207.920 2.101.344.720 20.226.600 24.726.721.200 3.641.777.000 4.024.095.400 3.645.912.800 1.036.895.200 2.057.259.600 10.477.774.512 2.318.693.502 3.720.847.596

Daftar LRA -189-


NAMA DAERAH Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Kudus Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo Kota Magelang Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Kota Tegal Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul Kab. Kulon Progo Kab. Sleman Kota Yogyakarta Provinsi Jawa Timur Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang

Daftar 3.G ANGGARAN 3.497.651.194 4.496.508.243 6.257.435.405 6.131.887.706 6.880.306.912 3.935.823.902 5.493.676.928 4.730.735.615 23.040.265.776 5.947.358.266 4.761.818.149 10.144.675.850 37.293.318.978 8.091.151.091 21.518.809.545 5.865.525.574 5.102.970.988 40.001.927.790 5.131.315.671 3.455.899.353 4.867.993.469 27.049.860.235 5.279.269.708 6.073.376.390 3.861.017.424 6.585.506.843 4.257.071.220 1.843.332.798 4.234.677.836 50.781.695.671 6.222.619.128 33.609.225.699 1.914.516.631 750.143.400 18.531.269.200 5.618.517.400 9.472.971.400 6.243.764.600 5.140.230.000 40.801.291.100 13.735.229.200 8.371.570.000 44.783.841.200 9.405.963.200 5.398.206.200 5.089.727.800 9.835.158.400 6.531.570.400 15.653.726.800 6.949.220.600 5.256.803.400 34.929.866.600 5.731.819.200 14.174.598.200 18.655.612.200 7.757.771.800 6.746.860.600 4.195.851.200 9.875.303.600 14.030.747.400 6.645.343.600 3.998.576.400 4.490.663.200

REALISASI 1.673.814.664 2.173.315.481 3.030.303.801 2.988.659.968 3.352.433.237 1.877.189.634 2.652.475.909 2.241.772.071 9.653.417.458 2.898.352.222 2.267.129.916 4.780.602.483 14.146.488.659 3.951.296.230 9.052.270.248 2.658.699.791 2.474.791.462 16.348.568.063 2.490.205.423 1.653.160.917 2.357.565.423 11.332.581.411 2.564.524.569 2.961.950.063 1.799.600.874 3.217.813.481 2.013.871.873 846.801.199 1.772.126.145 20.414.925.490 2.966.192.509 13.781.609.833 865.447.410 322.592.000 7.889.029.333 2.791.764.666 4.138.818.000 3.097.389.333 2.371.987.333 13.608.151.500 5.788.769.333 3.986.728.000 18.466.096.333 4.056.801.333 2.411.583.000 2.366.113.666 4.617.840.666 2.942.944.666 6.271.484.333 3.191.491.333 2.417.535.666 14.261.378.000 2.655.099.666 6.205.703.666 7.760.916.666 3.571.339.000 3.079.462.333 1.889.046.666 4.013.279.333 5.535.440.000 3.101.570.333 1.627.363.333 2.015.028.333

SISA ANGGARAN 1.823.836.530 2.323.192.762 3.227.131.604 3.143.227.738 3.527.873.675 2.058.634.268 2.841.201.019 2.488.963.544 13.386.848.318 3.049.006.044 2.494.688.233 5.364.073.367 23.146.830.319 4.139.854.861 12.466.539.297 3.206.825.783 2.628.179.526 23.653.359.727 2.641.110.248 1.802.738.436 2.510.428.046 15.717.278.824 2.714.745.139 3.111.426.327 2.061.416.550 3.367.693.362 2.243.199.347 996.531.599 2.462.551.691 30.366.770.181 3.256.426.619 19.827.615.866 1.049.069.221 427.551.400 10.642.239.867 2.826.752.734 5.334.153.400 3.146.375.267 2.768.242.667 27.193.139.600 7.946.459.867 4.384.842.000 26.317.744.867 5.349.161.867 2.986.623.200 2.723.614.134 5.217.317.734 3.588.625.734 9.382.242.467 3.757.729.267 2.839.267.734 20.668.488.600 3.076.719.534 7.968.894.534 10.894.695.534 4.186.432.800 3.667.398.267 2.306.804.534 5.862.024.267 8.495.307.400 3.543.773.267 2.371.213.067 2.475.634.867

Daftar LRA -190-


NAMA DAERAH Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kab. Tulungagung Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Surabaya Kota Batu Provinsi Kalimantan Barat Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Pontianak Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kota Pontianak Kota Singkawang Kab. Sekadau Kab. Melawi Kab. Kayong Utara Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Barito Selatan Kab. Barito Utara Kab. Kapuas Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kota Palangkaraya Kab. Barito Timur Kab. Murung Raya Kab. Pulang Pisau Kab. Gunung Mas Kab. Lamandau Kab. Sukamara Kab. Katingan Kab. Seruyan Provinsi Kalimantan Selatan Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kota Baru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Timur Kab. Berau Kab. Bulungan Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Barat

Daftar 3.G ANGGARAN 7.882.706.600 4.211.981.600 7.293.338.800 46.547.297.200 5.416.006.600 8.889.920.200 12.603.247.200 11.835.903.600 3.201.789.600 7.072.479.100 2.232.691.400 2.468.117.400 36.079.170.200 10.652.767.200 1.892.819.000 1.419.600 53.671.234.600 15.269.227.400 2.006.617.600 2.416.299.600 31.748.874.000 5.199.725.800 16.214.231.200 20.516.515.200 19.423.231.000 1.181.531.000 437.996.000 45.793.731.400 462.371.000 1.424.844.200 1.179.347.000 2.465.075.600 32.693.974.800 4.024.213.800 46.891.742.000 25.661.363.800 911.770.600 1.131.101.400 27.967.702.200 27.576.272.200 434.733.000 1.335.144.200 609.668.800 10.002.200 2.365.534.600 6.121.254.000 9.146.970.600 2.275.431.600 9.195.720.600 3.718.991.200 10.631.621.400 1.775.891.000 1.420.000.400 1.068.449.200 43.020.742.800 724.201.400 1.138.209.800 2.129.400 1.290.957.200 28.210.734.600 78.454.744.000 1.236.827.800

REALISASI 3.582.941.333 1.896.074.000 3.139.082.000 18.951.352.333 2.465.518.333 3.964.558.333 5.086.778.000 4.337.758.666 1.415.910.666 2.861.212.833 910.667.333 1.022.776.666 14.723.825.666 4.786.590.000 758.797.666 708.000 21.579.468.000 6.292.992.000 1.003.308.000 1.208.148.000 13.121.436.000 2.401.102.000 6.765.492.000 8.470.506.000 8.079.312.000 590.766.000 219.000.000 18.425.700.000 231.186.000 712.422.000 589.674.000 1.232.538.000 13.217.886.000 1.813.348.000 18.974.256.000 10.371.042.000 455.886.000 565.548.000 11.300.610.000 11.104.896.000 217.368.000 667.572.000 304.836.000 5.004.000 1.182.768.000 2.613.420.000 3.877.886.000 1.137.714.000 3.902.258.000 1.635.888.000 4.421.448.000 887.946.000 709.998.000 534.222.000 17.440.794.000 362.100.000 569.106.000 1.062.000 645.480.000 11.422.128.000 39.227.370.000 618.414.000

SISA ANGGARAN 4.299.765.267 2.315.907.600 4.154.256.800 27.595.944.867 2.950.488.267 4.925.361.867 7.516.469.200 7.498.144.934 1.785.878.934 4.211.266.267 1.322.024.067 1.445.340.734 21.355.344.534 5.866.177.200 1.134.021.334 711.600 32.091.766.600 8.976.235.400 1.003.309.600 1.208.151.600 18.627.438.000 2.798.623.800 9.448.739.200 12.046.009.200 11.343.919.000 590.765.000 218.996.000 27.368.031.400 231.185.000 712.422.200 589.673.000 1.232.537.600 19.476.088.800 2.210.865.800 27.917.486.000 15.290.321.800 455.884.600 565.553.400 16.667.092.200 16.471.376.200 217.365.000 667.572.200 304.832.800 4.998.200 1.182.766.600 3.507.834.000 5.269.084.600 1.137.717.600 5.293.462.600 2.083.103.200 6.210.173.400 887.945.000 710.002.400 534.227.200 25.579.948.800 362.101.400 569.103.800 1.067.400 645.477.200 16.788.606.600 39.227.374.000 618.413.800

Daftar LRA -191-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) KODE SATKER

NAMA DAERAH

980280 980269 980252 992118 992150 980294 992143 941901 997561 993021 993059 993042 993063 993091 993070 997412 998240 998257 987485 963395 963409 963389 963415 993820 980302 993038 993084 998261 998278 963421 992960 993000 980337 980316 992998 992981 980320 992977 993017 997582 987471 992722 992846 992888 992778 992832 992935 992740 992850 992811 980341 992799 992900 992736 992867 992892 992825 992914 992871 992782 992757 992956 992942

Kab. Kutai Timur Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Paser Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda Kota Tarakan Kab. Penajam Paser Utara Provinsi Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Kab. Minahasa Kab. Sangihe Kota Bitung Kota Manado Kab. Kepulauan Talaud Kab. Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara Kota Kotamubagu Kab. Bolaang Mongondow Utara Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro Kab. Minahasa Tenggara Provinsi Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kota Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Provinsi Sulawesi Tengah Kab. Banggai Kab. Banggai Kepulauan Kab. Buol Kab. Toli-Toli Kab. Donggala Kab. Morowali Kab. Poso Kota Palu Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Bantaeng Kab. Barru Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Enrekang Kab. G o w a Kab. Jeneponto Kab. Luwu Kab. Luwu Utara Kab. M a r o s * Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Pinrang Kab. Selayar Kab. Sidenreng Rappang Kab. Sinjai Kab. Soppeng Kab. Takalar Kab. Tana Toraja Kab. Wajo Kota Pare-pare Kota Makassar

Daftar 3.G ANGGARAN 1.324.203.400 631.464.600 26.454.812.400 1.399.535.800 2.061.482.800 627.450.200 3.607.549.400 20.750.983.400 3.429.816.200 10.764.827.400 2.857.384.400 29.044.786.000 5.767.520.000 22.961.289.000 2.803.623.000 1.793.025.000 30.643.208.600 28.061.265.800 6.382.690.800 46.175.152.800 27.477.750.400 8.944.110.000 33.086.304.400 55.509.093.800 1.822.093.000 39.655.698.000 35.791.830.200 659.542.000 9.001.648.000 29.574.175.400 20.039.183.200 21.137.403.200 1.356.994.600 6.929.977.800 21.384.329.200 22.067.659.800 7.401.098.200 1.991.493.400 10.630.493.000 1.419.600 1.005.355.000 48.540.611.800 7.217.084.000 25.431.440.000 55.332.505.400 5.175.233.800 12.907.567.000 1.678.755.000 2.202.707.000 6.845.839.600 56.323.645.600 2.248.976.600 48.206.529.000 28.555.435.800 28.922.347.200 22.159.174.800 1.847.487.200 6.359.053.200 2.751.541.000 1.191.208.200 5.272.789.600

REALISASI 662.100.000 315.732.000 10.633.608.000 699.768.000 1.030.740.000 313.728.000 1.803.774.000 8.387.912.000 1.446.582.000 4.388.626.000 1.428.690.000 11.839.152.000 2.411.712.000 9.512.940.000 1.203.052.000 896.514.000 12.340.304.000 11.347.392.000 2.793.824.000 18.565.824.000 11.055.636.000 3.577.644.000 13.308.672.000 22.427.516.000 911.046.000 15.919.138.000 14.409.716.000 329.772.000 3.606.414.000 12.097.606.000 8.131.384.000 8.581.124.000 678.498.000 3.196.662.000 8.724.456.000 9.046.250.000 3.275.706.000 995.748.000 4.376.112.000 708.000 502.680.000 19.577.132.000 3.409.780.000 10.479.690.000 22.299.786.000 2.388.856.000 5.360.614.000 839.376.000 1.101.354.000 2.926.640.000 22.775.470.000 1.124.490.000 19.372.860.000 11.594.484.000 11.758.054.000 9.092.014.000 923.742.000 2.888.844.000 1.375.770.000 595.602.000 2.636.394.000

SISA ANGGARAN 662.103.400 315.732.600 15.821.204.400 699.767.800 1.030.742.800 313.722.200 1.803.775.400 12.363.071.400 1.983.234.200 6.376.201.400 1.428.694.400 17.205.634.000 3.355.808.000 13.448.349.000 1.600.571.000 896.511.000 18.302.904.600 16.713.873.800 3.588.866.800 27.609.328.800 16.422.114.400 5.366.466.000 19.777.632.400 33.081.577.800 911.047.000 23.736.560.000 21.382.114.200 329.770.000 5.395.234.000 17.476.569.400 11.907.799.200 12.556.279.200 678.496.600 3.733.315.800 12.659.873.200 13.021.409.800 4.125.392.200 995.745.400 6.254.381.000 711.600 502.675.000 28.963.479.800 3.807.304.000 14.951.750.000 33.032.719.400 2.786.377.800 7.546.953.000 839.379.000 1.101.353.000 3.919.199.600 33.548.175.600 1.124.486.600 28.833.669.000 16.960.951.800 17.164.293.200 13.067.160.800 923.745.200 3.470.209.200 1.375.771.000 595.606.200 2.636.395.600

Daftar LRA -192-


NAMA DAERAH Kota Palopo Kab. Luwu Timur Provinsi Sulawesi Barat Kab. Majene Kab. Mamuju Kab. Polewali Mandar Kab. Mamasa Kab. Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Kab. Buton Kab. Konawe Kab. Kolaka Kab. Muna Kota Kendari Kota Bau-bau Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Wakatobi Kab. Kolaka Utara Kab. Konawe Utara Kab. Buton Utara Provinsi Bali Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar Provinsi Nusa Tenggara Barat Kab. Bima Kab. Dompu Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kota Mataram Kota Bima Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Provinsi Maluku Kab. Maluku Tenggara Barat

Daftar 3.G ANGGARAN 30.969.687.200 1.159.797.600 1.524.096.600 1.893.665.800 7.625.846.000 9.019.059.000 276.564.600 31.231.200 3.330.441.400 6.082.282.600 15.887.771.400 16.117.875.200 2.151.237.400 1.386.850.400 21.433.613.400 5.233.377.400 41.009.685.200 5.555.497.600 194.022.400 173.503.200 2.129.400 11.120.757.200 37.187.072.800 4.215.117.400 11.151.859.800 1.476.662.200 51.829.065.600 3.247.146.600 8.151.181.200 2.388.331.400 4.258.800 13.458.537.800 9.919.483.800 22.067.160.000 4.380.771.200 4.682.449.200 11.913.174.000 6.086.584.600 14.740.935.800 613.584.400 1.480.993.800 4.729.570.400 2.166.174.400 1.441.125.400 2.246.153.000 6.201.498.800 30.052.673.400 5.005.962.200 6.228.886.200 2.852.019.400 1.179.594.000 2.657.358.600 6.023.748.800 2.341.814.800 605.729.800 30.082.597.200 4.838.017.800 3.630.966.200 648.440.000 20.194.200 2.183.121.200

REALISASI 12.503.464.000 579.900.000 762.048.000 946.830.000 3.308.576.000 3.682.194.000 138.282.000 15.618.000 1.665.222.000 2.593.932.000 6.552.612.000 6.717.318.000 1.075.620.000 693.426.000 8.729.228.000 2.169.480.000 16.484.460.000 2.280.850.000 97.014.000 86.754.000 1.062.000 4.665.966.000 15.015.924.000 2.107.560.000 4.715.030.000 738.330.000 20.995.266.000 1.424.812.000 3.548.256.000 1.194.168.000 2.130.000 5.834.634.000 4.132.442.000 9.151.670.000 2.190.384.000 2.341.224.000 5.062.186.000 2.645.774.000 6.052.970.000 306.792.000 740.496.000 2.166.028.000 1.083.090.000 720.564.000 1.123.074.000 2.603.848.000 12.343.092.000 2.105.462.000 2.667.234.000 1.227.250.000 589.800.000 1.328.682.000 2.564.664.000 1.170.906.000 302.862.000 12.130.000.000 2.021.486.000 1.517.384.000 324.222.000 10.098.000 1.091.562.000

SISA ANGGARAN 18.466.223.200 579.897.600 762.048.600 946.835.800 4.317.270.000 5.336.865.000 138.282.600 15.613.200 1.665.219.400 3.488.350.600 9.335.159.400 9.400.557.200 1.075.617.400 693.424.400 12.704.385.400 3.063.897.400 24.525.225.200 3.274.647.600 97.008.400 86.749.200 1.067.400 6.454.791.200 22.171.148.800 2.107.557.400 6.436.829.800 738.332.200 30.833.799.600 1.822.334.600 4.602.925.200 1.194.163.400 2.128.800 7.623.903.800 5.787.041.800 12.915.490.000 2.190.387.200 2.341.225.200 6.850.988.000 3.440.810.600 8.687.965.800 306.792.400 740.497.800 2.563.542.400 1.083.084.400 720.561.400 1.123.079.000 3.597.650.800 17.709.581.400 2.900.500.200 3.561.652.200 1.624.769.400 589.794.000 1.328.676.600 3.459.084.800 1.170.908.800 302.867.800 17.952.597.200 2.816.531.800 2.113.582.200 324.218.000 10.096.200 1.091.559.200

Daftar LRA -193-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) KODE SATKER 993169 993173 980362 993202 987439 987422 987621 980011 993194 993180 980028 998346 998350 998332 998325 998311 993216 993237 993220 993290 993283 993401 993305 993393 993389 993258 993312 998392 998400 998477 998421 998414 998388 998367 998371 998460 987511 963461 998854 993262 993241 993279 980383 998442 998456 998481 998498 998435

NAMA DAERAH Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Pulau Buru Kota Ambon Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Kepulauan Aru Provinsi Maluku Utara Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Barat Kota Ternate Kab. Halmahera Timur Kota Tidore Kepulauan Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Utara Provinsi Papua Kab. Biak Numfor Kab. Jayapura Kab. Jayawijaya Kab. Merauke Kab. Mimika Kab. Nabire Kab. Paniai Kab. Puncak Jaya Kab. Yapen Waropen Kota Jayapura Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang Kab. Tolikara Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Waropen Kab. Supiori Kab. Mamberamo Raya Provinsi Papua Barat Kab. Sorong Kab. Manokwari Kab. Fak Fak Kota Sorong Kab. Sorong Selatan Kab. Raja Ampat Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Kaimana Jumlah

Daftar 3.G ANGGARAN

REALISASI

SISA ANGGARAN

28.253.334.400 6.536.372.600 14.418.616.600 5.232.381.800 41.691.453.400 53.685.013.800 553.030.400 35.781.200 7.343.331.000 27.905.028.000 14.023.918.800 59.510.940.800 1.166.289.800 26.839.772.000 30.971.989.000 1.224.241.200 3.920.142.897.000 1.377.864.800 35.960.685.000 1.029.792.400 1.370.670.600 49.708.431.800 1.287.054.600 516.380.800 59.812.185.000 697.832.200 15.093.899.000 28.975.550.400 13.399.754.400 52.693.794.200 59.736.143.400 49.241.761.400 146.556.800 191.180.600 365.263.600 49.179.000 155.017.200 51.961.000 670.000.000.000 35.735.218.800 67.454.354.000 54.554.006.400 1.155.060.400 173.240.600 37.148.050.200 249.631.200 184.223.000 9.222.892.400

11.890.638.000 2.820.978.000 5.867.688.000 2.417.428.000 16.870.556.000 21.515.818.000 276.516.000 17.892.000 3.000.858.000 11.448.212.000 5.760.336.000 23.823.022.000 583.146.000 10.827.484.000 12.504.692.000 612.120.000 588.021.435.000 688.932.000 14.631.254.000 514.896.000 685.338.000 19.934.940.000 643.530.000 258.192.000 23.943.392.000 348.918.000 6.205.326.000 11.603.362.000 5.425.344.000 21.114.588.000 23.906.472.000 19.708.178.000 73.278.000 95.592.000 182.634.000 24.588.000 77.508.000 25.980.000 100.500.000.000 14.379.470.000 27.108.568.000 21.914.100.000 577.530.000 86.622.000 14.877.764.000 124.818.000 92.112.000 3.717.036.000

16.362.696.400 3.715.394.600 8.550.928.600 2.814.953.800 24.820.897.400 32.169.195.800 276.514.400 17.889.200 4.342.473.000 16.456.816.000 8.263.582.800 35.687.918.800 583.143.800 16.012.288.000 18.467.297.000 612.121.200 3.332.121.462.000 688.932.800 21.329.431.000 514.896.400 685.332.600 29.773.491.800 643.524.600 258.188.800 35.868.793.000 348.914.200 8.888.573.000 17.372.188.400 7.974.410.400 31.579.206.200 35.829.671.400 29.533.583.400 73.278.800 95.588.600 182.629.600 24.591.000 77.509.200 25.981.000 569.500.000.000 21.355.748.800 40.345.786.000 32.639.906.400 577.530.400 86.618.600 22.270.286.200 124.813.200 92.111.000 5.505.856.400

13.986.677.539.000

3.142.026.015.634

10.844.651.523.366

Daftar LRA -194-


Daftar 4 SALDO KAS KPPN PER 30 JUNI 2008

No.

KANWIL/KPPN

JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8

I. ACEH BANDA ACEH LANGSA MEULABOH TAPAK TUAN LHOKSEUMAWE KUTACANE TAKENGON BANDA ACEH (KHUSUS)

132.234.314.164 59.722.864.787 8.944.545.888 15.791.542.819 9.401.836.211 27.901.872.631 5.929.382.881 4.542.268.947 -

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

II. MEDAN MEDAN I PEMATANG SIANTAR PADANG SIDEMPUAN GUNUNG SITOLI RANTAU PRAPAT TANJUNG BALAI SIBOLGA SIDIKALANG TEBING TINGGI BALIGE MEDAN II

318.484.588.393 69.361.202.875 23.980.038.725 8.673.204.380 3.476.566.900 21.735.975.176 25.056.221.394 11.832.146.611 5.543.267.644 27.096.256.818 17.349.070.175 104.380.637.695

20 21 22 23 24 25

III. PADANG PADANG BUKIT TINGGI SIJUNJUNG SOLOK LUBUK SIKAPING PAINAN

101.846.842.149 56.531.889.392 23.746.682.706 4.533.999.838 6.698.698.348 4.097.632.797 6.237.939.068

26 27 28 29 30

IV. PEKANBARU PEKANBARU TANJUNG PINANG RENGAT DUMAI BATAM

354.418.077.463 136.060.534.164 20.443.066.546 8.341.987.223 161.039.219.309 28.533.270.221

DAFTAR NERACA -195 -


No.

KANWIL/KPPN

Daftar 4

JUMLAH

31 32 33 34 35

V. JAMBI JAMBI SUNGAI PENUH MUARA BUNGO KUALA TUNGKAL BANGKO

91.719.960.104 55.356.147.278 4.287.236.288 24.090.674.949 3.767.334.969 4.218.566.620

36 37 38 39 40

VI. PALEMBANG PALEMBANG LUBUK LINGGAU BATURAJA LAHAT SEKAYU

108.873.185.740 80.253.393.270 5.822.080.617 7.622.318.316 9.117.950.746 6.057.442.791

41 42 43 44

VII. BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG KOTABUMI METRO LIWA

179.761.190.538 124.336.386.648 24.694.878.194 21.461.412.706 9.268.512.990

45 46 47 48

VIII. BENGKULU BENGKULU MANNA CURUP MUKO MUKO

52.554.350.386 27.023.443.989 4.293.968.224 20.093.676.910 1.143.261.263

49

IX. PANGKAL PINANG PANGKAL PINANG

31.684.225.347 28.153.926.635

50

TANJUNG PANDAN

3.530.298.712

X. SERANG

221.186.324.189

51

SERANG

126.610.147.686

52 53

TANGERANG RANGKASBITUNG XII. JAKARTA

89.795.188.510 4.780.987.993 1.764.585.536.277

54 55 56 57 58 59

JAKARTA I JAKARTA II JAKARTA III JAKARTA IV JAKARTA V JAKARTA VI

567.948.072.924 213.301.400.140 221.966.948.335 389.734.107.984 371.635.006.894 0

60 61 62

XII. BANDUNG PURWAKARTA BANDUNG I BOGOR

648.202.924.654 25.868.308.182 105.241.588.511 95.958.631.499 DAFTAR NERACA -196 -


No.

KANWIL/KPPN

Daftar 4

JUMLAH

63 64 65 66 67 68 69 70 71

CIREBON TASIKMALAYA KARAWANG SUMEDANG GARUT SUKABUMI KUNINGAN BEKASI BANDUNG II

41.015.933.812 49.424.458.882 47.774.803.264 11.723.894.805 16.886.457.348 31.437.972.112 30.859.686.828 67.927.411.566 124.083.777.845

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

XIII. SEMARANG SEMARANG I PURWOREJO SURAKARTA PURWOKERTO PEKALONGAN SEMARANG II PATI MAGELANG TEGAL KUDUS CILACAP KLATEN SRAGEN

699.073.522.111 74.341.790.415 19.323.505.687 76.560.363.845 34.257.780.883 12.401.917.546 59.165.769.186 28.493.256.517 46.803.183.047 35.815.556.456 234.993.213.146 10.115.552.385 26.836.595.223 12.211.503.415

85 86

PURWODADI BANJARNEGARA

11.659.046.444 16.094.487.916

87 88 89

XIV. YOGYAKARTA YOGYAKARTA WONOSARI WATES

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

XV. SURABAYA SURABAYA I MALANG MADIUN KEDIRI BONDOWOSO PAMEKASAN BOJONEGORO MOJOKERTO PACITAN BANYUWANGI JEMBER BLITAR SIDOARJO TUBAN SURABAYA II

129.111.790.257 110.915.170.571 11.953.325.992 6.243.293.694 1.384.202.515.249 230.858.243.010 339.709.275.296 49.218.799.817 400.705.260.854 19.809.394.805 24.622.686.716 41.069.694.774 30.095.401.806 4.262.871.672 7.655.860.525 36.296.806.900 18.201.169.798 25.780.414.164 25.959.513.186 129.957.121.926 DAFTAR NERACA -197 -


No.

KANWIL/KPPN

Daftar 4

JUMLAH

105 106 107 108 109 110

XVI. PONTIANAK PONTIANAK SINTANG SINGKAWANG KETAPANG PUTUSSIBAU SANGGAU

128.478.772.397 65.871.130.870 24.565.671.796 12.676.219.114 4.449.830.473 14.585.171.461 6.330.748.683

111 112 113 114

XVII. PALANGKARAYA PALANGKARAYA SAMPIT BUNTOK PANGKALAN BUN

132.368.088.211 48.810.454.989 40.218.767.452 32.991.418.718 10.347.447.052

115 116 117 118 119

XVIII. BANJARMASIN BANJARMASIN KOTABARU BARABAI TANJUNG PELAIHARI

196.794.810.877 91.492.294.710 18.155.839.577 23.266.989.803 59.320.404.832 4.559.281.955

XIX. SAMARINDA 120 SAMARINDA

143.273.388.508 46.036.423.689

121 BALIKPAPAN

70.856.109.352

122 TARAKAN

10.910.669.329

123 NUNUKAN

2.716.009.298

124 TANJUNG REDEP

12.754.176.840

XX. DENPASAR 125 DENPASAR 126 SINGARAJA 127 AMLAPURA

148.749.703.296 121.428.797.550 18.339.761.673 8.981.144.073

128 129 130 131

XXI. MATARAM MATARAM BIMA SUMBAWA BESAR SELONG

71.407.947.601 40.018.238.131 19.501.535.790 6.404.121.390 5.484.052.290

132 133 134 135 136 137

XXII. KUPANG KUPANG ENDE WAINGAPU RUTENG ATAMBUA LARANTUKA

68.302.065.873 40.664.079.044 7.634.310.646 4.944.633.688 6.020.053.066 5.353.984.049 3.685.005.380



No.

KANWIL/KPPN

XXIII. MAKASAR 138 MAKASSAR I

Daftar 4

JUMLAH

228.021.372.127 73.669.671.226

139 WATAMPONE

17.035.225.490

140 BANTAENG

20.263.739.895

141 PARE-PARE

22.635.092.727

142 PALOPO

10.622.019.611

143 144 145 146 147 148

MAJENE MAKASAR II BENTENG MAKALE SINJAI MAMUJU

5.035.456.023 62.664.415.428 1.825.641.100 2.966.168.614 7.612.294.399 3.691.647.614

149 150 151 152

XXIV. PALU PALU POSO LUWUK TOLI-TOLI

55.453.182.886 37.033.054.228 8.686.969.678 5.659.394.805 4.073.764.175

153 154 155 156

XXV. KENDARI KENDARI BAU-BAU KOLAKA RAHA

65.503.469.770 40.551.687.649 6.428.270.498 15.498.349.474 3.025.162.149 -

XXVI. GORONTALO

33.357.742.586

157 GORONTALO

22.207.063.114

158 MARISA

11.150.679.472

XXVII. MANADO MANADO TAHUNA KOTAMOBAGU BITUNG

80.299.808.185 55.001.704.744 10.607.908.276 4.497.925.208 10.192.269.957

XXVIII. TERNATE 163 TERNATE 164 TOBELO

79.671.639.108 62.339.210.483 17.332.428.625

XXIX. AMBON 165 AMBON

88.814.916.077 50.791.382.789

166 TUAL

19.662.958.328

159 160 161 162



No.

KANWIL/KPPN

167 SAUMLAKI 168 MASOHI

169 170 171 172 173 174 175 176 177 178

XXX. JAYAPURA JAYAPURA BIAK MANOKWARI SORONG FAK-FAK MERAUKE NABIRE WAMENA SERUI TIMIKA JUMLAH

Daftar 4

JUMLAH 12.717.311.318 5.643.263.642 416.282.450.299 81.466.731.377 12.305.629.067 76.863.385.458 137.336.005.855 16.567.961.529 13.144.835.526 4.721.808.480 35.856.405.337 16.460.098.863 21.559.588.807 8.154.718.699.822



Daftar 5

SALDO REKENING PEMERINTAH LAINNYA DI BANK INDONESIA PER 30 JUNI 2008 (dalam rupiah) NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NO REKENING 513000000 519000102 508000071 508000084 600000411

13 14 15

500000002 500000003 500000004

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

502000001

607000111 607000311 607000411 607000511 607000990 607000991 500000001

502000002 510000239 510000267 510000268 510000269 510000270 510000271 510000274 510000275 510000276 600500411 602074411 609020411 519000001 603000111 603001111 603002111 603003111 604010411 604013411 604014411 604016411 604017411 604018411 605000411 609000111 609000412 609000517 609000522 609001111 609002411 609005111 609005411 609006111 609015411 609016411 609019411 609021411 519000119 519000121 JUMLAH

NAMA REKENING Rekening Dana Investasi Rekening Pembangunan Daerah Penerimaan Pertambangan dan perikanan Penerimaan Panas Bumi Depkeu K / Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing RDI JPY RDI AUD RDI USD RDI GBP RDI SDR RDI EUR Menteri Keuangan Cq.Direktur Jenderal Anggaran utk menampung dana talangan reksus kosong dan reimbursement dari lender Menteri Keuangan Cq. Direktur Anggaran untuk menampung dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) Menteri Keuangan Cq. Direktur Anggaran untuk pengelolaan Surat Utang Negara Menteri Keuangan Cq. Direktur Anggaran untuk menampung pengembalian dana talangan dan pencairan aset BPR Bendahara Umum Negara untuk Obligasi dalam rangka Rekapitulasi Perbankan Bendahara Umum Negara untuk Obligasi dalam rangka penjaminan Rekening Khusus Menteri Keuangan karena penjualan saham PT Telkom di pasar domestik Rekening Khusus Depkeu (Rp) untuk monetasi non project type grant aid 2000 Rekening Khusus Depkeu (Rp) untuk increase of food (SKR) 2000 Rekening Khusus Depkeu (Rp) untuk increase of food (SKR) 2001 Rekening khusus Depkeu (Rp) untuk monetisasi non project type grant aid 2001 Rek. Pinjamanan Luar Negeri untuk menampung sisa saldo SPL XI INP 22 dan SPL XII INP 23 Increase of food production (SKR) 2003 Non project grant aid 2002 Non project grant aid 2003 Rekening Giro Kas Negara Dalam Valuta Asing (USD) Rek. Depkeu untuk penampungan hibah dari LN dlm rangka Bencana Alam Nasional dlm USD Menkeu Cq. DJA untuk menampung Pengelolaan SUN dlm USD Menkeu pemberian fas. Kredit kend. Perorangan u/ Pej. Eselon 1 s/d 4 Depkeu karena penerimaan pinjaman dari exim bank of japan ninth port Project Depkeu karena pinjaman dari exim bank of japan untuk power project XIX Depkeu karena penerimaan pinjaman dari exim bank of japan tenth roads Depkeu karena pinjaman dari exim bank of japan untuk power project XX Depkeu k/ PISA dlm rangka Suralaya Steam power plant Depkeu k/ PISA dlm rangka jakarta and west java subst & trans Depkeu k/ PISA dlm rangka Trans lintas muara tawar cibatu Depkeu k/ PISA dlm rangka minahasa dan palu diesel Depkeu k/ PISA dlm rangka proyek grati ccpp Depkeu k/ PISA dlm rangka proyek ombilin SPP Rekening Pinjaman Obligasi RI tgl 25071996 Rekening Depkeu karena pinjaman dari exim bank of japan Depkeu karena pembayaran hutang kepada PT. Indosat Depkeu karena pembayaran hutang kepada PT. Indosat Depkeu dlm rangka proyek PLC minahasa loan NIB Rekening giro pemerintah lainnya Reksus menkeu qq. PT. Telkom Rekening Depkeu karena pinjaman dari exim bank of japan untied AJDF Proyek Implementation Unit Universitas Sumatera Utara Rekening Depkeu karena pinjaman dari exim bank of japan two step loan 6 Proyek Implementation Unit Universitas Hasanudin Imprest account Dirjen Geologi 641-INO ADB Rek. Giro Pemerintah sehub. Reklasifkasi pembay fas. Rediskonto web PT. INDOvest Rek. Giro Pemerintah sehub. Reklasifkasi pembay fas. Rediskonto web PT. Bunas Rek. Penerimaan Hasil Penjualan Beras Pemerintah Rek Khusus Depkeu (Rupiah) untuk Increase of food Production (SKR) 2005

JUMLAH 452.358.375.194 125.102.484.392 562.838.956.256 472.459.164.718 9.904.404.143.806 516.685.494.364 37.044.331.454 164.444.320.301 36.149.743.566 5.055.501.897 380.073.936.355 0 13.200.295.198.895 0 32.248.110.721 55.680.785.553 83.442.505.302 1.213.091.289 14.994.645.979 155.881.029.689 8.276.997.786 160.165.761.169 52.844.971.084 0 2.616.793.943 0 305.336.126 680.282.671 45.023.188.899 39.655.088.644 20.049.475.665 5.721.182.363 546.120 7.459.410.645 2.741.941.769 10.343.981.891 1.899.818.271 73.528.189.711 240.737.289.194 5.371.274.131 30.852.190.079 76.583 74.548.175.191 701.891.455.831 12.653.968.785 8.153.332 48.024.418.323 2.978.845 93.357 149.486.187.503 445.567.500 108.733.043.885 74.753.997.259 28.079.193.656.284



Daftar 6

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 30 JUNI 2008 NO

BA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

001 002 004 005 006 007 010 011 012 013 015 018 019 020 022 023 024 025 026 027 029 032 033 034 035 036 040 041 042 043 044 047 048 050 051 052 054 055 056 057 059 060 062 063 064 065 066

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN AGUNG SEKRETARIAT NEGARA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN LUAR NEGERI DEPARTEMEN PERTAHANAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN AGAMA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DEPARTEMEN SOSIAL DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA DEWAN KETAHANAN NASIONAL BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SUBSIDI DAN TRANSFER BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL

JUMLAH 4.699.999.645 20.306.812.329 62.255.482.974 44.233.635.214 15.910.229.885 85.919.656.650 35.062.548.720 297.519.745.704 1.322.079.970.934 5.853.390.016 61.828.506.797 143.390.629.680 37.003.103.916 27.453.672.800 46.595.861.712 637.978.786.736 115.782.322.033 30.720.629.684 23.319.720.438 60.600.280.733 87.321.770.207 67.863.400.498 90.809.379.418 1.400.000.000 742.440.000 6.711.133.000 24.329.217.253 800.000.000 14.249.800.000 19.148.142.409 11.328.548.660 7.158.062.314 3.754.684.097 20.142.286.991 200.000.000 170.327.400 22.581.818.525 2.888.751.100 82.545.574.553 1.496.552.470 28.633.134.156 194.554.036.865 380.497.500 5.866.618.005 915.834.050 6.417.886.596 1.499.050.000



Daftar 6

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 30 JUNI 2008 NO

BA

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

067 068 069 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 100 103 104 105

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL BELANJA LAIN-LAIN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI RI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL BADAN STANDARISASI NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) KOMISI YUDISIAL RI BAKORNAS BNP2KTI BPLS JUMLAH

JUMLAH 2.743.330.700 63.008.851.580 71.907.952.026 1.129.999.997 5.022.180.789 15.821.473.362 2.850.000.000 2.035.387.300 7.293.954.210 3.071.738.072 4.482.359.038 2.103.144.602 3.595.899.000 2.495.194.875 860.000.000 3.478.908.000 899.905.166 1.167.098.750 9.963.500.000 63.090.344.998 2.937.175.100 9.016.931.995 3.200.000.000 9.000.835.429 9.817.768.052 1.672.159.000 200.000.000 9.561.671.041 5.649.076.474 4.100.500.772.223


Daftar 7


KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN PER 30 JUNI 2008 NO

BA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

004 005 007 011 012 013 015 018 019 020 022 023 024 027 029 032 035 036 042 056 059 060 063 069 075 079 080 081 082 084 085 086 089 090 093

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG SEKRETARIAT NEGARA DEPARTEMEN LUAR NEGERI DEPARTEMEN PERTAHANAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN SOSIAL DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BELANJA LAIN-LAIN BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BADAN STANDARISASI NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI JUMLAH

JUMLAH 34.004.759 27.747.862 81.672.227 485.332.025.735 170.236.534 5.417.893.138 103.515.796.423 124.031.644 1.770.073.591 2.228.220.108 3.936.784.124 38.094.473.160 10.896.869.631 5.425 34.977.982.426 3.910.639 225.783 833.145.429 16.656.000 57.556.368.110 173.105 2.223.950.386 118.955.390 1.377.772 52.539.045 167.180.635 122.814.890 987.648.949 16.297.225 579.415.841 3.413.680 927.961.230 7.392.892 39.259.593 27.267.000 750.293.770.381



Daftar 8

TUNGGAKAN KEBERATAN DAN BANDING PER JENIS PAJAK PER 30 JUNI 2008 A. REKAPITULASI DATA TUNGGAKAN KEBERATAN DAN BANDING (KB)

Jenis Pajak

IDR Jml Permohonan

USD Nilai SKP

Nilai SKP

TUNGGAKAN KEBERATAN (KB) PPh PPN PBB BPHTB Total Tunggakan Keberatan (KB)

1.546 1.392 4.321 12 7.271

5.251.556.193.049 2.965.072.245.394 131.912.150.983 109.467.361.938 8.458.007.951.364

68.447.042 0 0 0 68.447.042

TUNGGAKAN BANDING (KB) PPh PPN BPHTB Total Tunggakan Banding (KB)

1.399 1.263 6 2.668

2.202.525.344.019 724.435.603.176 2.046.891.228 2.929.007.838.423

1.397.856 0 0 1.397.856

9.939

11.387.015.789.787

69.844.898

Grand Total Tunggakan Keberatan dan Banding (KB)

B. REKAPITULASI DATA TUNGGAKAN KEBERATAN DAN BANDING ( LB ) Jenis Pajak TUNGGAKAN KEBERATAN (LB) PPh PPN Total Tunggakan Keberatan (LB) TUNGGAKAN BANDING (LB) PPh PPN Total Tunggakan Banding (LB) Grand Total Tunggakan Keberatan dan Banding (LB)

IDR Jml Permhn

Nilai SKP

USD Nilai SKP

163 186 349

491.657.279.528 1.189.775.482.704 1.681.432.762.232

346.155.433 0 346.155.433

9 4 13

4.139.088.928 66.765.027.190 70.904.116.118

0 0 0

362

1.752.336.878.350

346.155.433



Daftar 9

PIUTANG BUKAN PAJAK PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER 30 JUNI 2008 NO

BA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

004 005 015 018 019 020 022 023 024 029 036 056 059 060 069 074 081 088 089 090 092 093

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN KEHUTANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT BADAN PERTANAHAN NASIONAL DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BELANJA LAIN-LAIN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI JUMLAH

JUMLAH 116.344.203 120.000 61.344.837.838.776 18.940.908.186 3.345.982.478 1.992.712.708.223 561.986.527.802 114.550.238.843 6.699.134.478 433.053.421.579 297.648.890 405.690.000 974.246.453.877 23.787.000 5.363.145 27.396.004 7.341.966.193 12.500.000 14.494.500 579.339.343 777.439.462 1.355.104.386 65.461.330.407.368

DAFTAR NERACA - 206 -


Daftar 10

BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI RUGI PER 30 JUNI 2008 NO

BA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

007 010 011 012 015 018 019 020 022 023 024 026 029 032 033 035 044 050 055 056 060 068 079 080 083 087 089 092

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA SEKRETARIAT NEGARA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN LUAR NEGERI DEPARTEMEN PERTAHANAN DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM BADAN INTELIJEN NEGARA KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA JUMLAH

JUMLAH 6.674.000 131.500.000 332.911.535 8.024.940 67.821.200 122.793.570 2.271.000 8.943.500 8.932.500 26.346.530 313.052.256 48.413.600 32.070.000 64.524.542 959.235.000 14.200.400 72.730.942 2.631.108 840.000 40.000.000 45.547.006 17.138.977 3.406.400 4.600.000 3.600.000 10.000.000 1.080.000 216.666.666 2.565.955.672



Daftar 11

PENERIMAAN BUNGA DAN DENDA PINJAMAN PENDANAAN KUMK-DANA EKS SU-005 PERIODE 1 JANUARI S.D. 30 JUNI 2008

NO.

BUMN PENGELOLA / LKP

(1)

(2)

TAGIHAN BUNGA & DENDA TAHUN SEBELUMNYA PER 31 DES 2007 (3)

BUNGA DAN DENDA TAHUN 2008 BUNGA (ACRUAL)

DENDA (ACRUAL)

(4)

(5)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

1.322.008.570

11.084.836.307

2

PT PNM (Persero)

1.776.346.393

13.631.937.337

3

PT BRI (Persero) Tbk

1.888.583.671

15.484.911.123

4

Bank Bukopin

2.550.267.486

18.771.457.096

5

PT BTN (Persero)

755.433.468

6.193.964.449

6

Perum Pegadaian

1.935.798.262

16.375.100.867

7

BPD Aceh

70.821.888

599.089.056

8

BPD Bengkulu

222.341.087

798.785.408

104.520.467 41.106.794

9

BPD Sumatera Utara

128.045.719

998.481.760

BPD Sumatera Selatan

188.858.367

1.597.570.816

11

BPD Sumatera Barat

241.765.120

1.797.267.168

12

BPD Riau

204.978.512

13

BPD Lampung

14

BPD Jambi

15

BPD DKI Jakarta

16 17

JUMLAH (6)=(4)+(5)

1

10

(dalam rupiah) PIUTANG BUNGA DAN DENDA PER 30 JUN 2008

TELAH DIBAYAR 1 JANUARI S.D. 30 JUNI 2008

HAK TAGIH 1 JANUARI S.D. 30 JUNI 2008

-

TAGIHAN BUNGA & DENDA TAHUN SEBELUMNYA PER 31 DES 2007 (7)

PEMBAYARAN BUNGA DAN DENDA TAHUN 2008 BUNGA

DENDA

(8)

(9)

JUMLAH

PIUTANG TAHUNTAHUN SEBELUMNYA

(10)=(8)+(9)

(11)=(3)-(7)

PIUTANG TAHUN 2008 (12)=(6)-(10)

12.406.844.877

1.322.008.570

9.808.764.000

-

11.130.772.570

-

1.276.072.307

15.754.592.272

1.776.346.393

11.910.642.000

173.533.117

13.860.521.510

-

1.894.070.762

17.373.494.795

1.888.583.671

14.012.520.000

-

15.901.103.671

-

1.472.391.123

1.454.119.550

22.775.844.131

2.550.267.486

16.464.711.001

-

19.014.978.487

-

3.760.865.644

756.349.512

7.705.747.429

755.433.468

5.605.008.000

-

6.360.441.468

-

1.345.305.961

-

18.310.899.130

1.935.798.262

14.362.832.999

368.618.629

16.667.249.891

-

1.643.649.239

-

669.910.944

70.821.888

525.469.500

-

596.291.388

-

73.619.556

1.125.646.962

222.341.087

700.626.000

-

922.967.087

-

202.679.875

346.308.542 -

1.167.634.273

128.045.719

875.782.500

55.786.207

1.059.614.426

-

108.019.847

1.786.429.184

188.858.367

1.401.252.000

14.996.057

1.605.106.424

-

181.322.760

41.184.890

2.080.217.179

241.765.120

1.576.408.500

4.342.394

1.822.516.013

-

257.701.165

774.245.556

146.274.381

1.125.498.449

204.978.512

700.626.000

25.632.987

931.237.499

-

194.260.950

70.916.861

599.089.056

60.523.268

730.529.185

70.916.861

525.469.500

1.447.465

597.833.825

-

132.695.360

9.442.918

79.878.541

-

89.321.459

9.442.918

70.062.600

29.994.294

109.499.812

-

(20.178.353)

283.287.551

2.396.356.225

-

2.679.643.775

283.287.551

2.101.878.000

-

2.385.165.551

-

294.478.225

BPD Jawa Barat

339.405.405

1.548.491.112

382.445.710

BPD DI Yogyakarta

118.036.479

998.481.760

18

BPD Jawa Tengah

382.941.254

1.548.491.112

19

BPD Jawa Timur

752.536.941

20

BPD Bali

238.197.804

21

BPD Nusa Tenggara Barat

175.850.747

1.487.538.126

22

BPD Nusa Tenggara Timur

81.209.098

665.851.178

23

BPD Sulawesi Selatan

283.254.029

1.996.963.521

24

BPD Sulawesi Tengah

104.303.798

579.755.070

25

BPD Sulawesi Tenggara

10.009.493

84.671.253

-

26

BPD Kalimantan Selatan

75.543.347

619.396.445

-

27

BPD Kalimantan Tengah

94.429.184

798.785.408

28

BPD Kalimantan Barat

141.643.775

1.198.178.112

29

BPD Kalimantan Timur

160.529.612

1.357.935.194

708.148

30

BPD Maluku

147.877.316

1.094.935.098

31

BPD Papua

197.762.008

1.397.874.464

14.952.426.164

112.117.460.687

JUMLAH

-

235.206.597

2.123.103.114

339.405.405

1.401.252.000

-

1.740.657.405

-

1.116.518.240

118.036.479

875.782.500

119.476.004

1.113.294.984

-

3.223.256

430.508.756

2.361.941.123

382.941.254

1.401.252.000

-

1.784.193.254

-

577.747.869

4.473.198.286

283.257.253

5.508.992.480

752.536.941

3.923.505.600

215.092.253

4.891.134.794

-

617.857.686

1.083.943.779

193.931.016

1.516.072.598

238.197.804

980.876.400

179.880.573

1.398.954.777

-

117.117.821

1.663.388.874

175.850.747

1.304.740.769

95.764.513

1.576.356.028

-

87.032.845

773.247.606

81.209.098

602.538.360

-

683.747.458

-

89.500.148

2.280.217.549

283.254.029

1.751.565.000

-

2.034.819.029

-

245.398.521

741.547.605

104.303.798

524.628.748

-

628.932.546

-

112.615.059

94.680.747

10.009.493

74.266.356

29.785.077

114.060.926

-

(19.380.180)

694.939.792

75.543.347

560.500.800

-

636.044.147

-

58.895.645

1.023.044.684

94.429.184

700.626.000

-

795.055.184

-

227.989.501

1.339.821.888

141.643.775

1.050.939.000

111.093.053

1.303.675.828

-

36.146.060

1.519.172.954

160.529.612

1.191.064.200

-

1.351.593.812

-

167.579.142

27.215.339

1.270.027.754

147.877.316

960.383.090

-

1.108.260.406

-

161.767.348

78.196.607

1.673.833.080

197.762.008

1.226.095.500

21.388.936

1.445.246.444

-

228.586.636

4.412.917.279

131.482.804.130

14.952.426.164

99.172.068.922

1.446.831.557

115.571.326.643

-

15.911.477.487

-

26.187.330 57.488.737

129.830.093 -

Catatan : - Penerimaan Bunga dan Denda Pinjaman Pendanaan KUMK telah ditransfer ke Rekening Penampungan Dana SUP No. : 0329-01-000510-30-8 di BRI Cabang Veteran, Jakarta. - Piutang denda penyaluran untuk periode Triwulan II 2008 diperhitungkan dengan mempergunakan laporan perkembangan pinjaman pendanaan KUMK yang sudah diterima (April dan Mei 2008)



Daftar 12

LAPORAN PENGEMBALIAN BLBI 15 BANK DALAM LIKUIDASI EKS DANA TALANGAN PER 30 JUNI 2008 Jumlah Kewajiban/BLBI Yang Dicessiekan No

Nama Bank

1

2

Dana Talangan *)

Giro Debet

Total (Saldo Awal)

Pengembalian

%

Saldo Akhir Per 30 Juni 2008

3

4

5=3+4

7

9

11

A. BDL Yang Sudah BAST 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal PT. Bank Guna Internasional PT. Bank Harapan Sentosa PT. Bank Kosagraha Semesta Sejahtera PT. Bank Mataram Dhanarta PT. Bank Pasific PT. Sejahtera Bank Umum PT. South East Asia Bank PT. Bank Anrico

43.398.000.000,00 251.055.008.000,00 2.296.138.048.061,00 46.872.202.071,00 53.498.000.000,00 290.023.076.268,00 1.483.617.626.147,00 166.082.000.000,00 200.277.000.000,00

158.404.166.935,30 0,00 1.570.044.264.791,07 154.940.412.220,48 283.265.209.866,98 1.843.343.358.571,63 203.731.889.225,53 733.317.023.305,99 9.803.728.375,73

201.802.166.935,30 251.055.008.000,00 3.866.182.312.852,07 201.812.614.291,48 336.763.209.866,98 2.133.366.434.839,63 1.687.349.515.372,53 899.399.023.305,99 210.080.728.375,73

31.414.612.999,19 201.118.856.953,88 629.549.375.150,81 81.488.392.033,69 35.223.873.542,00 462.078.842.529,80 866.278.966.752,11 127.637.291.504,68 19.385.732.459,85

15,57% 80,11% 16,28% 40,38% 10,46% 21,66% 51,34% 14,19% 9,23%

170.387.553.936,11 49.936.151.046,12 3.236.632.937.701,26 120.324.222.257,79 301.539.336.324,98 1.671.287.592.309,83 821.070.548.620,42 771.761.731.801,31 190.694.995.915,88

121.949.000.000,00 6.970.134.589,81 279.124.000.000,00 210.994.000.000,00 269.966.000.000,00 7.971.008.175,00

456.969.260.698,77 103.135.862.541,06 232.346.229.326,68 0,00 411.118.490.919,58 583.781.467,67

578.918.260.698,77 110.105.997.130,87 511.470.229.326,68 210.994.000.000,00 681.084.490.919,58 8.554.789.642,67

183.442.114.182,49 34.270.134.600,00 279.124.000.000,00 180.959.930.061,67 37.475.990.531,00 2.500.000.000,00

31,69% 31,12% 54,57% 85,77% 5,50% 29,22%

395.476.146.516,28 232.346.229.326,68 30.034.069.938,33 643.608.500.388,58 6.054.789.642,67

5.727.935.103.311,81

6.161.003.678.246,47

11.888.938.781.558,30

3.171.948.113.301,17

26,68%

8.641.154.805.726,24

B. BDL Yang Belum BAST 10 11 12 13 14 15

PT. Astria Raya Bank PT. Bank Dwipa Semesta PT. Bank Industri PT. Bank Jakarta PT. Bank Pinaesaan PT. Bank Umum Majapahit Jaya

JUMLAH



Daftar 13

PERSEDIAAN DI K/L PER 30 JUNI 2008 NO

BA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

001 002 004 005 006 007 010 011 012 013 015 015 018 019 020 022 023 024 024 025 025 026 027 029 032 033 034 035 036 040 041 042 042 043 044 044 047 048 050 051

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN AGUNG SEKRETARIAT NEGARA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN LUAR NEGERI DEPARTEMEN PERTAHANAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DEPARTEMEN KEUANGAN BLU DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN BLU DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN AGAMA BLU DEPARTEMEN AGAMA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DEPARTEMEN SOSIAL DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI BLU KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM BLU KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA

JUMLAH 2.049.283.477 5.120.199.776 2.951.855.213 8.984.893.305 15.258.969.905 143.860.063.074 3.156.776.409 5.920.651.544 8.506.146.321.188 23.451.222.262 198.484.176.272 11.792.268 135.991.676.959 21.943.920.422 55.715.359.371 23.393.385.760 98.141.116.082 92.844.667.456 315.240.394.968 5.134.338.317 87.665.675 320.870.613.807 61.070.529.057 597.870.285 2.931.750.040 25.016.637.904 62.336.934 729.016.909 20.662.167 239.292.000 1.255.656.629 646.440.674 4.400.000 7.072.051.000 12.096.860 4.574.500 362.725.880 71.006.700 421.368.896 2.535.782.080



Daftar 13

PERSEDIAAN DI K/L PER 30 JUNI 2008 NO

BA

36 37 38 39 40 41

052 054 055 056 057 059 059 060 063 064 065 066 068 069 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 100 103 104

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DEWAN KETAHANAN NASIONAL BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BLU DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL BELANJA LAIN-LAIN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI RI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL BADAN STANDARISASI NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) KOMISI YUDISIAL RI BAKORNAS BNP2KTI JUMLAH

JUMLAH 2.487.000 4.386.387.884 438.581.495 349.595.165 9.459.035 8.198.988.627 11.841.170 461.935.249.009 20.268.546.402 42.001.818 511.333.127 236.058.063 475.114.753.548 4.341.671.020 71.770.844 13.911.765.689 73.693.278.744 847.542.261 430.083.776 371.279.451 12.480.197.082 1.790.494.240 2.535.672.260 131.222.117.516 2.887.000 88.224.365 543.880.369 138.156.250 4.200.297.596 5.012.174.248 1.700.682.317 26.209.230 502.918.875 972.712.688 40.800.511.195 1.094.877.091 279.407.905 199.661.720 485.000 11.356.577.783.100



Daftar 14

POSISI PINJAMAN SLA, RDI DAN RPD MENURUT SEKTOR PEMINJAM Per 30 JUNI 2008 (dalam Juta Rupiah)

No.

Sektor

1

2

1

KOPERASI

2

Pokok Jatuh Tempo 01Tunggakan s.d 3007-2008 s.d 30-0606.2008 2009 3

4

Piutang Jangka Akrual Bunga, CC & Bagian Lancar Panjang Denda s.d 30Piutang Jangka Pendek Jatuh Tempo Setelah 06.2008 30-06-2009 5

6=3+4+5

7

Total Piutang 8=6+7

1.817,65

66.879,58

1.350,57

70.047,81

1.895,03

71.942,85

BPIS

33.090,16

450.880,44

0

483.970,60

1.852.378,77

2.336.349,38

3

PERTANIAN

33.274,22

2.834.800,59

1.367,76

2.869.442,58

442.700,95

3.312.143,53

4

KEUANGAN

358.146,41

5.087.037,09

20.050,13

5.465.233,65

3.607.065,18

9.072.298,83

5

PARIWISATA POSTEL

419.485,40

30,30

64.314,49

483.830,19

3.536.452,40

4.020.282,59

6

KEHUTANAN

697,53

4.853,02

12,72

5.563,28

13.592,35

19.155,64

7

PEKERJAAN UMUM

14.563,27

295.342,04

1.804,13

311.709,45

139.019,24

450.728,70

8

PERHUBUNGAN

2.504,06

254.245,97

272,57

257.022,61

626.233,22

883.255,83

9 10

INDUSTRI PERTAMBANGAN & ENERGI

769.535,41 2.368.353,64

2.153.734,87 33,79

58.808,02 441.704,14

2.982.078,31 2.810.091,57

4.107.063,05 23.821.108,86

7.089.141,36 26.631.200,44

11

PDAM

276.441,98

4.645.008,08

141.069,34

5.062.519,40

1.599.350,67

6.661.870,08

12

PEMERINTAH DAERAH

103.529,01

747.041,13

30.108,60

880.678,74

396.702,73

1.277.381,47

13

PERUSDA KEBERSIHAN

2.780,97

55.116,60

1.529,33

59.426,90

5.375,42

64.802,33

4.384.219,77

16.595.003,54

762.391,84

21 .741.615,15

40.148.937,94

61.890.553,10

Jumlah



Daftar 15

DAFTAR REKENING PENGELOLAAN DANA BERGULIR YANG DIKELOLA DIREKTORAT PENGELOLAAN PENERUSAN PINJAMAN PER 30 JUNI 2008

No.

Nama Rekening (Keterangan)

Sumber Dana

No. Rekening

Nama Bank

Fungsi (Tujuan) Pembentukan Rekening

Rekening Dibuka Tahun/Atas Dasar Otorisasi (Dasar Hukum)

Atas Nama/Yang Berwenang Mencairkan Rekening dan Pengelola

1

2

3

4

5

6

7

8

Dana Terkait dengan RDI 1 Dirjen Perbendaharaan untuk penampungan Dari penerimaan angsuran pinjaman petani yang 1 0206.01.000023.30.5 pengembalian pinjaman petani proyek dibiayai dari sumber IBRD, ADB dan RDI PIR/UPP perkebunan (92%) 2 116-00-9400983-5 3 122,0094007906 2 Cadangan Pembayaran Fee Konversi dan Collecting Fee Proyek PIR/ UPP (5%)

Dari penerimaan angsuran pinjaman petani yang 4 0206.01.000022.30.9 dibiayai dari sumber IBRD, ADB dan RDI

PT BRI (Persero) PT Bank Mandiri (eks.BBD) PT Bank Mandiri (eks. BEII)

PT Bank Mandiri (eks.BBD)

6 122,0094007914

PT Bank Mandiri (eks. BEII)

Pembiayaan percepatan pengembalian Dari penerimaan angsuran pinjaman petani yang 7 0206.01.000032.30.4 pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan dibiayai dari sumber IBRD, ADB dan RDI (3%)

PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Khusus (KCK)

4

Proyek P3 Bali (Proyek Pemuliaan dan Pengembangbiakan Sapi Bali)


5

Proyek Redistribusi Ternak

9 0206-01-000014-30-6

6

3

Untuk menampung pengembalian pinjaman petani proyek PIR/ Dirjen Perbendaharaan UPP Perkebunan sebesar 92 % dari angsuran pinjaman petani. Keputusan Menteri Keuangan No. Sesuai surat Dirjen Lembaga Keuangan S-4082/LK/1994 tanggal Kep./059/KM.17/1994 tanggal 12 Maret 1994 16 September 1994 mengenai pelimpahan ke RDI dilakukan setelah terlebih dahulu

9.932.968.652,24

Dirjen Perbendaharaan

578.544.235,86

PT BRI (Persero)

5 116-00-9400984-3

Saldo Per 30 Juni 2008

Keputusan Menteri Keuangan No. Untuk pembayaran Fee Konversi dan Collecting Fee Proyek PIR/ Kep./059/KM.17/1994 tanggal 12 Maret 1994 UPP Perkebunan sebesar 5 % dari angsuran pinjaman petani.

2.160.153.675,91 2.127.692.482,77

180.134.512,79 240.968.698,80 Dirjen Perbendaharaan

411.449.395,33


394.618.844,28


Dirjen Perbendaharaan Untuk menampung 20 % pengembalian pinjaman petani peternak yang digunakan untuk membiayai pembinaan para petani peternak Surat Menteri Keuangan No. S(80% disetor ke RDI). 1291/MK.013/1989 tanggal 23 Desember 1989

41.632.938,30

Proyek P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Dari penerimaan pengembalian pinjaman petani 10 0206-01-000034-30-6 Petani Kecil) eks. IFAD

PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Khusus

Untuk menampung akumulasi spread bunga bagian Pemerintah 1,21% untuk pembiayaan pembinaan peningkatan pendapatan kelompok petani kecil

11 0206-01-000002-30-9


Digulirkan untuk pembiayaan efisiensi produksi yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan

Dari penerimaan angsuran pinjaman peternak eks. RDI

8 0206-01-000015-30-2

Keputusan Menteri Keuangan No. Untuk pembiayaan percepatan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/ UPP Perkebunan sebesar 3 % dari angsuran pinjaman Kep./059/KM.17/1994 tanggal 12 Maret 1994 petani Untuk membiayai Proyek Pengembangan Pembibitan Sapi Bali (P3 Bali) di Bali dan Dompu, NTB Surat Menteri Keuangan No. S498/MK.013/1990 tanggal 23 April 1990

7 Rekening Induk Dana Lingkungan Bergulir

Dari pengembalian pinjaman dari peternak Eks. IFAD, ADB, IBRD

Pengembalian dari bank pelaksana eks. Hibah KFW


3.128.754,00


15.522.456.613,73

Dibuka Tahun 1995. SK Menkeu No. Dirjen Perbendaharaan 401/KMK.017/ 1995 tanggal 16 Agustus 1995

11.183.687.789,94

Surat Menteri Keuangan No. S542/MK.013/1990 tanggal 12 Mei 1990

Dibuka tahun 2001 Surat Menkeu No. S-32/MK.017/ 2001

8

Rekening Direktur Jenderal Perbendaharaan Penerimaan pengembalian pokok, bunga, dan denda Pinjaman Dana Bergulir eks RDI

12 1008276-01-0 RP

PT Bank Bukopin

13 100 01.06.017300-0 14 0000.280.06.42 15 0011539818 16 10.401.01.00027-7 17 101-01-06320-5 18 0001-023149-800 19 1.034-12652-1

PT Bank Sumut PT Bank Nagari PT BPD Kaltim PT BPD Kalbar PT Bank DKI PT Bank Jabar PT BPD Jateng

Untuk menampung penerimaan pengembalian pokok pinjaman, bunga, dan denda pinjaman dana bergulir

1.194.142.683,03 12.394.561.035,98 689.611.110,21 9.323.720.036,33 14.143.376.785,00 8.960.600.433,00 16.256.291.446,00



Daftar 15


No.


Sumber Dana

1

2

3

No. Rekening

Penampungan Nisbah Bagi Hasil Dalam Rangka KKPA-Bagi Hasil Bank Muamalat

JUMLAH I Dana Tidak Terkait dengan RDI 10 Penampungan Pencairan Dana Surat Utang Pemerintah

Bagi Hasil bagian pemerintah dari pinjaman KKPA-Bagi Hasil




5

6

7

8

4 20 21 22 23 24

9

Nama Bank

20.01.9.00003-1 0011146855 00.00917-0 21.04405.00-5 001.01.02.000002-8

25 301.00276.15

4.290.909.025,24 8.799.576.230,89 5.153.684.580,21 4.377.017.367,98 694.473.900,00

PT BPD DIY PT Bank Jatim PT BPD Bali PT BPD NTB PT BPD Sulut PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.


Menampung penerimaan nisbah bagi hasil atas pinjaman pendanaan KKPA Bagi Hasil

Dibuka Tahun 1997. Surat Menkeu No. S392/MK.01/ 1997 tanggal 30 Juni 1997


1.654.230.925,99

130.709.632.153,81 Penerimaan pengembalian pokok, bunga, dan 26 0329-01-000510-30-8 denda dari Bank Penyalur eks Surat Utang No. SU-005/KMK/ 1999

PT BRI (Persero), Tbk. Cabang Veteran, Jakarta

Untuk penampungan pencairan dana SUP, dan penerimaan pengembalian pokok, bunga, dan denda dari Bank Pelaksana

Dibuka Tahun 2000 Surat Menkeu No. S80/KMK.017/ 2000 tanggal 22 Maret 2000

PT BRI (Persero), Tbk. Cabang Veteran, Jakarta

Untuk penampungan recovery tunggakan KUT TP 1999/2000

Dibuka Tahun 2001 SK Menkeu No. Menteri Keuangan 486/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999 dan No. 101/MK.017/2001 tanggal 29 Januari 2001

PT BRI (Persero), Tbk. Cabang Jakarta Tanah Abang

Untuk penampungan dana cadangan risiko KUT TP 1999/2000

Dibuka Tahun 2000 SK Menkeu No. 486/KMK.017/ 1999 tanggal 13 Oktober 1999 dan No. 101/MK.017/2001 tanggal 29 Januari 2001


4.693.035.751,98

29 0206-01-000008-30-5


Untuk menampung angsuran : a. Kredit Moester tester b. Kredit Hand sprayer c. Pembiayaan Proyek Pengem bangan dan Pembinaan Koperasi d. Pembiayaan Yodisasi Garam Rakyat e. Pembiayaan GLK-KUD

Dibuka Tahun 1997 Surat Dirjen Perbendaharaan Dirjen Lembaga Keuangan No. S-963/LK.5/ 1997 tanggal 15 Agustus 1997

5.962.965.277,49

14 Penampungan Pengembalian Pinjaman Proyek Pengembalian Bantuan Uang Muka IPEDA dan Pengembangan Akuntansi (P2A) pengembalian pokok, bunga, dan denda eks kredit Bank Dunia, LA Nomor 2940-IND

30 0206-01-000006-30-3


Pengembalian Bantuan Uang Muka IPEDA dan pengembalian Dibuka Tahun 1990 pokok, bunga, dan denda eks kredit Bank Dunia, LA Nomor 2940-Surat Menkeu No. S-615/MK.03/1990 tanggal IND 28 Mei 1990


1.586.888.957,91

15

31 1008275-01-3

PT Bank Bukopin

Untuk menampung angsuran pokok dan bunga kredit GLK


11.183.687.789,94

11

Penampungan Recovery Risiko KUT TP 1999/2000

12

Penampungan Dana Cadangan Risiko KUT TP Penerimaan bunga KUT TP 1999/2000 Bagian 28 018-01-000036-30-3 1999/2000 Pemerintah sebesar 2,5%

13 Dana Pembinaan dan Pengembangan Koperasi

Penerimaan recovery tunggakan KUT 1999/2000

APBN Anggaran XVI

Pengembalian pokok, bunga, dan denda Penampungan Pengembalian Kredit Gudang, Lantai Jemur, dan Kios KUD (GLK-KUD) kredit GLK-KUD eks APBN Anggaran XVI.

27 0329-01-000310-30-0

Dibuka Tahun 1995 Surat Menkeu No. S-285/MK.017/1995 tanggal 10 Maret 1995

1.309.097.818.438,99 Menteri Keuangan dikuasakan kepada Dirjen Perbendaharaan. 113.141.752.888,34



Daftar 15


No.


Sumber Dana

No. Rekening

Nama Bank




1

2

3

4

5

6

7

8

16

Rekening Tim Pembenahan Administrasi Kredit Program

17 Rekening Kredit Listrik Pedesaan (KLP)

JUMLAH II JUMLAH I + II

Sisa saldo dana Tim Khusus Inpres 9 tahun 1989 yg bersumber dari Dana Pemerintah, Bank Indonesia, BRI, BBD, Bank Exim

32 0206-01-000033-30-0


Menampung dana pembiayaan Tim Pembenahan Administrasi Kredit Program (TPAKP)

Dibuka Tahun 2000 SK Menkeu No. 351/KMK.017/ 2000 tanggal 23 Mei 2000

Pengembalian pinjaman masyarakat eks. APBN 33 0206-01.000010.30.2 TA 1981/1982 -BA XVI


Dibuka tahun 1982 Digulirkan untuk biaya penyambungan dan pemasangan instalasi SKB Menkeu dan Menteri Pertambangan dan Energi No. 707/KMK.011/1981 dan No. listrik di rumah konsumen. 1395/KPTS/Pertambem/1981 Tanggal 1 Desember 1981.


Bendaharawan Tim Pembenahan Administrasi Kredit Program (TPAKP)

1.821.335.452,00


9.460.809.978,84

1.456.948.294.535,49 1.587.657.926.689,30


Daftar 16


OUTSTANDING PENARIKAN PINJAMAN PENDANAAN KUMK-EKS DANA SU-005 PERIODE 1 JANUARI S.D. 30 JUNI 2008 (Dalam Rupiah)

NO

BUMN PENGELOLA / LKP

(1)

(2)

PLAFON PINJAMAN

(3)

OUTSTANDING 1 JANUARI 2008 (4)

MUTASI PINJAMAN 1 JANUARI S.D. 30 JUNI 2008 PENARIKAN PINJAMAN

ANGSURAN

(5)

POKOK

(6)

OUTSTANDING 30 JUNI 2008 (7) = (4) + (5) - (6)

1

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

350.000.000.000

280.000.000.000

2

PT PNM (Persero)

355.000.000.000

340.000.000.000

3

PT BRI (Persero) Tbk

500.000.000.000

400.000.000.000

-

4

Bank Bukopin

470.000.000.000

470.000.000.000

-

5

PT BTN (Persero)

200.000.000.000

160.000.000.000

-

6

Perum Pegadaian

410.000.000.000

410.000.000.000

-

-

410.000.000.000

7

BPD Aceh

15.000.000.000

15.000.000.000

-

-

15.000.000.000

8

BPD Bengkulu

20.000.000.000

20.000.000.000

-

-

20.000.000.000

9

BPD Sumatera Utara

15.000.000.000

20.000.000.000 100.000.000.000 40.000.000.000

260.000.000.000 355.000.000.000 300.000.000.000 470.000.000.000 120.000.000.000

25.000.000.000

25.000.000.000

-

-

25.000.000.000

10 BPD Sumatera Selatan

40.000.000.000

40.000.000.000

-

-

40.000.000.000

11 BPD Sumatera Barat

45.000.000.000

45.000.000.000

-

-

45.000.000.000

12 BPD Riau

25.000.000.000

20.000.000.000

-

13 BPD Lampung

15.000.000.000

15.000.000.000

-

-

15.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

-

-

2.000.000.000

15 BPD DKI Jakarta

60.000.000.000

60.000.000.000

-

-

60.000.000.000

16 BPD Jawa Barat

50.000.000.000

40.000.000.000

-

17 BPD DI Yogyakarta

25.000.000.000

25.000.000.000

-

18 BPD Jawa Tengah

50.000.000.000

40.000.000.000

-

19 BPD Jawa Timur

14 BPD Jambi

112.000.000.000

112.000.000.000

-

20 BPD Bali

35.000.000.000

28.000.000.000

-

21 BPD Nusa Tenggara Barat

37.245.000.000

37.245.000.000

-

22 BPD Nusa Tenggara Timur

21.500.000.000

17.200.000.000

-

23 BPD Sulawesi Selatan

50.000.000.000

50.000.000.000

-

24 BPD Sulawesi Tengah

18.720.000.000

14.976.000.000

-

5.000.000.000

10.000.000.000 10.000.000.000 7.000.000.000 4.300.000.000 3.744.000.000

15.000.000.000

30.000.000.000 25.000.000.000 30.000.000.000 112.000.000.000 21.000.000.000 37.245.000.000 12.900.000.000 50.000.000.000 11.232.000.000

25 BPD Sulawesi Tenggara

2.120.000.000

2.120.000.000

-

26 BPD Kalimantan Selatan

20.000.000.000

16.000.000.000

-

27 BPD Kalimantan Tengah

20.000.000.000

20.000.000.000

-

-

20.000.000.000

28 BPD Kalimantan Barat

30.000.000.000

30.000.000.000

-

-

30.000.000.000

29 BPD Kalimantan Timur

34.000.000.000

34.000.000.000

-

-

34.000.000.000

30 BPD Maluku

27.415.000.000

27.415.000.000

-

-

27.415.000.000

31 BPD Papua

35.000.000.000

35.000.000.000

-

-

35.000.000.000

3.100.000.000.000

2.830.956.000.000

JUMLAH

15.000.000.000

4.000.000.000

204.044.000.000

2.120.000.000 12.000.000.000

2.641.912.000.000



Daftar 17

PENYERTAAAN MODAL PEMERINTAH PADA BUMN PER 30 JUNI 2008 (dalam Juta Rupiah) NO

SEKTOR

1 1

ANEKA INDUSTRI

2

2

ANGKUTAN DARAT

3

ASURANSI

4

BAJA & KONSTRUKSI BAJA

5

DOK DAN PERKAPALAN

6

ENERGI

7

INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI

8

INDUSTRI FARMASI

9

INDUSTRI PERTAHANAN

10

INDUSTRI SANDANG

11

JASA KONSTRUKSI

12

JASA LAINNYA

13

JASA PEMBIAYAAN

14

JASA PENILAI

15

KAWASAN INDUSTRI

16

KEBANDARUDARAAN

BUMN 3 PT Garam PT Industri Gelas (IGLAS) PT Industri Soda Indonesian (ISI) Perum DAMRI Perum PPD PT Kereta Api Indonesia (KAI) PT Asuransi ABRI (ASABRI) PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) PT Asuransi Jasa Raharja PT Asuransi Jiwasraya PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) PT Reasuransi Umum Indonesia (RUI) PT Taspen PT Askrindo PT Barata Indonesia PT Boma Bisma Indra (BBI) PT Krakatau Steel (KS) PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) PT Industri Kapal Indonesia (IKI) PT PAL Indonesia PT Energy Management Indonesia (Persero) PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk (PTBA) PT Batan Teknologi PT Industri Kereta Api (INKA) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) PT LEN Industri PT Dirgantara Indonesia PT Biofarma PT Indo Farma, Tbk PT Kimia Farma, Tbk PT Dahana PT PINDAD PT Industri Sandang Nusantara (INSAN) PT Primissima Perum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS) PT Adhi Karya PT Brantas Abipraya PT Hutama Karya (HK) PT Istaka Karya PT Nindya Karya PT Pembangunan Perumahan (PP) PT Waskita Karya PT Wijaya Karya (WIKA) Perum Jasa Tirta I Perum Jasa Tirta II PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Perum Pegadaian Perum Penjaminan Kredit Indonesia PT Danareksa PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) PT PANN Multi Finance PT Permodalan Nasional Madani (PNM) PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) PT Sucofindo PT Surveyor Indonesia (SI) PT Survey Udara Penas PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) PT Kawasan Industri Makasar (KIMA) PT Kawasan Industri Medan (KIM) PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW) PT Pengembangan Daerah Industri (PDI) Pulau Batam PT Angkasa Pura I (AP I) PT Angkasa Pura II (AP II)

SUMBER

TOTAL EKUITAS

% SAHAM NEGARA

4 Audited Audited n.a Tahunan Tahunan Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Audited Semester Semester Semester Semester Semester Semester Audited Audited Audited Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Audited Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester n.a Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester

5

6

207.653 (26.814) 106.982 (54.089) 3.711.901 624.291 553.077 710.732 1.661.446 444.901 2.689.026 2.207.423 (42.135) 675.938 1.727.625 61.961 (53.315) 5.821.854 (2.061.096) 59.930 (2.007) 742.315 16.643 6.435.410 129.425.151 3.124.329 16.629 218.244 439.751 55.225 42.758 689.257 291.563 906.954 155.898 152.282 (169.122) 11.540 460.495 513.210 (77.399) 267.195 (69.516) 78.553 373.232 378.794 1.314.625 84.221 279.355 713.973 1.659.541 1.085.646 718.907 125.162 819.952 452.838 73.094 110.273 235.931 359.907 103.650 65.699 26.785 34.192 7.279.381 6.356.183

100,00% 63,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 82,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 55,22% 100,00% 65,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,66% 90,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 51,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 51,00% 100,00% 68,40% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,00% 100,00% 100,00% 95,00% 85,12% 88,74% 60,00% 60,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00%

KEPEMILIKAN NEGARA 7=5X6 207.653 (17.112) 106.982 (54.089) 3.711.901 592.498 553.077 710.732 1.661.446 444.901 2.689.026 2.207.423 (42.135) 675.938 1.416.653 61.961 (53.315) 5.821.854 (2.040.485) 59.930 (2.007) 742.315 16.643 3.553.633 129.425.151 2.031.345 16.629 218.244 439.751 55.225 42.758 689.257 235.174 816.531 155.898 152.282 (169.122) 11.540 460.495 261.737 (77.399) 267.195 (69.516) 78.553 190.348 378.794 899.204 84.221 279.355 713.973 1.659.541 1.085.646 718.907 125.162 762.556 452.838 73.094 104.759 200.824 319.381 62.190 39.419 16.071 34.192 7.279.381 6.356.183



NO

SEKTOR

1 17

KEHUTANAN

2

18

KERTAS

19

KONSULTAN KONSTRUKSI

20

LOGISTIK

21

PARIWISATA

22

PELABUHAN

23

PELAYARAN

24 25

PENGERUKAN PENUNJANG KONSTRUKSI

26

PERBANKAN

27

PERCETAKAN & PENERBITAN

28

PERDAGANGAN

29

PERIKANAN

30

PERKEBUNAN

31

PERTAMBANGAN

32

PERTANIAN

33 34

PUPUK SEMEN

35

TELEKOMUNIKASI

36

USAHA PENERBANGAN

Daftar 17 BUMN

SUMBER

TOTAL EKUITAS

% SAHAM NEGARA

3

4 Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester

5

6 1.482.391 311.057 164.741 341.106 64.068 33.508 (22.540) (248.336)

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,64% 100,00%

Semester Semester Semester Semester Semester Prognosa Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Audited Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Tahunan Semester Audited Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Audited Semester Semester Semester Semester Semester Semester Audited Semester Audited Audited Semester Semester Semester Semester Semester Tahunan Semester n.a Semester Semester

(5.987) 3.249 2.099 13.860 10.565 5.306.667 132.985 360.089 (8.693) 214.534 49.621 93.117 1.335.323 4.734.426 2.610.840 1.049.815 1.197.374 282.526 23.446 4.134.739 118.516 1.038 6.234.054 4.190.380 27.710.710 14.664.930 19.202.044 2.938.000 85.310 807.027 (28.736) 2.864 (467.556) 145.386 88.166 79.735 (41.431) 55.586 134.776 2.211.875 2.190.975 261.232 523.308 382.901 508.780 686.788 656.711 46.387 508.821 1.100.962 (252.763) 507.259 8.763.579 158.790.062 (355) 3.359.046 52.190 158.348 9.210.199 217.940 6.878.126 25.515 30.386.225

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 70,00% 100,00% 66,97% 76,36% 56,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 65,00% 100,00% 100,00% 65,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 51,01% 100,00% 51,76% 100,00% 95,44% 95,79%

Perum Perhutani PT Inhutani I PT Inhutani II PT Inhutani III PT Inhutani IV PT Inhutani V PT Kertas Kraft Aceh PT Kertas Leces PT Bina Karya PT Indah Karya PT Indra Karya PT Virama Karya PT Yodya Karya Perum Bulog PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) PT Pos Indonesia (POSINDO) PT Varuna Tirta Prakasya (VTP) PT Bali Tourism & Development Corporation PT Hotel Indonesia Natour (HIN) PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko PT Pelabuhan Indonesia I (PELINDO I) PT Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II) PT Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III) PT Pelabuhan Indonesia IV (PELINDO IV) PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) PT Djakarta Lloyd PT Pelayaran Bahtera Adhiguna PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO) PT Amarta Karya PT Jasa Marga PT Bank Ekspor Indonesia (BEI) PT Bank Mandiri, Tbk PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) PT Bank Tabungan Negara (BTN) Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI) Perum Percetakan Uang RI (PERURI) PT Balai Pustaka (BP) PT Pradnya Paramita PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) PT PP Berdikari PT Sarinah Perum Prasarana Perikanan Samudra (PPS) PT Perikanan Nusantara PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX) PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI) PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) PT Aneka Tambang, Tbk (ANTAM) PT Pertamina PT Sarana Karya PT Timah, Tbk PT Pertani PT Sang Hyang Seri (SHS) PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) PT Semen Baturaja PT Semen Gresik, Tbk Perum Produksi Film Negara (PFN) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) Perum LKBN Antara PT Garuda Indonesia (GIA) PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) Grand Total

1.913.863 (1.444.062) 512.635.291

KEPEMILIKAN NEGARA 7=5X6 1.482.391 311.057 164.741 341.106 64.068 33.508 (21.332) (248.336) (5.987) 3.249 2.099 13.860 10.565 5.306.667 132.985 360.089 (8.693) 214.534 49.621 93.117 1.335.323 4.734.426 2.610.840 1.049.815 1.197.374 282.526 23.446 4.134.739 118.516 1.038 4.363.838 4.190.380 18.557.862 11.198.141 10.912.522 2.938.000 85.310 807.027 (28.736) 2.864 (467.556) 145.386 88.166 79.735 (41.431) 55.586 134.776 2.211.875 2.190.975 261.232 523.308 382.901 508.780 686.788 656.711 46.387 508.821 1.100.962 (252.763) 507.259 5.696.326 158.790.062 (355) 2.183.380 52.190 158.348 9.210.199 217.940 3.508.532 25.515 15.727.910 1.826.616 (1.383.267) 462.059.044



Daftar 18

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA NON BUMN (MINORITAS) PER 31 DESEMBER 2007 0,409836066

NO 1 2 3 4 5 6 7 8

NAMA PERUSAHAAN PT Atmindo PT Semen Kupang PT Indonesia Asahan Alimunium (INALUM) PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) PT Kertas Padalarang PT Sarana Multi Griya Finansial

STATUS b) % SAHAM KEPEMILIKAN RI

SUMBER a) Unudited 2007 Audited 2005 Lap Triwulan 2006

36,60% 38,50% 41,12% 85,83% 50,00% 50,00% 40,77% 100,00%

KS S

1 Audited 2006 1 1 1

NILAI EKUITAS

KEPEMILIKAN PEMERINTAH

15.743.350.465 58.064.000.000 3.285.001.981.140 1.727.625.000.000 123.142.122.616 117.844.709.000 61.327.000.000 1.188.149.883.505

5.762.066.270 22.354.640.000 1.350.792.814.645 1.482.820.537.500 61.571.061.308 58.922.354.500 25.003.017.900 1.188.149.883.505

JUMLAH I

NO 1

NAMA PERUSAHAAN PT Bank Bukopin

4.195.376.375.628

SUMBER a)

STATUS b)

1

S

% SAHAM KEPEMILIKAN RI A

0,08%

4.736.255

47.362.550.000

B

18,11%

1.034.232.376

103.423.237.600

2

PT Rekayasa Industri (REKIND)

1

S

3 4

PT Freeport Indonesia PT Bahana PUI (BPUI)

1 1 1

S S -

5

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) *)

6

PT Indosat, Tbk

7

PT Kertas Basuki Rahmat

1

-

0,44%

8

PT Kertas Blabak

2

-

0,84%

9

PT Asean Bintulu Fertilizer (ABF)

-

-

-

10

PT Asean Copper Product

-

-

11

PT JIHD Tbk.

1

-

12

PT Intirub PT Socfindo

Audited 2005

-

1

S

13

1

4,97%

2.500

2.500.000.000

Biasa Prioritas

9,36% 7,11%

21.300 1.600

20.062.470.000 1.600.000.000

Biasa

10,67%

2.400

2.400.000.000

-

Seri B

-

-

14,29%

Audited 2005 JUMLAH II

77.662.499.900

1.094

25.000.000.000 531.000.000

-

-

-

-

-

1,33%

12.834.760.680

12.834.760.680

9,90%

4.129.000.000

4.129.000.000

Seri B

1

265.000

Seri C

2.999

794.735.000

2.000

3.430.000.000

Total PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI)

-

776.624.999 -

Seri D 14

KEPEMILIKAN PEMERINTAH

JUMLAH SAHAM

10,00%

42.250.000.000

5,00%

49.578.225.000

J U M L A H I + II

2.478.911.250 304.209.429.430 4.499.585.805.058

Keterangan :

(a)

1) Telah diaudit (audited ); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (unaudited ); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan ; 5) Prognosa:

6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ; 7) Audited Th 2007

(b)

SS = Sangat Sehat; S = Sehat; KS = Kurang Sehat; TS = Tidak Sehat *). Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan Nomor:S-411/MK.06/2006 tanggal 25 September 2006 dan Surat Menteri Negara BUMN Nomor :S-559/MBU/2006 tanggal 29 Nopember 2006 dinyatakan bahwa Pengelolaan PT Dirgantara Indonesia (Persero) kembali berada dibawah Menteri Negara BUMN


Daftar 19


PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA ORGANISASI/LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL/REGIONAL PER 30 JUNI 2008

NO

LEMBAGA KEUANGAN MULTILATERAL

1. ADB 2. IMF World Bank : 3. IBRD 4. IDA 5. IFC 6. MIGA 7. IDB IDB Group : 8. Export Financing Scheme 9. Islamic Corporation for Insurance of Investment and Export Credit 10. Bank for International Settlements 11. IFAD 12. Common Fund for Commodities TOTAL

TOTAL PENYERTAAN

TELAH DIBAYAR S.D 31 DESEMBER 2007

USD 2.863.000.000 3.128.000.000

RUPIAH 26.411.175.000.000 28.855.800.000.000

USD 213.000.091 3.396.786.066

RUPIAH*) 1.964.925.841.320 31.335.351.458.850

1.807.232.935 15.000.000 29.000.000 20.000.000 642.000.000

16.671.723.825.375 138.375.000.000 267.525.000.000 184.500.000.000 5.922.450.000.000

110.275.771 14.567.993 28.539.000 3.797.820 160.226.960

1.017.293.987.198 134.389.735.425 263.272.275.000 35.034.889.500 1.415.629.093.752

2.000.000

18.450.000.000

1.225.215

11.302.608.375

400.000 60.000.000 46.959.000 1.323.000 8.614.914.935

3.690.000.000 553.500.000.000 433.196.775.000 12.204.675.000 79.472.590.275.375

204.203

1.883.768.063 0 387.071.775.000 4.984.792.414 36.571.140.224.897

41.959.000 540.357 3.971.122.476

Keterangan: *) : Konversi ke dalam IDR menggunakan kurs tengah BI tanggal 30 Juni 2008 USD 1= Rp 9.225



Daftar 20.A

ASET TETAP - TANAH PER 30 JUNI 2008 NO

BA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

001 002 004 005 006 007 010 011 012 013 015 018 019 020 022 023 024 024 025 025 026 027 029 032 033 040 041 042 043 044 047 050 051 054 055 056 057 059 060 063 065 068

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN AGUNG SEKRETARIAT NEGARA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN LUAR NEGERI DEPARTEMEN PERTAHANAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN BLU DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN AGAMA BLU DEPARTEMEN AGAMA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DEPARTEMEN SOSIAL DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

JUMLAH 855.562.990 65.274.646.000 642.085.182.179 904.351.321.003 324.002.918.265 245.493.710.559 95.515.673.512 2.060.564.766.698 62.468.982.756.718 2.480.721.553.386 2.404.612.724.094 1.024.948.205.431 151.465.508.843 265.238.180.282 1.162.511.174.468 8.124.515.743.168 188.601.484.157 1.174.360.648.125 2.044.794.845.084 6.548.029.055 104.736.465.723 181.402.207.815 158.936.670.929 227.762.815.127 12.156.127.730.556 678.559.491.956 273.366.032.500 10.662.903.978 14.643.775.000 27.182.098.240 294.120.000 788.846.732.635 46.181.451.921 54.483.636.719 19.143.260.737 169.532.713.000 27.814.000.000 373.577.139.761 16.986.922.208.867 10.332.473.516 5.196.726.379 26.162.023.373



Daftar 20.A

ASET TETAP - TANAH PER 30 JUNI 2008 NO

BA

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

075 076 077 078 079 080 081 082 083 085 086 087 088 089 090 092 094 100 105

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI RI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS KOMISI YUDISIAL RI BPLS OTORITA SABANG LPP TVRI LPP RRI JUMLAH

JUMLAH 48.333.357.939 8.767.690.000 77.293.038.316 1 46.506.047.645 13.723.898.439 11.730.982.761 25.210.531.290 14.238.000 20.540.396.870 489.664.428.729 1.009.013.000 107.092.944.152 1.072.322.597.940 260.604.276.030 11.275.825.100 725.737.101.908 47.188.389.400 269.636.350 133.108.388.978 23.109.586.967 21.464.384.000 121.322.278.066.564



Daftar 20.B

ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN PER 30 JUNI 2008 NO

BA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

001 002 004 005 006 007 010 011 012 013 015 015 018 018 019 020 022 023 024 024 025 025 026 027 029 032 033 034 035 036 040 041 042

30 31

043 044

32 33 34 35 36 37

047 048 050 051 052 054

12 13 14 15 16 17 18

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN AGUNG SEKRETARIAT NEGARA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN LUAR NEGERI DEPARTEMEN PERTAHANAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DEPARTEMEN KEUANGAN BLU DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN BLU DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN BLU DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN AGAMA BLU DEPARTEMEN AGAMA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DEPARTEMEN SOSIAL DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI BLU KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM BLU KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA DEWAN KETAHANAN NASIONAL BADAN PUSAT STATISTIK

JUMLAH 76.065.583.065 293.150.600.473 276.555.120.112 924.969.522.425 817.623.706.647 931.799.459.291 546.150.692.127 704.623.777.007 47.394.324.996.228 1.161.123.693.094 5.132.366.305.304 1.381.348.700 2.500.279.041.414 2.920.390.975 1.134.372.697.429 1.839.821.789.486 5.474.827.489.714 6.780.558.064.019 3.869.226.859.597 3.067.681.609.801 1.140.612.349.018 723.600.750 781.485.414.886 452.854.639.941 1.507.941.886.927 1.381.630.653.124 3.067.367.700.828 99.895.485.828 20.417.976.759 19.917.481.692 116.714.221.126 62.257.271.525 350.247.261.078 11.334.925.589 212.007.543.271 123.711.480.244 6.398.316.500 23.917.340.192 37.852.521.110 1.119.148.117.059 2.636.449.163.717 13.189.135.331 210.786.770.325



Daftar 20.B

ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN PER 30 JUNI 2008 NO

BA

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

055 056 057 059 060 063 064 065 066 067 068 069 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 100 103 104 105

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL BELANJA LAIN-LAIN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI RI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL BADAN STANDARISASI NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) KOMISI YUDISIAL RI BAKORNAS BNP2KTI BPLS OTORITA SABANG LPP TVRI LPP RRI JUMLAH

JUMLAH 80.529.059.489 811.211.878.885 70.018.639.202 883.527.857.249 8.885.142.907.715 318.044.133.638 57.718.490.336 74.727.110.034 328.076.084.766 29.479.393.025 216.271.890.195 37.332.251.367 6.156.270.854 538.913.264.724 139.933.739.743 48.466.668.918 24.019.585.556 671.758.448.016 287.472.666.241 862.444.158.603 211.805.502.271 293.167.049.780 9.817.629.824 43.152.971.583 71.288.373.079 111.230.211.870 176.767.269.426 184.138.558.350 467.376.011.780 20.804.576.108 65.287.896.828 111.881.004.417 1.314.070.471.140 40.723.663.003 9.233.345.710 31.612.515.539 911.200.000 4.079.993.400 5.591.438.650 1.412.972.171.391 1.510.782.720.000 116.794.623.076.433


Daftar 20.C


ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN PER 30 JUNI 2008 NO

BA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

001 002 004 005 006 007 010 011 012 013 015 018 019 020 022 023 024 024 025 025 026 027 029 032 033 034 036 040 041 042 043 044 047 048 050 051 054 055 056 057 059

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN AGUNG SEKRETARIAT NEGARA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN LUAR NEGERI DEPARTEMEN PERTAHANAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN BLU DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN AGAMA BLU DEPARTEMEN AGAMA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DEPARTEMEN SOSIAL DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JUMLAH 230.168.601.031 501.299.629.573 355.179.375.990 1.778.459.345.522 612.251.530.128 1.023.241.804.753 661.881.548.043 876.693.034.449 16.711.505.232.920 1.012.736.062.910 3.973.866.360.216 989.833.158.871 404.589.778.426 659.834.365.729 4.556.227.680.564 10.002.004.554.463 1.114.538.831.434 1.395.227.550.820 3.214.079.015.401 3.319.132.000 1.031.759.087.245 313.282.151.294 515.418.486.167 882.591.128.186 946.816.070.992 833.876.000 148.974.650 105.009.884.736 144.249.818.133 121.740.459.229 28.613.456.393 365.994.526.804 240.425.660 13.319.039.000 193.494.976.104 90.135.951.153 113.302.070.911 41.433.289.520 101.681.824.799 82.443.628.358 292.499.673.477


Daftar 20.C


ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN PER 30 JUNI 2008 NO

BA

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

060 063 064 065 066 068 069 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 085 086 087 088 089 090 091 092 094

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL BELANJA LAIN-LAIN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI RI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS OTORITA SABANG LPP TVRI LPP RRI JUMLAH

JUMLAH 18.208.623.271.874 71.574.186.069 11.178.089.097 93.125.682.894 159.024.931.222 88.105.647.927 19.895.349.657 6.470.495.720 333.489.615.512 77.488.360.906 223.289.719.895 58.695.375.449 352.177.606.810 315.001.965.872 214.341.159.764 51.389.562.298 26.677.498.465 27.834.975.281 246.043.258.115 75.764.287.514 171.952.218.165 544.978.391.407 346.115.554.342 219.092.060.562 23.666.723.008 1.552.684.791.260 17.922.414.789 136.146.841.731 590.126.311.000 79.724.821.738.659


Daftar 20.D


ASET TETAP - JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PER 30 JUNI 2008 NO

BA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

001 002 004 005 006 007 010 011 013 015 018 019 020 022 023 024 024 025 025 026 027 029 032 033 034 040 042 043 044 047 048 050 051 054 055 056 059 060 063 064 065 066 068

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN AGUNG SEKRETARIAT NEGARA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN LUAR NEGERI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN BLU DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN AGAMA BLU DEPARTEMEN AGAMA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DEPARTEMEN SOSIAL DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

JUMLAH 9.790.961.500 19.807.993.220 1.937.887.343 19.805.406.809 2.522.823.333 37.615.715.337 49.554.438.487 700.886.736 13.713.709.437 102.905.607.147 231.173.029.458 11.342.301.075 22.240.372.899.889 15.360.022.964.766 295.944.802.485 120.660.092.400 80.395.884.335 29.921.128.329 13.950.000 409.685.245.489 21.251.192.218 59.841.328.320 624.440.173.315 68.776.394.471.128 9.191.516.000 3.886.524.702 23.428.368.636 2.178.461.300 6.121.014.000 214.430.000 1.283.366.550 97.650.362.029 24.552.789.144 421.883.000 770.512.500 1.079.182.500 26.380.910.212 288.685.762.971 2.454.079.388 1.369.996.087 5.017.531.473 8.126.341.350 1.066.629.790


Daftar 20.D


ASET TETAP - JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PER 30 JUNI 2008 NO

BA

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

069 075 076 079 080 081 082 083 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA BELANJA LAIN-LAIN BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS OTORITA SABANG LPP TVRI LPP RRI JUMLAH

JUMLAH 79.976.297.076 156.621.189.368 163.014.630 151.103.065.357 32.592.969.962 30.923.983.855 11.048.406.936 2.983.091.000 648.531.172 10.713.505.071 5.096.975.830 3.406.816.755 10.419.606.129 1.762.710.900 108.438.141.975 6.952.362.836 18.085.420.586 2.373.033.026.180 35.741.991.872 24.953.171.921 136.777.099.000 112.225.135.932.599


Daftar 20.E


ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA PER 30 JUNI 2008 NO

BA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

001 002 004 005 006 007 010 011 012 013 015 015 018 019 020 022 023 024 024 025 025 026 027 029 032 033 034 035 036 040 041 042 042 043 044 047 048 050 051 052

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN AGUNG SEKRETARIAT NEGARA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN LUAR NEGERI DEPARTEMEN PERTAHANAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DEPARTEMEN KEUANGAN BLU DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN BLU DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN AGAMA BLU DEPARTEMEN AGAMA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DEPARTEMEN SOSIAL DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI BLU KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA DEWAN KETAHANAN NASIONAL

JUMLAH 3.660.717.796 2.967.441.800 23.474.965.121 236.248.573.138 320.527.182.593 7.250.993.215 5.200.910.988 80.766.721.667 29.900.511.500 11.895.286.145 410.498.915.245 17.600.000 272.645.362.855 15.232.637.381 146.401.884.159 390.824.853.706 1.797.294.395.296 95.177.608.298 64.421.288.516 358.004.921.106 221.573.525 39.965.381.648 16.740.950.251 25.960.137.132 21.537.671.110 1.708.826.410.708 81.981.000 384.220.476 8.910.192.465 33.855.706.289 1.321.187.779 7.653.183.511 26.256.000 7.161.972.650 171.579.434 3.037.358.734 3.254.968.500 1.533.390.545 2.365.107.350 1.631.871.704


Daftar 20.E


ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA PER 30 JUNI 2008 NO

BA

37 38 39 40 41

054 055 056 057 059 059 060 063 064 065 066 067 068 069 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 100 103 104

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 77 78

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BLU DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL BELANJA LAIN-LAIN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI RI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL BADAN STANDARISASI NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) KOMISI YUDISIAL RI BAKORNAS BNP2KTI LPP TVRI LPP RRI JUMLAH

JUMLAH 479.856.000 1.017.064.843 41.037.140.332 113.982.555.859 12.553.244.785 227.955.772 54.585.984.742 19.922.947.131 1.047.368.108 864.161.814 2.158.536.207 5.806.170.078 3.323.991.143 3.076.786.000 2.145.337.725 10.288.544.724 778.133.632 2.362.036.525 55.665.625 35.632.017.466 4.699.528.163 32.855.381.062 6.546.229.383 644.224.000 772.380.592 1.651.211.478 2.333.013.490 71.783.100 370.364.303 1.061.356.814 8.513.040.439 10.123.753.068 9.215.833.955 38.752.726.076 25.889.861.660 860.942.860 249.612.208 3.305.518.700 376.469.800 1.605.605.728 10.684.248.000 6.628.982.454.726



Daftar 20.F

ASET TETAP -- KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PER 30 JUNI 2008 NO

BA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

001 002 004 006 007 010 012 013 015 018 019 020 022 023 024 024 025 026 027 032 033 034 040 042 044 054 057 059 060 063 065 068 069 075 077 079 081 083 086 087 088 089 090 091 092 094 100

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN KEJAKSAAN AGUNG SEKRETARIAT NEGARA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN PERTAHANAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN BLU DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN AGAMA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DEPARTEMEN SOSIAL DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM BADAN PUSAT STATISTIK PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL BELANJA LAIN-LAIN BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA MAHKAMAH KONSTITUSI RI LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS KOMISI YUDISIAL RI JUMLAH

JUMLAH 3.744.530.000 5.813.315.661 43.353.812.480 234.400.032.733 356.092.510 35.421.781.134 62.782.001.480 274.730.800 1.182.467.428.456 58.496.581.011 5.711.350.486 5.764.078.569.688 6.632.598.447.869 189.718.369.873 269.634.732.591 28.045.079.513 220.696.477.107 17.855.459.487 1.142.776.850 101.380.768.580 7.614.780.249.814 14.997.738.999 5.991.490.100 10.283.748.350 239.554.397.755 11.674.387.650 68.307.861.760 504.338.660 124.641.688.950 8.917.476.823 80.683.790.455 830.242.070 111.543.714.607 28.103.351.129 17.399.692.388 129.787.121.516 800.000.000 241.953.500 2.006.256.078 3.295.960.804 7.173.201.583 32.104.729.813 372.672.353.719 75.659.780.144 7.014.603.500 2.937.576.686.352 272.778.000 26.764.791.932.828


Daftar 21


PIUTANG JANGKA PANJANG -- TUNTUTAN GANTI RUGI PER 30 JUNI 2008 NO

BA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

002 004 006 007 010 012 013 015 018 019 020 022 024 027 029 035 040 044 050 054 056 059 060 079 080 087 089 090 092

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN KEJAKSAAN AGUNG SEKRETARIAT NEGARA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN PERTAHANAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN SOSIAL DEPARTEMEN KEHUTANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM BADAN INTELIJEN NEGARA BADAN PUSAT STATISTIK BADAN PERTANAHAN NASIONAL DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA JUMLAH

JUMLAH 27.750.000 1.882.653.906 129.688.627 19.524.400 6.250.000 4.251.730.048 206.271.534 7.654.922.203 225.781.981 20.749.821 47.593.034 590.075.854 29.750.000 114.773.503 435.977.762 3.901.000 175.793.055 231.136.259 1.754.072 92.962.690 956.746.487 37.903.251 260.294.618 37.468.600 6.833.974.526 245.800.096 17.690.000 6.378.713.832 74.333.334 30.991.964.493



Daftar 22 POSISI REKENING KHUSUS PER 30 JUNI 2008

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

NO. REK. 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601

001311 002111 002311 002991 003991 004991 007111 007411 019411 023411 027111 030411 032411 033411 041111 042411 045111 047411 048111 048411 049111 050111 053111 054111 056411 057411 061411 066411 073411 078411 080411 081411 087411 093411 095411 096411 099411 103411 105411 107411 108411 118411 122411 123411 124411 126411 127411 129411 130411 131411 133411 138411 145411 148411 149411 150411 155411 159411 160411 164411 165411 166411 169411 174411 178411 179411

NAMA REKENING Reksus Depkeu u/ Const. of Junior Secondary School Facilities under The Basic Education Program, Loan AIRPD-L001 Reksus Depkeu k/ Penerimaan Pinjaman dari Exim Bank of Japan (Second Exim United Loan) Reksus Depkeu u/ Loan Eastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP) AIPRD-L002 Reksus Depkeu karena Penerimaan Pinjaman dari Belanda dalam Val. EUR Reksus Depkeu u/ Proyek Integrated Infrastructur Dev. 1990. 01Dutch dalam Valuta EUR Reksus Depkeu u/ Trade Support Program (TSP) No.70539501 dalam valuta EURO Reksus Depkeu k/ Pinjaman dari Exim Bank of Japan (Third Exim United Loan) Reksus Depkeu u/ Proyek Inc.Gen.F/Marginal Farmer & Landless 215-ID IFAD Reksus Depkeu u/ Proyek Nusa Tenggara Agriculture Development 952/953-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek East Java Rainfed Agriculture 255-ID IFAD Reksus Depkeu u/ Proyek Upland Plantation and Development Citarik S/Watersheip IP-455 OECF Reksus Depkeu u/ Proyek Second Tree Corp Smallholder Sec for 1118-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proy. Central Java Ground Water 1126-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Third Non Formal Education 3431-IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Gajah Mada University Dev. IP-494 OECF Reksus Depkeu u/ Proyek Tree Corp Smallholder Development 3464-IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proy. Pengemb. Pras. Pedesaan (P2D) Rural Areas Infrast.Development Project (III) IP-506 JBIC dlm JPY Reksus Depkeu u/ Proyek Smallholder Tree Crop Processing 1186-INO ADB Reksus Depkeu u/ Profesional Human Resources Development Project-III (Overseas Program), Project Loan JBIC-535-A Reksus Depkeu u/ Proyek Upland Farmer Development 1184-INO SF ADB Reksus Depkeu u/ Professional Human Resources Development Project-III (Domestic Program), Project Loan JBIC-535-B Reksus Depkeu untuk Proyek Pengembangan FKIK UIN Syarif Hidayatullah IP-530 JBIC Reksus Depkeu untuk Proyek Pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hasanudin Loan JBIC IP-541 Reksus Depkeu untuk Pinjaman Program The Indonesia Disaster Recovery and Management Sector Program Loan JBIC No. INP-31 Reksus Depkeu u/ Proyek W. Supl & Sanitn. f/ Low Income Communities 3629-IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Sustainable Agriculture Dev. In Irja 1258-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Natl. Watershed Management & Conservation 3658-IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Eastern Island Smallholder Cashew Dev 350-ID IFAD Reksus Depkeu u/ Proyek Rural Health and Population Project 1299-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Ozone Project Trust Fund TF 021982-IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Second Prof. Human Resources Development 3825-IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Cap'ty B'ding Pry. in the Water R'çes Sec.1339-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Second Agric.Research Manag. Project 3886-IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Sulawesi Rainfed Agric.Develop.Project 1351-INO SF ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Private Junior Second Education Project 1359-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Senior Secondary Education Project 1360-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Eastern Island Smallholder Farm Sys & LI396-ID IFAD Reksus Depkeu u/ Proyek Engineering Education Development Project 1432-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Nusa Tenggara Agriculture Area Development 3984-IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Basic Education Project 1442-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Sulawesi Agricultural Area Development 4007-IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Sumatera Urban Development Sector 1383-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Indonesia-Gas Transmission & Dist Loan European Invest.Bank (EIB) Reksus Depkeu u/ Proyek ADB Gas Transmission & Dist Loan the Exp-Imp Bank of Japan (EBJ) Reksus Depkeu u/ Proyek West Java Urban Dev (Sector) Project 1384-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Integr.Pest.Manag.for Smallh.Est.Crops 1469-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Family Health and Nutrition 1471-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Segara Anakan Cons.& Development 1475/1476-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek South Java Flood Control Sector 1479-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Farmer Managed Irrigation System 1378-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Intensified Iodine Def. Control Project 4125-IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Metropolitan Botabek Urban Development Proj. 1511-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Participatory Dev Of Agric Tech 1526-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Safe Motherhood Partner & Family Approach 4207-IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Intensf Communicable Deseases Contr Proj 1523-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Pembiayaan Dev. Madrasah Aliyah 1519-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Quality of Undergraduate Education 4193 IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Information Infrastructure Dev.Project 4244-IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Northern Sumatera Irrigated Agric Sect 1579-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Capacity Bldg in Urban Infrastructure MG 1572-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Coastal Comm Dev & Fisheries Res Mgt 1570/1571-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Central Sulawesi I'ted Area Dev & c'tion 1605-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Coral Reef Rehab and Manag Proj 1613-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Railway Efficiency Project Loan 4106-IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Early Child Development Loan No. 4378-IND IBRD Reksus Depkeu u/ Proyek Second Junior Secondary Education Proj. 1574-INO ADB

SALDO RUPIAH 58.590.683.836 777.236.055 0 136.701.878 5.077.898 287.999.961 17.714.683 1.188.602.165 155.319 1.086.405.356 9.494.694.008 869.562 141.662 377 215.011.330 968.744 1.844.018.716 91.647 43.572.319.658 124.519 33.969.967.230 1.039.338.058 0 0 2.532.769 208.254 55.232.357 76.800.454 283 3.855.782.750 347.386.566 110.108 26.585.410 139.307 17.802 18.273 8.968.022.613 1.240.011 206.894.363 8.195 37.108.317 1.525.972 232.930.080 58.857.819.910 237.701.652 35.321 74.693 106.694.382 67.317.499 13.281 5.236.210 3.856.515 4.144 41.605.136 13.469 83.452 51.688.364 6.908.648 169.825 71.679 6.997.993 185.884 969.455 0 9.868 317.831.693



NO. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

NO. REK. 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601

185411 193411 199411 200411 201411 203411 204411 205411 206411 207411 208411 209411 213411 214411 215411 216411 217411 219411 221411 222411 224411 226411 227411 228411 229411 230411 232411 233411 234411 235411 236411 238411 240411 241411 242411 243411 244411 245411 246411 247411 248411 251411 252411 253411 254411 255411 256411 257411 258411 259411 260411 261411 262411 264411 265411 266411 267411 268411 269411 270411 271411 272411 273411 274411 275411 276411 277411

Daftar 22 NAMA REKENING

Reksus Depkeu u/ Proyek Sumatera Region Roads Proj Loan 4307-IND IBRD Reksus Depkeu u/ Pembiayaan Cap'ty B'ding for F'cial G'ment Loan 1620-INO ADB Reksus Depkeu u/ Pembiayaan Second Junior Secondary Educ 1573-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Rural Income Generation 1583-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek Rural Income Generation 458-ID IFAD Reksus Depkeu u/ Proyek Capacity Building for Establishment of a Competitive Electricity Market 1674-INO ADB Reksus Depkeu u/ Pembiayaan Profincial Healt Project Loan IDA 3381 IND Reksus Depkeu u/ pembiy Second Water & Sanitation for Low Income Communities Project IDA-3382-IND Reksus Depkeu u/ Proyek Community Empowerment for Rural Development Project ADB 1765-INO (SF) Reksus Depkeu u/ Proyek Community Empowerment for Rural Development Project No.1766 INO ADB Reksus Depkeu Participatory Intregrated Dev. In Rainfed Areas Proj PIDRA 539-ID IFAD Reksus Depkeu u/ Proyek Decentralized Health Services 1810-IND ADB Reksus Depkeu U/P : Technological and Professional Skills Develop.Sector Proj. 1792-INO ADB Reksus ADB No.1770-INO dalam USD (Marine & Coastal Resources Management Project) Reksus ADB No.1798-INO Road Rehabilitatiom Sector Project dlm Valas USD Reksus Depkeu u/ State Owned Enterprise Gov. Privattn. Prog. Loan ADB No.1866-INO dlm USD Reksus Depkeu Western Java Environmental Management Project Loan IBRD 4612-IND/Credit 3519-IND d/ Valuta USD Reksus Depkeu Second Kecamatan Dev. Proj. Loan IBRD No.4627-IND/IDA No.3535-IND/GRANT TF-051369 dlm. val. USD Reksus ADB No.1863-INO (SF) Decentralized Basic Education Project Reksus Depkeu Provincial Health Proj II Loan IDA Credit No.3537-IND & IBRD Loan No.4629-IND dlm val USD Reksus Depkeu u/ Second Urban Poverty Project Loan IBRD No.4664-IND/Credit IDA 3658-IND dalam Valas USD Reksus Depkeu Gas Transmission & Distribution Phase 2 Project (EIB Loan No.F1 20.630 Indon) dalam Valas USD Reksus Depkeu Global Dev. Network Proj (Loan IBRD 4669-IND) dalam Valas USD Reksus Depkeu u/ Pembyn Private Provision of Infrastructure Technical Assistance Project Loan IBRD 4696-IND Reksus Depkeu o/ Poor Farmer Income Improvement Through Innovationt Proj (PF13P) Loan ADB 1909-INO dlm val USD Reksus Depkeu u/ Coral Reef Rehabilitation and Management Project Phase II (COREMAP II) - ADB No.1962-INO (SF) dlm USD-DLN Reksus Depkeu Government Finance Management Revenue Administration Project Loan No.4762 IND/IDA Credit 4026 Reksus Depkeu Health Workforce & Service Project Loan IBRD 4702-IND/IDA Credit 3784-IND dlm valuta USD Reksus ADB No.601-ID East Kalimantan Local Communities Empowerment Programme (EKLCEP) Reksus Advance for Preparation of Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP) Letter Agreement No.P4080 Reksus Depkeu Land Management & Policy Dev. Project Loan/ Credit No.4731/3884-IND dlm vls USD Reksus Depkeu Second Eastern Indonesia Transport Project (EIRTP-2) LA No.4744-IND Reksus Depkeu u/ Third Kecamatan Development Project-Loan IBRD No.4710-IND/IDA Credit 3806-IND dalam valuta USD Reksus Depkeu u/ The Improvement o/ Land & Irrigation System at Farm Level Project IDB No.IND-0080 Reksus Depkeu u/ Coral Reef Rehabilitation & Management Proj Phase II (Coremep II) IBRD No.4740-IND/IDA No.3910-IND dlm USD Reksus Depkeu u/ Second Decentralized Health Services Project Loan ADB No.2074-INO dlm val USD Reksus Depkeu u/ Second Decentralized Health Services Project Loan ADB No.2075-INO dalam Valas USD Reksus Depkeu u/ State Audit Reform Sector Development Prog Loan No.2127-INO dlm val USD Reksus Depkeu u/ Support for Poor & Disadvantaged Areas Project Loan IBRD No.4788-IND/IDA No.4076-IND dlm val USD Reksus Depkeu u/ Indonesia Managing High Education f/ Relevance & Efficienc Proj. IBRD No.4789-IND/IDA No.4077-IND Reksus Depkeu u/ Neighborhood Upgrading Shelter Sector Project (NUSSP) Loan ADB 2072-INO Reksus Depkeu u/ Third Kecamatan Development Project Phase II Loan IBRD No.4771-IND/IDA CR No.4045-IND Reksus Depkeu u/ Third Urban Poverty Project Loan IBRD No.4779-IND/IDA CR 4063-IND Reksus Depkeu u/ Local Government Finance and Governance Reform Sec Dev Program (LGFGRSDP) Loan ADB No.2192-INO Reksus Depkeu u/ Local Government Finance and Governance Reform Sec Dev Program (LGFGRSDP) Loan ADB No.2193-INO Reksus Depkeu u/ Initatives for Local Governance Reform Project (ILGRP) Loan IBRD No.4790-IND/IDA CR no.4078-IND Reksus Depkeu u/ Water Resources and Irrigation Sector Mngmnt PRJ-WISMP Loan IBRD No.4711-IND/IDA GR No.3807-IND Reksus Depkeu u/ Community Water Services & Health Project Loan ADB No.2163-INO Reksus Depkeu u/ Community Water Services & Health Project Loan ADB No.2164-INo (SF) Reksus Depkeu u/ Urban Sector Development Reform Project Loan IBRD 4786-IND Reksus Depkeu u/ Participatory Irrigation Sector (PISP), Loan ADB No.2064 (SF)-INO Reksus Depkeu u/ Participatory Irrigation Sector (PISP), Loan ADB No.2065 (SF)-INO Reksus Depkeu u/ Rural Infrastructur Support Project (RISP) Loan ADB No.2221-INO (SF) Reksus Depkeu u/ Early Childhood Educ & Dev Proj (ECED), Loan IDA Credit No.4205-IND Reksus Depkeu u/ Proyek Infrastruktur Reform Sector Development Program (IRSDP) 2263-INO ADB Reksus Depkeu u/ Second Development Policy Support Program (DPSP 2), Loan ADB 2305-INO ADB Reksus Depkeu u/ Infrastructure Reform Sector Development Program Loan 2264-INO ADB Reksus Depkeu u/ Proyek READ, Loan IFAD 645-ID Reksus Depkeu u/ LA 2285 -INO (SF) Sustainable Aquaculture Dev.For Food Security and Poverty Reduction Project Reksus Depkeu u/ Loan Agreement 2294-INO (SF) Madrasah Education Development Project Reksus Depkeu u/ P. Farmer Empownt Through Agricultural Tech & Information Project Loan IBRD No.7427-IND / IDA Cr No.4260 IND Reksus Depkeu Additional Financing for The Seccond Urban Poverty Project (IDA Credit No.3658-1-IND) Reksus Depkeu untuk Poverty Reduction and Millenium Development Goals Acceleration Program Cluster -Sub Program 1 Reksus Depkeu Loan Strategic Roads Infrastructure Project / Srip, Loan IBRD LN-4834-IND Reksus Depkeu untuk Capital Market Development Program Cluster-Subprogram 1 Reksus Depkeu untuk Fourth Development Policy Loan (DPL) No.7495-IND Reksus Depkeu untuk Third Development Policy Support Program Loan ADB 2394-INO

SALDO RUPIAH 519.551.447 4.455.767 163.283 0 5.088.233 461.896 3.075.317.678 75.556.369.337 159.777 54.243 6.781.912.346 4.889 89.390 23.670.243 0 0 104.151.542 93.315.119 7.758.287.915 591.046 189.192.972.350 1.777.227.431 18.222.186 15.061.892.553 3.024.538.574 11.010.378.733 13.509.643.869 67.791.481.765 0 0 47.449.176.980 118.166.974.315 75.098.750.758 1.788.266 34.784.479.827 1.847.619.623 391.786 13.823.419.790 41.805.108.698 47.413.703.626 41.027.238.524 414.481.410.864 124.470.150.489 0 0 51.527.327.803 13.380.572.189 7.350.216.534 8.534.345.652 19.252.623.985 732.503.007 732.308.175 100.639.123 77.762.502.533 0 0 0 0 0 47.095.000.000 85.492.888.549 0 0 0 0 0 0



NO. 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201

NO. REK. 601 278411 602 000517 602 001311 602 002411 602 003411 602 003991 602 012411 602 018411 602 028411 602 030411 602 033411 602 036411 602 041411 602 048411 602 053411 602 054411 602 055411 602 056411 602 060411 602 062411 602 066411 602 069411 602 073411 602 074411 602 077411 602 078411 602 079411 602 080411 602 081411 602 082411 602 083411 602 084411 602 085411 602 086411 602 087411 602 088411 602 089411 602 090411 602 091411 602 092411 602 093411 602 094411 602 095411 602 096411 602 097411 602 098411 602 099411 602 100411 602 101411 602 102411 602 103411 602 104411 602 105411 602 106411 602 107411 602 108411 602 109411 602 110411 602 111411 602 112411 602 113411 602 114411 602 115411 602 116411 602 117411 602 118411 602 119411 602 120411 JUMLAH

Daftar 22 NAMA REKENING

Reksus Depkeu u/ Better Education Through Reformed Management And Universal Teacher Upgrading Project (BERMUTU) Loan IBRD IDA Reksus Depkeu u/ Proyek : Cirebon-Jakarta Water Supply Swiss Grant Reksus Depkeu u/ Construction of Junior Secondary School Facilities under The Basic Education Program, Loan AIRPD-G001 Reksus Depkeu Jap.Soc.Dev F/Grant for the Improve. O.T. Qual of Educ. Serv. T.E. Part Central Java & Yogyakarta Grant TF-053814 Reksus Depkeu u/ Proyek Kerinci Seblat Integrated Conser & Dev TF-28312 GEF Grant Reksus Depkeu u/ Netherlands Grant for the Second Schools Improvement Grants Prog (Grant No.TF051575-IND) dlm Val.EUR Reksus Depkeu u/ Proyek Strenghthening Management of External Dev. Financing for Public Inv TF-27184 IBRD Reksus Depkeu u/ Pemb. Australian Gov.Grant for Second Water & Sanitation for Low Income Comm Proj (GRANT TF-023692) Reksus Depkeu u/ Proyek Grant for the Water Resources & Irrigation Reform Implementation Prog (TF-027755 Grant) Reksus Depkeu u/ Proyek Japan Social Develop Fund Grant for the Widows & Poverty Project, Grant No.TF-026564 Valuta USD Reksus Depkeu u/ Proyek Japan Social Dev. Grant for Squatter Sett. Pillots Assistant Proj.Grant No.TF-026563 dalam valuta USD Reksus Depkeu Western Java Environmental Management Project (Grant No.TF-029805) dalam valuta USD Reksus Depkeu Grant for Increasing Accs to Statit Data for Lcl.Pol Dec.Making (TF-050609) dalam valuta USD Reksus Depkeu Jap.Soc.Dev Fund Grant for Educ & Employ Opport for undereducated youth Grant TF-051701-IND Reksus Depkeu DFID Grant for Initiatives for Local Governance Reform Project (Grant No.TF-052572) dalam USD Reksus Depkeu Japan Social Dev. Fund Grant for the Marginal Fishing Community Dev. Pilot Proj.No.TF-026799 dalam USD Reksus Depkeu Grant TF-052800 (Japan Grant for the Prepare of a Proposed Recov.Support Conflict Ridden Areas Proj. USD Reksus Depkeu Grant TF-053002 (Poverty Reduction Strategy Trust Fund Grant for Capacity Building) dalam USD Reksus Depkeu ASEM Grant for Housing Finance Policy Reform-Grant TF-052962 dalam valuta USD Reksus Depkeu PHRD Grant for the Prep.of Prop.Gov.Fin.Mng.& Rev Adm.Proj.Grant Agreement No. TF-053116 dalam valuta USD Reksus Depkeu Grant TF-053282 (Asem Grant for Designing Effective Community Empowerment Programs) dalam valuta USD Reksus Depkeu u/ Asem Grant for Dev. Capacity in the Cptl Market and non Bank Financial Inst No Grant TF-053347 dalam valuta USD Reksus Depkeu u/ PHRD Grant for the Preparation of Higher Education for Competitivenes (Grant TF-053737) dalam USD Reksus Depkeu u/ Penampungan Hibah dari Luar Negeri dalam Rangka Bencana Alam Nasional dalam valuta USD Reksus Depkeu JDF for Upper Semarang Land Conservation & Poverty Allevation Proj. Grant IBRD No.TF-053816 Reksus Depkeu ASEM Grant For Institusional Strengtening for Dept of Community & Village Dev. Grant IBRD No.TF-053785 dlm USD Reksus Depkeu u/ Coral reef rehabilition and management proj. phase II (Coremap II) IBRD no.TF-053350 Grant Reksus Depkeu u/ Government financial management & revenue administration project grant IBRD No. TF-053556 dalam USD Reksus Depkeu u/ IDF Grant f/ Strengthening National Capacity f/ Public Monitor Local Gov.Reform Grant IBRD No.TF-054921 Reksus Depkeu u/Earthquake and Tsunami Emergency Support Project Grant ADB No. 0002-INO dlm val. USD Reksus Depkeu u/IDF Grant F/Devlp.The Cap.O/the Minst.Of Forgn Aff to Supp.Wom.Migrn.Works Grant IBRD TF-054332 dlm USD Reksus Depkeu u/Community water services and health Aceh/Nias North Sumatera Project, Grant 0003-INO (SF) Reksus Depkeu u/State Audit Reform Sector Development Project Loan ADB No.2127-INO Reksus Depkeu u/Initiatives for local governance reform project (ILGRP) IBRD Grant No.TF-055913 Reksus Depkeu u/Water Resources and Irrigation Sector Mngmnt Project WISMP IBRD Grant No.TF-052124 Reksus Depkeu u/Support for poor and disadvantaged areas project (SPADA) Grant IBRD No.TF-054749 Reksus Depkeu u/ Search and Tsunami Emergency Supp.Prj d/ Hbh.Pem.Belanda Sec.FDCRY.OVSGHT. Supp.Grant Agreement ADB No.0002-INO Reksus Depkeu u/ Strengthening Forensic Audit Capacity of State Audt Board (BPK) (IDF Grant) No.TF-056263) Reksus Depkeu u/ Urban Sector Development Project IBRD No.TF-053555-IND Reksus Depkeu u/ European Union Grant F/N USA Tengg.Brt. Wtr. RSRC.Mng.Program Letter Agreement no.TF-055997 Reksus Depkeu u/ Preparation of National Roads Improvement Project IBRD Grant No.TF-054589 Reksus Depkeu u/ Western Java Enviromental Management Project/Addaptive Program Loan (APL2) IBRD Grant TF-053118-IND Reksus Depkeu u/ Participatory Irrigation Sector Project, Grant GON No.4299-INO Reksus Depkeu u/ Early Childhood Education and Development Project (ECED), IBRD Grant No.TF-056841 Reksus Depkeu u/ Seismically Upgraded Housing in Nanggroe Aceh Darussalam and North Sumatera, Grant JFPR 9074-INO Reksus Depkeu u/ Proyek Deutch Grant, Grant 0047-INO Reksus Depkeu u/ Proyek From Best Practice Policy Formulation Project IDF Grant TF-057276-IND dalam USD Reksus Depkeu u/ Proyek Kecamatan Based Reconstr and Rehabilitation Planning Project (KRRP) Grant IBRD TF 057307 IND Reksus u/ Proyek The Pilot Housing Vulnerable Communities in Aceh Project Grant TF-055389-IND Reksus Depkeu u/ Strengthening Accountability for and Audit of Disaster Related Aid , IDF Grant No. No.TF-057426 Reksus Depkeu u/ Proyek PHRD Grant For The Preparation of Electricity Acces for Rural Transformation Project, Grant TF 054618 Reksus Depkeu u/ Grant IDA No. TF-057955 (MDTF for Aceh and North Sumatera, Supp. For Poor and Disadvantage Areas Proj.) Reksus Depkeu u/Infrastructure Project Development Facility Imprest Account F/Dutch Grant Agreement 0064- INO Reksus Depkeu u/ Proyek READ, Grant IFAD 726-ID Reksus Depkeu u/ Proyek MDTFANS-Infrastructure Reconstruction Financing Facility Grant TF-057657 Reksus Depkeu u/ Proy Java Reconstruction Fund (JRF) Grant IBRD TF 090014-IND Reksus Depkeu u/ Pilot Study on Teacher Sertification IBRD Grant TF 057271 Reksus Depkeu u/MDTF to Support Public Financial Management and Revenue Administration Reform Project Grant TF 090047 IND Reksus Depkeu u/Mainstreaming Environment in Aceh and Nias Project IBRD Grant TF 057667 Reksus Depkeu Untuk Kecamatan Development Project and Environment in Sulawesi Project Grant IBRD TF-056890-IND Reksus Depkeu u/ Netherland Grant for KDP and Community Based MDG Achievment Grant IBRD TF-090003 IND/70691901 Reksus Depkeu u/ Third Kec. Dev. Proj. Phase II for Smallholder Agribus. Dev. Initiative (SADI) Grant IBRD TF-057097-IND Reksus Depkeu Grant IBRD No. TF-057574 Streamling Data Flows From Region to The Center Under Decentralization Project Reksus Depkeu Grant IBRD No. TF-090666-IND Spada, Monitoring and Evaluating Capacity Building Project Reksus Depkeu Grant IBRD No. TF-057749/DGLS Indonesia Avian Influenza Surveillance and Control Project Reksus Depkeu Grant IBRD No. TF-057749/Komnas FBPI Indonesia Avian Influenza Surveillance and Control Project Reksus Depkeu Grant IBRD No. TF-056895/DGLS Indonesia Avian Influenza Surveillance and Control Project Reksus Depkeu Grant IBRD No. TF-056895/Komnas FBPI Indonesia Avian Influenza Surveillance and Control Project

SALDO RUPIAH 0 1.458.808.863 0 382.208.986 2.543.130 0 1.412.850.000 30.392.287 4.787.489 70.548 0 11.868 4.101.880 209.761 895.182 0 0 220.781 0 0 42.353.758 36.169 0 2.671.824.623 1.602.295.289 0 1.656.853.622 174.372.063 265.793.348 494.686 235.475.000 7.145.951.725 1.259.791 4.846.338.196 2.650.199.729 2.359.011.909 3.776.171.573 282.570.000 4.709.500.000 16.393.553.805 1.883.800.000 0 31.083 449.855.976.850 4.709.500.000 9.358.467.101 410.310.572 95.602.850.000 0 277.267.857 1.412.850.000 22.318.542.694 0 0 75.601.543.124 81.990.871.854 945.536.770 3.941.297.003 224.709.177 0 12.524.214.382 2.825.700.000 0 0 0 0 0 0 2.709.381.722.850


Daftar 23


REKENING DANA CADANGAN PER 30 JUNI 2008 (Dalam Rupiah) No.

JENIS/BANK

REKENING CADANGAN NAMA REKENING

1 2

REBOISASI Bank Mandiri Cab. Jakarta Plaza Bank Mandiri Cab. Jakarta Plaza Total

Menkeu-DJA Cadangan Reboisasi Rekening Pembangunan Hutan

1 2 3

SUBSIDI/PSO BRI KCK Sudirman Bank Bukopin KPO MT Haryono Bank BNI KCU Kramat Jakarta Total

1 2

DANA BAGI HASIL Bank BNI KCU Kramat Jakarta Bank BRI Cabang Jakarta Veteran Total Grand Total Rekening Cadangan

NO. REKENING

PEMILIK REKENING

SALDO AKHIR 30 JUNI 2008

070-00-0021024-0 070-00-8887777-9

Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan

167.860.809.595 5.000.000.000.000 5.167.860.809.595

Cadangan Subsidi Pangan Tahun Anggaran 2001 Rekening Titipan Subsidi Pangan Cadangan Subsidi Bulog QQ Dirjen Perbendaharaan

0206-01-000089-30-1 1016053-01-1 0094720712

Perum Bulog Perum Bulog Dirjen Perbendaharaan

61.677.691.355 382.207.504.956 14.032.115.059 457.917.311.370

Sub Account DAK DR Menkeu Cadangan DBH

0013630358 0329-01-002077-30-6

Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan

178.801.472.240 534.694.287.365 713.495.759.605 6.339.273.880.570



Daftar 24

ASET TAK BERWUJUD PER 30 JUNI 2008 NO

BA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

001 002 004 005 010 011 012 013 015 018 019 020 022 023 024 026 032 033 034 036 041 043 044 047 048 050 051 052 059 064 065 067 069 074 077 078 079 080 083 084 085 086 087 088 089 090 092 095 100

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN LUAR NEGERI DEPARTEMEN PERTAHANAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA DEWAN KETAHANAN NASIONAL DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL BELANJA LAIN-LAIN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA MAHKAMAH KONSTITUSI RI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL BADAN STANDARISASI NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) KOMISI YUDISIAL RI JUMLAH

JUMLAH 351.331.070 3.206.509.039 5.296.361.280 31.292.000 4.816.815.075 767.947.667 1.360.150.000 4.402.842.800 37.418.315.534 113.575.000 3.451.613.475 837.218.540.981 277.949.393.972 3.850.000 51.139.714.533 6.504.205.856 49.212.500 22.586.048.680 18.382.233.000 49.500.000 8.193.492.960 2.807.943.900 134.850.000 263.870.000 1.793.718.720 333.326.376.078 2.061.741.995 3.677.614.411 24.300.369.834 11.444.072.975 20.916.638.500 1.024.000.000 20.654.170.260 302.272.900 3.625.357.250 3.601.892.267 468.472.676 1.478.758.000 167.092.222.608 294.999.000 48.100.000 1.207.862.000 3.350.546.950 6.772.456.450 7.599.116.135 2.509.132.800 701.642.400 873.290.000 423.656.600 1.906.048.090.131



Daftar 25 ASET LAIN-LAIN DI K/L PER 30 JUNI 2008

NO

BA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

002 004 005 006 007 010 011 012 015 018 019 020 022 023 024 025 026 029 033 040 041 042 044 048 056 057 059 060 064 065 069 075 076 078 079 080 081 082 083 084 086 087 088 089 090 091 093 094

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN AGUNG SEKRETARIAT NEGARA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN LUAR NEGERI DEPARTEMEN PERTAHANAN DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN AGAMA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BELANJA LAIN-LAIN BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL BADAN STANDARISASI NASIONAL LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS JUMLAH

JUMLAH 2.766.639.620 3.549.508.814 14.359.674.785 7.770.230.133.520 439.586.595 243.598.910.392 35.582.040.087 7.030.717.025 31.843.049.961 262.448.193.946 144.452.000 22.419.380.878 309.063.298.451 811.288.585 70.506.856.212 15.851.994.434 2.380.176.602 1.572.579.905.305 6.393.301.372 587.567.000 391.946.000 99.750.387.293 70.052.750.251 71.795.750 720.112.500 1.302.829.001 89.600.000 70.745.127.890 91.458.000 87.822.038 17.223.754.124 610.985.000 28.750.000 282.748.620 2.111.380.767 12.335.545.381 68.191.758.021 6.838.784.917 44.213.155.643 394.670.850 595.302.038 911.635.000 373.220.000 30.765.259.173 79.534.500 2.955.153.597 14.232.475.026 513.848.956.106 11.331.883.573.070



Daftar 26

PT. PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) RINGKASAN ASET NEGARA YANG DIKELOLA PPA UNTUK PERIODE 01 JANUARI 2007 - 31 DESEMBER 2007

NO

JENIS ASET

SATUAN ASET

MUTASI SERAH KELOLA ITEM NILAI ASET ASET

142.563.236.654

-

24

315.769.321.428

5

388

1.316.953.062.340

16

3.890

1.884.301.689.354

Perusahaan

11

Perusahaan

Bank

2 Aset Saham Non Bank

Perusahaan

3 Aset Hak Tagih

Debitur

4 Aset Properti

Unit

5 Surat Berharga 6 Saham dan Kredit

SALDO AKHIR PERIODE BERJALAN 31 DESEMBER 2007 ITEM NILAI ASET ASET (Rp)

MUTASI PERIODE BERJALAN

6

1 Aset Saham Bank

JUMLAH

SALDO AKHIR PERIODE SEBELUMNYA 31-Des-06 ITEM NILAI ASET ASET (Rp)

3.154.891.599 1)

MUTASI TRANSAKSI PROCEEDS

ITEM ASET

NILAI (Rp)

-

687.554.726

(6.091.824.849)

6

139.626.303.404

-

8.203.361.030

-

29

461.558.392.898

(479.666.288.924) 2)

(28)

647.731.971.528

(127.347.465.759)

376

709.939.307.657

(318)

(98.662.397.203) 3)

(4)

7.543.454.545

(2.997.446.230)

3.568

1.782.641.845.921

17.128.634.432

(2)

(471.392.223) 4)

-

-

-

9

16.657.242.209

3

705.791.122.704

1

905.912.557.951

(2)

1.015.433.895.848

(732.330.079.755)

2

879.373.600.900

4.322

4.382.507.066.912

(298)

476.056.442.670

(34)

1.679.600.237.677

(868.766.816.593)

3.990

3.989.796.692.989

145.789.071.470

KETERANGAN : 1) Pencatatan kembali lembar saham 3 (tiga) bank yang terkait dengan SBH 2) Termasuk penyesuaian nilai aset hak tagih sesuai KMK No. 645/KMK.01/2006 3) Termasuk penyesuaian nilai aset properti sesuai KMK No. 669/KMK.06/2006 4) Penyesuaian nilai aset surat berharga sesuai KMK No. 394/.01/2004



Daftar 27

ASET EKS BPPN YANG DIKELOLA TIM KOORDINASI PER 30 JUNI 2008 (Dalam Rupiah)

NO 1.

2. 3. 4.

5.

6. 7. 8. 9. 10.

JENIS ASET Surat Berharga - Surat Berharga Treasury - Surat Berharga Non Treasury - Surat Berharga terkait PKPS Penyertaan di Bank Lainnya Penyertaan Non Bank Pinjaman yang diberikan - Dikelola BPPN - Dikelola BDI Aktiva Non Inti - NCA Properti - NCA Non Properti - Inventaris Tagihan PKPS Piutang Bank Piutang Non Bank Penempatan Antar Bank dan Nostro Aktiva Lainnya TOTAL

JUMLAH ASET

NILAI PENGALIHAN

36 121 2 8 21

336.744.406.680 169.269.366.213 18.100.848.909 25.321.044.355

13.950 1

2.702.947.038.220 19.489.668.884

701 7 76.413 17 13 3 2 7 91.302

123.228.291.946 293.510.290.511 8.134.769.815 2.235.982.000.000 1.249.659.000.000 20.000.000 83.698.000.000 93.971.000.000 7.360.075.725.532

Catatan: 1. Surat Berharga adalah Surat berharga yang dimiliki oleh BPPN yang diperoleh dari pengalihan aset milik BBO/BBKU, BTO, Bank rekap dan aktivitas penyelesaian kewajiban debitur kepada BPPN atau diterima BPPN dari pihak lain sebagai alat pembayaran kewajiban kepada BPPN (asset settlement). 2.

Penyertaan di Bank Lainnya adalah penyertaan dimiliki BPPN di bank umum yang berasal dari penyertaan yang sebelumnya dimiliki oleh BBO/BBKU dan BTO.

3.

Penyertaan Non Bank adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham perusahaan lain untuk tujuan investasi jangka panjang.

4.

Pinjaman yang Diberikan merupakan pinjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

5.

Aktiva Non Inti merupakan aktiva non inti berupa asset properti dan asset non properti milik BBO/BBKU, BTO, dan Bank Rekap yang dialihkan ke BPPN serta aktiva properti yang diserahkan oleh debitur dalam rangka pembayaran kewajibannya kepada BPPN (“Asset Settlement”). Aktiva non inti milik Bank yang dialihkan ke BPPN tersebut berasal dari aktiva non inti yang diterima Bank dari debitur untuk penyelesaian kewajibannya maupun barang jaminan diambil alih (“BJDA”).

6.

Tagihan PKPS merupakan piutang BPPN yang timbul sehubungan dengan PKPS kepada perusahaan induk yang didirikan oleh eks PSP BTO dan BBO dalam rangka penyelesaian terhadapa kewajiban eks PSP tersebut berdasarkan perjanjian MSAA, MRNIA, dan piutang BPPN kepada eks PSP BBKU dan BTO II dalam perjanjian APU.

7.

Piutang Bank adalah tagihan BPPN kepada 50 BBO/BBKUdan 2 BDL (Bank Ratu dan Bank Prasidha) yang timbul karena dilakukannya pengalihan (cessie ) Piutang BLBI dari BI kepada Negara RI c.q. BPPN dan/atau karena BPPN melakukan pembayaran talangan kewajiban bank yang termasuk dalam skema penjaminan, pembayaran talangan pesangon karyawan eks bank, atau talangan-talangan lainnya setelah dikurangi realisasi aktiva eks bank tersebut yang diterima BPPN.

8.

Penempatan Antar Bank merupakan penanaman dana BDP pada bank lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam bentuk interbank call money, tabungan, deposito berjangka, pinjaman antar bank, dan lain-lain yang sejenis dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan. Sedangkan Nostro merupakan saldo rekening giro BDP baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing di BI dan bank lain.

9.

Aktiva Lainnya merupakan aktiva yang dimiliki BPPN yang tidak termasuk dalam kelompok akun aktiva tersebut di atas.



Daftar 28

DATA NILAI ASET KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BPMIGAS PER 30 JUNI 2008 A. KKKS PRODUKSI

NO.

NAMA OPERATOR

1 BOB PT. BUMI SIAK PUSAKO-PERTAMINA HULU

BLOK AREA

KODE

NILAI PEROLEHAN

AKUMULASI DEPRESIASI

NILAI BUKU

COASTAL PLAIN PEKAN BARU

007

12.213.616

7.935.896

CPP BLOCK

907

259.337.367

259.337.367

0

WEST JAVA

010

2.521.566.153

2.398.886.749

122.679.404

WEST JAVA Z CAT

910

185.298.408

185.298.408

0

BAWEAN

000

8.216.088

8.162.000

54.088

4 CHEVRON INDONESIA COMPANY

EAST KALIMANTAN

030

742.174.173

702.951.376

39.222.797

5 CHEVRON MAKASSAR LTD

MAKASSAR

51

423.313.463

414.921.584

8.391.879

6 CHEVRON PACIFIC INDONESIA

ROKAN BLOCK

016

4.251.824.519

4.030.541.473

221.283.046


SIAK BLOCK

092

19.976.133

19.625.161

350.972


FRON MOUNTAIN KUANTAN BLOCK

018

5.020.314

5.020.314

0

9 CITIC SERAM ENERGY LIMITED

BULA SERAM

020

109.063.207

95.918.389

13.144.818 187.049.109

BOB PT.BSP - PERTAMINA HULU EX CPP 2 BP WEST JAVA LTD. BP WEST JAVA LTD. EX ARCO 3 CAMAR RESOURCE

10 CNOOC SES LTD

4.277.720

CNOOC SES LTD

011

1.413.284.236

1.226.235.127

CNOOC SES LTD

111

112.406.217

112.406.217

0

11 CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) LTD.

CORRIDOR SOUTHERN SUMATERA (PSC)

012

878.624.913

803.327.550

75.297.363

12 CONOCOPHILLIPS (SOUTH JAMBI) LTD

SOUTH JAMBI B SOUTH SUMATERA (PSC)

074

47.542.136

16.241.794

31.300.342

13 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC. LTD.

SOUTH NATUNA SEA BLOCK B (PSC)

017

2.456.983.493

2.295.443.071

161.540.422 26.699.642

CNOOC SES LTD EX MAXUS

14 EMP KANGEAN LIMITED

KANGEAN BLOCK

062

338.591.247

311.891.605

15 ENERGY EQUITY EPIC PTY LTD

SENGKANG

003

18.227.227

17.835.725

391.502

16 EXXONMOBIL OIL INDONESIA

BEE BLOCK

019

1.516.195.644

1.478.865.508

37.330.136

17 JOB PERTAMINA - COSTA INT'L LTD 18 JOB PERTAMINA - HESS JAMBI MERANG 19 JOB PERTAMINA - MEDCO E&P TOMORI SULAWESI

GEBANG BLOCK JAMBI MERANG (OWN OPERATION) SENORO TOILI BLOCK

034 050 107

41.439.062 285.588 8.539.159

40.658.531 124.025 4.854.831

780.531 161.563 3.684.328

20 JOB PERTAMINA - PETROCHINA EAST JAVA

TUBAN BLOCK + SUKOWATI

022

104.030.237

92.997.496

11.032.741

21 JOB PERTAMINA - PETROCHINA SALAWATI

SALAWATI ISLAND IRIAN JAYA

081

27.636.194

23.543.399

4.092.795

22 JOB PERTAMINA - TALISMAN (OK) LTD

OGAN KOMERING - SUMATRA SELATAN

044

52.799.674

47.416.241

5.383.433

23 KALREZ PETROLEUM (SERAM) LTD

BULA SERAM

036

7.910.011

7.282.488

627.523

24 KODECO ENERGY CO. LTD.

WEST MADURA

069

61.994.121

51.963.762

10.030.359

25 KONDUR PETROLEUM S.A

MALACCA STRAIT

033

281.187.451

272.976.026

8.211.425

26 LAPINDO BRANTAS, INC.

BRANTAS BLOCK

021

22.554.906

15.367.180

7.187.726

27 MEDCO E&P INDONESIA

SOUTH AND CENTRAL SUMATERA BLOCK

168

201.951.803

178.598.667

23.353.136

28 MEDCO E&P LEMATANG

LEMATANG BLOCK

031

6.101.183

6.101.183

0

29 MEDCO E&P MALAKA

BLOCK A

004

10.181.911

10.178.659

3.252

30 MEDCO E&P RIMAU

BARISAN RIMAU BLOCK

067

142.657.684

114.859.500

27.798.184

31 MEDCO E&P TARAKAN

TARAKAN BLOCK

078

29.298.115

26.627.611

2.670.504

32 MOBIL EXPLORATION INDONESIA INC.

NSO BLOCK

027

473.845.075

447.360.864

26.484.211

33 MOBIL PASE INC.

PASE BLOCK

066

73.454.926

50.836.787

22.618.139

34 PEARLOIL (TUNGKAL) LTD

TUNGKAL PSC

002

13.965.744

6.432.271

7.533.473

35 PERTAMINA EP

INDONESIA (ALL REGION)

000

389.968.146

73.446.827

316.521.319

36 PETROCHINA INTERNATIONAL BANGKO LTD

BANGKO BLOCK

046

880.044

473.145

406.899

37 PETROCHINA INTERNATIONAL SALAWATI LTD

SALAWATI BASIN, IRIAN JAYA

042

122.377.515

117.415.167

4.962.348

SALAWATI BASIN, IRIAN JAYA

942

7.594.758

7.594.758

0

38 PETROCHINA INT'L JABUNG LTD

PETROCHINA INTERNATIONAL SALAWATI LTD Z

JABUNG BLOCK

046

558.803.369

272.164.216

286.639.153

39 PETROSELAT LTD

SELAT PANJANG BLOCK RIAU

070

3.914.054

2.479.408

1.434.646

40 PREMIER OIL NATUNA SEA BV

NATUNA SEA BLOCK A

014

435.983.964

411.014.865

24.969.099

41 SANTOS (MADURA) PTY LTD

MADURA OFFSHORE BLOCK

108

28.174.157

5.353.090

22.821.067

42 STARENERGY

KAKAP

025

367.442.773

366.319.244

1.123.529



Daftar 28

DATA NILAI ASET KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BPMIGAS PER 30 JUNI 2008 43 TOTAL E&P INDONESIE MAHAKAM

MAHAKAM

013

4.639.779.979

3.129.134.962

1.510.645.017

44 TOTAL E&P INDONESIE TENGAH

TENGAH BLOCK

015

15.827.636

1.692.773

14.134.863

45 VICO INDONESIA Z CAT EX HUFFCO

EAST KALIMANTAN

947

31.061.115

31.061.115

0

NILAM BLOCK

147

373.795.058

353.449.217

20.345.841

EAST KALIMANTAN

047

VIRGINIA CO INDONESIA VIRGINIA CO INDONESIA

JUMLAH DALAM USD JUMLAH DALAM RUPIAH

787.029.433

757.792.031

29.237.402

24.642.323.399

21.318.415.653

3.323.907.746

227.325.433.355.775 196.662.384.398.925

30.663.048.956.850

B. KKKS NON PRODUKSI NO

NAMA OPERATOR

BLOK AREA

KODE

NILAI PEROLEHAN

AKUMULASI DEPRESIASI

NILAI BUKU

1 ANADARKO

NORTH EAST MADURA II

000

30.121

0

30.121

2 ANADARKO

PAPALANG

000

104.573

0

104.573

3 ANADARKO

POPODI

000

211.939

0

211.939

4 ANADARKO

BUNGAMAS

000

107.635

0

107.635

5 BP TANGGUH BERAU

TANGGUH BERAU

055

1.229.383

0

1.229.383

6 BRITISH GAS EXPLORATION & PRODUCTION

MUTURI BLOCK IRIAN JAYA

032

333.351

0

333.351

7 ELNUSA BANGKANAI ENERGY LTD

BANGKANAI BLOCK1

064

25.050

0

25.050

8 ENI INDONESIA

KREUNG MANE

059

310.766

0

310.766 425.467

9 ENI INDONESIA

BUKAT - OFFSHORE KALTIM

072

425.467

0

10 ENI INDONESIA

AMBALAT

037

4.310

0

4.310

11 ESSO NATUNA

NATUNA BLOCK

000

8.454.202

0

8.454.202

12 HUSKY OIL

MADURA

000

553.911

0

553.911

13 KALILA (BENTU) LIMITED

BENTU BLOCK

098

37.395

0

37.395

14 KALILA (KORINCI BARU) LTD

KORINCI BLOCK

099

7.987.547

0

7.987.547

15 NATIONAL PETROLEUM

ROMBEBAI

000

431.503

0

431.503

16 SANTOS (SAMPANG) PTY LTD

SAMPANG BLOCK

106

13.346.340

0

13.346.340

33.593.493

0

JUMLAH DALAM USD JUMLAH DALAM RUPIAH JUMLAH A + B DALAM USD JUMLAH A + B DALAM RUPIAH

316.417.110.567 24.675.916.892

33.593.493 316.417.110.567

21.318.415.653

3.357.501.239

227.635.333.328.700 196.662.384.398.925

30.972.948.929.775

KETERANGAN 1) Jumlah dalam Rupiah berdasarkan konversi kurs tengah BI tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp9.225/USD 2) Untuk status aset non produksi merupakan tahap eksplorasi sehingga belum memperhitungkan Biaya Depresiasi



Daftar 29

Bagian Lancar Surat Berharga Negara Jangka Pendek Per 30 Juni 2008 (Dalam Rupiah) No.

Seri

FIXED RATE BOND 1 FR0002 2 FR0041 SBN TANPA KUPON 2 ZC0001 VARIABLE RATE BOND 1 VR0014 2 VR0015 SURAT UTANG BI 1 SU005 2 SU005 3 SU007 4 SU007 TOTAL

Maturity Date

Principle Outstanding

15/06/2009 15/11/2008

16.024.493.000.000 14.924.493.000.000 1.100.000.000.000

20/11/2008

5.777.000.000.000 5.777.000.000.000

25/08/2008 25/12/2008

17.865.103.000.000 9.104.632.000.000 8.760.471.000.000

10/12/2008 10/06/2009 01/08/2008 01/02/2009

2.427.353.261.206 609.296.200.000 609.296.200.000 589.639.444.491 619.121.416.715 42.093.949.261.206

Rate (%)

Unamortized Prem(+)/Disc(-)

BookValue

14,00000% 9,25000%

(1.809.595.000) (1.809.595.000)

16.022.683.405.000 14.924.493.000.000 1.098.190.405.000

-

(170.839.670.000) (170.839.670.000)

5.606.160.330.000 5.606.160.330.000

8,35372% 9,15335%

-

17.865.103.000.000 9.104.632.000.000 8.760.471.000.000 -

7,83333% 7,83333% 0,10000% 0,10000%

-

(172.649.265.000)

2.427.353.261.206 609.296.200.000 609.296.200.000 589.639.444.491 619.121.416.715 41.921.299.996.206



Daftar 30

Utang Bunga (Accrued Interest ) - Surat Berharga Negara Per 30 Juni 2008 (Dalam Rupiah) No.

Seri

FIXED RATE BOND 1 FR0002 2 FR0010 3 FR0011 4 FR0012 5 FR0013 6 FR0014 7 FR0015 8 FR0016 9 FR0017 10 FR0018 11 FR0019 12 FR0020 13 FR0021 14 FR0022 15 FR0023 16 FR0024 17 FR0025 18 FR0026 19 FR0027 20 FR0028 21 FR0030 22 FR0031 23 FR0032 24 FR0033 25 FR0034 26 FR0035 27 FR0036 28 FR0037 29 FR0038 30 FR0039 31 FR0040 32 FR0041 33 FR0042 34 FR0043 35 FR0044 36 FR0045 37 FR0046 38 FR0047 39 FR0048 40 FR0049 41 FR0050

Maturity Date

15/06/2009 15/03/2010 15/05/2010 15/05/2010 15/09/2010 15/11/2010 15/02/2011 15/08/2011 15/01/2012 15/07/2012 15/06/2013 15/12/2013 15/12/2010 15/09/2011 15/12/2012 15/10/2010 15/10/2011 15/10/2014 15/06/2015 15/07/2017 15/05/2016 15/11/2020 15/07/2018 15/03/2013 15/06/2021 15/06/2022 15/09/2019 15/09/2026 15/08/2018 15/08/2023 15/09/2025 15/11/2008 15/07/2027 15/07/2022 15/09/2024 15/05/2037 15/07/2023 15/02/2028 15/09/2018 15/09/2013 15/07/2038

Principle 330.338.352.000.000 14.924.493.000.000 9.983.678.000.000 800.000.000.000 1.725.141.000.000 4.733.601.000.000 1.205.947.000.000 5.620.938.000.000 4.118.937.000.000 8.245.063.000.000 5.915.062.000.000 11.856.341.000.000 11.856.341.000.000 2.328.000.000.000 7.331.000.000.000 13.432.500.000.000 4.404.000.000.000 6.749.000.000.000 11.382.000.000.000 10.900.000.000.000 10.100.000.000.000 5.330.000.000.000 11.469.000.000.000 1.560.000.000.000 9.945.000.000.000 10.379.000.000.000 6.600.000.000.000 3.711.000.000.000 2.450.000.000.000 3.083.000.000.000 4.175.000.000.000 12.914.000.000.000 1.100.000.000.000 14.426.000.000.000 12.653.000.000.000 5.589.000.000.000 6.400.000.000.000 16.855.000.000.000 9.850.000.000.000 5.717.000.000.000 5.250.000.000.000 1.200.000.000.000

Rate (%)

14,00000% 13,15000% 13,55000% 12,62500% 15,42500% 15,57500% 13,40000% 13,45000% 13,15000% 13,17500% 14,25000% 14,27500% 14,50000% 12,00000% 11,00000% 12,00000% 10,00000% 11,00000% 9,50000% 10,00000% 10,75000% 11,00000% 15,00000% 12,50000% 12,80000% 12,90000% 11,50000% 12,00000% 11,60000% 11,75000% 11,00000% 9,25000% 10,25000% 10,25000% 10,00000% 9,75000% 9,50000% 10,00000% 9,00000% 9,00000% 10,50000%

Accrued Interest 8.508.422.883.586 91.337.897.160 385.290.101.376 13.844.800.000 27.816.173.484 214.285.383.669 23.988.697.724 283.486.387.092 208.508.828.814 500.409.363.596 359.683.090.096 73.865.004.430 73.983.567.840 14.757.192.000 258.175.827.000 64.596.892.500 111.183.384.000 141.985.462.000 263.402.244.000 45.267.700.000 466.155.400.000 73.180.900.000 161.127.981.000 108.000.360.000 364.832.325.000 58.080.884.000 37.217.400.000 125.246.250.000 86.281.650.000 134.600.697.000 184.635.200.000 416.902.662.000 12.995.400.000 682.465.208.000 598.588.124.000 164.025.972.000 79.692.800.000 739.024.330.000 370.724.450.000 151.003.121.000 138.668.250.000 58.154.400.000



No. 42 43 44 45

Seri ORI001 ORI002 ORI003 ORI004

Maturity Date 09/08/2009 28/03/2010 12/09/2011 12/03/2008

Daftar 30 Principle

Rate (%)

Accrued Interest

3.013.650.000.000 6.233.200.000.000 9.367.695.000.000 13.455.765.000.000

12,05000% 9,28000% 9,40000% 9,50000%

22.192.518.600 4.818.263.600 46.473.134.895 67.467.205.710

VARIABLE RATE BOND 1 VR0014 2 VR0015 3 VR0016 4 VR0017 5 VR0018 6 VR0019 7 VR0020 8 VR0021 9 VR0022 10 VR0023 11 VR0024 12 VR0025 13 VR0026 14 VR0027 15 VR0028 16 VR0029 17 VR0030 18 VR0031 19 VR0032

25/08/2008 25/12/2008 25/07/2009 25/06/2011 25/10/2012 25/12/2014 25/04/2015 25/11/2015 25/03/2016 25/10/2016 25/02/2017 25/09/2017 25/01/2018 25/07/2018 25/08/2018 25/08/2019 25/12/2019 25/07/2020 25/04/2011

165.616.902.000.000 9.104.632.000.000 8.760.471.000.000 8.831.717.000.000 3.458.666.000.000 516.483.000.000 11.406.226.000.000 9.899.007.000.000 7.546.328.000.000 9.666.749.000.000 8.652.056.000.000 9.909.300.000.000 6.909.300.000.000 5.442.142.000.000 5.442.142.000.000 7.033.994.000.000 12.212.320.000.000 10.503.015.000.000 25.322.354.000.000 5.000.000.000.000

8,35372% 9,15335% 8,04462% 9,15335% 8,04462% 9,15335% 8,04462% 8,35372% 9,15335% 8,04462% 8,35372% 9,15335% 8,04462% 8,04462% 8,35372% 8,35372% 9,15335% 8,04462% 8,04462%

1.483.631.496.217 76.469.804.168 13.070.622.732 130.771.233.619 5.160.329.672 7.647.563.781 17.018.089.192 146.574.596.649 63.381.608.872 14.422.789.508 128.110.993.192 83.228.210.700 10.308.675.600 80.581.796.594 80.581.796.594 59.078.515.606 102.571.275.680 15.670.498.380 374.948.095.678 74.035.000.000

SURAT UTANG BI 1 SU002 2 SU004 3 SU005 4 SU007 5 SRBI01

01/04/2025 01/12/2025 10/12/2009 01/08/2025 01/08/2033

258.208.107.262.139 20.000.000.000.000 53.779.500.000.000 1.827.888.600.000 53.256.415.853.172 129.344.302.808.967

1,00000% 3,00000% 8,53052% 0,10000% 0,10000%

1.176.306.483.664 150.136.986.302 941.509.602.739 8.971.223.163 22.032.106.284 53.656.565.176

103.320.000.000.000 11.992.500.000.000 9.225.000.000.000 8.302.500.000.000 9.225.000.000.000 14.760.000.000.000 13.837.500.000.000 17.527.500.000.000 18.450.000.000.000

6,75000% 7,25000% 7,50000% 6,87500% 6,87500% 8,50000% 6,62500% 7,75000%

2.682.822.175.200 249.593.906.250 131.904.686.475 287.128.125.000 197.312.501.025 548.951.558.400 275.314.995.900 341.228.903.175 651.387.498.975

INTERNATIONAL BOND 1 RI0014 2 RI0015 3 RI0016 4 RI0017 5 RI0018 6 RI0035 7 RI0037 8 RI0038 TOTAL

10/03/2014 20/04/2015 15/01/2016 09/03/2017 17/01/2018 12/10/2035 17/02/2037 17/01/2038

857.483.361.262.139

13.851.183.038.667


Daftar 31


UTANG PIHAK KETIGA DI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER 30 JUNI 2008 NO

BA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

005 007 010 013 015 020 024 041 051 060 074 081 093 094 095

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MAHKAMAH AGUNG SEKRETARIAT NEGARA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN KESEHATAN KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) JUMLAH

JUMLAH 21.141.034 16.552.413.469 1.522.372.224 5.577.723.000 32.168.184.596 80.514.753.131 227.952.471.431 166.383.729.008 7.345.798 13.371.865.950 3.719.760 5.704.815.015 2.764.806.444 81.659.706.463 276.077.152 634.481.124.475



Daftar 32

Surat Berharga Negara Jangka Panjang Dalam Negeri Per 30 Juni 2008 (Dalam Rupiah) No.

Seri

FIXED RATE BOND 1 FR0010 2 FR0011 3 FR0012 4 FR0013 5 FR0014 6 FR0015 7 FR0016 8 FR0017 9 FR0018 10 FR0019 11 FR0020 12 FR0021 13 FR0022 14 FR0023 15 FR0024 16 FR0025 17 FR0026 18 FR0027 19 FR0028 20 FR0030 21 FR0031 22 FR0032 23 FR0033 24 FR0034 25 FR0035 26 FR0036 27 FR0037 28 FR0038 29 FR0039 30 FR0040 31 FR0042 32 FR0043 33 FR0044 34 FR0045 35 FR0046 36 FR0047 37 FR0048 38 FR0049 39 FR0050 40 ORI001 41 ORI002 42 ORI003 43 ORI004

Maturity Date

15/03/2010 15/05/2010 15/05/2010 15/09/2010 15/11/2010 15/02/2011 15/08/2011 15/01/2012 15/07/2012 15/06/2013 15/12/2013 15/12/2010 15/09/2011 15/12/2012 15/10/2010 15/10/2011 15/10/2014 15/06/2015 15/07/2017 15/05/2016 15/11/2020 15/07/2018 15/03/2013 15/06/2021 15/06/2022 15/09/2019 15/09/2026 15/08/2018 15/08/2023 15/09/2025 15/07/2027 15/07/2022 15/09/2024 15/05/2037 15/07/2023 15/02/2028 15/09/2018 15/09/2013 15/07/2038 09/08/2009 28/03/2010 12/09/2011 12/03/2008

Principle Outstanding 314.313.859.000.000 9.983.678.000.000 800.000.000.000 1.725.141.000.000 4.733.601.000.000 1.205.947.000.000 5.620.938.000.000 4.118.937.000.000 8.245.063.000.000 5.915.062.000.000 11.856.341.000.000 11.856.341.000.000 2.328.000.000.000 7.331.000.000.000 13.432.500.000.000 4.404.000.000.000 6.749.000.000.000 11.382.000.000.000 10.900.000.000.000 10.100.000.000.000 5.330.000.000.000 11.469.000.000.000 1.560.000.000.000 9.945.000.000.000 10.379.000.000.000 6.600.000.000.000 3.711.000.000.000 2.450.000.000.000 3.083.000.000.000 4.175.000.000.000 12.914.000.000.000 14.426.000.000.000 12.653.000.000.000 5.589.000.000.000 6.400.000.000.000 16.855.000.000.000 9.850.000.000.000 5.717.000.000.000 5.250.000.000.000 1.200.000.000.000 3.013.650.000.000 6.233.200.000.000 9.367.695.000.000 13.455.765.000.000

Rate (%)

13,15000% 13,55000% 12,62500% 15,42500% 15,57500% 13,40000% 13,45000% 13,15000% 13,17500% 14,25000% 14,27500% 14,50000% 12,00000% 11,00000% 12,00000% 10,00000% 11,00000% 9,50000% 10,00000% 10,75000% 11,00000% 15,00000% 12,50000% 12,80000% 12,90000% 11,50000% 12,00000% 11,60000% 11,75000% 11,00000% 10,25000% 10,25000% 10,00000% 9,75000% 9,50000% 10,00000% 9,00000% 9,00000% 10,50000% 12,05000% 9,28000% 9,40000% 9,50000%

Unamortized Prem(+)/Disc(-) (6.590.183.504.000) 33.348.384.000 (11.569.686.000) (24.835.919.000) (245.711.396.000) (65.443.932.000) (107.398.554.000) (311.167.674.000) (130.501.845.000) (13.226.800.000) (124.507.546.000) (1.121.046.853.000) (66.819.255.000) (39.497.284.000) 214.629.884.000 (27.509.226.000) (61.833.227.000) (143.531.092.000) (27.889.884.000) (53.848.503.000) 167.776.242.000 (140.855.596.000) (45.667.231.000) (80.562.757.000) (27.687.538.000) (2.644.724.365.000) (554.767.367.000) (404.371.237.000) (563.851.170.000) 32.887.923.000 -

BookValue

307.723.675.496.000 9.983.678.000.000 800.000.000.000 1.725.141.000.000 4.733.601.000.000 1.205.947.000.000 5.620.938.000.000 4.118.937.000.000 8.278.411.384.000 5.915.062.000.000 11.856.341.000.000 11.856.341.000.000 2.316.430.314.000 7.306.164.081.000 13.186.788.604.000 4.338.556.068.000 6.641.601.446.000 11.070.832.326.000 10.769.498.155.000 10.086.773.200.000 5.205.492.454.000 10.347.953.147.000 1.493.180.745.000 9.905.502.716.000 10.593.629.884.000 6.572.490.774.000 3.649.166.773.000 2.306.468.908.000 3.055.110.116.000 4.121.151.497.000 13.081.776.242.000 14.285.144.404.000 12.607.332.769.000 5.508.437.243.000 6.372.312.462.000 14.210.275.635.000 9.295.232.633.000 5.312.628.763.000 4.686.148.830.000 1.232.887.923.000 3.013.650.000.000 6.233.200.000.000 9.367.695.000.000 13.455.765.000.000



Daftar 32

Surat Berharga Negara Jangka Panjang Dalam Negeri Per 30 Juni 2008 (Dalam Rupiah) No.

Seri

Maturity Date

Principle Outstanding

Rate (%)


SBN TANPA KUPON 1 ZC0002 2 ZC0003 3 ZC0004 4 ZC0005

20/09/2009 20/11/2012 20/02/2010 20/02/2013

13.246.000.000.000 2.709.000.000.000 1.500.000.000.000 5.887.000.000.000 3.150.000.000.000

VARIABLE RATE BOND 1 VR0016 2 VR0017 3 VR0018 4 VR0019 5 VR0020 6 VR0021 7 VR0022 8 VR0023 9 VR0024 10 VR0025 11 VR0026 12 VR0027 13 VR0028 14 VR0029 15 VR0030 16 VR0031 17 VR0032

25/07/2009 25/06/2011 25/10/2012 25/12/2014 25/04/2015 25/11/2015 25/03/2016 25/10/2016 25/02/2017 25/09/2017 25/01/2018 25/07/2018 25/08/2018 25/08/2019 25/12/2019 25/07/2020 25/04/2011

147.751.799.000.000 8.831.717.000.000 3.458.666.000.000 516.483.000.000 11.406.226.000.000 9.899.007.000.000 7.546.328.000.000 9.666.749.000.000 8.652.056.000.000 9.909.300.000.000 6.909.300.000.000 5.442.142.000.000 5.442.142.000.000 7.033.994.000.000 12.212.320.000.000 10.503.015.000.000 25.322.354.000.000 5.000.000.000.000

8,04462% 9,15335% 8,04462% 9,15335% 8,04462% 8,35372% 9,15335% 8,04462% 8,35372% 9,15335% 8,04462% 8,04462% 8,35372% 8,35372% 9,15335% 8,04462% 8,04462%

SURAT UTANG BI 1 SU002 2 SU004 3 SU005 4 SU007 5 SRBI01

01/04/2025 01/12/2025 10/12/2009 01/08/2025 01/08/2033

255.780.754.000.933 20.000.000.000.000 53.779.500.000.000 609.296.200.000 52.047.654.991.966 129.344.302.808.967

1,00000% 3,00000% 8,53052% 0,10000% 0,10000%

TOTAL

731.092.412.000.933

-

BookValue

(2.541.076.746.000) (255.863.405.000) (494.860.474.000) (722.461.103.000) (1.067.891.764.000)

10.704.923.254.000 2.453.136.595.000 1.005.139.526.000 5.164.538.897.000 2.082.108.236.000

-

147.751.799.000.000 8.831.717.000.000 3.458.666.000.000 516.483.000.000 11.406.226.000.000 9.899.007.000.000 7.546.328.000.000 9.666.749.000.000 8.652.056.000.000 9.909.300.000.000 6.909.300.000.000 5.442.142.000.000 5.442.142.000.000 7.033.994.000.000 12.212.320.000.000 10.503.015.000.000 25.322.354.000.000

-

255.780.754.000.933 20.000.000.000.000 53.779.500.000.000 609.296.200.000 52.047.654.991.966 129.344.302.808.967

(9.131.260.250.000)

721.961.151.750.933



Daftar 33

Surat Berharga Negara Jangka Panjang Luar Negeri Per 30 Juni 2008 (Dalam Rupiah) No.

Seri

Maturity Date

Issued Principle Outstanding

INTERNATIONAL BOND 1 RI0014 10/03/2014 20/04/2015 2 RI0015 15/01/2016 3 RI0016 09/03/2017 4 RI0017 5 RI0018 17/01/2018 12/10/2035 6 RI0035 7 RI0037 17/02/2037 8 RI0038 17/01/2038 TOTAL

11.330.200.000.000 9.613.000.000.000 9.099.000.000.000 9.370.000.000.000 17.805.600.000.000 15.436.000.000.000 13.575.648.587.500 18.731.000.000.000 104.960.448.587.500

Rate (%) 6,75000% 7,25000% 7,50000% 6,87500% 6,87500% 8,50000% 6,62500% 7,75000%

Accrued Indexation

Indexed Principle Outstanding


BookValue

662.300.000.000 (388.000.000.000) (796.500.000.000) (145.000.000.000) (278.100.000.000) (676.000.000.000) 261.851.412.500 (281.000.000.000)

11.992.500.000.000 9.225.000.000.000 8.302.500.000.000 9.225.000.000.000 17.527.500.000.000 14.760.000.000.000 13.837.500.000.000 18.450.000.000.000

(29.270.192.000) (56.969.888.000) (54.573.154.000) (68.812.257.000) (275.951.522.000) 1.056.653.941.000 (210.724.398.000) (414.354.654.000)

11.963.229.808.000 9.168.030.112.000 8.247.926.846.000 9.156.187.743.000 17.251.548.478.000 15.816.653.941.000 13.626.775.602.000 18.035.645.346.000

(1.640.448.587.500)

103.320.000.000.000

(54.002.124.000)

103.265.997.876.000

* Kurs Tengah BI pada tanggal pelaporan (30 Juni 2008) adalah Rp. 9225,-


Daftar 34.A


IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN SEMESTER TAHUN 2008 NERACA (Dalam Jutaan Rupiah) NO

SEKTOR

1 ANEKA INDUSTRI

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

12

13

14

15

BUMN

PT Garam PT Industri Gelas (IGLAS) PT Industri Soda Indonesian (ISI) ANGKUTAN DARAT Perum DAMRI Perum PPD PT Kereta Api Indonesia (KAI) ASURANSI PT Asuransi ABRI (ASABRI) PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) PT Asuransi Jasa Raharja PT Asuransi Jiwasraya PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) PT Reasuransi Umum Indonesia (RUI) PT Taspen PT Askrindo BAJA & KONSTRUKSI BAJA PT Barata Indonesia PT Boma Bisma Indra (BBI) PT Krakatau Steel (KS) DOK DAN PERKAPALAN PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) PT Industri Kapal Indonesia (IKI) PT PAL Indonesia ENERGI PT Energy Management Indonesia (Persero) PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk (PTBA) PT Batan Teknologi INDUSTRI BERBASIS PT Industri Kereta Api (INKA) TEKNOLOGI PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) PT LEN Industri PT Dirgantara Indonesia INDUSTRI FARMASI PT Biofarma PT Indo Farma, Tbk PT Kimia Farma, Tbk INDUSTRI PERTAHANAN PT Dahana PT PINDAD INDUSTRI SANDANG PT Industri Sandang Nusantara (INSAN) PT Primissima JASA KONSTRUKSI Perum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS) PT Adhi Karya PT Brantas Abipraya PT Hutama Karya (HK) PT Istaka Karya PT Nindya Karya PT Pembangunan Perumahan (PP) PT Waskita Karya PT Wijaya Karya (WIKA) JASA LAINNYA Perum Jasa Tirta I Perum Jasa Tirta II PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) JASA PEMBIAYAAN Perum Pegadaian Perum Penjaminan Kredit Indonesia PT Danareksa PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) PT PANN Multi Finance PT Permodalan Nasional Madani (PNM) JASA PENILAI PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) PT Sucofindo PT Surveyor Indonesia (SI) PT Survey Udara Penas KAWASAN INDUSTRI PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN)

SUMBER

Audited Audited n.a Tahunan Tahunan Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Audited Semester Semester Semester Semester Semester Semester Audited Audited Audited Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Audited Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester n.a Semester

STATUS

AKTIVA LANCAR

AKTIVA TIDAK AKTIVA LAIN TOTAL AKTIVA LANCAR 4=(1+2+3)

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

5

6

TOTAL HAK MINORITAS KEWAJIBAN 7=(5+6)

8

MODAL SAHAM

TAMBAHAN MODAL DISETOR

BPYDS

9

10

11

1

2

3

139.555 46.032

128.893 173.905

53.482 3.783

321.929 223.720

108.243 182.343

6.030 68.191

114.274 250.534

2 -

200.000 47.007

24.606 73.963 2.802.089 41.363 48.820 1.796.026 99.099 348.358 3.872.086 1.163.714 93.476 608.454 1.831.344 249.763 110.160 11.435.653 447.108 92.674 65.518 2.397.301 19.443 3.715.443 64.639.385 3.497.251 29.290 345.768 671.751 203.566 1.863.777 539.524 899.307 964.261 213.544 556.178 36.725 35.163 1.132.680 3.629.825 218.104 1.559.368 313.755 932.958 2.809.998 2.385.442 4.254.930 57.306 127.745 1.066.245 9.118.943 1.021.974 3.006.480 145.813 334.287 731.309 51.282 475.213 253.066

200.599 136.807 2.412.410 16.161 40.717 70.766 2.579.459 2.884.258 1.433.553 61.290.434 271.681 56.852 139.686 56.069 25.053 3.275.246 379.546 82.706 105.973 587.721 7.739 16.470.370 223.384.142 669.813 7.549 14.840 79.793 7.654 380.445 374.678 104.847 426.036 25.610 128.032 109.131 15.834 28.995 437.755 69.627 154.792 100.275 117.862 117.670 295.887 414.990 35.586 177.343 9.007 392.133 45.123 145.839 4.525 9.652 59.071 35.590 197.731 68.456

2.185 7.236 1.782.506 4.371.038 553.560 28.846 1.827 1.482.637 184.824 182.521 15.535 26.763.760 81.973 21.340 35.292 528.700 54.601 41.772 72.218 298.357 1.837 162.528 13.534.117 243.961 16.205 11.718 13.811 51.138 1.712 5.284 65.101 49.497 26.662 10.427 376 9.602 3.100 64.060 40.915 7.189 9.274 64.938 486 14.853 2.621 37.888 208.586 50.043 2.093 712.879 1.492.920 1.625 20.547 -

227.391 218.006 6.997.004 4.428.562 643.097 1.895.638 2.680.386 4.715.253 5.490.463 62.636.669 380.692 27.429.066 2.053.003 327.172 170.505 15.239.599 881.255 217.152 243.709 3.283.379 29.019 20.348.341 301.557.644 4.411.025 36.838 376.813 763.262 225.032 2.295.361 915.914 1.009.438 1.455.399 288.651 710.872 156.283 51.373 1.171.277 4.067.580 290.831 1.778.220 454.945 1.050.820 2.934.857 2.690.603 4.734.859 93.378 319.941 1.077.873 9.548.963 1.275.683 3.202.362 152.431 1.056.818 2.283.300 88.497 693.491 321.522

38.902 178.463 1.246.174 13.988 31.243 1.040.953 1.016.472 4.184.763 418.233 513.375 59.340 20.584 193.654 251.755 134.767 7.769.477 1.685.904 100.457 59.332 2.174.507 11.735 3.169.415 76.647.101 825.651 19.395 151.659 274.036 164.525 728.594 204.194 686.297 499.699 126.832 319.507 265.782 39.204 429.626 2.972.862 222.834 1.409.301 291.331 872.445 2.400.839 2.147.097 2.607.625 8.831 29.018 340.097 5.638.014 52.319 1.475.777 12.051 119.848 40.708 18.894 223.394 47.503

81.506 93.632 2.038.929 3.790.283 143.953 2.468 85.589 81.044 59.915.869 334.323 186.279 131.723 13.457 89.054 1.630.349 1.256.447 56.765 186.384 366.554 642 10.014.684 95.485.393 453.145 815 6.910 46.619 3.758 1.524.008 22.463 31.577 548.445 5.920 239.083 59.624 628 281.157 560.552 145.396 101.724 233.130 99.812 160.786 164.712 738.337 326 11.568 23.803 2.251.407 137.719 1.007.676 15.219 117.017 1.789.754 2.510 42.275 38.087

120.409 272.095 3.285.103 3.804.271 31.243 1.184.906 1.018.939 4.270.352 499.277 60.429.244 393.663 206.863 325.377 265.212 223.821 9.399.826 2.942.351 157.222 245.716 2.541.061 12.377 13.184.100 172.132.494 1.278.796 20.210 158.569 320.654 168.283 2.252.602 226.657 717.874 1.048.144 132.752 558.590 325.405 39.832 710.783 3.533.414 368.230 1.511.025 524.461 972.257 2.561.625 2.311.809 3.345.962 9.157 40.586 363.900 7.889.421 190.037 2.483.453 27.270 236.866 1.830.462 21.404 265.669 85.590

2 7.568 17.921 3 728.832 7.900 2.857 1.320 1 2 20.956 74.272 2 90 -

19.700 231.769 2.470.000 90.000 300.000 155.000 800.000 235.000 400.000 400.000 40.000 12.500 400.000 128.203 4.800 2.000.000 76.600 40.535 3.521 1.137.331 9.100 2.269.943 46.107.154 1.152.066 25.000 120.280 350.000 45.601 1.950.417 250.000 309.927 555.400 76.090 367.542 198.869 13.000 565.406 180.132 10.000 20.000 50.000 17.000 110.000 180.000 584.615 30.570 124.727 301.359 205.000 699.733 701.480 102.000 45.997 300.000 6.000 75.000 25.000

138.063

279.163

19.359

436.585

42.083

34.594

76.677

-

200.000

94.583

EKUITAS LAIN LABA DITAHAN 12

13

-

-

7.653 (168.403)

9.775 153.917 55.620 - 1.055.893 850.000 111.908 299.909 1.303.465 85 402 6.455 1.017.693 127.432 - 28.775.521 30.485 2.200 39.646 100.000 2.847 8.083 1.815.549 75.100 43.580 8.083 121 19.144 -

77.507 (504.435) 151.562 864.869 68.791 2.991 (149.213) 147.369 57.984 (178.150) (358.024) 2.518.008 9.367 (59.037) (426.621) 1.087 3.352.188 (83.013.777) 1.941.778 (10.571) (41.682) 86.904 1.588 (3.864.780) 421.556 (93.464) 263.123 71.725 (40.539) (367.991) (3.337) 11.153 313.220 (108.634) 169.172 (119.516) 15.696 263.232 198.505 152.670 53.375 114.807 352.614 1.408.289 383.924 (186.087) 24.250 581.890 152.838 35.273 213.479 8.499

577.340 46.252 85.927 192.066 -

276 39.820 -

9.040 34.446 534.291 253.077 555.732 (3.422) 141.110 2.286.035 1.807.423 67.078 516.069 419.641 381 (2.137.781) 9.626 53.509 31.605 (331.846) 137.556.253 (47) 141.572 17.702 44.852 (174.721) 1.756 (116.064) 714 21.234 78.023 45.857 289 60.000 1.989 117.587 (1.088) 67.094 (2.548)

-

-

151.408

TOTAL EKUITAS % SAHAM NEGARA 14=(9+10+11+12 +13) 207.653 (26.814) 106.982 (54.089) 3.711.901 624.291 553.077 710.732 1.661.446 444.901 2.689.026 2.207.423 (42.135) 675.938 1.727.625 61.961 (53.315) 5.821.854 (2.061.096) 59.930 (2.007) 742.315 16.643 6.435.410 129.425.151 3.124.329 16.629 218.244 439.751 55.225 42.758 689.257 291.563 906.954 155.898 152.282 (169.122) 11.540 460.495 513.210 (77.399) 267.195 (69.516) 78.553 373.232 378.794 1.314.625 84.221 279.355 713.973 1.659.541 1.085.646 718.907 125.162 819.952 452.838 73.094 110.273 235.931 359.907

15 100,00% 63,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 82,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 55,22% 100,00% 65,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,66% 90,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 51,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 51,00% 100,00% 68,40% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,00% 100,00% 100,00% 95,00% 85,12% 88,74%

KEPEMILIKAN NEGARA 16=(14*15) 207.653 (17.112) 106.982 (54.089) 3.711.901 592.498 553.077 710.732 1.661.446 444.901 2.689.026 2.207.423 (42.135) 675.938 1.416.653 61.961 (53.315) 5.821.854 (2.040.485) 59.930 (2.007) 742.315 16.643 3.553.633 129.425.151 2.031.345 16.629 218.244 439.751 55.225 42.758 689.257 235.174 816.531 155.898 152.282 (169.122) 11.540 460.495 261.737 (77.399) 267.195 (69.516) 78.553 190.348 378.794 899.204 84.221 279.355 713.973 1.659.541 1.085.646 718.907 125.162 762.556 452.838 73.094 104.759 200.824 319.381


Daftar 34.A


NO

SEKTOR

BUMN

SUMBER

STATUS

AKTIVA LANCAR 1

PT Kawasan Industri Makasar (KIMA) PT Kawasan Industri Medan (KIM) PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW) PT Pengembangan Daerah Industri (PDI) Pulau Batam 16 KEBANDARUDARAAN PT Angkasa Pura I (AP I) PT Angkasa Pura II (AP II) 17 KEHUTANAN Perum Perhutani PT Inhutani I PT Inhutani II PT Inhutani III PT Inhutani IV PT Inhutani V 18 KERTAS PT Kertas Kraft Aceh PT Kertas Leces 19 KONSULTAN KONSTRUKSI PT Bina Karya PT Indah Karya PT Indra Karya PT Virama Karya PT Yodya Karya 20 LOGISTIK Perum Bulog PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) PT Pos Indonesia (POSINDO) PT Varuna Tirta Prakasya (VTP) 21 PARIWISATA PT Bali Tourism & Development Corporation PT Hotel Indonesia Natour (HIN) PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko 22 PELABUHAN PT Pelabuhan Indonesia I (PELINDO I) PT Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II) PT Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III) PT Pelabuhan Indonesia IV (PELINDO IV) 23 PELAYARAN PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) PT Djakarta Lloyd PT Pelayaran Bahtera Adhiguna PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) 24 PENGERUKAN PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO) 25 PENUNJANG KONSTRUKSI PT Amarta Karya PT Jasa Marga 26 PERBANKAN PT Bank Ekspor Indonesia (BEI) PT Bank Mandiri, Tbk PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) PT Bank Tabungan Negara (BTN) 27 PERCETAKAN & Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI) Perum Percetakan Uang RI (PERURI) PENERBITAN PT Balai Pustaka (BP) PT Pradnya Paramita 28 PERDAGANGAN PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) PT PP Berdikari PT Sarinah 29 PERIKANAN Perum Prasarana Perikanan Samudra (PPS) PT Perikanan Nusantara 30 PERKEBUNAN PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX) PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI) PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) 31 PERTAMBANGAN PT Aneka Tambang, Tbk (ANTAM)

Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Prognosa Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Audited Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Tahunan Semester Audited Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Audited Semester Semester Semester Semester Semester Semester Audited

37.096 102.628 19.624 15.969 2.333.137 3.258.439 1.416.413 59.955 59.625 41.914 17.492 2.966 192.114 372.950 20.749 18.262 37.930 51.353 34.179 11.277.466 106.545 6.661.808 33.405 171.274 57.126 21.013 834.096 1.984.605 1.696.685 370.501 400.627 111.781 96.826 956.319 82.264 48.650 4.037.840 12.648.226 113.254.916 168.136.178 209.698.917 37.296.000 124.661 1.119.879 97.629 2.642 495.791 188.379 63.430 33.586 64.749 95.015 598.168 1.548.586 1.447.454 819.242 1.386.489 236.111 304.934 503.557 1.336.117 682.611 270.223 585.615 336.357 2.227.726 8.048.100

AKTIVA TIDAK AKTIVA LAIN TOTAL AKTIVA LANCAR 2 19.208 10.243 12.857 21.517 5.374.663 3.577.323 257.595 363.253 145.115 308.655 64.210 143.761 273.346 781.670 31.101 5.528 17.403 1.875 4.395 3.022.586 30.755 680.804 14.834 84.902 90.743 71.700 511.723 3.742.414 2.335.278 742.692 854.254 1.034.034 13.913 4.006.718 277.941 16.314 9.714.713 7.948 172.514.935 5.163.152 3.158.380 995.000 32.615 853.246 14.393 1.584 325.267 76.494 79.429 65.868 20.393 395.729 1.250.233 3.279.924 2.935.608 524.761 1.515.824 847.964 872.981 664.908 498.290 400.791 646.467 1.118.992 233.726 1.418.568 3.387.415

3 6.338 4.350 414 7.701 124.847 279.891 29.354 45.101 6.615 5.953 353 272 32.495 69.594 993 1.678 287 150 580.197 3.275 28.759 93 36.064 41.342 5.451 258.156 90.083 49.295 56.801 13.916 7.178 23.520 40.907 10.925 113.267 8.782 2.747.553 4.125.166 934.000 1.670 11.342 96 54.616 8.023 7.802 5.327 9.017 5.036 114.881 121.661 205.510 15.499 133.968 29.610 33.882 413.446 36.294 72.402 34.477 129.388 26.746 638.314 602.402

4=(1+2+3) 62.642 117.221 32.895 45.187 7.832.647 7.115.653 1.703.362 468.309 211.355 356.522 82.055 146.999 497.955 1.224.214 52.843 25.467 55.333 53.514 38.724 14.880.249 140.575 7.371.371 48.332 292.240 189.211 98.164 1.603.975 5.817.102 4.081.258 1.169.995 1.268.797 1.145.815 117.916 4.986.557 401.112 75.889 13.865.820 12.664.956 285.769.851 176.046.883 216.982.463 39.225.000 158.946 1.984.467 112.022 4.322 875.674 272.896 150.660 104.781 94.159 495.780 1.963.282 4.950.171 4.588.572 1.359.502 3.036.281 1.113.685 1.211.797 1.581.911 1.870.700 1.155.804 951.167 1.833.995 596.829 4.284.609 12.037.917

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

5

6

4.466 44.598 6.110 7.758 412.142 715.472 128.812 73.592 30.850 9.199 13.455 136.287 477.611 523.873 54.782 20.788 49.288 34.791 28.159 9.520.726 45.699 6.715.037 57.025 24.444 61.070 2.336 144.591 437.401 621.891 61.828 66.390 776.916 92.895 429.848 194.179 50.309 1.008.587 8.414.185 24.770.531 160.435.666 190.051.850 28.958.000 4.734 567.307 161.952 687 769.566 101.477 45.443 17.722 79.301 166.886 904.818 1.385.870 1.101.985 117.684 1.054.347 331.433 347.890 438.972 131.569 338.389 191.812 208.951 188.524 865.146 1.798.817

3.259 6.925 3.238 141.124 43.997 92.159 83.660 20.008 6.217 4.532 7.086 42.883 949.676 2.047 1.430 3.946 4.864 52.857 10.802 295.989 50.750 78.521 2.711 124.061 611.746 628.863 58.353 5.033 86.374 1.575 421.970 88.417 24.542 6.350.442 60.391 233.288.611 917.117 7.728.569 7.330.000 68.902 610.133 9.687 771 573.372 26.034 17.038 7.323 56.289 273.308 923.688 1.352.426 1.295.612 980.586 875.265 399.055 355.126 452.885 1.082.420 771.027 250.534 524.082 661.068 2.739.022 1.474.301


8

7.725 51.523 6.110 10.996 553.266 759.469 220.971 157.252 50.858 15.416 17.987 143.373 520.494 1.473.549 56.829 22.218 53.234 39.655 28.159 9.573.582 56.501 7.011.026 57.025 75.194 139.591 5.047 268.652 1.049.147 1.250.754 120.180 71.423 863.290 94.470 851.818 282.596 74.851 7.359.029 8.474.576 258.059.142 161.352.783 197.780.419 36.288.000 73.636 1.177.440 171.639 1.458 1.342.938 127.511 62.482 25.045 135.590 440.194 1.828.506 2.738.296 2.397.597 1.098.270 1.929.612 730.488 703.016 891.857 1.213.989 1.109.416 442.346 733.033 849.592 3.604.168 3.273.118

1 2.512 0 33.529 219.661 272.737 29.710 293 13 296.653 3.266 173.182 1.221

MODAL SAHAM


BPYDS

9

10

11

138.200 18.268 14.000 26.184 1.800.000 1.900.000 700.000 445.333 183.083 324.120 92.253 132.659 498.994 140.073 2.728 7.000 2.000 7.400 3.500 6.354.565 100.000 425.000 11.000 182.116 114.486 79.257 312.000 1.000.000 525.000 405.753 180.640 21.674 5.554.727 482.923 11.250 3.400.000 3.000.000 10.452.563 7.789.288 6.159.946 2.560.000 32.317 363.573 10.000 1.871 156.200 75.000 25.000 24.498 10.896 290.000 315.000 975.000 165.000 250.000 384.316 440.214 270.000 250.000 165.000 200.000 460.000 135.000 352.425 953.846

(34.550) 81.100 16.001 6.784 3.392 2.301 44.860 300.000 275.000 21.326 143.059 9.957 287.161 7.742 2.345.069 6.808.230 5.812.879 2.684.185 10.926 86 4.400 133.676 322 70.329 1.380 249.980 327.249 130.591 142.214 2.526

4.202.050 1.683.988 6.168 1.119.844 6.870 1.987 222.304 252.524 648.257 1.030.702 1.003 47.037 -

EKUITAS LAIN LABA DITAHAN 12 25.610 11.902 12.756 652.152 2.188.437 275.067 14.805 12.525 7.593 1 509.093 273 5.062 15 23.005 (92.852) (1.230) 659.330 2.357.184 1.309.467 690.107 6.585 4.165 5.363 (160) (25.632) (2.623.682) 174.153 40.191 185.484 20.880 3.487 196.904 15.905 55.586 (22.895) 22.018

13 21.821 883 (4.748) 625.179 502.658 507.324 (171.250) (25.126) 1.069 (38.079) (144.012) (821.534) (1.172.502) (8.987) (3.751) (4.963) 6.460 7.050 (2.167.742) 9.980 (255) (19.693) 32.419 (64.865) 15.090 218.947 1.367.285 266.908 107.184 129.037 (928.816) 1.772 (1.419.988) (368.572) (15.575) 489.145 1.190.380 10.475.549 3.686.445 10.183.760 378.000 873 257.970 (59.616) (2.494) (820.746) 70.386 63.166 3.800 (201.908) (155.224) 1.919.770 1.215.653 25.903 273.308 (1.415) 68.566 416.788 405.331 (118.613) 58.840 313.713 (518.354) 12.619 7.785.189

TOTAL EKUITAS % SAHAM NEGARA 14=(9+10+11+12 +13) 103.650 65.699 26.785 34.192 7.279.381 6.356.183 1.482.391 311.057 164.741 341.106 64.068 33.508 (22.540) (248.336) (5.987) 3.249 2.099 13.860 10.565 5.306.667 132.985 360.089 (8.693) 214.534 49.621 93.117 1.335.323 4.734.426 2.610.840 1.049.815 1.197.374 282.526 23.446 4.134.739 118.516 1.038 6.234.054 4.190.380 27.710.710 14.664.930 19.202.044 2.938.000 85.310 807.027 (28.736) 2.864 (467.556) 145.386 88.166 79.735 (41.431) 55.586 134.776 2.211.875 2.190.975 261.232 523.308 382.901 508.780 686.788 656.711 46.387 508.821 1.100.962 (252.763) 507.259 8.763.579

15 60,00% 60,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 70,00% 100,00% 66,97% 76,36% 56,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 65,00%

KEPEMILIKAN NEGARA 16=(14*15) 62.190 39.419 16.071 34.192 7.279.381 6.356.183 1.482.391 311.057 164.741 341.106 64.068 33.508 (21.332) (248.336) (5.987) 3.249 2.099 13.860 10.565 5.306.667 132.985 360.089 (8.693) 214.534 49.621 93.117 1.335.323 4.734.426 2.610.840 1.049.815 1.197.374 282.526 23.446 4.134.739 118.516 1.038 4.363.838 4.190.380 18.557.862 11.198.141 10.912.522 2.938.000 85.310 807.027 (28.736) 2.864 (467.556) 145.386 88.166 79.735 (41.431) 55.586 134.776 2.211.875 2.190.975 261.232 523.308 382.901 508.780 686.788 656.711 46.387 508.821 1.100.962 (252.763) 507.259 5.696.326


Daftar 34.A


NO

SEKTOR

BUMN

SUMBER

STATUS

AKTIVA LANCAR 1

32 PERTANIAN 33 PUPUK 34 SEMEN 35 TELEKOMUNIKASI

36 USAHA PENERBANGAN

PT Pertamina PT Sarana Karya PT Timah, Tbk PT Pertani PT Sang Hyang Seri (SHS) PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) PT Semen Baturaja PT Semen Gresik, Tbk Perum Produksi Film Negara (PFN) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) Perum LKBN Antara PT Garuda Indonesia (GIA) PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) Grand Total

Semester Audited Audited Semester Semester Semester Semester Semester Tahunan Semester n.a Semester Semester

AKTIVA TIDAK AKTIVA LAIN TOTAL AKTIVA LANCAR 2

208.260.521 14.201 3.922.668 266.788 347.478 13.368.231 233.535 5.508.059 1.212 16.778.729

106.234.570 1.008 561.405 51.396 122.170 11.214.611 369.535 3.315.722 30.885 64.098.820

3.980.461 347.414 993.504.534

7.155.234 299.834 607.039.745

3 1.952.636 2.575 548.639 10.443 27.899 1.176.716 2.517 75.482 4.958.662

4=(1+2+3)

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 5

316.447.727 17.783 5.032.712 328.627 497.547 25.759.558 605.587 8.899.263 32.097 85.836.211

129.274.450 14.985 1.350.230 209.465 278.216 9.274.820 230.227 1.445.247 6.547 31.142.871

1.946.844 13.082.539 223.762 871.010 76.954.044 1.827.626.770

5.402.004 1.859.674 754.482.504

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 6 27.775.811 3.154 323.163 66.973 60.982 7.266.155 157.421 485.745 35 16.443.967


8

MODAL SAHAM 9

157.050.261 18.139 1.673.393 276.438 339.198 16.540.975 387.648 1.930.992 6.582 47.586.838

607.404 273 8.384 90.145 7.863.148

100.000.000 5.000 251.651 52.190 147.543 3.963.949 60.415 593.152 40.000 5.040.000

5.763.925 11.165.929 455.397 2.315.072 296.371.520 1.275.660.032

2.747 4 10.466.611

7.152.629 1.486.299 248.182.341


BPYDS

10

11

EKUITAS LAIN LABA DITAHAN

TOTAL EKUITAS % SAHAM NEGARA

-

(7.434.960) 9.785 949.633 (2.905.211)

60.178.636 (12.787) 2.976.818 10.805 3.971.558 157.525 5.037.619 (29.388) 27.178.103

14=(9+10+11+12 +13) 158.790.062 (355) 3.359.046 52.190 158.348 9.210.199 217.940 6.878.126 25.515 30.386.225

8.402 35.516.677 39.387.070

1.008.984 140.604.761

(6.256.152) (2.930.361) 48.944.442

1.913.863 (1.444.062) 512.635.291

6.046.386 7.432 120.792 325.058 1.247.355 14.904 1.073.333

12

13

15 100,00% 100,00% 65,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 51,01% 100,00% 51,76% 100,00% 95,44% 95,79%

KEPEMILIKAN NEGARA 16=(14*15) 158.790.062 (355) 2.183.380 52.190 158.348 9.210.199 217.940 3.508.532 25.515 15.727.910 1.826.616 (1.383.267) 462.059.044



Daftar 34.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN SEMESTER TAHUN 2008 PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH (Dalam Jutaan Rupiah )

NO

SEKTOR

1 ANEKA INDUSTRI

2 ANGKUTAN DARAT

3 ASURANSI

4 BAJA & KONSTRUKSI BAJA

5 DOK DAN PERKAPALAN

6 ENERGI

7 INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI

8 INDUSTRI FARMASI

9 INDUSTRI PERTAHANAN 10 INDUSTRI SANDANG 11 JASA KONSTRUKSI

12 JASA LAINNYA

13 JASA PEMBIAYAAN

PERUSAHAAN NEGARA

PT Garam PT Industri Gelas (IGLAS) PT Industri Soda Indonesian (ISI) Perum DAMRI Perum PPD PT Kereta Api Indonesia (KAI) PT Asuransi ABRI (ASABRI) PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) PT Asuransi Jasa Raharja PT Asuransi Jiwasraya PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) PT Reasuransi Umum Indonesia (RUI) PT Taspen PT Askrindo PT Barata Indonesia PT Boma Bisma Indra (BBI) PT Krakatau Steel (KS) PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) PT Industri Kapal Indonesia (IKI) PT PAL Indonesia PT Energy Management Indonesia (Persero) PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk (PTBA) PT Batan Teknologi PT Industri Kereta Api (INKA) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) PT LEN Industri PT Dirgantara Indonesia PT Biofarma PT Indo Farma, Tbk PT Kimia Farma, Tbk PT Dahana PT PINDAD PT Industri Sandang Nusantara (INSAN) PT Primissima Perum Pembangunan Perumahan Nasional (PERU PT Adhi Karya PT Brantas Abipraya PT Hutama Karya (HK) PT Istaka Karya PT Nindya Karya PT Pembangunan Perumahan (PP) PT Waskita Karya PT Wijaya Karya (WIKA) Perum Jasa Tirta I Perum Jasa Tirta II PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Perum Pegadaian Perum Penjaminan Kredit Indonesia PT Danareksa PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) PT PANN Multi Finance PT Permodalan Nasional Madani (PNM)

TAHUN STATUS SUMBER

2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

Audited Audited n.a Tahunan Tahunan Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Audited Semester Semester Semester Semester Semester Semester Audited Audited Audited Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Audited Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester

PENDAPATAN HPP+ BEBAN USAHA USAHA

LABA USAHA

PENDAPATAN BEBAN LAIN LAIN - LAIN - LAIN

1 127.362 159.597

2 114.585 199.707

3 = (1-2) 12.777 (40.110)

4

384.275 97.764 1.639.803 287.749 119.287 1.786.493 1.204.435 1.124.959 2.583.838 4.704.875 482 2.503.234 622.929 164.529 1.516 11.218.427 210.848 126.419 17.166 1.049.218 28.900 8.801.822 71.821.805 2.888.544 6.778 177.249 285.767 83.023 363.844 283.553 1.273.162 1.022.903 203.313 112.702 81.022 40.153 181.480 1.929.373 170.738 1.010.169 131.541 285.757 3.443.300 1.320.834 2.729.086 70.789 104.297 33.280 1.273.269 279.621 180.679 19.859 55.006 110.223

378.387 144.084 1.727.881 17.442 103.406 1.687.977 887.212 1.154.973 1.857.608 1.744.261 760 2.365.719 553.986 155.236 5.987 10.071.128 210.348 113.288 17.953 1.494.434 26.166 5.720.131 74.983.842 1.929.085 7.235 166.354 297.683 92.193 386.703 222.645 1.228.453 991.232 185.215 142.703 95.827 41.371 162.367 1.858.576 167.950 991.488 122.688 281.733 3.226.451 1.254.885 2.624.837 46.712 80.099 33.781 791.861 149.696 192.667 9.685 28.165 88.317

5.888 (46.320) (88.078) 270.307 15.881 98.516 317.223 (30.014) 726.230 2.960.614 (278) 137.515 68.943 9.293 (4.471) 1.147.299 500 13.131 (787) (445.216) 2.734 3.081.690 (3.162.037) 959.459 (456) 10.895 (11.916) (9.170) (22.859) 60.908 44.710 31.671 18.098 (30.001) (14.805) (1.218) 19.113 70.797 2.788 18.681 8.853 4.024 216.849 65.949 104.249 24.078 24.198 (501) 481.408 129.926 (11.988) 10.174 26.841 21.906

11.489 27.016 121.556 181.669 154 3.920 9.992 99.476 5.746 14.950 4.936 1.943 1.938 104.971 13.313 1.225 158 286.434 656.118 44.841 499 1.503 3.276 519 23.171 9.482 3.124 5.386 1.695 9.653 4.967 1.181 3.297 7.600 125 1.430 3.825 20.489 4.793 35.780 1.770 8.374 11.732 16.080 15.144 5.870 3.231 12.028 4.442

3.132 1.986

EBIT

5 6 = (3+4-5) 3.421 12.489 8.688 (46.812) 1.008 9.143 395.608 128 3.221 377 77.022 2.308.464 12.587 35.367 19.337 8.316 231 18.287 4.050 3.180 15 27.943 553 504.245 1.841.606 1.711 232 3.752 2.341 2.202 27.958 11.219 9.643 109 2.411 3.712 11.944 720 11.257 5.085 78 582 601 15.087 3.600 349 14.896 1.336 18.694 273 608 6.222 254 882 16.439

BEBAN BUNGA 7 7.481 10.214

16.369 (28.447) 33.478 56.368 15.907 95.295 321.143 (20.399) 748.684 657.896 (12.865) 117.098 54.542 2.920 1.025 (2.764) 2.855 1.233.983 136.216 9.763 28.413 11.176 3.663 (802) 1.425 (473.159) 16.229 2.339 95 2.863.879 410.060 (4.347.525) 2.075.130 1.002.589 (190) 8.646 (10.981) 4.941 (10.854) 3.619 (27.646) 2.005 59.171 2.073 38.191 16.116 36.948 4.837 17.382 (24.060) 8.083 (21.782) (757) 1.452 11.153 73.312 49.396 2.835 5.015 19.529 11.114 12.077 7.111 9.426 8.764 213.249 57.500 70.394 40.906 125.133 24.833 24.512 13.878 10.958 496.880 138.848 (6.118) 13.151 37.987 7.457 9.909 -

LABA SEBELUM PAJAK 8=(6-7) 5.008 (57.026) 16.369 (28.447) 33.478 56.368 15.908 95.295 321.143 (20.399) 748.684 657.896 (12.865) 117.098 54.542 1.895 (5.619) 1.097.767 (18.650) 7.513 (2.227) (489.388) 2.244 2.453.819 (6.422.655) 1.002.589 (190) 8.646 (15.923) (14.472) (29.651) 57.098 22.074 32.111 17.382 (32.143) (21.782) (2.209) 11.153 23.916 (2.180) 8.415 4.965 662 155.749 29.487 100.299 24.512 13.878 10.958 496.880 138.848 (6.118) 13.151 30.530 9.909

9 2.000 (16.911)

LABA RUGI SEBELUM POS LUAR BIASA 10=(8-9) 3.008 (40.115)

(5.333) 28.867 69.618 202.393 113.798 (3.441) 347.081 2.236 (46.237) 568 783.697 1.252.538 294.915 13.084 10.997 17.528 7.157 2.507 1.526 46.707 7.689 29.164 4.146 147.790 41.654 3.850 3.039 3.392

16.369 (23.114) 33.478 56.368 15.908 66.428 251.525 (20.399) 546.291 544.098 (12.865) 117.098 57.983 1.895 (5.619) 750.686 (18.650) 5.277 (2.227) (443.151) 1.676 1.670.122 (7.675.193) 707.674 (190) 8.646 (15.923) (14.472) (42.735) 57.098 11.077 14.583 17.382 (32.143) (21.782) (2.209) 11.153 16.759 (2.180) 5.908 3.439 662 109.042 21.798 71.136 24.512 9.732 10.958 349.090 97.194 (9.968) 10.112 30.530 6.517

PAJAK

LABA RUGI HAK SEBELUM HAK MINORITAS MINORITAS

POS LUAR BIASA 11 15.216 -

12=(10+11) 3.008 (40.115) 16.369 (7.898) 33.478 56.368 15.908 66.428 251.525 (20.399) 546.291 544.098 (12.865) 117.098 57.983 1.895 (5.619) 750.686 (18.650) 5.277 (2.227) (443.151) 1.676 1.670.122 (7.675.193) 707.674 (190) 8.646 (15.923) (14.472) (42.735) 57.098 11.077 14.583 17.382 (32.143) (21.782) (2.209) 11.153 16.759 (2.180) 5.908 3.439 662 109.042 21.798 71.136 24.512 9.732 10.958 349.090 97.194 (9.968) 10.112 30.530 6.517

LABA RUGI BERSIH

13 (87) 3.163 3 97.557 (2.677) 52 497 (58) 0 0 6.376 9.324 (0)

14=(12-13) 3.008 (40.115) 16.369 (7.898) 33.478 56.368 15.908 66.428 251.525 (20.399) 546.291 544.098 (12.865) 117.185 57.983 1.895 (5.619) 747.523 (18.650) 5.277 (2.227) (443.154) 1.676 1.572.565 (7.675.193) 710.351 (190) 8.646 (15.975) (14.969) (42.677) 57.098 11.077 14.583 17.382 (32.143) (21.782) (2.209) 11.153 10.383 (2.180) 5.908 3.439 662 109.042 21.798 61.812 24.512 9.732 10.958 349.090 97.194 (9.968) 10.112 30.530 6.517



NO

SEKTOR

14 JASA PENILAI

15 KAWASAN INDUSTRI

16 KEBANDARUDARAAN 17 KEHUTANAN

18 KERTAS 19 KONSULTAN KONSTRUKSI

20 LOGISTIK

21 PARIWISATA

22 PELABUHAN

23 PELAYARAN

24 PENGERUKAN 25 PENUNJANG KONSTRUKSI 26 PERBANKAN

27 PERCETAKAN & PENERBITAN

28 PERDAGANGAN

29 PERIKANAN 30 PERKEBUNAN

PERUSAHAAN NEGARA

PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) PT Sucofindo PT Surveyor Indonesia (SI) PT Survey Udara Penas PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) PT Kawasan Industri Makasar (KIMA) PT Kawasan Industri Medan (KIM) PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW) PT Pengembangan Daerah Industri (PDI) Pulau Ba PT Angkasa Pura I (AP I) PT Angkasa Pura II (AP II) Perum Perhutani PT Inhutani I PT Inhutani II PT Inhutani III PT Inhutani IV PT Inhutani V PT Kertas kraft Aceh PT Kertas Leces PT Bina Karya PT Indah Karya PT Indra Karya PT Virama Karya PT Yodya Karya Perum Bulog PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) PT Pos Indonesia (POSINDO) PT Varuna Tirta Prakasya (VTP) PT Bali Tourism & Development Corporation PT Hotel Indonesia Natour (HIN) PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko PT Pelabuhan Indonesia I (PELINDO I) PT Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II) PT Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III) PT Pelabuhan Indonesia IV (PELINDO IV) PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ( PT Djakarta Lloyd PT Pelayaran Bahtera Adhiguna PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO) PT Amarta Karya PT Jasa Marga PT Bank Ekspor Indonesia (BEI) PT Bank Mandiri, Tbk PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) PT Bank Tabungan Negara (BTN) Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI) Perum Percetakan Uang RI (PERURI) PT Balai Pustaka (BP) PT Pradnya Paramita PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) PT PP Berdikari PT Sarinah Perum Prasarana Perikanan Samudra (PPS) PT Perikanan Nusantara PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX)

Daftar 34.B

TAHUN STATUS SUMBER

2008 2008 2008 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2008 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008

Semester Semester Semester n.a Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Prognosa Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Audited Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester Tahunan Semester Audited Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester


LABA USAHA

PENDAPATAN BEBAN LAIN LAIN - LAIN - LAIN 5

EBIT

1 88.419 449.415 144.935

2 75.968 408.693 152.565

3 = (1-2) 12.451 40.722 (7.630)

4 658 4.915 4.659

932 12.931 1.408

6 = (3+4-5) 12.177 32.706 (4.379)

84.384 4.368 24.323 3.639 36.234 893.252 1.075.752 1.098.926 24.668 17.510 3.960 5.913 103.249 570.815 17.416 5.465 21.070 35.017 21.280 11.914.766 139.647 1.061.971 49.464 29.472 113.918 25.075 383.875 1.145.518 1.173.199 283.557 342.423 241.450 123.763 1.005.790 50.312 19.301 1.626.045 487.475 12.984.482 9.260.373 14.220.577 2.091.650 35.996 557.485 18.990 804 1.191.628 200.666 218.671 17.826 23.549 247.548 847.641 2.475.189 2.097.028 515.376

70.149 222 16.791 2.896 34.978 668.284 646.548 757.261 24.498 19.150 4.549 9.955 2.514 164.197 588.638 17.367 5.503 22.372 33.195 19.428 11.462.847 96.749 1.065.764 48.409 16.762 106.924 20.589 269.897 674.363 696.194 169.593 236.331 266.768 137.393 1.030.856 74.715 18.814 910.188 270.654 9.306.377 8.645.133 10.142.571 1.801.660 34.231 450.121 12.677 1.024 1.160.571 192.849 209.707 18.043 25.445 174.877 663.876 1.689.708 1.413.189 503.706

14.235 4.146 7.532 743 1.256 224.969 429.204 341.665 170 (1.640) (589) (4.042) (2.514) (60.948) (17.823) 50 (37) (1.302) 1.822 1.853 451.918 42.898 (3.793) 1.055 12.711 6.994 4.486 113.978 471.155 477.005 113.964 106.092 (25.318) (13.630) (25.066) (24.403) 487 715.857 216.821 3.678.105 615.240 4.078.006 289.990 1.766 107.364 6.313 (219) 31.057 7.817 8.964 (218) (1.896) 72.671 183.765 785.481 683.839 11.669

5.083 1.203 703 203 369 96.187 76.387 29.267 4.165 877 1.175 742 80 2.999 953 14 293 19 575.100 151 28.629 205 5.259 2.716 404 17.737 263.841 49.231 43.238 13.034 2.508 8.942 34.255 5.214 90 138.771 21.026 26.771 22.572 39.970 3.677 28.168 422 260 39.233 2.257 6.061 224 3.559 13.512 12.686 80.896 110.574 15.025

4.256 4.373 36 33 328 23.024 28.044 12.665 3.310 1.675 464 170 1.374 80 3.721 576 877 380 185.985 28.381 45.394 653 566 4.888 1.214 18.037 63.904 7.941 3.394 60.026 14.499 8.720 8.531 472 5.443 4.410 1.208 45.991 2.983 507 30.022 1.810 7.371 22 567 39.553 148.595 68.314 39.517 29.589

15.062 976 8.199 913 1.297 298.132 477.547 358.267 1.025 (2.438) 121 (3.469) (3.807) (61.029) (14.824) (2.718) (668) (1.886) 1.822 1.492 841.033 14.668 (20.558) 607 17.404 4.822 3.676 113.678 671.092 518.295 153.808 59.100 (37.309) (4.688) 469 (27.720) 105 854.628 216.821 3.693.688 642.011 4.100.578 325.550 4.234 89.541 3.753 (467) 40.268 8.264 7.654 (16) 1.095 46.630 47.856 798.063 754.896 (2.894)

3.176 -

8=(6-7) 12.177 29.530 (4.379)

9 3.697 211

LABA RUGI SEBELUM POS LUAR BIASA 10=(8-9) 8.480 29.530 (4.590)

114 18.993 3.970 1.662 302 799 532 936.554 1.352 2.136 2.300 1.342 6.423 58 363.398 2.379 2.564 20.179 40.758 48.080 32.051

15.062 976 8.199 913 1.297 298.132 477.547 358.267 1.025 (2.438) 8 (3.469) (3.807) (80.021) (18.795) (4.380) (969) (1.886) 1.023 960 (95.521) 14.668 (20.558) (745) 17.404 2.686 3.676 113.678 668.792 516.953 153.808 59.100 (43.732) (4.688) 411 (27.720) 105 491.230 216.821 3.693.688 642.011 4.100.578 325.550 4.234 89.541 3.753 (467) 40.268 5.885 7.654 (16) 1.095 44.066 27.677 757.305 706.817 (34.945)

6.563 258 30 372 146 295 4.687 148.317 158.569 23.768 15.994 2.803 1.478 (51) 120.403 70.029 1.084.462 202.983 1.282.389 127.130 2.312 1.844 620 227.402 212.045 -

8.499 718 8.199 883 925 298.132 477.547 358.267 1.025 (2.438) 8 (3.469) (3.807) (80.021) (18.795) (4.380) (969) (1.886) 877 665 (95.521) 9.981 (20.558) (745) 17.404 2.686 3.676 113.678 520.475 358.384 130.041 43.106 (46.535) (6.166) 411 (27.720) 156 370.827 146.792 2.609.226 439.028 2.818.189 198.420 4.234 89.541 1.441 (467) 40.268 4.041 7.034 (16) 1.095 44.066 27.677 529.903 494.772 (34.945)

BEBAN BUNGA 7

LABA SEBELUM PAJAK

PAJAK

LABA RUGI HAK SEBELUM HAK MINORITAS MINORITAS

POS LUAR BIASA 11 -

12=(10+11) 8.480 29.530 (4.590)

-

8.499 718 8.199 883 925 298.132 477.547 358.267 1.025 (2.438) 8 (3.469) (3.807) (80.021) (18.795) (4.380) (969) (1.886) 877 665 (95.521) 9.981 (20.558) (745) 17.404 2.686 3.676 113.678 520.475 358.384 130.041 43.106 (46.535) (6.166) 411 (27.720) 156 370.827 146.792 2.609.226 439.028 2.818.189 198.420 4.234 89.541 1.441 (467) 40.268 4.041 7.034 (16) 1.095 44.066 27.677 529.903 494.772 (34.945)

13

LABA RUGI BERSIH

362 -

14=(12-13) 8.480 29.168 (4.590)

(589) (374) 5.278 91.472 1 6.279 4.189 (186) 4 -

8.499 718 8.199 883 925 298.132 477.547 358.267 1.025 (2.438) 8 (3.469) (3.807) (80.021) (18.795) (4.380) (969) (1.886) 877 665 (95.521) 9.981 (19.969) (745) 17.779 2.686 3.676 113.678 515.197 266.913 130.041 43.106 (46.535) (6.166) 411 (27.720) 156 364.549 146.792 2.609.226 434.839 2.818.189 198.420 4.234 89.541 1.441 (467) 40.453 4.041 7.030 (16) 1.095 44.066 27.677 529.903 494.772 (34.945)



NO

SEKTOR

31 PERTAMBANGAN

32 PERTANIAN 33 PUPUK 34 SEMEN 35 TELEKOMUNIKASI

36 USAHA PENERBANGAN

PERUSAHAAN NEGARA

PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI) PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) PT Aneka Tambang, Tbk (ANTAM) PT Pertamina PT Sarana Karya PT Timah, Tbk PT Pertani PT Sang Hyang Seri (SHS) PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) PT Semen Baturaja PT Semen Gresik, Tbk Perum Produksi Film Negara (PFN) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) Perum LKBN Antara PT Garuda Indonesia (GIA) PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) Grand Total

Daftar 34.B

TAHUN STATUS SUMBER

2008 2008 2008 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2008 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2008 2008 2008 2008

Semester Semester Semester Audited Semester Semester Semester Semester Semester Semester Audited Semester Audited Audited Semester Semester Semester Semester Semester Tahunan Semester n.a Semester Semester


LABA USAHA

PENDAPATAN BEBAN LAIN LAIN - LAIN - LAIN

1 1.990.672 1.204.496 991.771 1.340.267 364.079 479.035 344.775 1.412.189 170.364 1.091.055 12.008.202 270.997.747 14.518 8.542.393 381.522 294.192 12.933.620 354.677 5.697.437 5.555 30.178.356

2 1.502.221 964.979 769.623 1.072.839 385.099 836.101 246.840 1.099.653 257.633 1.042.196 5.212.111 247.264.662 15.888 5.809.752 385.968 296.813 12.403.986 257.494 4.174.685 8.248 17.710.395

3 = (1-2) 488.451 239.517 222.148 267.428 (21.020) (357.066) 97.935 312.535 (87.269) 48.858 6.796.092 23.733.085 (1.370) 2.732.641 (4.446) (2.621) 529.634 97.183 1.522.752 (2.694) 12.467.961

4 14.869 5.113 3.760 26.403 13.425 47.390 50.010 2.283 15.004 580.007 2.524.446 3.114 73.075 896 6.596 623.488 3.485 113.798 244 602.808

8.018.745 1.185.274 562.892.497

7.887.546 1.416.585 742.168.086

131.199 (231.311) 70.470.731

181.851 73.340 8.630.003

EBIT

5 6 = (3+4-5) 78.605 424.715 95.597 149.033 16.032 209.876 171.463 122.368 23.807 (31.401) (357.066) 52.215 93.110 41.064 321.482 5.482 (90.467) 23.365 40.497 7.376.098 462.111 25.795.420 742 1.002 108.394 2.697.322 270 (3.820) 982 2.993 573.638 579.484 100.669 1.636.550 91 (2.540) 1.390 13.069.379 13.033 46.220 8.150.656

300.017 (204.191) 70.950.009

LABA SEBELUM PAJAK

PAJAK

7 36.429 32.167 15.874 15.181 9.077 7.769 10.682 74.315 109.336 43.400 4.592 1.884 275.677 15.893 8.574 573.805

8=(6-7) 388.286 116.866 194.002 122.368 (46.582) (357.066) 84.033 313.713 (101.149) 40.497 7.301.783 25.686.084 1.002 2.653.922 (8.412) 1.109 303.807 84.776 1.627.976 (2.540) 12.495.574

9 114.978 36.831 58.183 38.741 25.192 2.169.528 9.497.025 445 869.328 91.125 26.421 482.699 3.939.382

LABA RUGI SEBELUM POS LUAR BIASA 10=(8-9) 273.308 80.035 135.819 83.627 (46.582) (357.066) 58.841 313.713 (101.149) 40.497 5.132.255 16.189.059 557 1.784.594 (8.412) 1.109 212.682 58.355 1.145.277 (2.540) 8.556.192

197.831 43.392 5.913.029

102.186 (247.583) 65.036.980

16.560 24.431.209

85.626 (247.583) 40.605.772

BEBAN BUNGA

POS LUAR BIASA 11

LABA RUGI HAK SEBELUM HAK MINORITAS MINORITAS 13

LABA RUGI BERSIH

205 -

12=(10+11) 273.308 80.035 135.819 83.627 (46.582) (357.066) 58.841 313.713 (101.149) 40.497 5.132.460 16.189.059 557 1.784.594 (8.412) 1.109 212.682 58.355 1.145.277 (2.540) 8.556.192

114 264 27.878 111.138 2 6.702 2.258.582

14=(12-13) 273.308 79.921 135.819 83.363 (46.582) (357.066) 58.841 313.713 (101.149) 12.619 5.132.460 16.077.921 557 1.784.592 (8.412) 1.109 212.682 58.355 1.138.575 (2.540) 6.297.610

15.421

85.626 (247.583) 40.621.193

1.591 (10.423) 2.616.434

84.035 (237.160) 47.478.321



Daftar 35.A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS PER 30 JUNI 2008

No.

BADAN HUKUM MILIK NEGARA

Sumber a)

Aktiva Lancar

Aktiva Lancar Lainnya

Aktiva Tetap

Aktiva Lain-lain

Total Aktiva

1

2

3

4

5

6

7

8=4+5+6+7

1

Institut Pertanian Bogor

2

Universitas Airlangga

3

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas TOTAL

2

45.148.772.579

2

76.766.509.182

audited 2006

110.203.038.614 232.118.320.375

763.611.032.247

-

Kewajiban Jangka Kewajiban Jangka Panjang Pendek

9

10

Total Kewajiban

Ekuitas Dana Lancar Tidak Terikat

Ekuitas Dana Lancar Terikat Temporer

11=9+10

12

13

808.759.804.826

39.432.383.729

34.249.942.728

73.682.326.457

458.478.801.067

535.245.310.249

63.153.320.144

-

63.153.320.144

-

24.277.017.669

134.480.056.283

-

-

-

1.478.485.171.358

102.585.703.873

136.835.646.601

735.077.478.369

1.246.366.850.983

-

34.249.942.728

Ekuitas Dana Lancar Terikat Permanen PMP*

Lain-lain

Total

14

15

16

735.077.478.369

Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Tidak Lancar

Ekuitas Dana Cadangan

17

18

19

Total Ekuitas Dana

20

-

-

735.077.478.369

-

472.091.990.105

-

-

-

134.480.056.283

-

-

-

606.572.046.388

-

472.091.990.105 134.480.056.283

-

-

1.341.649.524.757

Keterangan: a) 1) Telah diaudit (audited ); 2) Laporan Tahunan belum diaudit ( unaudited ); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan ; 5) Prognosa; 6)RKAP=Rencana Kerja dan Anggaran BHMN;7).Laporan Keuangan tahun 2005 (Audited)



Daftar 35.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS (PER 31 DESEMBER 2007)

Aktiva Lain-lain

Total Aktiva

Kewajiban Jangka Pendek

(6)

(7) =(4)+(5)+(6)

(8)

Badan Lainnya

Sumber a)

(1)

(2)

(3)

1

Lembaga Penjamin Simpanan

1

10.279.976.544.000

4.083.036.000

5.368.973.000

2

BP3 Taman Mini Indonesia

1

14.602.074.428

26.915.301.935

876.405.007

42.393.781.370

1.431.676.590

3

Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabhakti

1

24.813.209.698

12.049.541.450

68.804.000

36.931.555.148

10.066.995.399

4

Yayasan Gedung Veteran RI

2

3.466.462.528

28.575.225

-

3.495.037.753

3.605.000

5

Otorita Batam

2

194.331.754.099

3.497.735.407.687

16.174.625.913

3.708.241.787.699

42.674.020.318

6

Otorita Asahan

audited 2006

7

Badan Pengelola Gelora Bung Karno

audited 2006

70.222.484.013

13.782.012.421.345

479.163.050

13.852.714.068.407

3.761.726.769

8

Badan Pengelola Komplek Kemayoran

1

650.273.352.355

4.730.543.986.333

5.380.817.338.688

9

INDRA

1

55.947.623.338

55.947.623.338 33.370.419.228.102

88.610.460.665

No.

TOTAL

Aktiva Lancar (4)

Aktiva Tetap (5)

22.053.817.752.674

(9)

Modal

Surplus/ (Defisit) Tahun Lalu

Surplus/ (Defisit) Tahun Berjalan

(11)

(12)

(13)

Total Ekuitas (14)

3.337.479.609.000

6.951.948.944.000

11.916.803.786

13.348.480.376

29.045.300.994

-

10.066.995.399

24.602.389.995

3.605.000

3.491.432.753

4.063.578.344

46.737.598.662

3.558.989.422.380

102.514.766.657

-

3.761.726.769

13.678.220.840.000

(30.606.207.695)

13.667.384.888

13.661.282.017.192

30.499.691.090

30.499.691.090

4.833.515.200.000

574.631.818.570

(57.829.370.972)

5.350.317.647.598

172.745.499

172.745.499 29.079.813.530.122

646.540.377.532

(41.899.816.330)

29.740.678.451.861

449.482.699

22.967.970.970

Total Kewajiban (10) =(8)+(9)

10.289.428.553.000

449.482.699

11.293.633.504.458

Kewajiban Jangka Panjang

6.951.948.944.000 29.045.300.994 2.262.169.754

26.864.559.749 3.491.432.753 3.661.504.189.037

-

15.980.382.130

3.442.070.451.795

449.482.699

55.774.877.839

Keterangan: a) 1) Telah diaudit (audited ); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (unaudited ); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan ; 5) Prognosa.


Daftar 35.C


IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT BERSIH (PER 31 DESEMBER 2007)

Badan Lainnya

No.

Sumber

a)

Pendapatan Aktivitas Operasional

Beban Aktivitas Operasional

Surplus (Defisit) Aktivitas Operasional

Pendapatan Aktivitas Non Operasional

Beban Aktivitas Non Operasional

Surplus (Defisit) Sebelum PKLB

PKLB b)

(8)

(9)=(6)+(7)-(8)

(10)

(1)

(2)

(3)

1

Lembaga Penjamin Simpanan

1

3.567.502.413.000

1.877.599.082.000

1.689.903.331.000

8.363.951.000

452.246.000

1.697.815.036.000

2

BP3 Taman Mini Indonesia

1

54.304.107.129

43.665.817.915

10.638.289.214

-

-

10.638.289.214

3

Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabhakti

1

43.524.310.487

38.697.964.614

4.826.345.873

1.803.766.452

1.239.138.343

5.390.973.982

4

Yayasan Gedung Veteran RI

2

3.972.796.911

2.458.169.030

1.514.627.881

5

Otorita Batam

2

428.267.841.677

329.964.608.184

98.303.233.492

6

Otorita Asahan

7

Badan Pengelola Gelora Bung Karno*)

audited 2006

63.900.620.722

50.233.235.835

13.667.384.888

8

Badan Pengelola Komplek Kemayoran

1

17.786.584.967

97.947.939.295

(80.161.354.328)

9

INDRA

1

19.556.341.130

5.550.285.080

14.006.056.050

4.198.815.016.023

2.446.117.101.953

1.752.697.914.070

TOTAL

(4)

(5)

(6)=(4)-(5)

(7)

7.330.955.606

23.862.986.074

3.119.422.441

1.531.002.717

Surplus (Defisit) Sebelum Pajak (11)=(9)-(10)

6.341.809.501

Surplus (Defisit) Bersih

(12)

(13)=(11)-(12)

1.697.815.036.000

319.711.053.000

1.378.103.983.000

-

10.638.289.214

-

10.638.289.214

-

5.390.973.982

3.128.804.228

2.262.169.754

1.514.627.881

1.514.627.881

1.514.627.881

102.514.766.657

102.514.766.657

102.514.766.657

13.667.384.888

13.667.384.888

(57.829.370.971)

-

14.006.056.050 41.361.659.132

Pajak Penghasilan

1.787.717.763.701

-

-

13.667.384.888

(57.829.370.971)

(57.829.370.971)

14.006.056.050

14.006.056.050

1.787.717.763.701

322.839.857.228

1.464.877.906.473

Keterangan: a) 1) Telah diaudit (audited ); 2) Lap. Tahunan belum diaudit ( unaudited ); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan ; 5) Prognosa: b) PKLB = Pos Kejadian Luar Biasa



Daftar 36.A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM ASET, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS Per 30 Juni 2008 BERDASARKAN SAK Kewajiban

ASET No

JENIS LAYANAN

(1) (2) 1 Penyediaan Barang dan/atau Jasa

Aset Lancar

BIDANG/ESELON I/SATKER

(3)

Aset Tetap

Ekuitas Dana

Utang Jk Pendek

Aset Lainnya

Utang Jk. Panjang Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Investasi

Keterangan

(18)

(19)

(20)

Kas

Piutang

Persediaan

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset tak Berwujud

Aset Lain-lain

Pihak Ke-3

Utang Jk. Pendek Lainnya

Utang Jk. Panjang

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

48.887.212.409 10.666.955.439 13.675.816.470 109.900.555.860 37.827.768.000 9.438.255.161 10.316.175.688 51.540.149.420 40.835.626.115 19.401.987.776 14.103.090.130 3.578.076.065,00 5.494.299.276 4.629.327.651 28.900.812.111 4.549.979.385 17.665.653.709 8.500.648.324 16.482.192.744 3.778.351.030 633.855.836 5.145.917.354 37.156.548.255 2.991.275.997 446.319.687 18.401.314.189 4.611.212.091 10.877.890.700

83.548.039.681 29.588.051.050 48.853.734.023 54.803.890.974 10.134.923.000 36.631.170.631 60.679.949.705 30.207.173.363 55.279.901.932 26.786.895.473 54.287.960.660,21 33.596.138.349 1.646.223.724 5.776.585.891 19.206.269.541 6.258.075.186 1.412.740.222 438.226.956 1.575.174.217 2.627.624.146 37.554.251.954 3.758.139.333 24.167.741.536 658.082.004 1.210.648.226 1.180.497.920 5.865.377.348

9.482.975.534 7.383.984.906 6.358.639.764 12.002.243.893 10.613.583.000 6.591.363.445 15.415.544.751 10.603.339.389 3.650.281.041 6.065.941.803 2.757.931.251 15.003.959.331,00 4.069.345.300 2.196.419.278 3.722.152.718 2.512.530.546 5.613.559.690 5.801.114.854 1.989.447.173 555.483.272 1.982.350.279 2.605.826.860 1.353.523.069 7.101.053.919 1.135.098.609 1.402.737.781 1.046.380.956 1.893.745.771

21.913.297.097 104.330.980.000 3.725.057.330 11.060.000.000 39.158.483.000 73.253.070.000 9.646.158.625 46.576.615 82.000 1.416.766.760 918.600.000 8.798.297.910 12.640.750.000 34.752.800 12.238.545.003 1.190.267.550 4.966.578.000 5.424.000.000 35.097.950.000 52.009.700.000 4.794.702.325 3.921.256.820 325.000.000 124.126.500 13.500.000.000 683.796.800

143.439.623.163 63.896.322.171 41.873.440.110 114.478.995.626 51.020.101.862 140.673.487.783 234.840.083.718 269.492.534.022 172.366.010.787 45.858.985.456 54.607.791.676 176.794.438.260 38.866.713.472 52.774.028.593 41.340.966.152 34.269.189.103 27.212.242.809 10.281.952.800 8.195.250.485 43.588.529.395 61.804.215.000 13.202.686.191 17.075.355.701 74.345.094.529 11.435.279.280 10.134.528.047 12.469.739.115 10.647.944.338

116.249.382.563 53.132.809.831 38.573.717.303 55.424.317.186 30.356.771.138 30.625.141.000 52.402.444.696 101.754.442.337 48.242.183.056 93.324.496.360 38.251.288.949 56.159.607.376 88.686.307.172 127.007.093.101 24.139.583.888 44.448.203.969 19.457.801.044 9.216.517.659 7.975.369.651 16.039.755.000 35.522.054.844 11.529.219.469 14.899.873.726 26.060.425.687 21.351.121.510 10.502.125.950 8.629.706.454 5.183.211.113

1.460.808.621 402.345.268 234.613.700 2.889.966.561 3.734.808.469 28.379.183 2.639.903.984 545.607.816 521.730.685 442.711.458 8.304.036.350 470.048.345 4.217.576.798 11.487.628.853 2.303.836.023 1.565.903.827 1.347.830.920

1.124.471.350 12.240.842.375 89.601.746.920 46.644.050 23.926.929.313 27.341.410.000 3.307.326.200

1.542.398.454 1.258.214.620 33.574.806 1.973.467.069 65.980.498 29.500.000 6.679.098 1.053.183.230 1.857.287.875 1.568.100.801 70.821.667 242.122.500 584.930.087 -

15.242.498.465 599.432.801 177.280.000 128.678.877 31.294.171.029 100.862.500 22.790.745 1.032.966.591 1.805.499.250 72.846.949 455.700.000 72.425.290 2.023.294.509 810.824.000 314.344.268 104.771.700

21.203.948.614 7.208.360.450 20.125.167.161 15.891.206.414 14.221.916.000 30.357.455.010 13.188.521.277 200.000.000 14.276.424.916 41.617.546.249 27.274.331.777 9.320.506.128 2.928.160.070 6.829.937.000 3.946.207.435 3.330.210.946 1.941.872.524 246.986.405 2.291.407.276 4.787.634.978 1.387.176.280 10.850.000 36.050.000 1.879.549.828 1.198.830.127

374.638.956 4.835.527.835 1.250.990.241 9.492.886.893 325.875.000 7.977.184.276 10.710.661.483 4.049.686.078 139.128.596 75.000.000 961.181.679 428.381.155 250.000.000 11.300.000 150.000.000 62.868.245 350.000.000 -

927.611.049 -

120.339.640.054 35.595.103.110 47.512.032.855 151.322.597.420 44.028.483.000 22.303.334.227 65.245.964.591 61.943.488.809 49.705.994.120 35.080.599.184 16.373.585.077 72.869.996.056 33.700.148.201 8.396.970.653 35.471.390.650 18.477.660.793 25.162.699.996 12.134.292.454 16.956.694.349 5.759.008.519 4.933.975.611 42.664.588.892 37.480.575.679 32.872.895.172 2.228.650.300 20.978.650.196 4.958.541.139 17.438.183.692

295.917.190.239 221.360.112.002 85.896.118.894 183.966.519.887 120.535.356.000 244.954.044.051 310.387.744.034 371.528.166.674 313.310.844.130 140.775.571.503 127.045.318.723 241.853.206.046 164.209.471.200 183.515.930.163 66.576.648.615 120.102.847.325 50.573.062.337 25.495.856.275 22.195.455.208 96.222.129.083 159.497.294.069 31.564.757.131 42.208.179.221 112.460.271.568 32.786.400.790 24.460.370.607 36.479.693.664 21.274.881.071

150.000.000

-

457.068.519

78.683.000.000

11.146.485.540

17.862.123.028

7.435.159.834

-

-

38.024.621

-

150.000.000

-

457.068.519

115.164.793.023

Berdasarkan SAP

714.070.000

7.400.000

882.049.115

1.824.776.130

14.502.237.255

15.206.498.913

684.329.397

-

-

-

-

100.000.000

-

1.503.519.115

32.217.841.695

Berdasarkan SAP

13.512.589.738 31.502.430.435 8.041.403.604

397.635.750 -

91.382.925 137.353.400

20.751.674.722 490.282.790.000 92.581.349.700

87.560.446.753 136.593.928.279 17.552.716.401

197.805.564.000 197.340.569.045 178.982.143.730

1.408.731.420 15.342.946.817 12.631.160.689

17.575.527.000 -

-

-

2.550.731.747

12.500.000 5.490.671.857

-

13.591.472.663 31.900.066.185 137.353.400

325.101.943.895 839.560.234.141 301.747.370.520

Berdasarkan SAP

665.369.160 130.000.000 80.000.000

-

-

17.569.200 96.330.153.000 2.893.600.000

25.524.634.126 11.759.757.050 5.023.363.341

10.070.001.005 15.707.249.358 22.726.350.000

830.849.957 286.306.760 101.500.000

-

-

-

130.000.000 -

665.369.160 80.000.000

-

-

36.443.054.288 124.083.466.168 30.744.813.341

Berdasarkan SAP

1.573.418.516

-

4.400.000

-

3.322.581.248

11.769.082.371

24.695.742

-

-

26.445.000

105.715.207

-

-

1.472.103.309

15.142.804.361

3.539.551.766

2.758.588.863

4.574.500

-

3.132.556.262

1.552.202.330

-

-

115.184.375

219.086.259

4.769.927.795

112.422.546

-

1.420.364.788

5.019.029.226

1.306.852.366.898

-

-

-

5.845.108.428

-

-

-

-

-

646.749.332

-

1.306.205.617.566

5.845.108.428

DEPARTEMEN KESEHATAN (024) A. BIDANG KESEHATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

RS. Cipto Mangunkusumo, Jakarta RSUP Fatmawati, Jakarta RSUP Persahabatan, Jakarta RS JPD Harapan Kita, Jakarta RSAB Harapan Kita, Jakarta RS Kanker Dharmais, Jakarta RS. Hasan Sadikin, Bandung RS Kariadi, Semarang RS Sardjito, Yogyakarta RSUP Sanglah, Denpasar RS Wahidin Sudirohusodo, Makassar RS Djamil, Padang RS Muhammad Hoesin, Palembang RSPI Prof.DR. Sulianti Saroso, Jakarta RSO Prof.DR.R.Soeharso, Surakarta RSU Prof.Dr.R.D. Kandow, Manado RSU Dr. Soeradji Tirtonegoro, Klaten RS Paru Ario Wirawan, Salatiga RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung RS Mata Cicendo, Bandung RSJ Dr. Soeharto Heerdjan, Jakarta RS Jiwa Dr. Soeroyo, Magelang RS. DR. H. Marzoeki Mahdi, Bogor RS Adam Malik, Medan RS Ketergantungan Obat, Jakarta RS Paru Dr. M. Gunawan, Cisarua Bogor RSUP Rujukan Stroke Nasional, Bukittinggi RS Jiwa Radjiman W., Lawang

*)

*)

*) *)

Berdasarkan SAP (face)

Berdasarkan SAP (face)

Berdasarkan SAP (face) Berdasarkan SAP (face)

DEPARTEMEN KEUANGAN (015) A. BIDANG PENDIDIKAN 1 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta

*)

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN (019) A. BIDANG PENDIDIKAN 1 Akademi Kimia Analis (AKA), Bogor

*)

DEPARTEMEN AGAMA (025) A. BIDANG PENDIDIKAN 1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 3 UIN Malang

*) *)

Berdasarkan SAP

DEPARTEMEN TENGAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (026) A. BIDANG PENDIDIKAN 1 Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri, Bandung *) 2 Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri, Bekasi *) 3 Balai Besar Latihan Kerja Industri, Serang

*)

Berdasarkan SAP Berdasarkan SAP

KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI (042) A. BIDANG PENERAPAN TEKNOLOGI 1 PP IPTEK KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044) A.

BIDANG LAIN-LAIN

1 Lembaga Layanan Pemasaran - KUKM DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (059) A. BIDANG TELEKOMUNIKASI 1. Balai Telekomunikasi dan Informasi Perdesaan (BTIP)

-258 -


Daftar 36.A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM ASET, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS Per 30 Juni 2008 BERDASARKAN SAK ASET No

(1)

JENIS LAYANAN

Aset Lancar

BIDANG/ESELON I/SATKER

(3)

(2)

Kewajiban Aset Tetap

Aset Lainnya

Ekuitas Dana Utang Jk. Panjang

Utang Jk Pendek

Kas

Piutang

Persediaan

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset tak Berwujud

Aset Lain-lain

Pihak Ke-3

Utang Jk. Pendek Lainnya

Utang Jk. Panjang

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Investasi

Keterangan

(18)

(19)

(20)

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT) A. BIDANG PENERAPAN TEKNOLOGI 1. BPPT Enjiniring

*)

3.399.207.979

1.158.890.615

331.100

-

-

-

-

-

-

-

100.000.000

-

-

4.458.429.694

-

115.164.793.023

Berdasarkan SAK

LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL (082) A. BIDANG PENERAPAN TEKNOLOGI 1 Pusat Pemanfaatan Tekhnologi Dirgantara (FATEKGAN) TOTAL PER DEPARTEMEN DEPARTEMEN KEUANGAN (015)

150.000.000

-

457.068.519

78.683.000.000

11.146.485.540

17.862.123.028

7.435.159.834

-

-

38.024.621

-

150.000.000

-

457.068.519

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN (019)

714.070.000

7.400.000

882.049.115

1.824.776.130

14.502.237.255

15.206.498.913

684.329.397

-

-

-

-

100.000.000

-

1.503.519.115

32.217.841.695

540.437.266.872

637.733.487.046

150.910.558.183

421.218.795.135

1.976.985.529.643

1.185.144.972.031

42.597.736.861

157.589.370.208

10.286.260.705

54.258.386.974

245.700.256.865

41.445.310.437

927.611.049

1.041.935.744.798

3.847.153.440.509

20.751.674.722

17.575.527.000

-

13.591.472.663

325.101.943.895

-

1.472.103.309

15.142.804.361

DEPARTEMEN KESEHATAN (024) DEPARTEMEN AGAMA (025) KEMENTERIAN NEGARA RISTEK (042) KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044) DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMASI (059) BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKHNOLOGI (081)

13.512.589.738

-

91.382.925

87.560.446.753

197.805.564.000

1.408.731.420

1.573.418.516

-

4.400.000

-

3.322.581.248

11.769.082.371

24.695.742

-

4.574.500

-

3.132.556.262

1.552.202.330

-

-

5.845.108.428

-

3.539.551.766 1.306.852.366.898

2.758.588.863 -

-

-

-

-

26.445.000

105.715.207

219.086.259

4.769.927.795

-

-

-

-

-

115.184.375 -

-

-

-

-

-

-

-

12.500.000

-

112.422.546

-

1.420.364.788

5.019.029.226

646.749.332

-

1.306.205.617.566

5.845.108.428

-

4.458.429.694

3.399.207.979

1.158.890.615

331.100

100.000.000

-

-

1.870.178.471.769

641.658.366.524

152.350.364.342

522.478.245.987

2.102.494.945.130

1.429.340.442.673

52.150.653.254

175.164.897.208

10.401.445.080

54.541.942.854

250.675.899.867

42.466.982.315

927.611.049

2.371.044.320.452

4.345.644.961.137

3.546.553.296.297

27.113.089.380

11.792.268

-

1.726.403.193

-

-

-

-

-

-

-

-

3.573.678.177.945

1.726.403.193

399.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

399.000.000

-

315.595.109.083

338.842.582.226

-

-

-

-

-

-

-

-

8.965.930.903

-

595.431.994.792

18.576.493.185

31.463.272.429

10.079.838.493

-

-

-

2.998.660.000

606.458.000

-

-

-

-

-

-

-

10.079.838.493

3.605.118.000

1.726.403.193

LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL (082) TOTAL JENIS PELAYANAN PENYEDIAAN BARANG DAN JASA 2

-

Pengelolaan Wilayah/Kawasan

3 Pengelolaan Dana Khusus DEPARTEMEN KEUANGAN (015) A. BIDANG PEMBIAYAAN 1. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) DEPARTEMEN KEHUTANAN (029) A. BIDANG PEMBIAYAAN 1. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM (033) A. BIDANG PEMBIAYAAN 1. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) DEPARTEMEN KOPERASI DAN UKM (044) A. BIDANG PEMBIAYAAN 1. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) TOTAL PER DEPARTEMEN DEPARTEMEN KEUANGAN (015) DEPARTEMEN KEHUTANAN (029) DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM (033) DEPARTEMEN KOPERASI DAN UKM (044) TOTAL JENIS PELAYANAN PENGELOLAAN DANA KHUSUS TOTAL SELURUH JENIS PELAYANAN

3.546.553.296.297 399.000.000 315.595.109.083 10.079.838.493

27.113.089.380 338.842.582.226 -

3.872.627.243.873

365.955.671.606

5.742.805.715.642

1.007.614.038.130

11.792.268

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.573.678.177.945

-

-

1.726.403.193 -

-

-

-

-

-

-

-

-

399.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.998.660.000

606.458.000

-

-

-

-

11.792.268

-

4.725.063.193

606.458.000

-

-

-

-

152.362.156.610

522.478.245.987

2.107.220.008.323

1.429.946.900.673

52.150.653.254

175.164.897.208

10.401.445.080

54.541.942.854

8.965.930.903

-

-

-

8.965.930.903 259.641.830.770

595.431.994.792

42.466.982.315

595.431.994.792 596.359.605.841

18.576.493.185

31.463.272.429

10.079.838.493

3.605.118.000

3.602.733.509.623

36.794.793.622

5.973.777.830.076

4.382.439.754.760

-259 -

Daftar 36.B


IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS (DEFISIT) Periode 1 Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 BERDASARKAN SAK No

Total Pendapatan

Beban Usaha

Surplus (Defisit) Sblm Disetor ke Kas Negara

Setor Ke Kas Negara

Surplus (Defisit) dengan APBN

Dikurangi APBN

Surplus (Defisit) tanpa APBN

Keterangan

9=5+6+7+8

10

11=9-10

12

13=11-12

14

15=13-14

16

Sumber a)

Status b)

Operasional

Non Operasional

APBN

Lainnya

2

3

4

5

6

7

8

1

3

116.574.329.731

2.898.055.982

45.003.577.267

-

164.475.962.980

170.855.485.247

(6.379.522.267)

-

(6.379.522.267)

45.003.577.267

(51.383.099.534)

1

3

71.063.225.464

400.224.152

37.136.354.053

-

108.599.803.669

96.280.680.096

12.319.123.573

-

12.319.123.573

37.136.354.053

(24.817.230.480)

1

3

62.371.788.564

1.025.544.771

29.287.705.236

-

92.685.038.571

78.054.745.473

14.630.293.098

-

14.630.293.098

29.287.705.236

(14.657.412.138)

1

3

163.630.448.418

5.571.592.777

17.702.180.846

-

186.904.222.041

157.855.389.619

29.048.832.422

-

29.048.832.422

17.702.180.846

11.346.651.576

1

3

65.926.771.000

2.958.637.000

27.412.768.000

-

96.298.176.000

93.563.016.000

2.735.160.000

-

2.735.160.000

27.412.768.000

(24.677.608.000)

1 I

Pendapatan dan Sumbangan Tidak Terikat

Nama BLU

BIDANG KESEHATAN 1 RS. Cipto Mangunkusumo, Jakarta 2 RSUP Fatmawati, Jakarta 3 RSUP Persahabatan, Jakarta 4 RS JPD Harapan Kita, Jakarta 5 RSAB Harapan Kita, Jakarta 6 RS Kanker Dharmais, Jakarta 7 RS. Hasan Sadikin, Bandung 8 RS Kariadi, Semarang

*)

9 RS Sardjito, Yogyakarta 10 RSUP Sanglah, Denpasar 11 RS Wahidin Sudirohusodo, Makassar 12 RS Djamil, Padang 13 RS Muhammad Hoesin, Palembang 14 RSPI Prof.DR. Sulianti Saroso, Jakarta *) 15 RSO Prof.DR.R.Soeharso, Surakarta 16 RSU Prof.Dr.R.D. Kandow, Manado 17 RSU Dr. Soeradji Tirtonegoro, Klaten 18 RS Paru Ario Wirawan, Salatiga 19 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung 20 RS Mata Cicendo, Bandung

*)

1

3

77.233.619.905,48

1.174.463.312,70

14.220.422.422

-

92.628.505.640,18

94.272.536.070,41

(1.644.030.430,23)

-

(1.644.030.430,23)

14.220.422.422

(15.864.452.852,23)

1

3

92.381.967.100

3.296.784.419

42.655.668.410

-

138.334.419.929

152.288.237.540

(13.953.817.611)

-

(13.953.817.611)

42.655.668.410

(56.609.486.021)

1

3

-

-

39.683.903.658

17.552.855

39.701.456.513

39.683.903.658

17.552.855

-

17.552.855

39.683.903.658

(39.666.350.803)

1

3

77.959.716.816,98

3.066.922.156,33

44.105.372.039

-

125.132.011.012

147.984.974.538,16

(22.852.963.526)

-

(22.852.963.526)

44.105.372.039

(66.958.335.565)

1

3

76.864.841.039

836.980.449

34.794.344.422

-

112.496.165.910

107.600.233.725

4.895.932.185

-

4.895.932.185

34.794.344.422

(29.898.412.237)

1

3

46.958.646.181

336.477.322

20.174.896.448

-

67.470.019.951

67.437.546.710

32.473.241

-

32.473.241

20.174.896.448

(20.142.423.207)

1

3

50.823.041.424

129.532.500

28.782.237.654

-

79.734.811.578

64.192.468.414,00

15.542.343.164,00

-

15.542.343.164

28.782.237.654

(13.239.894.490)

1

3

55.230.999.565

431.623.782

30.020.800.940

-

85.683.424.287

86.087.367.429

(403.943.142)

-

(403.943.142)

30.020.800.940

(30.424.744.082)

1

3

-

-

8.950.083.659

64.800

8.950.148.459

8.950.083.659

64.800

64.800

-

8.950.083.659

(8.950.083.659)

1

3

19.359.427.908

31.172.161

14.637.046.180

-

34.027.646.249

30.042.068.641

3.985.577.608

-

3.985.577.608

14.637.046.180

(10.651.468.572)

1

3

23.293.786.795

374.256.038

31.016.027.146

-

54.684.069.979

48.284.505.018

6.399.564.961

-

6.399.564.961

31.016.027.146

(24.616.462.185)

1

3

14.370.123.890

552.316.811,73

16.347.722.000

-

31.270.162.701,73

26.725.054.897,16

4.545.107.805

-

4.545.107.805

16.347.722.000

(11.802.614.195)

1

3

8.566.414.584

-

8.884.343.463

-

17.450.758.047

10.197.561.079

7.253.196.968

-

7.253.196.968

8.884.343.463

(1.631.146.495)

1

3

1.832.600.774

178.632.020

16.560.226.000

-

18.571.458.794

7.240.397.227

11.331.061.567

-

11.331.061.567

16.560.226.000

(5.229.164.433)

1

3

-

-

8.437.653.873

-

8.437.653.873

8.437.653.873

-

-

-

8.437.653.873

(8.437.653.873)

Diambil dr LAK

Berdasarkan SAP (lembar muka)

Berdasarkan SAP

Berdasarkan SAP

-260 -

Daftar 36.B


IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS (DEFISIT) Periode 1 Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 BERDASARKAN SAK No 1

Nama BLU 2 21 RSJ Dr. Soeharto Heerdjan, Jakarta *) 22 RS Jiwa Dr. Soeroyo, Magelang 23 RS. DR. H. Marzoeki Mahdi,

Bogor

24 RS Adam Malik, Medan 25 RS Ketergantungan Obat,

Jakarta

26 RS Paru Dr. M. Gunawan, Cisarua Bogor 27 RSUP Rujukan Stroke Nasional, Bukittinggi 28 RS Jiwa Radjiman W., Lawang

Pendapatan dan Sumbangan Tidak Terikat Beban Usaha


Setor Ke Kas Negara

10

11=9-10

12

Sumber a)

Status b)

3

4

1

3

3.480.275.429

-

8.512.897.327

3.622.399

11.996.795.155

8.512.897.327

3.483.897.828

-

3.483.897.828

8.512.897.327

(5.028.999.499)

1

3

11.815.703.373

45.016.353

41.960.162.000

-

53.820.881.726

23.930.678.787

29.890.202.939

-

29.890.202.939

41.960.162.000

(12.069.959.061)

1

3

19.057.128.261

27.318.832

43.491.704.000

-

62.576.151.093

32.908.813.262

29.667.337.831

-

29.667.337.831

43.491.704.000

(13.824.366.169)

1

4

30.215.194.837

948.343.025

36.650.870.015

-

67.814.407.877

62.626.245.219

5.188.162.658

-

5.188.162.658

36.650.870.015

(31.462.707.357)

1

4

2.592.176.430

8.925.000

7.211.354.397

-

9.812.455.827

14.694.655.321

(4.882.199.494)

-

(4.882.199.494)

7.211.354.397

(12.093.553.891)

1

4

5.721.960.835

31.671.492

22.538.356.000

-

28.291.988.327

13.479.052.345

14.812.935.982

-

14.812.935.982

22.538.356.000

(7.725.420.018)

1

4

4.563.678.664

144.916.611

7.140.370.078

-

11.848.965.353

10.090.592.972

1.758.372.381

1.538.113.288

220.259.093

7.140.370.078

(6.920.110.985)

1

3

9.556.806.702

80.087.479

15.428.902.083

-

25.065.796.264

21.136.808.883

3.928.987.381

-

3.928.987.381

15.428.902.083

(11.499.914.702)

24.549.494.446 698.747.949.616

21.240.054

1.834.763.357.806

1.683.413.653.030

151.349.704.776

1.538.178.088

149.811.526.688

698.747.949.616

(548.936.422.928)

67.614.273.269

84.030.522.335

861.072.128

83.169.450.207

Sub Total (I)

Operasional

Non Operasional

5

6

1.111.444.673.690

APBN

Total Pendapatan

Lainnya

7

8

9=5+6+7+8

Surplus (Defisit) dengan APBN 13=11-12

Dikurangi APBN


14

15=13-14

Keterangan 16 Berdasarkan SAP

II BIDANG PEMBIAYAAN 1 Pusat Investasi Pemerintah, Jakarta 2 Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM 3 Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (PPPH) 4 Badan Pengatur Jalan Tol

1

4

11.915.961.729

140.543.201.466

861.072.128

-

153.320.235.323

1.675.439.719

151.644.795.604

1

3

3.799.184.702

-

15.262.500

-

3.814.447.202

1.308.499.118

2.505.948.084

-

2.505.948.084

15.262.500

2.490.685.584

1

4

-

-

11.500.000

-

11.500.000

11.500.000

-

-

-

-

-

1

4

16.723.256.534

13.701.029.734,45

-

-

30.424.286.269

11.847.793.083

18.576.493.185

-

18.576.493.185

-

18.576.493.185

32.438.402.965

154.244.231.200

887.834.628

-

187.570.468.794

14.843.231.920

172.727.236.873

67.614.273.269

105.112.963.604

876.334.628

104.236.628.976

Sub Total (II) III BIDANG TELEKOMUNIKASI 1 Balai Telekomunikasi dan Informasi Perdesaan (BTIP) Sub Total (III)

1

4

324.084.863.096

12.213.925.681

552.732.191

-

336.851.520.968

4.418.630.870

332.432.890.098

100.889.636.633

231.543.253.465

552.732.191

230.990.521.274

324.084.863.096

12.213.925.681

552.732.191

-

336.851.520.968

4.418.630.870

332.432.890.098

100.889.636.633

231.543.253.465

552.732.191

230.990.521.274

-261 -

Daftar 36.B


IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS (DEFISIT) Periode 1 Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 BERDASARKAN SAK Pendapatan dan Sumbangan Tidak Terikat Total Pendapatan

Beban Usaha


Setor Ke Kas Negara

Surplus (Defisit) dengan APBN

Dikurangi APBN


Keterangan

9=5+6+7+8

10

11=9-10

12

13=11-12

14

15=13-14

16

No

Nama BLU

Sumber a)

Status b)

Operasional

Non Operasional

APBN

Lainnya

1

2

3

4

5

6

7

8

1

3

7.757.901.283

-

71.396.118.672

-

79.154.019.955

73.632.983.513

5.521.036.442

-

5.521.036.442

71.396.118.672

(65.875.082.230)

1

3

69.165.800.000

2.206.938.200

87.353.357.000

66.500.000.000

225.226.095.200

114.026.866.559

111.199.228.641

-

111.199.228.641

87.353.357.000

23.845.871.641

1

3

4.239.571.159

-

22.533.966.906

-

26.773.538.065

23.191.096.049

3.582.442.016

-

3.582.442.016

22.533.966.906

(18.951.524.890)

1

3

6.042.775.000

-

6.866.047.453

79.191.624

12.988.014.077

6.866.047.453

6.121.966.624

-

6.121.966.624

6.866.047.453

(744.080.829)

1

4

104.800.000

725.223

5.428.652.289

30.461.115

5.564.638.627

5.849.931.279

(285.292.652)

(285.292.652)

5.428.652.289

(5.713.944.941)

IV BIDANG PENDIDIKAN 1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta *) 2 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 3 UIN Malang

*)

4 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta *) 5 Balai Besar Pengembangan Latihan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Bandung *) 6 Balai Besar Pengembangan Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri, Bekasi *) 7 Balai Besar Latihan Kerja Industri, Serang *) 8 Akademi Kimia Analis, Bogor *)

1

4

893.764.524

-

3.582.184.539

-

4.475.949.063

3.823.116.135

652.832.928

-

652.832.928

3.582.184.539

(2.929.351.611)

1

4

-

32.320.506

2.191.195.205

-

2.223.515.711

2.191.195.205

32.320.506

-

32.320.506

2.191.195.205

(2.158.874.699)

1

3

2.664.687.500

-

2.107.456.635

-

4.772.144.135

3.098.079.481

1.674.064.654

-

1.674.064.654

2.107.456.635

(433.391.981)

2.239.983.929 201.458.978.699 66.609.652.739

361.177.914.833

232.679.315.674

128.498.599.159

-

128.498.599.159

201.458.978.699

(72.960.379.540)

Sub Total (IV)

90.869.299.466

Berdasarkan SAP

Berdasarkan SAP Berdasarkan SAP Berdasarkan SAP Berdasarkan SAP Berdasarkan SAP Berdasarkan SAP

BIDANG PENERAPAN TEKNOLOGI

V

1 BPPT Enjiniring

*)

2 PP IPTEK

1

3

7.552.752.055

-

91.910.800

-

7.644.662.855

9.381.471.863

(1.736.809.008)

-

(1.736.809.008)

91.910.800

(1.828.719.808)

1

3

2.276.578.000

678.213.001

587.199.824

-

3.541.990.825

3.296.245.545

245.745.280

-

245.745.280

587.199.824

(341.454.544)

3 Pusat Pemanfaatan Tekhnologi Dirgantara (FATEKGAN)

3

Sub Total (V)

Belum menyampaikan LK

9.829.330.055

678.213.001

679.110.624

-

11.186.653.680

Berdasarkan SAP

12.677.717.408

(1.491.063.728)

-

(1.491.063.728)

679.110.624

(2.170.174.352)

VI LAIN-LAIN 1

Lembaga Layanan Pemasaran - KUKM Sub Total (VI) Total

Catatan : a) 1. 2. b) 3. 4.

1

3

4.123.790.674

29.758.317

1.449.156.800

-

5.602.705.791

4.906.718.732

695.987.059

-

695.987.059

1.449.156.800

(753.169.741)

4.123.790.674

29.758.317

1.449.156.800

-

5.602.705.791

4.906.718.732

695.987.059

-

695.987.059

1.449.156.800

(753.169.741)

193.955.606.574 903.775.762.558 66.630.892.793

2.737.152.621.871

1.952.939.267.634

784.213.354.238

170.042.087.990

614.171.266.248

903.764.262.558

(289.592.996.310)

1.572.790.359.946

Laporan Unaudited Laporan Audited BLU Penuh BLU Bertahap

-262 -

Daftar 37.A

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008

DAFTAR ASET BEKAS MILIK ASING/CINA YANG BELUM SELESAI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2008 ( Berdasarkan Lampiran I Surat Menteri Keuangan S-394/MK.03/1989)

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

KANWIL

I. BANDA ACEH II. MEDAN III. PEKANBARU

PROPINSI

N. ACEH DARUSSALAM SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN IV. PALEMBANG JAMBI BANGKA BELITUNG V. BANDAR LAMPUNG BENGKULU LAMPUNG VI. SERANG BANTEN VII. JAKARTA DKI JAKARTA VIII. BANDUNG JAWA BARAT JAWA TENGAH IX. SEMARANG D.I. YOGYAKARTA X. SURABAYA JAWA TIMUR XI. PONTIANAK KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN XII. BANJARMASIN KALIMANTAN TENGAH XIII. SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA XV. MANADO SULAWESI TENGAH GORONTALO MALUKU UTARA SULAWESI SELATAN XVI. MAKASSAR SULAWESI BARAT SULAWESI TENGGARA BALI XIV. DENPASAR N.T.B N.T.T XVII. JAYAPURA MALUKU IRIAN JAYA BARAT PAPUA JUMLAH

Sertifikat (a) 3 63 0 50 4 18 1 13 0 6 3 5 44 22 3 109 103 4 0 1 5 5 1 0 19 0 1 5 1 3 8 1 0 501

Kompensasi/ Dijual (b) 2 55 0 0 1 4 1 2 0 1 1 12 27 17 3 25 25 2 0 8 2 1 0 0 11 0 1 1 1 4 0 0 0 207

Ditukar (c) 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

PETUNJUK PENYELESAIAN Dikembalikan/ Hapus dari Daftar (d) (e) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8

Hibah

Diteliti (f) 1 1 0 0 3 3 0 1 0 0 2 8 9 0 2 5 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 38

Sertifikat/Jual/ Tukar/Lainnya (g) 4 15 1 6 2 6 0 14 0 3 0 0 10 7 0 24 21 1 0 1 2 0 0 0 7 0 2 1 3 3 6 0 0 139

Lain-Lain (h) 1 4 0 2 1 7 1 0 0 1 0 3 6 2 1 6 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 40

Jumlah

16 139 1 58 11 40 3 31 0 11 6 32 96 49 9 170 149 10 0 10 12 6 1 0 41 0 4 7 5 10 14 1 0 942

Keterangan: 1 DJKN masih terus melakukan updating data melalui pelaksanaan inventarisasi dan penilaian ABMA/C oleh Kanwil dan KPKNL di seluruh Indonesia yang ditargetkan sampai dengan akhir tahun 2008. 2 Untuk mengetahui keberadaan 942 aset tersebut di atas, telah dilakukan penelitian fisik/lapangan dan dilaporkan keberadaan asetnya oleh Kanwil dan KPKNL di seluruh Indonesia sebanyak 167 aset, sementara sisanya akan dilaksanakan pada tahun 2008. 3 Untuk mengetahui nilainya, telah dilakukan penilaian dan baru dilaporkan nilai 67 aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai total Rp613.619.131.523,00 yang akan dilaporkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan karena belum menjadi Barang Milik Negara, sementara 100 aset lainnya yang telah diteliti namun belum dapat dinilai karena data pendukungnya kurang lengkap. 4 Terhadap ABMA/C eks Universitas Res Publica (sekarang digunakan oleh Universitas Trisakti) sedang dipersiapkan upaya hukum berupa gugatan kepada Yayasan/Universitas Trisakti sesuai rekomendasi BPK.



Daftar 37.B

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/CINA SEMESTER I TAHUN 2008 NO

KANWIL DJKN 1 2 3 4

I BANDA ACEH II MEDAN III PEKAN BARU IV PALEMBANG 1. Kel. 15 Ulu Kec. Seb. Ulu I-Palembang 2. Jl. Remiva Rt. 11, Komplek NV Remiva, Kel. Organ Baru Kec. Seb. Ulu I Palembang ( Bekas TK Melati ) 3. Jl. Letkol. Iskandar No. 708 Kel. 15 Iiir Timur I, Palembang 4. Jl. Veteran No. 7085 Kel. 20 Iiir I, Kec. Iiir Timur I, Palembang 5. Jl. Jend. Sudirman No. 31/2 Kel. 20 Iiir, Kec. Iiir Timur I, Palembang 6. Jl. Padang Selasa Kel. Bukit Lama, Kec. Iiir Barat I Palembang 7. Jl. Jen. Sudirman KM 3,5 No. 74 Palembang 8. Jl. Letkol. Iskandar No. 452 Kel. 15 Iiir Timur I, Palembang 9. Jl. Rawakasih Kel. Duku Iiir Timur II Palembang 10. Jl. DI Panjaitan Kel. Plaju Hulu, Kec. Seb. Ulu II, Palembang 11. Jl. Bukit Intan Kec. Bukit Intan Pangkal Pinang 12. Kel. Semabung Baru II Pangkal Pinang 13. Jl. Mayor H. Muhidin Kel. Masjid Jamik Kec. Rangkui Pangkal Pinang 14. Jl. Mesjid Jamik Kec. Rangkui, Pangkal Pinang 15. Jl. Mesjid Jamik No. 26 Kel. Mesjid Jamik, Kec. Rangkui, Pangkal Pinang 16. Jl. Mayor H. Muhidin Kec. Rangkui, Pangkal Pinang 17. Jl. Bukit Intan No. 121, Kel. Bukit Intan Kec. Bukit Intan Pangkal Pinang 18. Jl. Jend. A. Yani Kel. Kacang Pedang Pangkal Pinang 19. Jl. Mayor Syafri Rachman Kel. Semabung Baru, Kec. Bukit Intan, Pangka 20. Jl.Yos Sudarso No. 90, Pangkal Pinang 21. Jl. Gudang Padi No. 16, Kel. Gudang Padi, Pangkal Pinang 22. Jl. Pasir Putih Kel. Pasir Putih, Pangkal Pinang 23. Jl. Moh Yamin, Jambi 24. Jl. Panglima Polim Jambi Kel. Kasang Jaya

5 6

V LAMPUNG VI SERANG 1. Jl. Juhdi No. Kel. Cimunjang, Kec. Serang, Kota Serang, Propins 2. Jl. Ki Samaun, Gang Babakan Ledeng No. 06 RT 01 RW 07, Kel. Sukasari, Kec. Tangerang Kota, Kota Tangerang, Propinsi Banten 3. Jl. Ki. Semaun No. 171 Kel. Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang 4. Jl. Syekh Yusuf RT 005 RW 06 No. 20, Kel. Sujasari, Kec. Tangerang Kota, Kota Tangerang 5. Jl. A. Dimyati No. 52/KH. Sholeh Ali Kel. Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang 6. Jl. Raya Curug RT 001/007 Desa Curug Kulon, Kec. Curug, Kab. Banten Tangerang, Banten 7. Jl. Raya Kedaung Barat RT 002/01 Desa Kedaung Barat Kec. Sepatan Timur, Tangerang , Banten

7 8 9

VII JAKARTA VIII BANDUNG IX SEMARANG 1. Sukowati No. 378 Sragen 2. Jl. Gondang Winong, Gondang Sragen 3. Jl. Diponegoro No. 23 Kel. Tasik Aging, Kec. Kota, Kab. Rembang 4. Jl. Petungi No. 23 Adiwerna, Tegal 52194 5. Jl. Dr. Wahidin No. 2, Kel. Temanggung II, Kec/Kab. Temanggung

NILAI Belum Dinilai Belum Dinilai Belum Dinilai 369.750.596.514,24 139.270.000,00 44.977.200,00 38.632.498.000,00 1.466.055.000,00 129.965.635.000,00 3.982.200.000,00 39.753.525.000,00 3.820.300.000,00 4.551.900.000,00 1.123.706.578,38 2.397.600.000,00 376.483.000,00 2.253.372.172,86 1.891.968.000,00 2.141.958.000,00 14.431.964.463,00 32.954.760.000,00 3.166.140.000,00 37.879.25.400,00 2.399.778.700,00 8.227.460.000,00 34.130.620.000,00 2.198.500.000,00 1.820.000.000,00 Belum Dinilai 28.533.055.000,00 9.490.600.000,00 4.274.000.000,00 9.099.536.000,00 2.714.000.000,00 948.000.000,00 1.171.919.000,00 835.000.000,00

Belum Dinilai Belum Dinilai S12.685.706.975,00 3.969.600.000,00 396.340.000,00 1.570.200.000,00 2.087.900.000,00 2.375.200.000,00



Daftar 37.B

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/CINA SEMESTER I TAHUN 2008 NO

KANWIL DJKN 6. Jl. Stasiun No. 5, Kutowinangun, Kabumen 7. Jl. Jeruk No. 18 Kota Pekalongan

10

X SURABAYA 1. Jl. Bunguran No. 31-33 Kel. Bongkaran, Kec. Pabean Cantikan, Surabay 2. Jl. Bunguran No. 63 Kel. Bongkaran, kec. Pabean Cantikan, Surabay 3. Jl. Pekulan, Sekarang Jl. Sultan Iskandar Muda No. 42 Kel. Ujung, Kec 4. Jl. Gentengkali 43-45 Kel. Genteng, Kec. Genteng, Surabaya 5. Jl. Darmokali 69 Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya 6. Jl. Darmokali 69 Kel. Darmo, Kac. Wonokromo, Surabaya 7. Jl. Gentengkali 10 Kel. Genteng, Kec. Genteng, Surabaya 8. Jl. Gembong Cantikan No. 48-50 Kel. Kapasan, Kec. Simokerto, Surabaya 9. Jl. Waspada No. 94-96 Kel. Bongkaran, Kec,. Pabeanan Cantikan 10. Jl. Sidodadi No. 27 Kel. Sawahan, Surabaya 11. Jl. Argopuro No. 27 Kel. Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya 12. Jl. Wahid Hasim ( d/h Jl. Let. Jend. Panjaitan No. 4 ) Jember Kidul, Kal 13. Jl. Raya A. Yani 89, Bangsalsari, Jember

11 12

XI PONTIANAK XII BANJARMASIN 1. Jl. P. Samudera No. 95 Kel. Kertak Baru Ulu, Kec Banjarmasi Tengah, Kota Banjarmasin 2. Jl. P. Samudera No. 97-99 Kel. Kertak Baru Uli, Kec Banjarmasi Tengah, Kota Banjarmasin 3. Jl. P. Samudera Kel. Kertak Baru Ulu, Kec.Banjarmasin Tengah, Kota 4. Jl. Brigjen Katamdo Kel. Kertak Baru Iiir, Kec. Banjarmasin Tengah,m Kota 5. Jl. Jend. A. Yani Km 2,5 No. 180 Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasi 6. Jl. Kapt. Pierre Tendean No. 22 Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin 7. Jl. Veteran Kel. Kampung Melayu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kot Banjarmasin 8. Jl. K.S Tubun No. 122 Kel. Kelayan Barat, Kec. Banjarmasin, Kota Banjarmasin

13 14 15

XIII SMARINDA XIV DENPASAR XV MAKASSAR 1. Jl. Sangir Lr. 223 No. 9 (153) Kel. Melayu Kec Wajo, Makassa 2. Jl. G. Latimojo No. 54 A (No. 124A) Kel. Lariangbangi, Makassar 3. Jl. Ranggong Daeng Romo No. No. 7 Kel. Molaku Kec. Ujung Pandang 4. Jl. Lembeh No. 63 Kel. Melayu Kec. Wajo, Makassar 5. Jl. Jend. Sudirman No. 52 Kel. Parang Kec. Mamajang (No.42), Makassa 6. Jl. Serui No. 18 Kel. Pattunuang, Kec Wajo, Kota Makassar 7. Jl. Sumba No. 44 Kel. Pattunuang, Kec Wajo, Makassa

16 17

XVI MANADO XVII JAYAPURA 1. Jl. Macan Tutul No. 137 RT.03/RW.01 Doom

TOTAL

NILAI 921.466.975,00 1.365.000.000,00 91.766.005.033,74 15.298.000.000,00 17.853.750.000,00 10.519.110.000,00 6.215.625.000,00 3.292.800.000,00 4.599.479.000,00 6.442.960.000,00 11.313.400.000,00 10.553.692.500,00 2.434.000.000,00 806.949.000,00 1.511.677.938,74 924.561.595.00 Belum Dinilai 104.708.468.000,00 16.770.000.000,00 9.277.500.000,00 3.600.000.000,00 6.305.250.000,00 12.312.465.000,00 14.438.580.000,00 38.879.950.000,00 3.124.723.000,00 Belum Dinilai Belum Dinilai 5.454.511.000,00 151.672.000,00 755.860.000,00 499.494.000,00 728.068.000,00 2.186.911.000,00 456.758.000,00 675.748.000,00 Belum Dinilai 720.789.000,00 720.789.000,00 613.619.131.522,98


Daftar 38


RENCANA TINDAK PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKPP TAHUN 2007 KLASIFIKASI NOMOR

1.

TEMUAN

I

TEMUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)

A.

Temuan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

A.1

Proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2007 masih belum sepenuhnya sesuai dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan.

I

X

RENCANA TINDAK PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKPP TAHUN 2007

II

III

RENCANA TINDAK PEMERINTAH

1. Terkait dengan penyajian data pendapatan negara pada LKPP, Pemerintah masih berpendapat bahwa: LKPP merupakan hasil konsolidasi laporan keuangan yang dihasilkan dari SAI maupun SA-BUN. SAI merupakan data sumber utama bagi laporan realisasi belanja karena laporan SAI merupakan representasi dari tanggung jawab Pengguna Anggaran (K/L) (UU No. 17/2003 Pasal 6 ayat (2) huruf b dan UU No 1/2004 Pasal 4 ayat (2) huruf e) yang selanjutnya dikontrol dengan catatan akuntansi versi SA-BUN. Di lain pihak, SA-BUN merupakan penyedia data sumber bagi laporan realisasi pendapatan dan penerimaan sesuai dengan karakteristik Menteri Keuangan selaku penanggung jawab fiskal dan Bendahara Umum Negara (UU No.17/2003 Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 8 huruf e). Dalam hal pelaporan, pendapatan/penerimaan SAI berfungsi sebagai pembanding/ kontrol. Jadi menurut Pemerintah, sistem konsolidasi LKPP didasarkan pada kedua sistem tersebut, dan bukan hanya berdasar pada SAI. Ketentuan tersebut secara operasional telah diatur dalam PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 2. Pemerintah akan menyempurnakan aplikasi perekaman data pembayaran pajak melalui potongan SPM oleh KPPN, penerimaan PPh migas, dan penerimaan pajak dalam bentuk valas oleh Bank Indonesia, sehingga transaksi penerimaan pajak tersebut dapat dibukukan pada satuan kerja dimana Wajib Pajak terdaftar. 3. Pemerintah sedang menyempurnakan sistem akuntansi Bendahara Umum Negara (BUN), sesuai dengan PMK Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 4. Pemerintah akan lebih mengefektifkan pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan dan belanja negara antara data BUN dan data kementerian negara/lembaga.

JADWAL PENYELESAIAN

Desember 2008

266

Daftar 38

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) KLASIFIKASI NOMOR

TEMUAN

I

II

III


JADWAL PENYELESAIAN

5. Terkait dengan transaksi transfer ke daerah: a. Mulai Tahun 2008 proses penyusunan Laporan Keuangan BA-070 dan BA-071 telah dilakukan sesuai dengan mekanisme Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang diatur dalam PMK No.171/PMK.02/2007, hal ini dapat dilakukan seiring terbitnya PMK No.04/PMK.07/2008 yang mengubah pola penyaluran Dana Transfer ke Daerah menjadi terpusat, sehingga seluruh dokumen sumber ada pada Ditjen Perimbangan Keuangan. b. Pemerintah telah membentuk Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara – Transfer ke Daerah (UAPBUN – DJPK) dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah Nomor KEP-37/PK/2008, dimana unit ini yang akan melakukan penginputan serta pemeliharaan data sumber berupa SPM dan SP2D, melakukan rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan c.q. Dit. Pengelolaan Kas Negara, serta menyusun Laporan Keuangan Anggaran Transfer ke Daerah (BA-070 dan BA071) berdasarkan data sumber yang telah ada pada Ditjen Perimbangan Keuangan. 2.

3.

A.2

Sistem Informasi yang mendukung penyusunan LKPP Tahun 2007 tidak memadai.

B.

Temuan tentang Sistem Pengendalian atas Pendapatan Negara dan Hibah

B.1

Sistem pencatatan dan pelaporan penerimaan perpajakan tidak dapat menyajikan data realisasi penerimaan perpajakan yang akurat.

X

1. Pemerintah akan menyelesaikan formalisasi kebijakan, prosedur, dan uraian tugas terkait Teknologi Informasi. 2. Pemerintah akan menetapkan kebijakan, prosedur pengamanan fisik dan aplikasi serta meningkatkan kepedulian atas keamanan sistem (security awareness). 3. Pemerintah akan melakukan prosedur validasi data secara periodik. 4. Pemerintah akan mengoptimalkan kegiatan rekonsiliasi data dari semua sistem yang mendukung kegiatan LKPP.

Desember 2008

X

1. Pemerintah akan menyempurnakan aplikasi MPN, terutama untuk menghilangkan duplikasi dengan mengaktifkan data tanggal dan jam kirim transaksi, nomor urut pengiriman message dan kode bank sehingga memberikan informasi data transaksi yang unik.

Desember 2008


267

Daftar 38


TEMUAN

I

II

III


JADWAL PENYELESAIAN

2. Pemerintah akan menyempurnakan aplikasi perekaman data pembayaran pajak melalui potongan SPM oleh KPPN, penerimaan PPh migas dan penerimaan pajak dalam bentuk valas oleh Bank Indonesia, sehingga transaksi penerimaan pajak tersebut dapat dibukukan pada satuan kerja dimana Wajib Pajak terdaftar. 3. Terkait dengan penerimaan perpajakan untuk migas dan panas bumi, Pemerintah akan melakukan rekonsiliasi internal antara Direktorat PNBP–DJA, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, dan DJP. 4. Pemerintah akan megintensifkan rekonsiliasi internal terkait penerimaan perpajakan di DJP dan DJBC.

Mei 2009

4.

B.2

PNBP dan PPh Migas tidak dilaporkan secara transparan dan atas realisasi penerimaan dari KKKS sebesar US$11,680,514,651 atau senilai Rp106.931,83 Miliar tidak disetor langsung sesuai mekanisme APBN.

X

Pemerintah tetap mengikuti pendapat KSAP, bahwa perlakuan terhadap pendapatan migas yang belum selesai earnings process-nya belum dapat diakui sebagai PNBP. Selanjutnya, Pemerintah telah mengungkapkan mutasi dari rekening migas tersebut pada LKPP Tahun 2007 dan terbuka untuk diaudit oleh BPK.

Desember 2008

5.

B.3

Sistem pencatatan PNBP atas hasil lelang sitaan/rampasan/harta peninggalan dan pendapatan penjualan aset tidak memadai.

X

Pemerintah akan mengatur pencatatan dan pelaporan PNBP terkait hasil lelang/sitaan/harta rampasan serta pemantauan dan pengawasannnya.

Desember 2008


268

Daftar 38

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2008 (Unaudited) KLASIFIKASI NOMOR 6.

7.

8.

TEMUAN

B.4

Penerimaan dan penggunaan dana hibah secara langsung pada 12 kementerian negara/lembaga belum dilaporkan dalam Laporan Realisasi APBN Tahun 2007.

C.

Temuan tentang Sistem Pengendalian atas Belanja Negara

C.1

Sistem penyaluran, pencatatan, dan pelaporan realisasi Belanja Bantuan Sosial tidak memadai.

C.2

Pencatatan beberapa transaksi belanja tidak didukung bukti yang valid.

I

II

III


JADWAL PENYELESAIAN

X

Guna mendukung Law Enforcement pelaksanaan Hibah secara On Budget, saat ini sedang dipersiapkan reformasi ketentuan hukum melalui: a. Penyusunan RPP Hibah. b. Revisi PP No.2/2006 tentang Tata cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. c. Penyempurnaan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per67/PB/2006 tentang Tata Cara Pembukuan dan Pengesahan atas Realisasi Hibah Luar Negeri Pemerintah yang dilaksanakan secara Langsung agar sesuai kebutuhan di lapangan. d. Usulan revisi kembali PMK No.46/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008.

Desember 2008

X

1. Pemerintah sedang menyusun peraturan yang mengatur secara menyeluruh tentang penyaluran, pencatatan dan pelaporan realisasi Belanja Bantuan Sosial. 2. Pemerintah melalui KSAP sedang menyusun Buletin Teknis SAP tentang Belanja Bantuan Sosial. 3. Pemerintah dhi. Ditjen Anggaran akan melakukan penertiban penggunaan klasifikasi Belanja Bantuan Sosial dalam pembahasan RKA-KL antara Ditjen Anggaran dengan kementerian negara/lembaga. 4. Pemerintah terus melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan penyaluran, pencatatan dan pelaporan realisasi Belanja Bantuan Sosial. 5. Pemerintah akan menginstruksikan kepada kementerian negara/lembaga untuk menyusun regulasi internal mengenai penyaluran, pencatatan dan pelaporan realisasi Belanja Bantuan Sosial, termasuk penyampaian laporan secara berkala.

Desember 2008

X


1. Pemerintah akan menetapkan kebijakan/mekanisme terhadap pertanggungjawaban pekerjaan yang belum selesai pada

Desember 2008 2008 dst

Juni 2009

269

Daftar 38


TEMUAN

D.

Temuan tentang Sistem Pengendalian Aset

9.

D.1

Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia sebesar Rp1.468,80 miliar tidak mengalami mutasi dalam waktu lebih dari dua tahun.

10.

D.2

Upaya Pemerintah dalam menyelesaikan Penggantian Uang Muka dari Rekening Bendahara Umum Negara belum tampak hasilnya.

11.

D.3

Transaksi Antar Rekening Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tidak akurat.

I

II

III

X

X


X


JADWAL PENYELESAIAN

akhir tahun. Kebijakan tersebut akan diatur dalam PP tentang pelaksanaan anggaran. 2. Pemerintah akan lebih meningkatkan pengawasan intern atas bukti transaksi belanja yang tidak valid.

Desember 2008

1. Pemerintah telah melakukan penelusuran pembukaan rekening tersebut kepada Bank Indonesia, namun tidak ditemukan data pendukung yang mengindikasikan masih dibutuhkannya keberadaan rekening tersebut. 2. Pemerintah akan memindahbukukan seluruh saldo pada rekening Pemerintah Lainnya yang tidak aktif tersebut ke rekening 502.000000 (Rek. Bendahara Umum Negara) dan selanjutnya menutup rekening tersebut. 3. Paling lambat bulan Agustus 2008 seluruh dana yang ada pada rekening-rekening pemerintah lainnya dipindahkan ke rekening BUN dan dilakukan penutupan rekening. Saat ini sedang dalam proses penertiban Warkat Pembebanan Rekening (WPR) sebagai sarana pemindahbukuan antar rekening pemerintah.

Desember 2009

Pemerintah akan meningkatkan efektifitas pengelolaan uang muka BUN sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2007 tentang Pengelolaan Rekening Dana Talangan Rekening Khusus Kosong, antara lain melakukan rekonsiliasi dengan unit terkait. Dengan rekonsiliasi diharapkan dapat diketahui loan-loan yang masih aktif. Sehingga akan teridentifikasi loan-loan yang akan closing date untuk disegerakan pengajuan pengantiannya.

Desember 2008

1. Pemerintah sedang menata kembali rekening-rekening yang dikuasai oleh Bendahara Umum Negara sebagaimana diamanatkan PP 39 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2007. Sebagai tindak lanjut kedua peraturan tersebut, telah disusun Draft Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara. Diharapkan Perdirjen tersebut dapat mendukung pengembangan sistem akuntansi yang

Desember 2008

270

Daftar 38


TEMUAN

I

II

III


JADWAL PENYELESAIAN

terintegrasi. 2. Pemerintah akan melaksanakan rekonsiliasi data transaksi antar KPPN. 12.

D.4

Rekening Pemerintah belum selesai ditertibkan dan masih banyak yang tidak jelas statusnya.

X

Pemerintah sedang melakukan monitoring penertiban rekening pemerintah dan akan melakukan investigasi terhadap rekeningrekening yang tidak jelas status dan saldo penutupannya.

Desember 2008

13.

D.5

Piutang Pajak sebesar Rp36.387,94 miliar yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya.

X

1. Pemerintah sedang menyusun Peraturan tentang Penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang didalamnya mengatur tata cara rekonsiliasi internal data piutang pajak untuk semua tingkatan Unit Akuntansi, mulai dari tingkat UAKPA, UAPPA-W, dan UAPPA-E1. 2. Pemerintah akan melanjutkan validasi data tunggakan pajak sesuai dengan SE-01/PJ.045/2007 tanggal 9 April 2007 tentang Kebijakan Penagihan Pajak.

Desember 2008

14.

D.6

Sistem pencatatan dan pelaporan persediaan masih lemah.

X

1. Pemerintah akan terus melakukan sosialisasi mengenai prosedur pencatatan dan pelaporan persediaan kepada kementerian negara/lembaga. 2. Pemerintah telah menyempurnakan aplikasi untuk pencatatan persediaan yang merupakan bagian dari aplikasi Sistem Informasi Manajerial dan Akuntansi BMN (SIMAK-BMN) di tingkat Kuasa Pengguna Barang. 3. Pemerintah akan menginstruksikan kepada kementerian negara/lembaga untuk menyusun regulasi internal tentang SOP Pencatatan dan Pelaporan Persediaan.

Desember 2008

15.

D.7

Investasi Non Permanen pada LKPP Sebesar Rp3.465,60 miliar tidak tepat.

X

Pemerintah tetap menyajikan dana bergulir yang ada pada BLU sebagai Investasi Jangka Panjang Non Permanen sesuai PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi.

-

16.

D.8

Nilai Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan Minoritas masing-masing sebesar Rp457.342,91 miliar dan Rp3.946,50 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

X

1. Pemerintah (Kementerian Negara BUMN & DJKN) akan melakukan koordinasi internal terkait dengan pendataan laporan keuangan BUMN dan perusahaan minoritas. 2. Untuk mempercepat penyampaian laporan keuangan BUMN kepada Pemerintah, sekarang sedang dikembangkan

Desember 2008


271

Daftar 38


TEMUAN

I

II

III


JADWAL PENYELESAIAN

Executive Information System berbasis web. 3. Pemerintah (Kementerian Negara BUMN & DJKN) akan menginventarisasi dan merekonsiliasi nilai BPYBDS sebagai dasar penetapan PMN. 4. Pemerintah akan menerapkan teguran kepada BUMN dan perusahaan minoritas yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN No. 23/PMK.01/2007 dan Per-04/MBU/2007. 17.

D.9

Kewajaran penyajian Investasi Non Permanen Dana Bergulir dalam Neraca Pemerintah Tahun 2007 tidak dapat diyakini.

18.

D.10

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah pada Lembaga Internasional sebesar Rp35,82 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya.

X


X

1. Pemerintah telah menerbitkan PMK No.99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga. PMK tersebut mengatur bahwa pengeluaran untuk dana bergulir diperlakukan sebagai pembiayaan dan dilaporkan pada neraca Kementerian Negara/Lembaga. Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola dana bergulir harus melakukan inventarisasi paling lambat selesai akhir tahun 2009, selanjutnya satker yang boleh mengelola dana bergulir adalah satker BLU. 2. Pemerintah akan melakukan inventarisasi atas nilai dana bergulir pada Kementerian Negara KUKM sejak tahun 2000 sampai dengan 2007, untuk mendapatkan nilai investasi dalam bentuk dana bergulir dengan nilai bersih yang dapat direalisasilkan (Net Realizable Value).

Desember 2008

Pemerintah akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Menginventarisasi bukti-bukti pendukung PMP pada Lembaga Kerjasama Internasional (LKI). Dalam rangka pembenahan penatausahaan PMP pada LKI, Pemerintah saat ini tengah berupaya mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung pembayaran PMP pada LKI dengan meminta bantuan unit terkait yang juga terlibat dalam proses pembayaran PMP, seperti Biro Perencanaan dan Keuangan- Setjen; Dit. PKN-DJPb, dan Bank Indonesia. Sebagai informasi, dalam rangka pembenahan penatausahaan PMP dimaksud, kami telah berkoordinasi dengan unit-unit dimaksud dan mereka siap untuk membantu. 2. Setelah dokumen-dokumen pendukung PMP terkumpul, Pemerintah akan segera melaksanakan rekonsiliasi dengan

Juni 2009

272

Daftar 38


TEMUAN

I

II

III


JADWAL PENYELESAIAN

Bank Indonesia guna mencocokkan jumlah saldo PMP pada LKI. 3. Menyusun sistem akuntansi yang memadai sehingga memudahkan verifikasi dan audit terhadap PMP pada LKI 4. Menyusun data base untuk memudahkan pengambilan dan pemanfaatan data PMP pada LKI. 5. Menyusun draft peraturan PMP pada LKI Mengingat sampai saat ini belum ada landasan hukum yang mengatur mekanisme PMP, keberadaan peraturan yang mengatur hal tersebut sangat mendesak untuk disusun. 19.

D.11

Pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan pinjaman RDI, RPD, dan, SLA belum memadai.


X

Pemerintah sedang menyusun dan terus berupaya untuk meningkatkan SPI (Sistem Pengendalian Internal) dalam penatausahaan pinjaman RDI/RPD/SLA. SPI tersebut dirancang dari 2 unsur yaitu administratif dan penggunaan teknologi informasi. 1. Unsur Adminstratif a. Dalam upaya meningkatkan percepatan perolehan dokumen sumber pengakuan piutang berupa NOD atau dokumen lain yang dipersamakan. Namun demikian mengingat NOD tersebut diterbitkan langsung oleh pemberi pinjaman luar negeri maka ada faktor ketergantungan yang cukup tinggi ddari pemberi pinjaman luar negeri dalam memperoleh NOD. b. Dalam upaya memperoleh data piutang yang akurat sedang diupayakan model rekonsiliasi yang efektif dan efisien antara pihak pemerintah dan debitur. Model rekonsiliasi tidak hanya untuk menghitung jumlah kewajiban debitur yang akan jatuh tempo, namun ditambah dengan model rekonsiliasi posisi piutang periodik. c. Sedang diupayakan suatu mekanisme validasi untuk memperoleh dokumen data yang akurat dan kesepakatan perhitungan berupa Berita Acara Rekonsiliasi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Berita Acara . Dalam jangka pendek, akan disusun ulang tatacara penagihan maupun format surat tagihan sehingga dapat mengakomodir kebutuhan penyamaan data. Selain itu, akan diupayakan untuk mengadakan rekonsiliasi dengan debitur secara efektif. Dalam jangka panjang, akan disusun

Desember 2008

Desember 2008

Juni 2009

273

Daftar 38


TEMUAN

I

II

III

RENCANA TINDAK PEMERINTAH mekanisme penaguihan dan validasi dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi yang dimiliki oleh pemerintah. d. Dalam upaya memperolah informasi yang akurat dan jelas atas pembayaran debitur melalui RDI pad Bank Indonesia, akan terus ditingkatkan pelaksanaan verifikasi atas transaksi RDI pad Bank Indonesia. Disamping itu pula telah diupayakan rekonsiliasi atas transaksi pembayaran oleh debitur dilingkungan internal Pemerintah selaku pengelola Rekening Pemerintah Lainnya. e. Dalam upaya menciptakan tata kelola Laporan Keuangan Pemerintah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Pemerintah sedang menyusun proses bisnis yang baru tentang penerusan pinjaman (terutama menyangkut Bagian Anggaran 98 – Penerusan Pinjaman). Saat ini sedang disusun Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Tata Cara Penarikan Penerusan Pinjaman. Dalam PMK ini dirancang yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran adalah Ditjen Perbendaharaan. Hal ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan ketentuan UU keuangan Negara yang menyatakan bahwa KPA berada di Kementerian/Lemabaga. Dengan adanya PMK ini diharapkan dapat menghasilkan LKPP sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 2. Penggunaan Teknologi Informasi a. Pemerintah berencana menggunakan DMFAS (Debt Management and Analysis System). Sampai saat ini pengunaan DMFAS tersebut pada tahap migrasi data dari kartu pinjaman. Disanping itu pula dilakukan pelatihan berjenjang dalam penggunaan DMFAS. b. Penggunaan sistem monitoring RDI. Sistem ini dipergunakan untuk memantau mutasi tyransaksi pada rekening koran RDI dan mulai dipergunakan November 2007. Sistem ini akan terus dikembangkan sampai dengan sistem penagihan debitur sehingga terdapat sistem yang terintegrasi dalam penagihan, pembayaran debitur dan transaksi kas lainnya pada RDI.

20.

D.12

Sistem pencatatan dan pelaporan Aset Tetap tidak memadai.

X


Permasalahan akuntansi aset tetap menyangkut inventarisasi dan penilaian kembali seluruh aset pemerintah yang sejak dahulu diwariskan sehingga diperlukan waktu yang cukup lama untuk

JADWAL PENYELESAIAN

Desember 2008

Desember 2008

Juni 2009

Desember 2008

Desember 2008

274

Daftar 38


TEMUAN

I

II

III


JADWAL PENYELESAIAN

membenahi dan menyiapkan akuntansi dan pelaporannya. Untuk itu, upaya-upaya yang dilakukan adalah: 1. Pemerintah akan melanjutkan agenda tindak lanjut berupa Penertiban BMN yang telah dimulai sejak Oktober 2007 untuk membangun data base secara terdesentralisasi dan untuk mengkoreksi nilai Neraca Pemerintah Pusat. 2. Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan sebagai bentuk SOP pengelolaan BMN: PMK No. 120/PMK.06/2007 dalam rangka SOP Penatausahaan BMN. PMK No. 96/PMK.06/2007 dalam rangka SOP penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtangan BMN. PMK No. 31/KM.06/2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang milik Negara Kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan. 3. Pemerintah sedang menyusun aturan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang ada bersama instansi/unit terkait, yakni: – Rancangan PMK mengenai Pengendalian dan Pengawasan BMN. – Pembagian tugas pengelolaan BMN di tingkat kantor pusat DJKN. – Pedoman/prosedur rekonsiliasi aset tetap. – Konsolidasi dalam penyusunan LKPP, dengan berdasarkan PMK Nomor 120/PMK.06/2007 dan Nomor 171/PMK.05/2007. 4. Pemerintah akan melakukan monitoring atas kepatuhan masing-masing K/L akan terus dilakukan dengan menyajikannya dalam laporanBMN sebagai bentuk laporan manajerial Pemerintah 5. Pemerintah akan memberi surat teguran kepada K/L yang tidak menyampaikan laporan secara lengkap dan tepat waktu.Pemberian sanksi atas ketidakpatuhan penyampaian laporan telah diatur dalam Pasal 37 PMK 120/PMK.06/2007 RENCANA TINDAK PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKPP TAHUN 2007

275

Daftar 38


TEMUAN

I

II

III


JADWAL PENYELESAIAN

dan pasal 73 PMK 171/PMK.05/2007. 6. Pemerintah akan melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan sesuai dengan SOP dan kode etik pegawai DJKN. 21.

D.13

Aset Lain-Lain berupa barang sitaan, barang bukti, dan barang rampasan di beberapa kementerian negara/lembaga tidak dilaporkan dalam LKPP 2007.

22.

D.14

Aset Tetap pada beberapa kementerian negara/lembaga Tahun 2007 belum disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

23.

D.15

Penatausahaan dan pengamanan Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Belanda tidak memadai.

X

X


X

1. Pemerintah telah menerbitkan PMK No.53/PMK.01/2008 yang mengatur kewajiban KPBC untuk melakukan pencatatatn aset sitaan DJBC yang telah ditetapkan menjadi BMN dan melaporkannya kepada Kanwil DJBC dan Kantor Pusat DJBC serta laporan KP DJBC kepada DJKN. 2. Meningkatkan koordinasi antar entitas yang terlibat dalam pengelolaan barang SBR dalam bentuk penerbitan peraturan terkait hal tersebut dan mensosialisasikannya.

Desember 2008

1. Pelaksanaan Penertiban BMN pada kementerian negara/lembaga direncanakan secara keseluruhan akan selesai pada tahun 2008. Hasil inventarisasi dan penilaian BMN akan dijadikan dasar koreksi atas laporan keuangan semester I tahun 2008 atau semester II tahun 2008. 2. Pemerintah akan terus melaksanakan sosialisasi/bimbingan teknis mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan terutama terkait dengan aset tetap pada kementerian negara/lembaga.

Desember 2008

Pemerintah akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Penyelesaian RPMK tentang penyelesaian aset bekas milik asing/cina 2. Penyelesaian inventarisasi dan penilaian aset bekas milik asing/cina dan belanda di seluruh Indonesia 3. Melakukan up dating data dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Aset Eks Asing/Cina (SIMAAC) versi 1.0 untuk master file sebagai dasar pengungkapan LKPP (sudah selesai) 4. Melakukan restrukturisasi Tim Asistensi Daerah (TAD) dengan menetapkan Kanwil DJKN sebagai ketua TAD (semula Gubernur) sehingga diharapkan peran TAD dalam penyelesaian ABMA/C lebih menjadi pro aktif.

Juni 2009

276

Daftar 38


TEMUAN

24.

D.16

Saldo Aset Lain-Lain yang dikelola oleh BP Migas dalam LKPP Tahun 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya.

25.

D.17

Penyajian Tagihan TP/TGR dalam LKPP tidak dapat diyakini kewajarannya.

E.

Temuan tentang Sistem Pengendalian Utang

26.

E.1

Saldo Utang Luar Negeri tidak dapat diyakini kewajarannya.

I

II

III

X

X

X



JADWAL PENYELESAIAN

1. Aset lain-lain yang dipergunakan dalam kegiatan usaha hulu dikelola oleh BP Migas sesuai pasal 81 PP No. 35 Tahun 2004. Sesuai kewenangan dan tanggung jawab pengelola barang yaitu untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN, Pemerintah (dhi. DJKN) akan mendorong BP Migas untuk menatausahakan BMN yang berada dalam penguasaannya. 2. Pemerintah akan meningkatkan koordinasi antar entitas yang terlibat dalam pengelolaan barang eks KKKS dalam bentuk penerbitan peraturan terkait hal tersebut dan mensosialisasikannya. 3. Tentang nilai aset Eks KKKS masih bersifat sementara dan BPK berwenang untuk mengujinya.

Desember 2008

1. Pemerintah sedang menyusun PP tentang TP/TGR. 2. Pemerintah segera melakukan TGR terhadap kasus kerugian negara, mengintensifkan pengendalian atas proses, penagihan, dan pencatatan TGR. 3. Pemerintah akan menginstruksikan kepada seluruh kementerian negara/lembaga untuk melakukan pemantauan realisasi TP/TGR.

Juni 2009

1. Pemerintah akan mengembangkan prosedur rekonsiliasi dan konfirmasi saldo Utang Luar Negeri yang outstanding dengan lender. 2. Pemerintah sedang menyusun PMK tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah (SAUP) beserta penyempurnaan dan pengembangan aplikasi SAUP termasuk penyusunan kertas kerja perhitungan accrued interest pada aplikasi SAUP. 3. Pemerintah sedang mengembangkan aplikasi/otomasi rekonsiliasi pembayaran dan penarikan serta outstanding antara Departemen Keuangan (DJPU dan DJPBN) dengan BI. 4. Pemerintah (DJPU) dan BI sedang melakukan validasi terhadap data base masing-masing dan akan disusun Surat Keputusan Bersama antara Departemen Keuangan dengan BI dalam rangka penatausahaan dan penerbitan laporan atas

Desember 2008

277

Daftar 38


TEMUAN

I

II

III


JADWAL PENYELESAIAN

pinjaman luar negeri pemerintah. 5. Pemerintah akan meningkatkan koordinasi dan melakukan rekonsiliasi internal antara DJPU dan DJPBN mengenai data penarikan utang luar negeri.

27.

F.

Temuan tentang Sistem Pengendalian Ekuitas

F.1

Perbedaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) antara saldo buku dengan fisik kas sebesar Rp1.394.746.375.605 tidak dapat ditelusuri.

II

28.

TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

X

1. Pemerintah akan menelusuri perbedaan tersebut, sambil menunggu hasil rekonsiliasi kas oleh BPK terhadap SAL sesuai dengan rekomendasi DPR. Jika sudah ada penetapan SAL Definitif, maka akan ditindaklanjuti dengan penyajian nilainya pada LKPP Tahun 2008 dan LKPP berikutnya. 2. Selanjutnya, Pemerintah akan membangun sistem yang dapat menyediakan informasi SAL yang akurat sehingga SAL dengan fisik kas dapat direkonsiliasi. Sistem tersebut akan mencakup upaya penyelesaian transaksi antar kantor sebagaimana tercantum dalam temuan Nomor 11.

Desember 2008

1. Pemerintah terus melaksanakan sosialisasi kepada kementerian/lembaga dalam rangka terlaksananya pengelolaan PNBP yang baik sesuai ketentuan yang berlaku 2. Pemerintah akan mengevaluasi mekanisme pengolaan PNBP pada kementerian negara/lembaga dalam rangka terlaksananya pengelolaan PNBP yang baik sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Menteri Keuangan melalui surat Nomor: S-305/MK.02/2008 tanggal 23 Juni 2008 hal Inventarisasi Jenis Penerimaan Negara/Lembaga telah meminta kepada seluruh kementerian negara/lembaga untuk menginventarisir jenis PNBP pada kementerian negara/lembaga untuk ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Sambil menunggu penetapan PP PNBP, akan diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang jenis dan tarif PNBP di kementerian negara/lembaga. 4. Pemerintah sedang meginventarisasi PNBP pada KL yang

Desember 2008

Juni 2009

TERHADAP

A.

Temuan tentang Pendapatan Negara dan Hibah

A.1

Pungutan pada sebelas kementerian negara/lembaga minimal senilai Rp388,04 miliar tidak ada dasar hukumnya dan dikelola di luar mekanisme APBN.

X


278

Daftar 38


TEMUAN

I

II

III


JADWAL PENYELESAIAN

dapat dikelola melalui mekanisme BLU. 29.

A.2

B.

Temuan tentang Belanja Negara

30.

B.1

Pengelompokan jenis belanja pada saat penganggaran tidak sesuai kegiatan yang dilakukan minimal sebesar Rp12.593,55 miliar.

31.

B.2

PNBP pada sebelas kementerian negara/lembaga minimal sebesar Rp77,04 miliar belum dan/atau terlambat disetor ke Kas Negara.

Pertanggungjawaban Belanja Pemerintah Pusat dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak memadai.

untuk

dana

X

1. Pemerintah telah melaksanakan sosialisasi kepada kementerian/lembaga dalam rangka terlaksananya pengelolaan PNBP yang baik sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Pemerintah akan terus mengevaluasi mekanisme pengolaan PNBP pada Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka terlaksananya pengelolaan PNBP yang baik sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Pemerintah akan melakukan penertiban pungutan dan/atau membuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pungutan pada setiap kementerian negara/lembaga; dan 4. Pemerintah akan menugaskan aparat pengawasan intern untuk melakukan pengujian atas pungutan dan penggunaan dana tersebut serta menyampaikan hasilnya kepada BPK.

X

X


Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah sebagai berikut: 1. Penerapan chart of accounts sesuai PMK 91/2007 tentang Bagai Akun Standar. 2. Penerbitan PMK untuk penyederhanaan revisi SAPSK/DIPA akibat kesalahan pencantuman akun BAS dalam SAPSK/DIPA. 3. Review PMK mengenai nilai kapitalisasi barang inventarisasi dengan nilai sama atau lebih dari Rp300 ribu. 4. Penerbitan buku mengenai penjelasan teknis/manual tentang penggunaan BAS. 5. Pembentukan Desk Help (pusat informasi, via on line atau telpon) atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul di lapangan mengenai perbedaan tafsir mengenai BAS. 6. Sosialisasi/bimbingan mengenai BAS kepada seluruh kementerian negara/lembaga. 7. Membuat surat teguran kepada satker terkait supaya lebih tertib dan disiplin dalam pelaksanaan anggaran yang tersedia. Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pemerintah akan

Juni 2009

Mulai TA 2008 2009 2009 2009 Berkelanjutan Berkelanjutan 2008 Desember 2008

279

Daftar 38


TEMUAN

I

II

III


JADWAL PENYELESAIAN

mengefektifkan pelaksanaan PP tersebut dan menerapkan sanksi secara tegas sebagaimana telah diatur dalam PP tersebut. 32.

B.3

C.

Temuan tentang Aset Tetap

33.

C.1

Pengelolaan Aset Tetap pada negara/lembaga tidak sesuai ketentuan.

34.

Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia Rp8.491,12 miliar dibelanjakan di luar mekanisme APBN.

beberapa

sebesar

X

1. Terkait pengeluaran RDI yang dikelola diluar mekanisme APBN, Pemerintah sedang berupaya untuk menyusun proses bisnis pengelolaan RDI/RPD. 2. Terkait dengan pengeluaran dari rekening panas bumi dan rekening migas, Pemerintah telah mengungkapkan mutasi dari rekening tersebut pada LKPP Tahun 2007. Selanjutnya, pada LKPP Tahun 2008, Pemerintah akan mengungkapkan lebih ekstensif, seperti pengungkapan data cost recovery untuk setiap KKKS.

Desember 2008

kementerian

X

1. Pemerintah akan mengoptimalkan pengelolaan aset tetap pada KL melalui Penertiban BMN. 2. Pemerintah akan melakukan sosialisasi peraturan terkait pengelolaan BMN kepada KL secara berkelanjutan. 3. Pemerintah akan memperkuat pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan BMN.

Berkelanjutan

D.

Temuan tentang Kewajiban

D.1

Status penitipan, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dana pensiun tidak diatur dengan jelas.


X

Pemerintah mengakui permasalahan-permasalahan yang dikemukakan oleh BPK, namun karena permasalahan ini sangat kompleks maka Pemerintah akan melakukan langkah-langkah secara bertahap.

280

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT SEMESTER I TAHUN

Recommend Documents