Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited)

REPUBLIK INDONESIA

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited)

KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami atas nama Pemerintah Republik Indonesia menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Semester I Tahun 2011. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, Pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa laporan keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selain laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada DPR dalam bentuk Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN, dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Pemerintah telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan interim, yaitu LKPP Semester I Tahun 2011. Sehubungan dengan LKPP Semester I Tahun 2011 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut: 1.

Laporan Realisasi APBN memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Semester I Tahun Anggaran (TA) 2011 adalah sebesar Rp499,90 triliun, atau 45,24 persen dari yang ditetapkan dalam APBN TA 2011. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp437,20 triliun, atau 35,56 persen dari yang dianggarkan dalam APBN TA 2011, sehingga terjadi Surplus Anggaran sebesar Rp62,70 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp64,65 triliun, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp127,35 triliun.

2.

Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Pusat per 30 Juni 2011. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp2.663,40 triliun dan Kewajiban sebesar Rp1.850,06 triliun, sehingga Ekuitas Dana Neto (kekayaan bersih) Pemerintah Pusat per 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp813,34 triliun;

3.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dari Kas Umum Negara. Dari Laporan Arus Kas tersebut diperoleh informasi bahwa saldo per 31 Desember 2010 sebesar Rp96,16 triliun, koreksi saldo awal sebesar Rp2,82 triliun, kenaikan Kas Negara selama Semester I TA 2011 sebesar Rp124,30 triliun, dan penyesuaian selisih kurs sebesar minus Rp1,43 triliun, sehingga saldo Kas Bendahara Umum Negara (BUN), Kas (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) KPPN, dan Kas Badan Layanan Umum (BLU) per 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp221,85 triliun;

4.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca, dan Laporan Arus Kas; Kata Pengantar -iii-


5.

LKPP Semester I Tahun 2011 berstatus sebagai laporan keuangan yang belum diperiksa (unaudited).

LKPP Semester I Tahun 2011 ini disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II-SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. LKPP Semester I Tahun 2011 menginformasikan juga mengenai Rencana Tindak Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP Tahun 2010. Pemerintah mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan (stakeholders), sehingga kualitas LKPP akan semakin meningkat. Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKPP secara tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kata Pengantar -iv-


IINNDDEEKKSS IISSII KATA PENGANTAR ......................................................................................................................................

iii

INDEKS ISI …………......................………….………………………………………………………………………………………

v

INDEKS TABEL …………………………………………………………………………………………………………………………..

vi

INDEKS GRAFIK …………………………………...……………………………………………………………………………………

vii

INDEKS DAFTAR ………………………………..……………………………………………………………..............................

viii

INDEKS SINGKATAN …………………………………………………………………………………………………………………..

x

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ……………………………………………………………………………..

xiii

RINGKASAN …………………………………………………….………………………………………………………………………..

2

I. LAPORAN REALISASI APBN .....................………………………………….………….........................................

8

II. NERACA ..............................………………………………………………………………..........................................

11

III. LAPORAN ARUS KAS ......................……………………………………………………….......................................

14

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ................……………………………..…..........................................

17

A. PENJELASAN UMUM ................………………………………………………................................................

19

A.1. DASAR HUKUM ……………………………….…………………………………………………………………….

19

A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO .....................................................

19

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ...........................................................

53

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI ...............…………………………………….............................................

57

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN ............................................................

70

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN ...............................................................

70

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN ............................................................

71

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA ...............................................................................................

91

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA .................…………………………...........................................

96

C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM ....................................................................................

96

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA ..........................................................................................

97

C.3. CATATAN PENTING LAINNYA ..............................................................................................

144

C.4. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN ..........................................................

164

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS ..............…………............................................

165

D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS ..........................................................................................

165

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS ......................................................................

167

DAFTAR ......................................................................................................................................................

186

Indeks Isi -v-


IINNDDEEKKSS TTAABBEELL 1.

Asumsi Dasar APBN dan Realisasi APBN Semester I TA 2011

24

2.

Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2011 dan 2010

24

3.

Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah Tahun 2008 - Semester I Tahun 2011

30

4.

Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Semester I Tahun 2011

57

5.

Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Pajak

101

6.

Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Bea dan Cukai

103

7.

Posisi Utang Luar Negeri, SBN, dan Promissory Notes

137

8.

Posisi Utang Luar Negeri Menurut Valuta Asing

137

9.

Saldo Anggaran Lebih TA 2010 dan 2009

138

10. Mutasi Rekening Nomor 600.000.411 Tahun 2010 dan 2009

144

Indeks Tabel -vi-


IINNDDEEKKSS GGRRAAFFIIKK 1.

Struktur PDB menurut Komponen Penggunaan Semester I Tahun 2011

18

2.

Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha Semester I Tahun 2011

19

3.

Tren Laju Inflasi selama Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011

19

4.

Ekspor Semester I Tahun 2011

20

5.

Impor Semester I Tahun 2011

21

6.

Perbandingan Ekspor Impor Januari-Juni Tahun 2011 dan 2010

21

7.

Realisasi CAR, LDR dan NPL Bulan Januari - Juni 2011

22

8.

Rasio Utang terhadap PDB

23

9.

Komposisi Pendapatan Negara dan Hibah Semester I Tahun 2011

25

10. Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah Semester I Tahun 2011

25

11. Persentase Realisasi Belanja Negara Semester I Tahun 2011

28

12. Realisasi Belanja per Klasifikasi Ekonomi

28

13. Realisasi Transfer ke Daerah Semester I Tahun 2011

29

14. Proporsi Utang terhadap PDB

32

15. Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara dan Hibah Semester I TA 2011 dan Semester I TA 2010

50

16. Perbandingan Realisasi Belanja Negara Semester I TA 2011 dan Semester I TA 2010

50

17. Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Semester I TA 2011

51

18. Komposisi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2011

53

19. Komposisi Alokasi Belanja Negara Semester I Tahun 2011

55

20. Komposisi Lima Terbesar K/L Pengguna Anggaran Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011

56

21. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi Semester I Tahun 2011

57

22. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja Semester I Tahun 2011

58

23. Komposisi Realisasi Transfer Daerah Semester I Tahun 2011

61

24. Komposisi Pendapatan BLU Semester I Tahun 2011

71

25. Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU Semester I Tahun 2011

71

26. Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto pada Neraca Tahun 2006 s.d. 2010

96

27. Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas

166

Indeks Grafik - vii -


IINNDDEEKKSS DDAAFFTTAARR

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Pusat TA 2010

154

2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2010

164

3. Laporan Realisasi Dana Perimbangan TA 2010

179

4. Daftar Rekening Khusus per 31 Desember 2010

235

5. Daftar Saldo Kas di KPPN per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010

239

6. Saldo Rekening Pemerintah Lainnya di BI per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010

245

7. Saldo Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Umum per 30 Juni 2011

246

8. Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010

247

9. Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010

249

10. Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2011

250

11. Piutang PNBP per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010

252

12. Piutang PNBP Minyak Bumi dan Gas Alam 30 Juni 2011

254

13. Bagian Lancar Tagihan TGR per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010

257

14. Piutang yang Berasal dari Kewajiban Bank Dalam Likuidasi

258

15. Persediaan pada Kementerian Negara/Lembaga per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010

259

16. Penyertaan Modal Negara Pada BUMN per 30 Juni 2011

261

17. Penyertaan Modal Negara Pada Non BUMN per 30 Juni 2011

268

18. Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Regional per 30 Juni 2011

271

19. Aset Tetap pada Kementerian Negara/Lembaga per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010

272

20. Tagihan TGR pada Kementerian Negara/Lembaga per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010

284

21. Aset Tak Berwujud pada Kementerian Negara/Lembaga per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010

285

22. Rekening Retur per 30 Juni 2011

287

23. Aset Lain-lain pada Kementerian Negara/Lembaga per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010

288

24. Ringkasan Aset Negara yang Dikelola PPA per 30 Juni 2011

290

25. Aset Eks BPPN yang Dikelola Tim Koordinasi per 30 Juni 2011

291

26. Aset KKKS per 30 Juni 2011

292

27. Utang Kepada Pihak Ketiga pada pada Kementerian Negara/Lembaga per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010

295

28. Bagian Lancar Utang Obligasi Dalam Negeri per 30 Juni 2011

297 Indeks Grafik - viii -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) 29. Utang Bunga Obligasi Negara per 30 Juni 2011

298

30. Surat Perbendaharaan Negara per 30 Juni 2011

301

31. Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2011

302

32. Utang Bunga Obligasi dalam Negeri Jangka Panjang per 30 Juni 2011

303

33. Surat Berharga Negara Jangka Pendek Dalam Negeri per 30 Juni 2011

305

34. Rekapitulasi Hasil Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina s.d. 30 Juni 2011

312

35. Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010

313

Indeks Grafik - ix -


IINNDDEEKKSS SSIINNGGKKAATTAANN APBD APBN APBN-P BAPPENAS BBM BDL BEJ BHMN BI BKKBN BLBI BLU BPMIGAS BPHTB BPJT BPK BPOM BPPN BPPT BPYBDS BRR BULOG BUMD BUMN BUN CBN CBP CFO CGI COO CPI DAK DAU DAU DBH DIPA DJA DJBC DJKN DJP DJPBN DPR DTP EDI GBHN HTI INDRA KITE KKKS K/L KMK

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bahan Bakar Minyak Bank Dalam Likuidasi Bursa Efek Jakarta Badan Hukum Milik Negara Bank Indonesia Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Badan Pengatur Jalan Tol Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi Badan Urusan Logistik Badan Usaha Milik Daerah Badan Usaha Milik Negara Bendahara Umum Negara Cadangan Benih Nasional Cadangan Beras Pemerintah Chief Financial Officer Consultative Group on Indonesia Chief Operating Officer Consumer Price Index Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Umum Dana Abadi Umat Dana Bagi Hasil Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Perbendaharaan Dewan Perwakilan Rakyat Ditanggung Pemerintah Electronic Data Exchange Garis-Garis Besar Haluan Negara Hutan Tanaman Industri Indonesian Debt Restructuring Agency Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Kontraktor Kontrak Kerja Sama Kementerian Negara/Lembaga Keputusan Menteri Keuangan Indeks Singkatan -x-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) KONI KPPN KSM KU KUHR KUMK KUN KUTPA LAK LBMN LDKP LDR LKBUN LKKL LKP LKPP LNSI LRA MPN MP3 NAD NPL PDB PFK PIP PMA PMDN PMN PNBP PPh PPN PPnBM PSL PSO PT PPA RANTF RDI RPD RPJMN RPL SA-BUN SAI SAKUN SAL SAP SAPP SAU SBN SBSN SDA SDHI SiAP SIBOR SiKPA

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Komite Olahraga Nasional Indonesia Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kelompok Swadaya Masyarakat Kiriman Uang Kredit Usaha Hutan Rakyat Kredit Usaha Mikro dan Kecil Kas Umum Negara Kredit Usaha Tani Persuteraan Alam Laporan Arus Kas Laporan Barang Milik Negara Lembaga Dana Kredit Pedesaan Loan to Deposit Ratio Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Lembaga Keuangan Pelaksana Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Lembaga Non Struktural/Independen Laporan Realisasi Anggaran Modul Penerimaan Negara Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak Nanggroe Aceh Darussalam Non-Performing Loan Pendapatan Domestik Bruto Perhitungan Fihak Ketiga Pusat Investasi Pemerintah Penanaman Modal Asing Penanaman Modal Dalam Negeri Penyertaan Modal Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah Past Service Liability Public Service Obligation PT Perusahaan Pengelolaan Aset Recovery of Aceh Nias Trust Fund Rekening Dana Investasi Rekening Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rekening Pemerintah Lainnya Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara Sistem Akuntansi Instansi Sistem Akuntansi Kas Umum Negara Saldo Anggaran Lebih Standar Akuntansi Pemerintahan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Sistem Akuntansi Umum Surat Berharga Negara Surat Berharga Syariah Negara Sumber Daya Alam Sukuk Dana Haji Indonesia Sistem Akuntansi Pusat Singapore Interbank Offered Rate Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Indeks Singkatan -xi-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) SiLPA SIMAK-BMN SKPA SKPKB SKPLB SPKPBM SLA SP2D SPN SP3 SUN TA TGR THT TP TPA TSA TSP USD USP UP

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sistem Informasi Manajeman dan Akuntansi Barang Milik Negara Surat Kuasa Pengguna Anggaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Subsidiary Loan Agreement Surat Perintah Pencairan Dana Surat Perbendaharaan Negara Surat Perintah Pengesahan Pembukuan Surat Utang Negara Tahun Anggaran Tuntutan Ganti Rugi Tabungan Hari Tua Tim Pemberesan Aset Tagihan Penjualan Angsuran Treasury Single Account Tempat Simpan Pinjam United State Dolar Usaha Simpan Pinjam Uang Persediaan

Indeks Singkatan -xii-


IINNDDEEKKSS CCAATTAATTAANN AATTAASS LLAAPPOORRAANN KKEEUUAANNGGAANN Halaman

LAPORAN REALISASI APBN Pendapatan Negara dan Hibah Catatan B.2.1 Pendapatan Negara dan Hibah Catatan B.2.1.1 Penerimaan Perpajakan Catatan B.2.1.1.1 Pajak Dalam Negeri Catatan B.2.1.1.2 Pajak Perdagangan Internasional Catatan B.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Catatan B.2.1.2.1 Penerimaan Sumber Daya Alam Catatan B.2.1.2.2 Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Catatan B.2.1.2.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Catatan B.2.1.2.4 Pendapatan BLU Catatan B.2.1.3 Penerimaan Hibah

49 49 50 50 50 51 51 52 52 53

Belanja Negara Catatan B.2.2 Catatan B.2.2.1 Catatan B.2.2.1.1 Catatan B.2.2.1.2 Catatan B.2.2.1.3 Catatan B.2.2.1.4 Catatan B.2.2.1.5 Catatan B.2.2.1.6 Catatan B.2.2.1.7 Catatan B.2.2.1.8

Belanja Negara Belanja Pemerintah Pusat Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Pembayaran Bunga Utang Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Lain-lain

53 53 56 56 57 57 58 58 58 59

Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

Transfer ke Daerah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Suspen

59 60 60 60 60 60 60 61 61

B.2.2.2 B.2.2.2.1 B.2.2.2.1.1 B.2.2.2.1.2 B.2.2.2.1.3 B.2.2.2.2 B.2.2.2.2.1 B.2.2.2.2.2 B.2.2.3

Surplus (Defisit) Anggaran Catatan B.2.3 Surplus (Defisit) Anggaran

61

Pembiayaan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

61 62 62 62 62 63 63 63

B.2.4 B.2.4.1 B.2.4.1.1 B.2.4.1.2 B.2.4.1.3 B.2.4.1.4 B.2.4.1.5 B.2.4.1.6

Pembiayaan Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) Rekening Pemerintah Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi Surat Berharga Negara (Neto) Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah Pinjaman Dalam Negeri Kewajiban Penjaminan

Indeks Catatan atas Laporan Keuangan -xiii-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

B.2.4.1.7 B.2.4.2 B.2.4.2.1 B.2.4.2.1.1 B.2.4.2.1.2 B.2.4.2.2 B.2.4.2.3

SiLPA (SiKPA) Catatan B.2.5

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Pembiayaan Luar Negeri (Neto) Penarikan Pinjaman Luar Negeri Penarikan Pinjaman Program Penarikan Pinjaman Proyek Penerusan Pinjaman Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

63 63 63 64 64 65 66

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)

66

CATATAN PENTING LAINNYA Catatan B.3 Catatan Penting Lainnya

67

NERACA ASET Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.1 C.2.2 C.2.3 C.2.4 C.2.5 C.2.6 C.2.7 C.2.8 C.2.9 C.2.10 C.2.11 C.2.12 C.2.13 C.2.14 C.2.15 C.2.16 C.2.17 C.2.18

Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.19 C.2.20 C.2.21 C.2.22 C.2.23 C.2.24 C.2.25 C.2.26

Aset Lancar Rekening Kas BUN di BI Rekening Kas di KPPN Rekening Pemerintah Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Pada BLU Uang Muka dari Rekening BUN Piutang Pajak Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang Uang Muka Belanja Piutang dari Kegiatan BLU Piutang Lain-lain Investasi Jangka Pendek BLU Persediaan Investasi Jangka Panjang Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah Dana Bergulir Investasi Non Permanen Lainnya Investasi Permanen PMN Investasi Permanen BLU Investasi Permanen Lainnya Aset Tetap Aset Lainnya

C.2.27 C.2.28 C.2.29

Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Fihak Ketiga Utang Kepada Pihak Ketiga Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

72 72 72 73 73 73 74 75 75 77 79

79 79 80 80 81 84 84 85 85 86 87 90 90 91 91

KEWAJIBAN Catatan Catatan Catatan

99 100 101 Indeks Catatan atas Laporan Keuangan -xiv-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.30 C.2.31 C.2.32 C.2.33 C.2.34 C.2.35

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Biaya Pinjaman Utang Subsidi Utang Surat Perbendaharaan Negara Pendapatan Diterima Dimuka Utang Jangka Pendek Lainnya

102 103 103 104 104 104

Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.36 C.2.37 C.2.38 C.2.39 C.2.40 C.2.41

Kewajiban Jangka Panjang Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan Utang Kepada Dana Pensiun dan Program THT Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

105 106 107 107 108 108

EKUITAS Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.42 C.2.43 C.2.44 C.2.45 C.2.46 C.2.47 C.2.48 C.2.49 C.2.50 C.2.51

Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.52 C.2.53 C.2.54 C.2.55 C.2.56

Ekuitas Dana Lancar SAL Setelah Penyesuaian SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian Dana Lancar Lainnya Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Pendapatan yang Ditangguhkan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima Selisih Kurs Bagian Lancar Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang

138 139 139 139 140 140 140 141 141 141 142 142 142 142 142

CATATAN PENTING LAINNYA Catatan C.3 Catatan Penting Lainnya

144

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN ORAN Catatan C.4 Kejadian Penting Setelah Tanggal Pelaporan

164

LAPORAN ARUS KAS ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Catatan D.2.1 Penerimaan Perpajakan Catatan D.2.2 PNBP Catatan D.2.3 Penerimaan Hibah Catatan D.2.4 Belanja Pegawai Catatan D.2.5 Belanja Barang Catatan D.2.6 Belanja Pembayaran Bunga Utang Catatan D.2.7 Subsidi Catatan D.2.8 Belanja Hibah

135 138 140 140 141 141 142 142 Indeks Catatan atas Laporan Keuangan -xv-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

D.2.9 D.2.10 D.2.11 D.2.12 D.2.13 D.2.14 D.2.15 D.2.16 D.2.17

Bantuan Sosial Belanja Lain-Lain Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian

143 143 143 144 144 144 144 145 145

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN Catatan D.2.18 Penjualan Aset Catatan D.2.19 Belanja Aset Tetap

145 146

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Catatan D.2.20 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Catatan D.2.21 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri Catatan D.2.22 Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman Catatan D.2.23 Penerimaan Pembiayaan Lain-lain Catatan D.2.24 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Catatan D.2.25 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri Catatan D.2.26 Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah Catatan D.2.27 Penerusan Pinjaman Catatan D.2.28 Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain

146 147 148 149 149 149 149 149 150

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Catatan D.2.29 Perhitungan Fihak Ketiga (Neto) Catatan D.2.30 PFK Prefinancing dan PFK Lainnya (Neto) Catatan D.2.31 Kiriman Uang (Neto) Catatan D.2.32 Transito (Neto)

150 151 151 152

Indeks Catatan atas Laporan Keuangan -xvi-

REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN


RRIINNGGKKAASSAANN Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, Pemerintah menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2011 dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Lainnya. Selain laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada DPR dalam bentuk Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN, dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan sesuai amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan interim, yaitu LKPP Semester I Tahun 2011. LKPP Semester I Tahun 2011 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II (PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual). LKPP Semester I Tahun 2011 ini disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). 1. LAPORAN REALISASI APBN Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN TA 2011 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2011 - 30 Juni 2011. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp499,90 triliun atau 45,24 persen dari APBN. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp437,20 triliun atau 35,56 persen dari APBN. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp254,28 triliun atau 30,40 persen dari APBN, dan realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp182,54 triliun atau 46,45 persen dari APBN. Selain itu, pada Semester I TA 2011 terdapat Suspen Belanja sebesar Rp0,38 triliun. Realisasi Surplus Anggaran Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp62,70 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp64,65 triliun atau 51,86 persen dari APBN, sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp127,35 triliun. Ringkasan Laporan Realisasi APBN Semester I TA 2011 dan 2010 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun): Semester I TA 2011 (Unaudited) Uraian

Pendapatan Negara dan Hibah Belanja Negara Belanja Pemerintah Pusat Transfer ke Daerah Suspen Belanja Negara Surplus (Defisit) Anggaran Pembiayaan Neto SiLPA (SiKPA)

Anggaran (UU No. 10/2010) 1.104,90 1.229,56 836,58 392,98 (124,66) 124,66 -

Realisasi 499,90 437,20 254,28 182,54 0,38 62,70 64,65 127,35

% Realisasi thd Anggaran 45,24 35,56 30,40 46,45 (50,30) 51,86 -

Semester I TA 2010 (Unaudited) Realisasi 443,88 395,89 233,53 161,60 (0,80) 47,95 54,66 102,64

Ringkasan -2-


2. NERACA Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 30 Juni 2011. Jumlah Aset per 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp2.663,40 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp482,05 triliun; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp673,20 triliun; Aset Tetap sebesar Rp1.217,50 triliun; dan Aset Lainnya sebesar Rp290,65 triliun. Jumlah Kewajiban per 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp1.850,06 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp180,39 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp1.669,67 triliun. Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana Neto per 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp813,34 triliun yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp305,48 triliun dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp507,86 triliun. Ringkasan Neraca per 30 Juni 2011, 31 Desember 2010, dan 30 Juni 2010 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian Aset Aset Lancar Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Aset Lainnya Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Ekuitas Dana Neto Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi

30 Juni 2011 31 Desember 2010 (Unaudited) (Audited) 2.663,40 2.423,69 482,05 254,78 673,20 706,41 1.217,50 1.184,30 290,65 278,20 1.850,06 1.796,08 180,39 201,34 1.669,67 1.594,73 813,34 627,61 305,48 83,46 507,86 544,15

30 Juni 2010 (Unaudited) 2.312,65 368,58 736,45 1.049,04 158,58 1.693,18 112,21 1.580,97 619,47 256,37 363,10

3. LAPORAN ARUS KAS Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Semester I TA 2011 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 30 Juni 2011. Saldo Kas Bendahara Umum Negara (BUN) & Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kas Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp96,16 triliun, sedangkan pada awal tahun 2011 terjadi penyesuaian tambah sebesar Rp2,82 triliun, sehingga saldo awal Kas BUN & KPPN, dan Kas BLU tahun 2011 menjadi Rp98,98 triliun. Selama Semester I TA 2011 terjadi kenaikan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp82,92 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp20,22 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp64,65 triliun, penurunan kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp3,04 triliun, dan penyesuaian pembukuan sebesar minus Rp5,36 miliar, dan Selisih Kurs sebesar minus Rp1,43 triliun. Dengan demikian, saldo Kas BUN & KPPN, dan Kas BLU per 30 Juni 2011 adalah Rp221,85 triliun.

Ringkasan -3-


Selain kas di atas, terdapat Rekening Pemerintah Lainnya sebesar Rp27,29 triliun, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3,93 triliun, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,81 triliun, Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp3,91 triliun, dan Kas pada BLU yang Belum Disahkan sebesar Rp8,9 miliar, sehingga saldo akhir Kas dan Bank Pemerintah Pusat sebesar Rp257,81 triliun. Ringkasan Laporan Arus Kas Semester I TA 2011, TA 2010 dan Semester I TA 2010 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian Saldo Awal Kas BUN, KPPN, dan BLU Koreksi Saldo Awal Saldo Awal Kas BUN, KPPN, dan BLU setelah Koreksi Kenaikan (Penurunan) Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Pengunaan SAL Penyesuaian Pembukuan Selisih Kurs Kas Kenaikan (Penurunan) Kas Saldo Akhir Kas BUN, KPPN, dan BLU

Semester I TA 2011 (Unaudited) 96,16 2,82 98,98 82,92 (20,22) 64,65 (3,04) 0 (0,005) (1,43) 122,87 221,85

TA 2010 (Audited) 46,06 20,99 67,05 33,20 (80,04) 91,55 2,93 (17,35) (1,18) 29,11 96,16

Semester I TA 2010 (Unaudited) 46,06 0,08 46,14 64,22 (16,23) 54,66 (22,04) 0 (1,19) (1,08) (74,50) 120,56

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam penyajian Laporan Realisasi APBN, pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN. Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.

Ringkasan -4-

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI APBN ((U UN NA AU UD DIIT TE ED D))


II.. LLAAPPOORRAANN RREEAALLIISSAASSII AAPPBBNN ((UUNNAAUUDDIITTEEDD)) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI APBN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2011 DAN 2010 (Dalam Rupiah) Semester I TA 2011 Uraian

A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Perpajakan 1. Pajak Dalam Negeri 2. Pajak Perdagangan Internasional II. Penerimaan Negara Bukan Pajak 1. Penerimaan Sumber Daya Alam 2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 4. Pendapatan BLU III. Penerimaan Hibah Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III) B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Pembayaran Bunga Utang 5. Subsidi 6. Belanja Hibah 7. Belanja Bantuan Sosial 8. Belanja Lain-lain

Catatan

Anggaran (UU 10/2011)

Realisasi

Semester I TA 2010 % Realisasi terhadap Anggaran

Realisasi

B.2.1 B.2.1.1 B.2.1.1.1 B.2.1.1.2 B.2.1.2 B.2.1.2.1 B.2.1.2.2 B.2.1.2.3 B.2.1.2.4 B.2.1.3

B.2.2 B.2.2.1 B.2.2.1.1 B.2.2.1.2 B.2.2.1.3 B.2.2.1.4 B.2.2.1.5 B.2.2.1.6 B.2.2.1.7 B.2.2.1.8

850.255.476.000.000 827.246.166.000.000 23.009.310.000.000

388.149.662.977.313 359.723.323.922.978 28.426.339.054.335

45,65% 43,48% 123,54%

337.590.338.346.190 326.275.374.088.742 11.314.964.257.448

250.906.988.236.000 163.119.225.862.000 27.590.400.000.000 45.166.553.743.000 15.030.808.631.000

110.621.130.261.106 71.132.040.962.363 5.195.112.754.367 30.660.068.297.662 3.633.908.246.714

44,09% 43,61% 18,83% 67,88% 24,18%

106.060.868.923.204 67.800.671.578.732 3.587.952.291.697 31.252.405.917.126 3.419.839.135.649

3.739.500.000.000 1.104.901.964.236.000

1.129.618.375.520 499.900.411.613.939

30,21% 45,24%

230.247.991.962 443.881.455.261.356

836.578.166.827.800 180.824.946.735.000 137.849.713.127.000 135.854.213.402.000 115.209.210.000.000 187.624.266.565.000 771.342.783.000 63.183.477.257.000 15.260.996.958.800

254.278.760.365.358 80.394.889.998.198 32.271.845.691.767 20.289.867.847.343 46.688.274.382.063 61.967.488.012.820 36.212.867.225 11.871.093.319.008 759.088.246.934

30,40% 44,46% 23,41% 14,94% 40,52% 33,03% 4,69% 18,79% 4,97%

233.529.899.078.948 73.091.108.483.496 29.261.128.601.874 16.372.434.605.021 43.397.531.057.811 51.733.694.187.217 18.789.497.505.332 884.504.638.197

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini -6-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) Semester I TA 2011 Uraian II. Transfer ke Daerah 1. Dana Perimbangan a. Dana Bagi Hasil b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian a. Dana Otonomi Khusus b. Dana Penyesuaian III. Suspen Belanja Negara Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II + B.III)

Catatan B.2.2.2 B.2.2.2.1 B.2.2.2.1.1 B.2.2.2.1.2 B.2.2.2.1.3 B.2.2.2.2 B.2.2.2.2.1 B.2.2.2.2.2 B.2.2.3

C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)

B.2.3

D. Pembiayaan I. Pembiayaan Dalam Negeri 1. Rekening Pemerintah 2. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi 3. Surat Berharga Negara (Neto) 4. Pinjaman dalam negeri 5. PMN/ Dana Investasi Pemerintah 6. Kewajiban Penjaminan 7. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

B.2.4 B.2.4.1 B.2.4.1.1 B.2.4.1.2 B.2.4.1.3 B.2.4.1.4 B.2.4.1.5 B.2.4.1.6 B.2.4.1.7

II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto) 1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) a. Penarikan Pinjaman Program b. Penarikan Pinjaman Proyek 2. Penerusan Pinjaman 3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II) E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA (SiKPA) (D+C)

B.2.4.2 B.2.4.2.1 B.2.4.2.1.1 B.2.4.2.1.2 B.2.4.2.2 B.2.4.2.3 B.2.5

Anggaran (UU 10/2011)

Realisasi

392.980.298.478.200 334.324.012.145.000 83.558.387.320.000 225.532.824.825.000 25.232.800.000.000 58.656.286.333.200 10.421.312.993.000 48.234.973.340.200 1.229.558.465.306.000

182.537.544.000.189 164.521.191.240.189 25.865.765.591.689 131.502.114.553.500 7.153.311.095.000 18.016.352.760.000 3.126.393.898.000 14.889.958.862.000 383.644.651.118 437.199.949.016.665

(124.656.501.070.000)

62.700.462.597.274

125.265.957.255.000 12.657.247.601.000 923.100.000.000 126.653.893.000.000 1.000.000.000.000 (13.932.283.346.000) (1.036.000.000.000) (1.000.000.000.000) (609.456.185.000) 58.933.008.058.000 19.812.655.000.000 39.120.353.058.000 (11.724.776.614.000) (47.817.687.629.000) 124.656.501.070.000 -

35,54% 78.552.335.720.873 843.834.597.740 77.708.501.123.133

(13.903.199.444.905) 7.345.114.523.418 1.804.841.933.273 5.540.272.590.145 1.670.153.866.896 (22.918.467.835.219) 64.649.136.275.968 127.349.598.873.242

Semester I TA 2010 % Realisasi terhadap Anggaran 46,45% 49,21% 30,96% 58,31% 28,35% 30,72% 30,00% 30,87%

Realisasi

35,56%

161.600.244.325.578 153.805.510.146.583 29.434.671.662.583 117.699.457.069.000 6.671.381.415.000 7.794.734.178.995 2.413.401.488.400 5.381.332.690.595 762.226.157.365 395.892.369.561.891

-50,30%

47.989.085.699.465

62,71% 0,00% 91,41% 61,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

65.169.661.799.295 2.747.385.560.000 375.920.422.174 62.046.355.817.121 0 0 0

2281,25% 12,46% 9,11% 14,16% -14,24% 47,93% 51,86% -

(10.511.200.119.879) 16.972.038.863.417 10.924.445.706.200 6.047.593.157.217 (1.497.984.014.422) (25.985.254.968.874) 54.658.461.679.416 102.647.547.378.881


REPUBLIK INDONESIA

NERACA ((U UN NA AU UD DIIT TE ED D))


IIII.. NNEERRAACCAA ((UUNNAAUUDDIITTEEDD)) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NERACA PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010 (Dalam Rupiah) Uraian ASET Aset Lancar Kas dan Bank Rekening Kas BUN di BI Rekening Kas di KPPN Rekening Pemerintah Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dan Setara Kas Kas pada BLU Jumlah Kas dan Bank Uang Muka dari Rekening BUN Piutang Piutang Pajak Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang Uang Muka Belanja Piutang dari Kegiatan BLU Piutang Lain-lain Jumlah Piutang Investasi Jangka Pendek BLU Persediaan Jumlah Aset Lancar Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah Dana Bergulir Investasi Non Permanen Lainnya Jumlah Investasi Non Permanen Investasi Permanen Investasi Permanen PMN Investasi Permanen BLU Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah Aset Tetap Aset Lainnya Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Penerusan Pinjaman

Catatan

C.2.1 C.2.2 C.2.3 C.2.4 C.2.5 C.2.6 C.2.7 C.2.8 C.2.9 C.2.10 C.2.11 C.2.12 C.2.13 C.2.14 C.2.15 C.2.16

30 Juni 2011 (Unaudited)

207.138.360.015.139

5.866.720.500.176 27.294.279.942.786 3.934.251.026.226 809.524.250.592 3.956.511.037.269 8.806.188.398.305 257.805.835.170.493 847.216.815.074

31 Des 2010 (Audited)

82.430.710.192.763 9.218.612.887.732 8.539.601.162.593 518.919.028.152 632.344.354.246 8.652.179.999.211 7.340.595.820.681 117.332.963.445.378 1.876.259.417.429

12.702.594.806.983 171.059.813.004.753 151.250.000.000 52.183.062.972.775 482.047.177.963.095

70.945.271.446.620 9.020.978.486.579 65.404.443 38.591.410.963 4.842.752.393.007 614.122.632.355 1.121.930.274.893 12.589.882.121.588 99.173.594.170.448 30.750.000.000 36.366.060.681.005 254.779.627.714.260

C.2.19 C.2.20 C.2.21

0 5.694.359.067.637 123.150.187.798 5.817.509.255.435

43.367.037.927.876 3.891.209.869.656 98.464.787.895 47.356.712.585.427

C.2.22 C.2.23 C.2.24

583.573.100.249.466 6.637.194.500 83.802.639.478.536

564.087.107.302.153 6.637.194.500 94.959.618.306.997 659.053.362.803.650 706.410.075.389.077

C.2.17 C.2.18

89.400.024.584.958 62.362.368.944.742 0 15.147.097.351 4.850.246.116.732 337.916.370.073 1.391.515.083.914

667.382.376.922.502 673.199.886.177.937 C.2.25

581.315.268.567.713 159.671.358.185.716 135.732.182.724.112 276.963.726.953.427 7.682.464.299.143 56.137.759.202.154 1.217.502.759.932.265

565.920.545.473.098 150.868.673.195.411 137.042.921.053.205 276.682.171.786.874 7.748.128.178.913 46.038.727.718.084 1.184.301.167.405.585

C.2.26

1.377.750.823 57.478.963.553 212.609.665.200 44.320.244.751.393

1.377.994.323 38.234.179.361 212.609.665.200 2.070.158.163.656


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) Uraian Aset Tak Berwujud Dana yang Dibatasi Penggunaannya Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan Dana Penjaminan Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Fihak Ketiga Utang Kepada Pihak Ketiga Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Biaya Pinjaman Utang Subsidi Utang Surat Perbendaharaan Negara Pendapatan Diterima di Muka Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan Utang Kepada Dana Pensiun dan THT Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Utang Jangka Panjang Luar Negeri Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar SAL Awal Setelah Penyesuaian SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian Dana Lancar Lainnya Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Pendapatan yang Ditangguhkan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima Selisih Kurs Bagian Lancar Jumlah Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang Jumlah Ekuitas Dana Investasi EKUITAS DANA NETO JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

Catatan


9.517.137.649.563 12.645.709.117.323 16.627.477.260.742 73.837.440.233 207.191.996.941.331 290.647.869.540.161 2.663.397.693.613.458

C.2.27 C.2.28 C.2.29 C.2.30 C.2.31 C.2.32 C.2.33 C.2.34 C.2.35

2.307.525.322.777 23.995.089.888.484 939.262.824.207

50.206.721.651.339 21.433.918.775.036 37.432.557.442.698 31.882.048.004.000 79.045.399.106 12.116.970.573.118 180.393.139.880.765

31 Des 2010 (Audited) 9.351.448.050.646 40.987.103.326.394 18.459.000.085.715 71.135.792.697 207.006.414.771.100 278.197.482.029.092 2.423.688.352.538.014

1.575.434.547.871 31.370.392.714.561 3.547.727.872.825 88.286.391.827.798 20.261.543.289.213 22.161.795.155.886 29.235.009.035.000 119.116.551.668 4.786.549.847.266 201.343.960.842.088

C.2.36 C.2.37 C.2.38 C.2.39

1.044.502.032.712.736 8.389.364.871.001 550.605.961.671 3.095.222.852.622 1.056.537.226.398.030

987.172.961.936.007 8.389.364.871.001 367.365.935.506 3.095.222.852.622 999.024.915.595.136

C.2.40 C.2.41

587.744.218.333.610 25.386.688.045.777 613.130.906.379.387 1.669.668.132.777.417 1. 850.061.272.658.182

569.983.008.549.466 25.726.322.825.757 595.709.331.375.223 1.594.734.246.970.359 1.796.078.207.812.447

C.2.42 C.2.43 C.2.44 C.2.45 C.2.46 C.2.47

98.941.836.411.756 127.343.994.944.417 1.118.331.500.494 171.371.975.844.811

52.382.103.135.529 46.527.600.199.917 1.540.934.451.110 100.141.379.244.383 36.366.060.681.005 4.210.269.507.402

C.2.48 C.2.49 C.2.50 C.2.51

(158.251.307.080.468) (79.045.399.106) 337.916.370.073 (3.183.078.438.564) 305.484.290.286.695

(149.918.772.353.919) (119.116.551.668) 614.122.632.355 (8.282.009.832.937) 83.462.571.113.177

C.2.52 C.2.53 C.2.54

673.199.886.177.937 1.217.502.759.932.265 282.059.374.381.184

702.836.007.101.463 1.184.301.167.405.585 246.554.471.882.238

C.2.55 C.2.56

(1.575.670.108.597.252) (89.239.781.225.553) 507.852.130.668.581

(1.498.908.975.231.840) (90.635.097.545.054) 544.147.573.612.390

813.336.420.955.276 2.663.397.693.613.458

627.610.144.725.567 2.423.688.352.538.014

52.183.062.972.775 15.700.603.160.507


REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS ((U UN NA AU UD DIIT TE ED D))


IIIIII.. LLAAPPOORRAANN AARRUUSS KKAASS ((UUNNAAUUDDIITTEEDD)) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2011 DAN 2010 (Dalam Rupiah)

Uraian A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI I. Arus Kas Masuk 1. Penerimaan Perpajakan a. Pajak Penghasilan b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah c. Pajak Bumi dan Bangunan d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan e. Cukai f. Pajak Lainnya g. Pajak Perdagangan Internasional Total Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) a. Penerimaan Sumber Daya Alam b. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN c. Penerimaan PNBP Lainnya d. Penerimaan BLU Total PNBP 3. Penerimaan Hibah Jumlah Arus Kas Masuk (A.I) II. Arus Kas Keluar 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Bunga Utang 4. Subsidi 5. Belanja Hibah 6. Bantuan Sosial 7. Belanja Lain-Lain 8. Bagi Hasil Pajak 9. Bagi Hasil Cukai 10. Bagi Hasil Sumber Daya Alam 11. Dana Alokasi Umum 12. Dana Alokasi Khusus 13. Dana Otonomi Khusus 14. Dana Penyesuaian Jumlah Arus Kas Keluar (A.II) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II) B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN I. Arus Kas Masuk Penjualan Aset Jumlah Arus Kas Masuk (B.I) II. Arus Kas Keluar Belanja Aset Tetap Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)

Catatan

Semester I TA 2011

Semester I TA 2010

D.2.1 208.028.255.107.321 112.773.298.284.351 2.227.954.322.600 (704.724.406) 34.820.843.145.853 1.873.677.787.259 28.426.339.054.335 388.149.662.977.313

178.468.136.832.764 99.580.989.025.436 11.465.019.814.125 2.998.203.750.399 32.130.305.705.007 1.632.718.961.011 11.314.964.257.448 337.590.338.346.190

71.132.040.962.363 5.195.112.754.367 30.579.693.377.106 3.633.908.246.714 110.540.755.340.550 1.129.618.375.520 499.820.036.693.383

67.800.671.578.732 3.587.952.291.697 31.082.326.510.563 3.419.839.135.649 105.890.789.516.641 230.247.991.962 443.711.375.854.793

D.2.4 D.2.5 D.2.6 D.2.7 D.2.8 D.2.9 D.2.10 D.2.11 D.2.12 D.2.13 D.2.14 D.2.15 D.2.16 D.2.17

80.507.281.391.413 32.303.201.279.807 46.685.022.447.037 61.967.488.012.820 36.212.867.225 12.091.376.488.234 774.087.321.265 7.401.670.886.091 519.068.797.376 17.942.732.883.061 131.502.114.553.500 7.153.311.095.000 3.126.393.898.000 14.889.958.862.000 416.899.920.782.829 82.920.115.910.554

73.476.408.972.591 29.348.018.067.537 43.395.656.827.783 51.733.694.187.217 0 19.064.259.927.476 874.427.112.806 14.143.897.492.181 552.959.639.416 14.737.905.893.326 117.699.457.069.000 6.671.381.415.000 2.413.401.488.400 5.381.332.690.595 379.492.800.783.328 64.218.575.071.465

D.2.18

80.374.920.556 80.374.920.556

170.079.406.563 170.079.406.563

D.2.19

20.300.028.233.836 20.300.028.233.836

16.399.568.778.563 16.399.568.778.563

D.2.2

D.2.3


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (B.I - B.II) C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN I. Arus Kas Masuk 1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri 2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri 3. Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman 4. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain Jumlah Arus Kas Masuk (C.I) II. Arus Kas Keluar 1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri 2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri 3. Penyertaan Modal Negara/ Investasi Pemerintah 4. Penerusan Pinjaman 5. Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain Jumlah Arus Kas Keluar (C.II) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (C.I – C.II) D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN 1. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto) 2. PFK Prefinancing dan PFK Lainnya (Neto) 3. Kiriman Uang (Neto) 4. Transito (Neto) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (D) KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN (A+B+C+D) Akumulasi Koreksi Pembukuan KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN SALDO AWAL KAS BUN, KPPN DAN BLU Penambahan Saldo Awal SALDO AWAL KAS BUN, KPPN DAN BLU setelah koreksi SALDO AKHIR KAS BUN, KPPN, DAN BLU Penyesuaian Selisih Kurs SALDO AKHIR KAS BUN, KPPN, DAN BLU setelah penyesuaian Rekening Pemerintah Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dan Setara Kas Kas pada BLU yang Belum Disahkan SALDO AKHIR KAS DAN BANK

(20.219.653.313.280)

(16.229.489.372.000)

D.2.20 D.2.21 D.2.22 D.2.23

119.704.886.398.890 7.345.114.523.418 2.303.499.667.212 0 129.353.500.589.520

116.890.689.933.174 16.972.038.863.417 0 0 133.862.728.796.591

D.2.24 D.2.25 D.2.26 D.2.27 D.2.28

41.152.550.678.017 22.918.467.835.219 0 633.345.800.316 0 64.704.364.313.552

51.721.028.133.879 25.985.254.968.874 0 1.497.984.014.422 0 79.204.267.117.175

64.649.136.275.968

54.658.461.679.416

691.132.218.047 7.092.500 (283.359.333.461) (3.447.918.196.708) (3.040.138.219.622)

(182.189.867.858) (26.836.951.687.247) 2.745.752.880.842 (2.765.319.049.902) (27.038.707.724.165)

124.309.460.653.620

75.608.839.654.716

(5.364.134.415)

(108.494.842.292)

124.304.096.519.205

75.500.344.812.424

96.160.754.902.189 2.816.354.770.904

46.062.746.044.414 82.674.100.076

98.977.109.673.093

46.145.420.144.490

223.281.206.192.298 (1.431.186.368.548)

121.645.764.956.914 (1.082.097.025.238)

221.850.019.823.750

120.563.667.931.676

27.294.279.942.786 3.934.251.026.226 809.524.250.592 3.908.858.507.984 8.901.619.155 257.805.835.170.493

57.386.746.450.535 3.834.333.605.126 1.023.832.457.788 3.567.524.076.751 146.390.681.242 186.522.495.203.118

D.2.29 D.2.30 D.2.31 D.2.32

C.2.5 C.2.6 C.2.7 C.2.8/D.1 D.1


REPUBLIK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ((U UN NA AU UD DIIT TE ED D))

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

SALDO AWAL KAS Saldo Awal Kas per 1 Januari 2011 sebesar Rp98,98 triliun

Saldo Awal Kas BUN, KPPN, dan BLU per 1 Januari 2011 adalah sebesar Rp98.977.109.673,093 yang merupakan saldo akhir Kas BUN, KPPN, dan BLU per 31 Desember 2010 ditambah koreksi saldo awal kas pada TA 2011. Rincian saldo awal Kas BUN, KPPN, dan BLU adalah sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Saldo Awal Kas BUN, KPPN & BLU: Kas BUN di BI Kas di KPPN Kas pada BLU Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan Saldo Awal Kas BUN, KPPN & BLU Sebelum Penyesuaian Penyesuaian Saldo Awal Koreksi saldo BUN*) Penyesuaian saldo awal BLU Koreksi RR tahun 2010 Koreksi Kas di KL Reklasifikasi dari Rekening Khusus dan RDI Total Penyesuaian Saldo Awal Saldo Awal Kas BUN, KPPN & BLU Setelah Koreksi

Semester I TA 2011

Semester I TA 2010

79.606.375.358.793 9.218.612.887.732 7.287.580.742.179 48.185.913.485

32.185.520.242.213 8.309.379.301.258 5.567.846.500.943 -

96.160.754.902.189

46.062.746.044.414

6.350.150 (7.213.234.713) (239.794.410) (533.384.200) 2.824.334.834.077 2.816.354.770.904

7.960.819.873 74.713.280.203

82.674.100.076

98.977.109.673.093

46.145.420.144.490

*) Koreksi Saldo BUN Sebesar Rp6.350.150 terdiri dari koreksi penerimaan KU sebesar Rp3.300.000,dan kelebihan limpah dari Bank Persepsi ke Rekening 501.000000 sebesar Rp3.050.150.

PERUBAHAN KAS Kenaikan Kas pada TA 2011 sebesar Rp122,87 triliun

Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang Semester I TA 2011 dan Semester I TA 2010 adalah sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Pembiayaan Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Non Anggaran Penyesuaian Pembukuan*) Penyesuaian Selisih Kurs Kenaikan (Penurunan) Kas

Semester I TA 2011

Semester I TA 2010

82.920.115.910.554

64.218.575.071.465

(20.219.653.313.280)

(16.229.489.372.000)

64.649.136.275.968

54.658.461.679.416

(3.040.138.219.622)

(27.038.707.724.165)

(5.364.134.415) (1.431.186.368.548) 122.872.910.150.657

(108.494.842.292) (1.082.097.025.238) 74.418.247.787.186

Catatan atas Laporan Keuangan -133-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 *) Jumlah Penyesuaian Pembukuan terdiri dari: Uraian Pengembalian Pendapatan TA yang lalu Koreksi Hibah Sumatera Koreksi Pengenaan biaya kliring Koreksi Uang Persediaan Jumlah Penyesuaian Pembukuan

Semester I TA 2011 (17.825.288.261)

Semester I TA 2010 (112.662.678.213) (844.832.894) 5.012.668.815

(25.000) 12.461.178.846 12.461.178.84 (5.364.134.415)

(108.494.842.292)

Komposisi Arus Kas Bersih dari tiap aktivitas aktivitas disajikan dalam Grafik 42. 100.000

Semester I TA 2011

82.920

Semester I TA 2010 80.000

64.218

Milyar Rupiah

60.000

64.649 54.658

40.000 20.000

(0,005)

(0,108)

0 (1,40) (1,08)

(3.040) (20.000)

(20.220) (16.229) (27.039)

(40.000) Aktivitas Operasi

Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Aktivitas Pembiayaan

Aktivitas Non Anggaran

Penyesuaian Selisih Kurs Pembukuan

Grafik 42:: Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas

SALDO AKHIR KAS DAN BANK Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2011 sebesar Rp257,81 triliun

Saldo Akhir khir Kas dan Bank per 30 Juni 2011 sebesar Rp257.805.835.170. 257.805.835.170.493 merupakan kas Pemerintah emerintah Pusat usat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah semester berikutnya, berikutnya dengan rincian (dalam Rp): Uraian Kas BUN, KPPN & BLU *) Rekening Pemerintah Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dan Setara Kas Kas pada BLU **) Jumlah Saldo Akhir Kas

Semester I TA 2011 221.850.019.823.750 27.294.279.942.786 3.934.251.026.226 809.524.250.592 3,908,858,507,984 8.901.619.155 257,805,835,170,493

Semester I TA 2010 120.563.667.931.676 57.386.746.450.535 3.834.333.605.126 1.023.832.457.788 3.567.524.076.751 146.390.681.242 186.522.495.203.118

*) Saldo Akhir Kas BUN, KPPN & BLU terdiri dari: Uraian Rekening Kas BUN di BI Rekening Kas di KPPN Kas di BLU yang Sudah Disahkan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan disahk Jumlah

Semester I TA 2011 207.138.360.015.139 5.866.720.500.176 8.797.286.779.150 47.652.529.285 221.850.019.823.750

Semester I TA 2010 103.629.654.843.589 9.683.255.298.873 7.250.757.789.214 120.563.667.931.676

Catatan atas ata Laporan Keuangan -134-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 **) Kas pada BLU sebesar Rp8.901.619.155 merupakan Kas pada BLU yang belum disahkan oleh KPPN dan beberapa koreksi, dengan perhitungan sebagai berikut (Rp): Uraian Total Kas pada BLU menurut K/L Dikurangi: Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN Kas pada BLU yang belum disahkan KPPN

Semester I TA 2011 8.806.188.398.305

Semester I TA 2010 7.397.148.470.456

8.797.286.779.150 8.901.619.155

7.250.757.789.214 146.390.681.242

Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN sebesar Rp8.797.286.779.150 berasal dari perhitungan sebagai berikut (Rp): Uraian Saldo awal BLU Koreksi Tambah Saldo Awal Kas pada BLU Pendapatan BLU Belanja BLU Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN

Semester I TA 2011 7.287.580.742.179 (7.213.234.713) 3.633.908.246.714 (2.116.988.975.030) 8.797.286.779.150

Semester I TA 2010 5.567.846.500.943 74.713.280.203 3.419.839.135.649 (1.811.641.127.581) 7.250.757.789.214

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 diuraikan sebagai berikut: ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp82,92 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode yang berakhir 30 Juni 2011. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar Rp82.920.115.910.554, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Arus Kas Masuk Dikurangi Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih

Semester I TA 2011

Semester I TA 2010

499.820.036.693.383 416.899.920.782.829 82.920.115.910.554

443.711.375.854.793 379.492.800.783.328 64.218.575.071.465

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi menunjukkan bahwa pendapatan operasional Pemerintah cukup untuk membiayai seluruh kegiatan operasional Pemerintah. Jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Semester I TA 2010, terdapat kenaikan arus kas bersih sebesar Rp18.701.540.839.089 atau 29,12%. D.2.1. Penerimaan Perpajakan Penerimaan Perpajakan Rp388,15 triliun

Penerimaan Perpajakan pada Semester I TA 2011 sebesar Rp388.149.662.977.313 terdiri dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp359.723.323.922.978 dan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp28.426.339.054.335. Penerimaan Perpajakan ini merupakan penerimaan Pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang Semester I TA 2011 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Rincian Penerimaan Perpajakan Semester I TA 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut (dalam Rp):


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 Uraian Pajak Dalam Negeri Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Cukai Pajak Lainnya Jumlah Penerimaan Pajak DN Pajak Perdagangan Internasional Bea Masuk Bea Keluar Jumlah Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional Penerimaan Perpajakan

Semester I TA 2011

Semester I TA 2010

208.028.255.107.321

178.468.136.832.764

112.773.298.284.351

99.580.989.025.436

2.227.954.322.600

11.465.019.814.125

(704.724.406)

2.998.203.750.399

34.820.843.145.853 1.873.677.787.259 359.723.323.922.978

32.130.305.705.007 1.632.718.961.011 326.275.374.088.742

11.831.987.468.868 16.594.351.585.467

9.496.054.074.379 1.818.910.183.069

28.426.339.054.335

11.314.964.257.448

388.149.662.977.313

337.590.338.346.190

Dengan demikian, penerimaan Perpajakan dalam Semester I TA 2011 lebih besar Rp50.559.324.631.123 atau 14,98 persen dari Semester I TA 2010. a. Pajak Penghasilan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp208.028.255.107.321 yang berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Non Migas. Rincian penerimaan kas dari PPh pada Semester I TA 2011 dan TA 2010 adalah sebagai berikut (dalam Rp): Uraian PPh Migas PPh Minyak Bumi PPh Gas Alam PPh Lainnya Minyak Bumi PPh Migas Lainnya Jumlah PPh Migas PPh Non Migas PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 Impor PPh Pasal 23 PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi PPh Pasal 25/29 Badan PPh Pasal 26 PPh Final dan Fiskal LN PPh Non Migas Lainnya Jumlah PPh Non Migas Jumlah Pajak Penghasilan

Semester I TA 2011

Semester I TA 2010

13.894.084.701.623 20.437.496.513.576 -

12.917.928.279.037 17.720.924.331.248 1.871.816

-

-

34.331.581.215.199

30.638.854.482.101

30.908.224.866.947 1.926.605.975.470 14.664.239.041.688 8.369.757.361.577 2.021.452.007.810 82.205.341.093.212 11.609.069.696.987 21.961.932.970.171 30.050.878.260 173.696.673.892.122 208.028.255.107.321

25.475.420.430.120 1.954.754.442.052 11.898.306.502.035 7.377.490.034.791 1.942.727.928.874 72.522.014.594.137 8.810.367.677.577 17.831.704.501.550 16.496.239.527 147.829.282.350.663 178.468.136.832.764

Dengan demikian, penerimaan Pajak Penghasilan pada Semester I TA 2011 lebih besar Rp29.560.118.274.557 atau 16,56 persen dari penerimaan Semester I TA 2010. b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) untuk Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp112.773.298.284.351. Rincian Penerimaan PPN &


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 PPnBM adalah sebagai berikut (dalam Rp): Uraian PPN dan PPnBM Dalam Negeri PPN dan PPnBM Impor PPN dan PPnBM lainnya Jumlah PPN dan PPnBM (neto)

Semester I TA 2011 61.057.695.063.844 51.624.382.976.439 91.220.244.068 112.773.298.284.351

Semester I TA 2010 57.836.590.136.877 41.646.530.161.871 97.868.726.688 99.580.989.025.436

Dengan demikian, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah pada Semester I TA 2011 lebih besar Rp13.192.309.258.915 atau 13,25 persen dari Semester I TA 2010. c. Pajak Bumi dan Bangunan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp2.227.954.322.600. Rincian dari Penerimaan PBB tersebut adalah sebagai berikut (dalam Rp): Uraian PBB Pedesaan PBB Perkotaan PBB Perkebunan PBB Kehutanan PBB Pertambangan PBB Migas Jumlah PBB (Neto)

Semester I TA 2011 406.155.290.940 1.687.521.344.115 68.959.618.891 39.029.856.062 26.278.012.592 10.200.000 2.227.954.322.600

Semester I TA 2010 400.626.472.267 1.452.556.675.579 70.937.441.912 28.982.936.152 117.538.815.630 9.394.377.472.585 11.465.019.814.125

Dengan demikian, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Semester I TA 2011 lebih kecil Rp9.237.065.491.525 atau 80,57 persen dari Semester I TA 2010. d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Semester I TA 2011 adalah sebesar minus Rp704.724.406 yang berarti lebih kecil Rp2.998.908.474.805 atau 100,02 persen dari penerimaan Semester I TA 2010 sebesar Rp2.998.203.750.399. e. Cukai Penerimaan Cukai pada Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp34.820.843.145.853, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Cukai Hasil Tembakau Cukai Ethyl Alkohol Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol Denda Administrasi Cukai Cukai Lainnya Jumlah Penerimaan Cukai (Neto)

Semester I TA 2011 33.125.995.295.956 74.911.700.645 1.605.052.291.590 4.888.947.024 9.994.910.638 34.820.843.145.853

Semester I TA 2010 31.158.601.391.848 72.460.809.785 879.732.813.855 9.328.688.770 10.182.000.749 32.130.305.705.007

Dengan demikian, penerimaan Cukai pada Semester I TA 2011 lebih besar Rp2.690.537.440.846 atau 8,37 persen dari Penerimaan Cukai Semester I TA 2010.

f. Pajak Lainnya Penerimaan Pajak Lainnya pada Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp1.873.677.787.259 . Rincian Penerimaan Pajak Lainnya adalah sebagai berikut:


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 Uraian Penjualan Benda dan Bea Materai Pendapatan PPn Batubara Pajak Tidak Langsung Bunga Penagihan Pajak: - Bunga Penagihan PPh - Bunga Penagihan PPN - Bunga Penagihan PPnBM - Bunga Penagihan PTLL Jumlah Bunga Penagihan Pajak Jumlah Pajak Lainnya (neto)

Semester I TA 2011 1.736.098.316.826 58.638.700 931.467.299

Semester I TA 2010 1.608.548.748.636 0 191.998.968

52.706.519.963 77.039.654.874 17.331.663 6.825.857.934 136.589.364.434 1.873.677.787.259

2.073.573.030 21.770.444.344 44.527.680 89.668.353 23.978.213.407 1.632.718.961.011

Dengan demikian, penerimaan Pajak Lainnya pada Semester I TA 2011 lebih besar Rp240.958.826.248 atau 14,76 persen dari Semester I TA 2010. g. Pajak Perdagangan Internasional Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional pada Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp28.426.339.054.335, yang terdiri dari Penerimaan Bea Masuk sebesar Rp11.831.987.468.868 dan Penerimaan Bea Keluar sebesar Rp16.594.351.585.467. Rincian Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Bea Masuk Bea Masuk Bea Masuk DTP atas Hibah (SPM Nihil) Pendapatan Denda Administrasi Pabean Bea Masuk dalam rangka KITE Denda atas sanksi administrasi Pabean Lainnya Jumlah Bea Masuk Bea Keluar Jumlah Pajak Perdagangan Internasional

Semester I TA 2011

Semester I TA 2010

11.218.073.235.419 2.618.724.584

8.972.492.920.908 684.905.208

183.734.238.304

291.183.496.094

374.680.444.557 0 0 11.831.987.468.868 16.594.351.585.467

207.738.288.230 10.000.000 0 9.496.054.074.379 1.818.910.183.069

28.426.339.054.335

11.314.964.257.448

Dengan demikian, penerimaan Pajak Perdagangan Internasional Semester I TA 2011 lebih besar Rp17.111.374.796.887 atau 151,23 persen dari Semester I TA 2010.

D.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP sebesar Rp110,54 triliun

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp110.540.755.340.550, yang berarti lebih besar Rp4.649.965.823.909 atau 4,39 persen dari Semester I TA 2010 sebesar Rp105.890.789.516.641. PNBP tersebut berasal dari penerimaan dari Sumber Daya Alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, PNBP Lainnya, dan Pendapatan BLU. Rincian atas penerimaan negara bukan pajak adalah sebagai berikut: a. Penerimaan Sumber Daya Alam Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) pada Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp71.132.040.962.363. Penerimaan ini merupakan penerimaan negara yang berhubungan dengan kegiatan eksploitasi SDA, yang terdiri dari:


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 Uraian Pendapatan Minyak Bumi Pendapatan Gas Alam Pendapatan Pertambangan Umum Pendapatan Kehutanan Pendapatan Perikanan Pendapatan Pertambangan Panas Bumi Jumlah Penerimaan SDA

Semester I TA 2011 43.555.789.802.213 18.128.460.728.134 7.691.605.745.752 1.473.020.992.105 64.160.652.010 219.003.042.149 71.132.040.962.363

Semester I TA 2010 48.348.584.787.989 11.110.503.122.656 6.695.737.022.232 1.441.756.340.407 41.351.034.925 162.739.270.523 67.800.671.578.732

Dengan demikian, penerimaan Sumber Daya Alam pada Semester I TA 2011 lebih besar Rp3.331.369.383.631 atau 4,91 persen dari Semester I TA 2010. b. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN pada Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp5.195.112.754.367, yang berarti lebih besar Rp1.607.160.462.670 atau 44,79 persen dari Semester I TA 2010 sebesar Rp3.587.952.291.697. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan yang diperoleh Pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Negara. c. Penerimaan PNBP Lainnya Penerimaan PNBP Lainnya pada Semester I TA Rp30.579.693.377.106. Penerimaan ini terdiri dari (dalam Rp): Uraian Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/ Sitaan Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas Pendapatan Sewa Pendapatan Jasa I Pendapatan Jasa II Pendapatan Jasa Luar Negeri Pendapatan Jasa Perbankan Pendapatan atas Pengelolaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara Pendapatan Jasa Kepolisian Pendapatan Jasa Pelayanan Tol Pendapatan Jasa Lainnya Pendapatan Bunga Pendapatan Gain On Bond Redemption Pendapatan Premium atas Obligasi Negara Pendapatan Fee atas Security Landing Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Pendapatan Pendidikan Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi Pendapatan Iuran dan Denda Pendapatan Pelunasan Piutang Pendapatan dari Penutupan Rekening Pendapatan Lain-lain Jumlah PNBP Lainnya (Neto)

2011

adalah

sebesar

Semester I TA 2011 3.171.482.208.245 4.765.603.649.054 82.513.073.767 5.671.593.531.041 1.223.830.951.783 122.362.492.964 147.641.986

Semester I TA 2010 2.271.347.911.457 5.260.390.938.456 67.694.641.905 6.801.638.599.704 948.417.163.230 257.031.002.525 331.150.403

2.396.398.109.360

1.828.708.042.309

1.620.192.980.778 0 129.255.217.887 968.836.075.572 760.225.000 788.120.413.500 0 122.641.027.112 1.306.102.486.077 60.360.876.341 600.303.149.472 14.895.448.335 625.321.545.608 6.908.972.273.224 30.579.693.377.106

968.545.681.413 65.382.430.571 52.969.436.197 2.337.598.987.930 24.072.047.911 2.508.004.069.000 0 67.405.353.535 1.265.509.703.581 143.343.916.791 312.982.508.100 72.934.538.443 3.920.892.420 5.824.097.494.682 31.082.326.510.563

Dengan demikian, penerimaan PNBP Lainnya pada Semester I TA 2011 lebih kecil Rp502.633.133.457 atau 1,62 persen dari TA 2010.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 d. Penerimaan Badan Layanan Umum Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) pada Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp3.633.908.246.714, yang terdiri dari (dalam Rp): Uraian Pendapatan Jasa Layanan Umum Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU Pendapatan BLU Lainnya Jumlah Penerimaan BLU (Neto)

Semester I TA 2011 3.263.820.075.859

Semester I TA 2010 3.255.810.672.668

9.264.424.684

4.205.229.564

76.424.695.682 284.399.050.489 3.633.908.246.714

59.482.751.029 100.340.482.388 3.419.839.135.649

Dengan demikian, penerimaan BLU pada Semester I TA 2011 lebih besar Rp214.069.111.065 atau 6,26 persen dari Semester I TA 2010.

D.2.3. Penerimaan Hibah Penerimaan Hibah sebesar Rp1,13 triliun

Penerimaan Hibah pada Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp1.129.618.375.520. Pendapatan ini merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha dan hibah dalam negeri lainnya. Selain itu, penerimaan hibah juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral dan hibah luar negeri lainnya. Rincian Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Hibah Dalam Negeri Hibah Dalam Negeri – Perorangan Hibah Dalam Negeri – Lembaga/Badan Usaha Hibah Dalam Negeri Lainnya Hibah Dalam Negeri Langsung Hibah Dalam negeri Langsung Jumlah Hibah Dalam Negeri Hibah Luar Negeri Hibah Luar Negeri – Perorangan Hibah Luar Negeri – Bilateral Hibah Luar Negeri – Multilateral Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya Jumlah Hibah Luar Negeri Jumlah Hibah

Semester I TA 2011

Semester I TA 2010

28.362.500

0

0

25.900.000

65.810.600 0 0 94.173.100

336.000 0 0 26.236.000

0 329.095.080.383 800.369.122.037 60.000.000 1.129.524.202.420 1.129.618.375.520

111.728.659.190 118.489.261.359 0 3.835.413 230.221.755.962 230.247.991.962

Dengan demikian, penerimaan Hibah pada Semester I TA 2011 lebih besar Rp899.370.383.558 atau 390,61 persen dari Semester I TA 2010.

D.2.4. Belanja Pegawai Belanja Pegawai sebesar Rp80,51 triliun

Belanja Pegawai pada Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp80.507.281.391.413, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara Belanja Gaji Dokter PTT

Semester I TA 2011 20.463.365.564.646 19.135.966.635.123 365.863.981.168 279.077.656.742

Semester I TA 2010 19.379.385.534.017 18.465.394.831.483 374.379.711.288 139.906.165.000


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS Belanja Honorarium Belanja Lembur Belanja Vakasi Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Belanja Asuransi Kesehatan Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Belanja Cadangan Perubahan Sharing Belanja Kontribusi APBN Pembayaran Pensiun Eks PNS Dephub Pada PT KAI Total Belanja Pegawai

88.009.211.342 501.179.384.267 139.613.844.097 96.046.514.075

72.452.082.161 492.147.761.301 138.254.344.560 115.933.416.918

6.169.557.779.195

2.905.377.030.784

32.145.903.575.995 1.047.854.180.922 75.288.432.498 (427.313.852)

30.262.621.880.714 978.215.621.064 63.543.634.554 (166.323.270)

(18.054.805)

88.963.282.017

80.507.281.391.413

73.476.408.972.591

Dengan demikian, Belanja Pegawai pada Semester I TA 2011 lebih besar Rp7.030.872.418.822 atau 9,57 persen dari Semester I TA 2010. D.2.5. Belanja Barang Belanja Barang sebesar Rp32,30 triliun

Belanja Barang pada Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp32.303.201.279.807 yang merupakan pengeluaran Pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa non investasi guna mendukung kegiatan operasional pemerintahan. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Belanja Barang BLU Jumlah Belanja Barang

Semester I TA 2011 17.516.989.081.977 3.533.912.012.015 3.087.711.777.337 6.173.456.374.063 1.991.132.034.415 32.303.201.279.807

Semester I TA 2010 15.396.728.945.921 3.092.030.225.474 2.771.539.908.173 6.452.518.487.081 1.635.200.500.888 29.348.018.067.537

Dengan demikian, Belanja Barang Semester I TA 2011 ini lebih besar Rp2.955.183.212.270 atau 10,07 persen dari Semester I TA 2010. D.2.6. Belanja Pembayaran Bunga Utang Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp46,68 triliun

Belanja Pembayaran Bunga Utang pada Semester I TA 2011 sebesar Rp46.685.022.447.037 merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (outstanding principal), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Bunga Utang mengalami penurunan Rp3.289.365.619.254 atau 7,58 persen dari Belanja Bunga Utang Semester I TA 2010 sebesar Rp43.395.656.827.783. Rincian Belanja Bunga Utang tersebut terdiri dari Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) masing-masing sebesar Rp39.826.705.438.873 dan Rp6.858.317.008.164 dengan rincian sebagai berikut: Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp39.826.705.438.873 merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik berdominasi rupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 Uraian Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara DN Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara DN Belanja Pembayaran Loss On Bond Redemption Belanja Pembayaran Discount SBSN DN Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara Valas Belanja Pembayaran Imbalan SBSN Valas Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas Belanja Pembayaran Denda Jumlah Pembayaran Bunga Utang DN

Semester I TA 2011 28.206.939.150.764 2.187.721.483.880 2.280.455.975.900 48.809.500.000 23.217.230.000 5.744.260.937.735 247.588.699.450

Semester I TA 2010 26.710.678.374.802 1.115.795.807.000 1.690.905.677.300 138.208.500.000 36.998.773.200 5.367.583.063.100 257.887.005.250

373.905.900.000

177.338.000.000

713.806.561.144 39.826.705.438.873

623.243.517.988 36.118.638.718.640

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri sebesar Rp6.858.317.008.164 merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Belanja Bunga Pinjaman Program Belanja Bunga Pinjaman Proyek Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN

Semester I TA 2011 1.735.498.933.943 5.122.818.074.221 6.858.317.008.164

Semester I TA 2010 1.741.435.968.854 5.535.582.140.289 7.277.018.109.143

D.2.7. Subsidi Subsidi sebesar Rp61,98 triliun

Belanja Subsidi pada Semester I TA 2011 sebesar Rp61.967.488.012.820 merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Rincian Subsidi adalah sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Subsidi Perusahaan Negara Subsidi Lembaga Non Keuangan BBM Subsidi Non Lembaga Keuangan - Non BBM: Subsidi Non BBM - Harga/biaya Subsidi Non BBM - Pajak Subsidi Non BBM - Lainnya Subtotal Subsidi dalam Rangka PSO Jumlah Subsidi Perusahaan Negara Subsidi Perusahaan Swasta Belanja Subsidi Lembaga Keuangan Jumlah Subsidi Perusahaan Swasta Jumlah Belanja Subsidi (Neto)

Semester I TA 2011

Semester I TA 2010

41.569.476.169.637

30.191.723.358.005

20.351.282.512.983 0 0 20.351.282.512.983 0 61.920.758.682.620

21.440.829.280.212 0 0 21.440.829.280.212 0 51.632.552.638.217

46.729.330.200 46.729.330.200 61.967.488.012.820

101.141.549.000 101.141.549.000 51.733.694.187.217

Dengan demikian, Subsidi Semester I TA 2011 ini lebih besar Rp10.233.793.825.603 atau 19,78 persen dari Semester I TA 2010. D.2.8. Belanja Hibah Bantuan Hibah sebesar Rp36,2 miliar

Belanja Hibah merupakan transfer uang atau barang oleh Pemerintah Pusat kepada negara lain, organisasi internasional, dan pemerintah daerah yang sifatnya tidak wajib. Pada Semester I TA 2011 terdapat belanja hibah negara kepada pemerintah daerah sebesar Rp36.212.867.225.



Bantuan Sosial sebesar Rp12,1 triliun

D.2. 9. Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp12.091.376.488.234 merupakan uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Kompensasi Kenaikan Harga BBM Bantuan Langsung Sekolah/Lembaga/Guru Imbal Swadaya Sekolah/Lembaga Beasiswa Lembaga Peribadatan Lembaga Sosial Lainnya Jumlah Bantuan Sosial (Neto)

Semester I TA 2011 1.538.002.354.000 4.092.995.184.515 462.739.000 852.174.509.155 79.481.839.500 5.528.259.862.064 12.091.376.488.234

Semester I TA 2010 2.339.940.515.500 11.451.432.628.663 277.211.447.200 1.440.263.064.443 27.360.279.400 3.528.051.992.270 19.064.259.927.476

Dengan demikian, Belanja Bantuan Sosial Semester I TA 2011 ini lebih kecil Rp6.972.883.439.242 atau 36,58 persen dari Semester I TA 2010. D.2.10. Belanja Lain-lain Belanja Lain-lain sebesar Rp774,09 miliar

Belanja Lain-lain pada Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp774.087.321.265, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Belanja Rekonstruksi Aceh Kerjasama Teknis Internasional Pemilu Tahunan Cadangan Tunjangan Beras PNS/TNI/Polri Cadangan Dana Reboisasi Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi) Belanja DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP Belanja Dana Penunjang (PHLN) Belanja Non Modal-Otorita Batam Belanja karena rugi selisih kurs Jasa Surveyor Jasa Perbendaharaan Jasa Pelayanan Bank Operasional Belanja untuk LPP TVRI Belanja untuk LPP RRI Belanja Kompensasi Kenaikan Harga BBM Dana Cadangan Risiko Kenaikan Harga Tanah Belanja Lainnya Jumlah Belanja Lain-lain

Semester I TA 2011 0 0 0

Semester I TA 2010 (24.437.500) (3.175.000) (5.300.000)

0

(278.575)

(3.020.000)

2.700.582.018

6.512.914.973 0 50.273.655.000

0 15.578.492.000 0

249.682.129.284 243.711.863.369

201.184.917.294 223.225.610.549

0 223.909.778.639 774.087.321.265

102.561.000.000 329.209.702.020 874.427.112.806

Dengan demikian, Belanja Lain-lain Semester I TA 2011 mengalami penurunan sebesar Rp100.339.791.541 atau 11,47 persen dari Semester I TA 2010.

D.2.11. Dana Bagi Hasil Pajak DBH Pajak sebesar Rp7,4 triliun

Bagi Hasil Pajak merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah atas bagi hasil penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan pemerintah daerah. Transfer Bagi Hasil Pajak pada Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp7.401.670.886.091, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 Semester I TA 2011 5.254.938.371.479 2.140.032.959.968 6.699.554.644 7.401.670.886.091

Uraian Bagi Hasil Pajak Penghasilan Bagi Hasil PBB Bagi Hasil BPHTB Jumlah Bagi Hasil Pajak

Semester I TA 2010 5.165.028.735.140 6.305.980.965.400 2.672.887.791.641 14.143.897.492.181

Dengan demikian, Bagi Hasil Pajak Semester I TA 2011 lebih kecil Rp6.742.226.606.090 atau 47,67 persen dari Semester I TA 2010. D.2.12. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau DBH Cukai Tembakau sebesar Rp519,07 triliun

Bagi Hasil Cukai Tembakau merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah atas bagi hasil penerimaan cukai yang merupakan bagian pendapatan pemerintah daerah. Transfer Bagi Hasil Cukai Tembakau pada Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp519.068.797.376, sedangkan pada Semester I TA 2010 sebesar Rp552.959.639.416. Dengan demikian DBH Cukai Tembakau Semester I TA 2011 lebih kecil Rp33.890.842.040 atau 6,13%.

D.2.13. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam DBH SDA sebesar Rp17,94 triliun

Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah atas bagi hasil penerimaan sumber daya alam yang merupakan bagian pendapatan pemerintah daerah. Transfer Bagi Hasil SDA dalam Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp17.942.732.883.061, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Bagi Hasil Minyak Bumi Bagi Hasil Gas Alam Bagi Hasil Pertambangan Umum Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi Bagi Hasil Kehutanan Bagi Hasil Perikanan Jumlah Bagi Hasil SDA

Semester I TA 2011 7.913.136.635.284 6.127.415.364.716 3.309.672.105.863 179.479.573.376 373.334.063.822 39.695.140.000 17.942.732.883.061

Semester I TA 2010 6.704.493.952.694 4.857.387.364.716 2.634.118.665.720 78.214.319.408 415.691.590.788 48.000.000.000 14.737.905.893.326

Dengan demikian, DBH SDA Semester I TA 2011 lebih besar Rp3.204.826.989.735 atau 21,75 persen dari Semester I TA 2010.

D.2.14. Dana Alokasi Umum DAU sebesar Rp131,50 triliun

Dana Alokasi Umum merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan propinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Transfer Dana Alokasi Umum pada Semester I TA 2011 sebesar Rp131.502.114.553.500, jumlah tersebut lebih besar Rp13.802.657.484.500 atau 11,73 persen dari Semester I TA 2010 sebesar Rp117.699.457.069.000.

D.2.15. Dana Alokasi Khusus DAK sebesar Rp7,15 triliun

Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Transfer Dana Alokasi Khusus pada Semester I TA 2011 sebesar Rp7.153.311.095.000, jumlah tersebut lebih besar Rp481.929.680.000 atau 7,22 persen dari Semester I TA 2010 sebesar Rp6.671.381.415.000.



D.2.16. Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus sebesar Rp3,13 triliun

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Transfer Dana Otonomi Khusus pada Semester I TA 2011 sebesar Rp3.126.393.898.000, jumlah tersebut lebih besar Rp712.992.409.600 atau 29,54 persen dari Semester I TA 2010 sebesar Rp2.413.401.488.400. D.2.17. Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian sebesar Rp14,89 triliun

Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Transfer Dana Penyesuaian pada Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp14.889.958.862.000, lebih besar Rp9.508.626.171.405 atau 176,70 persen dari Semester I TA 2010 sebesar Rp5.381.332.690.595.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN Penurunan kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan sebesar minus Rp20,22 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada Semester I TA 2011 menunjukkan arus kas keluar bersih sebesar Rp20.219.653.313.280, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Arus Masuk Dikurangi Arus Keluar Arus Kas Bersih

Semester I TA 2011 80.374.920.556 20.300.028.233.836 (20.219.653.313.280)

Semester I TA 2010 170.079.406.563 16.399.568.778.563 (16.229.489.372.000)

Dengan demikian, Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada Semester I TA 2011 lebih besar Rp3.990.163.941.280 atau 24,59 persen dari Semester I TA 2010.

D.2.18. Penjualan Aset Penjualan Aset sebesar Rp80,37 miliar

Pendapatan Penjualan Aset merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa rumah tinggal, kendaraan bermotor, dan aset yang rusak atau berlebihan. Pendapatan yang berasal dari Penjualan Aset Tetap pada Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp80.374.920.556, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan, dan Tanah Penjualan Kendaraan Bermotor Penjualan Sewa Beli Penjualan Aset Tetap Lainnya Penjualan Aset Lainnya Jumlah Penjualan Aset

Semester I TA 2011 Semester I TA 2010 1.299.360.397 90.707.128.749 724.825.965 1.158.587.650 20.597.324.755 24.344.712.304 400.000.000 138.252.500 57.353.409.439 53.730.725.360 80.374.920.556 170.079.406.563

Dengan demikian, Pendapatan ini pada Semester I TA 2011 lebih kecil Rp89.704.486.007 atau 52,74 persen dari Semester I TA 2010.



D.2.19. Belanja Aset Tetap Belanja Aset Tetap sebesar Rp20,3 triliun

Belanja Aset Tetap pada Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp20.300.028.233.836 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Semester I TA 2011 547.145.040.696 5.497.005.062.943 2.699.496.592.193 11.027.001.515.134 403.523.082.255 125.856.940.615 20.300.028.233.836

Uraian Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal BLU Jumlah Belanja Aset Tetap

Semester I TA 2010 413.954.798.577 5.182.488.542.669 2.124.524.604.094 7.959.124.706.188 543.035.500.342 176.440.626.693 16.399.568.778.563

Belanja Aset Tetap ini pada Semester I TA 2011 lebih besar Rp3.900.459.455.273 atau 23,78 persen dari Semester I TA 2010. Dengan Arus Kas Masuk Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp82.920.115.910.554 dan Arus Kas Bersih Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar Rp20.219.653.313.280 mengakibatkan surplus anggaran sebesar Rp62.700.462.597.274.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Kenaikan kas dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp64,65 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas Pemerintah dan tuntutan Pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Jumlah Pembiayaan Neto dalam Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp64.649.136.275.968, yang berasal dari (dalam Rp): Uraian Arus Masuk Dikurangi Arus Keluar Arus Kas Bersih

Semester I TA 2011 129.353.500.589.520 64.704.364.313.552 64.649.136.275.968

Semester I TA 2010 133.862.728.796.591 79.204.267.117.175 54.658.461.679.416

Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Semester I TA 2011 lebih besar Rp9.990.674.596.552 atau 18,28 persen dari Semester I TA 2010.

D.2.20. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Penerimaan Pembiayaan DN sebesar Rp119,70 triliun

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dalam Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp119.704.886.398.890, yang terdiri dari (dalam Rp): Uraian Rekening Pemerintah Privatisasi dan Penjualan Aset Restrukturisasi Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN) Pinjaman Dalam Negeri Jumlah Penerimaan Pembiayaan DN

Semester I TA 2011 0 843.834.597.740 118.861.051.801.150 0 119.704.886.398.890

Semester I TA 2010 2.747.385.560.000 375.920.422.174 113.767.383.951.000 0 116.890.689.933.174

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dalam Semester I TA 2011 lebih besar Rp2.814.196.465.716 atau 2,41 persen dibandingkan dengan Semester I TA 2010.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 a. Rekening Pemerintah Tidak terdapat penerimaan pembiayaan dari Rekening Pemerintah pada Semester I TA 2011. Sedangkan penerimaan pembiayaan dari Rekening Pemerintah pada Semester I TA 2011 sebesar Rp2.747.385.560.000. b. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi Penerimaan Hasil Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi pada Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp843.834.597.740, berarti lebih besar Rp467.914.175.566 atau 124,47 persen dari penerimaan pada Semester I TA 2010 sebesar Rp375.920.422.174. Penerimaan ini berasal dari privatisasi dan penjualan aset program restrukturisasi dan penjualan/ penyelesaian aset eks BPPN dan aset bekas milik eks Bank Dalam Likuidasi (BDL). Rincian Penerimaan Hasil Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi adalah (dalam Rp): Uraian Penerimaan Hasil Privatisasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian aset eks BPPN Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) Total Penerimaan

c.

Semester I TA 2011 425.044.145.867

Semester I TA 2010 0

156.533.825

133.391.319.531

354.147.119.432

202.290.017.476

64.486.798.616

40.239.085.167

843.834.597.740

375.920.422.174

Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN) Penerimaan pembiayaan SBN merupakan penerimaan pembiayaan dari penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik berdominasi rupiah maupun valas. Penerimaan pembiayaan SBN pada Semester I TA 2011 sebesar Rp118.861.051.801.150, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Penerbitan/Penjualan SPN Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara DN Utang Bunga Obligasi Negara DN Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara - Valas Penerbitan/Penjualan SBSN - DN Penerbitan/Penjualan SBSN - Valas Imbalan Dibayar di muka SBSN - DN Total Penerimaan SBN

Semester I TA 2011 19.750.000.000.000 57.714.000.000.000 1.074.532.141.000 0 18.841.410.000.000 21.441.986.560.150 39.123.100.000 118.861.051.801.150

Semester I TA 2010 23.945.000.000.000 49.376.000.000.000 1.277.305.718.000 18.550.000.000.000 20.543.860.000.000 0 75.218.233.000 113.767.383.951.000

Dengan demikian, penerimaan pembiayaan SBN pada Semester I TA 2011 lebih besar Rp5.093.667.850.150 atau 4,48 persen dibanding Semester I TA 2010.

D.2.21. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri Penerimaan Pembiayaan LN sebesar Rp7,34 triliun

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dalam Semester I TA 2011 sebesar Rp7.345.114.523.418 merupakan seluruh penerimaan Pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek, serta penjadualan kembali bunga utang luar negeri. Rincian Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut (dalam Rp):


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 Uraian Pinjaman Program Pinjaman Proyek Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN

Semester I TA 2011 1.804.841.933.273 5.540.272.590.145 7.345.114.523.418

Semester I TA 2010 10.924.445.706.200 6.047.593.157.217 16.972.038.863.417

Dengan demikian, penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dalam Semester I TA 2011 lebih kecil Rp9.626.924.339.999 atau 56,72 persen dari Semester I TA 2010. a. Pinjaman Program Pinjaman Program yang diterima dalam Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp1.804.841.933.273, dengan rincian (dalam Rp): Uraian Program Bilateral Program Mutilateral Jumlah Pinjaman Program

Semester I TA 2011 873.396.325.700 931.445.607.573 1.804.841.933.273

Semester I TA 2010 6.378.643.918.200 4.545.801.788.000 10.924.445.706.200

Dengan demikian, Pinjaman Program Semester I TA 2011 lebih besar Rp9.119.603.772.927 atau 83,48 persen dari Semester I TA 2010. b. Pinjaman Proyek Pinjaman Proyek yang diterima dalam Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp5.540.272.590.145, dengan rincian (dalam Rp): Uraian Pinjaman Proyek dari Bilateral Pinjaman Proyek dari Multilateral Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor Pinjaman Proyek Lainnya Jumlah Pinjaman Proyek

Semester I TA 2011 2.236.655.802.919 3.098.298.832.636 205.317.954.590 0 5.540.272.590.145

Semester I TA 2010 2.945.410.752.623 1.584.124.709.703 1.422.774.057.891 95.283.637.000 6.047.593.157.217

Dengan demikian, Pinjaman Proyek Semester I TA 2011 lebih kecil Rp507.320.567.072 atau 8,39 persen dibandingkan Semester I TA 2010.

D.2.22. Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman sebesar Rp2,3 triliun

Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman pada Semester I TA 2011 sebesar Rp2.303.499.667.212 merupakan seluruh penerimaan Pemerintah sehubungan dengan cicilan pengembalian Pinjaman Subsidiary Loan Agreement (SLA) yang terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dalam dan luar negeri kepada Pemda, BUMD dan BUMN. Rincian Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman LN Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Semester I TA 2011 2.303.499.667.212

Semester I TA 2010 0

0

0

2.303.499.667.212

0

Pada Semester I TA 2010 tidak terdapat transaksi Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman.



D.2.23. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain Penerimaan Pembiayaan Lain-lain sebesar Rp0

Tidak terdapat transaksi Penerimaan Pembiayaan Lain-lain pada Semester I TA 2011 dan Semester I TA 2010.

D.2.24. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Pengeluaran Pembiayaan DN sebesar Rp41,15 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri dalam Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp41.152.550.678.017 yang digunakan untuk pembiayaan pengembangan pendidikan nasional, pelunasan SPN, Obligasi Negara, dan SBSN, dengan rincian sebagai berikut (Rp): Uraian Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Pelunasan Obligasi Negara Rupiah Pelunasan SBSN Jumlah Pembiayaan Dalam Negeri

Semester I TA 2011 23.945.000.000.000 17.203.477.592.017 4.073.086.000 41.152.550.678.017

Semester I TA 2010 20.050.000.000.000 29.281.618.158.879 2.389.409.975.000 51.721.028.133.879

Dengan demikian, Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Semester I TA 2011 lebih kecil Rp10.568.477.455.862 atau 20,43 persen dibandingkan Semester I TA 2010.

D.2.25. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri Pengeluaran Pembiayaan LN sebesar Rp22,92 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri dalam Semester I TA 2011 sebesar Rp22.918.467.835.219 merupakan pembiayaan cicilan pokok utang luar negeri, yang terdiri dari (dalam Rp): Uraian Pinjaman Program Pinjaman Proyek Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN

Semester I TA 2011 4.560.955.364.910 18.357.512.470.309 22.918.467.835.219

Semester I TA 2010 4.397.470.401.343 21.587.784.567.531 25.985.254.968.874

Dengan demikian, Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri Semester I TA 2011 lebih kecil Rp3.066.787.133.655 atau 11,80 persen dibandingkan dengan Semester I TA 2010.

D.2.26. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah PMN/Investasi Pemerintah sebesar Rp0

Pengeluaran Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah merupakan penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah, serta investasi dalam bentuk dana bergulir. Pada Semester I TA 2011 dan TA 2010 tidak terdapat transaksi PMN/Investasi Pemerintah.

D.2.27. Penerusan Pinjaman Penerusan Pinjaman sebesar Rp633,34 miliar

Penerusan Pinjaman merupakan pengeluaran Pemerintah atas pemberian pinjaman dan penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD. Penerusan pinjaman luar negeri pada Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp633.345.800.316. Jumlah tersebut lebih kecil Rp864.638.214.106 atau 57,72 persen dibandingkan dengan Semester I TA 2010 sebesar Rp1.497.984.014.422.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 D.2.28. Pengeluaran Pembiayaan Lain-Lain Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain sebesar Rp0

Tidak terdapat transaksi Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain pada Semester I TA 2011 dan semester I TA 2010. Dengan Arus Kas Masuk Bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp64.649.136.275.968 dan defisit anggaran sebesar Rp62.700.462.597.274, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Semester I TA 2011 sebesar Rp127.349.598.873.242. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

Penurunan Kas dari Aktivitas Nonanggaran sebesar minus Rp3,04 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBN. Dalam Semester I TA 2011, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran adalah sebesar minus Rp3.040.138.219.622, dengan rincian sebagai berikut: Uraian Perhitungan Fihak Ketiga (Neto) PFK Prefinancing (Neto) Kiriman Uang (Neto) Transito (Neto) Arus Kas Bersih

Semester I TA 2011 691.132.218.047 7.092.500 (283.359.333.461) (3.447.918.196.708) (3.040.138.219.622)

Semester I TA 2010 (182.189.867.858) (26.836.951.687.247) 2.745.752.880.842 (2.765.319.049.902) (27.038.707.724.165)

Dengan demikian, Arus Keluar Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Semester I TA 2011 lebih besar Rp23.998.569.504.543 atau 88,76 persen dari Semester I TA 2010. D.2.29. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto) PFK (Neto) sebesar Rp691,13 milyar

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dalam Semester I TA 2011 sebesar Rp691.132.218.047 berasal dari penerimaan pemerintah yang berasal dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada pihak ketiga yang berhak menerimanya, serta penerimaan dan pengeluaran karena kesalahan rekening pihak ketiga. Adapun Rincian penerimaan dan pengeluaran PFK pada Semester I TA 2011 adalah sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Penerimaan Non Anggaran PFK Penerimaan PFK 10% Gaji Penerimaan PFK 2% Gaji Terusan Penerimaan PFK Beras BULOG Penerimaan PFK 2% Pemda Penerimaan PFK Penutupan Rekening Penerimaan PFK Lain-lain Penerimaan Non Anggaran PFK karena Kesalahan Rekening Jumlah Penerimaan PFK Pengeluaran Non Anggaran PFK Pengembalian Penerimaan PFK 10% Gaji Pengembalian Penerimaan PFK 2% Gaji Terusan Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog

Semester I TA 2011

Semester I TA 2010

7.981.127.349.585 3.081.899.853 107.234.152.901 991.621.588.679 224.856 191.863.408.573

7.068.475.034.252 2.150.572.005 97.330.508.863 879.949.572.780 2.198.021 188.552.021.914

150.313.027.471

123.891.984.055

9.425.241.651.918

8.360.351.891.890

(7.293.110.142.327)

(7.112.642.154.317)

(1.723.478.082)

(2.276.716.015)

(87.939.288.874)

(94.979.796.800)


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 Pengembalian Penerimaan PFK 2% Pemda Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain Pengeluaran Non Anggaran PFK karena Kesalahan Rekening Jumlah Pengeluaran PFK PFK (Neto)

(981.673.633.336) (178.391.307.460)

(832.672.338.167) (180.790.667.000)

(191.271.583.792)

(319.180.087.449)

(8.734.109.433.871) 691.132.218.047

(8.542.541.759.748) (182.189.867.858)

Dengan demikian, Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dalam Semester I TA 2011 lebih besar Rp873.322.085.905 atau 479,35 persen dari Semester I TA 2010. D.2.30. PFK Prefinancing dan PFK Lainnya PFK Prefinancing sebesar Rp7,1 juta

PFK Prefinancing dan PFK Lainnya Semester I TA 2011 sebesar Rp7.092.500 merupakan transaksi yang dilakukan BUN berupa prefinancing (pembiayaan pendahuluan), penerimaan/ pengembalian dana talangan, dan pembayaran rekening khusus kosong (reksus kosong), dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Penerimaan PFK Prefinancing: Penerimaan Reimburesement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya Penerimaan Dana Talangan dari Rekening SAL Jumlah Penerimaan PFK Prefinancing Dikurangi: Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya dan Pengembalian Dana Talangan: Pengembalian Dana Talangan dari Rekening BUN ke Rekening SAL Jumlah Pembayaran PFK Prefinancing Jumlah PFK Prefinancing (Neto)

Semester I TA 2011

Semester I TA 2010

7.092.500

51.541.947.443

0

112.893.874.364

7.092.500

164.435.821.807

(27.001.387.509.054) 0

(27.001.387.509.054)

7.092.500

(26.836.951.687.247)

Dengan demikian, PFK Prefinancing dan PFK Lainnya (neto) dalam Semester I TA 2011 lebih besar Rp26.836.958.779.747 dari Semester I TA 2010. D.2.31. Kiriman Uang Kiriman Uang sebesar minus Rp283,36 miliar

Kiriman Uang (KU) Neto Semester I TA 2011 sebesar minus Rp283.359.333.461 antara lain merupakan penerimaan dan pengeluaran kiriman uang antar rekening pemerintah yang berasal dari KPPN ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan dan sebaliknya, pemindahbukuan intern rekening BUN, dan pemindahbukuan intern KPPN. Dalam transaksi KU Semester I TA 2011 masih terdapat selisih antara penerimaan dengan pengeluaran KU yang disebabkan belum sepenuhnya seluruh transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas dibukukan dalam Sistem Akuntansi Pusat, dan ketidaktepatan dalam penggunaan akun. Rincian KU adalah sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Penerimaan Kiriman Uang Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka TSA Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus Penerimaan Pemindahbukuan Penerimaan Pemindahbukuan Penutupan Rekening Penerimaan Pemindahbukuan Dalam Rangka

Semester I TA 2011 744.408.404.126.665 729.889.715.794.366 2.098.096.557.661 391.971.420.057.989 0 1.215.627.469.171.190

Semester I TA 2010 632.075.222.571.490 369.673.568.256.969 62.204.653.271 343.852.885.181.854 0 1.041.353.475.604.740


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 Penempatan Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan Jumlah Penerimaan KU Dikurangi: Pengeluaran Kiriman Uang Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka TSA Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus Pengeluaran Pemindahbukuan Pengeluaran Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan Jumlah Pengeluaran KU Jumlah KU (Neto)

47.948.350.143 3.084.043.054.058.010

273.284.333.063 2.387.290.640.601.387

(744.188.729.830.388) (730.169.061.807.389) (2.330.409.261.757) (391.961.515.580.775)

(631.688.040.547.535) (370.127.808.282.880) (34.573.048.957) (341.067.641.953.067)

(1.215.627.469.171.190)

(1.041.353.475.604.740)

(49.227.739.976) (3.084.326.413.391.470) (283.359.333.461)

(273.348.283.366) (2.384.544.887.720.545) 2.745.752.880.842

Dengan demikian, KU keluar neto dalam Semester I TA 2011 lebih kecil Rp3.029.112.214.303 atau 110,32 persen dari Semester I TA 2010.

D.2.32. Transito Transito minus Rp3,45 triliun

Transito (Neto) Semester I TA 2011 sebesar minus Rp3.447.918.196.708 merupakan transaksi BUN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) tahun berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Pengembalian UP dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat berupa UP yang diterima tahun berjalan maupun tahun yang lalu, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Penerimaan Transito Penerimaan Pengembalian UP Dana Rupiah Penerimaan Pengembalian UP Dana Pinjaman/Hibah LN Penerimaan Pengembalian UP Pengguna PNBP (Swadana) Penerimaan Pengembalian UP Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan Pengembalian UP Pengembalian (Restitusi) Pajak Jumlah Penerimaan Transito Dikurangi: Pengeluaran Transito Pengeluaran UP Dana Rupiah Pengeluaran UP Dana Pinjaman/Hibah LN Pengeluaran UP Pengguna PNBP (Swadana) Pengeluaran Pengemb Kelebihan Setoran Sisa UP/TUP TAYL Pengeluaran Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) Pajak Jumlah Pengeluaran Transito Jumlah Transito (Neto)

Semester I TA 2011

Semester I TA 2010

3.051.943.828.170 14.682.302.230

3.494.664.964.080 28.534.130.796

92.135.079.761

125.221.575.480

537.976.326.352

842.689.699.903

0

0

3.696.737.536.513

4.491.110.370.259

(6.788.974.348.634) (35.731.645.110) (325.495.665.218)

(6.913.216.218.667) (75.126.630.919) (280.987.597.553)

5.808.500.741

13.301.026.978

(262.575.000)

(400.000.000)

(7.144.655.733.221) (3.447.918.196.708)

(7.256.429.420.161) (2.765.319.049.902)

Dengan demikian, Transito (Neto) dalam Semester I TA 2011 lebih besar Rp682.599.146.806 atau 24,68 persen dari Semester I TA 2010.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS POS POS LAPORAN REALISASI APBN B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Semester I Tahun Anggaran (TA) 2011 adalah sebesar Rp499.900.411.613.939 Rp atau mencapai 45,24 persen dari target APBN TA 2011 20 sebesar Rp1.104.901.964.236.000. Rp Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp388.149.662.977.313 388.149.662.977.313, PNBP sebesar Rp110.621.130.261.106 110.621.130.261.106, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp1.129.618.375.520 1.129.618.375.520. Pendapatan Negara dan Hibah Semester I 2011 201 mengalami kenaikan Rp56.018.956.352.583 atau 12,62 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama TA 2010. 20 Perbandingan realisasi ealisasi Penerimaan Negara dan Hibah Semester I 2011 dan Semester I 2010 terlihat pada Grafik 15. 388,1

Triliun rupiah

337,6 300 106,1

200

110,6 1,13

0,23

100 0

Semester I 2010 Perpajakan

Semester I 2011 PNBP

Hibah

Grafik 15: Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara dan Hibah Semester I TA 2011 dan Semester I TA 2010 20 Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp437.199.949.016.665 Rp atau 35,56 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2011 sebesar Rp1.229.558.465. 1.229.558.465.306.000. Sementara itu, realisasi Belanja Negara ra pada periode yang sama TA 2010 adalah sebesar Rp395.892.369.561.891.. Realisasi Belanja negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp254.278.760.365.358,, Transfer ke Daerah sebesar Rp182.537.544.000.189 537.544.000.189, dan terdapat Suspen sebesar Rp383.644.651.118 3.644.651.118. Perbandingan realisasi Belanja Negara Semester I 2011 dan Semester I 20100 terlihat pada Grafik 16. 1

300

254,28

233,53

182,5

161,6

Triliun rupiah

200 100

0,38

0,76

0 Semester I 2010 Belanja Pemerintah Pusat

Semester I 2011 Transfer ke Daerah

Suspen

Grafik 16: Perbandingan Realisasi Belanja Negara Semester I TA 2011 dan Semester I TA 2010 20


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp499.900.411.613.939 dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp437.199.949.016.665, maka terjadi Surplus Anggaran pada Semester I TA 2011 sebesar Rp62.700.462.597.274. Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Neto) pada Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp64.649.136.275.968, yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp78.552.335.720.873 dan Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar minus Rp13.903.199.444.905. Terjadinya Surplus Anggaran dan adanya Realisasi Pembiayaan Neto mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Semester I TA 2011 sebesar Rp127.349.598.873.242.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Negara dan Hibah Rp499,90 triliun

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp499.900.411.613.939, berarti mencapai 45,24 persen dari APBN sebesar Rp1.104.901.964.236.000. Pendapatan Negara dan Hibah terdiri dari Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Penerimaan Hibah. Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) Semester I TA 2011 dapat dilihat pada Grafik 17.

Grafik 17: Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Semester I TA 2011 B.2.1.1. Penerimaan Perpajakan Penerimaan Perpajakan Rp388,15 triliun

Realisasi Penerimaan Perpajakan Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp388.149.662.977.313 atau mencapai 45,65 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp850.255.476.000.000. Hal ini berarti Penerimaan Perpajakan Semester I TA 2011 lebih besar Rp50.559.324.631.123 atau 14,98 persen dibandingkan dengan realisasi Semester I TA 2010. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari (i) Pajak Dalam Negeri dan (ii) Pajak Perdagangan Internasional.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) B.2.1.1.1. Pajak Dalam Negeri Penerimaan Pajak Dalam Negeri R359,72 triliun

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp359.723.323.922.978 atau mencapai 43,48 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp827.246.166.000.000. Hal ini berarti realisasi Pajak Dalam Negeri Semester I TA 2011 lebih besar Rp33.447.949.834.236 atau 10,25 persen dibandingkan dengan realisasi Semester I TA 2010. Besarnya realisasi Pajak Dalam Negeri ini adalah sebagai berikut (dalam Rp): Uraian PPh Migas PPh Nonmigas PPh Fiskal PPN dan PPnBM PBB BPHTB Cukai Pajak Lainnya Jumlah

Semester I TA 2011 34.331.581.215.199 173.695.949.865.387 724.026.735 112.773.298.284.351 2.227.954.322.600 (704.724.406) 34.820.843.145.853 1.873.677.787.259 359.723.323.922.978

Semester I TA 2010 30.638.854.482.101 147.823.623.246.380 5.659.104.283 99.580.989.025.436 11.465.019.814.125 2.998.203.750.399 32.130.305.705.007 1.632.718.961.011 326.275.374.088.742

Berdasarkan tabel di atas, realisasi BPHTB selama Semester I 2011 bersaldo minus karena realisasi penerimaannya lebih rendah daripada pengembaliannya (restitusi). Sedangkan penurunan realisasi PBB terutama disebabkan penerimaan PBB Migas selama Semester I TA 2011 sebesar ekuivalen Rp10.168.000.000.000 masih ditampung di Rekening Migas (600.000.411.980) dan belum diakui sebagai Penerimaan PBB. Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1.

B.2.1.1.2. Pajak Perdagangan Internasional Pajak Perdagangan Internasional Rp28,43 triliun

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp28.426.339.054.335, atau mencapai 123,54 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp23.009.310.000.000. Hal ini berarti Pajak Perdagangan Internasional Semester I TA 2011 lebih besar Rp17.111.374.796.887 atau naik 151,23 persen dibandingkan dengan realisasi Semester I TA 2010. Rincian realisasi Pajak Perdagangan Internasional adalah (dalam Rp): Uraian Bea Masuk Bea Keluar Jumlah

Semester I TA 2011 11.831.987.468.868 16.594.351.585.467 28.426.339.054.335

Semester I TA 2010 9.496.054.074.379 1.818.910.183.069 11.314.964.257.448

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1.

B.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP Rp110,62 triliun

Realisasi PNBP Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp110.621.130.261.106 atau mencapai 44,09 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp250.906.988.236.000. Hal ini berarti realisasi PNBP Semester I TA 2011 lebih besar Rp4.560.261.337.902 atau 4,30 persen dibandingkan dengan realisasi Semester I TA 2010. Realisasi PNBP berasal dari (i) Penerimaan Sumber Daya Alam; (ii) Bagian Pemerintah atas Laba BUMN; (iii) PNBP Lainnya; dan (iv) Pendapatan BLU. Komposisi realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (dalam persentase) Semester I TA 2011 dapat dilihat pada Grafik 18.



Grafik 18: Komposisi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2011

B.2.1.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam Penerimaan SDA Rp71,13 triliun

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp71.132.040.962.363, atau mencapai 43,61 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp163.119.225.862.000. Hal ini berarti Penerimaan SDA Semester I TA 2011 lebih besar Rp3.331.369.383.631 atau 4,91 persen dibandingkan dengan realisasi Semester I TA 2010. Rincian realisasi Penerimaan SDA adalah sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Pendapatan Minyak Bumi Pendapatan Gas Alam Pendapatan Pertambangan Umum Pendapatan Kehutanan Pendapatan Perikanan Pendapatan Pertambangan Panas Bumi Jumlah

Semester I TA 2011 43.555.789.802.213 18.128.460.728.134 7.691.605.745.752 1.473.020.992.105 64.160.652.010 219.003.042.149 71.132.040.962.363

Semester I TA 2010 48.348.584.787.989 11.110.503.122.656 6.695.737.022.232 1.441.756.340.407 41.351.034.925 162.739.270.523 67.800.671.578.732


B.2.1.2.2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Rp5,20 triliun

Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp5.195.112.754.367 atau mencapai 18,83 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp27.590.400.000.000. Hal ini berarti Bagian Laba Pemerintah atas Laba BUMN Semester I TA 2011 lebih besar Rp1.607.160.462.670 atau naik 44,79 persen dibandingkan dengan realisasi Semester I TA 2010. Realisasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN terdiri dari (dalam Rp): Uraian Pendapatan Laba BUMN Perbankan Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan Jumlah

Semester I TA 2011 3.605.407.157.413 1.589.705.596.954 5.195.112.754.367

Semester I TA 2010 2.101.599.300.835 1.486.352.990.862 3.587.952.291.697

Daftar 10 BUMN penghasil deviden terbesar pada Semester I TA 2011 adalah sebagai berikut: 1 2 3

Uraian PT. Bank Mandiri PT. Freeport Indonesia PT. Bank Rakyat Indonesia

Jumlah 1.688.383.760.000 1.033.614.450.000 980.560.000.000


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) 4 PT. Bank Negara Indonesia 5 PT. Jasa Raharja 6 PT. Bank Tabungan Negara 7 PT. Wijaya Karya 8 PT. Socfin Indonesia 9 PT. Jasindo 10 PT. Perkebunan Nusantara IX 11 Lainnya Total Pendapatan Bagian Laba BUMN

738.263.011.876 304.492.000.000 198.200.385.540 68.336.000.000 42.636.471.000 38.850.324.400 23.568.000.000 78.208.351.551 5.195.112.754.367

B.2.1.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya PNBP Lainnya Rp30,66 triliun

Realisasi PNBP Lainnya Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp30.660.068.297.662 atau 67,88 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN yaitu sebesar Rp45.166.553.743.000. Hal ini berarti realisasi PNBP Lainnya Semester I TA 2011 lebih kecil Rp592.337.619.464 atau turun 1,90 persen dibandingkan dengan realisasi Semester I TA 2010. Realisasi PNBP Lainnya ini terdiri dari (dalam Rp): Uraian Pendapatan Penjualan dan Sewa Pendapatan Jasa Pendapatan Bunga Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi Pendapatan Pendidikan Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi Pendapatan Iuran dan Denda Pendapatan Lain-lain Jumlah

Semester I TA 2011 8.099.973.851.622 11.163.780.925.799 1.757.716.714.072 122.641.027.112

Semester I TA 2010 7.769.512.898.381 10.923.023.506.352 4.869.675.104.841 67.405.353.535

1.306.102.486.077 60.360.876.341

1.265.509.703.581 143.343.916.791

600.303.149.472 7.549.189.267.167 30.660.068.297.662

312.982.508.100 5.900.952.925.545 31.252.405.917.126

B.2.1.2.4. Pendapatan Badan Layanan Umum Pendapatan BLU Rp3,63 triliun

Realisasi Pendapatan BLU Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp3.633.908.246.714 atau 24,18 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN yaitu sebesar Rp15.030.808.631.000. Hal ini berarti realisasi Pendapatan BLU Semester I TA 2011 lebih besar Rp214.069.111.065 atau naik 6,26 persen dibandingkan dengan realisasi Semester I TA 2010. Realisasi Pendapatan BLU terdiri dari (dalam Rp): Uraian Pendapatan Jasa Layanan Umum: Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/ Kawasan Tertentu Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat Total Pendapatan Jasa Layanan Umum Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum Pendapatan Hasil Kerjasama BLU Pendapatan BLU Lainnya Jumlah

Semester I TA 2011

Semester I TA 2010

3.143.213.374.040

3.117.505.834.270

48.472.024.669

51.183.575.437

72.134.677.150 3.263.820.075.859 9.264.424.684 76.424.695.682 284.399.050.489 3.633.908.246.714

87.121.262.961 3.255.810.672.668 4.205.229.564 59.482.751.029 100.340.482.388 3.419.839.135.649



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) B.2.1.3. Penerimaan Hibah Penerimaan Hibah Rp1,13 triliun

Realisasi Penerimaan Hibah Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp1.129.618.375.520 atau 30,21 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp3.739.500.000.000. Hal ini berarti Penerimaan Hibah Semester I TA 2011 lebih besar Rp899.370.383.558 atau naik 390,61 persen dibandingkan dengan realisasi Semester I TA 2010. Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1.

B.2.2. Belanja Negara Belanja Negara Rp437,2 triliun

Realisasi Belanja Negara Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp437.199.949.016.665 atau 35,56 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp1.229.558.465.306.000. Belanja Negara Semester I TA 2011 lebih besar Rp41.307.579.454.774 atau naik 10,43 persen dibandingkan dengan realisasi Semester I TA 2010. Realisasi Belanja Negara terdiri dari (i) Belanja Pemerintah Pusat, (ii) Transfer ke Daerah dan (iii) Suspen. Berdasarkan alokasi peruntukkannya, komposisi Belanja Negara Semester I TA 2011 dapat disajikan pada Grafik 19.

Grafik 19: Komposisi Alokasi Belanja Negara Semester I TA 2011 Alokasi untuk kementerian negara/lembaga (K/L), antara lain untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja lain-lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepemerintahan.

B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat Belanja Pemerintah Pusat Rp254,28 triliun

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp254.278.760.365.358 atau 30,40 persen dari APBN sebesar Rp836.578.166.827.800. Hal ini berarti realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I TA 2011 lebih besar Rp20.748.861.286.410 atau 8,88 persen dari Realisasi Semester I TA 2010. Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu (i) Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran; (ii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi; dan (iii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja (Ekonomi).


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/BA

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I TA 2011 menurut Bagian Anggaran (BA) terbesar adalah pada BA 999 (Bendahara Umum Negara) sebesar Rp145.039.600.212.469 atau 57,04 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat. Sementara itu, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I TA 2011 pada K/L (selain BA BUN) adalah sebesar Rp109.239.160.152.889. Dari total realisasi belanja tersebut, realisasi belanja pada K/L terbesar adalah Kementerian Pertahanan sebesar Rp19.571.907.638.607 atau 7,70 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat dan 17,92 persen dari total realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk K/L. Komposisi 5 (lima) terbesar K/L pengguna anggaran Belanja Pemerintah Pusat (dalam persentase) selain BA 999 (Bendahara Umum Negara) pada Semester I TA 2011 dapat dilihat pada Grafik 20.

Grafik 20: Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Semester I TA 2011 Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran dapat dilihat dalam Daftar 2.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi terbagi dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per fungsi pada Semester I TA 2011 dan Semester I 2010 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 4.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) Tabel 4 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Semester I TA 2011 dan Semester I TA 2010 (Dalam Rupiah) Kode 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Uraian Fungsi Pelayanan Umum Pertahanan Ketertiban dan Keamanan Ekonomi Lingkungan Hidup Perumahan dan Fasilitas Umum Kesehatan Pariwisata dan Budaya Agama Pendidikan Perlindungan Sosial Total *)

Semester I TA 20111 179.614.663.412.701 19.525.707.251.024 4.906.941.600.556 18.989.524.226.740 1.637.214.801.303 5.610.800.569.709 3.080.316.013.690 586.240.087.993 351.035.529.410 19.037.283.331.200 938.655.615.320 254.278.760.365.358

Semester I TA 2010 171.822.481.647.955 7.028.818.769.188 3.564.268.299.834 12.657.304.491.235 1.336.433.568.167 4.349.897.490.564 5.306.754.345.991 258.779.630.752 240.328.462.713 26.090.424.154.984 874.557.559.349 233.529.899.078.948

*) Termasuk rmasuk realisasi sebesar Rp377.925.712 pada Semester I TA 2011 dan minus Rp149.341.784 pada Semester I TA 2010 yang tidak dapat diketahui kode fungsinya.

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi Semester I TA 2011 dapat terlihat lihat pada Grafik 21 179,61

Triliun rupiah

150 100 50

19,53

4,91

18,99

1,64 5,61 0,00 0,59 0,35

19,04 0,94

0

Grafik 21:: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi Semester I TA 2011 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah menurut Fungsi dapat dilihat dalam Daftar 2.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah emerintah Pusat menurut jenis belanja terdiri atas: (i) Belanja elanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; arang; (iii) Belanja Modal; (iv) Pembayaran Bunga Utang; (v) Subsidi; (vi) Belanja B Hibah; (vii) Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja B Lain-lain. Komposisi realisasi Belanja B Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 22.



Grafik 22: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja Semester I TA 2011

Belanja Pegawai Rp80,39 triliun

B.2.2.1.1. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp80.394.889.998.198 yang berarti 44,46 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp180.824.946.735.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2011 lebih besar Rp7.303.781.514.702 atau 9,99 persen dari realisasi Semester I TA 2010. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara Belanja Gaji Dokter PTT Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS Belanja Honorarium Belanja Lembur Belanja Vakasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Belanja Asuransi Kesehatan Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Belanja Kontribusi APBN Pembayaran Pensiun Eks PNS Dep. Hub. Pada PT KAI Jumlah

Belanja Barang Rp32,27 triliun

Semester I TA 2011 20.430.752.296.232 19.061.467.430.980 365.867.481.168 279.101.791.742 87.987.219.317 501.609.557.805 139.600.136.797 95.852.586.650 6.172.987.596.605

Semester I TA 2010 19.073.424.011.977 18.377.936.624.711 375.492.651.288 139.927.405.000 72.542.233.976 489.704.290.358 137.901.940.060 111.984.349.829 2.905.801.093.910

32.136.519.468.402 1.047.856.000.002 75.288.432.498 -

30.275.628.944.669 978.215.621.064 63.543.634.554 89.005.682.100

80.394.889.998.198

73.091.108.483.496

B.2.2.1.2. Belanja Barang Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp32.271.845.691.767 yang berarti 23,41 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp137.849.713.127.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang Semester I TA 2011 lebih besar Rp3.010.717.089.893 atau naik 10,29 persen dari Realisasi Semester I TA 2010. Rinciannya adalah sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Barang Penunjang Kegiatan

Semester I TA 2011 7.900.466.502.772 9.410.766.692.616 8.788.694.877

Semester I TA 2010 6.423.381.969.198 8.916.070.474.099 -


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Luar Negeri Belanja Barang BLU Jumlah

161.417.467.253 3.521.255.222.607 3.089.041.976.461 5.669.701.231.005 494.696.762.667 2.015.711.141.509 32.271.845.691.767

3.076.115.520.597 2.806.646.437.801 6.010.521.304.102 397.268.239.772 1.631.124.656.305 29.261.128.601.874

Belanja Barang BLU sebesar Rp2.015.711.141.509 terdiri dari: Uraian

Semester I TA 2011

Semester I TA 2010

Belanja Gaji dan Tunjangan

839.298.307.307

671.740.694.860

Belanja Barang

761.782.927.282

615.644.629.873

Belanja Jasa

46.150.949.555

35.674.086.926

Belanja Pemeliharaan

60.523.584.681

49.709.631.668

Belanja Perjalanan

38.431.632.401

34.344.525.350

Belanja Penyedia Barang dan Jasa BLU Lainnya Total

269.523.740.283

224.011.087.628

2.015.711.141.509

1.631.124.656.305

B.2.2.1.3. Belanja Modal Belanja Modal 20,29 triliun

Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp20.289.867.847.343 yang berarti 14,94 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp135.854.213.402.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal Semester I TA 2011 lebih besar Rp3.917.433.242.322 atau 23,93 persen dari Realisasi Semester I TA 2010. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Fisik Lainnya Belanja Modal BLU Jumlah

Semester I TA 2011

Semester I TA 2010

544.225.732.364

415.862.936.132

5.493.281.496.446

5.173.242.302.760

2.685.133.241.264

2.106.632.213.871

11.038.020.678.384

7.957.358.871.651

403.147.828.520

542.655.593.914

126.058.870.365

176.682.686.693

20.289.867.847.343

16.372.434.605.021

Belanja Modal BLU terdiri dari: Uraian

Semester I TA 2010

Belanja Modal Tanah

15.025.406.540

41.974.174.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

90.627.059.994

87.197.824.589

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

18.729.688.959

41.613.083.250

96.380.450

1.486.018.800

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Fisik Lainnya Total

Pembayaran Bunga Utang Rp46,69 triliun

Semester I TA 2011

1.580.334.422

4.411.586.054

126.058.870.365

176.682.686.693

B.2.2.1.4. Pembayaran Bunga Utang Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp46.688.274.382.063, yang berarti 40,52 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp115.209.210.000.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang Semester I TA 2011 lebih besar Rp3.290.743.324.252 atau lebih besar 7,58 persen Catatan atas Laporan Keuangan -57-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) dari Realisasi Semester I TA 2010. Rincian Pembayaran Bunga Utang Semester I TA 2011 dan Semester I TA 2010 adalah sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang Belanja Pembayaran Imbalan SBSN LN Belanja Pembayaran Discount SUN DN Belanja Pembayaran Discount SUN LN Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara DN Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN Belanja Pembayaran Denda Jumlah

Semester I TA 2011 28.206.939.150.764 2.187.721.483.880 12.602.577.945.899 247.588.699.450 2.280.455.975.900 373.905.900.000

Semester I TA 2010 26.710.652.222.802 1.115.795.807.000 12.644.601.572.325 257.887.005.250 1.690.905.677.300 177.338.000.000

48.809.500.000

138.208.500.000

23.217.230.000 717.058.496.170 46.688.274.382.063

36.998.773.200 625.143.499.934 43.397.531.057.811

B.2.2.1.5. Subsidi Subsidi Rp61,97 triliun

Realisasi Subsidi Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp61.967.488.012.820 yang berarti 33,03 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp187.624.266.565.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Subsidi Semester I TA 2011 ini lebih besar Rp10.233.793.825.603 atau 19,78 persen dari Realisasi Semester I TA 2010. Rincian realisasi Subsidi adalah sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Subsidi Premium Subsidi Minyak Solar Subsidi Minyak Tanah Subsidi Elpiji Subsidi Pangan Subsidi Listrik Subsidi Bunga KPR Subsidi Bunga Ketahanan Pangan dan Energi Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP) Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR) Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias Subsidi Kredit Sektor Peternakan Subsidi Kredit Resi Gudang Jumlah

Semester I TA 2011 19.356.672.208.393 13.229.642.534.919 2.719.619.773.666 6.263.541.652.659 7.633.515.055.000 12.717.767.457.983 3.816.500.000 35.847.790.529 6.758.496.611

Semester I TA 2010 13.211.397.518.688 8.015.221.741.636 3.058.469.815.231 5.906.634.282.450 21.440.829.280.212

-

60.491.936.000

8.518.452 295.951.074 2.073.534 61.967.488.012.820

439.177.000 51.733.694.187.217

36.542.123.000 3.668.313.000

B.2.2.1.6. Belanja Hibah Belanja Hibah Rp36,21miliar

Pada Semester I TA 2011 terdapat realisasi Belanja Hibah sebesar Rp36.212.867.225, yang berarti 4.69 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp771.342.783.000. Dalam Semester I TA 2010 tidak terdapat realisasi Belanja Hibah. Dalam APBN Belanja Hibah Semester I TA 2010 dianggarkan sebesar Rp243.218.000.000.

B.2.2.1.7. Bantuan Sosial Bantuan Sosial Rp11,87 triliun

Realisasi Bantuan Sosial Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp11.871.093.319.008 yang berarti 18,79 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp63.183.477.257.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester I TA 2011 lebih kecil Rp6.918.404.186.324 atau lebih kecil 36,82 persen dari Realisasi Semester I TA 2010. Rincian realisasi Bantuan Sosial adalah sebagai berikut (dalam Rp):


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) Uraian Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM Belanja Bantuan Langsung (Block Grant) Sekolah/ Lembaga/Guru Belanja Bantuan Imbal Swadaya Sekolah/Lembaga Belanja Bantuan Beasiswa Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan Belanja Lembaga Sosial Lainnya Jumlah

Semester I TA 2011 1.538.003.454.000

Semester I TA 2010 2.339.966.352.500

4.098.681.263.998

11.443.772.645.824

465.000.000

277.140.550.000

855.638.150.864 79.531.839.500 5.298.773.610.646 11.871.093.319.008

1.434.597.441.643 27.034.279.400 3.266.986.235.965 18.789.497.505.332

B.2.2.1.8. Belanja Lain-lain Belanja Lain-lain Rp759,1 miliar

Realisasi Belanja Lain-lain Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp759.088.246.934 yang berarti 4,97 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp15.260.996.958.800. Hal ini berarti realisasi Belanja Lain-lain Semester I TA 2011 lebih kecil Rp125.416.391.263 atau lebih kecil 14,18 persen dari Realisasi Semester I TA 2010. Rincian Belanja lain-lain adalah sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Belanja Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP Jasa Surveyor Jasa Perbendaharaan Belanja TVRI Belanja RRI Dana Cadangan Resiko Kenaikan Harga Tanah Belanja Lain-lain Jumlah

Semester I 2011 49.694.305.000 249.682.128.990 243.854.500.847 215.857.312.097 759.088.246.934

Semester I TA 2010 2.644.736.418 15.578.492.000 201.184.916.650 223.218.751.162 102.561.000.000 339.316.741.967 884.504.638.197

B.2.2.2. Transfer ke Daerah Transfer ke Daerah Rp182,54 triliun

Realisasi Transfer untuk Daerah Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp182.537.544.000.189, yang berarti 46,45 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp392.980.298.478.200. Hal ini berarti Realisasi Transfer ke Daerah Semester I TA 2011 ini lebih besar Rp20.937.299.674.611 atau 12,96 persen dari Realisasi Semester I TA 2010. Transfer untuk Daerah terdiri dari (i) Dana Perimbangan, dan (ii) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Komposisi realisasi Transfer untuk Daerah Semester I TA 2011 disajikan pada Grafik 23.

Grafik 23: Komposisi Realisasi Transfer untuk Daerah Semester I TA 2011


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) B.2.2.2.1. Dana Perimbangan Dana Perimbangan Rp164,52 triliun

Realisasi Dana Perimbangan Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp164.521.191.240.189 yang berarti 49,21 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp334.324.012.145.000. Hal ini berarti realisasi Dana Perimbangan Semester I TA 2011 ini lebih besar Rp10.715.681.093.606 atau 6,97 persen dari realisasi Semester I TA 2010. Dana Perimbangan terdiri dari (i) Dana Bagi Hasil (DBH), (ii) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (iii) Dana Alokasi Khusus (DAK). Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Daftar 3.

B.2.2.2.1.1. Dana Bagi Hasil DBH Rp25,87 triliun

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp25.865.765.591.689 atau 30,96 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp83.558.387.320.000. Hal ini berarti realisasi Dana Bagi Hasil Semester I TA 2011 ini lebih kecil Rp3.568.906.070.894 atau turun 12,12 persen dari realisasi Semester I TA 2010. Realisasi DBH terdiri dari Bagi Hasil Perpajakan sebesar Rp7.923.032.708.628 dan Bagi Hasil SDA sebesar Rp17.942.732.883.071.

B.2.2.2.1.2. Dana Alokasi Umum DAU Rp131,50 triliun

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp131.502.114.553.500, atau 58,31 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp225.532.824.825.000. Hal ini berarti realisasi DAU Semester I TA 2011 ini lebih besar Rp13.802.657.484.500 atau naik 11,73 persen dari realisasi Semester I TA 2010.

B.2.2.2.1.3. Dana Alokasi Khusus DAK Rp 7,15 triliun

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp7.153.311.095.000, atau 28,35 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp25.232.800.000.000. Hal ini berarti realisasi DAK Semester I TA 2011 ini lebih besar Rp481.929.680.000 atau naik 7,22 persen dari realisasi Semester I TA 2010.

B.2.2.2.2. Dana Otonomi Khusus & Penyesuaian Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Rp18,02 triliun

Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp18.016.352.760.000, atau 30,72 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp58.656.286.333.200. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian terdiri dari (i) Dana Otonomi Khusus, dan (ii) Dana Penyesuaian.

B.2.2.2.2.1. Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus Rp 3,13 triliun

Realisasi Dana Otonomi Khusus Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp3.126.393.898.000, yang berarti 30 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp10.421.312.993.000.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) B.2.2.2.2.2. Dana Penyesuaian Dana Penyesuaian Rp14,89 triliun

Realisasi Dana Penyesuaian Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp14.889.958.862.000, yang berarti 30,87 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp48.234.973.340.200. Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah.

B.2.2.3. Suspen Suspen Rp 383,64 miliar

Suspen merupakan perkiraan (akun) yang menampung perbedaan pencatatan realisasi APBN menurut kementerian negara/lembaga dengan pencatatan penerimaan dan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Angka Suspen yang dilaporkan timbul karena perbedaan pencatatan realisasi Belanja Negara. Sementara bila terdapat selisih/perbedaan pencatatan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, maka data yang digunakan adalah data BUN yang dapat ditelusuri ke kas yang diterima. Jumlah Suspen Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp383.644.651.118 dengan rincian (dalam Rp): Uraian Belanja Pemerintah Pusat Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Bunga Utang Subsidi Belanja Hibah Bantuan Sosial Belanja lain-lain Transfer ke Daerah Dana Bagi Hasil Suspen

BUN

Kementerian Negara/Lembaga (KL)

Selisih (BUN – K/L)

80.507.281.391.413 32.303.201.279.807 20.300.028.233.836 46.685.022.447.037 61.967.488.012.820 36.212.867.225 12.091.376.488.234 774.087.321.265

80.394.889.998.198 32.271.845.691.767 20.289.867.847.343 46.688.274.382.063 61.967.488.012.820 36.212.867.225 11.871.093.319.008 759.088.246.934

112.391.393.215 31.355.588.040 10.160.386.493 (3.251.935.026) 220.283.169.226 14.999.074.331

25.863.472.566.528

25.865.765.591.689

(2.293.025.161) 383.644.651.118

Suspen tersebut disebabkan antara lain sampai dengan tanggal pelaporan, terdapat beberapa Satuan Kerja yang belum menyampaikan laporan keuangannya ke tingkat Kementerian Negara/Lembaga.

B.2.3. Surplus Anggaran Surplus Anggaran Rp62,7 triliun

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara & Hibah dan realisasi Belanja Negara Semester I TA 2011 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surplus Anggaran Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp62.700.462.597.274.

B.2.4. Pembiayaan Pembiayaan (Neto) Rp64,65 triliun

Realisasi Pembiayaan (Neto) Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp64.649.136.275.968 yang berarti 51,86 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp.124.656.501.070.000. Pembiayaan terdiri dari (i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan (ii) Pembiayaan Luar Negeri. Realisasi Pembiayaan yang akan diuraikan di bawah ini adalah realisasi Pembiayaan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara umum Negara (BUN).


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri Pembiayaan Dalam Negeri Rp78,55 triliun

Rekening Pemerintah Rp 0

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp78.552.335.720.873, yang berarti 62,71 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp125.265.957.255.000. Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (i) Rekening Pemerintah, (ii) Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, (iii) Surat Berharga Negara (Neto), (iv) Pinjaman Dalam Negeri, (v) Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah, (vi) Kewajiban Penjaminan, (vii) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

B.2.4.1.1. Rekening Pemerintah Pembiayaan dari Rekening Pemerintah adalah penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang terkait dengan penerimaan dan pengembaliannya dari rekening-rekening pemerintah lainnya yang dikelola/dikuasai oleh Menteri Keuangan sebagai BUN. Pada Semester I TA 2011 tidak terdapat Realisasi Penerimaan Pembiayaan Rekening Pemerintah, sementara jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp12.657.247.601.000.

B.2.4.1.2. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi Pembiayaan Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi Rp843,83 miliar

Realisasi Pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi Semester I TA 2011 sebesar Rp843.834.597.740, atau 91,41 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp923.100.000.000. Program privatisasi dilakukan Pemerintah dengan tujuan utama yaitu untuk peningkatan kinerja BUMN. Peningkatan kinerja tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas modal BUMN dan pelepasan kepemilikan pemerintah kepada swasta agar BUMN lebih mampu bersaing. Sementara itu, Penjualan Aset Program Restrukturisasi dilakukan oleh PT PPA melalui penjualan aset pasca dibubarkannya BPPN.

B.2.4.1.3. Surat Berharga Negara (Neto) Surat Berharga Negara (Neto) Rp77,71 triliun

Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp77.708.501.123.133 atau 61,36 persen dari yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp126.653.893.000.000. Pembiayaan dari SBN mencakup Penerbitan SBN dalam valas sesuai dengan penjelasan UU No. 10 Tahun 2010 tentang tentang APBN TA 2011 yang menyatakan bahwa Surat Berharga Negara (Neto) merupakan selisih antara penerbitan dengan pembayaran pokok dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar Internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (Sukuk).

Uraian Penerimaan Penerbitan/Penjualan SPN Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara DN Utang Bunga Obligasi Negara DN Penerbitan/Penjualan SBSN – Jangka Panjang Imbalan Dibayar di muka SBSN – Jangka Panjang Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara Valas Total Penerimaan

Semester I TA 2011

Semester I TA 2010

19.750.000.000.000 57.714.000.000.000 1.074.532.141.000 18.841.410.000.000

23.945.000.000.000 49.376.000.000.000 1.277.305.718.000 20.543.860.000.000

39.123.100.000

75.218.233.000

21.441.986.560.150

18.550.000.000.000

118.861.051.801.150

113.767.383.951.000


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) Pengeluaran Pelunasan SPN Pelunasan Obligasi DN Pembelian Kembali Obligasi DN Utang Bunga Obligasi Negara DN Pelunasan SBSN- Jangka Pendek Pembayaran Imbalan Dibayar di muka SBSN- Jangka Panjang Total Pengeluaran Jumlah Surat Berharga Negara (Neto)

23.945.000.000.000 15.362.184.461.017 1.031.200.000.000 810.093.131.000 4.073.086.000

20.050.000.000.000 26.048.457.059.879 2.376.000.000.000 857.161.099.000 2.350.000.000.000 39.409.975.000

41.152.550.678.017 77.708.501.123.133

51.721.028.133.879 62.046.355.817.121

B.2.4.1.4. Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Dalam Negeri Rp0

Pada Semester I TA 2011 belum terdapat realisasi penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri, sedangkan jumlah yang dianggarkan APBN-P sebesar Rp1.000.000.000.000.

B.2.4.1.5. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah PMN/ Dana Investasi Pemerintah Rp0

Pada Semester I TA 2011 belum terdapat realisasi Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Dana Investasi Pemerintah, sedangkan jumlah yang dianggarkan APBN sebesar minus Rp13.932.283.346.000.

B.2.4.1.6. Kewajiban Penjaminan Kewajiban Penjaminan Rp0

Pada Semester I TA 2011 belum terdapat realisasi Kewajiban Penjaminan, sedangkan jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar minus Rp1.036.000.000.000.

B.2.4.1.7. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Rp0

Pada Semester I TA 2011 belum terdapat realisasi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, sedangkan jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar minus Rp1.000.000.000.000.

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri (Neto) Pembiayaan LN (Neto) minus Rp13,90 triliun

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) Semester I TA 2011 adalah sebesar minus Rp13.903.199.444.905, yang berarti 2281,25 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar minus Rp609.456.185.000. Pembiayaan Luar Negeri berasal dari penarikan pinjaman luar negeri bruto setelah dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri Penarikan Pinjaman LN (Bruto) Rp7,34 triliun

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp7.345.114.523.418 yang berarti 12,46 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp58.933.008.058.000. Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman program, dan (ii) penarikan pinjaman proyek.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Program Penarikan Pinjaman Program Rp1,80 triliun

Realisasi Pinjaman Program Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp1.804.841.933.273, yang berarti 9,11 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp19.812.655.000.000. Pinjaman Program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk tunai (cash financing) yang memerlukan policy matrix untuk pencairannya. Policy matrix adalah suatu set of policy yang menjadi collateral pinjaman program yang harus dipenuhi agar pinjaman dapat dicairkan. Pinjaman program digunakan untuk mendukung pembiayaan defisit tunai APBN. Besarnya pinjaman program dilakukan dengan mempertimbangkan defisit pada suatu tahun anggaran. Berikut di bawah ini adalah rincian realisasi Penarikan Pinjaman Program Semester I TA 2011 dan Semester I TA 2010 (dalam Rp): Uraian Penarikan Pinjaman Program dari OECF Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya Penarikan Pinjaman Program dari IBRD Penarikan Pinjaman Program dari ADB Jumlah

Semester I TA 2011 873.396.325.700 931.445.607.573 1.804.841.933.273

Semester I TA 2010 3.668.743.918.200 2.709.900.000.000 801.788.000 4.545.000.000.000 10.924.445.706.200

Realisasi Penarikan Pinjaman Program ini berbeda dengan realisasi yang dilaporkan oleh BA 999.01 (Utang Pemerintah), dengan selisih sebesar minus Rp703.712.032.55 dengan rincian (dalam Rp): Uraian Penarikan Pinjaman Program dari OECF Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya Penarikan Pinjaman Program dari IBRD Penarikan Pinjaman Program dari ADB Jumlah

Data BUN

Data BA 999

Selisih

873.396.325.700 -

873.396.740.250 -

(414.550) -

931.445.607.573 1.804.841.933.273

1.635.157.225.573 2.508.553.965.823

(703.711.618.000) (703.712.032.550)

Penjelasan selisih adalah: - Selisih pada Penarikan Pinjaman Program dari OECF sebesar Ro414.550 karena adanya perbedaan saat pengakuan penerimaan pinjaman (selisih kurs) antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dengan Ditjen Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran 999.01. - Penarikan Pinjaman Program dari IBRD sebesar Rp703.711.618.000 karena Ditjen Perbendaharaan (Data BUN) menyajikannya sebagai Pinjaman Proyek.

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Proyek Penarikan Pinjaman Proyek Rp5,54 triliun

Realisasi Pinjaman Proyek Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp5.540.272.590.145, yang berarti 14,16 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp39.120.353.058.000. Pinjaman Proyek merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu. Kegiatan pembangunan ini adalah kegiatan yang telah menjadi kegiatan prioritas pembangunan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kegiatan prioritas ini disusun Bappenas berdasarkan usulan dari kementerian negara/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) Berikut di bawah ini adalah rincian realisasi Penarikan Pinjaman Proyek Semester I TA 2011 dan Semester I TA 2010 (dalam Rp): Uraian Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor Penarikan Pinjaman Proyek Komersial/Lainnya Jumlah

Semester I TA 2011 2.236.655.802.919 3.098.298.832.636 205.317.954.590 5.540.272.590.145

Semester I TA 2010 2.945.410.752.623 1.584.124.709.703 1.422.774.057.891 95.283.637.000 6.047.593.157.217

Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek ini berbeda dengan realisasi yang dilaporkan oleh BA 999.01(Utang Pemerintah), dengan selisih Rp1.105.224.342.262 dengan rincian (dalam Rp): Uraian Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor Penarikan Pinjaman Proyek Komersial/ Lainnya Jumlah

Data BUN

Data BA 999

Selisih

2.236.655.802.919 3.098.298.832.636

2.915.385.452.706 2.283.603.082.332

(678.729.649.787) 814.695.750.304

205.317.954.590

1.100.628.464.862

(895.310.510.272)

5.540.272.590.145

345.879.932.507 6.645.496.932.407

(345.879.932.507) (1.105.224.342.262)

Penjelasan selisih adalah: Penyebab Selisih Penarikan Pinjaman Program dari IBRD disajikan sebagai Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral pada Data BUN NoD telah diterbitkan pada Semester I 2011, namun SP3 baru diterbitkan pada Semester II 2011 Lainnya (seperti selisih kurs) Jumlah

Jumlah (Rp) (703.711.618.000) 1.710.465.572.696 98.470.387.566 1.105.224.342.262

B.2.4.2.2. Penerusan Pinjaman Penerusan Pinjaman Rp1,67 triliun

Realisasi Penerusan Pinjaman Semester I TA 2011 adalah sebesar Rp1.670.153.866.896. Jumlah tersebut merupakan jumlah neto dari Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dan Pengeluaran Penerusan Pinjaman. Sementara itu anggaran Penerusan Pinjaman dalam APBN TA 2011 sebesar minus Rp11.724.776.614.000. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri adalah sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemda Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMD Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMN Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Non Pemerintah Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Daerah Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN Penerusan Pinjaman LN TAYL kepada BUMN Jumlah

Semester I TA 2011 41.320.306.727

Semester I TA 2010 -

230.930.329.988

-

2.011.240.089.497

-

20.008.941.000

-

(52.311.334.475) (581.034.465.841) 1.670.153.866.896

(362.085.204.509) (1.135.898.809.913) (1.497.984.014.422)


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) B.2.4.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN Rp 22,92 triliun

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada Semester I TA 2011. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri dalam Semester I TA 2011 adalah sebesar minus Rp22.918.467.835.219, yang berarti 47,93 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar minus Rp47.817.687.629.000. Berikut di bawah ini adalah rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Semester I TA 2010 dan Semester I TA 2009 (dalam Rp): Uraian

Pembiayaan Cicilan Pokok Utang LN – Pinjaman Program Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Program Pembiayaan Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Proyek Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Proyek Jumlah

Semester I TA 2011

Semester I TA 2010

201.444.444.424

10.503.057.713

4.359.510.920.486 1.637.865.582.779

4.386.967.343.630 4.469.601.031.809

16.719.646.887.531 22.918.467.835.220

17.118.183.535.722 25.985.254.968.874

B.2.5. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA) SiLPA Rp127,35 triliun

Berdasarkan Surplus Anggaran sebesar Rp62.700.462.597.274 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp64.649.136.275.968 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp127.349.598.873.242, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Pendapatan Negara dan Hibah Belanja Negara Surplus (Defisit) Pembiayaan Neto SiLPA (SiKPA)

Semester I TA 2011 499.900.411.613.939 (437.199.949.016.665) 62.700.462.597.274 64.649.136.275.968 127.349.598.873.242

Semester I TA 2010 443.881.455.261.356 (395.892.369.561.891) 47.989.085.699.465 54.658.461.679.416 102.647.547.378.881



B.3. CATATAN PENTING LAINNYA 1. Data Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdapat realisasi belanja terkait dengan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan/urusan bersama Semester I TA 2011, dengan rincian sebagai berikut: Kode BA 010 018 019 020 023 024 026 027 029 032 033 040 043 044 057 067 078 087 090 091 092

Kementerian Negara/Lembaga Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Kesehatan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Sosial Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Negara Lingkungan Hidup Kementerian Negara Koperasi dan UKM Perpustakaan Nasional RI Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia Kementerian Perdagangan Kementerian Negara Perumahan Rakyat Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga Total

Realisasi Semester TA 2011 (dalam Rp) Tugas Urusan Bersama Pembantuan 325.006.062.695 14.392.344.551 2.230.273.198.011 454.411.868.031 1.470.892.326.282 32.789.419.510 -

Dekonsentrasi

13.045.380.149 236.487.458.851 151.399.735.023

2.164.656.450 48.435.840.953

-

55.919.395.726 108.060.159.506 32.113.317.470 72.518.089.635 28.122.456.816

329.917.461.072 21.731.270.630 63.504.239.220 437.793.205.723

2.035.000.000

9.434.798.152

999.355.325

-

1.509.308.227

-

-

40.145.468.018 10.971.427.350

-

-

55.916.654.915

-

3.032.011.210 2.184.097.300 16.321.563.901

25.460.233.160

-

12.701.370.609

-

-

2.560.000 1.606.175.948.179

2.471.207.588.281

2.232.308.198.011

2. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) Sebagai bagian reformasi manajemen keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamanatkan berbagai perubahan fundamental, antara lain pada Pasal 68 dan 69 mengenai PK BLU untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik. Amanat UU 1/2004 tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pemerintah untuk Menerapkan PPK BLU, Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU, Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU, Pedoman Penetapan Remunerasi pada BLU, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU. BLU merupakan implementasi konsep “enterprising the government” dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik tetapi tidak bertujuan mencari laba. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola langsung pendapatan


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) operasionalnya, tidak harus menyetor surplus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai bisa PNS dan non-PNS, remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan instansi yang menerapkan PK BLU berasal dari APBN, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, hibah dan pendapatan lainnya. Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa (quasi public goods), meliputi penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. BLU diharuskan menyusun dan mengintegrasikan RBA dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian negara/lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan keuangan instansi PK BLU, minimal terdiri dari laporan operasional/laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan instansi PK BLU tersebut harus dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga, yang selanjutnya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR sebagai RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Sampai dengan Juni 2011, terdapat 109 instansi pemerintah yang telah menerapkan PK BLU. Seratus satu Satker BLU tersebut berasal dari 19 Kementerian Negara/Lembaga, yaitu: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kementerian/Lembaga Sekretariat Negara Kementerian Keuangan kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Perhubungan Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Kesehatan Kementerian Agama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Kehutanan Kementerian Pekerjaan Umum Kenterian Negara Riset dan Teknologi Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Komunikasi dan Informatika Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional Kementerian Perumahan Rakyat Kepolisian Republik Indonesia Jumlah BLU

Jumlah BLU 2 2 2 4 1 6 20 41 12 3 1 1 1 2 1 1 1 2 6 109

Ditinjau dari bidang layanan, dari 109 BLU tersebut dapat dibagi menjadi: a. 102 BLU bidang Pengadaan Barang dan/atau Jasa; b. 2 BLU bidang Pengelolaan Wilayah Kawasan; c. 5 BLU bidang Pengelolaan Dana Khusus. Dari 109 BLU, 64 BLU belum menyampaikan laporan keuangan. Berdasarkan laporan keuangan 109 BLU, total pendapatan pada Semester I 2011 adalah sebesar Rp6.028.789.983.564. Komposisi pendapatan BLU pada Semester TA 2011 dapat dilihat pada Grafik 24.



1,77% Operasional 30,25% Non Operasional APBN 6,83% 61,16%

Hibah

Grafik 24: Komposisi Pendapatan BLU Semester I TA 2011 201

Miliar

Sementara itu, Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU Semester I Tahun 2011 20 terlihat pada Grafik 25. 2

7.000,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 -1.000,00

Total Pendapatan

Beban Usaha Surplus (Defisit) tanpa APBN

Grafik 25: Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU Semester I TA 2011 Ikhtisar Laporan Keuangan BLU disajikan secara lengkap pada Daftar 35.

3. Penerimaan Hibah dan Belanja Hibah Berdasarkan LRA BA 999.02 (Hibah) jumlah Rp701.497.705.691 701.497.705.691 dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan dan Hibah Hibah Luar Negeri Hibah Luar Negeri – Barang Hibah Luar Negeri – Bilateral Hibah Luar Negeri – Jasa Hibah Luar Negeri – Lainnya Hibah Luar Negeri – Multilateral Hibah Dalam Negeri Hibah Dalam Negeri – Barang Jumlah Pendapatan Hibah

penerimaan

hibah

sebesar

Jumlah (Rp) 23.563.459.208 11.440.117.223 5.180.392.355 661.150.905.446 162.831.459 701.497.705.691

Penerimaan Hibah yang dilaporkan BA 999.02 tersebut berbeda dengan Penerimaan Hibah yang berasal dari data BUN (lebih kecil) sebesar Rp428.092.307.329 Rp428.092.307.329. Perbedaan tersebut Catatan atas Laporan Keuangan -69-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) disebabkan antara lain oleh: - Penerimaan Hibah dalam Bentuk Barang dan Jasa tidak disajikan pada data BUN. BUN hanya melaporkan Penerimaan Hibah dalam bentuk Kas. - NoD atas Penerimaan Hibah Luar Negeri belum diterima, namun sudah diterbitkan SP3nya pada Semester I 2011. - NoD atas Penerimaan Hibah Luar Negeri telah diterima pada Semester I 2011, namun SP3-nya baru diterbitkan pada Semester II 2011. - Selisih kurs.

Selain itu, Belanja Hibah yang dilaporkan oleh BA 999.02 (Hibah) adalah sebesar Rp45.523.756.225, lebih besar dari Belanja Hibah yang dilaporkan dari data BUN sebesar Rp9.310.889.000. Perbedaan tersebut disebabkan adanya Hibah dalam bentuk Barang (Pasar) kepada Pemda Kabupaten Lamongan sebesar Rp9.310.889.000 dilaporkan oleh BA 999.02.



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM Posisi Neraca secara umum

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian Aset Lancar Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Aset Lainnya Jumlah Aset Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Jumlah Kewajiban Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Jumlah Ekuitas Dana Neto Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

30 Juni 2011 (Unaudited) 482.047.177.963.095 673.199.886.177.937 1.217.502.759.932.265 290.647.869.540.161 2.663.397.693.613.458 180.393.139.880.765 1.669.668.132.777.417 1. 850.061.272.658.182 305.484.290.286.695 507.852.130.668.581 813.336.420.955.276 2.663.397.693.613.458

31 Desember 2010 (Audited) 254.779.627.714.260 706.410.075.389.077 1.184.301.167.405.585 278.197.482.029.092 2.423.688.352.538.014 201.343.960.842.088 1.594.734.246.970.359 1.796.078.207.812.447 83.462.571.113.177 544.147.573.612.390 627.610.144.725.567 2.423.688.352.538.014

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Grafik 26.

Perbandingan Neraca selama 5 tahun terakhir

*dalam triliun rupiah

Grafik 26: Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto pada Neraca Tahun 2007 – Sem I 2011 Grafik di atas menunjukkan bahwa selama 5 (lima) tahun berturut-turut, nilai Ekuitas Dana selalu meningkat. Ekuitas Dana per 31 Desember 2010 naik 42,25 persen dari posisi 31 Desember 2009.

Catatan atas Laporan Keuangan - 71-


C.2. PENJELASAN PER POS NERACA C.2.1. Rekening Kas BUN di Bank Indonesia Rekening Kas BUN di BI Rp207,14 triliun

Jumlah Rekening Kas BUN di Bank Indonesia (BI) per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp207.138.360.015.139 dan Rp82.430.710.192.763 merupakan saldo Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) yang ada di BI, dengan rincian sebagai berikut: Jenis Rekening Rekening BUN No. 502.000000 Rekening KUN dalam Valuta USD No. 600.502411 Rekening Kas Penempatan dalam Rupiah No. 519.000122 Rekening Kas Penempatan dalam Valuta USD No. 608.001411 Rekening Penempatan dalam Valuta YEN No. 608.000111 Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam Rupiah No. 519000124 Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam USD No. 609022411 Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam EURO No. 609000991 Rekening SAL Rekening khusus RDI (RDI YEN No.607000111980) Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 2.413.583.181.473 17.260.546.625 43.927.501.440.715

31 Desember 2010 (Audited) 2.120.438.712.433 15.198.974.591 9.320.901.792.905

106.548.255.054.868 125.726.820.544

15.985.142.164.422 2.300.652.032.330

402.662.402.735

606.723.757

-

425.642.936.125

49.437.756.699.925 4.265.613.868.148 106 207.138.360.015.139

35.322.305 49.437.756.699.925 2.824.334.833.970 82.430.710.192.763

Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD) pada LKPP Semester I Tahun 2011 ini disajikan sebagai Kas BUN di BI, yang pada tahun 2010 dan sebelumnya disajikan sebagai Rekening Pemerintah Lainnya. Hal ini disebabkan mulai Tahun 2011 RDI dan RPD ditetapkan sebagai Rekening Penerimaan SUBRKUN. Mengingat Rekening Khusus telah disajikan sebagai Kas BUN di BI pada Tahun 2010, maka Rekening yang terkait dengan Reksus yaitu Rekening Dana Talangan disajikan sebagai Kas BUN di BI. Rincian Rekening Khusus dapat dilihat pada Daftar 4.

C.2.2. Rekening Kas di KPPN Rekening Kas di KPPN Rp5,87 triliun

Jumlah Rekening Kas di KPPN per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp5.866.720.500.176 dan Rp9.218.612.887.732 merupakan saldo Rekening Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia. Daftar Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada Daftar 5. C.2.3. Rekening Pemerintah Lainnya

RPL Rp27,29 triliun

Jumlah Rekening Pemerintah Lainnya per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp27.294.279.942.786 dan Rp8.539.601.162.593 merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang ada di BI dan Bank Umum dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Bank 1. Bank Indonesia 2. Bank Umum Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 26.506.663.801.813 787.616.140.973 27.294.279.942.786

31 Desember 2010 (Audited) 7.744.826.703.919 794.774.458.674 8.539.601.162.593


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) 1. Rekening Pemerintah Lainnya di BI, terdiri dari (dalam Rp): Rekening Rekening RDI/RPD Rekening Panas Bumi Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS Rekening Pemerintah Lainnya Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 324.970.002.279 25.894.516.876.073 287.176.923.461 26.506.663.801.813

31 Desember 2010 (Audited) 106 208.604.971.388 7.308.488.402.783 227.733.329.642 7.744.826.703.919

Pada tahun 2010, Rekening RDI/RPD merupakan bagian dari Rekening Pemerintah Lainnya di BI. Pada tahun 2011, Rekening RDI/RPD direklasifikasikan menjadi bagian dari rekening kas BUN di Bank Indonesia. Rincian lebih lengkap masing-masing RPL di BI dapat dilihat pada Daftar 6. Khusus Saldo Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS sebesar Rp25.894.516.876.073 merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening Nomor 600.000.411, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka Production Sharing Contract/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada Pemerintah. Transaksi (mutasi) arus masuk dan keluar kas dari Hasil Minyak Perjanjian KPS dan Rekening Panas Bumi disajikan pada Catatan Penting Lainnya. 2. Rekening Pemerintah Lainnya pada bank umum sebesar Rp787.616.140.973 merupakan Kas pada BA 999.04 yang tersimpan di berbagai bank umum berupa:

- Rekening Induk Dana Lingkungan (RIDL) sebesar Rp20.542.447.417; - Rekening KUMK sebesar Rp761.770.383.235; dan - 15 Rekening Pemerintah sebagai penampungan transaksi dari program/kegiatan yang masih berlangsung sebesar Rp5.303.310.321. Rincian RPL di bank umum dapat dilihat pada Daftar 7. C.2.4. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran Rp3,93 triliun

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp3.934.251.026.226 dan Rp518.919.028.152 merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada K/L dapat dilihat pada Daftar 8. C.2.5. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp809,52 miliar

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp809.524.250.592 dan Rp632.344.354.246 mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, termasuk bunga dan jasa giro, maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada K/L dapat dilihat pada Daftar 9.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) C.2.6. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas Rp3,96 triliun

Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp3.956.511.037.269 dan Rp8.652.179.999.211 merupakan kas yang berada di bendahara pengeluaran selain uang persediaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, serta belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga. Kas Lainnya dan Setara Kas terdiri dari (dalam Rp): Uraian Bunga dan Jasa Giro, dan Pengembalian Belanja yang Belum Disetor ke Kas Negara Kas yang Belum Dibayarkan kepada Pihak Ketiga Dana Lancar Lainnya (termasuk hibah langsung K/L) Dana Lancar BLU Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 655.756.124.580

31 Desember 2010 (Audited) 684.910.710.051

3.054.382.956.858 243.606.655.009 2.765.300.822 3.956.511.037.269

7.524.295.136.562 440.323.355.419 2.650.797.179 8.652.179.999.211

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas menurut organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan BUN adalah sebagai berikut: Uraian 1. K/L 2. BUN Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 3.520.574.316.966 435.936.720.303 3.956.511.037.269

31 Desember 2010 (Audited) 1.328.563.654.746 7.323.616.344.465 8.652.179.999.211

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas masing-masing K/L dapat dilihat pada Daftar 10. Kas Lainnya dan Setara Kas yang berada di BUN sebesar Rp435.936.720.303 merupakan Kas Lainnya dan Setara Kas yang terdapat di Bagian Anggaran Belanja Lain-lain sebesar Rp435.936.720.303. Kas tersebut sebagian besar merupakan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang akan disalurkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Instansi yang menangani bencana dalam semester II TA 2011 dan pengembalian belanja tunjangan kinerja dari beberapa K/L serta pendapatan bunga dan jasa giro yang belum disetor ke kas negara.

C.2.7. Kas pada BLU Kas pada BLU Rp8,81 triliun

Jumlah Kas pada BLU per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp8.806.188.398.305 dan Rp7.340.595.820.681 merupakan saldo kas yang ada di satuan kerja BLU, yang terdiri dari (dalam Rp): Kementerian Negara/Lembaga 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

BLU di Sekretariat Negara BLU di Kementerian Keuangan BLU di Kementerian Pertanian BLU di Kementerian Perindustrian BLU di Kementerian ESDM BLU di Kementerian Perhubungan BLU di Kementerian Pendidikan Nasional BLU di Kementerian Kesehatan BLU di Kementerian Agama BLU di Tenaga Kerja dan Transmigrasi BLU di Kementerian Pekerjaan Umum BLU di Kemen Ristek


31 Desember 2010 (Audited)

509.075.194.993 1.331.614.798.968 4.807.227.354 18.038.819.102 25.596.057.619 113.520.007.374 1.671.027.143.780 879.506.316.054 189.120.264.540 517.395.659 201.636.910.445 2.269.853.361

479.821.501.506 1.085.722.227.076 2.556.669.136 15.834.915.124 15.443.187.078 93.038.372.556 1.161.521.456.378 972.325.591.499 132.236.879.094 594.424.868 133.025.374.471 734.444.972


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

BLU di Kementerian Negara KUKM BLU di Kementerian Kominfo BLU di Kepolisian RI BLU di BPPT BLU di LAPAN BLU di Kementerian Perdagangan BLU di Kemen Perumahan Rakyat

Jumlah

134.201.062.126 3.598.406.995.153 18.672.060.554 27.971.385.995 1.580.769.103 78.626.136.125 8.806.188.398.305

132.325.739.980 3.083.819.144.970 13.845.569.596 7.949.782.111 1.518.809.599 8.281.730.667 7.340.595.820.681

Kas pada BLU sebesar Rp8.806.188.398.305 berasal dari Kas pada BLU yang telah disahkan oleh KPPN melalui SP2D Pengesahan atas Pendapatan dan Belanja Operasional BLU serta koreksi saldo awal kas pada BLU adalah sebesar Rp8.797.286.779.150 dan Kas pada BLU yang belum disahkan oleh KPPN sebesar Rp8.901.619.155 Lihat Catatan D.1.

C.2.8 Uang Muka dari Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) Uang Muka dari Rekening BUN Rp847,22 miliar

Jumlah Uang Muka dari Rekening BUN per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp847.216.815.074 dan Rp1.876.259.417.429 merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum ada penggantian dari lender. Rincian Uang Muka dari Rekening BUN menurut lender adalah sebagai berikut (dalam Rp): Lender 1. IBRD 2. ADB 3. OECF/JBIC 4. Lainnya Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 730.512.383.529 (2.732.671.744) 14.773.883.801 104.663.219.488 847.216.815.074

31 Desember 2010 (Audited) 887.745.480.535 361.921.824.683 36.290.835.084 590.301.277.127 1.876.259.417.429

Uang Muka dari Rekening BUN sebesar Rp847.216.815.074 adalah Uang Muka dari Rekening BUN yang eligible, yaitu uang muka yang masih dapat ditagihkan kepada lender yang terjadi sejak tahun 2009. Sedangkan Uang Muka dari Rekening BUN yang ineligible pada tahun 2010 telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 119/KMK.05/2011, dan tidak disajikan pada Neraca. Jumlah uang muka yang tidak dapat ditagihkan kepada lender adalah sebesar Rp1.853.845.761.332 yang terjadi pada tahun 2008 dan tahun sebelumnya.

C.2.9. Piutang Pajak Piutang Pajak Rp89,4 triliun

Jumlah Piutang Pajak per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp89.400.024.584.958 dan Rp70.945.271.446.620 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Unit Pengelola (Kementerian Keuangan) 1. Direktorat Jenderal Pajak 2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jumlah

30 Juni 2011 31 Desember 2010 (Unaudited) (Audited) 72.371.426.727.480 54.008.060.540.425 17.028.597.857.478 16.937.210.906.195 89.400.024.584.958 70.945.271.446.620


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) Piutang Pajak pada Ditjen Pajak

1. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp72.371.426.727.480 dan Rp54.008.060.540.425 merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai dengan 30 Juni 2011. Rincian piutang pajak per jenis pajak dapat dilihat pada Tabel 6. Tabel 6 Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Pajak (Dalam Rp) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Jenis Piutang Pajak

30 Juni 2011

31 Desember 2010

Piutang PPh Pasal 21 Piutang PPh Pasal 22 Piutang PPh Pasal 23 Piutang PPh Pasal 25 Orang Pribadi Piutang PPh Pasal 25 Badan Piutang PPh Pasal 26 Piutang PPh Final dan Fiskal LN Piutang PPN Dalam Negeri Piutang PPnBM Dalam Negeri Piutang PBB Pedesaan Piutang PBB Perkotaan Piutang PBB Perkebunan Piutang PBB Kehutanan Piutang PBB Pertambangan Piutang BPHTB Piutang PTLL Piutang Bunga Penagihan PPh

1.192.608.169.286 462.496.805.539 2.342.469.251.269 1.048.081.408.268 14.705.872.622.138 2.599.088.546.912 647.616.945.173 22.875.016.182.994 245.603.609.303 2.576.676.368.870 14.556.922.273.094 629.158.751.145 670.385.013.675 5.697.608.390.862 13.650.256 893.186.164 2.120.915.552.532

1.266.406.447.889 483.960.766.219 2.203.941.784.322 1.011.934.207.339 14.375.139.273.281 1.707.425.467.877 756.662.431.444 13.758.554.551.125 279.736.078.186 1.617.432.556.023 9.391.433.663.020 388.198.560.617 617.951.905.189 4.029.788.497.473 101.220.473.265 2.240.673.790 2.016.033.203.366

Jumlah

72.371.426.727.480

54.008.060.540.425

Berdasarkan umurnya, Piutang Pajak di DJP dapat dirinci sebagai berikut: Umur Piutang • Kurang dari 1 Tahun • 1 Tahun dan Kurang dari 3 Tahun • 3 Tahun dan Kurang dari 5 Tahun • 5 Tahun atau Lebih Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 26.061.898.408.826 18.816.483.307.424 8.579.168.737.223 18.913.876.274.007 72.371.426.727.480

31 Desember 2010 (Audited) 17.268.606.805.698 11.089.759.076.321 7.425.345.018.956 18.224.349.638.997 54.008.060.540.425

- Dari nilai piutang pajak sebesar Rp72.371.426.727.480 terdapat piutang pajak yang disisihkan sebesar Rp26.121.382.035.523. Nilai piutang yang disisihkan tersebut termasuk piutang yang telah daluwarsa penagihannya sebesar Rp3.989.579.540.748. Selama tahun 2011 atas nilai piutang pajak yang telah daluwarsa tersebut, telah diusulkan penghapusan sebesar Rp658.809.334.490. Selama Tahun Anggaran 2011 nilai piutang yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dihapusbukukan sebesar Rp3.756.907.330.

- Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) peninjauan kembali. Nominal ketetapan pajak kurang bayar yang menjadi sengketa pajak tersebut diatas yang belum diterbitkan keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 30 Juni 2011 adalah Rp39.466.701.530.102 dan USD 791,082,483.14.

- Dalam rangka melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan penyitaan terhadap harta benda Wajib Pajak sebagai jaminan piutang pajak yang tidak dilunasi Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai estimasi harga pasar aset Wajib Pajak yang dilakukan penyitaan yang belum dilakukan penjualan secara lelang dan atau penjualan yang dikecualikan dari lelang sebesar Rp1.503.116.220.626 dan dari piutang pajak sebesar Rp1.888.036.434.837. Piutang Pajak pada Ditjen Bea dan Cukai

2. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp17.028.597.857.478 dan Rp16.937.210.906.195 merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Rincian Piutang Pajak per jenis pajak dapat dilihat pada Tabel 7. Tabel 7 Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Bea dan Cukai (Dalam Rp) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Jenis Piutang Pajak Piutang PPh Pasal 22 Impor Piutang PPN Dalam Negeri Piutang PPN Impor Piutang PPN Lainnya Piutang PPnBM Impor Piutang PPnBM Lainnya Piutang Cukai Hasil Tembakau Piutang Cukai Ethyl Alkohol Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai Piutang Pendapatan Cukai Lainnya Piutang Bunga Penagihan PPN Piutang Bea Masuk Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean Piutang Pendapatan Pabean Lainnya Piutang Pajak/Pungutan Ekspor Piutang Pendapatan Denda Administrasi Keluar Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar Jumlah

30 Juni 2011 7.863.000 62.770.643.410 2.414.352.959.613 305.236.117.769 13.975.000 170.984.727.102 12.078.015.046.400 889.000.000 2.961.454.600

31 Desember 2010 57.174.673.159 2.609.131.603.212 264.640.361.368 24.934.000 20.402.870.685 12.646.209.694.700 2.969.589.180

23.398.187.060 1.202.090.272 6.120.173.798 970.730.724.033 769.326.479.321

2.899.526.340 1.100.946.557 5.821.060.805 700.809.407.559 445.108.152.433

204.257.238.323 14.715.090.614 3.611.129.288 4.957.875 17.028.597.857.478

179.085.323.897 1.623.559.853 33.897.172 175.305.275 16.937.210.906.195

Berdasarkan umurnya, Piutang Pajak di DJBC dapat dirinci sebagai berikut: Umur Piutang • Kurang dari 1 Tahun • 1 Tahun s.d 2 Tahun • 2 Tahun s.d 3 Tahun • Di atas 3 Tahun

Jumlah (Rp) 15.652.740.214.697 103.929.650.212 180.391.991.244 1.087.361.762.371

C.2.10. Piutang Bukan Pajak Piutang Bukan Pajak Rp62,36 triliun

Jumlah Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp62.362.368.944.742 dan Rp9.020.978.486.579. Piutang tersebut merupakan semua hak Catatan atas Laporan Keuangan - 77-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Piutang tersebut terdiri dari (dalam Rp): Jenis Piutang Bukan Pajak 1. Piutang pada K/L 2. Piutang pada BUN Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 3.361.637.170.596 59.000.731.774.146 62.362.368.944.742


1. Rincian Piutang Bukan Pajak pada K/L per 30 Juni 2011 sebesar Rp3.361.637.170.596 dapat dilihat pada Daftar 11. Piutang Bukan Pajak di BUN Rp59 triliun

2. Piutang Bukan Pajak pada BUN per 30 Juni 2011 sebesar Rp59.000.731.774.146 terdiri dari (dalam Rp):

1. Piutang pada Belanja Subsidi 2. Piutang pada Belanja Lain-lain 3. Piutang kepada PT PPA 4. Piutang Migas 5. Piutang Deviden dan Denda Jumlah

•

30 Juni 2011 (Unaudited) 796.772.237.386 143.540.169.480 14.986.000.000 35.126.354.976.713 22.919.078.390.567 59.000.731.774.146

31 Desember 2010 (Audited) 960.768.242.276 167.584.222.817 2.121.512.481 4.278.399.501.958 169.176.974.099 5.578.050.453.631

Piutang pada Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) sebesar Rp796.772.237.386 terdiri dari:

a. Piutang pada Kementerian Keuangan Piutang sebesar Rp34.178.206 berasal dari Direktorat Jenderal Anggaran yang merupakan kelebihan pembayaran terhadap subsidi Minyak Tanah kepada PT Pertamina (Persero) berdasarkan hasil audit BPK RI TA 2010.

b. Piutang pada Kementerian Pertanian Piutang Bukan Pajak sebesar Rp796.738.059.180 merupakan kelebihan bayar atas subsidi pupuk berdasarkan hasil audit BPK RI TA 2010 yang berasal dari BUMN Operator Subsidi Pupuk, yaitu: • PT Pupuk Sriwijaya sebesar Rp431.556.392.538; • PT Pupuk Kujang sebesar Rp11.797.627.295; • PT Pupuk Iskandar Muda sebesar Rp47.520.057.993; dan • PT Petrokimia Gresik sebesar Rp305.863.981.354.

• Piutang pada Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA 999.08) sebesar Rp143.540.169.480 merupakan piutang pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp143.436.551.822, Kementerian Pertanian sebesar Rp650.428, dan Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias sebesar Rp102.967.230.

•

Piutang kepada PT PPA sebesar Rp14.986.000.000 merupakan kewajiban PT PPA atas Hasil Pengelolaan Aset (HPA) yang masih harus disetorkan kepada Pemerintah.

•

Piutang Migas per 30 Juni 2011 sebesar Rp35.126.354.976.713 terdiri dari (dalam Rp):



Uraian 1. Piutang pada PT Pertamina 2. Piutang Migas Lainnya Jumlah



29.074.359.754.772 6.051.995.221.941 35.126.354.976.713

1.315.721.773.272 2.962.677.728.686 4.278.399.501.958

Rincian Piutang Migas disajikan pada Daftar 12.

•

Piutang Dividen dan Denda per 30 Juni 2011 sebesar Rp22.919.078.390.567 terdiri dari (dalam Rp): Uraian 1. Pokok Dividen 2. Denda Bunga Deviden Jumlah



22.861.188.265.866 57.890.124.701

109.279.444.488 59.897.529.611

22.919.078.390.567

169.176.974.099

Piutang Dividen dan Denda tersebut terdiri dari: – Piutang Laba BUMN yang telah mendapat penetapan Menteri Keuangan untuk dicicil sebesar Rp101.750.416.067,45. – Piutang laba BUMN yang belum mendapat penetapan Menteri Keuangan untuk dicicil (masih dalam proses) sebesar Rp64.619.153.121,45. – Piutang laba BUMN yang timbul pada tahun 2010 (Tahun Buku 2009) sebesar Rp22.752.708.821.377,70.

C.2.11. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar TPA Rp0

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp0 dan Rp65.404.443. Pada tahun 2010 bagian lancar TPA merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca yang berada di BAPPENAS dan untuk semester I tahun 2011 sudah tidak ada lagi.

C.2.12. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Bagian Lancar Tagihan TGR Rp15,15 miliar

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp15.147.097.351 dan Rp38.591.410.963 merupakan saldo Tagihan TGR pada K/L dan BUN (Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya) yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Rincian Bagian Lancar TGR pada masing-masing K/L dan BUN dapat dilihat pada Daftar 13.

C.2.13. Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang Rp4,85 triliun

Jumlah Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp4.850.246.116.732 dan Rp4.842.752.393.007 merupakan bagian lancar Rekening Dana Investasi/Rekening Pemerintah Daerah (RDI/RPD) dan SLA kepada pemda, BUMN, dan BUMD yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. C.2.14. Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja Rp337,92 miliar

Uang Muka Belanja per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp337.916.370.073 dan Rp614.122.632.355 merupakan uang muka dan/atau pembayaran termin yang telah


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) diterima oleh kontraktor atau pihak ketiga atas pekerjaannya dalam rangka penyediaan barang/jasa yang berada di beberapa K/L, yaitu (dalam Rp): Kementerian Negara/Lembaga



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

5.167.379.280 261.260.352 79.980.000.000 132.790.000 64.316.886.155 6.168.135 28.037.204.282 1.371.096 44.459.845.006 2.945.297.332 66.675.401 45.355.500 213.748.125 97.200.000 451.200.000 30.386.985.755 3.470.999.760 11.972.236.264 86.250.000 34.498.454.104 1.283.133.276 26.695.788.910 44.000.000 3.286.886.800 -

2.731.358.438 1.194.187.308 79.980.000.000 51.306.792 317.408.269.448 30.201.365.733 29.933.350 3.372.081.629 83.074.641.336 3.666.667.259 152.697.428 126.981.635 39.618.357 2.589.148.125 1.095.359.112 1.250.000 160.984.302 36.666.667 636.296.233 5.520.590 197.713 12.085.426.264 37.875.466.975 33.181.500 26.695.788.910 7.520.502.350 3.357.734.901

Rp337.916.370.073

Rp614.122.632.355

BPK MA Kejaksaan Agung Sekretariat Negara Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pertahanan Kementerian Hukum dan HAM RI Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Perhubungan Kementerian Kesehatan Kementerian Agama Kementerian Kehutanan Kementerian KDP Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Budpar Kemen Lingkungan Hidup BPS Badan Pertanahan Nasional Kepolisian RI BPOM BNN LIPI BPPT BSN LAN BKN BPPK Kementerian Perdagangan KPK BRR NAD - Nias DPD LKPBJP BUN (Belanja lainnya)

Jumlah

C.2.15. Piutang dari Kegiatan BLU Piutang dari Kegiatan BLU Rp1,39 triliun

Piutang dari Kegiatan BLU per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp1.391.515.083.914 dan Rp1.121.930.274.893 merupakan piutang yang timbul dalam kegiatan operasional BLU sebesar Rp1.356.143.688.494 dan non operasional BLU sebesar Rp35.371.395.420. Piutang Kegiatan Operasional BLU adalah sebesar Rp1.356.143.688.494 berada di (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga 1. 2. 3. 4.

BLU di Sekretariat Negara BLU di Kementerian Keuangan BLU di Kementerian Perindustrian BLU di Kementerian Diknas

30 Juni 2011 (Unaudited) 263.706.137.007 171.416.667 1.362.451.500 58.615.968.025

31 Desember 2010 Audited 259.176.487.979 1.800.000 1.585.267.809 42.200.054.389


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

BLU di Kementerian Kesehatan BLU di Kementerian Agama BLU di Kementerian PU BLU di Kemenristek BLU di Kementerian Negara KUKM BLU di Kepolisian RI BLU di BPPT BLU di Kementerian Perdagangan BLU di Kemen Perumahan Rakyat

Jumlah

958.383.699.553 64.755.110 59.584.596.634 62.820.000 476.081.672 7.521.669.939 6.194.092.387

751.575.087.776 2.640.363.334 30.669.411.038 92.820.000 566.979.362 6.819.067.311 1.745.454.370 7.769.980.831 -

Rp1.356.143.688.494

Rp1.104.842.774.199

Piutang Kegiatan Non Operasional BLU sebesar Rp35.371.395.420 berada di (dalam Rp): Kementerian Negara/Lembaga 1. 2. 3. 4. 5.

BLU di Sekretariat Negara BLU di Kementerian Keuangan BLU di Kementerian Kesehatan BLU di Kementerian Agama BLU di BPPT

Jumlah



10.408.629.616 22.206.233.874 629.174.930 2.127.357.000

10.463.985.064 6.146.237.068 223.938.493 253.340.069 -

Rp35.371.395.420

Rp17.087.500.694

C.2.16. Piutang Lain-lain Piutang lain-lain Rp12,70 triliun

Piutang Lain-lain per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp12.702.594.806.983 dan Rp12.589.882.121.588 merupakan piutang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang terdiri dari (dalam Rp): Jenis Piutang 1. Piutang di K/L 2. Piutang di BUN Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 159.161.740.232 12.543.433.066.751 12.702.594.806.983

31 Desember 2010 (Audited) 296.809.311.019 12.293.072.810.569 12.589.882.121.588

1. Piutang di K/L per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp159.161.740.232 dan Rp296.809.311.019 merupakan piutang yang berada di (Rp): Kementerian Negara/Lembaga 1. 2. 3. 4.

BPK Kejaksaan Agung BRR NAD - Nias Badan SAR

Jumlah



158.644.772.032 516.968.200 -

408.856 287.253.500.095 516.968.200 9.038.433.868

159.161.740.232

296.809.311.019

2. Piutang yang berada di BUN sebesar Rp12.543.433.066.751 terdiri dari Piutang yang terkait dengan Penerusan Pinjaman sebesar Rp1.014.856.657.396 (sudah termasuk penyisihan piutang sebesar Rp77.628.605.635) , piutang kepada 20 Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar Rp11.086.272.683.450, Piutang Transfer ke Daerah sebesar Rp359.541.843.144, dan Piutang pada Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (999.08) sebesar Rp82.761.882.761. a. Piutang

lainnya yang terkait dengan Penerusan Pinjaman Rp1.014.856.657.396 (Rp1.092.485.263.031 dikurangi penyisihan Rp77.628.605.635) terdiri dari:

sebesar sebesar



- Potensi tunggakan dapat ditagih per 30 Juni 2011 merupakan bagian hak tagih pemerintah yang telah jatuh tempo dan menunggak serta memiliki potensi untuk dapat ditagih pada 2011. Berdasarkan Perdirjen No 12/PB/2011 mengenai kualitas dan penyisihan piutang, piutang disajikan berdasarkan umur piutang. Piutang yang tertunggak dengan kolektibilitas dibawah 12 (duabelas) bulan per tanggal neraca dikategorikan sebagai potensi tunggakan yang dapat ditagih. Sedangkan piutang yang tertunggak dengan kolektibilitas diatas 12 (duabelas) bulan per tanggal neraca dikategorikan diklasifikasikan pada aset lainnya RDI. Jumlah potensi tunggakan yang dapat ditagih sebesar Rp700.011.123.780, yang terdiri dari piutang pada: No 1 2 3 4

Uraian BUMN BUMD Pemda Lainnya Jumlah

Jumlah (Rp) 165.196.265.373 481.903.483.326 33.650.344.216 19.261.030.865 700.011.123.780

- Piutang Bunga sebesar Rp392.474.139.251 yang diklasifikasikan berdasarkan debitur, yaitu: No 1 2 3 4

Uraian BUMN BUMD Pemda Lainnya (Channeling dan KUMK SUP 005) Jumlah

Jumlah (Rp) 337.953.793.350 28.431.716.032 9.407.179.036 16.681.450.834 392.474.139.251

Penyisihan Piutang Tak Tertagih terkait piutang lainnya Penerusan Pinjaman per 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp77.628.605.635. Penyisihan piutang ini diterapkan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-12/PB/2011 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Kualitas dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Penerusan Pinjaman. Jumlah penyisihan piutang tersebut terdiri dari Penyisihan Bagian Lancar RDI sebesar Rp24.251.230.584, Penyisihan Piutang Bunga sebesar Rp1.962.370.696, serta Penyisihan Potensi Tunggakan dapat ditagih sebesar Rp51.415.004.356. b. Piutang kepada 20 Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar Rp11.086.272.683.450

merupakan total kewajiban 20 BDL kepada Pemerintah sampai dengan triwulan IV tahun 2009, yang terdiri dari (dalam Rp): Uraian 1) 15 BDL eks dana talangan Pemerintah 2) 5 BDL eks dana penjaminan Pemerintah Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 8.331.043.049.972 2.755.229.633.478 11.086.272.683.450

1). Piutang pada 15 BDL eks dana talangan Rp8.331.043.049.972 berasal dari (dalam Rp): Uraian Dana BLBI BDL yang di-cessie-kan Dikurangi: – Pengembalian s.d. Desember 2006 – Pengembalian tahun 2007 – Pengembalian tahun 2008 – Pengembalian tahun 2009 – Pengembalian tahun 2010 – Pengembalian sd semester I tahun 2011 Saldo


Pemerintah

sebesar

30 Juni 2011 (Unaudited) 11.888.938.781.558

31 Desember 2010 (Audited) 11.888.938.781.558

2.730.645.774.151 228.053.353.977 323.144.463.070 140.764.168.751 84.175.667.811 51.112.303.826 8.331.043.049.972

2.730.645.774.151 228.053.353.977 323.144.463.070 140.764.168.751 84.175.667.811 8.382.155.353.798


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) Dari 15 BDL, 12 BDL telah melaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset dari Tim Likuidasi kepada Pemerintah cq. Kementerian Keuangan dengan, 1 (satu) BDL yaitu Bank Umum Majapahit Jaya telah melaksanakan RUPS pembubaran Tim Likuidasi, dan 2 (dua) BDL belum melakukan penandatanganan BAST Aset, yaitu PT Bank Jakarta dan PT Bank Industri. Rincian Piutang 15 BDL lebih lengkap dapat dilihat pada Daftar 14. 2). Piutang pada 5 BDL Eks Dana Penjaminan sebesar Rp2.755.229.633.478 merupakan saldo penjaminan pemerintah terhadap 5 BDL yang diberikan melalui UP3 (Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah) dengan bank pembayar PT BNI (Persero), dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian Total dana BLBI BDL yang di-cessie-kan Dikurangi: – Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2006 – Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2007 – Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2008 – Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2009 – Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2010 – Pengembalian sd semester I tahun 2011 Saldo BLBI

30 Juni 2011 (Unaudited) 3.321.282.950.812


9.000.000.000 28.500.000.000 15.000.000.000 366.663.664.469 146.889.652.865 0 2.755.229.633.478

(2.730.645.774.151) (228.053.353.977) (323.144.463.070) (140.764.168.751) (84.175.667.811)

11.888.938.781.558

8.382.155.353.798

c. Piutang Transfer ke Daerah sebesar Rp359.541.843.144 terdiri dari lebih salur DBH

Pajak sebesar Rp59.598.950.179, lebih salur DBH SDA sebesar Rp199.021.547.936, lebih salur diestimasi DBH SDA TA 2010 (Panas Bumi) sebesar Rp30.807.855.610, dan lebih salur diestimasi DBH Pajak 2010 sebesar Rp70.113.489.419. Untuk Piutang akibat lebih salur Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Migas, Pertambangan Umum dan Kehutanan TA 2010 dengan rincian sebagai berikut: No 1. 2. 3.

Jenis Piutang Lebih Salur DBH SDA Migas TA 2010 Lebih Salur DBH SDA Pertambangan Umum TA 2010 Lebih Salur DBH SDA Kehutanan TA 2010 Total

Jumlah (Rp) 40.430.218.175 4.791.734.751 153.799.595.010 199.021.547.936

d. Piutang Lain-lain pada BA 999.07 per 30 Juni 2011 sebesar Rp0 sedangkan per 31

Desember 2010 sebesar Rp171.965.009.662,00. Penurunan Piutang Lain-lain disebabkan mulai tahun 2011 akun piutang Lain-lain merupakan nilai stock Cadangan Benih Nasional (CBN) yang berada di penangkaran PT. Sang Hyang Seri (Persero) pada Satker Ditjen Tanaman Pangan (Kode Satker 969380) BA 999.07 dipindahkan ke Satker Ditjen Tanaman Pangan (Kode Satker 956099) BA 999.08. e. Piutang Lain-lain pada BA 999.08 per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar

Rp82.761.882.761 dan Rp0 pada Kementerian Pertanian berupa cadangan benih yang berada di penangkaran yang merupakan nilai stock Cadangan Benih Nasional (CBN) yang sementara digunakan oleh PT. Sang Hyang Seri (SHS) sebanyak 9.334.187kg dalam 4 (empat) komoditas. Berdasarkan hasil audit BPK RI tahun 2010 terhadap temuan akan persediaan di penangkaran dan benih yang rusak dimasukkan di akun Piutang Lain-lain pada Ditjen Tanaman Pangan yang semula disajikan dengan kode satker 969380 BA 999.07 menjadi kode satker 956099 BA 999.08.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) C.2.17. Investasi Jangka Pendek BLU Investasi Jangka Pendek BLU Rp151,25 miliar

Jumlah Investasi Jangka Pendek BLU per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp151.250.000.000 dan Rp30.750.000.000, merupakan nilai investasi yang dilakukan dan diharapkan akan diperoleh kembali dalam tahun 2011 berupa Deposito berjangka 12 bulan. Nilai Investasi Jangka Pendek tersebut berada di BLU pada Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp21.250.000.000 dan BLU pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp130.000.000.000. C.2.18. Persediaan

Persediaan Rp52,18 triliun

Jumlah Persediaan per 30 Juni 2011 dan 30 Juni 2011 sebesar Rp52.183.062.972.775 dan Rp36.366.060.681.005 dan merupakan nilai persediaan yang berdasarkan neraca K/L dan unit terkait lainnya, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Jenis Persediaan Persediaan di K/L Persediaan di BLU Persediaan di BUN Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 49.288.278.207.328 476.728.298.807 2.418.056.466.640 52.183.062.972.775

31 Desember 2010 (Audited) 33.071.754.378.769 457.683.029.189 2.836.623.273.047 36.366.060.681.005

Rincian Persediaan di K/L dan BLU dapat dilihat pada Daftar 15. Persediaan di BUN per 30 Juni 2011 sebesar Rp2.418.056.466.640 terdiri dari: 1. Persediaan pada BA 999.07 sebesar Rp37.637.100.000. Penurunan Persediaan disebabkan mulai tahun 2011 nilai persediaan Cadangan Benih Nasional (CBN) yang berada di gudang PT Sang Hyang Seri (Persero) pada Satker Ditjen Tanaman Pangan (Kode Satker 969380) BA 999.07 dipindahkan ke Satker Ditjen Tanaman Pangan (Kode Satker 956099) BA 999.08. 2. Persediaan pada BA 999.08 sebesar Rp2.380.419.366.640, merupakan nilai persediaan berdasarkan neraca Kementerian/Lembaga dan Satker Khusus pengguna dana BA BUN – Belanja Lainnya (BA BUN - 999.08), diantaranya a. Persediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada Perum Bulog per 30 Juni 2011 sebesar Rp2.226.433.595.540. b. Persediaan pada Kementerian Pertanian per 30 Juni 2011 berupa barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sebesar Rp40.380.155.582, sedangkan per 31 Desember 2010 sebesar Rp790.249.000. Dibandingkan dengan per 31 Desember 2010, Persediaan per 30 Juni 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp39.589.906.582. Kenaikan Persediaan disebabkan Nilai Persediaan Cadangan Benih Nasional (CBN) yang berada di gudang PT Sang Hyang Seri (Persero) pada Satker Ditjen Tanaman Pangan yang semula disajikan dengan kode satker 969380 BA 999.07 menjadi kode satker 956099 BA 999.08. Rincian Persediaan pada BA 999.08. c. Persediaan diberbagai instansi lainnya pengguna BA 999.08. C.2.19. Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD) RDI/RPD Rp0

Jumlah Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah (RDI/RPD) per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp0 dan Rp43.584.962.741.584,00. Penurunan investasi non permanen RDI/RPD disebabkan pada LKPP Semester I TA 2011 akun tersebut direklasifikasi ke akun Aset Lainnya (Penerusan Pinjaman) sesuai dengan PMK.28/PMK.05/2010 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) C.2.20. Dana Bergulir Dana Bergulir Rp5,69 triliun

Jumlah Dana Bergulir per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp5.694.359.067.637 dan Rp3.891.209.869.656 merupakan dana Pemerintah yang disalurkan dalam bentuk pinjaman bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat, dan lain-lain yang dikelola oleh K/L dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Kementerian Negara/Lembaga 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kementerian Perindustrian Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Negara Koperasi dan UKM BUN

Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 3.469.232.868 466.591.360 12.206.756.931 49.447.128.945 1.769.630.165.612 3.859.139.191.921

31 Desember 2010 (Audited) 3.469.232.868 466.591.360 12.206.756.931 49.447.128.945 1.768.955.137.627 2.056.665.021.925

5.694.359.067.637

3.891.209.869.656

Dari Dana Bergulir sebesar Rp5.694.359.067.637. terdapat Dana Bergulir yang sumber pembiayaannya berasal dari BA 999.03 sebesar Rp3.859.139.191.921 dan disalurkan melalui BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Negara Koperasi dan KUKM. Penjelasan masing-masing dana bergulir adalah: 1. Dana bergulir di Kementerian Perindustrian per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp3.469.232.868 dan Rp5.554.685.931 merupakan dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman bergulir kepada pengusaha kecil yang dikelola oleh 15 LPT-Indag. 2. Dana Bergulir di Kementerian Kehutanan per 30 Juni 2011 sebesar Rp 466.591.360 adalah dana bergulir yang dikelola oleh Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan. 3. Dana Bergulir di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp12.206.756.931 merupakan dana perguliran pada koperasi usaha bersama (KUB) pada 13 pelabuhan. 4. Dana Bergulir di Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp49.447.128.945 dan Rp38.604.024.698 merupakan dana KLH yang ditempatkan di Bank Syariah Mandiri yang akan disalurkan kepada Usaha Ekonomi Lemah sebagai kredit untuk membiayai investasi di bidang lingkungan hidup. Dana ini berasal dari kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman untuk program Debt for Nature Swap (DNS). 5. Dana Bergulir di Kementerian Negara Koperasi dan UKM per 30 Juni 2011 sebesar Rp2.409.630.165.612. Dari dana tersebut, dana bergulir sebesar Rp1.769.630.165.612 merupakan dana pemerintah yang dikelola Kementerian Koperasi dan UKM untuk disalurkan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah melalui lembaga koperasi sebagai stimulan dalam pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah. Selain itu Kementerian Koperasi dan UKM juga mengelola dana bergulir yang berasal dari BA 999.03 sebesar Rp640.000.000.000 yang disalurkan kepada Lembaga Pengelolan Dana bergulir (LPDB) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Nilai yang disajikan tersebut berdasarkan hasil inventarisasi pihak independen atas perkembangan nilai dana bergulir sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu jumlah yang terdapat dalam rekening perguliran dan piutang yang diperkirakan dapat tertagih. Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga, bahwa seluruh dana bergulir harus diinventarisasi dan disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Jumlah dana bergulir tersebut semula disajikan pada tahun 2007 sebesar Rp3.085.849.168.850 yang berasal antara lain


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) dari belanja bantuan sosial, belanja subsidi, dan belanja modal dari APBN TA 2000 s.d. 2007 yang tidak jelas perlakuannya sebagai dana bergulir atau bantuan sosial sehingga perlu dilakukan koreksi pembukuan. 6. Dana Bergulir di Kementerian Negara Perumahan Rakyat per 30 Juni 2011 sebesar Rp1.261.844.264.390 merupakan dana bergulir untuk pembiayaan perumahan yang berasal dari BA 999.03. Pembiayaan perumahan ini merupakan dana yang digulirkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan menengah bawah untuk kredit kepemilikan rumah sederhana sehat (KPRSH) . 7. Dana Bergulir di Kementerian Pekerjaan Umum per 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp1.957.294.927.531 merupakan hak tagihan BLU BPJT kepada pihak ketiga khususnya Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang telah diberikan pinjaman untuk dana uang ganti rugi pengadaan tanah proyek pembangunan jalan tol.

C.2.21. Investasi Non Permanen Lainnya Investasi Non Permanen Lainnya Rp123,15 miliar

Investasi Non Permanen Lainnya per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp123.150.187.798 dan Rp98.464.787.895 merupakan investasi yang berada di beberapa K/L dan BUN, yaitu (dalam Rp): Uraian K/L BUN Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 45.150.187.798 78.000.000.000 123.150.187.798

31 Desember 2010 (Audited) 49.464.787.895 49.000.000.000 98.464.787.895

Investasi Non Permanen Lainnya di K/L per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp45.150.187.798 dan Rp49.464.787.895 berada pada Kementerian Perindustrian. Investasi Non Permanen pada Kementerian Perindustrian sebesar Rp45.150.187.798 merupakan pemberian keringanan dalam pembelian peralatan dan mesin untuk mempertahankan keberadaan dan mengembangkan potensi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Nilai Investasi Non Permanen pada BUN terdapat pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (Kementerian Keuangan) sebesar Rp78.000.000.000 yang bersumber dari BA 999.03. Nilai investasi permanen lainnya tersebut merupakan nilai investasi atau pinjaman yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) kepada pihak ketiga sebagai bagian dari kegiatan operasi BLU PIP. Investasi Non Permanen sebesar Rp78.000.000.000 terdiri dari: 1. Pinjaman modal kerja kepada PT Nindya Karya (Persero) sebesar Rp35.000.000.000; 2. Pinjaman modal kerja kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp5.000.000.000; dan 3. Kredit investasi kepada Pemprov Sulawesi Tenggara sebesar Rp38.000.000.000. C.2.22. Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara PMN Rp583,57 triliun

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp583.573.100.249.466 dan Rp564.087.107.302.153 merupakan nilai penyertaan modal negara pada BUMN, Non BUMN, BHMN, dan Lembaga Internasional dengan jumlah (dalam Rp): PMN 1. BUMN 2. BHMN

30 Juni 2011 (Unaudited) 541.616.551.502.802 2.254.308.162.957

31 Desember 2010 (Audited) 523.294.056.365.721 2.193.481.021.163


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) 3. Non BUMN 4. Lembaga Internasional 5. Badan Usaha Lainnya Jumlah PMN pada BUMN

3.789.102.178.195 35.913.018.405.512 120.000.000 583.573.100.249.466

3.969.599.282.340 34.629.850.632.929 120.000.000 564.087.107.302.153

1. Nilai PMN pada BUMN per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp541.616.551.502.802 dan Rp523.294.056.365.721 disajikan berdasarkan metode ekuitas (equity method), yaitu dihitung dari penjumlahan total ekuitas masing-masing BUMN setelah dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah pada BUMN yang bersangkutan. Nilai PMN pada BUMN per 30 Juni 2011 tersebut merupakan nilai PMN pada 142 BUMN sebesar Rp529.208.016.173.949 dan 4 BUMN/Lembaga dibawah pembinaan Kementerian Keuangan sebesar Rp12.408.535.328.853. Status laporan keuangan pada 142 BUMN adalah sebagai berikut: Status Laporan Keuangan Semester I 2011 Triwulan I 2011 Audited 2010 Unaudited 2010 Prognosa 2010 Prognosa 2009 Audited 2005 Jumlah

Jumlah BUMN 31 12 78 17 2 1 1 142

Jumlah (Rp) 62.325.195.978.094 84.016.095.749.399 367.093.430.763.968 15.745.395.559.250 (36.615.242.200) 134.901.000.000 (70.387.634.362) 529.208.016.173.949

Rincian PMN pada BUMN dapat dilihat pada Daftar 16. Nilai PMN pada BUMN per 30 Juni 2011 tersebut termasuk Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada 26 BUMN dengan nilai sebesar Rp50.652.250.072.257. Nilai PMN pada BUMN per 30 Juni 2011 termasuk PMN pada 4 (empat ) BUMN sebesar Rp12.408.535.328.853 yang berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp2.152.117.411.877, PT Sarana Multigriya Financial sebesar Rp1.477.226.616.976, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar Rp6.674.846.000.000, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebesar Rp2.104.345.300.000. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No.17 Tahun 2003 dan Pasal 22 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2006, LKPP dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara yang memuat informasi lebih rinci tentang aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih yang disajikan dalam Daftar 16. PMN pada BHMN

2. PMN pada Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sebesar Rp2.254.308.162.957 merupakan nilai ekuitas pada BHMN dengan rincian sebagai berikut: BHMN a. Institut Pertanian Bogor (IPB) b. Universitas Airlangga c. BP MIGAS Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 1.148.910.346.917 1.201.839.252.079 (96.441.436.039) 2.254.308.162.957

31 Desember 2010 (Audited) 1.101.497.542.000 1.188.424.915.202 (96.441.436.039) 2.193.481.021.163


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP), seluruh penyelenggara pendidikan harus berbentuk BHP, untuk itu seluruh PT BHMN harus mengubah bentuk dan menyesuaikan tata kelolanya sebagai BHP sesuai ketentuan UU tersebut. Namun, sebelum dilakukannya penyesuaian perubahan bentuk dan tata kelola menjadi BHP, telah ditetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010 dalam sidang putusan uji materi Undangundang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang memutuskan antara lain bahwa Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 yang memberikan landasan hukum penyelenggara pendidikan dalam bentuk BHMN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan juga menyatakan UU BHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang menetapkan antara lain PT BHMN ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 menetapkan perubahan PT BHMN menjadi instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU), namun pelaksanaan pengalihan status tersebut masih memerlukan langkah-langkah, yaitu:

– Penetapan melalui Peraturan Pemerintah mengenai PT BHMN Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Pendidikan Indonesia menjadi instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU.

– Penetapan pengalihan seluruh kekayaan masing-masing PT BHMN menjadi kekayaan instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU. Mengingat penerapan pelaksanaan PPK BLU masih memerlukan proses lebih lanjut, maka selama masa transisi nilai penyertaan negara pada PT BHMN tetap disajikan dalam laporan keuangan BA 999.03 sebesar nilai aktiva bersih. PMN pada perusahaan minoritas (non BUMN)

PMN pada perusahaan minoritas (non BUMN) sebesar Rp3.789.102.178.195, merupakan penyertaan pemerintah pada perusahaan dengan prosentase kepemilikan kurang dari 51%. Nilai penyertaan pada perusahaan minoritas dengan kepemilikan 20% sampai dengan 50% disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (equity method), sedangkan kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya (cost method). Perubahan nilai kepemilikan negara pada Non-BUMN per 30 Juni 2011 disebabkan oleh: a.

Perubahan total ekuitas pada Non-BUMN dengan kepemilikan Pemerintah antara 20% sampai dengan 50%, karena perhitungan Pemerintah menggunakan metode ekuitas;

b.

Penjualan kepemilikan Pemerintah pada PT Jakarta International Hotel Development, Tbk senilai Rp18.539.927.809, dan penjualan kepemilikan Pemerintah pada PT Kertas Basuki Rachmat senilai Rp2.632.500.000,00;

c.

Adanya perubahan kurs tengah BI untuk nilai tukar Dollar Amerika. Per tanggal 30 Juni 2010 kurs tengah BI adalah USD=Rp9.083, sedangkan per tanggal 30 Juni 2011 adalah USD=Rp8.597. Perubahan kurs tengah BI berpengaruh pada kepemilikan Pemerintah pada PT Freeport dan PT Indonesia Asahan Alumunium. Pada kedua perusahaan tersebut, Laporan Keuangan disajikan menggunakan mata uang Dollar Amerika, sehingga harus dilakukan konversi ke dalam mata uang Rupiah, untuk


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) menghitung nilai kepemilikan Pemerintah; d.

Adanya perubahan kurs tengah BI untuk nilai tukar Ringgit Malaysia. Per tanggal 30 Juni 2010 kurs tengah BI adalah MYR=Rp2,783,65, sedangkan per tanggal 30 Juni 2011 adalah MYR=Rp2.845,99. Perubahan kurs tengah BI untuk Ringgit Malaysia berpengaruh pada kepemilikan di Asean Bintulu Fertilizer, mengingat nilai kepemilikan Pemerintah disajikan pada mata uang Ringgit Malaysia;

e.

Terdapat Non-BUMN yang statusnya berubah menjadi BUMN, yang diakibatkan meningkatnya kepemilikan Pemerintah, yaitu PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan Semen Kupang. Peningkatan kepemilikan Pemerintah pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia disebabkan adanya hibah saham dari Bank Indonesia yang dilakukan pada tahun 2010;

f.

Penambahan PT Waskita Karya sebagai Non-BUMN. Pada tahun 2010, Pemerintah melakukan restrukturisasi dan/atau revitalisasi pada PT Waskita Karya dengan cara penerbitan saham baru. Saham baru yang diterbitkan tersebut diambil bagian secara penuh oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dengan total dana yang disetorkan sebesar Rp474.992.100.000,00. Setelah proses tersebut, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) memiliki saham PT Waskita Karya sebesar 99%, sedangkan Pemerintah memiliki kepemilikan pada PT Waskita Karya sebesar 1%.

Dengan proses tersebut PT Waskita Karya selanjutnya dikategorikan sebagai Non-BUMN. Pada non-BUMN dengan kepemilikan Negara di bawah 20%, nilai penyertaan negara pada Non-BUMN tersebut tetap, sepanjang tidak ada penambahan penyertaan yang dilakukan oleh Pemerintah, mengingat perhitungan kepemilikan negara menggunakan metode biaya. Berdasarkan hal tersebut, nilai kepemilikan negara pada Non-BUMN tersebut tidak terpengaruh pada status laporan keuangan non-BUMN tersebut, atau perubahan ekuitas pada Non-BUMN tersebut dapat dilihat pada Daftar 17. Penyertaan pada Lembaga Internasional

3. Penyertaan pada Lembaga Internasional sebesar Rp35.913.018.405.512 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Indonesia dalam rangka keanggotaan pada beberapa organisasi/lembaga keuangan internasional/regional baik yang telah disetor maupun yang masih dalam bentuk promissory notes. PMN ini dikonversikan ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal 30 Juni 2011. Rincian PMN pada Lembaga Internasional dapat dilihat pada Daftar 18. Sampai dengan 30 Juni 2011, dari total penyertaan pada Lembaga Internasional sebesar Rp35.913.018.405.512, termasuk penyertaan dalam bentuk promissory notes sebesar Rp25.426.688.045.777 di antaranya sebesar Rp25.329.806.542.486 kepada International Monetary Fund (IMF). Rincian promissory notes per Lembaga International adalah sebagai berikut: No. 1. 2. 3. 4. 5.

Nama Lembaga International Monetary Fund International Bank for Reconstruction and Development International Development Association Multilateral Investment Guarantee Agency Common Fund for Commodities Jumlah total

Jumlah (Rp) 25.329.806.542.486 79.174.191.965,20 5.173.139.667,81 9.757.749.746,00 2.776.421.912,42 25.426.688.045.777

Penyertaan dalam bentuk Promissory Notes disajikan sebagai bagian utang. Lihat Catatan C.2.35 dan Catatan C.2.41. PMN pada Badan Usaha Lainnya

4.

Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya sebesar Rp120.000.000 merupakan Investasi Permanen Pemerintah pada perusahaan penerbit SBSN. Perusahaan penerbit SBSN terdiri


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) atas 2 (dua) perusahaan, yaitu Perusahaan Penerbit SBSN I dan Perusahaan Penerbit SBSN II. Nilai kepemilikan Negara pada masing-masing perusahaan tersebut sebesar Rp 20.000.000 dan Rp100.000.000. Kenaikan nilai penyertaan pada Badan Usaha Lainnya pada tahun 2010 disebabkan adanya pendirian perusahaan penerbit SBSN yang baru, yaitu Perusahaan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II (SBSN II) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II dengan nilai penyertaan Rp100.000.000.

C.2.23. Investasi Permanen BLU Investasi Permanen BLU Rp6,64 miliar

Saldo Investasi Permanen BLU per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 yang berjumlah Rp6.637.194.500 dan Rp6.637.194.500 merupakan penyertaan modal oleh BLU PPK Gelora Bung Karno (Sekretariat Negara) pada PT Senayan Trikarya Sempana (PT STS) dengan porsi kepemilikan sebesar 10%. C.2.24. Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen Lainnya Rp83,80 triliun

Jumlah Investasi Permanen Lainnya per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp83.802.639.478.536 dan Rp94.959.618.306.997 merupakan nilai PMN pada badan-badan lainnya yang disajikan berdasarkan metode ekuitas (equity method). Rincian Investasi Permanen Lainnya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian 1. Bank Indonesia 2. Otorita Batam * 3. LPS 4. Taman Mini Indonesia Indah ** 5. Otorita Asahan 6. BP Gedung Manggala Wanabakti 7. Yayasan Gedung Veteran Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 55.546.801.000.000 14.069.716.763.059 13.436.445.109.000 33.041.277.896 688.400.866.353 17.491.479.341 10.742.982.887 83.802.639.478.536

31 Desember 2010 (Audited) 68.798.801.000.000 14.058.084.887.589 11.298.734.420.000 33.041.277.896 737.240.235.575 23.634.260.978 10.082.224.959 94.959.618.306.997

Keterangan: *) Merupakan nilai net ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2011 setelah dikurangi dengan nilai Aset sebesar Rp708.464.566.274,00 karena telah disajikan pada Laporan Keuangan BA 999.08. **) Merupakan nilai net ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2010 setelah dikurangi dengan nilai Tanah sebesar Rp771.500.000,00 karena telah disajikan pada Laporan Keuangan Sekretariat Negara.

C.2.25. Aset Tetap Aset Tetap Rp1.217,50 triliun

Jumlah Aset Tetap per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp1.217.502.759.932.265 dan Rp1.184.301.167.405.585 merupakan nilai aset tetap berdasarkan neraca K/L dan Neraca BUN. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (acquisition cost) dan belum memperhitungkan depresiasi (penyusutan). Rincian Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut (dalam Rp):



Jenis Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 581.315.268.567.713 159.671.358.185.716 135.732.182.724.112 276.963.726.953.427 7.682.464.299.143 56.137.759.202.154 1.217.502.759.932.265

31 Desember 2010 (Audited) 565.920.545.473.098 150.868.673.195.411 137.042.921.053.205 276.682.171.786.874 7.748.128.178.913 46.038.727.718.084 1.184.301.167.405.585

Dalam nilai Aset Tetap per 30 Juni 2011 tersebut termasuk Aset Tetap yang dikelola oleh BLU sebesar Rp134.049.868.778.381, dengan rincian: Jenis Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 107.480.019.502.136 8.912.024.178.106 13.368.628.761.825 987.927.528.145 405.511.948.442 2.895.756.859.727 134.049.868.778.381

31 Desember 2010 (Audited) 107.957.793.253.986 8.490.665.409.433 13.083.319.031.365 968.311.649.972 429.004.262.220 2.651.180.143.537 133.580.273.750.513

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp 33.201.592.526.680 atau 2,8% dari nilai per 31 Desember 2010. Kenaikan nilai Aset Tetap ini terutama karena perolehan dari realisasi Belanja Modal, aset tetap yang diperoleh dari dana non APBN (hibah), dan lainnya. Penurunan Nilai Aset Gedung dan Bangunan pada Semester I TA 2011, dimungkinkan karena adanya reklasifikasi akun dan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP). Nilai Aset Tetap yang disajikan dalam LKPP merupakan konsolidasian dari LKKL dan LKBUN, yang telah dilakukan rekonsiliasi dengan Laporan BMN dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Perbedaan nilai antara LKKL dengan LBMN disajikan pada Catatan Penting Lainnya. Rincian daftar Aset Tetap per K/L dan BUN disajikan pada Daftar 19.

C.2.26. Aset Lainnya Aset Lainnya Rp290,65 triliun

Jumlah Aset Lainnya per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp290.647.869.540.161 dan Rp278.197.482.029.092 terdiri dari (dalam Rp):

Uraian Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Penerusan Pinjaman Aset Tak Berwujud Aset yang Dibatasi Penggunaannya Dana Kelolaan BLU Dana Penjaminan Aset Lain-lain Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 1.377.750.823 57.478.963.553 212.609.665.200 44.320.244.751.393 9.517.137.649.563 12.645.709.117.323 16.627.477.260.742 73.837.440.233 207.191.996.941.331 290.647.869.540.161

31 Desember 2010 (Audited) 1.377.994.323 38.234.179.361 212.609.665.200 2.070.158.163.656 9.351.448.050.646 40.987.103.326.394 18.459.000.085.715 71.135.792.697 207.006.414.771.100 278.197.482.029.092



Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) TPA Rp1,38 miliar

Saldo TPA per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp1.377.750.823 dan Rp1.377.994.323 merupakan saldo TPA yang berada di (dalam Rp): Kementerian Negara/Lembaga 1. Kementerian Negara PPN/BAPPENAS 2. Kementerian Negara KUKM Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 1.377.750.823 1.377.750.823

31 Desember 2010 (Audited) 243.500 1.377.750.823 1.377.994.323

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Tagihan TGR Rp57,48 miliar

Saldo Tagihan TGR per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp57.478.963.553 dan Rp38.234.179.361 merupakan saldo Tagihan TGR yang berada di K/L sebesar Rp57.464.485.625 dan di BUN sebesar Rp14.477.928. Rincian Tagihan TGR pada K/L dapat dilihat pada Daftar 20.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp212,61 miliar

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp212.609.665.200 merupakan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang berada di (dalam Rp): Kementerian Negara/Lembaga 1. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 2. Kementerian Negara PPN/ BAPPENAS Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 128.962.165.200 83.647.500.000 212.609.665.200

31 Desember 2010 (Audited) 128.962.165.200 83.647.500.000 212.609.665.200

Penerusan Pinjaman Penerusan Pinjaman Rp44,32 triliun

Saldo Penerusan Pinjaman per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp44.320.244.751.393 dan Rp2.070.158.163.656 merupakan total pokok pinjaman yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca, yang berasal dari perjanjian penerusan pinjaman yang ditandatangani mulai tahun 2009. Penerusan Pinjaman tersebut terdiri atas Penerusan Pinjaman kepada BUMN sebesar Rp42.001.819.245.355, BUMD sebesar Rp1.643.627.810.286, pemerintah daerah sebesar Rp402.323.594.506, dan lainnya sebesar Rp495.188.898.991 dikurangi penyisihan sebesar Rp222.714.797.745. Kenaikan aset lainnya penerusan pinjaman disebabkan reklasifikasi dari investasi non permanen.

Aset Tak Berwujud Aset Tak Berwujud Rp9,5 triliun

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp9.517.137.649.563 dan Rp9.351.448.050.646 merupakan aset yang berupa software, biaya survei/penelitian, dan hak paten yang berada di K/L dan BUN. Rincian Aset Tak Berwujud pada K/L dapat dilihat pada Daftar 21. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya Rp12,65 triliun

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp12.645.709.117.323 dan Rp40.987.103.326.394, terdiri atas (dalam Rp):



Uraian 1. Kementerian Luar Negeri 2. Kementerian Pertahanan 3. Kementerian ESDM 4. Kementerian Agama 5. Kementerian Kehutanan 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan 7. Kementerian Lingkungan Hidup 8. BUN Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 1.476.071.561.637 2.545.344.951.399 2.374.740.899 87.114.525.722 23.480.476.922 8.511.322.860.744 12.645.709.117.323

31 Desember 2010 (Audited) 366.254.294.334 2.549.198.826.943 6.225.158.015 2.617.237.058.588 5.996.376.112 87.380.711.730 23.480.476.922 35.331.330.423.750 40.987.103.326.394

Masing-masing Dana yang Dibatasi Penggunaannya dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.476.071.561.637 merupakan dana devisa berupa L/C yang belum dicairkan oleh pihak ketiga. 2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya Rp2.545.344.951.399 terdiri dari:

pada

Kementerian

Agama

sebesar

a. Dana Abadi Umat (DAU) sebesar Rp569.273.667.749 yang merupakan dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan haji dan dari sumber lain sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 1999. DAU dialokasikan untuk kemaslahatan umat Islam di bidang pendidikan, dakwah, pembangunan sarana dan prasarana ibadah serta bidang penyelenggaraan haji.

b. Aset bersih Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp1.976.071.283.650. BPIH mengelola setoran awal hingga adanya pelunasan BPIH sebagai akibat adanya keputusan keberangkatan jemaah atau adanya keputusan dari jemaah itu sendiri untuk menunda atau membatalkan kepesertaan dalam program BPIH atau adanya keputusan dari pejabat yang berwenang. 3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kehutanan sebesar Rp2.374.740.899 merupakan Deposito Terbeku Dana Kredit Usaha Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS). 4. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp87.114.525.722 berupa Dana Penguatan Modal (DPM) dan Dana Ekonomi Produktif (DEP) merupakan bagian dari program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat. 5. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Lingkungan Hidup sebesar Rp23.480.476.922 merupakan dana yang berada di rekening untuk menampung penerimaan awal dari programan Debt for Nature Swap (DNS) dan menampung alokasi biaya peningkatan kemampuan kualitas Sumber Daya Manusia dalam memahami pengelolaan lingkungan hidup dan pembiayaan di sektor lingkungan hidup. 6. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN sebesar Rp8.511.322.860.744, terdiri dari: 30 Juni 2011 (Unaudited) Uraian Rekening Retur Rekening Cadangan Escrow Bank Mutiara Aset Bersih Bapertarum BA 999.08

Jumlah

80.847.726 4.546.878.110.595 148.555.955.391 3.749.487.696.588 66.320.250.444

31 Desember 2010 (Audited) 410.881.635.675 31.077.734.977.042 155.364.266.014 3.551.726.799.482 135.622.745.537

8.511.322.860.744

35.331.330.423.750


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) Rincian masing-masing dana yang dibatasi penggunaannya pada BUN adalah:

a. Rekening Retur sebesar Rp80.847.726 merupakan saldo Rekening Retur Kuasa BUN Pusat untuk menampung retur SP2D karena adanya kesalahan rekening pihak penerima. Rekening Retur Kuasa BUN Pusat dapat dilihat pada Daftar 22. b. Rekening Cadangan sebesar Rp4.546.878.110.595 merupakan rekening yang digunakan untuk menampung sisa anggaran belanja yang terdiri dari (dalam Rp): 30 Juni 2011 (Unaudited)


4.546.878.110.595 -

4.546.878.110.596 16.767.875.871.035 8.374.050.605.673

4.546.878.110.595

1.388.930.389.738 31.077.734.977.042

Uraian Rekening Cadangan Reboisasi Rekening Cadangan Subsidi/PSO Rekening Cadangan Dana Bagi Hasil Rekening Cadangan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Jumlah

–

Rekening Cadangan Reboisasi sebesar Rp4.546.878.110.595, adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa dana reboisasi setiap tahun dari bagian pemerintah pusat setelah dikurangi alokasi ke Kementerian Kehutanan. Dana yang terdapat dalam rekening cadangan reboisasi digunakan untuk membiayai kegiatan reboisasi seperti Program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan No. 06.1/PMK.01/2007 dan No. 02/Menhut-II/2007 tanggal 5 Februari 2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan.

c. Rekening escrow sebesar Rp148.555.955.391 adalah Rekening escrow pada rekening No. 1022-000320250-001 atas nama Dirjen Anggaran yang berada di Bank Mutiara (dulu Bank Century) yang setara dengan USD17,279,976.20. Rekening tersebut digunakan untuk menampung hibah dari Pemerintah Amerika Serikat.

d. Aset Bapertarum sebesar Rp3.749.487.696.588 merupakan nilai ekuitas (kekayaan bersih) Bapertarum.

e. Dana sebesar Rp66.320.250.444 pada BA 999.08 merupakan dana devisa berupa L/C yang belum dicairkan oleh pihak ketiga pada Kementerian Pertahanan yang sumber dananya berasal dari BA 999.08 .

Dana Kelolaan BLU Yang Belum Digulirkan/Disalurkan Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan Rp16,63 triliun

Dana Kelolaan BLU sebesar Rp16.627.477.260.742 merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan/diinvestasikan oleh BLU kepada pihak ketiga, yang terdiri:

Kementerian Negara/Lembaga 1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Kehutanan 3. Kementerian Koperasi dan UKM 4. Kementerian Perumahan Rakyat 5. Kementerian Pekerjaan Umum Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 12.849.451.345.023 2.014.116.107.640 1.421.204.735.610 342.705.072.469 16.627.477.260.742

31 Desember 2010 (Audited) 12.878.500.000.000 2.014.116.107.640 295.810.000.000 2.436.216.185.364 834.357.792.711 18.459.000.085.715

Dana Kelolaan BLU yang berada di Kementerian Keuangan sebesar Rp12.849.451.345.023


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) merupakan dana yang ada di BLU PIP yang disimpan pada rekening giro dan deposito sebagai berikut: No. Nama Bank 1. Giro di Bank Mandiri 2. Giro Dollar As di Bank BRI 3. Deposito BRI 4. Deposito Bank Mandiri 5. Deposito BTN 6. Deposito BNI 7. Deposito Bank Bukopin 8. Deposito Bank Sumut 9. Deposito Bank DKI 10. Deposito Bank Bukopin Syariah 11. Deposito Bank Muamalat Jumlah

Jumlah (Rp) 2.730.000.000 1.721.345.023 3.685.000.000.000 3.586.000.000.000 1.300.000.000.000 1.198.000.000.000 1.705.500.000.000 458.500.000.000 750.000.000.000 10.000.000.000 152.000.000.000 12.849.451.345.023

Dana Penjaminan Dana Penjaminan Rp73,84 miliar

Dana Penjaminan per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp73.837.440.233 dan Rp71.135.792.697 merupakan dana penjaminan yang berada Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang digunakan sebagai penjaminan dari setiap kredit dan pembiayaan yang disalurkan penerima jaminan kepada KUKM terjamin. Dana penjaminan tersebut dikelola oleh perusahaan penjamin, yaitu Perum Jaminan Kredit Indonesia.

Aset Lain-lain Aset Lain-lain Rp207,2 triliun

Aset Lain-lain sebesar Rp207.191.996.941.331 berdasarkan instansi/unit terkait dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp): Instansi/Unit Terkait 1. K/L 2. BA BUN 999.03 3. BA BUN 999.04 4. BA BUN 999.08 5. PT PPA (Persero) 6. Aset PT PPA yang sudah dikembalikan ke Menteri Keuangan 7. Tim Koordinasi 8. Aset KKKS 9. Aset eks Pertamina Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 57.611.958.479.767 1.000.000.000.000 2.657.798.499.700 32.091.689.308 2.588.673.704.235

31 Desember 2010 (Audited) 56.966.506.583.499 1.000.000.000.000 2.934.591.997.850 30.415.353.808 2.614.411.741.232

1.729.616.795.202 1.749.873.770.941 28.999.519.805.734 29.203.047.197.602 68.289.100.168.208 68.224.330.326.991 44.283.237.799.177 44.283.237.799.177 207.191.996.941.331 207.006.414.771.100

Penjelasan Aset Lain-lain adalah sebagai berikut: 1. Aset Lain-lain yang berada di K/L sebesar Rp57.611.958.479.767 diantaranya berupa: • Piutang uang pengganti kerugian negara di Kejaksaan Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sampai dengan tanggal 30 Juni 2011 belum diselesaikan sebesar Rp11.631.133.236.697. •

Piutang PNBP di Kementerian ESDM sebesar Rp7.663.791.182.709 merupakan piutang PNBP periode 2001-2007 yang berasal dari 6 (enam) kontraktor batubara Generasi I dan telah diaudit oleh Tim BPKP. Sampai saat ini, piutang tersebut belum


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) dapat ditagih penuh karena perusahaan tambang batubara dimaksud masih menahan setoran ini sebagai potongan atas restitusi pajak (PPN) yang harus dibayar oleh Pemerintah pada periode tersebut. •

Aset Tetap milik K/L yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan akan diserahkan ke Pemerintah Daerah yaitu: Aset pada Kementerian Diknas sebesar Rp13.537.987.245.454 Kementerian Kesehatan sebesar Rp8.989.702.070.385.

•

Kementerian Luar Negeri sebesar Rp552.366.254.174 termasuk diantaranya sebesar Rp80.683.660.052 yang berasal dari reklasifikasi UP/TUP.

•

Dana Hutan Tanaman Industri, Dana Kredit Usaha Konservasi Daerah Aliran Sungai, Dana Kredit Usaha Persuteraan Alam dan Dana Kredit Usaha Hutan Rakyat di Kementerian Kehutanan sebesar Rp1.891.992.498.626.

•

Kementerian Nakertrans sebesar 2.708.730.975.131.

•

Piutang macet di beberapa K/L yang penagihannya dialihkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;

•

Aset Tetap yang sudah rusak berat dan tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional pemerintahan.

Rincian Aset Lain-lain di K/L disajikan pada Daftar 23. 2. Aset lain-lain pada BA 999.03 berupa endowment fund (Dana Pendidikan Nasional) sebesar Rp1.000.000.000.000 yang ada di BLU PIP-Kementerian Keuangan. 3. Aset Lain-Lain BA BUN 999.04 sebesar Rp2.657.798.499.700 yaitu nilai bruto sebesar Rp23.538.472.741.043 dikurangi dengan penyisihan sebesar Rp20.880.674.241.343. Rincian Aset lain-lain pada BA 999.04 adalah sebagai berikut: •

Piutang Jangka Panjang sebesar Rp2.429.422.180.126 yang terdiri dari: Uraian 1. KUMK 2. KKPA Bagi Hasil Bank Muamalat 3. Dana Induk Lingkungan Penyisihan piutang tidak tertagih Jumlah

Jumlah (Rp) 2,379,780,000,000 9.000.000.000 52.850.331.786 (12.208.151.660) 2.429.422.180.126

•

Aset Lainnya RDI sebesar Rp63.849.104.661 (Rp20.157.017.090.754 dikurangi penyisihan sebesar Rp20.093.167.986.093) berasal dari seluruh tunggakan yang akan diselesaikan melalui restrukturisasi dan piutang yang tertunggak lebih dari satu tahun per tanggal neraca sebesar Rp16.646.694.399.901,80, tunggakan dalam proses Penyertaan Modal Negara di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebesar Rp1.347.803.033.247,96 tunggakan macet yang terdiri dari tunggakan BBO/BBKU/BDL sebesar Rp2.051.201.561.566,40 tunggakan Eks Timor Timur sebesar Rp128.340.000,00, dan tunggakan koperasi/proyek sebesar Rp111.189.756.038. Aset Lainnya RDI telah memperhitungkan penyisihan tidak tertagih sebesar Rp20.093.167.986.093.

•

Aset Lainnya Kredit Program Non Subsidi sebesar Rp164.527.214.913 (Rp939.825.318.504 (bruto) dikurangi penyisihan sebesar Rp775.298.103.591) terdiri atas:


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) Uraian 1. PIR Perkebunan 2. UPP Perkebunan 3. Peternakan 4. Kredit Listrik Pedesaan 5. Pengembangan Pendidikan Akuntansi 6. Dana Cadangan Risiko 7. Dana Jaminan Ulang 8. Dana Kelolaan 9. Dana Risiko Penyisihan Jumlah

Jumlah (Rp) 343.283.085.338 327.598.307.141 97.079.894.112 2.066.512.000 5.270.305.000 97.653.639.201 47.375.682.282 4.228.846.332 15.269.047.098 (775.298.103.591) 164.527.214.913

4. Aset Lain-lain yang berasal dari Bagian Anggaran 999.08 sebesar Rp32.091.689.308 berada di beberapa K/L atau lembaga sebagai berikut (dalam Rp): 30 Juni 2011 (Unaudited) 550.074.000 4.115.400.585 11.659.402.373 15.766.812.350 32.091.689.308

Kementerian Negara/Lembaga 1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Perhubungan 3. LPP TVRI 4. LPP RRI 5. Otorita Batam Jumlah

31 Desember 2010 (Audited) 550.074.000 9.403.159.995 343.084.000 4.352.223.463 15.766.812.350 30.415.353.808

5. Aset Lain-lain yang berasal dari PT PPA (Persero) sebesar Rp2.588.673.704.235 merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang masih dikelola PT PPA (Persero) menunggu untuk dijual dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP. Nilai aset tersebut merupakan nilai pengalihan eks BPPN ke Menteri Keuangan. Rincian Aset Lain-lain yang berasal dari PT PPA disajikan pada Daftar 24. 6. Aset lain-lain eks PT PPA sebesar Rp1.729.616.795.202 merupakan aset eks PT PPA yang masih berada di Kementerian Keuangan setelah perjanjian PT PPA tahap pertama diselesaikan. Mutasi aset tersebut selama tahun 2011 sebagai berikut: Saldo Awal No

Mutasi Kurang

Saldo Akhir

Jenis Aset Unit

1

Aset Kredit dikelola PUPN

2

Properti

3

Surat Berharga

4

Aset Bank

Saham

Jumlah

yang

Non

Rp

315

183.270.155.768

3.360

1.651.585.078.161

9

Unit

Rp 22

Unit

Rp

291.078.742

293

182.979.077.026

195 144.094.651.258

3.165

1.507.490.426.903

16.657.242.209

9

16.657.242.209

21

22.490.049.063

21

22.490.049.064

3.705

1.874.002.525.201

3.488

1.729.616.795.202

217 144.385.730.000

7. Aset Lain-lain yang berasal dari Tim Koordinasi sebesar Rp28.999.519.805.734 merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah (belum bersih), sehingga belum dapat diserahkan kepada PT PPA (Persero). Termasuk di dalamnya adalah tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) sebesar Rp20.990.071.975.147 yang merupakan piutang BPPN yang timbul sehubungan dengan PKPS kepada perusahaan induk yang didirikan oleh eks Pemegang Saham Pengendali (PSP) BTO dan BBO dalam rangka penyelesaian terhadap kewajiban eks PSP tersebut berdasarkan perjanjian MSAA, MRNIA, dan piutang BPPN kepada eks PSP BBKU dan BTO II dalam perjanjian APU. Sampai dengan 30 Juni 2011 telah dilakukan inventarisasi dan penilaian terhadap asset eks BPPN dengan hasil sebagai berikut: Catatan atas Laporan Keuangan - 97-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) JENIS ASET Aset Kredit (termasuk PKPS) Aset Properti Aset Nostro Aset Inventaris

JUMLAH 16.067 1.128 58.937

Rp 25.149.958.821.745 1.462.099.189.630 478.622.000.000 16.247.173.622

NILAI USD 232.633.139,50 -

JPY 9.610.910,20 -

DM 500.000 -

Rincian jumlah aset dan nilai pengalihan disajikan pada Daftar 25. 8. Aset Lain-lain yang berasal dari KKKS sebesar Rp68.289.100.168.208 antara lain aset negara berupa tanah seluas 655.904.996 m2 yang digunakan dalam rangka kontrak kerja sama minyak bumi dan gas alam yang dikelola oleh KKKS sebagai hasil inventarisasi terhadap 42 KKKS sebesar Rp13.851.531.642.984 dan aset lain non tanah sebesar Rp54.437.568.525.224 pada 20 KKKS. Rincian Nilai Aset KKKS Migas per 30 Juni 2011 disajikan pada Daftar 26. 9. Aset eks Pertamina sebesar Rp44.283.237.799.177 merupakan nilai aset sebagai akibat penetapan Neraca Pembukaan PT Pertamina (Persero) Per 17 September 2003. Aset tersebut terdiri atas: a. Aktiva Tetap LNG BADAK-Bontang Rp21.386.569.198.000 dan LNG ARUNLhokseumawe Rp 6.259.705.405.000. Perolehan aset LNG Arun dan LNG Badak berasal dari pinjaman sindikasi bank yang tertuang dalam PSC Agreement antara Pertamina (saat itu bertindak selaku Pemerintah) dengan PSC untuk pembangunan LNG Arun dan LNG Badak. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2011 untuk pembangunan LNG Badak, sedangkan untuk pembangunan LNG Arun sudah lunas. Adapun sumber dana untuk pembayaran pinjaman dimaksud berasal dari hasil penjualan gas LNG Arun dan LNG Badak sehingga kemungkinan default atas pembayaran tersebut sangat kecil. Aset kilang LNG Arun dan LNG Badak dioperasikan oleh PT Arun NGL dan PT Badak NGL di bawah pengawasan PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk sebagai penanggung jawab sementara atas kedua aset LNG dimaksud sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008. Inventarisasi dan penilaian terhadap aktiva kilang LNG Arun dilakukan oleh PT Arun NGL, Kanwil I DJKN Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe sejak tanggal 15 Desember 2010, sedangkan terhadap aktiva kilang LNG Badak dilakukan oleh PT Badak NGL, Kanwil XIII DJKN Samarinda dan KPKNL Bontang sejak tanggal 1 Nopember 2010. Saat ini Laporan Inventarisasi dan Penilaian aktiva kilang LNG Arun dan LNG Badak sedang dalam tahap penyelesaian oleh masing-masing Tim Pelaksana. b. Aktiva Tetap yang tidak dialihkan kepada PT Pertamina (Persero) pada 10 lokasi dengan total nilai sebesar Rp410.606.196.177. Nilai Aset Lainnya tersebut di atas dihitung berdasarkan hasil penilaian PT Ujatek yang telah direviu oleh Ditjen Pajak dan telah dinilai BMN di Jalan Tanjung 34 Jakarta Pusat oleh Tim Penilai DJKN dengan nilai sebesar Rp15.379.053.000. Dalam Aset Tetap tersebut terdapat aset berupa: - Aset tanah di Jalan Taragong Nomor 33 Jakarta Selatan dengan luas tanah 105.557m2 yang masih disewa oleh Jakarta International School (JIS). Perjanjian sewa menyewa dilakukan oleh JIS dan Pertamina sebelum aset tersebut diserahkan kepada Pemerintah. Saat ini masih dalam proses pembahasan mengenai besaran tarif sewa. Karena aset tersebut telah menjadi milik Pemerintah maka ketentuan pemanfaatan aset harus mengikuti ketentuan PMK 96/PMK.06/2007, namun JIS keberatan dengan besaran tarif karena perjanjian sewa menyewa dilakukan sebelum aset tersebut diserahkan kepada Pemerintah.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) - Aset tanah di Jalan Abdul Muis 68, Jakarta seluas 22.305m2 yang digunakan sebagian untuk SPBU COCO Pertamina 31.102.02 dan bangunan satu lantai untuk kantor PT Mitra Tours & Travel. Saat ini masih dalam proses pembahasan mengenai besaran tarif sewa, karena pihak penyewa keberatan dengan besaran tarif sewa. c. Aset yang digunakan oleh Pertamina EP adalah sebesar Rp16.226.357.000.000. Terhadap aset ini Menteri Keuangan melalui surat Nomor:S-23/MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009 perihal Isu-Isu Penting Pertamina, Pertamina diminta untuk melakukan inventarisasi dan penilaian atas aset tersebut. Hasil inventarisasi dan penilaian aset dimaksud telah dimintakan kepada PT Pertamina dengan surat Dirjen Kekayaan Negara Nomor 3865/KN/2010 tanggal 1 Juli 2010, namun PT Pertamina belum menyampaikan rincian aset hasil inventarisasi, melainkan masih berupa pengelompokan aset. Aset yang digunakan oleh PT Pertamina EP tersebut dikenakan sewa karena Pertamina EP dalam hal ini selaku KKKS. Pihak PT Pertamina (Persero) telah menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan Nomor 1105/C00000/2008-SO tanggal 15 Agustus 2008 mengenai permohonan PT Pertamina untuk menerapkan skema sewa atas penggunaan BMN berupa aset eks KKKS Pertamina atas sebagian dari BMN senilai Rp16.226.357.000.000 dan kemudian telah disetujui permohonan pengenaan sewa tersebut oleh Menteri Keuangan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-23/MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009 yang menjelaskan bahwa Pemerintah menyetujui usulan Pertamina untuk menerapkan skema sewa atas sebagian aset yang digunakan oleh Pertamina EP. Kemudian berdasarkan surat Nomor S-533/KN/2011 tanggal 8 Maret 2011 perihal Sewa Aset Eks KKKS Pertamina Senilai Rp16.226.357.000.000, dijelaskan bahwa pihak PT Pertamina telah membukukan Beban Sewa atas peralatan yang harus disewa pada Laporan Keuangan Audited PT Pertamina (Persero) tahun 2003 sampai dengan 2009. Namun pihak PT Pertamina sampai dengan saat ini belum melakukan pembayaran atas nilai sewa tersebut kepada negara, sehingga Pemerintah meminta PT Pertamina untuk dengan segera menyetorkan beban sewa tersebut ke Rekening Kas Umum Negara sebagai Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang (Kode Akun 423151). Namun pihak Pertamina (Persero) belum dapat melakukan pembayaran karena belum adanya kontrak perjanjian sewa menyewa antara pemerintah dengan Pertamina (Persero). Saat ini Pemerintah sedang melakukan kajian atas permasalahan ini. C.2.27. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang PFK Rp2,31 triliun

Utang PFK per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp2.307.525.322.777 dan Rp1.575.434.547.871 merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): URAIAN PFK 10% Gaji PNS PFK 2% Gaji Terusan

31 DES 2010 1.305.644.925.236

SEMESTER I 2011 PENERIMAAN 7.980.118.480.975

30 JUNI 2011

PENGELUARAN 7.293.110.141.552

1.992.653.264.659

(3.335.330.078)

3.081.899.853

1.723.478.082

(1.976.908.307)

PFK 2% Iuran Kes. Pemda

241.956.007.438

977.180.009.730

963.186.662.594

255.949.354.574

PFK 2% As. Bidan/Dokter PTT PFK 2% Askes TNI/Polri

5.288.012.948

4.644.095.556

8.787.493.812

1.144.614.692

PFK Lain-Lain

95.806.188

9.797.483.393

9.699.476.930

193.812.651

36.369.776.459

191.863.408.573

178.391.307.460

49.841.877.572


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) PFK Beras Bulog

(2.135.080.026)

107.234.152.901

87.939.288.874

17.159.784.001

PFK Eks PNS PT KAI

(8.449.570.294)

1.008.868.610

775

(7.440.702.459)

538

224.856

0

225.394

1.575.434.548.409

9.274.928.624.447

8.542.837.850.079

2.307.525.322.777

PFK Penutupan Rekening JUMLAH

C.2.28. Utang Kepada Pihak Ketiga Utang Kepada Pihak Ketiga Rp23,99 triliun

Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp23.995.089.888.484 dan Rp31.370.392.714.561 merupakan kewajiban Pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut: Utang Kepada Pihak Ketiga K/L BUN Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 5.967.495.875.130 18.027.594.013.354 23.995.089.888.484


1. Utang kepada pihak ketiga yang berada di K/L sebesar Rp5.967.495.875.130 antara lain berupa dana yang harus dibayarkan atas pekerjaan gedung dan pembelian peralatan dan mesin, honor yang belum dibayarkan kepada pegawai, keterlambatan penagihan dari pihak ketiga, dan lain-lain. Rincian utang kepada pihak ketiga dapat dilihat pada Daftar 27. 2. Utang kepada pihak ketiga yang berada di BUN sebesar Rp17.490.537.116.248, antara lain terdiri dari: a. Utang Transfer ke Daerah dan kekurangan dana bagi hasil yang belum dibayarkan sebesar Rp13.287.896.988.944. Rincian Utang Transfer ke Daerah dan kekurangan dana bagi hasil yang belum dibayarkan sebesar Rp13.287.896.988.944, adalah sebagai berikut: No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Jenis Kewajiban Kurang Salur BP PBB TA 2009 Kurang Salur DBH PBB Bagian Daerah TA 2009 Kurang Salur BP PBB TA 2010 Kurang Salur DBH PPh 21 & 25/29 TA 2010 Kurang Salur DBH CHT TA 2009 Kurang Salur DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat (10%) TA 2008-2009 Kurang Salur DBH BPHTB Bagian Pemerintah Pusat (20%) TA 20082009 Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Papua Barat TA 2008 Kewajiban Transfer Diestimasi DBH CHT TA 2010 Kewajiban Transfer Diestimasi DBH SDA TA 2010 Kewajiban Transfer Diestimasi DBH Pajak TA 2008-2010 Total

Jumlah (Rp) 29.748.407.893 7.383.979.299 3.196.883.196 22.659.520.860 42.529.109.453 653.322.394 48.322.274 100.500.000.000 63.794.606.179 10.033.610.376.707 2.983.772.460.689 13.287.896.988.944

b. Utang pada BAPERTARUM sebesar Rp3.749.487.696.588 merupakan selisih antara penerimaan Iuran Tabungan Perumahan yang dikenakan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan pengeluarannya. c. Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) merupakan utang yang timbul kepada pihak ketiga karena terjadinya Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan rekening yaitu retur SP2D sebesar Rp187.219.562.874,00. Jumlah ini berasal dari Utang s.d Tahun 2010 sebesar Rp228.178.119.195,00 ditambah penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan rekening tahun berjalan sebesar Rp150.313.027.471,00 dikurangi pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan rekening sebesar Rp191.271.583.792,00 Catatan D.2.2.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) d. Utang Pihak Ketiga pada Rekening retur merupakan utang kepada Pihak Ketiga yang disetor ke Rekening Retur yang berasal dari retur SP2D karena kesalahan nama dan nomor rekening yang tercantum dalam SP2D sebesar Rp80.847.726.

e. Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.08 (Belanja Lain-lain) per 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp802.908.917.314. Jumlah tersebut diantaranya berupa:

– Utang Kepada Pihak Ketiga pada BNPB sebesar Rp347.587.532.500 merupakan dana yang akan disalurkan kepada BPBD atau Instansi yang menangani bencana tahun 2011.

– Utang Kepada Pihak Ketiga pada Kepolisian sebesar Rp23.460.876.000 merupakan pengembalian belanja Tunjangan Kinerja per 30 Juni 2011.

– Utang Kepada Pihak Ketiga pada Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp212.919.804 dengan penyeimbang akun Dana yang harus Disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek.

– Utang Kepada Pihak Ketiga pada LPP TVRI sebesar Rp163.489.010. – Utang Kepada Pihak Ketiga pada Sekretariat Negara sebesar Rp92.188.100.000 terdiri dari:

•

Utang atas kekurangan biaya charter pesawat penjemputan jenazah Ibu Hasri Ainun Habibie tahun 2010 sebesar Rp188.100.000;

•

Utang pembayaran termin II sebesar Rp92.000.000.000 (yang akan dibayarkan pada tahun 2011) dan Utang pembayaran termin III adalah

sebesar Rp339.296.000.000 (yang akan dibayarkan pada Semester I 2012) atas pengadaan green aircraft pesawat kepresidenan pada Sekretariat Negara.

C.2.29. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp939,26 miliar

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp939.262.824.207 dan Rp3.547.727.872.825 merupakan kewajiban Pemerintah atas kelebihan pembayaran pendapatan yang dilakukan oleh penyetor namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar oleh Pemerintah dengan rincian sebagai berikut: Unit K/L BUN Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 939.262.824.207 939.262.824.207

31 Desember 2010 (Audited) 329.105.858.431 3.218.622.014.394 3.547.727.872.825

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan di K/L sebesar Rp939.262.824.207 adalah pada Kementerian Keuangan yang merupakan SPM-KP yang belum diterbitkan SP2D-nya. C.2.30. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp50,21 triliun

Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp50.206.721.651.339 dan Rp88.286.391.827.798 merupakan utang Pemerintah yang diperhitungkan akan dibayar atau jatuh tempo 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca, yang terdiri dari (dalam Rp):



Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian Lancar Utang Luar Negeri Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 50.206.721.651.339 50.206.721.651.339


Bagian Lancar Utang Jangka Panjang luar negeri semester I tahun 2011 pada BA 999.01 tidak disajikan terpisah dari bagian jangka panjangnya. Bagian Lancar Utang Dalam Negeri sebesar Rp50.206.721.651.339 terdiri dari reklasifikasi Surat Berharga Negara (SBN) dalam negeri yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca sebesar Rp50.206.622.255.339, serta bagian lancar utang jangka panjang pada POLRI sebesar Rp99.396.000. SBN dalam negeri yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun adalah dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Jenis SBN Fixed Rate Bonds dan ORI Nominal Unamortized Premium (Discount) Nilai bersih (nilai buku) I. Variable Rate Nominal Unamortized Premium (Discount) Nilai bersih (nilai buku) III. Surat Utang Pemerintah kepada BI Nominal yg harus diamortisasi Accrued Indexation Nilai bersih (nilai buku) V. ORI Nominal Unamortized Premium (Discount) Nilai bersih (nilai buku) Total SBN (I + II + III+IV)



24.604.200.000.000 25.435.313.000 24.629.635.313.000

22.570.875.000.000 (36.046.915.000) 22.534.828.085.000

-

6.031.666.000.000 6.031.666.000.000

3.985.526.942.339 3.985.526.942.339

3.795.739.945.085 3.795.739.945.085

21.591.460.000.000 21.591.460.000.000 50.206.622.255.339

8.930.695.000.000 8.930.695.000.000 41.292.929.030.085

I.

Catatan: - Fixed Rate Bond terdiri dari 4 seri Fixed Rate Bond; - ORI terdiri dari 2 seri, yaitu ORI003 dan ORI004; - Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI terdiri dari SU-002, SU-004 dan SU-007

Rincian lebih lanjut Bagian Lancar Utang Obligasi Dalam Negeri dapat dilihat pada Daftar 28. C.2.31. Utang Biaya Pinjaman Utang Biaya Pinjaman Rp21,43 triliun

Jumlah Utang Biaya Pinjaman per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp21.433.918.775.036 dan Rp20.261.543.289.213 merupakan utang bunga yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca, yang terdiri dari (dalam Rp): Uraian Utang Bunga Obligasi dan Bunga Pinjaman dalam negeri Utang Bunga Pinjaman Luar Negeri Jumlah



18.971.773.661.326 2.462.145.113.710 21.433.918.775.036

17.691.280.724.779 2.570.262.564.434 20.261.543.289.213


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) Penjelasan masing-masing Utang Bunga adalah sebagai berikut: Utang Bunga Obligasi dan pinjaman dalam negeri

1. Utang Bunga Obligasi dan bunga pinjaman dalam negeri per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp18.971.773.661.326 dan Rp17.691.280.724.779 dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Fixed Rate Bonds ORI SBSN Variable Rate Bonds SUP kepada BI SBN Valas Pinjaman Dalam Negeri Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 13.280.405.688.372 183.383.476.360 737.573.670.710 781.113.542.470 81.736.452.118 3.906.932.831.305 627.999.991 18.971.773.661.326

31 Desember 2010 (Audited) 11.903.224.814.209 188.952.890.315 559.492.461.220 1.041.801.480.732 82.972.507.969 3.914.829.855.620 6.714.714 17.691.280.724.779

Rincian lebih lanjut Utang Bunga Obligasi dapat dilihat pada Daftar 29. Utang Bunga Pinjaman Luar Negeri

2. Utang Bunga Pinjaman Luar Negeri per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp2.462.145.113.710 dan Rp2.570.262.564.434 dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Utang Bilateral Kredit Komersial Kredit Ekspor Leasing Multilateral Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 1.073.436.816.783 53.918.709.340 376.789.183.182 958.000.404.405 2.462.145.113.710

31 Desember 2010 (Audited) 1.099.068.332.647 57.013.952.710 392.096.139.330 1.022.084.139.747 2.570.262.564.434

C.2.32. Utang Subsidi Utang Subsidi Rp37,43 triliun

Jumlah Utang Subsidi per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp37.432.557.442.698 dan Rp22.161.795.155.886, yang terdiri dari: Uraian Utang Subsidi PSO yang Belum Disalurkan (BULOG, PT Pelni, PT KAI, PT Pos) Utang Subsidi Bunga Ketahanan Pangan & Kredit Program Utang Subsidi Listrik Utang Subsidi BBM dan LPG Utang Subsidi Pupuk dan Benih Utang Subsidi Bunga Kredit Program KLBI Jumlah


19.959.045.346.765 17.389.284.082.010 84.228.013.923

31 Desember 2010 (Audited) 3.859.013.047.361 9.358.746.506.021 5.229.785.718.162 3.524.386.273.599 189.863.610.743

37.432.557.442.698 22.161.795.155.886

C.2.33. Utang Surat Perbendaharaan Negara Utang SPN/OBN Jangka Pendek Rp31,88 triliun

Jumlah Surat Perbendaharaan Negara (SPN)/Obligasi Negara Jangka Pendek per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp31.882.048.004.000 dan Rp29.235.009.035.000. SPN merupakan instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan dengan diskonto yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun atau pada tahun 2011. Sampai akhir tahun 2010, terdapat 10 (sepuluh) seri SPN. Rincian SPN dapat dilihat dalam Daftar 30.



C.2.34. Pendapatan Diterima di Muka Pendapatan Diterima Dimuka Rp79,05 miliar

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp79.045.399.106 dan Rp119.116.551.668 merupakan pendapatan yang sudah masuk ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Rincian Pendapatan Diterima di Muka adalah sebagaimana pada Daftar 31.

C.2.35. Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya Rp12,12 triliun

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp12.116.970.573.118 dan Rp4.786.549.847.266, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Uraian 1. MA 2. Kementerian Pertahanan 3. Kementerian Keuangan 4. Kementerian Pertanian 5. Kementerian Kesehatan 6. Kementerian Agama 7. Kementerian Kehutanan 8. Kementerian Pekerjaan Umum 9. Dewan Ketahanan Nasional 10. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 11. KPU 12. BNP2TKI 13. BPLS 14. BA 999.03 15. BA 999.08 16. BUN

30 Juni 2011 (Unaudited) 80.804.739.346 4.155.000 51.376.139 45.309.153 2.500.000.000 9.373.785.229 27.115.234 40.000.000.000 11.984.164.093.017

31 Desember 2010 (Audited) 19.618.900 5.448.966.363 4.155.000 52.000.000 688.273.071 4.042.740 2.500.000.000 10.975.304.123 22.006.020 13.654.600 544.180 15.538.380 30.879.257 40.000.000.000 32.279.769.182 4.694.495.095.450

Jumlah

12.116.970.573.118

4.786.549.847.266

Utang Promissory Notes adalah utang yang terkait dengan penyertaan Pemerintah pada lembaga-lembaga keuangan internasional yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal neraca. Promissory Notes sebesar Rp40.000.000.000 adalah yang akan dibayarkan kepada International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) pada tahun 2011. Kewajiban kepada KKKS per 30 Juni 2011 sebesar Rp22.152.164.093.017 merupakan estimasi kewajiban kontraktual Pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerjasama dengan KKKS berupa DMO fee, dan pengembalian (reimbursement) PPN dan PBB terkait dengan penerimaan migas pada rekening 600.000.411. Total saldo penerimaan migas yang berada di rekening 600.000411 per 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp25.894.516.876.073 Berdasarkan hasil verifikasi, jumlah yang diestimasi akan dibayarkan kepada KKKS adalah sebesar Rp11.984.164.093.017 dan sisanya sebesar Rp13.910.352.783.056 yang sudah dapat diperhitungkan menjadi hak Negara disajikan sebagai Pendapatan yang Ditangguhkan. Rincian kewajiban Pemerintah kepada KKKS adalah:



Uraian Fee Penjualan PT Pertamina (Persero) DMO Fee dan Fee lainnya DMO Fee PT Pertamina EP Underlifting KKKS Reimbursment PPN PDRD Retur atas penyelesaian kewajiban kontraktual pemerintah yang belum dibayarkan kembali Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 2.142.753.528.523 1.799.728.698.052 6.070.274.817.059 129.304.220.800 1.800.008.104.568 40.021.493.933

31 Desember 2010 (Audited) 1.461.702.617.856 379.216.579.658 1.994.285.015.542 6.019.436.827 839.199.601.438 10.005.175.358

2.073.230.082 11.984.164.093.017

4.066.668.771 4.694.495.095.450

C.2.36. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan Utang Jangka Panjang DN SBN Rp1.044,50 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp1.044.502.032.712.736 dan Rp987.172.961.936.007 merupakan posisi utang dalam bentuk SBN yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN per 30 Juni 2011 sebesar Rp1.044.502.032.712.736 ini terdiri dari SBN berdenominasi dalam rupiah sebesar Rp869.595.735.287.736 dan SBN Internasional (valas) sebesar Rp174.906.297.425.000. Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN adalah sebagai berikut (dalam Rp): Jenis SBN I. Fixed Rate Bonds Principle Outstanding Unamortized Premium (Discount) Nilai Bersih (Nilai Buku) II. ORI Principle Outstanding Unamortized Premium (Discount) Nilai Bersih (Nilai Buku) III. Zero Coupon Bonds Principle Outstanding Unamortized Premium (Discount) Nilai Bersih (Nilai Buku) IV. Variable Rate Bonds Principle Outstanding Unamortized Premium (Discount) Nilai Bersih (Nilai Buku) V. Surat Utang Pemerintah kepada BI Principle Outstanding Unamortized Premium (Discount) Nilai Bersih (Nilai Buku) VI. SBSN Principle Outstanding Unamortized Premium (Discount) Nilai Bersih (Nilai Buku)) Subtotal SBN Denominasi Rupiah VII. Obligasi Negara dalam Valas Principles Outstanding Accrued Indexation Net Unamortized Premium (Discount) Subtotal Obligasi Negara dalam (Valas Total SBN Jangka Panjang



427.092.279.000.000 (6.066.820.430.000) 421.025.458.570.000

377.152.742.000.000 (5.646.008.629.000) 371.506.733.371.000

18.776.605.000.000 18.776.605.000.000

31.741.370.000.000 31.741.370.000.000

2.512.000.000.000 (281.750.175.000) 2.230.249.825.000

2.512.000.000.000 (373.721.119.000) 2.138.278.881.000

136.413.416.000.000 136.413.416.000.000

136.763.416.000.000 136.763.416.000.000

242.595.069.905.736 242.595.069.905.736

244.636.437.364.007 244.636.437.364.007

48.442.970.000.000 111.965.987.000 48.554.935.987.000 869.595.735.287.736

38.499.850.000.000 55.583.479.000 38.555.433.479.000 825.341.669.095.007

198.242.961.807.053 (21.753.025.057.053) (1.583.639.325.000) 174.906.297.425.000 1.044.502.032.712.736

176.800.327.246.903 (14.824.427.246.903) (144.607.159.000) 161.831.292.841.000 987.172.961.936.007


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) Catatan: Fixed Rate Bonds terdiri dari 34 seri dengan masa jatuh tempo tahun 2012 – 2041. ORI terdiri dari 3 seri dengan masa jatuh tempo tahun 2012 – 2013. Zero Coupon Bonds terdiri dari 2 seri dengan masa jatuh tempo tahun 2012 dan 2013. Variable Rate Bonds terdiri dari 14 seri, dengan masa jatuh tempo tahun 2012 – 2020. Fixed Rate Bonds, ORI, Zero Coupon Bonds, dan Variable Rate Bonds diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. • Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada Bank Indonesia (BI) terdiri dari SU002, SU004, SU007 dan SRBI01, dengan masa jatuh tempo tahun 2025 – 2033. SUP tidak dapat diperdagangkan (nontradable). • Pelunasan SRBI dapat bersumber dari surplus BI yang menjadi bagian Pemerintah dan akan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter BI telah mencapai di atas 10%. Dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter BI kurang dari 3%, maka Pemerintah akan membayar charge kepada BI sebesar kekurangan dana yang diperlukan untuk mencapai rasio modal tersebut. • SBSN terdiri dari 9 seri fixed rate dengan masa jatuh tempo tahun 2013 – 2036, 6 seri SDHI dengan masa jatuh tempo 2012-2021 dan 2 seri Sukuk Ritel (SR-001 dan SR-002) dengan dengan masa jatuh tempo tahun 2013 -2014. • • • • •

• Obligasi Negara dalam Valas terdiri dari 12 seri berdenominasi USD dengan masa jatuh tempo tahun 2014 – 2038, 2 seri berdenominasi JPY yang jatuh tempo tahun 2019 dan 2020, dan 1 seri SBSN berdenominasi USD yang jatuh tempo tahun 2014.

Rincian Utang Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang dapat dilihat pada Daftar 32. C.2.37. Utang Kepada Dana Pensiun dan THT Utang Kepada Dana Pensiun dan THT Rp8,39 triliun

Utang Kepada Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) sebesar Rp8.389.364.871.001 merupakan kewajiban Pemerintah terhadap Program Dana Pensiun dan THT akibat kenaikan gaji PNS tahun 2007, 2008, 2009, dan 2010 dengan rincian sebagai berikut: Uraian Unfunded Liability akibat Unfunded Liability akibat Unfunded Liability akibat Unfunded Liability akibat Jumlah

Jumlah (Rp) 1.638.443.906.070 2.450.505.392.359 3.024.845.340.493 1.275.570.232.079 8.389.364.871.001

PP No. 9 Tahun 2007 PP No. 14 Tahun 2008 PP No. 8 Tahun 2009 PP No. 25 Tahun 2010

Nilai Unfunded Liability atas Program THT sebesar Rp8.389.364.871.001 merupakan nilai yang ditetapkan PT Taspen. Pemerintah dapat menyesuaikan besaran Unfunded Liability tersebut. Pelunasan Unfunded Liability akan dilakukan Pemerintah apabila dinilai perlu setelah dilakukan:

a. Audit menyeluruh (due diligence) atas PT Tapen (Persero) oleh auditor dan aktuaris independen; dan

b. Pemisahan kekayaan dan kewajiban Program THT non-PNS dari kekayaan dan kewajiban Program THT PNS sesuai dengan PMK No. 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua PNS. C.2.38. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan Utang Jangka Panjang DN Perbankan Rp550,61 miliar

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp550.605.961.671 dan Rp Rp367.365.935.506 merupakan posisi utang dalam negeri perbankan yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan tersebut adalah pinjaman antara Pemerintah RI sebagai penerima pinjaman dengan PT. BNI Persero dan PT. BRI Persero sebagai pemberi pinjaman. Pinjaman tersebut digunakan untuk pengadaaan Alutsista pada Kementerian Pertahanan dan POLRI. Jangka waktu pinjaman adalah 8 tahun dengan tingkat bunga JIBOR 3


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) months ditambah spread 1% untuk pinjaman dari BRI, sedangkan untuk pinjaman dari BNI tingkat bunganya adalah JIBOR 3 months ditambah spread 1,1%. C.2.39. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya Utang Jangka Panjang DN Lainnya Rp3,10 triliun

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp3.095.222.852.622 dan Rp3.095.222.852.622 terdiri dari Utang Pemerintah Indonesia kepada BI dalam rangka Penyertaan pada Lembaga Keuangan Internasional sebesar Rp2.826.956.396.635, dan pada Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp268.266.455.986. Dalam rangka penyertaan Pemerintah pada lembaga keuangan internasional, sejak tahun 1972 s.d. 1999, Bank Indonesia (BI) atas nama Pemerintah juga telah melakukan pembayaran secara tunai atas penyertaan Pemerintah pada lembaga keuangan internasional. Jumlah yang telah dibayarkan oleh BI adalah sebesar Rp2.826.956.396.635, termasuk diantaranya Rp2.764.860.843.169 kepada IMF. Pembayaran oleh BI dilakukan sebelum terbit UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI. BI mencatat pembayaran tersebut sebagai dana talangan/piutang kepada Pemerintah. Pemerintah belum menyepakati nilai dan status dana talangan/piutang tersebut. Pemerintah mengusulkan kepada BI, agar dana talangan/piutang tersebut dihapuskan dan tidak ditagihkan kepada Pemerintah. Terkait dengan itu, Menteri Keuangan telah mengirim surat kepada BI beberapa kali, terakhir dengan surat No. S-08/MK.11/2010 tanggal 9 Maret 2010 untuk meminta jawaban mengenai penyelesaian status dana talangan sesuai dengan usulan Pemerintah agar dapat dihapuskan. Kementerian Keuangan telah melakukan pertemuan dengan BI pada tanggal 7 Mei 2010, dan sesuai kesepakatan dilakukan beberapa langkah berikut: (1) Pemerintah dan BI melakukan verifikasi atas seluruh data dan transaksi dan talangan tersebut untuk memastikan jumlah dan status klaim BI; (2) Bila status dan jumlah dana talangan tersebut telah disepakati bersama, maka Pemerintah dan BI akan segera melakukan langkah penyelesaian status dana talangan. Pemerintah dan Bank Indonesia telah melakukan verifikasi atas dana talangan tersebut, dan disepakati bahwa jumlah sebesar Rp2.780.599.599.504 telah didukung dengan data dan dokumen yang memadai yaitu Rekening Koran, Warkat transaksi, Surat dari BI ke Kementerian Keuangan dan sebaliknya, faksimili, SWIFT, dan Teleks. Sementara untuk jumlah Rp46.356.797.131 hanya didukung rekening koran. Pemerintah dan Bank Indonesia hingga saat ini terus melakukan pembahasan terkait nilai dana talangan tersebut dan opsi penyelesaian yang akan diambil atas permasalahan dana talangan tersebut. Utang Jangka Panjang dalam Negeri lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp268.266.455.986 adalah pada Kementerian Keuangan sebesar Rp149.937.775.000, Kementerian Kehutanan sebesar Rp118.153.090.986, dan POLRI sebesar Rp175.590.000. C.2.40. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan

Utang Jangka Panjang LN Perbankan Rp587,74 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp587.744.218.333.610 dan Rp569.983.008.549.466 merupakan posisi utang luar negeri perbankan yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca. Rincian Utang Jangka Panjang LN Perbankan adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Utang Bilateral Multilateral Kredit Ekspor Kredit Komersial Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 311.445.427.165.390 196.720.837.552.946 74.754.387.967.835 4.823.565.647.439 587.744.218.333.610

31 Desember 2010 (Audited) 304.131.160.950.816 192.151.937.241.684 69.553.738.449.152 4.146.171.907.814 569.983.008.549.466


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) C.2.41. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya Rp25,39 triliun

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp25.386.688.045.777 dan Rp25.387.026.825.757 merupakan utang dalam bentuk Promissory Notes terkait dengan Penyertaan Pemerintah Lembaga Keuangan Internasional yang jatuh tempo/dibayar lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan. Rincian Promissory Notes tersebut adalah adalah sebagai berikut:

Lembaga Keuangan Internasional International Monetary Fund International Bank for Reconstruction and Development International Development Association Multilateral Investment Guarantee Agency Common Fund for Commodities Total



25.329.806.542.486

25.329.806.542.486

39.174.191.965 5.173.139.668 9.757.749.746 2.776.421.912 25.386.688.045.777

39.174.191.965 5.173.139.668 10.204.946.838 2.668.004.800 25.387.026.825.757

Kenaikan dan penurunan saldo Utang Luar Negeri, SBN, dan Promissory Notes dalam mata uang Rupiah, serta kenaikan dan penurunan saldo Utang Luar Negeri (tidak termasuk utang bunga) dalam valuta asing secara keseluruhan disajikan pada Tabel 13 dan Tabel 14.

Tabel 8 Posisi Utang Luar Negeri, SBN, dan Promissory Notes (Dalam Rp Juta) Jenis Utang

Posisi Utang Luar negeri, SBN, dan PN

Utang Luar Negeri (LN): Utang LN – Bagian Lancar Utang LN – Jangka Panjang Total Utang LN Surat Berharga Negara (SBN): SBN – Bagian Lancar SPN SDHI SBSN – Jangka Panjang Total SBN Promissory Notes (PN): PN Jangka Pendek PN Jangka Panjang Total PN

31 Juni 2011

31 Desember 2010

Kenaikan (Penurunan)

339.296,00 587.744.218,33 588.083.514,33

46.875.144,95 569.983.008,55 616.858.153,50

(46.535.848,95) 17.761.209,78 (28.774.639,17)

50.206.622.26 31.882.048,00 1.044.502.032,71 1.126.590.702.97

41.292.929,03 29.235.009,04 987.172.961,94 1.057.700.900,01

8.913.693,23 2.647.038,96 57.329.070,77 68.889.802,96

40.000,00 25.386.688,05 25.426.688,05

40.000,00 25.387.026,83 25.427.026,83

(338,78) (338,78)



Posisi Utang Luar negeri Menurut Valuta Asing

Tabel 9 Posisi Utang Luar Negeri Menurut Valuta Asing Valuta ACU ADB AUD CAD CHF CNY DKK EUR GBP JPY KRW KWD SAR SDR USD WBD

30 Juni 2011 270.573.067 136.464.029 331.303.829 152.699.701 296.862.699 1.550.083.480 49.502.639 5.248.415.637 436.261.264 2.544.019.905.047 180.222.976.004 11.538.000 113.494.700 2.199.582.166 22.569.933.563 547.264.274

31 Desember 2010 243.433.159 127.936.829 291.268.328 147.964.276 267.927.409 1.428.321.707 47.250.332 4.913.284.893 413.252.437 2.419.516.814.741 176.127.149.560 10.147.400 110.752.119 2.107.222.242 21.204.837.666 417.154.131

Kenaikan (Penurunan) 27.139.908 8.527.200 40.035.501 4.735.425 28.935.290 121.761.773 2.252.307 335.130.744 23.008.827 124.503.090.306 4.095.826.444 1.390.600 2.742.581 92.359.924 1.365.095.897 130.110.143

C.2.42. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Setelah Penyesuaian SAL Setelah Penyesuaian Rp97,77 triliun

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Semester I Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010 setelah penyesuaian adalah sebesar Rp98.941.836.411.756 dan Rp52.382.103.135.529. SAL setelah penyesuaian tersebut berasal dari saldo awal SAL tahun 2011 sebesar Rp98.909.703.335.446, dan penyesuaian saldo SAL selama Semester I tahun 2011 sebesar Rp32.133.076.310. Pada Semester I TA 2011 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) setelah penyesuaian sebesar Rp127.343.994.944.417, dan penyesuaian selisih kurs sebesar Rp2.600.293.277.156 yang terdiri dari selisih kurs sampai dengan periode 31 Desember 2010 sebesar minus Rp1.169.106.908.608 dan selisih kurs periode berjalan sebesar minus Rp1.431.186.368.548, sehingga saldo akhir SAL dan selisih kurs per 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp223.685.538.079.017. Rincian SAL sebagaimana disajikan pada Tabel 15. Tabel 10 Saldo Anggaran Lebih Semester I TA 2011 dan TA 2010 Uraian Saldo Awal SAL Penggunaan SAL Penambahan dari Selisih Lebih Kas Tahun Lalu Koreksi Kas KPPN Koreksi Saldo Awal Kas pada BLU Penyesuaian Rekening Khusus Koreksi Kas di BUN Koreksi Kas di KL SAL setelah Penyesuaian SiLPA (SiKPA) Sebelum Penyesuaian Penyesuaian SiLPA (SiKPA): Penyesuaian Pengembalian Pendapatan Tahun Lalu Penyesuaian UP Disetor pada KPPN Bukan Mitra Kerja Penyesuaian Rekening Retur Penyesuaian Pendapatan Anggaran lain-lain Koreksi Pengenaan biaya kliring Penyesuaian Dana Talangan (Backlog) SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian Saldo Akhir SAL

Semester I TA 2011 (Rp) 98.909.703.335.446 39.873.345.073 (7.213.234.713) 6.350.150 (533.384.200) 98.941.836.411.756 127.349.598.873.242

TA 2010 (Rp) 66.523.922.425.799 (17.347.946.818.000) 261.781.092.126 7.566.397.318 112.445.204.316 2.824.334.833.970 52.382.103.135.529 44.706.303.047.141

(17.825.288.261) 12.461.178.846 (239.794.410) (25.000) 127.343.994.944.417 226.285.831.356.173

(168.929.200.391) 159.535.528.423 241.745.699 (1.024.810) 1.830.450.103.855 46.527.600.199.917 98.909.703.335.446


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) Selisih Kurs Selisih Kurs s.d. periode sebelumnya Selisih Kurs Kas di BUN Selisih Kurs Kas Hibah Sumatera Selisih Kurs Kas Hibah ESSP Selisih Kurs Saldo Akhir SAL dan Selisih Kurs Rincian SAL terdiri dari: Rekening SAL di BI Rekening BUN di BI Rekening KPPN Rekening Khusus Rekening Penempatan pada Bank Umum Kas di Bendahara Pengeluaran Uang Persediaan di Kementerian LN sebagai Aset Lainnya Kas pada BLU Kas Hibah Langsung K/L yang telah Disahkan Utang PFK Utang Kepada Pihak Ketiga (SP2D Retur) Selisih Kas (Lebih) Kurang Saldo Akhir SAL

(1.169.106.908.608) (1.317.500.112.993) (113.686.255.555) (2.600.293.277.156) 223.685.538.079.017

(1.143.806.183.81) ( 21.203.033.895) (4.097.690.894) (1.169.106.908.608) 97.740.596.426.838

49.437.756.699.925 153.434.989.447.066 5.866.720.500.176 4.265.613.868.148 3.934.246.871.226 80.683.660.052 8.797.286.779.150 47.652.529.283 (2.307.525.322.777) (187.219.562.874) 315.332.609.642 223.685.538.079.017

49.437.756.699.925 30.168.618.658.868 9.218.612.887.732 2.824.334.833.970 518.914.873.152 80.077.829.666 7.287.580.742.179 48.185.913.485 (1.575.434.547.871) (228.178.119.195) (39.873.345.073) 97.740.596.426.838

Catatan: 1). Kas BLU sebesar Rp8.797.286.779.150 merupakan Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN melalui SP2D Pengesahan dan koreksi saldo awal. 2). Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan berdasarkan laporan KPPN yang melakukan pengesahan pendapatan hibah langsung K/L dan belanja yang dilakukan atas pendapatan hibah tersebut. 3). Penyesuaian Uang Muka BUN selama Semester I 2011 tidak dilaporkan sebagai penambah/pengurang SiLPA karena sudah diakui sebagai pembiayaan. 4). Selisih kurang kas sebesar Rp315.332.609.642 kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu antara lain: • Terdapat satker pada KL yang belum manyampaikan laporan keuangan kepada KL sehingga saldo Kas di Bendahara Pengeluaran secara keseluruhan masih kurang saji sebesar Rp32.586.198.634 (merupakan saldo awal Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp518.914.873.152 ditambah dengan pemberian UP selama Semester I 2011 (neto) sebesar Rp3.447.918.196.708 dikurangi saldo yang dilaporkan oleh KL per 30 Juni 2011 sebesar Rp 3.934.246.871.226 ). • Terdapat Kiriman Uang dengan nilai sebesar minus Rp283.359.333.461 yang disebabkan antara lain karena ketidaktepatan dalam penggunaan akun kiriman uang.

C.2.43. SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian SiLPA setelah Penyesuaian Rp127,34 triliun

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp127.343.994.944.417 dan Rp46.527.600.199.917 merupakan selisih antara realisasi seluruh penerimaan dan pengeluaran anggaran selama Semester I TA 2011 setelah dilakukan penyesuaian-penyesuaian, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Pendapatan Negara dan Hibah Belanja Negara Surplus (Defisit) Pembiayaan Neto SiLPA (SiKPA) Sebelum Penyesuaian Penyesuaian SiLPA: Penyesuaian Pengembalian Pendapatan Tahun Lalu Penyesuaian UP Disetor Pada KPPN Bukan Mitra Kerja Penyesuaian Rekening Retur Penyesuaian Dana Talangan (Backlog) Pendapatan Anggaran Lain-lain Biaya kliring SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian

Semester I TA 2011 (Unaudited) 499.900.411.613.939 437.199.949.016.665 62.700.462.597.274 64.649.136.275.968 127.349.598.873.242 (17.825.288.261) 12.461.178.846 (239.794.410) (25.000) 127.343.994.944.417

TA 2010 (Audited) 1.016.730.832.666.817 1.063.576.541.020.291 (46.845.708.353.474) 91.552.011.400.615 44.706.303.047.141 (168.929.200.391) 159.535.528.423 241.745.699 1.830.450.103.855 (1.024.810) 46.527.600.199.917



C.2.44. Dana Lancar Lainnya Dana Lancar Lainnya Rp1,12 triliun

Jumlah Dana Lancar Lainnya per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp1.118.331.500.494 dan Rp1.540.934.451.110 , yang terdiri dari (Rp):

Rekening Pemerintah Lainnya (selain Rek. Migas, Rek. Panas Bumi) Kas BLU yang Belum Disahkan sebagai SiLPA Investasi Jangka Pendek BLU Kas Hibah Langsung yang belum disahkan *) Koreksi Selisih SAL: Selisih Kas Lebih Tahun ini Jumlah



1.074.793.064.433 11.666.919.977 151.250.000.000 195.954.125.726

1.022.507.788.422 55.665.875.681 30.750.000.000 392.137.441.936

(315.332.609.642) 1.118.331.500.494

(39.873.345.073) 1.540.934.451.110

Catatan: *) Kas Hibah Langsung yang belum disahkan merupakan selisih antara Kas Hibah Langsung pada neraca dengan kas hibah langsung yang disahkan KPPN.

C.2.45. Cadangan Piutang Cadangan Piutang Rp171,37 triliun

Jumlah Cadangan Piutang per 30 Juni 2011 dan per 31 Desember 2010 sebesar Rp171.371.975.844.811 dan Rp100.141.379.244.383 merupakan akun lawan dari Piutang, termasuk Uang Muka dari Rekening BUN.

C.2.46. Cadangan Persediaan Cadangan Persediaan Rp52,18 triliun

Jumlah Cadangan Persediaan per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp52.183.062.972.775 dan Rp36.366.060.681.005 merupakan pasangan perkiraan persediaan yang dilaporkan K/L dan instansi terkait lainnya, termasuk persediaan pada BLU.

C.2.47. Pendapatan yang Ditangguhkan Pendapatan yang Ditangguhkan Rp 15,7 triliun

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp15.700.603.160.507 dan Rp4.210.269.507.402 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) K/L yang belum disetorkan ke Kas Negara serta pendapatan dan piutang terkait penerimaan migas dan panas bumi yang belum dapat diakui sebagai PNBP karena earning process-nya belum selesai. Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan akun lawan (pasangan) atas (dalam Rp): Akun Lawan Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dan Setara Kas 1) Rek. Migas No. 600.000411 2) Rek. Penerimaan Panas Bumi Aset Lainnya 3) Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 809.524.250.592 655.756.124.580 13.910.352.783.056 324.970.002.279 0 15.700.603.160.507

31 Desember 2010 (Audited) 632.344.354.246 684.910.710.051 2.613.993.307.333 208.604.971.388 70.416.164.384 4.210.269.507.402

Catatan: 1). Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan dana yang berasal dari penerimaan hibah yang belum disahkan, pengembalian belanja, pungutan pajak dan bunga jasa giro yang belum disetor yang berada pada Bendahara Pengeluaran. (lihat Catatan C.2.6)


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) 2). Merupakan sebagian dari jumlah dari rekening migas yang telah teridentifikasi sebagai potensi penerimaan Negara, yaitu sebesar Rp25.894.516.876.073 dikurangi estimasi Kewajiban kepada KKKS sebesar Rp11.984.164.093.017. (lihat Catatan C.2.35)

C.2.48. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek minus Rp158,25 triliun

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar minus Rp158.251.307.080.468 dan minus Rp149.918.772.353.919. Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Jumlah ini merupakan total nilai Utang Jangka Pendek dikurangi Utang PFK. Rincian penghitungan Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek adalah sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Total Utang Jangka Pendek Dikurangi: Utang PFK Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan Kas Lainnya dan Setara Kas Pendapatan Diterima di Muka Utang karena Kesalahan Pemindahbukuan Rekening BUN dan Rekening Retur Rekening Cadangan Subsidi Kewajiban kepada KKKS Rekening Cadangan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Rekening Cadangan Dana Bagi Hasil Akun lawan Aset Bapetarum Selisih Kurs Bagian Lancar Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 180.393.139.880.765

31 Desember 2010 (Audited) 201.385.762.723.580

(2.307.525.322.777)

(1.575.434.547.871)

(3.054.387.111.858) (79.045.399.106)

(7.530.524.449.577) (119.116.551.668)

(187.300.410.600) (11.984.164.093.017)

(639.059.754.870) (16.144.595.658.372) (4.694.495.095.450)

(3.749.487.696.588) (779.922.766.351) 158.251.307.080.468

(1.388.930.389.738) (8.374.050.605.673) (3.551.726.799.482) (7.407.254.635.468) 149.918.772.353.919

C.2.49. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan minus Rp79,045 miliar

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 30 Juni 2011 sebesar minus Rp79.045.399.106 dan 31 Desember 2010 sebesar minus Rp119.116.551.668 merupakan akun lawan dari Pendapatan yang Diterima di Muka.

C.2.50. Barang/Jasa yang Harus Diterima Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima Rp337,92 miliar

Barang/Jasa yang Harus Diterima per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp337.916.370.073 dan Rp614.122.632.355 merupakan akun lawan dari Uang Muka Belanja.

C.2.51. Selisih Kurs Bagian Lancar Selisih Kurs Bagian Lancar minus Rp3,18 triliun

Selisih Kurs Bagian Lancar per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar minus Rp3.183.078.438.564 dan minus Rp8.282.009.832.937 merupakan selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda antara kurs saat transaksi dengan kurs pada tanggal pelaporan (kurs tengah BI). Selisih kurs meliputi:


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) Uraian Selisih kurs atas Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang terkait dengan utang luar negeri dan dalam negeri Selisih kurs atas Rekening BUN dan Hibah Sumatera dalam valas*) Selisih kurs pada aset Penerusan Pinjaman Jumlah

Jumlah (Rp) (779.922.766.351) (2.600.293.277.156) 197.137.604.943 (3.183.078.438.564)

Catatan: *) Selisih kurs ini termasuk Selisih Kurs sampai dengan periode sebelumnya (31 Desember 2010) sebesar minus Rp1.169.106.908.608 dan selisih kurs tahun berjalan sebesar minus Rp1.431.186.368.548.

Selisih Kurs atas Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang terkait dengan utang dalam negeri (SBN Valas) sebesar minus Rp475.287.022.408 dan utang luar negeri (utang bunga) sebesar minus Rp304.635.743.943.

C.2.52. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Rp673,19 triliun

Jumlah Perkiraan Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp673.199.886.177.937 dan Rp702.836.007.101.463 merupakan dana Pemerintah Pusat yang diinvestasikan dalam bentuk investasi permanen dan investasi non permanen yang merupakan lawan dari perkiraan Investasi Jangka Panjang.

C.2.53. Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp1.217,50 triliun

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp1.217.502.759.932.265 dan Rp1.184.301.167.405.585 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Tetap. C.2.54. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp282,06 triliun

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp282.059.374.381.184 dan Rp246.554.471.882.238 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk aset Lainnya. Pada LKPP Tahun 2010, jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya dihitung berdasarkan jumlah total Aset Lainnya dikurangi dengan bagian Aset Lainnya yang merupakan kontra akun dari utang, seperti rekening cadangan. C.2.55. Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang minus Rp1.575,67 triliun

Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar minus Rp1.575.670.108.597.252 dan minus Rp1.498.908.975.231.842 merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Jumlah ini merupakan akumulasi utang jangka panjang yang terdiri dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Luar Negeri dikurangi selisih kurs, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Uraian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Utang Jangka Panjang Luar Negeri Selisih Kurs Utang Jangka Panjang Jumlah

30 Juni 2011 (Unaudited) 1.056.537.226.398.030 613.130.906.379.387 (93.998.024.180.165) 1.575.670.108.597.252

31 Desember 2010 (Audited) 999.024.915.595.136 595.709.331.375.223 (95.825.271.738.517) 1.498.908.975.231.842


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) C.2.56. Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang minus Rp89,24 triliun

Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar minus Rp89.239.781.225.553 dan Rp90.635.097.545.054 merupakan selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda antara kurs saat transaksi dengan kurs pada tanggal pelaporan (kurs tengah BI). Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang terdiri dari: Uraian Selisih kurs atas Utang Jangka Panjang yang terkait dengan Utang LN Selisih kurs pada aset atas Investasi Jangka Panjang dan Aset Lainnya dalam Penerusan Pinjaman Jumlah

Jumlah (Rp) (93.998.024.180.165) 4.758.242.954.612 (89.239.781.225.553)

Rincian selisih kurs atas utang luar negeri dan SBN Internasional (Valas) sebesar minus Rp93.998.024.180.164 adalah (dalam Rp): Selisih Kurs Utang Luar Negeri: Bilateral Multilateral Kredit Ekspor Kredit Komersial Subtotal Obligasi Internasional (Valas) Jumlah



38.534.450.660.178 24.339.832.109.614 9.249.194.316.308 596.809.059.420 72.720.286.145.519 21.277.738.034.645 93.998.024.180.165

43.407.207.560.265 27.424.940.597.605 9.927.077.357.071 591.763.579.965 81.350.989.094.905 14.474.282.643.612 95.825.271.738.517



C.3. CATATAN PENTING LAINNYA 1. Rekening Migas Saldo Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS per 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp7.308.488.402.783. Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening No. 600.000.411, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka Production Sharing Contract/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada Pemerintah. Berikut adalah mutasi Rekening Migas selama Tahun 2010. Tabel 11 Mutasi Rekening Nomor 600.000.411 Semester I Tahun 2011 dan 2010 URAIAN I. Saldo Awal II. Penerimaan: 1. Penerimaan PPh Migas dan Penerimaan Bag Pemerintah 2. Koreksi Kurs Pembukuan Kredit/Debit (b) 3. Retur/Pengembalian karena salah rekening (c) 4. Pengembalian Dana Talangan 5. Koreksi Pembukuan 6. Penerimaan lain-lain 7. Selisih Kurs Pembukuan Kredit (d) Total Penerimaan III. Pengeluaran: 1. Pengeluaran berkaitan dengan APBN/ APBD: a. Bagi Hasil PBB Migas ke Pemda via BO III b. Pajak Penerangan Jalan non PLN & ABT ke Pemda c. Pemindahbukuan ke Rek. Valas KUN No. 502.600411 • PPh Minyak Bumi (411111) • PPh Gas Alam (411112) • Pendapatan Minyak Bumi (421111) • Pendapatan Gas Alam (421211) • Pendapatan Migas lainnya (423439) • PPh Pasal 25 (411126) Sub Total Pengeluaran berkaitan dengan APBN/APBD 2. Pengeluaran non APBN/APBD: a. Reimbursement PPN ke Kontraktor b. Pembayaran DMO Fee KKKS c. Pembayaran Fee Penjualan Migas Tahun 2007 & 2008 kepada PT Pertamina (Persero) d. Pembayaran Fee / Anggaran BPMIGAS e. Pembayaran Underlifting KKKS f. Pengembalian Sisa Dana White & Case kepada PT Pertamina (Persero) g. Pajak Penerangan Jalan non PLN & ABT ke Pemda Sub Total Pengeluaran non APBN/APBD 3. Koreksi Pembukuan Debit (e) 4. Koreksi Kurs Pembukuan Debit 5. Pengeluaran lain-lain 6. Administrasi Bank (f) 7. Retur/Pengembalian karena salah rekening Total Pengeluaran IV. Kenaikan/Penurunan (II - III) V. Saldo Akhir (I + IV) g)

30-6-2011 ((Unaudited) USD Rp Juta 812.867.134,11 7.308.488,40

31-12-2010 ((Audited) USD Rp Juta 927.520.455,69 8.718.692,28

8.859.530.155,81

77.355.123,08

15.912.325.738,86

144.239.197,04

131.764.305,00 837.151,55

1.153.826,80 7.328,18

714.025.664,68 4.332.618,86

11.313.460,37 311.828,36 39.644,95

1.628.974,31 8.992.131.612,36 80.145.252,37 16.630.684.022,39

155.904.130,72

2.150.329.632,00

19.296.722,52

2.510.283.110,16 3.967.161.571,40 767.666.850,30 4.528.692.964,56 16.771.764,59 6.153.335.047,78 53.410.690,11 13.948.625.708,47

22.833.341,09 36.039.390,02 6.993.373,37 40.918.314,50 156.037,90 126.306.598.43

1.605.597.416,15 2.353.355.436,52 103.267.649,10 2.089.342.765,19 1.771.780,82

13.894.084,70 20.437.439,93 935.295,10 18.128.455,40 15.414,97

327.652.126,61 53.944.587,36

2.849.588,75 471.414,88

835.313.981,16 853.250.008,40 147.363.664,22

7.558.317,58 7.692.409,99 1.324.946,71

124.143.110,76 669.446,31

1.071.531,20 5.897,15

120.982.831,97 124.797.310,19 -

1.100.419,71 1.127.042,04 -

611.907,16

5.358,61

7.719.815,46

69.419,03

507.021.178,20 131.764.305,00 -

4.403.790.59 1.147.584,61 2.589.829,13

2.081.707.795,94 713.938.620,06 1.065.135,00 84,50

18.803.136,03 304.947,31 11.890.051,04 9.595,80 5,99

16.745.337.343,97 (114.653.321,58) 812.867.134,11

157.314.334,60 (1.410.203,88) 7.308.488,40

17,50 1,26 837.151,55 7.328,18 6.792.957.700,03 61.559.223,89 2.199.173.912,33 18.586.028,48 3.012.041.046,42 25.894.516,88

Penjelasan:

a) Rekening valas No.600.000411980 merupakan rekening yang digunakan sebagai perantara untuk menampung seluruh Catatan atas Laporan Keuangan - 115-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) penerimaan negara dalam valuta asing yang berasal dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka Production Sharing Contract / Kontrak Kerja Sama dan untuk membayar kewajiban kontraktual migas Pemerintah serta membayar kewajiban-kewajiban Pemerintah lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas.

b) Koreksi Pembukuan Kredit oleh Bank Indonesia Koreksi pembukuan kredit oleh Bank Indonesia sebesar US$131,764,305.00 atau setara dengan Rp1.153.826.804.104,00 merupakan koreksi-koreksi kredit yang diakibatkan adanya koreksi pembukuan ganda atau koreksi karena kesalahan posting , yang terdiri dari : - Koreksi atas double pembukuan/ dua kali jurnal penerimaan oleh Bank Indonesia pada setoran penerimaan migas dari KKKS sebesar US$116,132,704.00 atau setara dengan Rp1.019.645.141.120,00. - Koreksi pembukuan karena salah posting oleh BI (seharusnya penerimaan ini tidak masuk ke rekening migas No.600.000411980 karena peruntukkannya bukan sebagai penerimaan migas) yaitu sebesar US$15,631,601.00 atau setara dengan Rp134.181.662.984,00. Atas penerimaan-penerimaan tersebut, telah dikoreksi kembali oleh Bank Indonesia dan menjadi koreksi pembukuan debit sebagaimana dijelaskan pada poin e)

c) Retur/Pengembalian Kredit/Debit karena salah rekening Retur/Pengembalian Kredit/Debit karena salah rekening sebesar USD837,151.55 atau ekuivalen Rp7.328.179.180,84 merupakan transaksi retur atas pembayaran kewajibankewajiban sektor migas yang disebabkan karena kesalahan rekening pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

- Retur pembayaran reimbursement PPN Migas sebesar US$781,740.43 atau setara dengan Rp6.837.402.891,00

- Retur pembayaran DMO Fee KKKS sebesar US$55,411.12 atau setara dengan Rp490.776.289,84

d) Selisih Kurs Pembukuan Kredit / Debit Merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank Indonesia akibat dari perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selisih kurs ini terjadi karena transaksi di rekening migas No.600.000411980 dalam satuan mata uang US Dollar sedangkan pembukuan harian Bank Indonesia dalam rupiah. Koreksi selisih kurs ini tidak berpengaruh pada saldo penerimaan migas.

e) Koreksi Pembukuan Debit oleh Bank Indonesia Adalah pembetulan/jurnal koreksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai tindak lanjut atas koreksi pembukuan kredit sebagaimana dimaksud pada poin b) sebesar US$131,764,305.00 ekuivalen Rp1.147.584.607.007,00 dengan rincian sebagai berikut: - Koreksi atas double pencatatan/ dua kali jurnal penerimaan oleh Bank Indonesia pada setoran penerimaan migas dari KKKS sehingga perlu didebit kembali atas double pencatatan tersebut yaitu sebesar US$116,132,704.00 atau setara dengan Rp1.012.793.311.584,00. - Koreksi pembukuan karena salah posting oleh Bank Indonesia sebesar US$15,631,601.00 atau setara dengan Rp134.791.295.423,00.

f) Administrasi Perbankan Biaya administrasi perbankan sebesar US$17.50 atau setara dengan Rp1.263.569,90 merupakan potongan yang dilakukan oleh Bank koresponden KKKS karena adanya retur


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) atau pengembalian akibat salah rekening ketika pemerintah melakukan pembayaran atas kewajiban kontraktual. Potongan tersebut dapat diketahui dengan berkurangnya jumlah nominal antara pembayaran aktual dengan jumlah nominal yang diretur.

g) Saldo Akhir Saldo akhir sebesar US$3,012,041,046.42 atau setara dengan Rp25.894.516.876.072,70 (ekivalen menggunakan kurs tengah BI tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp8.597/US$), termasuk pendapatan yang ditunda sebesar US$435,309,152.39 dan sisanya sebesar US$2,576,731,894.03 akan digunakan sebagai cadangan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban kontraktual dan kewajiban-kewajiban lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas tahun 2010 dan 2011 yang belum diselesaikan sampai akhir Juni 2011.

2. Rekening Panas Bumi (Rek. 508.000.084) Pada Catatan C.2.3 (Rekening Pemerintah Lainnya) disajikan bahwa saldo Rekening Panas Bumi per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp324.970.002.279 dan Rp208.604.971.388. Rekening Panas Bumi (No. 508.000084) adalah Rekening Penerimaan Panas Bumi Kementerian Keuangan di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung penerimaan negara yang berasal dari kegiatan panas bumi di Indonesia serta menyelesaikan kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN, Pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi. Berikut adalah mutasi Rekening Panas Bumi: I. II.

III.

IV. V.

URAIAN Saldo Awal 1) Penerimaan: 1. Setoran Bagian Pemerintah dari Kegiatan Usaha Panas Bumi 2. Koreksi Pembukuan Kredit Total Penerimaan Pengeluaran: 1. Pembayaran PBB Panas Bumi 2. Pembayaran Kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi 2) 3. Pemindahbukuan PNBP Pertambangan Panas Bumi ke Rek. KUN 3) 4. Pinjaman untuk Dana Talangan 5. Koreksi Pembukuan debit Total Pengeluaran Kenaikan/Penurunan (II - III) Saldo Akhir (I + IV) 4)

30 Juni 2011 31 Desember 2010 208.604.971.388 190.638.768.899 400.885.234.962 400.885.234.962

803.357.658.926 803.357.658.926

- 180.258.219.624 65.517.161.922 261.346.804.029 219.003.042.149

343.786.432.784

284.520.204.071 116.365.030.891 324.970.002.279

1.754.595.472 785.391.456.438 17.966.202.488 208.604.971.388

Penjelasan: 1) Rekening No. 508.000084980 adalah Rekening Penerimaan Panas Bumi Kementerian Keuangan di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung penerimaan negara yang berasal dari kegiatan panas bumi di Indonesia serta menyelesaikan kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN, Pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi. 2) Pembayaran kembali PPN kepada Pengusaha panas bumi sebesar Rp65.517.161.922 adalah Pembayaran kembali PPN yang pengajuannya pada Tahun 2010. 3) Pemindahbukuan PNBP Pertambangan Panas Bumi ke Rekening KUN sebesar Rp219.003.042.149 terdiri dari: 1. PNBP Pertambangan Panas Bumi Triwulan I tahun 2011

Rp101.863.151.898


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) 2. PNBP Pertambangan Panas Bumi Triwulan II tahun 2011

4)

Rp117.139.890.250

Saldo awal sebesar Rp208.604.971.388 merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban terkait dengan kegiatan usaha panas bumi yang terdiri dari: a. Cadangan pembayaran kembali (reimbursement) PPN panas bumi kepada Pengusaha panas bumi yaitu PT Pertamina (Persero) Area Geothermal Hulu Kamojang, Chevron Geothermal Salak,Ltd, Chevron Geothermal Indonesia, Ltd dan Dayabumi Salak Pratama, Ltd sebesar Rp204.832.699.830

5)

b. Cadangan Pembayaran PBB pertambangan panas bumi Tahun 2010 untuk Wilayah Kerja Panas Bumi PT Geodipa Energy sebesar Rp3.772.271.558. PBB atas Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) PT Geodipa Energi belum dapat dibayarkan karena masih diperlukan klarifikasi landasan hukum atas pembayaran PBB untuk badan usaha tersebut. Saldo akhir sebesar Rp324.970.002.278,65 merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban terkait dengan kegiatan usaha panas bumi yang terdiri dari: a. Cadangan untuk pembayaran kembali (reimbursement) PPN panas bumi Tahun 2010 dan 2011 kepada Pengusaha panas bumi yaitu PT Pertamina (Persero) Area Geothermal Hulu Kamojang, Chevron Geothermal Salak,Ltd dan Chevron Geothermal Indonesia,Ltd sebesar Rp218.913.368.387,90. b. Cadangan untuk Pembayaran PBB Pertambangan panas bumi Tahun 2010 dan tahun 2011 sebesar Rp106.056.633.890,00. Cadangan tahun 2010 adalah cadangan pembayaran PBB untuk Wilayah Kerja Panas Bumi PT Geodipa Energy sebesar Rp3.772.271.558,00 yang belum dapat dibayarkan karena masih diperlukan klarifikasi landasan hukum atas pembayaran PBB untuk badan usaha tersebut. Sedangkan cadangan PBB Tahun 2011 adalah cadangan pembayaran PBB yang belum dibayarkan karena masih terdapat kekurangan data/dokumen pendukung tagihan dari Ditjen Pajak.

3. Penertiban Barang Milik Negara Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP terdapat beberapa temuan yang terkait dengan Barang Milik Negara (BMN), antara lain: (i) BMN yang disajikan pada Neraca belum dapat diyakini kewajarannya, (ii) Aset Tetap Kementerian Negara/Lembaga belum disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (iii) prosedur pencatatan dan pelaporan barang milik negara tidak dilakukan sesuai dengan sistem akuntansi yang telah ditetapkan, dan (vi) sistem pengendalian intern pengelolaan atas BMN masih lemah. Sebagai tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan BPK atas LKPP tersebut, Pemerintah telah dan sedang melakukan penertiban BMN. Sebagai langkah awal, telah diterbitkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2007 jo. Keppres 13 Tahun 2009 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara. Penertiban BMN dilaksanakan melalui inventarisasi, penilaian, dan sertifikasi seluruh BMN pada K/L, sehingga diharapkan terwujud penertiban dan pengamanan BMN secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel baik secara administratif, fisik maupun hukum. Lingkup obyek penertiban terdiri dari seluruh aset tetap/BMN yang perolehannya berasal dari APBN dan perolehan yang sah serta kekayaan negara lain-lain yang diungkapkan dalam temuan BPK. Pelaksanaan penertiban BMN dilakukan mulai Oktober 2007 s.d. 31


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) Maret 2011 terhadap 74 K/L, Lembaga Pelayanan Publik, dan aset kekayaan negara lainlain seperti Aset KKKS, BMKT, Aset Asing/Cina, Aset eks Kepabeanan, Aset eks BPPN, Aset eks BDL, dan Aset eks Kelolaan PPA. Hasil inventarisasi dan penilaian BMN akan dijadikan sebagai dasar koreksi atas nilai BMN yang telah disajikan pada Neraca Awal Pemerintah per 31 Desember 2004. Hasil inventarisasi dan penilaian sampai dengan 30 Juni 2011 telah dibukukan pada LKKL sebesar Rp410.294.609.023.193.

4. Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga Dalam rangka melanjutkan penertiban rekening Pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara serta untuk memenuhi amanat undangundang yang menjadi landasan bagi reformasi pengelolaan keuangan negara, Menteri Keuangan melakukan langkah-langkah lanjutan penertiban rekening pemerintah pada seluruh instansi K/L melalui penerbitan 4 (empat) Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:

• Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;

• Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

• Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja;

• Nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. Kementerian Keuangan melalui Tim Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga yang dibentuk oleh Menteri Keuangan melakukan langkah-langkah penertiban rekening yaitu: a. Mendata rekening-rekening di 76 (K/L) dan BUN yang berjumlah 41.390 rekening, dan dari jumlah tersebut telah ditutup 7.499 rekening dengan saldo rekening yang disetor ke kas negara sebesar Rp7.127.498.618.805 dan USD11,600,887. b. Rekening operasional K/L (untuk digunakan permanen dan/atau sementara/masih perlu ditindaklanjuti) yang dikelola oleh K/L per 30 Juni 2011 sebanyak 31.197 rekening. Masih terdapat rekening operasional yang belum mendapat persetujuan Menteri Keuangan selaku BUN. Pada tahun 2011, TPRP ditugaskan untuk terus mencari keterangan terhadap rekening operasional K/L yang belum mendapat persetujuan dari BUN. c. Terhadap rekening yang dibekukan sebanyak 3.095 rekening, 194 rekening telah diaktifkan kembali berdasarkan klarifikasi dari K/L yang bersangkutan, 1.412 rekening yang diusulkan ditutup, dan masih terdapat rekening yang masih dibekukan karena belum ada klarifikasi dan permintaan pengaktifan kembali dari K/L yang bersangkutan atau rekening tersebut tidak memenuhi syarat untuk diaktifkan kembali. Selanjutnya, dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 02/PB/2010 tentang Tindak Lanjut Atas Pengenaan Sanksi Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja, Tim akan segera mengusulkan penutupan terhadap rekening yang masih dibekukan dan tidak mendapatkan tanggapan/respons dari K/L sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. Catatan atas Laporan Keuangan - 119-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) d. Rekening yang diinvestigasi 4.796 rekening, 3.265 rekening dinyatakan telah selesai, dan 1.531 rekening masih dalam proses, karena belum semua APIP K/L telah tuntas melakukan penyelidikan terhadap keseluruhan rekening yang diserahkan oleh Tim maupun rekening tambahan yang ditemukan dalam proses penyelidikan. Rekening pada 33 KL dinyatakan clear and free, dan akan segera diserahkan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) - Ditjen Perbendaharaan sebagai unit yang secara struktural bertugas membina dan memonitor ketertiban KL dalam mengelola rekening Pemerintah agar tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Rekening pada 43 K/L lainnya, sebagian besar telah dapat dikategorikan sebagai rekening-rekening yang clear and free, namun belum dapat dilakukan karena masih terdapat beberapa rekening pada K/L bersangkutan yang belum dinyatakan clear and free. TPRP terus mengupayakan penyelesaian terhadap rekening-rekening tersebut agar statusnya segera ditetapkan sebagai rekening yang clear and free. Termasuk di dalamnya adalah K/L yang memiliki kantor vertikal (diantaranya satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) yang sangat banyak antara lain: Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, dan Kepolisian RI. Penertiban Rekening Pemerintah masih terus dilanjutkan pada TA 2011, dengan tugas antara lain perbaikan/Updating data; Tindak lanjut terhadap rekening-rekening diinvestigasi; Penyusunan daftar rekening yang telah disetujui; Inventarisasi Rekening Bendahara Umum Negara (BUN), termasuk Rekening Kas Umum Negara (RKUN); Percepatan penyelesaian data rekening pada 43 K/L, antara lain Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, dan Kepolisian RI; dan Pengujian/pengkajian ulang rekening-rekening yang telah diberi persetujuan. Laporan lengkap mengenai Penertiban Rekening Pemerintah Tahun 2010 disajikan tersendiri dalam bentuk Suplemen. 5. Aset Bersejarah (Heritage Assets) Aset Bersejarah pada K/L antara lain: a. Badan Pemeriksa Keuangan, aset tersebut berlokasi di Gedung Museum BPK RI, Magelang. Barang bersejarah tersebut saat ini masih tercatat di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta. b. Kementerian Perhubungan berupa Tugu Peringatan dan Bangunan Bersejarah. c. Kementerian Luar Negeri, berupa aset dari Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung sebanyak 67 unit dan aset yang berada pada Gedung Pancasila yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Jenderal sebanyak 524 buah. Aset tersebut dikelompokkan menjadi 6 kelompok: • • • • • •

Koleksi dengan bahan dasar logam sebanyak 17 unit Koleksi dengan bahan dasar kayu sebanyak 64 unit Koleksi dengan bahan dasar tekstil sebanyak 498 unit Koleksi dengan bahan dasar kertas sebanyak 207 unit Koleksi dengan bahan dasar audio visual sebanyak 139 unit Koleksi dengan bahan dasar lain-lain sebanyak 16 unit

d. Arsip Nasional Republik Indonesia, berupa arsip/dokumen negara yang terdiri atas: • Arsip Konvensional sebanyak 27.910 km linier. Catatan atas Laporan Keuangan - 120-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) Arsip Kartografi dan Kearsitekturan sebanyak 110.736 lembar. Arsip Film sebanyak 58.800 reel. Arsip Mikrofilm sebanyak 13.648 reel. Arsip Video sebanyak 30.250 kaset. Arsip Rekaman Suara sebanyak 37.369 kaset. Arsip Optical Disc sebanyak 427 keping. Arsip foto sebanyak 341.131 lembar (negatif foto) dan 200.000 lembar (positif foto). • Arsip foto belum terdata sebanyak 221 boks dan 282 album. • • • • • • •

e. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mempunyai 4 unit aset bersejarah yang terdiri dari Tugu Peringatan, Tugu Raffless, Makam Belanda (Santiong) dan Patung Kepala Sapi. f.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Survei Geologi berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan Diponegoro 57 Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di dalamnya. g. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata telah menetapkan 598 Benda Cagar Budaya (BCB), yang dikelompokkan menjadi: • Benda cagar budaya seperti: bangunan cagar budaya (candi, situs, tugu, gedung, dsb). • Benda sejarah lainnya seperti: benda sejarah dalam klasifikasi peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya, seperti: benda kuno, benda antik, benda seni, pusaka, fosil, dsb. Aset Bersejarah yang dikelola Kementerian Budpar sebanyak 27.031 unit yang tergolong dalam Candi, Tugu Peringatan, Bangunan Bersejarah, tanah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi serta aset tetap lainnya. h. Perpustakaan Nasional RI, berupa koleksi manuskrip/naskah kuno berjumlah 9.733 eksemplar naskah kuno. i. Kementerian Hukum dan HAM menguasai aset bersejarah dengan rincian: • Tugu Peringatan sebanyak 1 Unit • Alat Kantor dan Rumah Tangga sebanyak 4 Unit • Eksakta sebanyak 13 Unit. j. Kementerian Sosial RI menguasai aset bersejarah berupa Tugu Peringatan sebanyak 5 unit serta 1 Unit Makam Bersejarah. k. Kementerian Kehutanan, berupa Tugu Peringatan sebanyak 1 unit dan Eksakta sebanyak 96 Buah. l. Kementerian Pekerjaan Umum menguasai aset sejarah yang terdiri dari: • Tugu Peringatan sebanyak 14 unit • Bangunan Bersejarah sebanyak 4 unit • Aset Eksakta sebanyak 2 unit • Aset Non-Eksakta sebanyak 7 unit. 6. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan BLU telah dijelaskan sebelumnya pada Catatan Penting Lainnya dalam Laporan Realisasi APBN. Perbandingan aset, kewajiban,


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) dan ekuitas Saker BLU per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) disajikan dalam grafik di bawah ini:

Grafik 27: Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Badan Layanan Umum 30 Juni 2011 dan 30 Juni 2010 Ikhtisar Laporan Keuangan BLU disajikan pada Daftar 33.

7.

Neraca Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darusalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR-NAD-Nias) BRR-NAD Nias dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2005 tanggal 16 April 2005 tentang Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi yang selanjutnya menjadi UU dengan diterbitkannya UU No. 10 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005. Masa tugas BRR berlaku 4 (empat) tahun dan pengakhiran masa Tugas BRR NAD-Nias diatur dalam PP No. 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yaitu pada tanggal 16 April 2009. Dalam rangka penyelesaian Aset-aset BRR NAD-Nias yang berakhir tanggal 16 April 2009, Pemerintah membentuk Tim Likuidasi BRR-NAD-Nias. Tugas Tim Likuidasi antara lain menyusun Laporan Keuangan Likuidasi Bagian Anggaran 094 (BRR NAD-Nias). Sampai dengan penyusunan LKPP Tahun 2010, LK Likuidasi belum diterbitkan, namun LK Penutup per 31 Desember 2010 telah disusun, sehingga Neraca BRR NAD-Nias yang disajikan dalam LKPP Semester I Tahun 2011 masih merupakan Neraca Penutup per 31 Desember 2010. Berikut ini adalah Neraca per 31 Desember 2008 (Audited) dan Neraca penutup per 30 Juni 2011/31 Desember 2010.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) NERACA BRR NAD-NIAS Uraian Aset Aset Lancar Piutang Kepada Pihak Ketiga Uang Muka Belanja Belanja Dibayar Di Muka Persediaan Jumlah Aset Lancar Aset Tetap Tanah Peralatan Dan Mesin Gedung Dan Bangunan Jalan Irigasi Dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah Aset Tetap Aset Lainnya Aset Lain-Lain Jumlah Aset Lainnya Jumlah Aset

31 Des 2008 (Audited)

3O Juni 2010

516.968.200 24.546.204.400 2.149.584.510 78.951.123.713 106.163.880.823

516.968.200 24.546.204.400 2.149.584.510 78.951.123.713 106.163.880.823

572.821.719.812 1.538.503.845.802 3.351.099.589.510 4.771.805.420.047 27.483.007.111 1.049.831.238.560 11.311.544.820.842

537.280.018.542 1.218.014.961.326 1.883.717.025.421 2.663.434.576.446 17.462.905.274 926.854.586.811 7.246.764.073.820

661.364.926.291 661.364.926.291 12.079.073.627.956

669.869.028.122 669.869.028.122 8.022.796.982.765

0

0

27.212.757.110 78.951.123.713 106.163.880.823

27.212.757.110 78.951.123.713 106.163.880.823

11.311.544.820.842 661.364.926.291 11.972.909.747.133 12.079.073.627.956 12.079.073.627.956

7.246.764.073.820 669.869.028.122 7.916.633.101.942 8.022.796.982.765 8.022.796.982.765

Kewajiban Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Jumlah Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Jumlah Ekuitas Dana Investasi Jumlah Ekuitas Dana Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana

Perubahan nilai aset tetap dan aset lainnya dari Neraca per 31 Desember 2008 (Audited) menjadi Neraca Penutup per 31 Desember 2010 adalah karena adanya koreksi dan penghapusbukuan. 8. Lembaga Non Struktural Negara/Lembaga

dan

Yayasan

di

Lingkungan

Kementerian

Lembaga Non Struktural merupakan bagian eksekutif (berada di bawah atau bertanggung jawab kepada presiden atau menteri), namun bukan merupakan struktur/bagian dari kementerian maupun lembaga pemerintah non kementerian. Eksistensi dan fungsinya diatur dalam UU, PP, Keppres maupun Peraturan Presiden. Pembentukan lembaga negara non struktural dimaksudkan untuk membantu pemerintah menangani masalah yang belum bisa dilaksanakan dan diselesaikan oleh lembaga negara formal. Istilah non struktural dikaitkan dengan tidak adanya hubungan organisatoris antara lembaga ini dengan K/L selain hubungan kerja meskipun pendanaannya menginduk ke K/L. Istilah tersebut secara eksplisit juga diungkap dalam peraturan perundangan yang membentuknya. Kata “independen” atau mandiri/otonom terkadang menjadi kata tambahan dalam peraturan pembentukan lembaga tertentu. Biasanya dikaitkan dengan keterlibatan pihak-pihak di luar pemerintahan seperti: praktisi, pakar, dan tokoh Catatan atas Laporan Keuangan - 123-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) masyarakat dalam komposisi keanggotaan atau pengurus LNS. Nomenklatur lembaga itu bermacam-macam. Ada akademi, badan, dewan, komisi, komite, konsil, korps, lembaga, majelis, otorita, dan unit kerja. Kesekretariatan LNS/I biasanya berada di departemen atau instansi resmi pemerintah yang sudah ada sebelumnya, sedangkan pegawai seluruhnya berasal atau merupakan pinjaman dari K/L. Gaji pegawai sekretariat LNS sebagai PNS tetap dibayar oleh instansi asal, sedangkan dari LNS biasanya mereka mendapat tunjangan tambahan. Hingga akhir Tahun 2010, Kementerian Keuangan telah mengidentifikasi 101 LNS atau terdapat peningkatan 11 LNS yang sebagian besar baru dibentuk pada tahun 2010. Dari 101 lembaga tersebut, lebih dari sepertiganya (35 lembaga) merupakan amanat yang tertulis dalam Undang-Undang. Menilik legalitas pembentukannya, sebanyak 20% dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah. Sedangkan yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden sebanyak 60% dan 20% berdasarkan Peraturan Presiden. Komposisi sumber dana untuk membiayai kegiatan operasional LNS bisa dikategorikan dalam 3 jenis:

1. Sekitar 75% (68 LNS) dibiayai dari APBN. Sebanyak 43 Sekretariat LNS merupakan Satker yang berada di bawah K/L, sedangkan 25 Sekretariat LNS dibiayai dari Kegiatan K/L. Dari 43 satker tersebut, diantaranya adalah 13 Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (BP KAPET) yang didanai APBN melalui Dana Dekonsentrasi di SKPD Dinas PU & Kimpraswil.

2. Empat LNS yakni: Bapertarum, Badan Pengelola Dana Abadi Umat, Otorita Asahan, dan LPS mendanai kegiatannya dari penerimaan tertentu tanpa kucuran dana dari APBN.

3. Empat Lembaga Non Struktural yang menerima dana dari APBN dan Non APBN yakni: Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN). Enam LNS saat ini sudah tidak aktif lagi namun peraturan perundang-undangan tentang pembentukan LNS tersebut belum dicabut. Sedangkan 8 LNS belum aktif karena belum lama dibentuk pemerintah dan 10 LNS yang baru dibentuk pada tahun 2010 . LNS yang dibiayai dari APBN murni, akuntansi atas transaksi keuangan dan laporan keuangannya sudah dikonsolidasikan dalam LKKL maupun dalam LKPP. LNS yang menjadi satuan kerja atau entitas akuntansi tersendiri, pengurusan administrasi keuangannya ditangani oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat atau pejabat struktural K/L yang menaungi dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. LNS sebagai entitas akuntansi tunduk pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP 8/2006 bahwa Kepala Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan K/L menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja interim sekurang-kurangnya setiap triwulan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Selanjutnya. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja interim K/L berdasarkan Laporan Keuangan dan Kinerja interim Kuasa Pengguna Anggaran dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sampai dengan akhir Tahun 2010, total aset LNS sebesar Rp54,29 triliun. Pemilik aset terbesar berturut-turut: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-PNS, LPP RRI, dan LPP TVRI.



Yayasan di Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga UU No. 17 Tahun 2003 pasal 2 memasukkan yayasan di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dalam ruang lingkup keuangan negara. Terdapat kata “pihak lain” pada butir g dan I yaitu: • “Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah”. • “Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”. Dalam penjelasan pasal demi pasal disebutkan bahwa kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 2 butir I UU 17/2003 meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan K/L, atau perusahaan negara/daerah. Berdasarkan ruang lingkup keuangan negara di atas, yayasan di lingkungan K/L adalah yayasan yang terafiliasi dengan K/L, yang menurut Akta Notaris dan Anggaran Dasarnya didirikan atau dipimpin oleh pejabat pemerintah aktif di K/L tertentu atau yayasan yang menerima dan memanfaatkan aset negara dalam melaksanakan kegiatannya. Identifikasi atas yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga ini diperlukan untuk kemajuan tata kelola pemerintahan melalui transparasi dan akuntabilitas sektor publik. Identifikasi lebih lanjut atas yayasan di lingkungan K/L dipisahkan dari yayasan-yayasan yang bernaung di bawah institusi TNI. Hal ini karena Pasal 76 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah mengamanatkan bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, pemerintah harus mengambil alih seluruh aktifitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung. Saat ini ada 900-an unit bisnis baik berupa yayasan maupun koperasi di bawah naungan TNI yang telah teridentifikasi oleh Badan Pengelola Transformasi Bisnis TNI yang diketuai oleh Sekretaris Kementerian Negara BUMN untuk diserahkan kepada Presiden. Selanjutnya yayasan maupun koperasi tersebut ditransformasikan dalam korporasi atau dimasukkan dalam mekanisme APBN, sehingga TNI bisa berkonsentrasi mengembangkan profesionalitas tentara dan meninggalkan bisnis. Sejauh ini, yayasan dalam lingkup keuangan negara yang sudah teridentifikasi dan menyampaikan laporan keuangan yakni: 1. Yayasan Harapan Kita dalam hal ini Badan Pengelola dan Pengembangan TMII yang mengelola TMII. 2. Yayasan Sarana Wana Jaya dalam hal ini Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti yang berada di Kementerian Kehutanan. 3. Yayasan Gedung Veteran RI yang mengelola gedung “Graha Purna Yudha” di Jalan Sudirman, Semanggi – Jakarta Pusat. 4. Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bhumibhakti Adhiguna di lingkungan Badan Pertanahan Nasional. 5. Yayasan Gedung Arsip Nasional RI 6. Yayasan Yustitia Dharmayukti Karini di lingkungan Mahkamah Agung 7. Yayasan Purna Bhakti (YARNATI) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri 8. Yayasan Pengembangan BUMN di lingkungan Kementerian Negara BUMN Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bhumibhakti Adhiguna (YBBA) di lingkungan Badan


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) Pertanahan Nasional telah dibubarkan sesuai Akta Notaris S.Rachma C.Hardiyanto Hoesodo, SH Nomor 3 tanggal 18 Desember 2008 dan menunjuk Tim Likuidasi yang bertugas melakukan likuidasi atau pemberesan hak-hak dan kewajiban yayasan meliputi administrasi, kekayaan, dan keuangan yayasan. Saat ini tim likuidasi yayasan telah melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyangkut tata cara penyerahan dan pelimpahan aset-aset YBBA. Badan Pemeriksa Keuangan mengkonfirmasi telah melakukan pembekuan kegiatan yayasan di lingkup BPK-RI yaitu Yayasan Cakra Bhakti dan PT Pentas Cakra Bhakti dalam pengelolaan aset milik negara di BPK-RI, yang ditindaklanjuti dengan SK Sekjen No. 244a/K/X-XIII.2/10/2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pencabutan Pengelolaan Sebagian Fasilitas Pendukung Milik Badan Pemeriksa Keuangan yang berada di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dari Yayasan Cakra Bhakti. Ikhtisar laporan keuangan yayasan tersebut disajikan dalam Daftar 36.

9. Aset Bekas Milik Asing/Cina Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) merupakan Aset yang dikuasai Negara yang berasal dari bekas: 1. Milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan peraturan Penguasa Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/ 0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960; 2. Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962; 3. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan Republik Rakyat Tjina (RRT) dalam pemberontakan G.30.S/PKI yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikuasai Negara melalui Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66. Penyelesaian ABMA/C diatur dalam PMK No. 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, yang sebelumnya diatur dengan Surat Menteri Keuangan No. S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Tanah dan Bangunan Gedung Bekas Sekolah Asing/Cina. Sesuai dengan PMK No. 188/PMK.06/2008, penyelesaian ABMA/C dapat dilaksanakan dengan beberapa cara sebagai berikut: 1. disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia (apabila telah selesai, maka dicatat dan dilaporkan sebagai BMN); 2. disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah (apabila telah selesai, maka dicatat dan dilaporkan sebagai BMD); 3. dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara; 4. dipertukarkan dengan aset yang dimiliki oleh pihak ketiga; 5. dihibahkan; 6. dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah; atau 7. dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina. Sampai dengan 31 Desember 2010, dari total 1.010, telah diselesaikan sebanyak 24 aset dengan rincian sebagai berikut:


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) 1. Pemantapan status hukum ABMA/C menjadi BMN sebanyak 1 aset di Provinsi DKI Jakarta, 4 aset di Provinsi Jawa Barat, 1 aset di Provinsi Jawa Timur, dan 2 aset di Provinsi Bali. 2. Pemantapan status hukum ABMA/C menjadi BMD sebanyak 2 aset di Sumatera Utara, 7 aset di Jawa Barat, 1 aset di Jawa Tengah, 2 aset di Jawa Timur, dan 1 aset di Kalimantan Timur. 3. Pelepasan ABMA/C kepada pihak ketiga dengan pembayaran kompensasi sebanyak 1 aset di Provinsi Bangka Belitung. 4. Pengeluaran ABMA/C dari daftar lampiran PMK 188/2008 sebanyak 2 aset di Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah masih terus melakukan inventarisasi dan penilaian ABMA/C dalam rangka updating data. Sampai dengan 31 Desember 2010, dari 1.010 aset, telah dilakukan inventarisasi/cek fisik aset sebanyak 645 aset dan diantaranya telah dilakukan penilaian sebanyak 275 aset dengan nilai mencapai Rp1.449.937.014.583. Rincian ABMA/C disajikan pada Daftar 34. 10. Kewajiban Kontinjensi Merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena: (i) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau (ii) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

•

Jaminan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batu Bara Sesuai Perpres Nomor 91 Tahun 2007, dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW berbahan bakar batubara oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN), Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan. Jaminan pemerintah dimaksud diberikan atas risiko/kemungkinan PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur. Kewajiban pemerintah untuk membayar kepada kreditur PT PLN (Persero) baru akan timbul jika PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya. Sehingga terdapat unsur ketidakpastian atas timbulnya kewajiban Pemerintah. Selain itu, jumlah kewajiban yang mungkin timbul atas penjaminan kepada PT PLN (Persero) tidak dapat diukur secara pasti. Jumlah pastinya baru akan diketahui pada masa yang akan datang. Sampai dengan semester I TA 2011, surat jaminan Pemerintah yang telah diterbitkan dalam rangka program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara adalah sebanyak 30 surat jaminan Pemerintah untuk proyek pembangkit dan 4 surat jaminan Pemerintah untuk proyek tranmisi. Nilai total jaminan Pemerintah tersebut adalah Rp36,2 triliun dan USD3,96 miliar. Besaran kewajiban kontinjensi atas penjaminan kepada PT PLN (Persero) tidak dapat diukur secara handal. Estimasi besaran kewajiban didasarkan pada jumlah kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur proyek 10.000 MW serta probabilitas gagal bayar


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) dari kewajiban tersebut. Kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur pada tahun 2010 terbatas pada kewajiban pembayaran bunga atas pinjaman. Sesuai dengan PMK Nomor 44 tahun 2008, perhitungan estimasi besaran kewajiban kontinjensi dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal. Adapun estimasi besaran kewajiban kontinjensi untuk tahun 2010 yang dialokasikan dalam APBN-P TA 2010 sebesar Rp889 miliar, namun belum terealisasi. Terdapat ketidakpastian atas waktu dan jumlah kewajiban yang mungkin timbul terkait dengan penjaminan kepada PT PLN (Persero). Kewajiban Pemerintah kepada kreditur PT PLN (Persero) baru akan timbul jika PT PLN (Persero) tidak dapat memenuhi kewajibannya/gagal bayar. Terjadinya gagal bayar PT PLN (Persero) tergantung dengan kondisi keuangan PT PLN (Persero). Untuk memperkirakan terjadinya gagal bayar, digunakan rasio CICR (Consolidated Interest Coverage Ratio) dan DSCR (Debt Service Coverage Ratio). Sesuai dengan PMK 44 Tahun 2008, apabila terjadi gagal bayar, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban kepada kreditur PT PLN (Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang pemerintah kepada PT PLN (Persero). Berdasarkan PMK Nomor 44 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ditunjuk sebagai Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) dalam kegiatan penjaminan Pemerintah pada proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW berbahan bakar batubara oleh PT PLN (Persero).

•

Jaminan Risiko Land Capping atas Proyek Pembangunan Jalan Tol Dalam rangka proyek pembangunan jalan tol, Pemerintah menanggung sebagian dari kelebihan biaya pengadaan tanah sebagai akibat adanya kenaikan harga pada saat pembebasan lahan. Jumlah proyek pembangunan jalan tol mendapat dukungan Pemerintah sebanyak 28 proyek, diantaranya adalah proyek-proyek Jalan Tol Trans Jawa dan Jakarta Outer Ring Road II (JORR II). Pemberian dukungan Pemerintah atas kenaikan biaya pengadaan tanah pada 28 ruas jalan tol dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan jalan tol yang tersendat karena permasalahan kenaikan harga dalam pembebasan tanah yang akan digunakan dalam pembangunan jalan tol. Di samping itu, dukungan juga dimaksudkan untuk menjaga tingkat kelayakan finansial dari proyek jalan tol sehingga diharapkan investor segera menyelesaikan pembangunannya. Dana dukungan Pemerintah atas kenaikan biaya pengadaan lahan (land capping) tersedia sebesar Rp4,89 triliun sejak tahun 2008. Dari jumlah tersebut, Rp890,2 miliar akan dialokasikan pada APBN TA 2011. Pelaksanaan penggunaan dana pada akhir tahun 2010 dan pada awal tahun 2011 akan digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan dukungan Pemerintah dalam menetapkan kelanjutan kebijakan land capping di tahun 2012 dan selanjutnya.

•

Percepatan Penyediaan Air Minum Dalam rangka percepatan penyediaan air minum bagi penduduk dan untuk mencapai millennium development goals (MDG), Pemerintah memandang perlu untuk mendorong peningkatan investasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Hal tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan akses PDAM untuk memperoleh kredit investasi dari perbankan nasional, melalui kebijakan pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) Kebijakan dimaksud dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Jaminan Pemerintah Pusat adalah sebesar 70%n dari jumlah kewajiban pembayaran kembali kredit investasi PDAM yang telah jatuh tempo, sedangkan sisanya sebesar 30% menjadi risiko bank yang memberikan kredit investasi. Sedangkan tingkat bunga kredit investasi yang disalurkan bank kepada PDAM ditetapkan sebesar BI rate ditambah paling tinggi 5%, dengan ketentuan tingkat bunga sebesar BI rate ditanggung PDAM dan selisih bunga di atas BI rate paling tinggi sebesar 5% menjadi subsidi yang ditanggung Pemerintah Pusat. Jaminan atas kewajiban PDAM serta subsidi bunga tersebut akan dibayarkan Pemerintah melalui skema APBN. Jaminan tersebut selanjutnya akan menjadi kewajiban PDAM dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Risiko fiskal yang mungkin terjadi dari penjaminan ini adalah ketidakmampuan PDAM untuk membayar kewajibannya yang jatuh tempo kepada perbankan. Untuk itu Pemerintah akan memenuhi 70% dari kewajiban PDAM tersebut. Faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya hal itu di antaranya adalah tingkat kehilangan air (non water revenue/NWR) yang tinggi, manajemen internal PDAM yang kurang handal, serta penetapan tarif air minum (oleh Pemda/Kepala Daerah) yang berada di bawah harga keekonomian. Kewajiban PDAM kepada bank masih terbatas pada kewajiban pembayaran bunga atas pinjaman. Untuk itu dalam APBN-P Tahun 2010, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 miliar guna mengantisipasi risiko fiskal atas kewajiban PDAM dalam pembayaran bunga kredit tersebut. Alokasi anggaran kewajiban kontijensi penjaminan PDAM oleh Pemerintah TA 2011 adalah sebesar Rp147 miliar. Hingga saat ini belum realisasi atas kewajiban ini. 11. Unfunded Liability atas Program Tabungan Hari Tua (THT) Dalam pelaksanaan pemberian kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil, disamping Negara dapat menanggung pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan PNS, juga melibatkan PNS dalam menanggung pembiayaan untuk penyelenggaraannya melalui iuran PNS bersangkutan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, sesuai Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1974, maka dari setiap Pegawai Negeri dan Pejabat Negara dipungut iuran 10% dari penghasilan setiap bulannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3¼% dari 10% tersebut merupakan iuran THT. Sesuai dengan penjelasan Pasal 6 PP No. 25 Tahun 1981, Penghasilan adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang diterima peserta setiap bulan tanpa pangan, satu dan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 478/KMK.06/2002, skema THT adalah manfaat pasti, di mana setiap PNS pada saat pensiun atau meninggal dunia akan menerima manfaat asuransi dwiguna dan atau manfaat asuransi kematian dan formulanya sudah ditetapkan. Pasal 14 PP 25 Tahun 1981 menyatakan bahwa dalam hal penyelenggara asuransi sosial yaitu Badan Usaha Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka Negara bertanggung jawab penuh untuk itu. Sesuai dengan Pasal 1 poin 3 PMK 65 Tahun 2008, Utang Kepada Dana Pensiun dan THT (unfunded liability) THT adalah pos belanja yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah dalam rangka penyesuaian perhitungan besarnya manfaat THT PNS dan Hakim. Catatan atas Laporan Keuangan - 129-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) Pada Laporan Keuangan PT TASPEN (program THT) Tahun 2010 diungkapkan bahwa terdapat Piutang Past Service Liability (PSL) Pemberi Kerja atas THT yang diestimasi, akibat kenaikan gaji pokok PNS tahun 2007, 2008, 2009, dan 2010 dengan rincian sebagai berikut: Uraian PSL Pemberi Kerja PSL Pemberi Kerja PSL Pemberi Kerja PSL Pemberi Kerja Total

akibat PP 9/2007 akibat PP 14/2008 akibat PP 8/2009 akibat PP 25/2010

Jumlah (Rp) 1.638.443.906.070 2.450.505.392.359 3.024.845.340.493 1.275.570.232.079 8.389.364.871.001

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT (unfunded liability) tersebut merupakan estimasi sepihak oleh PT TASPEN (Persero). Pelunasan Unfunded Liability tersebut akan dilakukan Pemerintah apabila dinilai perlu setelah dilakukan:

a. Audit menyeluruh (due diligence) atas PT Tapen (Persero) oleh auditor dan aktuaris independen; dan

b. Pemisahan kekayaan dan kewajiban Program THT non-PNS dari kekayaan dan kewajiban Program THT PNS sesuai dengan PMK No. 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua PNS. Selanjutnya, guna meningkatkan kemanfaatan program pensiun dan program THT bagi PNS, Pemerintah akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Perumusan dan penetapan program THT PNS baru yang mampu meningkatkan manfaat THT bagi PNS;

b. Perumusan dan penetapan mekanisme program THT PNS baru yang lebih efisien dan akuntabel serta sesuai dengan international best practices;

c. Pengaturan dan pengawasan yang lebih efektif atas PT Taspen (Persero). 12. Past Service Liabilities Program Pensiun Program Pensiun PNS diselenggarakan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dana Pensiun dibentuk berdasarkan kontribusi Pemerintah, sebagai pemberi kerja, dan PNS, sebagai peserta. Namun demikian, selama ini untuk penyelenggaraan program pensiun dan program THT, iuran hanya disetor oleh peserta masing-masing sebesar 4,75% dan 3,25% dari gaji pokok. Pemerintah menganut sistem pembayaran secara pay as you go, yaitu pembayaran pensiun dipenuhi secara langsung oleh Pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa pensiun dengan sistem sharing dengan Dana Pensiun. Pada APBN-P TA 2010 pembayaran pensiun 100% beban APBN. Sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2008, Pemerintah meminta PT TASPEN melakukan sharing terhadap pembayaran manfaat pensiun seperti pada tabel berikut ini: No.

Periode

1 2 3 4 5 6 7 8 Total

Januari - Maret 1994 April 1994 - Maret 1997 April 1997 - Desember 1998 Januari 1999 - Desmeber 2002 Januari 2003 - Desember 2005 Januari - Desember 2006 Januari - Desember 2007 Januari - Desember 2008

Sharing (%) APBN TASPEN 0% 100% 77,50% 22,50% 77% 23% 75% 25% 79% 21% 82,50% 17,50% 85,50% 14,50% 91% 9%

Sharing (Rp) APBN 10.320.490.467.535 4.166.973.000.000 38.808.429.790.889 45.267.251.395.247 18.983.960.941.237 23.342.832.127.554 30.715.182.682.604 171.605.120.405.066

TASPEN 684.484.404.672 3.251.694.491.666 1.443.702.023.854 10.629.716.358.793 10.369.704.931.390 3.772.133.279.016 3.476.843.628.139 2.630.389.180.583 36.258.668.298.113



Sistem pembayaran sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan kekurangan pendanaan penyelenggaraan program pensiun dan THT. Berdasarkan Hasil Valuasi Aktuaria Independen per 31 Desember 2010 terdapat kewajiban Aktuaria Program Dana Pensiun sebesar Rp1.809,42 triliun. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan seluruh PNS, termasuk Veteran, TNI dan Polri (yang telah menjalani masa pensiun sampai dengan 31 Maret 1989), serta pejabat negara. Sejak 1 April 1989, pembayaran pensiun TNI dan Polri dikelola oleh PT Asabri (Persero). Berdasarkan hasil perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh konsultan PT Binaputera Jaga Hikmah per 25 April 2007 menunjukkan bahwa past service liabilities (gabungan program pensiun dan beras) pada PT Asabri (Persero) per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp70,22 triliun. Berdasarkan penjelasan di atas, total saldo past service liabilities untuk seluruh pensiun PNS, Veteran, TNI dan Polri adalah sebesar Rp1.879,64 triliun. Saldo past service liabilities ini belum disajikan sebagai kewajiban dalam LKPP Tahun 2010. Sesuai dengan data dalam Laporan Keuangan PT Taspen (Persero) Tahun 2010 diketahui bahwa jumlah dana titipan atas iuran program pensiun sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp28,76 triliun. Rincian Dana Program pensiun per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut: A. Saldo per 31 Desember 2009 B. Penerimaan: Penerimaan Iuran Peserta Penerimaan Dana dari Pemerintah Hasil Investasi Kenaikan Nilai Investasi Pendapatan Lain-lain Total Penerimaan C. Pengeluaran: Pembayaran Manfaat Pensiun Beban Operasional Total Pengeluaran D. Perubahan Dana (B-C) E. Koreksi Dana Bersih F. Saldo per 31 Desember 2010 (A+D+E)

19.592.869.430.343 5.752.886.773.308 44.290.528.851.896 2.331.840.697.387 1.577.850.220.993 2.421.605.068 53.955.528.148.652 44.072.261.214.225 554.750.108.128 44.627.011.322.353 9.328.516.826.299 (158.344.359.085) 28.763.041.897.557

13. Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan hasil rekonsiliasi aset tetap per 30 Juni 2011, antara data Neraca LKKL dan data Laporan BMN, terdapat selisih sebesar Rp, dengan rincian: Jenis Aset Tetap (1) Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah

Data Neraca LKKL *) (2) 580.777.988.549.171 158.453.343.224.390 133.848.465.698.691 274.300.292.376.981 7.665.001.393.869 55.210.904.615.343 1.210.255.995.858.440

Data LBMN *) (3) 569.730.303.427.170 163.657.137.817.157 135.412.061.614.338 298.969.654.751.082 7.154.832.059.581 54.357.374.227.690 1.229.281.363.897.020

SELISIH (4) = (2) – (3) 11.047.685.122.001 (5.203.794.592.767) (1.563.595.915.647) (24.669.362.374.101) 510.169.334.288 853.530.387.653 (19.025.368.038.573)

*) tidak termasuk aset tetap yang ada di BRR NAD-Nias dan BA BUN .

Selisih tersebut terutama disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: 1. Aset berstatus Bagian Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Kementerian ESDM sebesar Rp26,37 triliun


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited) masih tercatat pada LBMN. 2. Aset yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupa Gedung dan Bangunan dan Peralatan dan Mesin, pada Neraca LKKL telah direklasifikasi menjadi Aset Lain-lain, namun masih tersaji sebagai Aset Tetap pada Laporan BMN. 3. Adanya aset tetap renovasi yang belum diakomodasikan dalam SIMAK-BMN sehingga pencatatannya dilakukan dalam aplikasi SAKPA saja. 4. Hal-hal lain yang menyebabkan selisih antara lain: a. Beberapa Kementerian belum menyampaikan Laporan BMN-nya karena belum menggunakan pencatatan dengan Aplikasi SIMAK-BMN. b. Adanya pergeseran data BMN dalam proses penyusunan LBP Tahun Anggaran 2010 yang dihimpun dari level pelaporan yang berada di bawahnya yang tidak diikuti dengan update data BMN pada LKKL. c. SIMAK-BMN belum mencatat perolehan aset karena SPM pengesahan belum terbit. d. Terdapat reklasifikasi aset yang belum dicatat dalam Laporan BMN.

14. Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKPP Tahun 2010 Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Pemerintah telah melakukan tindak lanjut terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010. Tindak lanjut dimaksud dapat dilihat pada Daftar 35.


REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR

REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (UNAUDITED)

DAFTAR 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2011 DAN 2010 (dalam rupiah)

KODE MA

4 41 411 4111 41111 411111 411112 411113 411119 41112 411121 411122 411123 411124 411125 411126 411127 411128 411129 41113 411131 41114 411141 411142 411144 411146 411147 411148 4112 41121 411211 411212 411219 41122 411221 411222 411229 41123 411231

URAIAN MA

PENDAPATAN NEGARA HIBAH Penerimaan Perpajakan Pendapatan Pajak Dalam Negeri Pendapatan Pajak Penghasilan Pendapatan Pajak PPh Migas Pendapatan PPh Minyak Bumi Pendapatan PPh Gas Alam Pendapatan PPh Migas Lainnya Pendapatan PPh Non-Migas Pendapatan PPh Pasal 21 Pendapatan PPh Pasal 22 Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Pendapatan PPh Pasal 23 Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Pendapatan PPh Pasal 26 Pendapatan PPh Final Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya Pendapatan PPh Fiskal Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri Pendapatan PPh ditanggung Pemerintah Pendapatan PPh psl 21 ditanggung Pemerintah Pendapatan PPh psl 22 ditanggung Pemerintah Pendapatan PPh psl 23 ditanggung Pemerintah Pendapatan PPh psl 25/29 ditanggung Pemerintah Pendapatan PPh psl 26 ditanggung Pemerintah Pendapatan PPh Final ditanggung Pemerintah Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pendapatan PPN Pendapatan PPN Dalam Negeri Pendapatan PPN Impor Pendapatan PPN Lainnya Pendapatan PPnBM Pendapatan PPnBM Dalam Negeri Pendapatan PPnBM Impor Pendapatan PPnBM Lainnya Pendapatan PPN ditanggung Pemerintah Pendapatan PPN Dalam Negeri Ditanggung Pemerintah

ANGGARAN

SEMESTER I 2011

1.104.901.964.236.000 850.255.476.000.000 827.246.166.000.000 420.493.787.000.000 55.553.610.000.000 21.344.890.000.000 34.208.720.000.000

-

499.900.411.613.939 388.149.662.977.313 359.723.323.922.978 208.028.255.107.321 34.331.581.215.199 13.894.084.701.623 20.437.496.513.576 173.695.949.865.387 30.908.224.866.947 1.926.605.975.470 14.664.239.041.688 8.369.757.361.577 2.021.452.007.810 82.205.341.093.212 11.609.069.696.987 21.961.208.943.436 30.050.878.260 724.026.735 724.026.735 -

312.109.978.000.000 -

112.773.298.284.351 106.496.607.971.664 57.314.640.558.093 49.095.044.758.305 86.922.655.266 6.276.690.312.687 3.743.054.505.751 2.529.338.218.134 4.297.588.802 -

364.940.177.000.000 62.079.500.000.000 4.884.139.000.000 31.158.100.000.000 19.072.292.000.000 3.575.575.000.000 163.782.236.000.000 32.159.917.000.000 48.199.483.000.000 28.935.000.000 -

%

45,24% 45,65% 43,48% 49,47% 61,80% 65,09% 59,74% 47,60% 49,79% 39,45% 47,06% 43,88% 56,54% 50,19% 36,10% 45,56% 36,13%

SEMESTER I 2010

443.881.455.261.356 337.590.338.346.190 326.275.374.088.742 178.468.136.832.764 30.638.854.482.101 12.917.928.279.037 17.720.924.331.248 1.871.816 147.823.623.246.380 25.475.420.430.120 1.954.754.442.052 11.898.306.502.035 7.377.490.034.791 1.942.727.928.874 72.522.014.594.137 8.810.367.677.577 17.826.045.397.267 16.496.239.527 5.659.104.283 5.659.104.283

99.580.989.025.436 93.042.714.356.466 53.748.629.298.194 39.199.648.140.429 94.436.917.843 6.538.274.668.970 4.087.960.838.683 2.446.882.021.442 3.431.808.845

KENAIKAN/ PENURUNAN

% KENAIKAN/ PENURUNAN

56.018.956.352.583 50.559.324.631.123 33.447.949.834.236 29.560.118.274.557 3.692.726.733.098 976.156.422.586 2.716.572.182.328 (1.871.816) 25.872.326.619.007 5.432.804.436.827 (28.148.466.582) 2.765.932.539.653 992.267.326.786 78.724.078.936 9.683.326.499.075 2.798.702.019.410 4.135.163.546.169 13.554.638.733 (4.935.077.548) (4.935.077.548) 13.192.309.258.915 13.453.893.615.198 3.566.011.259.899 9.895.396.617.876 (7.514.262.577) (261.584.356.283) (344.906.332.932) 82.456.196.692 865.779.957 -

12,62% 14,98% 10,25% 16,56% 12,05% 7,56% 15,33% -100,00% 17,50% 21,33% -1,44% 23,25% 13,45% 4,05% 13,35% 31,77% 23,20% 82,17% -87,21% -87,21%

13,25% 14,46% 6,63% 25,24% -7,96% -4,00% -8,44% 3,37% 25,23%

DAFTAR LRA -154 -


DAFTAR 1


KODE MA

URAIAN MA

411232 411239 4113 41131 411311 411312 411313 411314 411315 411316 411319 4114 41141 411411 4115 41151 411511 411512 411513 411514 411519 4116 41161 411611 411612 411613 411619 41162 411621 411622 411623 411624 41163 411631 411632

Pendapatan PPN Impor Ditanggung Pemerintah Pendapatan PPN Lainnya Ditanggung Pemerintah Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pendapatan PBB Pedesaan Pendapatan PBB Perkotaan Pendapatan PBB Perkebunan Pendapatan PBB Kehutanan Pendapatan PBB Pertambangan Pendapatan PBB Migas Pendapatan PBB Lainnya Pendapatan BPHTB Pendapatan BPHTB Pendapatan BPHTB Pendapatan Cukai Pendapatan Cukai Pendapatan Cukai Hasil Tembakau Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol Pendapatan Denda Administrasi Cukai Pendapatan Cukai Lainnya Pendapatan Pajak Lainnya Pendapatan Pajak Lainnya Pendapatan Bea Meterai Pendapatan Dari Penjualan Benda Meterai Pendapatan PPn Batubara Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya Pendapatan Bunga Penagihan Pajak Pendapatan Bunga Penagihan PPh Pendapatan Bunga Penagihan PPN Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM Pendapatan Bunga Penagihan PTLL Pendapatan Bunga Penagihan Pajak Ditanggung Pemerintah Pendapatan Bunga Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah Pendapatan Bunga Penagihan PPN Ditanggung Pemerintah

412 4121 41211 412111

Pajak Perdagangan Internasional Pendapatan Bea Masuk Pendapatan Bea Masuk Pendapatan Bea Masuk

ANGGARAN

27.682.394.000.000 62.759.938.000.000 62.759.938.000.000 60.067.898.000.000 281.563.000.000 2.410.477.000.000 4.200.069.000.000 -

23.009.310.000.000 17.902.008.000.000

SEMESTER I 2011

2.227.954.322.600 2.227.954.322.600 406.155.290.940 1.687.521.344.115 68.959.618.891 39.029.856.062 26.278.012.592 10.200.000 (704.724.406) (704.724.406) (704.724.406) 34.820.843.145.853 34.820.843.145.853 33.125.995.295.956 74.911.700.645 1.605.052.291.590 4.888.947.024 9.994.910.638 1.873.677.787.259 1.737.088.422.825 508.099.101.161 1.227.999.215.665 58.638.700 931.467.299 136.589.364.434 52.706.519.963 77.039.654.874 17.331.663 6.825.857.934 -

%

SEMESTER I 2010

8,05% -

55,48% 55,48% 55,15% 26,61% 66,59%

44,61% -

28.426.339.054.335 11.831.987.468.868 11.831.987.468.868 11.218.073.235.419

123,54% 66,09%

11.465.019.814.125 11.465.019.814.125 400.626.472.267 1.452.556.675.579 70.937.441.912 28.982.936.152 117.538.815.630 9.394.377.472.585 2.998.203.750.399 2.998.203.750.399 2.998.203.750.399 32.130.305.705.007 32.130.305.705.007 31.158.601.391.848 72.460.809.785 879.732.813.855 9.328.688.770 10.182.000.749 1.632.718.961.011 1.608.740.747.604 466.802.167.874 1.141.746.580.762 191.998.968 23.978.213.407 2.073.573.030 21.770.444.344 44.527.680 89.668.353

11.314.964.257.448 9.496.054.074.379 9.496.054.074.379 8.972.492.920.908

KENAIKAN/ PENURUNAN


(9.237.065.491.525) (9.237.065.491.525) 5.528.818.673 234.964.668.536 (1.977.823.021) 10.046.919.910 (91.260.803.038) (9.394.367.272.585) (2.998.908.474.805) (2.998.908.474.805) (2.998.908.474.805) 2.690.537.440.846 2.690.537.440.846 1.967.393.904.108 2.450.890.860 725.319.477.735 (4.439.741.746) (187.090.111) 240.958.826.248 128.347.675.221 41.296.933.287 86.252.634.903 58.638.700 739.468.331 112.611.151.027 50.632.946.933 55.269.210.530 (27.196.017) 6.736.189.581 17.111.374.796.887 2.335.933.394.489 2.335.933.394.489 2.245.580.314.511

-80,57% -80,57% 1,38% 16,18% -2,79% 34,66% -77,64% -100,00% -100,02% -100,02% -100,02% 8,37% 8,37% 6,31% 3,38% 82,45% -47,59% -1,84% 14,76% 7,98% 8,85% 7,55% 385,14% 469,64% 2441,82% 253,87% -61,08% 7512,34%

151,23% 24,60% 24,60% 25,03%

DAFTAR LRA -155 -


DAFTAR 1


KODE MA

URAIAN MA

ANGGARAN

412112 412113 412114 412115 412116 412119 4122 41221 412211 412212 412213

Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil) Pendapatan Denda Administrasi Pabean Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Denda atas sanksi administrasi dari pelaksanaan pengawasan terhadap barang tertentu yang pengangkutannya Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DPT) transaksi non kas Pendapatan Pabean Lainnya Pendapatan Bea Keluar 5.107.302.000.000 Pendapatan Bea Keluar Pendapatan Bea Keluar Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar Pendapatan Bunga Bea Keluar

42 421 4211 421111 4212 421211 4213 421311 421312 4214 42141 421411 42142 421421 42143 421431 421432 421433 421434 42144

Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Sumber Daya Alam Pendapatan Minyak Bumi Pendapatan Minyak Bumi Pendapatan Gas Bumi Pendapatan Gas Bumi Pendapatan Pertambangan Umum Pendapatan Iuran Tetap Pendapatan Royalti Pendapatan Kehutanan Pendapatan Dana Reboisasi Pendapatan Dana Reboisasi Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan Pendapatan IIUPH (IHPH) Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Industri Pendapatan IIUPH (IHPH) Bambu Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Rotan Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan

421441 Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan 4215 42151 421511 4216 42161 421611

Pendapatan Perikanan Pendapatan Perikanan Pendapatan Perikanan Pendapatan Pertambangan Panas Bumi Pendapatan Pertambangan Panas Bumi Pendapatan Pertambangan Panas Bumi

SEMESTER I 2011

%

2.618.724.584 183.734.238.304 374.680.444.557 52.880.826.004 16.594.351.585.467 16.594.351.585.467 16.602.194.106.639 (12.778.542.853) 4.936.021.681

SEMESTER I 2010 684.905.208 291.183.496.094 207.738.288.230 10.000.000

KENAIKAN/ PENURUNAN


23.944.463.939 1.818.910.183.069 1.818.910.183.069 1.818.197.819.236 452.889.382 259.474.451

1.933.819.376 (107.449.257.790) 166.942.156.327 (10.000.000) 28.936.362.065 14.775.441.402.398 14.775.441.402.398 14.783.996.287.403 (13.231.432.235) 4.676.547.230

44,09% 106.060.868.923.204 43,61% 67.800.671.578.732 40,50% 48.348.584.787.989 40,50% 48.348.584.787.989 43,37% 11.110.503.122.656 43,37% 11.110.503.122.656 74,21% 6.695.737.022.232 81,89% 75.980.078.659 74,08% 6.619.756.943.573 50,65% 1.441.756.340.407 67,38% 877.515.163.597 67,38% 877.515.163.597 30,35% 394.730.360.243 30,35% 394.730.360.243 40,92% 120.561.073.167 0,00% 10.164.000 43,40% 120.550.909.167 91,31% 48.949.743.400

4.560.261.337.902 3.331.369.383.631 (4.792.794.985.776) (4.792.794.985.776) 7.017.957.605.478 7.017.957.605.478 995.868.723.520 61.990.717.138 933.878.006.382 31.264.651.698 (15.559.707.431) (15.559.707.431) 17.692.425.973 17.692.425.973 (81.726.333.317) (10.164.000) (81.716.169.317) 110.858.266.473

324,91%

282,35% -36,90% 80,36% -100,00% 120,85% 812,32% 812,32% 813,11% -2921,56% 1802,32%

250.906.988.236.000 163.119.225.862.000 107.540.680.000.000 107.540.680.000.000 41.799.120.000.000 41.799.120.000.000 10.365.172.910.000 168.477.615.000 10.196.695.295.000 2.908.142.940.000 1.279.176.477.000 1.279.176.477.000 1.359.053.335.000 1.359.053.335.000 94.894.432.000 5.409.150.000 89.485.282.000 175.018.696.000

110.621.130.261.106 71.132.040.962.363 43.555.789.802.213 43.555.789.802.213 18.128.460.728.134 18.128.460.728.134 7.691.605.745.752 137.970.795.797 7.553.634.949.955 1.473.020.992.105 861.955.456.166 861.955.456.166 412.422.786.216 412.422.786.216 38.834.739.850 38.834.739.850 159.808.009.873

4,30% 4,91% -9,91% -9,91% 63,17% 63,17% 14,87% 81,59% 14,11% 2,17% -1,77% -1,77% 4,48% 4,48% -67,79% -100,00%

175.018.696.000

159.808.009.873

91,31%

48.949.743.400

110.858.266.473

226,47%

150.000.012.000 150.000.012.000 150.000.012.000 356.110.000.000 356.110.000.000 356.110.000.000

64.160.652.010 64.160.652.010 64.160.652.010 219.003.042.149 219.003.042.149 219.003.042.149

42,77% 42,77% 42,77% 61,50% 61,50% 61,50%

41.351.034.925 41.351.034.925 41.351.034.925 162.739.270.523 162.739.270.523 162.739.270.523

22.809.617.085 22.809.617.085 22.809.617.085 56.263.771.626 56.263.771.626 56.263.771.626

55,16% 55,16% 55,16% 34,57% 34,57% 34,57%

-67,79% 226,47%

DAFTAR LRA -156 -


DAFTAR 1


KODE MA

URAIAN MA

ANGGARAN

SEMESTER I 2011

%

SEMESTER I 2010

KENAIKAN/ PENURUNAN


422 4221 42211 422111 42212 422121

Pendapatan Bagian Laba BUMN Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Pendapatan Laba BUMN Perbankan Pendapatan Laba BUMN Perbankan Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan

27.590.400.000.000 27.590.400.000.000 4.187.488.800.000 4.187.488.800.000 23.402.911.200.000 23.402.911.200.000

5.195.112.754.367 5.195.112.754.367 3.605.407.157.413 3.605.407.157.413 1.589.705.596.954 1.589.705.596.954

18,83% 18,83%

3.587.952.291.697 3.587.952.291.697 2.101.599.300.835 2.101.599.300.835 1.486.352.990.862 1.486.352.990.862

1.607.160.462.670 1.607.160.462.670 1.503.807.856.578 1.503.807.856.578 103.352.606.092 103.352.606.092

423 4231 42311 423111 423112 423113 423114 423115 423116 423117 423118 423119 42312 423121 423122 423123 423124 423129 42313 423131 423132 423139 42314 423141 423142 423143 423149 4232 42321 423211 423212 423213

Pendapatan PNBP Lainnya Pendapatan Penjualan dan Sewa Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan Pendapatan Penjualan Obat-Obatan dan Hasil Farmasi Lainnya Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, dan Hasil Cetakan Lainnya Pendapatan Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni Pendapatan Penjualan Lainnya Pendapatan Penjualan Aset Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan, dan Tanah Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor Pendapatan Penjualan Sewa Beli Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih / Rusak / Dihapuskan Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak Pendapatan Minyak Mentah (DMO) Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas Pendapatan Sewa Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang Pendapatan Sewa Benda-Benda Bergerak Pendapatan Sewa Benda-Benda Tak Bergerak Lainnya Pendapatan Jasa Pendapatan Jasa I Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya Pendapatan Tempat Hiburan/ Taman/ Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA) Pendapatan Surat Keterangan, Visa/Paspor dan SIM, STNK, dan BPKB

45.166.553.743.000 16.745.372.441.000 6.190.038.100.000 3.851.971.000 16.395.167.000 6.134.953.376.000 25.000.000.000

30.660.068.297.662 8.099.973.851.622 3.171.482.208.245 3.038.141.209 6.468.800.822 2.596.485.207.059 122.996.638.349 235.937.653 31.231.210.698 183.408.080 407.084.501.011 3.758.363.364 80.374.920.556 1.299.360.397 724.825.965 20.597.324.755 400.000.000 57.353.409.439 4.765.603.649.054 70.351.027 4.750.032.583.605 15.500.714.422 82.513.073.767 22.021.605.875 40.990.985.002 1.440.779.509 18.059.703.381 11.163.780.925.799 5.671.593.531.041 9.834.780.321 11.118.732.082 838.888.728.615

67,88% 48,37% 51,24% 78,87% 39,46% 42,32% 491,99%

31.252.405.917.126 7.769.512.898.381 2.271.347.911.457 4.877.353.656 7.181.361.985 2.144.794.241.260 52.615.304.897 482.000 22.780.181.058 6.610.889.085 28.326.193.898 4.161.903.618 170.079.406.563 90.707.128.749 1.158.587.650 24.344.712.304 138.252.500 53.730.725.360 5.260.390.938.456 401.669.948.653 4.709.544.862.647 149.176.127.156 67.694.641.905 18.078.722.729 39.775.530.415 1.490.119.851 8.350.268.910 10.923.023.506.352 6.801.638.599.704 16.644.591.110 7.121.177.458 722.331.550.438

(592.337.619.464) 330.460.953.241 900.134.296.788 (1.839.212.447) (712.561.163) 451.690.965.799 70.381.333.452 235.455.653 8.451.029.640 (6.427.481.005) 378.758.307.113 (403.540.254) (89.704.486.007) (89.407.768.352) (433.761.685) (3.747.387.549) 261.747.500 3.622.684.079 (494.787.289.402) (401.599.597.626) 40.487.720.958 (133.675.412.734) 14.818.431.862 3.942.883.146 1.215.454.587 (49.340.342) 9.709.434.471 259.150.150.018 (1.130.045.068.663) (6.809.810.789) 3.997.554.624 116.557.178.177

7.226.645.000 293.120.000 2.317.821.000 28.179.909.000 25.057.596.000 1.190.165.000

1.932.148.000 10.442.540.000.000 10.442.540.000.000 84.614.432.000 24.932.707.000 45.683.327.000 4.518.952.000 9.479.446.000 22.179.865.642.000 14.445.597.657.000 18.260.146.000 14.620.905.000 1.561.667.244.000

432,17% 62,57% 162,15% 285,22% 5,19% 60,90%

2968,38% 45,64% 45,49% 97,52% 88,32% 89,73% 31,88% 190,51% 50,33% 39,26% 53,86% 76,05% 53,72%

44,79% 44,79% 71,56% 71,56% 6,95% 6,95% -1,90% 4,25% 39,63% -37,71% -9,92% 21,06% 133,77% 48849,72% 37,10% -97,23% 1337,13% -9,70% -52,74% -98,57% -37,44% -15,39% 189,33% 6,74% -9,41% -99,98% 0,86% -89,61% 21,89% 21,81% 3,06% -3,31% 116,28% 2,37% -16,61% -40,91% 56,14% 16,14%

DAFTAR LRA -157 -


DAFTAR 1


KODE MA

URAIAN MA

423214 Pendapatan Hak dan Perijinan 423215 Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan 423216 DJBC 423217 Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama 423218 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian 423219 Pendapatan pelayanan pertanahan 42322 Pendapatan Jasa II 423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 423222 Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi 423223 Pendapatan Iuran Lelang Untuk Fakir Miskin 423224 Pendapatan Jasa Catatan Sipil 423225 Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa 423226 Pendapatan Uang Pewarganegaraan 423227 Pendapatan Bea Lelang 423228 Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara 423229 Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi 42323 Pendapatan Jasa Luar Negeri 423231 Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI 423232 Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler 423239 Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri 42324 Pendapatan Layanan Jasa Perbankan 423241 Pendapatan Layanan Jasa Perbankan Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas 42325 Penempatan Uang Negara 423251 Pendapatan Atas Penertiban SP2D Dalam Rangka TSA 423252 Pendapatan Atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum 423253 Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling 423254 Pendapatan Atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia 42326 Pendapatan Jasa Kepolisian 423261 Pendapatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) 423262 Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 423263 Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) 423264 Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) 423265 Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 423266 Pendapatan Klinik Pengemudi (KLIPENG) 423267 Pendapatan Senjata Api (SENPI) 42327 Pendapatan Jasa Pelayanan Tol 423271 Pendapatan Jasa Pelayanan Tol Suramadu 42328 Pendapatan Jasa Kepolisian II

ANGGARAN

SEMESTER I 2011

%

SEMESTER I 2010

KENAIKAN/ PENURUNAN


9.538.725.032.000 106.652.655.000

2.779.482.160.134 69.555.701.510

29,14% 65,22%

4.729.587.480.175 63.360.973.831

(1.950.105.320.041) 6.194.727.679

-41,23% 9,78%

953.965.520.000

644.978.042.007

67,61%

815.513.159.444

(170.535.117.437)

-20,91%

77.220.510.000 647.024.960.000 1.527.460.685.000 789.661.637.000 77.452.776.000 594.606.826.000

47,51% 113,80%

32.206.453.531 414.873.213.717

4.482.600.110 321.439.121.704

13,92% 77,48%

154,98% 658,77% 105,03%

38,44% 31,45% 100,83% 68,60% 39,22% 28,42% 22,25% 53,63% 192,89% 17207,69% 17207,69%

948.417.163.230 576.192.712.685 294.787.295.915 560.821.878 1.267.950.000 41.193.617.555 33.373.065.197 1.041.700.000 257.031.002.525 70.466.963.972 4.415.499.902 182.148.538.651 331.150.403 331.150.403

275.413.788.553 (65.953.906.404) 329.699.520.623 9.058.655 1.316.416 986.969.030 (796.179.298) 6.778.188.208 (1.132.141.677) 5.820.963.000 (134.668.509.561) 16.003.128.048 12.841.961.063 (163.513.598.672) (183.508.417) (183.508.417)

29,04% -11,45% 111,84%

4.026.275.000 1.500.000.000 47.575.760.000 47.000.000.000 17.500.000.000 430.496.501.000 388.658.644.000 32.176.888.000 9.660.969.000 858.000 858.000

36.689.053.641 736.312.335.421 544.733.997.310 1.223.830.951.783 510.238.806.281 624.486.816.538 9.058.655 1.316.416 1.547.790.908 471.770.702 47.971.805.763 32.240.923.520 6.862.663.000 122.362.492.964 86.470.092.020 17.257.460.965 18.634.939.979 147.641.986 147.641.986

3.008.103.524.000

2.396.398.109.360

79,66%

1.828.708.042.309

567.690.067.051

31,04%

8.103.524.000 900.000.000.000 100.000.000.000 2.000.000.000.000 2.956.930.545.000 949.471.545.000 827.670.000.000 466.800.000 652.350.680.000 500.836.320.000 23.720.000.000 2.415.200.000 480.348.970.000

32.350.428.687 83.616.495.237 2.280.431.185.436 1.573.191.955.778 466.708.476.127 414.555.068.000 1.568.685.000 429.565.089.151 244.157.582.500 15.377.155.000 1.259.900.000 47.001.025.000

399,21% 9,29% 0,00% 114,02% 53,20% 49,15% 50,09% 336,05% 65,85% 48,75% 64,83% 52,17%

17.946.218.775 500.547.989.505 48.000.626.647 1.262.213.207.382 968.534.356.413 342.300.329.051 215.958.663.262 155.520.000 279.899.460.000 114.817.304.100 14.296.010.000 1.107.070.000 65.382.430.571 65.382.430.571 11.325.000

14.404.209.912 (416.931.494.268) (48.000.626.647) 1.018.217.978.054 604.657.599.365 124.408.147.076 198.596.404.738 1.413.165.000 149.665.629.151 129.340.278.400 1.081.145.000 152.830.000 (65.382.430.571) (65.382.430.571) 46.989.700.000

175,99% -62,79% 16,45% -3,39% 558,79% -52,39% 22,71% 290,84% -89,77% -55,42% -55,42%

80,26% -83,30% -100,00% 80,67% 62,43% 36,34% 91,96% 908,67% 53,47% 112,65% 7,56% 13,80% -100,00% -100,00% 414920,09%

DAFTAR LRA -158 -


DAFTAR 1


KODE MA 423281 423282 423283 423284 423285 42329 423291 4233 42331 423311 423312 423313 423319 42332

URAIAN MA Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Lapor Diri Pendapatan Penerbitan Karti Sidik Jari (Inafis Card) Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas Pendapatan Jasa Lainnya Pendapatan Jasa Lainnya Pendapatan Bunga Pendapatan Bunga Pendapatan Bunga atas Investasi Dalam Obligasi Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi Pendapatan Bunga Dari Piutang dan Penerusan Pinjaman Pendapatan Bunga Lainnya Pendapatan Gain On Bond Redemption

ANGGARAN

SEMESTER I 2011

171.078.300.000 33.056.320.000 6.050.000.000 44.352.000.000 225.812.350.000 68.725.950.000 68.725.950.000 2.000.000.000.000 2.000.000.000.000

2.000.000.000.000 -

423321 Pendapatan Gain On Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang 42333 423331 423332 423333 42334 423341 4234 42341 423411 423412 423413 423414 423415 423416 423417 423419 4235 42351 423511 423512 423513 423519 4236 42361

Pendapatan Premium atas Obligasi Negara Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing Pendapatan Fee atas Securities Lending SUN Pendapatan Fee Lainnya atas Surat Berharga Negara Pendapatan Fee Lainnya atas Transaksi Securities lending SUN Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan) Pendapatan Hasil Denda/Denda Tilang dan Sebagainya Pendapatan Ongkos Perkara Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya Pendapatan Pendidikan Pendapatan Pendidikan Pendapatan Uang Pendidikan Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan Pendapatan Uang Ujian Untuk Menjalankan Praktek Pendapatan Pendidikan Lainnya Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi

-

36.537.377.000 36.537.377.000 565.000.000 200.000.000 180.000.000 25.500.000.000 8.298.550.000 1.100.000.000 693.827.000 3.671.104.343.000 3.671.104.343.000 2.793.284.370.000 95.127.880.000 52.261.935.000 730.430.158.000 47.800.000.000 47.800.000.000

KENAIKAN/ PENURUNAN


%

SEMESTER I 2010

25.058.455.000 15.951.760.000 4.956.835.000 22.020.000 1.000.630.000 76.285.781.690 76.285.781.690 (3.111.958.390.769) (1.368.762.912.358) 5.152.500 10.106.177.757 (1.368.647.752.295) (10.226.490.320) (23.311.822.911)

221266,71%

188,07% 188,07% 87,89% 48,44%

11.325.000 52.969.436.197 52.969.436.197 4.869.675.104.841 2.337.598.987.930 982.500 99.289.233 2.324.907.783.936 12.590.932.261 24.072.047.911

760.225.000

24.072.047.911

(23.311.822.911)

-96,84%

788.120.413.500 701.477.516.500 86.642.897.000 122.641.027.112 122.641.027.112 1.170.806.146 187.804.800 3.388.587.375 96.485.064.369 7.550.520.203 4.780.269.730 13.765.000 9.064.209.489 1.306.102.486.077 1.306.102.486.077 1.139.082.360.662 23.646.442.434 21.686.749.879 121.686.933.102 60.360.876.341 60.360.876.341

2.508.004.069.000 2.453.210.526.000 54.793.543.000 67.405.353.535 67.405.353.535 1.058.844.269 160.400.900 3.490.193.382 48.725.102.937 6.803.819.791 1.558.443.880 600.000 5.607.948.376 1.265.509.703.581 1.265.509.703.581 1.123.274.826.471 31.908.119.025 14.030.517.957 96.296.240.128 143.343.916.791 143.343.916.791

(1.719.883.655.500) (1.751.733.009.500) -

-68,58% -71,41%

25.069.780.000 15.951.760.000 4.956.835.000 22.020.000 1.000.630.000 129.255.217.887 129.255.217.887 1.757.716.714.072 968.836.075.572 6.135.000 10.205.466.990 956.260.031.641 2.364.441.941 760.225.000

47,81%

335,66% 335,66% 207,22% 93,90% 1882,55% 378,37% 90,99% 4 1306,41% 35,58% 35,58% 40,78% 24,86% 41,50% 16,66% 126,28% 126,28%

55.235.673.577 55.235.673.577 111.961.877 27.403.900 (101.606.007) 47.759.961.432 746.700.412 3.221.825.850 13.165.000 3.456.261.113 40.592.782.496 40.592.782.496 15.807.534.191 (8.261.676.591) 7.656.231.922 25.390.692.974 (82.983.040.450) (82.983.040.450)

144,02% 144,02% -63,90% -58,55% 524,43% 10178,52% -58,87% -81,22% -96,84%

81,95% 81,95% 10,57% 17,08% -2,91% 98,02% 10,97% 206,73% 2194,17% 61,63% 3,21% 3,21% 1,41% -25,89% 54,57% 26,37% -57,89% -57,89%

DAFTAR LRA -159 -


DAFTAR 1


KODE MA 423611 423612 423613 423614 423615 4237 42371 423711 423712 423713 42372 423721 42373 423731 423732 423733 423734 423735 423736 423737 423738 42374 423741 42375 423751 423752 423753 423754 423755 423756 423757 423758 423759 42376 423761 423762 4239 42391

URAIAN MA Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan Pengadilan Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan Penyelenggaraan Keuangan Negara Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Ditetapkan di Pengadilan Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara Pendapatan Iuran dan Denda Pendapatan Iuran Badan Usaha Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa Pendapatan Iuran Badan Usaha di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Pendapatan Dana Pengamanan Hutan Pendapatan Dana Pengamanan Hutan Pendapatan dari Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Pendapatan Iuran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar/Mengambil/Mengangkut Tumbuhan Alam Hidup atau Mati Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA) Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru (PIPTB) Pungutan Izin Berburu di Taman Buru dan Areal Buru (PIB) Pungutan masuk Obyek Wisata Alam Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA) Iuran Hasil Usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPTB) Pendapaatan Penggantian Nilai Tegakan Pendapatan Penerimaan dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan Pendapatan Penerimaan dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan Pendapatan Denda I Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Pendapatan Denda Administrasi BPHTB Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan Uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling Pendapatan Denda Atas Kekurangan/Keterlambatan Penyetoran Penerimaan Negara Oleh Bank/Pos Persepsi Pendapatan Denda II Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Saldo BO II ke BO I Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pembagian PBB/BPHTB oleh BO III PBB/BPHTB Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu

ANGGARAN

SEMESTER I 2011

18.000.000.000 2.800.000.000

SEMESTER I 2010


183,76%

10.036.694.000

3.160.605.967

31,49%

3.363.259.264

(202.653.297)

-6,03%

1.056.374.000

9.060.000 200.000 7.062.662.700 200.645.695 100.000 42.647.914.606 223.437.635.376 2.996.683.901 60.888.736.193 204.187.737 7.422.847.546 150.340.985.829 474.483.990 -

0,86%

33.805.660 10.261.494.205 67.607.829 1.223.218.766 39.018.431.579 88.732.240 29.700.645.739 12.564.855 3.669.515.272 1.365.050.000 166.945.515 35.183.461

(24.745.660) 200.000 (3.198.831.505) 133.037.866 100.000 41.424.695.840 184.419.203.797 2.907.951.661 31.188.090.454 191.622.882 3.753.332.274 148.975.935.829 307.538.475 (35.183.461)

-73,20%

472,65% 3277,22% 105,01% 1525,07% 102,28% 10913,59% 184,21% -100,00%

28.886.331.000

17.155.263.000 638.000.000

2.263.100.000 2.263.100.000

105,48% 54,47%

KENAIKAN/ PENURUNAN

106.996.899.588 840.087.024 197.761.360 35.211.827.521 97.341.298 312.982.508.100 250.271.690.991 177.188.650.384 44.213.859.797 28.869.180.810 8.701.003.924 8.701.003.924 14.949.385.724

27.000.000.000 467.527.975.000 436.378.544.000 359.090.305.000 77.288.239.000

18.986.577.131 1.525.221.415 75.621.900 39.680.680.178 92.775.717 600.303.149.472 323.466.761.052 200.050.760.680 82.761.255.670 40.654.744.702 297.937.980 297.937.980 53.081.188.968

%

-

128,40% 74,13% 55,71% 107,08% -

41,17% 31,45%

9873,08% 2690,50%

(88.010.322.457) 685.134.391 (122.139.460) 4.468.852.657 (4.565.581) 287.320.641.372 73.195.070.061 22.862.110.296 38.547.395.873 11.785.563.892 (8.403.065.944) (8.403.065.944) 38.131.803.244

-82,26% 81,56% -61,76% 12,69% -4,69% 91,80% 29,25% 12,90% 87,18% 40,82% -96,58% -96,58% 255,07%

-31,17% 196,78% 3386,53%

-

1.109.710.180

3.979.794.497

(2.870.084.317)

-72,12%

-

19.626.096 5.302.888 14.323.208 7.549.189.267.167 6.716.873.532.989

41.995.882 434.809 41.561.073 5.900.952.925.545 5.182.798.940.335

(22.369.786) 4.868.079 (27.237.865) 1.648.236.341.622 1.534.074.592.654

-53,27% 1119,59% -65,54% 27,93% 29,60%

18.345.965.000 11.506.519.000

41149,04% 58374,51%

DAFTAR LRA -160 -


DAFTAR 1


KODE MA 423911 423912 423913 423914 423915 423916 423917 423919 42392 423921

URAIAN MA Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Rupiah Murni TAYL Penerimaan Kembali Belanja Lain Pinjaman Luar Negeri TAYL Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL Penerimaan Kembali Belanja Transfer ke Daerah TAYL Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL Pendapatan Pelunasan Piutang Pendapatan Pelunasan Piutang Non-Bendahara

423922 Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara(Masuk TP/TGR) Bendahara 42393 423931 42394 423941 42399 423991 423992 423993 423994 423995 423997 423999

Pendapatan dari Penutupan Rekening Pendapatan dari Penutupan Rekening Pendapatan dari Selisih Kurs Pendapatan dari Selisih Kurs dalam pengelolaan RKUN Pendapatan Lain-Lain Penerimaan Kembali Persekot/ Uang Muka Gaji Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional Pendapatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Pendapatan dari Biaya Pengawasan HET Minyak Tanah Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari bank/pos Persepsi Pendapatan Anggaran Lain-Lain

424 4241 42411 424111 424112 424113 424114 424115 424116 424117 424118 424119 42412 424121 424122

Pendapatan Badan Layanan Umum Pendapatan Jasa Layanan Umum Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Pendapatan Jasa Pencetakan Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran Pendapatan Jasa Penyediaan Barang Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita Pendapatan Pengelolaan Kawasan Terpadu Pengembangan Ekonomi Terpadu

ANGGARAN

SEMESTER I 2011

5.699.076.000 4.646.536.000 10.000.000

1.150.907.000 3.300.404.000 56.000.000 3.244.404.000 3.539.042.000 1.763.955.000 16.868.000

1.758.219.000 15.030.808.631.000 14.023.310.761.000 13.547.238.081.000 3.926.780.550.000 7.780.309.186.000 217.360.435.000 2.045.100.000 1.449.183.488.000 141.995.120.000 29.564.202.000 128.539.809.000

%

166.589.884.185 2923,10% 58.060.874.884 434.244.928.306 9345,56% 15.567.990.949 155679,91% 4.933.736.986 632.900.157 1.526.072.817.209 4.510.770.400.313 391931,79% 14.895.448.335 451,32% 549.653.193 981,52% 14.345.795.142 625.321.545.608 625.321.545.608 192.098.740.235 5.572.270.431 2.515.980 74.600.000 186.449.353.824 3.633.908.246.714 3.263.820.075.859 3.143.213.374.040 1.303.313.902.155 1.298.615.351.763 31.504.764.648 48.524.380 392.059.076.415 217.889.942 232.843.970 117.221.020.767 48.472.024.669 -

442,17%

5427,99% 315,90% 14,92%

24,18% 23,27% 23,20% 33,19% 16,69% 14,49% 2,37% 27,05% 0,15% 396,50% 37,71%

SEMESTER I 2010

KENAIKAN/ PENURUNAN


81.742.715.436 53.816.776.800 306.982.461.248 5.339.589.427 985.386.234 1.871.616.364 378.416.290.074 4.353.644.104.752 72.934.538.443 45.945.000.504

84.847.168.749 4.244.098.084 127.262.467.058 10.228.401.522 3.948.350.752 (1.238.716.207) 1.147.656.527.135 157.126.295.561 (58.039.090.108) (45.395.347.311)

103,80% 7,89% 41,46% 191,56% 400,69% -66,18% 303,28% 3,61% -79,58% -98,80%

26.989.537.939

(12.643.742.797)

-46,85%

3.920.892.420 3.920.892.420 -

621.400.653.188 621.400.653.188

15848,45% 15848,45%

641.298.554.347 4.390.257.747 130.805.846 88.284.316 636.689.206.438

(449.199.814.112) 1.182.012.684 (128.289.866) (13.684.316) (450.239.852.614)

-70,05% 26,92% -98,08% -15,50%

3.419.839.135.649 3.255.810.672.668 3.117.505.834.270 1.163.213.713.927 1.461.893.560.354 20.757.363.872 365.436.468.928 209.591.555 105.995.135.634 51.183.575.437 -

214.069.111.065 8.009.403.191 25.707.539.770 140.100.188.228 (163.278.208.591) 10.747.400.776 48.524.380 26.622.607.487 8.298.387 232.843.970 11.225.885.133 (2.711.550.768) -

6,26% 0,25% 0,82% 12,04% -11,17% 51,78%

-70,72%

7,29% 3,96% 10,59% -5,30%

DAFTAR LRA -161 -


DAFTAR 1


KODE MA 424123 424129 42413 424131 424132 424133 424134 424135 424136 424139 4242 42421 424211 424212 424213 424214 424215 424216 424219 42422 424221 424222 424223 424224 424225 424226 424229 4243 42431 424311 424312 424313 4249 42491 424911 43 431 4311 43111

URAIAN MA Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat Pendapatan Program Dana Penjaminan Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah Pendapatan Program Modal Ventura Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah Pendapatan Investasi Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum Pendapatan Hibah Terkait Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Perorangan Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Pemda Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Perorangan Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Negara Pendapatan Hibah Terikat Lainnya Pendapatan Hibah Tidak Terikat Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Perorangan Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Pemda Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Perorangan Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Negara Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Lainnya Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah Pendapatan BLU Lainnya Pendapatan BLU Lainnya Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU Penerimaan Hibah Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri Pendapatan Hibah Dalam Negeri Pendapatan Hibah Dalam Negeri

ANGGARAN 3.651.200.000 124.888.609.000 347.532.871.000

SEMESTER I 2011

572.550.000 654.899.620.000 654.899.620.000 1.563.496.000 649.243.174.000 4.092.950.000 320.300.700.000 320.300.700.000 320.300.700.000

48.472.024.669 72.134.677.150 - 27.117.267.168 45.017.409.982 - 9.264.424.684 9.064.459.684 33.585.000 5.976.692.228 3.054.182.456 199.965.000 199.965.000 76.424.695.682 76.424.695.682 526.516.500 74.707.606.599 1.190.572.583 284.399.050.489 284.399.050.489 284.399.050.489

3.739.500.000.000 -

1.129.618.375.520 1.129.618.375.520 94.173.100 94.173.100

159.947.777.000 3.742.715.000 183.842.379.000 32.297.550.000 23.120.000.000 300.000.000 20.595.000.000 2.000.000.000 225.000.000

9.177.550.000 2.075.000.000 6.530.000.000

%

SEMESTER I 2010

38,81% 20,76%

16,95% 0,00% 24,49% 28,68% 39,21% 11,20% 29,02% 152,71%

#DIV/0! 2,18% 0,00%

0,00% 11,67% 33,68% 11,51% 29,09% 88,79% 88,79% 88,79% 30,21%

KENAIKAN/ PENURUNAN


51.183.575.437 87.121.262.961 2.035.103.125 2.019.809.749 192.888.488 71.378.527.099 11.494.934.500 4.205.229.564 3.912.539.559 493.410.000 3.419.129.559 292.690.005 287.690.005 5.000.000 59.482.751.029 59.482.751.029 660.246.000 58.240.944.164 581.560.865 100.340.482.388 100.340.482.388 100.340.482.388

(2.711.550.768) (14.986.585.811) (2.035.103.125) 25.097.457.419 (192.888.488) (26.361.117.117) (11.494.934.500) 5.059.195.120 5.151.920.125 (459.825.000) 2.557.562.669 3.054.182.456 (92.725.005) (287.690.005) 194.965.000 16.941.944.653 16.941.944.653 (133.729.500) 16.466.662.435 609.011.718 184.058.568.101 184.058.568.101 184.058.568.101

230.247.991.962 230.247.991.962 26.236.000 26.236.000

899.370.383.558 899.370.383.558 67.937.100 67.937.100

-5,30% -17,20%

-100,00% 1242,57% -100,00% -36,93% -100,00% 120,31% 131,68% -93,19% 74,80%

-31,68% -100,00% 3899,30%

28,48% 28,48% -20,25% 28,27% 104,72% 183,43% 183,43% 183,43% 390,61% 390,61% 258,95% 258,95%

DAFTAR LRA -162 -


DAFTAR 1


KODE MA 431111 431112 431119 43112 431121 43113 431132 431133 4312 43121 431211 431212 431213 431219 43122 431221 431222

URAIAN MA Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Perorangan Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya Pendapatan Hibah Dalam Negeri Non Kas Pendapatan Hibah Berupa Barang Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Pendapatan Hibah Luar Negeri Pendapatan Hibah Luar Negeri Pendapatan Hibah Luar Negeri - Perorangan Pendapatan Hibah Luar Negeri - Bilateral Pendapatan Hibah Luar Negeri - Multilateral Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya Pendapatan Hibah Luar Negeri-Non Kas Pendapatan Hibah Luar Negeri Berupa Barang Pendapatan Hibah Luar Negeri Berupa Jasa

Jumlah Penerimaan

ANGGARAN

SEMESTER I 2011

-

1.104.901.964.236.000

28.362.500 65.810.600 - - 1.129.524.202.420 1.129.524.202.420 329.095.080.383 800.369.122.037 60.000.000 -

499.900.411.613.939

%

SEMESTER I 2010

KENAIKAN/ PENURUNAN


25.900.000 336.000

28.362.500 (25.900.000) 65.474.600

230.221.755.962 230.221.755.962 111.728.659.190 118.489.261.359 3.835.413 -

899.302.446.458 899.302.446.458 (111.728.659.190) 210.605.819.024 800.369.122.037 56.164.587 -

45,24% 443.881.455.261.356

56.018.956.352.583

-

-100,00% 19486,49%

390,62% 390,62% -100,00% 177,74% 1464,37%

12,62%

DAFTAR LRA -163 -

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT SEMESTER I TAHUN 2011 (UNAUDITED)

DAFTAR 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT BA DAN ESELON I SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2011 (dalam rupiah)

KODE BA ESELON I

001 01 02 002 01 02 004 01 02 005 01 02 03 04 05 06 07 006 01 007 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 01 02 03 04 05

BAGIAN ANGGARAN & ESELON I

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL B.P.K. PUSAT MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN P BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN AGUNG KEJAKSAAN AGUNG SEKRETARIAT NEGARA SEKRETARIAT NEGARA SEKRETARIAT KABINET RUMAH TANGGA KEPRESIDENAN SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN SEKRETARIAT MILITER PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN UNIT KERJA PRESIDEN BD.PENGAWASAN & PENGENDALIAN PEMBANGUNAN (UKP-PPP) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DITJEN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ANGGARAN

340.800.000.000 87.284.369.000 253.515.631.000 3.025.597.900.000 1.393.411.400.000 1.632.186.500.000 2.806.541.960.000 2.053.278.652.000 753.263.308.000 6.055.300.000.000 5.627.155.100.000 90.048.600.000 149.481.000.000 64.948.800.000 19.766.500.000 78.600.000.000 25.300.000.000 2.844.760.000.000 2.844.760.000.000 2.138.423.857.000 1.109.457.546.000 97.062.359.000 457.428.000.000 181.638.082.000 53.674.909.000 50.297.467.000 49.205.494.000 79.660.000.000 60.000.000.000 14.754.795.280.000 1.006.012.985.000 43.835.800.000 139.004.000.000 202.565.000.000 10.033.400.000.000

REALISASI BRUTO

65.426.680.417 12.405.264.878 53.021.415.539 573.242.318.402 131.645.455.303 441.596.863.099 678.742.680.692 478.528.622.010 200.214.058.682 1.636.211.087.926 1.521.682.259.791 25.840.301.426 28.201.494.874 20.554.584.598 7.557.395.464 23.478.895.314 8.896.156.459 910.596.632.527 910.596.632.527 375.987.345.079 199.418.943.258 13.182.492.113 89.687.062.912 20.887.506.352 16.107.493.167 7.665.957.349 11.596.685.102 10.240.850.496 7.200.354.330 3.110.406.328.147 134.677.637.880 13.576.652.970 59.769.043.787 34.507.393.012 2.674.203.656.499

PENGEMBALIAN

7.647.980 4.087.920 3.560.060 619.876.079 44.421.579 575.454.500 4.847.091.618 2.923.426.565 1.923.665.053 878.184.428 533.567.299 3.036.000 19.594.700 16.036.811 114.305.990 3.630.000 188.013.628 203.495.437 203.495.437 514.017.414 82.159.992 2.789.500 10.522.500 20.862.700 57.337.734 149.131.086 191.213.902 690.219.229 49.502.726 75.810.388 23.775 119.383.600 26.826.672

REALISASI NETTO

65.419.032.437 12.401.176.958 53.017.855.479 572.622.442.323 131.601.033.724 441.021.408.599 673.895.589.074 475.605.195.445 198.290.393.629 1.635.332.903.498 1.521.148.692.492 25.837.265.426 28.181.900.174 20.538.547.787 7.443.089.474 23.475.265.314 8.708.142.831 910.393.137.090 910.393.137.090 375.473.327.665 199.336.783.266 13.179.702.613 89.676.540.412 20.887.506.352 16.086.630.467 7.665.957.349 11.539.347.368 10.091.719.410 7.009.140.428 3.109.716.108.918 134.628.135.154 13.500.842.582 59.769.020.012 34.388.009.412 2.674.176.829.827

REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN (275.380.967.563) (74.883.192.042) (200.497.775.521) (2.452.975.457.677) (1.261.810.366.276) (1.191.165.091.401) (2.132.646.370.926) (1.577.673.456.555) (554.972.914.371) (4.419.967.096.502) (4.106.006.407.508) (64.211.334.574) (121.299.099.826) (44.410.252.213) (12.323.410.526) (55.124.734.686) (16.591.857.169) (1.934.366.862.910) (1.934.366.862.910) (1.762.950.529.335) (910.120.762.734) (83.882.656.387) (367.751.459.588) (160.750.575.648) (37.588.278.533) (42.631.509.651) (37.666.146.632) (69.568.280.590) (52.990.859.572) (11.645.079.171.082) (871.384.849.846) (30.334.957.418) (79.234.979.988) (168.176.990.588) (7.359.223.170.173) DAFTAR LRA - 164 -


DAFTAR 2.A


KODE BA ESELON I 06 07 08 09 11 12 011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 012 01 21 22 23 24 013 01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 015

BAGIAN ANGGARAN & ESELON I DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH DITJEN OTONOMI DAERAH DITJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL DITJEN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA DITJEN AMERIKA DAN EROPA DITJEN KERJASAMA ASEAN DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER INSPEKTORAT JENDERAL BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN MARKAS BESAR TNI MARKAS BESAR TNI AD MARKAS BESAR TNI AL MARKAS BESAR TNI AU KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM DITJEN PEMASYARAKATAN DITJEN IMIGRASI DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DITJEN HAK ASASI MANUSIA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANAN HAM BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN KEUANGAN

ANGGARAN 235.832.200.000 265.804.400.000 2.578.412.000.000 61.100.000.000 35.101.800.000 153.727.095.000 5.633.743.746.000 4.931.251.572.000 42.080.000.000 36.150.000.000 52.910.000.000 380.270.000.000 65.090.000.000 35.360.000.000 46.040.000.000 22.425.320.000 22.166.854.000 47.498.500.000.000 3.428.300.000.000 5.692.550.000.000 21.506.940.000.000 9.436.850.000.000 7.433.860.000.000 4.931.934.738.000 3.909.136.461.000 28.800.000.000 69.809.000.000 43.492.400.000 425.547.631.000 226.199.806.000 52.449.440.000 28.800.000.000 45.800.000.000 23.800.000.000 78.100.000.000 17.570.740.110.000

REALISASI BRUTO 51.778.053.925 35.409.602.467 34.099.661.096 15.263.524.365 11.757.715.469 45.363.386.677 1.112.596.621.869 871.127.205.631 14.581.968.775 9.683.679.116 20.004.667.758 148.968.574.577 16.711.067.202 9.283.656.167 9.686.374.581 7.175.310.285 5.374.117.777 19.576.039.229.077 845.440.664.328 2.371.209.477.664 9.694.970.844.118 3.697.814.607.859 2.966.603.635.108 1.614.759.862.946 1.431.856.337.488 10.764.496.230 21.200.694.327 14.517.264.532 37.240.109.106 21.309.800.289 14.727.547.210 11.832.290.604 15.336.151.954 10.437.557.994 25.537.613.212 6.354.924.836.892

PENGEMBALIAN 322.899.840 79.258.419 9.466.331 850.168 3.363.880 2.833.430 1.115.592.443 630.527.900 77.966.534 51.868.464 25.694.849 38.559.129 160.606.278 45.172.706 53.999.765 9.056.076 22.140.742 4.131.590.470 44.912.694 263.792.365 3.084.265.593 447.900.550 290.719.268 1.084.270.399 395.955.840 9.079.825 123.779.423 5.998.933 292.742.839 93.758.132 25.019.300 1.941.301 214.095 695.000 135.085.711 1.351.555.917

REALISASI NETTO 51.455.154.085 35.330.344.048 34.090.194.765 15.262.674.197 11.754.351.589 45.360.553.247 1.111.481.029.426 870.496.677.731 14.504.002.241 9.631.810.652 19.978.972.909 148.930.015.448 16.550.460.924 9.238.483.461 9.632.374.816 7.166.254.209 5.351.977.035 19.571.907.638.607 845.395.751.634 2.370.945.685.299 9.691.886.578.525 3.697.366.707.309 2.966.312.915.840 1.613.675.592.547 1.431.460.381.648 10.755.416.405 21.076.914.904 14.511.265.599 36.947.366.267 21.216.042.157 14.702.527.910 11.830.349.303 15.335.937.859 10.436.862.994 25.402.527.501 6.353.573.280.975

REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN (184.377.045.915) (230.474.055.952) (2.544.321.805.235) (45.837.325.803) (23.347.448.411) (108.366.541.753) (4.522.262.716.574) (4.060.754.894.269) (27.575.997.759) (26.518.189.348) (32.931.027.091) (231.339.984.552) (48.539.539.076) (26.121.516.539) (36.407.625.184) (15.259.065.791) (16.814.876.965) (27.926.592.361.393) (2.582.904.248.366) (3.321.604.314.701) (11.815.053.421.475) (5.739.483.292.691) (4.467.547.084.160) (3.318.259.145.453) (2.477.676.079.352) (18.044.583.595) (48.732.085.096) (28.981.134.401) (388.600.264.733) (204.983.763.843) (37.746.912.090) (16.969.650.697) (30.464.062.141) (13.363.137.006) (52.697.472.499) (11.217.166.829.025) DAFTAR LRA - 165 -


DAFTAR 2.A


KODE BA ESELON I 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 018 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 019 01 02 03 04 05 06 07 08 09 020

BAGIAN ANGGARAN & ESELON I SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN ANGGARAN DITJEN PAJAK DITJEN BEA DAN CUKAI DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN DITJEN PENGELOLAAN UTANG DITJEN PERBENDAHARAAN DITJEN KEKAYAAN NEGARA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN TANAMAN PANGAN DITJEN HOLTIKULTURA DITJEN PERKEBUNAN DITJEN PETERNAKAN DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN DITJEN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN BADAN KETAHANAN PANGAN BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN SEKRETARIAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH INSPEKTORAT JENDERAL BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA INDUSTRI INTERNATIONAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ANGGARAN 6.942.344.742.000 97.060.000.000 121.689.168.000 5.197.112.000.000 2.067.901.797.000 139.950.000.000 116.900.000.000 1.448.032.000.000 653.148.000.000 193.350.000.000 420.483.303.000 172.769.100.000 16.724.401.700.000 1.380.856.882.000 67.510.000.000 2.258.710.384.000 516.310.000.000 1.981.018.000.000 2.244.403.240.000 414.400.000.000 4.354.696.741.000 1.027.620.000.000 1.348.355.680.000 618.970.000.000 511.550.773.000 2.240.113.190.000 440.930.740.000 422.575.867.000 387.500.000.000 108.449.186.000 371.000.000.000 45.500.000.000 360.600.000.000 55.000.000.000 48.557.397.000 15.298.586.770.000

REALISASI BRUTO 2.873.843.181.015 30.966.796.570 33.761.819.967 2.125.710.894.958 483.570.840.706 23.350.805.792 24.522.038.062 409.435.834.427 174.117.515.843 39.131.596.017 99.561.254.759 36.952.258.776 3.952.918.531.580 119.535.569.106 27.530.237.756 638.261.070.135 151.157.357.975 309.751.024.162 157.521.001.507 111.202.536.764 1.318.335.847.522 362.099.910.787 406.255.726.413 176.933.251.536 174.334.997.917 419.577.886.119 130.187.642.504 29.475.804.752 24.319.040.372 21.513.512.517 63.437.571.336 18.407.265.861 108.999.733.364 10.195.625.298 13.041.690.115 897.878.449.701

PENGEMBALIAN 180.772.023 143.562.696 53.867.740 261.477.211 186.061.676 58.968.037 23.875.770 200.962.848 31.287.573 18.968 196.978.882 13.722.493 1.508.003.508 49.879.820 74.904.327 32.687.326 68.368.380 374.660.664 114.266.590 5.322.309 39.031.995 277.253.433 395.948.994 11.805.800 63.873.870 419.184.682 203.133.840 88.102.325 23.458.621 2.404.399 8.896.860 1.857.254 67.684.388 10.779.490 12.867.505 409.335.450

REALISASI NETTO 2.873.662.408.992 30.823.233.874 33.707.952.227 2.125.449.417.747 483.384.779.030 23.291.837.755 24.498.162.292 409.234.871.579 174.086.228.270 39.131.577.049 99.364.275.877 36.938.536.283 3.951.410.528.072 119.485.689.286 27.455.333.429 638.228.382.809 151.088.989.595 309.376.363.498 157.406.734.917 111.197.214.455 1.318.296.815.527 361.822.657.354 405.859.777.419 176.921.445.736 174.271.124.047 419.158.701.437 129.984.508.664 29.387.702.427 24.295.581.751 21.511.108.118 63.428.674.476 18.405.408.607 108.932.048.976 10.184.845.808 13.028.822.610 897.469.114.251

REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN (4.068.682.333.008) (66.236.766.126) (87.981.215.773) (3.071.662.582.253) (1.584.517.017.970) (116.658.162.245) (92.401.837.708) (1.038.797.128.421) (479.061.771.730) (154.218.422.951) (321.119.027.123) (135.830.563.717) (12.772.991.171.928) (1.261.371.192.714) (40.054.666.571) (1.620.482.001.191) (365.221.010.405) (1.671.641.636.502) (2.086.996.505.083) (303.202.785.545) (3.036.399.925.473) (665.797.342.646) (942.495.902.581) (442.048.554.264) (337.279.648.953) (1.820.954.488.563) (310.946.231.336) (393.188.164.573) (363.204.418.249) (86.938.077.882) (307.571.325.524) (27.094.591.393) (251.667.951.024) (44.815.154.192) (35.528.574.390) (14.401.117.655.749) DAFTAR LRA - 166 -


DAFTAR 2.A


KODE BA ESELON I 01 02 04 05 06 07 11 12 13 14 15 022 01 02 03 04 05 08 11 12 023 01 02 03 04 05 08 11 12 13 14 024 01 02 03 04

BAGIAN ANGGARAN & ESELON I

ANGGARAN

SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN MINYAK DAN GAS BUMI DITJEN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI DITJEN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI DEWAN ENERGI NASIONAL BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BADAN GEOLOGI BPH MIGAS DITJEN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN PERHUBUNGAN DARAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DITJEN PENDIDIKAN TINGGI DITJEN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL DITJEN PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DIKBUD

1.052.105.048.000 122.441.000.000 858.181.700.000 9.432.559.876.000 416.024.140.000 56.264.700.000 772.373.000.000 779.990.110.000 864.482.900.000 235.913.473.000 708.250.823.000 22.111.717.123.000 437.036.700.000 75.517.800.000 2.093.144.770.000 7.005.204.753.000 4.994.078.360.000 4.647.515.400.000 136.168.900.000 2.723.050.440.000 55.623.112.564.000 1.226.753.855.000 230.900.000.000 9.864.729.840.000 28.634.622.669.000 2.884.509.400.000 11.522.360.900.000 1.259.235.900.000

KEMENTERIAN KESEHATAN SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN

27.657.062.247.000 2.815.556.116.000 88.352.641.000 1.872.289.635.000 16.476.980.487.000

REALISASI BRUTO

PENGEMBALIAN

131.782.335.240 17.545.823.136 29.245.526.263 365.330.406.842 26.678.680.076 10.542.975.796 65.460.271.938 85.647.970.291 132.852.437.341 27.591.225.067 5.200.797.711 5.334.751.864.803 100.719.688.155 18.742.484.988 459.139.333.943 2.268.474.816.684 1.189.476.811.098 870.939.706.419 26.354.653.466 400.904.370.050 9.442.973.957.438 201.651.523.329 41.877.559.389 836.586.103.380 6.440.365.136.025 155.831.390.462

49.584.466 4.700.219 11.181.419 44.640.821 26.318.121 133.852.765 23.218.412 115.839.227 165.933.042 24.606.258 347.016 64.599.674 49.244.597 2.402.720 4.973 24.727.804 6.671.081.767 11.337.757 2.027.999.308 14.235.068 2.289.173.657 304.122.467

713.861.213.869 243.969.893.530 38.208.999.170 770.622.138.284 5.804.137.826.182 710.329.759.110 28.307.337.602 201.509.770.162 3.744.990.826.054

287.320.750 1.122.513.236 14.893.228 599.486.296 2.837.128.728 872.084.761 430.457.100 489.578.245 389.555.190

REALISASI NETTO 131.732.750.774 17.541.122.917 29.234.344.844 365.285.766.021 26.652.361.955 10.542.975.796 65.326.419.173 85.624.751.879 132.736.598.114 27.591.225.067 5.200.797.711 5.334.585.931.761 100.695.081.897 18.742.484.988 459.138.986.927 2.268.410.217.010 1.189.427.566.501 870.937.303.699 26.354.648.493 400.879.642.246 9.436.302.875.671 201.640.185.572 39.849.560.081 836.571.868.312 6.438.075.962.368 155.527.267.995 713.573.893.119 242.847.380.294 38.194.105.942 770.022.651.988 5.801.300.697.454 709.457.674.349 27.876.880.502 201.020.191.917 3.744.601.270.864

REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN (920.372.297.226) (104.899.877.083) (828.947.355.156) (9.067.274.109.979) (389.371.778.045) (45.721.724.204) (707.046.580.827) (694.365.358.121) (731.746.301.886) (208.322.247.933) (703.050.025.289) (16.777.131.191.239) (336.341.618.103) (56.775.315.012) (1.634.005.783.073) (4.736.794.535.990) (3.804.650.793.499) (3.776.578.096.301) (109.814.251.507) (2.322.170.797.754) (46.186.809.688.329) (1.025.113.669.428) (191.050.439.919) (9.028.157.971.688) (22.196.546.706.632) (2.728.982.132.005) (11.522.360.900.000) (545.662.006.881) 242.847.380.294 38.194.105.942 770.022.651.988 (21.855.761.549.546) (2.106.098.441.651) (60.475.760.498) (1.671.269.443.083) (12.732.379.216.136) DAFTAR LRA - 167 -


DAFTAR 2.A


KODE BA ESELON I 05 07 11 12 025 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 026 01 02 04 05 06 07 08 11 13 027 01 02 03 04 05 11 029 01 02 03

BAGIAN ANGGARAN & ESELON I DITJEN PENGENDALIAAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN KEMENTERIAN AGAMA SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DITJEN PENDIDIKAN ISLAM DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KHATOLIK DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DITJEN PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI DITJEN PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS KEMENTERIAN SOSIAL SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL DITJEN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL DITJEN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KEMENTERIAN KEHUTANAN SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN BINA USAHA KEHUTANAN

ANGGARAN 1.625.354.035.000 1.450.886.581.000 540.408.596.000 2.787.234.156.000 32.109.396.697.000 1.500.845.894.000 108.921.257.000 2.017.688.398.000 25.770.309.338.000 810.793.986.000 461.411.347.000 370.780.498.000 146.362.433.000 358.970.685.000 563.312.861.000 4.128.286.700.000 349.970.000.000 41.200.000.000 626.740.000.000 240.680.000.000 683.253.000.000 664.133.700.000 217.200.000.000 73.100.000.000 1.232.010.000.000 4.100.577.301.000 223.100.398.000 25.311.954.000 747.029.253.000 764.450.399.000 2.168.756.446.000 171.928.851.000 6.000.023.610.000 425.528.578.000 54.240.000.000 340.776.831.000

REALISASI BRUTO 245.243.706.992 201.341.766.271 66.550.131.252 605.864.528.739 9.904.439.895.621 590.603.861.375 34.356.238.501 825.431.700.042 7.715.566.952.909 204.029.153.448 121.342.129.963 99.694.540.538 42.177.450.488 76.436.849.310 194.801.019.047 835.411.806.600 94.667.835.273 12.691.145.897 99.473.695.094 59.052.615.978 175.801.580.464 152.852.632.136 48.068.335.633 19.608.897.968 173.195.068.157 1.032.492.219.244 62.820.280.136 7.809.678.400 158.549.726.889 150.066.477.119 593.235.983.418 60.010.073.282 899.872.763.056 81.664.411.742 18.629.889.860 68.016.293.846

PENGEMBALIAN 39.991.838 64.376.302 35.744.312 515.340.980 8.500.761.731 861.135.702 591.303.730 5.899.155.278 33.646.419 19.248.997 30.214.866 784.626.000 44.702.294 236.728.445 702.248.896 79.051.414 2.625.000 107.663.995 120.953.449 6.290.000 6.106.350 187.545.000 17.976.774 174.036.914 1.314.979.758 151.622.564 12.180.000 46.475.826 528.871.455 494.188.650 81.641.263 1.155.226.945 63.060.569 378.036.048 12.779.959

REALISASI NETTO 245.203.715.154 201.277.389.969 66.514.386.940 605.349.187.759 9.895.939.133.890 589.742.725.673 34.356.238.501 824.840.396.312 7.709.667.797.631 203.995.507.029 121.322.880.966 99.664.325.672 41.392.824.488 76.392.147.016 194.564.290.602 834.709.557.704 94.588.783.859 12.688.520.897 99.366.031.099 58.931.662.529 175.795.290.464 152.846.525.786 47.880.790.633 19.590.921.194 173.021.031.243 1.031.177.239.486 62.668.657.572 7.797.498.400 158.503.251.063 149.537.605.664 592.741.794.768 59.928.432.019 898.717.536.111 81.601.351.173 18.251.853.812 68.003.513.887

REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN (1.380.150.319.846) (1.249.609.191.031) (473.894.209.060) (2.181.884.968.241) (22.213.457.563.110) (911.103.168.327) (74.565.018.499) (1.192.848.001.688) (18.060.641.540.369) (606.798.478.971) (340.088.466.034) (271.116.172.328) (104.969.608.512) (282.578.537.984) (368.748.570.398) (3.293.577.142.296) (255.381.216.141) (28.511.479.103) (527.373.968.901) (181.748.337.471) (507.457.709.536) (511.287.174.214) (169.319.209.367) (53.509.078.806) (1.058.988.968.757) (3.069.400.061.514) (160.431.740.428) (17.514.455.600) (588.526.001.937) (614.912.793.336) (1.576.014.651.232) (112.000.418.981) (5.101.306.073.889) (343.927.226.827) (35.988.146.188) (272.773.317.113) DAFTAR LRA - 168 -


DAFTAR 2.A


KODE BA ESELON I 04 05 06 07 08 032 01 02 03 04 05 06 07 11 12 13 033 01 02 03 04 05 06 11 13 034 01 035 01 036 01 040 01 02 03 04

BAGIAN ANGGARAN & ESELON I DITJEN BINA PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN PERIKANAN TANGKAP DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA DITJEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN & PERIKANAN DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (P2HP) DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K) BADAN RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN (BRKP) BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN PENATAAN RUANG DITJEN BINA MARGA DITJEN CIPTA KARYA DITJEN SUMBER DAYA AIR BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN PERFILMAN DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA

ANGGARAN 3.017.488.551.000 1.288.214.661.000 371.608.644.000 265.584.004.000 236.582.341.000 4.911.250.643.000 361.010.900.000 61.139.000.000 1.138.565.642.000 968.543.399.000 363.704.000.000 402.451.000.000 501.173.000.000 463.952.400.000 411.018.400.000 239.692.902.000 57.960.703.656.000 872.241.465.000 122.863.414.000 636.000.000.000 29.828.796.400.000 13.122.123.599.000 12.647.962.050.000 430.000.000.000 300.716.728.000 586.187.000.000 586.187.000.000 236.400.000.000 236.400.000.000 232.250.000.000 232.250.000.000 2.154.508.063.000 172.200.000.000 35.900.000.000 252.500.000.000 546.500.000.000

REALISASI BRUTO 205.767.388.025 309.251.234.646 94.859.204.354 69.729.814.128 51.954.526.455 1.041.621.685.334 89.807.194.430 22.299.950.048 201.171.126.637 140.982.928.587 105.897.115.350 77.982.625.254 78.298.843.359 107.346.701.824 129.391.642.066 88.443.557.779 12.233.177.500.130 197.233.724.660 28.825.582.991 100.463.855.663 5.380.822.793.205 3.000.986.794.281 3.370.992.558.660 98.352.448.973 55.499.741.697 80.593.978.931 80.593.978.931 46.500.386.648 46.500.386.648 27.853.875.536 27.853.875.536 426.913.798.950 47.223.680.233 7.613.721.146 68.062.134.821 96.046.926.425

PENGEMBALIAN 45.298.246 129.295.855 467.131.278 39.199.983 20.425.007 481.620.498 60.127.813 3.208.460 43.910.220 35.334.735 48.752.645 33.331.023 30.223.180 19.874.631 49.739.911 157.117.880 1.001.491.923 40.245.422 96.665.188 15.966.500 439.717.275 126.612.123 181.455.258 93.562.589 7.267.568 92.586.000 92.586.000 91.036.352 91.036.352 4.462.000 4.462.000 125.416.378 1.709.090 2.747.920 28.801 10.466.601

REALISASI NETTO 205.722.089.779 309.121.938.791 94.392.073.076 69.690.614.145 51.934.101.448 1.041.140.064.836 89.747.066.617 22.296.741.588 201.127.216.417 140.947.593.852 105.848.362.705 77.949.294.231 78.268.620.179 107.326.827.193 129.341.902.155 88.286.439.899 12.232.176.008.207 197.193.479.238 28.728.917.803 100.447.889.163 5.380.383.075.930 3.000.860.182.158 3.370.811.103.402 98.258.886.384 55.492.474.129 80.501.392.931 80.501.392.931 46.409.350.296 46.409.350.296 27.849.413.536 27.849.413.536 426.788.382.572 47.221.971.143 7.610.973.226 68.062.106.020 96.036.459.824

REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN (2.811.766.461.221) (979.092.722.209) (277.216.570.924) (195.893.389.855) (184.648.239.552) (3.870.110.578.164) (271.263.833.383) (38.842.258.412) (937.438.425.583) (827.595.805.148) (257.855.637.295) (324.501.705.769) (422.904.379.821) (356.625.572.807) (281.676.497.845) (151.406.462.101) (45.728.527.647.793) (675.047.985.762) (94.134.496.197) (535.552.110.837) (24.448.413.324.070) (10.121.263.416.842) (9.277.150.946.598) (331.741.113.616) (245.224.253.871) (505.685.607.069) (505.685.607.069) (189.990.649.704) (189.990.649.704) (204.400.586.464) (204.400.586.464) (1.727.719.680.428) (124.978.028.857) (28.289.026.774) (184.437.893.980) (450.463.540.176) DAFTAR LRA - 169 -


DAFTAR 2.A


KODE BA ESELON I 05 06 10 041 01 042 01 043 01 044 01 047 01 048 01 050 01 051 01 052 01 054 01 055 01 056 01 057 01 059 01 02 03 04 05 06

BAGIAN ANGGARAN & ESELON I DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DIREKTORAT JENDERAL PEMASARAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI BADAN INTELIJEN NEGARA BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA DEWAN KETAHANAN NASIONAL SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL BADAN PUSAT STATISTIK BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PERPUSTAKAAN NASIONAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN POS DAN TELEKOMUNIKASI DITJEN APLIKASI TELEMATIKA DITJEN SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ANGGARAN 289.000.000.000 542.100.000.000 316.308.063.000 140.787.000.000 140.787.000.000 665.749.063.000 665.749.063.000 879.319.067.000 879.319.067.000 1.013.657.773.000 1.013.657.773.000 160.094.160.000 160.094.160.000 153.900.000.000 153.900.000.000 1.133.050.000.000 1.133.050.000.000 550.000.000.000 550.000.000.000 37.330.000.000 37.330.000.000 2.284.492.903.000 2.284.492.903.000 699.417.000.000 699.417.000.000 3.695.099.758.000 3.695.099.758.000 432.493.338.000 432.493.338.000 3.450.272.433.000 215.052.397.000 19.833.500.000 789.150.466.000 188.738.900.000 1.918.171.233.000 158.580.500.000

REALISASI BRUTO 38.179.625.762 93.637.762.262 76.149.948.301 25.357.092.897 25.357.092.897 175.302.549.253 175.302.549.253 148.832.140.147 148.832.140.147 243.941.550.566 243.941.550.566 42.235.186.752 42.235.186.752 28.326.377.838 28.326.377.838 348.642.946.056 348.642.946.056 37.387.638.483 37.387.638.483 14.086.556.338 14.086.556.338 646.496.397.934 646.496.397.934 131.475.585.672 131.475.585.672 805.351.267.601 805.351.267.601 40.183.215.233 40.183.215.233 344.237.412.540 60.642.472.639 7.160.904.937 116.339.540.056 38.517.534.196 44.961.001.084 48.645.185.795

PENGEMBALIAN 6.726.707 93.135.700 10.601.559 780 780 83.101.159 83.101.159 84.239.539 84.239.539 427.675 427.675 150.433.038 150.433.038 157.255.047 157.255.047 18.174.462 18.174.462 26.266.644 26.266.644 5.713.220 5.713.220 124.127.006 124.127.006 160.709.555 160.709.555 354.840.315 354.840.315 47.570.154 47.570.154 349.494.663 67.273.048 23.080 65.780.791 1.667.068 134.405.529 74.039.888

REALISASI NETTO 38.172.899.055 93.544.626.562 76.139.346.742 25.357.092.117 25.357.092.117 175.219.448.094 175.219.448.094 148.747.900.608 148.747.900.608 243.941.122.891 243.941.122.891 42.084.753.714 42.084.753.714 28.169.122.791 28.169.122.791 348.624.771.594 348.624.771.594 37.361.371.839 37.361.371.839 14.080.843.118 14.080.843.118 646.372.270.928 646.372.270.928 131.314.876.117 131.314.876.117 804.996.427.286 804.996.427.286 40.135.645.079 40.135.645.079 343.887.917.877 60.575.199.591 7.160.881.857 116.273.759.265 38.515.867.128 44.826.595.555 48.571.145.907

REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN (250.827.100.945) (448.555.373.438) (240.168.716.258) (115.429.907.883) (115.429.907.883) (490.529.614.906) (490.529.614.906) (730.571.166.392) (730.571.166.392) (769.716.650.109) (769.716.650.109) (118.009.406.286) (118.009.406.286) (125.730.877.209) (125.730.877.209) (784.425.228.406) (784.425.228.406) (512.638.628.161) (512.638.628.161) (23.249.156.882) (23.249.156.882) (1.638.120.632.072) (1.638.120.632.072) (568.102.123.883) (568.102.123.883) (2.890.103.330.714) (2.890.103.330.714) (392.357.692.921) (392.357.692.921) (3.106.384.515.123) (154.477.197.409) (12.672.618.143) (672.876.706.735) (150.223.032.872) (1.873.344.637.445) (110.009.354.093) DAFTAR LRA - 170 -


DAFTAR 2.A


KODE BA ESELON I 07 060 01 063 01 064 01 065 01 066 01 067 01 068 01 074 01 075 01 076 01 077 01 078 01 079 01 080 01 081 01 082 01 083 01 084

BAGIAN ANGGARAN & ESELON I BADAN INFORMASI PUBLIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL PELAKSANA HARIAN BNN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI RI MAHKAMAH KONSTITUSI RI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL LAPAN BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL BADAN STANDARISASI NASIONAL

ANGGARAN 160.745.437.000 29.781.778.813.000 29.781.778.813.000 928.800.000.000 928.800.000.000 190.350.000.000 190.350.000.000 435.784.200.000 435.784.200.000 963.610.000.000 963.610.000.000 1.184.493.000.000 1.184.493.000.000 2.413.150.000.000 2.413.150.000.000 57.200.000.000 57.200.000.000 1.317.341.148.000 1.317.341.148.000 980.870.000.000 980.870.000.000 287.700.000.000 287.700.000.000 97.900.000.000 97.900.000.000 624.016.418.000 624.016.418.000 601.567.769.000 601.567.769.000 893.303.800.000 893.303.800.000 465.501.154.000 465.501.154.000 455.200.000.000 455.200.000.000 82.621.365.000

REALISASI BRUTO 27.970.773.833 12.426.832.273.702 12.426.832.273.702 201.037.465.555 201.037.465.555 38.186.488.951 38.186.488.951 152.684.655.206 152.684.655.206 123.419.394.727 123.419.394.727 121.849.896.823 121.849.896.823 870.235.802.067 870.235.802.067 18.205.630.590 18.205.630.590 213.695.403.295 213.695.403.295 297.086.896.479 297.086.896.479 65.028.144.292 65.028.144.292 15.415.011.598 15.415.011.598 224.539.613.668 224.539.613.668 171.331.211.289 171.331.211.289 273.731.344.541 273.731.344.541 87.772.873.833 87.772.873.833 85.457.589.241 85.457.589.241 27.352.376.396

PENGEMBALIAN 6.305.259 2.953.720.058 2.953.720.058 776.646.783 776.646.783 31.564.751 31.564.751 97.104.114 97.104.114 1.285.000 1.285.000 78.448.330 78.448.330 708.217.076 708.217.076 44.092.949 44.092.949 72.081.128 72.081.128 162.533.034 162.533.034 61.484.038 61.484.038 93.424.538 93.424.538 188.552.059 188.552.059 151.023.948 151.023.948 283.003.091 283.003.091 54.751.946 54.751.946 34.433.060 34.433.060 740.400

REALISASI NETTO 27.964.468.574 12.423.878.553.644 12.423.878.553.644 200.260.818.772 200.260.818.772 38.154.924.200 38.154.924.200 152.587.551.092 152.587.551.092 123.418.109.727 123.418.109.727 121.771.448.493 121.771.448.493 869.527.584.991 869.527.584.991 18.161.537.641 18.161.537.641 213.623.322.167 213.623.322.167 296.924.363.445 296.924.363.445 64.966.660.254 64.966.660.254 15.321.587.060 15.321.587.060 224.351.061.609 224.351.061.609 171.180.187.341 171.180.187.341 273.448.341.450 273.448.341.450 87.718.121.887 87.718.121.887 85.423.156.181 85.423.156.181 27.351.635.996

REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN (132.780.968.426) (17.357.900.259.356) (17.357.900.259.356) (728.539.181.228) (728.539.181.228) (152.195.075.800) (152.195.075.800) (283.196.648.908) (283.196.648.908) (840.191.890.273) (840.191.890.273) (1.062.721.551.507) (1.062.721.551.507) (1.543.622.415.009) (1.543.622.415.009) (39.038.462.359) (39.038.462.359) (1.103.717.825.833) (1.103.717.825.833) (683.945.636.555) (683.945.636.555) (222.733.339.746) (222.733.339.746) (82.578.412.940) (82.578.412.940) (399.665.356.391) (399.665.356.391) (430.387.581.659) (430.387.581.659) (619.855.458.550) (619.855.458.550) (377.783.032.113) (377.783.032.113) (369.776.843.819) (369.776.843.819) (55.269.729.004) DAFTAR LRA - 171 -


DAFTAR 2.A


KODE BA ESELON I 01 085 01 086 01 087 01 088 01 089 01 090 01 02 03 04 05 06 07 08 09 091 01 092 01 093 01 095 01 02 100 01 103 01 104 01

BAGIAN ANGGARAN & ESELON I BADAN STANDARISASI NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ARSIP NASIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN SEKRETARIAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL INSPEKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) KOMISI YUDISIAL RI KOMISI YUDISIAL RI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI

ANGGARAN 82.621.365.000 76.768.461.000 76.768.461.000 244.128.824.000 244.128.824.000 149.051.779.000 149.051.779.000 474.320.000.000 474.320.000.000 714.014.457.000 714.014.457.000 2.136.004.169.000 512.065.744.000 758.924.046.000 118.952.097.000 111.727.859.000 30.021.488.000 276.202.622.000 83.838.450.000 63.112.477.000 181.159.386.000 2.759.490.000.000 2.759.490.000.000 3.004.090.000.000 3.004.090.000.000 575.695.300.000 575.695.300.000 1.154.200.000.000 799.960.000.000 354.240.000.000 79.700.000.000 79.700.000.000 812.710.000.000 812.710.000.000 264.000.000.000 264.000.000.000

REALISASI BRUTO 27.352.376.396 23.928.542.605 23.928.542.605 101.384.154.421 101.384.154.421 37.704.765.238 37.704.765.238 136.558.582.117 136.558.582.117 245.599.943.339 245.599.943.339 343.453.627.177 114.517.506.229 66.913.555.471 31.334.542.287 23.656.312.996 7.643.198.496 39.409.542.377 17.231.595.662 13.528.782.090 29.218.591.569 231.547.849.924 231.547.849.924 458.244.657.017 458.244.657.017 106.557.784.315 106.557.784.315 171.311.958.935 86.538.868.238 84.773.090.697 24.057.612.133 24.057.612.133 73.491.276.835 73.491.276.835 78.685.899.439 78.685.899.439

PENGEMBALIAN 740.400 169.377.967 169.377.967 15.545.068 15.545.068 12.604.592 12.604.592 143.780.086 143.780.086 166.905.043 166.905.043 429.612.939 221.328.160 26.263.337 24.997.726 7.069.461 7.264.808 10.460.488 24.071.660 30.449.401 77.707.898 9.851.936 9.851.936 7.114.703 7.114.703 44.701.432 44.701.432 27.322.713 27.322.713 1.384 1.384 137.566.564 137.566.564 28.751.617 28.751.617

REALISASI NETTO 27.351.635.996 23.759.164.638 23.759.164.638 101.368.609.353 101.368.609.353 37.692.160.646 37.692.160.646 136.414.802.031 136.414.802.031 245.433.038.296 245.433.038.296 343.024.014.238 114.296.178.069 66.887.292.134 31.309.544.561 23.649.243.535 7.635.933.688 39.399.081.889 17.207.524.002 13.498.332.689 29.140.883.671 231.537.997.988 231.537.997.988 458.237.542.314 458.237.542.314 106.513.082.883 106.513.082.883 171.284.636.222 86.511.545.525 84.773.090.697 24.057.610.749 24.057.610.749 73.353.710.271 73.353.710.271 78.657.147.822 78.657.147.822

REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN (55.269.729.004) (53.009.296.362) (53.009.296.362) (142.760.214.647) (142.760.214.647) (111.359.618.354) (111.359.618.354) (337.905.197.969) (337.905.197.969) (468.581.418.704) (468.581.418.704) (1.792.980.154.762) (397.769.565.931) (692.036.753.866) (87.642.552.439) (88.078.615.465) (22.385.554.312) (236.803.540.111) (66.630.925.998) (49.614.144.311) (152.018.502.329) (2.527.952.002.012) (2.527.952.002.012) (2.545.852.457.686) (2.545.852.457.686) (469.182.217.117) (469.182.217.117) (982.915.363.778) (713.448.454.475) (269.466.909.303) (55.642.389.251) (55.642.389.251) (739.356.289.729) (739.356.289.729) (185.342.852.178) (185.342.852.178) DAFTAR LRA - 172 -


DAFTAR 2.A


KODE BA ESELON I 105 01 106 01 107 01 108 01 109 01 110 01 111 01 999 01 02 07 08

BAGIAN ANGGARAN & ESELON I BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BADAN SAR NASIONAL BADAN SAR NASIONAL KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS) OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLA UTANG PEMERINTAH PENGELOLA HIBAH PENGELOLA BELANJA SUBSIDI PENGELOLA BELANJA LAINNYA

ANGGARAN

REALISASI BRUTO

1.286.043.205.000 1.286.043.205.000 208.597.000.000 208.597.000.000 1.163.800.000.000 1.163.800.000.000 181.320.000.000 181.320.000.000 292.500.000.000 292.500.000.000 16.312.430.000 16.312.430.000 454.000.000.000 454.000.000.000 403.798.856.185.800 115.209.210.000.000 771.342.783.000 187.624.266.565.000 100.194.036.837.800

147.144.662.151 147.144.662.151 19.277.152.167 19.277.152.167 191.690.538.485 191.690.538.485 26.767.724.807 26.767.724.807 9.149.488.056 9.149.488.056 6.594.290.653 6.594.290.653 20.649.982.495 20.649.982.495 145.131.831.509.766 45.972.753.433.712 36.212.867.225 61.967.488.012.820 37.155.377.196.009

836.578.166.827.800

254.421.400.041.485

PENGEMBALIAN 247.108.250 247.108.250 226.521.115 226.521.115 4.229.928 4.229.928 152.688.611 152.688.611 -

REALISASI NETTO

REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN

305.196.250 305.196.250 92.231.297.297 1.537.547.819 90.693.749.478

146.897.553.901 146.897.553.901 19.050.631.052 19.050.631.052 191.686.308.557 191.686.308.557 26.615.036.196 26.615.036.196 9.149.488.056 9.149.488.056 6.594.290.653 6.594.290.653 20.344.786.245 20.344.786.245 145.039.600.212.469 45.971.215.885.893 36.212.867.225 61.967.488.012.820 37.064.683.446.531

(1.139.145.651.099) (1.139.145.651.099) (189.546.368.948) (189.546.368.948) (972.113.691.443) (972.113.691.443) (154.704.963.804) (154.704.963.804) (283.350.511.944) (283.350.511.944) (9.718.139.347) (9.718.139.347) (433.655.213.755) (433.655.213.755) (258.759.255.973.331) (69.237.994.114.107) (735.129.915.775) (125.656.778.552.180) (63.129.353.391.269)

142.639.676.127

254.278.760.365.358

(582.299.406.462.442)

DAFTAR LRA - 173 -


DAFTAR 2.B LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS BELANJA SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2011 (dalam rupiah)

KODE BA

001 002 004 005 006 007 010 011 012 013 015 018 019 020 022 023 024 025 026 027 029 032 033 034 035 036 040 041 042 043 044 047 048 050 051 052 054 055 056 057 059 060 063 064 065 066 067 068 074

URAIAN BA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN AGUNG SEKRETARIAT NEGARA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN LUAR NEGERI DEPARTEMEN PERTAHANAN DEPARTEMEN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA RI DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN AGAMA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DEPARTEMEN SOSIAL DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA DEWAN KETAHANAN NASIONAL BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Belanja Pegawai 51 8.489.941.444 227.573.628.571 254.686.266.866 1.207.467.621.370 443.601.369.700 133.136.646.202 134.551.396.313 489.821.466.031 10.987.379.804.112 911.770.951.545 3.790.656.030.738 458.733.146.552 135.317.338.139 220.215.614.369 584.745.589.115 3.421.748.832.639 1.485.857.601.839 5.581.633.044.476 104.709.225.022 93.050.751.696 353.788.121.774 202.628.180.337 455.817.397.651 13.906.179.492 13.544.341.803 6.666.853.479 122.758.358.221 7.800.003.146 13.445.535.663 21.790.145.225 20.940.377.722 6.244.564.085 9.258.013.415 32.712.792.947 19.200.726.930 2.668.752.144 302.023.692.321 42.105.914.593 447.899.600.869 16.705.180.244 80.682.835.832 9.851.203.020.201 75.437.707.190 11.244.203.135 14.766.686.038 11.455.273.224 5.465.182.576 82.239.265.482 7.852.586.500

Belanja Barang 52

Belanja Modal 53

Bunga Utang 54

56.193.833.118 341.824.947.252 317.432.713.603 254.335.540.886 387.684.089.182 235.499.162.679 756.136.026.433 606.179.566.150 4.736.007.731.022 616.520.161.406 1.533.502.917.900 1.319.083.364.840 259.287.894.135 342.822.084.823 1.082.483.663.556 3.178.181.064.977 2.592.052.893.880 1.631.984.800.123 628.323.499.726 367.069.610.477 533.063.960.345 686.996.052.246 2.141.028.318.893 57.563.047.944 31.139.501.883 20.605.745.057 285.988.890.621 17.181.444.471 71.782.691.131 125.336.663.013 160.657.169.604 35.340.706.729 18.288.931.376 315.878.928.647 17.815.686.659 11.412.090.974 300.435.517.750 86.733.271.705 351.538.554.177 23.422.350.220 242.020.926.018 2.281.727.048.238 114.131.656.463 26.157.002.565 136.530.387.724 68.495.345.915 67.317.562.931 738.180.511.583 10.101.261.141

735.257.875 3.223.866.500 101.776.608.605 173.529.741.242 79.107.678.208 6.837.518.784 19.559.661.079 15.479.997.245 3.848.520.103.473 85.384.479.596 312.355.836.167 76.090.684.575 24.553.469.163 334.431.415.059 3.667.356.679.090 413.846.384.998 150.338.658.299 467.929.372.194 101.480.912.956 6.846.543.723 11.865.453.992 114.224.832.253 9.022.801.369.215 9.032.165.495 1.725.506.610 576.815.000 11.946.133.730 375.644.500 89.991.221.300 1.621.092.370 6.684.325.565 499.482.900 622.178.000 33.050.000 344.958.250 43.913.060.857 2.475.689.819 5.558.272.240 8.114.615 13.642.655.404 290.948.485.205 10.691.455.119 753.718.500 1.290.477.330 43.467.490.588 66.800.000 49.107.807.926 207.690.000

717.058.496.170 -

Belanja Subsidi 55

Belanja Hibah 56 -

Belanja Bansos 57 -

2.199.469.025.093 2.097.503.332.105 2.422.526.593.057 1.573.051.543.436 2.214.391.917.097 195.920.000 564.210.333.590 37.291.000.000 612.528.922.448 6.095.000.000 55.659.250.000 7.541.500.623 48.921.902.986 -

Total Belanja

Lain-lain 58 -

65.419.032.437 572.622.442.323 673.895.589.074 1.635.332.903.498 910.393.137.090 375.473.327.665 3.109.716.108.918 1.111.481.029.426 19.571.907.638.607 1.613.675.592.547 6.353.573.280.975 3.951.410.528.072 419.158.701.437 897.469.114.251 5.334.585.931.761 9.436.302.875.671 5.801.300.697.454 9.895.939.133.890 834.709.557.704 1.031.177.239.486 898.717.536.111 1.041.140.064.836 12.232.176.008.207 80.501.392.931 46.409.350.296 27.849.413.536 426.788.382.572 25.357.092.117 175.219.448.094 148.747.900.608 243.941.122.891 42.084.753.714 28.169.122.791 348.624.771.594 37.361.371.839 14.080.843.118 646.372.270.928 131.314.876.117 804.996.427.286 40.135.645.079 343.887.917.877 12.423.878.553.644 200.260.818.772 38.154.924.200 152.587.551.092 123.418.109.727 121.771.448.493 869.527.584.991 18.161.537.641

DAFTAR LRA -174 -


DAFTAR 2.B LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS BELANJA SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2011 (dalam rupiah)

KODE BA 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 095 100 103 104 105 106 107 108 109 110 111 999

URAIAN BA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI RI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL BADAN STANDARISASI NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) KOMISI YUDISIAL RI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BADAN SAR NASIONAL KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS) OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN BENDAHARA UMUM NEGARA JUMLAH

Belanja Pegawai 51

Belanja Barang 52

Belanja Modal 53

Bunga Utang 54

Belanja Subsidi 55

Belanja Hibah 56

Belanja Bansos 57

Lain-lain 58

Total Belanja

87.405.692.768 136.508.126.463 4.978.197.140 6.661.762.713 107.762.091.602 94.917.914.064 84.690.501.552 29.533.786.719 15.752.642.091 5.182.293.615 10.775.754.367 18.308.655.289 13.038.039.066 70.201.024.584 132.564.315.637 77.305.228.285 11.028.433.183 13.629.113.195 76.113.537.235 65.004.361.788 3.425.021.008 3.949.808.802 16.560.598.625 5.306.472.100 4.168.016.323 52.394.522.086 9.357.421.000 1.684.970.000 3.191.560.831 497.177.492 36.305.595.199.597

89.729.436.798 149.798.505.932 59.183.482.390 8.157.193.977 109.466.782.818 63.446.848.830 89.292.423.307 44.908.052.658 33.555.826.164 22.020.542.381 12.129.476.971 38.907.292.046 22.912.029.940 56.093.512.527 109.881.984.869 227.866.611.461 75.503.190.467 399.851.252.800 28.342.863.417 105.603.082.671 19.246.109.241 37.130.472.896 59.778.766.497 51.690.045.872 14.855.730.729 80.014.419.110 16.249.015.196 7.310.394.056 3.051.086.302 16.392.467.253 -

36.488.192.601 10.617.731.050 804.980.724 502.630.370 7.122.187.189 12.815.424.447 99.465.416.591 13.276.282.510 36.114.687.926 148.800.000 853.933.300 44.152.662.018 1.742.091.640 10.120.264.920 2.986.737.790 37.852.174.492 145.006.374.338 44.337.176.319 2.056.682.231 677.191.763 1.386.480.500 1.223.850.000 2.317.782.700 89.663.535.929 26.884.000 59.277.367.361 1.008.600.000 154.124.000 351.643.520 3.455.141.500 -

45.971.215.885.893

61.967.488.012.820

36.212.867.225

420.000.000 31.049.578.573 237.500.000 -

759.088.246.934

213.623.322.167 296.924.363.445 64.966.660.254 15.321.587.060 224.351.061.609 171.180.187.341 273.448.341.450 87.718.121.887 85.423.156.181 27.351.635.996 23.759.164.638 101.368.609.353 37.692.160.646 136.414.802.031 245.433.038.296 343.024.014.238 231.537.997.988 458.237.542.314 106.513.082.883 171.284.636.222 24.057.610.749 73.353.710.271 78.657.147.822 146.897.553.901 19.050.631.052 191.686.308.557 26.615.036.196 9.149.488.056 6.594.290.653 20.344.786.245 145.039.600.212.469

80.394.889.998.198

32.271.845.691.767

20.289.867.847.343

46.688.274.382.063

61.967.488.012.820

36.212.867.225

11.871.093.319.008

759.088.246.934

254.278.760.365.358

DAFTAR LRA -175 -


KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI

DAFTAR 5

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI SUBFUNGSI SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2011 (dalam rupiah)

FUNGSI/SUBFUNGSI

ANGGARAN

REALISASI BELANJA BRUTO

PENGEMBALIAN

REALISASI BELANJA NETTO


01 01.01 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.90

PELAYANAN UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN PELAYANAN UMUM PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK PINJAMAN PEMERINTAH PEMBANGUNAN DAERAH LITBANG PELAYANANAN UMUM PELAYANAN UMUM LAINNYA

516.658.253.756.800 89.432.990.412.000 127.478.830.061.000 2.888.796.612.000 85.427.989.000 2.195.869.471.000 216.770.000.000 294.359.569.211.800

179.728.419.742.158 29.101.610.736.655 49.321.599.023.448 817.183.547.697 17.640.979.549 259.716.408.218 50.291.344.539 100.160.377.702.052

113.756.329.457 16.937.423.704 2.272.334.821 823.182.476 1.582.188.640 617.132.030 399.267 91.523.668.519

179.614.663.412.701 29.084.673.312.951 49.319.326.688.627 816.360.365.221 16.058.790.909 259.099.276.188 50.290.945.272 100.068.854.033.533

(337.043.590.344.099) (60.348.317.099.049) (78.159.503.372.373) (2.072.436.246.779) (69.369.198.091) (1.936.770.194.812) (166.479.054.728) (194.290.715.178.267)

02 02.01 02.02 02.04

PERTAHANAN LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN BANTUAN LUAR NEGERI PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK

47.418.692.400.000 43.105.209.259.000 4.204.587.815.000 108.895.326.000

19.529.657.071.612 18.225.820.658.547 1.281.126.766.607 22.709.646.458

3.949.820.588 3.937.586.468 5.713.220 6.520.900

19.525.707.251.024 18.221.883.072.079 1.281.121.053.387 22.703.125.558

(27.892.985.148.976) (24.883.326.186.921) (2.923.466.761.613) (86.192.200.442)

03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.06 03.90

KETERTIBAN DAN KEAMANAN LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN BANTUAN LUAR NEGERI PELAYANAN UMUM PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK PEMBANGUNAN DAERAH PELAYANAN UMUM LAINNYA

22.066.618.432.000 10.526.361.963.000 812.710.000.000 2.453.089.469.000 6.110.300.000.000 23.043.383.000 2.141.113.617.000

4.908.323.737.607 2.288.562.977.233 73.491.276.835 446.390.360.181 1.661.430.942.293 1.822.990.464 436.625.190.601

1.382.137.051 505.338.150 137.566.564 505.507.750 103.188.000 8.010.000 122.526.587

4.906.941.600.556 2.288.057.639.083 73.353.710.271 445.884.852.431 1.661.327.754.293 1.814.980.464 436.502.664.014

(17.159.676.831.444) (8.238.304.323.917) (739.356.289.729) (2.007.204.616.569) (4.448.972.245.707) (21.228.402.536) (1.704.610.952.986)

04 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09 04.10 04.90

EKONOMI LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN BANTUAN LUAR NEGERI PELAYANAN UMUM PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK PINJAMAN PEMERINTAH PEMBANGUNAN DAERAH LITBANG PELAYANANAN UMUM TRANSPORTASI TELEKOMUNIKASI LITBANG EKONOMI PELAYANAN UMUM LAINNYA

101.754.129.229.000 2.406.970.511.000 1.610.134.000.000 15.920.644.980.000 12.140.935.898.000 10.866.515.500.000 1.303.666.958.000 2.561.532.355.000 46.979.123.903.000 1.850.000.000 2.232.312.514.000 5.730.442.610.000

18.994.137.155.328 431.356.135.856 316.687.600.988 3.539.160.728.304 3.211.283.687.111 396.613.720.565 135.607.520.774 440.041.741.573 9.245.618.365.247 422.416.669 591.889.787.799 685.455.450.442

4.612.928.588 363.382.130 550.866.453 2.050.281.642 27.221.485 2.776.364 41.006.367 228.358.410 350.171.269 657.269.226 341.595.242

18.989.524.226.740 430.992.753.726 316.136.734.535 3.537.110.446.662 3.211.256.465.626 396.610.944.201 135.566.514.407 439.813.383.163 9.245.268.193.978 422.416.669 591.232.518.573 685.113.855.200

(82.764.605.002.260) (1.975.977.757.274) (1.293.997.265.465) (12.383.534.533.338) (8.929.679.432.374) (10.469.904.555.799) (1.168.100.443.593) (2.121.718.971.837) (37.733.855.709.022) (1.427.583.331) (1.641.079.995.427) (5.045.328.754.800)

05 05.01

LINGKUNGAN HIDUP LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN

11.069.557.096.000 3.016.521.004.000

1.638.021.500.205 494.422.555.440

806.698.902 -

1.637.214.801.303 494.422.555.440

(9.432.342.294.697) (2.522.098.448.560) DAFTAR LRA - 176 -



FUNGSI/SUBFUNGSI

05.03 05.04 05.05 05.90

PELAYANAN UMUM PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK PINJAMAN PEMERINTAH PELAYANAN UMUM LAINNYA

06 06.01 06.02 06.03 06.90

DAFTAR 5


ANGGARAN


PENGEMBALIAN



220.309.981.000 4.528.793.865.000 2.891.272.419.000 412.659.827.000

36.961.265.995 567.274.050.916 443.781.258.630 95.582.369.224

3.506.872 217.149.504 400.029.416 186.013.110

36.957.759.123 567.056.901.412 443.381.229.214 95.396.356.114

(183.352.221.877) (3.961.736.963.588) (2.447.891.189.786) (317.263.470.886)

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN BANTUAN LUAR NEGERI PELAYANAN UMUM PELAYANAN UMUM LAINNYA

23.594.330.350.000 1.625.096.185.000 3.379.793.169.000 3.092.800.276.000 15.496.640.720.000

5.611.043.192.403 170.086.898.639 672.525.244.438 753.156.821.109 4.015.274.228.217

242.622.694 14.921.002 32.875.000 194.826.692

5.610.800.569.709 170.086.898.639 672.510.323.436 753.123.946.109 4.015.079.401.525

(17.983.529.780.291) (1.455.009.286.361) (2.707.282.845.564) (2.339.676.329.891) (11.481.561.318.475)

07 07.01 07.02 07.03 07.04 07.05 07.90

KESEHATAN LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN BANTUAN LUAR NEGERI PELAYANAN UMUM PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK PINJAMAN PEMERINTAH PELAYANAN UMUM LAINNYA

13.649.389.992.000 1.786.830.278.000 7.698.349.425.000 855.693.593.000 2.413.150.000.000 414.043.418.000 481.323.278.000

3.082.646.389.658 285.860.142.973 1.610.458.707.126 169.226.340.117 870.235.802.067 42.185.823.858 104.679.573.517

2.330.375.968 779.346.783 8.081.200 413.970.425 708.217.076 27.175.346 393.585.138

3.080.316.013.690 285.080.796.190 1.610.450.625.926 168.812.369.692 869.527.584.991 42.158.648.512 104.285.988.379

(10.569.073.978.310) (1.501.749.481.810) (6.087.898.799.074) (686.881.223.308) (1.543.622.415.009) (371.884.769.488) (377.037.289.621)

08 08.01 08.03 08.04 08.05 08.90

PARIWISATA DAN BUDAYA LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN PELAYANAN UMUM PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK PINJAMAN PEMERINTAH PELAYANAN UMUM LAINNYA

2.901.376.085.000 1.422.099.485.000 8.406.100.000 70.950.000.000 965.470.000.000 434.450.500.000

586.356.947.000 244.751.568.557 2.500.595.466 26.698.156.518 198.690.217.078 113.716.409.381

116.859.007 105.156.348 2.044.148 9.658.511

586.240.087.993 244.646.412.209 2.500.595.466 26.696.112.370 198.690.217.078 113.706.750.870

(2.315.135.997.007) (1.177.453.072.791) (5.905.504.534) (44.253.887.630) (766.779.782.922) (320.743.749.130)

09 09.01 09.02 09.03 09.90

AGAMA LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN BANTUAN LUAR NEGERI PELAYANAN UMUM PELAYANAN UMUM LAINNYA

1.397.317.535.000 718.542.264.000 65.284.120.000 78.104.516.000 535.386.635.000

351.641.188.848 151.703.923.172 21.080.764.099 21.491.640.214 157.364.861.363

605.659.438 122.368.010 60.872.300 188.037.822 234.381.306

351.035.529.410 151.581.555.162 21.019.891.799 21.303.602.392 157.130.480.057

(1.046.282.005.590) (566.960.708.838) (44.264.228.201) (56.800.913.608) (378.256.154.943)

10 10.01 10.02 10.03 10.04

PENDIDIKAN LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN BANTUAN LUAR NEGERI PELAYANAN UMUM PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK

91.483.006.428.000 367.800.000.000 10.348.770.094.000 3.928.971.525.000 4.279.921.738.000

19.050.544.977.033 1.304.420.168.318 500.756.171.910 292.074.224.815

13.261.645.833 154.229.848 1.196.373.786 374.389.005

19.037.283.331.200 1.304.265.938.470 499.559.798.124 291.699.835.810

(72.445.723.096.800) (367.800.000.000) (9.044.504.155.530) (3.429.411.726.876) (3.988.221.902.190) DAFTAR LRA - 177 -



DAFTAR 5


FUNGSI/SUBFUNGSI

ANGGARAN


PENGEMBALIAN



10.05 10.06 10.07 10.08 10.09 10.10 10.90

PINJAMAN PEMERINTAH PEMBANGUNAN DAERAH LITBANG PELAYANANAN UMUM TRANSPORTASI TELEKOMUNIKASI LITBANG EKONOMI PELAYANAN UMUM LAINNYA

520.478.115.000 35.211.511.069.000 16.651.746.974.000 3.183.880.777.000 1.259.235.900.000 1.742.190.000.000 13.988.500.236.000

159.183.782.418 7.554.670.655.105 2.545.774.723.849 880.070.428.356 713.861.213.869 222.088.963.317 4.877.644.645.076

53.978.946 2.462.131.773 2.909.273.851 1.161.722.445 287.320.750 2.560.000 4.659.665.429

159.129.803.472 7.552.208.523.332 2.542.865.449.998 878.908.705.911 713.573.893.119 222.086.403.317 4.872.984.979.647

(361.348.311.528) (27.659.302.545.668) (14.108.881.524.002) (2.304.972.071.089) (545.662.006.881) (1.520.103.596.683) (9.115.515.256.353)

11 11.01 11.02 11.04 11.05 11.08 11.09 11.90

PERLINDUNGAN SOSIAL LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN BANTUAN LUAR NEGERI PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK PINJAMAN PEMERINTAH TRANSPORTASI TELEKOMUNIKASI PELAYANAN UMUM LAINNYA

4.585.495.524.000 257.776.446.000 101.114.430.000 458.853.285.000 120.487.160.000 80.688.108.000 236.241.935.000 3.330.334.160.000

939.744.150.983 71.074.321.083 9.811.757.030 56.935.424.869 35.454.250.727 5.500.869.663 29.435.092.219 731.532.435.392

1.088.535.663 315.080.855 2.562.439 43.355.214 137.067.438 350.000 38.664.260 551.455.457

938.655.615.320 70.759.240.228 9.809.194.591 56.892.069.655 35.317.183.289 5.500.519.663 29.396.427.959 730.980.979.935

(3.646.839.908.680) (187.017.205.772) (91.305.235.409) (401.961.215.345) (85.169.976.711) (75.187.588.337) (206.845.507.041) (2.599.353.180.065)

00.00

Fungsi Subfungsi Tidak Ada

863.988.650

486.062.938

377.925.712

377.925.712

254.421.400.041.485

142.639.676.127

254.278.760.365.358

(582.299.406.462.442)

JUMLAH

836.578.166.827.800

DAFTAR LRA - 178 -


DAFTAR 3.A LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2011 (Dalam Rupiah)

No.

Wilayah

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

2 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Barat Provinsi Riau Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Jambi Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Bangka Belitung Provinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten Provinsi Jawa Tengah Provinsi DI Yogyakarta Provinsi Jawa Timur Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Gorontalo Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi Bali Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Maluku Provinsi Maluku Utara Provinsi Papua Provinsi Papua Barat JUMLAH

Pajak 3 91.181.094.435 251.660.331.478 72.571.540.399 183.090.639.539 106.022.242.839 39.918.173.940 141.739.445.772 27.765.848.154 26.329.363.078 70.359.870.539 2.825.131.506.614 861.461.076.190 347.165.488.275 432.860.230.939 70.775.880.216 584.250.323.365 71.873.123.103 59.689.942.689 83.786.822.840 282.847.606.036 49.940.770.573 16.689.698.493 33.723.881.505 163.060.208.747 12.683.050.826 34.168.912.622 115.272.382.944 60.479.147.010 48.575.050.469 25.695.986.756 35.212.560.543 139.614.134.330 38.367.575.994 7.403.963.911.252

Dana Bagi Hasil SDA 4 563.024.234.685 18.239.453.828 12.006.041.990 4.235.826.370.745 1.299.062.551.635 531.315.103.961 1.695.778.498.842 191.125.026.528 10.810.249.287 146.409.363.667 58.315.922.295 427.681.021.578 1.607.820.216 15.424.278.487 408.625.890 243.210.615.386 42.831.786.981 171.229.400.438 756.662.812.296 6.504.416.485.676 3.283.537.905 937.512.391 13.180.007.051 21.375.730.874 704.936.830 17.572.834.750 720.765.009 40.182.218.426 3.450.124.371 17.314.603.603 35.632.321.447 446.222.068.308 416.770.557.685 17.942.732.883.061

Cukai 5 0 0 2.169.682.995 0 0 0 0 0 0 0 0 23.656.108.811 0 121.143.203.317 6.797.136.986 297.318.617.039 0 0 0 0 0 0 0 2.188.762.443 0 0 0 65.795.285.785 0 0 0 0 0 519.068.797.376

Jumlah 6=3+4+5 654.205.329.120 269.899.785.306 86.747.265.384 4.418.917.010.284 1.405.084.794.474 571.233.277.901 1.837.517.944.614 218.890.874.682 37.139.612.365 216.769.234.206 2.883.447.428.909 1.312.798.206.579 348.773.308.491 569.427.712.743 77.981.643.092 1.124.779.555.790 114.704.910.084 230.919.343.127 840.449.635.136 6.787.264.091.712 53.224.308.478 17.627.210.884 46.903.888.556 186.624.702.064 13.387.987.656 51.741.747.372 115.993.147.953 166.456.651.221 52.025.174.840 43.010.590.359 70.844.881.990 585.836.202.638 455.138.133.679 25.865.765.591.689

DAU 7 4.931.011.736.000 7.854.498.710.000 4.533.614.869.000 2.553.638.528.000 1.045.082.262.000 2.569.157.759.000 3.974.788.909.000 1.399.678.497.000 2.130.067.275.000 4.159.453.676.000 122.447.178.000 11.973.888.248.000 2.826.527.214.000 12.577.976.628.000 1.943.219.411.000 13.744.671.605.000 4.018.844.228.000 3.694.107.081.000 2.720.311.524.000 2.060.248.589.000 2.895.538.002.000 1.259.258.385.000 2.965.671.856.000 5.742.452.352.000 1.215.444.104.000 2.835.524.776.000 2.308.304.992.000 2.829.030.526.000 4.356.017.666.000 2.405.299.442.000 1.799.524.510.000 7.511.581.948.500 2.545.232.067.000 131.502.114.553.500

DAK 8 234.794.690.000 330.281.400.000 248.373.280.000 89.209.600.000 35.883.190.000 109.921.530.000 211.512.550.000 74.536.820.000 96.787.080.000 274.596.350.000 0 465.086.260.000 120.458.670.000 664.576.740.000 65.220.190.000 681.087.030.000 279.038.470.000 178.482.030.000 119.393.230.000 78.277.750.000 212.914.750.000 83.507.610.000 176.608.170.000 387.926.910.000 90.155.730.000 163.674.830.000 89.694.340.000 147.079.310.000 332.027.000.000 147.407.920.000 157.239.395.000 656.246.940.000 151.311.330.000 7.153.311.095.000

Total Dana Perimbangan 9=6+7+8 5.820.011.755.120 8.454.679.895.306 4.868.735.414.384 7.061.765.138.284 2.486.050.246.474 3.250.312.566.901 6.023.819.403.614 1.693.106.191.682 2.263.993.967.365 4.650.819.260.206 3.005.894.606.909 13.751.772.714.579 3.295.759.192.491 13.811.981.080.743 2.086.421.244.092 15.550.538.190.790 4.412.587.608.084 4.103.508.454.127 3.680.154.389.136 8.925.790.430.712 3.161.677.060.478 1.360.393.205.884 3.189.183.914.556 6.317.003.964.064 1.318.987.821.656 3.050.941.353.372 2.513.992.479.953 3.142.566.487.221 4.740.069.840.840 2.595.717.952.359 2.027.608.786.990 8.753.665.091.138 3.151.681.530.679 164.521.191.240.189

DAFTAR LRA -179 -


DAFTAR 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2011 (Dalam Rupiah) No.

Daerah

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

2

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bireuen Kab. Aceh Pidie Kab. Simeulue Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh Jaya Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kab. Pidie Jaya Kota Subulussalam Provinsi Sumatera Utara Kab. Asahan Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Labuhan Batu Kab. Langkat Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir Kota Binjai Kota Medan Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidempuan Kab. Pakpak Bharat Kab. Nias Selatan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Serdang Berdagai Kab. Samosir Kab. Batu Bara Kab. Padang Lawas Kab. Padang Lawas Utara Kab. Labuhan Batu Selatan Kab. Labuhan Batu Utara Kab. Nias Utara Kab. Nias Barat Kab. Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Barat Kab. Limapuluh Kota Kab. Agam Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Sawahlunto Sijunjung Kab. Solok Kab. Tanah Datar Kota Bukit Tinggi Kota Padang Panjang Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok Kota Pariaman

Pagu 3 216.435.688.420 19.003.374.639 21.440.718.282 22.448.442.230 16.867.738.737 21.468.382.162 20.165.960.654 80.774.636.560 171.120.381.179 33.733.473.981 20.362.114.063 18.776.806.765 40.248.199.937 19.927.479.823 20.598.859.803 54.312.936.563 24.940.707.794 19.463.282.965 20.355.610.443 20.864.385.430 68.206.821.413 19.071.640.855 16.672.692.708 14.877.877.935 289.231.928.707 25.647.452.501 22.693.093.995 53.519.456.479 18.423.318.262 30.513.356.616 101.552.188.385 25.673.570.635 10.619.847.099 28.699.821.707 22.255.767.139 21.660.260.258 21.704.141.052 27.781.879.433 32.320.533.248 137.048.202.938 18.490.662.925 18.136.702.486 15.031.990.671 16.667.572.716 22.692.360.582 20.358.144.250 20.111.172.665 23.698.321.299 25.276.159.774 15.162.276.405 40.132.373.185 18.064.083.330 18.782.105.767 20.623.767.565 19.043.900.412 9.945.131.839 8.574.421.946 9.941.395.625 98.123.536.176 20.236.216.259 18.923.553.801 18.321.685.560 15.839.650.516 19.170.861.819 22.884.273.162 19.274.800.349 19.237.161.484 16.137.798.217 12.282.559.628 13.576.764.711 39.106.793.759 11.609.048.436 13.114.217.853 13.734.180.336 16.444.877.672

PPh Perorangan 4 25.314.300.572 1.379.537.056 1.686.080.718 1.333.415.060 926.673.282 1.054.626.614 977.702.714 791.361.568 2.826.106.462 1.169.932.282 1.440.242.968 981.282.588 10.315.805.456 1.015.663.460 1.402.507.126 3.796.528.404 699.373.406 909.639.154 759.854.578 989.468.362 1.282.451.906 809.065.444 720.176.726 703.955.474 62.763.378.874 2.558.307.178 1.503.670.624 4.607.796.652 1.752.394.412 2.458.842.030 3.089.757.648 1.483.393.110 878.942.198 2.789.935.800 1.927.694.624 1.350.586.114 1.296.993.258 1.867.084.700 1.503.663.256 38.224.798.898 3.433.338.414 1.600.143.388 1.333.017.838 1.452.516.374 2.161.238.162 977.878.430 1.032.336.122 1.155.662.946 2.248.574.026 1.082.668.134 2.409.674.478 860.112.038 858.061.558 1.929.223.584 1.223.761.972 869.628.120 865.016.440 1.358.355.724 18.240.365.394 892.287.778 1.394.823.576 521.956.560 857.694.310 1.047.381.930 962.523.552 906.290.380 942.169.154 1.049.604.514 1.730.830.674 772.327.240 9.318.711.514 1.000.107.510 917.843.156 1.002.148.626 987.216.346

Realisasi PBB 5 1.381.920.435 1.205.962.782 920.053.902 1.124.311.750 933.047.696 1.012.634.987 907.308.796 2.026.032.441 2.093.648.381 1.006.835.275 907.308.796 1.176.939.352 1.494.543.408 908.436.146 1.047.060.490 1.589.458.401 907.308.796 1.241.745.030 915.399.828 1.004.094.489 1.188.449.892 1.048.582.821 932.079.445 922.179.716 11.892.243.489 3.028.829.712 1.003.608.468 10.388.360.654 1.329.297.604 1.675.872.809 4.698.639.391 924.015.420 930.378.815 1.428.866.531 970.595.728 1.056.114.435 965.366.066 985.164.117 1.355.297.497 31.162.003.672 1.194.141.596 1.115.421.613 1.080.507.321 1.608.101.938 1.351.712.888 911.390.881 944.380.490 984.590.021 1.955.526.887 975.733.254 1.714.560.735 978.381.117 923.814.136 1.302.573.297 1.085.356.003 964.141.560 935.032.754 931.863.455 1.884.214.906 991.558.034 1.093.593.557 925.239.637 1.034.514.740 942.364.004 1.104.937.214 1.748.510.340 1.118.655.912 1.223.848.667 1.515.798.670 1.214.159.141 4.607.875.734 1.276.170.332 991.380.884 1.126.101.303 1.110.372.880

BPHTB 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 7=4+5+6 26.696.221.007 2.585.499.838 2.606.134.620 2.457.726.810 1.859.720.978 2.067.261.601 1.885.011.510 2.817.394.009 4.919.754.843 2.176.767.557 2.347.551.764 2.158.221.940 11.810.348.864 1.924.099.606 2.449.567.616 5.385.986.805 1.606.682.202 2.151.384.184 1.675.254.406 1.993.562.851 2.470.901.798 1.857.648.265 1.652.256.171 1.626.135.190 74.655.622.363 5.587.136.890 2.507.279.092 14.996.157.306 3.081.692.016 4.134.714.839 7.788.397.039 2.407.408.530 1.809.321.013 4.218.802.331 2.898.290.352 2.406.700.549 2.262.359.324 2.852.248.817 2.858.960.753 69.386.802.570 4.627.480.010 2.715.565.001 2.413.525.159 3.060.618.312 3.512.951.050 1.889.269.311 1.976.716.612 2.140.252.967 4.204.100.913 2.058.401.388 4.124.235.213 1.838.493.155 1.781.875.694 3.231.796.881 2.309.117.975 1.833.769.680 1.800.049.194 2.290.219.179 20.124.580.300 1.883.845.812 2.488.417.133 1.447.196.197 1.892.209.050 1.989.745.934 2.067.460.766 2.654.800.720 2.060.825.066 2.273.453.181 3.246.629.344 1.986.486.381 13.926.587.248 2.276.277.842 1.909.224.040 2.128.249.929 2.097.589.226 DAFTAR LRA -180 -


DAFTAR 3.B


Daerah

1 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

2

Kab. Pasaman Barat Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan Provinsi Riau Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hulu Kab. Kampar Kab. Kuantan Singingi Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Siak Kota Dumai Kota Pekanbaru Kab. Kepulauan Meranti Provinsi Riau Kepulauan Kab. Natuna Kab. Kepulauan Anambas Kab. Karimun Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kab. Lingga Kab. Bintan Provinsi Jambi Kab. Batanghari Kab. Bungo Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Provinsi Sumatera Selatan Kab. Lahat Kab. Musi Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Muara Enim Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Kota Palembang Kota Prabumulih Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Kab. Banyuasin Kab. Ogan Ilir Kab. OKU Timur Kab. OKU Selatan Kab. Empat Lawang Provinsi Bangka Belitung Kab. Bangka Kab. Belitung Kota Pangkal Pinang Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Barat Kab. Belitung Timur Provinsi Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebong Kota Bengkulu Kab. Kaur Kab. Seluma Kab. Mukomuko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Lampung Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah

Pagu 3 19.783.948.742 15.828.634.320 17.675.888.144 420.107.676.945 254.688.864.660 52.002.041.179 77.718.877.592 126.945.005.675 37.176.616.168 98.805.144.034 184.243.534.217 101.424.917.091 197.268.855.758 43.532.580.866 101.298.106.482 94.825.211.647 213.460.832.263 217.839.377.647 75.900.150.154 61.155.029.555 141.369.960.766 51.027.179.396 49.671.544.205 64.990.048.006 151.816.283.798 88.798.370.428 26.655.077.138 17.448.240.623 36.874.527.858 74.287.844.497 55.500.855.855 79.056.320.113 99.044.031.279 37.929.400.760 51.300.431.732 10.017.027.839 373.067.709.837 83.800.353.256 280.105.876.922 158.123.666.269 187.208.055.354 49.219.050.494 77.971.541.760 90.703.166.014 55.229.134.233 27.490.342.860 26.821.980.451 102.917.541.020 64.523.267.509 28.007.586.897 27.654.222.722 25.654.722.295 49.152.550.311 28.360.860.547 23.918.688.688 26.571.182.611 26.021.467.771 24.227.899.951 26.672.439.120 23.596.154.733 49.379.046.196 16.503.505.603 19.392.259.708 18.057.408.594 22.477.677.928 21.117.799.218 19.917.755.542 22.760.828.583 23.911.984.396 19.243.273.469 11.990.807.862 105.955.437.869 26.486.128.402 26.688.240.582 37.002.724.251

PPh Perorangan 4 1.173.055.528 1.014.917.242 868.658.466 57.275.496.018 15.860.525.710 3.827.140.488 4.786.039.279 4.530.556.500 3.424.985.402 4.343.524.730 4.248.507.290 3.428.060.426 8.442.477.216 6.927.562.046 23.057.329.980 3.688.886.812 34.801.677.736 2.754.826.408 3.756.945.826 4.390.063.812 30.416.926.335 4.490.028.926 2.522.607.104 4.086.918.446 9.742.531.806 1.101.384.052 1.435.092.322 846.536.652 1.137.954.424 881.492.448 794.432.454 1.087.188.422 1.200.703.256 673.812.948 4.899.425.788 555.774.922 43.508.513.462 2.527.027.670 4.243.809.400 1.747.800.418 7.911.511.762 2.450.533.940 2.814.798.364 25.441.936.048 3.962.942.380 1.608.464.088 2.584.072.292 2.674.336.696 1.997.738.226 2.125.398.726 1.635.254.208 1.537.145.942 6.980.033.618 1.444.414.976 1.391.686.114 2.798.582.388 823.909.306 1.080.838.878 1.805.517.054 1.125.101.700 6.218.777.178 698.488.244 895.910.728 948.898.190 3.339.272.662 491.665.378 562.952.536 716.464.742 535.264.432 644.156.256 495.092.582 15.574.531.026 953.268.658 1.807.608.530 2.229.645.380

Realisasi PBB 5 1.116.916.864 915.133.928 1.029.280.202 5.547.574.297 1.443.645.385 1.768.385.792 1.337.565.764 2.422.018.668 1.639.342.724 7.431.209.787 1.197.622.928 1.756.093.972 4.827.665.548 1.747.005.269 7.204.567.380 926.850.128 2.490.217.699 911.754.319 908.270.944 1.684.477.464 7.971.845.569 2.399.112.443 959.373.059 1.477.196.749 1.078.399.102 1.444.579.442 1.232.327.211 931.970.967 939.905.941 1.732.807.682 935.751.465 1.089.223.608 1.302.853.232 1.199.819.648 2.736.680.888 937.525.260 3.660.248.361 1.982.951.503 1.746.579.829 1.331.119.042 2.116.506.226 1.238.971.079 1.442.114.867 9.544.569.338 1.169.856.441 1.075.274.750 1.393.099.103 1.445.388.688 1.040.428.629 1.322.526.167 1.066.879.473 1.391.648.654 862.016.202 1.813.858.267 1.311.986.660 2.078.802.364 1.127.074.227 1.097.803.904 1.059.181.089 965.041.407 11.242.554 1.049.272.657 1.041.437.411 1.136.953.819 1.512.607.587 908.693.147 1.073.128.937 1.005.983.696 933.499.272 944.666.651 1.160.674.899 3.723.368.772 929.349.347 1.148.102.889 1.958.671.347

BPHTB 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851.904 0 0 672.000 0 0 0 0 0 2.735.616 0 0 0 0 0

Total 7=4+5+6 2.289.972.392 1.930.051.170 1.897.938.668 62.823.070.315 17.304.171.095 5.595.526.280 6.123.605.043 6.952.575.168 5.064.328.126 11.774.734.517 5.446.130.218 5.184.154.398 13.270.142.764 8.674.567.315 30.261.897.360 4.615.736.940 37.291.895.435 3.666.580.727 4.665.216.770 6.074.541.276 38.388.771.904 6.889.141.369 3.481.980.163 5.564.115.195 10.820.930.908 2.545.963.494 2.667.419.533 1.778.507.619 2.077.860.365 2.614.300.130 1.730.183.919 2.176.412.030 2.503.556.488 1.873.632.596 7.636.106.676 1.493.300.182 47.168.761.823 4.509.979.173 5.990.389.229 3.078.919.460 10.028.017.988 3.689.505.019 4.256.913.231 34.986.505.386 5.132.798.821 2.683.738.838 3.977.171.395 4.119.725.384 3.038.166.855 3.447.924.893 2.702.133.681 2.928.794.596 7.842.049.820 3.258.273.243 2.703.672.774 4.877.384.752 1.950.983.533 2.178.642.782 2.864.698.143 2.090.143.107 6.230.871.636 1.747.760.901 1.937.348.139 2.086.524.009 4.851.880.249 1.400.358.525 1.636.081.473 1.722.448.438 1.468.763.704 1.591.558.523 1.655.767.481 19.297.899.798 1.882.618.005 2.955.711.419 4.188.316.727 DAFTAR LRA -181 -


DAFTAR 3.B


Daerah

1 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225

2

Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Timur Kab. Tanggamus Kab. Tulang Bawang Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Kab. Pesawaran Kab. Pringsewu Kab. Mesuji Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Kab. Bandung Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Ciamis Kab. Cianjur Kab. Cirebon Kab. Garut Kab. Indramayu Kab. Karawang Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Sukabumi Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya Kota Bandung Kota Bekasi Kota Bogor Kota Cirebon Kota Depok Kota Sukabumi Kota Tasikmalaya Kota Cimahi Kota Banjar Kab. Bandung Barat Provinsi Banten Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Tangerang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Serang Kota Tangerang Selatan Provinsi Jawa Tengah Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Kudus Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Tegal

Pagu 3 29.014.656.817 74.476.811.153 20.730.655.271 25.356.051.564 27.847.780.241 37.190.148.514 21.498.767.930 15.452.748.717 13.205.865.530 13.272.567.242 12.519.520.793 6.304.800.864.349 734.743.523.838 67.835.150.086 237.648.583.933 91.727.026.493 40.362.744.315 50.062.883.510 49.994.786.083 51.681.483.365 152.782.211.876 187.070.170.508 36.911.259.639 67.506.773.161 45.307.483.921 146.738.524.659 60.391.884.237 34.928.359.027 42.631.631.639 183.535.931.013 57.374.444.270 46.032.493.561 32.289.529.139 55.195.777.323 23.951.660.319 29.999.504.550 26.529.409.464 23.580.426.503 34.417.866.685 236.244.363.278 38.837.661.115 39.626.749.297 49.516.775.734 93.161.588.230 57.121.117.020 115.186.617.037 27.569.027.817 59.894.887.698 395.384.459.794 25.588.093.582 42.218.240.140 22.737.767.965 62.567.431.546 25.714.294.747 36.618.889.366 52.166.302.932 28.210.193.817 40.336.167.221 35.055.747.274 25.483.226.331 29.805.076.989 25.588.512.210 27.444.127.680 59.896.478.858 26.311.023.670 34.598.298.557 24.103.697.278 30.105.236.460 23.677.981.744 23.369.687.103 31.338.351.666 26.090.673.260 25.190.405.835 28.013.643.953 30.696.065.686

PPh Perorangan 4 1.537.732.248 1.637.621.892 1.116.201.446 1.968.655.906 916.721.892 7.252.515.014 1.107.272.572 863.602.418 807.210.120 561.506.240 602.234.198 2.364.441.622.105 200.895.062.270 8.658.548.498 54.018.452.278 17.823.587.672 4.946.630.408 5.434.072.552 7.097.921.274 5.963.347.186 8.639.929.670 20.750.989.620 4.969.541.378 4.656.886.060 8.611.666.584 5.928.047.298 6.797.335.734 4.861.440.916 5.352.416.750 57.540.901.750 10.261.685.470 11.143.420.392 7.085.465.104 12.339.220.898 5.285.961.782 6.616.673.780 5.747.243.424 3.807.089.850 7.004.117.032 81.994.705.998 5.776.640.590 6.209.435.138 10.749.048.584 24.874.158.708 17.059.146.974 33.775.285.066 6.710.904.694 17.837.439.230 98.652.532.642 2.899.443.374 5.683.699.250 2.396.626.284 2.925.118.250 2.828.658.662 2.635.055.160 8.055.938.376 2.563.377.054 2.493.817.756 3.875.232.312 3.400.912.346 2.772.469.542 2.796.956.880 3.041.526.190 10.785.749.422 2.653.451.550 3.166.668.984 2.253.901.720 2.571.962.336 2.799.581.978 2.431.719.686 2.451.651.980 3.497.492.130 2.742.777.064 4.308.216.180 2.471.031.532

Realisasi PBB 5 1.545.107.068 1.950.808.608 1.856.337.725 3.828.709.974 1.071.889.340 7.813.222.262 1.529.763.769 949.261.824 1.189.388.775 1.022.252.503 907.308.796 454.343.449.733 62.378.409.338 11.409.424.214 32.506.903.736 30.447.584.054 11.190.948.505 9.484.487.542 7.891.974.756 4.446.749.279 1.927.350.471 20.154.466.835 8.446.801.206 6.667.377.241 7.285.210.714 6.251.130.505 8.993.865.400 7.270.128.385 8.811.455.199 32.609.709.782 24.056.806.473 14.414.215.063 2.946.726.353 20.096.097.574 2.053.904.106 5.401.695.749 4.107.363.932 2.005.387.024 5.776.089.608 25.380.908.043 2.038.266.987 3.068.548.656 5.057.446.732 33.840.397.504 12.631.624.432 33.641.252.305 2.672.623.382 23.847.655.252 28.877.537.421 10.892.906.448 8.749.207.489 1.580.297.367 907.308.796 4.867.019.736 5.826.086.999 6.654.876.796 1.035.415.423 3.779.187.272 1.399.990.348 4.398.124.956 4.340.106.765 4.158.416.539 3.010.798.963 3.565.922.241 7.036.000.897 1.893.718.501 1.004.883.599 5.112.298.053 4.898.196.471 4.092.481.075 2.186.583.443 2.966.276.358 1.577.059.829 3.193.783.241 3.461.311.607

BPHTB 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.346.434.776 38.231.503 24.208.864 0 0 0 6.134.464 0 1.120.000 12.069.376 0 0 0 0 0 0 0 0 11.311.104 0 0 0 0 0 0 0 0 98.082.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 555.520 0 0 0 0 0

Total 7=4+5+6 3.082.839.316 3.588.430.500 2.972.539.171 5.797.365.880 1.988.611.232 15.065.737.276 2.637.036.341 1.812.864.242 1.996.598.895 1.583.758.743 1.509.542.994 2.825.131.506.614 263.311.703.111 20.092.181.576 86.525.356.014 48.271.171.726 16.137.578.913 14.924.694.558 14.989.896.030 10.411.216.465 10.579.349.517 40.905.456.455 13.416.342.584 11.324.263.301 15.896.877.298 12.179.177.803 15.791.201.134 12.131.569.301 14.163.871.949 90.161.922.636 34.318.491.943 25.557.635.455 10.032.191.457 32.435.318.472 7.339.865.888 12.018.369.529 9.854.607.356 5.812.476.874 12.878.288.845 107.375.614.041 7.814.907.577 9.277.983.794 15.806.495.316 58.714.556.212 29.690.771.406 67.416.537.371 9.383.528.076 41.685.094.482 127.530.208.943 13.792.349.822 14.432.906.739 3.976.923.651 3.832.427.046 7.695.678.398 8.461.142.159 14.710.815.172 3.598.792.477 6.273.005.028 5.275.222.660 7.799.037.302 7.112.576.307 6.955.373.419 6.052.325.153 14.351.671.663 9.689.452.447 5.060.387.485 3.258.785.319 7.684.260.389 7.697.778.449 6.524.756.281 4.638.235.423 6.463.768.488 4.319.836.893 7.501.999.421 5.932.343.139 DAFTAR LRA -182 -


DAFTAR 3.B


Daerah

1 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

2

Kab. Temanggung Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo Kota Magelang Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Kota Tegal Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul Kab. Kulon Progo Kab. Sleman Kota Yogyakarta Provinsi Jawa Timur Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kab. Tulungagung Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Surabaya Kota Batu Provinsi Kalimantan Barat Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Pontianak Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kota Pontianak Kota Singkawang Kab. Sekadau Kab. Melawi Kab. Kayong Utara Kab. Kubu Raya Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Barito Selatan Kab. Barito Utara Kab. Kapuas Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur

Pagu 3 20.754.957.764 27.743.497.760 23.064.325.998 14.498.890.528 18.312.334.188 14.044.791.408 108.935.960.945 32.886.226.474 15.960.789.090 55.553.270.658 25.559.628.590 23.290.010.055 17.660.275.520 40.952.551.962 33.066.528.224 609.243.703.247 71.195.585.747 38.837.788.982 28.372.308.918 85.882.352.717 22.115.516.467 90.244.324.085 43.865.296.258 36.960.352.296 33.099.578.644 50.153.123.308 27.856.160.168 23.020.664.211 22.598.646.299 44.110.728.787 49.382.174.676 27.963.460.522 27.781.304.219 24.255.315.055 45.969.740.644 45.393.061.367 31.316.517.472 41.743.398.796 55.686.061.771 105.328.984.604 29.209.457.571 135.674.589.533 25.841.588.027 70.228.057.584 27.135.086.020 15.401.595.022 24.780.769.691 18.443.795.566 35.779.745.276 18.033.368.609 19.395.858.586 26.037.429.830 193.976.052.274 18.558.150.440 115.183.409.414 24.274.905.641 38.673.390.203 41.663.436.366 42.057.655.740 15.640.228.896 29.390.056.098 32.733.936.027 34.206.669.927 40.267.323.091 17.487.490.606 24.560.573.622 29.362.700.893 20.985.928.438 23.567.253.694 122.707.996.479 48.413.186.957 43.457.070.822 34.669.210.952 25.944.969.538 34.100.900.745

PPh Perorangan 4 2.393.352.516 2.849.022.078 2.211.553.386 2.704.362.264 2.796.202.076 2.253.901.298 31.516.756.610 8.048.694.906 2.701.917.756 16.720.927.916 3.518.293.714 2.385.215.380 2.228.917.424 8.379.523.418 8.569.441.926 140.631.078.026 2.544.495.306 3.241.953.236 2.603.181.842 3.186.425.536 2.356.912.322 14.995.332.048 5.271.779.038 3.474.315.384 3.243.358.584 2.921.323.530 2.880.471.892 2.300.350.438 2.734.182.772 4.943.162.844 4.798.538.826 2.746.024.710 2.613.371.656 2.436.964.522 2.538.243.678 5.772.823.338 2.679.436.586 3.880.897.966 2.487.131.168 13.514.686.642 2.349.886.386 3.066.883.528 2.656.153.372 4.091.260.054 3.110.901.534 2.439.036.372 6.038.454.732 3.559.204.018 7.923.496.840 2.677.402.652 3.197.412.686 2.852.427.892 66.063.841.178 2.110.163.694 16.129.347.378 925.376.748 886.426.798 847.981.482 1.741.415.756 1.171.359.794 1.221.740.638 1.610.138.830 971.328.880 8.606.628.474 1.465.368.652 995.579.234 1.435.460.198 669.130.530 1.646.085.020 11.227.879.504 700.629.218 865.661.048 870.205.396 1.842.848.868 2.191.237.634

Realisasi PBB 5 1.766.021.915 3.901.186.052 2.229.863.401 1.759.332.052 2.644.340.003 2.733.387.830 30.513.900.230 6.462.312.378 2.752.064.515 4.569.092.572 3.430.780.297 2.844.538.077 3.101.873.256 8.167.318.325 6.859.957.911 36.793.221.143 1.421.457.397 6.276.654.750 4.370.198.455 5.402.551.605 4.308.442.399 14.711.453.396 4.539.171.556 5.853.607.099 18.725.971.485 5.005.016.362 3.021.268.303 1.824.475.934 2.838.266.565 8.668.131.251 8.279.621.738 4.619.984.877 2.164.089.584 4.937.089.319 1.360.018.962 9.178.973.876 4.727.313.320 3.091.019.422 1.084.575.167 19.688.676.980 1.544.485.973 978.226.579 3.439.045.089 3.993.500.685 4.560.937.367 3.116.842.076 4.995.337.066 2.999.888.582 10.818.627.452 2.161.498.699 1.825.387.850 2.216.404.511 3.356.754.845 2.409.728.936 3.663.739.434 997.158.815 6.401.353.935 2.939.094.250 2.147.341.849 1.126.233.487 1.089.756.040 1.173.666.013 2.494.011.212 2.840.873.080 1.451.715.818 1.330.542.999 997.287.878 907.483.145 1.989.496.736 3.870.414.676 1.239.921.761 2.893.735.589 1.812.596.311 2.974.871.445 1.948.438.672

BPHTB 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.439.882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 7=4+5+6 4.159.374.431 6.750.208.130 4.441.416.787 4.463.694.316 5.440.542.079 4.987.289.128 62.030.656.840 14.511.007.284 5.453.982.271 21.290.020.488 6.949.074.011 5.229.753.457 5.330.790.680 16.546.841.743 15.429.399.837 177.424.299.169 3.965.952.703 9.518.607.986 6.973.380.297 8.588.977.141 6.665.354.721 29.706.785.444 9.810.950.594 9.327.922.483 21.969.330.069 7.926.339.892 5.901.740.195 4.124.826.372 5.572.449.337 13.611.294.095 13.078.160.564 7.366.009.587 4.777.461.240 7.374.053.841 3.898.262.640 14.951.797.214 7.406.749.906 6.971.917.388 3.571.706.335 33.203.363.622 3.894.372.359 4.054.549.989 6.095.198.461 8.084.760.739 7.671.838.901 5.555.878.448 11.033.791.798 6.559.092.600 18.742.124.292 4.838.901.351 5.022.800.536 5.068.832.403 69.420.596.023 4.519.892.630 19.793.086.812 1.922.535.563 7.287.780.733 3.787.075.732 3.888.757.605 2.297.593.281 2.311.496.678 2.783.804.843 3.465.340.092 11.447.501.554 2.917.084.470 2.326.122.233 2.432.748.076 1.576.613.675 3.635.581.756 15.098.294.180 1.940.550.979 3.759.396.637 2.682.801.707 4.817.720.313 4.139.676.306 DAFTAR LRA -183 -


DAFTAR 3.B


Daerah

1 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375

2

Kota Palangkaraya Kab. Katingan Kab. Seruyan Kab. Sukamara Kab. Lamandau Kab. Gunung Mas Kab. Pulang Pisau Kab. Murung Raya Kab. Barito Timur Provinsi Kalimantan Selatan Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kota Baru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjar Baru Kota Banjarmasin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Timur Kab. Berau Kab. Bulungan Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Pasir Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda Kota Tarakan Kab. Penajam Paser Utara Kab. Tana Tidung Provinsi Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Kab. Minahasa Kab. Sangihe Kota Bitung Kota Manado Kab. Kepulauan Talaud Kab. Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro Kota Kotamobagu Kab. Bolaang Mangondow Utara Kab. Minahasa Tenggara Kab. Bolaang Mongondow Timur Kab. Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kota Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Provinsi Sulawesi Tengah Kab. Banggai Kab. Banggai Kepulauan Kab. Buol Kab. Toli-Toli Kab. Donggala Kab. Morowali Kab. Poso Kota Palu Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una Una Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Bantaeng

Pagu 3 23.686.066.775 27.712.714.064 36.020.923.002 27.270.575.831 28.533.930.498 26.156.252.353 25.090.937.557 41.953.775.267 38.864.837.646 142.825.566.866 34.477.207.740 23.153.669.013 24.644.697.753 22.711.684.509 31.457.622.203 51.591.651.518 82.272.005.650 29.946.787.451 29.259.850.671 21.880.518.805 37.874.622.532 45.583.410.163 44.828.227.828 664.476.684.014 56.898.093.217 124.843.898.134 618.145.713.417 71.368.848.569 193.681.678.354 66.036.674.830 135.089.107.349 61.474.996.400 171.235.960.490 162.536.985.141 140.187.987.533 148.735.170.991 129.718.246.163 42.642.817.948 66.944.841.225 14.151.807.875 21.279.508.856 11.452.482.504 16.289.908.821 33.266.439.018 16.206.017.829 16.225.337.998 19.734.430.028 18.671.886.277 12.557.617.028 14.053.431.462 14.720.619.116 14.289.015.057 12.881.408.749 10.436.536.470 23.042.638.656 16.061.585.739 12.950.217.652 13.743.321.291 17.560.288.868 20.092.433.410 14.484.563.994 70.370.343.157 29.471.461.678 22.182.178.583 19.782.234.725 19.252.363.189 27.171.352.409 43.588.613.323 27.174.299.860 21.054.458.483 24.903.505.074 23.039.808.257 16.234.727.727 193.576.950.448 22.628.480.562

PPh Perorangan 4 4.081.578.330 580.997.228 994.956.354 528.315.856 640.433.588 699.999.086 723.018.850 1.128.953.898 992.983.878 22.208.059.036 1.968.794.922 1.297.794.848 1.271.638.716 1.446.755.296 1.228.489.254 4.465.674.632 2.401.645.086 1.929.214.450 1.284.119.272 2.694.559.024 8.655.373.552 1.408.560.688 3.259.468.800 96.471.229.890 5.058.667.742 4.282.639.010 10.405.377.348 5.912.037.656 13.124.321.114 3.724.206.694 3.891.429.328 5.680.852.952 44.511.629.076 21.030.868.322 14.428.514.706 5.794.404.458 3.690.535.810 3.171.360.590 12.197.663.236 496.607.112 912.220.188 967.274.544 1.165.725.266 8.145.300.712 613.487.306 522.654.644 923.431.442 1.123.982.924 694.525.344 890.946.250 487.046.482 484.136.122 435.946.962 433.209.532 2.999.805.672 406.764.382 934.011.998 1.829.532.408 481.113.526 488.829.912 359.456.276 7.765.315.258 1.206.566.896 589.256.518 619.376.390 772.235.602 749.977.182 610.913.822 891.323.354 4.062.354.122 1.025.852.196 540.998.906 579.117.882 37.194.831.380 1.071.725.638

Realisasi PBB 5 1.977.587.991 3.582.443.123 2.832.887.381 1.017.084.061 2.306.174.838 1.157.802.490 974.970.280 1.880.978.690 1.150.336.645 3.294.332.869 1.370.172.096 937.326.441 1.956.025.902 1.056.256.903 1.027.631.265 3.820.079.273 1.402.911.025 1.564.286.816 1.217.464.225 1.155.879.755 4.520.056.368 914.595.703 4.029.656.623 5.583.701.931 1.838.962.494 1.467.605.277 4.491.936.398 3.273.082.680 1.810.701.759 1.010.256.541 1.116.658.834 3.241.809.252 7.344.002.774 1.771.253.819 4.433.665.599 2.104.306.210 1.174.644.298 1.006.943.474 1.102.209.777 1.003.635.258 1.024.002.130 1.446.992.211 1.923.923.632 2.449.260.698 907.308.796 1.028.512.031 1.271.505.608 1.320.098.821 907.308.796 1.089.317.966 1.031.527.704 926.368.991 914.985.391 1.096.614.697 86.461.990 2.110.897.439 961.237.167 3.203.073.175 997.952.131 922.020.149 908.542.268 817.433.017 1.325.328.039 913.114.264 1.088.267.353 1.202.079.612 1.088.006.281 1.416.277.484 1.046.247.212 2.080.493.783 1.208.471.918 1.125.419.989 998.909.625 9.043.634.475 1.360.884.730

BPHTB 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608.000 0 0 0 0 2.432.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.960 0 0 0 0 0 0 0 435.840 0 0 0 12.167.086 0

Total 7=4+5+6 6.059.166.321 4.163.440.351 3.827.843.735 1.545.399.917 2.946.608.426 1.857.801.576 1.697.989.130 3.009.932.588 2.143.320.523 25.502.391.905 3.338.967.018 2.235.121.289 3.227.664.618 2.503.012.199 2.256.120.519 8.285.753.905 3.804.556.111 3.493.501.266 2.501.583.497 3.850.438.779 13.175.429.920 2.323.156.391 7.289.125.423 102.054.931.821 6.897.630.236 5.750.244.287 14.897.313.746 9.185.120.336 14.935.022.873 4.734.463.235 5.008.088.162 8.922.662.204 51.855.631.850 22.802.122.141 18.862.180.305 7.898.710.668 4.865.180.108 4.178.304.064 13.300.481.013 1.500.242.370 1.936.222.318 2.414.266.755 3.089.648.898 10.596.993.410 1.520.796.102 1.551.166.675 2.194.937.050 2.444.081.745 1.601.834.140 1.980.264.216 1.518.574.186 1.410.505.113 1.350.932.353 1.529.824.229 3.086.267.662 2.517.661.821 1.895.249.165 5.032.605.583 1.479.065.657 1.410.850.061 1.267.998.544 8.582.857.235 2.531.894.935 1.502.370.782 1.707.643.743 1.974.315.214 1.837.983.463 2.027.191.306 1.937.570.566 6.143.283.745 2.234.324.114 1.666.418.895 1.578.027.507 46.250.632.941 2.432.610.368 DAFTAR LRA -184 -


DAFTAR 3.B


Daerah

1 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450

2

Kab. Barru Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Enrekang Kab. Gowa Kab. Jeneponto Kab. Luwu Kab. Luwu Utara Kab. Maros Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Palopo Kab. Luwu Timur Kab. Pinrang Kab. Sinjai Kab. Selayar Kab. Sidenreng Rappang Kab. Soppeng Kab. Takalar Kota Tana Toraja Kab. Wajo Kota Pare-pare Kota Makassar Kab. Toraja Utara Provinsi Sulawesi Barat Kab. Majene Kab. Mamuju Kab. Polewali Mandar Kab. Mamasa Kab. Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Kab. Buton Kab. Konawe Kab. Kolaka Kab. Muna Kota Kendari Kota Bau-bau Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Wakatobi Kab. Kolaka Utara Kab. Konawe Utara Kab. Buton Utara Provinsi Bali Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar Provinsi Nusa Tenggara Barat Kab. Bima Kab. Dompu Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kota Mataram Kota Bima Kab. Sumbawa Barat Kab. Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur

Pagu 3 21.296.448.982 33.872.764.867 23.636.939.867 26.650.417.992 26.486.011.584 24.015.012.843 19.443.416.052 30.058.270.997 21.722.271.834 29.116.916.544 16.779.043.129 35.138.179.150 22.663.200.596 20.146.270.130 20.139.641.056 29.415.270.164 20.072.825.754 19.873.156.786 16.242.736.149 59.777.847.992 19.093.306.010 71.109.736.468 13.843.460.110 32.512.126.531 26.055.015.515 32.774.142.388 23.704.203.146 21.382.399.213 31.624.127.014 64.261.411.043 25.048.527.313 18.587.802.734 33.400.114.369 16.394.415.121 24.306.472.901 20.466.896.164 24.387.481.188 20.365.297.752 17.844.169.627 20.663.680.956 19.252.937.940 11.573.425.010 84.847.888.747 37.875.189.513 17.052.429.185 21.127.266.751 18.510.954.800 17.129.004.484 19.684.557.395 15.513.184.919 17.119.890.895 48.651.397.672 76.756.655.385 20.470.961.644 18.525.088.572 16.724.507.297 25.278.526.500 26.866.670.532 29.146.660.645 24.932.539.179 17.651.780.008 45.339.094.905 12.648.735.256 77.448.132.827 15.773.951.036 17.664.968.786 16.142.104.701 18.379.678.452 16.047.370.096 14.185.832.606 14.291.946.648 11.493.437.490 15.887.191.361 11.355.249.347 21.402.812.485

PPh Perorangan 4 1.138.448.716 2.136.772.718 1.585.414.944 1.155.088.856 1.668.354.898 1.352.270.966 952.005.644 1.102.598.384 1.861.034.850 3.271.350.414 1.716.021.136 5.619.982.796 1.390.889.880 1.202.018.816 1.041.905.562 1.320.347.498 1.057.926.940 1.309.687.834 1.238.382.058 1.505.634.510 2.069.898.548 18.103.843.682 920.641.738 2.495.605.918 571.827.242 1.364.914.470 772.600.044 438.265.088 595.802.028 8.408.405.320 761.509.946 936.342.528 2.095.259.084 818.458.716 3.686.276.308 967.339.928 945.868.818 589.044.436 478.668.048 532.625.908 421.454.506 379.759.732 26.922.782.868 9.588.287.008 1.798.440.298 2.922.263.672 3.083.716.416 2.050.518.918 2.417.168.198 2.145.402.998 2.519.326.752 13.859.050.030 17.326.080.786 1.469.502.318 1.313.487.636 1.038.760.866 1.751.181.828 2.345.472.278 1.866.341.946 4.779.249.326 1.351.933.506 9.057.536.686 1.015.654.772 9.792.900.962 544.044.972 801.815.630 736.738.392 615.448.154 710.682.676 438.517.758 914.619.416 495.295.022 666.256.058 598.461.606 665.622.778

Realisasi PBB 5 1.310.273.464 3.217.513.716 1.717.735.049 952.232.822 3.186.270.773 1.281.365.619 1.815.427.778 2.205.821.536 1.558.506.479 1.156.882.410 1.616.464.044 1.596.896.449 2.610.606.165 1.993.718.652 1.112.963.087 5.025.022.619 2.011.557.787 2.081.378.281 1.180.823.136 2.230.928.935 2.262.612.440 16.464.079.580 1.018.694.885 357.018.534 1.296.047.246 1.598.978.126 1.132.198.464 943.557.474 1.116.236.192 428.034.116 1.051.176.020 1.094.330.944 1.255.977.987 1.187.396.132 1.240.074.213 1.174.597.167 907.657.376 972.544.833 910.602.178 926.582.738 1.052.454.082 946.471.558 7.508.021.737 15.117.697.905 994.818.319 2.834.301.199 1.817.290.912 1.669.274.425 1.575.818.560 983.501.657 2.142.200.150 13.322.500.922 1.587.229.823 987.546.350 1.003.064.500 1.740.488.798 2.117.234.042 2.342.999.273 1.180.264.469 2.512.963.341 1.309.969.135 939.086.064 1.443.099.267 1.167.174.569 989.126.488 1.430.313.140 1.088.442.946 1.024.373.491 1.134.711.445 1.107.189.526 944.649.783 948.115.226 1.162.062.506 993.163.533 960.542.362

BPHTB 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.668.344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 7=4+5+6 2.448.722.180 5.354.286.434 3.303.149.993 2.107.321.678 4.854.625.671 2.633.636.585 2.767.433.422 3.308.419.920 3.419.541.329 4.428.232.824 3.332.485.180 7.216.879.245 4.001.496.045 3.195.737.468 2.154.868.649 6.345.370.117 3.069.484.727 3.391.066.115 2.419.205.194 3.736.563.445 4.332.510.988 34.616.591.606 1.939.336.623 2.852.624.452 1.867.874.488 2.963.892.596 1.904.798.508 1.381.822.562 1.712.038.220 8.836.439.436 1.812.685.966 2.030.673.472 3.351.237.071 2.005.854.848 4.926.350.521 2.141.937.095 1.853.526.194 1.561.589.269 1.389.270.226 1.459.208.646 1.473.908.588 1.326.231.290 34.430.804.605 24.705.984.913 2.793.258.617 5.756.564.871 4.901.007.328 3.719.793.343 3.992.986.758 3.128.904.655 4.661.526.902 27.181.550.952 18.913.310.609 2.457.048.668 2.316.552.136 2.779.249.664 3.868.415.870 4.688.471.551 3.046.606.415 7.292.212.667 2.661.902.641 9.996.622.750 2.458.754.039 10.960.075.531 1.533.171.460 2.232.128.770 1.825.181.338 1.639.821.645 1.845.394.121 1.545.707.284 1.859.269.199 1.443.410.248 1.828.318.564 1.591.625.139 1.626.165.140 DAFTAR LRA -185 -


DAFTAR 3.B


Daerah

1 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524

2

Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Sumba Barat Daya Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Provinsi Maluku Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Buru Kota Ambon Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Kepulauan Aru Kota Tual Kab. Maluku Barat Daya Kab. Buru Selatan Provinsi Maluku Utara Kab. Halmahera Tengah Kota. Ternate Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Timur Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Utara Kab. Kepulauan Sula Kota Tidore Kepulauan Kab. Pulau Morotai Provinsi Papua Kab. Biak Numfor Kab. Jayapura Kab. Jayawijaya Kab. Merauke Kab. Mimika Kab. Nabire Kab. Paniai Kab. Puncak Jaya Kab. Yapen Waropen Kota Jayapura Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang Kab. Tolikara Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Waropen Kab. Supiori Kab. Memberamo Raya Kab. Mamberamo Tengah Kab. Yalimo Kab. Lanny Jaya Kab. Nduga Kab. Dogiyai Kab. Puncak Kab. Intan Jaya Kab. Deiyai Provinsi Papua Barat Kab. Fak Fak Kab. Manokwari Kab. Sorong Kota Sorong Kab. Raja Ampat Kab. Sorong Selatan Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Kaimana Kab. Maybrat Kab. Tambrauw JUMLAH

Pagu 3 19.999.965.494 17.819.731.675 21.578.538.764 15.933.644.648 15.536.814.497 14.082.778.011 13.230.255.021 14.719.174.928 12.788.761.374 8.071.044.382 74.816.786.192 24.155.655.601 41.549.945.667 24.991.279.611 20.857.871.195 26.959.928.286 24.782.055.219 64.468.430.928 28.100.843.351 12.589.407.720 19.836.439.707 15.040.103.495 71.064.172.651 30.019.984.957 44.099.856.994 26.918.188.014 30.109.500.022 35.007.095.737 26.870.069.243 27.654.754.733 25.518.824.452 13.464.367.320 262.416.707.696 20.532.902.594 36.704.429.862 26.655.438.261 44.443.163.831 112.968.590.115 27.597.647.749 20.277.074.675 25.752.519.797 31.050.632.373 25.326.073.399 42.777.578.143 32.008.034.883 35.757.107.178 38.761.108.536 29.884.219.108 48.656.784.809 43.521.633.113 40.207.261.278 45.801.567.815 19.093.385.301 30.349.270.897 12.087.730.913 12.283.417.371 14.341.076.863 13.364.351.149 17.553.823.300 20.355.946.432 17.921.243.135 14.127.297.192 198.394.732.282 57.191.789.331 96.542.465.577 122.658.449.841 46.788.107.406 73.910.381.837 68.946.495.349 184.720.988.982 32.833.024.399 52.799.806.286 26.058.479.927 25.858.121.398 32.845.615.277.980

PPh Perorangan 4 348.577.272 592.593.130 4.380.293.074 426.334.158 459.817.444 355.523.548 218.804.674 220.088.516 226.178.078 273.639.044 5.278.740.876 462.161.220 708.144.308 693.732.576 362.631.668 3.820.236.212 327.741.964 302.848.688 344.087.116 269.032.922 370.664.046 256.830.578 9.872.036.870 880.539.516 5.992.098.370 718.383.966 764.704.486 936.905.108 2.685.331.290 829.999.856 1.451.607.858 548.484.840 40.047.620.060 1.400.402.256 876.905.082 1.183.434.918 1.700.990.234 31.150.993.610 1.082.254.840 1.035.414.224 760.753.318 966.141.326 5.287.956.900 727.580.010 753.972.398 660.210.326 852.409.890 680.292.374 1.345.264.992 986.613.036 913.818.598 678.219.956 648.459.932 626.650.626 657.927.912 687.496.832 690.360.292 677.031.914 672.575.784 754.363.224 825.049.932 787.885.312 9.657.112.964 1.015.469.672 1.900.648.576 1.463.780.470 2.954.820.280 757.017.452 758.509.616 3.278.608.626 865.493.060 663.232.030 414.137.630 413.952.016 5.254.938.371.479

Realisasi PBB 5 1.201.755.673 907.308.796 1.785.527.966 1.056.920.962 1.577.299.006 907.308.796 928.502.362 919.153.095 951.847.640 907.308.796 631.887.753 953.202.234 1.211.481.886 910.851.719 1.164.401.884 1.969.863.184 930.833.348 907.973.271 988.609.693 955.812.018 907.308.796 907.308.796 404.467.623 987.985.422 1.407.839.375 908.879.270 953.530.093 1.441.432.386 1.362.461.677 907.308.796 1.250.866.625 907.308.796 2.707.832.363 1.110.573.148 1.134.024.900 975.702.826 1.264.700.157 6.104.041.360 1.096.138.178 1.094.255.939 907.308.796 1.073.679.751 1.946.278.946 2.431.940.018 1.078.191.093 926.896.281 1.100.240.671 922.752.330 923.289.449 907.308.796 927.651.039 1.125.348.591 907.308.796 1.430.030.878 907.308.796 907.308.796 907.308.796 907.308.796 940.715.107 920.723.363 978.447.466 907.308.796 808.712.077 1.446.471.206 1.038.780.411 1.805.666.711 1.425.139.837 975.295.106 908.972.070 1.601.461.010 907.437.117 1.492.240.465 907.308.796 907.308.796 2.142.325.985.129

BPHTB 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.920.000 47.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.664 0 0 0 0 0 0 0 310.656 0 4.632.000 0 18.528.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.699.554.644

Total 7=4+5+6 1.550.332.945 1.499.901.926 6.165.821.040 1.483.255.120 2.037.116.450 1.262.832.344 1.147.307.036 1.139.241.611 1.178.025.718 1.180.947.840 5.922.548.629 1.463.043.454 1.919.626.194 1.604.584.295 1.527.033.552 5.790.099.396 1.258.575.312 1.210.821.959 1.332.696.809 1.224.844.940 1.277.972.842 1.164.139.374 10.276.582.157 1.868.524.938 7.399.937.745 1.627.263.236 1.718.234.579 2.378.337.494 4.047.792.967 1.737.308.652 2.702.785.139 1.455.793.636 42.760.084.423 2.510.975.404 2.029.457.982 2.159.137.744 2.965.690.391 37.255.034.970 2.178.393.018 2.129.670.163 1.668.062.114 2.039.821.077 7.234.235.846 3.159.520.028 1.832.163.491 1.587.106.607 1.952.650.561 1.603.044.704 2.268.554.441 1.893.921.832 1.841.469.637 1.803.568.547 1.555.768.728 2.056.681.504 1.565.236.708 1.594.805.628 1.597.669.088 1.584.340.710 1.613.290.891 1.675.086.587 1.803.497.398 1.695.194.108 10.465.825.041 2.461.940.878 2.939.428.987 3.269.447.181 4.379.960.117 1.732.312.558 1.667.481.686 4.880.069.636 1.772.930.177 2.155.472.495 1.321.446.426 1.321.260.812 7.403.963.911.252 DAFTAR LRA -186 -


DAFTAR 3-C LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2011 (Dalam Rupiah)

No.

Daerah

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bireuen Kab. Aceh Pidie Kab. Simeulue Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh Jaya Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kab. Pidie Jaya Kota Subulussalam Provinsi Sumatera Utara Kab. Asahan Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Labuhan Batu Kab. Langkat Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir Kota Binjai Kota Medan Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidempuan Kab. Pakpak Bharat

Pagu 3 883.407.036.107 8.421.673.994 8.359.995.279 8.444.393.379 8.323.742.679 8.582.096.369 8.296.207.779 12.023.247.051 169.085.542.601 8.309.005.979 8.461.538.679 8.300.252.608 8.296.207.779 8.296.207.779 8.296.207.779 8.296.207.779 8.382.982.779 8.330.687.379 8.312.922.591 8.468.465.179 12.687.820.159 8.296.336.884 8.296.473.079 8.319.330.379 6.728.942.318 643.958.572 756.759.672 810.173.206 655.654.901 643.958.572 3.699.277.611 2.380.653.388 643.958.572 737.996.433 4.580.021.626 841.946.272 856.211.167 686.703.054 1.536.029.059 643.958.572 643.958.572 643.958.572 643.958.572 643.958.572 1.013.677.372 668.131.912

Minyak Bumi 4

146.753.267.335 645.756.540 645.756.540 645.756.540 645.756.540 645.756.540 645.756.540 658.988.945 12.277.002.152 645.756.540 645.756.540 645.756.540 645.756.540 645.756.540 645.756.540 645.756.540 645.756.540 645.756.540 645.756.540 645.756.540 2.562.171.450 645.756.540 645.756.540 645.756.540 352.243.991 22.723.023 22.723.023 23.466.257 22.723.023 22.723.023 551.033.062 22.723.023 22.723.023 22.723.023 22.723.023 22.723.023 22.723.023 22.723.023 175.434.710 22.723.023 22.723.023 22.723.023 22.723.023 22.723.023 22.723.023 22.723.023

Gas Bumi 5

252.511.721.516 3.020.190.440 3.020.190.440 3.020.190.440 3.020.190.440 3.020.190.440 3.020.190.440 4.454.508.807 65.044.887.050 3.020.190.440 3.020.190.440 3.020.190.440 3.020.190.440 3.020.190.440 3.020.190.440 3.020.190.440 3.020.190.440 3.020.190.440 3.020.190.440 3.020.190.440 2.985.173.110 3.020.190.440 3.020.190.440 3.020.190.440 521.426.400 32.588.800 32.588.800 98.313.200 32.588.800 32.588.800 765.364.400 32.588.800 32.588.800 32.588.800 32.588.800 32.588.800 32.588.800 32.588.800 244.355.600 32.588.800 32.588.800 32.588.800 32.588.800 32.588.800 32.588.800 32.588.800

Pertambangan Umum 6

117.496.225 41.594.665 24.473.330 54.012.665 11.784.920 100.318.785 2.147.705 18.027.170 2.147.705 6.627.075 60.013.520 2.147.705 2.147.705 2.147.705 2.147.705 2.147.705 32.518.955 14.215.565 7.895.790 62.437.795 6.401.325 2.147.705 2.240.560 10.240.615 147.875.525 0 39.480.385 0 3.662.330 0 0 178.655.155 0 0 126.285.600 69.295.695 36.587.775 0 0 0 0 0 0 0 129.401.580 7.729.995

Realisasi Panas Bumi 7

Hasil Kehutanan 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.408.424 5.093.629 400.765 400.765 400.765 5.800.555 400.765 400.765 400.765 400.765 400.765 4.445.594 400.765 400.765 400.765 400.765 400.765 400.765 647.255 400.765 400.765 529.870 400.765 400.765 1.254.878.708 78.429.918 78.429.918 78.429.918 78.799.676 78.429.918 78.429.918 446.305.372 78.429.918 106.641.276 1.151.004.034 78.429.918 110.744.746 91.253.262 78.429.918 78.429.918 78.429.918 78.429.918 78.429.918 78.429.918 78.429.918 79.056.210

Hasil Perikanan 9

0 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 0 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001

Total 10 399.386.893.500 3.792.720.275 3.770.906.076 3.800.445.411 3.758.217.666 3.852.151.321 3.748.580.451 5.212.010.688 77.404.522.673 3.753.059.821 3.806.446.266 3.752.625.280 3.748.580.451 3.748.580.451 3.748.580.451 3.748.580.451 3.778.951.701 3.760.648.311 3.754.575.026 3.808.870.541 5.634.231.651 3.748.709.556 3.748.673.306 3.756.673.361 2.276.424.624 213.826.742 253.307.127 280.294.376 217.858.830 213.826.742 1.474.912.381 760.357.351 213.826.742 242.038.100 1.412.686.458 283.122.437 282.729.345 226.650.086 578.305.229 213.826.742 213.826.742 213.826.742 213.826.742 213.826.742 343.228.322 222.183.029 DAFTAR LRA -187 -



No.

Daerah

Pagu

1 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

2

3

Kab. Nias Selatan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Serdang Berdagai Kab. Samosir Kab. Batu Bara Kab. Padang Lawas Kab. Padang Lawas Utara Kab. Labuhan Batu Selatan Kab. Labuhan Batu Utara Kab. Nias Utara Kab. Nias Barat Kab. Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Barat Kab. Limapuluh Kota Kab. Agam Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Sawahlunto Sijunjung Kab. Solok Kab. Tanah Datar Kota Bukit Tinggi Kota Padang Panjang Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok Kota Pariaman Kab. Pasaman Barat Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan Provinsi Riau Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hulu Kab. Kampar Kab. Kuantan Singingi Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Siak Kota Dumai Kota Pekanbaru Kab. Kepulauan Meranti Provinsi Riau Kepulauan

643.958.572 645.111.272 643.958.572 719.648.699 643.958.572 17.497.548.072 801.557.254 727.430.612 640.723.149 633.072.756 633.072.756 633.072.756 5.600.686.153 1.148.099.645 906.110.682 3.839.261.097 850.459.090 1.002.368.109 899.638.105 5.684.998.309 986.634.916 859.216.014 850.459.090 850.459.090 850.459.090 850.459.090 2.395.069.666 850.459.090 850.459.090 1.193.958.704 3.021.409.458 2.232.306.792 1.957.902.539.831 1.959.509.958.215 379.780.330.969 382.789.704.782 787.849.468.581 362.199.481.811 369.161.960.256 1.011.540.995.158 367.865.865.011 1.149.657.790.727 383.274.159.517 358.091.545.445 367.119.050.093 594.687.963.573

Minyak Bumi 4

22.723.023 22.723.023 22.723.023 22.723.023 22.723.023 19.487.600 19.487.600 19.487.600 19.487.600 19.487.600 19.487.600 19.487.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 834.804.940.029 841.170.476.389 153.693.610.086 155.529.025.333 338.921.456.700 153.693.610.086 156.057.233.218 436.495.253.439 158.006.627.011 493.585.094.625 153.693.610.086 153.725.886.745 144.647.878.000 150.503.422.166

Gas Bumi 5

32.588.800 32.588.800 32.588.800 32.588.800 32.588.800 32.588.800 32.588.800 32.588.800 32.588.800 32.588.800 32.588.800 32.588.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.406.687.407

Pertambangan Umum 6

0 403.445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.609.443.673 275.467.340 173.019.925 171.498.615 171.498.615 209.654.180 182.992.650 1.854.078.080 229.642.172 172.531.115 171.498.615 171.498.615 171.498.615 171.498.615 711.362.520 171.498.615 171.498.615 171.498.615 694.223.545 391.315.310 3.972.326.632 701.369.029 1.280.229.895 5.713.578.838 799.296.649 2.499.485.584 708.984.014 701.369.029 724.885.879 768.064.714 701.369.029 701.369.029 589.304.660 6.440.726.110


Hasil Kehutanan 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78.429.918 78.429.918 78.429.918 101.136.956 78.429.918 5.135.477.396 126.680.150 104.442.158 78.429.918 78.429.918 78.429.918 78.429.918 308.242.260 34.425.254 49.640.636 930.889.740 34.249.140 47.117.074 39.150.814 42.399.934 39.543.728 35.991.216 34.249.140 34.249.140 34.249.140 34.249.140 34.891.822 34.249.140 34.249.140 137.299.022 237.484.308 260.389.138 5.542.416.736 1.642.970.330 7.048.012.956 2.946.455.560 1.364.189.888 1.289.047.260 2.754.564.624 2.465.253.018 1.048.892.442 4.232.718.462 8.572.179.350 1.007.712.132 1.072.253.640 0

Hasil Perikanan 9

80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 72.434.608 72.434.608 72.434.608 0 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 0 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 72.434.608 0

Total 10 213.826.742 214.230.187 213.826.742 236.533.780 213.826.742 5.267.638.797 258.841.551 236.603.559 210.591.319 202.940.926 202.940.926 202.940.926 1.917.685.933 389.977.595 302.745.562 1.182.473.356 285.832.756 336.856.255 302.228.465 1.976.563.015 349.270.901 288.607.332 285.832.756 285.832.756 285.832.756 285.832.756 826.339.343 285.832.756 285.832.756 388.882.638 1.011.792.854 731.789.449 844.319.683.397 843.594.900.749 162.101.937.938 164.269.144.732 341.165.028.238 157.562.227.931 159.600.866.857 439.741.960.487 159.860.490.333 498.665.962.802 163.047.243.466 155.515.052.907 146.381.870.908 282.350.835.683 DAFTAR LRA -188 -



No.

Daerah

1 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

2

Kab. Natuna Kab. Kepulauan Anambas Kab. Karimun Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kab. Lingga Kab. Bintan Provinsi Jambi Kab. Batanghari Kab. Bungo Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Provinsi Sumatera Selatan Kab. Lahat Kab. Musi Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Muara Enim Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Kota Palembang Kota Prabumulih Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Kab. Banyuasin Kab. Ogan Ilir Kab. OKU Timur Kab. OKU Selatan Kab. Empat Lawang Provinsi Bangka Belitung Kab. Bangka Kab. Belitung Kota Pangkal Pinang Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Barat Kab. Belitung Timur Provinsi Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Utara

Pagu 3 735.752.043.754 414.297.793.985 209.180.115.935 197.750.697.664 207.351.400.264 199.605.547.964 203.021.719.964 243.365.746.905 59.796.230.351 61.739.767.510 49.158.273.733 51.688.073.736 56.527.221.186 57.571.990.652 297.848.932.337 191.010.466.848 56.090.648.073 52.810.164.977 45.728.872.983 784.019.697.936 165.416.864.491 1.132.980.120.326 296.206.698.429 268.137.411.797 114.051.981.170 146.416.904.751 111.762.903.355 115.174.265.907 111.762.903.355 111.762.903.355 127.917.817.991 114.512.299.898 112.184.767.718 111.962.601.555 111.986.687.955 87.625.548.696 65.603.538.317 37.678.299.141 28.281.851.487 56.438.206.675 53.049.730.235 51.425.693.117 39.302.587.873 4.656.518.505 1.184.103.797 5.547.848.248

Minyak Bumi 4

230.098.251.663 96.071.045.200 52.826.298.015 52.826.298.015 52.826.298.015 52.826.298.015 52.826.298.015 36.189.576.400 8.159.492.456 7.421.074.074 7.421.074.074 7.421.074.074 10.390.987.699 10.455.611.563 48.881.310.331 21.368.081.956 7.381.755.225 9.127.756.399 5.589.486.800 89.449.895.497 15.588.259.669 112.163.526.913 28.104.070.804 38.645.141.511 12.778.556.631 24.676.725.447 12.778.556.631 14.453.345.124 12.778.556.631 12.778.556.631 19.530.508.952 13.949.129.662 12.778.556.631 12.778.556.631 12.778.556.631 4.237.414.960 1.209.730.578 1.209.730.578 1.209.730.578 1.209.730.578 1.209.730.578 1.209.730.578 1.209.730.578 0 0 0

Gas Bumi 5

128.548.697.906 67.229.223.200 41.052.372.464 41.052.372.464 41.052.372.464 41.052.372.464 41.052.372.464 65.588.617.729 15.826.434.400 13.274.744.813 13.274.744.813 13.274.744.813 12.939.499.558 12.860.948.595 82.220.691.835 60.035.662.074 13.256.774.031 13.072.725.332 11.704.538.000 222.416.309.003 33.482.584.292 378.398.187.427 97.539.850.890 35.761.611.880 31.773.759.050 31.834.516.474 31.773.759.050 30.965.898.809 31.773.759.050 31.773.759.050 30.758.975.205 31.586.978.062 31.773.759.050 31.773.759.050 31.773.759.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pertambangan Umum 6

2.029.308.365 2.029.308.365 6.780.399.071 2.029.308.365 5.389.554.275 2.678.505.970 3.874.166.170 3.410.824.083 1.039.612.798 5.161.446.716 648.756.062 1.530.433.724 764.972.512 815.603.267 713.346.305 648.756.062 859.180.431 648.756.062 621.149.399 24.819.653.145 18.651.116.775 4.507.984.818 4.024.370.584 31.770.611.547 3.789.470.324 5.138.193.329 3.374.510.709 3.407.228.254 3.374.510.709 3.374.510.709 4.026.937.134 3.431.981.444 3.509.945.484 3.444.405.079 3.452.835.319 35.888.352.665 28.737.766.726 15.330.739.344 11.710.177.088 22.860.043.816 22.389.707.400 24.802.599.976 16.020.018.634 1.715.058.833 368.425.213 1.857.083.477


Hasil Kehutanan 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 880.133.096 376.884.538 280.799.750 174.954.088 305.788.740 337.315.614 332.626.584 603.832.920 375.011.058 2.416.669.921 174.954.088 174.954.088 1.226.577.954 237.395.832 4.794.016.644 429.659.490 325.255.480 506.269.096 184.616.128 175.225.422 175.225.422 175.225.422 175.225.422 191.166.718 175.225.422 185.697.780 175.225.422 175.225.422 15.236.642 15.393.774 52.390.394 4.526.974 4.526.974 15.840.680 7.054.454 4.526.974 292.607.978 1.529.594 1.066.947.968

Hasil Perikanan 9

80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 0 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 0 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 0 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 0 80.085.001 80.085.001

Total 10 360.756.342.935 165.409.661.766 100.739.154.551 95.988.063.845 99.348.309.755 96.637.261.450 97.832.921.650 106.069.151.308 25.482.509.193 26.218.150.354 21.599.614.038 22.612.126.352 24.512.860.384 24.544.875.010 132.499.266.392 82.507.596.151 23.994.464.609 23.104.276.882 18.170.213.288 337.912.435.599 68.039.441.569 499.943.800.803 130.178.036.769 106.582.705.419 48.928.140.102 61.914.136.379 48.182.136.813 49.081.782.610 48.182.136.813 48.182.136.813 54.587.673.010 49.223.399.591 48.328.043.946 48.252.031.183 48.260.461.423 40.141.004.267 30.042.976.079 16.672.945.317 13.004.519.641 24.154.386.369 23.695.363.659 26.099.470.009 17.314.361.187 2.007.666.811 450.039.808 3.004.116.446 DAFTAR LRA -189 -



No.

Daerah

1 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184

2

Kab. Rejang Lebong Kota Bengkulu Kab. Kaur Kab. Seluma Kab. Mukomuko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Lampung Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Timur Kab. Tanggamus Kab. Tulang Bawang Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Kab. Pesawaran Kab. Pringsewu Kab. Mesuji Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Kab. Bandung Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Ciamis Kab. Cianjur Kab. Cirebon Kab. Garut Kab. Indramayu Kab. Karawang Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Sukabumi Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya Kota Bandung Kota Bekasi Kota Bogor Kota Cirebon Kota Depok

Pagu 3 1.172.105.397 1.172.105.397 1.183.321.549 2.603.030.870 1.351.644.639 1.312.704.297 1.176.264.797 4.389.804.997 95.286.161.846 14.469.536.660 14.470.773.380 14.467.181.060 14.439.710.160 57.874.300.372 14.784.217.660 14.524.430.060 14.515.602.819 14.440.933.823 14.439.710.160 13.276.284.977 13.232.144.004 13.407.178.196 13.232.144.004 140.457.775.851 229.172.941.223 58.006.890.131 53.476.934.932 63.907.062.134 19.879.163.426 20.296.279.486 18.332.023.585 53.151.593.512 34.541.085.335 45.318.808.330 18.396.657.130 18.807.192.537 18.491.161.532 42.062.472.457 45.708.865.848 18.499.025.547 18.495.086.378 18.317.510.395 18.317.510.395 18.317.510.395 18.317.510.395 18.317.510.395

Minyak Bumi 4

0 0 0 0 0 0 0 0 40.042.757.215 6.177.490.563 6.177.490.563 6.177.490.563 6.177.490.563 24.865.062.775 6.177.490.563 6.177.490.563 6.177.490.563 6.177.490.563 6.177.490.563 4.977.574.800 4.977.574.800 4.977.574.800 4.977.574.800 53.375.964.684 41.389.188.259 3.216.434.427 16.331.683.764 3.216.434.427 3.216.434.427 3.216.434.427 3.216.434.427 3.216.434.427 8.184.223.815 6.256.616.005 3.216.434.427 3.308.378.550 3.216.434.427 3.646.328.780 3.216.434.427 3.216.434.427 3.216.434.427 3.216.434.427 3.216.434.427 3.216.434.427 3.216.434.427 3.216.434.427

Gas Bumi 5

0 0 0 0 0 0 0 0 1.486.970.000 212.320.400 212.320.400 212.320.400 212.320.400 212.320.400 212.320.400 212.320.400 212.320.400 212.320.400 212.320.400 212.320.400 212.320.400 212.320.400 212.320.400 4.459.447.600 20.835.501.600 1.634.853.600 3.384.729.600 1.634.853.600 1.634.853.600 1.634.853.600 1.634.853.600 1.634.853.600 3.192.148.800 9.458.269.200 1.634.853.600 1.742.622.400 1.634.853.600 10.683.288.000 1.634.853.600 1.634.853.600 1.634.853.600 1.634.853.600 1.634.853.600 1.634.853.600 1.634.853.600 1.634.853.600

Pertambangan Umum 6

364.225.773 364.225.773 367.307.523 822.753.645 382.361.198 413.435.388 365.681.563 1.490.420.633 64.896.125 12.226.935 15.075.915 11.402.475 1.787.660 1.787.660 122.365.285 31.439.625 4.114.985 3.011.323 1.787.660 15.163.395 1.787.660 41.715.940 1.787.660 0 2.240.261.154 177.124.130 177.124.130 4.459.190.403 177.124.130 185.527.665 177.124.130 218.309.015 177.124.130 177.124.130 177.124.130 177.124.130 177.700.825 177.124.130 190.400.820 177.124.130 184.351.210 177.124.130 177.124.130 177.124.130 177.124.130 177.124.130


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.895.914.681 26.659.794.641 2.915.356.089 19.174.463.869 2.915.356.089 2.915.356.089 2.915.356.089 18.159.171.084 2.915.356.089 2.915.356.089 2.915.356.089 2.915.356.089 2.915.356.089 2.915.356.089 16.544.468.032 2.915.356.089 2.915.356.089 2.915.356.089 2.915.356.089 2.915.356.089 2.915.356.089 2.915.356.089

Hasil Kehutanan 8

1.529.594 1.529.594 2.252.940 2.933.600 124.500.208 1.529.594 1.529.594 1.529.594 21.156.938 3.254.912 3.254.912 3.254.912 3.254.912 3.254.912 3.254.912 3.254.912 24.027.860 3.254.912 3.254.912 3.254.912 3.254.912 21.540.930 3.254.912 0 925.581.070 78.514.034 74.046.484 92.497.640 542.542.394 660.474.182 78.400.442 77.455.436 252.951.470 80.752.372 97.790.506 80.832.310 125.647.516 103.113.998 232.321.206 128.501.030 121.124.640 74.046.484 74.046.484 74.046.484 74.046.484 74.046.484

Hasil Perikanan 9

80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 0 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 72.434.608 72.434.608 72.434.608 480.510.011 0 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001

Total 10 445.840.368 445.840.368 449.645.464 905.772.246 586.946.407 495.049.983 447.296.158 1.572.035.228 41.615.780.278 6.485.377.811 6.488.226.791 6.484.553.351 6.474.938.536 25.162.510.748 6.595.516.161 6.504.590.501 6.498.038.809 6.476.162.199 6.474.938.536 5.288.398.508 5.267.372.380 5.325.586.678 5.267.372.380 58.315.922.295 101.286.446.764 31.846.805.833 22.963.025.068 28.657.524.940 8.566.395.641 8.692.730.964 8.102.253.689 23.386.308.563 14.801.889.305 18.968.202.797 8.121.643.753 8.304.398.480 8.150.077.458 17.605.295.998 21.898.563.086 8.152.354.277 8.152.204.967 8.097.899.731 8.097.899.731 8.097.899.731 8.097.899.731 8.097.899.731 DAFTAR LRA -190 -



No.

Daerah

1 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230

2

Kota Sukabumi Kota Tasikmalaya Kota Cimahi Kota Banjar Kab. Bandung Barat Provinsi Banten Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Tangerang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Serang Kota Tangerang Selatan Provinsi Jawa Tengah Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Kudus Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo Kota Magelang Kota Pekalongan

Pagu 3 18.317.510.395 18.318.372.749 18.317.510.395 18.733.729.124 17.266.807.461 642.666.734 628.250.558 1.361.150.261 429.009.766 429.009.766 429.009.766 429.009.766 429.009.766 421.359.373 7.941.981.518 727.966.651 745.472.544 714.854.244 9.557.616.422 873.830.545 1.154.124.617 885.073.140 714.854.244 2.398.272.575 714.854.244 714.854.244 757.101.519 1.253.467.271 714.854.244 715.001.265 714.854.244 864.426.904 741.678.361 1.836.617.368 714.854.244 744.798.167 1.858.116.636 714.854.244 714.854.244 714.854.244 1.463.957.817 714.854.244 749.438.123 714.854.244 714.854.244 714.854.244

Minyak Bumi 4

3.216.434.427 3.216.434.427 3.216.434.427 3.216.434.427 3.216.434.427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410.037.259 24.119.368 24.119.368 24.119.368 820.063.665 24.119.368 24.119.368 24.119.368 24.119.368 24.130.622 24.119.368 24.119.368 24.119.368 24.119.368 24.119.368 24.119.368 24.119.368 24.119.368 24.119.368 24.119.368 24.119.368 24.119.368 24.119.368 24.119.368 24.119.368 24.119.368 24.119.368 24.119.368 24.119.368 24.119.368 24.119.368 24.119.368

Gas Bumi 5

1.634.853.600 1.634.853.600 1.634.853.600 1.634.853.600 1.634.853.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.421.600 4.200.800 4.200.800 4.200.800 25.990.400 4.200.800 4.200.800 4.200.800 4.200.800 4.200.800 4.200.800 4.200.800 4.200.800 4.200.800 4.200.800 4.200.800 4.200.800 4.200.800 4.200.800 4.200.800 4.200.800 4.200.800 4.200.800 4.200.800 4.200.800 4.200.800 4.200.800 4.200.800 4.200.800 4.200.800 4.200.800 4.200.800

Pertambangan Umum 6

177.124.130 177.124.130 177.124.130 177.124.130 180.205.950 15.106.805 31.796.100 10.521.280 3.018.295 3.018.295 3.018.295 3.018.295 3.018.295 3.018.295 20.279.805 3.467.170 11.413.080 696.675 696.675 696.675 696.675 27.795.830 696.675 696.675 696.675 696.675 1.655.255 696.675 696.675 696.675 696.675 696.675 3.842.335 696.675 696.675 696.675 696.675 696.675 696.675 696.675 696.675 696.675 12.897.024 696.675 696.675 696.675


2.915.356.089 2.915.356.089 2.915.356.089 2.915.356.089 1.823.283.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hasil Kehutanan 8

74.046.484 74.305.190 74.046.484 198.912.104 83.815.912 179.851.330 86.491.640 324.597.112 51.386.094 51.386.094 51.386.094 51.386.094 51.386.094 51.386.094 2.022.497.266 120.529.438 118.970.426 118.970.426 2.194.171.730 166.663.316 250.751.538 146.812.880 118.970.426 623.992.550 118.970.426 118.970.426 130.822.968 280.554.334 118.970.426 119.014.532 118.970.426 163.842.224 124.321.382 455.499.364 118.970.426 127.953.604 461.949.144 118.970.426 118.970.426 118.970.426 343.701.498 118.970.426 118.970.426 118.970.426 118.970.426 118.970.426

Hasil Perikanan 9

80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 0 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 72.434.608 0 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001

Total 10 8.097.899.731 8.098.158.437 8.097.899.731 8.222.765.351 7.018.678.090 194.958.135 198.372.741 415.203.393 134.489.390 134.489.390 134.489.390 134.489.390 134.489.390 126.838.997 2.524.235.930 232.401.777 238.788.675 228.072.270 3.121.007.471 275.765.160 359.853.382 283.013.879 228.072.270 733.105.648 228.072.270 228.072.270 240.883.392 389.656.178 228.072.270 228.116.376 228.072.270 272.944.068 236.568.886 564.601.208 228.072.270 237.055.448 571.050.988 228.072.270 228.072.270 228.072.270 452.803.342 228.072.270 240.272.619 228.072.270 228.072.270 228.072.270 DAFTAR LRA -191 -



No.

Daerah

Pagu

1 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276

2

3

Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Kota Tegal Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul Kab. Kulon Progo Kab. Sleman Kota Yogyakarta Provinsi Jawa Timur Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kab. Tulungagung Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan

714.854.244 1.006.987.244 714.854.244 714.854.244 4.686.200 249.099.085 249.099.085 267.843.985 249.099.085 249.099.085 126.484.097.424 11.154.367.781 10.723.787.271 7.258.265.064 177.000.108.211 7.083.981.045 7.703.817.567 8.322.600.265 7.381.334.387 7.366.825.179 7.418.449.487 7.249.017.854 8.613.197.575 7.061.288.965 7.513.546.883 7.061.803.972 7.694.417.822 8.157.379.589 7.143.482.245 7.050.664.317 7.133.638.673 7.175.548.436 7.165.960.442 7.050.547.856 7.050.547.855 7.055.851.471 7.351.374.228 7.144.335.791 22.836.849.572 7.096.084.535 7.050.547.856 7.050.547.856 7.050.547.856 7.050.547.856 7.050.547.856 7.050.547.856

Minyak Bumi 4

24.119.368 24.119.368 24.119.368 24.119.368 0 0 0 0 0 0 46.097.269.682 3.663.453.824 2.482.822.299 2.482.822.299 71.711.410.634 2.482.822.299 2.577.459.010 2.482.822.299 2.482.822.299 2.482.822.299 2.482.822.299 2.482.822.299 2.482.822.299 2.482.822.299 2.482.822.299 2.482.822.299 2.482.822.299 2.482.822.299 2.482.822.299 2.482.822.299 2.482.822.299 2.482.822.299 2.482.822.299 2.482.822.299 2.482.822.298 2.482.822.299 2.437.094.940 2.482.822.299 8.875.237.396 2.482.822.299 2.482.822.299 2.482.822.299 2.482.822.299 2.482.822.299 2.482.822.299 2.482.822.299

Gas Bumi 5

4.200.800 121.054.000 4.200.800 4.200.800 0 0 0 0 0 0 3.730.154.800 571.879.600 197.084.400 197.084.400 751.125.200 197.084.400 420.537.600 197.084.400 197.084.400 197.084.400 197.084.400 197.084.400 197.084.400 197.084.400 197.084.400 197.084.400 197.084.400 197.084.400 197.084.400 197.084.400 197.084.400 197.084.400 197.084.400 197.084.400 197.084.400 197.084.400 197.084.400 197.084.400 197.084.400 197.084.400 197.084.400 197.084.400 197.084.400 197.084.400 197.084.400 197.084.400

Pertambangan Umum 6

696.675 696.675 696.675 696.675 1.640.170 0 0 6.560.715 0 0 136.543.777 6.434.110 26.822.862 13.586.115 6.434.110 6.434.110 6.434.110 32.202.090 105.400.818 6.434.110 6.434.110 32.957.417 12.522.430 6.434.110 6.434.110 6.434.110 6.434.110 6.434.110 57.339.417 6.434.110 31.035.690 11.931.455 6.434.110 6.434.110 6.434.110 6.434.110 6.434.110 37.784.600 6.434.110 6.434.110 6.434.110 6.434.110 6.434.110 6.434.110 6.434.110 6.434.110


Hasil Kehutanan 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118.970.426 118.970.426 118.970.426 118.970.426 0 0 0 0 0 0 1.964.478.217 106.188.011 1.190.910.015 162.372.883 488.509.809 116.217.967 106.188.011 465.716.893 149.602.085 201.071.207 216.558.499 143.221.001 583.070.088 109.410.343 245.087.719 109.564.845 299.349.001 438.237.531 106.473.203 106.304.472 108.765.841 138.976.175 140.811.787 106.188.011 106.188.011 107.876.483 210.154.129 106.195.296 413.101.113 119.849.015 106.188.011 106.188.011 106.188.011 106.188.011 106.188.011 106.188.011

Hasil Perikanan 9

80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 0 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 0 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001

Total 10 228.072.270 344.925.470 228.072.270 228.072.270 1.640.170 80.085.001 80.085.001 86.645.716 80.085.001 80.085.001 51.928.446.476 4.428.040.546 3.977.724.577 2.935.950.698 73.037.564.754 2.882.643.777 3.190.703.732 3.257.910.683 3.014.994.603 2.967.497.017 2.982.984.309 2.936.170.118 3.355.584.218 2.875.836.153 3.011.513.529 2.875.990.655 3.065.774.811 3.204.663.341 2.923.804.320 2.872.730.282 2.899.793.231 2.910.899.330 2.907.237.597 2.872.613.821 2.872.613.820 2.874.302.293 2.930.852.580 2.903.971.596 9.571.942.020 2.886.274.825 2.872.613.821 2.872.613.821 2.872.613.821 2.872.613.821 2.872.613.821 2.872.613.821 DAFTAR LRA -192 -



No.

Daerah

1 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322

2

Kota Probolinggo Kota Surabaya Kota Batu Provinsi Kalimantan Barat Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Pontianak Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kota Pontianak Kota Singkawang Kab. Sekadau Kab. Melawi Kab. Kayong Utara Kab. Kubu Raya Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Barito Selatan Kab. Barito Utara Kab. Kapuas Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kota Palangkaraya Kab. Katingan Kab. Seruyan Kab. Sukamara Kab. Lamandau Kab. Gunung Mas Kab. Pulang Pisau Kab. Murung Raya Kab. Barito Timur Provinsi Kalimantan Selatan Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kota Baru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjar Baru Kota Banjarmasin Kab. Balangan

Pagu 3 7.050.547.856 7.050.547.856 7.050.609.141 17.474.762.425 2.616.249.418 3.175.153.429 7.180.828.957 41.340.382.927 2.268.469.458 2.618.879.448 5.990.135.893 12.723.100.058 2.244.197.458 2.255.128.218 2.639.240.386 7.718.743.707 2.858.452.718 5.513.680.313 79.808.598.831 26.019.469.486 40.492.096.193 25.855.290.414 14.255.351.855 32.028.511.820 12.213.505.681 46.094.295.835 46.899.466.235 11.706.400.175 25.273.566.895 15.626.825.425 11.656.046.875 80.062.105.745 20.276.188.798 386.054.937.136 165.076.510.880 64.555.511.994 70.351.695.456 64.307.222.433 64.221.141.133 160.057.891.038 202.053.690.405 163.933.186.648 84.545.174.260 64.388.773.233 64.221.141.133 222.750.930.267

Minyak Bumi 4

2.482.822.299 2.482.822.299 2.482.822.299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.433.800.928 405.632.955 405.632.955 405.632.955 405.632.955 405.632.955 405.632.955 4.430.517.568 405.632.955 405.632.955 405.632.955 405.632.955 842.717.242

Gas Bumi 5

197.084.400 197.084.400 197.084.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pertambangan Umum 6

6.434.110 6.434.110 6.434.110 4.376.690.570 609.835.485 771.924.650 1.553.347.250 7.307.336.890 487.697.315 595.887.250 1.764.760.410 865.679.815 479.522.435 483.443.065 494.771.445 839.616.190 694.606.640 558.333.055 17.740.995.111 7.219.892.553 7.595.175.669 4.706.147.113 2.783.525.062 3.719.666.929 2.813.166.399 2.951.690.998 2.649.047.559 2.634.548.598 3.275.529.141 3.495.622.938 2.616.924.943 18.574.910.808 5.928.131.416 148.287.218.393 66.660.123.017 24.635.200.445 26.845.518.208 24.615.223.215 24.585.094.760 63.863.591.074 69.074.817.121 64.807.698.878 33.882.249.297 24.643.765.995 24.585.094.760 79.695.466.965


Hasil Kehutanan 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106.188.011 106.188.011 106.249.296 2.144.686.856 226.352.959 274.415.291 941.853.552 6.450.948.336 227.539.199 241.437.578 253.529.145 4.085.825.020 226.623.999 226.352.959 578.098.327 1.708.573.146 226.352.959 2.014.555.176 11.091.807.347 1.788.721.382 5.824.512.022 3.803.438.956 1.991.381.128 6.765.712.216 1.334.427.754 13.557.516.980 14.940.811.822 1.334.427.754 5.033.941.692 1.838.277.922 1.334.427.754 9.429.402.704 1.334.427.754 224.817.706 37.285.749 99.662.677 37.285.749 37.285.749 37.285.749 124.309.600 555.774.137 45.465.447 37.285.749 37.285.749 37.285.749 57.605.096

Hasil Perikanan 9

80.085.001 80.085.001 80.085.001 0 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 0 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 0 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001

Total 10 2.872.613.821 2.872.613.821 2.872.675.106 6.521.377.426 916.273.445 1.126.424.942 2.575.285.803 13.838.370.227 795.321.515 917.409.829 2.098.374.556 5.031.589.836 786.231.435 789.881.025 1.152.954.773 2.628.274.337 1.001.044.600 2.652.973.232 28.832.802.458 9.088.698.936 13.499.772.692 8.589.671.070 4.854.991.191 10.565.464.146 4.227.679.154 16.589.292.979 17.669.944.382 4.049.061.353 8.389.555.834 5.413.985.861 4.031.437.698 28.084.398.513 7.342.644.171 150.945.837.027 67.183.126.722 25.220.581.078 27.368.521.913 25.138.226.920 25.108.098.465 64.473.618.630 74.141.193.827 65.338.882.281 34.405.253.002 25.166.769.700 25.108.098.465 80.675.874.304 DAFTAR LRA -193 -



No.

Daerah

1 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368

2

Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Timur Kab. Berau Kab. Bulungan Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Pasir Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda Kota Tarakan Kab. Penajam Paser Utara Kab. Tana Tidung Provinsi Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Kab. Minahasa Kab. Sangihe Kota Bitung Kota Manado Kab. Kepulauan Talaud Kab. Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro Kota Kotamobagu Kab. Bolaang Mangondow Utara Kab. Minahasa Tenggara Kab. Bolaang Mongondow Timur Kab. Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kota Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Provinsi Sulawesi Tengah Kab. Banggai Kab. Banggai Kepulauan Kab. Buol Kab. Toli-Toli Kab. Donggala Kab. Morowali

Pagu 3 159.906.124.038 3.631.894.358.947 695.914.915.376 562.503.190.595 3.333.729.158.081 728.634.703.825 1.247.912.483.787 580.239.402.526 575.744.623.679 734.702.040.091 544.208.119.004 573.309.541.654 580.814.094.675 553.453.080.954 581.497.908.621 559.020.504.088 1.118.959.883 359.462.632 344.235.382 344.235.382 352.859.282 344.536.682 344.235.382 366.501.482 344.235.382 439.945.182 344.235.382 344.235.382 1.842.392.323 395.078.182 2.301.127.607 370.909.082 239.805.680 324.208.630 468.111.386 281.570.477 637.578.323 522.880.703 411.591.308 6.607.176.006 4.676.204.432 1.405.388.326 2.103.737.619 1.850.051.171 2.304.209.086 11.280.150.847

Minyak Bumi 4

405.632.955 330.072.336.696 49.418.409.491 51.417.109.787 323.617.931.262 49.418.409.491 52.418.645.171 49.418.409.491 50.938.232.067 49.418.409.490 49.418.409.490 56.612.780.057 49.962.639.252 53.324.600.855 61.159.633.063 42.948.305.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gas Bumi 5

0 891.921.303.662 133.789.123.619 133.255.832.480 954.675.619.314 133.789.123.619 133.635.488.662 133.789.123.619 133.419.344.370 133.789.123.619 133.789.123.619 138.809.014.702 137.345.155.631 133.469.993.204 135.003.383.495 113.892.566.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pertambangan Umum 6

65.255.029.475 303.996.471.768 97.628.921.991 47.135.083.038 169.792.690.714 98.569.009.060 282.668.333.426 49.006.465.729 58.037.635.339 106.270.333.303 46.534.941.398 46.540.491.348 59.741.255.270 46.534.941.398 49.263.708.092 58.262.076.608 302.474.830 25.459.735 20.560.400 20.560.400 23.578.765 20.665.855 20.560.400 28.353.535 20.560.400 54.058.830 20.560.400 20.560.400 163.922.115 38.355.380 703.966.970 28.175.385 55.519.520 10.974.530 50.430.345 0 45.818.290 82.215.490 32.639.390 1.906.518.705 637.411.005 323.502.655 395.358.565 353.919.195 344.077.230 3.705.932.755


Hasil Kehutanan 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

647.982.531 10.892.960.595 9.390.440.047 4.940.096.947 3.559.904.155 14.590.552.932 10.049.387.947 13.065.952.496 4.992.509.331 7.270.054.251 1.323.642.417 1.323.642.417 1.323.642.417 1.323.642.417 1.760.412.287 3.568.515.246 76.423.824 11.286.434 10.917.688 10.917.688 10.917.688 10.917.688 10.917.688 10.917.688 10.917.688 10.917.688 10.917.688 10.917.688 337.483.300 10.917.688 12.208.296 12.392.668 24.353.544 13.126.122 22.477.678 9.741.416 77.270.950 11.664.064 20.771.046 347.993.910 781.779.312 69.598.782 217.512.788 176.926.314 321.609.658 132.801.738

Hasil Perikanan 9

80.085.001 0 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 0 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 0 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 0 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001

Total 10 66.388.729.962 1.536.883.072.721 290.306.980.149 236.828.207.253 1.451.726.230.446 296.447.180.103 478.851.940.207 245.360.036.336 247.467.806.108 296.828.005.664 231.146.201.925 243.366.013.525 248.452.777.571 234.733.262.875 247.267.221.938 218.751.548.855 378.898.654 116.831.170 111.563.089 111.563.089 114.581.454 111.668.544 111.563.089 119.356.224 111.563.089 145.061.519 111.563.089 111.563.089 581.490.416 129.358.069 796.260.267 120.653.054 79.873.064 104.185.653 152.993.024 89.826.417 203.174.241 173.964.555 133.495.437 2.254.512.615 1.499.275.318 473.186.438 692.956.354 610.930.510 745.771.889 3.918.819.494 DAFTAR LRA -194 -



No.

Daerah

1 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414

2

Kab. Poso Kota Palu Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una Una Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Bantaeng Kab. Barru Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Enrekang Kab. Gowa Kab. Jeneponto Kab. Luwu Kab. Luwu Utara Kab. Maros Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Palopo Kab. Luwu Timur Kab. Pinrang Kab. Sinjai Kab. Selayar Kab. Sidenreng Rappang Kab. Soppeng Kab. Takalar Kota Tana Toraja Kab. Wajo Kota Pare-pare Kota Makassar Kab. Toraja Utara Provinsi Sulawesi Barat Kab. Majene Kab. Mamuju Kab. Polewali Mandar Kab. Mamasa Kab. Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Kab. Buton Kab. Konawe Kab. Kolaka Kab. Muna Kota Kendari Kota Bau-bau Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Wakatobi

Pagu 3 1.777.773.806 1.464.050.226 2.156.953.407 2.117.802.259 1.454.169.422 10.989.468.267 1.163.089.673 1.166.359.673 1.203.721.173 1.163.089.673 1.209.355.663 1.163.089.673 1.166.533.673 1.393.632.876 1.340.831.417 1.202.293.973 1.190.365.673 1.197.906.073 23.219.011.571 1.163.089.673 1.172.028.573 1.163.089.673 1.263.052.112 1.163.089.673 1.172.915.873 1.174.811.855 1.169.345.073 1.163.089.673 1.163.089.673 1.166.929.073 80.078.398 268.671.061 1.043.908.118 276.023.990 288.714.730 296.160.567 9.266.085.767 3.412.493.743 2.987.364.864 11.801.135.981 1.753.532.396 1.749.622.950 1.749.402.687 2.034.415.231 5.580.779.374 1.749.402.687

Minyak Bumi 4

Gas Bumi 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pertambangan Umum 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

365.011.045 344.034.320 426.279.455 399.860.265 330.688.225 3.820.084.625 317.615.900 318.760.400 331.836.925 317.615.900 331.744.700 317.615.900 318.821.300 398.043.380 376.787.040 331.337.405 327.162.500 329.801.640 7.723.998.065 317.615.900 320.744.515 317.615.900 348.905.095 317.615.900 321.055.070 321.647.340 319.805.290 317.615.900 317.615.900 318.959.690 2.930.760 0 548.695 0 5.015.220 6.159.160 3.269.986.328 1.107.131.281 961.349.421 4.028.157.851 531.326.996 529.989.226 529.989.226 646.416.580 1.966.441.556 529.989.226


Hasil Kehutanan 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145.735.804 69.598.782 206.973.904 217.873.580 78.074.048 23.999.942 2.086.950 2.086.950 2.086.950 2.086.950 6.759.796 2.086.950 2.086.950 2.312.072 4.691.354 2.086.950 2.086.950 2.086.950 270.535.948 2.086.950 2.086.950 2.086.950 5.256.372 2.086.950 2.086.950 2.148.086 2.086.950 2.086.950 2.086.950 2.086.950 21.511.436 5.871.592 237.972.398 8.077.470 7.585.932 8.839.162 58.704.348 14.907.644 12.324.860 27.763.254 10.765.770 10.739.596 10.673.516 12.703.452 12.193.212 10.673.516

Hasil Perikanan 9

80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 0 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 0 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 0 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001

Total 10 590.831.850 493.718.103 713.338.360 697.818.846 488.847.274 3.844.084.567 399.787.851 400.932.351 414.008.876 399.787.851 418.589.497 399.787.851 400.993.251 480.440.453 461.563.395 413.509.356 409.334.451 411.973.591 8.074.619.014 399.787.851 402.916.466 399.787.851 434.246.468 399.787.851 403.227.021 403.880.427 401.977.241 399.787.851 399.787.851 401.131.641 24.442.196 85.956.593 318.606.094 88.162.471 92.686.153 95.083.323 3.328.690.676 1.202.123.926 1.053.759.282 4.136.006.106 622.177.767 620.813.823 620.747.743 739.205.033 2.058.719.769 620.747.743 DAFTAR LRA -195 -



No.

Daerah

1 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460

2

Kab. Kolaka Utara Kab. Konawe Utara Kab. Buton Utara Provinsi Bali Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar Provinsi Nusa Tenggara Barat Kab. Bima Kab. Dompu Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kota Mataram Kota Bima Kab. Sumbawa Barat Kab. Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Sumba Barat Daya Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua

Pagu 3 2.310.758.604 3.095.985.838 1.800.104.854 0 249.099.085 249.099.085 249.099.085 249.099.085 249.099.085 249.099.085 249.099.085 249.099.085 249.099.085 22.422.963.337 5.566.828.626 5.139.546.945 5.096.623.745 5.078.628.045 5.072.701.845 6.271.520.141 5.072.701.845 5.072.701.845 44.987.312.633 5.070.872.379 924.453.333 421.890.356 1.584.787.336 427.351.475 323.606.545 388.213.936 317.045.036 542.198.648 317.045.036 341.531.398 317.200.130 321.678.812 406.401.036 317.045.036 317.045.036 380.257.436 468.389.536 317.045.036 317.045.036 317.045.036 526.211.052 305.517.677

Minyak Bumi 4

Gas Bumi 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pertambangan Umum 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

673.916.086 995.046.231 547.221.686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.840.691.390 1.831.600.155 1.709.953.210 1.694.930.090 1.688.631.595 1.686.557.425 2.104.095.035 1.686.557.425 1.686.557.425 15.587.325.670 1.686.557.425 307.748.624 39.859.182 465.931.332 40.869.842 22.221.527 47.130.642 22.221.527 150.244.989 22.221.527 22.221.527 22.221.527 22.221.527 53.496.127 22.221.527 22.221.527 44.345.867 75.192.102 22.221.527 22.221.527 22.221.527 102.411.351 20.383.965


Hasil Kehutanan 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86.262.218 16.028.172 11.113.486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.418.884 82.459.785 2.740.804 2.740.804 2.740.804 2.740.804 4.496.912 2.740.804 2.740.804 62.179.828 911.338 36.787.791 30.261.800 3.788.128 30.586.423 7.910.655 3.788.128 3.788.128 3.788.128 3.788.128 12.890.566 3.834.656 7.032.124 3.788.128 3.788.128 3.788.128 3.788.128 3.788.128 3.788.128 3.788.128 3.788.128 3.640.520 1.748.724

Hasil Perikanan 9

80.085.001 80.085.001 80.085.001 0 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 0 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 0 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 72.434.608

Total 10 840.263.305 1.091.159.404 638.420.173 0 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 7.852.110.274 1.994.144.941 1.792.779.015 1.777.755.895 1.771.457.400 1.769.383.230 2.188.676.948 1.769.383.230 1.769.383.230 15.729.590.499 1.767.553.764 344.536.415 150.205.983 549.804.461 151.541.266 110.217.183 131.003.771 106.094.656 234.118.118 106.094.656 115.197.094 106.141.184 109.338.652 137.369.256 106.094.656 106.094.656 128.218.996 159.065.231 106.094.656 106.094.656 106.094.656 186.136.872 94.567.297 DAFTAR LRA -196 -



No.

Daerah

1 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506

2

Provinsi Maluku Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Buru Kota Ambon Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Kepulauan Aru Kota Tual Kab. Maluku Barat Daya Kab. Buru Selatan Provinsi Maluku Utara Kab. Halmahera Tengah Kota. Ternate Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Timur Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Utara Kab. Kepulauan Sula Kota Tidore Kepulauan Kab. Pulau Morotai Provinsi Papua Kab. Biak Numfor Kab. Jayapura Kab. Jayawijaya Kab. Merauke Kab. Mimika Kab. Nabire Kab. Paniai Kab. Puncak Jaya Kab. Yapen Waropen Kota Jayapura Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang Kab. Tolikara Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Waropen Kab. Supiori Kab. Memberamo Raya Kab. Mamberamo Tengah Kab. Yalimo

Pagu 3 7.706.786.444 2.285.757.255 3.659.952.461 1.660.967.461 13.844.068.094 1.660.967.461 2.323.847.650 3.187.155.200 1.733.519.242 1.660.967.461 6.304.029.461 8.923.070.134 17.899.561.354 8.167.083.703 4.522.555.248 4.602.593.361 24.204.240.789 11.132.473.549 16.033.510.907 6.787.338.104 6.188.164.578 7.154.979.109 251.815.548.020 18.046.984.002 20.304.790.644 18.117.301.302 19.491.098.718 486.154.998.163 22.599.014.858 18.899.730.802 18.328.114.102 18.094.948.802 18.046.984.002 30.098.070.190 19.235.178.687 18.046.984.002 18.148.610.402 18.239.237.802 29.602.566.235 18.051.102.600 18.321.184.242 18.165.273.802 18.046.984.002 26.589.151.680 18.044.396.197 18.044.396.197

Minyak Bumi 4

Gas Bumi 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pertambangan Umum 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

935.192.219 278.415.389 186.488.621 176.693.871 176.693.871 176.693.871 237.241.981 176.693.871 176.693.871 176.693.871 1.801.765.571 176.693.871 5.014.420.705 1.520.417.850 1.183.103.215 1.211.027.790 5.843.814.970 1.978.749.290 4.481.044.120 1.459.996.090 1.183.103.215 1.196.426.070 83.406.179.115 5.932.975.230 5.965.801.415 5.957.586.285 5.932.975.230 166.434.974.545 6.091.805.265 6.231.436.610 6.031.370.765 5.949.762.910 5.932.975.230 6.129.751.495 6.028.462.125 5.932.975.230 5.968.544.470 6.000.264.060 5.932.975.230 5.932.975.230 5.932.975.230 5.974.376.660 5.932.975.230 5.932.975.230 5.932.975.230 5.932.975.230


Hasil Kehutanan 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.530.917.538 413.305.558 867.503.610 276.203.610 3.931.133.798 276.203.610 423.169.286 734.059.930 297.969.144 276.203.610 276.203.610 2.454.834.410 1.071.793.516 1.072.180.084 267.948.378 268.024.462 2.177.558.250 1.568.941.518 894.428.584 710.046.484 767.631.176 1.048.551.064 4.122.022.879 259.635.329 1.071.242.216 259.635.329 692.869.743 3.118.897.305 1.489.104.555 259.635.329 259.635.329 259.635.329 259.635.329 3.706.295.815 534.247.825 259.635.329 259.635.329 259.635.329 3.726.309.999 260.870.909 438.538.693 259.635.329 259.635.329 2.822.285.633 257.047.524 257.047.524

Hasil Perikanan 9

0 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 0 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 72.434.608 0 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001

Total 10 2.466.109.757 771.805.948 1.134.077.232 532.982.482 4.187.912.670 532.982.482 740.496.268 990.838.802 554.748.016 532.982.482 2.158.054.182 2.711.613.282 6.086.214.221 2.672.682.935 1.531.136.594 1.559.137.253 8.101.458.221 3.627.775.809 5.455.557.705 2.250.127.575 2.030.819.392 2.317.411.742 87.528.201.994 6.272.695.560 7.117.128.632 6.297.306.615 6.705.929.974 169.633.956.851 7.660.994.821 6.571.156.940 6.371.091.095 6.289.483.240 6.272.695.560 9.916.132.311 6.642.794.951 6.272.695.560 6.308.264.800 6.339.984.390 9.739.370.230 6.273.931.140 6.451.598.924 6.314.096.990 6.272.695.560 8.835.345.864 6.270.107.755 6.270.107.755 DAFTAR LRA -197 -



No.

Daerah

1 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524

2

Kab. Lanny Jaya Kab. Nduga Kab. Dogiyai Kab. Puncak Kab. Intan Jaya Kab. Deiyai Provinsi Papua Barat Kab. Fak Fak Kab. Manokwari Kab. Sorong Kota Sorong Kab. Raja Ampat Kab. Sorong Selatan Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Kaimana Kab. Maybrat Kab. Tambrauw JUMLAH

Pagu 3 18.044.396.197 18.044.396.197 18.044.396.197 18.044.396.197 18.031.223.330 18.031.223.330 746.290.511.980 23.006.247.614 16.293.304.772 67.294.567.704 13.524.818.422 19.777.599.065 14.509.470.262 77.004.755.215 14.256.473.344 34.619.473.820 12.964.883.233 12.964.883.233 42.446.471.857.563

Minyak Bumi 4

Gas Bumi 5

Pertambangan Umum 6


Hasil Kehutanan 8

Hasil Perikanan 9

0 0 0 0 0 0 234.440.647.184 2.954.679.596 2.954.679.596 24.721.634.404 2.954.679.596 3.983.805.549 2.954.679.596 5.646.146.007 2.954.679.596 2.954.679.596 2.402.394.800 2.402.394.800

0 0 0 0 0 0 59.682.284.000 1.556.929.200 1.556.929.200 1.820.462.000 1.556.929.200 1.556.929.200 1.556.929.200 15.305.758.800 1.556.929.200 1.556.929.200 1.556.929.200 1.556.929.200

5.932.975.230 5.932.975.230 5.932.975.230 5.932.975.230 5.932.975.230 5.932.975.230 648.491.935 125.856.395 132.633.935 159.462.345 117.709.480 1.205.273.580 127.720.915 127.524.075 117.709.480 244.658.260 117.709.480 117.709.480

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

257.047.524 257.047.524 257.047.524 257.047.524 251.525.050 251.525.050 3.733.217.608 3.584.089.208 1.564.397.036 1.647.469.052 746.643.522 1.340.078.766 1.033.457.842 7.441.489.206 966.139.996 6.966.226.900 746.643.522 746.643.522

80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 72.434.608 72.434.608 0 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 80.085.001 72.434.608 72.434.608

Total 10 6.270.107.755 6.270.107.755 6.270.107.755 6.270.107.755 6.256.934.888 6.256.934.888 298.504.640.727 8.301.639.400 6.288.724.768 28.429.112.802 5.456.046.799 8.166.172.096 5.752.872.554 28.601.003.089 5.675.543.273 11.802.578.957 4.896.111.610 4.896.111.610

7.913.136.635.284

6.127.415.364.716

3.309.672.105.863

179.479.573.376

373.334.063.822

39.695.140.000

17.942.732.883.061

DAFTAR LRA -198 -


DAFTAR 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2011 (Dalam Rupiah) No.

Daerah

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

2 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bireuen Kab. Aceh Pidie Kab. Simeulue Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh Jaya Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kab. Pidie Jaya Kota Subulussalam Provinsi Sumatera Utara Kab. Asahan Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Labuhan Batu Kab. Langkat Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir Kota Binjai Kota Medan Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidempuan Kab. Pakpak Bharat Kab. Nias Selatan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Serdang Berdagai Kab. Samosir Kab. Batu Bara Kab. Padang Lawas Kab. Padang Lawas Utara Kab. Labuhan Batu Selatan Kab. Labuhan Batu Utara Kab. Nias Utara Kab. Nias Barat Kab. Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Barat Kab. Limapuluh Kota Kab. Agam Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Padang Pariaman

Pagu

Realisasi

3

4 799.845.762 44.435.875 44.435.875 44.435.875 44.435.875 213.292.203 44.435.875 44.435.875 44.435.875 44.435.875 213.292.203 44.435.875 44.435.875 44.435.875 44.435.875 44.435.875 213.292.203 44.435.875 44.435.875 44.435.875 44.435.875 213.292.203 213.292.203 44.435.875 8.800.702.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.413.393.503 1.187.379.496 196.230.801 74.389.132 74.389.132

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 706.696.750 593.689.747 98.115.400 37.194.565 37.194.565 DAFTAR LRA -199 -


DAFTAR 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2011 (Dalam Rupiah) No. 1 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

Kab. Pasaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Sawahlunto Sijunjung Kab. Solok Kab. Tanah Datar Kota Bukit Tinggi Kota Padang Panjang Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok Kota Pariaman Kab. Pasaman Barat Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan Provinsi Riau Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hulu Kab. Kampar Kab. Kuantan Singingi Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Siak Kota Dumai Kota Pekanbaru Kab. Kepulauan Meranti Provinsi Riau Kepulauan Kab. Natuna Kab. Kepulauan Anambas Kab. Karimun Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kab. Lingga Kab. Bintan Provinsi Jambi Kab. Batanghari Kab. Bungo Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Provinsi Sumatera Selatan Kab. Lahat Kab. Musi Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Muara Enim Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Kota Palembang Kota Prabumulih Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Kab. Banyuasin Kab. Ogan Ilir Kab. OKU Timur Kab. OKU Selatan

Daerah

Pagu

2

3

Realisasi 4 184.920.205 74.389.132 74.389.132 212.916.355 205.654.596 74.389.132 74.389.132 74.389.132 215.255.665 202.891.472 74.389.132 74.389.132 74.389.132 74.389.132 74.389.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.649.969.338 0 0 0 0 0 0 0 2.202.342.398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 548.941.514 182.980.505 36.596.101 36.596.101 36.596.101 36.596.101 36.596.101 36.596.101 36.596.101 182.980.505 182.980.505 36.596.101 36.596.101 182.980.505 182.980.505

92.460.102 37.194.565 0 106.458.177 102.827.297 37.194.565 0 37.194.565 107.627.832 101.445.735 37.194.565 37.194.565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DAFTAR LRA -200 -


DAFTAR 3.D


Kab. Empat Lawang Provinsi Bangka Belitung Kab. Bangka Kab. Belitung Kota Pangkal Pinang Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Barat Kab. Belitung Timur Provinsi Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebong Kota Bengkulu Kab. Kaur Kab. Seluma Kab. Mukomuko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Lampung Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Timur Kab. Tanggamus Kab. Tulang Bawang Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Kab. Pesawaran Kab. Pringsewu Kab. Mesuji Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Kab. Bandung Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Ciamis Kab. Cianjur Kab. Cirebon Kab. Garut Kab. Indramayu Kab. Karawang Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Sukabumi Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya Kota Bandung Kota Bekasi Kota Bogor Kota Cirebon Kota Depok Kota Sukabumi Kota Tasikmalaya Kota Cimahi Kota Banjar Kab. Bandung Barat

Daerah

Pagu

Realisasi

2

3

4 36.596.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.278.017.413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.503.393.714 28.437.475.162 2.187.307.060 10.414.478.140 1.004.632.005 1.586.353.522 1.597.627.430 1.796.508.233 6.037.160.796 1.101.187.703 7.080.460.263 1.453.412.828 4.786.930.865 1.545.635.712 1.819.391.360 1.302.369.006 5.510.583.891 1.487.048.450 1.386.814.858 1.164.805.676 1.037.455.468 4.273.743.806 1.402.867.794 1.358.657.907 1.363.088.140 1.115.775.303 1.308.614.992 1.231.197.455

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.218.737.580 1.062.805.575 0 0 0 391.502.836 0 1.941.146.716 158.482.548 0 0 0 119.454.437 909.695.680 182.027.349 2.409.733.210 337.851.590 0 582.402.837 0 0 65.355.667 637.479.636 0 0 639.433.150 0 DAFTAR LRA -201 -


DAFTAR 3.D


Provinsi Banten Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Tangerang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Serang Kota Tangerang Selatan Provinsi Jawa Tengah Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Kudus Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo Kota Magelang Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Kota Tegal Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul Kab. Kulon Progo Kab. Sleman Kota Yogyakarta Provinsi Jawa Timur Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Lumajang

Daerah

Pagu

Realisasi

2

3

4 588.632.000 98.105.400 98.105.400 558.510.700 98.105.400 98.105.400 98.105.400 226.333.137 98.105.400 86.437.468.274 2.911.825.031 2.697.137.362 4.342.879.986 4.159.630.917 7.240.699.563 2.666.028.949 2.681.066.056 7.189.952.227 3.917.719.934 8.582.289.843 3.913.213.833 3.093.160.294 13.775.522.622 8.418.729.591 50.326.742.987 6.436.759.494 3.737.790.771 2.686.312.802 2.701.430.700 3.070.036.064 3.129.408.776 2.810.126.241 3.265.655.274 2.979.741.199 3.230.516.590 2.919.517.754 11.691.928.559 2.639.330.591 5.016.022.345 2.598.886.996 3.062.168.016 3.010.606.690 5.003.304.226 3.090.350.044 2.690.933.630 5.137.163.879 3.424.775.919 1.712.387.960 2.568.581.939 2.397.343.143 1.883.626.755 185.625.248.568 5.403.560.049 6.318.083.016 8.388.227.539 17.592.672.637 11.240.642.873 5.433.736.207 10.928.481.689 9.434.407.027 22.454.025.945 10.908.828.787 6.538.368.381

0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.218.734.136 983.856.846 1.348.568.680 496.479.748 2.079.815.458 3.620.349.780 594.473.801 845.980.434 3.046.997.016 1.454.358.282 3.816.625.886 1.835.292.760 892.310.709 5.312.551.251 3.232.592.409 16.424.424.504 3.218.379.746 1.868.895.385 1.343.156.400 1.106.156.140 1.164.241.743 1.530.904.174 1.384.996.922 1.317.237.800 1.400.181.843 1.001.702.873 650.247.555 5.284.227.875 1.319.665.295 1.470.718.056 1.299.443.497 925.768.985 1.505.303.345 1.819.147.906 983.949.262 1.345.466.815 2.385.065.520 1.348.672.965 851.059.934 868.294.318 611.611.271 732.432.978 92.812.624.283 2.701.780.023 2.601.912.041 3.766.502.217 8.796.336.318 5.620.321.435 2.716.868.103 5.041.334.073 4.717.203.513 11.227.012.972 5.454.414.393 3.269.184.190 DAFTAR LRA -202 -


DAFTAR 3.D


Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kab. Tulungagung Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Surabaya Kota Batu Provinsi Kalimantan Barat Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Pontianak Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kota Pontianak Kota Singkawang Kab. Sekadau Kab. Melawi Kab. Kayong Utara Kab. Kubu Raya Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Barito Selatan Kab. Barito Utara Kab. Kapuas Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kota Palangkaraya Kab. Katingan Kab. Seruyan Kab. Sukamara Kab. Lamandau Kab. Gunung Mas Kab. Pulang Pisau Kab. Murung Raya Kab. Barito Timur Provinsi Kalimantan Selatan Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara

Daerah

Pagu

2

3

Realisasi 4 6.492.252.324 5.875.668.351 27.393.353.274 6.742.413.727 10.281.016.157 9.371.877.304 5.605.083.997 23.828.852.235 21.684.068.979 6.279.224.093 14.130.809.048 6.318.031.578 11.559.351.436 8.015.720.364 13.009.313.588 5.758.717.203 7.336.286.784 14.460.400.095 6.889.083.055 45.315.653.918 5.172.941.972 18.304.432.084 6.088.973.305 5.193.992.104 5.026.388.216 16.815.763.198 5.534.877.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496.053.629 38.157.971 38.157.971 38.157.971 38.157.971 38.157.971 38.157.971 38.157.971 38.157.971 38.157.971 38.157.971 38.157.971 661.404.839 38.157.971 38.157.971 0 0 0 0 0 0

3.246.126.161 2.937.834.175 13.421.748.473 3.162.501.113 4.686.979.263 4.685.938.651 2.618.065.537 11.914.426.117 10.842.034.488 3.139.612.045 7.065.404.523 3.159.015.788 5.779.675.717 3.995.426.190 6.179.679.877 0 2.805.955.464 7.020.690.927 3.444.541.527 22.657.826.958 1.842.980.496 7.809.401.546 2.851.973.162 2.596.996.051 2.320.407.631 8.407.881.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DAFTAR LRA -203 -


DAFTAR 3.D


Daerah

Pagu

2

3

Kab. Kota Baru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjar Baru Kota Banjarmasin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Timur Kab. Berau Kab. Bulungan Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Pasir Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda Kota Tarakan Kab. Penajam Paser Utara Kab. Tana Tidung Provinsi Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Kab. Minahasa Kab. Sangihe Kota Bitung Kota Manado Kab. Kepulauan Talaud Kab. Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro Kota Kotamobagu Kab. Bolaang Mangondow Utara Kab. Minahasa Tenggara Kab. Bolaang Mongondow Timur Kab. Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kota Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Provinsi Sulawesi Tengah Kab. Banggai Kab. Banggai Kepulauan Kab. Buol Kab. Toli-Toli Kab. Donggala Kab. Morowali Kab. Poso Kota Palu Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una Una Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Bantaeng Kab. Barru Kab. Bone Kab. Bulukumba

Realisasi 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.569.707.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.891.784.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.177.537.178 97.134.029 103.503.130 590.793.588 147.750.427

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.088.768.588 48.567.013 51.751.565 295.396.793 0 DAFTAR LRA -204 -


DAFTAR 3.D


Daerah

Pagu

Realisasi

2

3

4

Kab. Enrekang Kab. Gowa Kab. Jeneponto Kab. Luwu Kab. Luwu Utara Kab. Maros Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Palopo Kab. Luwu Timur Kab. Pinrang Kab. Sinjai Kab. Selayar Kab. Sidenreng Rappang Kab. Soppeng Kab. Takalar Kota Tana Toraja Kab. Wajo Kota Pare-pare Kota Makassar Kab. Toraja Utara Provinsi Sulawesi Barat Kab. Majene Kab. Mamuju Kab. Polewali Mandar Kab. Mamasa Kab. Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Kab. Buton Kab. Konawe Kab. Kolaka Kab. Muna Kota Kendari Kota Bau-bau Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Wakatobi Kab. Kolaka Utara Kab. Konawe Utara Kab. Buton Utara Provinsi Bali Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar Provinsi Nusa Tenggara Barat Kab. Bima Kab. Dompu Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kota Mataram Kota Bima Kab. Sumbawa Barat Kab. Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Alor Kab. Belu

90.730.715 90.730.715 90.730.715 91.055.727 90.730.715 90.730.715 91.682.963 90.730.715 90.730.715 90.730.715 478.464.755 90.730.715 90.730.715 2.005.129.526 90.730.715 100.401.258 103.845.249 90.730.715 90.730.715 91.660.136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.494.103.513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.477.171.477 6.643.139.560 3.438.170.588 10.170.555.325 18.084.954.823 35.551.273.813 6.651.723.959 1.436.452.186 2.591.431.648 3.098.136.954 4.447.561.257 751.450.586 46.946.668 188.976.786

45.365.357 45.365.357 0 0 0 0 0 45.365.357 45.365.357 45.365.357 239.232.377 45.365.357 45.365.357 0 45.365.357 50.200.628 51.922.623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.738.585.738 3.321.569.780 1.719.085.293 5.085.277.662 9.042.477.410 17.775.636.905 3.325.861.978 718.226.092 1.295.715.823 1.549.068.476 2.223.780.628 0 0 0 DAFTAR LRA -205 -


DAFTAR 3.D


Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Sumba Barat Daya Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Provinsi Maluku Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Buru Kota Ambon Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Kepulauan Aru Kota Tual Kab. Maluku Barat Daya Kab. Buru Selatan Provinsi Maluku Utara Kab. Halmahera Tengah Kota. Ternate Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Timur Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Utara Kab. Kepulauan Sula Kota Tidore Kepulauan Kab. Pulau Morotai Provinsi Papua Kab. Biak Numfor Kab. Jayapura Kab. Jayawijaya Kab. Merauke Kab. Mimika Kab. Nabire Kab. Paniai Kab. Puncak Jaya Kab. Yapen Waropen Kota Jayapura Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang Kab. Tolikara Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Waropen Kab. Supiori Kab. Memberamo Raya

Daerah

Pagu

2

3

Realisasi 4 38.672.195 35.783.361 35.783.361 369.948.704 35.783.361 35.783.361 102.804.596 146.359.192 60.420.527 42.817.300 35.783.361 35.783.361 35.783.361 56.810.623 35.783.361 35.783.361 271.638.295 35.783.361 70.156.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DAFTAR LRA -206 -


DAFTAR 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2011 (Dalam Rupiah) No. 1 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524

Daerah

Pagu

2

3

Kab. Mamberamo Tengah Kab. Yalimo Kab. Lanny Jaya Kab. Nduga Kab. Dogiyai Kab. Puncak Kab. Intan Jaya Kab. Deiyai Provinsi Papua Barat Kab. Fak Fak Kab. Manokwari Kab. Sorong Kota Sorong Kab. Raja Ampat Kab. Sorong Selatan Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Kaimana Kab. Maybrat Kab. Tambrauw JUMLAH

Realisasi 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.201.357.959.913

519.068.797.376

DAFTAR LRA -207 -


DAFTAR 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2011 (Dalam Rupiah) No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Daerah 2 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bireuen Kab. Aceh Pidie Kab. Simeulue Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh Jaya Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kab. Pidie Jaya Kota Subulussalam Provinsi Sumatera Utara Kab. Asahan Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Labuhan Batu Kab. Langkat Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir Kota Binjai Kota Medan Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidempuan Kab. Pakpak Bharat Kab. Nias Selatan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Serdang Berdagai Kab. Samosir Kab. Batu Bara Kab. Padang Lawas Kab. Padang Lawas Utara Kab. Labuhan Batu Selatan

PAGU 3 716.646.172.000 367.377.754.000 452.068.799.000 389.001.539.000 257.048.215.000 388.865.291.000 345.178.284.000 441.119.241.000 440.366.137.000 480.010.589.000 487.385.829.000 260.339.629.000 406.687.627.000 241.868.681.000 276.505.469.000 315.418.871.000 291.310.455.000 275.720.082.000 255.517.560.000 331.232.473.000 306.322.187.000 285.611.088.000 255.713.281.000 185.847.725.000 948.867.504.000 523.902.037.000 374.323.886.000 889.009.680.000 441.830.815.000 370.860.918.000 689.304.684.000 455.686.638.000 250.935.711.000 696.561.265.000 376.142.335.000 343.959.059.000 408.808.812.000 310.465.195.000 336.975.734.000 899.927.416.000 352.723.110.000 248.596.013.000 275.733.192.000 262.130.545.000 308.201.364.000 198.404.616.000 319.188.994.000 313.663.208.000 458.449.769.000 283.201.579.000 386.180.939.000 249.724.117.000 262.768.244.000 267.177.153.000

REALISASI 4 418.043.598.000 214.303.691.000 263.706.800.000 226.917.565.000 149.944.795.000 226.838.087.000 201.353.999.000 257.319.559.000 256.880.246.000 280.006.174.000 284.308.402.000 151.864.783.000 237.234.452.000 141.090.061.000 161.294.854.000 183.994.342.000 169.931.097.000 160.836.718.000 149.051.910.000 193.218.942.000 178.687.943.000 166.606.468.000 149.166.080.000 108.411.170.000 553.506.044.000 305.609.521.000 218.355.599.000 518.588.980.000 220.915.410.000 216.335.539.000 402.094.399.000 265.817.209.000 146.379.163.000 406.327.404.000 219.416.365.000 200.642.785.000 238.471.807.000 181.104.700.000 196.569.177.000 524.957.657.000 205.755.151.000 145.014.338.000 160.844.362.000 152.909.484.000 179.784.129.000 115.736.026.000 186.193.581.000 182.970.207.000 267.429.029.000 165.200.924.000 225.272.215.000 145.672.401.000 153.281.478.000 155.853.341.000 DAFTAR LRA -208 -


DAFTAR 3.E


Daerah 2 Kab. Labuhan Batu Utara Kab. Nias Utara Kab. Nias Barat Kab. Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Barat Kab. Limapuluh Kota Kab. Agam Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Sawahlunto Sijunjung Kab. Solok Kab. Tanah Datar Kota Bukit Tinggi Kota Padang Panjang Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok Kota Pariaman Kab. Pasaman Barat Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan Provinsi Riau Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hulu Kab. Kampar Kab. Kuantan Singingi Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Siak Kota Dumai Kota Pekanbaru Kab. Kepulauan Meranti Provinsi Riau Kepulauan Kab. Natuna Kab. Kepulauan Anambas Kab. Karimun Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kab. Lingga Kab. Bintan Provinsi Jambi Kab. Batanghari Kab. Bungo Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur

PAGU 3 346.964.406.000 231.858.197.000 193.665.081.000 251.781.376.000 764.680.895.000 467.068.452.000 490.438.106.000 323.157.992.000 464.663.502.000 363.189.348.000 514.412.081.000 331.619.992.000 440.088.302.000 432.695.146.000 273.043.100.000 239.871.127.000 711.730.929.000 260.336.050.000 225.291.340.000 237.285.270.000 263.078.322.000 405.247.973.000 299.721.996.000 264.291.269.000 380.051.123.500 180.413.024.000 573.462.644.000 437.199.799.000 440.702.230.500 431.274.589.000 363.741.026.000 186.049.029.000 375.558.605.000 30.912.561.000 249.158.030.000 488.849.555.000 240.293.822.000 395.745.542.000 71.909.237.000 208.875.222.000 159.844.759.000 316.771.074.000 252.716.560.000 200.941.641.000 184.765.553.000 583.882.413.000 344.992.857.000 379.423.832.000 369.273.971.000 416.377.224.000 371.192.309.000 353.195.573.000 279.502.187.000 281.719.586.000



DAFTAR 3.E


Daerah 2 Kab. Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Provinsi Sumatera Selatan Kab. Lahat Kab. Musi Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Muara Enim Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Kota Palembang Kota Prabumulih Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Kab. Banyuasin Kab. Ogan Ilir Kab. OKU Timur Kab. OKU Selatan Kab. Empat Lawang Provinsi Bangka Belitung Kab. Bangka Kab. Belitung Kota Pangkal Pinang Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Barat Kab. Belitung Timur Provinsi Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebong Kota Bengkulu Kab. Kaur Kab. Seluma Kab. Mukomuko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Lampung Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Timur Kab. Tanggamus Kab. Tulang Bawang Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Kab. Pesawaran Kab. Pringsewu Kab. Mesuji Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi DKI Jakarta

PAGU 3 325.192.490.000 441.744.239.000 257.773.767.000 646.813.301.000 425.542.398.000 294.984.624.000 467.449.542.000 463.445.283.000 670.313.909.000 375.426.926.000 787.613.179.000 247.679.377.000 230.466.235.000 267.774.782.000 539.461.721.000 363.061.753.000 456.812.787.000 338.640.827.000 238.437.199.000 481.589.915.000 325.189.354.000 280.922.544.000 277.489.696.000 271.489.279.000 235.398.938.000 265.457.548.000 261.911.574.000 607.388.036.000 322.484.482.000 374.568.556.000 374.729.904.000 397.878.445.000 248.927.374.000 287.335.154.000 282.109.275.000 241.212.067.000 264.750.012.000 250.160.597.000 769.973.038.000 402.798.910.000 574.456.586.000 785.179.586.000 562.565.682.000 637.844.599.000 446.269.394.000 400.393.837.000 369.689.292.000 625.925.720.000 271.643.686.000 372.847.754.000 368.274.778.000 258.173.317.000 284.455.823.000 209.909.442.000



DAFTAR 3.E


Daerah 2 Provinsi Jawa Barat Kab. Bandung Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Ciamis Kab. Cianjur Kab. Cirebon Kab. Garut Kab. Indramayu Kab. Karawang Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Sukabumi Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya Kota Bandung Kota Bekasi Kota Bogor Kota Cirebon Kota Depok Kota Sukabumi Kota Tasikmalaya Kota Cimahi Kota Banjar Kab. Bandung Barat Provinsi Banten Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Tangerang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Serang Kota Tangerang Selatan Provinsi Jawa Tengah Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Kudus Kab. Magelang Kab. Pati

PAGU 3 1.181.553.108.000 1.203.323.247.000 680.732.734.000 1.326.864.692.000 953.515.826.000 966.045.246.000 930.584.969.000 1.141.265.938.000 822.083.501.000 814.982.255.000 722.473.887.000 710.740.072.000 517.617.234.000 746.157.315.000 972.025.825.000 731.141.647.000 881.979.959.000 1.005.982.541.000 737.162.222.000 473.156.906.000 412.007.037.000 534.107.270.000 330.918.367.000 476.326.683.000 354.972.241.000 236.029.904.000 662.914.939.000 460.383.683.000 661.498.928.000 724.364.772.000 629.724.102.000 720.907.086.000 315.682.508.000 554.331.356.000 365.936.818.000 412.645.939.000 1.276.180.223.000 562.584.579.000 835.991.326.000 472.388.323.000 547.437.970.000 641.787.696.000 800.671.665.000 877.475.472.000 544.790.064.000 669.380.099.000 592.496.116.000 577.830.087.000 732.339.067.000 569.535.389.000 793.638.525.000 489.096.655.000 669.259.369.000 692.522.880.000



DAFTAR 3.E


Daerah 2 Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo Kota Magelang Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Kota Tegal Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul Kab. Kulon Progo Kab. Sleman Kota Yogyakarta Provinsi Jawa Timur Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kab. Tulungagung

PAGU 3 553.949.031.000 672.819.577.000 522.204.299.000 586.119.442.000 468.987.872.000 568.138.051.000 618.724.280.000 565.131.680.000 704.172.500.000 483.203.952.000 682.359.252.000 486.041.166.000 292.758.593.000 293.728.044.000 262.810.281.000 715.959.967.000 474.090.649.000 265.641.464.000 620.812.328.000 625.352.685.000 572.300.004.000 444.247.738.000 632.180.583.000 436.339.933.000 1.347.501.699.000 565.946.178.000 815.653.045.000 698.002.036.000 665.539.925.000 540.204.725.000 561.391.041.000 1.059.232.324.000 664.825.242.000 750.629.267.000 680.161.848.000 606.140.873.000 523.294.108.000 546.569.392.000 1.049.561.624.000 598.971.886.000 669.916.556.000 654.720.280.000 480.825.305.000 513.549.051.000 714.589.608.000 634.712.282.000 639.206.544.000 499.762.274.000 759.043.520.000 516.044.782.000 664.759.775.000 535.503.337.000 606.247.946.000 724.035.454.000



DAFTAR 3.E


Daerah 2 Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Surabaya Kota Batu Provinsi Kalimantan Barat Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Pontianak Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kota Pontianak Kota Singkawang Kab. Sekadau Kab. Melawi Kab. Kayong Utara Kab. Kubu Raya Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Barito Selatan Kab. Barito Utara Kab. Kapuas Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kota Palangkaraya Kab. Katingan Kab. Seruyan Kab. Sukamara Kab. Lamandau Kab. Gunung Mas Kab. Pulang Pisau Kab. Murung Raya Kab. Barito Timur Provinsi Kalimantan Selatan Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kota Baru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjar Baru Kota Banjarmasin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Timur

PAGU 3 250.235.761.000 399.397.630.000 297.863.919.000 533.803.729.000 265.654.548.000 264.131.270.000 311.527.083.000 679.450.127.000 273.688.209.000 845.483.888.000 340.823.512.000 403.595.524.000 602.042.118.000 671.248.725.000 350.258.317.000 520.019.698.000 502.566.510.000 553.592.817.000 454.002.216.000 309.388.293.000 288.662.775.000 332.100.019.000 254.802.207.000 460.860.606.000 795.816.335.000 385.876.629.000 360.139.008.000 573.018.632.000 424.143.349.000 532.373.196.000 386.622.999.000 449.162.914.000 402.454.243.000 283.491.180.000 286.233.306.000 360.320.621.000 339.419.142.000 442.915.042.000 310.768.377.000 504.876.152.000 429.561.238.000 351.563.383.000 324.451.416.000 322.545.858.000 284.013.888.000 424.735.432.000 261.765.236.000 327.911.683.000 284.609.398.000 242.193.675.000 444.635.637.000 177.244.658.000 283.283.503.000 51.446.845.000



DAFTAR 3.E


Daerah 2 Kab. Berau Kab. Bulungan Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Pasir Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda Kota Tarakan Kab. Penajam Paser Utara Kab. Tana Tidung Provinsi Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Kab. Minahasa Kab. Sangihe Kota Bitung Kota Manado Kab. Kepulauan Talaud Kab. Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro Kota Kotamobagu Kab. Bolaang Mangondow Utara Kab. Minahasa Tenggara Kab. Bolaang Mongondow Timur Kab. Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kota Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Provinsi Sulawesi Tengah Kab. Banggai Kab. Banggai Kepulauan Kab. Buol Kab. Toli-Toli Kab. Donggala Kab. Morowali Kab. Poso Kota Palu Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una Una Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Bantaeng Kab. Barru Kab. Bone Kab. Bulukumba

PAGU 3 340.428.344.000 245.344.513.000 1.365.820.000 437.834.645.000 311.401.287.000 519.080.393.000 228.628.551.000 208.083.700.000 268.135.688.000 93.934.545.000 397.674.573.000 160.468.978.000 118.428.287.000 149.598.558.000 619.711.007.000 320.510.271.000 409.491.075.000 322.078.577.000 304.672.494.000 482.454.131.000 278.873.014.000 331.072.211.000 247.393.666.000 307.575.485.000 256.257.512.000 223.190.065.000 228.524.673.000 254.095.638.000 182.376.446.000 195.503.156.000 461.118.102.000 253.481.090.000 382.676.841.000 296.633.489.000 286.367.211.000 267.849.954.000 210.601.972.000 743.161.759.000 504.385.617.000 323.960.072.000 330.193.207.000 352.284.608.000 392.426.232.000 438.589.730.000 434.150.162.000 422.397.157.000 447.907.500.000 310.835.670.000 383.717.155.000 816.757.969.000 263.320.424.000 299.397.301.000 622.434.218.000 431.348.855.000

REALISASI 4 198.583.203.000 143.117.632.000 796.726.000 255.403.540.000 181.650.749.000 302.796.893.000 133.366.653.000 121.382.156.000 156.412.487.000 54.795.153.000 231.976.836.000 93.606.905.000 69.083.168.000 87.265.829.000 361.498.088.000 186.964.323.000 238.869.792.000 187.879.167.000 177.725.625.000 281.431.577.000 162.675.926.000 193.125.457.000 144.312.973.000 179.419.030.000 149.483.551.000 130.194.204.000 133.306.061.000 148.222.459.000 106.386.259.000 114.043.510.000 268.985.563.000 147.863.968.000 223.228.159.000 173.036.199.000 167.047.538.000 156.245.810.000 122.851.148.000 433.511.029.000 294.224.945.000 188.976.711.000 192.612.707.000 205.499.357.000 228.915.302.000 255.844.008.000 253.254.260.000 246.398.341.000 261.279.375.000 181.320.811.000 223.835.010.000 476.442.148.000 153.603.583.000 174.648.425.000 363.086.626.000 251.620.166.000 DAFTAR LRA -214 -


DAFTAR 3.E


Daerah 2 Kab. Enrekang Kab. Gowa Kab. Jeneponto Kab. Luwu Kab. Luwu Utara Kab. Maros Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Palopo Kab. Luwu Timur Kab. Pinrang Kab. Sinjai Kab. Selayar Kab. Sidenreng Rappang Kab. Soppeng Kab. Takalar Kota Tana Toraja Kab. Wajo Kota Pare-pare Kota Makassar Kab. Toraja Utara Provinsi Sulawesi Barat Kab. Majene Kab. Mamuju Kab. Polewali Mandar Kab. Mamasa Kab. Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Kab. Buton Kab. Konawe Kab. Kolaka Kab. Muna Kota Kendari Kota Bau-bau Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Wakatobi Kab. Kolaka Utara Kab. Konawe Utara Kab. Buton Utara Provinsi Bali Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar Provinsi Nusa Tenggara Barat Kab. Bima Kab. Dompu Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah

PAGU 3 302.521.276.000 470.823.554.000 355.798.393.000 396.991.281.000 377.853.294.000 358.603.014.000 385.783.049.000 298.099.718.000 293.680.096.000 420.189.733.000 345.768.216.000 304.387.519.000 369.923.301.000 376.043.287.000 334.734.972.000 322.960.734.000 413.968.242.000 276.566.812.000 718.799.534.000 287.449.218.000 441.578.798.000 300.811.441.000 422.652.587.000 400.635.194.000 290.163.285.000 227.777.163.000 700.836.557.000 382.426.101.000 473.778.515.000 450.584.108.000 425.648.391.000 399.702.724.000 317.920.877.000 362.304.553.000 282.286.386.000 252.088.407.000 273.275.706.000 289.562.449.000 250.484.842.000 560.673.539.000 156.926.247.000 321.578.191.000 568.406.307.000 435.103.918.000 339.721.785.000 410.037.739.000 319.814.056.000 463.294.443.000 381.538.038.000 646.671.083.000 515.830.728.000 340.657.285.000 466.594.063.000 589.768.958.000



DAFTAR 3.E


Daerah 2 Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kota Mataram Kota Bima Kab. Sumbawa Barat Kab. Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Sumba Barat Daya Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Provinsi Maluku Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Buru Kota Ambon Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Kepulauan Aru Kota Tual Kab. Maluku Barat Daya Kab. Buru Selatan Provinsi Maluku Utara Kab. Halmahera Tengah Kota. Ternate Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Timur Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Utara Kab. Kepulauan Sula Kota Tidore Kepulauan Kab. Pulau Morotai Provinsi Papua Kab. Biak Numfor Kab. Jayapura Kab. Jayawijaya

PAGU 3 697.489.073.000 496.158.922.000 367.095.372.000 268.001.565.000 214.927.297.000 246.572.267.000 752.057.444.000 360.447.337.000 427.871.241.000 376.131.456.000 372.359.575.000 407.688.523.000 263.583.846.000 319.679.873.000 287.115.923.000 362.434.160.000 238.492.879.000 385.899.303.000 459.454.363.000 334.409.729.000 377.792.563.000 236.407.490.000 287.008.667.000 251.101.794.000 207.842.141.000 277.618.206.000 286.150.561.000 195.911.747.000 703.993.953.000 318.329.722.000 549.558.383.000 254.149.048.000 274.961.724.000 411.355.104.000 323.727.809.000 262.855.512.000 302.931.395.000 196.885.900.000 302.514.663.000 222.107.273.000 540.389.811.000 255.879.015.000 314.020.637.000 263.223.050.000 242.818.772.000 364.163.238.000 290.478.880.000 296.452.813.000 313.516.331.000 203.956.615.000 1.276.285.908.000 363.097.861.000 410.483.253.000 408.441.790.000



DAFTAR 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2011 (Dalam Rupiah) No. 1 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524

Daerah 2 Kab. Merauke Kab. Mimika Kab. Nabire Kab. Paniai Kab. Puncak Jaya Kab. Yapen Waropen Kota Jayapura Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang Kab. Tolikara Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Waropen Kab. Supiori Kab. Memberamo Raya Kab. Mamberamo Tengah Kab. Yalimo Kab. Lanny Jaya Kab. Nduga Kab. Dogiyai Kab. Puncak Kab. Intan Jaya Kab. Deiyai Provinsi Papua Barat Kab. Fak Fak Kab. Manokwari Kab. Sorong Kota Sorong Kab. Raja Ampat Kab. Sorong Selatan Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Kaimana Kab. Maybrat Kab. Tambrauw JUMLAH

PAGU 3 754.829.983.000 316.335.501.000 428.579.722.000 384.779.134.000 413.704.652.000 304.815.361.000 392.664.839.000 430.994.888.000 329.653.119.000 428.267.102.000 494.685.364.000 378.438.060.000 531.912.344.000 499.129.572.000 589.993.333.000 316.615.827.000 275.955.292.000 438.951.482.000 291.037.176.000 299.082.295.000 323.394.599.000 350.094.019.000 280.084.219.000 460.452.765.000 419.415.561.000 322.332.648.000 700.444.910.000 404.103.587.000 444.344.531.000 360.929.803.000 269.780.833.000 372.441.509.000 255.252.462.000 391.764.892.000 270.181.889.000 392.068.119.000 278.553.707.000 223.388.735.000 225.532.824.825.000

REALISASI 4 440.317.493.000 184.529.044.000 250.004.839.000 224.454.496.000 241.327.716.000 177.808.960.000 229.054.490.000 251.413.687.000 192.297.651.000 249.822.475.000 288.566.460.000 220.755.535.000 310.282.203.000 291.158.917.000 344.162.777.000 184.692.564.000 160.973.918.000 256.055.030.000 169.771.686.000 174.464.675.000 188.646.850.000 182.340.637.500 163.382.464.000 268.597.448.000 244.659.079.000 188.027.378.000 408.592.863.000 235.727.093.000 259.200.977.000 210.542.388.000 157.372.152.000 217.257.544.000 148.897.273.000 228.529.518.000 157.606.099.000 228.706.401.000 162.489.663.000 130.310.096.000 131.502.114.553.500

DAFTAR LRA -217 -


DAFTAR 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2011 (Dalam Rupiah) No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Daerah 2 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bireuen Kab. Aceh Pidie Kab. Simeulue Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh Jaya Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kab. Pidie Jaya Kota Subulussalam Provinsi Sumatera Utara Kab. Asahan Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Labuhan Batu Kab. Langkat Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir Kota Binjai Kota Medan Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidempuan Kab. Pakpak Bharat Kab. Nias Selatan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Serdang Berdagai Kab. Samosir Kab. Batu Bara Kab. Padang Lawas Kab. Padang Lawas Utara Kab. Labuhan Batu Selatan Kab. Labuhan Batu Utara Kab. Nias Utara Kab. Nias Barat Kab. Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Barat Kab. Limapuluh Kota Kab. Agam Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Sawahlunto Sijunjung Kab. Solok Kab. Tanah Datar Kota Bukit Tinggi

PAGU

REALISASI

3

4 50.611.300.000 38.260.700.000 47.686.700.000 44.193.700.000 39.232.300.000 37.495.000.000 38.866.600.000 51.662.200.000 34.513.900.000 45.572.300.000 38.507.600.000 50.029.300.000 29.637.200.000 26.308.900.000 26.685.800.000 21.605.500.000 34.937.700.000 42.593.700.000 38.793.200.000 31.831.800.000 33.526.100.000 33.121.400.000 46.158.800.000 30.771.700.000 38.485.500.000 50.636.000.000 44.159.400.000 67.196.300.000 42.463.100.000 45.520.700.000 53.889.600.000 48.465.400.000 54.966.900.000 73.969.400.000 44.504.100.000 52.309.400.000 56.802.100.000 51.446.900.000 25.266.900.000 81.594.500.000 24.784.000.000 22.754.900.000 20.198.800.000 22.087.200.000 25.569.600.000 28.841.500.000 54.201.600.000 31.613.800.000 65.764.200.000 35.631.600.000 38.945.600.000 40.026.800.000 44.769.200.000 35.441.200.000 44.467.500.000 53.314.600.000 63.821.100.000 50.790.700.000 40.733.300.000 46.701.600.000 48.994.100.000 47.204.900.000 66.669.400.000 40.526.300.000 77.486.000.000 42.072.500.000 52.035.000.000 47.837.100.000 23.320.700.000

11.485.000.000 14.317.630.000 13.266.930.000 11.777.250.000 11.256.270.000 29.152.350.000 15.511.820.000 10.365.370.000 18.300.000 11.562.990.000 9.500.000 8.891.720.000 7.893.300.000 8.006.720.000 6.482.140.000 10.489.570.000 7.800.000 11.645.100.000 9.558.640.000 10.065.180.000 9.942.790.000 13.855.340.000 9.232.980.000 11.545.650.000 15.197.520.000 13.258.110.000 20.171.560.000 24.100.000 13.664.540.000 16.178.710.000 14.549.280.000 23.800.000 24.000.000 13.359.770.000 15.699.330.000 17.047.980.000 15.442.610.000 700.000 24.478.350.000 7.435.760.000 6.827.170.000 6.060.200.000 6.626.860.000 7.671.650.000 8.659.520.000 8.500.000 9.489.040.000 19.738.920.000 10.694.940.000 11.690.750.000 10.100.000 13.437.760.000 8.000.000 8.000.000 16.002.920.000 7.600.000 15.237.700.000 12.219.990.000 14.021.820.000 14.712.090.000 14.161.820.000 20.012.370.000 12.171.190.000 23.259.380.000 12.632.390.000 15.625.200.000 14.359.530.000 6.996.770.000 DAFTAR LRA -218 -


DAFTAR 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2011 (Dalam Rupiah) No.

Daerah

PAGU

1 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

2

3

Kota Padang Panjang Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok Kota Pariaman Kab. Pasaman Barat Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan Provinsi Riau Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hulu Kab. Kampar Kab. Kuantan Singingi Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Siak Kota Dumai Kota Pekanbaru Kab. Kepulauan Meranti Provinsi Riau Kepulauan Kab. Natuna Kab. Kepulauan Anambas Kab. Karimun Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kab. Lingga Kab. Bintan Provinsi Jambi Kab. Batanghari Kab. Bungo Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Provinsi Sumatera Selatan Kab. Lahat Kab. Musi Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Muara Enim Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Kota Palembang Kota Prabumulih Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Kab. Banyuasin Kab. Ogan Ilir Kab. OKU Timur Kab. OKU Selatan Kab. Empat Lawang Provinsi Bangka Belitung Kab. Bangka Kab. Belitung Kota Pangkal Pinang Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Barat Kab. Belitung Timur Provinsi Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Utara

REALISASI 4 17.883.000.000 53.431.400.000 21.192.800.000 26.095.000.000 19.327.200.000 21.958.300.000 58.579.800.000 37.728.900.000 37.686.800.000 56.823.400.000 18.685.800.000 65.771.700.000 11.366.900.000 28.880.300.000 19.901.100.000 17.970.200.000 19.158.600.000 4.347.300.000 10.485.500.000 4.149.700.000 17.432.500.000 45.312.800.000 21.903.200.000 36.315.600.000 34.289.600.000 3.856.600.000 39.157.300.000 2.441.000.000 4.814.500.000 15.910.800.000 24.735.600.000 31.436.000.000 48.655.400.000 48.933.200.000 46.366.700.000 44.548.700.000 42.177.900.000 8.350.900.000 42.587.000.000 34.673.700.000 50.552.000.000 32.287.000.000 49.212.900.000 61.809.300.000 62.010.900.000 41.740.800.000 66.445.100.000 8.177.300.000 47.679.100.000 22.567.100.000 21.946.700.000 26.693.100.000 78.770.800.000 41.697.800.000 56.734.800.000 45.206.600.000 41.633.900.000 23.841.200.000 39.897.500.000 40.667.200.000 23.772.100.000 31.824.800.000 27.724.000.000 31.259.300.000 29.388.300.000 36.609.600.000 37.642.700.000 51.088.800.000

5.365.740.000 16.029.630.000 6.358.260.000 7.829.270.000 5.799.070.000 6.588.260.000 17.587.030.000 11.328.820.000 11.314.650.000 17.047.020.000 5.618.130.000 19.745.160.000 3.422.040.000 8.676.480.000 5.976.700.000 5.405.830.000 20.800.000 1.315.530.000 3.158.180.000 5.229.890.000 13.593.840.000 6.570.960.000 10.901.680.000 700.000 1.156.980.000 11.747.260.000 732.300.000 4.773.310.000 7.420.680.000 9.437.730.000 19.600.000 14.693.050.000 13.924.290.000 13.384.840.000 12.660.090.000 24.700.000 12.784.710.000 10.402.460.000 15.169.380.000 9.686.100.000 14.769.960.000 18.559.730.000 18.626.020.000 12.534.770.000 19.955.020.000 2.453.190.000 14.303.870.000 6.770.550.000 6.584.500.000 8.008.420.000 23.641.250.000 12.514.450.000 17.029.470.000 13.575.490.000 12.499.760.000 7.152.360.000 11.973.310.000 12.204.010.000 7.132.050.000 9.551.990.000 8.322.240.000 9.380.590.000 8.820.270.000 10.982.880.000 11.299.810.000 15.333.220.000 DAFTAR LRA -219 -


DAFTAR 3.F


Daerah

PAGU

1 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207

2

3

Kab. Rejang Lebong Kota Bengkulu Kab. Kaur Kab. Seluma Kab. Mukomuko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Lampung Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Timur Kab. Tanggamus Kab. Tulang Bawang Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Kab. Pesawaran Kab. Pringsewu Kab. Mesuji Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Kab. Bandung Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Ciamis Kab. Cianjur Kab. Cirebon Kab. Garut Kab. Indramayu Kab. Karawang Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Sukabumi Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya Kota Bandung Kota Bekasi Kota Bogor Kota Cirebon Kota Depok Kota Sukabumi Kota Tasikmalaya Kota Cimahi Kota Banjar Kab. Bandung Barat Provinsi Banten Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Tangerang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Serang Kota Tangerang Selatan Provinsi Jawa Tengah Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Demak

REALISASI 4 40.064.100.000 27.371.500.000 36.428.300.000 38.360.200.000 34.742.400.000 26.269.900.000 33.841.600.000 58.695.200.000 42.210.200.000 59.226.200.000 75.457.700.000 104.395.300.000 67.467.700.000 62.538.300.000 75.750.000.000 77.334.400.000 50.880.000.000 39.112.600.000 23.527.800.000 68.638.800.000 59.381.200.000 48.059.900.000 60.901.000.000 45.764.600.000 100.055.000.000 73.837.100.000 164.999.300.000 85.273.700.000 100.103.600.000 76.614.800.000 114.350.100.000 78.243.700.000 81.771.000.000 69.431.200.000 68.334.700.000 10.008.000.000 52.450.400.000 115.497.000.000 72.084.200.000 76.880.600.000 59.077.400.000 52.128.000.000 11.366.600.000 4.671.000.000 18.980.200.000 19.645.100.000 34.504.900.000 1.968.000.000 20.665.000.000 62.614.000.000 45.179.600.000 71.144.600.000 91.799.600.000 64.563.300.000 68.699.000.000 3.954.400.000 11.618.100.000 47.241.100.000 57.967.900.000 51.789.800.000 65.376.800.000 93.907.900.000 57.230.900.000 77.114.800.000 67.173.500.000 65.339.600.000 102.092.500.000 67.864.200.000

11.100.000 8.212.080.000 10.936.120.000 11.514.570.000 10.432.450.000 7.888.110.000 10.157.240.000 19.500.000 12.663.060.000 17.781.300.000 22.652.150.000 31.333.220.000 20.252.980.000 18.778.850.000 22.734.030.000 23.211.660.000 15.270.020.000 11.734.130.000 7.059.250.000 20.601.440.000 17.823.250.000 14.430.710.000 18.270.300.000 13.729.380.000 30.029.590.000 22.164.220.000 49.514.280.000 25.601.500.000 30.043.750.000 22.984.440.000 34.318.120.000 23.473.110.000 24.542.220.000 20.837.970.000 20.508.250.000 3.011.150.000 15.750.380.000 34.670.170.000 21.635.270.000 23.080.280.000 200.000 15.638.470.000 3.409.980.000 1.401.510.000 5.694.200.000 5.894.020.000 10.351.890.000 590.820.000 6.199.990.000 11.100.000 21.354.790.000 27.551.710.000 19.378.300.000 20.609.700.000 14.173.800.000 17.390.370.000 15.536.940.000 19.619.830.000 28.183.220.000 17.177.600.000 23.148.720.000 20.161.010.000 19.614.480.000 30.639.510.000 20.367.590.000 DAFTAR LRA -220 -


DAFTAR 3.F


Daerah

PAGU

1 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276

2

3

Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Kudus Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo Kota Magelang Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Kota Tegal Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul Kab. Kulon Progo Kab. Sleman Kota Yogyakarta Provinsi Jawa Timur Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kab. Tulungagung Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan

REALISASI 4 78.260.800.000 70.705.000.000 58.196.900.000 79.166.800.000 67.357.800.000 80.964.300.000 38.321.200.000 78.355.500.000 65.388.800.000 63.713.900.000 67.464.600.000 67.544.100.000 60.956.000.000 62.341.000.000 69.014.500.000 71.624.300.000 49.172.300.000 61.333.300.000 57.046.800.000 77.852.700.000 62.295.200.000 24.343.100.000 24.675.500.000 23.541.400.000 48.401.500.000 34.895.600.000 23.569.100.000 19.489.600.000 45.925.400.000 59.168.700.000 48.343.900.000 42.650.500.000 1.762.100.000 55.031.200.000 88.399.500.000 81.931.200.000 89.984.500.000 67.934.100.000 66.946.700.000 46.338.800.000 99.610.000.000 43.082.600.000 47.493.200.000 88.266.100.000 65.231.200.000 53.130.900.000 56.668.900.000 108.485.300.000 57.904.300.000 61.747.700.000 69.770.200.000 54.072.200.000 65.844.700.000 75.436.300.000 74.787.300.000 75.532.300.000 68.545.500.000 59.774.600.000 60.953.300.000 67.764.500.000 61.777.800.000 66.440.200.000 80.751.200.000 23.442.900.000 4.525.800.000 24.071.300.000 15.578.900.000 20.392.000.000 15.245.200.000

23.493.430.000 21.220.880.000 17.466.980.000 23.761.310.000 20.216.510.000 24.296.430.000 11.496.430.000 23.516.940.000 19.628.680.000 19.122.080.000 20.239.520.000 20.270.790.000 18.296.320.000 18.711.960.000 20.713.100.000 21.496.040.000 14.757.640.000 18.400.270.000 17.122.790.000 23.370.510.000 18.698.780.000 7.303.630.000 7.403.210.000 7.062.980.000 14.520.450.000 10.469.030.000 7.071.150.000 5.846.880.000 13.781.960.000 17.758.940.000 14.508.350.000 12.795.290.000 528.770.000 16.509.360.000 26.529.230.000 24.592.870.000 27.004.170.000 20.392.270.000 20.091.500.000 13.901.710.000 29.891.960.000 12.934.020.000 14.248.170.000 26.489.560.000 19.579.160.000 15.945.570.000 17.006.340.000 32.557.560.000 17.371.570.000 18.530.960.000 20.938.340.000 16.233.070.000 19.761.110.000 22.639.360.000 22.444.870.000 22.668.020.000 20.571.910.000 17.932.450.000 18.293.690.000 20.342.300.000 18.540.130.000 19.942.140.000 24.225.430.000 7.033.640.000 1.357.740.000 7.221.950.000 4.673.670.000 6.118.160.000 4.574.190.000 DAFTAR LRA -221 -


DAFTAR 3.F


Daerah

PAGU

1 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345

2

3

Kota Probolinggo Kota Surabaya Kota Batu Provinsi Kalimantan Barat Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Pontianak Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kota Pontianak Kota Singkawang Kab. Sekadau Kab. Melawi Kab. Kayong Utara Kab. Kubu Raya Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Barito Selatan Kab. Barito Utara Kab. Kapuas Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kota Palangkaraya Kab. Katingan Kab. Seruyan Kab. Sukamara Kab. Lamandau Kab. Gunung Mas Kab. Pulang Pisau Kab. Murung Raya Kab. Barito Timur Provinsi Kalimantan Selatan Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kota Baru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjar Baru Kota Banjarmasin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Timur Kab. Berau Kab. Bulungan Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Pasir Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda Kota Tarakan Kab. Penajam Paser Utara Kab. Tana Tidung Provinsi Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Kab. Minahasa Kab. Sangihe Kota Bitung Kota Manado Kab. Kepulauan Talaud

REALISASI 4 22.575.200.000 66.499.500.000 17.584.500.000 38.369.500.000 59.129.600.000 61.860.500.000 99.765.400.000 75.134.400.000 60.884.600.000 95.541.200.000 79.124.800.000 77.616.900.000 34.169.600.000 36.183.000.000 44.261.300.000 49.913.200.000 51.222.000.000 66.596.400.000 51.915.000.000 42.290.900.000 35.610.400.000 68.344.700.000 27.102.200.000 45.672.400.000 39.739.600.000 23.415.100.000 39.513.900.000 26.961.800.000 43.877.600.000 38.678.500.000 52.107.000.000 14.589.900.000 44.755.700.000 37.246.400.000 43.195.600.000 58.788.800.000 36.846.000.000 35.989.600.000 40.751.600.000 25.094.800.000 17.394.200.000 15.431.600.000 31.810.200.000 25.384.300.000 11.892.700.000 2.712.900.000 17.797.100.000 38.188.100.000 9.669.200.000 6.787.000.000 50.265.600.000 48.299.800.000 13.971.800.000 40.780.000.000 73.758.700.000 8.658.600.000 7.928.600.000 4.820.300.000 7.953.600.000 8.835.000.000 29.288.200.000 52.680.700.000 50.651.800.000 60.701.800.000 27.999.800.000 42.958.800.000 45.300.600.000

6.773.050.000 19.949.850.000 5.275.980.000 11.510.850.000 17.747.910.000 18.565.500.000 29.938.860.000 22.546.130.000 18.275.460.000 28.671.390.000 23.744.650.000 23.289.760.000 10.251.370.000 10.855.600.000 13.294.840.000 14.977.880.000 15.375.000.000 19.993.270.000 15.574.500.000 12.699.870.000 10.690.190.000 20.517.760.000 8.130.730.000 13.720.270.000 11.922.440.000 7.028.660.000 11.859.420.000 8.093.230.000 13.178.820.000 11.614.890.000 15.643.440.000 4.376.970.000 13.430.840.000 11.173.920.000 12.972.610.000 17.647.350.000 11.061.220.000 10.804.440.000 12.230.870.000 7.542.510.000 5.227.570.000 4.638.230.000 9.554.120.000 7.615.920.000 3.568.090.000 7.100.000 5.349.280.000 11.456.430.000 2.900.830.000 2.036.100.000 14.497.500.000 4.191.540.000 12.245.270.000 22.141.750.000 2.597.580.000 2.378.580.000 1.446.090.000 2.386.080.000 8.786.460.000 15.817.090.000 15.203.030.000 18.235.390.000 8.400.500.000 12.888.060.000 13.600.260.000 DAFTAR LRA -222 -


DAFTAR 3.F


Daerah

PAGU

1 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414

2

3

Kab. Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro Kota Kotamobagu Kab. Bolaang Mangondow Utara Kab. Minahasa Tenggara Kab. Bolaang Mongondow Timur Kab. Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kota Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Provinsi Sulawesi Tengah Kab. Banggai Kab. Banggai Kepulauan Kab. Buol Kab. Toli-Toli Kab. Donggala Kab. Morowali Kab. Poso Kota Palu Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una Una Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Bantaeng Kab. Barru Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Enrekang Kab. Gowa Kab. Jeneponto Kab. Luwu Kab. Luwu Utara Kab. Maros Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Palopo Kab. Luwu Timur Kab. Pinrang Kab. Sinjai Kab. Selayar Kab. Sidenreng Rappang Kab. Soppeng Kab. Takalar Kota Tana Toraja Kab. Wajo Kota Pare-pare Kota Makassar Kab. Toraja Utara Provinsi Sulawesi Barat Kab. Majene Kab. Mamuju Kab. Polewali Mandar Kab. Mamasa Kab. Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Kab. Buton Kab. Konawe Kab. Kolaka Kab. Muna Kota Kendari Kota Bau-bau Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Wakatobi

REALISASI 4 43.240.500.000 34.559.700.000 47.726.300.000 46.519.800.000 27.514.400.000 45.453.500.000 44.095.400.000 56.185.200.000 54.308.500.000 28.057.200.000 46.054.900.000 60.782.000.000 28.678.600.000 44.304.100.000 27.061.500.000 43.271.300.000 38.179.100.000 64.255.200.000 48.555.500.000 45.520.500.000 47.516.400.000 65.306.500.000 48.504.000.000 57.450.800.000 39.201.900.000 70.267.900.000 55.087.200.000 53.930.500.000 41.886.000.000 38.901.900.000 38.987.000.000 88.390.000.000 63.052.800.000 42.179.400.000 51.260.300.000 57.899.600.000 57.333.500.000 55.722.200.000 49.936.900.000 57.601.600.000 28.169.000.000 41.591.900.000 51.493.100.000 51.562.900.000 46.194.100.000 46.896.800.000 40.756.100.000 43.636.900.000 58.028.600.000 63.257.200.000 29.405.800.000 60.898.100.000 65.058.800.000 35.860.700.000 47.602.900.000 76.023.700.000 53.733.000.000 52.380.700.000 34.781.600.000 33.804.600.000 47.602.800.000 55.124.000.000 33.268.000.000 65.755.000.000 31.327.900.000 24.674.800.000 57.365.600.000 41.146.400.000 30.730.600.000

12.984.820.000 10.368.610.000 14.328.320.000 13.966.930.000 8.259.990.000 13.653.620.000 13.239.680.000 16.875.720.000 16.306.270.000 8.417.160.000 13.823.680.000 18.246.920.000 8.604.210.000 13.300.470.000 8.124.050.000 12.991.120.000 11.453.730.000 19.288.460.000 14.575.330.000 14.000.000 14.268.150.000 19.609.730.000 14.565.410.000 17.244.760.000 11.761.200.000 21.101.790.000 16.538.270.000 16.187.340.000 12.565.800.000 11.676.030.000 11.701.490.000 26.524.280.000 18.922.770.000 31.637.150.000 15.386.000.000 17.376.810.000 17.207.260.000 16.723.030.000 14.988.000.000 17.285.940.000 8.451.610.000 12.482.330.000 15.457.240.000 15.474.400.000 13.865.090.000 14.076.390.000 8.800.000 13.096.740.000 17.417.260.000 18.984.160.000 8.822.510.000 18.269.500.000 19.526.320.000 10.758.210.000 14.286.120.000 22.814.110.000 16.128.720.000 15.722.330.000 10.446.240.000 10.141.380.000 14.291.830.000 16.543.150.000 9.988.450.000 19.732.730.000 9.399.140.000 7.403.280.000 17.220.250.000 12.350.430.000 9.224.990.000 DAFTAR LRA -223 -


DAFTAR 3.F


Daerah

PAGU

1 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483

2

3

Kab. Kolaka Utara Kab. Konawe Utara Kab. Buton Utara Provinsi Bali Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar Provinsi Nusa Tenggara Barat Kab. Bima Kab. Dompu Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kota Mataram Kota Bima Kab. Sumbawa Barat Kab. Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Sumba Barat Daya Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Provinsi Maluku Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Buru Kota Ambon Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Kepulauan Aru Kota Tual Kab. Maluku Barat Daya Kab. Buru Selatan Provinsi Maluku Utara Kab. Halmahera Tengah Kota. Ternate Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Timur Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Utara Kab. Kepulauan Sula Kota Tidore Kepulauan Kab. Pulau Morotai Provinsi Papua

REALISASI 4 35.129.200.000 47.830.500.000 41.591.900.000 21.221.700.000 290.900.000 29.352.400.000 54.728.700.000 41.076.300.000 35.494.800.000 41.734.700.000 29.886.200.000 41.524.200.000 3.556.900.000 45.964.400.000 54.220.900.000 42.496.800.000 53.265.600.000 57.211.600.000 69.351.800.000 58.735.900.000 25.487.000.000 23.036.500.000 25.143.800.000 35.120.000.000 47.399.400.000 50.351.600.000 63.134.400.000 57.646.400.000 49.608.800.000 66.211.700.000 45.973.300.000 61.192.000.000 42.245.800.000 47.417.000.000 44.171.700.000 48.358.100.000 76.392.400.000 60.569.900.000 40.732.900.000 34.115.300.000 47.839.600.000 50.740.100.000 51.495.300.000 54.962.500.000 62.128.500.000 54.201.400.000 44.657.700.000 50.781.000.000 58.660.900.000 43.042.600.000 55.136.600.000 36.720.500.000 43.232.000.000 44.468.200.000 35.687.600.000 53.698.200.000 47.674.500.000 43.774.700.000 51.233.800.000 39.916.000.000 29.522.900.000 48.610.200.000 40.221.500.000 50.593.600.000 54.722.900.000 54.960.400.000 40.727.000.000 53.034.100.000 96.154.200.000

10.543.100.000 14.356.430.000 12.479.670.000 6.366.510.000 87.270.000 8.810.900.000 16.425.400.000 12.327.510.000 10.652.920.000 12.524.120.000 8.970.060.000 12.462.510.000 1.067.140.000 13.789.320.000 16.273.970.000 12.758.140.000 15.988.640.000 17.171.880.000 20.814.290.000 17.631.270.000 7.646.730.000 6.911.790.000 7.548.180.000 10.545.100.000 14.219.820.000 15.112.340.000 18.950.470.000 17.302.110.000 14.893.700.000 19.872.750.000 13.798.080.000 18.366.910.000 12.685.570.000 14.233.710.000 13.271.950.000 14.527.590.000 22.932.210.000 18.179.790.000 12.220.570.000 10.241.870.000 14.357.550.000 2.700.000 15.453.840.000 16.489.940.000 18.646.040.000 16.267.490.000 13.397.310.000 15.245.150.000 17.611.640.000 12.923.210.000 16.547.980.000 11.016.640.000 12.977.720.000 33.353.300.000 11.700.000 4.800.000 14.309.770.000 8.700.000 15.370.140.000 11.990.620.000 8.857.920.000 14.597.550.000 30.167.875.000 15.195.440.000 16.434.440.000 16.491.900.000 12.219.010.000 15.914.500.000 28.846.260.000 DAFTAR LRA -224 -


DAFTAR 3.F


Daerah

PAGU

REALISASI

1 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524

2

3

4

Kab. Biak Numfor Kab. Jayapura Kab. Jayawijaya Kab. Merauke Kab. Mimika Kab. Nabire Kab. Paniai Kab. Puncak Jaya Kab. Yapen Waropen Kota Jayapura Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang Kab. Tolikara Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Waropen Kab. Supiori Kab. Memberamo Raya Kab. Mamberamo Tengah Kab. Yalimo Kab. Lanny Jaya Kab. Nduga Kab. Dogiyai Kab. Puncak Kab. Intan Jaya Kab. Deiyai Provinsi Papua Barat Kab. Fak Fak Kab. Manokwari Kab. Sorong Kota Sorong Kab. Raja Ampat Kab. Sorong Selatan Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Kaimana Kab. Maybrat Kab. Tambrauw JUMLAH

64.854.400.000 49.271.600.000 96.775.100.000 102.798.600.000 53.575.100.000 71.783.600.000 89.280.300.000 90.837.800.000 60.089.200.000 46.373.800.000 39.170.000.000 44.832.900.000 66.188.000.000 78.518.900.000 97.352.100.000 52.693.600.000 75.562.400.000 62.047.800.000 45.827.300.000 41.762.700.000 52.612.600.000 88.002.800.000 126.798.900.000 106.575.500.000 127.624.100.000 62.338.000.000 109.807.100.000 124.892.200.000 92.131.800.000 40.538.900.000 55.316.500.000 60.694.400.000 74.414.400.000 44.669.000.000 66.824.900.000 55.172.900.000 44.661.500.000 52.843.400.000 39.938.300.000 70.446.700.000 61.764.200.000 25.232.800.000.000

19.462.620.000 14.790.160.000 29.047.580.000 30.850.990.000 16.077.290.000 21.542.360.000 26.784.720.000 27.252.880.000 18.032.430.000 13.912.700.000 11.756.810.000 13.457.780.000 19.862.210.000 23.571.350.000 29.213.820.000 15.813.820.000 22.673.690.000 18.620.220.000 13.754.560.000 1.100.000 15.784.480.000 13.400.000 38.057.730.000 31.979.160.000 38.294.580.000 18.713.160.000 32.962.080.000 37.476.830.000 27.640.170.000 12.161.670.000 16.599.990.000 18.222.880.000 22.335.870.000 13.401.120.000 20.053.280.000 16.552.290.000 13.398.520.000 6.200.000 21.400.000 24.300.000 18.533.810.000 7.153.311.095.000

DAFTAR LRA -225 -


DAFTAR 3.G

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2011 (Dalam Rupiah) No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Daerah 2 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bireuen Kab. Aceh Pidie Kab. Simeulue Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh Jaya Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kab. Pidie Jaya Kota Subulussalam Provinsi Sumatera Utara Kab. Asahan Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Labuhan Batu Kab. Langkat Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir Kota Binjai Kota Medan Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidempuan Kab. Pakpak Bharat Kab. Nias Selatan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Serdang Berdagai Kab. Samosir Kab. Batu Bara Kab. Padang Lawas Kab. Padang Lawas Utara Kab. Labuhan Batu Selatan Kab. Labuhan Batu Utara Kab. Nias Utara Kab. Nias Barat Kab. Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Barat Kab. Limapuluh Kota Kab. Agam

Pagu 3 4.540.704.496.500 28.322.771.520 70.992.519.200 43.563.907.920 48.500.300.160 93.835.479.320 82.040.948.080 80.300.887.160 116.978.529.360 89.989.308.880 114.489.601.280 40.374.712.240 114.363.990.760 44.216.746.960 52.922.534.880 58.175.835.840 55.236.544.600 26.441.934.040 43.360.499.880 48.945.436.040 64.523.402.280 51.152.382.600 46.156.867.840 44.135.567.040 474.000.000 111.570.595.000 54.796.887.040 209.841.280.760 72.812.158.160 106.723.328.880 139.132.108.640 75.831.182.320 51.033.143.360 140.247.423.600 72.413.464.040 76.570.582.680 115.166.557.080 43.251.999.640 94.909.883.880 336.548.239.440 61.185.367.520 48.206.787.680 23.882.473.240 53.020.786.280 70.315.018.760 50.073.813.720 51.121.780.760 45.376.263.320 112.693.850.600 33.362.473.080 66.603.354.360 32.040.356.720 29.110.424.440 32.317.269.600 76.655.934.280 21.732.399.200 14.413.824.760 31.032.649.240 835.500.000 90.331.794.560 106.345.870.760

Otonomi Khusus 4 1.353.196.949.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Realisasi Dana Penyesuaian 5 0 9.801.384.000 20.600.667.000 12.930.667.000 16.118.558.000 21.989.751.000 30.202.108.000 26.116.933.000 26.798.890.000 18.126.996.000 24.203.878.000 11.133.524.000 27.260.102.000 13.276.892.000 16.931.959.000 13.383.012.000 5.737.949.000 7.876.511.000 13.531.668.000 12.678.968.000 22.171.265.000 16.402.472.000 14.604.443.000 12.644.776.000 0 28.117.264.000 20.957.393.000 75.719.592.000 25.760.390.000 29.871.574.000 40.552.930.000 19.638.918.000 14.160.194.000 45.888.109.000 25.165.112.000 27.125.226.000 32.908.312.000 15.111.436.000 22.990.838.000 126.583.198.000 11.447.612.000 15.740.342.000 9.177.757.000 17.479.791.000 14.370.008.000 13.961.102.000 21.472.194.000 16.283.088.000 40.571.971.000 8.089.514.000 17.925.192.000 10.161.966.000 9.338.736.000 11.426.145.000 25.417.653.000 7.512.102.000 6.068.523.000 7.822.512.000 0 29.534.200.000 32.089.894.000

Realisasi 6=4+5 1.353.196.949.000 9.801.384.000 20.600.667.000 12.930.667.000 16.118.558.000 21.989.751.000 30.202.108.000 26.116.933.000 26.798.890.000 18.126.996.000 24.203.878.000 11.133.524.000 27.260.102.000 13.276.892.000 16.931.959.000 13.383.012.000 5.737.949.000 7.876.511.000 13.531.668.000 12.678.968.000 22.171.265.000 16.402.472.000 14.604.443.000 12.644.776.000 0 28.117.264.000 20.957.393.000 75.719.592.000 25.760.390.000 29.871.574.000 40.552.930.000 19.638.918.000 14.160.194.000 45.888.109.000 25.165.112.000 27.125.226.000 32.908.312.000 15.111.436.000 22.990.838.000 126.583.198.000 11.447.612.000 15.740.342.000 9.177.757.000 17.479.791.000 14.370.008.000 13.961.102.000 21.472.194.000 16.283.088.000 40.571.971.000 8.089.514.000 17.925.192.000 10.161.966.000 9.338.736.000 11.426.145.000 25.417.653.000 7.512.102.000 6.068.523.000 7.822.512.000 0 29.534.200.000 32.089.894.000 DAFTAR LRA -226 -


DAFTAR 3.G


Daerah 2 Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Sawahlunto Sijunjung Kab. Solok Kab. Tanah Datar Kota Bukit Tinggi Kota Padang Panjang Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok Kota Pariaman Kab. Pasaman Barat Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan Provinsi Riau Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hulu Kab. Kampar Kab. Kuantan Singingi Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Siak Kota Dumai Kota Pekanbaru Kab. Kepulauan Meranti Provinsi Riau Kepulauan Kab. Natuna Kab. Kepulauan Anambas Kab. Karimun Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kab. Lingga Kab. Bintan Provinsi Jambi Kab. Batanghari Kab. Bungo Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Provinsi Sumatera Selatan Kab. Lahat Kab. Musi Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Muara Enim Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Kota Palembang Kota Prabumulih Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau

Pagu 3 14.530.991.200 136.922.336.240 96.959.762.800 98.862.664.240 69.172.138.720 78.398.293.720 91.631.456.440 33.575.680.480 21.001.271.080 165.688.051.160 37.309.634.520 60.673.415.600 43.568.885.120 58.065.917.520 63.373.510.720 74.183.554.760 58.313.627.160 369.750.000 90.984.685.160 88.345.051.160 66.616.820.480 121.315.326.120 60.103.377.080 47.616.973.280 76.253.049.160 77.165.308.480 62.706.322.040 40.943.182.080 157.012.414.880 53.514.113.320 73.500.000 13.829.107.600 30.844.429.200 39.715.334.640 73.676.121.760 31.634.465.760 18.356.571.320 24.576.884.120 0 45.790.541.800 58.629.551.320 68.317.051.160 61.212.838.880 82.258.974.360 43.521.202.320 43.322.518.600 35.792.397.160 48.025.972.120 106.350.284.840 28.124.168.080 24.922.173.000 99.781.053.560 77.585.995.960 102.153.404.240 107.772.626.560 129.349.540.000 79.606.143.160 273.424.403.480 32.595.600.480 25.189.127.480 86.139.013.840

Otonomi Khusus 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Realisasi Dana Penyesuaian 5 5.573.143.000 32.151.177.000 24.292.084.000 18.250.330.000 15.637.134.000 24.430.814.000 12.410.870.000 10.899.414.000 6.392.368.000 56.542.263.000 11.822.847.000 18.239.035.000 7.486.458.000 17.562.549.000 23.432.179.000 22.912.943.000 19.010.867.000 0 31.788.463.000 30.402.520.000 24.223.937.000 26.523.938.000 18.586.317.000 11.700.578.000 23.059.210.000 21.257.962.000 24.119.499.000 15.195.734.000 50.441.686.000 14.605.500.000 0 4.833.431.000 1.948.040.000 13.970.238.000 31.248.594.000 11.399.772.000 4.914.865.000 8.574.953.000 0 9.082.650.000 19.077.405.000 22.102.486.000 22.068.022.000 27.657.430.000 9.784.530.000 15.851.963.000 7.210.028.000 16.093.286.000 19.836.962.000 3.397.588.000 167.813.000 31.642.925.000 21.704.148.000 27.991.408.000 41.249.841.000 43.147.566.000 25.085.095.000 90.647.745.000 10.334.194.000 4.829.762.000 22.094.049.000

Realisasi 6=4+5 5.573.143.000 32.151.177.000 24.292.084.000 18.250.330.000 15.637.134.000 24.430.814.000 12.410.870.000 10.899.414.000 6.392.368.000 56.542.263.000 11.822.847.000 18.239.035.000 7.486.458.000 17.562.549.000 23.432.179.000 22.912.943.000 19.010.867.000 0 31.788.463.000 30.402.520.000 24.223.937.000 26.523.938.000 18.586.317.000 11.700.578.000 23.059.210.000 21.257.962.000 24.119.499.000 15.195.734.000 50.441.686.000 14.605.500.000 0 4.833.431.000 1.948.040.000 13.970.238.000 31.248.594.000 11.399.772.000 4.914.865.000 8.574.953.000 0 9.082.650.000 19.077.405.000 22.102.486.000 22.068.022.000 27.657.430.000 9.784.530.000 15.851.963.000 7.210.028.000 16.093.286.000 19.836.962.000 3.397.588.000 167.813.000 31.642.925.000 21.704.148.000 27.991.408.000 41.249.841.000 43.147.566.000 25.085.095.000 90.647.745.000 10.334.194.000 4.829.762.000 22.094.049.000 DAFTAR LRA -227 -


DAFTAR 3.G

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2011 (Dalam Rupiah) No.

Daerah

1 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183

2 Kab. Banyuasin Kab. Ogan Ilir Kab. OKU Timur Kab. OKU Selatan Kab. Empat Lawang Provinsi Bangka Belitung Kab. Bangka Kab. Belitung Kota Pangkal Pinang Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Barat Kab. Belitung Timur Provinsi Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebong Kota Bengkulu Kab. Kaur Kab. Seluma Kab. Mukomuko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Lampung Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Timur Kab. Tanggamus Kab. Tulang Bawang Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Kab. Pesawaran Kab. Pringsewu Kab. Mesuji Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Kab. Bandung Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Ciamis Kab. Cianjur Kab. Cirebon Kab. Garut Kab. Indramayu Kab. Karawang Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Sukabumi Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya Kota Bandung Kota Bekasi Kota Bogor Kota Cirebon

Pagu 3 97.475.106.800 71.182.152.400 107.940.035.080 74.394.061.560 31.316.123.960 24.750.000.000 41.164.900.040 27.317.030.120 30.783.294.000 22.423.472.560 36.142.349.080 24.791.149.960 18.834.365.640 211.500.000 48.105.997.760 61.080.560.890 68.677.715.160 79.977.689.200 22.650.054.080 58.466.973.800 37.790.791.440 59.571.307.600 63.687.167.520 31.113.257.080 30.063.000.000 100.823.504.960 156.971.746.840 201.911.310.440 143.328.356.320 185.773.961.760 115.313.692.200 77.023.545.760 92.889.406.800 201.013.751.240 77.386.672.800 99.600.261.960 90.432.591.080 62.712.238.320 49.914.308.800 1.313.148.243.360 5.050.500.000 433.572.412.440 272.434.725.640 489.641.898.320 255.907.376.440 303.666.022.040 273.584.913.080 380.365.508.080 224.041.338.560 255.838.063.400 200.019.063.080 188.237.018.160 152.815.185.960 198.125.894.360 301.901.694.560 199.131.887.720 261.632.640.160 361.986.967.480 266.901.687.720 156.439.024.040 75.146.497.360

Otonomi Khusus 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Realisasi Dana Penyesuaian 5 37.319.771.000 25.075.384.000 38.557.053.000 39.534.257.000 12.603.129.000 7.425.000.000 15.072.980.000 9.669.985.000 10.815.243.000 8.767.686.000 12.559.322.000 9.294.930.000 6.518.470.000 0 15.539.610.000 14.070.213.000 16.199.418.000 24.976.922.000 7.963.280.000 30.662.120.000 13.068.577.000 18.837.266.000 20.289.437.000 6.924.178.000 8.910.000.000 34.522.993.000 39.337.560.000 66.134.108.000 49.151.543.000 64.598.077.000 39.629.319.000 24.379.297.000 24.139.336.000 67.045.276.000 23.681.499.000 33.619.683.000 28.150.689.000 20.560.402.000 12.409.080.000 454.699.205.000 1.262.625.000 157.316.244.000 109.666.458.000 195.896.795.000 87.749.791.000 116.259.313.000 98.104.237.000 95.796.190.000 84.391.821.000 101.020.416.000 68.443.886.000 66.036.202.000 36.734.152.000 74.127.185.000 84.972.816.000 64.971.692.000 92.680.198.000 76.788.162.000 102.275.367.000 55.833.175.000 24.527.693.000

Realisasi 6=4+5 37.319.771.000 25.075.384.000 38.557.053.000 39.534.257.000 12.603.129.000 7.425.000.000 15.072.980.000 9.669.985.000 10.815.243.000 8.767.686.000 12.559.322.000 9.294.930.000 6.518.470.000 0 15.539.610.000 14.070.213.000 16.199.418.000 24.976.922.000 7.963.280.000 30.662.120.000 13.068.577.000 18.837.266.000 20.289.437.000 6.924.178.000 8.910.000.000 34.522.993.000 39.337.560.000 66.134.108.000 49.151.543.000 64.598.077.000 39.629.319.000 24.379.297.000 24.139.336.000 67.045.276.000 23.681.499.000 33.619.683.000 28.150.689.000 20.560.402.000 12.409.080.000 454.699.205.000 1.262.625.000 157.316.244.000 109.666.458.000 195.896.795.000 87.749.791.000 116.259.313.000 98.104.237.000 95.796.190.000 84.391.821.000 101.020.416.000 68.443.886.000 66.036.202.000 36.734.152.000 74.127.185.000 84.972.816.000 64.971.692.000 92.680.198.000 76.788.162.000 102.275.367.000 55.833.175.000 24.527.693.000 DAFTAR LRA -228 -


DAFTAR 3.G


Daerah

1 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244

2 Kota Depok Kota Sukabumi Kota Tasikmalaya Kota Cimahi Kota Banjar Kab. Bandung Barat Provinsi Banten Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Tangerang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Serang Kota Tangerang Selatan Provinsi Jawa Tengah Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Kudus Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo Kota Magelang Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Kota Tegal Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul Kab. Kulon Progo Kab. Sleman Kota Yogyakarta Provinsi Jawa Timur Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar

Pagu 3 164.642.515.400 58.315.012.640 129.132.384.320 86.695.543.520 57.931.935.600 194.124.745.880 456.000.000 230.253.488.720 238.549.577.280 178.351.271.120 299.564.686.000 81.333.524.880 234.988.070.800 126.335.517.040 136.749.498.240 28.950.688.000 173.741.749.520 283.395.223.000 130.474.210.880 153.673.099.080 174.184.063.200 219.767.345.360 277.538.129.240 168.160.223.640 182.020.424.280 140.958.459.240 179.959.382.040 203.471.167.200 169.585.079.360 254.695.173.680 99.392.875.600 143.123.091.500 177.568.905.960 118.584.395.640 224.608.710.160 179.296.189.640 158.264.239.160 107.341.090.560 142.292.228.000 175.656.948.880 151.611.605.280 205.500.612.680 107.401.194.320 205.960.892.080 144.452.650.080 45.323.665.720 51.310.977.720 45.090.453.960 228.269.642.600 160.432.831.440 67.161.352.880 2.088.750.000 230.979.003.400 177.016.562.240 146.541.893.440 202.561.609.360 122.666.021.480 28.475.102.000 181.646.300.560 223.186.499.920 202.813.789.640

Otonomi Khusus 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Realisasi Dana Penyesuaian 5 62.277.491.000 18.674.647.000 43.656.727.000 30.019.786.000 18.689.773.000 49.621.722.000 0 59.783.928.000 85.061.763.000 70.593.943.000 89.621.408.000 21.641.922.000 76.583.801.000 44.972.286.000 50.535.487.000 0 52.156.912.000 89.477.432.000 20.651.704.000 52.142.817.000 56.431.264.000 80.871.846.000 92.712.813.000 57.308.696.000 67.120.763.000 49.799.997.000 58.039.958.000 72.048.395.000 57.970.165.000 46.018.694.000 34.527.755.000 32.645.062.000 59.297.506.000 40.446.229.000 73.655.916.000 52.332.208.000 51.474.102.000 35.389.498.000 48.520.687.000 54.425.613.000 49.606.719.000 74.522.524.000 36.810.377.000 33.379.634.000 49.636.795.000 14.151.391.000 17.049.739.000 14.264.383.000 80.447.736.000 50.200.858.000 22.019.463.000 522.188.000 65.512.123.000 54.324.161.000 38.467.743.000 64.260.234.000 38.450.825.000 0 46.023.488.000 77.044.545.000 65.397.647.000

Realisasi 6=4+5 62.277.491.000 18.674.647.000 43.656.727.000 30.019.786.000 18.689.773.000 49.621.722.000 0 59.783.928.000 85.061.763.000 70.593.943.000 89.621.408.000 21.641.922.000 76.583.801.000 44.972.286.000 50.535.487.000 0 52.156.912.000 89.477.432.000 20.651.704.000 52.142.817.000 56.431.264.000 80.871.846.000 92.712.813.000 57.308.696.000 67.120.763.000 49.799.997.000 58.039.958.000 72.048.395.000 57.970.165.000 46.018.694.000 34.527.755.000 32.645.062.000 59.297.506.000 40.446.229.000 73.655.916.000 52.332.208.000 51.474.102.000 35.389.498.000 48.520.687.000 54.425.613.000 49.606.719.000 74.522.524.000 36.810.377.000 33.379.634.000 49.636.795.000 14.151.391.000 17.049.739.000 14.264.383.000 80.447.736.000 50.200.858.000 22.019.463.000 522.188.000 65.512.123.000 54.324.161.000 38.467.743.000 64.260.234.000 38.450.825.000 0 46.023.488.000 77.044.545.000 65.397.647.000 DAFTAR LRA -229 -


DAFTAR 3.G


Daerah

1 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305

2 Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kab. Tulungagung Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Surabaya Kota Batu Provinsi Kalimantan Barat Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Pontianak Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kota Pontianak Kota Singkawang Kab. Sekadau Kab. Melawi Kab. Kayong Utara Kab. Kubu Raya Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Barito Selatan Kab. Barito Utara Kab. Kapuas Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kota Palangkaraya Kab. Katingan Kab. Seruyan Kab. Sukamara Kab. Lamandau

Pagu 3 180.249.995.400 138.062.389.800 147.086.741.320 312.431.006.520 181.928.331.640 206.118.415.800 228.577.767.320 149.647.332.720 115.015.631.360 154.757.304.240 308.997.690.000 135.532.060.160 178.738.472.440 176.330.766.520 164.759.426.160 132.952.240.560 196.140.703.520 153.012.520.320 161.622.427.160 139.989.765.400 254.294.015.920 94.954.625.560 114.574.570.400 165.629.686.800 159.278.239.880 181.221.361.960 75.407.998.960 67.530.964.440 55.026.454.960 141.493.465.600 30.354.802.720 62.807.234.360 64.004.072.040 381.343.413.320 33.242.433.200 60.055.000.000 47.177.705.440 74.836.402.400 58.915.396.880 81.199.551.240 60.368.257.280 91.549.790.680 61.285.810.400 76.487.781.160 116.876.688.280 69.915.256.840 29.822.225.400 30.916.114.320 14.269.592.520 77.064.560.360 0 42.960.943.880 50.214.498.800 83.658.288.160 30.762.153.680 52.990.861.480 83.729.776.480 27.294.683.960 18.065.347.000 7.908.817.440 38.046.790.800

Otonomi Khusus 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Realisasi Dana Penyesuaian 5 59.640.686.000 45.779.745.000 48.847.934.000 105.590.307.000 51.632.532.000 70.464.360.000 65.407.694.000 50.724.396.000 36.697.408.000 48.164.518.000 108.417.215.000 27.847.157.000 59.204.463.000 56.309.811.000 45.982.347.000 45.211.825.000 65.578.774.000 49.383.525.000 51.829.614.000 49.856.802.000 89.707.026.000 29.815.210.000 35.660.066.000 51.913.166.000 52.738.130.000 59.693.009.000 23.423.225.000 21.852.466.000 16.997.152.000 25.828.138.000 10.204.370.000 20.101.209.000 20.323.718.000 134.895.278.000 11.152.783.000 0 17.458.339.000 21.465.594.000 20.029.555.000 30.115.426.000 20.389.727.000 33.636.104.000 23.509.233.000 22.410.765.000 41.013.172.000 23.094.790.000 10.249.692.000 10.485.060.000 4.072.160.000 28.399.401.000 0 13.965.270.000 16.340.290.000 27.582.598.000 11.740.019.000 20.499.232.000 23.985.850.000 6.097.602.000 7.050.491.000 2.817.686.000 10.854.086.000

Realisasi 6=4+5 59.640.686.000 45.779.745.000 48.847.934.000 105.590.307.000 51.632.532.000 70.464.360.000 65.407.694.000 50.724.396.000 36.697.408.000 48.164.518.000 108.417.215.000 27.847.157.000 59.204.463.000 56.309.811.000 45.982.347.000 45.211.825.000 65.578.774.000 49.383.525.000 51.829.614.000 49.856.802.000 89.707.026.000 29.815.210.000 35.660.066.000 51.913.166.000 52.738.130.000 59.693.009.000 23.423.225.000 21.852.466.000 16.997.152.000 25.828.138.000 10.204.370.000 20.101.209.000 20.323.718.000 134.895.278.000 11.152.783.000 0 17.458.339.000 21.465.594.000 20.029.555.000 30.115.426.000 20.389.727.000 33.636.104.000 23.509.233.000 22.410.765.000 41.013.172.000 23.094.790.000 10.249.692.000 10.485.060.000 4.072.160.000 28.399.401.000 0 13.965.270.000 16.340.290.000 27.582.598.000 11.740.019.000 20.499.232.000 23.985.850.000 6.097.602.000 7.050.491.000 2.817.686.000 10.854.086.000 DAFTAR LRA -230 -


DAFTAR 3.G


Daerah

1 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366

2 Kab. Gunung Mas Kab. Pulang Pisau Kab. Murung Raya Kab. Barito Timur Provinsi Kalimantan Selatan Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kota Baru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjar Baru Kota Banjarmasin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Timur Kab. Berau Kab. Bulungan Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Pasir Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda Kota Tarakan Kab. Penajam Paser Utara Kab. Tana Tidung Provinsi Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Kab. Minahasa Kab. Sangihe Kota Bitung Kota Manado Kab. Kepulauan Talaud Kab. Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro Kota Kotamobagu Kab. Bolaang Mangondow Utara Kab. Minahasa Tenggara Kab. Bolaang Mongondow Timur Kab. Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kota Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Provinsi Sulawesi Tengah Kab. Banggai Kab. Banggai Kepulauan Kab. Buol Kab. Toli-Toli

Pagu 3 45.471.143.400 23.750.242.240 19.463.658.440 45.634.796.120 55.079.038.000 69.965.766.440 82.850.164.760 44.816.764.200 84.632.021.160 36.811.936.080 45.637.859.120 51.227.593.200 53.299.756.480 37.126.043.520 63.805.707.120 116.187.707.840 24.567.774.120 41.350.968.000 345.750.000 30.926.987.680 23.768.838.160 101.706.131.800 26.579.020.120 41.693.244.600 53.650.590.720 23.935.693.640 39.081.803.320 79.696.383.040 25.287.811.320 111.041.665.520 48.559.484.200 24.269.356.520 3.674.238.000 82.884.249.000 65.512.790.400 126.844.441.800 61.435.986.040 80.449.205.560 128.804.736.640 34.044.762.160 83.145.834.560 45.535.406.240 63.167.874.000 77.150.828.400 92.827.233.840 69.738.159.080 59.889.791.160 40.830.481.640 40.495.711.760 10.073.250.000 27.994.009.160 128.512.105.960 114.920.996.160 73.086.078.520 95.685.347.440 82.647.969.920 41.250.000 118.171.544.840 78.055.544.080 29.394.140.840 66.214.746.760

Otonomi Khusus 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Realisasi Dana Penyesuaian 5 13.521.840.000 8.155.499.000 4.753.036.000 10.839.956.000 8.973.750.000 23.813.397.000 26.284.629.000 14.137.305.000 7.322.096.000 11.581.089.000 10.573.324.000 15.340.267.000 18.128.758.000 11.814.838.000 20.337.147.000 19.657.626.000 3.547.308.000 14.968.846.000 0 11.375.847.000 8.376.425.000 37.332.409.000 10.397.522.000 15.610.325.000 6.920.939.000 9.102.356.000 14.081.403.000 29.757.960.000 8.828.190.000 40.491.122.000 10.476.977.000 5.491.666.000 1.240.483.000 14.655.000.000 16.102.752.000 31.675.501.000 18.951.223.000 19.649.150.000 23.855.562.000 10.696.948.000 25.141.299.000 9.483.400.000 19.337.008.000 16.734.046.000 20.320.829.000 14.028.587.000 15.346.622.000 12.447.901.000 12.914.044.000 2.970.000.000 5.428.546.000 33.013.299.000 28.555.084.000 17.388.765.000 20.061.422.000 19.201.558.000 10.313.000 19.231.904.000 25.630.641.000 6.834.958.000 16.422.230.000

Realisasi 6=4+5 13.521.840.000 8.155.499.000 4.753.036.000 10.839.956.000 8.973.750.000 23.813.397.000 26.284.629.000 14.137.305.000 7.322.096.000 11.581.089.000 10.573.324.000 15.340.267.000 18.128.758.000 11.814.838.000 20.337.147.000 19.657.626.000 3.547.308.000 14.968.846.000 0 11.375.847.000 8.376.425.000 37.332.409.000 10.397.522.000 15.610.325.000 6.920.939.000 9.102.356.000 14.081.403.000 29.757.960.000 8.828.190.000 40.491.122.000 10.476.977.000 5.491.666.000 1.240.483.000 14.655.000.000 16.102.752.000 31.675.501.000 18.951.223.000 19.649.150.000 23.855.562.000 10.696.948.000 25.141.299.000 9.483.400.000 19.337.008.000 16.734.046.000 20.320.829.000 14.028.587.000 15.346.622.000 12.447.901.000 12.914.044.000 2.970.000.000 5.428.546.000 33.013.299.000 28.555.084.000 17.388.765.000 20.061.422.000 19.201.558.000 10.313.000 19.231.904.000 25.630.641.000 6.834.958.000 16.422.230.000 DAFTAR LRA -231 -


DAFTAR 3.G


Daerah

1 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427

2 Kab. Donggala Kab. Morowali Kab. Poso Kota Palu Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una Una Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Bantaeng Kab. Barru Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Enrekang Kab. Gowa Kab. Jeneponto Kab. Luwu Kab. Luwu Utara Kab. Maros Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Palopo Kab. Luwu Timur Kab. Pinrang Kab. Sinjai Kab. Selayar Kab. Sidenreng Rappang Kab. Soppeng Kab. Takalar Kota Tana Toraja Kab. Wajo Kota Pare-pare Kota Makassar Kab. Toraja Utara Provinsi Sulawesi Barat Kab. Majene Kab. Mamuju Kab. Polewali Mandar Kab. Mamasa Kab. Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Kab. Buton Kab. Konawe Kab. Kolaka Kab. Muna Kota Kendari Kota Bau-bau Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Wakatobi Kab. Kolaka Utara Kab. Konawe Utara Kab. Buton Utara Provinsi Bali Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar

Pagu 3 99.726.747.240 59.712.414.920 112.422.731.360 88.420.415.680 67.763.266.600 29.660.636.400 67.578.623.000 30.561.750.000 79.737.600.320 108.963.175.800 202.211.470.840 126.123.182.000 110.503.027.920 124.570.697.240 107.166.609.480 127.133.172.560 98.623.227.880 106.526.458.800 135.108.804.680 79.936.800.600 62.804.159.880 124.768.315.520 99.380.197.120 53.496.153.400 112.285.881.120 83.460.263.080 99.098.054.280 100.014.155.640 114.836.189.560 69.890.366.400 251.489.201.880 63.605.669.120 69.593.250.000 56.813.682.400 105.053.402.680 117.369.533.240 31.162.550.880 60.127.555.800 30.066.750.000 127.947.813.360 64.676.752.560 69.525.924.960 111.487.417.880 124.476.406.000 66.908.454.560 91.816.834.560 38.587.591.800 64.720.608.320 34.733.103.240 21.910.973.160 38.171.359.520 161.250.000 84.543.349.760 77.362.431.200 162.191.940.360 109.179.664.280 48.736.322.760 110.422.383.360 40.500.940.640 112.317.243.320 136.842.713.640

Otonomi Khusus 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Realisasi Dana Penyesuaian 5 33.188.197.000 17.961.311.000 26.451.661.000 24.490.297.000 25.310.801.000 10.289.444.000 22.241.281.000 8.910.000.000 18.781.286.000 26.948.858.000 56.315.401.000 38.921.192.000 27.235.220.000 43.721.233.000 35.974.458.000 34.666.142.000 25.931.548.000 24.288.268.000 24.631.622.000 24.991.051.000 15.990.292.000 34.842.598.000 31.693.324.000 10.661.320.000 27.980.216.000 25.829.337.000 22.300.426.000 32.723.723.000 36.457.037.000 14.652.632.000 81.868.863.000 22.420.470.000 51.975.000.000 23.418.829.000 34.663.714.000 38.990.681.000 10.764.928.000 20.075.651.000 9.001.688.000 35.567.363.000 22.013.514.000 23.024.304.000 23.669.054.000 31.749.329.000 20.914.169.000 23.499.736.000 11.998.590.000 16.320.950.000 9.407.252.000 5.719.602.000 12.334.092.000 40.313.000 30.652.851.000 24.887.996.000 53.487.894.000 36.307.305.000 16.569.697.000 36.491.497.000 13.193.712.000 29.990.774.000 40.559.629.000

Realisasi 6=4+5 33.188.197.000 17.961.311.000 26.451.661.000 24.490.297.000 25.310.801.000 10.289.444.000 22.241.281.000 8.910.000.000 18.781.286.000 26.948.858.000 56.315.401.000 38.921.192.000 27.235.220.000 43.721.233.000 35.974.458.000 34.666.142.000 25.931.548.000 24.288.268.000 24.631.622.000 24.991.051.000 15.990.292.000 34.842.598.000 31.693.324.000 10.661.320.000 27.980.216.000 25.829.337.000 22.300.426.000 32.723.723.000 36.457.037.000 14.652.632.000 81.868.863.000 22.420.470.000 51.975.000.000 23.418.829.000 34.663.714.000 38.990.681.000 10.764.928.000 20.075.651.000 9.001.688.000 35.567.363.000 22.013.514.000 23.024.304.000 23.669.054.000 31.749.329.000 20.914.169.000 23.499.736.000 11.998.590.000 16.320.950.000 9.407.252.000 5.719.602.000 12.334.092.000 40.313.000 30.652.851.000 24.887.996.000 53.487.894.000 36.307.305.000 16.569.697.000 36.491.497.000 13.193.712.000 29.990.774.000 40.559.629.000 DAFTAR LRA -232 -


DAFTAR 3.G


Daerah 2 Provinsi Nusa Tenggara Barat Kab. Bima Kab. Dompu Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kota Mataram Kota Bima Kab. Sumbawa Barat Kab. Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Sumba Barat Daya Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Provinsi Maluku Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Buru Kota Ambon Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Kepulauan Aru Kota Tual Kab. Maluku Barat Daya Kab. Buru Selatan Provinsi Maluku Utara Kab. Halmahera Tengah Kota. Ternate Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Timur Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Utara Kab. Kepulauan Sula Kota Tidore Kepulauan Kab. Pulau Morotai Provinsi Papua Kab. Biak Numfor Kab. Jayapura Kab. Jayawijaya Kab. Merauke Kab. Mimika

Pagu 3 69.300.000.000 135.742.611.680 88.660.380.400 125.941.384.640 122.502.460.920 188.715.174.360 113.773.224.680 93.140.247.800 72.878.244.480 22.057.445.000 27.872.547.880 19.800.000.000 42.020.405.160 99.306.501.160 69.374.190.520 58.693.752.120 64.447.916.920 38.814.931.760 55.896.667.240 65.983.299.120 76.385.556.080 59.698.678.080 77.952.590.000 74.626.037.640 39.668.402.360 79.433.137.240 23.934.247.400 63.203.577.400 27.221.731.440 50.528.428.040 79.748.099.880 79.260.263.120 13.673.431.040 64.532.250.000 68.489.458.120 86.122.755.120 52.329.100.480 65.310.204.120 116.990.338.360 66.886.438.840 38.578.625.360 55.334.768.120 18.353.884.200 23.634.099.960 11.203.977.720 37.383.000.000 49.406.950.360 66.744.862.880 27.697.515.000 51.092.862.280 65.294.888.240 29.812.809.280 53.342.635.760 45.819.756.600 8.297.861.800 3.957.746.797.550 24.884.467.440 75.282.301.400 58.012.712.360 39.072.728.960 46.010.326.440

Otonomi Khusus 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.187.237.864.000 0 0 0 0 0

Realisasi Dana Penyesuaian 5 20.790.000.000 42.442.539.000 29.638.586.000 41.043.759.000 44.105.329.000 67.387.263.000 38.333.455.000 31.551.087.000 22.538.837.000 7.583.072.000 10.479.866.000 0 15.482.797.000 32.843.867.000 24.336.877.000 21.025.947.000 23.809.367.000 13.111.675.000 17.487.366.000 21.849.733.000 27.366.923.000 20.151.133.000 27.016.404.000 30.211.459.000 15.814.864.000 26.885.848.000 8.890.922.000 21.554.572.000 9.930.632.000 16.327.020.000 30.106.758.000 26.806.304.000 5.439.888.000 19.305.000.000 17.764.360.000 30.323.623.000 15.632.519.000 48.771.779.000 36.594.104.000 16.574.262.000 22.299.008.000 17.947.420.000 6.192.760.000 6.918.567.000 3.417.890.000 11.137.500.000 15.474.466.000 21.386.966.000 9.864.091.000 33.743.508.000 23.591.412.000 8.346.358.000 16.502.120.000 8.021.420.000 2.427.342.000 0 9.667.436.000 16.962.127.000 5.686.774.000 14.263.685.000 16.549.487.000

Realisasi 6=4+5 20.790.000.000 42.442.539.000 29.638.586.000 41.043.759.000 44.105.329.000 67.387.263.000 38.333.455.000 31.551.087.000 22.538.837.000 7.583.072.000 10.479.866.000 0 15.482.797.000 32.843.867.000 24.336.877.000 21.025.947.000 23.809.367.000 13.111.675.000 17.487.366.000 21.849.733.000 27.366.923.000 20.151.133.000 27.016.404.000 30.211.459.000 15.814.864.000 26.885.848.000 8.890.922.000 21.554.572.000 9.930.632.000 16.327.020.000 30.106.758.000 26.806.304.000 5.439.888.000 19.305.000.000 17.764.360.000 30.323.623.000 15.632.519.000 48.771.779.000 36.594.104.000 16.574.262.000 22.299.008.000 17.947.420.000 6.192.760.000 6.918.567.000 3.417.890.000 11.137.500.000 15.474.466.000 21.386.966.000 9.864.091.000 33.743.508.000 23.591.412.000 8.346.358.000 16.502.120.000 8.021.420.000 2.427.342.000 1.187.237.864.000 9.667.436.000 16.962.127.000 5.686.774.000 14.263.685.000 16.549.487.000 DAFTAR LRA -233 -


DAFTAR 3.G


Daerah

1 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524

2 Kab. Nabire Kab. Paniai Kab. Puncak Jaya Kab. Yapen Waropen Kota Jayapura Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang Kab. Tolikara Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Waropen Kab. Supiori Kab. Memberamo Raya Kab. Mamberamo Tengah Kab. Yalimo Kab. Lanny Jaya Kab. Nduga Kab. Dogiyai Kab. Puncak Kab. Intan Jaya Kab. Deiyai Provinsi Papua Barat Kab. Fak Fak Kab. Manokwari Kab. Sorong Kota Sorong Kab. Raja Ampat Kab. Sorong Selatan Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Kaimana Kab. Maybrat Kab. Tambrauw JUMLAH

Pagu 3 62.650.987.080 39.543.455.920 44.543.803.040 47.498.629.240 74.960.934.040 31.543.798.920 51.022.798.520 14.510.630.000 28.895.437.000 27.195.211.000 26.911.628.280 45.823.342.040 51.688.986.850 44.439.020.320 23.368.284.600 11.123.358.000 3.507.072.000 17.323.375.000 38.683.587.000 41.572.717.000 8.510.616.520 8.347.099.000 37.547.483.000 7.624.384.000 1.978.081.948.950 14.933.269.080 33.479.320.600 18.315.861.880 31.580.006.640 9.173.890.880 8.367.046.440 41.992.284.160 19.098.966.000 9.072.440.800 4.559.555.000 41.813.080.000 58.009.819.749.203

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 585.959.085.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Realisasi Dana Penyesuaian 5 19.305.274.000 12.298.815.000 13.825.501.000 15.636.853.000 17.277.736.000 9.770.244.000 15.800.888.000 6.325.690.000 8.980.502.000 9.174.480.000 8.498.764.000 15.473.478.000 9.422.377.000 13.031.142.000 6.806.490.000 4.161.430.000 1.188.786.000 5.666.938.000 13.038.194.000 410.734.000 3.727.147.000 930.300.000 11.525.366.000 3.004.068.000 7.425.000.000 3.096.166.000 11.750.587.000 6.711.105.000 11.646.352.000 3.489.222.000 2.253.428.000 13.062.927.000 5.527.586.000 3.496.327.000 1.565.028.000 12.800.279.000

Realisasi 6=4+5 19.305.274.000 12.298.815.000 13.825.501.000 15.636.853.000 17.277.736.000 9.770.244.000 15.800.888.000 6.325.690.000 8.980.502.000 9.174.480.000 8.498.764.000 15.473.478.000 9.422.377.000 13.031.142.000 6.806.490.000 4.161.430.000 1.188.786.000 5.666.938.000 13.038.194.000 410.734.000 3.727.147.000 930.300.000 11.525.366.000 3.004.068.000 593.384.085.000 3.096.166.000 11.750.587.000 6.711.105.000 11.646.352.000 3.489.222.000 2.253.428.000 13.062.927.000 5.527.586.000 3.496.327.000 1.565.028.000 12.800.279.000

3.126.393.898.004

14.889.958.862.005

18.016.352.760.000

Otonomi Khusus 4

DAFTAR LRA -234 -

DAFTAR 4

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited )

REKENING KHUSUS PER 30 JUNI 2011

NO 1

NO. REKENING 510000267980

NAMA REKENING REKENING KHUSUS DEPKEU (RUPIAH) UNTUK MONETISASI NON PROJECT TYPE GRANT AID 2000 REKENING KHUSUS DEPKEU (RUPIAH) UNTUK MONETISASI NON PROJECT TYPE GRANT AID 2001 NON PROJECT GRANT AID TAHUN 2002 NON PROJECT GRANT AID TAHUN 2003 REKENING PENERIMAAN HIBAH JEPANG MELALUI PROGRAM SECOND KENNEDY ROUND CSKR REKSUS DEPKEU U/ CONST. OF JUNIOR SECONDARY SCHOOL FACILITIES UNDER THE BASIC EDUCATION PROGRAM, LOAN AIPRD L-001 REKSUS DEPKEU U/ LOAN EASTERN INDONESIA NATIONAL ROAD IMPROVEMENT PROJECT (EINRIP), AIPRD L-002 REKSUS DEPKEU U/PROY. GAJAH MADA UNIVERSITY DEV. IP-494 OECF REKSUS DEPKEU U/ PROY. PENGEMB. PRAS. PEDESAAN (P2D) RURAL AREAS INFRAST.DEVELOPMENT PROJECT (III) IP-506 JBIC DLM VAL. JPY REKSUS DEPKEU U/ PROFESIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT PROJECT-III (OVERSEAS PROGRAM) PROJECT LOAN JBIC 535 A REKSUS DEPKEU U/ PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT PROJECTIII (DOMESTIC PROGRAM) PROJECT LOAN JBIC IP-535 B REKSUS DEPKEU U/ DEVELOPMENT OF FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCIES OF SYARIF HIDAYATULLAH STATE ISLAMIC UNIV REKSUS DEPKEU U/ PROYEK PENGEMBANGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDIN LOAN JBIC IP-541 DLM VALUTA JPY REKSUS DEPKEU U/ REGIONAL INFRASTRUCTURE FOR SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT PROJECT, LOAN JBIC IP-543 A DALAM VALUTA JPY

2

510000270980

3 4 5

510000275980 510000276980 519000121980

6

601001311980

7

601002311980

8 9

601041111980 601045111980

10

601048111980

11

601049111980

12

601050111980

13

601053111980

14

601055111980

15

601056111980

REKSUS DEPKEU U/ REGIONAL INFRASTRUCTURE FOR SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT PROJECT, LOAN JBIC IP-543 B DALAM VALUTA JPY

16 17

601078411980 601205411980

18

601206411980

19

601208411980

20 21

601209411980 601213411980

22

601214411980

REKSUS DEPKEU U/ PROYEK OZONE PROJECT TRUST FUND REKSUS DEPKEU U/ PEMBIY SECOND WATER & SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES PROJECT REKSUS DEPKEU U/ PROYEK COMMUNITY EMPOWERMENT FOR RURAL DEVELOPMENT PROJECT ADB NO. 1765-INO REKSUS DEPKEU U/ PARTICIPATORY INTREGRATED DEV. IN RAINFED AREAS PROJ PIDRA 539-ID IFAD REKSUS DEPKEU U/ PROYEK DECENTRALIZED HEALTH SERVICES REKSUS DEPKEU U/ TECHNOLOGICAL AND PROFESSIONAL SKILLS DEVELOP.SECTOR PROJ REKSUS DEPKEU U/ MARINE & COASTAL RESOURCES MANAGEMENT PROJECT

23

601219411980

24 25

601221411980 601224411980

26

601229411980

27

601230411980

28

601232411980

29

601233411980

30

601236411980

31

601238411980

32 33

601240411980 601241411980

34

601242411980

35 36 37 38

601243411980 601244411980 601245411980 601246411980

39

601247411980

40

601248411980

41 42

601251411980 601252411980

43

601254411980

44

601255411980

REKSUS DEPKEU U/ SECOND KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT IBRD NO. 4627IND/IDA CR. NO. 3535 IND/TF051369 REKSUS DEPKEU U/ DECENTRALIZED BASIC EDUCATION PROJECT REKSUS DEPKEU U/ SECOND URBAN POVERTY PROJECT LOAN IBRD NO. 4664IND/CREDIT IDA 3658-IND DALAM VALUTA USD REKSUS DEPKEU U/ POOR FARMER INCOME IMPROVEMENT THROUGH INNOVATIONT PROJ (PF13P) REKSUS DEPKEU U/ CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROJECT PHASE II (COREMAP II) REKSUS DEPKEU U/ GOVERNMENT FINANCE MANAGEMENT REVENUE ADMINISTRATION PROJECT 4762 IND REKSUS DEPKEU U/ HEALTH WORKFORCE AND SERVICE PROJECT LOAN IBRD 4702IND/IDA CR. 3784-IND REKSUS DEPKEU LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT PROJECT LOAN/CREDIT NO. 4731/3884-IND.DLM.VAL.USD REKSUS DEPKEU U/ SECOND EASTERN INDONESIA TRANSPORT PROJECT (EIRTP2) REKSUS DEPKEU U/ THIRD KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT REKSUS DEPKEU U/ THE IMPROVEMENT O/ LAND & IRRIGATION SYSTEM AT FARM LEVEL PROJECT IDB NO. IND-0080 REKSUS DEPKEU U/ CORAL REEF REHABILITATION & MANAGEMENT PROJ PHASE II (COREMEP II) REKSUS DEPKEU U/ SECOND DECENTRALIZED HEALTH SERVICES PROJECT REKSUS DEPKEU U/ SECOND DECENTRALIZED HEALTH SERVICES PROJECT REKSUS DEPKEU U/ STATE AUDIT REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROG REKSUS DEPKEU U/ SUPPORT FOR POOR & DISADVANTAGED AREAS PROJECT REKSUS DEPKEU U/ INDONESIA MANAGING HIGH EDUCATION F/ RELEVANCE & EFFICIENC PROJ. IBRD NO. 4789-IND/IDA NO. 4077-IND REKSUS DEPKEU U/ NEIGHBORHOOD UPGRADING SHELTER SECTOR PROJECT (NUSSP) REKSUS DEPKEU U/ THIRD KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT PHASE II REKSUS DEPKEU U/ THIRD URBAN POVERTY PROJECT LOAN IBRD NO. 4779IND/IDA CR. 4063 REKSUS DEPKEU U/ LOCAL GOVERNMENT FINANCE AND GOVERNANCE REFORM SEC. DEV. PROGRAM (LGFGRSDP) LOAN ADB NO. 2193-INO REKSUS DEPKEU U/ INITATIVES FOR LOCAL GOVERNANCE REFORM PROJECT (ILGRP)

SALDO AWAL

PENERIMAAN

PENGELUARAN

SALDO AKHIR

0

0

0

0

120.706.463.171

0

0

120.706.463.171

160.575.085.837 77.218.454.364 42.342.180.057

0 0 60.000.000

0 0 25.000.000.000

160.575.085.837 77.218.454.364 17.402.180.057

22.804.173.390

6.815.353.688

6.622.369.606

22.997.157.471

222.563.068.780

467.801.179.885

199.242.492.612

491.121.756.053

285.462.120 2.482.649.214

69.657.704 605.809.432

78.897.254 686.165.315

276.222.570 2.402.293.331

9.443.515.222

42.986.318.311

52.395.014.260

34.819.273

28.954.504.630

6.841.098.554

10.487.837.250

25.307.765.935

3.650.945.006

4.708.764.246

5.632.614.290

2.727.094.961

5.514.259.890

5.432.272.632

10.921.853.792

24.678.730

237.074.227.157

273.809.577.242

350.748.791.507

160.135.012.892

0

0

0

0

8.093.003.105 1.491.803.802

554.475.577 188.564.675

8.647.478.682 1.680.368.477

0 0

155.724

11.500

18.325

148.900

32.817

2.424

3.862

31.379

69.411 87.123

5.126 6.434

8.168 10.252

66.369 83.305

15.315.809

1.438.928

1.809.541

14.945.197

308.212.829

22.762.020

36.268.399

294.706.450

363.686 23.539.345.372

26.859 33.628.781.527

42.796 49.540.193.892

347.749 7.627.933.007

34.577.858

2.553.631

4.068.888

33.062.601

314.775

13.166.239.889

1.598.220.494

11.568.334.170

141.976.115.596

12.990.688.245

18.665.399.631

136.301.404.211

484.299.046

38.318.693

57.049.611

465.568.128

113.288.578

146.579.006

259.867.584

0

68.331.890.499

63.620.340.081

37.881.300.434

94.070.930.146

434.751.893 16.970.544.958

32.107.136 1.234.052.101

51.158.659 2.359.933.691

415.700.370 15.844.663.367

40.334.100.815

2.971.255.281

14.129.693.296

29.175.662.800

427.882 79.660 343.186 41.245.343.700

13.323.966.727 9.252.121.606 41.353.545 3.027.233.229

2.389.778.063 9.217.738.042 41.696.732 12.532.030.558

10.934.616.546 34.463.224 0 31.740.546.371

169.376.449.644

16.034.693.690

47.574.509.130

137.836.634.204

0

0

0

0

4.637.018 13.213.276.817

342.451 8.291.847.329

545.653 2.006.011.825

4.433.817 19.499.112.320

0

0

0

0

832.926

32.222.541.916

18.392.809.500

13.830.565.343

DAFTAR NERACA 235

DAFTAR 4



NO 45


46 47

601257411980 601258411980

48

601259411980

49 50 51 52 53

601260411980 601261411980 601264411980 601268411980 601269411980

54 55

601270411980 601271411980

56

601274411980

57

601278411980

58

601279411980

59

601280411980

60

601282411980

61

601283411980

62

601284411980

63 64

601285411980 601286411980

65

601287411980

66

601288411980

67

601289411980

68

601290411980

69

601291411980

70

601292411980

71

601293111980

72

601294411980

73

601295411980

74

601296411980

75

NAMA REKENING REKSUS DEPKEU U/ WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MNGMNT PRJWISMP REKSUS DEPKEU U/ COMMUNITY WATER SERVICES & HEALTH PROJECT REKSUS DEPKEU U/ COMMUNITY WATER SERVICES & HEALTH PROJECT LOAN NO. 2164-INO (SF) REKSUS DEPKEU U/ URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT 4786-IND

SALDO AWAL 13.799.403.523

PENERIMAAN 19.378.694.262

PENGELUARAN 27.980.067.368

SALDO AKHIR 5.198.030.417

609.770 137.382

7.678.284.948 6.902.879.545

3.134.695.811 1.328.733.476

4.544.198.907 5.574.283.452

69.389.177.524

3.561.088.201

49.754.747.824

23.195.517.901

REKSUS DEPKEU U/ PARTICIPATORY IRRIGATION SECTOR (PISP) REKSUS DEPKEU U/ PARTICIPATORY IRRIGATION SECTOR (PISP) REKSUS DEPKEU U/ EARLY CHILDHOOD EDUC & DEV PROJ (ECED) 4205 REKSUS DEPKEU U/ PROYEK READ, LOAN IFAD 645-IP REKSUS DEPKEU U/ SUSTAINABLE AQUACULTURE DEV.FOR FOOD SECURITY AND POVERTY REDUCTION PROJECT REKSUS DEPKEU U/ MADRASAH EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT REKSUS DEPKEU U/ P. FARMER EMPOWNT THROUGH AGRICULTURAL TECH & INFORMATION PROJECT REKSUS DEPKEU U/ LOAN STRATEGIC ROADS INFRASTRUCTURE PROJECT / SRIP

20.140 1.888 52.621.838.517 15.284.742.707 3.633.443

10.002.011.526 33.616.814.266 3.878.412.162 1.041.333.136 18.422.647.357

4.735.758.521 13.251.457.820 6.754.137.450 4.640.397.437 7.802.583.356

5.266.273.145 20.365.358.334 49.746.113.229 11.685.678.406 10.623.697.444

127.860.741 27.777.303.392

33.137.187.421 87.777.179.407

3.250.071.514 32.230.750.386

30.014.976.648 83.323.732.413

358.779.112

30.129.416

84.174.796

304.733.732

REKSUS DEPKEU U/ BETTER EDUCATION THROUGH REFORMED MANAGEMENT AND UNIVERSAL TEACHER UPGRADING PROJECT (BERMUTU) REKSUS DEPKEU U/ NUTRITION IMPROVEMENT THROUGH COMMUNITY EMPOWERMENT PROJECT (NICE), REKSUS DEPKEU U/ THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES PROJECT-PAMSIMAS (4204) REKSUS DEPKEU U/ NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREAS PROJECT REKSUS DEPKEU U/ LOAN IBRD NO.7504-ID/CREDIT IDA NO. 4384-ID (NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN URBAN AREAS PROJECT)/7664-ID

26.378.922.642

49.920.736.537

11.431.784.626

64.867.874.553

223.105.821

56.812.161.924

27.708.260.263

29.327.007.483

118.774.374.362

25.756.130.220

28.275.833.597

116.254.670.985

246.421.415.297

17.652.472.116

49.281.335.632

214.792.551.781

127.918.498.375

51.444.297.657

52.639.138.871

126.723.657.161

REKSUS DEPKEU U/ VOCATIONAL EDUCATION STRENGTHENING PROJECT (INVEST)

1.953.295

68.870.447.583

4.697.565.055

64.174.835.823

13.240.112.704 1.304.594.999

471.230.794 18.578.158.142

13.711.343.498 1.350.393.587

0 18.532.359.553

68.411.825.254

48.543.285.513

70.557.695.906

46.397.414.861

2.385.081.681

18.533.802.612

4.702.748.682

16.216.135.611

3.706.899

46.451.476.297

7.084.556.718

39.370.626.478

351.458

64.537.480.774

27.947.923.200

36.589.909.032

11.565.303

126.080.732.800

19.451.251.855

106.641.046.248

13.486.500.000

951.582.859

3.623.844.345

10.814.238.515

4.411.408.000

965.733.977

3.162.686.562

2.214.455.416

0

0

0

0

5.662.712

580.360.833.113

241.463.340.304

338.903.155.520

0

0

0

0

601297411980

REKSUS DEPKEU U/ RURAL INFRASTRUCTURE SUPPORT PNPM MANDIRI REKSUS DEPKEU U/ NATIONAL PROGRAMME FOR COMMUNITY EMPOWEMENT IN RURAL AREAS PROJECT LOAN NO. 755-ID REKSUS DEPKEU U/ INTEGRATED COMMUNITY -DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT IDB LOAN NO. IND-131 (1ST)/132 (LN) DLM VAL USD REKSUS DEPKEU U/ INTEGRATED CITARUM WATER RESOURCES MGT INVESTM PROGRAM-PROJECT 1 (ICWRMIP), LOAN ADB NO. 2501-INO (SF) REKSUS DEPKEU LOAN IBRD 7669-ID(DAM OPERASIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT/DOISP) REKSUS DEPKEU UNTUK HEALTH PROFESSIONAL EDUCATION QUALITY PROJECT LOAN 7737-IND REKSUS DEPKEU UNTUK RURAL INFRASTRUCTURE SUPPORT TO THE PNPM MANDIRI PROJECT II (RIS PNPM II) LOAN ADB NO. 2575-INO REKSUS DEPKEU UNTUK URBAN WATER SUPPLY AND SANITATION PROJECT IBRD LOAN NO 7730 ID REKSUS DEPKEU UTK DEVELOPMENT OF BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGY (III) LOAN JICA NO. IP-553 DLM VALUTA JPY REKSUS DEPKEU UTK INFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROJECT (IRSDP) LOAN ADB NO. 2264-INO(SF) REKSUS DEPKEU U/ THIRD NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREAS - PNPM MANDIRI PEDESAAN (LOAN IBRD 7867ID) REKSUS KEMENTRIAN KEUANGAN UTK PROJECT FOR INDONESIAN TAX ADMINISTRATION REFORM LOAN IBRD NO. 7631-ID REKSUS KEMENKEU U/TNP FOR COMM.EMPOW IN URBAN AREAS LOAN 7866-ID

0

146.771.686.268

99.273.765.654

47.497.920.614

76

602001311980

REKSUS KEMENKEU U/ HIBAH BOS TRAINING NO. EP-58059 DALAM VALUTA AUD

0

244.016.357.435

4.300.122.827

239.716.234.608

77

602001991980

0

0

0

0

78 79

602002991980 602079411980

0 5.215.692.587

0 470.015.958

0 1.794.466.317

0 3.891.242.228

80

602080411980

1.655.708.384

122.276.762

194.832.552

1.583.152.595

81

602082411980

REKSUS KEMENKEU U/ TSP II HIBAH UNI EROPA NO. DCI-ASIE/2008/020-069 DALAM VALUTA EURO REKSUS KEMENKEU U/ HIBAH KFW NO. 2007 66089 DALAM VALUTA EURO REKSUS DEPKEU U/ CORAL REEF REHABILITION AND MANAGEMENT PROJ. PHASE II (COREMAP II) REKSUS DEPKEU U/ GOVERNMENT FINANCIAL MANAGEMENT & REVENUE ADMINISTRATION PROJECT TF 053556 REKSUS DEPKEU U/ EARTHQUAKE AND TSUNAMI EMERGENCY SUPPORT PROJECT

522.709.138

38.602.922

61.508.872

499.803.187

82

602084411980

33.087

2.444

3.893

31.637

83 84

602085411980 602086411980

3.997.039 24.025.951.778

257.400 1.866.873.691

4.254.439 15.191.956.367

0 10.700.869.102

85

602087411980

40.370

114.480.806

113.346.223

1.174.952

86

602089411980

305.726.727

22.578.417

35.975.851

292.329.293

87

602091411980

4.053.342.850

5.706.056.275

5.098.416.850

4.660.982.275

REKSUS DEPKEU U/ COMMUNITY WATER SERVICES AND HEALTH ACEH/NIAS NORTH SUMATERA PROJECT, REKSUS DEPKEU U/ STATE AUDIT REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROJECT REKSUS DEPKEU U/ INITIATIVES FOR LOCAL GOVERNANCE REFORM PROJECT (ILGRP) REKSUS DEPKEU U/ WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MNGMNT PROJECT WISMP REKSUS DEPKEU U/ SEARCH AND TSUNAMI EMERGENCY SUPP.PRJ D/ HBH.PEM.BELANDA SEC.FDCRY.OVSGHT. REKSUS DEPKEU U/ URBAN SECTOR DEVELOPMENT PROJECT TF 53555

DAFTAR NERACA 236

DAFTAR 4



NO 88


NAMA REKENING REKSUS DEPKEU U/ EUROPEAN UNION GRANT F/N USA TENGG.BRT. WTR. RSRC.MNG.PROGRAM REKSUS DEPKEU U/ PARTICIPATORY IRRIGATION SECTOR PROJECT REKSUS DEPKEU U/ EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND DEVELOPMENT PROJECT TF056841 REKSUS DEPKEU U/ SEISMICALLY UPGRADED HOUSING IN NANGGROE ACEH DARUSSALAM AND NORTH SUMATERA REKSUS DEPKEU U/ PROYEK DEUTCH GRANT REKSUS DEPKEU U/ PROYEK FROM BEST PRACTICE POLICY FORMULATION PROJECT IDF TF 57276 REKSUS DEPKEU U/ PROYEK KECAMATAN BASED RECONSTR AND REHABILITATION PLANNING PROJECT (KRRP) TF 057307-IND REKSUS DEPKEU U/ STRENGTHENING ACCOUNTABILITY FOR AND AUDIT OF DISASTER RELATED AID, IDF GRANT NO. TF-57426 REKSUS DEPKEU GRANT IDA NO. TF-057955 (MDTF FOR ACEH AND NORTH SUMATERA, SUPP. FOR POOR AND DISADVANTAGE AREAS PROJ.) REKSUS DEPKEU U/ INFRASTRUCTURE PROJECT DEVELOPMENT FACILITY IMPREST ACCOUNT F/ DUTCH GRANT AGREEMENT 0064-INO REKSUS DEPKEU U/ PROYEK READ, GRANT IFAD 726-ID REKSUS DEPKEU U/ PROYEK MDTFANS-INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION FINANCING FACILITY TF 057657 REKSUS DEPKEU U/ PROY JAVA RECONSTRUCTION FUND (JRF) GRANT IBRD TF090014-IND REKSUS DEPKEU GRANT FOR PILOT STUDY ON TEACHER SERTIF. EMPLOYMENT AND DEPLOYM. UNDER THE DUTCH EDUC. SUPP. PROG. TF-057271

89 90

602095411980 602096411980

91

602097411980

92 93

602098411980 602099411980

94

602100411980

95

602102411980

96

602104411980

97

602105411980

98 99

602106411980 602107411980

100

602108411980

101

602109411980

102

602110411980

103

602112411980

104

602114411980

105

602115411980

106

602121411980

107

602122411980

REKSUS DEPKEU U/ TECH. ASS. TO IND. NAT.SGL WINDOW, MULTI DONOR TRUST FUND TO SUP. PUBL. FIN. MGT & REV. ADM. REFORM GRANT TF 091414

108 109

602123411980 602124411980

110

602125411980

111

602126411980

112

602129411980

113

602130411980

114

602131411980

REKSUS DEPKEU U/ BASIC EDUCATION PROJECT TF-091895-IND REKSUS DEPKEU U/ P GEOTHERMAL POWER GENERATION DEV. PROJECT TF 092324 REKSUS DEPKEU U/ IDF GRANT F/ THE INPROV LINK BETWEEN GOV FIN REPORT & SOURCE OF FP TF 92618 REKSUS DEPKEU U/ DUTCH EDUCATION SUPPORT PROGRAM BOS - KITA TF 093613 MULTI-DONOR SUPPORT FACILITY F/ NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT COFINANCING GRANT F/ DECENTRALIZED MGT O/ NATURAL RESOURCES & RENEWABLE ENERGY REKSUS DEPKEU U/ HIBAH TF 093358 ACEH ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING FACILITY (EDFF) REKSUS DEPKEU U/ GLOBAL PARTNERSHIP ON OUTPUT BASIC AND EXPANDING PIPE AND WATER SUPPLY TO SURABAYA'S URBAN POOR PROJECT

115

602132411980

116

602133411980

117

602134411980

118

602135411980

REKSUS DEPKEU U/ SUPPORT FOR THE THIRD WATER SUPPLY & SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITY PROJECT PANSIMAS (TF 094792)

119

602136411980

REKSUS DEPKEU U/DECENTRALIZATION SUPPORT FACILITY II CAPACITY STRENGTHENING PROG. FOR LOCAL GOVERNMENT LEGISLATURES (TF 095584)

120

602137411980

121

602138411980

122

602139411980

123

602140411980

124

602141411980

REKSUS DEPKEU U/ WEST INDONESIA NATIONAL ROAD IMPROVEMENT PROJECT GRANT TF-094760 REKSUS DEPKEU UNTUK INDONESIA WATER AND SANITATION PROGRAM SUB PROGRAM D- SANITATION COMMUNITY & MUNICIPAL PILOTS PROJECT TF 094270 REKSUS DEPKEU U/ INDONESIA WATER AND SANITATION PROGRAM SUB PROGRAM J - TECHNICAL ASSISTANCE FOR FLOOD MITIGATION PROJECT (TF 092649) REKSUS DEPKEU U/ JFPR ASSISTANCE FOR RICE FORTIFICATION FOR THE POOR, GRANT NO. 9132-INO DLM VAL. USD REKSUS DEPKEU UNTUK DECENTRALIZATION SUPPORT FACILITY II: GOVT TRAINING AND EDUCATION CENTER DEV:INT.CBSIPSD(TF-095995)

REKSUS DEPKEU U/ MDTF TO SUPPORT PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT AND REVENUE ADMINISTRATION REFORM PROJECT TF 090047 IND REKSUS DEPKEU U/ KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT AND ENVIRONMENT IN SULAWESI PROJECT REKSUS DEPKEU U/ THIRD KEC. DEV. PROJ. PHASE II FOR SMALLHOLDER AGRIBUS. DEV. INITIATIVE (SADI) REKSUS DEPKEU GRANT NO. 057574 STREAMLING DATA FLOWS FROM REGION TO THE CENTER UNDER DECENTRALIZATION PROJECT REKSUS DEPKEU U/ NETHERLANDS TRUST FUND FOR THE BETTER EDUCATION THROUGH REFORMED MGT AND UNIV. TEACHER UPGRADING PROJ.

REKSUS DEPKEU U/ NATIONAL PROGRAMME FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREAS PROJECT GRANT NO. 1053-ID REKSUS DEPKEU UNTUK HIBAH TF 093092 (THE PREPARATION OF STRENGTH THE NATIONAL STATISTICAL SYSTEM OF INDONESIA PROJECT PROYEK MULTI DONOR TRADE AND INVESMENT CLIMATE FACILITY TF-094088

SALDO AWAL 252.557

PENERIMAAN 209.183.253

PENGELUARAN 208.872.535

SALDO AKHIR 563.275

5.485 8.631.967.882

648.217.714 36.517.860.922

648.148.921 11.699.271.560

74.278 33.450.557.243

61.752.256

4.560.505

7.266.587

59.046.173

1.393.719.276 9.007.184

102.928.439 263.473

164.003.447 9.270.657

1.332.644.268 0

52.034.637.206

5.837.309.477

8.551.938.601

49.320.008.082

0

0

0

0

8.210.799.142

12.622.712.053

5.642.616.580

15.190.894.616

0

0

0

0

6.199.564 816.335.328

461.313.501 76.502.928.902

37.663.065 6.348.661.186

429.850.000 70.970.603.044

30.293.817.578

16.378.957.029

28.921.798.103

17.750.976.504

0

0

0

0

14.841.893

4.565.063.122

622.139.717

3.957.765.298

6.131.323

346.426

6.477.748

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.787.817.566

28.670.882.346

5.744.282.007

41.714.417.905

9.348.212

361.891.044

27.359.256

343.880.000

3.016.581.829 2.239.976.561

34.471.091.154 1.035.483.786

3.099.672.982 266.510.347

34.388.000.000 3.008.950.000

359.640.000

26.560.000

42.320.000

343.880.000

0

0

0

0

60.769.333.556

13.982.007.850

28.898.207.171

45.853.134.235

105.019.528.617

135.922.795.329

30.994.183.814

209.948.140.132

4.495.500.000

320.824.442

763.543.638

4.052.780.804

0

0

0

0

1.238.919.520

34.471.358

1.159.545.707

113.845.171

357.158.124

589.043.985

768.145.000

178.057.109

90.180

51.053.195.561

13.254.705.565

37.798.580.176

534.208.627

173.833.613

63.267.240

644.775.000

1.095.358.155

262.860.544

748.354.483

609.864.216

3.596.400.000

265.600.000

423.200.000

3.438.800.000

599.615.814

4.105.690.955

406.806.769

4.298.500.000

1.168.423.157

721.250.145

170.273.303

1.719.400.000

5.415.459

923.967.559

406.674.157

522.708.862

DAFTAR NERACA 237

DAFTAR 4



NO 125


NAMA REKENING REKSUS DEPKEU UTK URBAN HOUSEHOLD WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAM DLM VAL. AUD (DIRECT FUNDING AGREE NO. 54184)

126

602143411980

REKSUS KEMENKEU UTK IND TECH ASSISTANCE TO IND TAX ADM REFORM UNDER THE SUPP TO PUBLIC FIN MNGMT N REV ADM MULTI DONOR TF093998

127

602144411980

128

602145411980

129 130

602146411980 602147411980

131

602148411980

132

602150411980

133

602151411980

134

602152411980

SUPPORTING THE INDONESIAN CORRUPTION ERADICATION CORRUPTION PREVENTION STRATEGY TF - 094467 REKSUS DEPKEU UTK DSF II:NSPK FOR LOCAL GOVERNMENT SERVICE DELIVERY TF 096670 MDTF FOR ACEH AND NORTH SUMATRA TF 096865 REKSUS DEPKEU UNTUK IDF GRANT FOR SUPPORT TO BPK FOR PREPARATION OF NEW STRATEGIC PLAN PROJECT TF-096643 WATER AND SANITATION POLICY AND ACTION PLANNING FACILITY PROJECT (WASPOLA) TF-095502 REKSUS KEMENKEU UTK GRANT AGREEMENT PNPM SUPPORT FACILITY TRUST FUND (PSF) REKSUS KEMENKEU U/ INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION FINANCING FACILITY PROJECT-ADDITIONAL FINIANCING TF-098082 REKSUS KEMENKEU GLOBAL PARTNERSHIP ON OUTPUT BASED AID: EXTENDING TELECOMMUNICATION IN RURAL INDONESIA PROJECT TF092629

135

602153411980 TOTAL

REKSUS KEMENKEU UNTUK CITARUM WATERSHED MANAGEMENT AND BIODIVERSITY CONSERVATION (0216-INO)

SALDO AWAL 113.228.145.048

PENERIMAAN 110.601.093.930

PENGELUARAN 40.494.104.758

SALDO AKHIR 183.335.134.220

0

1.918.000.000

198.600.000

1.719.400.000

222.629.657

321.580.220

28.382.398

515.827.479

0

801.990.000

28.260.000

773.730.000

14.385.600.000 59.284.946

1.018.678.797 259.465.876

4.105.752.100 17.855.822

11.298.526.696 300.895.000

2.247.750.000

166.000.000

264.500.000

2.149.250.000

91.708.200.000

4.264.006.894

82.515.786.688

13.456.420.206

0

86.590.000.000

620.000.000

85.970.000.000

0

304.640.000

3.745.000

300.895.000

0

3.291.375.000

67.500.000

3.223.875.000

2.824.334.833.968

3.456.718.679.467

2.015.439.645.287

4.265.613.868.148

DAFTAR NERACA 238


DAFTAR 5

SALDO KAS KPPN PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010 Dalam Rupiah No.

Kanwil/KPPN

Kode KPPN

30 Juni 2011

31 Desember 2010

001

175.401.461.525 77.256.555.567

143.535.519.930

1

I. ACEH BANDA ACEH

2

LANGSA

002

12.934.292.563

10.173.124.500

3

MEULABOH

003

21.458.960.397

17.385.799.100

4

TAPAK TUAN

074

8.972.506.700

7.265.839.800

5

LHOKSEUMAWE

089

39.324.179.517

32.121.157.700

6

KUTACANE

105

8.157.203.500

6.587.497.800

7

TAKENGON

122

7.297.763.281

5.773.813.500

8

BANDA ACEH (KHUSUS)

175

004

308.180.206.008 124.189.411.203

222.107.610.607

9

II. MEDAN MEDAN I

10 PEMATANG SIANTAR 11 PADANG SIDEMPUAN

005

27.635.635.147

25.197.974.927

006

12.800.670.649

9.202.008.511

12 GUNUNG SITOLI 13 RANTAU PRAPAT

007

4.619.476.750

9.077.035.078

075

7.301.824.644

5.665.127.500

14 TANJUNG BALAI 15 SIBOLGA

076

10.967.206.896

7.196.782.000

106

14.932.753.268

13.171.406.894

16 SIDIKALANG 17 MEDAN II

119

7.421.839.327

7.883.662.714

123

73.265.343.378

62.376.417.200

18 TEBING TINGGI 19 BALIGE

124

16.770.415.117

12.093.660.268

125

8.275.629.629

7.078.297.730 107.349.446.068

20 PADANG 21 BUKIT TINGGI

010

128.637.580.658 69.645.930.767

011

33.089.070.235

25.647.990.209

22 SIJUNJUNG 23 SOLOK

077

6.376.765.366

4.977.450.700

090

8.996.259.909

6.742.593.253

24 LUBUK SIKAPING 25 PAINAN

091

5.945.366.581

6.209.302.357

142

4.584.187.800

3.501.711.200 125.388.150.526

26 PEKANBARU 27 TANJUNG PINANG

008

142.292.590.864 71.243.561.686

009

26.193.239.182

20.963.864.600

28 RENGAT 29 DUMAI

092

11.574.214.238

10.032.211.440

120

13.303.708.464

10.374.816.251

30 BATAM

137

19.977.867.294

15.736.739.094 63.588.731.422

012

70.042.541.755 45.510.636.975

013

5.982.451.009

5.001.379.862

III. PADANG

IV. PEKANBARU

V. JAMBI 31 JAMBI 32 SUNGAI PENUH

-

64.228.287.530

-

63.165.237.785

60.270.398.349

68.280.519.141

42.047.974.166

DAFTAR NERACA 239


DAFTAR 5


Kanwil/KPPN

Kode KPPN

30 Juni 2011

31 Desember 2010

33 MUARA BUNGO 34 KUALA TUNGKAL

078

6.598.301.999

6.215.308.078

143

5.187.213.388

4.377.907.992

35 BANGKO

159

6.763.938.384

5.946.161.324

014

153.964.652.504 106.844.048.288

120.782.361.188

36 PALEMBANG 37 LUBUK LINGGAU

070

6.951.737.946

5.659.609.100

38 BATURAJA 39 LAHAT

109

9.067.690.674

7.554.071.300

144

22.130.558.647

18.236.639.807

40 SEKAYU

160

8.970.616.949

6.408.326.400

017

101.268.512.595 69.138.468.816

89.933.465.339

41 BANDAR LAMPUNG 42 KOTABUMI

116

12.581.920.609

11.974.052.401

43 METRO 44 LIWA

126

16.158.336.470

15.947.914.120

145

3.389.786.700

2.813.490.300

016

47.705.564.262 33.529.490.146

39.467.338.600

45 BENGKULU 46 MANNA

121

5.707.145.217

4.651.420.600

47 CURUP 48 MUKO MUKO

146

6.756.710.917

5.556.158.200

181

1.712.217.982

1.372.989.000 18.200.753.200

015

24.013.903.960 19.743.588.266

107

4.270.315.694

3.273.088.200 97.193.702.926

51 SERANG 52 TANGERANG

020

137.655.199.195 52.699.768.661

127

78.277.832.914

48.082.741.721

53 RANGKASBITUNG

161

6.677.597.620

6.020.933.533 4.429.463.768.972

54 JAKARTA I 55 JAKARTA II

018

1.101.166.629.749 171.680.779.034

019

159.447.331.204

3.661.123.884.332

56 JAKARTA III 57 JAKARTA IV

088

331.477.766.055

268.501.168.303

133

180.863.746.583

161.961.648.426

58 JAKARTA V 59 JAKARTA VI

139

257.697.006.873

203.705.721.706

VI. PALEMBANG

VII. BANDAR LAMPUNG

VIII. BENGKULU

IX. PANGKAL PINANG 49 PANGKAL PINANG 50 TANJUNG PANDAN X. SERANG

XII. JAKARTA

XII. BANDUNG

140

652.888.177.110

82.923.714.581

59.198.008.518

27.886.770.800

14.927.665.000

43.090.027.672

134.171.346.205

563.705.044.438

DAFTAR NERACA 240


DAFTAR 5


Kanwil/KPPN

Kode KPPN

30 Juni 2011

31 Desember 2010

60 PURWAKARTA 61 BANDUNG I

021

41.729.534.817

31.854.872.424

022

122.800.782.665

112.667.809.144

62 BOGOR 63 CIREBON

023

116.710.501.446

87.911.667.066

024

46.911.430.891

37.854.990.162

64 TASIKMALAYA 65 KARAWANG

025

36.062.371.934

31.941.182.861

086

14.740.593.309

11.451.326.045

66 SUMEDANG 67 BANDUNG II

087

15.105.512.122

12.291.375.200

095

133.256.403.849

136.210.196.974

68 GARUT 69 SUKABUMI

096

23.532.602.814

23.946.760.218

128

40.167.056.359

31.822.449.835

70 KUNINGAN 71 BEKASI

147

16.252.688.213

12.797.344.900

171

45.618.698.691

32.955.069.609

026

500.898.987.745 74.046.220.998

408.600.974.828

72 SEMARANG I 73 PURWOREJO

027

16.921.629.836

12.841.581.862

74 SURAKARTA 75 PURWOKERTO

028

78.418.860.901

65.955.655.761

029

44.964.683.940

36.241.206.942

76 PEKALONGAN 77 PATI

072

16.551.084.299

12.811.804.900

097

26.641.770.431

22.152.337.500

78 MAGELANG 79 TEGAL

115

44.530.020.461

36.663.743.400

118

36.624.367.397

29.449.556.452

80 KUDUS 81 CILACAP

129

20.734.775.565

15.431.022.600

130

13.050.974.448

9.997.302.200

82 SEMARANG II 83 KLATEN

134

65.264.664.756

53.954.354.350

148

21.984.925.390

16.747.837.591

84 SRAGEN 85 PURWODADI

162

15.002.146.015

11.999.618.115

163

13.487.385.555

10.641.913.500

86 BANJARNEGARA

164

12.675.477.753

12.364.654.015 125.272.820.299

87 YOGYAKARTA 88 WONOSARI

030

149.779.272.566 133.814.799.486

149

8.184.033.398

7.068.392.977

89 WATES

176

7.780.439.682

6.235.514.200 571.292.214.008

90 SURABAYA I 91 MALANG

031

718.903.970.232 147.252.011.783

032

128.283.300.773

98.805.209.245

92 MADIUN 93 KEDIRI

033

63.173.631.736

49.529.835.200

034

52.247.126.276

38.030.657.000

94 BONDOWOSO

035

22.106.137.309

16.203.830.580

XIII. SEMARANG

XIV. YOGYAKARTA

XV. SURABAYA

61.348.385.640

111.968.913.122

124.400.854.260

DAFTAR NERACA 241


DAFTAR 5


Kanwil/KPPN

Kode KPPN

30 Juni 2011

31 Desember 2010

95 PAMEKASAN 96 BOJONEGORO

036

30.218.057.619

26.859.003.890

073

18.582.118.480

13.943.735.405

97 MOJOKERTO 98 PACITAN

098

38.041.050.988

29.046.256.200

099

4.847.735.330

3.637.866.900

99 BANYUWANGI 100 JEMBER

100

10.608.493.648

8.844.966.737

131

44.954.757.204

38.856.317.610

101 SURABAYA II 102 BLITAR

135

92.844.560.668

79.740.133.500

150

20.686.426.299

14.907.523.300

103 SIDOARJO 104 TUBAN

165

31.840.752.799

23.105.690.000

166

13.217.809.320

5.380.334.181

042

104.405.824.481 56.012.762.347

82.018.179.830

105 PONTIANAK 106 SINTANG

076

12.801.135.367

9.716.798.000

107 SINGKAWANG 108 KETAPANG

093

18.044.951.109

13.717.213.330

094

5.198.590.720

4.229.006.200

109 PUTUSSIBAU 110 SANGGAU

117

3.641.637.100

2.976.993.900

167

8.706.747.838

6.716.266.600

043

58.262.631.431 35.505.375.639

46.375.633.799

111 PALANGKARAYA 112 SAMPIT

044

8.134.697.968

6.234.857.100

113 BUNTOK 114 PANGKALAN BUN

080

8.564.841.806

6.348.427.400

102

6.057.716.018

4.843.008.500 81.911.678.101

115 BANJARMASIN 116 KOTABARU

045

99.990.948.758 65.853.477.403

081

6.169.759.009

4.697.047.700

117 BARABAI 118 TANJUNG

110

14.438.847.208

11.767.720.200

151

9.653.508.580

7.641.455.800

119 PELAIHARI

168

3.875.356.558

3.019.628.000 84.879.699.989

120 SAMARINDA 121 BALIKPAPAN

046

107.569.855.962 45.463.740.362

047

40.220.142.988

32.711.028.500

122 TARAKAN 123 NUNUKAN

048

16.208.881.682

12.056.192.500

152

2.588.580.586

1.987.852.096

124 TANJUNG REDEP

153

3.088.510.344

2.474.488.700 108.373.585.082

037

143.128.741.499 108.763.756.892

XVI. PONTIANAK

XVII. PALANGKARAYA

XVIII. BANJARMASIN

XIX. SAMARINDA

XX. DENPASAR 125 DENPASAR

44.661.901.800

28.949.340.799

54.785.826.401

35.650.138.193

79.956.484.700

DAFTAR NERACA 242


DAFTAR 5


Kanwil/KPPN

126 SINGARAJA 127 AMLAPURA

Kode KPPN

30 Juni 2011

31 Desember 2010

132

22.449.081.882

18.944.724.382

154

11.915.902.725

9.472.376.000

038

75.954.777.284 51.145.793.375

61.740.246.990

128 MATARAM 129 BIMA

071

10.944.432.477

8.956.752.965

130 SUMBAWA BESAR 131 SELONG

101

6.832.758.637

5.292.878.344

169

7.031.792.795

5.460.994.700

039

88.219.766.653 54.301.183.082

73.903.723.198

132 KUPANG 133 ENDE

040

9.653.460.832

7.730.921.858

134 WAINGAPU 135 RUTENG

041

6.054.549.499

4.906.204.300

111

7.035.195.022

6.001.950.600

136 ATAMBUA 137 LARANTUKA

172

6.849.848.396

5.437.395.200

174

4.325.529.822

3.490.366.500

054

254.086.311.231 88.645.907.683

209.257.474.280

138 MAKASSAR I 139 WATAMPONE

055

22.209.671.702

17.244.268.200

140 BANTAENG 141 PARE-PARE

056

10.394.626.301

8.307.671.600

057

29.116.490.534

24.206.809.789

142 PALOPO 143 MAJENE

058

11.335.869.736

8.499.901.800

059

8.325.453.443

6.274.552.814

144 MAKASAR II 145 BENTENG

136

68.673.191.030

58.654.259.963

155

2.345.132.352

1.897.209.413

146 MAKALE

170

3.835.080.190

3.007.060.700

147 SINJAI

177

3.170.663.656

2.426.359.526

148 MAMUJU

178

6.034.224.604

5.513.451.327 59.009.008.438

149 PALU 150 POSO

051

69.105.979.649 47.704.502.462

052

9.418.557.382

8.701.781.900

151 LUWUK 152 TOLI-TOLI

053

6.473.448.920

4.903.870.300

082

5.509.470.885

4.441.676.998 47.849.401.860

153 KENDARI 154 BAU-BAU

060

57.201.314.627 40.123.627.971

103

7.835.545.837

6.001.925.700

155 KOLAKA 156 RAHA

156

5.553.434.246

4.931.842.889

157

3.688.706.573

3.351.222.282

XXI. MATARAM

XXII. KUPANG

XXIII. MAKASAR

XXIV. PALU

XXV. KENDARI

42.029.620.981

46.336.884.740

73.225.929.148

40.961.679.240

33.564.410.989

DAFTAR NERACA 243


DAFTAR 5


Kanwil/KPPN

Kode KPPN

XXVI. GORONTALO

30 Juni 2011

31 Desember 2010

30.324.292.496 26.159.086.219

23.820.883.700

050 180

4.165.206.277

3.294.828.500

049

85.059.163.192 65.146.242.228

70.181.785.748

159 MANADO 160 TAHUNA

083

3.720.163.342

2.974.050.800

161 KOTAMOBAGU 162 BITUNG

158

6.592.764.208

4.780.102.252

179

9.599.993.414

7.135.362.800

34.126.171.858 29.982.005.782

28.997.746.057

062 112

4.144.166.076

3.282.746.900

061

79.419.700.556 61.508.501.238

65.983.695.435

165 AMBON 166 TUAL

084

6.558.056.156

5.535.493.000

167 SAUMLAKI 168 MASOHI

104

2.936.876.162

2.554.222.400

173

8.416.267.000

7.139.728.700 139.194.656.400

169 JAYAPURA 170 BIAK

063

167.065.769.771 66.355.752.305

064

16.166.228.798

13.865.929.900

171 MANOKWARI 172 SORONG

065

15.370.165.777

12.556.723.200

066

19.606.911.926

16.090.875.700

173 FAK-FAK 174 MERAUKE

067

4.482.642.098

3.680.898.300

068

19.239.562.314

14.804.298.200

175 NABIRE 176 WAMENA

085

5.554.206.350

4.556.810.800

113

5.791.510.319

4.979.439.900

177 SERUI 178 TIMIKA

138

3.420.534.656

2.951.616.900

141

11.078.255.228

9.178.214.200

5.866.720.500.176

8.309.379.301.258

157 GORONTALO 158 MARISA XXVII. MANADO

XXVIII. TERNATE 163 TERNATE 164 TOBELO XXIX. AMBON

XXX. JAYAPURA

JUMLAH KPPN

20.526.055.200

55.292.269.896

25.714.999.157

50.754.251.335

56.529.849.300

DAFTAR NERACA 244


DAFTAR 6

SALDO REKENING PEMERINTAH LAINNYA DI BANK INDONESIA PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010 NO. NO REKENING NAMA REKENING 1 600000411980 Depkeu K / Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing 2 508000071980 Penerimaan Bidang Pertambangan dan Perikanan 3 508000084980 Penerimaan Panas Bumi 4 500000001 Menteri Keuangan Cq.Direktur Jenderal Anggaran utk menampung dana talangan reksus kosong dan reimbursement dari lender 5 500000003980 Menteri Keuangan Penerimaan Penerbitan Surat Berharga Negara 6 Menteri Keuangan Cq. Dirjen Perbendaharaan untuk menampung pengembalian dana talangan dan 500000004980 pencairan aset BPR 7 502000001980 Menteri Keuangan Pengeluaran untuk Surat Berharga Negara 8 502000002980 Bendahara Umum Negara untuk Obligasi dalam rangka penjaminan 9 510000239980 Rekening Khusus Menteri Keuangan karena penjualan saham PT Telkom di pasar domestik 10 Rek. Pinjamanan Luar Negeri untuk menampung sisa saldo SPL XI INP 22 dan SPL XII INP 23 510000271 11 12 13

600500411

Rekening Giro Kas Negara Dalam Valuta Asing (USD) Rekening Depkeu u/ Penampungan Hibah dari Luar Negeri dalam Rangka Bencana Alam Nasional 602074411980 dalam valuta USD 519000119 Rek. Penerimaan Hasil Penjualan Beras Pemerintah JUMLAH

Koreksi (+/-) -

Dalam Rupiah 30 JUNI 2011 25.894.516.876.073 141.240.721.581 324.970.002.279

-

-

-

58.653.788.383

58.706.026.433

-

21.194.964.000 82.107.368.550 1.305.689.644 0

83.469.078.438 1.322.443.617

-

58.706.026.433 83.469.078.438 1.322.443.617

3.429.117.449

-

-

705.328.986

-

26.506.663.801.812 20.375.864.412

0

31 Desember 2010 7.308.488.402.783 61.921.102.335 208.604.971.388 0

30 JUNI 2011 25.894.516.876.073 141.240.721.581 324.970.002.279

0

16.241.417.977

0 2.550.416.730 0 7.744.826.703.813

2008

2.438.653.391

2.438.653.391 26.506.663.801.812

DAFTAR NERACA 245


DAFTAR 7

SALDO REKENING PEMERINTAH LAINNYA DI BANK UMUM PER 30 JUNI 2011 ] No

Nomor Rekening

Nama Rekening

1 00000018.01.000036.30.3 Penampungan dana cadangan resiko KUT TP 1999/2000 2 0206.01.000002.30.9 Rekening induk dana lingkungan bergulir 3 0206.01.000006.30.3

Penampungan pengembalian pinjaman proyek pengembangan akuntasi (P2A)

4 0206.01.000010.30.2 5 0206.01.000014.30.6 6 0206.01.000015.30.2

Rekening Kredit Listrik Pedesaan (KLP) Proyek redistribusi ternak Proyek P3 Bali (proyek pemuliaan dan pengembangbiakan sapi bali)

7 0206.01.000022.30.9

Cadangan pembayaran fee konversi dan collecting fee proyek PIR/UPP (5%)

8 0206.01.000023.30.5 9 0206.01.000032.30.4 10 0329.01.000310.30.0 11 0329.01.000510.30.8 12 1008275.01.3 13 116.00.9400983.5 14 116.00.9400984.3 15 1.220.094.007.906 16 1.220.094.007.914 17 301.00276.15

Dirjen Perbendaharaan untuk menampung pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (92%) Pembiayaan percepatan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (3%) Penampungan recovery risiko KUT TP 1999/2000 Rekening penampungan pencairan dana surat utang pemerintah Penampungan pengembalian kredit gudang, lantai jemur dan kios KUD (GLKKUD) Dirjen perbendaharaan untuk pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP/Perkebunan * Cadangan pembayaran fee konversi dan collecting fee proyek PIR/UPP Dirjen perbendaharaan untuk penampungan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP/Perkebunan Cadangan pembayaran fee konversi dan collecting fee proyek PIR/UPP Penampungan nisbah bagi hasil dalam rangka KKPA bagi hasil bank muamalat JUMLAH

Jumlah (Rp) 33.120.086 20.542.447.416,78 7.666.444,91 0,00 20.500.216,70 10.154.473,28 206.137.463,63 3.624.346.688,30 141.096.655,75 320.850.332,55 761.770.383.235,33 28.797.412,97 161.037.226,51 18.111.127,35 693.983.797,18 24.136.260,66 13.372.134,61 787.616.140.972,49

DAFTAR NERACA 246


DAFTAR 8

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010 (Dalam Rupiah) NO

BA

1

001 002 004 005 006 007 010 011 013 015 018 019 020 022 023 024 025 026 027 029 032 033 034 035 036 040 041 042 043 044 047 048 050 051 052 054 055 056 057 059 060 063 064 065

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

MPR DPR BPK MA Kejaksaan Agung Sekretariat Negara Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Hukum dan HAM RI Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Kementerian ESDM Kementerian Perhubungan Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Kesehatan Kementerian Agama Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Sosial Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pekerjaan Umum Kemenko Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Bidang Perekonomian Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Negara BUMN Kementerian Negara Riset dan Teknologi Kementerian Negara Lingkungan Hidup Kementerian Negara KUKM Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Kementerian Negara PAN BIN LSN Dewan Ketahanan Nasional BPS Kementerian Negara PPN/ Bappenas Badan Pertanahan Nasional Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Kementerian Kominfo Kepolisian RI BPOM Lembaga Ketahanan Nasional BKPM

30 Juni 2011

3.890.621.000 23.655.499.362 81.979.858.375 36.854.193.634 35.417.959.713 58.711.944.836 57.760.448.720 881.223.828.911 45.119.773.034 93.609.445.165 248.138.443.342 33.538.240.175 22.220.126.380 43.241.615.369 354.953.100.863 196.561.813.200 207.910.855.184 89.522.700.276 41.474.206.410 158.436.343.229 108.828.236.742 102.042.136.246 17.340.000.000 1.000.000.000 4.000.000.000 16.936.482.773 1.000.000.000 16.830.439.000 46.495.243.508 12.017.303.000 11.549.699.206 1.957.895.000 50.000.000.000 1.000.000.000 1.061.144.800 39.500.441.185 4.445.336.832 71.787.367.119 3.868.499.217 34.557.854.600 145.972.491.985 9.907.958.600 7.512.707.000 17.628.593.408

31 Desember 2010

78.652.646 4.925.873.263 12.861.631.482 1.261.149.772 487.189.213 7.867.837.362 4.260.025.153 355.550.551.237 1.820.431.927 2.253.756.843 7.105.679.699 532.773.094 142.416.490 854.093.528 27.089.509.578 15.037.882.568 9.723.647.912 18.361.918.789 304.696.345 7.967.015.361 3.623.498.421 462.337.441 199.701.548 432.696.848 509.018.639 122.437.700 358.654.350 1.558.193.545 1.105.973.357 26.481.042 3.468.773.330 26.260.717 713.714.893 2.377.562.072 177.209.851 598.877.365

DAFTAR NERACA 247


DAFTAR 8

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010 (Dalam Rupiah) NO

BA

45

066 067 068 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 095 100 103 104 105 106 107 108 109 110 111 999.08

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79


BNN Kementerian Negara PDT BKKBN Komnas HAM BMG KPU Mahkamah Konstitusi RI PPATK LIPI Badan Tenaga Nuklir Nasional BPPT LAPAN Bakosurtanal BSN Badan Pengawas Tenaga Nuklir LAN ANRI BKN BPPK Kementerian Perdagangan Kemen Perumahan Rakyat Kemen Pemuda dan Olah Raga KPK DPD Komisi Yudisial RI BKNPB BNP2TKI BPLS LKPBJP Badan SAR KPPU Badan Pengembangan Wilayah Suramadu Ombudsman Republik Indonesia Badan Nasional Pengelola Perbatasan BUN (Belanja lainnya) JUMLAH

30 Juni 2011

31 Desember 2010

8.582.097.600 5.152.155.450 81.029.722.889 800.000.000 6.032.669.034 23.991.319.419 12.352.170.000 1.082.215.400 13.644.027.500 3.381.197.700 3.310.099.500 2.719.690.000 1.000.000.000 1.000.000.000 2.020.000.000 4.458.170.125 734.692.500 1.568.870.623 14.138.053.745 64.302.508.374 7.242.213.500 10.865.173.900 5.250.006.124 4.000.000.000 5.141.700.000 26.836.892.119 4.324.870.200 270.000.000 1.435.165.023 4.344.446.000 696.500.000 533.041.300 200.000.000 1.500.000.000 168.850.510.802

376.766.375 3.043.143.972 48.817.942 1.271.412.045 13.181.600 55.105.894 878.930.591 7.306.000 62.790.620 84.015.791 36.488.036 100.247.627 147.672.366 10.640.726.397 32.344.425 697.639.750 1.191.037.367 254.342.352 5.105.000 170.000 5.723.660.621

3.934.251.026.226

518.919.028.152

DAFTAR NERACA 248


DAFTAR 9

KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

BA 002 005 006 007 010 011 012 013 015 018 019 020 022 023 024 025 026 027 029 032 040 042 043 054 056 057 059 060 063 066 068 075 079 080 081 083 084 085 086 087 089 090 092 093 107

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DPR MA Kejaksaan Agung Sekretariat Negara Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan Kementerian Hukum dan HAM RI Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Kementerian ESDM Kementerian Perhubungan Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Kesehatan Kementerian Agama Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Sosial Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Negara Riset dan Teknologi Kementerian Negara Lingkungan Hidup BPS Badan Pertanahan Nasional Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Kementerian Kominfo Kepolisian RI BPOM BNN BKKBN BMG LIPI Badan Tenaga Nuklir Nasional BPPT Bakosurtanal BSN Badan Pengawas Tenaga Nuklir LAN ANRI BPPK Kementerian Perdagangan Kemen Pemuda dan Olah Raga KPK Badan SAR JUMLAH

30 Juni 2011 71.512.500 33.575.600 186.626.116 129.649.113.420 303.032.916 5.391.624.750 310.403.878.971 301.067.250 746.802.540 669.878.271 13.964.689.551 201.456.760.658 325.777.198 2.943.479.100 9.263.039.164 97.633.484.690 12.051.440 7.497.000 451 1.525.000 5.395.440 10.829.306.016 110.350.000 10.945.866.895 1.260.120.000 6.253 432.728.761 612.551.615 583.428.176 419.562.442 61.152.891 4.367.068.944 207.576.799 41.950.000 6.150.934.774 128.835.000 2.000.000 809.524.250.592

(Dalam Rupiah) 31 Desember 2010 44.689.875 1.195.839.643 332.202.990 4.404.766.934 4.125.000 67.215.928.241 138.112.045 4.831.423.918 4.068.349.035 416.590.875 280.192.962 2.108.256.492 345.809.190.529 104.877.778.462 1.910.102.873 2.931.949.230 11.228.028.167 314.561 63.275.181.111 34.268.976 7.159.000 6.236 612.697.408 6.897.324.937 23.975.577 68.380.000 3.091.348.924 68.445.000 19.466.200 6.253 5.373.427 47.409.183 1.684.684 2.163.951.684 583.428.176 2.522.257 8.486.500 674.864.490 25.919.389 2.618.905.402 194.453.600 121.254.000 632.344.354.246

DAFTAR NERACA 249


DAFTAR 10

KAS LAINNYA DAN SETARA KAS PER 30 JUNI 2011

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

BA 001 004 005 006 007 010 011 012 013 015 018 019 020 022 023 024 025 026 027 029 032 033 035 036 040 042 043 044 047 050 051 054 055 056 059 060 063 065 066 067 068 074 075 076

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MPR BPK MA Kejaksaan Agung Sekretariat Negara Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan Kementerian Hukum dan HAM RI Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Kementerian ESDM Kementerian Perhubungan Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Kesehatan Kementerian Agama Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Sosial Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pekerjaan Umum Kemenko Bidang Perekonomian Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Negara Riset dan Teknologi Kementerian Negara Lingkungan Hidup Kementerian Negara KUKM Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan BIN LSN BPS Kementerian Negara PPN/ Bappenas Badan Pertanahan Nasional Kementerian Kominfo Kepolisian RI BPOM BKPM BNN Kementerian Negara PDT BKKBN Komnas HAM BMG KPU

30 Juni 2011 346.003.200 31.136.200 144.009.972 2.484.229.967 12.250.836.421 351.819.506 2.453.399.945.303 9.969.642 46.075.117.494 11.109.485.272 5.493.931.741 1.326.564.609 131.560.751 90.565.114.274 411.488.555.860 4.436.158.659 34.476.101 71.603.851.077 18.811.439.834 227.985.829 7.362.685.438 14.334 3.551.615.491 2.765.300.822 22.515.816.709 4.971.445.057 6.907.923.106 2.573.659.537 69.399.033 291.100.780.446 731.900 293.819.685 5.314.562 2.520.975.799 582.671.686 43.336.436

(Dalam Rupiah) 31 Desember 2010 1.925.258.480 389.630.542 717.937.978 511.342.900 7.739.337.498 3.635.543.096 114.058.152 4.145.785.970 1.392.378.886 2.149.709.968 6.722.647.329 5.546.919.227 1.572.590.125 126.491.895 79.591.894.944 772.403.090.194 10.915.757.698 9.673.275 72.418.176.820 18.374.300.494 367.815.807 34.970.061.983 403.403.516 207.397.138 46.560.341 15.177.075 3.348.760.932 2.650.797.179 163.628.069 816.709 35.698.500 2.914.260.792 6.065.584.912 642.074.558 33.158.330 202.291.266.798 1.136.125.160 812.773.212 1.930.197.422 69.238 1.418.702.072 2.916.856.432 3.390.424.469 18.637.727

DAFTAR NERACA 250


DAFTAR 10

KAS LAINNYA DAN SETARA KAS PER 30 JUNI 2011

NO 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

BA 079 081 082 086 087 089 090 091 092 093 095 100 103 104 106 999.08

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA LIPI BPPT LAPAN LAN ANRI BPPK Kementerian Perdagangan Kemen Perumahan Rakyat Kemen Pemuda dan Olah Raga KPK DPD Komisi Yudisial RI BKNPB BNP2TKI LKPBJP BUN (Belanja lainnya) JUMLAH

30 Juni 2011 2.463.773.260 90.773.747 1.389.357.690 4.064.250 166.175.652 4.660.000 2.619.006.489 38.248.743.825 80.300 435.936.720.303 3.956.511.037.269

(Dalam Rupiah) 31 Desember 2010 98.754.014 50.212.959 50.477.125 15.389.000 4.871.181 212.313.200 38.579.342 60.778 3.453.648.544 1.621.474.226 558.839 65.916.855.034 76.240.300 841.446.362 7.323.616.344.465 8.652.179.999.211

DAFTAR NERACA 251

DAFTAR 11


PIUTANG BUKAN PAJAK PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

NO

BA

1

005 007 010 011 012 013 015 018 019 020 022 023 024 025 026 027 029 032 033 040 041 043 054 055 056 059 060 063 065 066 068 075 076 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


MA Sekretariat Negara Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan Kementerian Hukum dan HAM RI Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Kementerian ESDM Kementerian Perhubungan Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Kesehatan Kementerian Agama Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Sosial Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Negara BUMN Kementerian Negara Lingkungan Hidup BPS Kementerian Negara PPN/ Bappenas Badan Pertanahan Nasional Kementerian Kominfo Kepolisian RI BPOM BKPM BNN BKKBN BMG KPU PPATK LIPI Badan Tenaga Nuklir Nasional BPPT LAPAN Bakosurtanal BSN Badan Pengawas Tenaga Nuklir LAN ANRI

30 Juni 2011

11.957.280 1.167.290.000 21.172.186.897 301.745.281.651 49.193.461.938 953.939.304 2.070.985.366 470.801.261.234 155.967.372.121 324.800.000 754.383.800 760.296.139 649.682.691 389.064.105.349 97.836.550 6.311.784.573 191.435.000 1.642.524.500 10.274.720 1.886.285.025.250 510.590.058 6.080.431.968 305.105.497 195.501.982 798.751.500 16.965.022.193 144.888.050 53.631.230 836.055.500 3.748.520.000 936.917.625

(Dalam Rupiah) 31 Desember 2010

182.284.554 469.161.461 4.522.063.005 28.274.369.493 326.833.705.155 1.324.369.150 59.128.826.922 2.438.724.455 3.430.521.116 564.507.846.259 222.641.909.452 324.800.000 1.580.617.575 1.616.400.187 755.710 678.240.191 470.256.773.173 463.047.926 15.441.951.115 3.910.950.685 1.304.894.000 73.747.500 28.747.675 8.351.640 42.349.532 1.508.237.777.297 2.486.761.230 370.000 448.583.873 747.484.481 6.080.431.968 12.269.295.826 71.221.620 1.715.120.293 242.829.992 406.679.500 18.121.996.244 167.624.107 63.631.230 2.407.550 819.037.500 4.068.700.000 936.917.625

DAFTAR NERACA 252

DAFTAR 11


PIUTANG BUKAN PAJAK PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

NO

BA

44

090 093 095 104 105 107 108 999.07 999.08 999.99 999.993

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Kementerian Perdagangan KPK DPD BNP2TKI BPLS Badan SAR KPPU BUN (Subsidi) BUN (Belanja lainnya) BUN (Transaksi Khusus) BUN (PT PPA) JUMLAH

30 Juni 2011

(Dalam Rupiah) 31 Desember 2010

1.093.072.507 2.296.647.698 325.989.771 109.125.000 7.382.459.549 30.678.576.105 796.772.237.386 143.540.169.480 58.045.433.367.280 14.986.000.000

1.211.652.188 454.853.776 13.401.000 1.211.344.012 75.000.000 563.492.600 173.026.011.105 960.768.242.276 167.584.222.817 4.447.576.476.057 2.121.512.481

62.362.368.944.742

9.020.978.486.579

DAFTAR NERACA 253


DAFTAR 12.A PIUTANG PNBP TERKAIT DENGAN SUBDIT PENERIMAAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM PER 30 JUNI 2011

Piutang

Saldo piutang per 31 Des 10 setelah koreksi 1) dalam USD

a. Pertamina 2)

126.538.931

b. Non Pertamina

328.573.387

Total Piutang

455.112.318

dalam Rupiah

Ekivalen Rupiah 2)

182.050.555.488 182.050.555.488

Kewajiban Des 10 - Mei 11 dalam USD

1.269.905.745.217

807.225.143

2.824.745.411.648

4.266.255.246

4.094.651.156.865

5.073.480.389

Penyelesaian Jan - Juni 11

dalam Rupiah

USD

68.988.432.009.815 68.988.432.009.815

448.981.034 3.890.862.689 4.339.843.723

Saldo per 30 Juni 2011

Rupiah

USD

44.263.802.606.536 44.263.802.606.536

484.783.040 703.965.944 1.188.748.984

Rupiah

Ekivalen Rupiah 2)

24.906.679.958.767 24.906.679.958.767

29.074.359.754.772 6.051.995.221.941 35.126.354.976.713

Catatan : Termasuk saldo yang berasal dari transaksi tahun sebelumnya 2) Saldo piutang tidak termasuk piutang-piutang yang dimintakan audit khusus kepada instansi berwenang sebagai berikut: - Piutang atas saldo kewajiban operasi hulu PT Pertamina (Persero) tahun 2005 sebesar Rp2.770 miliar - Piutang atas saldo kewajiban operasi TAC Ramba tahun 2005 sebesar Rp299 miliar - Piutang atas overlifting PT Pertamina (Persero) tahun 2004 dan 2005 sebesar US$604 juta - Piutang atas overlifting PT Pertamina (Persero) tahun 2004 dan 2005 sebesar US$604 juta 3) Saldo piutang per 31 Desember 2010 termasuk di dalamnya saldo piutang tahun 2005 yang berasal dari saldo kewajiban PT PIM atas transaksi swap gas Exxon Mobil tahun 2005 sebesar US$19.5 juta dan tidak termasuk overlifting KKKS yang masih terjadi perbedaan pendapat antara BPMIGAS dan KKKS sebesar US$272,265,176.41 sebagai berikut: 1)

4)

Overlifting ConocoPhillips Grisik Tahun 2009 sebesar US$50,786,270.27 Overlifting ConocoPhillips Indonesia Tahun 2009 sebesar US$191,004,369.94 Overlifting Premier Oil Tahun 2009 sebesar US$532,576.00 Overlifting Kondur Petroleum Indonesia Tahun 2009 sebesar US$4,255,088.00 Overlifting Kodeco Energy Tahun 2009 sebesar US$860,037.03 Overlifting JOB Petrochina East Java Tahun 2009 sebesar US$2,946,708.17 Overlifting ConocoPhillips Grisik Tahun 2010 sebesar US$2,839,160.00 Overlifting ConocoPhillips Indonesia Tahun 2010 sebesar US$19,040,967.00

Ekuivalen Rupiah menggunakan kurs tengah BI tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp8.597/US$

DAFTAR NERACA 254


DAFTAR 12.B PIUTANG PNBP TERKAIT DENGAN SUBDIT PENERIMAAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM PER 30 JUNI 2011

A.

Piutang Pemerintah kepada Pertamina

No.

Piutang

Saldo piutang per 31 Des 2010 setelah koreksi USD

1. 2. 3. 4.

Rupiah

Kewajiban Des 2010 - Mei 2011 USD

Rupiah

Penyelesaian Jan - Juni 2011 USD

Rupiah

Saldo piutang per 30 Juni 2011 USD

Rupiah

Nilai Lawan Ekspor Minyak Mentah Natural Gas LPG

123.470.699 2.989.359 78.874

182.050.555.488 -

471.201.326 264.328.122 71.695.696

68.988.432.009.815 -

368.640.768 22.441.171 57.899.095

44.263.802.606.536 -

0 226.031.256 244.876.309 13.875.474

24.906.679.958.767 -

Total Piutang

126.538.932

182.050.555.488

807.225.144

68.988.432.009.815

448.981.034

44.263.802.606.536

484.783.039

24.906.679.958.767

DAFTAR NERACA 255


DAFTAR 12,C

PIUTANG PNBP TERKAIT DENGAN SUBDIT PENERIMAAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM PER 30 JUNI 2011 B.

Piutang Pemerintah kepada KKKS lain selain Pertamina (dalam USD)

No.

Piutang

1.

Penjualan Minyak bumi

2.

3

Saldo piutang per 31 Des 2010

Kewajiban Des 10 - Mei 11

Penyelesaian Jan - Jun 2011

Saldo piutang per 30 Juni 2011 3)

209.832.425

1.313.362.526

1.179.182.315

344.012.636

Penjualan Gas Alam

53.291.454

2.719.747.722

2.610.835.876

a. Melalui Trustee - Ekspor LNG - Ekspor Gas Alam - Domestik Gas Alam - Domestik LPG b. Melalui Non Trustee (Kewajiban KKKS) - Ekspor LPG - Domestik Gas Alam 1)

28.297.834 13.035.430 15.262.404 24.993.621 249 24.993.372

2.604.807.004 1.719.504.176 523.163.108 358.575.540 3.564.180 114.940.717 114.940.717

2.522.339.946 1.719.504.176 445.028.617 354.242.973 3.564.180 88.495.931 88.495.931

162.203.300 110.764.892 91.169.921 19.594.971 51.438.407 249 51.438.158

Overlifting KKKS a. Minyak Bumi b. Gas Alam

65.449.509 49.752.824 15.696.685

233.144.999 159.183.735 73.961.264

100.844.498 84.230.320 16.614.178

197.750.010 124.706.239 73.043.771

328.573.388

4.266.255.247

3.890.862.689

703.965.946

Total Piutang

DAFTAR NERACA 256


DAFTAR 13

BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI RUGI PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010 (Dalam Rp) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

BA 004 005 007 010 011 012 015 018 019 020 022 023 024 027 029 032 033 034 035 040 044 050 054 055 056 059 060 063 067 079 080 081 082 083 084 085 087 089 090 104 999.08

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA BPK MA Sekretariat Negara Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Kementerian ESDM Kementerian Perhubungan Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pekerjaan Umum Kemenko Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Bidang Perekonomian Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Negara KUKM BIN BPS Kementerian Negara PPN/ Bappenas Badan Pertanahan Nasional Kementerian Kominfo Kepolisian RI BPOM Kementerian Negara PDT LIPI Badan Tenaga Nuklir Nasional BPPT LAPAN Bakosurtanal BSN Badan Pengawas Tenaga Nuklir ANRI BPPK Kementerian Perdagangan BNP2TKI BUN (Belanja lainnya) JUMLAH

30 Juni 2011 122.992.334 1.494.063.352 413.350.307 2.165.040 359.429.748 1.566.591.478 3.600.000 7.500.000 24.831.900 83.800.000 18.127.237 9.651.765.556 9.466.664 343.119.203 6.840.000 34.125.000 52.333.800 1.835.000 166.452.435 84.540.000 46.624.050 84.412.843 33.249.376 9.000.000 45.962.000 3.600.000 188.887.716 265.985.032 22.447.280 15.147.097.351

31 Desember 2010 35.597.037 179.153.600 49.067.350 3.504.614.365 413.350.307 4.914.880 327.204.855 2.087.042.347 7.200.000 15.000.000 6.308.896.481 102.171.170 24.127.237 20.516.000 9.756.839.765 710.000 435.065.030 6.840.000 11.000.000 75.075.000 62.526.642 4.037.000 14.226.368.566 85.200.000 19.024.050 93.712.843 56.879.627 2.500.000 9.000.000 45.167.499 11.200.000 16.749.000 42.956.250 7.200.000 15.840.000 6.000.000 73.925.838 250.000 199.287.716 143.604.428 105.596.080 38.591.410.963

DAFTAR NERACA 257


DAFTAR 14

KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN BERUPA HAK TAGIH PEMERINTAH KEPADA BDL PER 30 JUNI 2011 Jumlah Hak Tagih No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ASAL BANK BDL BDL eks Dana Talangan PT. Bank Anrico PT. Bank Guna Internasional PT. Bank Harapan Sentosa PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal PT. Bank Kosagraha Semesta Sejahtera PT. Bank Mataram Dhanarta PT. Bank Pasific PT. Sejahtera Bank Umum PT. South East Asia Bank PT. Bank Dwipa Semesta PT. Astria Raya Bank PT. Bank Pinaesaan PT. Bank Jakarta PT. Bank Industri PT. Bank Umum Majapahit Jaya Total BDL Eks Dana Talangan

Total (Saldo Awal) A 210.080.728.375,73 251.055.008.000,00 3.866.182.312.852,07 201.802.166.935,30 201.812.614.291,48 336.763.209.866,98 2.133.366.434.839,63 1.687.349.515.372,53 899.399.023.305,99 110.105.997.130,87 578.918.260.698,77 681.084.490.919,58 210.994.000.000,00 511.470.229.326,68 8.554.789.642,67 11.888.938.781.558,30 Jumlah Hak Tagih

No.

1 2 3 4 5

ASAL BANK BDL BDL eks Dana Penjaminan PT Bank Asiatic PT Bank Dagang Bali PT Bank Global Internasional PT Bank Ratu PT Bank Prasidha Utama Total BDL Eks Dana Penjaminan

Total (Saldo Awal) A 886.579.224.443,83 1.331.516.911.477,24 804.234.270.395,51 71.817.985.352,00 227.134.559.144,00 3.321.282.950.812,58

Nilai Buku Aset Yang Diserahkan (Berdasarkan Laporan B 140.797.811.123,91 106.107.201.031,41 136.297.409.195,04 172.736.782.621,00 157.450.001.984,00 6.760.484.884,70 1.638.279.007.000,00 1.015.640.110.944,00 181.953.841.474,06 114.546.599.155,04 56.733.811.676,21 92.182.282.117,24 0,00 238.376.301.422,00 0,00 4.057.861.644.628,61

Setoran Kas Ke Rekg. BUN. 502.000000 Pengembalian s.d Pengembalian Tahun Pengembalian Tahun Pengembalian Tahun Pengembalian Tahun Pengembalian Tahun Desember 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (s.d Juni) C D E F G H 9.532.957.340,07 9.502.388.722,00 357.853.052,78 1.609.203.328,00 6.540.713.343,00 11.860.000.000,00 183.555.008.000,00 17.316.896.847,89 2.660.283.085,82 2.048.426.605,69 2.996.154.673,00 1.301.648.825,00 585.728.056.499,00 41.314.533.283,56 5.204.191.984,61 5.106.988.512,65 8.779.090.328,44 182.246.852,00 25.098.188.837,19 6.315.060.527,00 385.357.786,00 190.370.760,00 0,00 0,00 46.872.202.071,00 30.746.092.410,83 7.878.883.538,00 2.046.975.489,00 3.296.914.583,00 3.181.818,00 31.186.000.000,00 4.018.000.000,00 3.193.944.737,00 0,00 0,00 0,00 332.023.076.267,80 29.347.497.898,00 111.657.561.420,00 14.675.177.662,50 19.726.988.659,30 825.016.309,00 857.387.217.393,65 550.081.483,46 66.997.186.362,78 29.687.774.331,00 37.982.436.510,76 9.405.414.805,00 99.302.719.380,89 28.197.078.896,79 134.453.227,00 3.489.512.824,00 230.736.340,00 27.353.999.999,00 6.970.134.600,00 0,00 27.300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 131.949.603.600,00 0,00 51.742.862.725,42 0,00 0,00 0,00 18.456.680.100,11 745.723.907,00 24.308.490.543,00 3.590.996.621,00 4.534.212.586,00 179.431.582,00 120.959.930.061,67 60.000.000.000,00 21.323.394.608,00 0,00 0,00 279.124.000.000,00 0,00 0,00 78.318.742.617,00 88.420.788,00 1.363.636,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.730.645.774.151,38 228.053.353.976,53 323.144.463.070,41 140.764.168.750,84 84.175.667.811,50 51.112.303.826,00

Nilai Buku Aset Yang Diserahkan (Berdasarkan Laporan B

Setoran Kas Ke Rekg. BUN. 502.000000 Pengembalian Tahun Pengembalian Tahun Pengembalian Tahun Pengembalian Tahun Pengembalian Tahun Pengembalian s.d Desember 2006 2007 2008 2009 2010 2011 C D E F G H 5.000.000.000,00 18.500.000.000,00 5.000.000.000,00 31.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.906.630.005,00 123.389.652.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.260.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00 0,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 16.497.034.464,52 0,00 0,00 9.000.000.000,00 28.500.000.000,00 15.000.000.000,00 380.163.664.469,52 133.389.652.865,00 0,00

Belum BAST 2.508.169.724,74 2.508.169.724,74

Jumlah Pengembalian s.d Juni 2011 I= (C+D+E+F+G+I) 39.403.115.785,85 209.878.418.037,40 646.315.107.460,26 31.988.977.910,19 90.844.249.909,83 38.397.944.737,00 508.255.318.216,60 1.002.010.110.886,65 158.708.500.667,68 34.270.134.600,00 183.692.466.325,42 51.815.535.339,11 202.283.324.669,67 357.532.527.041,00 2.500.000.000,00 3.557.895.731.586,66

Jumlah Pengembalian I= (C+D+E+F+G+I) 60.000.000.000,00 393.296.282.870,00 62.260.000.000,00 30.000.000.000,00 20.497.034.464,52 566.053.317.334,52

Saldo Hak Tagih 1 Januari 2011 J= (A-I) 170.677.612.589,88 41.176.589.962,60 3.219.867.205.391,81 169.813.189.025,11 110.968.364.381,65 298.365.265.129,98 1.625.111.116.623,03 685.339.404.485,88 740.690.522.638,31 75.835.862.530,87 395.225.794.373,35 629.268.955.580,47 8.710.675.330,33 153.937.702.285,68 6.054.789.642,67 8.331.043.049.971,62 Saldo Hak Tagih 1 Januari 2011 J= (A-I) 938.220.628.607,24 741.974.270.395,51 41.817.985.352,00 206.637.524.679,48 1.928.650.409.034,23

DAFTAR NERACA 258


DAFTAR 15

PERSEDIAAN PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

BA 001 002 004 005 006 007 007 010 011 012 013 015 015 018 019 020 022 022 023 023 024 024 025 025 026 026 027 029 032 033 033 034 035 036 040 041 042 043 044 044 047 048 050 051 052 054 055 056

Kementerian Negara/Lembaga MPR DPR BPK MA Kejaksaan Agung Sekretariat Negara BLU Sekretariat Negara Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan Kementerian Hukum dan HAM RI Kementerian Keuangan BLU Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Kementerian ESDM Kementerian Perhubungan BLU Kementerian Perhubungan Kementerian Pendidikan Nasional BLU Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Kesehatan BLU Kementerian Kesehatan Kementerian Agama BLU Kementerian Agama Tenaga Kerja dan Transmigrasi BLU Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Sosial Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pekerjaan Umum BLU Kementerian Pekerjaan Umum Kemenko Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Bidang Perekonomian Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Negara BUMN Kementerian Negara Riset dan Teknologi Kementerian Negara Lingkungan Hidup Kementerian Negara KUKM BLU Kementerian Negara KUKM Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Kementerian Negara PAN BIN LSN Dewan Ketahanan Nasional BPS Kementerian Negara PPN/ Bappenas Badan Pertanahan Nasional

30 Juni 2011 Audited 3.288.390.590 12.224.276.604 11.834.115.567 9.836.224.303 14.174.513.865 171.916.931.807 73.846.406.459 5.390.889.962 17.235.422.925 41.738.339.987.515 162.794.928.788 269.134.953.414 1.367.010.113 124.459.899.712 8.590.082.108 262.015.015.121 1.098.065.362.935 1.055.000.880 228.514.930.011 121.827.694.549 467.198.583.160 268.020.292.899 34.756.412.523 6.862.987.191 81.254.098.976 1.128.524.556 253.870.319.877 14.417.439.479 71.995.312.796 805.565.462.466 583.075.282 949.658.147 19.039.774 29.302.935.668 1.320.615.602 5.206.203.253 4.217.290.867 43.918.250 499.759.015 2.091.157.497 605.785.177 3.013.382.784 1.667.923.844 5.031.350 14.196.372.648 1.823.991.664 40.026.530.562

(Dalam Rp) 31 Desember 2010 3.101.970.083 10.382.651.284 16.727.245.089 12.917.870.065 81.193.453.787 181.989.406.735 73.746.641.748 4.455.932.428 17.106.286.913 26.108.623.637.798 140.654.554.121 251.167.008.102 1.553.923.824 48.571.333.053 5.221.091.691 268.850.939.683 1.050.708.835.328 768.924.273 178.683.176.335 73.995.442.441 366.468.047.766 297.390.991.519 29.644.935.134 7.637.474.822 78.926.962.435 225.618.224 262.998.966.476 25.588.067.792 81.005.152.652 775.314.675.138 6.244.300 199.172.256 915.223.607 3.196.417 18.152.944.711 621.058.265 4.705.709.542 5.900.352.651 24.926.375 300.839.638 4.109.066.323 734.272.866 2.976.853.027 1.637.810.816 4.478.500 20.780.532.941 1.460.245.803 50.530.757.429

DAFTAR NERACA 259


DAFTAR 15

PERSEDIAAN PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

No. BA Kementerian Negara/Lembaga 49 057 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 50 059 Kementerian Kominfo 51 059 BLU Kementerian Kominfo 52 060 Kepolisian RI 53 063 BPOM 54 064 Lembaga Ketahanan Nasional 55 065 BKPM 56 066 BNN 57 067 Kementerian Negara PDT 58 068 BKKBN 59 074 Komnas HAM 60 075 BMG 61 076 KPU 62 077 Mahkamah Konstitusi RI 63 078 PPATK 64 079 LIPI 65 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional 66 081 BPPT 67 082 LAPAN 68 082 BLU LAPAN 69 083 Bakosurtanal 70 084 BSN 71 085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir 72 086 LAN 73 087 ANRI 74 088 BKN 75 089 BPPK 76 090 Kementerian Perdagangan 77 091 Kemen Perumahan Rakyat 78 091 BLU Kemen Perumahan Rakyat 79 092 Kemen Pemuda dan Olah Raga 80 093 KPK 81 094 BRR NAD - Nias 82 095 DPD 83 100 Komisi Yudisial RI 84 103 BKNPB 85 104 BNP2TKI 86 105 BPLS 87 106 LKPBJP 88 107 Badan SAR 89 108 KPPU 90 111 Badan Nasional Pengelola Perbatasan 91 999.07 BUN (Subsidi) 92 999.08 BUN (Belanja lainnya) JUMLAH

30 Juni 2011 Audited 1.238.866.059 22.517.663.206 1.979.365.850 1.569.096.316.668 42.353.839.303 385.634.173 2.944.942.636 5.043.336.216 1.259.327.444 566.275.393.051 152.643.385 23.703.928.912 475.369.520.700 1.203.284.540 657.816.400 5.121.860.185 48.159.458.543 17.921.998.359 20.185.896.610 107.860.795 111.117.238.195 81.943.990 536.231.431 1.233.120.225 672.642.299 12.370.028.274 4.901.996.948 7.362.820.075 100.973.197.601 33.396.500 7.169.438.047 12.273.979.249 78.951.123.713 1.479.369.188 855.511.773 146.632.570.711 17.557.802.835 32.500.728 683.046.328 7.102.997.019 737.967.006 14.488.430 37.637.100.000 2.380.419.366.640 52.183.062.972.775

(Dalam Rp) 31 Desember 2010 1.087.908.645 24.587.577.953 1.973.840.750 1.322.552.761.774 48.524.016.300 1.105.022.789 3.496.149.692 10.187.401.398 1.247.413.144 531.437.671.466 93.236.760 35.350.514.442 425.220.524.572 1.704.525.837 475.657.120 3.514.057.270 42.368.394.773 18.446.804.488 13.315.172.819 83.087.650 78.726.946.004 121.289.820 460.332.070 1.181.661.329 251.889.901 34.970.696.413 4.406.684.636 5.205.950.840 100.839.988.733 7.219.753.815 16.911.868.460 78.951.123.713 1.550.517.677 1.088.965.680 110.093.374.723 24.387.745.217 31.865.500 1.138.940.461 5.674.112.827 767.058.291 175.307.190.305 2.661.316.082.742 36.366.060.681.005

DAFTAR NERACA 260


NO

SEKTOR

PT Perkebunan Nusantara I PT Perkebunan Nusantara II PT Perkebunan Nusantara III PT Perkebunan Nusantara IV PT Perkebunan Nusantara V PT Perkebunan Nusantara VI PT Perkebunan Nusantara VII PT Perkebunan Nusantara VIII PT Perkebunan Nusantara IX PT Perkebunan Nusantara X PT Perkebunan Nusantara XI PT Perkebunan Nusantara XII PT Perkebunan Nusantara XIII PT Perkebunan Nusantara XIV PT Rajawali Nusantara Indonesia Perum Perhutani Kehutanan PT Inhutani I PT Inhutani II PT Inhutani III PT Inhutani IV PT Inhutani V PT Perikanan Nusantara Perikanan Perum PPS Perum Bulog Penunjang Pertanian PT Sang Hyang Seri PT Pertani PT Pusri Pupuk Perum Jasa Tirta I Jasa Pengairan Perum Jasa Tirta II PT Antam Tbk Pertambangan PT Timah Tbk PT Bukit Asam Tbk PT Sarana Karya PT Pertamina Energi PT PGN Tbk PT Energy Management Indonesia PT Batan Teknologi PT Semen Gresik Tbk Industri semen PT Semen Baturaja PT Semen Kupang PT Dirgantara Indonesia Industri Pertahanan PT PAL Indonesia PT Pindad PT Dahana Ind. Baja, Manufaktur, & Rekayasa Rnc Bangun PT Krakatau Steel Tbk PT INKA PT Barata Indonesia PT Boma Bisma Indra PT Dok dan Kodja Bahari Industri Dok dan Perkapalan PT Dok dan Perkapalan Surabaya PT Industri Kapal Indonesia PT Industri Sandang Nusantara Aneka Industri PT Garam PT Primissima PT Iglas PT Industri Soda Indonesia (dalam Likuidasi) Perum Peruri Ind. Kertas, Percetakan dan Penerbitan PT Balai Pustaka Perum PNRI PT Pradnya Paramita PT Kertas Leces PT Kertas Kraft Aceh Industri Farmasi PT Indofarma Tbk PT Kimia Farma Tbk

1 Perkebunan

2

3 4

5 6 7

8

9

10

11

12

13

14

15

BUMN

STATUS LAPORAN LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Triwulan I LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Triwulan I LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Semester I LK Audited 2010 LK Semester I LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 Unaudited 2010 LK Semester I LK Semester I LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 Unaudited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 Unaudited 2010 LK Semester I LK Audited 2010 LK Semester I Prognosa 2010 Unaudited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Semester I LK Semester I LK Audited 2010 LK Semester I LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 Prognosa 2010 LK Semester I LK Semester I LK Audited 2010 Unaudited 2010 Audited 2005 LK Audited 2010 Unaudited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010

DAFTAR 16.A

KESEHATAN AKTIVA LANCAR 1 111.250 480.089 2.151.294 1.491.308 772.715 396.334 1.713.883 647.029 847.884 1.358.664 667.845 249.712 659.293 259.722 2.637.277 1.546.328 89.888 69.895 33.288 51.804 9.631 22.573 49.692 11.113.169 1.617.022 1.202.515 18.970.764 159.014 242.847 7.593.630 4.108.890 6.645.953 19.096 126.806.837 13.858.679 38.666 24.227 7.343.605 542.108 17.035 2.185.174 2.309.596 1.068.534 311.340 13.298.146 607.342 508.809 114.815 678.182 400.946 49.758 20.591 98.362 42.151 79.838 12.956 1.277.892 75.283 109.115 42.151 106.555 78.809 582.662 1.139.549

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN SEMESTER I TAHUN 2010 AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS AKTIVA TIDAK KEWAJIBAN TAMBAHAN MODAL KEWAJIBAN AKTIVA LAIN TOTAL AKTIVA TOTAL KEWAJIBAN HAK MINORITAS MODAL SAHAM LANCAR JANGKA PENDEK JANGKA PANJANG DISETOR 2 3 4=(1+2+3) 5 6 7=(5+6) 8 9 10 489.479 60.329 661.058 374.126 235.450 609.576 120.000 1.173.224 483.863 2.137.176 479.553 1.481.147 1.960.700 327.606 5.428.366 134.471 7.714.131 1.557.779 2.291.310 3.849.089 315.000 4.961.452 324.760 6.777.521 1.234.738 2.240.592 3.475.330 10.137 975.000 235 2.315.782 217.808 3.306.305 969.468 867.303 1.836.771 820.000 1.015.651 1.411.985 391.397 291.439 682.836 876 200.000 3.144.079 4.857.962 1.136.228 2.249.926 3.386.154 365.000 1.458.696 94.076 2.199.800 713.146 528.779 1.241.925 8.495 270.000 941.965 41.092 1.830.941 1.186.892 120.005 1.306.898 37.564 165.000 641.689 97.992 2.098.344 379.900 745.471 1.125.370 2.001 250.000 774.951 72.747 1.515.543 511.688 528.437 1.040.125 165.000 853.874 77.345 1.180.931 324.375 249.549 573.924 200.000 1.994.818 245.055 2.899.166 859.334 799.320 1.658.654 460.000 567.997 11.668 839.387 676.530 438.455 1.114.985 235.000 1.622.008 831.770 5.091.054 1.828.913 2.388.643 4.217.556 224.222 352.425 532.620 2.078.948 309.240 130.773 440.014 8.302 700.000 147.372 237.260 125.873 67.691 193.563 445.333 16.001 160.836 9.212 239.942 44.272 26.307 70.579 183.083 6.785 143.613 176.901 9.378 6.012 15.390 324.120 12.678 8.282 72.764 8.115 7.170 15.286 92.253 2.301 169.343 1.014 179.988 154.257 5.549 159.806 132.659 44.862 32.601 29.792 84.965 19.840 173.026 192.867 110.895 6.074 65.635 3.489 118.815 30.825 9.355 40.181 28.898 2.823.332 1.044.738 14.981.238 10.170.925 68.633 10.239.558 6.847.136 169.668 31.530 1.818.220 1.481.767 112.619 1.594.386 134.000 78.484 9.221 1.290.220 1.131.662 23.909 1.155.571 51.315 35.952 14.275.017 1.412.741 34.658.522 8.411.983 9.644.231 18.056.214 58.844 10.610.006 54.900 2.119 216.033 27.110 3.399 30.510 30.570 231.306 20.170 494.322 64.559 18.791 83.350 164.548 3.524.744 1.192.357 12.310.732 1.989.071 720.825 2.709.897 20.737 953.846 2.526 1.772.218 5.881.108 1.269.482 408.551 1.678.033 309 251.651 120.792 2.076.746 8.722.699 1.147.728 1.133.723 2.281.451 74.512 1.152.066 30.485 1.073 152 20.321 25.272 25.272 5.000 136.910.158 2.797.573 266.514.568 95.490.813 65.982.881 161.473.694 962.490 82.569.779 18.205.695 23.056 32.087.431 4.035.777 12.950.699 16.986.477 1.232.381 2.421.650 1.709.791 7.318 3.248 49.232 35.897 1.025 36.922 9.100 6.455 5.697 10 29.935 11.401 970 12.370 25.000 2.200 8.202.192 17.202 15.562.999 2.517.519 905.727 3.423.246 133.314 593.152 1.458.258 346.719 888.826 216.134 113.869 330.003 60.414 1 606.405 623.440 174.379 499.699 674.078 339.420 107.079 2.631.673 1.790.648 1.461.851 3.252.499 1.247.012 2.628.236 699.951 29.323 3.038.870 2.335.719 271.807 2.607.526 12 1.137.331 148.025 22.176 1.238.735 695.661 291.098 2 70.000 300.068 986.759 79.904 127.767 519.010 142.029 20.551 76.090 6.398 162.580 6.771.487 20.069.633 7.914.302 1.452.687 9.366.989 147.406 7.887.500 1.015.514 64.094 27.073 698.509 386.600 16.934 403.534 251.843 8.083 67.631 576.440 485.053 15.247 500.300 128.203 15.000 13.245 21.494 42.177 178.486 268.501 15.892 284.393 295.372 423.200 28.029 1.129.411 3.068.177 1.264 3.069.441 76.600 85 126.639 11.552 539.137 297.690 150.181 447.871 3.385 40.535 402 99.338 147.497 296.593 58.134 243.942 302.076 56.694 238.032 1.256 259.879 529.852 65.173 595.025 197.500 1.369 136.335 60.799 295.496 74.770 54.654 129.424 200.000 10.663 335 53.149 49.095 7.634 56.729 13.000 121 212.371 4.741 296.950 391.544 50.554 442.098 47.007 143.335 4.803 161.094 100.687 130.795 231.482 15.000 1.137.882 161.534 2.577.308 642.427 776.966 1.419.393 363.573 1.524 17.914 94.721 189.719 487 190.206 10.000 55.214 6.295 170.624 39.720 33.104 72.825 43.243 10.998 53.149 49.095 7.634 56.729 13.000 121 858.993 139.009 1.104.556 564.492 955.835 1.520.328 415.073 1.976 224.486 108.454 411.749 767.152 767.152 798.994 123.980 27.316 733.958 375.536 47.154 422.690 1 309.927 75.100 461.050 56.693 1.657.292 469.823 73.435 543.257 5 555.400 43.580

BPYBDS

EKUITAS LAIN LABA DITAHAN

11

12 -

2.266.763 -

-

-

19.092 363 10.062 699.468 30.591 -

-

-

-

2.405 7.614 49.582

47.037 751.619 -

566.202 -

-

506 -

2.499 108.562 160.473 128.333 8.965 1.422 9.998 (22.435.612) (580.194) 3.379 5.821 5.458 31.727 16.545 8.083 18.468 96.908 10.429 2.145 34.552 18.273 1.756 94.583 497 13.928 507.117 -

TOTAL EKUITAS

13 14=(9+10+11+12+13) (68.517) 51.483 (151.130) 176.476 1.283.280 3.865.043 2.316.817 3.292.053 649.534 1.469.534 528.272 728.272 1.087.717 1.471.809 679.018 949.381 321.479 486.479 710.912 970.974 310.418 475.418 407.007 607.007 81.044 1.240.512 (541.189) (275.598) 296.850 649.275 930.632 1.630.632 (417.638) 43.697 169.364 (20.504) (165.014) 161.511 (44.690) 57.478 20.182 (157.339) (274.453) (107.902) 2.700 78.635 (2.857.075) 4.741.680 89.834 223.834 44.883 134.649 5.933.458 16.543.464 45.260 184.392 85.952 410.972 8.495.393 9.580.098 3.821.358 4.202.766 5.182.763 6.366.736 (19.948) (4.950) 43.378.015 104.078.384 10.317.327 13.868.573 (6.625) 12.309 (15.456) 17.565 9.949.571 12.006.439 498.408 558.823 (50.638) (4.527.803) (620.828) (722.544) 431.332 (118.093) 251.975 265.859 356.430 1.633.756 10.555.238 35.047 294.973 (163.971) 76.140 (424.953) (105.907) (2.016.714) (1.940.030) 44.799 87.880 (62.177) (5.483) (568.568) (335.146) (52.201) 166.071 (18.458) (3.580) (286.738) (145.148) (85.388) (70.388) 794.341 1.157.914 (105.485) (95.485) 53.553 97.799 (30.629) (3.580) (1.339.938) (415.771) (1.154.398) (355.404) (73.760) 311.267 515.049 1.114.029

% SAHAM NEGARA 15 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 65% 65% 65,02% 100% 100% 56,97% 100% 100% 51,01% 100,00% 61,48% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 52,79% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100% 100% 96,50% 80,66% 90,03%

DAFTAR NERACA 261

KEPEMILIKAN NEGARA 16=(14*15) 51.483 176.476 3.865.043 3.292.053 1.469.534 728.272 1.471.809 949.381 486.479 970.974 475.418 607.007 1.240.512 (275.598) 649.275 1.630.632 43.697 169.364 161.511 57.478 20.182 (107.902) 78.635 4.741.680 223.834 134.649 16.543.464 184.392 410.972 6.227.064 2.731.798 4.139.489 (4.950) 104.078.384 7.900.926 12.309 17.565 6.123.954 558.823 (31.132) (620.828) 431.332 251.975 356.430 8.444.190 294.973 76.140 (105.907) (1.940.030) 87.880 (5.483) (335.146) 166.071 (1.890) (145.148) (70.388) 1.157.914 (95.485) 97.799 (3.580) (415.771) (342.965) 251.068 1.002.960


NO

SEKTOR

16 Telekomunikasi dan Media

16 Listrik 17 Pelabuhan

18 Bandar Udara 19 Angkutan Darat, Udara dan Laut

20 Konstruksi

21 Konsultan Konstruksi

22 Kawasan

23 Pergudangan 24 Perbankan

25 Asuransi

26 Pembiayaan

Perdagangan

BUMN PT Bio Farma PT Telkom Tbk PT INTI PT LEN Industri Perum LKBN Antara Perum Produksi Film Negara PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PT Pelabuhan Indonesia I PT Pelabuhan Indonesia II PT Pelabuhan Indonesia III PT Pelabuhan Indonesia IV PT ANGKASA PURA I PT ANGKASA PURA II PT Kereta Api Indonesia PERUM PPD PERUM DAMRI PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES PT GARUDA INDONESIA PT PELNI PT ANGKUTAN SUNGAI DANAU PENYEBERANGAN PT Djakarta Lloyd Pelayaran Bahtera Adhiguna PT Amarta Karya PT Adhi Karya Tbk PT Istaka Karya PT Pembangunan Perumahan Tbk PT Nindya Karya PT Hutama Karya PT Wijaya Karya Tbk Perum Perumnas PT Brantas Abipraya PT Bina Karya PT Indah Karya PT Yodya Karya PT Indra Karya PT Virama Karya PT Kawasan Berikat Nusantara PT Kawasan Industri Makassar PT Kawasan Industri Medan PT Kawasan Industri Wijayakusuma PT PDIP Batam PT Varuna Tirta Prakasya PT Bhanda Ghara Reksa PT Bank Mandiri Tbk PT Bank BRI Tbk PT Bank BNI Tbk PT Bank BTN Tbk PT JIWASRAYA PT ASABRI PT JAMSOSTEK PT TASPEN PT ASKES PT JASINDO PT RUI PT JASA RAHARJA PT ASEI PT ASKRINDO PERUM JAMKRINDO PT PPA PT Danareksa PT Permodalan Nasional Madani Perum Pegadaian PT PANN Multi Finance PT Bahana PUI PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN SEMESTER I TAHUN 2010 AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS STATUS AKTIVA TIDAK KEWAJIBAN TAMBAHAN MODAL KEWAJIBAN KESEHATAN AKTIVA LANCAR AKTIVA LAIN TOTAL AKTIVA TOTAL KEWAJIBAN HAK MINORITAS MODAL SAHAM LAPORAN LANCAR JANGKA PENDEK JANGKA PANJANG DISETOR 715.626 781.596 1.497.221 138.114 89.625 227.738 450.000 LK Triwulan I LK Audited 2010 18.730.627 81.027.820 99.758.447 20.472.898 22.870.766 43.343.664 11.996.041 5.040.000 1.073.333 LK Semester I 575.552 71.561 199 647.311 217.439 44.358 261.797 350.000 679.942 97.977 36.859 814.778 595.718 59.119 654.838 2.148 45.601 0 LK Triwulan I 58.180 44.129 102.309 46.280 8.017 54.297 9.116 LK Audited 2010 Unaudited 2010 1.294 29.296 0 30.590 8.640 35 8.675 40.000 45.143.194 324.417.296 369.560.490 55.319.746 164.655.176 219.974.922 46.107.154 LK Audited 2010 490.691 1.306.541 207.947 2.005.180 488.723 112.510 601.234 455.059 0 LK Audited 2010 2.140.862 5.477.000 117.947 7.735.809 915.466 735.688 1.651.154 47.070 1.009.958 0 LK Audited 2010 1.466.943 2.879.802 523.589 4.870.334 682.033 477.093 1.159.126 289.263 809.222 209.843 LK Audited 2010 1.191.532 LK Audited 2010 474.986 22.634 1.689.152 159.918 78.164 238.082 0 350.625 1.466 3.936.540 5.864.195 93.246 9.893.980 876.874 197.731 1.074.605 1.800.000 LK Semester I 3.022.946 5.687.852 438.365 9.149.163 526.888 320.534 847.422 1.900.000 LK Audited 2010 2.143.453 3.676.555 5.820.008 865.530 813.144 1.678.674 44.514 2.470.000 LK Semester I 19.225 65.783 11.104 96.112 104.156 36.725 140.881 385.686 Unaudited 2010 58.822 381.542 6.420 446.784 64.729 136.156 200.885 19.700 111.297 LK Audited 2010 337.001 1.570.246 1.907.247 2.315.698 1.610.155 3.925.853 1.403.556 1 Unaudited 2010 6.615.245 9.314.839 469.851 16.399.935 5.201.226 4.725.756 9.926.982 12.300 11.320.498 995.457 LK Triwulan I LK Audited 2010 1.162.417 4.418.462 26.718 5.607.597 499.578 414.322 913.901 328 359.000 3.194.908 664.092 1.208.608 15.745 1.888.445 137.287 21.060 158.347 405.753 7.742 Unaudited 2010 Prognosa 2009 71.874 809.509 221.393 1.102.776 881.501 86.374 967.875 180.640 LK Semester I 129.860 19.154 13.725 162.739 142.092 142.092 21.674 LK Audited 2010 96.166 18.864 1.650 116.679 60.310 50.066 110.376 11.250 886 LK Semester I 4.397.803 964.685 9.324 5.371.813 3.971.795 570.537 4.542.332 6.650 180.132 19.144 Unaudited 2010 595.646 118.351 50.350 764.346 463.261 293.838 757.099 50.000 LK Audited 2010 5.229.927 214.147 5.444.074 3.729.102 453.129 4.182.231 484.244 462.166 LK Audited 2010 1.124.888 80.733 37.836 1.243.457 1.021.254 128.478 1.149.733 (6) 59.500 LK Audited 2010 2.865.552 139.002 46.057 3.050.611 2.205.546 338.432 2.543.978 15 200.000 LK Triwulan I 5.059.481 1.333.719 76.036 6.469.236 3.484.047 976.613 4.460.659 121.028 600.154 584.588 LK Semester I 1.462.764 279.396 80.717 1.822.877 754.996 465.240 1.220.236 344 1.000 469.901 LK Audited 2010 403.575 241.098 2.599 647.273 329.916 181.873 511.788 10.000 Unaudited 2010 38.869 26.760 65.629 27.533 23.564 51.096 2.728 LK Audited 2010 15.349 5.614 1.975 22.938 20.300 1.363 21.663 7.000 LK Audited 2010 56.373 5.840 150 62.364 35.680 7.208 42.888 8.000 Unaudited 2010 61.573 16.290 1.607 79.470 58.462 16.443 74.905 2.000 Unaudited 2010 48.761 2.298 51.058 31.346 4.977 36.323 10.000 4.169 LK Audited 2010 264.890 346.041 91.232 702.163 70.211 35.885 106.096 300.000 63.945 Unaudited 2010 46.228 20.916 1.316 68.459 6.854 3.042 9.897 40.000 12.146 LK Audited 2010 102.629 34.132 5.692 142.453 29.788 4.378 34.166 30.000 LK Audited 2010 32.293 14.421 536 47.250 8.132 8.132 25.863 LK Semester I 36.070 56.469 4.508 97.048 10.320 35.357 45.678 26.184 52.135 16.186 15 68.337 74.744 74.744 11.000 LK Audited 2010 175.527 41.641 12.199 229.367 70.565 3.687 74.252 60.000 LK Semester I LK Triwulan I 11.666.667 17.223.897 438.028.460 17.005.652 11.048.659 466.082.771 387.875.598 20.672.445 408.548.043 LK Triwulan I 6.167.291 2.773.858 364.801.953 4.330.510 6.947.173 376.079.636 322.617.509 13.192.190 335.809.699 LK Semester I 9.054.807 14.568.468 70.051.612 185.728.489 4.869.320 260.649.421 219.804.428 6.812.187 226.616.615 LK Semester I 4.404.536 713.457 7.485.911 65.761.017 588.847 73.835.775 645.696 66.535.035 67.180.731 LK Semester I 7.174.393 87.527 60.416 7.322.335 6.149.170 76.754 6.225.924 235.000 LK Audited 2010 273.645 6.646.958 6.043 6.926.646 38.611 5.661.736 5.700.347 200.000 LK Audited 2010 96.222.445 300.761 96.523.206 2 600.000 101.136.415 360.230 1.152.253 102.648.898 LK Audited 2010 76.977.575 228.506 4.108 77.210.189 4.563.360 68.520.654 73.084.014 3.668 100.000 LK Semester I 11.427.770 429.986 1.318 11.859.075 293.856 3.608.484 3.902.340 1.000.000 LK Triwulan I 2.792.166 96.446 55.658 2.944.270 1.556.750 257.821 1.814.571 425.000 LK Audited 2010 981.574 37.836 2.414 1.021.824 628.090 359.004 987.094 5 40.000 LK Triwulan I 5.236.998 237.923 3.667 5.478.588 1.566.647 7.137 1.573.784 1.800.000 LK Semester I 776.143 61.772 6.145 844.060 54.214 118.363 172.578 300.000 LK Semester I 2.134.847 291.860 7.603 2.434.311 335.374 8.773 344.147 400.000 2.000.000 LK Audited 2010 2.880.123 101.152 11.748 2.993.023 929.336 167.640 1.096.976 1.849.733 LK Semester I 4.570 2.801.359 6.142.368 766.431 37.989 6.946.788 3.563.032 251.371 3.814.403 LK Audited 2010 2.494.969 150.339 18.047 2.663.355 763.760 1.081.828 1.845.588 3 701.480 85.927 LK Semester I 762.404 2.662.260 95.954 3.520.619 212.361 2.804.212 3.016.573 743 300.000 21.175.178 544.094 139.126 21.858.397 15.042.884 3.160.682 18.203.566 205.000 46.252 LK Triwulan I 573.466 2.631.408 315.630 3.520.504 212.457 6.270.788 6.483.245 45.997 192.066 LK Semester I 3.452.343 659.855 64.956 4.177.154 2.055.423 2.105.509 4.160.932 357.869 22.500 LK Semester I 529.241 279.005 119.287 927.533 782.029 574.610 1.356.638 903 156.200 86 LK Audited 2010

DAFTAR 16.A

BPYBDS

EKUITAS LAIN LABA DITAHAN

-

25.928 14.904 36.029.023 56.901 7.653 209.731 320.700 4.538.815 2.065.258 1.072.941 67.771 145.910 2.931.814 1.047.256 667.189 -

5.068 -

-

-

-

-

34.993 (3.602.034) 61.211 101.475 1.093.073 26.826 1.627.106 (3.429) 3.441 201.976 968 763 1.729 946.750 140.236 36.246 4.477 (6.737) (59.871) 28.499 8.813 130.779 151.554 7.930 2.052 940 197.637 (812) 55.817 10.764 21.122 51.611 421.914 945.196 (923.191) 101.261 712.208 780.170 2.603.775 2.778.702 6.068.214 462.624 196.509 1.284.564 326.000 (750) 458.906 (107.664) (10.766) 164.061

-

-

86.850 181.329 19.269

784.490 41.907.443 (25.696) 10.716 12.968 (32.989) 66.356.318 891.986 4.993.149 566.043 781.708 2.477.119 4.134.507 552.911 (498.989) (32.737) (3.422.163) (6.802.051) (1.792.353) 129.111 (712.928) (37.273) (10.309) 630.293 17.119 315.433 5.731 306.617 693.993 (4.451) (26.070) 3.874 (7.776) 11.476 1.626 567 34.485 7.229 22.470 2.490 4.064 (17.407) 43.504 28.222.250 30.383.592 11.332.722 1.435.790 149.203 246.128 2.921.915 1.243.804 888.520 242.075 (201.789) 820.240 45.482 (309.085) (412.592) 434.120 41.122 39.242 3.403.580 (3.287.654) (545.476) (605.563)

TOTAL EKUITAS 1.269.483 44.418.742 385.515 157.792 48.012 21.915 149.585.568 1.403.946 6.037.586 3.421.944 1.451.071 8.819.375 8.301.741 4.096.820 (44.769) 245.899 (2.018.606) 6.460.653 4.693.369 1.730.098 134.901 20.647 6.304 822.832 7.248 1.261.843 93.730 506.617 1.887.549 602.298 135.484 14.532 1.276 19.476 4.565 14.736 596.067 58.563 108.287 39.117 51.370 (6.407) 155.115 57.534.728 40.269.937 34.032.806 6.655.044 1.096.411 1.226.298 6.125.689 4.122.507 7.956.734 1.129.699 34.720 3.904.804 671.482 2.090.164 1.896.047 3.127.815 817.764 503.303 3.654.832 (2.962.741) (341.647) (430.008)

% SAHAM NEGARA 100% 52,47% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95,38% 69,14% 100% 100% 100% 100% 100% 52,28% 100% 51% 100% 100% 66,65% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 73,15% 60% 60% 51,09% 100% 100% 100% 60,00% 56,79% 60% 72,92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93% 100% 100%

DAFTAR NERACA 262

KEPEMILIKAN NEGARA 1.269.483 23.306.514 385.515 157.792 48.012 21.915 149.585.568 1.403.946 6.037.586 3.421.944 1.451.071 8.819.375 8.301.741 4.096.820 (44.769) 245.899 (1.925.346) 4.466.896 4.693.369 1.730.098 134.901 20.647 6.304 430.176 7.248 643.540 93.730 506.617 1.258.051 602.298 135.484 14.532 1.276 19.476 4.565 14.736 436.023 35.138 64.972 19.985 51.370 (6.407) 155.115 34.520.837 22.869.297 20.419.684 4.852.858 1.096.411 1.226.298 6.125.689 4.122.507 7.956.734 1.129.699 34.720 3.904.804 671.482 2.090.164 1.896.047 3.127.815 817.764 503.303 3.654.832 (2.758.312) (341.647) (430.008)


NO

SEKTOR

Sertifikasi

Perhotelan dan Pariwisata

Lain-lain

BUMN PT Sarinah PT Surveyor Indonesia PT Sucofindo PT BKI PT Hotel Indonesia Natour PT TWC PBR PT Pengembangan Pariwisata Bali PT Berdikari PT Jasa Marga Tbk PT Pengerukan Indonesia PT Pos Indonesia PT Kliring Berjangka Indonesia PT Survey Udara Penas GRAND TOTAL

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN SEMESTER I TAHUN 2010 AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS STATUS AKTIVA TIDAK KEWAJIBAN TAMBAHAN MODAL KEWAJIBAN KESEHATAN AKTIVA LANCAR AKTIVA LAIN TOTAL AKTIVA TOTAL KEWAJIBAN HAK MINORITAS MODAL SAHAM LAPORAN LANCAR JANGKA PENDEK JANGKA PANJANG DISETOR 108.291 106.738 3.181 218.211 70.168 30.004 100.172 21 46.850 LK Semester I 25.000 LK Audited 2010 402.373 69.040 471.413 95.961 58.636 154.597 765 300.000 LK Audited 2010 464.712 296.747 761.459 216.895 64.428 281.322 45.000 LK Audited 2010 98.429 68.697 167.126 30.194 4.912 35.106 443.384 152.553 35.106 631.044 74.044 466.012 540.056 101.700 82 LK Audited 2010 44.918 86.901 16.143 147.963 18.752 3.772 22.524 0 78.377 LK Audited 2010 LK Audited 2010 204.327 658.582 28.979 891.888 16.496 49.695 66.190 707.660 148 Unaudited 2010 667.638 109.433 10.283 787.354 533.281 49.672 582.952 75.000 LK Triwulan I 4.301.384 15.385.226 19.686.610 2.892.619 8.049.411 10.942.030 631.936 3.400.000 2.335.525 114.003 370.437 30.321 514.760 164.344 60.879 225.223 482.923 LK Audited 2010 3.590.177 781.019 73.813 4.445.009 3.732.786 272.406 4.005.192 (31.068) 425.000 LK Audited 2010 745.332 18.494 5.776 769.602 567.682 3.564 571.246 102.000 LK Semester I Unaudited 2010 673 4.396 5.069 10.583 970 11.553 13.000 1.491.167.048 991.855.891 38.820.207 2.521.843.145 1.344.675.303 527.365.105 1.872.040.408 16.414.109 252.608.514 54.790.038

DAFTAR 16.A

BPYBDS

EKUITAS LAIN LABA DITAHAN 64.865 (1.036) 139.185 50.796 12.704 -

-

58.699 21.326 50.652.250

19.752 (10.690) (1.115) 74.365 154 (465.883)

6.304 292.852 40.187 36.224 (23.499) 47.061 117.889 109.649 2.387.809 (252.084) 25.675 21.992 (19.638) 275.853.209

TOTAL EKUITAS 118.019 316.816 479.372 132.020 90.988 125.439 825.697 204.402 8.112.644 289.537 470.885 198.356 (6.484) 633.387.490

% SAHAM NEGARA 100% 85,12% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 100% 100% 100% 100%

DAFTAR NERACA 263

KEPEMILIKAN NEGARA 118.019 269.674 455.403 132.020 90.988 125.439 825.697 204.402 5.678.851 289.537 470.885 198.356 (6.484) 529.208.016

DAFTAR 16 B


IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN SEMESTER I TAHUN 2011 PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH

NO

SEKTOR

BUMN

STATUS LAPKEU KESEHATAN

PENDAPATAN USAHA 1

1 Perkebunan

PT Perkebunan Nusantara I PT Perkebunan Nusantara II PT Perkebunan Nusantara III PT Perkebunan Nusantara IV PT Perkebunan Nusantara V PT Perkebunan Nusantara VI PT Perkebunan Nusantara VII PT Perkebunan Nusantara VIII PT Perkebunan Nusantara IX PT Perkebunan Nusantara X PT Perkebunan Nusantara XI PT Perkebunan Nusantara XII PT Perkebunan Nusantara XIII PT Perkebunan Nusantara XIV PT Rajawali Nusantara Indonesia

LK Audited 2010 LK Semester I LK Triwulan I LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Semester I LK Audited 2010

Perum Perhutani PT Inhutani I PT Inhutani II PT Inhutani III PT Inhutani IV PT Inhutani V

LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010

3 Perikanan

PT Perikanan Nusantara Perum PPS

LK Semester I LK Audited 2010

4 Penunjang Pertanian

Perum Bulog PT Sang Hyang Seri PT Pertani

2 Kehutanan

LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Triwulan I LK Audited 2010 LK Audited 2010

LK Audited 2010 LK Semester I LK Audited 2010

HPP+ BEBAN USAHA LABA USAHA 2

PENDAPATAN LAIN BEBAN LAIN - LAIN LAIN

3 = (1-2)

4

5

EBIT

BEBAN BUNGA

LABA SEBELUM PAJAK

PAJAK

LABA RUGI SEBELUM POS LUAR BIASA

POS LUAR BIASA

LABA RUGI SEBELUM HAK MINORITAS

HAK MINORITAS

LABA RUGI BERSIH

6 = (3+4-5)

7

8 = (6-7)

9

10 = (8-9)

11

12 = (10-11)

13

14 = (12-13)

608.279 722.397 1.448.270 5.442.078 4.103.185 2.043.505 2.232.801 1.949.944 1.798.418,72 2.367.246,34 2.423.450,97 795.827,92 747.994 400.636 4.417.851,73 2.787.176 170.722

567.256 602.583 1.087.043 4.182.809 3.656.089 1.790.283 1.868.981 1.457.891 1.499.769,37 2.117.825,80 2.329.228,88 656.994,87 667.071 420.520 4.105.193,23 2.529.038 185.542

41.023 119.814 361.227 1.259.269 447.095 253.222 363.820 492.053 298.649,35 249.420,54 94.222,09 138.833,05 80.923 (19.884) 312.658,51 258.138 (14.819)

5.775 61.331 85.589 10.417 3.475 15.020 51.280 55.882,70 59.235,10 59.239,11 157.054,23 43.015 2.805 (87.853,92) 89.701 31.838

21.019 114.676 33.325 80.950 19.031 40.087 155.651 353.181 128.748,19 69.361,97 51.068,75 131.520,83 34.696 8.709 22.392 12.131

25.779 5.138 389.233 1.263.908 438.481 216.610 223.189 190.151 225.783,86 239.293,67 102.392,44 164.366,45 89.241 (25.788) 224.804,59 325.447 4.887

-

46.246 11.202 16.216

54.181 18.815 11.688

(7.935) (7.613) 4.527

15.773 24.526 727

3.875 4.330 297

3.963 12.584 4.957

136

3.963 12.448 4.957

(584) 2.874

4.547 9.574 4.957

533 -

4.014 9.574 4.957

-

4.014 9.574 4.957

18.478 26.956 119.430

18.197 26.681 116.578

282 275 2.853

5.880 1.781 -

255 618 435

5.907 1.437 2.417

4.750

1.157 1.437 2.417

-

-

1.157 1.437 2.639

-

(222)

1.157 1.437 2.639

1.157 1.437 2.639

20.724.877 2.603.529 2.466.254

19.144.863 2.510.471 2.370.600

1.580.014 93.058 95.653

927.878 11.579 12.642

795.813 7.235 55.800

1.712.079 97.402 52.496

853.628 43.093 -

858.451 54.309 52.496

(28.295) 13.195 11.553

886.746 41.114 40.942

-

886.746 41.114 40.942

3.972.989 45.260 33.572

660.230

3.312.759 45.260 25.179

165.552 -

163.297 81.133

10.503 64.405,78 51.071,63 30.849,00 29.868,13 8.198 30.228 -

25.779 5.138 389.233 1.100.611 357.349 216.610 223.189 179.648 161.378,08 188.222,04 71.543,44 134.498,32 81.044 (56.016) 224.804,59 325.447 4.887

5.662 97.308 307.272 96.308 55.146 56.952 47.209 41.824,26 52.133,65 31.085,67 33.504,12 70.872,46 49.688 1.177

20.117 5.138 291.925 793.339 261.041 161.465 166.237 132.439 119.553,82 136.088,39 40.457,77 100.994,20 81.044 (56.016) 153.932,13 275.759 3.710

-

-

-

20.117 5.138 291.925 793.339 261.041 161.465 166.237 132.439 119.553,82 136.088,39 40.457,77 100.994,20 81.044 (56.016) 153.932,13 275.759 3.710

-

2.980 132 (175) (485) (37.564,20) 306,34 -

45.321,68 8 -

PT Pusri

LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 Unaudited 2010

Perum Jasa Tirta I Perum Jasa Tirta II

LK Semester I LK Semester I

33.363.280 122.324 177.026

28.927.279 79.683 149.346

4.436.001 42.641 27.680

994.463 2.824 11.124

669.326 205 5.232

4.761.138 45.260 33.572

788.149 -

7 Pertambangan

PT Antam Tbk PT Timah Tbk PT Bukit Asam Tbk PT Sarana Karya

LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 Unaudited 2010

8.744.300 8.339.254 7.909.154 7.236

6.797.764 7.028.474 5.604.996 11.266

1.946.536 1.310.780 2.304.158 (4.030)

463.236 20.728 358.063 2.035

124.497 188.572 62.571 1.504

2.285.275 1.142.936 2.599.650 (3.498)

12.652 15.609 -

2.272.624 1.127.327 2.599.650 (3.498)

597.699 179.369 600.713 -

8 Energi

PT Pertamina PT PGN Tbk PT Energy Management Indonesia PT Batan Tek

LK Audited 2010 LK Audited 2010 Unaudited 2010 LK Semester I

438.011.566 19.765.716 33.413 7.203

410.230.509 10.729.992 29.117 9.336

27.781.057 9.035.725 4.296 -2.134

5.168.835 331.010 16 220

3.048.275 931.930 556 434

29.901.617 8.434.805 3.756 -2.348

371.632 1.979

29.901.617 8.063.174 1.777 -2.348

13.122.098 1.599.774 -

9 Industri semen

PT Semen Gresik Tbk PT Semen Baturaja PT Semen Kupang

LK Audited 2010 LK Semester I Prognosa 2010

14.344.189 497.912 3.237

9.855.164 363.159 4.137

4.489.025 134.753 (900)

262.067 11.336 969

2.367 57 -

4.748.725 146.032 69

26.102

4.722.623 146.032 (25.289)

1.063.509 36.096 -

3.659.114 109.936 (25.289)

10 Industri Pertahanan

PT Dirgantara Indonesia PT PAL Indonesia PT Pindad PT Dahana

Unaudited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Semester I

1.278.133 450.701 1.105.834 280.190

1.335.223 664.087 1.057.248 241.259

(57.090) (213.386) 48.586 38.931

20.648 181.566 29.664 185

96.218 95.141 6.886 3.504

(132.660) (126.960) 71.364 35.612

(132.660) (167.234) 46.010 35.612

(5.663) (40.670) 11.789

(126.997) (126.564) 34.221 35.612

11 Ind. Baja, Manufaktur, & Rekayasa Rnc Bangun

PT Krakatau Steel Tbk PT INKA PT Barata Indonesia PT Boma Bisma Indra

LK Semester I LK Audited 2010 LK Semester I LK Audited 2010

8.410.758 630.836 303.445 115.996

7.507.149 568.523 288.655 117.544

903.609 62.313 14.790 (1.548)

1.308.290 3.981 789 4.240

732.388 4.661 7.937 2.377

1.479.511 61.633 7.642 315

21.280 485 5.854

1.479.511 40.353 7.157 (5.539)

112.910 11.064 1.048 (606)

1.366.601 29.289 6.109 (4.933)

12 Industri Dok dan Perkapalan

PT Dok dan Kodja Bahari PT Dok dan Perkapalan Surabaya PT Industri Kapal Indonesia

LK Audited 2010 LK Audited 2010 Prognosa 2010

507.096 344.659 54.938

508.143 327.074 54.480

(1.047) 17.586 458

17.991 21.140 180

17.699 -

16.944 21.027 638

1.450

16.944 21.027 (812)

(333) 7.295 -

17.277 13.733 (812)

LK Semester I LK Semester I LK Audited 2010 Unaudited 2010 Audited 2005

40.577 62.662 110.746 164.700

53.800 65.447 109.782 183.647

(13.223) (2.785) 963 (18.947) -

12.344 1.616 2.794 -

15.197 401 2.887 -

(16.076) (1.570) 871 (18.947) -

(16.076) (4.334) 871 (21.124) -

2.944

2.764 2.177

(19.021) (4.334) 871 (25.367) -

PT Balai Pustaka Perum PNRI PT Pradnya Paramita PT Kertas Leces PT Kertas Kraft Aceh

LK Audited 2010 Unaudited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010

1.921.017 85.641 72.163

1.633.254 91.544 65.989

287.763 (5.903) 6.174

67.832 98.903 6.274

94.222 19.231 4.054

261.373 73.769 8.393

17.150 -

261.373 56.619 8.393

56.566 (1.141) 1.382

204.807 57.760 7.011

(36.900) -

241.707 57.760 7.011

110.746 341.163 5.063

109.782 415.281 39.490

963 (74.118) (34.428)

2.794 11.237 8.916

2.887 37.950 40.826

871 (100.830) (66.337)

8.364 -

871 (109.194) (66.337)

(26.659) -

871 (82.536) (66.337)

-

871 (82.536) (66.337)

DAFTAR -NERACA 264

PT Indofarma Tbk

LK Audited 2010

1.047.918

991.470

56.448

2.524

38.563

20.409

-

20.409

7.862

12.547

-

12.547

0

5 Pupuk 6 Jasa Pengairan

13 Aneka Industri

PT Industri Sandang Nusantara PT Garam PT Primissima PT Iglas PT Industri Soda Indonesia (dalam Likuidasi) 14 Ind. Kertas, Percetakan dan PenerbitanPerum Peruri

15 Industri Farmasi

25.358 40.274 25.354

8.393

4.243

1.674.924 947.958 1.998.937 (3.498) 16.779.519 6.463.400 1.777 (2.348)

20.117 5.138 291.925 790.359 261.041 161.333 166.412 132.924 157.118,02 135.782,05 40.457,77 100.994,20 81.044 (56.016) 108.610,45 275.751 3.710

-

886.746 41.114 40.942

3.147.207 45.260 25.179

8.422 -

3.138.785 45.260 25.179

-

1.674.924 947.958 1.998.937 (3.498)

(8.476) 22 (9.954) -

1.683.400 947.936 2.008.891 (3.498)

-

16.779.519 6.463.400 1.777 (2.348)

3.965 224.038 -

16.775.554 6.239.361 1.777 -2.348

-

3.659.114 109.936 (25.289)

25.894

3.633.220 109.936 (25.289)

(126.997) (197.517) 34.221 35.612

1.180 2 -

70.953 -

-

-

1.366.601 29.289 6.109 (4.933) 17.277 13.733 (812) (19.021) (4.334) 871 (25.367) -

-

-

(128.177) (197.519) 34.221 35.612

-

1.366.601 29.289 6.109 (4.933)

543 -

17.277 13.190 (812)

-

(19.021) (4.334) 871 (25.367) -

-

241.707 57.760 7.011

-

871 (82.536) (66.337)

-

12.547

DAFTAR 16 B



NO

SEKTOR

BUMN PT Kimia Farma Tbk

STATUS LAPKEU KESEHATAN LK Audited 2010

PENDAPATAN USAHA 3.183.829

HPP+ BEBAN USAHA LABA USAHA 3.037.631

146.198

PENDAPATAN LAIN BEBAN LAIN - LAIN LAIN 46.749

EBIT 192.948

BEBAN BUNGA

LABA SEBELUM PAJAK

14.337

178.611

PAJAK 39.895

LABA RUGI SEBELUM POS LUAR BIASA 138.716

POS LUAR BIASA -


HAK MINORITAS

LABA RUGI BERSIH

138.716

0

138.716

DAFTAR NERACA 265

DAFTAR 16 B



NO

SEKTOR

16 Telekomunikasi dan Media

17 Listrik 18 Pelabuhan

19 Bandar Udara 20 Angkutan Darat, Udara dan Laut

21 Konstruksi

BUMN


PT Bio Farma

LK Triwulan I

PT Telkom Tbk PT INTI PT LEN Industri Perum LKBN Antara Perum Produksi Film Negara PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

LK Audited 2010 LK Semester I LK Triwulan I LK Audited 2010 Unaudited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010

PT Pelabuhan Indonesia I PT Pelabuhan Indonesia II PT Pelabuhan Indonesia III PT Pelabuhan Indonesia IV PT ANGKASA PURA I PT ANGKASA PURA II PT Kereta Api Indonesia PERUM PPD PERUM DAMRI PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES PT GARUDA INDONESIA PT PELNI PT ANGKUTAN SUNGAI DANAU PENYEBERANGAN PT Djakarta Lloyd Pelayaran Bahtera Adhiguna

LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Semester I LK Audited 2010 LK Semester I Unaudited 2010 LK Triwulan I Unaudited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 Unaudited 2010 Prognosa 2009 LK Semester I

PENDAPATAN USAHA 187.200 68.629.181

HPP+ BEBAN USAHA LABA USAHA


EBIT

BEBAN BUNGA

LABA SEBELUM PAJAK

111.182

76.018

6.575

15.838

66.755

2.525

262.363 66.703 135.538 6.289 162.375.294 988.429

46.138.061 285.299 78.755 131.690 6.850 149.108.071 756.262

22.491.120 -22.936 -12.052 3.849 (561) 13.267.223 232.167

866.888 8.270 661 4.294 288 4.143.533 28.733

13.622 11.318 467 874 485 66.810

23.344.386 -25.984 -11.858 7.269 (758) 17.410.756 194.090

1.928.035 629 4.992 0 6.010.896 -

-26.612 -16.850 7.269 (758) 11.399.860 194.090

3.013.312 2.859.237 889.141

1.988.505 1.851.009 557.985

1.024.807 1.008.228 331.156

607.291 133.096 34.730

157.915 93.299 34.916

1.474.183 1.048.026 330.970

1.457 -

1.268.096 3.106.370 2.871.257

906.397 1.868.030 2.503.678

361.699 1.238.340 367.580

110.842 254.731 27.378

71.744 113.482

400.797 1.379.590 394.958

-

98.558 151.202 1.783.639 19.534.331 2.037.014

98.472 142.117 1.783.395 19.601.491 2.275.992

86 9.084 244 (67.159) (238.977)

5.504

2.130

159.413 422.725 84.516

344.016 279.721 0

3.460 9.084 (184.359) 75.845 (154.462)

921.660

868.577

6.757

10.975

8.498

79.801 179

-

68.033

53.083 (2.298)

33.475

65.735

1.900 2.639 6.076

9.089 93.827 27.562 326.666 21.649 233.563 124.078 13.117 57.083

584 36.112 20.131 57.415 -

8.333 0

64.230 21.416.351

PAJAK


16.046

48.183

5.546.039 3.709 491 1.313.174 55.463

15.870.312 -30.321 -16.850 6.778 (758) 10.086.686 138.628

1.474.183 1.046.568 330.970

203.949 267.156 86.137

1.270.234 779.413 244.833

400.797 1.379.590 394.958

343.983 110.000

400.797 1.035.607 284.957

3.460 9.084 (192.692) 75.845 (154.462)

(217.262) 42.155

3.460 9.084 (192.692) 293.107 (196.617)

POS LUAR BIASA


HAK MINORITAS

LABA RUGI BERSIH

48.183 -

0 (225.044) 0

48.183 11.536.999

15.870.312 -30.321 -16.850 6.778 (758) 10.086.686 138.628

4.333.313

-

-30.321 -16.786 6.778 (758) 10.086.686 138.628

1.270.234 779.413 244.833

14.057 213.370 -

1.256.177 566.043 244.833

400.797 1.035.607 284.957

(20)

400.797 1.035.607 284.977

3.460 9.084 (192.692) 518.151 (196.617)

(64) -

2.629 52

3.460 9.084 (192.692) 515.522 (196.669)

79.801 138

6.412

73.389 138

-

73.389 138

-

73.389 138

5.124 36.301 5.430 125.018 28.071 69.415 31.713 7.357 9.351

3.381 21.414 2.001 201.648 (6.421) 106.733 92.365 5.759 16.989

-

-

3.381 21.414 2.001 201.648 (6.421) 106.733 92.365 5.759 16.989

-

30.743

8.505 57.714 7.431 326.666 21.649 176.148 124.078 13.117 26.340

3.381 21.414 2.001 201.648 (6.421) 106.731 92.365 5.566 16.989

41

PT Amarta Karya PT Adhi Karya Tbk PT Istaka Karya PT Pembangunan Perumahan Tbk PT Nindya Karya PT Hutama Karya PT Wijaya Karya Tbk Perum Perumnas PT Brantas Abipraya

LK Audited 2010 LK Semester I Unaudited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Triwulan I LK Semester I LK Audited 2010

194.112 1.844.098 406.225 4.497.856 1.182.171 2.574.609 1.565.932 250.226 532.629

186.019 1.741.537 384.444 4.105.661 1.069.005 2.444.846 1.464.085 236.369 477.279

8.093 102.561 21.781 392.194 113.165 129.763 101.847 13.857 55.350

(6.076) 111.007 22.231 19.446 11.092

904 11.373 295 65.528 85.440 7.207 20.186 9.359

22 Konsultan Konstruksi

PT Bina Karya PT Indah Karya PT Yodya Karya PT Indra Karya PT Virama Karya

Unaudited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 Unaudited 2010 Unaudited 2010

41.399 21.279 102.709 81.265 64.140

40.315 20.328 91.128 75.355 58.045

1.084 951 11.581 5.911 6.094

8.600 620 4.589 1.266 11

3.888 502 6.275 1.304 1.648

5.796 1.069 9.895 5.873 4.458

1.171 689 1.846 1.073 2.880

4.625 380 8.049 4.799 1.578

751 229 4.046 2.631 1.340

3.874 151 4.003 2.168 237

-

3.874 151 4.003 2.168 237

-

3.874 151 4.003 2.168 237

23 Kawasan

PT Kawasan Berikat Nusantara PT Kawasan Industri Makassar PT Kawasan Industri Medan PT Kawasan Industri Wijayakusuma PT PDIP Batam

208.233 15.394 38.375 12.519 25.528

176.066 12.048 14.659 9.788 27.166

32.167 3.346 23.716 2.731 (1.638)

23.798 3.883 1.746 1.007 154

6.704 266 25

49.261 7.229 25.196 3.713 (1.484)

310

49.261 7.229 25.196 3.403 (1.484)

14.775 1.807 2.727 913

34.486 5.422 22.469 2.490 (1.484)

-

34.486 5.422 22.469 2.490 (1.484)

-

34.486 5.422 22.469 2.490 (1.484)

24 Pergudangan

PT Varuna Tirta Prakasya PT Bhanda Ghara Reksa

LK Audited 2010 Unaudited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Semester I LK Audited 2010 LK Semester I

203.950 235.797

199.141 212.408

4.809 23.389

374

4.806 443

377 22.946

-

377 22.946

(67) 8.774

444 14.172

444 14.172

444 14.172

25 Perbankan

PT Bank Mandiri Tbk PT Bank BRI Tbk PT Bank BNI Tbk PT Bank BTN Tbk

9.486.759 9.436.910 9.780.507 3.743.165

4.517.144 2.078.575 5.998.153 3.105.918

4.969.615 7.358.335 3.782.354 637.247

66.928 116.413 16.835

3.489.469 125.997

5.036.543 3.985.279 3.656.357 654.082

5.036.543 3.985.279 3.656.357 654.082

1.165.992 724.847 924.700 173.590

3.870.551 3.260.432 2.731.657 480.492

3.870.551 3.260.432 2.731.657 480.492

3.870.551 3.260.432 2.731.657 480.492

26 Asuransi

27 Pembiayaan

LK Triwulan I LK Triwulan I LK Semester I LK Semester I LK Semester I

PT JIWASRAYA PT ASABRI PT JAMSOSTEK PT TASPEN PT ASKES PT JASINDO PT RUI PT JASA RAHARJA PT ASEI PT ASKRINDO

LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Semester I LK Triwulan I LK Audited 2010 LK Semester I LK Semester I LK Semester I

2.153.698 1.312.684 11.388.017 11.605.500 4.169.613 298.746 1.094.047 1.733.779 84.428 249.167

2.059.031 1.070.017 1.299.390 8.629.798 3.162.594 235.440 1.028.359 1.049.861 39.131 239.321

94.667 242.667 10.088.627 2.975.702 1.007.019 63.306 65.689 683.918 45.297 9.846

3.895 18.096 25.436 296.409 185 4.000

8.370.617 2.392.984 38.848 4.059 6.496 2.896

94.667 246.562 1.736.107 582.718 993.607 59.247 59.193 980.327 45.482 10.950

PERUM JAMKRINDO PT PPA PT Danareksa PT Permodalan Nasional Madani Perum Pegadaian PT PANN Multi Finance PT Bahana PUI

LK Audited 2010 LK Semester I LK Audited 2010 LK Semester I LK Triwulan I LK Semester I LK Semester I

595.091 1.701.352 484.057 300.295 1.499.607 140.415 284.627

452.139 1.559.373 238.338 273.235 598.367 18.912 411.544

142.952 141.979 245.719 27.060 901.240 121.503 (126.917)

37.987 55.605 12.235 5.350 25.210 9.387 15.366

2.077 69.930 3.097 15.799 1.703 24.648 303

178.862 127.654 254.856 16.611 924.747 106.242 (111.854)

-

-

161.046 420.712 56.154

94.667 246.562 1.736.107 582.718 993.607 59.247 59.193 980.327 45.482 10.950 178.862 127.654 93.811 16.611 504.035 50.089 (111.854)

433 203.816 5.765 128.612 15.563 1.712 160.087

30.473 32.220 34.923 4.787 145.407 11.986

94.667 246.128 1.532.291 576.953 864.996 43.684 57.481 820.240 45.482 10.950 148.389 95.434 58.888 11.824 358.629 50.089 (123.840)

-

-

-

-

94.667 246.128 1.532.291 576.953 864.996 43.684 57.481 820.240 45.482 10.950 148.389 95.434 58.888 11.824 358.629 50.089 (123.840)

(0) 2 194 -

0 (4.257) (20.533) 1

2 117 DAFTAR -NERACA 266

30.265

94.667 246.128 1.532.291 581.210 885.529 43.684 57.480 820.240 45.482 10.950 148.389 95.434 58.886 11.707 358.629 50.089 (154.104)

DAFTAR 16 B



NO

SEKTOR

28 Perdagangan

BUMN PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PT Sarinah

29 Sertifikasi

PT Surveyor Indonesia PT Sucofindo PT BKI

30 Perhotelan dan Pariwisata

PT Hotel Indonesia Natour PT TWC PBR PT Pengembangan Pariwisata Bali

31 Lain-lain

PT Berdikari PT Jasa Marga Tbk PT Pengerukan Indonesia PT Pos Indonesia PT Kliring Berjangka Indonesia PT Survey Udara Penas GRAND TOTAL


PENDAPATAN USAHA



HAK MINORITAS

LABA RUGI BERSIH

28.954 6.084

-

28.954 6.084

7.322

21.632 6.084

-

1.602

22.104 1.088

21.632 6.084

168 3

21.464 6.081

57.311 90.345 47.709

15.605 2.104

12.488 19.465 1.353

60.428 70.880 48.460

8.479 -

60.428 62.401 48.460

19.227 21.713 12.236

41.201 40.688 36.224

354 -

41.201 40.333 36.224

146 -

41.201 40.187 36.224

275.678 84.647 45.812

24.584 18.489 29.073

17.544 2.246 18.165

8.524 3.430 8.817

33.604 17.304 38.421

-

33.604 17.304 38.421

5.861 4.478 (105)

27.744 12.826 38.526

-

27.744 12.826 38.526

-

27.744 12.826 38.526

654.165 552.976 154.953 2.530.411 14.644 2.198 843.810.222

38.949 601.735 28.330 32.470 10.353 (1.698) 134.850.228

7.561 57.679 6.968 123.371 13.142 19 19.255.800

7.089 12.460 17.369 110.171 206 468 24.625.757

39.421 646.954 17.929 45.670 23.288 (2.147) 129.480.272

32.751 467.383 12.840 45.670 23.288 (2.147) 117.780.560

8.618 95.603 2.272 326 4.245 647 31.074.985

24.133 371.780 10.568 45.344 19.043 (2.794) 86.705.576

19.133 371.780 10.568 45.344 19.043 (2.794) 86.725.128

-

HPP+ BEBAN USAHA LABA USAHA

LK Audited 2010 LK Semester I LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Audited 2010

2.023.547 186.944

1.972.489 181.373

51.058 5.571

528.892 1.202.022 282.226

471.581 1.111.677 234.517

300.262 103.136 74.885

Unaudited 2010 LK Triwulan I LK Audited 2010 LK Audited 2010 LK Semester I Unaudited 2010

693.115 1.154.711 183.283 2.562.882 24.997 500 978.660.450

EBIT

BEBAN BUNGA

6.671 179.571 5.090 11.699.711

LABA SEBELUM PAJAK

PAJAK


POS LUAR BIASA

5.000 (19.552)

-

(155) 4.825.449

DAFTAR NERACA 267

19.133 371.780 10.568 45.499 19.043 (2.794) 81.899.679


DAFTAR 16 C

DAFTAR BPYBDS PADA BUMN PER 30 JUNI 2011 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BUMN Perum DAMRI Perum PPD PT Kereta Api Indonesia PT Perusahaan Listrik Negara Perum Jasa Tirta I PT Angkasa Pura I PT Angkasa Pura II Perum BULOG Pelindo I Pelindo II Pelindo III Pelindo IV PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Perum Percetakan Negara Indonesia Perum Prasarana Perikanan Samudra PT Djakarta Lloyd PT Pelayaran Nasional Indonesia PT Inhutani I PT Dirgantara Indonesia Perum Perumnas PT Pos Indonesia Perum LKBN Antara PT Pengerukan Indonesia Perum produksi film Negara (PFN) Sarana Karya PT Pertamina Jumlah

Status Sumber Data Audited 2010 Unaudited 2010 Semester I 2011 Audited 2010 Semester I 2011 Semester I 2011 Audited 2010 Audited 2010 Audited 2010 Audited 2010 Audited 2010 Audited 2010 Unaudited 2010

30 JUNI 2011 145.910.132.570,00 67.770.841.819,00 1.072.940.984.034,00 36.029.022.757.584,00 4.538.814.878.000,00 2.065.258.136.834,68 751.619.346.391,00 56.900.915.000,00 7.652.976.000,00 209.730.528.118,00 320.700.155.600,00 1.047.255.575.783,00

30 JUNI 2010 134.861.710.570,00 55.620.160.000,00 1.072.940.984.034,00 33.734.384.491.512,00 763.964.988,00 4.308.829.761.970,00 2.064.066.739.414,00 1.244.190.262.824,00 56.900.915.000,00 7.652.976.000,00 209.730.528.118,00 320.700.155.600,00 824.395.233.472,00

Audited 2010 Audited 2010 Prognosa 2009 Audited 2010 Audited 2010 Unaudited 2010 Unaudited 2010 Audited 2010 Audited 2010 Audited 2010 Unaudited 2010 Unaudited 2010 Audited 2010

506.280.000,00 47.036.685.555,00 667.188.771.346,05 2.931.814.461.210,00 0,00 0,00 5.068.434.600,00 21.325.953.360,00 25.927.671.602,00 58.698.972.481,05 14.903.777.061,00 0,00 566.201.837.308,47 50.652.250.072.257,20

1.003.285.000,00 47.036.685.555,00 667.188.771.346,05 2.931.814.461.209,70 6.168.364.832,00 1.815.549.402.536,00 3.055.500.000,00 21.325.953.360,00 0,00 65.430.754.837,50 14.904.000.000,00 2.666.000.000,00 0,00 49.611.181.062.178,20

DAFTAR NERACA 268

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Unaudited)

DAFTAR 17 A

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA NON BUMN ( MINORITAS ) PER 30 JUNI 2011

No.

Nama Perusahaan

Sumber a)

1 2 3 4 5 6 7

PT Atmindo PT Indonesia Asahan Alumunium (INALUM) PT Surabaya Indah Estate Rungkut (SIER) PT Jayakarta Indah Estate Pulogadung (JIEP) PT Kertas Padalarang PT Asean Aceh Fertilizer PT Asean Copper Product

Audited 2008 Audited 2009 Audited 2010 Audited 2010 Audited 2010 Proses Likuidasi n.a.

% Saham Kepemilikan RI

Nilai Ekuitas

36,60% 41,12% 50,00% 50,00% 40,77%

16.035.110.111 7.381.086.692.218 216.090.873.602 174.272.245.458 14.697.661.657

Jumlah I No.

Nama Perusahaan

1

PT Bank Bukopin

2 3 4 5 6

PT Rekayasa Industri (REKIND) PT Freeport Indonesia PT Indosat, Tbk PT Waskita Karya PT Socfindo

9 10

PT Prasadha pamunah Limbah Industri (PPLI) PT Asean Bintulu Fertilizer

JUMLAH I + II

5.868.850.301 3.035.102.847.840 108.045.436.801 87.136.122.729 5.991.501.774 3.242.144.759.445

Sumber a)

Saham

Triwulan I 2011 Triwulan I 2011 Audited 2010 Audited 2009 Triwulan I 2011 Prognosa 2010 Audited 2008 Audited 2008 Audited 2008 Audited 2008 Audited 2010 Audited 2010

A B

JUMLAH II

Kepemilikan Pemerintah Per 30 Juni 2011

Biasa Seri B Seri B Seri C Seri D Total

% Saham Kepemilika n RI 0,08% 18,11% 4,97% 9,36% 14,29% 1,00%

10% 5% 13%

Jumlah Saham 4.736.255 1.034.232.376 2.500 21.300 776.624.999 180.000 1 2.999 2.000 42.250.000.000 49.578.225.000 39.000

Kepemilkan Pemerintah 47.362.550.000 103.423.237.600 2.500.000.000 18.311.610.000 77.662.499.900 180.000.000.000 265.000 794.735.000 3.430.000.000 2.478.911.250 0 435.963.808.750 3.678.108.568.195

DAFTAR NERACA 268


DAFTAR 17 B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA MINORITAS PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH PER 30 JUNI 2011 ( Rp. Juta )

STATUS

PENDAPATAN USAHA

HPP+ BEBAN USAHA

LABA USAHA

PENDAPATAN BEBAN LAIN LAIN - LAIN LAIN

-

8=(6-7) 38.236.671

9 13.350.811

LABA RUGI SEBELUM POS LUAR BIASA 10=(8-9) 24.885.861

633.859 651.965 1.329.790 (14.300) 701 59.992 51.072 421.710 142.508 204.084 45.393

895 148.680 16.982 4.321

633.859 651.965 1.329.790 (15.195) 701 59.992 51.072 273.030 125.526 204.084 41.071

154.934 183.471 372.343 (2.472) 409 7.637 9.366 152.080 85.793 48.344 11.541

41.763.445

170.879

41.592.566

14.374.257

No

PERUSAHAAN NEGARA

SUMBER

EBIT

PT Freeport Indonesia PT Socfindo PT Asean Bintulu Fertilizer **) PT Indosat, Tbk PT INALUM PT Kertas Padalarang PT Atmindo PT SIER PT JIEP PT Waskita Karya PT Rekayasa Industri PT Bank Bukopin Tbk PT PPLI*) Asean Copper Product Asean Aceh Fertilizer Grand Total

LK Audited 2009

1 55.538.650

2 17.543.342

3 = (1-2) 37.995.308

4 241.364

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

-

6 = (3+4-5) 38.236.671

LK Audited 2010 LK Triwulan I Prognosa 2009 LK Audited 2010 LK Audited 2008 LK Audited 2010 LK Audited 2010 Prognosa 2010 LK Audited 2010 LK Triwulan I LK Audited 2010

2.042.226 4.877.815 4.411.241 57.543 89.788 189.448 91.908 6.074.410 2.559.524 617.394 204.966

1.477.724 4.210.979 3.106.766 62.990 91.757 130.286 46.784 5.654.010 2.380.453 414.606 167.301

564.503 666.836 1.304.476 (5.447) (1.969) 59.162 45.124 420.400 179.071 202.788 37.665

70.135 482.113 25.314 604 2.670 9.857 5.948 1.940 4.344 1.296 8.737

779 496.984 9.457 9.027 630 40.907 1.010

76.754.914

35.286.998

41.467.916

854.323

558.794

BEBAN BUNGA

LABA SEBELUM PAJAK

7

PAJAK

LABA RUGI HAK SEBELUM HAK MINORITAS MINORITAS

POS LUAR BIASA 11 -

12=(10+11) 24.885.861

478.925 468.494 957.446 (12.724) 292 52.355 41.706 120.950 39.734 155.740 29.531

-

27.218.309

-

13

LABA RUGI BERSIH

-

14=(12-13) 24.885.861

478.925 468.494 957.446 (12.724) 292 52.355 41.706 120.950 39.734 155.740 29.531

0 1.064 31 -

478.925 468.494 957.446 (12.724) 292 52.355 41.706 120.950 38.670 155.709 29.531

27.218.309

1.095

27.217.214

DAFTAR NERACA 269


DAFTAR 17 C

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA MINORITAS NERACA PER 31 JUNI 2011 (RP. Juta)

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

NON BUMN

PT Freeport Indonesia PT Socfindo PT Asean Bintulu Fertilizer PT Indosat, Tbk PT INALUM PT Kertas Padalarang PT Atmindo PT SIER PT JIEP PT Waskita Karya PT Rekayasa Industri PT Bank Bukopin Tbk PT PPLI*) Asean Copper Product Asean Aceh Fertilizer Grand Total

SUMBER

KESEHATAN AKTIVA LANCAR

KEWAJIBAN TOTAL HAK JANGKA KEWAJIBAN MINORITAS PANJANG 5 6 7=(5+6) 8 10.050.057 11.360.821 21.410.878 -

AKTIVA TIDAK KEWAJIBAN AKTIVA LAIN TOTAL AKTIVA LANCAR JANGKA PENDEK

TAMBAHAN KEPEMILIKAN TOTAL EKUITAS % SAHAM NEGARA MODAL BPYDS EKUITAS LAIN LABA DITAHAN NEGARA DISETOR 16=(14*15) 9 10 11 12 13 14=(9+10+11+12+13) 15 213.841 2.297.623 300.800 26.045.746 28.858.009

MODAL SAHAM

LK Audited 2009

1 16.296.536

2 28.824.846

3 5.147.506

4=(1+2+3) 50.268.888

LK Audited 2010 LK Triwulan I 2011 Prognosa 2009 LK Audited 2010 LK Audited 2008 LK Audited 2010 LK Audited 2010 Prognosa 2010 LK Audited 2010 LK Triwulan I LK Audited 2010

3.860.577 6.705.584 4.241.083 35.638 63.120 98.987 126.739 2.849.648 1.321.855 24.188.928 170.088

1.954.704 45.837.478 5.524.549 22.252 10.370 169.354 68.141 603.600 326.694 26.533.013 188.963

3.062 1.291 16.245 2.126 46.536 635.674 -

5.815.281 52.543.062 9.765.632 60.953 73.490 269.632 211.124 3.455.374 1.695.086 51.357.615 359.051

2.978.669 11.158.732 1.642.537 45.879 51.590 27.310 35.752 2.751.421 1.117.563 46.913.966 43.879

211.457 22.675.246 151.829 376 5.864 26.218 1.100 251.233 10.389 488.180 53.314

3.190.127 33.833.978 1.794.366 46.255 57.455 53.528 36.852 3.002.654 1.127.951 47.402.146 97.193

403.100 13 9.228 4.657 -

874.755 543.393 8.652.474 124.016 2.324 100.000 80.000 180.000 50.300 1.005.452 211.963

1.546.587 474.992 1.085.934 -

-

402.821 -

-

59.958.783

110.063.964

5.852.440

175.875.187

76.817.355

35.236.029

112.053.383

416.998

12.038.518

5.405.136

-

2.625.154 18.305.984 7.971.256 14.698 16.035 216.091 174.272 452.720 557.907 3.950.822 261.858

-

2.978 438 3 2.401 19.587 (21.757)

1.750.399 15.813.183 (681.218) (109.318) 10.734 115.652 94.269 (204.673) 507.607 1.839.849 71.652

707.271

45.253.882

63.404.807

-

-

DAFTAR NERACA 270


DAFTAR 18

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA ORGANISASI/LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL/REGIONAL PER 30 JUNI 2011 LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL Asian Development Bank International Monetary Fund World Bank Group International Bank for Reconstruction and Development International Development Association International Finance Corporation Multilateral Investment Guarantee Agency Islamic Development Bank Group International Islamic Trade Finance Corporation Islamic Corporation for Insurance of Investment and Export Credit International Fund for Agricultural Development Common Fund for Commodities The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) Jumlah total

Mata Uang SDR SDR USD USD USD USD ID USD ID USD USD USD

TOTAL PENYERTAAN MODAL USD 165.772.000,00 265.309.486,66 2.079.300.000,00 3.327.811.787,30 110.275.770,97 15.760.713,00 28.539.000,00 3.797.820,00 116.523.127,05 2.060.000,00 125.000,00 48.459.000,00 1.351.853,89 4.275.000,00

110.275.770,97 15.760.713,00 28.539.000,00 3.797.820,00 186.489.220,26 2.060.000,00 200.056,02 48.459.000,00 1.351.853,89 4.275.000,00 3.994.329.708,10

Penyertaan yang masih Berbentuk Promissory IDR Notes 2.385.397.594.526,47 29.920.355.779.618,30 25.329.806.542.485,40 1

991.489.456.791,27 141.704.570.583,00 256.594.149.000,00 34.146.199.620,00 1.676.724.579.372,70 18.521.460.000,00 1.798.703.637,02 435.694.869.000,00 12.154.518.362,88 38.436.525.000,00 35.913.018.405.511,60

79.174.191.965,20 5.173.139.667,81 9.757.749.746,00

2.776.421.912,42 25.426.688.045.777

Catatan: 1. Kurs Special Drawing Right (SDR) IMF adalah kurs official IMF per 30 Juni 2011, SDR1 = USD 1.6004481 2. Kurs USD adalah kurs tengah BI pada tanggal 30 Juni 2011, yaitu USD 1 = Rp 8.597 3. Kurs Islamic Dinar (ID) sama dengan kurs Special Drawing Right (SDR) IMF pada tanggal 30 Juni 2011 4. Kurs franc Perancis ke Euro adalah tetap sebesar EUR 1 = 6.55957 5. Kurs Euro ke USD adalah kurs IMF per 30 Juni 2011, EUR1 = USD 1.4453 6. Hutang ke BI adalah dana talangan BI kepada Pemerintah ketika BI masih menjadi bagian dari Pemerintah (sebelum berlakukan UU tentang independensi BI tahun 2009). Kemenkeu dan BI sedang membahas proses penyelesaiannya.

DAFTAR NERACA 271


DAFTAR 19.A

ASET TETAP - TANAH PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010 (Dalam Rp) NO

BA

1

001 002 004 005 006 007 007 010 011 012 013 015 015 018 019 020 022 022 023 023 024 024 025 025 026 026 027 029 032 033 034 035 040 041 042 043 044 047 050 051 054 055 056 057 059 060 063 064 065 068

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MPR DPR BPK MA Kejaksaan Agung Sekretariat Negara BLU Sekretariat Negara Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan Kementerian Hukum dan HAM RI Kementerian Keuangan BLU Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Kementerian ESDM Kementerian Perhubungan BLU Kementerian Perhubungan Kementerian Pendidikan Nasional BLU Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Kesehatan BLU Kementerian Kesehatan Kementerian Agama BLU Kementerian Agama Tenaga Kerja dan Transmigrasi BLU Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Sosial Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pekerjaan Umum Kemenko Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Bidang Perekonomian Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Negara BUMN Kementerian Negara Riset dan Teknologi Kementerian Negara Lingkungan Hidup Kementerian Negara KUKM Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan BIN LSN BPS Kementerian Negara PPN/ Bappenas Badan Pertanahan Nasional Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Kementerian Kominfo Kepolisian RI BPOM Lembaga Ketahanan Nasional BKPM BKKBN

30 Juni 2010

95.441.090.000 184.836.337.000 1.266.045.128.668 3.793.541.230.488 3.175.347.218.129 8.587.214.949.320 72.952.681.862.609 2.251.934.294.484 10.287.613.852.641 198.283.378.141.478 11.566.560.222.705 17.213.647.533.524 545.192.062.827 8.277.869.053.409 2.133.790.142.989 2.848.960.518.882 13.961.802.827.897 1.154.555.150.958 31.629.793.908.995 20.317.579.287.532 3.168.889.779.369 9.565.192.648.794 7.128.517.179.652 2.627.387.358.416 1.438.829.303.796 317.431.131.000 3.401.279.083.109 2.137.639.526.112 1.534.075.077.681 65.268.401.074.173 1.591.595.600 35.992.461.410 2.507.048.582.514 273.413.532.500 1.980.636.227.808 25.293.152.225 874.645.027.087 294.120.000 789.222.732.635 95.595.009.427 528.876.656.480 179.478.885.560 1.647.422.551.806 317.661.875.000 923.744.346.707 42.216.264.030.037 46.848.500.070 101.438.100.000 333.830.014.000 377.682.486.293

31 Desember 2009

95.441.090.000 184.836.337.000 1.217.453.857.475 3.820.854.577.204 3.174.586.692.129 8.349.353.505.320 72.952.681.862.609 2.251.934.294.484 10.222.758.601.494 190.817.884.618.175 11.476.794.150.178 17.154.828.794.908 545.192.062.827 8.221.039.099.372 2.133.790.142.988 2.848.899.218.882 14.677.800.582.743 1.065.197.712.958 31.225.416.010.125 20.298.034.270.461 3.092.105.645.535 9.487.543.713.744 6.914.314.239.874 3.296.541.100.387 1.439.521.993.796 312.602.531.000 3.269.993.944.109 2.145.764.770.462 1.526.867.505.817 59.584.188.616.541 1.591.595.600 2.485.591.412.515 273.413.532.500 1.980.636.227.808 25.293.152.225 874.645.027.087 294.120.000 789.222.732.635 95.595.009.427 527.754.916.460 179.478.885.560 1.648.660.316.806 317.661.875.000 891.653.861.707 42.159.612.438.270 47.309.480.070 101.438.100.000 333.830.014.000 377.754.240.518 DAFTAR NERACA 272


DAFTAR 19.A

ASET TETAP - TANAH PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010 (Dalam Rp) NO

BA

51

075 076 077 078 079 080 081 082 083 085 086 087 088 089 090 092 093 094 100 104 105 107 999.08

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA BMG KPU Mahkamah Konstitusi RI PPATK LIPI Badan Tenaga Nuklir Nasional BPPT LAPAN Bakosurtanal Badan Pengawas Tenaga Nuklir LAN ANRI BKN BPPK Kementerian Perdagangan Kemen Pemuda dan Olah Raga KPK BRR NAD - Nias Komisi Yudisial RI BNP2TKI BPLS Badan SAR BUN (Belanja lainnya) JUMLAH

30 Juni 2010

31 Desember 2009

825.723.333.964 78.238.623.175 77.368.883.316 67.881.000.000 6.008.591.052.497 1.789.067.482.420 734.771.352.600 273.294.510.777 27.226.540.000 20.484.294.000 489.104.858.729 215.554.860.396 379.070.092.400 1.092.274.011.440 617.612.554.202 9.238.075.100 119.363.101.000 537.280.018.542 47.188.389.400 7.591.566.550 683.475.513.124 130.855.884.122 6.747.598.167.573

825.852.112.854 75.621.063.175 77.368.883.316 67.881.000.000 6.008.416.115.737 1.789.067.482.420 734.771.352.600 273.294.510.777 27.226.540.000 20.484.294.000 489.104.858.729 215.109.462.000 379.070.092.400 1.092.258.728.440 617.612.554.202 9.238.075.100 119.363.101.000 537.280.018.542 47.188.389.400 7.591.566.550 667.424.782.404 122.484.191.122 4.801.177.817.545

581.351.261.029.123

565.920.545.473.098

DAFTAR NERACA 273


DAFTAR 19.B

ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010 (Dalam Rp)

No.

BA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

001 002 004 005 006 007 007 010 011 012 013 015 015 018 019 020 022 022 023 023 024 024 025 025 026 026 027 029 032 033 034 035 036 040 041 042 043 044 044 047 048 050 051 052 054 055 056 057 059 059 060 063 064 065 066 067 068

Kementerian Negara/Lembaga MPR DPR BPK MA Kejaksaan Agung Sekretariat Negara BLU Sekretariat Negara Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan Kementerian Hukum dan HAM RI Kementerian Keuangan BLU Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Kementerian ESDM Kementerian Perhubungan BLU Kementerian Perhubungan Kementerian Pendidikan Nasional BLU Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Kesehatan BLU Kementerian Kesehatan Kementerian Agama BLU Kementerian Agama Tenaga Kerja dan Transmigrasi BLU Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Sosial Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pekerjaan Umum Kemenko Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Bidang Perekonomian Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Negara BUMN Kementerian Negara Riset dan Teknologi Kementerian Negara Lingkungan Hidup Kementerian Negara KUKM BLU Kementerian Negara KUKM Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Kementerian Negara PAN BIN LSN Dewan Ketahanan Nasional BPS Kementerian Negara PPN/ Bappenas Badan Pertanahan Nasional Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Kementerian Kominfo BLU Kementerian Kominfo Kepolisian RI BPOM Lembaga Ketahanan Nasional BKPM BNN Kementerian Negara PDT BKKBN

30 Juni 2011 Audited 77.674.689.029 490.439.165.871 721.235.540.946 1.375.441.010.691 1.277.680.212.205 1.521.119.884.155 65.858.612.741 838.228.745.918 931.499.224.133 56.521.288.680.812 1.605.413.486.014 7.358.106.100.470 32.962.781.636 2.803.774.576.292 1.382.587.988.330 2.808.637.258.713 10.705.079.291.595 516.490.182.752 7.233.141.936.550 3.145.890.756.486 4.229.992.131.840 4.177.043.269.891 2.223.411.660.054 805.452.803.935 749.428.093.966 67.769.814.878 738.440.887.184 1.507.017.591.838 2.345.214.723.472 3.943.014.709.473 302.108.779.539 28.072.706.962 294.112.893.612 87.758.652.275 387.784.078.381 203.799.694.324 109.924.875.643 81.873.586.239 27.985.928.416 39.528.771.526 1.551.231.377.417 3.717.959.152.778 14.153.447.735 707.010.072.964 81.984.601.615 1.097.960.996.563 149.339.598.281 941.247.909.726 17.807.583.920 13.677.904.959.327 654.734.692.977 84.754.752.369 139.548.205.471 279.745.409.166 37.453.329.037 303.436.472.778

31 Desember 2010 Audited 77.674.855.854 485.137.366.111 721.992.421.346 1.363.007.357.428 1.224.826.489.872 1.461.319.582.715 85.574.599.493 831.299.723.018 924.700.930.594 48.928.608.344.467 1.565.364.111.324 7.306.062.037.508 31.697.703.142 2.805.237.991.171 1.370.318.938.524 2.800.537.311.966 9.931.624.671.639 335.420.378.662 7.187.932.901.155 3.126.536.452.623 4.417.844.205.955 3.881.133.250.405 2.046.077.682.947 862.468.281.043 740.518.499.194 67.308.778.278 737.577.658.566 1.597.743.229.562 2.312.015.473.266 3.715.205.539.574 300.809.013.994 34.325.954.355 27.495.891.962 281.464.696.953 87.678.870.475 434.152.395.539 204.483.814.008 102.997.025.474 81.856.646.239 27.589.644.516 38.923.968.526 1.556.381.620.144 3.717.468.101.997 14.153.447.735 702.284.104.795 79.513.344.036 984.199.709.854 156.970.930.820 926.434.328.729 17.807.583.920 13.856.436.749.046 654.113.762.113 83.929.831.869 138.622.058.531 266.104.178.678 37.386.529.037 222.741.572.491 DAFTAR NERACA 274


DAFTAR 19.B

ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

58 074 Komnas HAM 59 075 BMG 60 076 KPU 61 077 Mahkamah Konstitusi RI 62 078 PPATK 63 079 LIPI 64 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional 65 081 BPPT 66 082 LAPAN 67 082 BLU LAPAN 68 083 Bakosurtanal 69 084 BSN 70 085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir 71 086 LAN 72 087 ANRI 73 088 BKN 74 089 BPPK 75 090 Kementerian Perdagangan 76 091 Kemen Perumahan Rakyat 77 091 BLU Kemen Perumahan Rakyat 78 092 Kemen Pemuda dan Olah Raga 79 093 KPK 80 094 BRR NAD - Nias 81 095 DPD 82 100 Komisi Yudisial RI 83 103 BKNPB 84 104 BNP2TKI 85 105 BPLS 86 106 LKPBJP 87 107 Badan SAR 88 108 KPPU 89 109 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu 90 110 Ombudsman Republik Indonesia 91 111 Badan Nasional Pengelola Perbatasan 92 999.07 BUN (Subsidi) 93 999.08 BUN (Belanja lainnya) JUMLAH

12.667.517.305 1.387.729.098.483 458.225.714.841 116.867.063.776 40.101.759.673 741.160.654.380 305.626.514.980 1.125.005.161.303 296.310.128.426 861.735.628 247.459.544.706 24.742.724.978 40.917.069.894 98.192.969.238 139.857.721.769 186.567.307.212 225.670.560.643 599.589.010.628 25.782.856.993 13.050.000 236.232.418.565 153.837.771.747 1.218.014.961.326 64.581.425.600 27.636.677.928 57.197.056.147 42.029.328.000 78.223.160.157 29.757.226.410 941.697.954.484 22.065.839.299 2.356.194.000 351.643.520 3.455.141.500 3.466.022.419.856

(Dalam Rp) 12.460.927.305 1.316.425.852.270 456.358.574.078 116.169.156.176 40.097.647.745 737.177.952.422 283.869.737.698 1.042.402.261.208 289.336.268.309 861.735.628 244.723.468.506 24.652.924.978 40.149.184.394 97.900.908.887 131.808.371.589 181.914.553.300 224.599.129.316 608.572.749.280 25.497.137.108 226.966.541.255 151.890.411.266 1.218.014.961.326 63.958.257.587 26.363.320.178 55.672.902.947 39.748.857.300 78.166.297.459 29.731.002.410 892.143.495.035 2.390.112.130 15.440.232.672 4.214.115.720.411

159.635.365.724.306

150.868.673.195.411

DAFTAR NERACA 275


DAFTAR 19.C

ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010 (Dalam Rp)

No.

BA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

001 002 004 005 006 007 007 010 011 012 013 015 015 018 019 020 022 022 023 023 024 024 025 025 026 026 027 029 032 033 034 035 036 040 041 042 043 044 044 047 048 050 051 054 055 056 057 059 060 063 064 065

Kementerian Negara/Lembaga MPR DPR BPK MA Kejaksaan Agung Sekretariat Negara BLU Sekretariat Negara Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan Kementerian Hukum dan HAM RI Kementerian Keuangan BLU Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Kementerian ESDM Kementerian Perhubungan BLU Kementerian Perhubungan Kementerian Pendidikan Nasional BLU Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Kesehatan BLU Kementerian Kesehatan Kementerian Agama BLU Kementerian Agama Tenaga Kerja dan Transmigrasi BLU Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Sosial Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pekerjaan Umum Kemenko Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Bidang Perekonomian Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Negara BUMN Kementerian Negara Riset dan Teknologi Kementerian Negara Lingkungan Hidup Kementerian Negara KUKM BLU Kementerian Negara KUKM Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Kementerian Negara PAN BIN LSN BPS Kementerian Negara PPN/ Bappenas Badan Pertanahan Nasional Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Kementerian Kominfo Kepolisian RI BPOM Lembaga Ketahanan Nasional BKPM

30 Juni 2011 Audited 195.159.011.611 797.032.314.597 1.257.242.185.926 3.314.675.820.871 1.868.452.813.715 2.050.393.960.561 1.078.673.769.508 1.530.227.400.732 5.146.444.117.044 22.289.209.121.024 4.673.261.660.475 9.854.100.309.063 144.648.000.425 2.407.443.337.383 772.998.439.344 1.146.528.643.407 4.735.867.650.199 822.296.997.671 11.675.970.977.574 5.494.034.351.439 2.276.237.334.342 3.831.771.318.928 10.440.325.286.929 1.345.173.250.223 576.826.310.151 116.370.473.847 646.418.410.056 1.121.038.906.696 2.155.064.624.462 4.493.455.941.728 6.895.283.250 13.315.600.000 148.974.650 772.539.170.751 173.150.946.741 237.123.317.688 53.323.680.647 185.077.301.090 535.660.599.784 240.425.660 11.560.018.437 204.517.671.912 93.553.605.092 873.934.218.781 75.592.233.671 699.299.431.702 193.097.933.186 882.093.126.403 11.285.093.225.072 237.823.911.771 26.382.095.303 196.168.112.609

31 Desember 2010 Audited 195.159.011.611 798.622.129.057 1.248.902.204.243 3.434.423.786.252 1.851.740.606.447 1.210.951.202.419 1.078.682.720.520 1.529.506.671.405 5.146.185.714.216 21.221.693.072.813 4.539.090.311.256 9.880.476.902.813 144.672.506.225 2.385.322.052.778 771.346.708.650 1.127.829.088.569 6.990.892.130.747 433.894.968.413 10.841.320.984.264 5.395.604.283.998 2.225.183.704.625 3.785.110.329.149 9.638.800.689.872 1.593.320.149.429 586.492.660.686 116.373.473.847 647.914.148.949 1.119.544.814.675 1.943.293.218.271 4.509.547.815.352 6.819.863.250 2.631.969.000 148.974.650 768.536.829.751 173.061.604.631 236.560.749.208 53.313.130.647 185.344.965.690 535.660.599.784 240.425.660 11.560.018.437 204.517.671.912 93.462.666.842 881.654.320.255 75.544.577.471 712.678.074.377 193.097.933.186 893.483.164.503 14.413.395.582.205 253.837.040.572 26.520.223.917 196.067.668.159 DAFTAR NERACA 276


DAFTAR 19.C

ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010 (Dalam Rp)

53 066 BNN 54 067 Kementerian Negara PDT 55 068 BKKBN 56 075 BMG 57 076 KPU 58 077 Mahkamah Konstitusi RI 59 078 PPATK 60 079 LIPI 61 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional 62 081 BPPT 63 082 LAPAN 64 083 Bakosurtanal 65 085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir 66 086 LAN 67 087 ANRI 68 088 BKN 69 089 BPPK 70 090 Kementerian Perdagangan 71 091 Kemen Perumahan Rakyat 72 092 Kemen Pemuda dan Olah Raga 73 094 BRR NAD - Nias 74 100 Komisi Yudisial RI 75 103 BKNPB 76 104 BNP2TKI 77 105 BPLS 78 107 Badan SAR 79 999.08BUN (Belanja lainnya) JUMLAH

283.597.954.608 8.682.342.200 220.694.691.168 746.393.629.901 190.444.551.233 268.370.367.977 59.489.256.394 591.278.489.038 450.722.005.382 350.619.058.447 118.110.906.688 70.680.319.635 19.320.949.144 325.235.293.605 138.086.844.259 391.254.561.211 607.948.090.200 1.427.954.166.670 1.012.489.742.947 232.344.035.766 1.883.717.025.421 68.781.813.607 7.722.338.200 39.497.227.182 314.526.100 280.690.507.619 923.808.405.379 135.732.182.724.112

283.511.987.858 8.682.342.200 216.952.721.703 792.037.934.686 180.499.895.352 268.370.367.977 59.489.256.394 589.130.132.038 450.415.770.352 350.751.537.341 115.950.762.988 70.680.319.635 19.320.949.144 325.171.202.605 122.050.456.259 389.363.990.641 607.674.094.200 1.437.286.230.670 1.012.489.742.947 232.156.496.766 1.883.717.025.421 68.674.690.857 7.722.338.200 39.447.427.182 115.339.100 279.638.267.299 921.583.657.732 137.042.921.053.205

DAFTAR NERACA 277


DAFTAR 19.D

ASET TETAP - JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

BA 001 002 004 005 006 007 007 010 011 012 013 015 015 018 019 020 022 022 023 023 024 024 025 025 026 026 027 029 032 033 034 036 040 041 042 043 044 044 047 048 050 051 054 055 056 059 059 060 063 064 065 066 067 068

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MPR DPR BPK MA Kejaksaan Agung Sekretariat Negara BLU Sekretariat Negara Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan Kementerian Hukum dan HAM RI Kementerian Keuangan BLU Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Kementerian ESDM Kementerian Perhubungan BLU Kementerian Perhubungan Kementerian Pendidikan Nasional BLU Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Kesehatan BLU Kementerian Kesehatan Kementerian Agama BLU Kementerian Agama Tenaga Kerja dan Transmigrasi BLU Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Sosial Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pekerjaan Umum Kemenko Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Negara BUMN Kementerian Negara Riset dan Teknologi Kementerian Negara Lingkungan Hidup Kementerian Negara KUKM BLU Kementerian Negara KUKM Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Kementerian Negara PAN BIN LSN BPS Kementerian Negara PPN/ Bappenas Badan Pertanahan Nasional Kementerian Kominfo BLU Kementerian Kominfo Kepolisian RI BPOM Lembaga Ketahanan Nasional BKPM BNN Kementerian Negara PDT BKKBN

30 Juni 2011 9.790.961.500 60.118.130.781 175.892.462.696 135.301.055.460 28.019.052.051 106.473.189.032 460.945.841.207 179.004.159.595 42.141.262.913 4.059.335.934.747 103.133.903.596 322.820.931.239 16.745.701.264 310.167.829.731 19.477.451.149 1.764.038.552.249 31.638.162.049.641 35.363.909.903 500.819.213.219 165.431.321.590 51.184.466.724 249.328.202.559 105.343.945.020 53.162.469.444 59.589.125.136 6.700.368.078 51.140.250.389 102.022.579.949 1.191.794.974.830 227.288.032.418.330 10.452.107.000 144.386.000 59.614.286.619 3.136.035.090 29.088.708.811 2.148.104.120 6.185.246.507 152.808.500 255.108.000 1.395.216.550 104.426.463.812 35.381.263.963 16.798.216.944 1.650.191.639 10.651.116.740 27.633.937.263 96.905.600 525.436.740.405 9.234.474.269 1.369.996.087 4.943.133.473 34.751.535.520 840.551.700 14.867.864.091

(Dalam Rp) 31 Desember 2010 9.790.961.500 60.118.130.781 173.304.414.775 134.548.320.088 27.564.441.991 107.097.177.165 453.353.096.735 180.194.376.169 42.103.666.012 3.777.717.286.675 100.886.330.673 316.775.657.845 16.745.701.264 303.226.059.178 19.608.862.149 1.766.010.205.745 31.688.821.624.773 14.244.555.248 488.349.581.858 162.750.377.522 48.711.209.041 247.118.341.556 109.254.023.572 67.171.209.469 59.434.242.293 6.678.654.078 50.947.995.709 103.003.889.903 1.179.848.665.519 226.304.983.632.441 10.450.807.000 144.386.000 58.516.600.369 3.136.035.090 29.100.508.511 2.143.104.120 6.185.246.507 152.808.500 255.108.000 1.395.216.550 104.426.463.812 35.381.263.963 16.591.773.811 1.650.191.639 10.572.314.012 27.624.444.263 96.905.600 963.336.893.113 8.897.885.256 1.369.996.087 4.943.133.473 34.739.535.520 840.551.700 13.672.949.891 DAFTAR NERACA 278


DAFTAR 19.D

ASET TETAP - JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

075 55 076 56 077 57 079 58 080 59 081 60 082 61 083 62 084 63 085 64 086 65 087 66 088 67 089 68 090 69 091 70 092 71 093 72 094 73 100 74 103 75 104 76 105 77 107 78 79 999.08

BMG KPU Mahkamah Konstitusi RI LIPI Badan Tenaga Nuklir Nasional BPPT LAPAN Bakosurtanal BSN Badan Pengawas Tenaga Nuklir LAN ANRI BKN BPPK Kementerian Perdagangan Kemen Perumahan Rakyat Kemen Pemuda dan Olah Raga KPK BRR NAD - Nias Komisi Yudisial RI BKNPB BNP2TKI BPLS Badan SAR BUN (Belanja lainnya) JUMLAH

180.158.213.128 1.442.884.745 1.771.272.060 165.942.707.733 36.298.252.630 41.751.455.349 17.654.616.671 3.136.964.000 61.643.040 1.907.099.635 11.364.027.362 9.043.655.214 10.390.278.770 9.910.113.891 19.323.097.392 75.108.572.930 7.581.978.136 52.273.044.234 2.663.434.576.446 3.421.134.028 784.107.913 3.570.794.300 11.797.549.538 8.614.234.172 3.434.848.567.385 276.963.726.953.427

(Dalam Rp) 178.736.366.871 480.413.745 1.771.272.060 165.745.489.883 36.844.782.664 44.795.277.284 17.599.656.296 3.136.964.000 61.643.040 1.907.099.635 11.364.027.362 6.153.735.214 10.273.361.270 9.910.113.891 19.323.097.392 75.108.572.930 7.581.978.136 52.273.044.234 2.663.434.576.446 3.421.134.028 784.107.913 3.632.757.300 11.797.549.538 7.690.409.172 3.992.357.542.056 276.682.171.786.874

DAFTAR NERACA 279


DAFTAR 19.E

ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010 (Dalam Rp)

NO

BA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

001 002 004 005 006 007 007 010 011 012 013 015 015 018 019 020 022 022 023 023 024 024 025 025 026 026 027 029 032 033 034 035 036 040 041 042 043 044 044 047 048 050 051 052 054 055 056 057 059 059

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MPR DPR BPK MA Kejaksaan Agung Sekretariat Negara BLU Sekretariat Negara Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan Kementerian Hukum dan HAM RI Kementerian Keuangan BLU Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Kementerian ESDM Kementerian Perhubungan BLU Kementerian Perhubungan Kementerian Pendidikan Nasional BLU Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Kesehatan BLU Kementerian Kesehatan Kementerian Agama BLU Kementerian Agama Tenaga Kerja dan Transmigrasi BLU Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Sosial Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pekerjaan Umum Kemenko Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Bidang Perekonomian Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Negara BUMN Kementerian Negara Riset dan Teknologi Kementerian Negara Lingkungan Hidup Kementerian Negara KUKM BLU Kementerian Negara KUKM Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Kementerian Negara PAN BIN LSN Dewan Ketahanan Nasional BPS Kementerian Negara PPN/ Bappenas Badan Pertanahan Nasional Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Kementerian Kominfo BLU Kementerian Kominfo

30 Juni 2011

56.015.292.041 371.137.337.145 25.193.909.665 36.755.357.259 9.099.264.052 24.054.460.513 8.063.698.732 255.833.898.300 83.150.953.520 141.428.973.845 18.207.644.876 19.407.690.647 7.483.821.860 226.770.335.752 17.051.431.799 250.149.498.100 1.856.641.933.705 6.864.459.213 424.344.925.009 260.539.936.617 45.653.995.245 64.946.889.373 356.193.876.368 55.371.272.244 6.975.110.777 352.272.941 25.049.457.953 29.372.267.601 35.491.552.338 1.889.166.974.577 1.831.587.300 67.526.925 19.174.263.571 79.412.708.645 723.634.091 18.888.484.790 15.209.145.361 237.961.430 1.385.163.800 186.242.394 5.195.506.280 2.066.545.445 3.201.468.400 499.995.704 4.617.217.786 1.359.505.238 62.172.808.043 208.245.448.716 13.842.741.387 504.433.662

31 Desember 2010

56.134.799.341 372.016.765.445 27.610.384.347 37.146.049.957 9.391.413.169 38.952.345.369 1.405.260.076 270.303.559.279 86.003.671.388 156.927.893.864 21.323.194.681 20.496.576.201 7.486.585.860 224.637.262.937 17.015.229.531 260.593.519.492 1.904.414.529.788 4.861.299.540 446.872.192.775 281.603.063.590 54.281.456.400 69.541.822.334 350.085.500.172 61.835.405.417 22.560.437.529 377.267.941 24.703.699.379 41.315.376.482 37.981.353.565 1.714.849.041.723 22.978.931.922 67.526.925 19.174.263.571 80.911.850.200 723.634.091 18.791.890.524 15.285.672.161 250.579.434 1.385.163.800 3.894.825.586 5.195.506.280 2.093.245.445 3.439.849.181 499.995.704 4.152.226.428 1.359.505.238 36.534.631.889 210.607.542.496 14.261.694.400 504.433.662 DAFTAR NERACA 280


DAFTAR 19.E

ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010 (Dalam Rp)

NO

BA

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

060 063 064 065 066 067 068 074 075 076 077 078 079 080 081 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 092 093 094 095 100 103 104 105 106 107 108 999.08


30 Juni 2011

31 Desember 2010

Kepolisian RI BPOM Lembaga Ketahanan Nasional BKPM BNN Kementerian Negara PDT BKKBN Komnas HAM BMG KPU Mahkamah Konstitusi RI PPATK LIPI Badan Tenaga Nuklir Nasional BPPT BLU BPPT LAPAN Bakosurtanal BSN Badan Pengawas Tenaga Nuklir LAN ANRI BKN BPPK Kementerian Perdagangan Kemen Pemuda dan Olah Raga KPK BRR NAD - Nias DPD Komisi Yudisial RI BKNPB BNP2TKI BPLS LKPBJP Badan SAR KPPU BUN (Belanja lainnya)

32.924.436.839 84.135.300.150 1.490.795.672 904.672.172 2.802.503.815 7.654.147.209 3.799.879.657 8.318.411.170 3.695.480.460 5.549.647.694 12.630.753.796 195.016.494 40.105.370.517 5.410.099.994 39.768.236.675 12.759.588.815 4.982.685.075 1.255.469.594 1.857.644.122 3.037.834.329 7.544.313.935 651.783.276 1.831.460.085 5.269.890.924 1.392.448.665 43.705.682.588 17.462.905.274 30.799.209.189 557.717.423 4.495.565.120 7.331.460.733 53.316.739.068 6.587.513.310 2.489.340.500 1.594.697.248 178.564.716.521

46.467.496.426 83.750.843.347 1.490.995.672 966.453.038 3.008.363.815 7.654.147.209 4.003.175.122 8.318.411.170 3.575.995.790 5.328.420.920 13.445.607.141 499.097.614 40.207.741.978 5.346.289.994 40.262.103.675 3.960.000 14.701.415.720 4.987.285.075 1.255.469.594 2.061.882.882 3.291.554.680 7.605.321.035 1.768.701.246 2.031.651.524 9.712.783.215 10.068.368.025 43.657.175.338 17.462.905.274 30.875.049.643 557.717.423 4.495.565.120 7.285.130.733 53.316.739.068 6.626.013.310 9.297.345.798 66.796.763 187.834.278.027

JUMLAH

7.682.464.299.143

7.748.128.178.913

DAFTAR NERACA 281


DAFTAR 19.F

ASET TETAP - KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010 (Dalam Rp)

NO

BA

1

004 005 006 007 007 010 011 012 013 015 015 018 019 020 022 022 023 023 024 024 025 025 026 027 029 032 033 034 035 040 044 050 054 056 059 060 063 064 065 066 068 075 076 078 079 080 081 082 083 086 087 088 089

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA BPK MA Kejaksaan Agung Sekretariat Negara BLU Sekretariat Negara Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan Kementerian Hukum dan HAM RI Kementerian Keuangan BLU Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Kementerian ESDM Kementerian Perhubungan BLU Kementerian Perhubungan Kementerian Pendidikan Nasional BLU Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Kesehatan BLU Kementerian Kesehatan Kementerian Agama BLU Kementerian Agama Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Sosial Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pekerjaan Umum Kemenko Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Bidang Perekonomian Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Negara KUKM BIN BPS Badan Pertanahan Nasional Kementerian Kominfo Kepolisian RI BPOM Lembaga Ketahanan Nasional BKPM BNN BKKBN BMG KPU PPATK LIPI Badan Tenaga Nuklir Nasional BPPT LAPAN Bakosurtanal LAN ANRI BKN BPPK

30 Juni 2011

104.019.121.370 276.265.704.364 173.252.855.171 106.149.739.441 6.650.629.500 177.880.747.706 14.059.548.031 336.083.455.514 670.569.792.500 635.228.967.157 31.933.868.135 18.256.384.549 2.473.817.300 9.361.189.488.743 12.400.430.996.041 265.467.995.205 2.250.788.046.350 1.625.563.489.328 549.007.067.091 417.842.767.604 577.932.665.869 548.298.109.955 89.849.120.269 1.308.752.710 14.574.348.094 152.673.631.238 20.254.727.000.434 6.632.119.000 58.999.555 118.637.090.637 22.471.807.900 33.050.000 38.660.893.787 15.507.902.670 27.906.756.167 875.826.714.612 16.010.531.759 25.482.711.810 108.900.000 30.372.549.000 2.482.972.900 18.721.950.733 7.440.662.342 18.664.243.719 7.191.363.950 584.042.358 85.690.253.326 7.591.947.000 106.100.000 68.176.968.191 20.558.247.650 17.745.863.316 1.390.639.562

31 Desember 2010

55.799.339.600 233.491.355.808 157.670.458.765 6.531.033.650 168.770.483.598 6.273.484.779 786.608.641.965 640.218.339.326 615.651.377.375 18.321.966.185 7.719.958.138 9.318.323.470.330 9.879.614.271.189 21.285.498.700 1.972.761.351.913 1.660.123.076.403 526.654.490.141 400.956.585.194 740.209.726.510 543.961.983.405 58.176.345.043 270.591.000 13.190.754.294 299.765.530.352 12.501.431.679.958 117.692.684.857 22.471.807.900 22.216.671.367 13.214.916.095 29.558.607.524 1.137.551.209.363 9.633.123.849 25.482.711.810 79.975.000 2.348.845.000 985.804.100 7.970.879.088 18.663.547.569 7.016.842.600 25.117.976.000 697.549.000 106.100.000 24.164.828.173 20.558.247.650 14.572.245.389 705.078.889 DAFTAR NERACA 282


DAFTAR 19.F

ASET TETAP - KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010 (Dalam Rp)

NO

BA

54

090 091 092 094 095 103 104 105 106 107 109 999.08

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Kementerian Perdagangan Kemen Perumahan Rakyat Kemen Pemuda dan Olah Raga BRR NAD - Nias DPD BKNPB BNP2TKI BPLS LKPBJP Badan SAR Badan Pengembangan Wilayah Suramadu BUN (Belanja lainnya) JUMLAH

30 Juni 2011

31 Desember 2010

42.768.197.520 365.431.143.302 301.835.312.848 926.854.586.811 3.329.206.512 44.400.000 76.050.000 909.661.410.728 660.000 46.900.833.187 4.824.000 1.044.319.185.633

17.772.900.920 220.710.488.849 258.479.744.479 926.854.586.811 3.364.786.512 845.615.361.619 6.979.772.646 1.624.358.631.404

56.137.759.202.154

46.038.727.718.084

DAFTAR NERACA 283


DAFTAR 20

TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010 (Dalam Rp)

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

BA


004 BPK 005 MA 006 Kejaksaan Agung 007 Sekretariat Negara 011 Kementerian Luar Negeri 012 Kementerian Pertahanan 013 Kementerian Hukum dan HAM RI 015 Kementerian Keuangan 018 Kementerian Pertanian 019 Kementerian Perindustrian 020 Kementerian ESDM 022 Kementerian Perhubungan 023 Kementerian Pendidikan Nasional 023 BLU Kementerian Pendidikan Nasional 024 Kementerian Kesehatan 024 BLU Kementerian Kesehatan 025 Kementerian Agama 027 Kementerian Sosial 029 Kementerian Kehutanan 032 Kementerian Kelautan dan Perikanan 033 Kementerian Pekerjaan Umum 034 Kemenko Bidang Politik dan Keamanan 040 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 043 Kementerian Negara Lingkungan Hidup 044 Kementerian Negara KUKM 054 BPS 055 Kementerian Negara PPN/ Bappenas 056 Badan Pertanahan Nasional 059 Kementerian Kominfo 060 Kepolisian RI 063 BPOM 067 Kementerian Negara PDT 079 LIPI 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional 082 LAPAN 083 Bakosurtanal 085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir 087 ANRI 089 BPPK 090 Kementerian Perdagangan 999.08 BUN (Belanja lainnya) JUMLAH

30 Juni 2011

31 Desember 2010

38.032.037 340.358.338 306.411.815 131.322.350 243.145.278 4.158.689.328 435.480.674 5.320.177.303 957.273.541 7.949.821 70.788.940 468.347.211 132.350.000 26.811.170 607.468.757 29.600.000 22.751.334 33.367.052 14.000.000 20.156.715.146 46.372.620 195.289.055 1.500.000.000 114.403.034 12.300.301.033 3.584.037.018 548.076.102 258.931.494 76.000.000 86.729.238 4.299.441.028 29.700.000 43.676.256 14.000.000 866.488.652 14.477.928

9.435.000 1.438.766.353 417.187.715 4.194.000 243.145.278 4.159.604.528 755.434.799 5.402.005.376 839.473.076 7.949.821 50.788.940 489.841.857 130.000.000 619.468.757 29.900.000 4.099.200 7.304.000 34.960.481 56.866.672 13.836.900.470 46.372.620 200.743.055 1.500.000.000 114.403.034 168.215.253 14.200.000 2.684.362.999 548.776.102 258.773.094 15.480.000 76.000.000 18.030.621 3.029.824.262 53.385.000 29.700.000 40.676.256 2.944.162 14.000.000 866.488.652 14.477.928

57.478.963.553

38.234.179.361

DAFTAR NERACA 284


DAFTAR 21

ASET TAK BERWUJUD PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010 (Dalam Rp)

NO

BA

1

001 002 004 005 006 007 007 010 011 012 013 015 015 018 019 020 022 022 023 023 024 024 025 025 026 026 027 029 032 033 033 034 035 036 040 041 042 043 044 044 047 048 050 051 052 054 055 056 057 059

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MPR DPR BPK MA Kejaksaan Agung Sekretariat Negara BLU Sekretariat Negara Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan Kementerian Hukum dan HAM RI Kementerian Keuangan BLU Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Kementerian ESDM Kementerian Perhubungan BLU Kementerian Perhubungan Kementerian Pendidikan Nasional BLU Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Kesehatan BLU Kementerian Kesehatan Kementerian Agama BLU Kementerian Agama Tenaga Kerja dan Transmigrasi BLU Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Sosial Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pekerjaan Umum BLU Kementerian Pekerjaan Umum Kemenko Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Bidang Perekonomian Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Negara BUMN Kementerian Negara Riset dan Teknologi Kementerian Negara Lingkungan Hidup Kementerian Negara KUKM BLU Kementerian Negara KUKM Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Kementerian Negara PAN BIN LSN Dewan Ketahanan Nasional BPS Kementerian Negara PPN/ Bappenas Badan Pertanahan Nasional Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Kementerian Kominfo

30 Juni 2011

846.532.440 9.074.295.579 25.090.936.711 10.971.539.358 2.278.811.877 10.806.615.389 140.981.500 212.732.058.958 5.531.321.548 146.407.545.956 158.436.017.624 360.645.641.182 2.157.933.790 15.361.006.533 7.413.133.939 1.589.145.527.486 1.161.198.711.987 15.999.395.216 209.854.730.323 25.790.834.486 31.753.273.323 21.116.751.058 21.409.099.661 10.826.803.164 6.957.119.903 4.270.000 8.450.328.585 37.317.178.597 15.955.379.937 3.413.105.139.958 16.824.975.580 169.492.000 905.443.000 7.618.581.000 13.881.435.692 41.434.710.646 5.438.998.600 1.611.100.000 12.760.249.500 5.230.502.800 1.976.023.720 370.423.530.078 93.526.460.291 2.450.166.311 56.160.715.204 19.101.880.368 66.154.086.722 45.855.109.542 63.035.442.638

31 Desember 2010

797.032.440 9.074.295.579 24.641.047.711 10.770.367.358 2.118.506.877 10.424.156.289 140.981.500 209.441.563.034 5.498.699.711 141.059.729.324 154.267.912.424 360.495.002.682 808.658.790 18.203.123.745 4.947.804.558 1.591.551.685.286 1.174.669.428.410 15.999.395.216 218.851.094.814 24.824.973.156 30.921.566.051 22.082.784.495 27.180.911.757 10.743.020.664 6.944.287.499 4.270.000 8.709.543.585 36.928.890.597 16.745.228.671 3.292.582.454.785 616.990.000 16.824.975.580 169.492.000 905.443.000 7.617.556.000 13.881.435.692 41.266.892.966 5.294.998.600 1.611.100.000 12.760.249.500 5.230.502.800 1.976.023.720 370.423.530.078 93.526.460.291 2.450.166.311 56.159.351.204 18.996.808.368 65.312.100.571 45.855.109.542 57.642.763.759 DAFTAR NERACA 285


DAFTAR 21

ASET TAK BERWUJUD PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010 (Dalam Rp) 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

059 BLU Kementerian Kominfo 060 Kepolisian RI 063 BPOM 064 Lembaga Ketahanan Nasional 065 BKPM 066 BNN 067 Kementerian Negara PDT 068 BKKBN 074 Komnas HAM 075 BMG 076 KPU 077 Mahkamah Konstitusi RI 078 PPATK 079 LIPI 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional 081 BPPT 082 LAPAN 082 BLU LAPAN 083 Bakosurtanal 084 BSN 085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir 086 LAN 087 ANRI 088 BKN 089 BPPK 090 Kementerian Perdagangan 091 Kemen Perumahan Rakyat 092 Kemen Pemuda dan Olah Raga 093 KPK 095 DPD 100 Komisi Yudisial RI 103 BKNPB 104 BNP2TKI 105 BPLS 106 LKPBJP 107 Badan SAR 108 KPPU 999.07 BUN (Subsidi) 999.08 BUN (Belanja lainnya) JUMLAH

4.374.290.800 175.875.572.985 3.973.178.825 75.497.112.203 76.127.693.978 12.141.428.208 14.000.000 11.583.225.640 1.359.577.089 55.492.970.147 412.602.295 4.092.700.374 8.480.329.231 8.535.455.875 19.580.565.230 28.191.921.367 1.015.804.847 3.362.000 352.767.743.792 1.090.162.750 136.935.820 2.642.111.800 9.319.902.575 17.039.535.050 9.708.080.615 45.832.112.597 20.785.952.253 17.057.839.900 11.230.434.728 2.353.628.580 1.306.201.600 22.865.116.816 3.987.006.145 145.009.147 5.166.858.746 1.415.150.000 5.964.468.074 138.233.787.721

4.374.290.800 85.907.403.165 3.969.278.825 75.497.112.203 76.127.693.978 11.815.378.208 14.000.000 10.714.523.000 1.359.577.089 54.981.080.131 150.634.295 3.625.357.250 8.430.829.231 8.472.678.875 18.145.375.230 28.068.832.367 992.304.847 3.362.000 342.561.778.731 1.031.162.750 103.330.820 2.642.111.800 9.319.902.575 10.352.359.050 9.708.080.615 50.116.365.597 20.785.952.253 17.057.839.900 11.169.779.728 2.353.628.580 1.300.201.600 22.865.116.816 3.987.006.145 145.009.147 5.166.858.746 1.415.150.000 1.258.809.074 215.379.000 195.292.149.235

9.517.137.649.563

9.351.448.050.646

DAFTAR NERACA 286


DAFTAR 22

REKENING RETUR PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010 (Dalam Rp)

NOMOR REKENING [2]

NO. [1] 1 2 3 4 5 6 7 8

001.01.03.03595-4 0188659184 0329-01-002685-30-3

NAMA REKENING [3]

NAMA BANK [4]

Retur RPK BUN P BANK BENGKULU CABANG UTAMA BENGKULU Rekening Retur (RR) BANK BNI CABANG JAKARTA PUSAT RR Rekening Retur RPKBUN Pusat BANK BRI CABANG JAKARTA VETERAN Rekening Retur (RR) BPD KALBAR CABANG UTAMA PONTIANAK Rekening Retur RR BPD MALUKU CABANG UTAMA AMBON Retur KPPN RPK-BUN-P BANK MANDIRI CABANG JAKARTA GAMBIR Rekening RR BPD SULSEL CABANG UTAMA MAKASSAR Rekening Retur (RR) BPD SUMUT CABANG UTAMA MEDAN

1000000325 0101005508 119-00-0002345-5 130-002-000026718.8 100.01.06.019845-5

JUMLAH NOMOR REKENING [2]

NO. [1] 1

JUMLAH

615.351 62.012.352 0 0 1.470.100 332.700 194.061 0

64.624.564,00 NAMA REKENING [3]

NAMA BANK [4]

Rekening Penampungan Pelimpahan Dana Retur dari KANTOR PUSAT BANK INDONESIA Bank BRI

502.000005980

SALDO [5]

SALDO [5] 16.223.162

16.223.162

DAFTAR NERACA 287

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 ( Unaudited )

DAFTAR 23

ASET LAIN-LAIN PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010 (Dalam Rp)

NO

BA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

001 002 004 005 006 007 007 010 011 012 013 015 015 018 019 020 020 022 023 023 024 024 025 025 026 026 027 029 032 033 034 036 040 041 042 043 044 044 047 048 052 054 055 056 057 059 060 063 064

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MPR DPR BPK MA Kejaksaan Agung Sekretariat Negara BLU Sekretariat Negara Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan Kementerian Hukum dan HAM RI Kementerian Keuangan BLU Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Kementerian ESDM BLU Kementerian ESDM Kementerian Perhubungan Kementerian Pendidikan Nasional BLU Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Kesehatan BLU Kementerian Kesehatan Kementerian Agama BLU Kementerian Agama Tenaga Kerja dan Transmigrasi BLU Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Sosial Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pekerjaan Umum Kemenko Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Negara BUMN Kementerian Negara Riset dan Teknologi Kementerian Negara Lingkungan Hidup Kementerian Negara KUKM BLU Kementerian Negara KUKM Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Kementerian Negara PAN Dewan Ketahanan Nasional BPS Kementerian Negara PPN/ Bappenas Badan Pertanahan Nasional Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Kementerian Kominfo Kepolisian RI BPOM Lembaga Ketahanan Nasional

30 Juni 2011

1.010.175.200 27.486.408.656 13.240.644.284 8.951.674.368 11.636.387.722.813 2.021.412.579.222 671.428.936.049 23.829.830.530 552.366.254.174 3.488.787.552.330 9.317.912.751 554.382.666.566 72.534.522.852 301.627.082.788 6.134.635.592 7.663.791.182.709 1.993.187.600 140.248.129.063 13.537.987.245.454 15.742.196.047 8.989.702.070.385 47.181.924.655 24.065.452.152 2.374.841.063 2.708.730.975.131 139.136.000 25.005.953.230 1.891.992.498.626 56.883.745.110 380.980.178.304 1.133.076.440 207.104.000 8.563.888.212 4.761.842.561 58.640.429.482 4.703.921.412 62.502.591.514 25.909.000 1.469.942.596 1.096.893.983 26.041.046.525 64.275.549.979 8.859.382.486 583.937.583 30.977.979.827 187.433.072.592 5.378.684.088 81.122.000

31 Desember 2010

204.743.200 27.486.408.656 15.128.960.140 12.307.983.577 11.746.951.479.945 2.022.784.610.814 683.753.623.846 20.965.348.383 302.743.716.598 3.098.320.272.974 5.174.124.353 548.617.378.647 70.416.164.384 297.702.764.931 4.210.124.340 7.908.591.570.983 1.993.187.600 144.219.272.102 13.409.756.256.271 9.822.491.729 8.867.996.267.030 38.627.525.470 24.247.056.900 2.573.328.963 2.723.866.310.357 139.136.000 25.488.943.500 1.891.868.394.313 47.548.968.261 375.876.824.911 282.085.440 207.104.000 8.458.675.461 8.309.794.751 28.562.529.880 3.359.504.049 64.526.612.621 25.909.000 1.469.942.596 1.096.893.983 4.464.150.937 27.846.906.848 64.275.549.979 7.395.621.452 583.937.583 28.619.058.739 149.028.670.636 5.328.909.088 80.922.000 DAFTAR NERACA 288


DAFTAR 23

ASET LAIN-LAIN PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010 (Dalam Rp)

NO

BA

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

065 066 067 068 075 076 077 079 080 081 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 103 105 107 108

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA BKPM BNN Kementerian Negara PDT BKKBN BMG KPU Mahkamah Konstitusi RI LIPI Badan Tenaga Nuklir Nasional BPPT BLU BPPT LAPAN Bakosurtanal BSN Badan Pengawas Tenaga Nuklir LAN ANRI BKN BPPK Kementerian Perdagangan Kemen Perumahan Rakyat Kemen Pemuda dan Olah Raga KPK BRR NAD - Nias DPD BKNPB BPLS Badan SAR KPPU JUMLAH

30 Juni 2011

31 Desember 2010

76.615.072 98.344.215.915 2.541.108.400 2.425.657.506 13.542.204.768 3.174.091.368 3.005.724.467 19.248.896.036 25.652.324.911 70.406.149.969 796.937.214 318.595.063 7.704.531.609 109.747.000 1.384.829.940 619.730.000 8.282.196.849 120.023.150.396 49.462.087.699 990.244.852 544.253.548.508 122.200.656.654 419.990.108.081 669.869.028.122 3.025.000 32.680.335.000 399.560.855 51.985.658.529 13.832.000

76.615.072 98.517.488.446 2.541.108.400 2.410.165.506 15.130.688.435 1.788.308.577 3.005.724.467 24.265.455.335 25.170.014.900 70.570.822.802 757.472.375 118.222.863 7.704.531.609 109.747.000 1.422.982.940 1.397.949.748 8.282.196.849 120.240.933.031 48.732.344.172 804.372.852 544.253.548.508 122.200.656.654 378.996.590.651 669.869.028.122 83.301.000 32.680.335.000 381.675.855 51.688.284.109 -

57.611.958.479.767

56.966.506.583.499

DAFTAR NERACA 289


DAFTAR 24

PT. PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) RINGKASAN ASET NEGARA YANG DIKELOLA PPA UNTUK PERIODE 01 JUNI 2010 - 30 JUNI 2010

SALDO AWAL PERIODE ( 1 JANUARI 2010 ) *) NO.

JENIS ASET

SATUAN ASET

NILAI ASET ITEM ASET

1

SAHAM BANK

Bank

2

SAHAM NON BANK

Perusahaan

3

HAK TAGIH

Debitur

Original CCY

SAHAM DAN KREDIT

Perusahaan

12.536.713.477

-

11

169.873.432.223

169.873.432.223

-

152.202.696.847

152.202.696.847

-

39.784.959

363.395.815.506

1.860.978.487.388

1.860.978.487.388

25.540.008

233.282.433.072

2 $

JUMLAH

20

ITEM ASET

12.536.713.477

$ 4

Ekv. Rupiah

3

4

2.195.591.329.935 $

65.324.967,00

MUTASI PERIODE BERJALAN MUTASI TRANSAKSI

MUTASI SERAH KELOLA

2.792.269.578.513

NILAI ASET Original CCY -

Ekv. Rupiah

ITEM ASET

PROCEEDS Original CCY

SALDO AKHIR PERIODE BERJALAN (30 JUNI 2010 ) **) NILAI ASET

Ekv. Rupiah

Original CCY

NILAI ASET

ITEM ASET

Ekv. Rupiah

Original CCY

-

-

-

-

3

12.536.713.477

12.536.713.477

-

-

-

-

-

11

169.873.432.223

169.873.432.223

-

-

-

-

-

(3.819.356.064)

4 $

-

-

-

-

-

-

-

2

(2.451.840.768) -

Ekv. Rupiah

-

-

-

-

-

(6.271.196.832)

$ 20

152.202.696.847

152.202.696.847

39.784.959

359.576.459.442

1.860.978.487.388

1.860.978.487.388

25.540.008

230.830.592.304

2.195.591.329.935 $

65.324.967

2.785.998.381.681

Catatan: *) Menggunakan kurs transaksi beli BI tgl 31 Mei 2010 $1=9.134 **) Menggunakan kurs transaksi beli BI tgl 30 Juni 2010 $1=9.038

DAFTAR NERACA 290


DAFTAR 25

ASET EKS BPPN YANG DIKELOLA TIM KOORDINASI PER 30 JUNI 2011

No.

JENIS ASET 1 Surat Berharga - Surat Berharga Treasury - Surat Berharga Non Treasury - Surat Berharga terkait PKPS 2 Penyertaan di Bank Lainnya 3 Penyertaan Non Bank 4 Pinjaman yang Diberikan - Dikelola BPPN

- Dikelola BDI 5 Aktiva Non Inti - NCA Properti - NCA Non Properti - Inventaris 6 Tagihan PKPS

7 8 9 10

Piutang Bank Piutang Non Bank Penempatan Antar Bank dan Nostro Aktiva Lainnya Jumlah

Per 31 Desember 2005* JUMLAH NILAI PENGALIHAN (Rp) ASET 37 121 2 8 21 11.785

1 365 7 76.413 17

13 3 2 7 88.802

Uraian

Per 31 Desember 2010 JUMLAH NILAI (Rp) ASET

Koreksi +/-

Per 30 Juni 2011 JUMLAH ASET

NILAI (Rp)

JUMLAH ASET

NILAI (Rp)

286.574.211.485 169.269.366.213 18.100.848.909 0 25.321.044.355 2.129.067.262.645 Dalam Rupiah Dalam USD Dalam JPY Dalam DM 19.489.668.884 ** 31.594.228.599 293.510.290.511 8.134.769.815 2.235.982.000.000 Tagihan PKPS 1) Telah diserahkan kepada PUPN 2) Eks Kepolisian Negara RI *** 3) Eks Kejaksaan Agung RI **** 1.249.659.000.000 20.000.000 83.698.000.000 93.971.000.000 6.644.391.691.416

16.051

4.083.423.025.982,22 232.633.139,50 9.610.910,20 500.000,00

15.990

4.066.036.497.354,41 232.633.139,50 9.610.910,20 500.000,00

(61)

(17.386.528.627,81)

1.128

1.462.099.189.630,00

1.127

1.447.565.969.790,00

(1)

(14.533.219.840,00)

58.937

16.247.173.622,00

58.937

16.247.173.622,00

0

0,00

8 8 7

12.967.404.025.762,90 8.099.131.770.000,00

8 8 7

12.890.940.205.146,90 8.099.131.770.000,00 0,00

0 0 0

(76.463.820.616,00)

(62)

(108.383.569.083,81)

478.622.000.000,00 76.139 Dalam USD Dalam JPY Dalam DM

27.106.927.184.997,10 76.077 232.633.139,50 Dalam USD 9.610.910,20 Dalam JPY 500.000,00 Dalam DM

0,00

478.622.000.000,00 26.998.543.615.913,30 232.633.139,50 9.610.910,20 500.000,00

Keterangan: * Sumber data berasal dari Surat Tim Audit LKPP BPK RI No. 08/ST-6 LKPP/06/2006 tanggal 12 Juni 2006 ** Telah disatukan dalam pinjaman yang dikelola BPPN *** Nilai JKPS versi APU dan saat ini masih dalam proses perhitungan dengan BPK-RI **** Tidak ada nilai JKPS dalam APU, dan sampai saat ini masih dalam proses perhitungan dengan BPK-RI 1) Adanya pengurangan jumlah dan nilai aset kredit karena adanya pelunasan hutang oleh debitur di PUPN 2) Adanya pembayaran kompensasi penggunaan aset properti untuk pembuatan jalan tol Kuala Namo, Sumatera Utara 3) Adanya pengurangan jumlah aset kredit yang berasal dari tagihan PKPS karena satu obligor atas nama PT Bank Deka dalam laporan sisa aset per 31 Desember 2009 dimaksukkan ke dalam tagihan PKPS yang telah diserahkan kepada PUPN (nomor 6 angka 1)). DAFTAR NERACA 291


DAFTAR 26.A

ASET KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA (KKKS) PER 30 JUNI 2011

No.

KKKS

Block

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Chevron Indonesia Company (Cico) East Kalimantan Chevron Makassar Ltd. Makassar Strait CNOOC South East Sumatera Ltd. Southeast Sumatera ConocoPhillips (Grissik) Ltd. Corridor ExxonMobil Oil Indonesia Inc. Block B Mobil Exploration Indonesia North Sumatera Offshore PetroChina International (Jabung) Ltd. Tanjung Jabung Premier Oil Natuna Sea BV Natuna Sea Block A PT Chevron Pacific Indonesia Rokan Total E&P Indonesie Mahakam Vico Indonesia Co. Sanga-sanga SUB TOTAL CRASH PROGRAM

12 13 14 15 16 17 18 19

Kalila (Korinci Baru) Pty Ltd. Korinci Baru Kalila (Bentu) Ltd. Bentu Block Kangean Energy Indonesia Kangean Elnusa Bangkanai energy Ltd. Bangkanai PT. Medco E&P Tarakan Tarakan JOB Pertamina-PetroChina East Java Tuban ENI Krueng Mane Ltd. Offshore North Aceh ENI Ambalat Ltd. Ambalat SUB TOTAL HASIL IP TAHUN 2010

20 Kodeco Energy Co. Ltd.

West Madura SUB TOTAL NON CRASH PROGRAM

TOTAL 20 KKKS 20 CAT : 1. Hasil Perhitungan belum dilakukan rekonsiliasi dengan BPMIGAS, BPKP, dan KESDM.

DATA s.d. 31 Desember 2004 Aset KKKS (Berdasarkan LHP KOREKSI) Nilai Perolehan Jumlah USD Rp 606 561.400.207,00 5.048.653.943.349,00 26 418.340.192,00 3.769.245.129.920,00 3.958 1.064.603.786,00 8.462.327.556.044,00 784 615.687.018,00 4.626.549.369.920,00 3.941 944.718.159,00 1.594.522.363.597,00 558 471.804.364,89 3.249.600.375.018,84 2.096 154.685.497,00 1.062.014.236.866,00 383 249.243.968,82 1.438.322.756.336,47 23.874 1.785.613.736,00 9.501.288.147.382,00 4.349 3.426.530.938,16 2.734 877.906.616,04 1.895.836.623.494,50 43.309 10.570.534.483 40.648.360.501.927,80 61.574.885,00 1.141.773.237.438,90 -

Keterangan

Nilai Wajar (Rp) 2.443.580.122.951,00 2.223.886.390.751,00 3.763.034.645.833,00 2.489.555.638.351,00 4.152.160.280.110,00 2.462.796.398.544,20 556.585.267.636,00 1.399.292.522.121,23 4.542.226.160.534,00 24.975.361.711.724,60 3.690.325.530.143,65 52.698.804.668.699,70

1 3 415 8 197 1061 55 2 1742

1.145,00 6.685,00 336.334.167,88 7.261,00 24.511.619,99 88.458.389,00 295.281,00 4.310,00 449.618.858,87

1.141.834.812.323,90

1.978.000,00 34.250.000,00 916.452.269.238,51 29.019.574,00 151.175.963.748,76 522.441.015.152,62 597.876.016,07 5.255.989,00 1.590.737.627.718,96

189

43.152.487,00

382.589.949.742,00

148.026.228.805,00

189

43.152.487,00

382.589.949.742,00

148.026.228.805,00

45.240

11.063.305.829

42.172.785.263.994

54.437.568.525.224

DAFTAR NERACA 292


DAFTAR 26.B


No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

KKKS

Block

Chevron Indonesia Company (Cico) East Kalimantan Chevron Makassar Ltd. Makassar Strait CNOOC South East Sumatera Ltd. Southeast Sumatera ConocoPhillips (Grissik) Ltd. Corridor ExxonMobil Oil Indonesia Inc. Block B Mobil Exploration Indonesia North Sumatera Offshore PetroChina International (Jabung) Ltd. Tanjung Jabung Premier Oil Natuna Sea BV Natuna Sea Block A PT Chevron Pacific Indonesia Rokan Total E&P Indonesie Mahakam Vico Indonesia Co. Sanga-sanga SUB TOTAL CRASH PROGRAM

Well/Sumur tidak digunakan Aset KKKS (Berdasarkan LHP KOREKSI) Nilai Perolehan Jumlah USD Rp 1 1.709.151,00 15.411.414.567,00 97 24.590.164,01 195.521.142.741,00 15 1.801.575,00 16.063.842.797,00 8 9.068.084,20 19.557.091.388,80 2 329.981,00 3.244.373.192,00 1.487 202.299.010,00 1.847.613.336.494,00 130 95.994.946 468.663.912.774 817 271.519.018 1.548.593.557.483 2.557 607.311.929 4.114.668.671.436

ExxonMobil Exploration and Production Indonesia Surumana Surumana Limited ExxonMobil Exploration and Production Indonesia Mandar (Mandar) Limited North East Madura Anardako Indonesia Company Nunukan Anardako Indonesia Nunukan Company Madura Santos (Madura) Pty Ltd. Sampang Santos (Sampang) Pty Ltd. Kalila (Korinci Baru) Pty Ltd. Korinci Baru Kalila (Bentu) Ltd. Bentu Block Kangean Kangean Energy Indonesia Bangkanai Elnusa Bangkanai energy Ltd. Tarakan PT. Medco E&P Tarakan Tuban JOB Pertamina-PetroChina East Java Offshore North Aceh ENI Krueng Mane Ltd. Ambalat ENI Ambalat Ltd. SUB TOTAL HASIL IP TAHUN 2010

26 HESS (Indonesia-Pangkah) 27 Kodeco Energy Co. Ltd.

Pangkah-Gresik West Madura

SUB TOTAL NON CRASH PROGRAM 27 CAT : 1. Hasil Perhitungan belum dilakukan rekonsiliasi dengan BPMIGAS, BPKP, dan KESDM.

Nilai Wajar (Rp)

Jumlah

7.849.609.887,00 81.497.982.101,00 4.327.302.670,56 32.605.365.488,74 3.244.373.192,00 1.285.803.018.926,00 781.106.386.441 1.467.935.118.355 3.664.369.157.061

69 22 400 515 511 59 3.928 345 7.379 5.036 955 19.219

PENGGUNAAN KURS BELUM TEPAT Aset KKKS (Berdasarkan LHP KOREKSI) Nilai Perolehan USD Rp 56.900.292,40 543.279.798.095,25 9.361.999,83 91.187.725.824,10 264.528.601,99 2.475.419.463.408,00 308.723.294,00 2.811.304.543.981,00 228.580.376,80 592.827.976.138,20 3.199.323,00 31.229.503.375,00 515.180.539,00 5.013.625.577.215,00 58.983.518,95 546.426.725.365,61 485.380.244,00 4.069.100.427.672,00 2.939.289.851,04 148.000.126,00 1.372.886.679.314,00 5.018.128.167,01 17.547.288.420.388,20

Nilai Wajar (Rp) 543.279.798.095,00 91.187.725.824,00 2.476.957.168.073,00 2.811.304.543.981,00 826.105.810.490,26 31.229.503.376,00 4.992.162.277.830,00 559.955.411.410,98 4.069.100.427.672,00 28.250.543.811.106,20 1.290.995.047.790,51 45.942.821.525.649,00

-

-

-

-

4

319.798,48

0,00

3.496.135.856,00

-

-

-

-

1

313.721,59

0,00

3.435.251.410,50

-

-

-

-

12 5 23 44 104 26 153 13 28 264 0 0

30.121,00 151.231,00 28.188.554,00 94.344.548,00 10.271.891,81 67.148,00 4.880.213,12 17.792,00 6.329.941,01 19.260.125,00 0,00 0,00 164.175.085

0,00 0,00 254.683.581.917,00 889.849.750.306,00 105.082.545.900,00 615.370.348,00 43.999.774.998,10 223.096.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.294.454.120.434

283.709.699,00 1.421.571.400,00 254.683.581.916,95 889.849.750.305,70 105.109.456.301,00 615.370.348,00 44.055.098.051,40 164.964.703,00 63.110.770.710,24 182.782.573.053,00 0,00 0,00 1.549.008.233.755

347.575.097,00 222.519.926,00

3.263.851.349.688,00 2.254.666.391.634,00

3.263.851.349.688,00 2.254.666.391.634,00

11 11 2.568

677

3.805.010,00

37.403.248.300,00

37.403.248.300,00

272,00 222,00

3.805.010,00

37.403.248.300,00

37.403.248.300,00

494,00

570.095.023,00

5.518.517.741.322,00

5.518.517.741.322,00

611.116.939

4.152.071.919.736

3.701.772.405.361

20.390

5.752.398.275

24.360.260.282.144

53.010.347.500.726

SUBSEQUENT EXPENDITURE YANG MASIH DIRAGUKAN Aset KKKS (Berdasarkan LHP KOREKSI) Nilai Wajar (Rp) Nilai Perolehan Jumlah USD Rp 91 9.432.173,00 82.005.835.353,00 47.133.959.637,89 746 152.299.141,00 286.726.705.673,00 636.421.049.576,00 1 537.788,72 3.617.166.930,72 815.955.657,09 138 112.107.796,85 1.265.975.850.530,20 1.585.255.921.396,71 976,00 274.376.899,57 1.638.325.558.486,92 2.269.626.886.267,68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

976

-

274.376.900

-

1.638.325.558.487

2.269.626.886.268

DAFTAR NERACA 293


DAFTAR 26.C


No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

UNIT / KKKS (2) TOTAL INDONESIA E&P VICO SANGA SANGA PT. MEDCO E & P TARAKAN PT PERTAMINA EP AREA CEPU PT. CHEVRON INDONESIA COMPANY PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA PT. KONDUR PETROLEUM SA PT. PETROSELAT LTD PT. MEDCO E & P INDONESIA

LOKASI/BLOCK

22 VICO UNIT MUTIARA

(3) BALIKPAPAN SANGA-SANGA TARAKAN AREA CEPU BALIKPAPAN ROKAN PEKANBARU SELAT PANJANG PEKANBARU PELALAWAN PELALAWAN & PEKANBARU PEKANBARU SORONG SALAWATI KANGEAN BLOCK RIMAU BLOCK BLORA & BOJONEGORO BLOCK B ACEH SUMATERA JAMBI SEMBERAH LAPANGAN PAMAGUAN LAPANGAN MUTIARA

23 24 25 26 27

BADAK DAN NILAM BANGKO BLOCK LEMATANG BLOCK JAMBI PENDOPO

10 PT. KALILA (BENTU) LTD.

SALDO PER JUNI 2011 NILAI WAJAR TANAH LUAS (M2) (Rp) (8) (9) 9.705.925 546.054.937.372,00 1.154.632 44.075.198.000,00 340.635 28.962.632.000,00 42.055 6.392.360.000,00 14.459.988 261.863.240.500,00 437.675.097 10.592.439.949.130,00 6.981.158 230.121.681.000,00 411.388 10.602.840.000,00 6.195.852 84.653.336.280,00 361.235

1.945.175.000,00

464.088 3.862.621 1.660.974 898.504 1.497.087 587.573

7.592.592.400,00 7.307.770.750,00 2.654.097.310,00 40.817.865.860,00 5.562.224.000,00 49.679.658.000,00

504.273 12.540.916 25.887.874 12.392.826 5.689.285

10.501.230.000,00 932.092.427.000,00 3.400.038.160,00 51.415.100.000,00 20.536.437.113,00

11.686.331

64.787.724.558,00

79.897.257 1.014.425 962.044 871.217 955.055

186.273.424.543,00 19.021.937.352,00 3.549.632.633,00 6.029.860.000,00 31.627.815.000,00

28 JOB PERTAMINA JAVA - TUBAN 29 CONOCOPHILLIPS GRISSIK LTD

569.945 685.838

66.459.346.700,00 502.869.000,00

30

289.342

2.112.767.000,00

11 12 13 14 15 16

PT. KALILA (KORINCI BARU) LTD. PT. PETROCHINA INT. BERMUDA PT. PETROCHINA SALAWATI KANGEAN ENERGY PT. MEDCO E & P RIMAU MOBIL CEPU LTD

17 18 19 20 21

EXXONMOBIL OIL INDONESIA PT PERTAMINA EP REGION SUMATERA CONOCOPHILLIPS SOUTH JAMBI LTD VICO UNIT SEMBERAH VICO UNIT MUTIARA

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

VICO UNIT BADAK & NILAM PETROCHINA INTERNATIONAL BANGKO PT. MEDCO E & P INDONESIA JOB HESS JAMBI MERANG JOB PERTAMINA GOLDEN SPIKE - PENDOPO

TUBAN GRISSIK - MUSI BANYUASIN PT. MEDCO E & P INDONESIA CENTRAL SUMATERA/MUSI RAWAS JOB PERTAMINA TALISMAN OGAN KOMERING PT. BOB BUMI SIAK PUSAKO SIAK - PEKANBARU TAC PERTAMINA BWP MERUAP LTD SAROLANGUN PT. LAPINDO BRANTAS INC. SIDOARJO BLOCK TOILI- SULAWESI JOB PERTAMINA - MEDCO TOMORI PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA - SIAK SIAK - PEKANBARU ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG) SENGKANG PEARL OIL TUNGKAL LTD TUNGKAL BLOCK - JAMBI PT. PETROCHINA INT JABUNG JABUNG BLOCK - JAMBI KODECO ENERGY LTD. GRESIK HESS INDONESIA PANGKAH GRESIK PT PERTAMINA EP REGION JAWA BAGIAN BARAT JAWA BAGIAN BARAT TOTAL

KETERANGAN (10)

482.923 132.829 301.743 447.275 343.689 4.254.516 567.485 353.137 8.449.765 39.520 286.675 -

2.258.798.000,00 4.100.448.000,00 3.657.675.075,00 33.296.382.882,00 3.274.558.000,00 9.403.683.400,00 23.890.286.000,00 1.041.880.133,00 323.833.352.258,00 1.068.469.575,00 USD 6.755.000,00 68.597.208.000,00 Hasil IP 2011 13.793.458.907.984,00 655.904.996 dan USD 6,755,000.00 Ekuivalen : Rp.13.856.955.907.984,00

DAFTAR NERACA 294


DAFTAR 27

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

NO 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 21 23 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59

BA 001 004 005 006 007 010 011 012 013 015 018 019 020 022 023 024 025 026 027 029 032 033 034 035 036 040 041 042 043 044 047 048 050 051 054 055 056 059 060 063 065 066 067 068 074 075 076 077 078 079

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MPR BPK MA Kejaksaan Agung Sekretariat Negara Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan Kementerian Hukum dan HAM RI Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Kementerian ESDM Kementerian Perhubungan Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Kesehatan Kementerian Agama Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Sosial Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pekerjaan Umum Kemenko Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Bidang Perekonomian Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Negara BUMN Kementerian Negara Riset dan Teknologi Kementerian Negara Lingkungan Hidup Kementerian Negara KUKM Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Kementerian Negara PAN BIN LSN BPS Kementerian Negara PPN/ Bappenas Badan Pertanahan Nasional Kementerian Kominfo Kepolisian RI BPOM BKPM BNN Kementerian Negara PDT BKKBN Komnas HAM BMG KPU Mahkamah Konstitusi RI PPATK LIPI

30 Juni 2011 433.343.200 1.247.572.701 824.924.448 3.315.226.687 40.928.801.147 7.128.241.809 851.660.382 4.841.338.176.162 4.496.359.474 124.847.647.494 4.057.312.403 203.191.423 12.411.375.679 55.681.684.630 83.199.780.150 517.038.381.106 107.798.520.512 1.558.341.676 2.483.136.742 18.988.928.725 546.132.871 38.646.787.896 52.183.284 1.145.681.273 16.772.500 473.805.000 835.548.831 3.204.682.492 293.140 22.515.000.000 1.156.457.508 3.951.378.710 2.566.742.381 243.016.410 35.239.123.417 1.260.000 310.635.956 157.424.221 13.315.160 162.036.450 582.506.000 158.491.722 114.965.252 2.752.890.024 2.984.445.611

(Dalam Rp) 31 Desember 2010 1.094.198.831 2.191.341.392 3.517.543.774 1.845.635.750 36.845.718.358 3.250.629.696 6.144.858.402 848.472.444.569 10.271.046.636 202.674.045.731 5.681.134.174 1.076.418.319 18.855.590.946 139.725.858.192 68.560.459.557 480.417.525.175 334.119.122.227 1.108.764.679 2.844.045.420 20.076.067.215 3.077.645.469 129.943.580.652 34.792.984 472.555.219 65.173.284 2.198.627.671 16.772.500 639.279.862 70.121.689 2.746.160.312 374.468.888 293.140 62.641.824.097 157.734.520 4.728.495.565 3.945.776.871 1.146.033.884 198.832.881.549 1.895.860.838 355.247.980 1.005.568.234 157.424.221 399.336.993 37.005.485 4.578.579.279 860.777.048 93.870.566 19.320.000 1.681.937.825

Daftar Neraca 295


DAFTAR 27

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

NO BA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional 60 081 BPPT 62 082 LAPAN 63 084 BSN 64 085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir 65 086 LAN 66 087 ANRI 68 088 BKN 70 089 BPPK 71 090 Kementerian Perdagangan 72 091 Kemen Perumahan Rakyat 73 092 Kemen Pemuda dan Olah Raga 74 093 KPK 75 095 DPD 76 100 Komisi Yudisial RI 77 103 BKNPB 78 104 BNP2TKI 79 106 LKPBJP 80 108 KPPU 81 82 999.05 BUN (DJPK) 83 999.08 BUN (Belanja lainnya) 84 999.992 BUN (Dit. PKN) 85 999.999 BUN (BAPERTARUM) 86 105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO 87 106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 88 107 BADAN SAR 89 108 KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA JUMLAH

30 Juni 2011 497.816.746 651.908.851 22.241.472 2.314.941.501 4.664.008.426 47.402.382 4.768.417.591 6.747.326 166.170.626 4.660.000 6.116.663.453 168.625.000 1.357.555.667 44.533.430 13.287.896.988.852 463.612.917.314 187.300.410.600 3.551.726.799.482 8.268.480 23.458.041.259.858

(Dalam Rp) 31 Desember 2010 2.485.122.018 7.851.174.147 1.343.557.271 19.620.196 235.049.038 308.592.561 15.794.775 678.208.678 2.745.925.873 735.348.021 7.960.000 290.693.054 3.891.752.442 417.038.789 63.430.625 38.309.959.050 1.055.457.130 17.507.000 151.692.061 15.798.435.847.230 8.709.596.834.582 639.059.754.870 3.551.726.799.482 27.967.575 31.370.420.682.136

Daftar Neraca 296


DAFTAR 28

Surat Berharga Negara Jangka Pendek Per 30 Juni 2011 (Dalam Rupiah) No.

Seri

FIXED RATE BOND 1 FR0016 2 FR0017 3 FR0022 4 FR0025

Maturity Date

ORI003 ORI004

SURAT UTANG PEMERINTAH 1 SU002 2 SU002 3 SU004 4 SU004 5 SU007 6 SU007

SPN20110706 SPN20110707 SPN20110720 SPN20110804 SPN20110811 SPN20110922 SPN20110929 SPN20111110 SPN20120209 SPN20120309 SPN20120406 SPN20120504 SPN20120608

Unamortized Prem(+)/Disc(-)

Book Value

24.604.200.000.000 4.093.937.000.000 7.531.263.000.000 6.584.000.000.000 6.395.000.000.000

13,45000% 13,15000% 12,00000% 10,00000%

25.435.313.000 38.646.598.000 (739.795.000) (12.471.490.000)

24.629.635.313.000 4.093.937.000.000 7.569.909.598.000 6.583.260.205.000 6.382.528.510.000

12/09/2011 12/03/2012

21.591.460.000.000 8.751.695.000.000 12.839.765.000.000

9,40000% 9,50000%

-

21.591.460.000.000 8.751.695.000.000 12.839.765.000.000

01/10/2011 01/04/2012 01/12/2011 01/06/2012 01/08/2011 01/02/2012

3.985.526.942.339 327.193.916.855 343.553.612.698 826.792.318.110 868.131.934.015 790.173.249.103 829.681.911.558

0,10000% 0,10000% 0,10000% 0,10000% 0,10000% 0,10000%

-

3.985.526.942.339 327.193.916.855 343.553.612.698 826.792.318.110 868.131.934.015 790.173.249.103 829.681.911.558

25.435.313.000

50.206.622.255.339

(616.241.996.000) (1.631.459.000) (3.627.244.000) (1.685.616.000) (9.241.512.000) (7.299.974.000) (1.235.192.000) (13.565.370.000) (7.804.780.000) (143.604.721.000) (144.500.876.000) (41.839.847.000) (32.986.702.000) (207.218.703.000)

22.983.758.004.000 1.998.368.541.000 3.196.372.756.000 598.314.384.000 1.990.758.488.000 1.142.700.026.000 98.764.808.000 986.434.630.000 492.195.220.000 3.656.395.279.000 3.305.499.124.000 908.160.153.000 667.013.298.000 3.942.781.297.000

(616.241.996.000)

22.983.758.004.000

BAGIAN LANCAR SUN JK PJG (a) SPN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Rate (%)

15/08/2011 15/01/2012 15/09/2011 15/10/2011

ORI 1 2

Principle Outstanding

50.181.186.942.339

06/07/2011 07/07/2011 20/07/2011 04/08/2011 11/08/2011 22/09/2011 29/09/2011 10/11/2011 09/02/2012 09/03/2012 06/04/2012 04/05/2012 08/06/2012

SUN JANGKA PENDEK (b)

23.600.000.000.000 2.000.000.000.000 3.200.000.000.000 600.000.000.000 2.000.000.000.000 1.150.000.000.000 100.000.000.000 1.000.000.000.000 500.000.000.000 3.800.000.000.000 3.450.000.000.000 950.000.000.000 700.000.000.000 4.150.000.000.000

-

23.600.000.000.000

SBSN 1

SR001

25/02/2012

5.556.290.000.000 5.556.290.000.000

12,000%

-

5.556.290.000.000 5.556.290.000.000

SDHI 1

SDHI 2012A

03/03/2012

3.342.000.000.000 3.342.000.000.000

7,61000%

-

3.342.000.000.000 3.342.000.000.000

-

8.898.290.000.000

SBSN JANGKA PENDEK (c)

8.898.290.000.000

DAFTAR NERACA 297


DAFTAR 29

Utang Bunga/Imbalan (Accrued Interest/Return ) - Surat Berharga Negara Per 30 Juni 2011 (Dalam Rupiah) No.

Seri

Maturity Date

Principle

15/08/2011 15/01/2012 15/07/2012 15/06/2013 15/12/2013 15/09/2011 15/12/2012 15/10/2011 15/10/2014 15/06/2015 15/07/2017 15/05/2016 15/11/2020 15/07/2018 15/03/2013 15/06/2021 15/06/2022 15/09/2019 15/09/2026 15/08/2018 15/08/2023 15/09/2025 15/07/2027 15/07/2022 15/09/2024 15/05/2037 15/07/2023 15/02/2028 15/09/2018 15/09/2013 15/07/2038 15/05/2014 15/08/2030 15/07/2021 15/07/2031 15/09/2016 15/09/2026 15/05/2041

451.581.479.000.000 4.093.937.000.000 7.531.263.000.000 5.430.062.000.000 11.456.341.000.000 10.074.751.000.000 6.584.000.000.000 14.776.143.000.000 6.395.000.000.000 13.467.535.000.000 19.874.000.000.000 14.221.766.000.000 11.440.000.000.000 17.899.000.000.000 1.434.000.000.000 9.400.474.000.000 16.756.400.000.000 11.023.750.000.000 10.735.500.000.000 2.450.000.000.000 2.920.757.000.000 4.175.000.000.000 26.474.000.000.000 14.774.100.000.000 14.417.000.000.000 18.014.000.000.000 6.400.000.000.000 16.855.000.000.000 20.840.000.000.000 5.675.970.000.000 4.786.607.000.000 15.686.000.000.000 2.361.123.000.000 23.500.000.000.000 15.272.000.000.000 26.722.000.000.000 13.550.000.000.000 15.714.000.000.000 8.400.000.000.000

ORI003 ORI004 ORI005 ORI006 ORI007

VARIABLE RATE BOND 1 VR0018 2 VR0019 3 VR0020

FIXED RATE BOND 1 FR0016 2 FR0017 3 FR0018 4 FR0019 5 FR0020 6 FR0022 7 FR0023 8 FR0025 9 FR0026 10 FR0027 11 FR0028 12 FR0030 13 FR0031 14 FR0032 15 FR0033 16 FR0034 17 FR0035 18 FR0036 19 FR0037 20 FR0038 21 FR0039 22 FR0040 23 FR0042 24 FR0043 25 FR0044 26 FR0045 27 FR0046 28 FR0047 29 FR0048 30 FR0049 31 FR0050 32 FR0051 33 FR0052 34 FR0053 35 FR0054 36 FR0055 37 FR0056 38 FR0057 ORI 1 2 3 4 5

Rate (%)

Accrued Interest

13,45000% 13,15000% 13,17500% 14,25000% 14,27500% 12,00000% 11,00000% 10,00000% 11,00000% 9,50000% 10,00000% 10,75000% 11,00000% 15,00000% 12,50000% 12,80000% 12,90000% 11,50000% 12,00000% 11,60000% 11,75000% 11,00000% 10,25000% 10,25000% 10,00000% 9,75000% 9,50000% 10,00000% 9,00000% 9,00000% 10,50000% 11,25000% 10,50000% 8,25000% 9,50000% 7,37500% 8,37500% 9,50000%

13.280.405.688.372 206.866.636.610 456.876.538.632 330.039.168.360 71.373.004.430 62.866.446.240 231.868.728.000 71.058.471.687 134.538.010.000 311.665.694.970 82.536.722.000 656.092.730.878 157.071.200.000 251.463.051.000 99.231.366.000 344.856.388.690 93.768.814.400 62.162.926.250 362.323.125.000 86.281.650.000 127.286.590.060 184.297.025.000 854.660.142.000 698.608.092.600 681.722.262.000 528.674.872.000 79.692.800.000 738.687.230.000 782.937.960.000 149.919.395.610 126.428.650.691 759.814.154.000 33.924.615.264 927.028.000.000 581.237.048.000 1.171.118.372.000 293.276.200.000 386.234.406.000 101.917.200.000

12/09/2011 12/03/2012 15/09/2013 15/08/2012 15/08/2013

40.368.065.000.000 8.751.695.000.000 12.839.765.000.000 2.666.875.000.000 8.186.730.000.000 7.923.000.000.000

9,40000% 9,50000% 11,45000% 9,35000% 7,95000%

183.383.476.360 43.417.158.895 64.378.581.710 13.571.726.875 34.024.049.880 27.991.959.000

25/10/2012 25/12/2014 25/04/2015

136.413.416.000.000 4.368.483.000.000 13.506.226.000.000 9.899.007.000.000

5,19271% 5,44000% 5,19271%

781.113.542.470 41.753.960.514 11.980.022.462 94.614.708.906

DAFTAR NERACA 298


DAFTAR 29

Utang Bunga/Imbalan (Accrued Interest/Return ) - Surat Berharga Negara Per 30 Juni 2011 (Dalam Rupiah) No.

Seri

Maturity Date

Principle

Rate (%)

Accrued Interest

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

VR0021 VR0022 VR0023 VR0024 VR0025 VR0026 VR0027 VR0028 VR0029 VR0030 VR0031

25/11/2015 25/03/2016 25/10/2016 25/02/2017 25/09/2017 25/01/2018 25/07/2018 25/08/2018 25/08/2019 25/12/2019 25/07/2020

7.546.328.000.000 9.666.749.000.000 8.652.056.000.000 9.909.300.000.000 6.909.300.000.000 5.442.142.000.000 5.442.142.000.000 7.033.994.000.000 12.212.320.000.000 10.503.015.000.000 25.322.354.000.000

4,87745% 5,44000% 5,19271% 4,87745% 5,44000% 5,19271% 5,19271% 4,87745% 4,87745% 5,44000% 5,19271%

37.007.192.512 8.574.406.363 82.696.351.248 48.595.207.200 6.128.549.100 52.015.993.236 52.015.993.236 34.494.706.576 59.889.217.280 9.316.174.305 242.031.059.532

SU DAN SRBI 1 2 3 4

SU002 SU004 SU007 SRBI01

01/04/2025 01/12/2025 01/08/2025 01/08/2033

246.580.596.848.075 19.108.969.810.702 51.527.939.449.009 49.245.739.760.935 126.697.947.827.429

0,10000% 0,10000% 0,10000% 0,10000%

81.736.452.118 4.764.154.117 4.235.173.105 20.237.975.244 52.499.149.652

IFR001 IFR002 IFR003 IFR004 IFR005 IFR006 IFR007 IFR008 IFR010 SDHI2012A SDHI2013A SDHI2014A SDHI2014B SDHI2014C SDHI2014D SDHI2021A SR-001 SR-002 SR-003

15/08/2033 15/08/2018 15/09/2015 15/10/2013 15/01/2017 15/03/2030 15/01/2025 15/03/2020 15/02/2036 03/03/2012 17/05/2013 09/08/2014 25/08/2014 07/10/2014 11/02/2014 11/04/2021 25/02/2012 10/02/2013 23/02/2014

57.341.260.000.000 2.714.700.000.000 1.985.000.000.000 2.632.000.000.000 550.000.000.000 1.171.000.000.000 2.175.000.000.000 1.507.000.000.000 252.000.000.000 2.640.000.000.000 3.342.000.000.000 4.250.000.000.000 2.855.000.000.000 336.000.000.000 2.000.000.000.000 6.000.000.000.000 2.000.000.000.000 5.556.290.000.000 8.033.860.000.000 7.341.410.000.000

11,80000% 11,95000% 9,25000% 9,00000% 9,00000% 10,25000% 10,25000% 8,80000% 10,00000% 7,61000% 7,55000% 7,36000% 7,30000% 7,13000% 7,85000% 8,00000% 12,00000% 8,70000% 8,15000%

737.573.670.710 120.345.365.700 89.116.575.000 71.450.904.000 10.413.700.000 48.618.749.000 65.428.350.000 71.260.002.000 6.508.152.000 99.182.160.000 19.781.298.000 12.478.000.000 12.841.790.000 408.912.000 9.506.000.000 26.166.000.000 8.888.000.000 11.112.580.000 40.771.839.500 13.295.293.510

10/03/2014 20/04/2015 15/01/2016 09/03/2017 17/01/2018 12/10/2035 17/02/2037 17/01/2038 13/03/2020 04/05/2014 04/03/2019

176.489.936.750.000 11.176.100.000.000 8.597.000.000.000 7.737.300.000.000 8.597.000.000.000 16.334.300.000.000 13.755.200.000.000 12.895.500.000.000 17.194.000.000.000 17.194.000.000.000 8.597.000.000.000 17.194.000.000.000

6,75000% 7,25000% 7,50000% 6,87500% 6,87500% 8,50000% 6,62500% 7,75000% 5,87500% 10,37500% 11,62500%

3.906.932.831.305 232.602.581.250 122.925.159.722 267.581.625.000 183.880.277.778 511.581.201.389 256.572.688.889 317.999.447.917 607.043.722.222 303.044.250.000 141.223.635.417 649.610.812.500

SBSN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17

INTERNATIONAL BOND 1 RI0014 2 RI0015 3 RI0016 4 RI0017 5 RI0018 6 RI0035 7 RI0037 8 RI0038 9 RI0320 10 RI14-GMTN 11 RI19-GMTN

DAFTAR NERACA 299


DAFTAR 29

Utang Bunga/Imbalan (Accrued Interest/Return ) - Surat Berharga Negara Per 30 Juni 2011 (Dalam Rupiah) No. 12 13 14 15 TOTAL

Seri SNI14 JPYSH1907 JPYSB2010 RI0521

Maturity Date 23/04/2014 29/07/2019 12/11/2020 05/05/2021

Principle 5.588.050.000.000 3.735.047.750.000 6.402.939.000.000 21.492.500.000.000 1.108.774.753.598.070

Rate (%) 8,80000% 2,73000% 1,60000% 4,87500%

Accrued Interest 92.885.808.889 43.052.650.398 13.944.178.267 162.984.791.667 18.971.145.661.335

* Kurs Tengah BI JPY pada tanggal pelaporan (30 Juni 2011) adalah Rp106,72 * Kurs Tengah BI USD pada tanggal pelaporan (30 Juni 2010) adalah Rp8,597

DAFTAR NERACA 300


DAFTAR 30

Surat Berharga Negara Jangka Pendek Per 30 Juni 2011 (Dalam Rupiah) No. SPN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Seri

SPN20110706 SPN20110707 SPN20110720 SPN20110804 SPN20110811 SPN20110922 SPN20110929 SPN20111110 SPN20120209 SPN20120309 SPN20120406 SPN20120504 SPN20120608

JUMLAH SUN JANGKA PENDEK

Maturity Date

06/07/2011 07/07/2011 20/07/2011 04/08/2011 11/08/2011 22/09/2011 29/09/2011 10/11/2011 09/02/2012 09/03/2012 06/04/2012 04/05/2012 08/06/2012


Rate (%)


BookValue

23.600.000.000.000 2.000.000.000.000 3.200.000.000.000 600.000.000.000 2.000.000.000.000 1.150.000.000.000 100.000.000.000 1.000.000.000.000 500.000.000.000 3.800.000.000.000 3.450.000.000.000 950.000.000.000 700.000.000.000 4.150.000.000.000

-

(616.241.996.000) (1.631.459.000) (3.627.244.000) (1.685.616.000) (9.241.512.000) (7.299.974.000) (1.235.192.000) (13.565.370.000) (7.804.780.000) (143.604.721.000) (144.500.876.000) (41.839.847.000) (32.986.702.000) (207.218.703.000)

22.983.758.004.000 1.998.368.541.000 3.196.372.756.000 598.314.384.000 1.990.758.488.000 1.142.700.026.000 98.764.808.000 986.434.630.000 492.195.220.000 3.656.395.279.000 3.305.499.124.000 908.160.153.000 667.013.298.000 3.942.781.297.000

23.600.000.000.000

-

(616.241.996.000)

22.983.758.004.000

DAFTAR NERACA 301


DAFTAR 31

PERNDAPATAN DITERIMA DI MUKA PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010 No.

BA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

004 007 010 013 015 018 019 020 022 024 025 026 033 034 040 043 044 056 057 059 060 063 065 077 078 080 084 086 089 090 100 104

Kementerian Negara/Lembaga BPK Sekretariat Negara Kementerian Dalam Negeri Kementerian Hukum dan HAM RI Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Kementerian ESDM Kementerian Perhubungan Kementerian Kesehatan Kementerian Agama Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Pekerjaan Umum Kemenko Bidang Politik dan Keamanan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Negara Lingkungan Hidup Kementerian Negara KUKM Badan Pertanahan Nasional Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Kementerian Kominfo Kepolisian RI BPOM BKPM Mahkamah Konstitusi RI PPATK Badan Tenaga Nuklir Nasional BSN LAN BPPK Kementerian Perdagangan Komisi Yudisial RI BNP2TKI JUMLAH

30 Juni 2011 31 Desember 2010 Audited Audited 242.156.300 290.014.900 0 10.681.239.117 14.225.375 49.633.994 45.840.000 45.840.000 979.879.160 1.657.970.182 484.659.000 50.839.938 0 342.941.500 13.636.364 88.475.000 357.500.000 12.249.090 60.153.391.465 75.455.159.412 6.851.545.190 2.962.989.081 847.816.034 474.281.346 766.648.291 924.648.291 52.500.000 52.500.000 52.983.333 38.333.333 136.500.000 12.000.000 6.581.711.368 7.530.870.448 0 14.515.577.014 0 15.000.000 0 46.533.667 281.887.190 1.417.354.316 21.084.000 30.940.000 43.788.297 0 93.108.000 21.832.036 2.500.000 0 6.875.000 150.554.185 466.190.000 8.545.000 629.779.488 259.455.677 410.963.916 667.462.841 715.182.887 9.798.000 9.798.000 0 86.763.748 79.045.399.106 119.116.551.668

Daftar Neraca 302


DAFTAR 32.A

Surat Berharga Negara Jangka Panjang Dalam Negeri Per 30 Juni 2011 (Dalam Rupiah) No.

Seri

Maturity Date

FIXED RATE BOND


Rate (%)


427.092.279.000.000

BookValue

(6.066.820.430.000)

421.025.458.570.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

FR0018 FR0019 FR0020 FR0023 FR0026 FR0027 FR0028 FR0030 FR0031 FR0032 FR0033 FR0034 FR0035 FR0036 FR0037 FR0038 FR0039 FR0040 FR0042 FR0043 FR0044 FR0045 FR0046 FR0047 FR0048 FR0049 FR0050 FR0051 FR0052 FR0053 FR0054 FR0055 FR0056 FR0057

15/07/2012 15/06/2013 15/12/2013 15/12/2012 15/10/2014 15/06/2015 15/07/2017 15/05/2016 15/11/2020 15/07/2018 15/03/2013 15/06/2021 15/06/2022 15/09/2019 15/09/2026 15/08/2018 15/08/2023 15/09/2025 15/07/2027 15/07/2022 15/09/2024 15/05/2037 15/07/2023 15/02/2028 15/09/2018 15/09/2013 15/07/2038 15/05/2014 15/08/2030 15/07/2021 15/07/2031 15/09/2016 15/09/2026 15/05/2041

5.430.062.000.000 11.456.341.000.000 10.074.751.000.000 14.776.143.000.000 13.467.535.000.000 19.989.000.000.000 14.221.766.000.000 11.440.000.000.000 17.899.000.000.000 1.434.000.000.000 9.400.474.000.000 16.756.400.000.000 11.023.750.000.000 10.735.500.000.000 2.450.000.000.000 2.920.757.000.000 4.175.000.000.000 26.474.000.000.000 14.774.100.000.000 14.417.000.000.000 18.014.000.000.000 6.400.000.000.000 16.855.000.000.000 20.840.000.000.000 5.675.970.000.000 4.786.607.000.000 15.686.000.000.000 2.361.123.000.000 23.500.000.000.000 15.272.000.000.000 26.722.000.000.000 13.550.000.000.000 15.714.000.000.000 8.400.000.000.000

13,17500% 14,25000% 14,27500% 11,00000% 11,00000% 9,50000% 10,00000% 10,75000% 11,00000% 15,00000% 12,50000% 12,80000% 12,90000% 11,50000% 12,00000% 11,60000% 11,75000% 11,00000% 10,25000% 10,25000% 10,00000% 9,75000% 9,50000% 10,00000% 9,00000% 9,00000% 10,50000% 11,25000% 10,50000% 8,25000% 9,50000% 7,37500% 8,37500% 9,50000%

(90.372.766.000) (187.565.903.000) 111.881.307.000 295.078.047.000 (199.469.861.000) (407.466.923.000) (41.043.957.000) (13.552.545.000) 216.490.476.000 (23.342.262.000) (4.216.671.000) (119.900.578.000) (18.598.413.000) (43.174.333.000) 1.264.819.695.000 (111.566.217.000) (106.985.345.000) (1.402.576.438.000) (24.812.718.000) (2.117.512.788.000) (1.504.725.789.000) (284.900.057.000) (237.419.099.000) (454.044.553.000) (48.585.862.000) (305.713.163.000) 342.820.416.000 (72.389.815.000) (128.554.799.000) (405.008.056.000) 55.588.540.000

5.430.062.000.000 11.456.341.000.000 10.074.751.000.000 14.685.770.234.000 13.279.969.097.000 20.100.881.307.000 14.516.844.047.000 11.240.530.139.000 17.491.533.077.000 1.392.956.043.000 9.386.921.455.000 16.972.890.476.000 11.000.407.738.000 10.731.283.329.000 2.330.099.422.000 2.902.158.587.000 4.131.825.667.000 27.738.819.695.000 14.662.533.783.000 14.310.014.655.000 16.611.423.562.000 6.375.187.282.000 14.737.487.212.000 19.335.274.211.000 5.391.069.943.000 4.549.187.901.000 15.231.955.447.000 2.312.537.138.000 23.194.286.837.000 15.614.820.416.000 26.649.610.185.000 13.421.445.201.000 15.308.991.944.000 8.455.588.540.000

1 2 3

ORI005 ORI006 ORI007

15/09/2013 15/08/2012 15/08/2013

18.776.605.000.000 2.666.875.000.000 8.186.730.000.000 7.923.000.000.000

11,45000% 9,35000% 7,95000%

-

18.776.605.000.000 2.666.875.000.000 8.186.730.000.000 7.923.000.000.000

ZERO COUPON 1 ZC0003 2 ZC0005

20/11/2012 20/02/2013

2.512.000.000.000 1.249.000.000.000 1.263.000.000.000

-

(281.750.175.000) (130.757.727.000) (150.992.448.000)

2.230.249.825.000 1.118.242.273.000 1.112.007.552.000

-

136.413.416.000.000

-

4.368.483.000.000 13.506.226.000.000 9.899.007.000.000 7.546.328.000.000 9.666.749.000.000

ORI

VARIABLE RATE BOND 1 2 3 4 5

VR0018 VR0019 VR0020 VR0021 VR0022

136.413.416.000.000 25/10/2012 25/12/2014 25/04/2015 25/11/2015 25/03/2016

4.368.483.000.000 13.506.226.000.000 9.899.007.000.000 7.546.328.000.000 9.666.749.000.000

5,19271% 5,44000% 5,19271% 4,87745% 5,44000%

DAFTAR NERACA 303


6 7 8 9 10 11 12 13 14

VR0023 VR0024 VR0025 VR0026 VR0027 VR0028 VR0029 VR0030 VR0031

SURAT UTANG PEMERINTAH 1 SU002 2 SU004 3 SU007 4 SRBI01

25/10/2016 25/02/2017 25/09/2017 25/01/2018 25/07/2018 25/08/2018 25/08/2019 25/12/2019 25/07/2020

8.652.056.000.000 9.909.300.000.000 6.909.300.000.000 5.442.142.000.000 5.442.142.000.000 7.033.994.000.000 12.212.320.000.000 10.503.015.000.000 25.322.354.000.000

5,19271% 4,87745% 5,44000% 5,19271% 5,19271% 4,87745% 4,87745% 5,44000% 5,19271%

-

8.652.056.000.000 9.909.300.000.000 6.909.300.000.000 5.442.142.000.000 5.442.142.000.000 7.033.994.000.000 12.212.320.000.000 10.503.015.000.000 25.322.354.000.000

01/04/2025 01/12/2025 01/08/2025 01/08/2033

242.595.069.905.736 18.438.222.281.149 49.833.015.196.884 47.625.884.600.274 126.697.947.827.429

0,10000% 0,10000% 0,10000% 0,10000%

-

242.595.069.905.736 18.438.222.281.149 49.833.015.196.884 47.625.884.600.274 126.697.947.827.429

(6.348.570.605.000)

821.040.799.300.736

111.965.987.000 48.893.549.000 (4.271.937.000) 41.481.756.000 15.385.037.000 (3.644.318.000) (285.119.000) 14.407.019.000 -

48.554.935.987.000 2.714.700.000.000 1.985.000.000.000 2.680.893.549.000 545.728.063.000 1.212.481.756.000 2.190.385.037.000 1.503.355.682.000 251.714.881.000 2.654.407.019.000 4.250.000.000.000 2.855.000.000.000 336.000.000.000 2.000.000.000.000 6.000.000.000.000 2.000.000.000.000 8.033.860.000.000 7.341.410.000.000

48.442.970.000.000

111.965.987.000

48.554.935.987.000

875.832.339.905.736

(6.236.604.618.000)

869.595.735.287.736

Total SUN Jangka Panjang (a)

827.389.369.905.736

SBSN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16

IFR0001 IFR0002 IFR0003 IFR0004 IFR0005 IFR0006 IFR0007 IFR0008 IFR0010 SDHI2013A SDHI2014A SDHI2014B SDHI2014C SDHI2014D SDHI2021A SR-002 SR-003

DAFTAR 32.A

15/08/2015 15/08/2018 15/09/2015 15/10/2013 15/01/2017 15/03/2030 15/01/2025 15/03/2020 15/02/2036 17/05/2013 09/08/2014 25/08/2014 07/10/2014 11/02/2014 11/04/2021 10/02/2013 23/02/2014

Total SBSN Jangka Panjang (b) TOTAL SBN Jangka Panjang (a+b)

48.442.970.000.000 2.714.700.000.000 1.985.000.000.000 2.632.000.000.000 550.000.000.000 1.171.000.000.000 2.175.000.000.000 1.507.000.000.000 252.000.000.000 2.640.000.000.000 4.250.000.000.000 2.855.000.000.000 336.000.000.000 2.000.000.000.000 6.000.000.000.000 2.000.000.000.000 8.033.860.000.000 7.341.410.000.000

11,80000% 11,95000% 9,25000% 9,00000% 9,00000% 10,25000% 10,25000% 8,80000% 10,00000% 7,55000% 7,36000% 7,30000% 7,13000% 7,85000% 8,00000% 8,70000% 8,15000%

DAFTAR NERACA 304


DAFTAR 32.B

Surat Berharga Negara Jangka Panjang Valas Per 30 Juni 2011 No.

Seri

SUN VALAS (USD) 1 RI0014 2 RI0015 3 RI0016 4 RI0017 5 RI0018 6 RI0035 7 RI0037 8 RI0038 9 RI0320 10 RI 140504 11 RI 190304 12 RI0521 SBSN VALAS (USD) 13 SNI14

Maturity Date

10/03/2014 20/04/2015 15/01/2016 09/03/2017 17/01/2018 12/10/2035 17/02/2037 17/01/2038 13/03/2020 04/05/2014 04/03/2019 05/05/2021 23/04/2014

SUN VALAS (JPY)

Issued Principle Outstanding

Rp181.024.465.579.150 Rp11.330.165.221.750 Rp9.613.000.000.000 Rp9.099.000.000.000 Rp9.370.000.000.000 Rp17.804.549.364.750 Rp15.436.000.000.000 Rp13.575.648.587.500 Rp18.729.115.845.000 Rp18.550.000.000.000 Rp12.025.000.000.000 Rp24.050.000.000.000 Rp21.441.986.560.150 7.031.748.227.903 Rp7.031.748.227.903

Rate (%)

6,75000% 7,25000% 7,50000% 6,87500% 6,87500% 8,50000% 6,62500% 7,75000% 5,87500% 10,37500% 11,62500% 4,87500% 8,80000%

10.186.748.000.000

Accrued Indexation

-Rp20.260.565.579.150 (154.065.221.750) (1.016.000.000.000) (1.361.700.000.000) (773.000.000.000) (1.470.249.364.750) (1.680.800.000.000) (680.148.587.500) (1.535.115.845.000) (1.356.000.000.000) (3.428.000.000.000) (6.856.000.000.000) 50.513.439.850 (1.443.698.227.903) (1.443.698.227.903)

Indexed Principle Outstanding

Rp160.763.900.000.000 Rp11.176.100.000.000 Rp8.597.000.000.000 Rp7.737.300.000.000 Rp8.597.000.000.000 Rp16.334.300.000.000 Rp13.755.200.000.000 Rp12.895.500.000.000 Rp17.194.000.000.000 Rp17.194.000.000.000 Rp8.597.000.000.000 Rp17.194.000.000.000 Rp21.492.500.000.000 5.588.050.000.000 Rp5.588.050.000.000


BookValue

-Rp1.583.639.325.000 (13.853.711.000) (29.691.842.000) (30.848.377.000) (42.628.330.000) (189.321.098.000) (923.674.040.000) (185.435.890.000) (372.316.452.000) (36.084.878.000) (133.690.607.000) 373.905.900.000 -

Rp159.180.260.675.000 11.162.246.289.000 8.567.308.158.000 Rp7.706.451.623.000 8.554.371.670.000 16.144.978.902.000 12.831.525.960.000 12.710.064.110.000 16.821.683.548.000 17.194.000.000.000 8.560.915.122.000 17.060.309.393.000 21.866.405.900.000 5.588.050.000.000 5.588.050.000.000

(48.761.250.000)

10.137.986.750.000

-

10.137.986.750.000

14 RIJPY0719

29/07/2019

3.695.426.000.000

2,73000%

39.621.750.000

3.735.047.750.000

-

3.735.047.750.000

15 RIJPY1120

20/11/2020

6.491.322.000.000

1,60000%

(88.383.000.000)

6.402.939.000.000

-

6.402.939.000.000

7.031.748.227.903

(1.443.698.227.903)

5.588.050.000.000

-

5.588.050.000.000

Jumlah SUN Valas 191.211.213.579.150 TOTAL 198.242.961.807.053 * Kurs Tengah BI JPY pada tanggal pelaporan (30 Juni 2011) adalah * Kurs Tengah BI USD pada tanggal pelaporan (30 Juni 2010) adalah

(20.309.326.829.150) (21.753.025.057.053)

170.901.886.750.000 176.489.936.750.000

-Rp1.583.639.325.000 (1.583.639.325.000)

169.318.247.425.000 174.906.297.425.000

Jumlah SBSN Valas

Rp106,72 Rp8.597

DAFTAR NERACA 305


DAFTAR 33 A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS (DEFISIT) Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2011 BERDASARKAN SAK Pendapatan dan Sumbangan Tidak Terikat No

Jenis Layanan

Surplus (Defisit)

KEMENTERIAN/SATKER Operasional

Pengadaan

Non Operasional

APBN

Hibah

Total Pendapatan

Sblm Disetor

Setor

Surplus (Defisit)

Surplus (Defisit)

Beban Usaha

ke Kas Negara

Ke Kas Negara

dengan APBN

tanpa APBN

Keterangan

KEMENTERIAN KESEHATAN (024)

Barang dan/atau

1

RS. Cipto Mangunkusumo, Jakarta

216.011.283.331

14.598.320.954

74.963.011.559

-

305.572.615.844

380.081.031.048

(74.508.415.204)

(74.508.415.204)

(149.471.426.763)

Jasa

2

RSUP Fatmawati, Jakarta

136.394.831.626

1.992.791.828

37.280.276.736

2.497.697.133

178.165.597.323

179.377.439.466

(1.211.842.143)

-

(1.211.842.143)

(38.492.118.879)

3

RSUP Persahabatan, Jakarta

77.142.200.672

18.841.109.302

31.412.139.381

-

127.395.449.355

123.394.814.380

4.000.634.975

-

4.000.634.975

(27.411.504.406)

4

RS JPD Harapan Kita, Jakarta

-

-

5

RSAB Harapan Kita, Jakarta

-

-

-

-

-

-

-

6

RS Kanker Dharmais, Jakarta

121.677.440.573

3.374.002.289

19.667.209.991

-

144.718.652.853

144.644.624.150

74.028.703

-

74.028.703

(19.593.181.288)

7

RS. Hasan Sadikin, Bandung

371.169.583.477

7.854.000.000

126.872.346.000

-

505.895.929.477

478.366.424.419

27.529.505.058

-

27.529.505.058

(99.342.840.942)

8

RS Kariadi, Semarang

159.685.112.707

6.436.505.191

48.716.595.365

-

214.838.213.263

160.839.550.681

53.998.662.581

-

53.998.662.581

5.282.067.216

9

RS Sardjito, Yogyakarta

137.575.555.828

17.853.558.244

43.198.396.992

-

198.627.511.064

169.845.621.278

28.781.889.786

-

28.781.889.786

(14.416.507.206)

10

RSUP Sanglah, Denpasar

134.516.460.609

4.223.047.692

38.465.371.488

177.204.879.789

161.970.666.238

15.234.213.551

-

15.234.213.551

(23.231.157.937)

11

RS Wahidin Sudirohusodo, Makassar

-

-

-

12

RS Djamil, Padang

-

1.020.761.448

(28.583.801.859) 27.128.745.558

13

RS Muhammad Hoesin, Palembang

14

RSPI Prof.DR. Sulianti Saroso, Jakarta

15

RSO Prof.DR.R.Soeharso, Surakarta

51.041.015.092

1.318.309.400

29.604.563.307

166.156.000

82.130.043.799

81.109.282.351

1.020.761.448

141.059.853.138

4.465.219.117

32.559.542.548

31.186.442.100

209.271.056.903

149.582.768.797

59.688.288.106

-

59.688.288.106

-

-

-

30.481.457.110

16

RSU Prof.Dr.R.D. Kandow, Manado

17

RSU Dr. Soeradji Tirtonegoro, Klaten

18 19 20

RS Mata Cicendo, Bandung

21

RSJ Dr. Soeharto Heerdjan, Jakarta

7.161.724.351

22

RS Jiwa Dr. Soeroyo, Magelang

7.623.405.963

23

RS. DR. H. Marzoeki Mahdi, Bogor

24

RS Adam Malik, Medan

25 26 27

2.282.619.926

19.772.967.484

30.000.000

52.567.044.520

53.057.804.417

(490.759.897)

-

(490.759.897)

-

(20.263.727.381)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.130.477.381

9.527.658.885

23.516.942.487

1.230.632.850

64.405.711.603

44.788.078.899

19.617.632.704

-

19.617.632.704

(3.899.309.783)

RS Paru Ario Wirawan, Salatiga

9.813.706.759

290.099.160

10.647.103.505

-

20.750.909.424

17.936.629.234

2.814.280.190

-

2.814.280.190

(7.832.823.315)

RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung

8.974.721.907

692.654.720

4.899.278.400

-

14.566.655.027

10.986.141.831

3.580.513.196

-

3.580.513.196

(1.318.765.204)

28.884.680.899

50.597.169

11.714.314.277

-

40.649.592.345

33.407.054.032

7.242.538.313

-

7.242.538.313

(4.471.775.964)

58.867.210

9.847.475.006

-

17.068.066.567

16.360.610.085

976.776.269

11.798.973.153

-

20.399.155.385

23.812.799.102

18.012.920.497

17.950.468.157

-

166.418.458.395

168.739.982.816

707.456.482 (3.413.643.718)

34.631.250

17.978.289.247

5.237.786.627

41.314.822.588

RS Ketergantungan Obat, Jakarta

3.655.419.511

87.293.415

11.709.734.405

-

15.452.447.331

16.319.535.199

RS Paru Dr. M. Gunawan, Cisarua Bogor

8.321.688.337

-

11.227.099.174

6.805.008.464

26.353.795.975

21.676.150.205

4.677.645.770

RSUP Rujukan Stroke Nasional, Bukittinggi

10.293.223.070

90.646.790

8.618.569.667

4.510.000

19.006.949.527

18.133.415.499

873.534.028

28

RS Jiwa Radjiman W., Lawang

17.090.810.731

119.403.153

18.290.519.126

-

35.500.733.010

29.193.032.047

6.307.700.963

29

RS Kusta Dr.Tadjuddin Chalid Makassar

3.288.722.112

253.690.614

9.186.725.165

12.729.137.891

12.739.577.590

30

RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang

-

-

-

-

31

RS Kusta Sitanala Tangerang

-

-

-

-

32

Politeknik Kesehatan Jakarta III Politeknik Kesehatan Bandung

(867.087.868)

(10.439.699)

10.339.261.111

-

17.484.701.306

-

27.823.962.417

21.190.059.827

(9.371.317) -

120.113.186

62.452.340

(9.140.018.524) (15.212.616.871)

-

(2.321.524.421)

-

707.456.482 (3.413.643.718)

119.865.849.180

33

62.452.340

-

-

(17.915.836.907)

(2.321.524.421)

(43.636.347.009)

(857.716.551)

(12.567.450.956)

4.677.645.770

(6.549.453.404)

873.534.028

(7.745.035.639)

6.307.700.963

(11.982.818.163)

(130.552.885)

-

-

6.633.902.590

6.633.902.590

(9.317.278.050)

(10.850.798.716)

34

Politeknik Kesehatan Medan

-

-

-

-

35

Politeknik Kesehatan Semarang

-

-

-

-

36

Politeknik Kesehatan Makassar

4.451.280.000

4.451.280.000

37

Politeknik Kesehatan Jakarta II

-

-

-

-

38

Balai Besar Labkes Palembang

-

-

-

-

39

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta

40

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makasar

41

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya

13.399.800.000

20.000.000

34.632.154.000

-

48.051.954.000

43.600.674.000

996.428.898

462.882.368

2.903.892.057

-

4.363.203.323

5.074.373.695

-

-

(711.170.372)

(711.170.372)

-

-

(30.180.874.000)

(3.615.062.429) -

KEMENTERIAN KEUANGAN (015) 1

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta

1.758.318.162

35.936.735

26.222.530.771

-

28.016.785.668

21.706.501.309

6.310.284.359

35.936.735

6.274.347.624

(19.948.183.147)

DAFTAR NERACA 306


DAFTAR 33 A


Jenis Layanan

Surplus (Defisit)

KEMENTERIAN/SATKER Operasional

Non Operasional

APBN

Hibah

Total Pendapatan

Beban Usaha

Sblm Disetor

Setor

Surplus (Defisit)

Surplus (Defisit)

ke Kas Negara

Ke Kas Negara

dengan APBN

tanpa APBN

Keterangan

KEMENTERIAN PERTANIAN (018) 1

Pusat Veterinaria Farma Surabaya

2

Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Malang

6.233.216.980

36.314.485

77.695.715

-

-

6.269.531.465

-

-

-

1.536.793.500

4.732.737.965

4.732.737.965

4.732.737.965

(1.030.806.949)

(1.030.806.949)

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (019) 1

Akademi Kimia Analis (AKA), Bogor

3.456.300.000

2

Balai Besar Industri Agro

9.207.400.686

3

Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Bandung

4

Balai Besar Tek Pencegahan & Pencemaran Industri Semarang

3.063.981.978

6.597.977.693

7.628.784.642

5.007.270.772

14.214.671.458

13.461.798.933

752.872.525 -

-

5.806.377.286

643.957.483

643.957.483

-

-

138.853.501.903

73.742.442.959

73.742.442.959

2.728.857.277

10.348.799

3.711.128.693

-

6.450.334.769

112.984.648.058

5.175.453.232

94.435.843.572

-

212.595.944.862

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL (023)

-

752.872.525

(4.094.788.927) (4.254.398.247) (3.067.171.210) -

1

Universitas Diponegoro, Semarang

2

Universitas Padjadjaran, Bandung

-

-

-

-

3

Universitas Negeri Malang, Malang

-

-

-

-

4

Universitas Hasanuddin, Makassar

-

-

-

5

Universitas Brawijaya, Malang

244.303.068.911

61.771.639.005

61.771.639.005

6

Universitas Negeri Semarang, Semarang

7

(13.811.762.633)

141.060.212.355

13.949.788.477

143.005.880.656

8.058.826.428

306.074.707.916

Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya

66.249.928.593

9.196.149.971

70.010.880.819

-

145.456.959.383

159.268.722.016

8

Universitas Mulawarman Samarinda

43.609.397.731

919.429.405

55.399.021.929

15.295.633.233

115.223.482.298

106.735.317.344

9

Universitas Sebelas Maret Surakarta

81.945.113.225

1.499.728.288

86.760.297.178

1.804.036.250

172.009.174.941

121.416.523.050

10

Universitas Lampung

40.141.928.950

3.746.358.197

62.577.537.455

27.796.759.758

134.262.584.360

80.276.753.403

11

Universitas Negeri Yogyakarta

12

Universitas Negeri Surabaya

13

Universitas Negeri Gorontalo

14

Universitas Bengkulu

15

Universitas Sriwijaya Palembang

-

-

105.710.770.659

44.837.101.842

7.281.078.552

52.971.801.996

70.579.456.560

-

-

(81.234.241.651) -

(13.811.762.633)

(83.822.643.452)

8.488.164.954

8.488.164.954

(46.910.856.975)

50.592.651.891

50.592.651.891

(36.167.645.287)

53.985.830.957

53.985.830.957

(8.591.706.498)

-

-

-

55.224.362.805

55.224.362.805

2.252.560.809

-

-

-

-

-

-

-

-

73.962.229.140

73.962.229.140

3.382.772.580 -

37.273.133.500

-

(20.693.400.613)

135.082.037.338

183.571.305.771

79.857.674.533

109.609.076.631

16

Universitas Negeri Jakarta

-

-

-

17

Universitas Andalas

-

-

-

18

Universitas Jenderal Soedirman

29.914.042.500

8.369.647.702

85.854.843.975

9.170.162.644

133.308.696.821

112.933.496.242

20.375.200.579

20.375.200.579

(65.479.643.396)

19

Universitas Haluoleo Kendari

23.095.233.975

10.730.212.708

44.467.344.055

-

78.292.790.738

65.579.089.120

12.713.701.618

12.713.701.618

(31.753.642.437)

20

Universitas Riau

-

-

-

-

-

KEMENTERIAN AGAMA (025) 1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

46.701.566.666

3.538.547.418

60.373.878.949

110.613.993.033

111.169.645.525

-

(555.652.492)

(555.652.492)

3 UIN Malang

-

-

-

4 UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

-

-

-

16.927.880.438

16.927.880.438

5 UIN Alauddin, Makassar

20.239.311.149

268.619.639

50.365.600.450

-

70.873.531.238

53.945.650.800

6 IAIN Sumatera Utara

-

-

-

7 UIN Walisongo Semarang

-

-

-

60.802.593.324

60.802.593.324

8 UIN Sultan Syarif Kasim Riau 9 IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

19.751.044.409 5.782.788.328

79.951.628.000 10.958.000

-

-

10 IAIN Sunan Ampel

99.702.672.409

38.900.079.085

5.793.746.328

6.111.005.131

-

(317.258.803)

(317.258.803)

-

11 IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

8.685.724.923

95.889.266

11.591.724.095

199.965.000

20.573.303.284

13.780.378.620

6.792.924.664

12 IAIN Raden Intan Lampung

4.795.140.427

83.109.205

16.579.398.744

1.765.300.000

23.222.948.376

20.972.962.711

2.249.985.665

76.710.026

-

11.407.614.051

-

11.484.324.077

-

(60.929.531.441) (33.437.720.012) (19.149.034.676) (317.258.803) -

6.792.924.664

(4.798.799.431)

2.249.985.665

(14.329.413.079)

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (026) 1 Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri, Bandung 2 Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri, Bekasi

-

11.570.398.826

(86.074.749)

719.289.767

(805.364.516)

(12.212.978.567)

DAFTAR NERACA 307


DAFTAR 33 A


Jenis Layanan

Surplus (Defisit)

KEMENTERIAN/SATKER Operasional 3 Balai Besar Latihan Kerja Industri, Serang

Non Operasional

153.622.698

APBN

Hibah

Total Pendapatan

7.219.125.558

Beban Usaha

Sblm Disetor

Setor

Surplus (Defisit)

Surplus (Defisit)

ke Kas Negara

Ke Kas Negara

dengan APBN

tanpa APBN

20.962.170

(8.552.642)

Keterangan

7.372.748.256

7.360.338.728

12.409.528

(7.227.678.200)

5.325.848.417

3.790.440.028

1.535.408.389

1.535.408.389

(100.509.359)

17.335.371.788

12.742.293.085

4.593.078.703

4.593.078.703

(1.955.617.928)

806.544.962.804

239.374.567.681

567.170.395.123

567.170.395.123

566.554.622.314

KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI (042) 1

PP IPTEK

2.961.135.000

146.527.139

1.635.917.748

10.564.158.886

222.516.271

6.548.696.631

710.873.876.953

95.055.313.042

615.772.809

582.268.530

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044) 1

Lembaga Layanan Pemasaran - KUKM

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (059) 1. Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (060)

-

1.

RS. Bhayangkara R. Said Sukanto Jakarta

-

-

-

-

2.

RS. Bhayangkara Tk.III Kediri

-

-

-

-

3.

RS Bhayangkara Tk.II H.S. Samsoeri, Mertojoso, Surabaya

-

-

-

-

4.

RS Bhayangkara Tk.II Mappa Oudang, Makassar

3.424.269.674

3.424.269.674

2.672.511.435

5.

RS Bhayangkara, Semarang

-

-

-

-

6.

RS Bhayangkara Tk.III, Palembang

-

-

-

-

20.049.823.529

1.667.538.023

751.758.239

100.000.000

22.569.119.791

19.144.850.117

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT) 1.

BPPT Enjiniring

28.822.184.190

196.658.303

291.520.297

-

29.310.362.790

12.598.994.753

16.711.368.037

16.711.368.037

16.419.847.740

726.611.914

38.779.244

-

-

765.391.158

670.329.698

95.061.460

95.061.460

95.061.460

LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL (082) 1

Pusat Pemanfaatan Tekhnologi Dirgantara (FATEKGAN)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (022) 1 Balai Besar Pendidikan Penyegaran & Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) 2 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)

23.799.845.000

1.421.326.571

4.098.283.366

29.319.454.937

22.538.711.936

6.780.743.001

6.780.743.001

2.682.459.635

22.517.602.500

1.333.210.438

34.414.202.453

58.265.015.391

38.692.382.580

19.572.632.811

19.572.632.811

(14.841.569.642)

3 Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

10.853.638.000

363.017.519

6.853.530.058

18.070.185.577

16.873.756.849

1.196.428.728

1.196.428.728

(5.657.101.330)

4 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

11.791.866.008

389.641.184

10.020.681.690

-

22.202.188.882

40.868.939.732

(18.666.750.850)

(18.666.750.850)

(28.687.432.540)

5 Balai Diklat Transportasi Darat (BPPTD) Tegal

2.171.513.013

142.710.000

9.293.950.509

-

11.608.173.522

8.052.811.764

3.555.361.758

6 Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya

1.980.243.330

16.090.833.823

12.072.697.699

4.018.136.124

14.110.590.493

3.243.236.277

3.555.361.758

(5.738.588.751)

774.899.847

(13.335.690.646)

KEMENTERIAN ESDM 1 Puslitbang Teknologi Minyak & Gas Bumi

-

-

-

-

-

-

-

-

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT (091) 1 Pusat Pembiayaan Perumahan Jakarta TOTAL PER DEPARTEMEN KEMENTERIAN KEUANGAN (015) KEMENTERIAN PERTANIAN (018) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (019)

1.758.318.162 15.392.557.963

35.936.735 88.044.514

26.222.530.771 11.782.381.443

-

28.016.785.668 27.262.983.920

21.706.501.309 26.896.960.861

6.310.284.359 366.023.059


1.856.594.714.373

101.142.471.573

748.283.014.414

41.920.446.547

2.747.940.646.906

2.584.178.609.443

163.762.037.463


681.984.409.546

105.704.948.374

766.062.908.195

62.125.418.313

1.615.877.684.428

1.218.833.223.153

397.044.461.275

KEMENTERIAN AGAMA (025)

105.955.575.902

3.997.123.528

218.862.230.238

1.965.265.000

330.780.194.668

244.879.721.872

2.961.135.000

146.527.139

1.635.917.748

582.268.530

5.325.848.417

3.790.440.028

10.564.158.886

222.516.271

6.548.696.631

-

17.335.371.788

710.873.876.953

95.055.313.042

615.772.809

-

806.544.962.804

KEMENTERIAN NEGARA RISTEK (042) KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA(059) POLISI REPUBLIK INDONESIA (060)

-

-

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKHNOLOGI (081) LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL (082)

28.822.184.190 726.611.914

38.779.244

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

71.134.464.521

3.649.905.712

KEMENTERIAN ESDM

-

196.658.303

-

291.520.297 64.680.648.076 -

-

29.310.362.790

35.936.735 -

366.023.059 163.651.295.594

(584.631.718.820) (369.018.446.920)

85.900.472.796

-

85.900.472.796

(132.961.757.442)

1.535.408.389

-

1.535.408.389

(100.509.359)

12.742.293.085

4.593.078.703

-

4.593.078.703

(1.955.617.928)

239.374.567.681

567.170.395.123

-

567.170.395.123

12.598.994.753

16.711.368.037

-

16.711.368.037

-

765.391.158

670.329.698

95.061.460

-

95.061.460

139.465.018.309

127.026.602.861

12.438.415.448

-

12.438.415.448

-

(11.416.358.384)

397.044.461.275

-

(19.948.183.147)

-

-

110.741.869

6.274.347.624

-

-

-

-

566.554.622.314 16.419.847.740 95.061.460 (52.242.232.628) -

DAFTAR NERACA 308


DAFTAR 33 A


Jenis Layanan

Surplus (Defisit)

KEMENTERIAN/SATKER Operasional KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TOTAL JENIS PELAYANAN PENYEDIAAN BARANG DAN JASA

Pengelolaan

Non Operasional -

APBN

-

3.485.009.689.248

Hibah -

310.242.287.700

Total Pendapatan -

1.818.763.089.851

Beban Usaha

-

106.593.398.390

-

5.720.608.465.189

4.470.991.743.435

Sblm Disetor

Setor

Surplus (Defisit)

Surplus (Defisit)

ke Kas Negara

Ke Kas Negara

dengan APBN

tanpa APBN

-

-

-

1.249.616.721.753

110.741.869

Keterangan -

1.249.505.979.884

(569.257.109.967)

SEKRETARIAT NEGARA (007)

Wilayah

1. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno PPK GBK) Jkt

54.365.488.748

7.677.963.664

62.043.452.412

58.813.717.052

3.229.735.360

8.876.272.046

(5.646.536.686)

(5.646.536.686)

Kawasan

2. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK), Jakarta

22.313.503.506

12.165.068.511

34.478.572.017

42.324.073.439

(7.845.501.422)

-

(7.845.501.422)

(7.845.501.422)

76.678.992.254

19.843.032.175

96.522.024.429

101.137.790.491

(4.615.766.062)

##########

(13.492.038.108)

(13.492.038.108)

TOTAL JENIS PELAYANAN PENGELOLAANWILAYAH/KAWASAN

-

-

Pengelolaan Dana KEMENTERIAN KEUANGAN (015) Khusus

1.

Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

-

-

-

-

KEMENTERIAN KEHUTANAN (029) 1.

Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan

(135.804.375)

(3.148.772.776)

-

55.769.408.671

3.012.968.401

-

58.782.377.072

3.148.772.776

55.633.604.296

55.769.408.671

77.568.625.583

22.280.318.328

-

-

99.848.943.911

2.258.262.798

97.590.681.113

-

97.590.681.113

97.590.681.113

47.656.299.188

3.393.334.583

1.978.539.192

-

53.028.172.963

12.798.816.669

40.229.356.294

-

40.229.356.294

38.250.817.102

75.412.482.492

-

-

-

75.412.482.492

6.274.094.949

69.138.387.543

-

69.138.387.543

69.138.387.543

77.568.625.583 47.656.299.188 125.224.924.771 3.686.913.606.274

55.769.408.671 22.280.318.328 3.393.334.583 81.443.061.582 411.528.381.456

3.012.968.401 1.978.539.192 4.991.507.593 1.823.754.597.444

106.593.398.390

58.782.377.072 99.848.943.911 53.028.172.963 211.659.493.946 6.028.789.983.564

3.148.772.776 2.258.262.798 12.798.816.669 18.205.852.243 4.590.335.386.170

55.633.604.296 97.590.681.113 40.229.356.294 193.453.641.703 1.438.454.597.394

########## ########## ##########

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (033) 1.

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044) 1.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT (091) 1. Pusat Pembiayaan Perumahan TOTAL PER DEPARTEMEN KEMENTERIAN KEUANGAN (015) KEMENTERIAN KEHUTANAN (029) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (033) KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044) TOTAL JENIS PELAYANAN PENGELOLAAN DANA KHUSUS TOTAL SELURUH JENIS PELAYANAN

(135.804.375) 97.590.681.113 40.229.356.294 137.684.233.032 1.373.698.174.808

(3.148.772.776) 97.590.681.113 38.250.817.102 132.692.725.439 (450.056.422.636)

DAFTAR NERACA 309


DAFTAR 33.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM ASET, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS Per 30 Juni 2011 BERDASARKAN SAK ASET Aset Lancar No

JENIS LAYANAN

Kewajiban Aset Tetap

Aset Lainnya

BIDANG/ESELON I/SATKER Kas & Setara Kas

Piutang

Persediaan

Tanah

Gedung dan Bangunan

Peralatan dan Mesin

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Tetap Lainnya

(Akumulasi Penyusutan Aset Tetap)

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Utang Jk Pendek

Ekuitas Dana Utang Jk. Panjang Keterangan

Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Investasi

203.764.356.075 28.789.967.199

1.679.255.929.683 277.148.784.548

79.762.659.699

52.118.563.077

0

-

0

-

-

0

65.843.828.380

907.153.924.760

53.981.911.580

709.943.363.781

Total Aset Tetap

Aset tak Berwujud

Aset Lain-lain

Utang Jk. Pendek Lainnya

Pihak Ke-3

Utang Jk. Panjang

Utang Lainnya

Penyediaan Barang dan/atau Jasa KEMENTERIAN KESEHATAN (024)

(1) 1 RS. Cipto Mangunkusumo, Jakarta 2 RSUP Fatmawati, Jakarta 3 RSUP Persahabatan, Jakarta

168.922.707.686 13.830.067.615

96.296.825.505 30.730.784.941

27.532.880.992 12.176.854.570

822.019.863.330 104.330.980.000

456.431.951.283 195.642.536.604

611.617.213.113 93.299.364.830

24.346.521.927

55.155.917.947

10.520.340.964

3.717.751.330

86.862.434.028

52.938.864.463

66.959.271.323

91.744.945.925 39.416.040.883

12.950.956.489

-

-

-

384.616.500.519 155.540.137.769

1.677.107.700.944 277.148.784.548

91.495.680.744

52.023.369.077

4 RS JPD Harapan Kita, Jakarta 5 RSAB Harapan Kita, Jakarta 6 RS Kanker Dharmais, Jakarta 7 RS. Hasan Sadikin, Bandung 8 RS Kariadi, Semarang

39.343.183.944

45.474.076.153

6.113.839.520

505.675.440.000

190.839.753.525

355.250.479.211

58.431.978

848.444.046

-

145.531.915.690

35.850.444.738

69.774.420.453

12.804.903.305

439.797.149.100

318.435.637.632

257.050.352.893

-

-

-

305.464.066.909

238.739.540.955

41.304.026.985

13.911.034.446

700.546.782.400

226.600.686.707

159.065.962.843

-

293.637.200

-

204.853.666.522

246.328.079

15.928.975.000

-

907.140.633.070

881.653.402.629

9 RS Sardjito, Yogyakarta

94.352.009.340

60.570.704.215

15.429.001.701

16.518.912.032

373.005.457.277

213.279.423.501

11.845.281.718

63.521.998.267

5.665.879.885

246.885.258.000

191.740.741.593

164.635.167.561

5.148.439.726

13.063.016.524

10.090.736.141

8.813.797.910

352.559.474.759

56.972.196.166

1.820.831.995

23.282.413.900

5.677.562.000

315.683.971.534

133.442.305.196

42.336.989.027

50.550.127.038

9.492.067.506

691.718.562.500

158.567.860.321

143.942.976.115

58.123.000

17.516.408.834

4.657.815.110

140.924.419.596

875.537.326.284

71.486.314.383

547.492.781.506

199.516.353.832

432.237.143.634

11 RS Wahidin Sudirohusodo, Makassar 12 RS Djamil, Padang 13 RS Muhammad Hoesin, Palembang 14 RSPI Prof.DR. Sulianti Saroso, Jakarta 15 RSO Prof.DR.R.Soeharso, Surakarta

7.587.670.323 -

5.793.139.897 -

37.623.859.223

201.089.570.000

103.095.849.628

14.487.237.124

82.391.025.000

57.618.108.000 -

93.669.547.114

39.350.000 -

45.513.826.102

28.548.963.392

876.608.976

7.181.562.212

34.506.978.000

28.668.256.714

17.750.567.662

995.468.970

14.632.473.367 27.465.393.029

2.827.514.729 2.877.610.731

1.760.359.505 6.052.357.937

176.280.000.000 35.097.950.000

14.264.152.199 63.007.933.543

28.088.947.900 23.709.815.446

1.288.276.933 11.530.650

21 RSJ Dr. Soeharto Heerdjan, Jakarta 22 RS Jiwa Dr. Soeroyo, Magelang 23 RS. DR. H. Marzoeki Mahdi, Bogor 25 RS Ketergantungan Obat, Jakarta 26 RS Paru Dr. M. Gunawan, Cisarua Bogor 27 RSUP Rujukan Stroke Nasional, Bukittinggi 28 RS Jiwa Radjiman W., Lawang 29 RS Kusta Dr.Tadjuddin Chalid Makassar

6.166.680.982 9.967.403.008

5.683.287.245

9.037.430.067

335.598.750.000

19.504.556.612 28.867.102.361

18.502.206.382

2.161.564.676

-

-

-

2.761.330.700

2.479.762.065

555.024.500.000

2.529.578.575

5.186.582.228

5.016.019.474

16.866.765.019

4.124.263.434

387.952.507.620

54.298.293.386

56.551.485.960

440.032.950

59.537.500

6.495.530.890

98.109.545.897

22.761.454.446

44.387.714.000

217.390.492.084

246.242.741.042

49.870.842.542

85.251.281.500

334.083.070

2.347.101.913

32.565.251.471

26.649.940.650

15.703.290.509

3.062.067.579

4.014.716.150

17.051.953.000

38.155.665.287

23.575.621.723

6.798.190.922

1.983.526.497

1.896.337.504

12.380.712.000

35.507.667.237

15.091.433.575

16.985.033.113

5.075.248.238

3.066.571.724

80.686.900.000

44.944.792.280

21.374.221.305

6.852.082.087

214.866.327

544.334.240

43.053.220.000

18.768.554.559

22.440.949.950

2.806.059.500

528.902.496

-

-

105.025.460

325.497.750

45.414.030.962

-

77.270.385.027 5.687.564.353

6.300.400.040

3.959.721.099

24

14.771.305.164

10.315.966.074

124.291.065

-

46.298.377.582

18.149.479.334

-

158.739.442

19.477.550.535

3.178.496.779

-

12.349.450.408 35.235.346.185

471.209.049

-

-

271.298.555.073 91.699.759.955

559.842.231.914

33.251.367.444

12.546.446.241

432.237.143.634

41.545.600

-

21.303.418.896

60.617.852.450

215.257.350

25.669.206.381 47.931.901.014

194.252.170.651

52.726.666 33.505.542

74.000.354.085

17.679.962.422

20.379.104

-

10.601.850.865

133.442.305.196

16.813.796.208

8.996.911.841

-

76.568.475.522

876.493.282.338

2.301.809.001

-

764.431.089

350.258.478.851

-

-

618.837.951.239

3.173.566.026

543.290.000

505.797.388.306

175.198.589

2.515.951.785

487.020.598

393.408.700

-

-

-

-

45.190.565.824

5.747.605.862

39.886.400.759

2.410.448.925

33.692.580.997

508.575.993

-

3.451.790.987

11.276.359.350

55.155.244.449

486.300.184

2.840

-

-

0

-

67.615.705.962

168.279.575.090

1.384.568.658

-

15.000.000

37.455.931.529

116.458.609.743

-

19.248.105.798

67.820.678.211

117.053.425

1.085.820.543

-

19.535.331.254

1.092.239.417

258.000.000

87.504.192.785

107.371.775.618

161.593.017

24.536.930

2.230.390.890 35.000.000

74.033.859.627

-

(10.398.531.542)

350.258.478.851 622.554.807.265

24.656.808.510

508.488.538.680

5.416.989.044

409.472.654.068

18.030.106.814

48.009.683.931

-

10.021.372.140

55.641.547.473

22.871.925.255

116.575.663.168

915.574.416

67.820.678.211

4.282.663.833

656.682.783

337.528.647

60.833.109.800 194.315.815.574

19.801.577.751

-

200.000.000 -

34.458.134.833 17.987.912.161 35.523.832.876

-

-

4.549.967.424

0 312.861.828.112

-

20.745.230.697 1.232.435.440 871.528.821

408.985.633.470 47.501.107.938

2.077.845.684 -

5.315.049.644

10.918.257 -

18.183.842.887

25.076.397.224

3.224.369.552

645.371.198

234.157.437.698

0

-

-

167.634.203.892

881.812.142.071

78.651.955.301

955.956.054

310.560.019.111

62.229.626.954

26.433.862.593

-

-

54.380.200.993

-

423.887.000

79.421.957.104 1.763.071.867

(2.916.956.661)

935.777.800

7.865.545.630

18 RS Paru Ario Wirawan, Salatiga

24 RS Adam Malik, Medan

11.717.673.081 22.260.175.574

95.194.000

37.111.970.840 41.564.889.956

19 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung 20 RS Mata Cicendo, Bandung

2.543.422.788

-

16 RSU Prof.Dr.R.D. Kandow, Manado 17 RSU Dr. Soeradji Tirtonegoro, Klaten

-

13.291.666

709.819.072.716

10 RSUP Sanglah, Denpasar

28.492.330.312

76.015.000

-

-

25.076.397.224

30 RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang

-

-

0

31 RS Kusta Sitanala Tangerang

-

-

0

32 Politeknik Kesehatan Jakarta III

-

-

0

17.456.136.861

430.299.732.952

33 Politeknik Kesehatan Bandung

16.983.902.590

-

472.234.271

293.471.167.707

34.459.067.279

99.354.865.717

1.732.426.570

-

1.268.755.679

-

430.286.282.952

-

13.450.000

-

-

-

34 Politeknik Kesehatan Medan

-

-

0

35 Politeknik Kesehatan Semarang

-

-

0

8.183.086.660

206.773.459.576

36 Politeknik Kesehatan Makassar

8.154.793.210

-

178.293.450

70.503.899.860

31.943.009.265

55.551.671.053

570.805.512

48.075.115.221

40.023.665

-

206.684.524.576

88.935.000

-

-

150.000.000

-

-

37 Politeknik Kesehatan Jakarta II

-

-

38 Balai Besar Labkes Palembang

0

-

-

815.828.450,00

20.686.686.201,00

39 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta 40 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makasar

535.750.950,00

230.035.500,00

50.042.000,00

-

13.620.201.281,00

1.231.748.000,00

286.203.920,00

1.210.080.950

22.910.400

351.308.561

4.840.000.000

9.921.694.930

6.830.794.700

595.802.000

993.273.954.434

706.900.541.121

210.336.045.530

5.914.341.343.789

3.433.338.620.958

2.919.544.976.825

142.822.911.389

5.548.533.000,00

-

-

20.686.686.201,00

6.476.156.883

15.712.134.747

2.653.438.060.228

10.169.928.237.701

41 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya KEMENTERIAN KEUANGAN (015) 1 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (019) 1 Akademi Kimia Analis (AKA), Bogor 2 Balai Besar Industri Agro

52.929.992.671

4 Balai Besar Tek Pencegahan & Pencemaran Industri Semarang

-

-

-

-

50.990.290

3.887.696

293.972.894.286

397.320.724.439

-

6.390.639.733

21.383.515.168

-

1.529.421.925

471.209.049

-

14.691.691.612

843.219.263

1.286.819.521

545.192.062.827

26.175.218.034

144.648.001.135

8.706.997.480

31.963.118.135

16.527.526.763

45.849.950.696

2.967.053.565

1.765.684.400

6.296.272.374

33.873.500.000

7.788.556.860

8.879.949.696

393.299.040

-

6.911.433.240

-

2.967.053.565

1.765.684.400

6.296.272.374

33.873.500.000

7.788.556.860

8.879.949.696

393.299.040

-

6.911.433.240

-

-

7.514.000

57.846.738.836

-

192.575.834

-

-

-

57.846.738.836

611.204.350

1.598.039.825

-

-

192.575.834

-

-

-

-

27.199.000

1.473.689.418

8.129.283.130

13.460.935.757

14.809.401.752

822.179.497

156.602.045

10.033.835.230

27.344.566.951

865.472.500

373.856.000

40.851.149.958

38.223.163.169

20.025.395.550

647.090.570

112.279.800

8.798.753.492

91.060.325.555

31.593.750

26.300.000

163.692.800

6.944.269.492

27.402.460.701 91.060.325.555

-

192.886.167

15.178.000.000

12.310.596.524

2.998.044.100

35.825.000

-

16.893.500

-

30.539.359.124

-

64.929.888

13.913.000

116.557.100

1.933.872.413

2.040.431.585

64.158.433.088

63.994.695.450

37.832.841.402

1.505.095.067

-

285.775.345

18.832.588.722

148.944.251.630

31.593.750

91.229.888

177.605.800

467.017.100

-

-

245.476.331.604

282.110.401.569

17.647.170.551

328.591.771.259

8.490.119.887

79.824.879.200

2.226.755.454.965

58.039.314.670

12.020.065.561

1.041.200.913

1.424.264.539.295

0 58.039.314.670

11.029.010.339

20.000.000

1.052.265.635

3.776.570.249

11.029.010.339

330.460.000

17.790.536.570

81.260.984.656

727.370.487.678

-

-

339.138.677.210

0 10.197.142.321.552

-

-

5.627.073.874

15.712.134.747

1.219.216.922.361 14.612.486.221

-

11.111.197.061

-

-

727.362.973.678

3 Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Bandung

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL (023) 1 Universitas Diponegoro, Semarang

-

360.388.452.296

KEMENTERIAN PERTANIAN (018) 1 Pusat Veterinaria Farma Surabaya 2 Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Malang

88.862.000,00

0

2.155.882.615

30.604.289.012

21.120.217.668

149.067.075.268

678.153.500

1.345.837.687

2.877.537.652

-

421.298.694.463

2.228.779.446.152

2 Universitas Padjadjaran, Bandung

-

-

3 Universitas Negeri Malang, Malang

-

-

0

98.650.545.804,66

2.375.281.810.122,00

166.279.796.830

2.959.458.907.273

79.908.377.443,00

776.054.019.656,00

4 Universitas Hasanuddin, Makassar 5 Universitas Brawijaya, Malang 6 Universitas Negeri Semarang, Semarang 7 Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya

93.466.790.376,66

3.303.805.440,00

3.462.561.448,00

1.661.215.873.625,00

210.389.280.655,00

281.150.638.585,00

6.938.462.440,00

373.966.359.936,00

1.395.302.001,00

47.805.639.830

78.610.050.704

68.045.405.496

1.944.089.926.949

230.646.804.733

578.249.070.533

47.778.949.183

146.012.665.900

10.946.660.375

84.506.843.799,00

3.998.454.968,00

2.701.331.188,00

444.817.984.800,00

96.982.048.192,00

117.135.375.930,00

13.709.979.431,00

89.832.706.700,00

10.842.707.783,00

5.189.100.672

5.438.140.115

1.413.714.589.200

5.420.073.463

-

2.369.877.032.422,00

973.085.700,00

16.280.456.366,00

2.957.724.077.673

1.730.576.600

4.253.000

3.142.700

28.178.156.500

773.320.802.836,00

126.320.000,00

2.606.896.820,00

-

11.298.252.512,00

131.789.174.819

241.266.022.343

10.233.351.577

19.215.284.052

1.821.638.495.454

2.498.214.104

8 Universitas Mulawarman Samarinda

65.154.740.857

317.420.000

469.999.165

3.921.662.790

77.575.947.731

376.882.690.500

7.090.231.757

7.262.210.060

2.891.782.702

180.948.185.443

294.676.340.097

1.133.184.445

-

9 Universitas Sebelas Maret Surakarta

126.645.682.405

6.052.868.600

4.815.844.670

1.835.395.615.000

189.845.380.751

232.198.978.630

12.379.626.024

11.229.638.650

3.649.131.300

156.268.412.070

2.128.429.958.285

518.340.500

1.146.248.516

68.151.065.460

300.255.375

1.378.930.172

197.055.395.400

122.814.867.931

145.132.650.450

3.270.011.600

24.634.091.400

2.664.630.882

-

495.571.647.663

88.245.250

507.823.320

89.326.990.820

23.009.707.022

708.516.946

1.232.597.105.382

105.793.424.513

182.987.976.108

10.486.028.590

11.479.389.754

15.163.424.885

-

1.558.507.349.232

727.970.400

176.317.512

10 Universitas Lampung

31.354.557.803

165.178.884.820,00

11 Universitas Negeri Yogyakarta 12 Universitas Negeri Surabaya

1.582.611.460,00

-

-

11.848.764.366,00

-

-

31.889.827.819

-

10.091.970.771 47.811.146.376

295.809.524.542

62.001

-

137.514.333.674

2.130.094.547.301

-

-

41.045.217.286 -

0

-

107.473.023.612

1.559.411.637.144

18.131.013.646 28.785.033.721

-

0

5.572.191.176

1.824.136.709.558

496.167.716.233

13 Universitas Negeri Gorontalo

-

-

14 Universitas Bengkulu

-

-

0

209.421.952.491

2.344.887.313.538

15 Universitas Sriwijaya Palembang

222.324.281.895

722.250.112

3.438.207.750

1.729.717.590.000

198.943.257.874

400.969.202.095

4.663.066.304

2.735.793.300

4.934.052.090

-

16 Universitas Negeri Jakarta 17 Universitas Andalas 18 Universitas Jenderal Soedirman 19 Universitas Haluoleo Kendari

2.924.351.875

-

-

17.062.787.266

-

20.774.135.365,00

-

4.436.821.479,00

1.001.083.565.848,00

179.174.787.985,00

662.223.493.989,00

17.949.047.863,00

233.277.183.166,00

11.522.204.508,00

-

2.105.230.283.359,00

1.429.324.800,00

77.684.877.047

5.778.825.000

1.343.739.087

1.451.674.599.851

175.690.568.455

176.456.688.944

4.129.331.543

5.102.071.450

4.854.303.392

47.094.859.085

1.770.812.704.550

696.480.000

15.232.425.016

-

269.324.701

140.500.573.000

77.849.960.724

140.500.573.000

3.798.624.401

125.849.424.555

140.500.573.000

100.285.392.466

14.480.049.021.140

2.042.971.835.967

3.817.263.762.676

155.260.603.150

1.370.206.657.707

237.070.176.857

-

20 Universitas Riau

628.999.728.680

283.268.250,00

-

-

38.650.000

11.864.247.326,00 -

-

-

-

2.196.679.249

-

6.538.067.499

-

208.543.722.549

629.315.220.618

21.473.506.836.879

13.562.897.174

22.351.101.471

31.665.714.073

134.313.896.454

11.848.764.366

-

0

-

-

13.346.709.518,00

2.106.942.876.409,00

82.610.761.885

1.771.509.184.550

8.963.682.218

1.281.566.707.884

KEMENTERIAN AGAMA (025) 1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

2.341.962.961.663

629.038.378.680

-

0

1.424.416.212.372

21.497.572.071.158

-

-

-

-

0

DAFTAR NERACA 310


DAFTAR 33.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM ASET, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS Per 30 Juni 2011 BERDASARKAN SAK ASET Aset Lancar No

JENIS LAYANAN

Kas & Setara Kas Penyediaan Barang

Kewajiban Aset Tetap

Aset Lainnya

BIDANG/ESELON I/SATKER Piutang

Persediaan

Tanah

Gedung dan Bangunan

Peralatan dan Mesin

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Tetap Lainnya

(Akumulasi Penyusutan Aset Tetap)

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Total Aset Tetap

2 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 3 UIN Malang 4 UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

50.059.143.130

1.279.733.214

451.542.174

594.558.443.000

112.724.389.083

386.247.648.675

18.561.222.159

99.648.225.551

3.222.217.420

157.583.192.243

5 UIN Alauddin, Makassar 6 IAIN Sumatera Utara

16.768.768.998

-

52.610.370

299.802.740.000

384.705.975.731

67.431.314.458

8.416.855.102

275.608.821.746

24.929.748.800

-

95.875.741.411

203.942.224.507

4.352.284.947

19.241.275.177

2.338.651.000

442.708.000

371.233.000

1.057.378.953.645

11 IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 12 IAIN Raden Intan Lampung

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044) 1 Lembaga Layanan Pemasaran - KUKM KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (059) 1. Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT) 1. BPPT Enjiniring

292.286.471.575

623.870.734

-

-

5.557.150.000 -

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (022) 1 Balai Besar Pendidikan Penyegaran & Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) 2 Sekolah

2.197.461.623

-

200.000.000

1.060.895.455.837

-

3.208.872.000

-

150.406.421.255

200.000.000

-

-

1.458.000

-

310.255.500

-

6.993.047.054

-

5.102.014.442

146.968.245

102.692.252.909

2.050.572.193

95.924.142

112.043.013.000

8.062.284.820

29.210.599.225

648.373.210

257.357.452

138.139.672.950

15.409.302.166

42.648.351.511

2.945.540.040

1.170.137.400

1.436.830.340.525

619.116.344.211

729.922.846.376

35.295.508.458

395.668.459.874

96.627.603.000

24.466.770.200

53.806.580.288

60.388.000

1.001.834.007

-

442.151.000 8.154.504.100

32.358.240.887

42.362.051.320

189.941.433.130

843.385.000

13.025.000

176.109.267.280

-

464.670.900

3.069.254.117.634

5.514.512.424

2.166.124.963

233.371.698 -

-

-

3.347.114.840 4.024.085.340

582.899.827

18.752.800.000

10.639.472.513

18.697.829.800

114.950.000

582.899.827

115.380.403.000

35.106.242.713

72.504.410.088

175.338.000

-

62.820.000

475.252.500

-

263.681.547

-

7.755.303.666

-

-

1.690.021.308

3.313.375.123

2.197.292.939

129.077.900

4.286.703.420.582

867.395.484

1.484.120.000

20.566.718.547

5.853.665.600

26.048.250

79.784.941.570

530.999.319.904

1.356.768.000

-

23.232.224.504

-

-

-

726.190.200

-

-

11.463.591.866

-

-

260.802.014

465.388.186

0 178.308.456.328

4.270.000

-

-

-

-

-

57.475.000

-

-

-

-

10.559.001.875

157.038.302

6.859.106.315

17.803.758.973 -

-

-

845.682.200

881.959.636

4.287.327.294.230

17.363.502

761.432.375

93.525.000

-

26.352.907.397

57.725.407.837

2.414.705.913

33.934.860.800

18.674.905.040

5.079.739.997

-

-

39.900.000

-

57.729.405.837

2.414.705.913

33.934.860.800

18.674.905.040

5.079.739.997

-

-

39.900.000

-

57.729.405.837

5.000.000

-

1.818.561.631

569.452.264

8.998.000

-

9.194.468.099 -

-

5.000.000

-

1.818.561.631

569.452.264

8.998.000

-

9.194.468.099

57.725.407.837

-

-

916.169.628

-

100.466.660

-

-

1.003.811.600

-

40.799.170

253.974.350

662.195.278

33.773.960.232

86.094.755.939

2.371.000

-

-

-

-

207.997.567.666

2.054.398.167

17.983.828.700

772.210.687.640

1.939.476.416

180.305.818

136.238.129.880

93.962.154.299

37.714.265.891

1.309.914.880

20.097.300.000

3.434.332.358

19.856.638.110

272.899.459.198

11.838.349.723

-

111.849.057

321.772.500.000

108.171.736.410

142.238.013.900

115.714.800

198.630.000

160.410.000

52.241.361.920

520.415.643.190

-

-

35.402.500.000

29.998.092.788

19.873.243.255

465.947.500

-

1.686.751.000

-

87.426.534.543

32.179.276.897

578.381.322

196.533.175.055

3.743.543.280

465.286.440.819

4.909.277.569

235.816.745.355

17.993.752.628

150.555.979.842

2.120.471.279.710

441.225.000

10.695.750

50.546.100.000

1.067.105.859

1.106.339.747.480

97.843.722.646 440.681.295.701

8.927.916.820

44.684.019.580

KEMENTERIAN ESDM 1 Puslitbang Teknologi Minyak & Gas Bumi

14.691.691.612

843.219.263

17.790.536.570

1.286.819.521

1.933.872.413

545.192.062.827

2.040.431.585

26.175.218.034

64.158.433.088

144.648.001.135

63.994.695.450

8.706.997.480

37.832.841.402

31.963.118.135

1.505.095.067

16.527.526.763 -

1.052.419.567 3.400.717.713

50.000.000

65.479.679

13.925.826.139

1.117.899.246

45.849.950.696

285.775.345

-

2.540.385.000

-

74.980.534 3.400.717.713

6.381.935.792

-

-

31.593.750

7.514.000

611.204.350

91.229.888

1.598.039.825

177.605.800

-

467.017.100

58.039.314.670

1.219.216.922.361

10.197.142.321.552

-

1.424.416.212.372

21.497.572.071.158

-

100.741.262.678

3.076.934.755.021

816.613.854

227.194.749.141

8.879.949.696

393.299.040

2.919.544.976.825

142.822.911.389

360.388.452.296

52.929.992.671

2.653.438.060.228

10.169.928.237.701

6.390.639.733

21.383.515.168

293.972.894.286

397.320.724.439

471.209.049

1.281.566.707.884

208.543.722.549

100.285.392.466

14.480.049.021.140

2.042.971.835.967

3.817.263.762.676

155.260.603.150

1.370.206.657.707

237.070.176.857

629.315.220.618

21.473.506.836.879

13.562.897.174

22.351.101.471

31.665.714.073

134.313.896.454

11.848.764.366

102.692.252.909

2.050.572.193

1.001.834.007

1.436.830.340.525

619.116.344.211

729.922.846.376

35.295.508.458

395.668.459.874

42.362.051.320

189.941.433.130

3.069.254.117.634

5.514.512.424

2.166.124.963

1.690.021.308

3.313.375.123

582.899.827

115.380.403.000

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA(059) KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (060) BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKHNOLOGI (081) LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL (082) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN ESDM

233.714.027

35.106.242.713

72.504.410.088

62.820.000

263.681.547

-

7.755.303.666

2.197.292.939

129.077.900

-

79.784.941.570

867.395.484

1.484.120.000

-

23.232.224.504

5.973.414.510

3.194.361.571

2.414.705.913

20.566.718.547

5.853.665.600 147.360.663

107.539.130

441.225.000

1.067.105.859

-

-

6.867.115.341.576

33.934.860.800

26.048.250

1.722.374.702 114.120.116.121

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TOTAL JENIS PELAYANAN PENYEDIAAN BARANG DAN JASA

-

2.319.853.361 22.493.532.751 4.286.703.420.582

-

-

327.321.973.909

-

916.169.628 -

23.730.099.712.649

465.286.440.819

-

-

-

-

6.800.262.544.502

-

8.731.962.288.918

-

57.475.000 10.559.001.875

11.463.591.866

260.802.014

57.729.405.837 465.388.186

17.363.502

662.195.278

2.371.000

2.120.471.279.710

13.925.826.139

-

-

-

-

378.200.016.164

3.706.733.132.663

38.678.735.913.591

6.650.629.500

52.257.057.883

167.719.612.748

49.993.342.301.190

768.000.000

398.014.343.016

37.533.099.751

7.418.629.500

450.271.400.899

205.252.712.499

-

-

2.596.354.908

8.288.031.166

6.859.106.315

-

-

17.803.758.973

616.238.862.924

881.959.636

-

-

4.287.327.294.230

11.463.591.866

-

1.818.561.631

569.452.264

-

9.194.468.099

57.725.407.837

93.525.000

-

-

157.038.302

-

-

-

48.071.392.945

13.287.824.000

20.608.230.128

24.448.787.451.772

230.759.500

655.003.315.256

44.366.311.564

74.442.129.752.962

230.759.500

668.291.139.256

64.974.541.692

-

6.381.935.792

-

50.070.950.597

8.998.000

-

3.400.717.713

-

-

50.000.000

334.432.964.663

551.755.506.948

-

149.067.075.268

845.682.200

761.432.375

-

-

21.120.217.668

-

1.117.899.246 -

-

-

5.000.000

253.974.350 -

-

-

150.555.979.842 -

-

4.270.000

8.230.556.166 605.679.861.049

-

17.993.752.628

2.394.043.433.367

-

227.190.479.141

6.516.490.425 11.768.632.638

39.900.000

-

350.901.050.653

-

235.816.745.355

-

55.322.000

-

4.909.277.569

-

4.024.085.340

-

-

440.681.295.701 -

-

934.801.733.196

5.079.739.997

726.190.200

-

475.252.500 1.356.768.000

-

18.674.905.040

1.106.339.747.480

175.338.000 -

530.999.319.904

-

727.370.487.678

11.029.010.339

-

7.788.556.860 3.433.338.620.958

192.575.834

14.612.486.221

-

33.873.500.000 5.914.341.343.789

-

-

-

6.296.272.374 210.336.045.530

57.846.738.836

0

0

-

1.765.684.400

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)

381.424.199.200 2.135.515.005.095

-

148.944.251.630

87.640.014.222

2.598.611.750 105.845.793.475

-

706.900.541.121

KEMENTERIAN NEGARA RISTEK (042)

-

-

2.967.053.565

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (026)

520.415.643.190

-

993.273.954.434

-

775.202.583.623 284.737.808.921

8.922.608.246

-


6.911.433.240

30.923.887.731 16.930.220.727

-

KEMENTERIAN PERTANIAN (018)

-

86.094.755.939

299.363.888

181.062.400

727.362.973.678

18.832.588.722

46.171.101.133

2.978.007.858

-

148.000.000

381.424.199.200

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT (091) 1 Pusat Pembiayaan Perumahan Jakarta

664.566.278

-

89.305.000

KEMENTERIAN AGAMA (025)

1.977.274.495

557.500.000

351.920.000

2.768.978.400

64.459.586.267

384.920.900

374.344.422 114.120.116.121

515.471.409.600

25.284.073.210

-

-

46.246.003.291

-

-

3.194.361.571

-

1.244.184.063

-

3.194.361.571

46.909.108.000

11.463.591.866

-

5.973.414.510

663.788.574

8.288.031.166

616.238.862.924

-

5.973.414.510

107.539.130

227.194.749.141

-

-

147.360.663

48.886.292.813

816.613.854 2.596.354.908

-

1.722.374.702

816.271.525 50.000.000

-

46.064.812.559

3.076.934.755.021

-

8.230.556.166

11.768.632.638

176.573.938.180

342.329

-

-

0 151.262.831.255

5.102.140.139 100.741.262.678

4.270.000

-

6.778.715.696

-

48.882.022.813

605.679.861.049

3.208.872.000

-

227.190.479.141

6.516.490.425

0 621.463.557.462

1.191.708.604

-

-

55.322.000

0

23.144.383.284

-

-

22.493.532.751

1.064.067.111.687

-

178.308.456.328

2.319.853.361

0 0

16.621.379.368

-

-

676.970.500

1.060.358.444.437

-

-

-

33.449.508.929


-

404.200.000

342.329

20.111.327.622

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (019)

17.821.000

-

11.351.144.189

TOTAL PER DEPARTEMEN KEMENTERIAN KEUANGAN (015)

47.902.935.587

190.588.845

3 Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

6 Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya

Pengelolaan Dana Khusus

1.690.021.308

4 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang 5 Balai Diklat Transportasi Darat (BPPTD) Tegal

Pengelolaan Wilayah/Kawasan

396.837.813

1.273.770.250

Keterangan

Ekuitas Dana Investasi

-

621.255.147.617

56.280.000

5. RS Bhayangkara, Semarang 6. RS Bhayangkara Tk.III, Palembang LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL (082) 1 Pusat Pemanfaatan Tekhnologi Dirgantara (FATEKGAN)

2.582.652.979

1.897.885.600

Utang Lainnya

144.399.869

569.295.870

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (060) 1. RS. Bhayangkara R. Said Sukanto Jakarta 2. RS Bhayangkara Tk.III Kediri 3. RS Bhayangkara Tk.II H.S. Samsoeri, Mertojoso, Surabaya 4. RS Bhayangkara Tk.II Mappa Oudang, Makassar

Utang Jk. Panjang

23.199.983.415

233.714.027 KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI (042) 1 PP IPTEK

Pihak Ke-3

Ekuitas Dana Lancar

-

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (026) 1 Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri, Bandung 2 Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri, Bekasi 3 Balai Besar Latihan Kerja Industri, Serang

Aset Lain-lain

Ekuitas Dana Utang Jk. Panjang

Utang Jk. Pendek Lainnya

-

7 UIN Walisongo Semarang 8 UIN Sultan Syarif Kasim Riau 9 IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 10 IAIN Sunan Ampel

Aset tak Berwujud

Utang Jk Pendek

-

26.352.907.397

1.244.184.063

-

-

1.977.274.495

664.566.278

-

-

105.845.793.475

2.135.515.005.095

-

-

-

-

12.328.971.415

-

-

-

7.243.050.577.071

38.764.460.423.717

SEKRETARIAT NEGARA (007) 1. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno PPK GBK), Jakarta 2. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK), Jakarta

133.008.482.235

2.916.122.476

568.110.888

49.126.014.145.300

55.282.993.332

419.213.414.743

261.549.228.262

35.431.647

23.826.667.717.309

34.921.259.974

225.949.231.224

TOTAL JENIS PELAYANAN PENGELOLAANWILAYAH/KAWASAN

552.221.896.978

264.465.350.738

603.542.535

72.952.681.862.609

90.204.253.306

1.146.806.319.147

920.857.087.923 -

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)

-

1. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) KEMENTERIAN KEHUTANAN (029)

-

1. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (033)

466.591.360

1. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)

544.341.982.915

2.016.879.524.165

5.584.600

-

2.167.460.323

-

-

-

-

269.734.336

1.897.725.987

1. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT (091)

779.472.133.193

935.269.279.104

370.681.115

-

7.538.756.649

-

-

-

-

2.884.150.648

4.654.606.001

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (033) KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT (091) KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044) TOTAL JENIS PELAYANAN PENGELOLAAN DANA KHUSUS

-

709.000

-

1.863.850.000

175.500.000

5.981.250

-

-

645.262.209

6.194.092.387 -

33.396.500 -

2.047.952.477.860

466.591.360

544.341.982.915 2.762.043.612.380

-

13.050.000 -

-

-

709.000

-

1.863.850.000

175.500.000

2.016.879.524.165

5.584.600

-

2.167.460.323

-

6.194.092.387

33.396.500

-

13.050.000

-

779.472.133.193

935.269.279.104

370.681.115

-

7.538.756.649

6.133.810.206.348

2.958.809.487.016

410.371.215

-

11.583.116.972

175.500.000

-

4.652.548.640

-

-

-

-

-

38.486.485.901

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.050.000

-

645.262.209

-

-

-

269.734.336

-

-

-

-

-

-

2.884.150.648

4.654.606.001

1.304.649.115

-

1.197.231.859

-

-

3.799.147.193

7.965.451.029

6.574.187.755

-

1.197.231.859

-

0

-

-

2.009.933.292.319

6.052.617.681

2.561.227.091.680

2.514.715.987

-

-

-

1.197.231.859

-

5.981.250

-

75.110.651.651.718

616.990.000 1.304.649.115

-

5.981.250

50.006.630.125.190 25.104.021.526.528

752.316.248.559

-

1.400.069.041 -

2.762.043.612.380

115.884.485.471 636.431.763.088

-

-

TOTAL PER DEPARTEMEN KEMENTERIAN KEUANGAN (015) KEMENTERIAN KEHUTANAN (029)

-

2.047.952.477.860

1. Pusat Pembiayaan Perumahan

-

1.400.069.041

4.652.548.640

1.897.725.987

616.990.000

13.050.000

-

45.052.226 38.486.485.901 45.052.226 38.531.538.127

1.713.914.861.553

5.959.255.116

-

-

-

-

-

-

2.768.226.049.041

2.009.933.292.319

6.052.617.681

13.050.000

-

-

2.561.227.091.680

2.514.715.987

-

-

2.768.226.049.041

13.050.000

-

-

1.713.914.861.553

5.959.255.116

-

-

9.053.301.294.593

14.539.638.784

-

-

DAFTAR NERACA 311


DAFTAR 34

JUMLAH ASET BEKAS MILIK ASING/CINA YANG TELAH DINILAI Posisi per 30 JUNI 2011 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KANWIL DJKN I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII

BANDA ACEH MEDAN PEKANBARU PALEMBANG LAMPUNG SERANG JAKARTA BANDUNG SEMARANG SURABAYA PONTIANAK BANJARMASIN SAMARINDA DENPASAR MAKASSAR MANADO JAYAPURA JUMLAH

Data Awal (aset) (%) 16 100 139 100 76 100 84 100 16 100 9 100 48 100 104 100 59 100 170 100 159 100 13 100 17 100 23 100 40 100 22 100 15 100 1010 100

Cek Fisik (aset) (%) 16 100 127 91 76 100 43 51 11 69 8 89 10 21 45 43 54 93 144 85 39 25 13 100 13 76 20 87 21 53 4 18 1 7 645 64

Penilaian (aset) (%) 8 50 65 47 28 37 30 36 1 6 7 78 0 0 1 1 22 38 57 34 23 14 13 100 11 65 0 0 7 18 1 5 1 7 275 27

NILAI (rupiah) 15.134.350.000,00 84.875.778.916,00 176.885.951.000,00 383.870.355.814,00 1.615.040.000,00 28.533.055.000,00 0,00 3.926.481.000,00 50.782.163.775,00 461.020.708.298,00 8.086.895.780,00 151.777.333.000,00 74.200.602.000,00 0,00 5.454.511.000,00 3.053.000.000,00 720.789.000,00 1.449.937.014.583

DAFTAR NERACA 312


DAFTAR 35

RENCANA TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2010 KLASIFIKASI *) No

TEMUAN

PENJELASAN TEMUAN

RENCANA TINDAK LANJUT 1

I

TEMUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1

Pendapatan dan Hibah

1.1

Penerimaan perpajakan menurut SAU senilai Rp965,40 miliar belum dapat direkonsiliasi dengan penerimaan menurut SAI dan transaksi pembatalan (reversal) penerimaan perpajakan senilai Rp3,39 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya.

1. Masih ditemukan jumlah transaksi dan nilai transaksi pengganti tidak sesuai dengan jumlah transaksi dan nilai transaksi reversal sebesar Rp1.595.742,90 juta tahun 2009 dan sebesar Rp3.387.102,76 juta tahun 2010. 2. Terdapat data transaksi SAU dan SAI yang tidak terekonsiliasi, yaitu sebesar Rp471.492,92 juta ada di SAU namun tidak terdapat di SAI, dan sebesar Rp482.502,04 ada di SAI namun tidak terdapat di SAU. 3. Pada DJBC, berdasarkan pengujian terhadap database SAI, tidak semua field nomor dokumen yang di-input merupakan NTPN penerimaan yang seharusnya dan masih terdapat kesalahan peng-input-an nomor dokumen. Berdasarkan hasil rekonsiliasi DJBC, 29.631 transaksi senilai Rp162.700,11 juta di SAI tidak tercatat di SAU dan 104.071 transaksi senilai Rp493.907,58 juta di SAU tidak tercatat di SAI.

X

2

3

JADWAL PENYELESAIAN

Pemerintah telah dan sedang melakukan upaya-upaya: 1. Menyempurnakan sistem pencatatan transaksi penerimaan melalui Bank/Pos Persepsi, salah satunya yaitu sentralisasi penerimaan negara melalui penerapan sistem billing. Menteri Keuangan telah menetapkan PMK No-60/PMK.5/2011 tgl 23 Maret 2011 tentang Pelaksanaan Ujicoba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) dalam Sistem MPN. Sistem tersebut diharapkan dapat mengurangi transaksi reversal dan menggunakan data MPN yang telah diakui oleh bank/pos persepsi sebagai dokumen sumber pembukuan penerimaan negara untuk menghilangkan perbedaan antara data transaksi kas dan data MPN. 2. Dalam rangka meningkatkan compliance Bank/Pos Persepsi dalam menatausahakan penerimaan negara, sejak tahun 2010, telah dilakukan User Acceptance Test (UAT) ulang terhadap Bank/Pos Persepsi. Dengan UAT ulang tersebut, Bank/Pos Persepsi telah

Ujicoba Billing System akan diterapkan secara bertahap mulai semester II tahun 2011;

Semester II Tahun 2011

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2009

-313-


KLASIFIKASI *) No

TEMUAN

PENJELASAN TEMUAN


2

3

JADWAL PENYELESAIAN

menunjukkan kinerjanya yang semakin membaik. 3. Melakukan penyempurnaan peraturan rekonsiliasi perpajakan pada tahun 2011 dan mengintensifkan rekonsiliasi penerimaan perpajakan antara data SAI/MPN dengan data Kas Negara secara bulanan


4. Melakukan monitoring data harian dengan menyelenggarakan pertemuan rutin mingguan antara DJP dan DJPBN di bawah koordinasi staf khusus Menteri Keuangan Bidang IT. Dalam hal terjadi reversal dalam jumlah yang signifikan pada masing-masing Bank/Pos Persepsi , maka segera ditindaklanjuti dengan melakukan konfirmasi kepada Bank/Pos Persepsi bersangkutan tentang sebabsebab terjadinya reversal dalam jumlah yang signifikan.


5. Meminta kepada Bank/Pos Persepsi untuk melaporkan setiap transaksi yang direversal ke KPPN mitra kerja.


6. Menyempurnakan prosedur pemantauan dan pelaporan transaksi reversal MPN/SAI dengan data SAU yang dilakukan oleh KPPN melalui intranet Ditjen Perbendaharaan dan selanjutnya melakukan konfirmasi ke Bank Persepsi mitra kerja KPPN.


7. Terkait dengan pendapatan bea dan cukai: a. Ditjen Bea dan Cukai telah menindaklanjuti unmatch antara SAI dan SAU, dengan mendistribusikan data penerimaan yang unmatch tersebut ke satker-satker melalui surat Sesditjen Bea dan Cukai Nomor S244/BC.1/2011 tanggal 21 Juni 2011


-314-


KLASIFIKASI *) No

TEMUAN

PENJELASAN TEMUAN


2

3

JADWAL PENYELESAIAN

untuk dilakukan penelitian lebih lanjut ke dokumen sumber (SSPCP). b. Mewajibkan satker untuk melakukan rekonsiliasi penerimaan secara periodik dan berjenjang. c. Melakukan pembahasan dengan PT Pos mengenai penyempurnaan aplikasi pos pabean dan penyusunan strategi implementasi aplikasi pabean atas transaksi barang kiriman pos (PPKP), sesuai surat undangan PT Pos nomor 928/Posin/0611 tanggal 17 Juni 2011. d. Untuk transaksi SAU unmatch yang tidak mempunyai kode Kantor Bea dan Cukai, dicatat sebagai penerimaan satker Kantor Pusat Bea dan Cukai sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per05/PB/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang pelaksanaan rekonsiliasi dan pelaporan realisasi anggaran pendapatan sektor perpajakan. e. Menyempurnakan prosedur pembukuan pada unit fungsional perpajakan, diantaranya dikeluarkannya Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER-23/BC/2011 tanggal 15 Juni 2011 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Penerimaan Pada Ditjen Bea dan Cukai. f. Memperbaiki penatausahaan dan pelaporan data penerimaan dengan menyusun Perdirjen Bea dan Cukai tentang penatausahaan penerimaan; g. Pelaksanaan rekonsiliasi akan diterapkan secara berjenjang untuk tingkat satker tiap bulan, tingkat Kanwil triwulanan, dan tingkat Eselon I tiap

Agustus 2011

Semester II 2011


-315-


KLASIFIKASI *) No

TEMUAN

PENJELASAN TEMUAN


2

3

JADWAL PENYELESAIAN

semester; h. Terkait dengan ketidakvalidan NTPN, akan terus dikoordinasikan dengan DJPBN dan bank. 1.2

Pelaksanaan monitoring dan penagihan atas kewajiban PPh Migas tidak optimal sehingga selisih kewajiban PPh Migas sebesar Rp1,25 triliun tidak dipantau dan kekurangan PPh Migas sebesar Rp2,60 triliun belum ditagih.

1. Tidak ada instansi yang melakukan rekonsiliasi antara nilai government tax entitlement dalam FQR Tahun 2009 dengan nilai pembayaran pajak oleh operator dan partner dalam Laporan PSC 7.1 dan 7.2 Tahun 2009, sehingga selisih kewajiban PPh Migas Tahun 2009 sebesar USD139.46 juta atau ekuivalen Rp1.253.878,92 juta dari kontraktor-kontraktor pada 21 wilayah kerja tidak dipantau.

X

1. Memperbaiki mekanisme monitoring dan penagihan kewajiban PPh Migas dengan pembuatan PMK dan aturan teknis dari PP No.79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Dalam Perhitungan PPh Migas;


2. Memverifikasi selisih kewajiban PPh Migas dan akan menagih kekurangan PPh Migas;

2. Pengawasan terhadap kepatuhan KKKS masih lemah dan tidak seluruh jumlah kewajiban pajak KKKS dapat diketahui.

3. Meningkatkan koordinasi antara DJP, DJA, DJPK, BP Migas dalam pelaksanaan monitoring dan penagihan PPh Migas.

3. Tidak ada instansi yang memantau ketepatan kompensasi kelebihan pembayaran PPh Migas pada periode kewajiban berikutnya sehingga tidak dapat diketahui ketepatan perhitungan kewajiban pajaknya.

4. Dalam rangka memperbaiki mekanisme administrasi pelaporan dan penerimaan migas (PPh Migas dan PNBP Migas), saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai kewenangan dan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan administrasi perpajakan dari KKKS.

4. Tidak ada instansi yang memantau First Tranche Petroleum (FTP) dan cost recovery dalam penghitungan kewajiban pajak KKKS. 5. Ketidakjelasan kewenangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPKP terkait kurang bayar PPh Migas. 6. Pemerintah belum memiliki mekanisme penetapan dan penagihan PPh Migas sehingga kekurangan pembayaran PPh Migas sebesar USD4.73 juta atau ekuivalen Rp42.514,39 juta belum ditetapkan dan ditagih. 1.3

Terdapat inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh Migas dan perhitungan Bagi Hasil Migas

1. Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap penerapan tarif PPh oleh KKKS dalam perhitungan bagi hasil dan kewajiban PPh Migas untuk periode Januari s.d.November 2010

X

Telah diterbitkan PP No.79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan

Sudah berjalan tahun 2011


-316-


KLASIFIKASI *) No

TEMUAN

PENJELASAN TEMUAN


sehingga Pemerintah kehilangan penerimaan negara minimal sebesar Rp1,43 triliun.

1.4

Penerimaan hibah langsung minimal sebesar Rp868,43 miliar pada 18 K/L belum dilaporkan kepada BUN dan dikelola di luar mekanisme APBN.

2. KKKS menggunakan tarif tax treaty yang lebih kecil dari tarif PPh yang ditetapkan dalam PSC. Dengan menggunakan tarif taxtreaty tersebut, kontraktor memperoleh share lebih dari yang seharusnya sehingga Pemerintah memperoleh pendapatan yang lebih rendah sebesar selisih tarif PPh sesuai PSC dengan tarif tax treaty atau sebesar USD159.33 juta (ekuivalen Rp1.432.540,10 juta dengan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2010 Rp8.991,00).

2. Terdapat perbedaan Penerimaan Hibah Luar Negeri kas sebesar Rp1.041.732,88 juta antara LKPP dengan LK BA 999.02. DJPB telah menjelaskan dalam CaLK(audited) bahwa perbedaan Penerimaan Hibah sebesar Rp1.041.732,88 juta disebabkan adanya selisih kurs atas Penerimaan Hibah Luar Negeri dan perbedaan waktu pencatatan atas Penerimaan Hibah melalui mekanisme rekening khusus. 3. Hasil pemeriksaan BPK secara uji petik juga menunjukkan bahwa KL yang menerima hibah langsung belum seluruhnya melaporkan atau mengesahkan penerimaan hibahnya kepada Kementerian Keuangan, baik hibah kas maupun barang/jasa. Pemeriksaan uji petik menunjukkan bahwa terdapat 13 KL yang belummelaporkan penerimaan hibahnya minimal sebesar Rp885.346,33 juta dan satu KL belum melaporkan belanja hibah sebesar Rp7.994,75 juta.

3

JADWAL PENYELESAIAN

Gas Bumi Dalam Perhitungan PPh Migas, sehingga tidak terjadi lagi inkonsistensi tarif pajak di tahun 2011 dan seterusnya.

menunjukkan ketidakkonsistenan 29 KKKS dalam menggunakan tarif PPh tersebut.

1. DJPB tidak mencatat Penerimaan Hibah Non Kas baik Penerimaan Hibah Non Kas Dalam Negeri sebesar Rp4.553,52 juta maupun Penerimaan Hibah Non Kas Luar Negeri sebesar Rp133.943,21 juta, namun telah mengungkapkannya dalam CaLK.

2

Aturan pelaksanaan atas PP No.79 Tahun 2010 tersebut sedang dalam proses penyusunan.

X

1. Menyempurnakan Sistem Akuntansi Hibah (revisi PMK 40/PMK05/2009) dan peraturan teknis lainnya, yang antara lain mengatur sanksi, penunjukan satker yang bertanggung jawab atas hibah, perlakuan transaksi penerimaan hibah non kas, serta metode dan format konfirmasi.

September 2011

2. Mengintensifkan penerapan PMK No. 33/PMK.08/2010 mengenai Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Publikasi, dan Dokumentasi Pinjaman dan/atau Hibah Pemerintah. 3. Mengintensifkan sosialisasi tentang akuntansi dan pelaporan hibah langsung yang diterima oleh K/L.


-317-


KLASIFIKASI *) No

TEMUAN

PENJELASAN TEMUAN


2

Sistem Belanja

2.1

Sistem penyaluran, pencatatan, dan pelaporan realisasi Belanja Bantuan Sosial tidak menjamin pemberian bantuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

2

3

JADWAL PENYELESAIAN

Pengendalian 1. Penyaluran bansos pada 6 (enam) K/L sebesar Rp2.255.331,68 juta belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban keuangannya dari penerima bantuan.

X

1. Meninjau kembali beberapa kebijakan dan pedoman atas pelaksanaan bantuan sosial agar lebih optimal dan tepat sasaran. 2. Melakukan sosialisasi kepada K/L untuk peningkatan peranan APIP K/L dan BPKP dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban bantuan sosial.

2. Dana bansos pada 4 (empat) K/L belum disalurkan dan masih tersimpan pada pihak ketiga (bank/lembaga-kelompok penerima/koperasi) sebesarRp175.634,96 juta.

Semester II Tahun 2011 (untuk sosialisasi Bultek SAP telah dilakukan sejakMei 2011)

3. Melakukan sosialisasi Buletin Teknis SAP tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial.

3. Penyaluran bansos pada 3 (tiga) K/L tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak tepat sasaran sebesar Rp4.937,13 juta.

4. Menginstruksikan Satker/penerima bantuan sosial untuk membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial. 5. Menyetorkan sisa dana bantuan sosial ke kas negara. 6. Meningkatkan pengawasan penggunaan dana bantuan sosial. 7. Memberikan teguran kepada satker yang tidak taat menjalankan peraturan dalam penggunaan bantuan sosial. 8. Khusus pada Kementerian Sosial RI: - Mengevaluasi kerja sama dengan pihak ketiga yaitu PT Pos dan PT BRI dalam penyaluran bantuan sosial. Mengoptimalkan implementasi MOU antara Kementerian Sosial dengan BPKP dalam proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan.

2.2

Pengelompokan jenis belanja pada saat penganggaran

1. Ketidaksesuaian terkait anggaran Belanja Barang

X

1. Mengintensifkansosialisasi mengenai penggunaan Bagan Akun Standar (BAS),

Juli 2011.


-318-


KLASIFIKASI *) No

TEMUAN

PENJELASAN TEMUAN


tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan sebesar Rp4,70 Triliun.

2

Pada 33 K/L masih ditemukan Anggaran Belanja Modal direalisasikan untuk Belanja Barang senilai Rp660.007,81 juta.

-

Pada 50 K/L masih ditemukan Anggaran Belanja Barang direalisasikan untuk Belanja Modal sebesar Rp118.259,13 juta.

-

Pembiayaan pada Kementerian Lingkungan Hidup sebesarRp17.000,00 juta dari anggaran Belanja Barang.

-

2. Menerbitkan PMK tentang Petunjuk Penyusunan RKA-KL yang memuat definisi dan pengertian serta contoh-contoh yang lebih detail dan spesifik terhadap masingmasing jenis belanja. 3. Terkait dengan alokasi anggaran dari Belanja Lain-lain yang tidak sesuai dengan Nature of Account, Pemerintah telah berupaya untuk meminimalisasi alokasi Belanja Lain-lain yang tidak sesuai denganNature of Account, yaitu membuat PMK 187/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA K/L Tahun 2010. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a pada UU APBN-P Tahun 2010 bahwa Pemerintah dapat melakukan pergeseran dari BA 999.08 Pengelola Barang Lainnya ke BA K/L untuk kegiatan yang mempunyai ciri-ciri antara lain: dilakukan oleh K/L yang telah mempunyai kode BA,tidak bersifat ad-hoc; kegiatan lintas sektoral yang dikoordinasikan oleh satu K/L; dan bukan merupakan kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN.

Realisasi Belanja Bansos di 3 (tiga) K/L minimal sebesar Rp988.949,33 juta yang dianggarkan dari Belanja Barang dan Belanja Bansos di dua KL yang dianggarkan dari Belanja Modal sebesar Rp16.623,29.

2. Prosedur penganggaran dan alokasi anggaran Belanja Lain-Lain tidak sesuai ketentuan dan klasifikasi penyajian realisasi Belanja Lain-Lain minimal sebesarRp2.897.051,40 juta pada LKPP TA 2010. Nilai tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang seharusnya menggunakan BA lain.

X

3.

JADWAL PENYELESAIAN

baik kepada penelaah di DJA, pejabat/pegawai di Kanwil dan KPPN, serta perencanaan anggaran di K/L;

dan Modal sebagai berikut: -

3

4. Terkait dengan status kelembagaan LPP TVRI, LPP RRI, BPK Sabang, dan Bawaslu, saat ini masih dalam proses pembahasan dan koordinasi dengan melibatkan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, LPP TVRI, LPP TVRI, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Akhir bulan Juni 2011

Tahun 2012 (untuk tahun 2011 sebagian telah dilakukan pergeseran anggaran Belanja Lain-Lain ke anggaran K/L)

Tahun 2012

Sistem Pengendalian Aset


-319-


KLASIFIKASI *) No

TEMUAN

PENJELASAN TEMUAN


3.1

Uang Muka dari Rekening BUN sebesar Rp1,88 triliun yang disajikan pada LKPP Tahun 2010 belum dapat diyakini kewajarannya

1. Sistem pengendalian pengelolaan reksus belum memadai. Proses pengajuan WA atas SP2D reksus yang telah diterbitkan mulai dari pengajuan K/L kepada lender/donor melalui Dit. PKN sampai dengan proses penggantian (reimbursement) talangan bersangkutan masih lemah: -

-

Mekanisme hubungan kerja antara Kementerian Keuangan dhi. DJPB selaku BUN dengan Kementerian Teknis selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/satker selaku EA dalam pengelolaan reksus belum dapat menjamin ketepatan waktu dan ketepatan jumlah pengajuan talangan serta reimbursement. Sistem pengendalian dalam pengelolaan rekening antara Sub BUN Dana Talangan Reksus oleh Dit. PKN belum optimal sehingga saldo dan klasifikasi akun UangMuka dari Rekening BUN yang disajikan pada Neraca belum dapat diyakini.

X

2

3 1.

Melakukan koordinasi dengan K/L selaku executing agency secara lebih intensif untuk menjamin ketersediaan dana dalam rekening khusus sesuai dengan rencana belanja KPA/Satker sehingga dapat meminimalkan terjadinya Rekening Khusus kosong/tidak mencukupi;

Mulai Juni 2011

2.

Menyempurnakan peraturan dan proses bisnis pengelolaan Rekening Khusus terkait penggunaan Dana Talangan apabila terjadi Rekening Khusus kosong/tidak mencukupi.

Juni 2011

3.

Memperbaiki Sistem Akuntansi dan Pelaporan Rekening Khusus dan Rekening Dana Talangan.

Juni 2011

4.

Melakukan klarifikasi atas penggunaan nilai Dana Talangan dan reimbursement masing-masing sebesar Rp.1.142.215,25 juta dan Rp.1.427.815,40 antara lain:

b. Mengajukan permintaan penjelasan atas nilai talangan dan reimbursement yang belum dapat diindenfikasi loan IDnya (unidentified transaction) kepada Bank Indonesia. 5.

Melakukan rekonsiliasi data antara DJPBN dan K/L dan melakukan klarifikasi data antara penerimaan pembiayaan/ pendapatan hibah dengan Aplikasi Penarikan Dana (withdrawal applicationWA);

6.

Melengkapi data (Withdrawal

4. Selama Tahun 2008 sampai dengan 2010, terdapat reimbursement sebesar Rp85.847,43 juta atas tujuh pinjaman/hibah dengan nilai talangan Rp0,00. 5. Terdapat WA untuk hibah TF 093613 dengan aplikasi nomor 01/SBUN sebesar Rp787,45 juta yang batal diajukan kepada Bank Dunia. WA

November 2011

a. Dari data temuan atas unidentified transaction telah dilaksanakan pemetaan dan identifikasi data. Data yang belum dapat diidenfikasi sebesar masingmasingRp18.995.538.900 dan Rp1.397.971.412.723.

2. Pada Tahun 2009 dan 2010, terdapat nilai talangan dan reimbursement masingmasing sebesar Rp1.142.215,25 juta dan Rp1.427.815,40 juta yang tidak dapat diidentifikasi loan ID-nya (unidentified transactions). 3. Selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdapat pinjaman/hibah dengan nilai pengajuan reimbursement (WA yang diajukan) lebih kecil dibandingkan dengan nilai WA yang disetujui oleh lender/donor (WA yang di-reimburse). Selisih yang terjadi adalah sebesar Rp2.916.868,15 juta.

JADWAL PENYELESAIAN

pengawasan Application)

pengajuan dan

Mulai Juni 2011

Januari-


-320-


KLASIFIKASI *) No

TEMUAN

PENJELASAN TEMUAN


tersebut seharusnya diajukan untuk mengganti pemberian talangan pengeluaran SP2D nomor152494O tanggal 28 Desember 2009 melalui KPPN Jakarta III. Pembatalan dilakukan karena pinjaman tersebut sebenarnya telah overdraft (telah melebihi nilai pagu pinjaman yang tercantum dalam DIPA). Dengan demikian, pemberian talangan sebesar Rp787,45 juta tersebut tidak akan pernah mendapatkan penggantian dari donor.

2

3

7.

penggantiaannya dari lender/donor.

Desember 2011

Terhadap temuan nilai Rp85.847,43 juta atas 7 pinjaman/hibah dengan nilai talangan Rp0:

JanuariDesember 2011

a. Melakukan klarifikasi data dan besaran nilainya untuk masing-masing transaksi. b. Melakukan pembenahan Sistem Akuntansi pengelolaan Rekening Khusus dan Dana Talangan. c. Melakukan penyempurnaan pengawasan pengajuan withdrawal application dengan sistem aplikasi yang memadai.

3.2

Sistem pengendalian atas pencatatan piutang pajak oleh DJP tidak memadai

1. Monitoring atas pencatatan penambahan Piutang Pajak yang berasal dari SKPKBTahun Pajak 2008 s.d. 2010 masih lemah, sehingga terdapat perbedaan nilai antara penambah Piutang Pajak yang berasal dari penerbitan SKPKB dan STP dalam Laporan Perkembangan Piutang Pajak (LP3) dengan data dalam Sistem Informasi DJP (SIDJP)/Sistem Informasi Perpajakan Modifikasi (SIPMod) sebesarRp2.510.754,65 juta. Sampai dengan penyusunan laporan, Pemerintah belum dapat memberikan dokumen sumber terkait Piutang Pajak. 2. Terdapat selisih absolut nilai pengurang Piutang PBB dalam LP3 dengan penerimaanPBB sebesar

JADWAL PENYELESAIAN

X

8.

Terhadap overdraft, yaitu pencairan belanja dari grant yang melebihi nilai pagu grant, akan dibebankan penggunaan Dana Talangan dimaksud kepada K/L yang bersangkutan. Overdraft disebabkan oleh kenaikan nilai tukar (exchange rate) valas terhadap rupiah pada saat perencanaan (pagu DIPA) dengan nilai tukar pada pelaksanaan pembayaran.

1.

Terkait dengan monitoring pencatatan penambahan piutang, langkah yang akan dilaksanakan adalah: a. Menyusun prosedur dan format kertas kerja rekonsiliasi penambahan Piutang Pajak dari SKPKB/SKPKBT/STP yang dilaporkan di Laporan Perkembangan Piutang Pajak (LP3) dan register SIDJP/SIPMod. b. Menyusun prosedur dan format kerja monitoring SKPKB/SKPKBT hasil pemeriksaan tahun pajak 2008 ke atas yang telah diakui sebagai Piutang Pajak karena upaya hukum keberatan

November 2011

Selesai

Juli 2011


-321-


KLASIFIKASI *) No

TEMUAN

PENJELASAN TEMUAN

JADWAL PENYELESAIAN


2

3

Rp1.033.757,40 juta.

dan banding yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

3. Saldo awal dan saldo akhir Piutang Pajak pada LKPP Tahun 2010 per 31 Desember 2010 tidak sesuai dengan rincian per SKPKB/STP.

c. Membangun aplikasi yang mengintegrasikan seluruh transaksi perpajakan yang mempengaruhi Piutang Pajak. 2.

Terkait selisih pengurang Piutang PBB dalam LP3 dengan penerimaan PBB, langkah-langkah yang akan dilakukan: a. Melaksanakan rekonsiliasi pembayaran PBB antara Penerimaan Negara dan Operasional III.

Akhir Tahun 2011

data Modul Bank

b. Melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data pembayaran PBB khususnya PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan dalam aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP). 3.

Terkait pencatatan pelimpahan SP3DRI dari DJBC ke DJP, langkah-langkah yang dilakukan:

Akhir Tahun 2011

a. Merumuskan perubahan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-78/PJ/2008 tanggal 19 Desember 2008, tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI); b. Menindaklanjuti SP3DRI senilai Rp45.720.899.090 yang telah dikirimkan oleh DJBC ke masingmasing KPP terkait melalui Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-481/PJ.04/2011 tanggal 11 Mei 2011. 4.

DJP akan menyusun kertas kerja yang


-322-


KLASIFIKASI *) No

TEMUAN

PENJELASAN TEMUAN


2

3 merupakan dasar penyusunan Laporan Perkembangan Piutang Pajak oleh masing-masing KPP sehingga dapat dilakukan monitoring atas Piutang Pajak sejak awal timbulnya sampai tanggal laporan keuangan.

3.3

Aset Tetap yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2010 belum seluruhnya dilakukan IP, masih berbeda dengan laporan hasil IP, dan belum didukung dengan pencatatan pengguna barang yang memadai

1. Nilai koreksi yang berasal dari laporan Tim Satgas IP DJKN per 1 April 2011 pada 74 K/L sebesar Rp410.294.609,02 juta, sedangkan nilai koreksi yang telah di-inputke dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara(SIMAK BMN) berdasarkan data DJKN sebesar Rp410.099.943,27 juta sehingga terdapat selisih neto sebesar Rp194.665.751,83juta, atau selisih absolut sebesarRp12.946.515,83juta. 2. Hasil pemeriksaan pada KL juga menunjukan adanya permasalahan sebagai berikut: - Terdapat Aset Tetap pada delapan KL dengan nilai perolehan sebesar Rp5.344.273,04 juta yang belum dilakukan IP; - Aset Tetap bukan milik KL yang bersangkutan senilai Rp27.127,02 juta dimasukkan sebagai hasil IP; - Hasil IP pada tiga KL sebesar Rp282.656,47 juta masih belum menunjukkan nilai wajar diantaranya karena nilainya masih sebesar Rp1,00; - Terdapat hasil IP sebesar Rp56.419.063,69 juta pada empat KL yang belum dicatat dalam LKKL; - Pelaksanaan IP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Kemhan TNI) belum selesai dilakukan, hasil IP belum dicatat seluruhnya,inventarisasi fisiktidak dilakukan secara populasi, dan hasil IP masih menunjukkan nilai yang tidak wajar.

X

JADWAL PENYELESAIAN Juli 2011

1. Terkait dengan hasil IP: a. Mendorong seluruh K/L untuk menyampaikan pelaporan BMN Semester I/2011 secara lengkap dan tepat waktu termasuk untuk melakukan verifikasi dan validasi data IP sebelum dilakukan penginputannya dalam SIMAK BMN.

Tahun 2011

b. Menugaskan seluruh pemegang nomenklatur di Direktorat BMN bersamasama dengan KPKNL/Kanwil DJKN untuk melakukan rekonsiliasi hasil IP atau melakukan klarifikasi kembali atas koreksi hasil IP satuan kerja K/L pada proses rekonsiliasi BMN Semester I/2011 dan tahunan 2011 serta menuangkannya dalam Berita Acara Rekonsiliasi BMN.

Untuk Laporan Keuangan Semester I

c. Mengumpulkan dan memetakan data BMN yang belum dilakukan IP atau sudah di IP namun nilainya masih belum wajar (sebaran satker, jenis BMN, lokasi BMN, dll) dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk dukungan pembiayaan. d. Melakukan IP dengan target penyelesaian sebelum Triwulan IV/2011 sehingga masih cukup waktu bagi satker untuk melakukan verifikasi hasil IP, rekonsiliasi dengan tim pelaksana IP, mengoreksi dalam aplikasi SIMAK BMN dan melaporkannya dalam laporan barang selambat-lambatnya pada

Juli - Agt 2011 Untuk Laporan Keungan Tahunan Jan - Feb 2012 Juni 2011 (selesai)

September 2011


-323-


KLASIFIKASI *) No

TEMUAN

PENJELASAN TEMUAN


2

3

3. Pelaksanaan IP yang dilakukan oleh Pemerintah dhi. DJKN, belum mencakup penilaian mengenai masa manfaat Aset Tetap sehingga Pemerintah belum bisa melakukan penyusutan terhadap Aset Tetap.

laporan tahunan 2011. e. Melakukan pembinaan dan asistensi pada seluruh K/L terutama terkait monitoring koreksi IP dengan target TA 2011 adalah periode terakhir koreksi IP.

4. Terdapat selisih nilai Aset Tetap antara Neraca LKPP Tahun 2010 dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) yang merupakan output dari SIMAK BMN sebesar Rp37.729.066,22 juta diantaranya karena permasalahan-permasalahan sebagai berikut; - Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Status Penggunaannya (BPYBDS) sebesar Rp26.418.257,87 juta masih dicatat dalam LBMN karena belum ada PP mengenai penetapannya sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN). - BMN eks DK/TP sebesar Rp10.231.533,16 juta masih disajikan dalam LBMN karena belum ada penyerahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang menguasai BMN tersebut. Sementara itu, BMN eks DK/TP sudah tidak lagi dicatat di Neraca sebagai Aset Tetap melainkan direklasifikasi menjadi Aset LainLain. - Aset Tetap Renovasi sebesar Rp610.572,952 juta dibukukan dalam Neraca menggunakan mekanisme jurnal aset karena akunnya telah tersedia. Namun, Aset Tetap Renovasi tidak dapat dibukukan dalam LBMN karena aset belum tersedia kodefikasinya.

JADWAL PENYELESAIAN

Desember 2011

f. Menyelenggarakan rapat dan komunikasi informal dengan K/L terkait dalam rangka percepatan penyelesaian BMN yang belum dilakukan IP. Juni 2011 2. X

Terkait dengan penerapan penyusutan aset tetap: a. Menyusun RPMK tentang Penyusutan. b. Mengembangkan aplikasi, sosialisasi dan piloting pada beberapa K/L. c. Menerapkan pada seluruh K/L dengan menyesuaikan terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual

3. Terkait dengan aset BPYBDS: a. Melakukan monitoring atas pencatatan BPYBDS pada K/L yang memiliki aset BPYBDS; b. Meminta K/L agar mempercepat penyampaian permohonan penetapan status aset BPYBDS menjadi PMN, sehingga dapat diproses Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara;

Oktober 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

Semester II 2011

c. Memproses usulan PMN dari BPYBDS yang sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan, antara lain: 1). BPYBDS pada Perum LKBN Antara senilai Rp25,927 miliar, dimana PP PMN nya telah diharmonisasikan di


-324-


KLASIFIKASI *) No

TEMUAN

PENJELASAN TEMUAN

JADWAL PENYELESAIAN


2

3 Kumham, dan dalam penyampaian ke DPR;

proses

2). BPYBDS pada PT PLN senilai Rp20,019 triliun, dimana saat ini telah dimintakan persetujuan kepada DPR RI, dan sedang dibahas di Komisi terkait di DPR. 3). BPYBDS pada 13 BUMN di bawah Kementerian Perhubungan, dimana saat ini Kementerian Perhubungan akan melengkapi data-data atas kekurangan data yang telah disampaikan. 4.

Menyusun RPMK pengelolaan BMN eks DK/TP yang diperoleh sebelum TA 2010, termasuk di dalamnya pengaturan terkait mekanisme hibah, penjualan, pemusnahan, penghapusan, serta akuntansi dan pelaporannya.

5.

Mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

6.

Menyempurnakan aplikasi SIMAK BMN

September 2011

Mulai Laporan Keuangan Semester I 2011 Mei 2011

3.4

Pengendalian atas pelaksanaan inventarisasi dan penilaian aset Eks KKKS belum memadai

1. Beberapa kelemahan pengendalian terkait dengan inventarisasi yaitu: -

Tidak adanya pemberian tanda IP pada asetaset yang telah diinventarisir secara sensus tersebut. Sehingga timbul risiko adanya aset yang tidak terhitung (terinventarisasi) atau terhitung dua kali.

-

Ketidakseragaman

sudut

pandang

atau

X

1. Menerapkan Buletin Teknis Inventarisasi yang telah disempurnakan mengenai metode dan pengendalian atas pelaksanaan IP BMN KKKS. Buletin Teknis Inventarisasi tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan IP BMN KKKS yang belum selesai.

Juni 2011 (selesai)

2. Melakukan verifikasi terhadap seluruh hasil IP yang telah selesai dilaksanakan dan

September 2011


-325-


KLASIFIKASI *) No

TEMUAN

PENJELASAN TEMUAN


2

3 memperbaikinya sesuai dengan hasil rekomendasi/temuan BPK yang meliputi:

penilaian masing-masing tim atas kondisi (baik, sedang, atau jelek) dan status (digunakan atau tidak digunakan) serta adanya kreativitas masing-masing tim dalam melaksanakan inventarisasi aset. -

a.

Penggunaan kurs sesuai dengan tanggal/bulan perolehannya PIS (Place Into Service) untuk aset perolehan tahun 2005 ke atas. Hasil koreksi Kantor Pusat DJKN telah disampaikan kepada Kanwil DJKN untuk dilakukan perbaikan atas Laporan Hasil Penertiban BMN KKKS, selanjutnya hasil koreksi tersebut akan disampaikan kembali kepada Kantor Pusat DJKN.

b.

Terhadap status sumur telah dilakukan koreksi sesuai dengan data yang disampaikan BPMIGAS/KKKS, sehingga terhadap sumur yang sudah tidak digunakan (ditutup permanen) akan dikeluarkan dari neraca (CaLK) sedangkan sumur yang masih digunakan akan dicatat dalam neraca.

c.

Telah disusun foto aset KKKS sesuai dengan format yang disepakati untuk menunjukkan bahwa IP aset KKKS dimaksud telah dilaksanakan secara sensus, mengingat jumlah dan karakteristik aset KKKS diharapkan penyusunan foto selesai pada bulan September 2011.

d.

Terhadap subsequent expenditure untuk aset KKKS saat ini sedang dilakukan pembahasan.

Pelaksanaan Inventarisasi aset KKKS secara sensus diragukan karena adanya beberapa aset yang kondisi dan statusnya berbeda antara Berita Acara (BA) hasil IP dengan BA hasil cek fisik BPK.

2. Kelemahan pengendalian terkait penilaian yaitu: -

-

Tidak terdapat dokumentasi yang memadai atas proses awal penetapan metodologi penilaian menggunakan pendekatan biaya (NRC) dan perbandingan data pasar, tentang bagaimana asumsi disusun dan simplifikasi ditetapkan; Tidak adanya validasi atas data dasar Harta Modal Nomor Induk III (Harmoni III) yang digunakan, yang sebenarnya merupakan data aset KKKS yang dibuat oleh Pertamina (saat ini dikelola oleh BPMIGAS) untuk tujuan cost recoverybukan untuk inventarisasi aset;

-

Penilaian aset KKKS dilakukan tanpa membandingkan dengan dokumen sumber atau dokumen pendukung masing-masing aset;

-

Pelaksanaan penilaian aset pada beberapa KKKS yang telah dinyatakan selesai100% belum sepenuhnya selesai. Masih terdapat beberapa aset dengan nilai hasil penilaian senilai nol;

-

Penilaian aset yang diperoleh tahun 2004 dan sebelumnya menggunakan nilai kurs tanggal penilaian, namun untuk aset yang diperoleh tahun 2005 s.d. 2010 menggunakan kurs akhir tahun perolehan. Dari Harmoni III terdapat

JADWAL PENYELESAIAN

3.

Melanjutkan IP BMN KKKS yang belum selesai.

September 2011

Berdasarkan rapat koordinasi tingkat pusat yang diadakan tanggal 23 Juni 2011 telah disepakati bahwa IP BMN KKKS yang belum dilaksanakan (terhadap 36 KKKS)


-326-


KLASIFIKASI *) No

TEMUAN

PENJELASAN TEMUAN


3

JADWAL PENYELESAIAN

akan dimulai pada minggu kedua Juli 2011 yang didahului dengan pembekalan di 3 (tiga) tempat yaitu Makassar (tanggal 01 Juli 2011), Pekanbaru (tanggal 04 Juli 2011) dan Jakarta (04 Juli 2011).

informasi BPK LHP SPI – LKPP TAHUN 2010 Halaman 37 dari 46bulan Place Into Service (PIS) sehingga seharusnya kurs yang digunakan untuk perolehan aset tahun 2005 s.d. 2010 adalah kurs akhir bulan perolehan; -

2

Dalam penilaian DJKN tidak mempertimbangkan status aset. Selain itu nilai aset KKKS di harmoni III termasuk biaya pemeliharaan yang dikeluarkan olehKKKS setelah tanggal perolehan. Hal tersebut tidak sesuai dengan SAP yang mengatur bahwa pengeluaran setelah tanggal perolehan akan dikapitalisasi bila menambah kapasitas dan kinerja aset; Masih adanya beberapa aset dengan tahun perolehan setelah tahun 2004 yang harus dinilai ulang karena dilaporkan dengan nilai perolehan nol.

3.5

Pengendalian penatausahaan aset eks BPPN yang berasal dari Tim Koordinasi belum memadai

1. Penatausahaan atas Aset Kredit Tim Koordinasi sebesar Rp6.179.143,97 juta olehDJKN belum memadai. 2. Aset Properti Eks BPPN yang berasal dari aset yang dikelola Tim Koordinasiminimal senilai Rp532,09 miliar dan Aset Properti hasil verifikasi Tahun 2010sebanyak 244 unit belum dilakukan inventarisasi dan penilaian.

X

1. Menyusun pedoman/juknis untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi aset kredit dan properti eks BPPN. 2. Inventarisasi aset kredit dan aset properti eks BPPN di kustodi penyimpanan dokumen, yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Bandar Lampung, Surabaya, dan Semarang. 3. Terkait aset kredit eks BPPN: a. Mengelola database aset kredit eks BPPN hasil inventarisasi dan verifikasi dalam Modul Kekayaan Negara II. b. Rekonsiliasi data penyerahan pengurusan aset kredit dengan KPKNL dalam rangka updating data debitur. 4. Terkait aset properti eks BPPN: a. Inventarisasi fisik dan penilaian aset berperkara, aset sita kejaksaan, dan

Juli 2011 Agustus s.d. September 2011

September 2011

Oktober 2011


-327-


KLASIFIKASI *) No

TEMUAN

PENJELASAN TEMUAN

JADWAL PENYELESAIAN


2

3 aset dalam sengketa, serta 244 aset hasil verifikasi. b. Mengelola database aset properti eks BPPN hasil verifikasi dan penilaian dalam Modul Kekayaan Negara II.

4.

Sistem Kewajiban

Pengendalian

Status penitipan, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dana pensiun masih belum diatur dengan jelas

Berdasarkan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2010, dapat diketahui bahwa status penitipan, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dana pensiun masih belum diatur dengan jelas

X

1. Menyempurnakan kebijakan dan aturan mengenai penyelenggaran program pensiun PNS, termasuk kejelasan mengenai status dana pensiun PNS. Penyelesaian ini merupakan bagian dari grand design perubahan program pensiun dan THT PNS yang disinkronkan dengan implementasi SJSN. 2. Melakukan koordinasi Kementerian/Lembaga.

5.

Sistem Ekuitas

2012-2014

lintas

Pengendalian

Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2010 masih berbeda dengan rincian fisik kas

Dalam LKPP Tahun 2010, saldo akhir SAL menurut catatan masih berbeda dengan rincian fisik kas. Fisik SAL, setelah dikurangi Utang PFK dan Utang pada Pihak Ketiga adalah Rp97.700.391,95 juta atau lebih kecil sebesar Rp40.204,49 juta dibandingkan catatannya. Selisih antara fisik dan catatan SAL tersebut diantaranya terjadi karena: -

Terdapat akumulasi uang persediaan yang sudah digunakan oleh Kementerian LuarNegeri sebesar Rp80.077,83 juta, namun belum dipertanggungjawabkan sehingga masih tercatat sebagai utang KL pada BUN.

-

Belum efektifnya rekonsiliasi antara data realisasi belanja berdasarkan SAU dan SAI sehingga masih terdapat selisih sebesar Rp17.405,48 juta.

-

Adanya kesalahan penggunaan mata anggaran atas penyetoran pengembalian UP oleh satker

X

1. Menyusun Peraturan Menteri Keuangan mengenai perlakuan selisih kurs pada perwakilan luar negeri.


2. Melakukan penelusuran dan identifikasi permasalahan terkait saldo Kas di Bendahara Pengeluaran di KPPN dan kas pada BLU 3. Menyusun petunjuk langkah-langkah bagi KPPN dalam penyelesaian permasalahan Kas di Bendahara Pengeluaran. 4. Terhadap temuan unidentified transaction, akan dilakukanklarifikasi atas data tahun 2010 baik penggunaan dana talangan dan penggantiannya, serta ditindaklanjuti dengan mengajukan permintaan penjelasan atas nilai talangan dan penggantiannya


-328-


KLASIFIKASI *) No

TEMUAN

PENJELASAN TEMUAN


2

3

selama tahun 2010. -

TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

1

Pendapatan dan Hibah Penetapan, penagihan, dan pembayaran PBB Migas tidak sesuai dengan UU PBB dan UU Migas sehingga realisasi PBB Migas sebesar Rp19,30 triliun tidak diyakini kewajarannya

kepada Bank Indonesia.

Adanya permasalahan terkait pengelolaan dana talangan dan penggantiannya dari lender/donor. Masih ditemukan unidentified transactions atas talangan dan penggantiannya selama tahun 2010 masing-masing sebesar Rp16,78 juta dan Rp184.163,44 juta.

II

1.1

JADWAL PENYELESAIAN

1. Mekanisme penagihan dan pembayaran PBB Migas tidak sesuai dengan UU PBB: -

DJP tidak melakukan pengawasan yang memadai terkait penyampaian SPOP PBB Migas.

-

DJP tidak menggunakan mekanisme yang telah diatur dalam UU PBB dalam penetapan PBB Migas.

-

Penagihan PBB Migas kepada subjek pajak tidak memiliki dasar hukum.

X

1.

Melaksanakan perbaikan terhadap peraturan-peraturan yang ada, khususnya yang mengatur masalah areal onshore dan hasil produksi. Langkah riil yang akan dilakukan adalah mengadakan rapat koordinasi antar Direktorat untuk memperbaiki Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-155/PJ./2010 dan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-20/PJ/2010 untuk mempertegas mengenai definisi dan klasifikasi objek PBB Migas, khususnya areal onshore dengan menyesuaikan dengan UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 dan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

2.

Melaksanakan perbaikan terhadap aturan dan mekanisme penetapan dan penagihan PBB Migas melalui:

2. Penetapan Nilai PBB Migas Tidak Wajar: -

-

Luas areal onshore yang digunakan DJP sebagai dasar perhitungan PBB Migas bukan hanya luas tanah yang sudah dibebaskan, melainkan seluruh luas wilayah kerja berdasarkan koordinat yang ditentukan dalam Kontrak Kerja Sama. Hal tersebut mengakibatkan pengenaan ganda atas satu objek pajak yang sama, bahkan pengenaan pajak atas objek yang tidak dikenakan PBB atau yang dikecualikan dari wilayah kerja. Luas areal onshore yang digunakan oleh DJP melebihi luas wilayah administrasi

November 2011

November 2011

a. Koordinasi bersama lintas Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menyempurnakan aturan yang selama ini menjadi payung hukum penetapan dan penagihan PBB Migas yang tidak sesuai lagi, antara lain:


-329-


KLASIFIKASI *) No

TEMUAN

PENJELASAN TEMUAN


kabupaten/kota yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri. -

Terdapat kelebihan penetapan PBB Migas atas Hasil Produksi sebesar Rp371.779,28 juta (Rp7.209.041,02 juta - Rp6.837.261,74 juta).

-

Berdasarkan hasil uji petik menunjukkan adanya KKKS yang melaporkan hasil produksi pada KKKS yang belum menggambarkan lifting yang sebenarnya.

2

3

JADWAL PENYELESAIAN

1) Surat Edaran Bersama antara Dirjen Pajak dan Dirjen Lembaga Keuangan (sekarang Dirjen Anggaran) Nomor 630/4568, tanggal 24 September 2001 untuk disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Keuangan. 2) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ/2010 tentang Prosedur Kerja Pengenaan dan Permintaan Pemindahbukuan Pembayaran PBB Migas untuk disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang ada. b. Menyusun SOP link, yaitu SOP yang mengatur alur penetapan dan penagihan PBB Migas antar unit eselon I di Kementerian Keuangan. c. Melaksanakan koordinasi dengan BPMIGAS dan Kementerian ESDM untuk mendorong percepatan penyampaian SPOP dari KKKS sehingga SPPT PBB Migas untuk tahun pajak berjalan dapat segera terselesaikan. 3. Melaksanakan verifikasi atas validitas data luas areal tanah dan bangunan yang disampaikan oleh KKKS melalui BPMIGAS sehingga diperoleh data objek pajak yang lebih valid, termasuk inventarisasi data luas 51 kabupaten/kota yang kelebihan luas administrasi serta selisih lifting. a. Melakukan koordinasi dengan BPMIGAS untuk mengkofirmasi luas areal tanah dan bangunan yang disampaikan dalam SPOP oleh KKKS. b. Jika terdapat selisih luas, akan dilakukan verifikasi lapangan untuk

Agustus 2011

September


-330-

s.d.


KLASIFIKASI *) No

TEMUAN

PENJELASAN TEMUAN


2

3 mendapatkan hasil ukuran yang lebih riil. c. Mengusulkan untuk diperhitungkan dalam tahun-tahun berikutnya terkait dengan pembayaran PBB Migas.

JADWAL PENYELESAIAN Desember 2011

Desember 2011

1.2

Penyelesaian PPN sebesar Rp11,28 triliun melalui mekanisme Pajak Ditanggung Pemerintah tidak sesuai dengan UU PPN

Penyelesaian PPN melalui mekanisme Pajak DTP tidak sesuai dengan UU Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 16B yang menyatakan bahwa fasilitas PPN berupa: (1) terutang tetapi tidak dipungut baik sebagian maupun seluruhnya; dan (2) dibebaskan.

X

Pemerintah akan mengubah skema pemberian Pajak Ditanggung Pemerintah menjadi skema pemberian subsidi harga.

Akhir Semester II Tahun 2011, disesuaikan dengan APBN-P 2011

1.3

PNBP pada 41 KL Minimal sebesar Rp368,97 miliar belum dan/atau terlambat disetor ke Kas Negara dan sebesar Rp213,75 miliar digunakan langsung di luar mekanisme APBN

1. Terdapat PNBP yang terlambat disetor ke Kas Negara minimal sebesarRp312.504,54 juta yang terjadi pada 23 KL.

X

1. Mendorong pimpinan K/L untuk memberikan sanksi kepada pejabat pengelola PNBP yang mengelola PNBP tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Juni-Juli 2011

2 2.1

2. Terdapat PNBP yang belum disetor pada 18 KL sebesar Rp56.464,60 juta dan PNBP yang digunakan langsung di luar mekanisme APBN sebesar Rp213.752,49 juta.

2. Menyusun RPMK tentang sanksi atas pengelolaan PNBP yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Desember 2011

Belanja Negara Pengalokasian Dana Penyesuaian Tidak Berdasarkan Kriteria dan Aturan yang Jelas

1. Pengalokasian Dana Penyesuaian Tahun Anggaran (TA) 2010 tidak sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004.UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 27 menyatakan bahwa penetapan Dana AlokasiUmum (DAU) dilakukan sekurangkurangnya sebesar 26% dari Penerimaan DalamNegeri (PDN) Neto yang ditetapkan APBN dan Penjelasan Pasal 107 ayat (2) menyatakan bahwa DAU ditetapkan sebesar 25,5% dari PDN Netto s.d. Tahun 2007. 2. Bidang yang dibiayai oleh DPDF PPD, DPIPD,

X

Pemerintah akan menyampaikan Dana Penyesuaian dalam pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN TA 2012 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal diperlukan tambahan Dana Penyesuaian, agar tetap mengacu pada kriteria dan aturan yang dapat dipertanggungjawabkan (transparan dan akuntabel). Pemerintah juga akan mempertajam kriteria, program, dan jenis kegiatan yang dapat mencerminkan output dan

Agustus 2011


-331-


KLASIFIKASI *) No

TEMUAN

PENJELASAN TEMUAN

JADWAL PENYELESAIAN


2

3 outcome dalam Penyesuaian.

dan DPPIP hampir sama dengan bidang yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).

mengalokasikan

Dana

3. Belum ada ketentuan dan prosedur yang jelas dalam menentukan daerah dan besaran alokasi atas Dana Penyesuaian, terutama DPDF PPD, DPIPD, dan DPPIP. 4. Belum diketahui efektivitas kegiatan yang didanai oleh Dana Penyesuaian Alokasi kurang bayar DAK tidak sesuai dengan alokasi pos yang seharusnya. 2.2

Realisasi Belanja Barang di 44 KL Sebesar Rp110,48 Miliar dan USD63.45 Ribu Tidak Dilaksanakan Kegiatannya, Dibayar Ganda, Tidak Sesuai Bukti Pertanggungjawaban, dan Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban

1. Pertanggungjawaban realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp12.713,17 juta pada23 K/L digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak pernah dilakukan; 2. Pembayaran biaya perjalanan dinas ganda yaitu perjalanan dinas atas nama satu orang yang berbenturan waktunya dengan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas ke tempat lain. Permasalahan ini ditemukan pada sembilan KL dengan nilai Rp1.293,13 juta; 3. Perjalanan dinas tidak dilaksanakan sesuai bukti pertanggungjawaban. Adanyaperjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dengan menggunakan maskapai sesuai tiket yang dilampirkan sebagai bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas. Permasalahan ini terjadi pada 39 KL dengan nilai Rp69.159,36 juta dan USD63.45 ribu.

X

1. Memberikan pembinaan kepada pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan;

Tahun 2011

2. Menyetorkannya ke Kas Negara pembayaran perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan; 3. Melakukan verifikasi perjalanan dengan dokumen sumbernya;

dinas

4. Menyusun SOP perjalanan dinas; 5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pelaksana kegiatan.

4. Perjalanan dinas tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Permasalahan ini terjadi pada dua KL dengan nilai Rp6.420,98 juta


-332-


Keterangan: Klasifikasi 1: Temuan Pemeriksan BPK diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan; Klasifikasi 2: Temuan Pemeriksaan BPK diselesaikan dalam tahun anggaran berikutnya; Klasifikasi 3: Temuan Pemeriksaan BPK diselesaikan dalam 2-3 tahun anggaran berikutnya.


-333-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2011 (Unaudited)

Recommend Documents