Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) KATA PENGANTAR

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited)

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami atas nama Pemerintah Republik Indonesia menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2005. LKPP yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan disajikan untuk memenuhi komitmen Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN serta posisi keuangan Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan LKPP Tahun 2005 ini, kami perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1.

Laporan Realisasi APBN memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini realisasi Pendapatan Tahun Anggaran (TA) 2005 adalah sebesar Rp495,22 triliun, lebih rendah Rp44,90 triliun dari target Pendapatan. Sementara itu, realisasi Belanja adalah sebesar Rp509,63 triliun, lebih kecil Rp55,44 triliun dari yang dianggarkan. Realisasi Defisit Anggaran adalah sebesar Rp14,41 triliun, yang berarti lebih rendah dari yang dianggarkan sebesar Rp24,94 triliun;

2.

Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Pusat per 31 Desember 2005. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp1.173,13 triliun dan Kewajiban sebesar Rp1.342,05 triliun, sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Pemerintah Pusat per 31 Desember 2005 adalah sebesar minus Rp168,92 triliun;

3.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dari Kas Umum Negara. Dari Laporan Arus Kas tersebut diperoleh informasi bahwa kenaikan Kas Negara TA 2005 sebesar Rp5,31 triliun;

4.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca, dan Laporan Arus Kas;

5.

LKPP Tahun 2005 ini berstatus sebagai laporan keuangan yang telah diperiksa (audited). Pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sampai dengan tanggal 18 Juli 2006. Karena itu, LKPP Tahun 2005 (Audited) ini telah mencakup koreksi-koreksi serta penyesuaian yang diperlukan sebagimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK RI tidak menyatakan pendapat (Disclaimer) atas LKPP Tahun 2005. Walaupun demikian, LKPP Tahun 2005 ini telah menyajikan informasi yang lengkap dan lebih tertib dibandingkan dengan LKPP Tahun 2004, antara lain menyajikan angka komparatif Tahun Anggaran 2005 dan 2004, dan nilai Aset Tetap yang meningkat karena pendataan yang lebih baik.

Selanjutnya perlu kami tambahkan bahwa LKPP Tahun 2005 ini disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun demikian, karena TA 2005 merupakan tahun pertama pengimplementasian SAPP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, maka hasilnya masih belum optimal. Kami optimis bahwa implementasi sistem yang baru ini akan semakin baik dalam tahun 2006 dan tahun-tahun angggaran selanjutnya. Berhasilnya disusun LKPP Tahun 2005 merupakan salah satu milestone dari reformasi yang sedang kita implementasikan di bidang manajemen keuangan pemerintah. Dengan langkah ini,

Kata Pengantar -i-


kita melengkapi cita-cita bersama, yakni “keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel.“ Pemerintah menyadari bahwa LKPP Tahun 2005 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang membangun dari para pengguna (stakeholders) LKPP ini. Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKPP yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kata Pengantar -ii-


INDEKS ISI

KATA PENGANTAR…………………………………………………………………

i

INDEKS ISI ..………………………………………………………………………..

iii

INDEKS TABEL ……………………………………………………………………..

iv

INDEKS GRAFIK …………………………………………………………………..

v

INDEKS DAFTAR ………………………………………………………………......

vi

INDEKS SINGKATAN ………………………………………………………………

viii

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ……………………………….

x

RINGKASAN ……………….………………………………………………………

1

I.

LAPORAN REALISASI APBN …………………………………….………….....

4

II. NERACA …………………………………………………………………….....

6

III. LAPORAN ARUS KAS ……………………………………………………….....

8

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ……………………………..…......

10

A. PENDAHULUAN ………………………………………………….............

10

A.1. DASAR HUKUM …………………………………………………….

10

A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO.........

10

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ….............

14

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI ……………………………………...........

17

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN ……….........

24

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN ........................

24

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN ......................

25

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA ……………………………........

38

C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM .........................................

38

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA ................................................

39

C.3. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA ……………..

61

C.4. CATATAN PENTING LAINNYA ..................................................

63

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS ………………........

67

D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS .................................................

67

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS .............................

68

DAFTAR .......................................................................................................

82

Indeks Isi -iii-


INDEKS TABEL 1.

Kode dan Uraian Fungsi Anggaran TA 2005

30

2.

Uang Muka dari Rekening BUN Menurut Lender

40

3.

Piutang Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2005

41

4.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2005

43

5.

Aset Tetap per 31 Desember 2005

48

6.

Aset Lainnya per 31 Desember 2005

49

7.

Tuntutan Ganti Rugi Menurut Kementerian Negara/Lembaga

50

8.

Aset Lain-lain Menurut Kementerian Negara/Lembaga

51

9.

Bagian Lancar Utang Luar Negeri per Jenis Utang

53

10. Bagian Lancar Utang Dalam Negeri per Jenis Obligasi

53

11. Utang Bunga dan Kewajiban Luar Negeri Lainnya

54

12. Utang Bunga Obligasi

54

13. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Obligasi

55

14. Utang Luar Negeri Perbankan per Jenis Utang

57

15. Utang Luar Negeri Non Perbankan per Jenis Utang

57

16. Akumulasi SAL s.d Akhir TA 2005

59

17. Ringkasan Perubahan Posisi SUN Tahun 2005

237

18. SUN Pengganti Hedge Bonds yang Jatuh Tempo Tahun 2005

241

19. Penerbitan SUN Berdenominasi Valas Tahun 2005

241

20. SUN Jatuh Tempo Tahun 2005

242

21. Indikator Risiko dan Portofolio SUN 2004 – 2005

244

22. Saldo Utang Pemerintah Kepada Bank Indonesia per 31 Desember 2005

246

23. Rata-rata Perdagangan Harian Obligasi Negara

248

24. Komposisi Kepemilikan Obligasi Negara

248

Indeks Tabel -iv-


INDEKS GRAFIK 1.

Perkembangan Ekonomi Makro Tahun 2003-2005

13

2.

Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2001-2005

24

3.

Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2001-2005

25

4.

Komposisi Realisasi Penerimaan Negara dan Hibah TA 2005

26

5.

Komposisi Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam TA 2005

27

6.

Komposisi Lima Terbesar Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2005

28

7.

Komposisi Lima Terbesar Pengguna Anggaran Belanja Untuk Daerah TA 2005

29

8.

Komposisi Alokasi APBN TA 2005

29

9.

Komposisi Realisasi Belanja Pemeintah Pusat Menurut Fungsi TA 2005

30

10.

Komposisi Realisasi Belanja Pemeintah Pusat Menurut Jenis Belanja TA 2005

31

11.

Komposisi Realisasi Dana Perimbangan TA 2005

33

12.

Struktur Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2005

38

13.

Struktur Aset Pemerintah Pusat per 31 Desember 2005

38

14.

Struktur Kewajiban dan Ekuitas Dana Pemerintah Pusat per 31 Desember 2005

39

15.

Komposisi Aset Tetap Berdasarkan Jenisnya per 31 Desember 2005

48

16.

Komposisi Utang Jangka Panjang Pemerintah per 31 Desember 2005

58

17.

Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas

67

18.

Struktur Jatuh Tempo SUN yang Dapat Diperdagangkan 31 Des 2004

238

19.


239

20.

Perbandingan Struktur Jatuh Tempo SUN yang Dapat Diperdagangkan

239

21.

Pembayaran Bunga Surat Utang Negara Domestik 2001 – 2005

244

22.

Rata-Rata Perdagangan Harian Obligasi Negara di Pasar Sekunder

247

Indeks Grafik -v-


INDEKS GRAFIK 1.

Perkembangan Ekonomi Makro Tahun 2003-2005

13

2.

Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2001-2005

24

3.

Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2001-2005

25

4.

Komposisi Realisasi Penerimaan Negara dan Hibah TA 2005

26

5.

Komposisi Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam TA 2005

27

6.

Komposisi Lima Terbesar Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2005

28

7.

Komposisi Lima Terbesar Pengguna Anggaran Belanja Untuk Daerah TA 2005

29

8.

Komposisi Alokasi APBN TA 2005

29

9.

Komposisi Realisasi Belanja Pemeintah Pusat Menurut Fungsi TA 2005

30

10.

Komposisi Realisasi Belanja Pemeintah Pusat Menurut Jenis Belanja TA 2005

31

11.

Komposisi Realisasi Dana Perimbangan TA 2005

33

12.

Struktur Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2005

38

13.

Struktur Aset Pemerintah Pusat per 31 Desember 2005

38

14.

Struktur Kewajiban dan Ekuitas Dana Pemerintah Pusat per 31 Desember 2005

39

15.

Komposisi Aset Tetap Berdasarkan Jenisnya per 31 Desember 2005

48

16.

Komposisi Utang Jangka Panjang Pemerintah per 31 Desember 2005

58

17.

Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas

67

18.


238

19.


239

20.

Perbandingan Struktur Jatuh Tempo SUN yang Dapat Diperdagangkan

239

21.

Pembayaran Bunga Surat Utang Negara Domestik 2001 – 2005

244

22.

Rata-Rata Perdagangan Harian Obligasi Negara di Pasar Sekunder

247

Indeks Grafik -v-


INDEKS DAFTAR 1. Laporan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2005

82

2. Laporan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Bagian Anggaran (Organisasi) TA 2005

87

3. Laporan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Bagian Anggaran (Organisasi) dan Jenis Belanja TA 2005

106

4. Laporan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi dan Subfungsi TA 2005

107

5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Luncuran TA 2006

110

6. Laporan Realisasi Anggaran Dana Perimbangan TA 2005

112

7. Laporan Realisasi Anggaran Dana Penyesuaian TA 2005

175

8. Daftar Saldo Kas KPPN per 31 Desember 2005

183

9. Sado Rekening Pemerintah Lainnya di BI per 31 Desember 2005

188

10. a. Daftar Rekening Pemerintah dan Rekening Khusus yang Telah Ditutup dan Dalam Proses Penutupan

190

10. b. Hasil Konfirmasi Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Temuan BPK atas LKPP Tahun 2004) per 16 Juni 2006

192

11. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2005

206

12. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 desember 2005

207

13. Daftar Piutang Pungutan Ekspor PNBP per 31 Desember 2005

208

14. Piutang Bunga dan Denda Pinjaman Pendanaan KUMK

209

15. Daftar Persediaan per 31 Desember 2005

210

16. Posisi Dana Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Dalam Negeri SLA, RDI, dan RPD per 31 Desember 2005

211

17. Rincian Pencairan Pinjaman Pendanaan KUMK Posisi 31 Desember 2005

212

18. Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN per 31 Desember 2005

213

19. Penyertaan Modal Pemerintah pada Non BUMN (Minoritas) per 31 Desember 2005

217

20. Penyertaan Modal Pemerintah pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Regional per 31 Desember 2005

218

21. Daftar Aset Tetap per 31 Desember 2005

219

22. Saldo Rekening-Rekening Escrow Dana Reboisasi per 31 Desember 2005

221

23. Rincian Rekening Escrow Dana Moratorium Aceh dan Nias

222

24. Ringkasan Aset Negara Ex-BPPN yang Dikelola PT PPA untuk Periode 1 Januari – 31 Desember 2005

224

25. Ringkasan Data Nominatif Aset Kredit yang Diserahkan kepada Tim Pemberesan (TP)

225

26. Piutang Negara Non Perbankan Instansi Pemerintah dan Lembaga Negara Posisi per 31 Desember 2005

226

27. Data Aset Kontraktor Kontrak Kerjasama BP MIGAS

227

28. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri

229

29. Bagian Lancar Utang Obligasi Dalam Negeri per 31 Desember 2005

230

30. Utang Bunga Dan Kewajiban Luar Negeri Lainnya

231

31. Utang Bunga Obligasi Negara per 31 Desember 2005

232

Indeks Daftar -vi-


32. Interest, Accrued Interest, and Accrued Indexation Formula Computation for Government Bonds

233

33. Obligasi Negara Jangka Panjang Per 31 Desember 2005

234

34. Saldo Rekening-Rekening Escrow Subsidi/PSO per 31 Desember 2005

235

35. Saldo Rekening-Rekening Dana Bagi Hasil SDA Per 31 Desember 2005

236

36. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan SUN

237

37. Rincian Arus Kas dari Pendapatan atas Laba BUMN TA 2005 dan 2004

252

38. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara

255

Indeks Daftar -vii-


INDEKS SINGKATAN ALUTSISTA APBD APBN BAPEKKI BAPETEN BAPPENAS BBM BHMN BI BKKBN BLBI BPD BP MIGAS BPHTB BPK BPOM BPPN BPPT BPR BULOG BUMD BUMN BUN CAP CPI DAK DAU DBH DIPA DJPLN DPR FR HB HTI KITE KKKS KMK KONI KPPN KSM KU KUHR KUKDAS KUMK KUN KUPA LAK LDKP LKP LKPP LRA MAK MAP NAD ON PFK

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Alat Utama Sistem Pertahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bahan Bakar Minyak Badan Hukum Milik Negara Bank Indonesia Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Bank Pembangunan Daerah Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bank Perkreditan Rakyat Badan Urusan Logistik Badan Usaha Milik Daerah Badan Usaha Milik Negara Bendahara Umum Negara Cadangan Anggaran Pembangunan Consumer Price Index Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Umum Dana Bagi Hasil Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Dewan Perwakilan Rakyat Fixed Rate Hedge Bond Hutan Tanaman Industri Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Kontraktor Kontrak Kerja Sama Keputusan Menteri Keuangan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kelompok Swadaya Masyarakat Kiriman Uang Kredit Usaha Hutan Rakyat Kredit Usaha tani Konservasi Daerah Aliran Sungai Kredit Usaha Mikro dan Kecil Kas Umum Negara Kredit Usaha tani Persuteraan Alam Laporan Arus Kas Lembaga Dana Kredit Pedesaan Lembaga Keuangan Pelaksana Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Laporan Realisasi Anggaran Mata Anggaran Pengeluaran Mata Anggaran Penerimaan Nanggroe Aceh Darussalam Obligasi Negara Perhitungan Fihak Ketiga

Indeks Singkatan -viii-


PMP PNBP PPh PPN PPnBM Propenas PSL PSO PT PPA RDI RPD SABMN SAI SAL SAP SAPP SDA SiAP SIBOR SIKPA SILPA SLA SP2D SRBI SU SUN TA TAB TAYL TP/TGR THT TP TPA TSP USP UP VR

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Penyertaan Modal Pemerintah Penerimaan Negara Bukan Pajak Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah Program Pembangunan Nasional Past Service Liability Public Service Obligation PT Perusahaan Pengelolaan Aset Rekening Dana Investasi Rekening Pembangunan Daerah Sistem Akuntansi Barang Milik/Kekayaan Negara Sistem Akuntansi Instansi Sisa Anggaran Lebih Standar Akuntansi Pemerintahan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Sumber Daya Alam Sistem Akuntansi Pusat Singapore Interbank Offered Rate Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Subsidiary Loan Agreement Surat Perintah Pencairan Dana Special Rate Bank Indonesia Surat Utang Surat Utang Negara Tahun Anggaran Tahun Anggaran Berjalan Tahun Anggaran Yang Lalu Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tunjangan Hari Tua Tim Pemberesan Tagihan Penjualan Angsuran Tempat Simpan Pinjam Usaha Simpan Pinjam Uang Persediaan Variable Rate

Indeks Singkatan -ix-


Indeks Catatan atas Laporan Keuangan

LAPORAN REALISASI APBN Pendapatan Negara dan Hibah Catatan B.2.1 Pendapatan Negara dan Hibah Catatan B.2.1.1 Penerimaan Perpajakan Catatan B.2.1.1.1 Pajak Dalam Negeri Catatan B.2.1.1.2 Pajak Perdagangan Internasional Catatan B.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Catatan B.2.1.2.1 Penerimaan Sumber Daya Alam Catatan B.2.1.2.2 Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Catatan B.2.1.2.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Catatan B.2.1.3 Penerimaan Hibah Belanja Negara Catatan B.2.2 Catatan B.2.2.1 Catatan B.2.2.1.1 Catatan B.2.2.1.2 Catatan B.2.2.1.3 Catatan B.2.2.1.4 Catatan B.2.2.1.5 Catatan B.2.2.1.6 Catatan B.2.2.1.7 Catatan B.2.2.1.8 Catatan B.2.2.2 Catatan B.2.2.2.1 Catatan B.2.2.2.1.1 Catatan B.2.2.2.1.2 Catatan B.2.2.2.1.3 Catatan B.2.2.2.2 Catatan B.2.2.2.2.1 Catatan B.2.2.2.2.2 Catatan B.2.2.3

Belanja Negara Belanja Pemerintah Pusat Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Pembayaran Bunga Utang Subsidi Hibah Bantuan Sosial Belanja Lain-lain Belanja untuk Daerah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Suspen

Defisit Anggaran Catatan B.2.3

Surplus (Defisit) Anggaran

Pembiayaan Catatan B.2.4 Catatan B.2.4.1 Catatan B.2.4.1.1 Catatan B.2.4.1.2 Catatan B.2.4.2 Catatan B.2.4.2.1 Catatan B.2.4.2.1.1 Catatan B.2.4.2.1.2 Catatan B.2.4.2.2

Pembiayaan Pembiayaan Dalam Negeri Perbankan dalam Negeri Non Perbankan Dalam Negeri Pembiayaan Luar Negeri (Neto) Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) Penarikan Pinjaman Program Penarikan Pinjaman Proyek Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

SILPA (SIKPA) Catatan B.2.5

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SILPA (SIKPA)

NERACA ASET Catatan

C.2.1

Aset Lancar Rekening Kas BUN di Bank Indonesia Indeks Catatan atas Laporan Keuangan -x-


Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.2 C.2.3 C.2.4 C.2.5 C.2.6 C.2.7 C.2.8 C.2.9 C.2.10 C.2.11 C.2.12

Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.13 C.2.14 C.2.15 C.2.16 C.2.17 C.2.18 C.2.19 C.2.20

Rekening Kas di KPPN Rekening Pemerintah Lainnya di BI Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Uang Muka dari Rekening BUN Piutang Pajak Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lain-lain Persediaan Investasi Jangka Panjang Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah Dana Bergulir Investasi Non Permanen Lainnya Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Investasi Permanen Lainnya Aset Tetap Dana Cadangan Aset Lainnya

KEWAJIBAN Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.21 C.2.22 C.2.23 C.2.24

Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.25 C.2.26 C.2.27 C.2.28 C.2.29 C.2.30

Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Fihak Ketiga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Bunga Utang Jangka Pendek Lainnya Kewajiban Jangka Panjang Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SUN Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan Utang Jangka Panjang Luar Negeri SUN Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

EKUITAS Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.31 C.2.32 C.2.33 C.2.34 C.2.35 C.2.36 C.2.37

Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.38 C.2.39 C.2.40 C.2.41

Catatan

C.2.42

Ekuitas Dana Lancar SAL SILPA (SIKPA) Dana Lancar Lainnya Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Pendapatan yang Ditangguhkan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Ekuitas Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

LAPORAN ARUS KAS ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Catatan D.2.1 Penerimaan Perpajakan Catatan D.2.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Catatan D.2.3 Penerimaan Hibah Catatan D.2.4 Belanja Pegawai Indeks Catatan atas Laporan Keuangan -xi-


Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

D.2.5 D.2.6 D.2.7 D.2.8 D.2.9 D.2.10 D.2.11 D.2.12 D.2.13 D.2.14 D.2.15

Belanja Barang Bunga Utang Belanja Subsidi Bantuan Sosial Belanja Lain-Lain Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN Catatan D.2.16 Penjualan Aset Tetap Catatan D.2.17 Belanja Aset Tetap ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Catatan D.2.18 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Perbankan Catatan D.2.19 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Catatan D.2.20 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Catatan D.2.21 Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Catatan D.2.22 Penerimaan Pembiayaan Lain-lain Catatan D.2.23 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Perbankan Catatan D.2.24 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Catatan D.2.25 Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Catatan D.2.26 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Catatan D.2.27 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Catatan D.2.28 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Catatan D.2.29 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Catatan D.2.30 Kiriman Uang Catatan D.2.31 Transito Catatan D.2.32 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Catatan D.2.33 Saldo Awal Kas Catatan D.2.34 Saldo Akhir Kas Catatan D.2.35 Kas di Bendahara Pengeluaran Catatan D.2.36 Kas di Bendahara Penerimaan Catatan D.2.37 Rekening Pemerintah Lainnya pada Bank Indonesia

Indeks Catatan atas Laporan Keuangan -xii-

RINGKASAN


RINGKASAN Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005, Pemerintah menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran (TA) 2005 berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban konstitusional pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku wakil rakyat atas pelaksanaan APBN TA 2005. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2005 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). LKPP ini disusun dari laporan keuangan seluruh kementerian negara/lembaga, informasi keuangan yang berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara (BUN), dan unit-unit terkait lainnya yang mengelola dan/atau menguasai aset negara. 1. LAPORAN REALISASI APBN Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN-Perubahan II TA 2005 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2005 adalah sebesar Rp495,22 triliun atau mencapai 91,69% dari anggarannya. Realisasi Belanja Negara pada TA 2005 adalah sebesar Rp509,63 triliun atau mencapai 90,19% dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp361,15 triliun atau 87,73% dari anggarannya, dan realisasi Belanja untuk Daerah sebesar Rp150,46 triliun atau 98,08% dari anggarannya. Realisasi Defisit Anggaran TA 2005 adalah sebesar Rp14,41 triliun, berarti 57,76% lebih rendah dari yang dianggarkan dalam APBN TA 2005 sebesar Rp24,94 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto TA 2005 adalah sebesar Rp8,87 triliun, yang berarti membiayai 61,58% Defisit Anggaran, sehingga terdapat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) sebesar Rp5,53 triliun. Perbandingan Laporan Realisasi APBN TA 2005 dan TA 2004 dapat disajikan sebagai berikut: (dalam triliun rupiah)

Pendapatan Negara dan Hibah Belanja Negara Belanja Pemerintah Pusat Belanja untuk Daerah Defisit Anggaran Pembiayaan Neto SIKPA

Anggaran 540,13 565,07 411,67 153,40 24,94 24,94 -

TA 2005 Realisasi 495,22 509,63 361,15 150,46 14,41 8,87 5,53

TA 2004 Realisasi 403,37 427,18 297,46 129,72 23,81 20,79 3,01

Ringkasan -1-


2. NERACA Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2005. Jumlah Aset per 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp1.173,13 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp128,55 triliun; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp650,49 triliun; Aset Tetap sebesar Rp314,17 triliun; Dana Cadangan sebesar Rp1,73 triliun; dan Aset Lainnya sebesar Rp78,20 triliun. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp1.342,05 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp138,03 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp1.204,02 triliun. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana Neto per 31 Desember 2005 adalah sebesar minus Rp168,92 triliun yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar minus Rp9,48 triliun, Ekuitas Dana Investasi sebesar minus Rp161,17 triliun, dan Ekuitas Dana Cadangan sebesar Rp1,73 triliun. Perbandingan Neraca per 31 Desember 2005 dan per 31 Desember 2004 dapat disajikan sebagai berikut: (dalam triliun rupiah) Aset Aset Lancar Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Dana Cadangan Aset Lainnya Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Ekuitas Dana Neto Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Cadangan

31 Desember 2005 1.173,13 128,55 650,49 314,17 1,73 78,20

31 Desember 2004 851,88 86,90 465,27 229,07 1,73 68,92

1.342,05 138,03 1.204,02

1.349,03 125,84 1.223,19

(168,92) (9,48) (161,17) 1,73

(497,15) (38,94) (459,94) 1,73

3. LAPORAN ARUS KAS Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2005, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2005. Saldo kas BUN per 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp18,06 triliun, berarti terdapat kenaikan sebesar Rp5,31 triliun dari saldo per 31 Desember 2004 sebesar Rp12,75 triliun. Kenaikan saldo kas tersebut berasal dari kenaikan arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp22,47 triliun, penurunan arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp36,88 triliun, kenaikan arus kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp8,87 triliun, dan kenaikan arus kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp10,84 triliun.

Ringkasan -2-


Perbandingan Laporan Arus Kas TA 2005 dan TA 2004 dapat disajikan sebagai berikut: (dalam triliun rupiah) Saldo Awal Kas BUN Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Kenaikan (Penurunan) Kas Saldo Akhir Kas BUN

TA 2005 12,75 22,47 (36,88) 8,87 10,84 5,31 18,06

TA 2004 19,30 30,45 (66,85) 33,39 (3,55) (6,57) 12,75

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam penyajian Laporan Realisasi APBN, pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN. Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

Ringkasan -3-

LAPORAN REALISASI APBN (AUDITED)


I. LAPORAN REALISASI APBN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA LAPORAN REALISASI APBN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2005 DAN 2004 (AUDITED) (Dalam Rupiah) Tahun Anggaran 2005 Uraian

Catatan

A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Perpajakan 1. Pajak Dalam Negeri 2. Pajak Perdagangan Internasional II. Penerimaan Negara Bukan Pajak 1. Penerimaan Sumber Daya Alam 2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya III. Penerimaan Hibah Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II)

B.2.1 B.2.1.1 B.2.1.1.1 B.2.1.1.2 B.2.1.2 B.2.1.2.1 B.2.1.2.2 B.2.1.2.3 B.2.1.3

B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Pembayaran Bunga Utang 5. Subsidi 6. Bantuan Sosial 7. Belanja Lain-lain II. Belanja untuk Daerah 1. Dana Perimbangan a. Dana Bagi Hasil b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian a. Dana Otonomi Khusus b. Dana Penyesuaian III. Suspen Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II + B.III) C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)

B.2.2 B.2.2.1

B.2.2.2 B.2.2.2.1 B.2.2.2.1.1 B.2.2.2.1.2 B.2.2.2.1.3 B.2.2.2.2 B.2.2.2.2.1 B.2.2.2.2.2 B.2.2.3 B.2.3

Anggaran (UU No. 9 / 2005)

Tahun Anggaran 2004

Realisasi

Realisasi di atas (di bawah) Anggaran

Realisasi

351.973.630.000.000 334.403.230.000.000 17.570.400.000.000 180.697.390.868.000 144.361.248.011.000 12.000.000.000.000 24.336.142.857.000 7.455.088.000.000 540.126.108.868.000

347.031.113.925.042 331.791.943.009.819 15.239.170.915.223 146.888.310.402.381 110.467.256.674.000 12.835.193.803.218 23.585.859.925.163 1.304.782.898.434 495.224.207.225.857

(4.942.516.074.958) (2.611.286.990.181) (2.331.229.084.777) (33.809.080.465.619) (33.893.991.337.000) 835.193.803.218 (750.282.931.837) (6.150.305.101.566) (44.901.901.642.143)

280.558.820.638.612 267.817.030.241.314 12.741.790.397.298 122.545.762.151.750 91.542.983.188.986 9.817.530.700.000 21.185.248.262.764 262.103.390.287 403.366.686.180.649

411.667.570.580.000 61.687.167.083.000 40.481.836.481.000 56.470.494.935.000 60.982.209.000.000 119.089.461.700.000 30.405.186.381.000 42.551.215.000.000 153.402.251.164.000 146.159.708.499.000 52.566.476.879.000 88.765.600.000.000 4.827.631.620.000 7.242.542.665.000 1.775.262.665.000 5.467.280.000.000

361.155.202.059.513 54.254.195.763.183 29.171.687.018.503 32.888.839.447.753 65.199.594.748.749 120.765.318.308.031 24.903.485.060.263 33.972.081.713.031 150.463.868.566.482 143.221.256.566.482 49.692.261.301.466 88.765.427.859.383 4.763.567.405.633 7.242.612.000.000 1.775.312.000.000 5.467.300.000.000 (1.986.652.464.635) 509.632.418.161.360 (14.408.210.935.503)

(50.512.368.520.487) (7.432.971.319.817) (11.310.149.462.497) (23.581.655.487.247) 4.217.385.748.749 1.675.856.608.031 (5.501.701.320.737) (8.579.133.286.969) (2.938.382.597.518) (2.938.451.932.518) (2.874.215.577.534) (172.140.617) (64.064.214.367) 69.335.000 49.335.000 20.000.000 (1.986.652.464.635) (55.437.403.582.640) 10.535.501.940.497

297.464.003.972.606 52.743.205.144.145 15.518.110.722.226 61.450.166.108.840 62.485.645.627.660 91.529.079.759.437 13.737.796.610.298 129.723.028.415.742 122.867.684.672.742 36.700.327.968.000 82.130.927.929.572 4.036.428.775.170 6.855.343.743.000 1.642.617.943.000 5.212.725.800.000 (10.361.483.773) 427.176.670.904.575 (23.809.984.723.926)

565.069.821.744.000 (24.943.712.876.000)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini -4-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) D. Pembiayaan I. Pembiayaan Dalam Negeri 1. Perbankan Dalam Negeri 2. Non Perbankan Dalam Negeri II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto) 1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) a. Penarikan Pinjaman Program b. Penarikan Pinjaman Proyek 2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II) E. Sisa Lebih (Kurang )Pembiayaan Anggaran-SILPA (SIKPA ) (D+C)

B.2.4 B.2.4.1 B.2.4.1.1 B.2.4.1.2 B.2.4.2 B.2.4.2.1 B.2.4.2.1.1 B.2.4.2.1.2 B.2.4.2.2 B.2.5

29.785.952.876.000 4.270.600.143.000 25.515.352.733.000 (4.842.240.000.000) 35.540.700.000.000 11.270.000.000.000 24.270.700.000.000 (40.382.940.000.000) 24.943.712.876.000

19.144.696.165.201 (2.550.000.000.000) 21.694.696.165.201 (10.271.967.441.904) 26.840.442.127.896 12.264.809.841.399 14.575.632.286.497 (37.112.409.569.800) 8.872.728.723.297 (5.535.482.212.206)

(10.641.256.710.799) (6.820.600.143.000) (3.820.656.567.799) (5.429.727.441.904) (8.700.257.872.104) 994.809.841.399 (9.695.067.713.503) 3.270.530.430.200 (16.070.984.152.703)

48.853.088.699.786 22.712.505.838.000 26.140.582.861.786 (28.057.201.652.860) 18.433.905.228.916 5.058.509.000.000 13.375.396.228.916 (46.491.106.881.776) 20.795.887.046.926 (3.014.097.677.000)


NERACA (AUDITED)


II. NERACA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NERACA PER 31 DESEMBER 2005 DAN 2004 (AUDITED) (Dalam Rupiah) Uraian

Catatan

ASET Aset Lancar Kas dan Bank Rekening Kas BUN di Bank Indonesia Rekening Kas di KPPN Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Jumlah Kas dan Bank Uang Muka dari Rekening BUN Piutang Piutang Pajak Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lain-lain Jumlah Piutang Persediaan Jumlah Aset Lancar Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah Dana Bergulir Investasi Non Permanen Lainnya Jumlah Investasi Non Permanen Investasi Permanen Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah Aset Tetap

C.2.1 C.2.2 C.2.3 C.2.4 C.2.5 C.2.6 C.2.7 C.2.8 C.2.9 C.2.10 C.2.11 C.2.12

31 Desember 2005

31 Desember 2004

100.485.809.688 17.956.484.012.457 26.503.223.018.939 671.209.250.352 955.897.763.011 46.187.299.854.447 2.489.884.695.414

248.984.834.918 12.498.762.125.000 38.660.204.618.670 322.614.437.433 576.992.798.255 52.307.558.814.276 2.574.116.076.156

29.216.456.291.000 37.025.156.608.440 39.858.709 8.101.260.747 6.578.250.135.452 72.828.004.154.348 7.046.248.099.544 128.551.436.803.753

28.964.985.918.280 918.886.706.165 25.519.902.850 2.126.200.147 1.746.650.958.960 31.658.169.686.402 356.045.620.551 86.895.890.197.385

60.371.748.000.000 2.937.740.327.698 2.684.000.000.000 65.993.488.327.698

62.278.309.530.000 2.766.220.770.219 1.420.053.000.000 66.464.583.300.219

430.416.127.491.383 154.076.839.362.585 584.492.966.853.968 650.486.455.181.666

395.658.528.974.064 3.144.466.700.390 398.802.995.674.454 465.267.578.974.673

78.518.225.156.823 136.141.296.429.368 39.274.840.245.416 50.532.399.824.448 1.668.962.576.760 8.031.642.913.663 314.167.367.146.478

83.635.282.924.766 61.687.965.097.396 38.896.471.338.200 40.489.403.009.948 1.901.915.011.171 2.460.508.047.387 229.071.545.428.868

1.730.000.000.000

1.730.000.000.000

396.153.164.892 67.339.857.240 1.296.844.250 32.381.868.877.082 50.173.529.179 45.302.890.932.733 78.199.723.205.376 1.173.134.982.337.273

396.163.190.839 33.475.182.449 31.579.000 11.303.683.753.573 57.182.454.123.677 68.915.807.829.538 851.880.822.430.464

C.2.13 C.2.14 C.2.15 C.2.16 C.2.17

C.2.18

Dana Cadangan Dana Cadangan

C.2.19

Aset Lainnya Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Dana yang Dibatasi Penggunaannya Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya

C.2.20

JUMLAH ASET


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Fihak Ketiga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Bunga Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SUN Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Utang Jangka Panjang Luar Negeri Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan Utang Jangka Panjang Luar Negeri SUN Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri

C.2.21 C.2.22 C.2.23 C.2.24

219.972.238.360 87.808.151.589.830 47.495.944.414.493 2.503.279.497.317 138.027.347.740.000

226.181.671.351 82.079.302.957.375 43.054.542.475.822 478.049.128.712 125.838.076.233.260

C.2.25 C.2.26

623.558.308.465.243 1.738.390.160.166 625.296.698.625.409

621.854.878.768.795 1.988.569.160.166 623.843.447.928.961

C.2.27 C.2.28 C.2.29 C.2.30

541.788.132.754.460 2.247.197.068.470 34.114.645.772.471 576.681.707.720 578.726.657.303.121

583.008.813.834.960 2.929.540.649.970 9.228.859.647.206 4.184.071.033.048 599.351.285.165.184

1.204.023.355.928.530 1.342.050.703.668.530

1.223.194.733.094.145 1.349.032.809.327.405

C.2.31 C.2.32 C.2.33 C.2.34 C.2.35 C.2.36

21.574.381.777.419 (5.535.482.212.206) 31.462.414.983.277 72.828.004.154.348 7.046.248.099.544 955.897.763.011

24.588.479.454.419 (3.014.097.677.000) 32.504.118.643.407 31.658.169.686.402 356.045.620.551 576.992.798.255

C.2.37

(137.807.375.501.640) (9.475.910.936.247)

(125.611.894.561.909 (38.942.186.035.875)

C.2.38 C.2.39 C.2.40

650.486.455.181.666 314.167.367.146.478 78.199.723.205.376

465.267.578.974.673 229.071.545.428.868 68.915.807.829.538

C.2.41

(1.204.023.355.928.530) (161.169.810.395.010)

(1.223.194.733.094.145) (459.939.800.861.066)

C.2.42

1.730.000.000.000

1.730.000.000.000

(168.915.721.331.257)

(497.151.986.896.941)

1.173.134.982.337.273

851.880.822.430.464

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar SAL SILPA (SIKPA) Dana Lancar Lainnya Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Pendapatan yang Ditangguhkan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Jumlah Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan EKUITAS DANA NETO JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA


LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)


III. LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2005 DAN 2004 (AUDITED) (Dalam Rupiah) Uraian

Catatan

Tahun Anggaran 2005

Tahun Anggaran 2004

175.367.250.849.344

134.903.830.590.000

101.296.007.600.047 16.218.531.467.160 3.432.528.810.249 33.256.155.560.171 14.920.926.026.871 318.244.888.352 2.050.212.067.600 346.859.857.269.794

87.567.329.630.000 11.769.499.982.000 2.910.525.332.000 29.172.451.702.000 12.444.155.888.000 297.605.527.000 1.832.242.589.000 280.897.641.240.000

110.467.256.674.000 12.835.193.803.218 23.459.183.857.096 146.761.634.334.314 1.326.496.774.687 494.947.988.378.795

91.397.744.046.000 9.817.533.694.000 15.489.523.930.000 116.704.801.670.000 277.962.833.000 397.880.405.743.000

D.2.4 D.2.5 D.2.6 D.2.7 D.2.8 D.2.9 D.2.10 D.2.11 D.2.12 D.2.13 D.2.14 D.2.15

56.417.157.770.659 31.874.206.278.166 57.632.203.685.766 120.724.027.617.730 24.374.841.372.265 30.933. 944.702.343 23.801.845.159.731 26.019.029.590.037 88.733.248.464.832 4.750.230.280.799 1.775.312.000.000 5.436.950.000.000 472.472.996.922.328 22.474.991.456.467

54.783.069.983.000 15.142.662.568.000 62.664.201.767.000 91.899.301.904.000 0 13.258.131.774.000 19.468.856.530.000 17.231.471.438.000 82.084. 248.631.000 4.088.646.795.000 1.642.617.943.000 5.165.424.556.000 367.428.633.889.000 30.451.771.854.000

D.2.16

126.676.068.067 126.676.068.067

107.537.409.000 107.537.409.000

D.2.17

37.009.878.460.037 37.009.878.460.037

66.960.680.509.000 66.960.680.509.000

(36.883.202.391.970)

(66.853.143.100.000)

A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI I. Arus Kas Masuk 1. Penerimaan Perpajakan a. Pajak Penghasilan b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah c. Pajak Bumi dan Bangunan d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan e. Cukai f. Bea Masuk g. Pajak Ekspor h. Pajak Lainnya Total Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) a. Penerimaan Sumber Daya Alam b. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN c. Penerimaan PNBP Lainnya Total PNBP 3. Penerimaan Hibah Jumlah Arus Kas Masuk (A.I) II. Arus Kas Keluar 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Bunga Utang 4. Subsidi 5. Bantuan Sosial 6. Belanja Lain-Lain 7. Bagi Hasil Pajak 8. Bagi Hasil Sumber Daya Alam 9. Dana Alokasi Umum 10. Dana Alokasi Khusus 11. Dana Otonomi Khusus 12. Dana Penyesuaian Jumlah Arus Kas Keluar (A.II) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)

D.2.1

D.2.2

D.2.3

B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN I. Arus Kas Masuk Penjualan Aset Jumlah Arus Kas Masuk (B.I) II. Arus Kas Keluar 1. Belanja Aset Tetap Jumlah Arus Kas Keluar (B.II) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (B.I - B.II)


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN I. Arus Kas Masuk 1. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Perbankan 2. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 3. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 4. Penerimaan dari Divestasi 5. Penerimaan Pinjaman Luar Negeri 6. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain Jumlah Arus Kas Masuk (C.I) II. Arus Kas Keluar 1. Pembayaran Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan 2. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 3. Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah 4. Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara 5. Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 6. Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri 7. Pemberian Pinjaman kepada Swasta Jumlah Arus Kas Keluar (C.2) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (C.I – C.II)

D.2.18 D.2.19 D.2.20

11.150.000.000.000 47.372.586.837.605 6.563.537.070.729 0 26.840.442.127.896 97.545.547 91.926.663.581.777

22.712.505.838.000 22.918.399.017.000 15.750.742.139.000 3.519.487.251.000 32.436.390.917.000 10.291.748.111.000 107.629.273.273.000

13.700.000.000.000 24.797.909.406.516 5.195.000.000.000 2.234.173.433.782 14.442.448.382 37.112.409.569.800 0 83.053.934.858.480

0 25.456.429.045.000 66.817.879.000 2.178.833.007.000 31.126.224.000 46.491.106.882.000 17.686.667.000 74.241.999.704.000

8.872.728.723.297

33.387.273.569.000

D.2.29 D.2.30 D.2.31

6.853.583.718.852 10.770.790.705.677 31.559.953.899 17.655.934.378.428

6.772.720.576.000 (3.069.279.804.755) (322.614.437.433) 3.380.826.333.812

D.2.32

6.811.082.142.195 6.811.082.142.195

6.932.892.467.000 6.932.892.467.000

10.844.852.236.233 5.309.370.024.027 12.747.599.798.118 18.056.969.822.145 671.209.250.352 955.897.763.011 26.503.223.018.939 46.187.299.854.447

(3.552.066.133.188) (6.566.163.810.188) 19.313.910.770.106 12.747.746.959.918 322.614.437.433 576.992.798.255 38.660.204.618.670 52.307.558.814.276

D.2.21 D.2.22

D.2.23 D.2.24 D.2.25 D.2.26 D.2.27 D.2.28

D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN I. Arus Kas Masuk 1. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga 2. Kiriman Uang 3. Transito Jumlah Arus Kas Masuk (D.I) II. Arus Kas Keluar 1. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Jumlah Arus Kas Keluar (D.II) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (D.I – D.II) KENAIKAN (PENURUNAN) KAS (A+B+C+D) SALDO AWAL KAS SALDO AKHIR KAS KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN REKENING PEMERINTAH LAINNYA PADA BI SALDO AKHIR KAS DAN BANK

D.2.33 D.2.34 D.2.35 D.2.36 D.2.37


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)


IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) A. PENDAHULUAN A.1. DASAR HUKUM 1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menetapkan bahwa LKPP (Audited) disusun berdasarkan LKPP (Unaudited) yang telah dikoreksi atau disesuaikan menurut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005, Pasal 17 ayat (1) menetapkan bahwa setelah Tahun Anggaran 2005 berakhir, Pemerintah menyusun Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 berupa Laporan Keuangan. Laporan Keuangan yang dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005, Pasal 17 ayat (2) menetapkan bahwa Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005, setelah Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 8 (delapan) bulan setelah Tahun Anggaran 2005 berakhir untuk mendapatkan persetujuan DPR. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO Penyusunan APBN tahun anggaran 2005 telah diselaraskan dengan agenda pembangunan, yaitu untuk mempercepat reformasi, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. APBN tahun anggaran 2005 dilaksanakan dalam masa peralihan pemerintahan, dengan adanya perubahan kabinet dan DPR dari hasil PEMILU Tahun 2004. Dengan kondisi tersebut, APBN tahun anggaran Catatan atas Laporan Keuangan -10-


2005 disusun dengan tujuan menjaga kelangsungan fiskal, namun tetap memberikan fleksibilitas yang cukup bagi pemerintahan baru untuk membuat kebijakan anggaran dan fiskal yang baru. Upaya dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal tahun anggaran 2005, antara lain yang dilakukan meliputi langkah-langkah penurunan defisit APBN secara bertahap dan administrasi manajemen pembiayaan anggaran yang optimal, efisien, dan efektif. Untuk menghadapi beban kewajiban pembayaran pokok utang yang besar, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, diperlukan strategi kebijakan fiskal yang konsisten dalam upaya mendorong peningkatan penerimaan negara, pengendalian dan efisiensi belanja negara, serta optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan anggaran. Dalam rangka penyempurnaan manajemen belanja negara, format APBN tahun anggaran 2005 diubah menjadi Format Anggaran Terpadu (Unified Budget) yang meniadakan pengelompokkan antara anggaran rutin dan pembangunan. Perubahan format APBN dan beberapa perubahan yang fundamental atas berbagai ketentuan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN telah dicerminkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2005. Kinerja pelaksanaan APBN 2005 dipengaruhi oleh berbagai indikator makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan. Kenaikan harga minyak dunia yang terus berlanjut berpengaruh terhadap struktur produksi barang dan jasa nonmigas dunia. Hal tersebut ditambah dengan kecenderungan kenaikan suku bunga global, pada gilirannya dapat menekan berbagai indikator ekonomi makro Indonesia jangka pendek, seperti nilai tukar dan inflasi. Selain itu, nilai tukar rupiah juga terus mengalami tekanan dari tingginya kebutuhan valuta asing untuk mengimpor minyak mentah dan produk bahan bakar minyak (BBM). Depresiasi nilai tukar rupiah tersebut, bersama-sama dengan kebijakan penyesuaian harga BBM dalam negeri, kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) rokok pada bulan Juli 2005, dan adanya hari raya keagamaan (Idul Fitri dan Natal) pada bulan November dan Desember 2005 telah mendorong laju inflasi untuk tahun 2005. Meningkatnya laju inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut memberikan andil terhadap naiknya rata-rata tingkat suku bunga SBI. Di samping itu, keterlambatan pengesahan DIPA tahun anggaran 2005 yang diakibatkan oleh reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara dan bencana alam tsunami di Aceh dan Sumatera Utara turut mempengaruhi kinerja APBN 2005. Berkaitan dengan adanya perubahan-perubahan pada indikator ekonomi selama tahun 2005, APBN tahun anggaran 2005 telah disesuaikan sebanyak dua kali sehingga lebih realistis dan sejalan dengan perkembangan asumsi makro yang terjadi. Perubahan kedua dimaksud telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN Tahun Anggaran 2005. Berikut perkembangan asumsi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN 2005 sebagaimana terdapat pada Nota Keuangan dan UU APBN: Uraian Pertumbuhan Ekonomi (Persen) Tingkat Inflasi (Persen) Nila Tukar Rupiah (Rp/US$) Suku Bunga SBI-3 bulan (Persen) Harga Minyak (US$/barel) Produksi Minyak (juta barel/hari)

APBN (UU No. 36/2004) 5,4 5,5 8.600 6,5 24,0 1,125

2005 APBN-P II (UU No. 9/2005) 6,0 8,55 9.800 8,4 54,0 1,075

Realisasi s.d 31 Desember 2005 5,5 17,1 9.705 9,09 51,8 0,999

Adapun perkembangan realisasi indikator ekonomi makro tahun anggaran 2005 bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2003 dan 2004 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan -11-


Uraian Pertumbuhan Ekonomi (Persen) Tingkat Inflasi (Persen) Nila Tukar Rupiah (Rp/US$) Suku Bunga SBI-3 bulan (Persen) Harga Minyak (US$/barel) Produksi Minyak (juta barel/hari)

Realisasi Tahun 2003 4,5 5,1 8.577 10,2 28,75 1,092

Realisasi Tahun 2004 5,1 6,4 8.939 7,39 37,17 1,040

Realisasi Tahun 2005 5,5 17,1 9.705 9,09 51,8 0,999

Perkembangan ekonomi makro dari tahun 2003 sampai dengan 2005 dapat dilihat pada Grafik 1. Perkembangan ekonomi makro dari tahun 2003 - 2005

20

Persen

16 12 8 4 0 2003

2004

2005

Tahun

Pertumbuhan Ekonomi Suku Bunga SBI - 3 bulan

Tingkat Inflasi

10.000

Rupiah

9.500 9.000 8.500 8.000 7.500

2003

2004

2005

Tahun Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar



60

US$ / Ratus Ribu Barel

50 40 30 20 10 0 2003

2004

2005

Tahun Harga Minyak

Produksi Minyak

Grafik 1: Perkembangan Ekonomi Makro Tahun 2003 -2005 Perbandingan realisasi anggaran dengan APBN untuk tahun anggaran 2005 dapat dilihat pada tabel berikut: (dalam jutaan)

Perbandingan realisasi anggaran dengan APBN 2005

Uraian

Penerimaan Perpajakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Hibah Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Belanja Pemerintah Pusat Belanja untuk Daerah Jumlah Anggaran Belanja Negara Defisit Anggaran Pembiayaan Dalam Negeri Pembiayaan Luar Negeri

APBN-P II (UU 9/2005)

Realisasi TA 2005

297.844.130 81.783.001 750.000

351.973.630 180.697.391 7.455.088

347.031.114 146.888.310 1.304.783

Realisasi di atas (di bawah) anggaran (%) (1,4) (18,7) (82,5)

380.377.131 266.220.255 131.549.055 397.769.310 17.392.179 37.585.753 (20.193.574)

540.126.109 411.667.571 153.402.251 565.069.822 24.943.713 29.785.953 (4.842.240)

495.224.207 361.155.202 150.463.869 509.632.418 14.408.211 19.144.696 (10.271.967)

(8,3) (12,3) (1,9) (9,8) (42,2) (35,7) (112,1

APBN (UU 36/2004)

Perubahan terhadap perkiraan Pendapatan Negara dan Hibah menurut UU No. 36 Tahun 2004 menjadi UU No. 9 Tahun 2005 didasarkan oleh adanya perubahan pada harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar dunia yang membaik dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang melemah. Kedua faktor perubahan ini diperkirakan akan meningkatkan penerimaan migas dalam jumlah yang signifikan. Disamping itu, perubahan harga minyak dan nilai tukar juga diperkirakan akan mempengaruhi penerimaan pajak dari sektor migas. Adanya penetapan kebijakan perpajakan yang lebih baik serta perbaikan sistem dan prosedur administrasi dalam bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai diperkirakan akan mendorong peningkatan pada penerimaan perpajakan. Angka realisasi Pendapatan Negara dan Hibah lebih rendah dibandingkan dengan angka anggarannya. Hal ini disebabkan target penerimaan sumber daya alam terutama pendapatan minyak bumi yang tidak tercapai. Pendapatan dari minyak bumi dipengaruhi oleh harga minyak yang semula diperkirakan akan mencapai US$ 54 ternyata hanya mencapai US$ 51,8 dan produksi minyak yang semula diperkirakan akan mencapai 1,075 juta barel/hari ternyata hanya mencapai 0,999 Catatan atas Laporan Keuangan -13-


juta barel/hari. Sedangkan penerimaan hibah semula diperkirakan akan mengalami peningkatan yang signifikan terkait dengan adanya komitmen dari negara-negara donor dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias (Sumatera Utara) yang terkena bencana alam Tsunami pada penghujung tahun 2004. Namun, sampai dengan akhir tahun 2005, hanya 17,5 % dari anggaran penerimaan hibah yang dapat terealisasikan. Sebagaimana halnya pendapatan, anggaran belanja negara, baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah semula, diperkirakan mengalami kenaikan. Kenaikan belanja Pemerintah Pusat menurut UU No. 36 Tahun 2004 menjadi UU No. 9 Tahun 2005 sebagian bersumber pada lebih tingginya beban subsidi BBM, sedangkan pada belanja pemerintah daerah berkaitan dengan lebih tingginya perkiraan realisasi dana bagi hasil, khususnya dana bagi hasil sumber daya alam migas, yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan seiring dengan tingginya harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional. Realisasi belanja yang hanya mencapai 90% dari anggarannya memberikan kontribusi terhadap penurunan jumlah realisasi defisit anggaran. Selain itu bencana alam yang melanda Aceh dan Nias juga mempengaruhi pos pembiayaan dengan cukup signifikan antara lain dengan diperolehnya tawaran penundaan pembayaran utang luar negeri Indonesia yang jatuh tempo dalam tahun 2005 (debt moratorium) dari negara-negara yang bergabung dalam Paris Club, dan diberikannya pinjaman proyek dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas pemerintah pusat, yang terdiri dari kementerian negara/lembaga, beserta jenjang struktural di bawahnya seperti eselon I, kantor wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. LKPP disusun berdasarkan kompilasi dari laporan keuangan entitas pelaporan tingkat kementerian negara/lembaga, laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) dan data lainnya dari unit-unit yang terkait. Penyusunan LKPP 2005 telah mengantisipasi penerapan standar akuntansi pemerintahan yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku secara internasional sejalan dengan upaya menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan, Untuk Tahun Anggaran 2005, entitas pelaporan keuangan tingkat kementerian negara/lembaga yang dicakup dalam LKPP meliputi:

Daftar entitas pelaporan keuangan tingkat kementerian negara/lembaga

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Badan Pemeriksa Keuangan Mahkamah Agung Kejaksaan Agung Kepresidenan Sekretariat Wakil Presiden Departemen Dalam Negeri Departemen Luar Negeri Departemen Pertahanan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Departemen Keuangan Departemen Pertanian Departemen Perindustrian Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Departemen Perhubungan Catatan atas Laporan Keuangan -14-


17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

Departemen Pendidikan Nasional Departemen Kesehatan Departemen Agama Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Departemen Sosial Departemen Kehutanan Departemen Kelautan dan Perikanan Departemen Pekerjaan Umum Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Departemen Perdagangan Departemen Komunikasi dan Informatika Kementerian Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Kementerian Negara Riset dan Teknologi Kementerian Negara Lingkungan Hidup Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan/Bappenas Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Negara Perumahan Rakyat Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Badan Intelijen Negara Badan Pusat Statistik Badan Pertanahan Nasional Badan Pengawasan Obat dan Makanan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Narkotika Nasional Badan Meteorologi dan Geofisika Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi NAD dan Nias Dewan Ketahanan Nasional Lembaga Sandi Negara Lembaga Ketahanan Nasional Perpustakaan Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komisi Pemilihan Umum Mahkamah Konstitusi Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, meliputi Bagian Anggaran : BA 61 Cicilan Bunga dan Pokok Utang BA 62 Subsidi dan Transfer BA 69 Belanja Lain-lain BA 70 Dana Perimbangan BA 71 Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang BA 96 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri BA 97 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri BA 98 Penerusan Pinjaman BA 99 Penyertaan Modal Negara

Beberapa lembaga negara/pemerintah yang menggunakan APBN namun belum merupakan entitas pelaporan dalam tahun anggaran 2005 antara lain Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Namun demikian aktivitas anggaran dari lembaga negara/pemerintah tersebut telah terintegrasi dalam LKPP ini. LKPP ini mencakup pula transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana Catatan atas Laporan Keuangan -15-


APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Kegiatan pelaksanaan APBN pada beberapa unit-unit fiskal register/kuasi organisasi pemerintah, misalnya pada BULOG, Otorita BATAM, RRI, TVRI, dan Dekopin juga telah dicakup dalam LKPP ini. LKPP ini juga memuat pengungkapan (disclosure) terhadap keuangan BP Migas dan Bapertarum untuk tahun 2005. Namun, laporan keuangan dari kedua badan tersebut belum terintegrasi dalam Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2005. Selain itu, LKPP ini juga mencakup penyajian informasi keuangan terbatas dari unit-unit fiskal register yang tidak menggunakan dana APBN namun mengelola aset pemerintah, seperti pengelola aset KKKS Migas, BP Gelora Bung Karno, dan BP Kemayoran. Namun, sejumlah unit fiskal register belum dicakup dalam LKPP ini antara lain Dana Abadi Umat dan LKBN Antara. LKPP tidak mencakup entitas pemerintah daerah, bank pemerintah dan lembaga keuangan milik pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, investasi pemerintah pada perusahaan negara diintegrasikan dalam investasi pemerintah dan disajikan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara. LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Kementerian negara/lembaga membukukan melalui SAI baik untuk transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pendapatan maupun belanja. Sedangkan KPPN membukukan transaksi melalui SiAP. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat tersebut diatas akan menghasilkan LKPP yang terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Laporan Realisasi APBN disusun berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran kementerian negara/lembaga yang telah terlebih dahulu direkonsiliasi dengan data yang ada di Departemen Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran kementerian negara/lembaga disusun dengan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang berbasis jurnal berpasangan (double entry). 2. Neraca Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan data yang dikelola Departemen Keuangan, Kementerian Negara BUMN dan unit register. Data mengenai Kas Umum Negara dan Non Anggaran, investasi jangka panjang, dan kewajiban didasarkan pada data Departemen Keuangan, sedangkan data Penyertaan Modal Pemerintah berasal dari Kementerian Negara BUMN. Selain itu, neraca pemerintah juga disusun berdasarkan neraca kementerian negara/lembaga, terutama untuk Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang, Persediaan, Aset Tetap, dan Aset lainnya. Neraca kementerian negara/lembaga dapat disusun melaui Sistem Akuntansi Instansi. 3. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2005 mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN (rekening 501.000000) dan rekening BUN (rekening 502.000000). Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). 4. Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai. Implementasi SAI tahun 2005 mengalami kemajuan bila dibandingkan dengan tahunCatatan atas Laporan Keuangan -16-


tahun sebelumnya. Namun, implementasi SAI tidak lepas dari permasalahanpermasalahan terutama masalah organisasi dan sumber daya manusia. Sebagai contoh, reorganisasi yang memisahkan Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan, yang terjadi pada saat tahun anggaran sedang berjalan. Selain itu, reorganisasi juga menyebabkan dipindahkannya Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang semula berada di bawah Departemen Perhubungan ke Departemen Komunikasi dan Informatika. Permasalahan lain yang cukup berpengaruh dalam penyusunan LKPP adalah implementasi Sistem Akuntansi Barang Milik Kekayaan Negara (SABMN)1 di sebagian besar kementerian negara/lembaga yang masih belum berjalan dengan baik. Selain itu, sebagian kementerian negara/lembaga belum melakukan inventarisasi fisik dan revaluasi atas nilai barang milik kekayaan negara. Hal ini mempengaruhi kualitas nilai aset yang ada di Neraca. Tahun Anggaran 2005 merupakan tahun diberlakukannya sistem baru dalam pelaksanaan anggaran yang mengakibatkan perubahan yang cukup drastis seperti munculnya formulir SP2D dan perubahan sistem dan prosedur di KPPN. Karena itu, kementerian negara/lembaga memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian terhadap sistem tersebut. Hal-hal tersebut di atas berpengaruh pada kelancaran penyusunan LKPP dan mutu informasi yang tersaji pada LKPP ini. Apabila SAPP terselenggara dengan baik, realisasi pendapatan dan belanja yang dikompilasi dari pelaksanaan SAI oleh setiap Bagian Anggaran (kementerian negara/lembaga) seyogianya menunjukkan total yang tidak berbeda dengan yang dilaporkan pada Laporan Arus Kas sebagai hasil implementasi SiAP. Namun karena pelaksanaan SAI dan SiAP belum sepenuhnya efektif, akibatnya hasil implementasi kedua subsistem tersebut menunjukkan perbedaan. Selisih yang diakibatkannya dilaporkan sebagai “Suspen” dalam Laporan Realisasi Anggaran.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Laporan Realisasi APBN disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN. Pada 13 Juni 2005, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan Pemerintah tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Namun, untuk pelaporan tahun 2005, pemerintah belum dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan mengikuti semua prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemerintah mempunyai kebijakan untuk menerapkan SAP secara bertahap. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat: Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN.

(1) Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan

1

SABMN merupakan sub sistem dari SAI, yang melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap aset tetap dan barang milik kekayaan negara lainnya.



diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan (2) Belanja Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN.

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi. (3) Pembiayaan

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/keluar dari KUN.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada KUN serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran). (4) Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. a. Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Rekening khusus (Reksus) tidak termasuk dalam perkiraan Kas. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan : Catatan atas Laporan Keuangan -18-


-

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2004 terbatas pada investasi jangka panjang. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permamen. (i)

Investasi Non Permanen Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah dan pihak ketiga lainnya. Investasi non permanen meliputi : Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan melalui Subsidiary Loan Agreement (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda. Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR. Seluruh pencairan pinjaman pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) eks dana Surat Utang (SU) 005 yang disalurkan melalui dua pola sebagai berikut: a. Dana SU-005 dipinjamkan langsung oleh Pemerintah kepada Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) yang ditunjuk oleh Pemerintah c.q. Menteri Keuangan dalam rangka pendanaan KUMK; b. Dana SU-005 dipinjamkan kepada BUMN Pengelola dan selanjutnya diteruspinjamkan kepada LKP yang dtunjuk oleh BUMN Pengelola yang bersangkutan dalam rangka pendanaan KUMK.

(ii) Investasi Permanen Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen Catatan atas Laporan Keuangan -19-


meliputi seluruh Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pada perusahaan negara, lembaga internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. Penyertaan Modal Pemerintah dalam badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara/Badan Hukum Milik Negara (BUMN/BHMN). PMP dalam badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen disebut sebagai Non BUMN. PMP dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan. Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan non earning asset atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. c.

Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan berdasarkan neraca kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2005 pada harga perolehan.

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Mesin dan Peralatan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya setelah tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya. Seluruh aset tetap tidak didepresiasi. d. Dana Cadangan Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Dana cadangan dibentuk berdasarkan kebijakan Pemerintah pada tahun 1991 dimana pemerintah menyisihkan sebagian kelebihan realisasi pendapatan pajak untuk digunakan sebagai Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP). CAP merupakan restricted cash pemerintah yang akan digunakan apabila terjadi defisit dalam tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dana Cadangan

e. Aset lainnya terdiri dari TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi

Aset Lainnya Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) Penggunaannya, dan Aset Lain-lain.

Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, dan Aset Lain-lain. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi dan moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset pemerintah yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan eks Tim Pemberesan Aset, Departemen Keuangan dan aset pemerintah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) BP MIGAS. Di samping itu, piutang macet kementerian negara/lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan juga termasuk dalam kelompok aset lain-lain. (5) Kewajiban

Kewajiban terdiri dari kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Catatan atas Laporan Keuangan -21-


Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang luar negeri pemerintah adalah pinjaman bilateral, multilateral, kredit ekspor, leasing, dan kredit komersial yang dikelola Departemen Keuangan. Utang dalam negeri pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas (government debt securities), yang terdiri dari fixed rates bonds, variable rates bonds, hedge bonds, dan surat utang yang dikelola Departemen Keuangan. Fixed rate bonds-FR adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Tingkat kupon obligasi jenis FR berkisar antara 10 persen sampai 16,5 persen, yang terdiri dari 23 seri, dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2005 sampai 2014 (posisi per akhir tahun 2004). Variable rate bonds-VR adalah obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Dalam hal ini referensi yang digunakan ialah tingkat bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) berjangka 3 bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Sampai akhir tahun 2004, terdapat 25 seri VR yang jatuh temponya berkisar antara tahun 2005 sampai dengan 2020. Obligasi jenis FR maupun VR adalah obligasi yang dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. Hedge bonds-HB adalah obligasi lindung nilai yang berbunga mengambang, dan terdiri dari 6 seri. Tingkat bunga per tahun obligasi jenis ini adalah sebesar SIBOR (Singapore Interbank Offered Rate) ditambah 2 persen, dihitung atas jumlah nominal yang telah disesuaikan terhadap perubahan kurs Rupiah terhadap USD, dan dibayarkan empat kali dalam setahun (quarterly). Pada saat jatuh tempo, sebagaimana terms and condition-nya, HB dapat diganti dengan obligasi lain. CPI Index Linked Bonds (SU) adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia, berkaitan dengan program penjaminan dan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Jenis utang ini (SU-002 dan SU-004) berbunga tetap yaitu sebesar 3 persen per tahun atas pokok yang disesuaikan terhadap inflasi. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sekali (semiannually). Pokok SU dilunasi secara periodik (amortizing bonds), melalui mekanisme amortisasi, dan dilakukan setelah berakhirnya grace period yang ditetapkan. SRBI-1/MK/2003 adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka penyelesaian bantuan likuiditas BI (BLBI). SU-005 adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk kelanjutan pendanaan kredit program. Dengan terbitnya UU No.23 tahun 1999, Bank Indonesia tidak diperkenankan lagi untuk memberikan likuiditas. Dalam kaitan ini, maka Pemerintah telah menerbitkan Surat Utang No. SU-005/MK/1999 tanggal 29 Desember 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan ketiga Surat Utang No. SU-005/MK/1999 tanggal 18 Agustus 2004. Plafond yang tersedia sebesar Rp9,97 triliun, dengan ketentuan bahwa pinjaman yang dapat ditarik maksimum sebesar pengembalian Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sampai dengan akhir Maret 2003. Sesuai dengan laporan BI pengembalian KLBI sampai dengan akhir Maret sebesar Rp3,1 triliun (dibulatkan). SU-005 akan diperhitungkan sebagai kewajiban sebesar dana yang telah ditarik. Jangka waktu pinjaman adalah 10 (sepuluh) tahun dari 29 Desember 1999 sampai dengan 10 Desember 2009. International Bond adalah jenis obligasi negara yang berdenominasi USD (RI0014), dengan nominal penerbitan sebesar USD1.000.000.000,00. Catatan atas Laporan Keuangan -22-


Obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2014 dengan tingkat kupon tetap sebesar 6,75 persen setahun, yang dibayar secara periodik dua kali setahun (semiannually). RI0014 diterbitkan melalui proses bookbuilding, dengan menggunakan jasa penjamin emisi/underwriter. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Utang bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Namun demikian, sementara ini utang bunga terkait utang luar negeri masih diakui sebesar proyeksi utang bunga yang akan dibayar pada tahun anggaran berikutnya. Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Nilai nominal atas utang luar negeri pemerintah merupakan kewajiban pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk hedge bonds menggunakan kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang terakhir. (6) Ekuitas Dana Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2005 Rp495.224.207.225.857, berasal dari Penerimaan Dalam Negeri dan Hibah.

sebesar

Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari tahun ke tahun. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dalam tahun 2005 antara lain mencakup: (i) perkembangan beberapa indikator ekonomi makro yang berubah cukup signifikan dari perkiraan semula terutama nilai tukar rupiah terhadap dolar USA, dan harga minyak; (ii) langkah-langkah kebijakan perpajakan yang diambil dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang lebih baik; dan (iii) langkahlangkah administrasi yang terus-menerus dilakukan dalam upaya perbaikan sistem dan prosedur perpajakan, cukai, dan kepabeanan. Penerimaan Negara Bukan Pajak juga memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pendapatan negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan negara bukan pajak antara lain berkaitan dengan lebih tingginya harga rata-rata minyak mentah Indonesia dalam tahun 2005 dibandingkan dengan asumsi yang digunakan dalam perhitungan APBN-P TA 2005. sebesar sebesar sebesar terakhir

600

146.9

500

2001

2002

347.0

98.9 242.0

88.4 210.1

100

185.5

200

115.1

300

122.5

400

280.6

triliun rupiah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah berasal dari Penerimaan Perpajakan Rp347.031.113.925.042, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp146.888.310.402.381, dan Realisasi Penerimaan Hibah Rp1.304.782.898.434. Realisasi Penerimaan Pajak dan PNBP selama 5 tahun menunjukkan adanya peningkatan, hal ini terlihat pada Grafik 2.

-

2003

Perpajakan

2004

2005

PNBP

Grafik 2: Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2001-2005 Penerimaan Hibah sebesar Rp1.304.782.898.434 merupakan penerimaan yang terkait dengan adanya komitmen bantuan hibah dari negara-negara donor terutama dalam upaya rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh dan Sumatera Utara (Nias) yang terkena



dampak bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami. Belanja Negara dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja negara dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja negara, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting kenegaraan. Belanja Negara meliputi (i) Belanja Pemerintah Pusat, dan (ii) Belanja untuk Daerah. Belanja untuk Daerah bertujuan untuk mendukung dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.

361,1

256,2

217,4

100

260,5

200

297,5

120,3

300

98,2

400

129,7

500

150,5

600

81,1

triliun rupiah

Realisasi Belanja Negara pada TA 2005 sebesar Rp509.632.418.161.360, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp361.155.202.059.513, dan Belanja untuk Daerah sebesar Rp150.463.868.566.482, serta perkiraan (account) Suspen sebesar minus Rp1.986.652.464.635, Perkembangan realisasi Belanja Negara selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 3.

2001

2002

2003

Bel. Pemerintah Pusat

2004

2005

Bel. untuk Daerah

Grafik 3: Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2001-2005 Defisit Anggaran yang terjadi pada TA 2005 adalah sebesar Rp14.408.210.935.503. Defisit Anggaran tersebut ditutup dengan pembiayaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Realisasi Pembiayaan pada TA 2005 adalah sebesar Rp8.872.728.723.297, yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp19.144.696.165.201, dan Pembiayaan Luar Negeri (neto) sebesar minus Rp10.271.967.441.904. Berdasarkan Defisit Anggaran dan Pembiayaan yang dilakukan pada TA 2005 terdapat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) sebesar Rp5.535.482.212.206.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp495,2 triliun.

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dalam TA 2005 adalah sebesar Rp495.224.207.225.857, yang berarti Rp44.901.901.642.143 atau 8,31 persen lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp540.126.108.868.000, sedangkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dalam TA 2004 sebesar Rp403.366.686.180.649. Pendapatan Negara dan Hibah terdiri dari Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Hibah. Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 2005 dapat dilihat pada Grafik 4. Catatan atas Laporan Keuangan -25-


PNBP Lainnya

23,6

Bagian Laba BUMN

12,8

Penerimaan SDA

110,5

Pajak Internasional

15,2

Pajak Dalam Negeri

331,8 0

50

100

150 200 triliun rupiah

250

300

350

Grafik 4: Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2005 B.2.1.1. Penerimaan Perpajakan Realisasi Penerimaan Perpajakan sebesar Rp347,0 triliun

Realisasi Penerimaan Perpajakan dalam TA 2005 adalah sebesar Rp347.031.113.925.042, yang berarti Rp4.942.516.074.958, atau 1,4 persen lebih rendah dari target yang direncanakan dalam APBN sebesar Rp351.973.630.000.000. Sedangkan realisasi Penerimaan Perpajakan dalam TA 2004 sebesar Rp280.558.820.638.612. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari (i) Pajak Dalam Negeri dan (ii) Pajak Perdagangan Internasional. B.2.1.1.1. Pajak Dalam Negeri

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp331,8 triliun

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2005 adalah sebesar Rp331.791.943.009.819, yang berarti Rp2.611.286.990.181, atau 0,78 persen lebih rendah dari target yang direncanakan dalam APBN sebesar Rp334.403.230.000.000. Sedangkan realisasi Pajak Dalam Negeri dalam TA 2004 sebesar Rp267.817.030.241.314. Besarnya realisasi Pajak Dalam Negeri ini adalah sebagai berikut: TA 2005 TA 2004 PPh Nonmigas Rp 140.398.024.435.884 Rp 96.567.919.081.168 PPh Migas 35.143.166.347.322 22.946.614.007.646 PPN dan PPn BM 101.295.752.118.716 102.572.749.738.500 PBB 16.216.693.096.637 11.766.952.857.000 BPHTB 3.431.891.899.489 2.918.228.664.000 Cukai 33.256.155.560.171 29.172.451.701.000 Pajak Lainnya 2.050.259.551.600 1.872.114.192.000 Total Rp331.791.943.009.819 Rp267.817.030.241.314 Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1. B.2.1.1.2. Pajak Perdagangan Internasional

Realisasi Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp15,2 triliun

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional dalam TA 2005 adalah sebesar Rp15.239.170.915.223, yang berarti Rp2.331.229.084.777, atau 13,27 persen lebih rendah dari target yang direncanakan dalam APBN sebesar Rp17.570.400.000.000. Sedangkan realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2004 adalah sebesar Rp12.741.790.397.298. Besarnya realisasi Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut: TA 2005 TA 2004 Bea Masuk Rp 14.920.926.026.871 Rp 12.444.000.347.298 Pajak/Pungutan Ekspor 318.244.888.352 297.790.050.000 Total Rp15.239.170.915.223 Rp 12.741.790.397.298 Catatan atas Laporan Keuangan -26-


Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1. B.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Realisasi PNBP sebesar Rp146,9 triliun

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam TA 2005 adalah sebesar Rp146.888.310.402.381, yang berarti Rp33.809.080.465.619 atau 18,71 persen lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp180.697.390.868.000. Sedangkan realisasi PNBP dalam TA 2004 adalah sebesar Rp122.545.762.151.750. Realisasi PNBP berasal dari (i) Penerimaan Sumber Daya Alam; (ii) Bagian Pemerintah atas Laba BUMN; dan (iii) PNBP Lainnya. B.2.1.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

Realisasi Penerimaan SDA sebesar Rp110,5 tiliun

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam TA 2005 adalah sebesar Rp110.467.256.674.000, yang berarti Rp33.893.991.337.000, atau 23,48 persen lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp144.361.248.011.000, sedangkan realisasi penerimaan sumber daya alam dalam TA 2004 adalah sebesar Rp91.542.983.188.986. Besarnya realisasi Penerimaan SDA adalah sebagai berikut: Pendapatan Minyak Bumi Pendapatan Gas Alam Pendapatan Pertambangan Umum Pendapatan Kehutanan Pendapatan Perikanan Total

TA 2005 Rp 72.822.266.069.379 30.939.783.556.621 3.190.472.228.757 3.249.365.525.474 265.369.293.769 Rp110.467.256.674.000

TA 2004 Rp63.059.805.131.106 22.199.226.563.929 2.548.752.490.150 3.411.633.313.730 323.565.690.071 Rp91.542.983.188.986

Komposisi realisasi Penerimaan SDA (dalam persentase) dapat dilihat pada Grafik 5. Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1.

Pertambangan Umum 2,89% Gas Alam 28,01%

Kehutanan 2,94%

Perikanan 0,24%

Minyak Bumi 65,92%

Grafik 5: Komposisi Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam TA 2005 B.2.1.2.2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebesar Rp12,8 triliun

Realisasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN dalam TA 2005 adalah sebesar Rp12.835.193.803.218, yang berarti Rp835.193.803.218 atau 6,96 persen lebih tinggi dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp12.000.000.000.000. Sedangkan realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN dalam TA 2004 adalah sebesar Rp9.817.530.700.000.



B.2.1.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Realisasi PNBP Lainnya sebesar Rp23,6 triliun

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya dalam TA 2005 adalah sebesar RpRp23.585.859.925.163, yang berarti Rp750.282.931.837, atau 3,08 persen lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN yaitu sebesar Rp24.336.142.857.000. Sedangkan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya dalam TA 2004 adalah sebesar Rp21.185.248.262.764. Realisasi PNBP Lainnya ini berasal dari: Penjualan Hasil Produksi, Sitaan Penjualan Aset Pendapatan Sewa Pendapatan Jasa I Pendapatan Jasa II Pendapatan Bukan Pajak Luar Negeri Pendapatan Bunga Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Pendapatan On Redemption ats. Pemb. Kembali Obligasi DN Jk. Pjg Pendapatan Pendidikan Pendapatan Lain-lain Total

TA 2005 Rp 1.642.772.961.321 126.676.068.067 46.745.554.376 5.521.699.474.226 1.331.688.988.176 620.263.551.985 2.114.544.871 108.756.403.431 225.101.490.488 1.212.343.585.483 12.747.697.302.739 RpRp23.585.859.925.163

Rp

TA 2004 67.010.183.118 72.451.366.252 48.137.084.967 3.241.172.347.092 1.102.693.837.315 200.050.263.847 30.652.605.169

391.072.665.044 16.032.007.909.960 Rp21.185.248.262.764

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1. B.2.1.3. Penerimaan Hibah Realisasi Penerimaan Hibah sebesar Rp1,3 triliun

Realisasi Hibah dalam TA 2005 adalah sebesar Rp1.304.782.898.434, yang berarti Rp6.150.305.101.566 atau 82,50 persen lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp7.455.088.000.000. Sedangkan realisasi Penerimaan Hibah TA 2004 adalah sebesar Rp262.103.390.287. B.2.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara sebesar Rp509,6 triliun

Realisasi Belanja Negara dalam TA 2005 adalah sebesar Rp509.632.418.161.360, yang berarti Rp55.437.403.582.640 atau 9,81 persen lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp565.069.821.744.000. Sedangkan realisasi Belanja Negara TA 2004 adalah sebesar Rp427.176.670.904.575. Realisasi Belanja Negara terdiri dari (i) Belanja Pemerintah Pusat dan (ii) Belanja untuk Daerah. Komposisi lima terbesar pengguna anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada kementerian negara/lembaga (dalam persentase) dalam TA 2005 dapat dilihat pada Grafik 6.

Dep. Lainnya 34,98%

Dep. Pertahanan 17,24%

Dep. Kesehatan 7,99%

Dep. PU 11,03%

Kepolisian RI 9,63%

Dep. Diknas 19,13%

Grafik 6: Komposisi Lima Terbesar Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2005 Catatan atas Laporan Keuangan -28-


Sedangkan komposisi lima terbesar pengguna anggaran Belanja untuk Daerah (dalam persentase) dalam TA 2005 dapat dilihat pada Grafik 7.

Jawa Tengah 8,47%

Jawa Timur 9,40%

Jawa Barat 8,19%

Kalimantan Timur 8,52%

Daerah Lainnya 58,64% Riau 6,77%

Grafik 7: Komposisi Lima Terbesar Pengguna Anggaran Belanja Untuk Daerah TA 2005 B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp361,2 triliun

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat dalam TA 2005 adalah sebesar Rp361.155.202.059.513, yang berarti Rp50.512.368.520.487, atau 12,27 persen lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp411.667.570.580.000. Sedangkan realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2004 adalah sebesar Rp297.464.003.972.606. Komposisi alokasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2005, disajikan pada Grafik 8.

Bunga Utang 12,74% Bantuan Sosial 4,87%

Subsidi 23,60%

Kemen. Neg/Lemb 29,37%

Belanja untuk Daerah 29,41%

Grafik 8: Komposisi Alokasi APBN TA 2005 Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu (i) belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian anggaran; (ii) belanja pemerintah pusat Catatan atas Laporan Keuangan -29-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi

menurut fungsi; dan (iii) belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja. Rincian realisasi belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian anggaran dapat dilihat dalam Daftar 2 dan Daftar 3. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi sebagaimana terdapat dalam tabel berikut: Tabel 1 Kode dan Uraian Fungsi Anggaran TA 2005 Kode

Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Uraian Fungsi Pelayanan Umum Pertahanan Ketertiban dan Keamanan Ekonomi Lingkungan Hidup Perumahan dan Fasilitas Umum Kesehatan Pariwisata dan Budaya Agama Pendidikan Kependudukan dan Perlindungan Sosial

Realisasi belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam TA 2005 yang terbesar digunakan untuk Fungsi Pelayanan Umum yaitu sebesar Rp255.603.159.832.384. Komposisi realisasi belanja pemerintah pusat menurut fungsi dapat dilihat pada Grafik 9. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah menurut Fungsi dan Subfungsi dapat dilihat dalam Daftar 4.

255,6 250

triliun rupiah

200

150

100

50 21,6

15,6

29,3

23,5 1,3

4,2

5,8

0,6

1,3

2,1

0 Fungsi Fungsi Fungsi Fungsi Fungsi Fungsi Fungsi Fungsi Fungsi Fungsi Fungsi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Grafik 9: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2005



Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; (iv) Pembayaran Bunga Utang; (v) Subsidi; (vi) Belanja Hibah; (vii) Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja Lain-lain. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 10.

140

120,8 120 100

triliun rupiah

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja

80 60

65,2 54,3

40

29,2

32,9

24,9

20 0 Bel. Pegawai

Bel. Barang

Bel. Modal

Pemby. Bunga Utang

Subsidi

Bantuan Sosial

Grafik 10: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2005 Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai dalam TA 2005 adalah sebesar Rp54.254.195.763.183 yang berarti Rp7.432.971.319.817 atau 12,05 persen lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp61.687.167.083.000 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang dalam TA 2005 adalah sebesar Rp29.171.687.018.503 yang berarti Rp11.310.149.462.497 atau 27,94 persen lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp40.481.836.481.000 Belanja Modal Realisasi Belanja Modal dalam TA 2005 adalah sebesar Rp32.888.839.447.753 yang berarti Rp23.581.655.487.247 atau 41.76 persen lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp56.470.494.935.000 Pembayaran Bunga Utang Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang dalam TA 2005 adalah sebesar Rp65.199.594.748.749 yang berarti Rp4.217.385.748.749 atau 6,92 persen lebih tinggi dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp60.982.209.000.000 Subsidi Realisasi Subsidi dalam TA 2005 adalah sebesar Rp120.765.318.308.031 yang berarti Rp1.675.856.608.031 atau 1,41 persen lebih tinggi dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp119.089.461.700.000 Bantuan Sosial Realisasi Bantuan Sosial dalam TA 2005 adalah sebesar Rp24.903.485.060.263 yang berarti Rp5.501.701.320.737 atau 18,09 persen lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp30.405.186.381.000. Bantuan Sosial tersebut antara lain digunakan untuk belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM dan Catatan atas Laporan Keuangan -31-


belanja Bantuan Langsung Sekolah/Lembaga/Guru. Belanja Lain-lain Realisasi Belanja Lain-lain dalam TA 2005 adalah sebesar Rp33.972.081.713.031, yang berarti Rp8.579.133.286.969 atau 20,16 persen lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp42.551.215.000.000. Tahun Anggaran 2005 merupakan tahun pertama pelaksanaan sistem anggaran terpadu (unified budget). Dalam sistem anggaran terpadu tidak dibedakan lagi antara belanja rutin dan belanja pembangunan. Pelaksanaan sistem baru ini memerlukan penyesuaianpenyesuaian, dan salah satu akibatnya adalah terlambatnya pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Terlambatnya pengesahan DIPA ini mengakibatkan realisasi belanja negara jauh di bawah yang dianggarkan dalam APBN TA 2005. Atas dasar tersebut diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2005 tentang Peluncuran Program/Kegiatan yang Dibiayai dari Sisa Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2005 sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2006. Anggaran Belanja TA 2005 yang diluncurkan pada TA 2006 (DIPA Luncuran) adalah sebesar Rp15.157.832.309.016. Rincian DIPA Luncuran tersebut dapat dilihat pada Daftar 5. B.2.2.2. Belanja untuk Daerah Realisasi Belanja untuk Daerah sebesar Rp150,5 triliun

Dalam TA 2005, realisasi anggaran Belanja untuk Daerah adalah sebesar Rp150.463.868.566.482, yang berarti Rp2.938.382.597.518, atau 1,91 persen lebih rendah dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp153.402.251.164.000. Belanja untuk daerah terdiri dari (i) Dana Perimbangan, dan (ii) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. B.2.2.2.1. Dana Perimbangan

Realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp143,2 triliun

Realisasi Dana Perimbangan dalam TA 2005 adalah sebesar Rp143.221.256.566.482, yang berarti Rp2.938.451.932.518, atau 2,01 persen lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp146.159.708.499.000. Dana Perimbangan terdiri dari (i) Dana Bagi Hasil (DBH), (ii) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (iii) Dana Alokasi Khusus (DAK). Komposisi realisasi dana perimbangan dapat dilihat pada Grafik 11. Dana Alokasi Khusus 3,33% Dana Bagi Hasil 34,70%

Dana Alokasi Umum 61,98%

Grafik 11: Komposisi Realisasi Dana Perimbangan TA 2005 B.2.2.2.1.1. Dana Bagi Hasil Realisasi Dana DBH sebesar Rp49,7 triliun

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dalam TA 2005 adalah sebesar Rp49.692.261.301.466, yang berarti Rp2.874.215.577.534, atau 5,47 persen lebih Catatan atas Laporan Keuangan -32-


rendah dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp52.566.476.879.000. Realisasi DBH terdiri dari bagi hasil sumber daya alam dan bagi hasil perpajakan. Rincian alokasi DBH per provinsi dan per kabupaten/kota dapat dilihat dalam Daftar 6. B.2.2.2.1.2. Dana Alokasi Umum Realisasi DAU sebesar Rp88,8 triliun

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dalam TA 2005 adalah sebesar Rp88.765.427.859.383, yang berarti Rp172.140.617 atau 0,0002 persen lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp88.765.600.000.000. Rincian alokasi dana alokasi umum per provinsi dan per kabupaten/kota dapat dilihat dalam Daftar 6. B.2.2.2.1.3. Dana Alokasi Khusus

Realisasi DAKsebesar Rp4,8 triliun

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam TA 2005 adalah sebesar Rp4.763.567.405.633, yang berarti Rp64.064.214.367 atau 1,33 persen lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp4.827.631.620.000. Rincian alokasi DAK per provinsi dan per kabupaten/kota dapat dilihat dalam Daftar 6. B.2.2.2.2. Dana Otonomi Khusus & Penyesuaian

Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian sebesar Rp7,2 triliun

Dalam TA 2005, realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Rp7.242.612.000.000, yang berarti Rp69.335.000 atau 0,001 persen jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp7.242.542.665.000. Khusus dan Penyesuaian terdiri dari (i) Dana Otonomi Khusus, Penyesuaian.

adalah sebesar lebih tinggi dari Dana Otonomi dan (ii) Dana

B.2.2.2.2.1. Dana Otonomi Khusus Realisasi Dana Otonomi Khusus sebesar Rp1,8 triliun

Dalam TA 2005, realisasi Dana Otonomi Khusus adalah sebesar Rp1.775.312.000.000, yang berarti Rp49.335.000 atau 0,003persen lebih tinggi dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp1.775.262.665.000. Dana otonomi khusus diberikan kepada Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. B.2.2.2.2.2. Dana Penyesuaian

Realisasi Dana Penyesuaian Rp5,5 triliun

Dalam TA 2005, realisasi Dana Penyesuaian adalah sebesar Rp5.467.300.000.000, yang berarti Rp20.000.000 atau 0,0004 persen lebih tinggi dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp5.467.280.000.000. Dana Penyesuaian terdiri dari Penyesuaian Murni dan Penyesuaian Ad-Hoc. Dana Penyesuaian Murni dialokasikan kepada daerah provinsi yang dalam perhitungan DAU mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi TA sebelumnya. Dana Penyesuaian Ad-Hoc merupakan bantuan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk membiayai kebijakan pembayaran gaji ke-13. Dana penyesuaian ini bersifat bantuan, sehingga tidak dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan pengeluaran daerah dalam APBD. Rincian alokasi dana penyesuaian per provinsi dapat dilihat dalam Daftar 7.

B.2.2.3 Suspen Perkiraan Suspen sebesar minus Rp1,99 triliun

Suspen merupakan perkiraan (account) yang menampung perbedaan pencatatan realisasi APBN menurut kementerian negara/lembaga dengan pencatatan penerimaan dan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Jumlah perkiraan suspen adalah Rp1.986.652.464.635. Rincian perbedaan tersebut adalah: Catatan atas Laporan Keuangan -33-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) (dalam rupiah) Uraian A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Perpajakan II. PNBP III. Hibah Total A B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat II. Belanja Untuk Daerah Total B Suspen (A-B)

Kementerian Negara/Lembaga (KL)

BUN

Selisih (KL-BUN)

347.031.113.925.042 146.888.310.402.381 1.304.782.898.434 495.224.207.225.857

346.859.857.269.794 146.888.310.402.381 1.326.496.774.687 495.074.664.446.862

171.256.655.248 (21.713.876.253) 149.542.778.995

361.155.202.059.513 150.463.868.566.482 511.619.070.625.995

358.966.259.886.966 150.516.615.495.399 509.482.875.382.365

2.188.942.172.547 (52.746.928.917) 2.136.195.243.630 (1.986.652.464.635)

Suspen sebesar Rp149.542.778.995 pada Pendapatan Negara dan Hibah disebabkan oleh pelaporan Pendapatan Perpajakan yang lebih besar dan Pendapatan Hibah yang lebih kecil oleh kementerian negara/lembaga dibandingkan dengan pendapatan yang dilaporkan oleh Bendahara Umum Negara. Sebaliknya Suspen sebesar Rp2.136.195.243.630 pada Belanja Negara disebabkan oleh pelaporan Belanja Pemerintah Pusat yang lebih besar dan Belanja untuk Daerah yang lebih kecil oleh kementerian negara/lembaga dibandingkan dengan Belanja Negara yang dilaporkan oleh Bendahara Umum Negara. Dengan demikian, total Suspen sebesar Rp1.986.652.464.635 mengindikasikan bahwa secara neto belanja yang dilaporkan lebih besar dari pengeluaran riil dari kas negara sebesar jumlah tersebut. Hal ini tentunya tidak layak karena tidak mungkin terjadi pengeluaran kas untuk belanja yang melebihi jumlah kas yang dikeluarkan dari kas negara. Terjadinya perbedaan ini diakibatkan oleh penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah yang belum tertib, terutama penyelenggaraan Sistem Akuntansi Instansi oleh kementerian negara/lembaga. B.2.3. Defisit Anggaran Defisit Anggaran APBN sebesar Rp14,4 triliun

Dengan gambaran realisasi pendapatan dan belanja negara dalam TA 2005, maka Defisit APBN TA 2005 adalah sebesar Rp14.408.210.935.503, yang berarti Rp10.535.501.940.497, atau 42,24 persen lebih rendah dari defisit yang diperkirakan dalam APBN sebesar Rp24.943.712.876.000. B.2.4. Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan sebesar Rp8,9 triliun

Untuk menutupi Defisit APBN TA 2005 tersebut ditempuh berbagai upaya strategis untuk mengoptimalkan pembiayaan, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam pelaksanaan APBN TA 2005, realisasi Pembiayaan (Neto) adalah sebesar Rp8.872.728.723.297, yang berarti Rp16.070.984.152.703, atau 64,43 persen lebih rendah dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp24.943.712.876.000. Pembiayaan terdiri dari (i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan (ii) Pembiayaan Luar Negeri. B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp19,1 triliun

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2005 adalah sebesar Rp19.144.696.165.201, yang berarti Rp10.641.256.710.799 atau 35,73 persen lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp29.785.952.876.000. Anggaran pembiayaan dalam negeri ini termasuk penggunaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang telah disetujui sebesar Rp9.326.200.000.000, tetapi dalam realisasinya tidak termasuk penggunaan SAL tersebut karena hanya merupakan perpindahan dari rekening SAL ke rekening BUN. Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (i) Perbankan Dalam Negeri, dan (ii) Non – Perbankan Dalam Negeri.



B.2.4.1.1. Perbankan Dalam Negeri Realisasi Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri minus sebesar Rp2,5 triliun

Realisasi Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri dalam TA 2005 adalah sebesar minus Rp2.550.000.000.000, yang berarti Rp6.820.600.143.000 atau 159,71 persen lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp4.270.600.143.000. Sedangkan Realisasi Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri TA 2004 adalah sebesar Rp22.712.505.838.000. Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri berasal dari: Penerimaan Pinjaman/Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari Sektor Perbankan Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan Dikurangi: Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri (Neto)

Rp

4.000.000.000.000 7.150.000.000.000

(13,700,000,000,000) Rp (2.550.000.000.000)

B.2.4.1.2. Non-Perbankan Dalam Negeri Realisasi Pembiayaan Non Perbankan Dalam Negeri sebesar Rp21,7 triliun

Realisasi Pembiayaan Non-Perbankan Dalam Negeri dalam TA 2005 adalah sebesar Rp21.694.696.165.201, yang berarti Rp3.820.656.567.799 atau 14,97 persen lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp25.515.352.733.000. Sedangkan Realisasi Pembiayaan Non-Perbankan Dalam Negeri TA 2004 adalah sebesar Rp26.140.582.861.786. Pembiayaan Non-Perbankan Dalam Negeri terdiri dari privatisasi dan penjualan aset program restrukturisasi perbankan, dan Surat Utang Negara (SUN) neto, dengan rincian sebagai berikut: A. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi Perbankan B. SUN Neto Penerbitan 47.372.586.837.605 Dikurangi: (24.797.909.406.516) - Pembayaran Pokok C. Penyertaan Modal Negara D. Penerusan Pinjaman E. Lain-lain Total (A+B+C+D+E)

6.563.537.070.729 22.574.677.431.089

(5.195.000.000.000) (2,248,615,882,164) 97.545.547 21.694.696.165.201

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri (Neto) Realisasi Pembiayaan Luar Negeri minus sebesar Rp10,3 triliun

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) dalam TA 2005 adalah sebesar minus Rp10.271.967.441.904, yang berarti Rp5.429.727.441.904, atau 112,13 persen lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar minus Rp4.842.240.000.000. Sedangkan pada TA 2004 adalah sebesar minus Rp28.057.201.652.860. Pembiayaan Luar Negeri berasal dari penarikan pinjaman luar negeri bruto setelah dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp26,8 triliun

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) dalam TA 2005 adalah sebesar Rp26.840.442.127.896 yang berarti Rp8.700.257.872.104, atau 24,48 persen lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp35.540.700.000.000. Sedangkan realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2004 sebesar Rp18.433.905.228.916. Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman program, dan (ii) penarikan pinjaman proyek.



B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Program Realisasi Penarikan Pinjaman Program sebesar Rp12,3 triliun

Realisasi Pinjaman Program dalam TA 2005 adalah sebesar Rp12.264.809.841.399, yang berarti Rp994.809.841.399 atau 8,83 persen lebih tinggi dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp11.270.000.000.000. Sedangkan realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2004 sebesar Rp5.058.509.000.000. B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Proyek

Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek sebesar Rp14,6 triliun

Realisasi Pinjaman Proyek dalam TA 2005 adalah sebesar Rp14.575.632.286.497, yang berarti Rp9.695.067.713.503 atau 39,95 persen lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp24.270.700.000.000. Sedangkan realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2004 sebesar Rp13.375.396.228.916.

B.2.4.2.2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri sebesar Rp37,1 triliun

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo dalam TA 2005 dikurangi dengan penjadwalan kembali atas pokok utang dan bunga. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri dalam TA 2005 adalah sebesar Rp37.112.409.569.800, yang berarti Rp3.270.530.430.200 atau 8,1 persen lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp40.382.940.000.000. Sedangkan realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri TA 2004 sebesar Rp46.491.106.881.776. Pada TA 2005 terdapat Pengeluaran Pembiayaan yang berupa Belanja Bunga Hutang Luar Negeri Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman atas Pokok Hutang Luar Negeri sebesar Rp15.555.060.000.000 dan Pengembalian Pembiayaan untuk Pengembalian Belanja Bunga Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali Pinjaman sebesar Rp.9.189.700.000.000. Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk melakukan penundaan pembayaran pokok dan bunga utang (moratorium) yang jatuh tempo 2005 berdasarkan pertimbangan: a. Tawaran negara donor yang tergabung dalam 19 negara Paris Club untuk membantu musibah bencana gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Propinsi Nanggroe Aceh Darusssalam (NAD) dan Kepulaun Nias Sumatera Utara. b. Pembicaraan dengan DPR dan usulan-usulan pihak LSM. c. Kebutuhan pembiayaan: i. Sesuai perhitungan Bappenas dan Bank Dunia, total kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi dan gelombang Tsunami mencapai sekitar USD 5,1 miliar, diluar pembiayaan emergency relief yang dibiayai dari rupiah murni dan hibah (in-kind). ii. Kebutuhan pembiayaan sebesar USD 5,1 miliar ditutup dari pledge CGI 2005: Pinjaman dan hibah sebesar USD1,7 miliar terdiri dari: Pinjaman : USD 0,7 miliar Hibah (dalam APBN) : USD 0,3 miliar Hibah (in-kind) : USD 0,7 miliar Rupiah Murni dari Moratorium sebesar USD 2,6 miliar, terdiri dari: Penundaan pembayaran pokok utang : Rp15,5 triliun (USD 1,546 miliar) Penundaan pembayaran bunga utang : Rp9,2 triliun (USD 0,936 miliar) iii. Sesuai Memorandum of Understanding on the Treatment of the Republic of Indonesia Due to the Group of Official Creditors tanggal 10 Mei dan 31 Mei Catatan atas Laporan Keuangan -36-


2005, persyaratan moratorium tersebut merupakan skim pembiayaan yang relatif murah dan menguntungkan sebagai berikut: Pembayaran kembali : 3.5 tahun Grace Period : 1.5 tahun Maturity : 5 tahun Tingkat bunga : sama dengan persyaratan dalam Loan Agreement untuk Utang ODA Rincian lebih lanjut utang luar negeri yang dijadwalkan kembali dapat dilihat pada Daftar 23. B.2.5. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SILPA (SIKPA) SIKPA sebesar Rp5,5 triliun

Berdasarkan defisit anggaran dan realisasi pembiayaan anggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam pelaksanaan APBN TA 2005 terdapat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) sebesar Rp5.535.482.212.206. Jumlah SIKPA tersebut lebih rendah dari anggaran pembiayaan yang bersumber dari SAL sebagaimana dialokasikan menurut UU Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN TA 2005, yakni sebesar Rp9.326.200.000.000.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) .

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM Posisi keuangan per 31 Desember 2005 adalah Aset sebesar Rp1.173.134.982.337.273; Kewajiban sebesar Rp1.342.050.703.668.530; dan Ekuitas Dana Neto sebesar minus Rp168.915.721.331.257 (Grafik 12).

Aset sebesar Rp1.173,1 triliun

1,500

Kewajiban sebesar Rp1.340,0 triliun

1,000

triliun rupiah

851.9

500 0

Aset

Kewajiban

Ekuitas Dana

-500

-168.9 -497.2

-1,000 2005

2004

Grafik 12: Struktur Neraca Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2005 Jumlah Aset sebesar Rp1.173.134.982.337.273 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp128.551.436.803.753; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp650.486.455.181.666; Aset Tetap sebesar Rp314.167.367.146.478; Dana Cadangan sebesar Rp1.730.000.000.000; serta Aset Lainnya sebesar Rp78.199.723.205.376 (Grafik 13).

700

650,5

600

triliun rupiah

Ekuitas Dana Neto sebesar minus Rp168,9 triliun

1,342.1 1,349.0 1,173.1

465,3

500 400

314,2

300 200 100

229,1 128,6 86,9

78,2 68,9 1,7

0 Aset Lancar

Investasi Jgk Panjang

Aset Tetap

2005

1,7

Dana Cadangan

Aset Lainnya

2004

Grafik 13: Struktur Aset Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2005 Jumlah Kewajiban sebesar Rp1.342.050.703.668.530 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp138.027.347.740.000; dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp1.204.023.355.928.530.



Total Ekuitas Dana Neto sebesar minus Rp168.915.721.331.257 terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar minus Rp9.475.910.936.247; Ekuitas Dana Investasi sebesar minus Rp161.169.810.395.010; dan Ekuitas Dana Cadangan sebesar Rp1.730.000.000.000 (Grafik 14).

1.400 1.204,0 1.223,2 1.200

2005

2004

1.000

800

triliun rupiah

600

400

200

138,0 125,8 1,7

0

1,7

-9,5 -38,9 -200

-161,2

-400 -459,9 -600

Kewajiban Jgk Kewajiban Jgk Ekuitas Dana Ekuitas Dana Ekuitas Dana Pendek Panjang Lancar Investasi Cadangan

Grafik 14: Struktur Kewajiban dan Ekuitas Dana Pemerintah Pusat per 31 Desember 2005

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA C.2.1. Rekening Kas BUN di Bank Indonesia Rekening Kas BUN di BI sebesar Rp100,5 miliar

Rekening Kas BUN di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp100.485.809.688 merupakan saldo Rekening 502 yang ada di BI per 31 Desember 2005. Saldo Rekening Kas BUN di BI per 31 Desember 2004 sebesar Rp248.984.834.918. C.2.2. Rekening Kas di KPPN

Rekening di Kas KPPN sebesar Rp18,0 triliun

Rekening Kas di KPPN sebesar Rp17.956.484.012.457 merupakan saldo Rekening KPPN di seluruh Indonesia per 31 Desember 2005. Daftar Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada Daftar 8. Saldo Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2004 sebesar Rp12.498.762.125.000.



C.2.3. Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia Rekening Pemerintah Lainnya di BI sebesar 26,5 triliun

Rekening Kas Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia sebesar Rp26.503.223.018.939 merupakan saldo rekening pemerintah lainnya yang ada di BI per 31 Desember 2005 yang terdiri dari rekening dalam rupiah dan valuta asing. Rincian masing-masing rekening dapat dilihat pada Daftar 9. Saldo Kas Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia per 31 Desember 2004 sebesar Rp38.660.204.618.670. Rekening Kas Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia sudah diinventarisasi sesuai dengan temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI TA 2004 dapat dilihat pada Daftar 10. C.2.4. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp671,2 miliar

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp671.209.250.352 merupakan saldo uang persediaan yang belum disetor dan bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan bendahara pengeluaran kementerian negara/lembaga ke kas negara per 31 Desember 2005. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada kementerian negara/lembaga dapat dilihat pada Daftar 11. Saldo Kas di bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2004 sebesar Rp322.614.437.433. C.2.5. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp955,9 miliar

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp955.897.763.011 mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas negara per 31 Desember 2005. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan masing-masing kementerian negara/lembaga dapat dilihat pada Daftar 12. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2004 sebesar Rp576.992.798.255. C.2.6. Uang Muka dari Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)

Uang Muka dari Rekening BUN sebesar Rp2,5 triliun

Uang Muka dari Rekening BUN sebesar Rp2.489.884.695.414 merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum ada penggantian dari lender per 31 Desember 2005. Rincian Uang Muka dari Rekening BUN menurut lender dapat dilihat di Tabel 2. Saldo Uang Muka dari Rekening BUN per 31 Desember 2004 sebesar Rp2.574.116.076.156. Tabel 2 Uang Muka dari Rekening BUN (dalam rupiah) Lender

Talangan

Reimbursement

Sisa Talangan

IBRD

7.385.881.955.023

6.455.492.899.824

930.389.055.199

ADB OECF/JBIC Lainnya Jumlah

7.010.243.799.703 1.432.712.642.203 546.183.828.717

6.367.988.408.249 786.236.577.647 275.419.644.512

642.255.391.454 646.476.064.556 270.764.184.205 2.489.884.695.414

C.2.7. Piutang Pajak Piutang Pajak sebesar Rp29,2 triliun

Jumlah Piutang Pajak sebesar Rp29.216.456.291.000 merupakan tagihan pajak yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2005, termasuk Piutang PBB dan BPHTB, dengan rincian sebagai berikut:



Jenis Pajak Pajak Penghasilan - Rupiah - USD 262.720.952 PPN dan PPnBM - Rupiah - USD 15.362 Bunga Penagihan - Rupiah - USD 14.299.324 PBB BPHTB Jumlah

Tunggakan Akhir Tahun (Rp) 15.120.084.766.000 12.755.596.198.000 2.364.488.568.000 9.871.858.934.000 9.871.720.676.000 138.258.000 795.114.840.000 666.420.924.000 128.693.916.000 3.148.269.416.000 281.128.335.000 29.216.456.291.000

• USD 1 = Rp9.000,00 (kurs pajak)

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2004 sebesar Rp28.964.985.918.280. C.2.8. Piutang Bukan Pajak Piutang Bukan Pajak sebesar Rp37,0 triliun

Jumlah Piutang Bukan Pajak sebesar Rp37.025.156.608.440 merupakan piutang penerimaan negara bukan pajak, yaitu semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2005 yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Piutang tersebut berasal dari kementerian negara/lembaga, piutang pungutan ekspor, piutang kepada Pertamina dari sektor migas, piutang dividen dan piutang kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) dengan rincian sebagai berikut: - Piutang PNBP kementerian negara/lembaga - Piutang pungutan ekspor - Piutang denda dan dividen - Piutang kepada Pertamina - Piutang kepada PT PPA

Rp 1.780.812.650.310 67.995.735.435 255.155.105.290 34.891.251.940.000 29.941.177.405 Rp37.025.156.608.440

Piutang Bukan Pajak yang berasal dari kementerian negara/lembaga disajikan pada Tabel 3. Tabel 3 Piutang Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2005 (dalam rupiah) Kementerian Negara/Lembaga Jumlah 1. Departemen Keuangan 14.137.680.262 2. Departemen Perindustrian 288.267.800 3. Departemen Energi dan SDM 974.538.098.156 4. Departemen Perhubungan 449.185.419.934 5. Departemen Kesehatan 151.599.729.738 6. Departemen Kehutanan 12.201.500 7. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 67.244.000 8. Bappenas 1.314.667.200 9. Departemen Komunikasi dan Informatika 187.818.817.264 10. Badan Koordinasi Penanaman Modal 673.346.850 11. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 19.679.553 12. Departemen Perdagangan 1.157.498.053 Jumlah 1.780.812.650.310 Rincian piutang bukan pajak yang merupakan Piutang Pungutan Ekspor sebesar Catatan atas Laporan Keuangan -41-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) Rp67.995.735.435 disajikan pada Daftar 13.

Piutang denda dan dividen sebesar Rp255.155.105.290 merupakan pembayaran dividen BUMN kepada pemerintah yang penyelesaiannya dijadwalkan tahun 2005 namun sampai dengan 31 Desember 2005 belum diselesaikan pembayarannya. Keterlambatan penyelesaian ini mengakibatkan denda, yang diperhitungkan sebagai penambah piutang. Rincian piutang dividen per BUMN sebagai berikut:

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Total (dalam rupiah) 2.632.257.586 248.418.181 1.732.172.584 31.836.240.000 343.707.774 883.264.643 911.368.549 69.575.637.648 5.563.884.981 352.285.053 60.722.657.981 18.519.748.325 5.800.481.906 5.000.000.000 2.200.000.000 48.405.904.786 427.075.293 255.155.105.290

BUMN PT NINDYA KARYA PT VIRAMA KARYA PT YODYA KARYA PT JASA MARGA PT KIMA (Kawasan Industri Makasar) PT BALAI PUSTAKA PT DAHANA Perum Perumnas PT Istaka Karya PT Bina Karya PTPN II PTPN IV PTPN IX PT Inhutani I PT Inhutani V Perum Peruri PT PDI Batam Jumlah

Piutang Pemerintah kepada PT Pertamina sebesar Rp34.891.251.940.000 merupakan kewajiban PT Pertamina (Persero) dari sektor migas sampai dengan 31 Desember 2005. Piutang kepada PT PPA sebesar Rp29.941.177.405 dapat dirinci sebagai berikut: Penerimaan: Hasil Pengelolaan Aset (HPA)-bersih Bunga dari Dana hasil Pengelolaan aset yang masih harus disetor Lain-lain Jumlah Penerimaan

Rp 6.643.252.818.635 117.527.996.297 343.200 Rp6.760.781.158.132

Pengurangan: Biaya pengelolaan yang dapat diperoleh kembali tahun berjalan dan telah dibayar tunai Biaya pengelolaan yang dapat diperoleh kembali periode sebelumnya yang dibayar tunai pada tahun berjalan Insentif Kinerja Perusahaan PPN atas Insentif Kinerja Perusahaan Dana Cadangan Jumlah Pengurangan Hasil Pengelolaan Aset yang harus disetor Hasil Pengelolaan Aset yang harus disetor kepada Pemerintah Jumlah HPA yang masih harus disetor

Rp123.572.542.124 15.394.197.662 519.771.619.151 51.977.161.915 Rp710.715.520.852 6.147.954.049.151 (6.118.012.871.746) Rp

29.941.177.405

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2004 sebesar Rp918.886.706.165.



C.2.9. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar TPA sebesar Rp39,9 juta

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) sebesar Rp39.858.709 merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo dalam tahun anggaran 2006. Jumlah tersebut merupakan Saldo Bagian Lancar TPA yang berada di Badan pemeriksa Keuangan sebesar Rp14.630.000 dan di Bappenas sebesar Rp25.228.709. Saldo Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2004 sebesar Rp25.519.902.850. C.2.10. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tagihan TGR sebesar Rp8,1 miliar

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp8.101.260.747 merupakan saldo Tagihan TGR kementerian negara/ lembaga yang akan jatuh tempo dalam tahun anggaran 2006. Rincian Bagian Lancar Tagihan TGR untuk masingmasing kementerian negara/lembaga dapat dilihat pada Tabel 4. Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2004 sebesar Rp2.126.200.147. Tabel 4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2005 (dalam rupiah) Kementerian Negara/Lembaga 1. Badan Pemeriksa Keuangan 2. Kejaksanaan Agung 3. Departemen Luar Negeri 4. Departemen Pertahanan 5. Departemen Keuangan 6. Departemen Pertanian 7. Departemen Energi dan SDM 8. Departemen Perhubungan 9. Departemen Kesehatan 10. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11. Departemen Sosial 12. Departemen Kehutanan 13. Departemen Kelautan dan Perikanan 14. Kementerian Riset dan Teknologi 15. Kementerian Koperasi dan UKM 16. Kementerian Pemberdayaan Perempuan 17. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 18. Badan Intelejen Negara 19. Badan Pusat Statistik 20. Bappenas 21. Badan Pertanahan Nasional 22. Kepolisian Negara RI 23. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional JUMLAH

Jumlah 2.152.733 145.520.000 44.151.600 19.273.380 7.950.000 104.427.120 256.762.417 427.262.925 2.075.545.956 63.401.800 4.070.672 324.778.619 10.088.900 17.200.000 800.000 45.000.000 4.003.659.577 9.228.956 17.813.500 1.200.000 375.000.000 89.639.047 56.333.545 8.101.260.747

C.2.11. Piutang Lain-lain Piutang Lain-lain sebesar Rp6,6 triliun

Piutang Lain-lain sebesar Rp6.578.250.135.452 merupakan piutang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas yang terdiri dari piutang lain-lain yang berasal dari kementerian negara/lembaga serta piutang bunga dan denda. Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2004 sebesar Rp1.746.650.958.960. Rincian Piutang Lain-lain yang berasal dari kementerian negara/lembaga sebagai berikut: Rp 6.110.918.292.545 - Kejaksanaan Agung 68.600.739 - Departemen Pertahanan 10.421.000.000 - Departemen Pertanian 434.857.725.155 - Departemen Kehutanan Catatan atas Laporan Keuangan -43-


- Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Jumlah

472.237.800 Rp 6.556.737.856.239

Piutang Lain-lain yang berada di Kejaksaan Agung sebesar Rp6.110.918.292.545 merupakan denda dan hukuman membayar uang pengganti kerugian negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari beberapa tahun lalu tetapi sampai tanggal 31 Desember 2005 belum diselesaikan. Jumlah Piutang Lain-lain yang berada di Departemen Kehutanan sebesar Rp434.857.725.155 merupakan tagihan Departemen Kehutanan terhadap badan usaha/kelompok usaha yang bergerak di bidang kehutanan berdasarkan perjanjian dan tagihan negara atas pihak perorangan dan pihak ketiga yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai dasar penagihan dan akan diterima secara bertahap di kemudian hari dengan rincian sebagai berikut: - Pinjaman HTI - KUHR - KUPA - Denda HTI - Tuntutan Perbendaharaan Jumlah

Rp 270.161.073.619 124.959.217.524 36.347.697.827 3.328.280.932 61.455.253 Rp 434.857.725.155

Piutang bunga dan denda sebesar Rp21.512.279.213 merupakan jumlah bunga dan denda dari pinjaman pendanaan KUMK eks dana SU-005 yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima sampai dengan 31 Desember 2005. Rincian Piutang bunga dan denda dapat dilihat pada Daftar 14. C.2.12. Persediaan Persediaan sebesar Rp7,1 triliun

Jumlah Persediaan sebesar Rp7.046.248.099.544 merupakan nilai berdasarkan neraca kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2005. antara lain berupa alat tulis kantor, obat-obatan, dan suku cadang. Rincian untuk setiap kementerian negara/lembaga dapat dilihat pada Daftar Persediaan per 31 Desember 2004 sebesar Rp356.045.620.551.

persediaan Persediaan Persediaan 15. Saldo

C.2.13. Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah RDI/RPD sebesar Rp60,4 triliun

Jumlah Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Rp60.371.748.000.000 merupakan nilai dana investasi terdiri dari pokok yang belum jatuh tempo sebesar tunggakan sebesar Rp15.739.437.900.000. Tunggakan pokok sebesar Rp5.682.157.400.000 dan tunggakan denda sebesar Rp10.057.280.500.000.

Daerah (RDI/RPD) sebesar per 31 Desember 2005 yang Rp44.632.310.100.000 dan tersebut terdiri dari tunggakan bunga, biaya komitmen dan

Rincian RDI/RPD menurut rupiah dan valas adalah sebagai berikut: - Jumlah SLA, RDI, dan RPD rupiah - Jumlah SLA dan RDI valas (ekuivalen rupiah) Jumlah

Rp31.522.179.030.000 28.849.568.970.000 Rp60.371.748.000.000

Rincian RDI/RPD lebih lanjut dapat dilihat pada Daftar 16. Saldo RDI/RPD per 31 Desember 2004 sebesar Rp62.278.309.530.000. RDI dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Moneter No. 7/Kep/DM/1971 tanggal 31 Desember 1971, merupakan kelanjutan dari pengelolaan pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan, yang sudah dilaksanakan pada PELITA I tahun 1969. Proyek yang dibiayai antara lain pertanian, perkebunan, kehutanan, jasa keuangan bank dan bukan bank, sarana dan prasarana pemerintah daerah dan koperasi, melalui unit usaha BUMN, BUMD/Pemda. Pembiayaan yang berasal dari penerusan pinjaman luar negeri Catatan atas Laporan Keuangan -44-


ini diharapkan tidak akan membebani APBN. Pengembalian pinjaman luar negeri bersumber dari pembayaran kembali RDI oleh debitur. Dana RDI disetor ke kas negara sesuai dengan amanat UU APBN. Pada Tahun Anggaran 2005, telah disetor Rp15.150.000.000.000 ke rekening BUN. SLA diberikan berdasarkan Keppres No. 59 tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri dan Surat keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Proyek yang dapat dibiayai melalui SLA antara lain pertanian, eksplorasi laut, kehutanan, perkebunan, farmasi, jasa keuangan bank dan bukan bank, sarana dan prasarana pemerintah daerah, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, koperasi melalui unit usaha BUMN, BUMD/Pemda dan Koperasi. RPD dibentuk berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S-495/MK.01/86 tanggal 7 Mei 1986. Pedoman Pengelolaan RPD mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan No. S1021/KMK.013/1991 tanggal 30 September 1991 dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 347.a/KMK.017/2000 tanggal 22 Agustus 2000. Proyek yang dapat dibiayai melalui RPD antara lain sarana dan prasarana pemerintah daerah, perusahaan air minum melalui unit usaha BUMD/Pemda. C.2.14. Dana Bergulir Dana Bergulir sebesar Rp2,9 triliun

Jumlah Dana Bergulir sebesar Rp2.937.740.327.698 merupakan dana pemerintah yang disalurkan dalam bentuk pinjaman bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota KSM dan lain-lain yang dikelola oleh Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian, dan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2004 sebesar Rp2.766.220.770.219. Rincian dana bergulir adalah sebagai berikut: I. Departemen Keuangan Dana terkait dengan RDI Dana tidak terkait dengan RDI Jumlah I II. Kementerian Koperasi dan UKM III. Departemen Perindustrian (LPT INDAG) Jumlah I+II+III

Rp

914.231.972.646 297.759.022.109 1.211.990.994.755 1.685.502.846.943 40.246.486.000 Rp 2.937.740.327.698

Dana Bergulir yang dikelola oleh Departemen Keuangan yang disalurkan antara lain melalui Bank Pembangunan Daerah, PT Bank BUKOPIN, PT Bank BRI dan PT Bank Mandiri. Dalam jumlah Dana Bergulir tersebut belum termasuk dana-dana bergulir yang dikelola oleh beberapa kementerian negera/lembaga seperti Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Pekerjaan Umum, dan Departemen Kehutanan, karena perihal dana bergulir ini belum diungkapkan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. C.2.15. Investasi Non Permanen Lainnya Investasi Non Permanen Lainnya sebesar Rp2,7 triliun

Investasi Non Permanen Lainnya merupakan pinjaman pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) yang disalurkan melalui BUMN dan lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai BUMN Pengelola dan/atau Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP). Pinjaman pendanaan KUMK merupakan kelanjutan pendanaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, BI tidak diperkenankan lagi untuk memberikan kredit likuiditas. Untuk itu pemerintah menerbitkan Surat Utang No. SU-005/MK/1999 tanggal 29 Desember 1999 dengan pagu sebesar Rp9,97 triliun. Realisasi pencairan pinjaman pendanaan KUMK eks dana SU-005 sampai dengan 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp2.684.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:



Outstanding 1 Januari 2005 Mutasi pinjaman tahun 2005 Outstanding 31 Desember 2005 Saldo Investasi Non Rp1.420.053.000.000.

Permanen

Lainnya

Rp1.420.053.000.000 1.263.947.000.000 Rp2.684.000.000.000 per

31

Desember

2004

sebesar

Rincian mengenai pencairan pinjaman pendanaan KUMK sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 dapat dilihat pada Daftar 17. C.2.16. Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Penyertaan Modal Pemerintah sebesar Rp430,4 triliun

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp430.416.127.491.383 merupakan nilai penyertaan modal pemerintah per 31 Desember 2005, yang terdiri dari penyertaan modal pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp393.102.042.283.196; penyertaan modal pemerintah pada perusahaan minoritas (non BUMN) sebesar Rp2.627.090.000.000; dan pada Lembaga Internasional sebesar Rp34.686.995.208.187. Saldo PMP per 31 Desember 2004 sebesar Rp395.658.528.974.064. Penyertaan pada BUMN (kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51%) merupakan penjumlahan total ekuitas masing-masing BUMN setelah dikalikan dengan persentase kepemilikan pemerintah pada BUMN yang bersangkutan (equity method). Penyertaan modal pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp393.102.042.283.196 diperoleh dari laporan keuangan 139 BUMN dan 13 Rumah Sakit yang telah berubah statusnya menjadi Badan Layanan Umum (BLU) sejak pertengahan tahun 2005. Laporan Rumah Sakit BLU terdiri dari 1 laporan keuangan audited, 3 laporan keuangan unaudited, dan 9 laporan keuangan prognosa. Sedangkan laporan keuangan BUMN yang digunakan dalam LKPP 2005 terdiri dari: - 108 laporan keuangan audited dengan nilai investasi sebesar Rp237.999.708.382.435; - 2 laporan keuangan unaudited dengan nilai investasi sebesar Rp123.534.566.094.700; - 23 laporan keuangan prognosa tahun 2005 dengan nilai investasi sebesar Rp18.930.865.750.900; - 1 laporan keuangan Triwulan III tahun 2005 dengan nilai investasi sebesar Rp11.602.362.462.900; - 5 laporan keuangan audited tahun 2004 dengan nilai investasi minus sebesar Rp689.812.513.917. Penyertaan modal pemerintah pada perusahaan minoritas (non BUMN) merupakan penyertaan pemerintah pada perusahaan dengan prosentase kepemilikan kurang dari 51%. Nilai penyertaan pada perusahaan minoritas dengan kepemilikan 20 % atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (equity method), sedangkan kepemilikan kurang dari 20 % menggunakan metode biaya (cost method). Dari 21 perusahaan minoritas, 19 perusahaan telah menyajikan laporan keuangannya dan telah diintegrasikan dalam LKPP 2005 ini, termasuk PT Freeport yang pada tahun anggaran 2005 telah menyetor dividen ke Rekening Kas Negara (BUN 502.000000) sebesar Rp1.172.063.555.400. Dua perusahaan minoritas yang belum menyampaikan laporan keuangannya adalah PT Asean Bintulu Fertilizer dan PT Asean Copper Product berkedudukan di luar negeri (Malaysia). Penyertaan pada Lembaga Internasional merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Indonesia pada beberapa organisasi/lembaga keuangan internasional/regional yang telah disetor sampai dengan 31 Desember 2005. Setoran dalam bentuk promissory notes tidak diperhitungkan dalam nilai penyertaan modal ini. PMP ini dikonversikan ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2005. Rincian penyertaan modal pemerintah pada BUMN dapat dilihat pada Daftar 18. Sesuai Catatan atas Laporan Keuangan -46-


dengan amanat Pasal 30 ayat (2) UU No.17 Tahun 2003 dan Pasal 22 ayat (1) PP No.8 Tahun 2006, LKPP dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara yang memuat informasi lebih rinci tentang aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih disajikan dalam Daftar 38. Rincian penyertaan modal pemerintah pada perusahaan minoritas dapat dilihat pada Daftar 19, dan rincian penyertaan modal pemerintah pada Lembaga Internasional dapat dilihat pada Daftar 20. C.2.17. Investasi Permanen Lainnya Investasi Permanen Lainnya sebesar Rp154,1 triliun

Jumlah Investasi Permanen Lainnya sebesar Rp154.076.839.362.585 merupakan nilai Penyertaan Modal Pemerintah pada Otorita Batam, Badan Pengelola Komplek Kemayoran, Badan Pengelola Gelora Bung Karno, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF). Besarnya penyertaan modal pada Otorita Batam, Badan Pengelola Komplek Kemayoran, Badan Pengelola Gelora Bung Karno, dan Bank Indonesia berdasarkan laporan keuangan (audited) per 31 Desember 2005 dengan metode ekuitas. Sedangkan penyertaan modal pemerintah pada LPS dan PT SMF berdasarkan pengeluaran penyertaan modal pemerintah. Rincian Investasi Permanen Lainnya adalah sebagai berikut: - Bank Indonesia Rp 130.226.559.000.000 - Otorita Batam 3.257.297.014.574 - BP Kemayoran 1.753.205.767.127 - BP Gelora Bung Karno 13.839.777.580.884 - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 4.000.000.000.000 - PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) 1.000.000.000.000 Jumlah Rp 154.076.839.362.585

*)

**) ***)

Keterangan: *) Nilai ekuitas pada BI merupakan selisih antara nilai aset sebesar Rp695.416.934 juta dengan nilai kewajiban sebesar Rp565.190.375 juta. **) Merupakan modal awal LPS untuk Obligasi dalam rangka Penjaminan. Pada saat krisis moneter dan perbankan pada tahun 1998, dimana kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan menurun, pemerintah menetapkan untuk memberi penjaminan terhadap seluruh kewajiban bank (blanket guarantee). Dengan pertimbangan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan perekonomian nasional telah pulih, pemerintah telah menetapkan untuk mengakhiri kebijakan blanket guarantee dan menggantikannya dengan sistem penjaminan terbatas yang dilakukan oleh LPS. ***) Merupakan modal awal pendirian Persero untuk bidang pembiayaan sekunder perumahan.

Saldo Investasi Permanen Rp3.144.466.700.390.

Lainnya

per

31

Desember

2004

sebesar

C.2.18. Aset Tetap Aset Tetap sebesar Rp314,2 triliun

Jumlah Aset Tetap sebesar Rp314.167.367.146.478 merupakan nilai aset tetap berdasarkan neraca kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2005. Aset tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (acquisition cost) dan belum memperhitungkan depresiasi (penyusutan). Untuk aset tetap yang belum diketahui harga perolehannya dinilai sebesar Rp1 (satu rupiah). Sampai saat ini belum dilakukan penilaian atas nilai wajar aset tetap. Rincian menurut jenis aset tetap dan grafiknya dapat dilihat pada Tabel 5 dan Grafik 15. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2004 sebesar Rp229.071.545.428.868. Rincian lebih lanjut aset tetap untuk setiap kementerian negara/lembaga dapat dilihat pada Daftar 21. Catatan atas Laporan Keuangan -47-


Tabel 5 Aset Tetap per 31 Desember 2005 (dalam rupiah) Jenis Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan. Irigasi. dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan

150

Jumlah 78.518.225.156.823 136.141.296.429.368 39.274.840.245.416 50.532.399.824.448 1.668.962.576.760 8.031.642.913.663 314.167.367.146.478

136,1

140 130

2005

120

2004

110

triliun rupiah

100 90 80

78,5

83,6

70

61,7

60

50,5

50

39,3 38,9

40

40,5

30 20 10

1,7

1,9

8,0

2,5

0 Tanah

Peralatan Gedung dan Jalan, Irigasi Aset Tetap dan Mesin Bangunan dan Jaringan Lainnya

Konstruksi dalam Pengerjaan

Grafik 15: Komposisi Aset Tetap Berdasarkan Jenisnya Dalam tahun 2005 terdapat penambahan nilai Tanah, antara lain karena penambahan nilai Tanah yang dilaporkan Kepolisian RI sebesar Rp5.574.638.726.246 dan Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp3.000.530.730.595. Namun, secara keseluruhan nilai Tanah yang dilaporkan per 31 Desember 2005 mengalami penurunan sebesar Rp5.117.057.767.943 dibandingkan dengan nilai yang dilaporkan per 31 Desember 2004. Penurunan ini disebabkan antara lain karena pengalihan aset pemerintah pusat (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) kepada pemerintah daerah sebesar Rp5.502.040.110.467, dan terjadinya duplikasi pencatatan nilai Tanah pada Departemen Perhubungan sebesar Rp6.877.707.414.996 yang koreksinya dilakukan pada tahun 2005. Disamping itu, masih ditemukan aset Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api sebesar Rp1.035.764.048.592 yang antara lain berupa tanah, jalan, dan peralatan yang belum dibukukan dalam LKPP Tahun 2005.



C.2.19. Dana Cadangan Dana Cadangan sebesar Rp1,7 triliun

Dana cadangan dibentuk berdasarkan kebijakan Pemerintah pada tahun 1991 dimana pemerintah menyisihkan sebagian kelebihan realisasi pendapatan pajak untuk digunakan sebagai Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp3.500.000.000.000 CAP merupakan restricted cash pemerintah yang akan digunakan apabila terjadi defisit dalam tahun-tahun anggaran berikutnya. CAP tersebut pernah digunakan pada tahun anggaran 1993/1994 sebesar Rp1.770.000.000.000. Saldo Rek. CAP per 31 Desember 2005 sebesar Rp1.730.000.000.000. tidak ada perubahan dengan tahun 2004. C.2.20. Aset Lainnya

Aset Lainnya sebesar Rp78,2 triliun

Jumlah Aset Lainnya sebesar Rp78.199.723.205.376 merupakan saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Pengunaannya (restricted assets), Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain yang berasal dari kementerian negara/lembaga, PPA, Tim Pemberesan (TP), DJPLN Departemen Keuangan dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 6. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2004 sebesar Rp68.915.807.829.538. Tabel 6 Aset Lainnya per 31 Desember 2005 (dalam rupiah) Uraian Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Dana yang Dibatasi Penggunaannya Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain yang berasal dari: - Kementerian Negara / Lembaga - PPA - Eks Tim Pemberesan - DJPLN - KKKS BP Migas Jumlah

Jumlah 396.153.164.892 67.339.857.240 1.296.844.250

32.381.868.877.082

50.173.529.179 45.302.890.932.733

1.589.303.810.078 8.893.391.456.657 1.099.621.502.074 780.629.350.227 32.939.944.813.697 78.199.723.205.376

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp396.153.164.892 terdiri dari: - Badan Pemeriksa Keuangan - Departemen Pekerjaan Umum - Bappenas Jumlah

Rp Rp

35.530.000 396.000.000.000 117.634.892 396.153.164.892

Tagihan TGR masing-masing kementerian negara/lembaga dapat dilihat pada Tabel 7.



Tabel 7 Tagihan TGR menurut Kementerian Negara/Lembaga (dalam rupiah) Kementerian Negara/Lembaga Jumlah 1. Dewan Perwakilan Rakyat 8.140.000 2. Badan Pemeriksa Keuangan 1.992.598.642 3. Kejaksanaan Agung 130.680.000 4. Departemen Luar Negeri 19.753.340.170 5. Departemen Pertahanan 4.518.267.308 6. Departemen Hukum dan HAM 373.956.697 7. Departemen Keuangan 5.707.538.387 8. Departemen Perindustrian 37.579.821 9. Departemen Perhubungan 10.581.015 10. Departemen Agama 150.000 11. Departemen Sosial 47.000.000 12. Departemen Kehutanan 1.028.254.849 13. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 175.793.055 14. Kementerian Riset dan Teknologi 8.552.590.582 15. Kementerian Koperasi dan UKM 14.050.000 16. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 21.944.406.872 17. Badan Intelejen Negara 17.724.053 18. Badan Pusat Statistik 46.689.125 19. Bappenas 1.540.000 20. Badan Pertanahan Nasional 2.717.076.749 21. Kementerian Komunikasi dan Informatika 39.103.632 22. Kepolisian Negara RI 222.796.283 Jumlah 67.339.857.240 Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp1.296.844.250 terdiri dari saldo kemitraaan antara Departemen Kehutanan dengan pihak lain yang mempunyai ikatan dengan Departemen Kehutanan dan rekanan yang melaksanakan pekerjaan dari Departemen Kehutanan dan pemegang hak perijinan kehutanan sebesar Rp33.569.000; kemitraan pada Departemen Agama sebesar Rp19.800.000 dan kemitraan pada Departemen Pekerjaan Umum sebesar Rp1.243.475.250. Saldo Dana yang Dibatasi Pengunaannya sebesar Rp32.381.868.877.082 terdiri dari rekening khusus pemerintah di BI Rp1.787.807.379.270; rekening dana reboisasi sebesar Rp10.586.433.835.106; Dana Moratorium sebesar Rp17.259.468.525.408; dana penjaminan sebesar Rp325.701.926.145; kas besi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebesar Rp430.626.232.314; dan dana devisa sebesar Rp1.991.830.978.836. Saldo rekening dana reboisasi sebesar Rp10.586.433.835.106 merupakan rekening dana reboisasi yang penggunaan dananya hanya untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi lahan melalui skema pinjaman. Saldo rekening tersebut termasuk jasa giro sebesar Rp29.054.028.983 yang belum disetor ke kas negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2005. Kebijakan pengelolaan dana tersebut diatur dengan ketentuan Inpres Nomor 9 Tahun 1999. Inpres Nomor 4 Tahun 2000 serta PP Nomor 35 Tahun 2002. Rincian per rekening disajikan pada Daftar 22. Saldo Dana Moratorium sebesar Rp17.259.468.525.408 merupakan dana moratorium yang berada pada Bank Umum dan BI. Rincian per rekening dapat dilihat pada Daftar 23. Dana Penjaminan sebesar Rp325.701.926.145 merupakan dana penjaminan yang berada di Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Dana devisa sebesar Rp1.991.830.978.836 merupakan dana yang berada di Departemen Pertahanan yang terdiri dari: - Dana devisa tahun anggaran sebelumnya/tahun berjalan yang berada di yang telah Catatan atas Laporan Keuangan -50-


dibuka L/C-nya dan tertahan di rekening-rekening L/C bank pemerintah yang akan digunakan untuk pembayaran L/C pada saat jatuh tempo sesuai presentasi fisik dan termin pembayaran sebesar Rp933.758.676.287, - Dana devisa yang disimpan di rekening L/C Bank cadangan yang digunakan untuk keperluan pengadaan luar negeri ALUTSISTA Dephan dan kontrak belum selesai dan beberapa L/C masih Rp917.395.528.363, dan

BNI 1946 sebagai block fund dana khusus untuk pembayaran L/C TNI karena administrasi beberapa dalam proses pembukaan sebesar

- Dana yang berada di satker-satker TNI AD yang telah mencairkan dahulu anggarannya pada bulan Desember 2005 tetapi rekanan belum dapat menyelesaikan seluruh kegiatan pengadan barang/jasa sampai dengan tutup tahun sebesar Rp140.676.774.186. Aset Tak Berwujud sebesar Rp50.173.529.179 merupakan aset tak berwujud yang berada di kementerian negara/lembaga dengan rincian sebagai berikut: - Departemen Pertahanan - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara - Badan Intelejen Negara - Dewan Ketahanan Nasional Jumlah

Rp

Rp

5.166.720.000 6.548.157.380 36.868.844.000 1.589.807.799 50.173.529.179

Aset Lain-lain yang berasal dari kementerian negara/lembaga disajikan pada Tabel 8. Tabel 8 Aset Lain-lain menurut Kementerian Negara/Lembaga (dalam rupiah) Kementerian Negara/Lembaga

Jumlah

1. Dewan Perwakilan Rakyat 2. Mahkamah Agung 3. Departemen Dalam Negeri 4. Departemen Keuangan 5. Departemen Pertanian 6. Departemen Perindustrian 7. Departemen Energi dan SDM 8. Departemen Perhubungan 9. Departemen Agama 10. Departemen Kehutanan 11. Departemen Pekerjaan Umum 12. Kementerian Riset dan Teknologi 13. Kementerian Lingkungan Hidup 14. Kementerian Koperasi dan UKM 15. Kementerian Pemberdayaan Perempuan 16. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 17. Dewan Ketahanan Nasional 18. Badan Pusat Statistik 19. Kepolisian Negara RI 20. Lembaga Ketahanan Nasional 21. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 22. Badan Meteorologi dan Geofisika 23. Komisi Pemilihan Umum 24. Departemen Perdagangan 25. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Jumlah

1.018.778.620 183.486.001 46.345.798 14.739.100.783 2.305.684.201 190.934.840 49.820.000 27.119.044.426 4.523.134.055 1.456.022.497.091 16.719.631.440 8.022.151.140 3.011.343.000 331.479.349 30.000.000 912.173.607 2.658.086.451 1.678.723.220 500.500.000 203.507.975 81.867.516 2.519.082.738 4.800.000 45.072.964.797 1.358.673.030 1.589.303.810.078



Aset Lain-lain pada Departemen Kehutanan sebesar Rp1.456.022.497.091 terdiri dari: Dana Reboisasi diblokir PTUN Deposito terbeku KUKDAS Rekening QQ HTI Pinjaman kepada KPWN Pinjaman kepada Konsorsium Sea Games Rekening KUPA Piutang HTI Klaim Asuransi Helikopter Nbell 412 Helikopter Nbell yang jatuh dan belum dihapus Jumlah

Rp 283.849.163.266 23.801.230.785 5.211.840.201 62.890.000.000 118.244.559.913 2.546.069.229 877.468.833.697 35.486.300.000 46.524.500.000 Rp1.456.022.497.091

Aset Lain-lain yang berasal dari PPA sebesar Rp8.893.391.456.657 merupakan aset pemerintah eks BPPN yang masih dikelola PPA menunggu untuk dijual dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP. Nilai aset tersebut merupakan nilai pengalihan eks BPPN ke Menteri Keuangan. Rincian disajikan pada Daftar 24. Aset Lain-lain yang berasal dari Tim Pemberesan (TP) sebesar Rp1.099.621.502.074 merupakan aset pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah (belum bersih) sehingga belum dapat diserahkan kepada PT PPA. Rincian disajikan pada Daftar 25. Aset inventaris kantor eks BPPN yang berasal dari pengadaan BPPN dan BBO/BBKU belum dimasukkan dalam laporan ini karena nilai wajar aset tersebut belum ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nilai perolehan dan nilai pengalihan aset tersebut pada saat penyerahan ke Menteri Keuangan (30 April 2004) dianggap terlalu tinggi sehingga perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu oleh Tim Interdept. Aset Lain-lain yang berasal dari DJPLN Departemen Keuangan sebesar Rp780.629.350.227 merupakan piutang macet kementerian negara/lembaga yang penagihannya dialihkan ke DJPLN. hasil bersih penagihan akan merupakan PNBP kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. Rincian disajikan pada Daftar 26. Aset Lain-lain yang berasal dari BP Migas sebesar Rp32.939.944.813.697 merupakan aset negara yang digunakan dalam rangka kontrak kerja sama minyak bumi dan gas alam serta aset negara berupa peralatan dan mesin di bawah pengelolaan internal BP Migas. Angka yang disajikan merupakan nilai buku per 31 Desember 2005. yang dihitung dari harga perolehan aset sebesar Rp208.069.987.534.992 dikurangi akumulasi depresiasi sebesar Rp175.130.042.721.295. Rincian lebih lanjut disajikan pada Daftar 27. C.2.21. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang PFK sebesar Rp220,0 miliar

Utang PFK sebesar Rp219.972.238.360 merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga. Saldo Utang PFK per 31 Desember 2004 sebesar Rp226.181.671.351. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran PFK per 31 Desember 2005 adalah sebagai berikut: Uraian Pengembl. Pen. PFK 10% Gaji Pengembl. Pen. PFK 2% Pensiun Pengembl. PFK 2% Pemda Pengembl. PFK Lain Total Pengeluaran PFK

Penerimaan

Pengeluaran

Saldo

6.046.152.823.205

5.897.711.256.299

148.441.566.906

69.801.412.745

90.226.481.192

(20.425.068.447)

360.063.914.901 297.595.790.000 6.773.613.940.851

314.103.965.000 251.600.000.000 6.553.641.702.491

45.959.949.901 45.995.790.000 219.972.238.360



C.2.22. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp87,8 triliun

Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp87.808.151.589.830 merupakan utang pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri yang diperhitungkan akan dibayar atau jatuh tempo dalam tahun 2006. Jumlah Bagian Lancar Utang Luar Negeri disajikan pada Tabel 9. Rincian Bagian Lancar Utang Luar Negeri yang akan dibayar per bulan selama tahun 2006 dapat dilihat pada Daftar 28. Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2004 sebesar Rp82.079.302.957.375. Tabel 9 Bagian Lancar Utang Luar Negeri per Jenis Utang (dalam rupiah) Jenis Utang Bilateral Bonds and Notes Kredit Komersil Kredit Ekspor Leasing Multilateral Jumlah

Jumlah 19.873.704.475.240 82.947.397.870 56.940.432.280 14.771.267.440.930 642.644.133.660 20.065.627.469.370 55.493.131.349.350

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri merupakan reklasifikasi surat utang negara (SUN) dalam negeri yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun setelah tanggal neraca, sebagaimana disajikan pada Tabel 10. Tabel 10 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri per Jenis Obligasi (dalam rupiah) Jenis Bonds Fixed Rate Bonds : Nominal Unamortized Premium (Discount) Nilai bersih (nilai buku) (I)

13.317.430.000.000 0 13.317.430.000.000

Variable Rate Bonds : Nominal Unamortized Premium (Discount) Nilai bersih (nilai buku) (II)

10.308.250.000.000 0 10.308.250.000.000

CPI Indexed Linked Bonds Nominal yang harus diamortisasi Accrued Indexation Nilai bersih (nilai buku) (III)

8.689.340.240.480 0 8.689.340.240.480

Jumlah (I + II + III)

Jumlah

32.315.020.240.480

Rincian lebih lanjut mengenai Bagian Lancar Utang Obligasi Dalam Negeri dapat dilihat pada Daftar 29. Sedangkan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan SUN Tahun Anggaran 2005 dapat dilihat pada Daftar 36. C.2.23. Utang Bunga Utang Bunga sebesar Rp47,5 triliun

Jumlah Utang Bunga sebesar Rp47.495.944.414.493 merupakan jumlah utang bunga luar negeri dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan utang luar negeri pemerintah dan utang bunga obligasi yang akan dibayar dalam tahun anggaran 2006. Utang Bunga Luar Negeri merupakan proyeksi pembayaran bunga dan komisi tahun 2006. Catatan atas Laporan Keuangan -53-


Rincian utang bunga dan kewajiban luar negeri lainnya disajikan pada Tabel 11. Rincian utang bunga obligasi dapat dilihat pada Tabel 12. Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2004 sebesar Rp43.054.542.475.822. Tabel 11 Utang Bunga dan Kewajiban Luar Negeri Lainnya (dalam rupiah) Jumlah Bunga Utang Bilateral Bonds And Notes Kredit Komersial Kredit Ekspor Leasing Multilateral Jumlah Bunga (I) Komisi Bilateral Kredit Ekspor Multilateral Jumlah Komisi (II) Jumlah I+II

8.431.652.154.790 127.374.269.640 32.253.380.110 4.984.149.302.110 44.051.473.900 7.995.187.120.210 21.614.667.700.760 14.553.511.600 51.916.456.900 68.284.733.950 134.754.702.450 21.749.422.403.210

Rincian lebih lanjut Biaya Bunga dan Biaya Utang Luar Negeri Lainnya dapat dilihat pada Daftar 30. Tabel 12 Utang Bunga Obligasi (dalam rupiah) Utang Bunga Fixed Rate Bonds Variable Rate Bonds CPI Index Linked Bonds (SU) – not yet due CPI Index Linked Bonds (SU) – pastdue*) SRBI-1/MK/2003 SU-005/MK/1999 **) International Bonds Jumlah

Jumlah 5.367.441.925.390 2.769.243.440.150 441.219.699.238 16.488.250.381.528 59.699.691.122 19.981.706.975 600.685.166.880 25.746.522.011.283

Keterangan : *) Utang bunga atas CPI Index Linked Bonds (SU) – past due adalah utang bunga tertunggak atas penerbitan SU-002 dan SU-004 yang dihitung sejak diterbitkan sampai tanggal pembayaran bunga terakhir pada tahun 2005 (1 Oktober 2005 untuk SU-002 dan 1 Desember 2005 untuk SU-004). dan baru dibayar sebagian oleh Pemerintah dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah): ITEM Bunga terutang Yang telah dibayar Sisa terutang

SU-002 Per 1 Okt 2005 5.264.438.316.154 863.013.698.630 4.401.424.617.524

SU-004 Jumlah Per 31 Des 2005 12.913.409.311.949 18.177.847.628.103 826.583.547.945 1.689.597.246.575 12.086.825.764.004 16.488.250.381.528

Saat ini tengah diupayakan proses restrukturisasi SU-002 dan SU–004 antara Departemen Keuangan dengan Bank Indonesia. termasuk penyelesaian utang bunga tertunggak. Utang bunga CPI Index Linkeds Bonds (SU)-not yet due adalah utang bunga SU-002 dan SU-004 akrual. yang dihitung dari tanggal pembayaran bunga terakhir di tahun 2005 sampai tanggal pelaporan.

**) Bunga yang masih harus dibayar untuk SUP No. SU-005/MK/1999 tanggal 29 Desember 1999 periode 10 Desember s.d. 31Desember 2005 adalah sebagai berikut:


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) No 1 2

Tgl 10-12-05 31-12-05

Mutasi Penarikan (Rp juta) Saldo Awal

Pengembalian

Outstan ding (Rp juta) 2.583.236 2.583.236

Tingkat Bunga (%)

HB

12,83331

22

Jumlah

Bunga (Rp) 19.981.706.975 19.981.706.975

HB = Hari Bunga

Rincian lebih lanjut Utang Bunga Obligasi dapat dilihat pada Daftar 31. Formula perhitungan bunga dan accrued interest dapat dilihat pada Daftar 32. C.2.24. Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp2,5 triliun

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp2.503.279.497.317 merupakan utang jangka pendek yang ada di kementerian negara/lembaga dengan rincian sebagai berikut: - Departemen Pertahanan - Departemen Perhubungan - Kepolisian RI - Komisi Pemilihan Umum Jumlah

Rp

Rp

2.362.723.295.597 29.738.732.855 98.955.141.302 11.862.327.563 2.503.279.497.317

Utang yang ada di Departemen Pertahanan sebesar Rp2.362.723.295.597 merupakan tunggakan kepada suplier Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Listrik, Telekomunikasi, Gas, dan Air (LTGA) dengan rincian: - Tunggakan BMP kepada Pertamina - Tunggakan LTGA kepada PLN. Telkom dan PDAM

Rp Rp

1.943.154.275.522 419.569.020.075 2.362.723.295.597

Utang yang ada di Departemen Perhubungan dan Komisi Pemilihan Umum merupakan utang pengadaan barang. Utang yang ada di Kepolisian RI merupakan tunggakan LTGA. Saldo Utang Jangka Rp478.049.128.712.

Pendek

Lainnya

per

31

Desember

2004

sebesar

C.2.25. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SUN Utang Jangka Panjang DN SUN sebesar Rp623,6 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SUN sebesar Rp623.558.308.465.243 merupakan posisi Utang Obligasi Dalam Negeri yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca sebagaimana disajikan pada Tabel 13. Saldo Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SUN per 31 Desember 2004 sebesar Rp621.854.878.768.795. Tabel 13 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Obligasi (dalam rupiah) Jenis Obligasi Dalam Negeri Fixed Rate Bonds Nominal Unamortized Premium (Discount) Nilai bersih (nilai buku) (I) Variable Rate Bonds Nominal Unamortized Premium (Discount) Nilai bersih (nilai buku) (II) CPI Index Linked Bonds (SU) Nominal Accrued Indexation Nilai bersih (nilai buku) (III)

Jumlah 175.838.592.000.000 (2.797.533.816.462) 173.041.058.183.538 200.375.080.000.000 0 200.375.080.000.000 103.022.839.987.175 0 103.022.839.987.175 Catatan atas Laporan Keuangan -55-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) SRBI-1/MK/2003 Nominal Jumlah nilai nominal (IV) Pinjaman Pendanan KUMK eks SU-005 Penarikan (V) Jumlah ( I+II+III+IV+V)

144.536.094.294.530 144.536.094.294.530 2.583.236.000.000 623.558.308.465.243

Rincian Utang Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang dapat dilihat pada Daftar 33. Catatan : a. Jumlah yang tercantum dalam CPI Index Linked Bonds (SU – Surat Utang) adalah jumlah pokok SU-002 dan SU-004 setelah memperhitungkan indeksasi pada awal tahun anggaran 2004. Jumlah nominal SU-002 dan SU-004 pada saat diterbitkan masing-masing sebesar Rp20.000.000.000.000 dan Rp53.779.500.000.000 Surat Utang diindeks setiap awal tahun anggaran berdasarkan inflasi pada tahun anggaran sebelumnya. Amortisasi pertama untuk SU-002 adalah pada tanggal 1 April 2006. sementara untuk SU-004 adalah tanggal 1 Juni 2006. Mekanisme indeksasi pokok SU-002 maupun SU-004 sampai saat ini belum disepakati dan masih dalam proses pembahasan antara Pemerintah dan Bank Indonesia. Pemerintah berpendapat indeksasi dilakukan sekali setiap tahun. yaitu pada setiap awal tahun anggaran. Sementara BI berpendapat indeksasi dilakukan dua kali setahun. yaitu pada setiap pembayaran bunga. Perbedaan ini berdampak pada perbedaan pengukuran dan pengakuan antara BI dan Pemerintah terhadap pokok utang SU-002 dan SU-005 setelah diindeks dan utang bunganya per tanggal 31 Desember 2005. b. Dalam rangka program penjaminan. pada tanggal 6 September 2001. Pemerintah menerbitkan SU-006 sebesar nominal Rp40.000.000.000.000. Jumlah nominal atas SU006 ini merupakan jumlah maksimum. sehingga baru akan efektif menjadi utang jika benar-benar sudah terjadi penarikan. Namun sampai 31 Desember 2005 belum terpakai sama sekali. sehingga nilai utang Pemerintah atas SU-006 ini per tanggal 31 Desember 2005 adalah nol.

c. Nilai nominal penerbitan SRBI adalah sebesar Rp144.536.094.294.530 atau sama dengan

jumlah nominal SU-001 dan SU-003. SRBI jatuh tempo tahun 2033 dengan tingkat kupon 0.1% setahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik 2 (dua) kali setahun. Pelunasan SRBI akan bersumber dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah dan akan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter BI telah mencapai di atas 10%. Dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia kurang dari 3%, maka Pemerintah akan membayar charge kepada Bank Indonesia sebesar kekurangan dana yang diperlukan untuk mencapai rasio modal tersebut.

C.2.26. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya Utang Jangka Panjang DN Lainnya sebesar Rp1,7 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp1.738.390.160.166 merupakan utang jangka panjang pemerintah yang terkait dengan dana pensiun pegawai negeri dan pembekuan PT Bank Asiatic (BAS) dan PT Bank Dagang Bali (BDB). Saldo Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2004 sebesar Rp1.988.569.160.166. Utang kepada dana pensiun sebesar Rp1.717.659.839.897 merupakan saldo unfunded liability tahun 2004 kepada PT TASPEN akibat perubahan formula perhitungan manfaat dari SK Menkeu No. 500/KMK.06/2004. Utang kepada nasabah PT Bank Asiatic (BAS) dan PT Bank Dagang Bali (BDB) sebesar Rp20.730.320.269 merupakan kewajiban pemerintah sesuai dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah (PPP) sampai dengan 31 Desember 2005 yang dijamin dan layak dibayarkan berdasarkan verifikasi BPKP. C.2.27. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan

Utang Jangka Panjang LN Perbankan sebesar Rp541,8 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan sebesar Rp541.788.132.754.460 merupakan posisi Utang Luar Negeri yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca sebagaimana disajikan pada Tabel 14. Saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan per 31 Desember 2004 sebesar Rp583.008.813.834.960. Catatan atas Laporan Keuangan -56-


Tabel 14 Utang Luar Negeri Perbankan per Jenis Utang (dalam rupiah) Jenis Utang Bilateral Multilateral Kredit Ekspor Jumlah

Outstanding 31 Des 05

Bagian Lancar

Utang Jangka Panjang

306.195.731.640.000 173.822.041.960.000 116.480.958.540.000 596.498.732.140.000

19.873.704.475.240 20.065.627.469.370 14.771.267.440.930 54.710.599.385.540

286.322.027.164.760 153.756.414.490.630 101.709.691.099.070 541.788.132.754.460

C.2.28. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan Utang Jangka Panjang LN Non Perbankan sebesar Rp2,2 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan sebesar Rp2.247.197.068.470 merupakan posisi Utang Luar Negeri yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca sebagaimana disajikan pada Tabel 15. Saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan per 31 Desember 2004 sebesar Rp2.929.540.649.970. Tabel 15 Utang Luar Negeri Non Perbankan per Jenis Utang (dalam rupiah) Jenis Utang Obligasi Leasing Jumlah

Outstanding 31 Des 05 1.643.536.680.000 1.329.251.920.000 2.972.788.600.000

Bagian Lancar 82.947.397.870 642.644.133.660 725.591.531.530

Utang Jangka Panjang 1.560.589.282.130 686.607.786.340 2.247.197.068.470

C.2.29. Utang Jangka Panjang Luar Negeri SUN Utang Jangka Panjang LN SUN sebesar Rp34,1 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri SUN sebesar Rp34.114.645.772.471 merupakan posisi Utang Obligasi Luar Negeri (International Bonds-RI0014) yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca dengan rincian sebagai berikut: Original Issued Principles* Rp33.332.000.000.000 Accrued Indexation 1.073.000.000.000 Unamortized Premium (290.354.227.529) Nilai bersih (nilai buku) (V) Rp34.114.645.772.471 *) konversi ke dalam Rupiah menggunakan kurs saat diterbitkan. Catatan: Penerbitan SUN berdenominasi USD pada tahun 2005 dilakukan dua kali. yaitu pada bulan April dan bulan Oktober dengan rincian sebagai berikut: Item Seri Tanggal Penerbitan Tanggal Jatuh Tempo Nominal (USD) Kupon Yield Clean Proceeds. after discount (USD) Underwriter’s Fee Underwriter’s Fee (USD) Underwriter’s Out of Pocket Expenses/OPE (USD) Joint Lead Managers

April 2005 INDO-15 20 April 2005 20 April 20015 1.000.000.000 7.250 % 7.375 %

Oktober 2005 (Dual Tranches) INDO-16 INDO-35 12 Oktober 2005 12 Oktober 2005 12 Januari 2016 12 Oktober 2035 900.000.000 600.000.000 7.500 % 8.500 % 7.625 % 8.625 %

991.270.000

892.251.000

591.996.000

10 bps dari clean proceeds 991.270

10 bps dari clean proceeds 892.251

20 bps dari clean proceeds 1.183.992

300.000

300.000

Citigroup. Deutsche Bank dan UBS Investment

Citigroup. CSFB dan Merrill Lynch


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) Listing Rating - Standard and Poors - Fitch - Moody’s

Luxembourg Stock Exchange

Singapore Stock Exchange

B+ BBB2

B+ BBB2

Saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri SUN per 31 Desember 2004 sebesar Rp9.228.859.647.206. C.2.30. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya Utang Jangka Panjang LN Lainnya sebesar Rp576,7 miliar

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya sebesar Rp576.681.707.720 merupakan posisi utang luar negeri komersial kredit yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca. dengan rincian sebagai berikut: Outstanding 31 Desember 2005 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Rp633.622.140.000 56.940.432.280 Rp576.681.707.720

Saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 31 Desember 2004 sebesar Rp4.184.071.033.048. Komposisi utang jangka panjang pemerintah disajikan pada Grafik 16. 1.000 900

triliun rupiah

800 700

657,67 631,08

600

546,35

592,11

500 400 300 200 100 OBLIGASI 2005

NON OBLIGASI 2004

Grafik 16: Komposisi Utang Jangka Panjang Pemerintah per 31 Desember 2005

C.2.31. Sisa Anggaran Lebih SAL sebesar Rp21,6 triliun

Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp21.574.381.777.419 merupakan saldo awal SAL tahun anggaran 2005. Pada tahun anggaran 2005 terdapat selisih kurang pembiayaan anggaran (SIKPA) sebesar minus Rp5.535.482.212.206 dan koreksi terhadap perlakuan set off utang piutang BI sebesar Rp1.027.227.000.000 (pembulatan) sehingga saldo akhir SAL per 31 Desember 2005 sebesar Rp17.066.126.560.000. Rincian SAL sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2005 dan 2004 disajikan pada Tabel 16.



Tabel 16 Saldo Anggaran Lebih TA 2005 dan TA 2004 (dalam juta rupiah) Saldo awal - Penurunan (SIKPA) - Koreksi set off BI Saldo akhir

SAL

TA 2005 21.574.381,77 (5.535.482,21) 1.027.227,00 17.066.126,56

TA 2004 24.588.479,45 (3.014.097,68) 21.574.381,77

Saldo SAL terdiri dari: a. Rek SAL pada BI b. Rek BUN pada BI c. Rek KPPN d. Kas di Bendahara Pengeluaran e. Kas Besi pada Perwakilan RI di LN f. Utang PFK f. Set off utang piutang BI g. Selisih kas lebih Saldo Anggaran Lebih

48.181,78 100.485,81 17.956.484,01 671.209,25 (219.972,24) (1.490.262,05) 17.066.126,56

9.604.256,50 248.984,84 12.498.762,13 322.614,44 385.303,69 (226.182,00) (1.027.227,00) (232.130,83) 21.574.381,77

Pada tahun anggaran 2005 sesuai UU No. 9/2005 tentang APBN P-II terdapat alokasi penggunaan SAL sebesar Rp9.326.200 juta untuk menutup defisit anggaran. C.2.32. SIKPA SIKPA minus sebesar Rp5,5 triliun

Jumlah SIKPA sebesar minus Rp5.535.482.212.206 merupakan selisih antara realisasi seluruh penerimaan anggaran dengan pengeluaran anggaran TA 2005. SIKPA per 31 Desember 2004 sebesar minus Rp3.014.097.677.000. C.2.33. Dana Lancar Lainnya

Dana Lancar Lainnya sebesar Rp 31,5 triliun

Jumlah Dana Lancar Lainnya sebesar Rp31.462.414.983.277 merupakan Kas dan Bank pemerintah di luar Rekening 502 BUN dan Rekening Kas di KPPN. Saldo Dana Lancar Lainnya per 31 Desember 2004 sebesar Rp32.504.118.643.407. C.2.34. Cadangan Piutang

Cadangan Piutang sebesar Rp72,8 triliun

Jumlah Cadangan Piutang sebesar Rp72.828.004.154.348 merupakan pasangan perkiraan Piutang. yang terdiri dari: Piutang Pajak Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lain-lain Jumlah

Rp29.216.456.291.000 37.025.156.608.440 39.858.709 8.101.260.747 6.578.250.135.452 Rp72.828.004.154.348

Saldo Cadangan Piutang per 31 Desember 2004 sebesar Rp31.658.169.686.402. C.2.35. Cadangan Persediaan Cadangan Persediaan sebesar Rp7,1 triliun

Jumlah Cadangan Persediaan sebesar Rp7.046.248.099.544 merupakan pasangan perkiraan persediaan yang dilaporkan kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2005. Saldo Cadangan Persediaan per 31 Desember 2004 sebesar Rp356.045.620.551. C.2.36. Pendapatan yang Ditangguhkan Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan sebesar Rp955.897.763.011 merupakan Catatan atas Laporan Keuangan -59-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) Pendapatan yang Ditangguhkan sebesar Rp955,9 miliar

Pendapatan Negara Bukan Pajak kementerian negara/lembaga yang belum disetorkan ke Kas Negara per 31 Desember 2005. Perkiraan ini merupakan pasangan perkiraan Kas di Bendahara Penerimaan. Saldo Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2004 sebesar Rp576.992.798.255.

C.2.37. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek sebesar Rp137,8 triliun

Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Jumlah ini merupakan total nilai Bagian Lancar Utang jangka Panjang. Utang Bunga dan utang Jangka Pendek Lainnya. Rincian dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek adalah sebagai berikut: - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Bunga - Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah

Rp 87.808.151.589.830 47.495.944.414.493 2.503.279.497.317 Rp137.807.375.501.640

Saldo Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2004 sebesar Rp125.611.894.561.909. C.2.38. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang sebesar Rp650,5 triliun

Jumlah

Perkiraan

Diinvestasikan

dalam

Investasi

Jangka

Panjang

sebesar

Rp650.486.455.181.666 merupakan dana pemerintah pusat yang diinvestasikan dalam

bentuk investasi permanen dan investasi non permanen yang merupakan lawan dari perkiraan Investasi Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut: Diinvestasikan dalam RDI/RPD Diinvestasikan dalam Dana Bergulir Diinvestasikan dalam Investasi Non Permanen Lainnya Diinvestasikan dalam PMP Diinvestasikan dalam Investasi Permanen Lainnya Jumlah

Rp 60.371.748.000.000 2.937.740.327.698 2.684.000.000.000 430.416.127.491.383 154.076.839.362.585 Rp650.486.455.181.666

Saldo Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2004 sebesar Rp465.267.578.974.673. C.2.39. Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Tetap sebesar Rp314,2 triliun

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap sebesar Rp314.167.367.146.478 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk aset tetap dengan rincian sebagai berikut: Rp 78.518.225.156.823 136.141.296.429.368 39.274.840.245.416 50.532.399.824.448 1.668.962.576.760 8.031.642.913.663 Rp314.167.367.146.478

Diinvestasikan dalam Tanah Diinvestasikan dalam Peralatan dan Mesin Diinvestasikan dalam Gedung dan Bangunan Diinvestasikan dalam Jalan. Irigasi. dan Jaringan Diinvestasikan dalam Aset Tetap Lainnya Diinvestasikan dalam Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah

Saldo Diinvestasikan dalam Rp229.071.545.428.868.

Aset

Tetap

per

31

Desember

2004

sebesar

C.2.40. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Diinvestasikan dalam Aset Lainnya sebesar Rp78,2 triliun

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya sebesar Rp78.199.723.205.376 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk aset lainnya dengan rincian sebagai berikut: Catatan atas Laporan Keuangan -60-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) Diinvestasikan dalam Tagihan Penjualan Angsuran Diinvestasikan dalam Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Diinvestasikan dalam Kemitraan dengan Pihak Ketiga Diinvestasikan dlm Dana yg Dibatasi Penggunaannya Diinvestasikan dalam Aset Tak Berwujud Diinvestasikan dalam Aset Lain-lain Jumlah

Saldo Diinvestasikan dalam Rp68.915.807.829.538.

Aset

Lainnya

Rp

396.153.164.892 67.339.857.240 1.296.844.250 32.381.868.877.082 50.173.529.179 45.302.890.932.733 Rp 78.199.723.205.376

per

31

Desember

2004

sebesar

C.2.41. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang sebesar Rp1.204,0 triliun

Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Jumlah ini merupakan akumulasi utang jangka panjang. yang terdiri dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Luar Negeri. Rincian dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang adalah sebagai berikut: Rp623.558.308.465.243 1.738.390.160.166

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SUN Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan Utang Jangka Panjang Luar Negeri SUN Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya Jumlah

541.788.132.754.460 2.247.197.068.470 34.114.645.772.471 576.681.707.720 Rp1.204.023.355.928.530

Saldo Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2004 sebesar Rp1.223.194.733.094.145. C.2.42. Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan sebesar Rp1,7 triliun

Jumlah Diinvestasikan dalam Dana Cadangan sebesar Rp1.730.000.000.000 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk dana cadangan. Saldo Diinvestasikan dalam Dana Cadangan per 31 Desember 2004 sebesar Rp1.730.000.000.000

C.3. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA 1. Piutang Bukan Pajak kepada PT PPA sebesar Rp29.941.177.405, telah diterima pembayarannya dan disetor ke rekening BUN 502.000.000 sebesar Rp28.000.000.000 pada tanggal 30 Januari 2006. 2. Piutang Lain-lain berupa Piutang Dividen dan Denda BUMN telah diterima sebesar Rp7.084.658.181 dengan rician sebagai berikut: No 1. 2.

Nama BUMN PT Virama Karya PT Jasa Marga

Tanggal Pembayaran 4 Januari 2006 4 Januari 2006 Jumlah

(dalam rupiah) Jumlah Deviden dan Denda yang dibayar 248.418.181 6.836.240.000 7.084.658.181

3. Indeksasi SU-002 dan SU-004 tanggal 1 Januari 2006 dan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang Restrukturisasi Surat Utang Nomor: SU-002/MK/1998 dan SU-004/MK/1999 tanggal 18 April 2006. Pada tanggal 1 Januari 2006 sesuai dengan terms and conditions SU, dilakukan indeksasi terhadap pokok SU-002 dan SU-004 berdasarkan inflasi tahun 2005 sebesar 17,11%. Hal ini mengakibatkan perubahan saldo pokok SU yang cukup Catatan atas Laporan Keuangan -61-


signifikan, baik untuk SU yang berada pada posisi kewajiban jangka pendek. maupun pada SU yang berada pada posisi kewajiban jangka panjang, dengan perincian sebagai berikut: CPI Index Linked Bonds SU-002 SU-004 Total CPI Index Linked Bonds SU-002 SU-004 Total

Kewajiban Jangka Pendek 2.498.485.797.166 6.190.854.443.314 8.689.340.240.480 Kewajiban Jangka Panjang 28.732.586.667.403 74.290.253.319.772 103.022.839.987.175

Indeksasi

(dalam rupiah) Setelah Indeksasi

427.603.251.268 1.059.533.534.710 1.487.136.785.978

2.926.089.048.434 7.250.387.978.024 10.176.477.026.458

Indeksasi

Setelah Indeksasi

4.917.437.389.596 33.650.024.056.999 12.714.402.416.529 87.004.655.736.301 17.631.839.806.125 120.654.679.793.300

Namun demikian indeksasi sebesar Rp19,12 triliun tersebut akan dihapus terkait dengan telah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang Restrukturisasi Surat Utang Nomor: SU002/MK/1998 dan SU-004/MK/1999 pada tanggal 18 April 2006. Penandatanganan Kesepakatan Bersama itu sendiri merupakan puncak pembahasan restrukturisasi yang telah berlangsung lama antara Pemerintah dengan Bank Indonesia. Pokok-pokok Kesepakatan Bersama tersebut antara lain sebagai berikut: a. Restrukturisasi SU-002: Keterangan Nominal Awal Terbit Diindeks terhadap inflasi Tingkat bunga (p.a.) Jatuh tempo cicilan terakhir Cicilan pertama Cara amortisasi

SU-002 lama Rp20.000.000.000.000 Ya 3% 2018 2007 Flat

SU-002 baru Rp20.000.000.000.000 Tidak 1% 2025 2010 Smooth exponential

b. Restrukturisasi SU-004: Keterangan Nominal Awal Terbit Diindeks terhadap inflasi Tingkat bunga (p.a.) Jatuh tempo cicilan terakhir Cicilan pertama Cara amortisasi

SU-004 lama Rp53.779.500.000.000 Ya 3% 2018 2007 Flat

SU-004 baru Rp53.779.500.000.000 Tidak 3% 2025 2010 Smooth exponential

c. Perhitungan indeksasi atas pokok SU-002 dan SU-004 disepakati berakhir pada tanggal 31 Desember 2005. Dengan demikian. perhitungan indeksasi atas pokok SU-002 dan SU-004 yang dilakukan setiap awal tahun anggaran sejak pertama kali diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2005 ialah sebesar Rp37,9 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari indeksasi atas pokok SU-002 sebesar Rp11,2 triliun (dengan nominal penerbitan sebesar Rp20 triliun), dan atas pokok SU-004 sebesar Rp26,7 triliun (dengan nominal penerbitan sebesar Rp53,8 triliun). Secara rinci adalah sebagai berikut (dalam Rupiah): Item Nominal saat penerbitan Indeksasi sampai 31-12-2005 Nominal per tgl 31-12-2005

SU-002 SU-004 Total 20.000.000.000.000 53.779.500.000.000 73.779.500.000.000 11.231.072.464.569 26.701.607.763.086 37.932.680.227.655 31.231.072.464.569 80.481.107.763.086 111.712.180.227.655

d. Tagihan bunga atas SU-002 dan SU-004 yang dihitung sampai tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp16,9 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari tagihan bunga atas SU-002 sebesar Rp4,6 triliun dan atas SU-004 sebesar Catatan atas Laporan Keuangan -62-


Rp12,3 triliun. Secara rinci adalah sebagai berikut (dalam Rupiah): Item Bunga terutang Yang telah dibayar Sisa terutang Bunga Akrual* Total Tunggakan

*

SU-002 per posisi 1-10- 2005 5.264.438.316.154 863.013.698.630 4.401.424.617.524 236.158.246.581 4.637.582.864.105

SU-004 Per posisi 1-12- 2005 12.913.409.311.949 826.583.547.945 12.086.825.764.004 205.061.452.657 12.291.887.216.661

Total 18.177.847.628.103 1.689.597.246.575 16.488.250.381.528 441.219.699.238 16.929.470.080.766

Bunga akrual dihitung dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan 31 Desember 2005.

e. Atas perhitungan indeksasi dan tagihan bunga tersebut, akan diterbitkan SU-007 dengan ketentuan: nominal Rp54,8 triliun. tingkat bunga 0,1%. dicicil mulai tahun 2007 dan jatuh tempo cicilan terakhir tahun 2025, dengan cara amortisasi smooth exponential. Secara rinci adalah sebagai berikut (dalam Rupiah): Komponen Nilai indeksasi SU-002 dan SU-004 Utang Bunga SU-002 dan SU-004 Nominal SU-007

Jumlah 37.932.680.227.655 16.929.470.080.766 54.862.150.308.421

f. Pembayaran cicilan pokok SU-002. SU-004 hasil restrukturisasi. dan SU-007 dapat dilakukan secara tunai. atau dengan menerbitkan SUN yang dapat diperdagangkan. dengan tingkat bunga pasar. Pembayaran bunga SU-002. SU004 hasil restrukturisasi, dan SU-007 dilakukan secara tunai. Dengan telah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama yang memuat pokok-pokok restrukturisasi SU-002 dan SU-004 di atas, maka perhitungan indeksasi yang dilakukan tanggal 1 Januari 2006 sebesar Rp19,12 triliun akan dihapus. mengingat dalam Kesepakatan Bersama tersebut, indeksasi atas SU-002 dan SU-004 berakhir pada tanggal 31 Desember 2005. Saldo indeksasi berikut utang bunga sampai 31 Desember 2005 dikapitalisasi menjadi SU-007 yang akan diterbitkan kemudian. Selain itu. di dalam Kesepakatan Bersama tersebut telah ditetapkan bahwa cicilan pertama atas pokok SU-002 dan SU-004 hasil restrukturisasi ditetapkan mulai tahun 2010. sedangkan untuk SU-007 ditetapkan mulai tahun 2007. Dengan demikian hal ini berimplikasi pada tidak adanya bagian dari SU-002 dan SU-004 hasil restrukturisasi maupun SU-007, yang jatuh tempo tahun 2006. Atau dengan kata lain, per posisi 31 Desember 2005 tidak terdapat kewajiban jangka pendek atas surat utang dimaksud.

C.4. CATATAN PENTING LAINNYA 1. Rekening Pemerintah pada Bank Umum Penempatan rekening pemerintah pada bank umum antara lain berupa rekening untuk dana pemerintah yang dibatasi penggunaannya (restricted cash) dan escrow accounts. Rekening yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2005 sebesar Rp32.381.868.877.082, terdiri dari rekening khusus sebesar Rp1.787.807.379.273, rekening dana reboisasi sebesar Rp10.586.433.835.106, rekening dana moratorium NAD dan Nias sebesar Rp3.559.468.525.408 (jumlah keseluruhan rekening dana moratorium sebesar Rp17.259.468.525.408). Dari jumlah tersebut Rp13.700.000.000 ada di rekening BI, dana penjaminan UKM yang dikelola Menneg UKM sebesar Rp325.701.926.145 dan kas besi perwakilan RI di luar negeri sebesar Rp430.626.232.314. Rekening Dana Reboisasi hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan reboisasi dan rehabilitasi lahan. Rekening Dana Moratorium untuk NAD dan Nias berasal dari penjadwalan Catatan atas Laporan Keuangan -63-


pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri terkait bencana alam yang terjadi di NAD dan Nias. Kas Besi Perwakilan RI di luar negeri dibentuk berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S-2.18/424/0182 tanggal 13 Januari 1992 untuk keperluan berjaga-jaga terhadap keadaan/kejadian yang mungkin timbul. terutama untuk membiayai perwakilan apabila remise (cash supply) terlambat dan keperluan lainnya, yang penggunaannya harus mendapat persetujuan/instruksi dari Sekretariat Jenderal Departemen Luar Negeri. Jumlah kantor perwakilan sampai dengan bulan Desember 2005 adalah 119 kantor. Escrow accounts merupakan rekening yang digunakan untuk menampung sisa anggaran belanja subsidi yang belum dapat diverifikasi dan dana bagi hasil yang penerimanya belum teridentifikasi. Escrow accounts subsidi meliputi BBM, listrik, pupuk, dan pangan yang pada akhir tahun anggaran belum dapat diverifikasi oleh BPKP. Saldo escrow accounts subsidi sampai dengan 31 Desember 2005 sebesar Rp1.197.801.908.944. Rincian per rekening disajikan pada Daftar 34. Escrow accounts dana bagi hasil merupakan rekening penampungan untuk dana bagi hasil perikanan, pertambangan umum, kehutanan, dan DAK DR yang belum disalurkan pada tahun anggaran bersangkutan karena daerah penghasil belum teridentifikasi. Saldo escrow accounts dana bagi hasil per 31 Desember 2005 sebesar Rp2.309.036.800.019. Rincian per rekening disajikan pada Daftar 35. Rekening Kas Pemerintah Lainnya di Bank Umum lainnya, sudah diinventarisasi sesuai dengan temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI TA 2004 dapat dilihat pada Daftar 10. 2. Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan Pihak Lainnya Dalam saldo Rekening Pemerintah Lainnya sebesar Rp26.503.223.018.939 (C.2.3 dan Daftar 9) masih terdapat hak pemerintah daerah dan pihak lainnya yang sampai dengan 31 Desember 2005 belum dibagikan karena masih menunggu hasil perhitungan. Kewajiban Kontinjensi Pemerintah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Rekening Valuta Asing Menteri Keuangan No. 600.000.411 (Penerimaan Migas) Rekening Valas Nomor 600.000411 merupakan rekening antara yang berfungsi untuk menampung semua penerimaan yang berasal dari kegiatan pertambangan migas dalam valuta asing dan yang akan dipindahbukukan kepada pihak yang berhak menerima, termasuk ke rekening BUN sebagai penerimaan PPh Migas dan penerimaan SDA Migas. Latar belakang dibentuknya rekening tersebut antara lain karena dalam kontrak-kontrak production sharing, Pemerintah mendapatkan penerimaan dari kontraktor masih dalam bentuk kotor (gross) dan memiliki kewajiban-kewajiban kontraktual yang harus diselesaikan kepada pihakpihak lain. Saldo sebesar USD1,090,588,215.19 atau setara Rp10.720.482.154.138 juga berasal dari akumulasi saldo-saldo tahun sebelumnya yang belum dapat diidentifikasi, tidak sepenuhnya merupakan hak pemerintah (penerimaan SDA dan PPh Migas), karena masih terdapat penerimaan yang merupakan hak/bagian pihak lain. Hak pihak lain tersebut antara lain adalah sebagai berikut: (1) Hak Pemerintah Daerah yaitu atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta Dana Bagi Hasil SDA Migas; (2) Hak BPMIGAS/Penjual Migas bagian negara yaitu atas fee kegiatan usaha hulu migas yang terdiri dari fee BPMIGAS dan Fee Pemasaran Hulu Migas; (3) Hak Kontraktor (KPS/Pertamina) yaitu antara lain untuk reimbursment Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Underlift, DMO fee dan (4) Hak pihak-pihak lain yaitu atas koreksi pembukuan/transfer Bank Indonesia dan pengembalian kepada pembeli akibat selisih harga minyak mentah.



b. Rekening Panas Bumi (508.000.084) Perusahaan pengelola panas bumi wajib menyetor bagian pemerintah sebesar 34% dari penerimaan bersih usaha (net operating income) ke Rekening Menteri Keuangan No. 508.000.084 pada Bank Indonesia. Penyetoran bagian pemerintah tersebut telah termasuk semua kewajiban pembayaran pajak (PPh, PPN, PBB, Bea Masuk, Bea Materai) dan pungutan-pungutan lainnya. Pada hakekatnya pembukaan rekening tersebut adalah sebagai Rekening Antara untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan pengelola panas bumi dalam melakukan pemenuhan seluruh kewajibannya kepada Negara. Penerimaan panas bumi yang ada di rekening Departemen Keuangan (Menteri Keuangan) sampai dengan saat ini seluruhnya adalah berasal dari kontrakkontrak kegiatan panas bumi yang ditandatangani sebelum Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 diberlakukan. Setoran bagian pemerintah dari pengusahaan panas bumi yang diterima pada rekening Departemen Keuangan (Menteri Keuangan) tersebut sampai dengan saat ini baru digunakan untuk membayar kembali (reimburse) PPN kepada para pengusaha panas bumi. Sedangkan selebihnya belum dapat disetor ke Kas Negara sebagai PNBP karena masih harus diperhitungkan dengan kewajiban lainnya dari para pengusaha panas bumi seperti PBB, PPh dan pungutan-pungutan lainnya. c. Dirjen Lembaga Keuangan Qq Rek Khusus Penerimaan dari Bidang Pertambangan dan Perikanan No.508.000.071 Saldo rekening tersebut tidak seluruhnya hak Pemerintah Pusat namun terdapat pula bagian Pemerintah Daerah. Rincian saldo sebesar Rp98.680.118.291 adalah sebagai berikut: Sebesar Rp58.169.262.124 tidak dapat diidentifikasi. Hal tersebut terutama disebabkan oleh pelaksanaan PP No.32 Tahun 1960 Pasal 62 ayat (3) yang didalamnya diatur perimbangan pembagian antara pemerintah daerah tingkat I dan pemerintah daerah tingkat II dari hasil pungutan iuran tetap serta iuran eksplorasi dan eksploitasi yang merupakan bagian dari pemerintah daerah ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri (permohonan Menteri Dalam Negeri). Sisa sebesar Rp40.510.857.157 adalah bagian Pemerintah Pusat dan Daerah yang sudah teridentifikasi tetapi belum dibagihasilkan. 3. Tunjangan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil (THT PNS) Program Pensiun PNS diselenggarakan berdasarkan UU No. 11/1969. tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dana Pensiun dibentuk berdasarkan kontribusi pemerintah, sebagai pemberi kerja, dan PNS. sebagai peserta. Namun demikian, selama ini untuk penyelenggaraan program pensiun dan program Tunjangan hari Tua (THT). iuran hanya disetor oleh peserta masing-masing sebesar 4,75% dan 3.25% dari gaji. Pemerintah selaku pemberi kerja belum mengiur. Pemerintah menganut sistem pembayaran secara current cost financing yaitu pembayaran pensiun dipenuhi secara langsung oleh pemerintah melalui APBN (79%) pada saat pegawai memasuki masa pensiun. Dana pensiun membayar sebesar 21% sisanya. Sistem pembayaran sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan kekurangan pendanaan penyelenggaraan program pensiun dan THT (past service liabilities). Nilai sementara berdasarkan perhitungan aktuaria (sesuai surat PT TASPEN No. Srt410/DIR/092003 tanggal 1 September 2003), terdapat kewajiban pemerintah kepada PT TASPEN yang timbul sebagai akibat kekurangan pendanaan pemerintah atas dana pensiun per 31 Desember 2002 sebesar Rp306.329.000.000.000. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan jumlah seluruh PNS, termasuk pegawai pemerintah daerah, anggota DPR, dan pejabat negara, tidak termasuk TNI dan Polri. Untuk MPR hanya diperhitungkan ketua dan wakil ketua. Catatan atas Laporan Keuangan -65-


4. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUMPNS) Tabungan Perumahan PNS dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS dengan cara membantu uang muka pembelian rumah dengan fasilitas KPR atau membantu sebagian biaya membangun rumah bagi PNS yang sudah memiliki tanah sendiri di daerah tempat bekerja. Keputusan Presiden RI No. 14 Tahun 1993 menetapkan bahwa pengelola Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil berbentuk Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS). Dalam kurun waktu hampir 13 tahun sejak bulan Januari 1993 sampai dengan bulan Desember 2005 telah terealisasi bantuan uang muka KPR bagi 507.004 orang PNS dengan nilai Rp816.849.803.825 bantuan sebagai biaya membangun rumah di atas tanah sendiri bagi 471.890 orang PNS dengan nilai Rp822.980.338.080 dan pengembalian tabungan sebanyak 737.519 orang PNS dengan nilai Rp414.945.699.087. Sumber dana BAPERTARUM-PNS berasal dari iuran tabungan PNS dan surplus/defisit akibat realisasi belanja tahun sebelumnya yang menjadi kewajiban BAPERTARUM-PNS kepada PNS dan suatu saat dibayar kembali oleh BAPERTARUMPNS. Posisi keuangan (neraca) pada laporan keuangan (unaudited) BAPERTARUM-PNS pada tahun 2005 adalah Aset sebesar Rp3.082.333.094.475, Kewajiban sebesar Rp3.077.059.831.746, dan Ekuitas Dana sebesar Rp5.273.262.729. Dari jumlah Aset tersebut termasuk deposito sebesar Rp2.813.779.286.430, dengan rincian: - Atas Nama Menteri Keuangan Rp1.859.341.529.600 - Atas Nama Menteri Perumahan Rakyat Rp954.437.756.830 5. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( BP Migas) BP Migas dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. BP Migas mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam menjalankan tugas, BP Migas antara lain memiliki wewenang mengawasi kegiatan utama operasional kontraktor Kontrak Kerja Sama dan membina seluruh aset kontraktor Kontrak Kerja Sama. Kekayaan BP Migas merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Posisi keuangan (neraca) pada laporan keuangan (audited) BP Migas pada tahun 2005 adalah Aset sebesar Rp132.989.743.328,89; Kewajiban sebesar Rp628.008.259,70; dan Ekuitas Dana sebesar Rp132.361.735.069,19. Dari jumlah aset tersebut terdapat rekening bank dana blokir setara dengan Rp67.548.962.746,80 yang merupakan prakiraan dana yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban atas kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2005 namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 masih dalam proses untuk dibayarkan. 6. Bencana Alam Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah Pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi bencana alam berupa gempa bumi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda yang menurut estimasi sementara sebesar Rp29,1 triliun. Dalam kerugian tersebut termasuk kerugian negara karena hancurnya sarana dan prasarana fisik milik instansi pemerintah yang estimasi nilainya belum dapat ditentukan. 7. Dana Masyarakat yang Dikelola Pemerintah Dalam LKPP TA 2005 ini belum termasuk beberapa dana masyarakat yang dikelola di luar APBN, misalnya Dana Abadi Umat pada Departemen Agama. Catatan atas Laporan Keuangan -66-


D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS SALDO AWAL KAS Saldo Awal Kas per 1 Januari 2005 sebesar Rp12,7 triliun

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2005 sebesar Rp12.747.599.798.118 merupakan Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2004 yang telah dikoreksi untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan operasional, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran, dengan rincian: 2005 248.984.834.918 12.498.614.963.200 Rp12.747.599.798.118

Kas di BI Kas di KPPN Jumlah Saldo Awal Kas

2004 Rp 7.672.665.511.000 11.641.245.259.106 Rp19.313.910.770.106

Rp

PERUBAHAN KAS Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang Tahun Anggaran (TA) 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut: Kenaikan (Penurunan) Kas Operasi Kenaikan (Penurunan) Kas Investasi Aset Non Keuangan Kenaikan (Penurunan) Kas Pembiayaan Kenaikan (Penurunan) Kas Non Anggaran Kenaikan (Penurunan) Kas

2005 Rp22.474.991.456.467

2004 Rp30.451.771.854.000

(36.883.202.391.970)

(66.853.143.100.000)

8.872.728.723.297

33.387.273.569.000

10.844.852.236.233

(3.552.066.133.188)

Rp5.309.370.024.027

Rp(6.566.163.810.188)

Komposisi kenaikan (penurunan) dari tiap aktivitas disajikan dalam Grafik17.

40

20 22.5

33.4

30.5

8.9

0

triliun rupiah

Kenaikan Kas pada TA 2005 sebesar Rp5,3 triliun

10.8

5.3 (3.6)

(6.6)

-36.9

-20

(66.9) -40

2005

-60

2004

-80

Operasi

Investasi Aset Non Keuangan

Pembiayaan

Non Anggaran Arus Kas Bersih

Grafik 17: Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas



SALDO AKHIR KAS Saldo Akhir Kas dan Bank per 31 Desember 2005 sebesar Rp 46.187.299.854.447 merupakan kas pemerintah pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah TA berikutnya, dengan rincian: Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2005 sebesar Rp46,2 triliun

Rekening Kas BUN di BI Rekening Kas di KPPN Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Rekening Pemerintah Lainnya pada BI Jumlah Saldo Akhir Kas

2005 100.485.809.688 17.956.484.012.457 671.209.250.352 955.897.763.011 26.503.223.018.939 Rp46.187.299.854.447

Rp

2004 Rp 248.984.834.918 12.498.762.125.000 322.614.437.433 576.992.798.255 38.660.204.618.670 Rp52.307.558.814.276

Saldo Akhir Kas Pemerintah per 31 Desember 2005 menunjukkan penurunan sebesar Rp6.120.258.959.829 atau 11,7 % dari tahun sebelumnya.

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat TA 2005 diuraikan sebagai berikut: ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode tahun 2005, terdapat Arus Kas Masuk Bersih sebesar Rp22.474.991.456.467, dengan perhitungan sebagai berikut: Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp22,5 triliun

Arus Kas Masuk Dikurangi Arus Kas Keluar

2005 Rp494.947.988.378.795 (472.472.996.922.328)

2004 Rp397.880.405.743.000 (367.428.633.889.000)

Arus Kas Bersih

Rp 22.474.991.456.467

Rp 30.451.771.854.000

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa dalam TA 2005 pemerintah dapat mendanai seluruh aktivitas operasi dari penerimaan operasinya. Arus Kas Bersih Operasi TA 2005 mengalami penurunan sebesar Rp7.976.780.397.533 dibandingkan dengan TA 2004 sebesar Rp30.451.771.854.000. D.2.1. Penerimaan Perpajakan Penerimaan Perpajakan (neto) Rp346.9 triliun

Penerimaan Perpajakan dalam TA 2005 sebesar Rp346.859.857.269.794 terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp298.682.775.682.752 dan Penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp48.177.081.587.042. Penerimaan Perpajakan ini merupakan penerimaan pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang tahun berjalan setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Penerimaan Perpajakan dalam TA 2005 mengalami kenaikan sebesar Rp65.962.216.029.794 atau 23,48 persen dari TA 2004 sebesar Rp280.897.641.240.000. Rincian Penerimaan Perpajakan TA 2005 dan TA 2004 adalah sebagai berikut: Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah Pajak Bumi dan Bangunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pajak Ekspor Pajak Lainnya Total Penerimaan Pajak Dikurangi: Pengembalian Pajak Jumlah Penerimaan Pajak Bea Masuk

2005 2004 Rp 184.323.643.550.094 Rp 140.347.699.836.000 115.559.795.126.890 102.584.414.956.000 16.223.755.645.997 3.442.123.068.347 318.250.274.427 2.053.427.766.465 321.920.995.432.220

11.774.571.275.000 2.918.267.413.000 297.790.052.000 1.872.254.692.000 259.794.998.224.000

23.238.219.749.468 Rp 298.682.775.682.752 15.179.146.610.169

20.513.964.574.000 239.281.033.650.000 12.551.990.278.000


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) Cukai Total Penerimaan Bea dan Cukai Dikurangi: Pengembalian Bea dan Cukai Jumlah Penerimaan Bea & Cukai Penerimaan Perpajakan (Neto)

33.256.635.359.622 48.435.781.969.791

29.173.239.643.000 41.725.229.921.000

258.700.382.749 48.177.081.587.042 Rp 346.859.857.269.794

108.622.331.000 41.616.607.590.000 Rp280.897.641.240.000

a. Pajak Penghasilan Penerimaan Pajak Penghasilan dalam TA 2005 adalah sebesar Rp175.367.250.849.344 yang berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Non Migas. Sehingga pada TA 2005 terdapat kenaikan sebesar Rp40.463.420.259.344 atau 30 persen dari penerimaan TA 2004 sebesar Rp134.903.830.590.000. Rincian penerimaan kas dari Pajak Penghasilan TA 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut: PPh Migas PPh Minyak Bumi PPh Gas Alam PPh Lainnya Minyak Bumi PPh Migas Lainnya Jumlah PPh Migas PPh Non Migas PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 Impor PPh Pasal 23 PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi PPh Pasal 25/29 Badan PPh Pasal 26 PPh Final dan Fiskal LN PPh Non Migas Lainnya Jumlah PPh Non Migas Dikurangi : Pengembalian PPh Jumlah Pajak Penghasilan

2005

2004

Rp12.293.101.394.123 26.477.364.106.758 6.043.561 516.780 38.770.472.061.222

Rp 9.403.283.752.000 13.543.330.850.000 22.946.614.602.000

27.430.945.086.486 2.853.675.695.720 13.532.505.336.482 13.093.551.476.100

27.143.194.661.000 2.576.848.364.000 9.641.696.143.000 11.454.700.810.000

1.596.538.791.255 55.961.965.005.873 9.147.371.362.708 21.908.003.821.764 28.614.912.484 145.553.171.488.872

1.611.813.768.000 43.196.782.281.000 6.761.685.571.000 14.989.464.623.000 24.899.013.000 117.401.085.234.000

(8.956.392.700.750) Rp175.367.250.849.344

(5.443.869.246.000) Rp134.903.830.590.000

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) untuk TA 2005 adalah sebesar Rp101.296.007.600.047, yang berarti lebih besar Rp13.728.677.970.047 atau 15,68 persen dari penerimaan TA 2004 sebesar Rp87.567.329.630.000. Rincian Penerimaan PPN & PPnBM adalah sebagai berikut: PPN dan PPnBM Dalam Negeri PPN dan PPnBM Impor PPN dan PPnBM lainnya Jumlah PPN dan PPnBM Dikurangi: Pengembalian PPN dan PPnBM Jumlah PPN dan PPnBM (Neto)

2005 Rp 66.861.800.446.026 48.355.699.245.482 342.295.435.382 115.559.795.126.890

2004 Rp65.485.376.463.000 36.784.430.491.000 314.608.002.000 102.584.414.956.000

(14.263.787.526.843)

(15.017.085.326.000)

Rp101.296.007.600.047

Rp87.567.329.630.000

c. Pajak Bumi dan Bangunan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam TA 2005 adalah sebesar Rp16.218.531.467.160 yang berarti naik sebesar Rp4.449.031.485.160 atau 37,8 persen dari TA 2004 sebesar Rp11.769.499.982.000. Rincian dari Penerimaan PBB tersebut adalah sebagai berikut: Catatan atas Laporan Keuangan -69-


PBB Pedesaan PBB Perkotaan PBB Perkebunan PBB Kehutanan PBB Pertambangan PBB Lainnya Jumlah Dikurangi: Pengembalian PBB Jumlah (neto)

2005 Rp 4.514.494.175.370 3.548.851.217.843 147.786.735.389 102.603.993.117 7.410.799.916.253 499.219.608.025 16.223.755.645.997

2004 Rp 3.351.349.434.000 2.769.922.713.000 162.439.011.000 98.265.507.000 5.000.081.726.000 392.512.884.000 11.774.571.275.000

(5.224.178.837)

(5.071.293.000)

Rp16.218.531.467.160

Rp 11.769.499.982.000

d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam TA 2005 adalah sebesar Rp3.432.528.810.249, lebih besar Rp522.003.478.249 atau 17,93 persen dari penerimaan BPHTB TA 2004 sebesar Rp2.910.525.332.000. e. Cukai Penerimaan Cukai dalam TA 2005 adalah sebesar Rp33.256.155.560.171 yang berarti naik sebesar Rp4.083.703.858.171 atau 14 persen dari Penerimaan Cukai TA 2004 sebesar Rp29.172.451.702.000. Rincian Penerimaan Cukai adalah sebagai berikut: Cukai Hasil Tembakau Cukai Ethyl Alkohol Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol Denda Administrasi Cukai Cukai Lainnya Jumlah Dikurangi: Pengembalian Cukai Jumlah (Neto)

2005 Rp32.647.624.630.209 101.514.067.699

2004 Rp28.636.273.605.000 83.713.179.000

500.569.986.955 4.286.520.997 2.640.153.762 33.256.635.359.622

402.999.601.000 555.649.000 49.697.609.000 29.173.239.643.000

(479.799.451)

(787.941.000)

Rp33.256.155.560.171

Rp29.172.451.702.000

f. Bea Masuk Penerimaan Bea Masuk dalam TA 2005 adalah sebesar Rp14.920.926.026.871 yang berarti lebih besar Rp2.476.770.138.871 atau 19,9 persen dari Penerimaan Bea Masuk TA 2004 sebesar Rp12.444.155.888.000. Rincian Penerimaan Bea Masuk tersebut adalah sebagai berikut: Bea Masuk Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil) Pendapatan Denda Administrasi Pabean Bea Masuk dalam rangka KITE Pabean Lainnya Jumlah Bea Masuk Dikurangi: Pengembalian Bea Masuk Jumlah Bea Masuk (Neto)

2005 Rp 14.896.727.478.657

2004 Rp12.329.614.339.000

1.114.656.802

2.581.998.000

231.073.400.278 31.740.031 50.199.334.401 15.179.146.610.169

142.959.241.000 76.834.700.000 12.551.990.278.000

(258.220.583.298)

(107.834.390.000)

Rp14.920.926.026.871

Rp12.444.155.888.000



g. Pajak Ekspor Penerimaan Pajak Ekspor dalam TA 2005 adalah sebesar Rp318.244.888.352 yang berarti lebih besar Rp20.639.361.352 atau 6,94 persen dari penerimaan TA 2004 sebesar Rp297.605.527.000. h. Pajak Lainnya Penerimaan Pajak Lainnya dalam TA 2005 adalah sebesar Rp2.050.212.067.600 atau naik Rp 217.969.478.600 atau 11,9 persen dari TA 2004 sebesar Rp1.832.242.589.000. Rincian Penerimaan Pajak Lainnya adalah sebagai berikut: Penjualan Benda dan Bea Materai Pajak Tidak Langsung Bunga Penagihan Pajak: - Bunga Penagihan PPh - Bunga Penagihan PPN - Bunga Penagihan PPnBM Jumlah Bunga Penagihan Pajak Dikurangi: Pengembalian Pajak Lainnya Jumlah Pajak Lainnya (Neto)

2005 Rp2.011.993.682.474 3.973.821.543

2004 Rp1.800.389.987.000 6.425.503.000

26.975.143.835 10.459.767.999 25.350.614 37.460.262.448

52.782.056.000 12.657.146.000

(3.215.698.865) Rp2.050.212.067.600

(40.012.103.000) Rp1.832.242.589.000

65.439.202.000

D.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP sebesar Rp146,8 triliun

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam TA 2005 adalah sebesar Rp146.761.634.334.314, naik sebesar Rp30.056.832.664.314 atau 25,75 persen dari TA 2004 sebesar Rp116.704.801.670.000. PNBP tersebut berasal dari semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara dan PNBP lainnya dikurangi dengan pengembalian PNBP. Rincian atas penerimaan negara bukan pajak adalah sebagai berikut : a. Penerimaan Sumber Daya Alam Penerimaan Sumber Daya Alam dalam TA 2005 adalah sebesar Rp110.467.256.674.000, naik sebesar Rp19.069.512.628.000 atau 20,86 persen dari TA 2004 sebesar Rp91.397.744.046.000. Penerimaan ini merupakan penerimaan negara yang berhubungan dengan kegiatan eksploitasi sumber daya alam, yang terdiri dari: Pendapatan Minyak Bumi Pendapatan Gas Alam Pendapatan Pertambangan Umum Pendapatan Kehutanan Pendapatan Perikanan Jumlah Penerimaan SDA

2005 Rp 72.822.266.069.379 30.939.783.556.621 3.190.472.228.757 3.249.365.525.474 265.369.293.769 Rp110.467.256.674.000

2004 Rp63.060.418.282.000 22.199.226.564.000 1.688.842.414.000 4.143.173.069.000 306.083.717.000 Rp91.397.744.046.000

b. Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN dalam TA 2005 adalah sebesar Rp12.835.193.803.218, naik Rp3.017.660.109.218 atau 30,74 persen dari TA 2004 sebesar Rp9.817.533.694.000. Pendapatan tersebut merupakan penerimaan laba yang diperoleh pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada BUMN dan non BUMN. Catatan atas Laporan Keuangan -71-


Dalam jumlah Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN tersebut termasuk penerimaan bagian laba dari PT Freeport sebesar Rp1.172.063.555.400. Penerimaan ini naik Rp1.081.977.541.949 atau 1.201 persen dari TA 2004 sebesar Rp90.086.013.451. Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN dan Non BUMN dirinci menurut klasifikasi usaha disajikan pada Daftar 37. c. Penerimaan PNBP Lainnya Penerimaan PNBP Lainnya dalam TA 2005 adalah sebesar Rp23.459.183.857.096, naik Rp7.969.659.927.096 atau 51,45 persen dari TA 2004 sebesar Rp15.489.523.930.000. Penerimaan ini terdiri dari: Penjualan Hasil Produksi/Sitaan Pendapatan Sewa Pendapatan Jasa I Pendapatan Jasa II Pendapatan Bukan Pajak dari Luar Negeri Pendapatan Bunga Pendapatan Gain on Redemption atas Pembelian kembali Obligasi DN Jangka Panjang Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Pendapatan Pendidikan Pendapatan Pelunasan Piutang Pendapatan Laba Bersih Penjualan BBM Pendapatan Lain-lain Pendapatan dari Pengembalian Belanja Tahun Anggaran yang Lalu Jumlah PNBP Lainnya Dikurangi: Pengembalian PNBP Jumlah PNBP Lainnya (Neto)

2005 Rp 1.642.812.221.321 46.747.425.431 5.522.107.749.226 1.332.964.292.457 620.263.551.985 2.114.544.871

2004 Rp 1.013.841.537.000 31.962.445.000 3.385.888.989.000 1.288.180.309.000 100.000.004.000 447.274.212.000

225.101.490.488 108.770.468.931 1.212.343.585.483 8.042.644.285.117 11.576.248 3.537.280.477.310

46.744.252.000 1.182.243.621.000 24.000 3.644.379.697.000 4.649.271.885.000

1.192.434.351.307 23.485.596.020.175

15.789.786.975.000

(26.412.163.079) Rp23.459.183.857.096

(300.263.045.000) Rp15.489.523.930.000

D.2.3. Pendapatan Hibah Hibah sebesar Rp1,3 triliun

Pendapatan Hibah dalam TA 2005 adalah sebesar Rp1.326.496.774.687, naik Rp1.048.533.941.687 atau 377,22 persen dari TA 2004 sebesar Rp277.962.833.000. Pendapatan ini merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri. Pendapatan Hibah tersebut termasuk penerimaan Hibah dalam bentuk uang untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias sebesar Rp1.185.207.454.154. Rincian Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut: Hibah Dalam Negeri Hibah Dalam Negeri – Perorangan Hibah Dalam Negeri – Lembaga/ Badan Usaha Hibah Dalam Negeri Lainnya Jumlah Hibah Dalam Negeri Hibah Luar Negeri Hibah Luar Negeri – Perorangan Hibah Luar Negeri – Bilateral Hibah Luar Negeri – Multilateral Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya Jumlah Hibah Luar Negeri Jumlah Hibah

2005

2004

132.259.542

-

85.841.540 14.610.700.756 14.828.801.838

-

224.100.000 1.090.931.256.500 210.479.302.772

Rp115.678.198.000 84.336.093.000

10.033.313.577 1.311.667.972.849 Rp1.326.496.774.687

77.948.542.000 277.962.833.000 Rp277.962.833.000

Rp

D.2.4. Belanja Pegawai Belanja Pegawai sebesar Rp56,4 triliun

Belanja Pegawai dalam TA 2005 adalah sebesar Rp56.417.157.770.659, naik Rp1.634.087.787.659 atau 2,98 persen dari TA 2004 sebesar Rp54.783.069.983.000. rincian sebagai berikut: Catatan atas Laporan Keuangan -72-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) 2005 Rp 15.988.500.160.030 15.114.560.425.325

Belanja PNS Belanja Pegawai TNI/Polri Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara Belanja Pegawai Perjan Belanja Gaji Dokter PTT Belanja Honorarium Belanja Lembur Belanja Vakasi Belanja Tunj. Khusus & Pegawai Transito Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Belanja Asuransi Kesehatan Jumlah Belanja Pegawai Dikurangi: Pengembalian Belanja Pegawai Jumlah Belanja Pegawai (Neto)

2004

689.602.126.960 542.769.529.713 354.970.629.050 2.639.372.535.646 66.113.188.293 395.349.094.180 1.664.430.405.624 18.812.057.386.808 390.529.895.877 56.658.255.377.506

Rp 54.967.361.593.000

(241.097.606.847) Rp 56.417.157.770.659

(184.291.610.000) Rp 54.783.069.983.000

D.2.5. Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp31,9 triliun

Belanja Barang dan Jasa dalam TA 2005 adalah sebesar Rp31.874.206.278.166 yang merupakan pengeluaran pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa non investasi guna mendukung kegiatan operasional pemerintahan. Rincian Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut: Belanja Barang Operasional Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Jumlah Belanja Barang Dikurangi : Pengembalian Belanja Barang Jumlah Belanja Barang (Neto)

2005 Rp 18.191.872.063.884 4.881.198.748.334 3.150.140.625.475 5.690.110.621.525 31.913.322.059.218

2004

Rp16.022.182.494.000

(39.115.781.052) Rp31.874.206.278.166

(879.519.926.000 Rp15.142.662.568.000

Belanja Barang dan Jasa TA 2005 ini mengalami kenaikan Rp16.731.543.710.166 atau 110,49 persen dari TA 2004 Rp15.142.662.568.000.

sebesar sebesar

D.2.6. Bunga Utang Belanja Bunga Utang sebesar Rp57,6 triliun

Belanja Bunga Utang dalam TA 2005 sebesar Rp57.632.203.685.766 merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (outstanding principal), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman. Rincian Bunga Utang tersebut adalah sebagai berikut: Bunga atas Utang Dalam Negeri Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp43.496.272.775.235 merupakan pembayaran bunga atas surat utang negara (obligasi) yang diterbitkan di dalam negeri dengan rincian: Pembayaran Bunga Utang DN Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan DN Pembayaran Discount Obligasi DN Jumlah Pembayaran Bunga Utang DN Dikurangi : Pengembalian Pembayaran Bunga Utang DN Jumlah Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri (Neto)

2005 Rp 41.228.819.256.931

2004

341.811.058.184 1.927.259.275.200 43.497.889.590.315

Rp39.867.284.566.000

(1.616.815.080)

-

Rp 43.496.272.775.235

Rp39.867.284.566.000



Bunga atas Utang Luar Negeri Bunga atas Utang Luar Negeri adalah sebesar Rp14.135.930.910.531, dengan rincian sebagai berikut: Pembayaran Bunga Utang LN Pembayaran Discount Obligasi LN Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN Dikurangi: Pengembalian Pembayaran Bunga Utang LN Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN (Neto)

2005 2004 Rp23.443.746.393.480 Rp22.796.917.201.000 243.525.477.000 23.687.271.870.480 22.796.917.201.000 (9.551.340.959.949)

-

14.135.930.910.531

22.796.917.201.000

D.2.7. Subsidi Subsidi sebesar Rp120,7 triliun

Belanja Subsidi dalam TA 2005 sebesar Rp120.724.027.617.730 merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Rincian Belanja Subsidi adalah sebagai berikut: Subsidi Lembaga Keuangan Subsidi Lembaga Non Keuangan BBM Subsidi Lembaga Non Keuangan Non BBM Subsidi Non BBM - Bunga kredit/Penyertaan Resiko Subsidi Non BBM - Pajak Subsidi dalam rangka PSO Jumlah Belanja Subsidi Dikurangi: Pengembalian Belanja subsidi Jumlah Belanja Subsidi (Neto)

2005 221.223.660 2.132.524.441.666

2004 -

110.118.878.460.216

-

Rp

168.372.883.097 6.200.593.557.000 2.132.793.712.125 120.753.384.277.764 Rp91.899.301.904.000 (29.356.660.034) Rp120.724.027.617.730 Rp91.899.301.904.000

Belanja Subsidi TA 2005 ini mengalami kenaikan sebesar Rp28.824.725.713.730 atau 31,37 persen dari TA 2004 sebesar Rp91.899.301.904.000. D.2. 8. Bantuan Sosial Bantuan Sosial sebesar Rp24,4 triliun

Bantuan Sosial dalam TA 2005 adalah sebesar Rp24.374.841.372.265 dengan rincian sebagai berikut: Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM Bantuan Langsung Sekolah/Lembaga/ Guru Bantuan Imbal Swadaya Sekolah/ Lembaga Bantuan Beasiswa Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan Bantuan Lembaga Sosial Lainnya Jumlah Bantuan Sosial Dikurangi: Pengembalian Bantuan Sosial Jumlah Bantuan Sosial (Neto)

Rp11.799.696.727.284 7.067.354.670926 1.840.400.127.116 1.467.530.749.092 26.519.292.000 2.191.375.237.011 24.392.876.803.429 (18.035.431.164) Rp24.374.841.372.265

D.2.9. Belanja Lain-lain Belanja Lain-lain sebesar Rp30,9 triliun

Belanja Lain-lain dalam TA 2005 adalah sebesar Rp30.933.944.702.343 dengan rincian:


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) 2005 Dana Pembangunan Daerah Pengeluaran Tak Tersangka Belanja Barang Perusahaan Jawatan Pemilihan Umum/Sidang Tahunan Cadangan Dana Reboisasi Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga Belanja Rutin Lain-lain Belanja Lainnya Jumlah Belanja Lain-lain Dikurangi: Pengembalian Belanja Lain-lain Jumlah Belanja Lain-lain (Neto)

2004 18.000.000 7.119.704.000 262.268.777.000 4.299.756.540.000 4.639.214.073.000 66.309.567.000 3.627.489.330.000 355.955.783.000 13.258.131.774.000

Rp Rp

16.050.000 358.281.045.825 1.418.220.677.570 9.722.010.981.268 3.972.768.924.254 16.038.386.584.856 31.509.684.263.773

(575.739.561.430) Rp30.933.944.702.343 Rp13.258.131.774.000

Belanja Lain-lain TA 2005 mengalami kenaikan sebesar Rp17.675.812.928.343 atau 133,32 persen dari TA 2004 sebesar Rp13.258.131.774.000. D.2.10. Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Pajak sebesar Rp23,8 triliun

Bagi Hasil Pajak dalam TA 2005 adalah sebesar Rp23.801.845.159.731, dengan rincian: Bagi Hasil Pendapatan Pajak Bagi Hasil PPB Bagi Hasil BPHTB Jumlah Bagi Hasil Pajak Dikurangi: Pengembalian Bagi Hasil Pajak Jumlah Bagi Hasil Pajak (Neto)

2005 2004 Rp 5.440.785.627.374 Rp 5.136.280.793.000 14.929.734.127.698 11.442.217.633.000 3.455.125.800.637 2.890.358.104.000 23.825.645.555.709 19.468.856.530.000 (23.800.395.978) Rp 23.801.845.159.731 Rp 19.468.856.530.000

Bagi Hasil Pajak TA 2005 mengalami kenaikan sebesar Rp4.332.988.629.731 atau 22,25 persen dari TA 2004 sebesar Rp19.468.856.530.000. D.2.11. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Bagi Hasil SDA sebesar Rp26,0 triliun

Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) dalam TA Rp26.019.029.590.037 dengan rincian sebagai berikut: Bagi Hasil Minyak Bumi Bagi Hasil Gas Alam Bagi Hasil Pertambangan Umum Bagi Hasil Kehutanan Bagi Hasil Perikanan Jumlah Bagi Hasil SDA Dikurangi: Pengembalian Bagi Hasil SDA Jumlah Bagi Hasil SDA (Neto)

2005 Rp 12.598.389.208.770 10.081.590.006.751 2.584.290.953.961 552.375.656.389 220.075.540.379 26.036.721.366.250

2005

adalah

sebesar

2004 8.122.972.814.000 6.595.916.054.000 1.415.118.379.000 889.886.547.000 207.577.644.000 17.231.471.438.000

(17.691.776.213) Rp26.019.029.590.037 Rp17.231.471.438.000

Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2005 Rp8.787.558.152.037 atau 51 persen Rp17.231.471.438.000.

mengalami dari TA

kenaikan 2004

sebesar sebesar

D.2.12. Dana Alokasi Umum DAU sebesar Rp88,7 triliun

Dana Alokasi Umum dalam TA 2005 sebesar Rp88.733.248.464.832 digunakan untuk membiayai kebutuhan propinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah Dana Alokasi Umum TA 2005 mengalami kenaikan sebesar Rp6.648.999.833.832 atau 8,1 persen dari TA 2004 sebesar Rp82.084.248.631.000.



D.2.13. Dana Alokasi Khusus DAK sebesar Rp4,7 triliun

Dana Alokasi Khusus dalam TA 2005 sebesar Rp4.750.230.280.799 terdiri atas Dana Reboisasi sebesar Rp751.846.231.923 dan Dana Non Reboisasi sebesar Rp3.998.391.340.376. Dana Non Reboisasi digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemekaran pemerintah, kelautan dan perikanan dan untuk pertanian. Jumlah Dana Alokasi Khusus TA 2005 mengalami kenaikan sebesar Rp661.583.485.799 atau 16,18 persen dari TA 2004 sebesar Rp4.088.646.795.000. D.2.14. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus sebesar Rp1,8 triliun

Dana Otonomi Khusus dalam TA 2005 sebesar Rp1.775.312.000.000 seluruhnya digunakan untuk Propinsi Papua. Penggunaan dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Jumlah Dana Otonomi Khusus TA 2005 mengalami kenaikan sebesar Rp132.694.057.000 atau 8,08 persen dari TA 2004 sebesar Rp1.642.617.943.000. D.2.15. Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian sebesar Rp5,4 triliun

Dana Penyesuaian digunakan untuk propinsi serta kabupaten/kota. Dana Penyesuaian dalam TA 2005 adalah sebesar Rp5.436.950.000.000, naik Rp271.525.444.000 atau 5,26 persen dari TA 2004 sebesar Rp5.165.424.556.000.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan menjelaskan aktivitas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan TA 2005 menunjukkan arus kas keluar neto sebesar minus Rp36.883.202.391.970 dengan rincian sebagai berikut: Penurunan kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan sebesar Rp36,9 triliun

Arus Masuk Dikurangi Arus Keluar Arus Kas Keluar Bersih

2005 Rp 126.676.068.067 (37.009.878.460.037) (Rp36.882.202.391.970)

2004 Rp 107.537.409.000 (66.960.680.509.000) (Rp66.853.143.100.000)

Arus Kas Keluar Bersih Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan TA 2005 mengalami penurunan sebesar Rp29.969.940.708.030 atau 44,83 persen dari TA 2004 sebesar Rp66.853.143.100.000. Penurunan tersebut memberi indikasi yang jelas bahwa penyerapan anggaran dalam TA 2005 rendah. D.2.16. Penjualan Aset Tetap Penjualan Aset Tetap sebesar Rp126,6 miliar

Pendapatan yang berasal dari Penjualan Aset Tetap dalam TA 2005 adalah sebesar Rp126.676.068.067 dengan rincian sebagai berikut: Penjualan atas Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah Penjualan Kendaraan Bermotor Penjualan Sewa Beli Penjualan atas Aset Tetap Lainnya Penjualan Aset Lainnya Jumlah Penjualan Aset Tetap

2005

2004

9.085.574.766 1.804.728.004 95.402.641.225 28.276.791 20.354.847.281 Rp126.676.068.067

16.366.385.000 674.490.000 67.512.145.000 22.984.389.000 Rp107.537.409.000

Rp



D.2.17. Belanja Aset Tetap Belanja Aset Tetap sebesar Rp37,0 triliun

Belanja Aset Tetap dalam TA 2005 adalah sebesar Rp37.009.878.460.037 dengan rincian sebagai berikut: Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Jumlah Belanja Aset Tetap

2005 2004 Rp 683.761.759.903 Rp 711.226.994.000 13.177.704.591.403 17.019.729.691.000 6.563.302.147.685 8.253.085.058.000 12.414.319.764.305 9.850.130.631.000 4.170.790.196.741 4.551.527.369.000 Rp37.009.878.460.037 Rp40.385.699.743.000

Dengan kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp22.474.991.456.467 dan penurunan (bersih) dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar Rp36.883.202.391.970 mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp14.408.247.344.706. Defisit tersebut akan ditutup dengan pembiayaan yang diuraikan dibawah ini. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan tuntutan pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Jumlah Pembiayaan neto dalam TA 2005 sebesar Rp8.872.728.723.297. Jumlah ini menunjukkan penurunan jumlah Pembiayaan neto sebesar Rp24.514.544.845.703 atau 73,42 persen dari TA 2004 sebesar Rp33.387.273.569.000. Jumlah tersebut berasal dari: Kenaikan kas dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp8,9 triliun

Arus Masuk Dikurangi Arus Keluar Arus Kas Bersih

2005 Rp 91.926.663.581.777 (83.053.934.858.480) Rp 8.872.728.723.297

2004 Rp107.629.273.273.000 (74.241.999.704.000) Rp 33.387.273.569.000

D.2.18. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Perbankan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan sebesar Rp11,1 triliun

Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri–Perbankan dalam TA 2005 adalah sebesar Rp11.150.000.000.000 berasal dari penerimaan pinjaman/kredit jangka pendek dan uang muka dari sektor perbankan. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp11.562.505.838.000 atau 50,91 persen dibandingkan dengan TA 2004 sebesar Rp22.712.505.838.000. D.2.19. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri-Obligasi sebesar Rp47,4 triliun

Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri–Obligasi dalam TA 2005 adalah sebesar Rp47.372.586.837.605 berasal dari obligasi yang dijual di dalam dan luar negeri. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp24.454.187.820.605 atau 106,7 persen dibandingkan dengan TA 2004 sebesar Rp22.918.399.017.000. D.2.20. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp6,6 triliun

Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya dalam TA 2005 sebesar Rp6.563.537.070.729 seluruhnya berasal dari penerimaan hasil penjualan aset program restrukturisasi. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp9.187.205.068.271 atau 58,33 persen dibandingkan dengan TA 2004 sebesar Rp15.750.742.139.000.



D.2.21. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp26,8 triliun

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2005 sebesar Rp26.840.442.127.896 merupakan seluruh penerimaan pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek, serta penjadualan kembali bunga utang luar negeri. Rincian Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut: Pinjaman Program Pinjaman Program yang diterima dalam TA 2005 adalah sebesar Rp12.264.809.841.399. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp7.206.300.841.399 atau 142,46 persen dibandingkan dengan TA 2004 yang berjumlah Rp5.058.509.000.000, dengan rincian: Program Bilateral Program Mutilateral Jumlah Pinjaman Program

2005 949.127.958.111 11.315.681.883.288 Rp 12.264.809.841.399 Rp

2004 Rp5.058.509.000.000 Rp5.058.509.000.000

Pinjaman Proyek Pinjaman Proyek yang diterima dalam TA 2005 adalah sebesar Rp14.426.817.618.627. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp3.989.954.386.373 atau 21,66 persen dibandingkan TA 2004 yang berjumlah Rp18.416.772.005.000, dengan rincian: Pinjaman Proyek dari Bilateral Pinjaman Proyek dari Multilateral Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor Pinjaman Proyek dari Komersial Pinjaman Proyek Lainnya Jumlah Pinjaman Proyek

2005 Rp8.406.703.143.226 3.112.570.734.751

2004 Rp 8.734.844.120.000 1.832.993.226.000

2.851.353.722.528 56.190.018.122 Rp14.426.817.618.627

3.332.536.828.000 4.516.397.831.000 Rp18.416.772.005.000

Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok dan Bunga Utang Luar Negeri Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Penjadualan Kembali Pokok dan Bunga Utang Luar Negeri dalam TA 2005 adalah sebesar Rp148.814.667.870. D.2.22. Pembiayaan Lain-lain Pembiayaan Lain-lain sebesar Rp97 juta

Pembiayaan Lain-lain dalam TA 2005 sebesar Rp97.545.547 berasal dari penambahan saldo rekening khusus karena selisih kurs. D.2.23. Pembayaran Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Perbankan sebesar Rp13,7 triliun

Pembayaran Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan dalam TA 2005 sebesar Rp13.700.000.000.000 merupakan pengeluaran pemerintah dalam tahun anggaran berjalan berasal dari pengeluaran pembiayaan eks moratorium pokok utang untuk cadangan Aceh. D.2.24. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Obligasi sebesar Rp25 triliun

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi dalam TA 2005 sebesar Rp24.797.909.406.516 terdiri dari pelunasan obligasi dan pembayaran bunga obligasi. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp658.519.638.484 atau 2,59 persen dibandingkan dengan TA 2004 yang berjumlah Rp25.456.429.045.000.



D.2.25. Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Pengeluaran PMP sebesar Rp5,2 triliun

Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah dalam TA 2005 sebesar Rp5.195.000.000.000 terdiri dari Penyertaan Modal Pemerintah untuk BUMN dan Penyertaan Modal lainnya. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.128.182.121.000 atau 7.674,87 persen dibandingkan dengan TA 2004 yang berjumlah Rp66.817.879.000. Kenaikan ini terjadi karena pengeluaran penyertaan modal pemerintah antara lain pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp4.000.000.000.000 dan pada Sarana Multigriya Finansial sebesar Rp1.000.000.000.000. D.2.26. Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara sebesar Rp2,2 triliun

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara dalam TA 2005 sebesar Rp2.234.173.433.782 berasal dari penerusan pinjaman tahun berjalan dan tahun yang lalu, merupakan pengeluaran pemerintah atas penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk BUMN, melalui Rekening Dana Investasi (RDI). Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp55.340.426.782 atau 2,54 persen dibandingkan dengan TA 2004 yang berjumlah Rp2.178.833.007.000. D.2.27. Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah sebesar Rp14,4 triliun

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah dalam TA 2005 sebesar Rp14.442.448.382 merupakan pengeluaran pemerintah atas penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk BUMD dan Pemerintah Daerah melalui Rekening Pembangunan Daerah (RPD). Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp16.683.775.618 atau 53,6 persen dibandingkan dengan TA 2004 yang berjumlah Rp31.126.224.000. D.2.28. Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri

Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp37,1 triliun

Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri dalam TA 2005 sebesar Rp37.112.409.569.800 merupakan cicilan pokok utang luar negeri–pinjaman proyek. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri pinjaman proyek ini lebih rendah Rp9.378.697.312.200 atau 20,17 persen dibandingkan dengan TA 2004 yang berjumlah Rp46.491.106.882.000. Dalam Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri ini termasuk Penjadualan kembali utang luar negeri pinjaman proyek sebesar Rp15.555.060.000.000. (Lihat B.2.4.2.2) ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran. Dalam TA 2005, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran adalah sebesar Rp10.844.852.236.233, yang berasal dari:

Penurunan kas dari Aktivitas Nonanggaran sebesar Rp10,8 triliun

Arus Masuk Dikurangi Arus Keluar Arus Kas Bersih

2005 Rp17.655.934.378.428 (6.811.082.142.195) Rp10.844.852.236.233

2004 Rp 3.380.826.333.812 (6.932.892.467.000) Rp(3.552.066.133.188)

D.2.29. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Penerimaan PFK sebesar Rp6,8 triliun

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dalam TA 2005 sebesar Rp6.853.583.718.852 merupakan penerimaan pemerintah yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk fihak ketiga, misalnya potongan atas gaji, pensiun, beras BULOG, dan lainlain. Rincian Penerimaan PFK adalah sebagai berikut: Catatan atas Laporan Keuangan -79-


Penerimaan PFK 10% Gaji Penerimaan PFK 2% Pensiun/Gaji Terusan Penerimaan PFK 2% Pemda Penerimaan PFK Beras Bulog Penerimaan Wesel Pemerintah Penerimaan PFK Lain-lain Jumlah Penerimaan PFK

2005 Rp 6.056.083.224.453 76.356.303.554

2004 Rp 5.901.560.438.000

355.163.785.642 59.720.757.344 168.479.886 306.091.167.973 Rp6.853.583.718.852

152.843.128.000 355.835.134.000 71.491.000 298.327.764.000 Rp6.772.720.576.000

64.082.621.000

D.2.30. Kiriman Uang KU Neto sebesar Rp10,8 triliun

Kiriman Uang (KU) Neto dalam TA 2005 sebesar Rp10.770.790.705.677 merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran kiriman uang antar rekening pemerintah yang berasal dari KPPN, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Departemen Keuangan dan rekening BUN serta pemindahbukuan intern KPPN. Jumlah KU Rp10.770.790.705.677 termasuk penerimaan SAL sebesar Rp9.326.200.000.000. Rincian KU adalah sebagai berikut: Penerimaan KU Penerimaan KU Dalam Rangka Reksus Penerimaan KU dalam rangka TSA Pemindahbukuan intern KPPN Penerimaan Reimbursment dalam rangka Prefinancing Jumlah Penerimaan KU Dikurangi: Pengeluaran Kiriman Uang Jumlah Kiriman Uang (Netto)

2005 2004 Rp559.792.005.805.367 Rp493.786.831.607.000 1.173.110.465.496 128.557.449.657 555.025.801.931.186 481.189.722.747.569 12.263.090.210.176 1.128.382.565.861.882

5.513.661.099.000 980.490.215.453.569

(1.117.611.775.156.205) (983.559.495.258.324) Rp 10.770.790.705.677 Rp (3.069.279.804.755)

D.2.31. Transito Transito Neto sebesar Rp31.5 triliun

Transito Neto dalam TA 2005 sebesar Rp31.559.953.899 merupakan sisa uang muka bendahara pengeluaran yang disetor ke kas negara. Rincian Transito tersebut adalah sebagai berikut: 2005

Penerimaan Transito TAB Penerimaan Transito TAYL Penerimaan Transito Pengguna PNBP (Swadana) Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Rupiah Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Pinjaman/Hibah LN Jumlah Penerimaan Transito Dikurangi: Pengeluaran Transito Jumlah Transito (Neto)

2004 Rp13.522.961.006.000 Rp 346.445.322.872 299.209.929.431 1.333.387.873.559

845.587.159.000

10.770.375.733.838

-

462.843.079.067 12.913.052.009.336 Rp14.667.758.094.431 (12.881.492.055.437) (14.990.372.531.864) Rp 31.559.953.899 Rp (322.614.437.433)

D.2.32. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Pengeluaran PFK sebesar Rp6,8 triliun

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dalam TA 2005 sebesar Rp6.811.082.142.195 merupakan pengeluaran pemerintah sehubungan dengan penerimaan potongan gaji, pensiun, beras BULOG yang disalurkan untuk dana pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT), asuransi kesehatan, dan pembayaran beras Catatan atas Laporan Keuangan -80-


kepada BULOG. Rincian atas Pengeluaran PFK adalah sebagai berikut: 2005 2004 Pengembalian Penerimaan PFK 10% Gaji Rp 5.997.517.782.673 Rp6.086.812.037.000 Pengembalian Penerimaan PFK 2% 90.289.144.204 62.765.969.000 Pensiun/Gaji Terusan Penerimaan PFK 2% Pemda 350.441.597.890 129.371.276.000 Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog 83.101.211.892 372.516.996.000 Pelunasan Wesel Pemerintah 4.862.036 583.985.000 Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain 289.727.543.500 280.842.204.000 Jumlah Pengeluaran PFK Rp6.811.082.142.195 Rp6.932.892.467.000

D.2.33. Saldo Awal Kas Lihat penjelasan pada ikhtisar laporan arus kas (D.1). D.2.34. Saldo Akhir Kas Lihat penjelasan pada ikhtisar laporan arus kas (D.1). D.2.35. Kas di Bendahara Pengeluaran Penjelasan mengenai kas di bendahara pengeluaran lihat catatan atas neraca (C.2.4). D.2.36. Kas di Bendahara Penerima Penjelasan mengenai kas di bendahara penerimaan lihat catatan atas neraca (C.2.5). D.2.37. Rekening Pemerintah Lainnya pada Bank Indonesia Penjelasan mengenai Rekening Pemerintah Lainnya pada BI lihat catatan atas neraca (C.2.3).


DAFTAR


Daftar 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TAHUN ANGGARAN 2005 (dalam rupiah) KODE MAP 1

URAIAN MAP

ANGGARAN (UU No. 9/2005)

REALISASI

REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN

2

3

4

5

I Penerimaan Dalam Negeri 41 Penerimaan Perpajakan 411 4111 41111 411111 411112 411113 411119 41112 411121 411122 411123 411124 411125 411126 411127 411128 411129 4112 41121 411211 411212 411219 41122 411221 411222 411229 4113 41131 411311 411312 411313 411314 411315 411319 4114 41141 411411 4115

351.973.630.000.000

347.031.113.925.042

Pajak Dalam Negeri

334.403.230.000.000

331.791.943.009.819

(4.942.516.074.958) (2.611.286.990.181)

Pajak Penghasilan (PPh) PPh Migas PPh minyak bumi PPh Gas Alam PPh Lainnya dari Minyak Bumi PPh Migas Lainnya PPh nonmigas PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 impor PPh Pasal 23 PPh Pasal 25/29 orang pribadi PPh Pasal 25/29 badan PPh Pasal 26 PPh final dan fiskal luar negeri PPh Nonmigas Lainnya Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Pendapatan PPN Pendapatan PPN Dalam Negeri Pendapatan PPN Impor Pendapatan PPN Lainnya Pendapatan PPnBM Pendapatan PPnBM dalam Negeri Pendapatan PPnBM Impor Pendapatan PPnBM Lainnya Pajak bumi dan bangunan Pajak bumi dan bangunan PBB Pedesaan PBB Perkotaan PBB Perkebunan PBB Kehutanan PBB Pertambangan PBB Lainnya Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Pendapatan cukai

180.252.930.000.000 37.235.530.000.000 13.625.710.000.000 23.609.820.000.000 143.017.400.000.000 26.690.500.000.000 3.265.500.000.000 12.223.000.000.000 14.518.900.000.000 1.735.900.000.000 57.204.400.000.000 8.236.800.000.000 19.142.400.000.000 102.670.500.000.000 13.375.300.000.000 3.661.400.000.000 32.244.800.000.000

175.541.190.783.206 35.143.166.347.322 11.817.126.210.591 23.316.838.664.747 940.369.606 8.261.102.378 140.398.024.435.884 27.364.886.662.554 2.839.421.187.742 13.531.084.838.894 12.972.254.766.341 1.569.869.198.317 51.387.031.336.290 8.915.071.157.208 21.883.624.751.072 (65.219.462.534) 101.295.752.118.716 93.954.353.088.553 48.763.525.416.438 44.890.746.233.280 300.081.438.835 7.341.399.030.163 4.893.706.557.428 2.448.941.660.503 (1.249.187.768) 16.216.693.096.637 16.216.693.096.637 4.510.309.244.845 3.550.576.338.217 147.786.735.389 102.603.993.117 7.406.216.735.946 499.200.049.123 3.431.891.899.489 3.431.891.899.489 3.431.891.899.489 33.256.155.560.171

(4.711.739.216.794) (2.092.363.652.678) (1.808.583.789.409) (292.981.335.253) 940.369.606 8.261.102.378 (2.619.375.564.116) 674.386.662.554 (426.078.812.258) 1.308.084.838.894 (1.546.645.233.659) (166.030.801.683) (5.817.368.663.710) 678.271.157.208 2.741.224.751.072 (65.219.462.534) (1.374.747.881.284) 93.954.353.088.553 48.763.525.416.438 44.890.746.233.280 300.081.438.835 7.341.399.030.163 4.893.706.557.428 2.448.941.660.503 (1.249.187.768) 2.841.393.096.637 16.216.693.096.637 4.510.309.244.845 3.550.576.338.217 147.786.735.389 102.603.993.117 7.406.216.735.946 499.200.049.123 (229.508.100.511) 3.431.891.899.489 3.431.891.899.489 1.011.355.560.171

Daftar Laporan Realisasi APBN -82 -


Daftar 1

(dalam rupiah) KODE MAP

URAIAN MAP


2

3

1 41151 411511 411512 411513 411514 411519

Pendapatan cukai Pendapatan cukai Hasil Tembakau Pendapatan cukai Ethyl Alkohol Pendapatan cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol Pendapatan Denda Administrasi Cukai Pendapatan cukai Lainnya

4116 Pendapatan pajak lainnya 41161 Pendapatan pajak lainnya 411611 Pendapatan Bea Meterai 411612 Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai 411619 Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya 41162 Pendapatan Bunga Penagihan Pajak 411621 Pendapatan Bunga Penagihan PPh 411622 Pendapatan Bunga Penagihan PPN 411623 Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM 411624 Pendapatan Bunga Penagihan PTLL 412 Pajak perdagangan internasional 4121 Pendapatan bea masuk 41211 Pendapatan Bea Masuk 412111 Pendapatan Bea Masuk 412112 Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil) 412113 Pendapatan Denda Administrasi Pabean 412114 Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor 412119 Pendapatan Pabean Lainnya 4122 Pendapatan pajak/pungutan ekspor 41221 Pendapatan pajak/pungutan ekspor 412211 Pendapatan pajak/pungutan ekspor 42 Penerimaan negara bukan pajak 421 Penerimaan Sumber Daya Alam 4211 Pendapatan minyak bumi 421111 Pendapatan minyak bumi 4212 Pendapatan gas alam 421211 Pendapatan gas alam 4213 Pendapatan pertambangan umum 421311 Pendapatan iuran tetap 421312 Pendapatan royalti batubara 4214 Pendapatan kehutanan 42141 Pendapatan dana reboisasi 421411 Pendapatan dana reboisasi 42142 Pendapatan provisi sumber daya hutan 421421 Pendapatan provisi sumber daya hutan 42143 Pendapatan iuran hak pengusahaan hutan 421431 Pendapatan IHPH Tanaman Industri


REALISASI 4 -

2.198.300.000.000 17.570.400.000.000 16.590.500.000.000 979.900.000.000 180.697.390.868.000 144.361.248.011.000 102.196.270.000.000 102.196.270.000.000 36.363.910.000.000 36.363.910.000.000 2.751.068.011.000 48.061.925.160 2.703.006.085.840 2.650.000.000.000 2.034.079.050.931 2.034.079.050.931 587.000.000.000 28.920.949.069 -

33.256.155.560.171 32.647.619.590.209 101.514.067.699 500.569.986.955 3.988.161.546 2.463.753.762 2.050.259.551.600 2.015.978.705.418 1.223.553.229.876 788.487.936.598 3.937.538.944 34.280.846.182 24.705.825.267 9.609.658.486 (33.769.909) (867.662) 15.239.170.915.223 14.920.926.026.871 14.920.926.026.871 14.832.438.008.073 1.114.656.802 217.552.063.150 (180.378.035.555) 50.199.334.401 318.244.888.352 318.244.888.352 318.244.888.352 146.888.310.402.381 110.467.256.674.000 72.822.266.069.379 72.822.266.069.379 30.939.783.556.621 30.939.783.556.621 3.190.472.228.757 113.612.753.120 3.076.859.475.637 3.249.365.525.474 2.561.483.675.914 2.561.483.675.914 642.336.888.293 642.336.888.293 42.851.758.364 26.886.739.789

5 33.256.155.560.171 32.647.619.590.209 101.514.067.699 500.569.986.955 3.988.161.546 2.463.753.762 (148.040.448.400) 2.015.978.705.418 1.223.553.229.876 788.487.936.598 3.937.538.944 34.280.846.182 24.705.825.267 9.609.658.486 (33.769.909) (867.662) (2.331.229.084.777) (1.669.573.973.129) 14.920.926.026.871 14.832.438.008.073 1.114.656.802 217.552.063.150 (180.378.035.555) 50.199.334.401 (661.655.111.648) 318.244.888.352 318.244.888.352 (33.809.080.465.619) (33.893.991.337.000) (29.374.003.930.621) (29.374.003.930.621) (5.424.126.443.379) (5.424.126.443.379) 439.404.217.757 65.550.827.960 373.853.389.797 599.365.525.474 527.404.624.983 527.404.624.983 55.336.888.293 642.336.888.293 13.930.809.295 26.886.739.789



Daftar 1

(dalam rupiah) KODE MAP 1

URAIAN MAP


2

3

421432 Pendapatan IHPH Bambu 421433 Pendapatan IHPH Tanaman Rotan 42144 Pendapatan Dana Pengamanan Hutan 421441 Pendapatan Dana Pengamanan Hutan 42145 Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi 421451 Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi 42146 Pendapatan Iuran Menangkap Satwa Liar 421461 Pendapatan Iuran Menangkap, Mengambil dan Mengangkut Satwa Liar 4215 Pendapatan perikanan 42151 Pendapatan perikanan 421511 Pendapatan perikanan 421512 Pendapatan Penerimaan Dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan 422 Pendapatan Bagian Laba BUMN 4221 Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN 42211 Pendapatan Laba BUMN Perbankan 422111 Pendapatan Laba BUMN Perbankan 42212 Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan 422121 Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan 423 Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 42311 Penjualan hasil produksi/sitaan 423111 Penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan 423112 Penjualan hasil peternakan dan perikanan 423113 Penjualan hasil tambang 423114 423115 423116 423117 423119 42312 423121 423122 423123 423129

Penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya Penjualan informasi, penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya Penjualan dokumen-dokumen pelelangan Penjualan lainnya Penjualan aset Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah Penjualan kendaraan bermotor Penjualan sewa beli Penjualan aset lainnya yang berlebih / rusak / dihapuskan

42313 423131 423132 423133 423139 42314 423141 423142 423143 423144

Pendapatan sewa Sewa rumah dinas, rumah negeri Sewa gedung, bangunan, gudang Sewa benda-benda bergerak Sewa benda-benda tak bergerak lainnya Pendapatan jasa I Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya Pendapatan tempat hiburan/ taman/ museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA) Pendapatan surat keterangan, visa/paspor dan SIM, STNK, dan BPKB Pendapatan hak dan perijinan

400.000.000.000 400.000.000.000

12.000.000.000.000 12.000.000.000.000

24.336.142.857.000 1.651.274.445.000 2.172.687.000 7.252.653.000 1.299.083.082.000


REALISASI 4 4.773.301.250 11.191.717.325 1.029.526.776 1.029.526.776 1.663.676.127 1.663.676.127 265.369.293.769 265.369.293.769 265.368.947.369 346.400 12.835.193.803.218 12.835.193.803.218 3.818.219.257.880 3.818.219.257.880 9.016.974.545.338 9.016.974.545.338 23.585.859.925.163 1.642.772.961.321 4.835.104.704 6.739.790.303 1.529.368.584.542

6.070.515.000 155.000.000 16.110.754.000 286.733.000 320.143.021.000 28.523.354.000 558.475.000 1.529.215.000 25.025.749.000 1.409.915.000

37.070.975.382 7.166.633.713 4.041.186.428 26.130.432.620 27.420.253.629 126.676.068.067

30.135.273.000 9.259.289.000 17.785.890.000 1.447.937.000 1.642.157.000 5.463.445.717.000 136.366.043.000 9.388.376.000 1.677.682.183.000 1.857.089.325.000

46.745.554.376 16.827.576.624 24.180.816.849 1.987.702.288 3.749.458.615 5.521.699.474.226 113.640.519.351 8.960.320.552 1.807.982.255.375 2.059.617.830.825

5 4.773.301.250 11.191.717.325 1.029.526.776 1.029.526.776 1.663.676.127 1.663.676.127 (134.630.706.231) (134.630.706.231) 265.368.947.369 346.400 835.193.803.218 835.193.803.218 3.818.219.257.880 3.818.219.257.880 9.016.974.545.338 9.016.974.545.338 (750.282.931.837) (8.501.483.679) 2.662.417.704 (512.862.697) 230.285.502.542 31.000.460.382 7.011.633.713 (12.069.567.572) 25.843.699.620 (292.722.767.371) 98.152.714.067 (558.475.000) (1.529.215.000) (25.025.749.000) (1.409.915.000) 16.610.281.376 7.568.287.624 6.394.926.849 539.765.288 2.107.301.615 58.253.757.226 (22.725.523.649) (428.055.448) 130.300.072.375 202.528.505.825



Daftar 1

(dalam rupiah) KODE MAP 1 423145 423146

URAIAN MAP 2

423147 423148 423149

Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi, pendapatan BPN, pendapatan DJBC (jasa pekerjaan dari cukai) Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan dan kenavigasian Pendapatan Jasa I Lainnya

42315 423151 423152 423153 423154 423155 423156 423157 423158 423159 42316 423161 423162 423169 42317 423171 423172 423173 423179 42318 423181 42321 423211 423212 423213 423214 423215 423219 42331 423311 423312 423313 423319 4234 42341 423411 423412 423413

Pendapatan jasa II Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin Pendapatan Jasa Catatan Sipil Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa Pendapatan uang pewarganegaraan Pendapatan bea lelang Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara Pendapatan jasa II lainnya Pendapatan bukan pajak dari luar negeri Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri Pendapatan Bunga Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi Pendapatan BPPN atas Bunga Obligasi Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman Pendapatan Bunga Lainnya Pendptn On Redemption ats Pemb. Kembali Obligasi DN J. Pj. Pendptn On Redemption ats Pemb. Kembali Obligasi DN J. Pjg. Pendapatan kejaksaan dan peradilan Pendapatan legalisasi tanda tangan Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan) Pendapatan hasil denda/denda tilang dan sebagainya Pendapatan ongkos perkara Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya Pendapatan pendidikan Pendapatan Uang pendidikan Pendapatan Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan Pendapatan Uang ujian untuk menjalankan praktek Pendapatan pendidikan lainnya Pendapatan lain-lain Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan Penerimaan kembali belanja pegawai pusat Penerimaan kembali belanja pensiun Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni



REALISASI

3

4

53.749.175.000

111.452.936.531

1.411.078.065.000 63.699.990.000 254.392.560.000 -

976.360.179.467 48.299.565.050 248.925.354.380 146.460.512.695

680.956.058.000 60.428.944.000 426.000.000.000 4.971.880.000 1.500.000.000 50.000.000 18.500.000.000 60.000.000.000 109.505.234.000 202.619.314.000 27.769.057.000 174.850.257.000 -

1.331.688.988.176 673.567.507.603 434.421.336.765 9.710.451.300 1.281.603.390 10.965.986.410 9.211.229.581 38.306.592.504 56.803.252.450 97.421.028.173 620.263.551.985 164.916.639.520 454.844.833.883 502.078.582 2.114.544.871 380.157.875 7.122.200 33.447.671 1.693.817.125 225.101.490.488 225.101.490.488 108.756.403.431 183.116.644 44.928.075 868.428.977 98.896.858.867 2.678.740.089 6.084.330.779 1.212.343.585.483 1.070.961.278.851 24.302.620.390 1.981.964.270 115.097.721.972 12.747.697.302.739 -

-

17.548.000.000 100.000.000 50.000.000 676.000.000 12.320.000.000 3.500.000.000 902.000.000 3.012.699.393.000 2.745.789.927.000 13.742.911.000 3.359.000.000 249.807.555.000 13.248.941.303.000 3.677.765.000 2.491.665.000 3.000.000 1.183.100.000

5 57.703.761.531 (434.717.885.533) (15.400.424.950) (5.467.205.620) 146.460.512.695 650.732.930.176 613.138.563.603 8.421.336.765 4.738.571.300 1.281.603.390 9.465.986.410 9.161.229.581 19.806.592.504 (3.196.747.550) (12.084.205.827) 417.644.237.985 137.147.582.520 279.994.576.883 502.078.582 2.114.544.871 380.157.875 7.122.200 33.447.671 1.693.817.125 225.101.490.488 225.101.490.488 91.208.403.431 83.116.644 (5.071.925) 192.428.977 86.576.858.867 (821.259.911) 5.182.330.779 (1.800.355.807.517) (1.674.828.648.149) 10.559.709.390 (1.377.035.730) (134.709.833.028) (501.244.000.261) (3.677.765.000) (2.491.665.000) (3.000.000) (1.183.100.000)



Daftar 1

(dalam rupiah) KODE MAP

URAIAN MAP

1 42342 423421 423422 423423 423424 423425 423426 42343 423431 423811 42344 423441 423442 42345 423451 423452 423453 423454 423455 423456 42346 423461 423462 423463 423464 423465 423466 42347 423471 423472 423473 423474 423475 423479

2 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu Penerimaan kembali belanja pegawai pusat Penerimaan kembali belanja pensiun Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni Penerimaan kembali belanja lain Pinjaman LN Penerimaan kembali Belanja lainnya Hibah Penerimaan kembali Belanja swadana Pendapatan Laba Bersih Hasil Penjualan BBM Pendapatan Laba Bersih Hasil Penjualan BBM Pengembalian Pendapatan Laba Bersih Hsl Penj. BBM Pendapatan pelunasan piutang Pendapatan pelunasan piutang non-bendahara Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara(Masuk TP/TGR) Bendahara Pembetulan Pembukuan Belanja Tahun Anggaran Berjalan Pembetulan Pembukuan Belanja RM TAB Pembetulan Pembukuan Belanja dari Pinjaman Luar Negeri TAB Pembetulan Pembukuan Belanja dari Hibah TAB Pembetulan Pembukuan Belanja Swadana TAB Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Pajak TAB Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Bea Masuk TAB Pembetulan Pembukuan Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu Pembetulan Pembukuan Belanja RM TAYL Pembetulan Pembukuan Belanja dari Pinjaman Luar Negeri TAYL Pembetulan Pembukuan Belanja dari Hibah TAYL Pembetulan Pembukuan Belanja Swadana TAYL Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Pajak TAYL Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Bea Masuk TAYL Pendapatan lain-lain Penerimaan kembali persekot/ uang muka gaji Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah Pendapatan atas denda administrasi BPHTB Penerimaan premi penjaminan perbankan nasional Pendapatan denda pelanggaran di bidang pasar modal Pendapatan anggaran lain-lain Jumlah Penerimaan Dalam Negeri

II 43 431 4312 43121 431219

Penerimaan Hibah Penerimaan Hibah Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri Pendapatan Hibah Luar Negeri Pendapatan Hibah Luar Negeri Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya Jumlah Pendapatan dan Hibah

ANGGARAN (UU No. 9/2005) 3


REALISASI

3.597.835.175.000 760.063.000 3.509.943.000 3.593.044.188.000 301.000.000 600.000 219.381.000

1.192.434.351.307 22.324.675.812 22.665.409.160 1.060.955.660.331 82.146.511.346 173.352.614 4.168.742.044 11.576.248 11.576.248

4

8.007.605.726.000 8.000.000.000.000 7.605.726.000 1.639.822.637.000 830.955.000 1.088.618.000 1.450.000.000.000 9.000.000.000 178.903.064.000

8.042.517.305.958 8.018.517.361.356 23.999.944.602 5.881.420.816 5.776.150.061 15.000.000 3.806.294 23.658 85.365.449 1.075.354 2.224.412.237 766.099.670 955.095.457 355.125 318.896.015 675.000 183.290.970 3.504.628.236.173 4.030.257.496 26.772.669.442 1.778.201.538 1.642.550.016.654 9.054.554.203 1.820.442.536.840

532.671.020.868.000

493.919.424.327.423

7.455.088.000.000 -

1.304.782.898.434 1.304.782.898.434 1.304.782.898.434 1.304.782.898.434 1.304.782.898.434 1.304.782.898.434

5 (2.405.400.823.693) 21.564.612.812 19.155.466.160 (2.532.088.527.669) 81.845.511.346 172.752.614 3.949.361.044 11.576.248 11.576.248 34.911.579.958 18.517.361.356 16.394.218.602 5.881.420.816 5.776.150.061 15.000.000 3.806.294 23.658 85.365.449 1.075.354 2.224.412.237 766.099.670 955.095.457 355.125 318.896.015 675.000 183.290.970 1.864.805.599.173 3.199.302.496 25.684.051.442 1.778.201.538 192.550.016.654 54.554.203 1.641.539.472.840 (38.751.596.540.577) (6.150.305.101.566) 1.304.782.898.434 1.304.782.898.434 1.304.782.898.434 1.304.782.898.434 1.304.782.898.434

540.126.108.868.000

495.224.207.225.857

(44.901.901.642.143)



Daftar 2

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT BAGIAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2005 (dalam rupiah)

KODE BA

URAIAN

ANGGARAN (UU. NO. 9 / 2005)

REALISASI

REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN

1

2

3

4

5

01 0101 0108 0313 0315 0316 02 0101 0313 0315 0316 04 0311 0312 0313 0315 0316 1103 05 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0313 0316 0634 0101

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN POLITIK PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMUNIKSASI DAN INFORMASI DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBA PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN POLITIK PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS MAHKAMAH AGUNG PROGRAM PERENCANAAN HUKUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM PROGRAM PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAM PROGRAM PEMBINAAN PERADILAN PROGRAM PROFESI HUKUM PROGRAM PEMBINAAN SARANA DAN PRASARANA HUKUM PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSATAMAN GENDER DAN ANAK PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN POLITIK

218.168.162.000

153.640.722.167

64.527.439.833

128.676.678.000 2.000.000.000 957.560.000 74.957.710.000 11.576.214.000

100.986.962.960 1.319.197.000 682.725.318 40.678.934.209 9.972.902.680

27.689.715.040 680.803.000 274.834.682 34.278.775.791 1.603.311.320

836.992.648.000

673.684.457.196

163.308.190.804

502.801.886.000 3.552.734.000 205.759.410.000 124.878.618.000

403.032.196.338 2.651.030.005 171.532.856.571 96.468.374.282

99.769.689.662 901.703.995 34.226.553.429 28.410.243.718

302.720.915.000

269.489.164.912

33.231.750.088

148.099.824.000 999.999.000 28.785.000.000 74.999.997.000 17.233.848.000 32.602.247.000

172.363.121.741 111.742.500 7.793.380.046 69.252.018.569 19.968.902.056 -

(24.263.297.741) 888.256.500 20.991.619.954 5.747.978.431 (2.735.054.056) 32.602.247.000

1.208.417.200.000

1.229.802.576.147

(21.385.376.147)

5.000.000.000 535.685.549.000 5.000.000.000 3.000.000.000 4.250.000.000 9.077.347.000 330.291.324.000 15.667.595.000 219.065.689.000 9.677.036.000 70.702.660.000 1.000.000.000 -

4.106.631.511 533.809.159.103 4.190.813.640 3.714.425.671 4.815.706.948 10.143.994.031 419.365.192.660 8.677.137.880 168.259.934.681 849.418.671 64.477.394.221 4.793.422.799

893.368.489 1.876.389.897 809.186.360 (714.425.671) (565.706.948) (1.066.647.031) (89.073.868.660) 6.990.457.120 50.805.754.319 8.827.617.329 6.225.265.779 1.000.000.000 (4.793.422.799)



KODE BA 1 0203 0402 0311 0403 0501 0315 06 0302 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0634 07

URAIAN 2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA LAUT PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN, PENGAMALAN, DAN PENGEMBANGAN NILAI-NI PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA KEJAKSAAN AGUNG PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM PROGRAM PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAM PROGRAM PEMBINAAN PERADILAN PROGRAM PROFESI HUKUM PROGRAM PEMBINAAN SARANA DAN PRASARANA HUKUM PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSATAMAN GENDER DAN ANAK


REALISASI

3


-

4 1.291.332.713 751.247.733 238.257.802 148.859.578 41.307.070 128.339.435

5 (1.291.332.713) (751.247.733) (238.257.802) (148.859.578) (41.307.070)

858.058.977.000

777.651.795.838

80.407.181.162

1.500.000.000 13.000.000.000 1.000.000.000 514.080.477.000 5.000.000.000 11.000.000.000 311.678.500.000 800.000.000

777.651.795.838 -

1.500.000.000 13.000.000.000 1.000.000.000 (263.571.318.838) 5.000.000.000 11.000.000.000 311.678.500.000 800.000.000

744.523.995.000

603.145.382.186

141.378.612.814

0103 0104 0312 0313 0315 0316

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA INTERNASIONAL PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN MEDIA MASA PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN

1.500.000.000 9.000.000.000 12.500.000.000 62.250.000.000 152.434.834.000 506.839.161.000

1.198.448.849 1.828.574.983 11.585.084.050 4.514.955.403 130.720.778.130 453.297.540.771

301.551.151 7.171.425.017 914.915.950 57.735.044.597 21.714.055.870 53.541.620.229

07.01 07.02 07.03 07.04 07.05

KEPRESIDENAN PER UNIT ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA SEKRETARIAT KABINET SEKRETARIAT PRESIDEN SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN

744.523.995.000 395.215.257.090 12.798.277.000 309.989.548.910 11.152.119.000 15.368.793.000

603.145.382.186 307.821.941.374 11.537.894.882 257.818.716.292 10.601.097.215 15.365.732.423

141.378.612.814 87.393.315.716 1.260.382.118 52.170.832.618 551.021.785 3.060.577

83.864.943.000

47.252.088.549

36.612.854.451

2.000.000.000 37.000.000.000 44.864.943.000

872.585.340 8.110.776.145 38.268.727.064

1.127.414.660 28.889.223.855 6.596.215.936

1.096.617.900.000

637.625.900.321

458.991.999.679

33.293.244.000 529.421.000 38.000.000.000

24.013.921.987 513.490.900 885.086.200

9.279.322.013 15.930.100 37.114.913.800

08 0314 0315 0316 10 0101 0104 0107

KEPRESIDENAN (Setneg, Setkab, Setpres,Setmilpres, Paspampres)

Daftar 2

WAKIL PRESIDEN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN POLITIK PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN MEDIA MASA PROGRAM PENATAAN OTONOMI DAERAH



KODE BA 1 0113 0115 0149 0150 0217 0303 0304 0311 0312 0313 0314 0315 0316 0607 0647 0648 0650 0720 0801 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0951 1001 1103 0605 11 0101 0102 0103 0311 0312 0313 0314 0315 0316 0650

URAIAN 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KOMITMEN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL PROGRAM REKONSILIASI NASIONAL PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTIBMAS PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN PROGRAM PENATAAN ADMINSITRASI KEPENDUDUKAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PROGRAM PENATAAN RUANG PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH PROGRAM PEMBINAAN DAERAH PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PROGRAM PENGEMBANGAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN PROGRAM PENANGANAN DAERAH KHUSUS PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PROGRAM REHABILITASI SAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS PROGRAM TIDAK ADA DEPARTEMEN LUAR NEGERI PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN POLITIK PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS POLTIK DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA INTERNASIONAL PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Daftar 2


REALISASI


3

4

5

500.000.000 2.000.000.000 15.000.000.000 5.000.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 18.844.852.000 1.000.000.000 27.990.884.000 2.000.000.000 112.807.804.000 110.064.102.000 41.968.195.000 23.010.000.000 16.154.397.000 13.352.762.000 1.000.000.000 4.000.000.000 299.804.075.000 20.841.406.000 186.756.758.000 7.500.000.000 2.000.000.000 10.000.000.000 2.500.000.000 4.200.000.000 93.000.000.000 -

1.986.195.500 12.550.908.640 4.714.246.680 758.048.610 681.194.000 630.662.000 17.973.908.401 970.730.000 22.085.020.375 1.566.724.260 58.529.204.737 107.483.737.005 45.209.421.162 16.598.191.728 11.081.710.940 10.467.738.543 932.616.253 3.426.714.320 181.636.177.040 21.834.144.885 71.595.871.452 5.523.030.041 1.942.242.926 6.022.433.460 2.491.001.000 3.505.683.316 15.843.960

500.000.000 13.804.500 2.449.091.360 285.753.320 241.951.390 818.806.000 369.338.000 870.943.599 29.270.000 5.905.863.625 433.275.740 54.278.599.263 2.580.364.995 (3.241.226.162) 6.411.808.272 5.072.686.060 2.885.023.457 67.383.747 573.285.680 118.167.897.960 (992.738.885) 115.160.886.548 1.976.969.959 57.757.074 3.977.566.540 8.999.000 694.316.684 93.000.000.000 (15.843.960)

3.855.105.377.000

3.159.979.434.588

695.125.942.412

3.476.021.603.000 15.000.000.000 30.000.000.000 11.500.472.000 1.500.000.000 9.085.227.000 3.000.000.000 20.000.000.000 283.538.788.000 5.459.287.000

2.199.237.195.320 28.529.140.975 20.659.607.294 11.509.658.864 251.800.250 2.728.395.385 12.177.725.366 869.500.681.932 5.388.842.110

1.276.784.407.680 (13.529.140.975) 9.340.392.706 (9.186.864) 1.248.199.750 9.085.227.000 271.604.615 7.822.274.634 (585.961.893.932) 70.444.890



KODE BA 1 0607 12 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 13 0149 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0308 0309 0311 0313 0316 0607 0634 0650 15 0311 0313 0315 0316 0607 0736 0737 0738

URAIAN 2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DEPARTEMEN PERTAHANAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN INTEGRATIF PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA DARAT PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA LAUT PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA UDARA PROGRAM PENEGAKAN KEDAULATAN DAN PENJAGAAN KEUTUHAN NKRI PROGRAM OPERASI BHAKTI TNI PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PERTAHANAN PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DUKUNGAN PERTAHANAN PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN PROGRAM KERJASAMA MILITER INTERNASIONAL PROGRAM PENELITIAN DAN PENGAMBANGAN PERTAHANAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI PROGRAM PENINGKATAN KOMITMEN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL PROGRAM PERENCANAAN HUKUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM PROGRAM PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAM PROGRAM PROFESI HUKUM PROGRAM PEMBINAAN SARANA DAN PRASARANA HUKUM PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSATAMAN GENDER DAN ANAK PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DEPARTEMEN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN DAN PENGAMANAN KEUANGAN NEGARA PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELUARAN NEGARA PROGRAM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN HUTANG

Daftar 2


REALISASI

3


-

4 9.996.387.092

5 (9.996.387.092)

22.053.597.200.000

20.828.519.943.727

2.157.510.640.000 9.082.604.211.000 3.202.952.828.000 2.392.112.942.000 25.759.920.000 26.569.085.000 52.587.019.000 5.024.639.560.000 19.314.956.000 40.789.490.000 28.756.549.000

2.120.275.996.002 8.672.415.022.887 3.127.050.805.568 2.425.625.258.249 25.759.726.920 26.322.491.400 53.331.094.439 4.288.103.097.633 19.741.253.903 40.783.802.934 29.111.393.792

37.234.643.998 410.189.188.113 75.902.022.432 (33.512.316.249) 193.080 246.593.600 (744.075.439) 736.536.462.367 (426.297.903) 5.687.066 (354.844.792)

1.862.804.548.000

1.952.978.943.386

(90.174.395.386)

19.384.071.000 5.500.000.000 426.370.539.000 15.600.000.000 549.437.616.000 150.813.209.000 2.500.000.000 49.950.000.000 448.130.190.000 9.534.857.000 11.053.421.000 167.155.049.000 4.724.609.000 750.000.000 1.900.987.000

16.014.379.646 4.817.010.300 374.270.130.679 13.303.925.326 762.061.714.580 191.076.850.935 2.217.595.727 43.395.262.150 375.897.720.089 9.501.029.219 10.889.239.472 139.460.298.197 7.162.977.457 673.498.914 2.237.310.695

3.369.691.354 682.989.700 52.100.408.321 2.296.074.674 (212.624.098.580) (40.263.641.935) 282.404.273 6.554.737.850 72.232.469.911 33.827.781 164.181.528 27.694.750.803 (2.438.368.457) 76.501.086 (336.323.695)

4.860.896.214.000

3.621.301.649.487

37.844.586.000 6.886.000.000 1.333.792.454.000 90.148.102.000 60.736.946.000 2.514.213.490.000 668.866.197.000 8.540.724.000

23.161.422.633 2.565.868.712 596.691.236.779 71.666.648.009 55.400.713.901 2.081.769.055.684 674.748.168.428 5.018.416.735

1.225.077.256.273

1.239.594.564.513 14.683.163.367 4.320.131.288 737.101.217.221 18.481.453.991 5.336.232.099 432.444.434.316 (5.881.971.428) 3.522.307.265



KODE BA 1 0739 0740 0741 18 0311 0313 0316 0607 0650 0717 0718 0742 0954 1103 19 0303 0311 0313 0315 0316 0607 0711 0728 0729 0730 0731 0732 0954 0706 0708 0709 0710 1103 0312 0314 0603 0604

URAIAN 2 PROGRAM PEMBINAAN AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEUANGAN PROGRAM STABILISASI EKONOMI DAN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERTANIAN PROGRAM PENGEMBANGAN, PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA TEK. INFORMASI DAN PENYIAR PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN PROGRAM PEMBINAAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN EKSPOR - IMPOR PROGRAM PENGEMBANGAN ISNDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PROGRAM PEMBINAAN INSDUSTRI RUMAH TANGGA, INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI PROGRAM PEMBINAAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI DAN PENATAAN STRUKTUR PROGRAM PENGEMBANGAN, PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA TEK. INFORMASI DAN PENYIAR PROGRAM PERSAINGAN USAHA PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI NASIONAL PROGRAM PEMBINAAN PENGAMANAN PERDAGANGAN, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN SISTEM SISTR PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

Daftar 2


REALISASI


3 50.575.066.000 17.448.485.000 71.844.164.000

4 29.133.857.712 20.310.778.999 60.835.481.895

5 21.441.208.288 (2.862.293.999) 11.008.682.105

4.292.830.741.000

2.659.927.010.171

12.680.327.000 35.100.114.000 52.103.001.000 38.530.538.000 145.086.451.000 1.845.582.450.000 1.559.349.375.000 434.486.000.000 53.662.485.000

11.890.933.459 29.535.400.243 45.095.580.684 35.169.887.216 115.452.890.824 1.062.947.246.207 1.056.673.217.907 238.740.157.552 63.505.381.374

116.250.000.000

916.314.705

115.333.685.295

1.699.022.336.000

1.204.234.848.587

494.787.487.413

2.000.000.000 15.541.974.000 31.922.988.000 30.376.241.000 42.306.588.000 61.637.453.000 99.058.737.000 200.664.000.000 24.407.881.000 282.876.972.000 181.242.350.000 13.052.885.000 3.011.764.000

1.044.368.450 12.117.453.616 31.244.478.291 15.300.272.143 40.446.270.386 50.996.364.578 87.298.654.295 138.113.376.937 23.861.721.942 192.249.300.080 125.613.500.847 11.105.457.200 2.620.771.636

955.631.550 3.424.520.384 678.509.709 15.075.968.857 1.860.317.614 10.641.088.422 11.760.082.705 62.550.623.063 546.159.058 90.627.671.920 55.628.849.153 1.947.427.800 390.992.364

42.300.000.000 148.636.565.000 12.645.774.000 54.500.000.000 25.555.904.000 -

8.792.850.770 110.201.808.254 10.136.530.097 51.397.883.114 530.400 3.600.000 8.946.439.411 119.148.268

33.507.149.230 38.434.756.746 2.509.243.903 3.102.116.886 25.555.904.000 (530.400) (3.600.000) (8.946.439.411) (119.148.268)

1.632.903.730.829 789.393.541 5.564.713.757 7.007.420.316 3.360.650.784 29.633.560.176 782.635.203.793 502.676.157.093 195.745.842.448 (9.842.896.374)



KODE BA 1 0606 0707 0721 0727 1313 0000 20 0303 0311 0313 0314 0316 0607 0650 0722 0723 0746 0757 0762 0918 0919 0920 0921 0922 0923 0924 1001 1002 1003 1004 1005 1103 22 0115 0116 0310 0311 0313 0315

URAIAN 2 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM PENGAMANAN PERDAGANGAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PERIKANAN PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR PROGRAM TIDAK ADA PROGRAM TIDAK ADA DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN SUMBER DAYA MINERAL & BATUB PROGRAM PEMBINAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KETENAGALISRIKAN, USAHA ENERGI TERBARUKA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA DAN PEMANFAATAN MINYAK DAN GAS BUMI PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI PROGRAM PENYEMPURNAAN RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI SARANA DAN PRASARANA ENERGI PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILTAS PEMDA, KOPERASI DAN MASYARAKAT TERHADAP JASA PELAY PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANAN SARANA & PRASARANA KETENAGALISTRIKAN PROGRAM PENYEMPURNAAN RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI SARANA & PRASARANA KETENAGLI PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILTAS PEMDA, KOPERASI & MASYARAKAT TERHADAP JASA PELAYAN PROGRAM PENGUASAAN & PENGEMBANGAN APLIKASI DAN TEKNOLOGI SERTA BISNIS KETENAGALISTR PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS & AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM & LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA

Daftar 2


REALISASI


3

4

5

70.102.000.000 357.182.260.000 -

46.775.000 21.689.198.350 42.577.000 260.541.968.376 180.122.800 123.426.346

(46.775.000) 48.412.801.650 (42.577.000) 96.640.291.624 (180.122.800) (123.426.346)

6.260.363.898.000

3.117.146.419.654

3.143.217.478.346

6.000.000.000 22.334.535.000 27.000.143.000 87.250.061.000 20.241.426.000 9.695.378.000 3.844.008.000 665.901.888.000 280.772.174.000 31.516.473.000 25.054.059.000 240.000.000.000 44.899.593.000 6.904.191.000 82.500.000.000 4.436.225.551.000 12.655.856.000 5.176.548.000 67.299.080.000 2.201.890.000 5.135.580.000 67.369.039.000 7.386.402.000 10.000.000.000 93.000.023.000

3.255.505.655 22.192.165.544 21.001.131.062 31.816.826.374 17.648.205.027 8.084.978.592 3.526.998.891 416.964.309.191 260.974.138.650 21.099.001.465 13.487.070.620 151.291.360.628 39.133.677.909 4.534.625.723 55.500.653.723 1.909.186.882.040 9.448.412.350 2.814.434.075 41.815.877.605 2.147.278.497 5.035.922.470 61.333.734.735 5.046.656.698 9.806.572.130 -

2.744.494.345 142.369.456 5.999.011.938 55.433.234.626 2.593.220.973 1.610.399.408 317.009.109 248.937.578.809 19.798.035.350 10.417.471.535 11.566.988.380 88.708.639.372 5.765.915.091 2.369.565.277 26.999.346.277 2.527.038.668.960 3.207.443.650 2.362.113.925 25.483.202.395 54.611.503 99.657.530 6.035.304.265 2.339.745.302 193.427.870 93.000.023.000

6.030.673.129.000

3.978.493.207.586

2.052.179.921.414

38.034.437.000 38.052.977.000 1.626.104.000 11.823.240.000 284.276.669.000 8.447.954.000

32.400.746.266 33.815.506.110 435.086.800 12.241.918.091 86.913.346.560 8.344.558.995

5.633.690.734 4.237.470.890 1.191.017.200 (418.678.091) 197.363.322.440 103.395.005



KODE BA 1 0316 0323 0607 0650 0906 0907 0908 0947 23 0115 0311 0313 0315 0316 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0609 0610 0634 0642 0650 0651 1103 0607 0616 0631 0636 0638 0639 0640 0641 2051 24 0311 0313

URAIAN 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENCARIAN DAN PENYELAMATAN PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PROGRAM PEMELIHARAAN, REHABILITASI, PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI DARAT PROGRAM PEMELIHARAAN, REHABILITASI, PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI LAUT PROGRAM PEMELIHARAAN, REHABILITASI, PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA PROGRAM RESTRUKTURISASI, REFORMASI PERHUBUNGAN & PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTAR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSATAMAN GENDER DAN ANAK PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEMUDA PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA PROGRAM TIDAK ADA DEPARTEMEN KESEHATAN PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR

Daftar 2


REALISASI


3 4.225.579.000 123.675.141.000 142.469.562.000 21.004.813.000 1.981.441.692.000 1.455.361.391.000 1.904.233.570.000 16.000.000.000

4 4.181.641.739 74.419.733.437 66.154.112.768 21.289.550.530 1.227.301.065.250 902.839.526.482 1.495.458.621.974 12.697.792.584

5

26.991.765.707.000

23.117.410.882.380

3.874.354.824.620

750.000.000 30.501.200.000 5.000.000.000 92.515.149.000 1.337.891.406.000 273.239.525.000 11.292.311.180.000 2.621.671.470.000 7.606.395.533.000 362.171.960.000 2.767.385.000.000 117.090.000.000 305.160.000.000 17.300.000.000 6.099.200.000 40.000.000.000 70.275.208.000 46.008.876.000 -

22.345.795.230 5.253.592.803 77.781.840.819 422.674.320.202 254.364.862.512 10.862.635.595.583 2.467.675.321.243 5.837.285.521.695 324.215.331.065 2.283.110.348.731 98.882.850.439 217.632.421.363 26.065.593.000 18.161.576.708 29.336.349.766 62.551.667.773 43.937.500 2.000.000 1.386.617 13.254.500 1.269.892.600 45.906.108.536 850.419.840 59.343.167.855 7.726.000

750.000.000 8.155.404.770 (253.592.803) 14.733.308.181 915.217.085.798 18.874.662.488 429.675.584.417 153.996.148.757 1.769.110.011.305 37.956.628.935 484.274.651.269 18.207.149.561 87.527.578.637 (8.765.593.000) (12.062.376.708) 10.663.650.234 7.723.540.227 46.008.876.000 (43.937.500) (2.000.000) (1.386.617) (13.254.500) (1.269.892.600) (45.906.108.536) (850.419.840) (59.343.167.855) (7.726.000)

11.136.427.750.000

6.508.890.238.787

4.627.537.511.213

19.784.195.000 11.605.229.000

18.712.616.253 13.745.276.803

43.937.261 49.255.407.563 76.315.449.232 (284.737.530) 754.140.626.750 552.521.864.518 408.774.948.026 3.302.207.416

1.071.578.747 (2.140.047.803)



KODE BA 1 0316 0607 0614 0615 0616 0617 0618 0619 0620 0621 0624 0625 1103 25 0311 0312 0313 0314 0315 0316 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0610 0634 0639 0951 1103 0116 0000 062

URAIAN 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDADYAAN MASYARAKAT PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS DEPARTEMEN AGAMA PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN, PENGAMALAN, DAN PENGEMBANGAN NILAI-NI PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEA PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSATAMAN GENDER DAN ANAK PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEMUDA PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS PROGRAM TIDAK ADA PROGRAM TIDAK ADA

Daftar 2


REALISASI


3 814.383.398.000 250.098.042.000 28.876.345.000 282.658.539.000 3.351.577.774.000 3.866.251.660.000 853.485.819.000 178.500.000.000 156.605.185.000 150.740.517.000 1.002.622.799.000 74.238.248.000 95.000.000.000

4 674.805.737.333 272.431.955.240 15.641.450.218 94.423.464.428 2.151.249.606.378 2.093.027.529.800 534.387.863.935 116.780.074.122 60.591.583.438 129.503.638.799 268.636.133.447 64.953.308.593 -

5 139.577.660.667 (22.333.913.240) 13.234.894.782 188.235.074.572 1.200.328.167.622 1.773.224.130.200 319.097.955.065 61.719.925.878 96.013.601.562 21.236.878.201 733.986.665.553 9.284.939.407 95.000.000.000

7.017.662.041.000

6.497.342.326.781

520.319.714.219

20.555.435.000 2.000.000.000 24.336.734.000 21.213.101.000 5.710.000.000 311.427.606.000 225.891.562.000 393.948.002.000 1.468.016.175.000 16.450.000.000 84.293.424.000 11.062.577.000 25.118.352.000 2.259.079.006.000 847.622.505.000 1.061.323.068.000 27.380.000.000 100.000.000.000 17.150.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 13.000.000.000 80.084.494.000

21.930.324.423 1.725.126.002 21.741.166.559 19.918.543.646 4.681.222.607 262.991.195.366 240.256.153.489 499.817.786.360 1.717.330.955.547 15.539.511.266 78.787.989.230 8.944.579.659 22.159.215.163 2.233.103.685.251 729.228.957.506 490.798.228.400 22.210.577.830 72.108.712.971 12.304.544.800 967.452.400 940.287.000 9.707.697.721 6.309.380.481 67.550

(1.374.889.423) 274.873.998 2.595.567.441 1.294.557.354 1.028.777.393 48.436.410.634 (14.364.591.489) (105.869.784.360) (249.314.780.547) 910.488.734 5.505.434.770 2.117.997.341 2.959.136.837 25.975.320.749 118.393.547.494 570.524.839.600 5.169.422.170 27.891.287.029 4.845.455.200 32.547.600 59.713.000 13.000.000.000 80.084.494.000 (9.707.697.721) (6.309.380.481) (67.550)

-



KODE BA 1 0101 0102 0205 0206 0301 0302 0303 0306 0502 0607 0609 0616 0620 0630 0737 0804 0806 0902 0901 0736 26 0311 0313 0315 0316 0649 0725 0726 0744 0809 1103 27 0311 0313 0315 0316 0607 0626 0627

URAIAN 2 PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN POLITIK PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS POLITIK DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI PROGRAM PENEGAKAN KEDAULATAN DAN PENJAGAAN KEUTUHAN NKRI PROGRAM OPERASI BHAKTI TNI PROGRAM PERENCANAAN HUKUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAM PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIFITASPENGELUARAN NEGARA PROGRAM PEMBINAAN DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA, & JARINGAN PENGAIRAN LA PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER AIR LAIN PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN DAN PENGAMANAN KEUANGAN NEGARA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA TENAGA KERJA PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA PROGRAM TRANSMIGRASI PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS DEPARTEMEN SOSIAL PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN PROGRAM BANTUAN DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Daftar 2


REALISASI

3 -

4 1.639.428.602 17.201.345 52.849.597 708.700.177 96.425.297 25.411.107 513.588.000 576.547.747 2.000.000 4.401.300 63.217.411 1.163.267 12.999.277 3.774.360 2.495.000 35.152.565 19.670.064 10.000.000 1.207.050 52.733.388

1.656.071.147.000

1.068.307.966.588

14.983.822.000 27.616.895.000 2.750.000.000 74.370.584.000 17.880.373.000 359.801.408.000 117.366.392.000 211.507.405.000 803.754.267.000 26.040.001.000

14.713.547.089 30.779.981.733 2.237.130.600 62.321.119.038 20.400.877.191 193.205.223.118 103.371.665.613 132.200.666.257 509.077.755.949 -

2.349.144.698.000

1.661.882.363.025

7.869.800.000 31.660.113.000 65.221.619.000 77.846.399.000 16.837.668.000 727.020.545.000 575.324.861.000

7.048.663.322 30.093.734.135 12.869.385.074 62.177.330.247 17.167.601.952 370.682.714.740 485.686.677.732

REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN 5 (1.639.428.602) (17.201.345) (52.849.597) (708.700.177) (96.425.297) (25.411.107) (513.588.000) (576.547.747) (2.000.000) (4.401.300) (63.217.411) (1.163.267) (12.999.277) (3.774.360) (2.495.000) (35.152.565) (19.670.064) (10.000.000) (1.207.050) (52.733.388) 587.763.180.412 270.274.911 (3.163.086.733) 512.869.400 12.049.464.962 (2.520.504.191) 166.596.184.882 13.994.726.387 79.306.738.743 294.676.511.051 26.040.001.000 687.262.334.975 821.136.678 1.566.378.865 52.352.233.926 15.669.068.753 (329.933.952) 356.337.830.260 89.638.183.268



KODE BA 1 0628 0629 0630 0631 0632 0634 29 0311 0316 0607 0650 0705 0745 1001 1002 1005 32 0311 0316 0607 0650 0720 0721 0801 0954 1001 1002 1103 33 0104 0311 0312 0313 0314 0315 0316

URAIAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAH. SOSIAL PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYULUHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSATAMAN GENDER DAN ANAK DEPARTEMEN KEHUTANAN PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEHUTANAN PROGRAM PEMBINAAN PRODUKSI KEHUTANAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS & AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM & LINGKUNGAN HIDUP DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PERIKANAN PROGRAM PENATAAN RUANG PROGRAM PENGEMBANGAN, PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA TEK. INFORMASI DAN PENYIAR PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN MEDIA MASA PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN

Daftar 2


REALISASI


3 596.272.927.000

4 450.811.740.421

5 145.461.186.579

101.911.175.000 3.124.500.000 123.007.291.000 22.447.800.000 600.000.000

91.465.024.840 2.921.103.138 112.889.720.316 17.474.804.108 593.863.000

10.446.150.160 203.396.862 10.117.570.684 4.972.995.892 6.137.000

2.138.418.472.000

959.441.189.415

1.178.977.282.585

21.842.291.000 144.501.016.000 838.672.789.000 118.478.376.000 168.230.000.000 253.580.000.000 372.200.000.000 210.914.000.000 10.000.000.000

16.527.612.946 118.061.735.394 52.235.576.950 107.211.707.225 94.897.298.485 166.090.674.499 289.560.684.843 108.722.105.493 6.133.793.580

5.314.678.054 26.439.280.606 786.437.212.050 11.266.668.775 73.332.701.515 87.489.325.501 82.639.315.157 102.191.894.507 3.866.206.420

2.477.955.037.000

1.745.845.076.492

732.109.960.508

13.796.976.000 13.213.713.000 44.875.681.000 55.427.365.000 500.382.061.000 1.663.255.004.000 7.000.000.000 2.082.439.000

15.999.819.598 13.482.441.579 51.213.922.082 59.112.579.668 280.188.895.684 1.275.379.603.841 6.667.943.333 2.137.058.661

(2.202.843.598) (268.728.579) (6.338.241.082) (3.685.214.668) 220.193.165.316 387.875.400.159 332.056.667 (54.619.661)

14.000.000.000 88.261.348.000 75.660.450.000

13.078.336.642 28.584.475.404 -

921.663.358 59.676.872.596 75.660.450.000

19.046.404.046.000

13.328.935.588.101

5.717.468.457.899

4.806.139.000 19.103.613.000 9.000.000.000 56.587.134.000 18.000.000.000 6.000.000.000 38.559.158.000

3.911.287.264 12.960.710.839 8.409.017.645 48.517.191.214 15.824.732.675 5.872.785.350 24.137.296.488

894.851.736 6.142.902.161 590.982.355 8.069.942.786 2.175.267.325 127.214.650 14.421.861.512



KODE BA 1 0604 0607 0615 0650 0757 0801 0806 0807 0901 0902 0903 0904 0905 0909 0910 0911 0912 0950 1103 34 0101 0102 0103 0107 0108 0116 0149 0150 0208 0222 0306 0310 0316 35 0316 0741 36 0310

URAIAN 2 PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI PROGRAM PENATAAN RUANG PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PROGRAM PENGEMBANGAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER AIR LAIN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA, & JARINGAN PENGAIRAN LA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMAN PANTAI PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN DRAINASE PROGRAM PENINGKATANPEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN POLITIK PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS POLTIK DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA INTERNASIONAL PROGRAM PENATAAN OTONOMI DAERAH PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMUNIKSASI DAN INFORMASI DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBA PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENINGKATAN KOMITMEN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL PROGRAM REKONSILIASI NASIONAL PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DUKUNGAN PERTAHANAN PROGRAM PEMANTAPAN KEAMANAN DALAM NEGERI PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAM PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM STABILISASI EKONOMI DAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

Daftar 2

ANGGARAN (UU. NO. 9 / 2005) 3 5.479.904.000 21.942.012.000 582.556.000 72.935.613.000 12.537.768.000 38.875.000.000 35.000.000.000 3.375.909.395.000 713.748.461.000 2.638.384.322.000 360.144.281.000 1.361.102.741.000 1.541.475.446.000 476.331.584.000 891.897.974.000 557.998.623.000 347.096.310.000 5.392.649.529.000 1.050.256.483.000

REALISASI


4 5.092.890.530 15.470.914.386 569.810.440 51.792.279.080 9.226.813.082 29.621.782.454 33.079.516.813 2.673.659.787.619 458.354.630.504 1.647.418.767.611 320.039.063.850 928.971.668.234 1.105.857.206.777 356.556.558.167 599.887.205.568 468.444.814.791 314.260.496.926 4.190.998.359.794 -

5 387.013.470 6.471.097.614 12.745.560 21.143.333.920 3.310.954.918 9.253.217.546 1.920.483.187 702.249.607.381 255.393.830.496 990.965.554.389 40.105.217.150 432.131.072.766 435.618.239.223 119.775.025.833 292.010.768.432 89.553.808.209 32.835.813.074 1.201.651.169.206 1.050.256.483.000

69.752.148.000

67.284.817.040

2.467.330.960

14.000.048.000 2.500.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 15.000.000.000 6.000.000.000 1.000.000.000 5.275.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 17.477.100.000

13.998.820.000 2.022.122.661 991.690.160 999.400.000 1.995.388.000 15.966.985.944 14.646.129.275 5.965.585.000 979.550.000 5.250.886.000 1.968.260.000 2.500.000.000 -

1.228.000 477.877.339 8.309.840 600.000 4.612.000 (15.966.985.944) 353.870.725 34.415.000 20.450.000 24.114.000 31.740.000 17.477.100.000

65.458.481.000

44.011.860.944

21.446.620.056

9.458.510.000 55.999.971.000

8.078.776.295 35.933.084.649

1.379.733.705 20.066.886.351

71.929.202.000

64.182.510.123

7.746.691.877

31.000.000.000

24.392.954.234

6.607.045.766



KODE BA 1 0316 0652 40 0311 0312 0316 0501 0502 0503 0733 0743 0764 41 0314 0315 0716 42 0104 0103 0151 0209 0303 0311 0312 0313 0314 0315 0316 0637 0649 0650 0711 0720 0757 0758 0801 0806 1001

URAIAN 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN MEDIA MASA PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA INTERNASIONAL PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM DIFUSI DAN PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PROGRAM PEMBINAAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN EKSPOR - IMPOR PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL PROGRAM PENATAAN RUANG PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

Daftar 2


REALISASI


3 10.929.227.000 29.999.975.000

4 11.226.587.829 28.562.968.060

5

557.050.101.000

447.409.729.929

109.640.371.071

10.013.003.000 72.947.948.000 93.157.091.000 42.231.000.000 27.101.000.000 101.670.042.000 25.253.418.000 104.288.000.000 80.388.599.000

8.218.607.575 68.882.595.409 68.952.466.491 36.765.154.951 25.247.461.016 86.207.657.082 16.713.066.300 79.205.665.594 57.217.055.511

1.794.395.425 4.065.352.591 24.204.624.509 5.465.845.049 1.853.538.984 15.462.384.918 8.540.351.700 25.082.334.406 23.171.543.489

60.477.000.000

25.146.553.220

35.330.446.780

3.000.000.000 7.500.000.000 49.977.000.000

1.592.532.300 6.523.614.875 17.030.406.045

1.407.467.700 976.385.125 32.946.593.955

1.526.219.501.000

1.379.831.807.546

146.387.693.454

6.987.441.000 9.361.928.000 400.000.000 500.000.000 17.744.328.000 998.840.000 22.896.930.000 1.899.920.000 32.400.866.000 233.729.164.000 70.567.529.000 196.134.982.000 626.800.083.000 12.055.270.000 10.954.997.000 126.881.051.000 30.243.257.000 65.294.033.000 1.100.000.000 7.500.000.000

1.993.957.246 5.686.957.507 9.073.044.468 399.694.500 499.275.040 20.351.967.153 991.210.450 19.919.434.132 1.800.050.860 31.867.498.925 198.340.917.000 65.285.656.961 176.367.178.857 602.292.206.070 13.075.057.304 9.694.037.391 119.554.944.241 11.520.300.540 60.617.691.064 1.098.460.000 4.997.656.300

(297.360.829) 1.437.006.940

(1.993.957.246) 1.300.483.493 288.883.532 305.500 724.960 (2.607.639.153) 7.629.550 2.977.495.868 99.869.140 533.367.075 35.388.247.000 5.281.872.039 19.767.803.143 24.507.876.930 (1.019.787.304) 1.260.959.609 7.326.106.759 18.722.956.460 4.676.341.936 1.540.000 2.502.343.700



KODE BA 1 1004 1005 43 0315 0316 0607 1001 1003 1004 1005 44 0111 0113 0312 0314 0315 0714 0734 0735 0763 0311 0313 47 0316 0633 0634 0635 0636 48 0104 0310 0311 0312 0313 0314 0315 0316

URAIAN 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM & LINGKUNGAN HIDU KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS & AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM & LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KUKM PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN DAYA SAING KUKM PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA KUKM PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO PROGRAM TIDAK ADA PROGRAM TIDAK ADA KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PEREMPUAN PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSATAMAN GENDER DAN ANAK PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN MEDIA MASA PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN

Daftar 2


REALISASI


3 39.149.000.000 12.619.882.000

4 17.807.153.105 6.597.458.432

5 21.341.846.895 6.022.423.568

272.308.910.000

226.866.062.311

45.442.847.689

4.000.000.000 10.195.744.000 1.211.950.000 56.000.160.000 78.709.000.000 108.192.056.000 14.000.000.000

3.978.112.150 8.994.046.543 1.273.152.006 35.790.937.519 71.193.082.479 91.759.614.098 13.877.117.516

21.887.850 1.201.697.457 (61.202.006) 20.209.222.481 7.515.917.521 16.432.441.902 122.882.484

1.291.354.703.000

916.730.510.897

374.624.192.103

85.061.798.000 5.000.000.000 5.000.000.000 99.499.905.000 262.840.000.000 415.450.000.000 416.000.000.000 2.500.000.000 3.000.000

1.635.578.075 2.897.804.800 6.407.270.300 4.554.284.250 4.941.502.750 62.218.161.247 191.521.212.557 373.859.324.849 268.695.372.069 -

(1.635.578.075) (2.897.804.800) 78.654.527.700 445.715.750 58.497.250 37.281.743.753 71.318.787.443 41.590.675.151 147.304.627.931 2.500.000.000 3.000.000

104.552.000.000

85.399.658.681

19.152.341.319

15.689.088.000 5.500.000.000 58.945.000.000 18.417.912.000 6.000.000.000

14.414.112.339 3.781.557.011 44.887.696.684 17.648.620.462 4.667.672.185

1.274.975.661 1.718.442.989 14.057.303.316 769.291.538 1.332.327.815

967.605.667.000

773.315.043.706

194.290.623.294

1.307.983.000 9.178.219.000 249.796.123.000 57.516.763.000 52.261.704.000 142.423.181.000 215.880.582.000 119.541.231.000

1.283.476.745 7.727.015.966 238.198.082.913 48.930.141.303 50.652.463.184 14.382.193.690 196.758.747.237 103.692.873.092

24.506.255 1.451.203.034 11.598.040.087 8.586.621.697 1.609.240.816 128.040.987.310 19.121.834.763 15.848.357.908



KODE BA 1 0607 0650 0804 0951 50 0149 0214 0216 0316 51 0219 0316 0607 52 0201 0207 54 0315 0316 0715 0101 0104 0113 0314 0714 0718 0745 5092 55 0312 0313 0315 0316 56 0313

URAIAN 2 PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PROGRAM PEMBINAAN DAERAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA BADAN INTELIJEN NEGARA PROGRAM PENINGKATAN KOMITMEN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL PROGRAM KERJASAMA KEAMANAN PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI MASYARAKAT PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN LEMBAGA SANDI NEGARA PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAMANAN RAHASIA NEGARA PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN DEWAN KETAHANAN NASIONAL PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN INTEGRATIF PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PERTAHANAN BADAN PUSAT STATISTIK PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN POLITIK PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN MEDIA MASA PROGRAM TIDAK ADA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KUKM PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PROGRAM PEMBINAAN PRODUKSI KEHUTANAN PROGRAM TIDAK ADA KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR

Daftar 2


REALISASI


3 45.456.026.000 38.314.279.000 1.000.000.000 34.929.576.000

4 43.308.750.977 32.874.904.866 997.818.400 34.508.575.333

5 2.147.275.023 5.439.374.134 2.181.600 421.000.667

716.768.600.000

668.943.673.373

47.824.926.627

60.336.158.000 306.388.467.000 64.856.807.000 285.187.168.000

60.336.156.000 252.541.686.053 64.856.806.800 291.209.024.520

2.000 53.846.780.947 200 (6.021.856.520)

434.686.300.000

437.601.416.010

(2.915.116.010)

415.000.000.000 16.081.953.000 3.604.347.000

414.699.763.800 18.580.846.197 4.320.806.013

300.236.200 (2.498.893.197) (716.459.013)

20.974.500.000

19.940.445.360

1.034.054.640

5.974.500.000 15.000.000.000

5.881.398.700 14.059.046.660

93.101.300 940.953.340

346.906.608.000

351.499.522.690

(4.592.914.690)

41.589.218.000 18.848.532.000 286.468.858.000 -

38.319.616.881 20.962.412.661 291.233.972.746 206.248.264 33.230.343 60.724.921 239.126.365 500.000 33.255.048 225.000 410.210.461

3.269.601.119 (2.113.880.661) (4.765.114.746) (206.248.264) (33.230.343) (60.724.921) (239.126.365) (500.000) (33.255.048) (225.000) (410.210.461)

220.366.972.000

137.993.748.126

82.373.223.874

156.434.274.000 22.500.000.000 18.095.698.000 23.337.000.000

70.967.607.857 22.352.331.542 17.695.638.528 26.978.170.199

85.466.666.143 147.668.458 400.059.472 (3.641.170.199)

1.341.375.456.000

948.643.633.396

392.731.822.604

3.840.365.000

3.366.493.850

473.871.150



KODE BA 1 0315 0316 0607 0802 1103 57 0313 0315 0501 0502 0649 0651 59 0104 0108 0112 0311 0313 0315 0316 0914 0916 0953 0954 0955 1103 0101 0312 60 0212 0213 0215 0216 0217 0218 0225 0203 0204

URAIAN 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN MEDIA MASA PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMUNIKSASI DAN INFORMASI DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBA PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENYELESAIAN RESTRUKTURISASI SEKTOR TEKNOLOGI INFORMASI PENYIARAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PROGRAM PENYELESAIAN RESTRUKTURISASI SEKTOR POS DAN TELEKOMUNIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN, PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PROGRAM PENGUASAAN SERTA PENGEMBANGAN APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKAS PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN POLITIK PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KEPOLISIAN PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA KEPOLISIAN PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI KEAMANAN PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI MASYARAKAT PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTIBMAS PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PROGRAM KERJASAMA KEAMANAN DAN KETERTIBAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA LAUT PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA UDARA

Daftar 2


REALISASI


3 13.200.000.000 921.917.735.000 6.283.003.000 356.144.353.000 39.990.000.000

4 12.028.917.776 639.111.584.563 5.966.729.959 275.651.935.905 12.517.971.343

5 1.171.082.224 282.806.150.437 316.273.041 80.492.417.095 27.472.028.657

111.334.680.000

108.195.262.439

3.139.417.561

5.000.000.000 28.913.200.000 19.872.500.000 8.250.000.000 29.398.403.000 19.900.577.000

4.948.440.333 28.869.177.270 19.361.499.024 8.163.319.907 28.929.037.104 17.923.788.801

51.559.667 44.022.730 511.000.976 86.680.093 469.365.896 1.976.788.199

934.952.965.000

429.078.836.533

505.874.128.467

49.202.144.000 77.044.585.000 3.575.000.000 6.241.759.000 33.835.565.000 45.384.053.000 72.736.724.000 4.750.000.000 522.953.135.000 2.000.000.000 19.300.000.000 4.000.000.000 93.930.000.000

32.575.678.698 49.210.928.024 1.716.754.310 5.532.374.993 26.567.348.253 17.758.024.517 39.064.378.726 2.046.417.650 234.165.213.987 2.279.727.700 15.413.952.500 1.954.907.675 30.000.000 763.129.500

16.626.465.302 27.833.656.976 1.858.245.690 709.384.007 7.268.216.747 27.626.028.483 33.672.345.274 2.703.582.350 288.787.921.013 (279.727.700) 3.886.047.500 2.045.092.325 93.930.000.000 (30.000.000) (763.129.500)

13.335.006.967.000

11.638.198.385.873

1.696.808.581.127

6.940.842.402.000 4.474.738.016.000 28.451.093.000 8.166.502.000 1.825.940.072.000 42.153.100.000 14.715.782.000 -

7.842.270.217.519 1.779.077.856.760 28.348.345.443 8.080.182.316 1.825.224.295.217 41.258.271.338 14.276.255.208 34.087.098.010 65.575.864.062

(901.427.815.519) 2.695.660.159.240 102.747.557 86.319.684 715.776.783 894.828.662 439.526.792 (34.087.098.010) (65.575.864.062)



KODE BA

URAIAN

1 63 0311 0622 0623 64 0311 0316 0313 0220 0650 65 0314 0316 0759 0760 66 0104 0221 0306 0307 0316 0605 0627 0639 67 0149 0304 0312 0313 0315 0316 0760 0806 0808 1003 1103

2 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PROGRAM PENGEMBANGN OBAT ASLI INDONESIA LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR PROGRAM TIDAK ADA PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI PROGRAM PROMOSI INVESTASI DAN KERJASAMA INVESTASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN MEDIA MASA PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOB PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAM PROGRAM PEMBINAAN PERADILAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEMUDA KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PROGRAM PENINGKATAN KOMITMEN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PROMOSI INVESTASI DAN KERJASAMA INVESTASI PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PROGRAM PENANGANAN DAERAH KHUSUS PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS

Daftar 2

ANGGARAN (UU. NO. 9 / 2005) 3

REALISASI 4

REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN 5

247.924.290.000

229.732.777.596

18.191.512.404

1.080.565.000 237.403.734.000 9.439.991.000

844.933.750 219.947.735.129 8.940.108.717

235.631.250 17.455.998.871 499.882.283

46.165.900.000

44.090.295.402

2.075.604.598

1.503.054.000 11.599.200.000 7.882.433.000 23.500.000.000 1.681.213.000

1.492.935.910 11.299.502.087 7.882.003.725 21.735.924.180 1.679.929.500

10.118.090 299.697.913 429.275 1.764.075.820 1.283.500

223.616.100.000

164.163.244.225

59.452.855.775

54.000.000.000 19.616.100.000 101.000.000.000 49.000.000.000

28.695.400.348 18.570.700.956 76.854.442.379 40.042.700.542

25.304.599.652 1.045.399.044 24.145.557.621 8.957.299.458

219.463.800.000

170.087.282.089

49.376.517.911

330.404.000 175.000.000.000 5.126.946.000 478.515.000 19.419.007.000 706.380.000 14.402.548.000 4.000.000.000

311.813.000 137.648.761.877 5.105.694.830 456.887.600 8.001.230.664 705.115.800 13.871.253.968 3.986.524.350

18.591.000 37.351.238.123 21.251.170 21.627.400 11.417.776.336 1.264.200 531.294.032 13.475.650

119.524.688.000

73.941.233.796

45.583.454.204

3.000.000.000 1.500.000.000 15.000.000.000 2.000.000.000 7.500.000.000 14.824.688.000 3.000.000.000 8.000.000.000 24.500.000.000 3.000.000.000 37.200.000.000

2.821.625.450 656.671.600 13.746.090.955 780.365.275 5.645.915.050 13.447.134.212 2.904.157.630 7.585.179.200 23.381.378.611 2.972.715.813 -

178.374.550 843.328.400 1.253.909.045 1.219.634.725 1.854.084.950 1.377.553.788 95.842.370 414.820.800 1.118.621.389 27.284.187 37.200.000.000



KODE BA

URAIAN

1 68 0311 0313 0316 0643 0644 0645 0646 74 0316 75 0952 0000 76 0149 0316 0101 77 0302 0305 0309 91 0909 0910 92 0638 0639 0640 0641 0642 94 1103

2 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA PROGRAM PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Daftar 2

ANGGARAN (UU. NO. 9 / 2005) 3

REALISASI 4

REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN 5

662.519.900.000

596.014.355.292

66.505.544.708

1.514.748.000 25.761.218.000 180.312.300.000 348.113.000.000 8.629.910.000 23.904.488.000 74.284.236.000

1.511.891.500 23.718.296.594 158.987.797.988 318.752.250.864 7.677.079.387 19.091.558.969 66.275.479.990

2.856.500 2.042.921.406 21.324.502.012 29.360.749.136 952.830.613 4.812.929.031 8.008.756.010

24.794.086.000

12.351.704.499

12.442.381.501

24.794.086.000

12.351.704.499

12.442.381.501

229.837.100.000

220.537.348.005

9.299.751.995

229.837.100.000

220.537.348.005 -

9.299.751.995 -

11.906.979.000

8.391.735.515

3.515.243.485

2.589.473.000 9.317.506.000 -

1.126.046.738 810.097.220 6.455.591.557

1.463.426.262 8.507.408.780 (6.455.591.557)

180.547.500.000

110.739.234.528

69.808.265.472

2.755.021.000 84.744.979.000 93.047.500.000

675.082.000 37.242.868.259 72.821.284.269

2.079.939.000 47.502.110.741 20.226.215.731

197.034.253.000

84.108.757.024

112.925.495.976

185.918.811.000 11.115.442.000

75.474.340.330 8.634.416.694

110.444.470.670 2.481.025.306

299.228.956.000

120.946.595.316

178.282.360.684

6.993.241.000 80.869.488.000 36.650.000.000 95.000.000.000 79.716.227.000

5.247.647.050 19.147.277.990 23.876.613.009 20.342.105.357 52.332.951.910

1.745.593.950 61.722.210.010 12.773.386.991 74.657.894.643 27.383.275.090

BADAN REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI NAD DAN NIAS

3.966.952.500.000

414.662.762.597

3.552.289.737.403

PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS

3.966.952.500.000

414.662.762.597

3.552.289.737.403

PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA PROGRAM TIDAK ADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM PENINGKATAN KOMITMEN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN POLITIK MAHKAMAH KONSTITUSI RI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA PROGRAM PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM PROGRAM PEMBINAAN SARANA DAN PRASARANA HUKUM KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEMUDA PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA



Daftar 2

KODE BA

URAIAN


REALISASI


1

2

3

4

5 -

JUMLAH BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

157.960.100.270.000

120.822.969.980.152

37.137.130.289.848

72.421.901.000.000

74.921.603.944.018

(2.499.702.944.018)

72.421.901.000.000

74.921.603.944.018

(2.499.702.944.018)

147.591.230.750.000

144.284.415.086.408

3.306.815.663.592

8.049.081.000.000 2.306.493.000.000 137.235.656.750.000 -

4.328.379.524.261 2.016.426.488.996 137.883.246.547.384 104.599.000 5.293.700 14.792.400 194.070.930 36.437.500 5.076.042.423 244.766.350 4.437.446 25.095.400 5.200.000 648.014.618 3.776.000 50.000.000.000

3.720.701.475.739 290.066.511.004 (647.589.797.384) (104.599.000) (5.293.700) (14.792.400) (194.070.930) (36.437.500) (5.076.042.423) (244.766.350) (4.437.446) (25.095.400) (5.200.000) (648.014.618) (3.776.000) (50.000.000.000)

33.694.338.560.000

21.126.213.048.935

12.568.125.511.065

33.694.338.560.000 -

164.182.750 1.313.417.443 88.262.315.222 47.540.000 11.994.363.992 17.758.942.246 50.887.642.246 17.488.453.227.260 45.305.715.204 38.883.895 200.000.000 71.154.670.767

33.694.174.377.250 (1.313.417.443) (88.262.315.222) (47.540.000) (11.994.363.992) (17.758.942.246) (50.887.642.246) (17.488.453.227.260) (45.305.715.204) (38.883.895) (200.000.000) (71.154.670.767)

BAGIAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN 61 0738 62 0310 0314 0741 0101 0107 0212 0301 0311 0316 0607 0626 0630 0715 0736 0737 0808 69 0310 0101 0104 0311 0313 0314 0315 0316 0404 0602 0605 0620

CICILAN DAN BUNGA UTANG PROGRAM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN HUTANG SUBSIDI DAN TRANSFER LAINNYA PROGRAMPENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PROGRAM STABILITASI EKONOMI DAN KEUANGAN PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN POLITIK PROGRAM PENATAAN OTONOMI DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KEPOLISIAN PROGRAM PERENCANAAN HUKUM PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN PROGRAM BANTUAN DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN DAN PENGAMANAN KEUANGAN NEGARA PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIFITASPENGELUARAN NEGARA PROGRAM PENANGANAN DAERAH KHUSUS BELANJA LAIN-LAIN PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN POLITIK PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN MEDIA MASA PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN



KODE BA 1 0643 0715 0717 0718 0736 0737 0764 0803 0805 0808 0905 0907 0921 0203 0204 0617 0630 0739 0745 0954

Daftar 2


URAIAN 2 PROGRAM KELUARGA BERENCANA PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN DAN PENGAMANAN KEUANGAN NEGARA PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIFITASPENGELUARAN NEGARA PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM PENANGANAN DAERAH KHUSUS PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PROGRAM PEMELIHARAAN, REHABILITASI, PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI LAUT PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANAN SARANA & PRASARANA KETENAGALISTRIKAN PROGRAM TIDAK ADA PROGRAM PENATAAN OTONOMI DAERAH PROGRAM PERENCANAAN HUKUM PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEHUTANAN PROGRAM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN HUTANG

REALISASI

3


-

4 4.921.050.860 401.310.093.862 67.273.190.030 200.395.368.288 62.481.585 4.479.823.448 13.301.839.707 452.418.000 1.927.011.742.673 260.505.880.261 24.378.706.771 62.968.000 38.996.179.597 378.174.103.145 23.039.402.123 22.500.000 9.862.200 5.814.006.000 80.000.000 340.531.360

5 (4.921.050.860) (401.310.093.862) (67.273.190.030) (200.395.368.288) (62.481.585) (4.479.823.448) (13.301.839.707) (452.418.000) (1.927.011.742.673) (260.505.880.261) (24.378.706.771) (62.968.000) (38.996.179.597) (378.174.103.145) (23.039.402.123) (22.500.000) (9.862.200) (5.814.006.000) (80.000.000) (340.531.360)

Jumlah Belanja Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan

253.707.470.310.000

240.332.232.079.361

13.375.238.230.639

Jumlah Belanja Pemerintah Pusat

411.667.570.580.000

361.155.202.059.513

50.512.368.520.487


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Unaudited)

Rincian 3

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN DAN JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2005 (dalam rupiah) KODE BA

URAIAN

1 01 02 04 05 06 07 08 10 11 12 13 15 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 32 33 34 35 36 40 41 42 43 44 47 48 50 51 52 54 55 56 57 59 60 63 64 65 66 67 68 74 75 76 77 91 92 94 61 62 69

2 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN AGUNG KEPRESIDENAN WAKIL PRESIDEN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN LUAR NEGERI DEPARTEMEN PERTAHANAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN AGAMA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DEPARTEMEN SOSIAL DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKY KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGAR BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA DEWAN KETAHANAN NASIONAL BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL KOMISI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI RI KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS CICILAN DAN BUNGA UTANG SUBSIDI DAN TRANSFER LAINNYA BELANJA LAIN-LAIN Total

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Pembayaran Bunga Utang 54 6

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

55 7

56 8

57 9

51 3 54.741.067.664 195.880.654.528 92.331.498.231 826.410.106.263 364.508.143.716 66.947.165.454 2.321.063.286 186.850.711.829 1.660.637.675.810 8.964.286.474.342 984.538.555.826 991.867.669.676 509.883.362.560 282.405.050.303 253.410.295.258 453.721.071.774 3.541.331.816.093 1.109.890.406.926 3.653.203.946.905 186.193.592.246 131.320.238.939 318.273.501.698 180.313.400.517 408.298.742.917 6.342.760.750 2.202.247.098 4.057.551.843 106.773.527.900 7.925.130.917 416.847.831.244 23.983.866.793 48.614.704.613 7.932.927.917 260.684.463.099 30.227.778.534 11.612.336.070 5.867.759.790 253.723.824.406 37.602.337.093 433.540.440.944 13.358.437.472 44.678.239.209 7.442.869.494.014 68.906.103.481 9.494.731.993 20.765.339.759 7.683.504.168 5.016.238.135 99.802.533.259 8.135.263.133 66.593.079.629 7.424.375.095 5.138.320.855 2.779.449.045 7.828.472.217 175.344.170.073 19.190.872.309.874

52 4 82.055.198.831 360.421.204.428 112.322.881.983 148.795.704.340 156.297.670.823 398.727.546.102 36.820.249.118 361.629.663.271 1.439.041.784.204 4.521.383.852.955 590.365.224.701 1.485.467.048.340 1.243.865.245.157 623.003.593.240 646.409.041.831 616.398.772.437 3.836.722.544.590 1.453.651.866.633 819.702.096.587 494.084.365.182 398.290.853.155 513.655.656.992 681.848.049.702 1.125.517.879.943 52.798.398.040 38.493.564.846 54.197.992.680 290.227.500.660 9.605.485.153 715.127.357.661 158.672.465.338 232.121.252.775 62.627.973.764 299.622.704.354 392.137.495.591 18.477.449.940 10.305.676.470 58.933.059.716 89.479.400.693 477.242.445.667 74.520.385.547 294.861.102.179 2.477.446.404.389 115.610.787.703 18.096.176.494 122.800.004.972 57.275.488.881 63.372.688.786 388.109.066.042 4.216.441.366 49.258.367.668 967.360.420 31.856.633.939 35.072.696.799 75.352.011.011 52.177.795.966 204.145.388.448

53 5 16.844.455.672 117.382.598.240 64.834.784.698 253.181.170.024 256.845.981.299 133.682.270.630 8.110.776.145 89.145.525.221 60.299.974.574 7.342.849.616.430 378.075.162.859 840.840.062.395 793.189.718.992 276.683.725.514 2.217.327.082.565 2.908.373.363.375 940.438.920.408 919.124.966.071 915.673.239.428 157.603.615.584 106.537.705.211 117.438.526.755 847.455.954.273 8.903.140.541.156 8.143.658.250 3.316.049.000 1.045.140.600 50.408.701.369 7.615.937.150 247.856.618.641 44.209.730.180 489.744.553.509 1.338.950.000 213.007.876.253 246.578.399.248 407.511.630.000 3.767.009.100 38.851.858.485 10.912.010.340 37.860.746.785 20.316.439.420 89.539.495.145 1.717.882.487.470 45.215.886.412 16.499.386.915 20.597.899.494 105.128.289.040 5.552.306.875 44.016.622.991 104.685.900.708 73.744.279.734 46.256.611.180 17.829.181.088 104.326.054.852 -

0 0 0 65.199.594.748.749 -

0 0 0 0 0 537.425.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.764.745.287.511 -

54.254.195.763.183

29.171.687.018.503

32.888.839.447.753

65.199.594.748.749

120.765.318.308.031

0 0 35.595.520 0 0 0 0 0 0 -

-

-

Belanja Lain-lain 58 10

Total Belanja

0 0 0 3.788.400.000 0 0 0 0 112.988.683.462 22.142.479.530 14.798.917.601.289 3.026.222.999.157 1.108.763.043.861 230.426.393.576 1.025.733.565.720 10.073.503.970 35.690.247.000 2.888.307.976.085 4.881.825.000 0 146.250.000.000 13.499.807.000 0 -14219917 0 0 19.936.931.000 82.814.741.706 0 1.373.061.081.824 -

0 1.380.000.000 0 0 0 0 0 0 303.126.869.076 0 0 0 0 0 0 3.670.448.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 64086133000 0 0 0 0 9.722.009.195.269 2.751.591.018.751 21.126.213.048.935

24.903.485.060.263

33.972.081.713.031

11 153.640.722.167 673.684.457.196 269.489.164.912 1.229.802.576.147 777.651.795.838 603.145.382.186 47.252.088.549 637.625.900.321 3.159.979.434.588 20.828.519.943.727 1.952.978.943.386 3.621.301.649.487 2.659.927.010.171 1.204.234.848.587 3.117.146.419.654 3.978.493.207.586 23.117.410.882.380 6.508.890.238.787 6.497.342.326.781 1.068.307.966.588 1.661.882.363.025 959.441.189.415 1.745.845.076.492 13.328.935.588.101 67.284.817.040 44.011.860.944 64.182.510.123 447.409.729.929 25.146.553.220 1.379.831.807.546 226.866.062.311 916.730.510.897 85.399.658.681 773.315.043.706 668.943.673.373 437.601.416.010 19.940.445.360 351.499.522.690 137.993.748.126 948.643.633.396 108.195.262.439 429.078.836.533 11.638.198.385.873 229.732.777.596 44.090.295.402 164.163.244.225 170.087.282.089 73.941.233.796 596.014.355.292 12.351.704.499 220.537.348.005 8.391.735.515 110.739.234.528 84.108.757.024 120.946.595.316 414.662.762.597 74.921.603.944.018 144.284.415.086.408 21.126.213.048.935 361.155.202.059.513

Rincian Laporan Realisasi APBN -106 -


Daftar 4

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI DAN SUBFUNGSI TAHUN ANGGARAN 2005 KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI

URAIAN

ANGGARAN (UU NO 9/2005)

REALISASI

1

2

3

4

01 01.01 01.02 01.03 01.05 01.06 01.07 01.90 02 02.01 02.02 02.04 02.05 03 03.01 03.03 03.04 03.05 03.90 04 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09 04.10 04.90

(dalam rupiah) REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN

5=4-3

PELAYANAN UMUM

275.681.063.483.000

255.603.159.832.384

20.077.903.650.616

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUA BANTUAN LUAR NEGERI PELAYANAN UMUM PINJAMAN PEMERINTAH PEMBANGUNAN DAERAH LITBANG PELAYANAN UMUM PEMERINTAH PELAYANAN UMUM PEMERINTAH LAINNYA

14.028.440.013.000 26.040.001.000 4.536.845.393.000 60.982.209.000.000 1.404.256.506.000 70.943.916.000 194.632.328.654.000

11.467.981.450.031 2.360.922.204 3.002.421.567.252 74.921.656.356.650 3.043.660.103.657 70.808.887.203 163.094.270.545.387

2.560.458.562.969 23.679.078.796 1.534.423.825.748 (13.939.447.356.650) (1.639.403.597.657) 135.028.797 31.538.058.108.613

PERTAHANAN

22.820.860.167.000

21.562.174.659.421

1.258.685.507.579

PERTAHANAN NEGARA DUKUNGAN PERTAHANAN LITBANG PERTAHANAN PERTAHANAN LAINNYA

17.395.817.145.000 5.089.898.006.000 28.756.549.000 306.388.467.000

20.801.604.594.484 478.598.735.414 29.429.643.470 252.541.686.053

(3.405.787.449.484) 4.611.299.270.586 (673.094.470) 53.846.780.947

KETERTIBAN DAN KEAMANAN

17.536.864.911.000

15.617.306.884.846

1.919.558.026.154

KEPOLISIAN PEMBINAAN HUKUM PERADILAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KETERTIBAN, KEAMANAN DAN HUKKUM LAINNYA

13.464.957.108.000 2.688.402.177.000 969.257.819.000 156.194.000.000 258.053.807.000

11.619.158.981.597 2.690.100.129.577 1.037.172.810.289 58.712.374.413 212.162.588.970

1.845.798.126.403 (1.697.952.577) (67.914.991.289) 97.481.625.587 45.891.218.030

EKONOMI

35.383.589.201.000

23.503.977.902.008

11.879.611.298.992

PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM TENAGA KERJA PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN PENGAIRAN BAHAN BAKAR DAN ENERGI PERTAMBANGAN INDUSTRI DAN KONSTRUKSI TRANSPORTASI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA LITBANG EKONOMI EKONOMI LAINNYA

2.163.634.822.000 703.659.027.000 7.269.979.908.000 5.073.379.805.000 4.781.677.315.000 958.738.331.000 681.860.252.000 12.413.803.367.000 647.277.338.000 223.424.261.000 466.154.775.000

1.571.971.683.087 441.089.990.278 4.959.342.108.144 3.354.975.841.069 2.126.573.102.374 686.032.629.805 476.265.389.363 9.087.381.259.978 262.123.750.294 169.998.221.558 368.223.926.058

591.663.138.913 262.569.036.722 2.310.637.799.856 1.718.403.963.931 2.655.104.212.626 272.705.701.195 205.594.862.637 3.326.422.107.022 385.153.587.706 53.426.039.442 97.930.848.942



Daftar 4

KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI

URAIAN


REALISASI

1

2

3

4

05 05.01 05.03 05.04 05.05 05.90 06 06.01 06.02 06.03 0690 07 07.01 07.02 07.03 07.05 07.90 08 08.01 08.02 08.03 08.90 09 09.01 09.02 09.03 09.90 10 10.01 10.02 10.03 10.04

LINGKUNGAN HIDUP


5=4-3

1.746.649.412.000

1.333.894.058.912

412.755.353.088

347.096.310.000 153.727.458.000 733.822.258.000 511.003.386.000 1.000.000.000

314.740.113.880 110.750.325.213 519.479.367.718 388.209.093.101 715.159.000

32.356.196.120 42.977.132.787 214.342.890.282 122.794.292.899 284.841.000

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

5.534.754.385.000

4.216.518.796.909

1.318.235.588.091

PENGEMBANGAN PERUMAHAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEMUKIMAN PENYEDIAAN AIR MINUM PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA

662.250.395.000 903.595.972.000 557.998.623.000 3.410.909.395.000

432.071.334.188 599.770.867.126 477.937.291.163 2.706.739.304.432

230.179.060.812 303.825.104.874 80.061.331.837 704.170.090.568

10.288.481.176.000

5.836.864.889.781

4.451.616.286.219

398.664.807.000 3.866.251.660.000 4.695.098.477.000 74.238.248.000 1.254.227.984.000

359.241.320.045 2.093.099.808.980 3.053.726.426.721 64.953.308.593 265.844.025.442

39.423.486.955 1.773.151.851.020 1.641.372.050.279 9.284.939.407 988.383.958.558

PARIWISATA DAN BUDAYA

724.132.715.000

588.574.789.492

135.557.925.508

PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN BUDAYA PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OL;AHRAGA PEMBINAAN PENERBITAN DAN PENYIARAN PARIWISATA DAN BUDAYA LAINNYA

328.665.960.000 310.328.156.000 4.750.000.000 80.388.599.000

301.073.110.120 251.404.572.205 2.290.280.991 33.806.826.176

27.592.849.880 58.923.583.795 2.459.719.009 46.581.772.824

1.073.189.840.000

1.312.343.207.946

(239.153.367.946)

991.610.865.000 28.199.009.000 12.374.421.000 41.005.545.000

1.186.826.219.667 72.727.072.399 8.659.146.262 44.130.769.618

(195.215.354.667) (44.528.063.399) 3.715.274.738 (3.125.224.618)

PENDIDIKAN

34.143.270.948.000

29.307.935.001.710

4.835.335.946.290

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN DASAR PENDIDIKAN MENENGAH PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

297.907.877.000 14.427.489.269.000 3.476.056.975.000 1.104.558.970.000

281.707.135.600 12.310.353.355.268 3.963.047.446.997 1.207.219.482.220

16.200.741.400 2.117.135.913.732 (486.990.471.997) (102.660.512.220)

MANAJEMEN LIMBAH PENANGGULANGAN POLUSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TATA RUANG DAN PERTANAHAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA

KESEHATAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT LITBANG KESEHATAN KESEHATAN LAINNYA

AGAMA PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA LITBANG AGAMA PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA



KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI 1 10.05 10.06 10.07 10.08 10.09 10.90 11 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.08 11.09 11.90 0100 0104 0109 0198 0203 0302 0604 0904 2002 5000

URAIAN

Daftar 4


3

REALISASI

4


5=4-3

2 PENDIDIKAN KEDINASAN PENDIDIKAN TINGGI PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIODIKAN PEMBINAAN KEAGAMAAN LITBANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN LAINNYA

725.486.001.000 9.369.065.133.000 3.185.695.000.000 61.925.588.000 1.116.633.681.000 378.452.454.000

659.001.364.921 7.055.685.411.342 2.564.254.443.290 69.699.595.563 1.019.978.153.796 176.988.612.713

66.484.636.079 2.313.379.721.658 621.440.556.710 (7.774.007.563) 96.655.527.204 201.463.841.287

KEPENDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

3.923.514.342.000

2.103.783.120.057

1.819.731.221.943

15.547.965.000 1.843.630.000 21.165.473.000

18.080.780.437 1.965.705.322 19.631.158.792

(2.532.815.437) (122.075.322) 1.534.314.208

468.901.774.000 98.012.912.000 22.447.800.000 1.179.164.302.000 49.229.686.000 2.067.200.800.000 2.811.200.000.000 -

421.403.448.000 91.596.135.560 17.396.969.108 723.354.510.359 48.116.712.246 762.237.700.233 168.668.916.047 6.476.569.716 1.994.032.265 9.075.744.468 319.601.056 50.420.990.869 80.926.324 625.669.277 99.662.962.072 8.400.000 4.020.000

47.498.326.000 6.416.776.440 5.050.830.892 455.809.791.641 1.112.973.754 1.304.963.099.767 2.642.531.083.953 (6.476.569.716) (1.994.032.265) (9.075.744.468) (319.601.056) (50.420.990.869) (80.926.324) (625.669.277) (99.662.962.072) (8.400.000) (4.020.000)

411.667.570.580.000

361.155.202.059.513

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN ORANG SAKIT DAN CACAT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN LANSIA PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL KELUARGA PAHLAWAN, PERINTIS KEMERDEKAAN DAN PEJUANG KEPENDUDUKAN , KELUARGA BERENCANA DNA PELINDUNGAN ANAK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PENYULUHAN DAN BIMBINGAN SOSIAL BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL LITBANG PERLINDUNGAN SOSIAL PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA BELANJA LAIN-LAIN (EKS PEMBANGUNAN) FUNGSI DAN SUBFUNGSI TIDAK ADA PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK TIDAK ADA SUB FUNGSI BANTUAN MILITER LUAR NEGERI PENANGGULANGAN BENCANA PENERANGAN JALAN TIDAK ADA SUB FUNGSI TIDAK ADA SUB FUNGSI TIDAK ADA SUB FUNGSI TIDAK ADA SUB FUNGSI Jumlah Belanja Pemerintah Pusat

50.512.368.520.487



Daftar 5.a

DIPA LUNCURAN TAHUN ANGGARAN 2006 PER BAGIAN ANGGARAN NO URUT

KODE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

001 001 004 005 006 007 008 010 011 012 013 015 018 019 020 022 023 024 025 026 027 029 032 033 034 035 036 040 041 042 043 044 047 048 050 051 052 054 055 056 057 059 060 063 064 065

URAIAN

JUMLAH

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN AGUNG KEPRESIDENAN WAKIL PRESIDEN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN LUAR NEGERI DEPARTEMEN PERTAHANAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SIMBER DAYA MINERA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN AGAMA DEPARTEMEN TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI DEPARTEMEN SOSIAL DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM MENKO BIDANG POLHUKAM MENKO BIDANG PEREKONOMIAN MENKO BIDANG KESRA MENEG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA MENEG BUMN MENEG RISET DAN TEKNOLOGI MENEG LINGKUNGAN HIDUP MENEG KOPERASI DAN UKM MENEG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MENEG PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA DEWAN KETAHANAN NASIONAL BADAN PUSAT STATISTIK MEN PPN / KEPALA BAPPENAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERPUSTAKAAN NASIONAL RI DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPOLISIAN NEGARA RI BADAN POM LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

18.226.218.000 30.340.999.000 19.713.741.000 1.700.049.000 10.361.350.000 57.427.648.000 56.586.977.000 88.987.178.000 259.294.402.000 192.287.107.775 12.179.281.000 259.532.624.000 514.086.990.735 392.894.894.000 1.462.913.258.837 296.858.052.473 85.520.309.000 69.426.473.000 56.825.943.791 261.284.694.790 2.695.877.915.438 16.230.656.000 7.105.793.000 7.850.410.000 7.449.909.000 904.277.000 118.220.576.000 53.569.268.000 2.927.600.000 2.000.000.000 147.973.901.752 746.637.000 14.947.486.000 237.656.713.000 567.564.000 -



NO URUT

KODE

47

066

URAIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Daftar 5.a JUMLAH 35.817.486.000



NO URUT

KODE

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

067 068 069 074 075 075 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 100 062 098

URAIAN MENEG PEMB. DAERAH TERTINGGAL BKKBN BELANJA LAIN LAIN KOMNAS HAM BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI RI PPATK LIPI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL BPPT LAPAN BAKORSURTANAL BADAN STANDARISASI NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ARSIP NASIONAL RI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BPKP PERDAGANGAN MENEG PERUMAHAN RAKYAT MENEG PEMUDA DAN OLAH RAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BRR NAD NIAS DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) KOMISI YUDISIAL RI SUBSIDI DAN TRANSFER PENERUSAN PINJAMAN Total

Daftar 5.a JUMLAH 4.357.419.000 2.966.701.525.425 1.796.410.000 1.114.788.000 19.692.481.000 1.194.237.000 834.674.000 372.189.000 7.091.601.000 4.403.763.000 49.200.000 2.818.334.000 13.540.383.000 26.536.939.000 866.093.000 6.178.642.000 26.906.249.000 3.552.289.724.000 241.204.534.000 783.588.740.000 15.157.832.309.016



Daftar 5.b

DIPA LUNCURAN TAHUN ANGGARAN 2006 PER SUMBER DANA DAN JENIS BELANJA SUMBER PEMBIAYAAN RUPIAH MURNI PNBP HIBAH PINJAMAN LUAR NEGERI JUMLAH

PEGAWAI 248.034.451.391 57.265.822.613 2.561.793.000 2.555.119.000

BARANG 1.323.023.473.352 344.223.230.037 144.124.973.000 228.324.727.165

310.417.186.004

2.039.696.403.554

JENIS BELANJA (RUPIAH) MODAL BANTUAN SOSIAL 4.923.049.260.208 1.707.103.766.575 218.341.457.350 24.404.749.000 658.022.113.200 147.923.777.000 1.011.250.427.700 105.240.114.000 6.810.663.258.458

1.984.672.406.575

LAIN-LAIN 1.385.766.420.425 967.031.166.000 305.600.964.000 1.353.984.504.000

JUMLAH 9.586.977.371.951 1.611.266.425.000 1.258.233.620.200 2.701.354.891.865

4.012.383.054.425

15.157.832.309.016



Daftar 6.a

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2005 (Dalam Rupiah) No. 1 DKI Jakarta 2 Jawa Barat 3 Jawa Tengah 4 DI. Yogyakarta 5 Jawa Timur 6 NAD 7 Sumatera Utara 8 Sumatera Barat 9 Riau 10 Jambi 11 Sumatera Selatan 12 Lampung 13 Kalimantan Barat 14 Kalimantan Tengah 15 Kalimantan Selatan 16 Kalimantan Timur 17 Sulawesi Utara 18 Sulawesi Tengah 19 Sulawesi Selatan 20 Sulawesi Tenggara 21 Maluku 22 Bali 23 NTB 24 NTT 25 Papua 26 Bengkulu 27 Maluku Utara 28 Banten 29 Bangka Belitung 30 Gorontalo 31 Kepulauan Riau 32 Irian Jaya Barat 33 Sulawesi Barat Total

DANA BAGI HASIL

DANA ALOKASI

DANA ALOKASI

TOTAL

SDA

UMUM

KHUSUS

DANA PERIMBANGAN

PROVINSI *)

5.267.653.137.229 2.719.642.475.965 1.249.516.369.390 181.815.293.929 2.080.078.466.294 4.354.059.102.387 1.027.021.610.476 341.824.372.541 8.357.453.300.203 770.119.836.269 2.721.790.746.558 713.799.670.488 356.443.994.125 515.073.028.076 824.615.958.474 10.750.036.849.407 186.448.904.025 223.605.974.805 838.911.673.772 203.252.136.503 256.514.118.240 306.722.039.404 374.578.642.032 281.320.259.103 1.416.424.486.176 140.942.290.557 302.240.820.976 813.824.810.349 258.793.362.520 84.475.802.885 944.250.084.710 825.612.692.410 3.398.991.188 49.692.261.301.466

768.080.000.000 8.971.128.587.208 10.454.609.996.000 1.565.931.000.000 10.948.638.999.992 3.101.705.329.380 4.822.926.000.000 2.837.635.999.996 1.634.677.999.603 1.805.196.999.200 2.514.136.996.000 2.694.058.000.000 2.460.614.000.000 2.360.034.995.788 1.971.732.000.000 1.696.670.999.653 1.537.683.996.000 1.839.511.995.996 4.776.452.000.008 1.470.306.000.000 1.301.151.987.992 1.824.509.000.000 1.912.051.004.996 2.905.629.999.983 3.313.503.987.992 1,11033E+12 891.513.000.000 1.927.846.000.000 705.145.000.000 766.196.992.000 654.141.991.600 1.221.677.999.996 88.765.427.859.383

751.846.231.923 117.910.000.000 295.970.000.000 51.410.000.000 257.320.000.000 229.550.000.000 221.890.000.000 191.239.996.500 8.330.000.000 110.540.000.000 66.387.194.210 99.010.000.000 145.689.000.000 174.795.000.000 159.490.000.000 54.539.984.000 110.200.000.000 119.710.000.000 331.400.000.000 101.690.000.000 86.470.000.000 90.210.000.000 103.280.000.000 212.920.000.000 218.310.000.000 85220000000 88.110.000.000 50.229.999.000 41.780.000.000 56.500.000.000 22.560.000.000 109.060.000.000 4.763.567.405.633

6.787.579.369.152 11.808.681.063.173 12.000.096.365.390 1.799.156.293.929 13.286.037.466.286 7.685.314.431.767 6.071.837.610.476 3.370.700.369.037 10.000.461.299.806 2.685.856.835.469 5.302.314.936.768 3.506.867.670.488 2.962.746.994.125 3.049.903.023.864 2.955.837.958.474 12.501.247.833.060 1.834.332.900.025 2.182.827.970.801 5.946.763.673.780 1.775.248.136.503 1.644.136.106.232 2.221.441.039.404 2.389.909.647.028 3.399.870.259.086 4.948.238.474.168 1.336.491.290.557 1.281.863.820.976 2.791.900.809.349 1.005.718.362.520 907.172.794.885 1.620.952.076.310 2.156.350.692.406 3.398.991.188 143.221.256.566.482

*) Ikhtisar Menurut Provinsi (meliputi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota)



Daftar 6.b DANA BAGI HASIL - PAJAK PENGHASILAN TA 2005

KODE WILAYAH

0100 0200 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0251 0252 0253 0254 0257 0258 0260 0261 0262 0300 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318 0319 0320 0321 0322 0323 0324 0325 0326 0327 0328 0329 0351 0352 0353 0354 0355 0356 0400 0401 0402 0403 0404 0451 0500 0501 0502 0503 0504 0505 0506

NAMA WILAYAH

Prop. DKI Jakarta Prop. Jawa Barat Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bekasi Kab. Karawang Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Bandung Kab. Sumedang Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Cirebon Kab. Kuningan Kab. Indramayu Kab. Majalengka Kota Bandung Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Tasikmalaya Kota Cimahi Kota Banjar Prop. Jawa Tengah Kab. Semarang Kab. Kendal Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Pekalongan Kab. Batang Kab. Tegal Kab. Brebes Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Pemalang Kab. Jepara Kab. Rembang Kab. Blora Kab. Banyumas Kab. Cilacap Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Magelang Kab. Temanggung Kab. Wonosobo Kab. Purworejo Kab. Kebumen Kab. Klaten Kab. Boyolali Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Karanganyar Kab. Wonogiri Kota Semarang Kota Salatiga Kota Pekalongan Kota Tegal Kota Magelang Kota Surakarta Prop. D.I. Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Sleman Kab. Gunungkidul Kab. Kulonprogo Kota Yogyakarta Prop. Jawa Timur Kab. Gresik Kab. Mojokerto Kab. Sidoarjo Kab. Jombang Kab. Sampang Kab. Pamekasan

ANGGARAN

2.583.115.991.747 223.175.843.746 22.537.822.104 3.322.602.123 4.196.611.432 81.326.169.394 29.887.163.084 10.528.848.575 4.294.986.854 10.864.617.588 4.689.010.120 4.011.383.802 2.763.777.555 3.802.642.599 6.974.644.117 3.142.869.744 6.960.429.845 3.329.850.040 61.587.326.934 10.873.288.798 4.920.102.191 7.259.794.103 20.495.540.766 13.957.731.949 5.841.026.559 4.650.835.952 2.544.689.387 97.469.689.790 3.448.661.915 2.759.442.338 2.334.793.161 2.772.448.324 1.840.620.122 2.782.944.492 2.426.390.909 2.466.995.578 3.249.115.370 12.530.179.794 2.223.940.592 4.273.978.396 2.370.642.167 3.029.995.627 6.712.322.246 8.104.458.254 2.298.962.842 2.555.048.671 2.865.951.734 2.810.447.058 2.208.172.976 2.457.673.218 2.967.923.262 3.752.135.822 2.577.886.824 2.131.972.864 4.150.361.871 3.086.176.308 2.304.130.829 25.316.551.632 2.734.441.424 3.766.275.815 3.166.822.383 3.490.097.902 8.236.571.938 15.646.626.559 2.788.406.241 7.851.693.003 1.999.298.945 2.131.432.978 8.699.108.669 156.545.373.606 13.829.339.806 5.104.078.488 16.498.037.909 3.367.284.323 2.086.714.993 3.709.875.889

REALISASI

2.583.115.991.747 223.175.843.746 22.666.046.674 3.342.335.510 4.196.611.432 81.326.169.394 29.887.163.084 10.528.848.575 4.294.986.854 10.864.617.588 4.689.010.120 4.011.383.802 2.763.777.555 3.860.131.949 6.974.644.117 3.142.869.744 6.960.429.845 3.329.850.040 61.587.326.934 10.873.288.798 4.920.102.191 7.259.794.103 21.186.172.424 13.957.731.949 5.841.026.559 4.650.835.952 2.544.689.387 97.469.689.790 3.448.661.915 2.759.442.338 2.334.793.161 2.772.448.324 1.840.620.122 2.782.944.492 2.426.390.909 2.466.995.578 3.249.115.370 12.530.179.700 2.223.940.592 4.273.978.396 2.370.640.558 3.029.995.627 6.712.322.246 8.104.458.254 2.298.962.842 2.555.048.671 2.865.951.734 2.810.447.000 2.208.172.976 2.457.673.218 2.967.923.262 3.752.135.822 2.577.886.824 2.131.972.864 4.150.361.871 3.086.176.308 2.304.130.700 25.316.551.632 2.734.441.424 3.766.275.815 3.166.822.383 3.490.097.902 8.236.571.938 15.646.626.559 2.788.406.241 7.851.693.003 1.999.298.945 2.131.432.978 8.699.108.669 156.545.373.606 13.829.339.806 5.104.078.488 16.498.037.909 3.367.284.323 2.086.714.993 3.709.875.889

PENGEMBALIAN

128.224.570 19.733.388

57.489.350

690.631.659

BAGI HASIL PPH

2.583.115.991.747 223.175.843.746 22.537.822.104 3.322.602.122 4.196.611.432 81.326.169.394 29.887.163.084 10.528.848.575 4.294.986.854 10.864.617.588 4.689.010.120 4.011.383.802 2.763.777.555 3.802.642.599 6.974.644.117 3.142.869.744 6.960.429.845 3.329.850.040 61.587.326.934 10.873.288.798 4.920.102.191 7.259.794.103 20.495.540.765 13.957.731.949 5.841.026.559 4.650.835.952 2.544.689.387 97.469.689.790 3.448.661.915 2.759.442.338 2.334.793.161 2.772.448.324 1.840.620.122 2.782.944.492 2.426.390.909 2.466.995.578 3.249.115.370 12.530.179.700 2.223.940.592 4.273.978.396 2.370.640.558 3.029.995.627 6.712.322.246 8.104.458.254 2.298.962.842 2.555.048.671 2.865.951.734 2.810.447.000 2.208.172.976 2.457.673.218 2.967.923.262 3.752.135.822 2.577.886.824 2.131.972.864 4.150.361.871 3.086.176.308 2.304.130.700 25.316.551.632 2.734.441.424 3.766.275.815 3.166.822.383 3.490.097.902 8.236.571.938 15.646.626.559 2.788.406.241 7.851.693.003 1.999.298.945 2.131.432.978 8.699.108.669 156.545.373.606 13.829.339.806 5.104.078.488 16.498.037.909 3.367.284.323 2.086.714.993 3.709.875.889

SISA ANGGARAN

1 1 94 1.609 58 129 -

Daftar Laporan Realisasi APBN -114-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) KODE WILAYAH

NAMA WILAYAH

0507 0508 0509 0510 0511 0512 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 0521 0522 0523 0524 0525 0526 0527 0528 0529 0551 0552 0553 0554 0555 0556 0557 0558 0559 0600 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 0609 0610 0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617 0651 0652 0653 0654 0700 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710 0711 0712 0713 0714 0715 0716 0717 0718 0751 0752 0753 0754 0755 0756

Kab. Sumenep Kab. Bangkalan Kab. Bondowoso Kab. Situbondo Kab. Banyuwangi Kab. Jember Kab. Malang Kab. Pasuruan Kab. Probolinggo Kab. Lumajang Kab. Kediri Kab. Tulungagung Kab. Nganjuk Kab. Trenggalek Kab. Blitar Kab. Madiun Kab. Ngawi Kab. Magetan Kab. Ponorogo Kab. Pacitan Kab. Bojonegoro Kab. Tuban Kab. Lamongan Kota Surabaya Kota Mojokerto Kota Malang Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Batu Prop. Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Besar Kab. Pidie Kab. Aceh Utara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Simeuleu Kab. Aceh Singkil Kab. Bireuen Kab. Aceh Barat daya Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Jaya Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhoksumawe Prop. Sumatera Utara Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Langkat Kab. Tapanuli Tengah Kab. Simalungun Kab. Labuhanbatu Kab. Dairi Kab. Tapanuli Utara Kab. Tapanuli Selatan Kab. Asahan Kab. Nias Kab. Toba Samosir Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Selatan Kab. Pak-Pak Bharat Kab. Humbang Hasundutan Kab. Samosir Kab. Serdang Bedagai Kota Medan Kota Tebingtinggi Kota Binjai Kota Pematangsiantar Kota Tanjungbalai Kota Sibolga

Daftar 6.b ANGGARAN

REALISASI

2.402.445.532 2.561.462.097 2.480.280.766 2.449.144.835 3.949.629.564 5.330.348.951 5.379.837.960 7.514.272.300 3.183.150.260 2.636.179.726 2.951.119.759 2.983.509.755 2.763.414.852 2.405.692.539 2.168.301.230 2.344.443.012 2.583.166.978 2.817.303.269 2.800.575.700 2.426.777.361 3.467.342.243 4.170.133.774 2.979.808.815 79.363.468.734 2.801.769.352 10.455.512.338 2.832.618.967 3.884.130.516 2.400.517.115 6.901.533.374 4.554.580.217 2.280.257.110 25.128.545.557 1.414.849.297 761.418.406 2.947.584.890 16.853.664 97.249.904 577.056.756 62.824.325 80.735.605 49.907.894 139.499.574 274.123.650 103.824.726 72.493.051 42.306.244 177.197.490 985.950.942 5.119.980 4.936.152.309 216.558.360 1.909.302.492 3.325.523.431 57.089.033.103 5.537.921.654 1.077.270.052 5.080.638.501 797.248.347 2.592.983.883 5.393.200.959 942.825.380 1.215.140.068 3.177.861.028 5.447.341.346 1.275.939.888 1.454.057.673 1.949.019.590 705.620.450 425.407.498 694.488.088 508.663.284 1.695.544.282 37.148.690.175 802.386.361 626.837.583 4.529.158.441 385.350.973 557.474.406

2.402.445.532 2.561.462.097 2.480.280.766 2.449.144.835 3.949.629.564 5.330.348.951 5.379.837.960 7.514.272.300 3.183.150.260 2.636.179.726 2.951.119.759 2.983.509.755 2.763.414.652 2.405.692.539 2.168.301.225 2.344.443.012 2.583.166.978 2.817.303.269 2.800.575.700 2.426.777.361 3.467.342.243 4.170.133.774 2.979.808.815 79.363.468.734 2.801.769.352 10.455.512.338 2.832.618.967 3.884.130.516 2.400.517.115 6.901.533.374 4.554.580.217 2.280.257.110 25.128.545.557 1.414.849.297 761.418.406 2.947.584.890 16.853.664 97.249.904 577.056.756 62.824.325 80.735.605 49.907.894 139.499.574 274.123.650 103.824.726 72.493.051 42.306.244 177.197.490 985.950.942 5.119.980 4.936.152.309 216.558.360 1.909.302.492 3.325.523.431 57.089.033.103 5.537.921.654 1.047.087.475 5.080.638.501 797.248.347 2.592.983.883 5.393.200.959 942.825.380 1.185.040.060 3.177.861.028 5.447.341.346 1.275.939.888 1.454.057.673 1.949.019.590 705.620.450 399.930.486 691.412.016 508.663.284 1.695.544.282 37.148.690.175 802.386.361 626.837.583 4.529.158.441 385.350.973 557.474.406

PENGEMBALIAN

BAGI HASIL PPH

2.402.445.532 2.561.462.097 2.480.280.766 2.449.144.835 3.949.629.564 5.330.348.951 5.379.837.960 7.514.272.300 3.183.150.260 2.636.179.726 2.951.119.759 2.983.509.755 2.763.414.652 2.405.692.539 2.168.301.225 2.344.443.012 2.583.166.978 2.817.303.269 2.800.575.700 2.426.777.361 3.467.342.243 4.170.133.774 2.979.808.815 79.363.468.734 2.801.769.352 10.455.512.338 2.832.618.967 3.884.130.516 2.400.517.115 6.901.533.374 4.554.580.217 2.280.257.110 25.128.545.557 1.414.849.297 761.418.406 2.947.584.890 16.853.664 97.249.904 577.056.756 62.824.325 80.735.605 49.907.894 139.499.574 274.123.650 103.824.726 72.493.051 42.306.244 177.197.490 985.950.942 5.119.980 4.936.152.309 216.558.360 1.909.302.492 3.325.523.431 57.089.033.103 5.537.921.654 1.047.087.475 5.080.638.501 797.248.347 2.592.983.883 5.393.200.959 942.825.380 1.185.040.060 3.177.861.028 5.447.341.346 1.275.939.888 1.454.057.673 1.949.019.590 705.620.450 399.930.486 691.412.016 508.663.284 1.695.544.282 37.148.690.175 802.386.361 626.837.583 4.529.158.441 385.350.973 557.474.406

SISA ANGGARAN

200 5 30.182.577 30.100.008 25.477.012 3.076.072 -



0757 0800 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0812 0851 0852 0853 0854 0855 0856 0857 0900 0901 0902 0904 0905 0906 0907 0908 0909 0912 0951 0953 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1051 1100 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1151 1153 1154 1155 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1251 1252 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308

NAMA WILAYAH

Kota Padang Sidempuan Prop. Sumatera Barat Kab. Agam Kab. Pasaman Kab. Limapuluh Kota Kab. Solok Kab. Padang Pariaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Tanah Datar Kab. Sawahlunto Sijunjung Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan Kab. Pasaman Barat Kota Bukittinggi Kota Padang Panjang Kota Solok Kota Sawahlunto Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Pariaman Prop. Riau Kab. Kampar Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hulu Kab. Rokan Hilir Kab. Siak Kab. Kuantan Singingi Kota Pekanbaru Kota Dumai Prop. Jambi Kab. Batanghari Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Bungo Kab. Sarolangun Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kab. Muaro Jambi Kota Jambi Prop. Sumatera Selatan Kab. Musi Banyu Asin Kab. Ogan Komering Ulu Kab. Muara Enim Kab. Lahat Kab. Musi Rawas Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Banyu Asin Kab. Ogan Komering Ulu Timur Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Kab. Ogan Ilir Kota Palembang Kota Prabumulih Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Prop. Lampung Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Barat Kab. Tulang Bawang Kab. Tanggamus Kab. Lampung Timur Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Prop. Kalimantan Barat Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kab. Pontianak Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Bengkayang Kab. Landak

Daftar 6.b ANGGARAN

REALISASI

1.612.479.740 19.743.152.258 1.642.688.740 1.352.478.041 1.457.077.172 1.699.572.819 1.547.576.638 1.777.894.582 1.335.910.075 1.270.490.999 1.211.691.257 1.149.274.484 1.082.817.976 1.344.804.676 1.382.098.127 774.706.059 837.238.515 1.107.719.516 6.893.836.076 928.964.514 817.888.124 58.893.887.900 4.541.847.551 12.182.675.000 4.755.751.649 4.447.198.899 5.458.170.266 4.249.316.287 4.686.212.612 9.822.382.765 4.205.781.011 19.827.066.664 14.164.429.208 10.670.204.402 1.313.244.767 775.017.052 1.223.705.653 356.330.783 613.964.096 1.216.159.491 1.511.055.261 284.062.133 627.372.765 8.084.394.601 39.747.850.390 4.017.844.631 2.258.849.882 5.257.700.747 2.440.275.675 2.343.595.244 2.390.689.600 2.522.677.924 2.120.007.237 2.120.007.237 2.161.619.501 23.096.866.812 4.024.056.986 1.925.818.021 2.941.766.100 19.036.572.000 2.789.011.000 2.351.160.000 2.424.239.000 1.179.052.000 2.448.000.000 1.753.124.000 1.891.195.000 1.197.907.000 9.690.752.000 2.830.418.000 14.249.004.000 940.084.000 1.528.247.000 1.281.492.000 2.393.359.000 1.052.519.000 1.183.520.000 338.236.000 881.037.000

1.612.479.740 19.743.152.258 1.642.688.740 1.352.478.041 1.457.077.172 1.699.572.819 1.547.576.638 1.777.894.582 1.335.910.075 1.270.490.999 1.211.691.257 1.149.274.484 1.082.817.976 1.344.804.676 1.382.098.127 774.706.059 837.238.515 1.107.719.516 6.893.836.076 928.964.514 817.888.124 58.893.987.950 4.541.847.549 12.182.674.995 4.755.751.618 4.447.198.896 5.458.069.991 4.249.313.197 4.686.212.611 9.822.382.765 4.205.780.778 19.827.066.662 14.164.429.208 10.670.204.402 1.313.244.767 775.017.052 1.223.705.653 356.330.783 613.964.096 1.216.159.491 1.511.055.261 284.062.133 627.372.765 8.084.394.601 39.747.850.390 4.017.844.631 2.258.849.882 5.257.700.747 2.440.275.675 2.343.595.244 2.390.689.600 2.522.677.924 2.120.007.237 2.120.007.237 2.161.619.501 23.096.866.812 4.024.056.967 1.925.818.021 2.941.766.100 19.036.572.000 2.789.011.000 2.351.160.000 2.777.957.000 1.180.392.433 2.448.000.000 1.753.124.000 1.891.195.000 1.197.907.000 9.690.752.000 2.830.418.000 14.249.004.000 940.084.000 1.528.247.000 1.281.492.000 2.393.359.000 1.052.519.000 1.183.520.000 338.236.000 881.037.000

PENGEMBALIAN

353.718.000

BAGI HASIL PPH

1.612.479.740 19.743.152.258 1.642.688.740 1.352.478.041 1.457.077.172 1.699.572.819 1.547.576.638 1.777.894.582 1.335.910.075 1.270.490.999 1.211.691.257 1.149.274.484 1.082.817.976 1.344.804.676 1.382.098.127 774.706.059 837.238.515 1.107.719.516 6.893.836.076 928.964.514 817.888.124 58.893.987.950 4.541.847.549 12.182.674.995 4.755.751.618 4.447.198.896 5.458.069.991 4.249.313.197 4.686.212.611 9.822.382.765 4.205.780.778 19.827.066.662 14.164.429.208 10.670.204.402 1.313.244.767 775.017.052 1.223.705.653 356.330.783 613.964.096 1.216.159.491 1.511.055.261 284.062.133 627.372.765 8.084.394.601 39.747.850.390 4.017.844.631 2.258.849.882 5.257.700.747 2.440.275.675 2.343.595.244 2.390.689.600 2.522.677.924 2.120.007.237 2.120.007.237 2.161.619.501 23.096.866.812 4.024.056.967 1.925.818.021 2.941.766.100 19.036.572.000 2.789.011.000 2.351.160.000 2.424.239.000 1.180.392.433 2.448.000.000 1.753.124.000 1.891.195.000 1.197.907.000 9.690.752.000 2.830.418.000 14.249.004.000 940.084.000 1.528.247.000 1.281.492.000 2.393.359.000 1.052.519.000 1.183.520.000 338.236.000 881.037.000

SISA ANGGARAN

(100.050) 2 5 31 3 100.275 3.090 1 233 2 19 (1.340.433) -



1309 1310 1351 1352 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1451 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1551 1552 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1651 1652 1653 1654 1700 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1751 1753 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1851 1900 1901 1902 1903 1905 1906 1907 1909 1910 1911 1912

NAMA WILAYAH

Kab. Melawi Kab. Sekadau Kota Pontianak Kota Singkawang Prop. Kalimantan Tengah Kab. Kapuas Kab. Barito Utara Kab. Barito Selatan Kab. Kotawaringin Timur Kab. Kotawaringin Barat Kab. Katingan Kab. Seruyan Kab. Sukamara Kab. Lamandau Kab. Gunung Mas Kab. Pulang Pisau Kab. Murung Raya Kab. Barito Timur Kota Palangkaraya Prop. Kalimantan Selatan Kab. Banjar Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Barito Kuala Kab. Tabalong Kab. Kotabaru Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Tanah Bumbu Kab. Balangan Kota Banjarmasin Kota Banjar Baru Prop. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara Kab. Pasir Kab. Bulungan Kab. Berau Kab. Nunukan Kab. Malinau Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Penajam Paser Utara Kota Samarinda Kota Balikpapan Kota Tarakan Kota Bontang prop. Sulawesi Utara Kab. Minahasa Kab. Bolaang Mongondow Kab. Sangihe Kab. Talaud Kepulauan Kab. Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara Kota Manado Kota Bitung Prop. Sulawesi Tengah Kab. Poso Kab. Donggala Kab. Buol Toli-toli Kab. Banggai Kab. Buol Kab. Morowali Kab. Banggai Kepulauan Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una-Una Kota Palu Prop. Sulawesi Selatan Kab. Pinrang Kab. Gowa Kab. Wajo Kab. Bone Kab. Tana Toraja Kab. Maros Kab. Luwu Kab. Sinjai Kab. Bulukumba Kab. Bantaeng

Daftar 6.b ANGGARAN

448.478.000 367.656.000 9.458.938.000 1.499.939.000 7.467.393.155 517.545.536 621.306.099 590.424.234 1.544.260.110 1.481.517.353 504.767.160 465.720.318 408.046.225 352.058.308 432.965.320 467.253.850 594.789.227 548.669.387 2.671.766.607 18.251.607.902 2.180.156.589 1.724.879.336 1.078.511.568 1.179.395.314 1.270.286.504 1.580.192.607 2.006.724.154 3.903.667.082 1.033.065.975 1.944.441.787 1.023.073.419 6.591.390.737 1.861.626.773 100.657.736.029 13.656.456.586 6.142.671.517 6.007.508.600 7.451.852.530 6.105.134.163 6.535.852.761 9.008.979.370 11.975.900.567 4.909.536.431 14.421.711.497 44.358.752.834 6.480.851.323 13.931.395.867 10.193.742.783 769.975.951 1.384.879.606 769.485.020 555.448.853 908.194.315 606.434.966 710.577.110 7.599.565.788 1.064.931.230 5.493.627.923 605.577.452 831.137.756 428.885.304 1.145.607.817 352.688.905 858.613.922 351.201.680 734.804.047 298.219.300 2.633.705.701 35.716.526.000 1.189.481.000 1.218.901.000 1.281.309.000 2.380.430.000 1.213.659.000 1.522.064.000 1.067.431.000 647.566.000 843.699.000 402.997.000

REALISASI

448.478.000 367.656.000 9.458.937.000 1.499.939.000 7.467.393.155 517.545.536 621.306.099 590.424.234 1.544.260.110 1.481.517.353 504.767.160 465.720.318 408.046.225 352.058.308 432.965.320 467.253.850 594.789.227 548.669.387 2.671.766.607 18.251.607.902 2.180.156.589 1.724.879.336 1.078.511.568 1.179.395.314 1.270.286.504 1.580.192.607 2.006.724.154 3.903.667.082 1.033.065.975 1.944.441.787 1.023.073.419 6.591.390.737 1.861.626.773 100.657.736.029 13.656.456.586 6.142.671.517 6.007.508.600 7.451.852.530 6.105.134.163 6.535.852.761 9.008.979.370 11.975.900.567 4.909.536.431 14.421.711.497 44.358.752.834 6.480.851.323 13.931.395.863 8.943.321.000 822.920.170 1.621.288.000 919.805.889 593.731.216 815.475.000 606.434.516 705.256.163 9.003.622.434 990.678.000 5.493.627.923 605.577.452 831.137.756 428.885.304 1.145.607.817 352.688.905 858.613.922 351.201.680 734.804.047 298.219.300 2.633.705.701 35.716.526.000 1.189.481.000 1.218.901.000 1.281.309.000 2.380.430.000 691.703.000 1.522.064.000 1.067.431.000 647.566.000 843.699.000 402.997.000

PENGEMBALIAN

BAGI HASIL PPH

448.478.000 367.656.000 9.458.937.000 1.499.939.000 7.467.393.155 517.545.536 621.306.099 590.424.234 1.544.260.110 1.481.517.353 504.767.160 465.720.318 408.046.225 352.058.308 432.965.320 467.253.850 594.789.227 548.669.387 2.671.766.607 18.251.607.902 2.180.156.589 1.724.879.336 1.078.511.568 1.179.395.314 1.270.286.504 1.580.192.607 2.006.724.154 3.903.667.082 1.033.065.975 1.944.441.787 1.023.073.419 6.591.390.737 1.861.626.773 100.657.736.029 13.656.456.586 6.142.671.517 6.007.508.600 7.451.852.530 6.105.134.163 6.535.852.761 9.008.979.370 11.975.900.567 4.909.536.431 14.421.711.497 44.358.752.834 6.480.851.323 13.931.395.863 8.943.321.000 822.920.170 1.621.288.000 919.805.889 593.731.216 815.475.000 606.434.516 705.256.163 9.003.622.434 990.678.000 5.493.627.923 605.577.452 831.137.756 428.885.304 1.145.607.817 352.688.905 858.613.922 351.201.680 734.804.047 298.219.300 2.633.705.701 35.716.526.000 1.189.481.000 1.218.901.000 1.281.309.000 2.380.430.000 691.703.000 1.522.064.000 1.067.431.000 647.566.000 843.699.000 402.997.000

SISA ANGGARAN

1.000 4 1.250.421.783 (52.944.219) (236.408.394) (150.320.869) (38.282.363) 92.719.315 450 5.320.947 (1.404.056.646) 74.253.230 521.956.000 -



1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1921 1922 1924 1951 1952 1953 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2051 2052 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2151 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2251 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2351 2352 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2451 2500 2501 2502 2504 2507 2508 2509 2510 2511

NAMA WILAYAH

Kab. Jeneponto Kab. Selayar Kab. Takalar Kab. Barru Kab. Sidenreng Rappang Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Soppeng Kab. Enrekang Kab. Luwu Utara Kab. Luwu Timur Kota Ujung Pandang Kota Pare-pare Kota Palopo Prop. Sulawesi Tenggara Kab. Kendari Kab. Buton Kab. Muna Kab. Kolaka Kab. Konawe Selatan Kab. Wakatobi Kab. Bombana Kab. Kolaka Utara Kota Kendari Kota Bau-Bau Prop. Maluku Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Pulau Buru Kab. Kepulauan Aru Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kota Ambon Prop. Bali Kab. Buleleng Kab. Jembrana Kab. Klungkung Kab. Gianyar Kab. Karangasem Kab. Bangli Kab. Badung Kab. Tabanan Kota Denpasar Prop. Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Bima Kab. Sumbawa Kab. Dompu Kab. Sumbawa Barat Kota Mataram Kota Bima Prop. Nusa Tenggara Timur Kab. Kupang Kab. Belu Kab. Timor Tengah Utara Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Alor Kab. Sikka Kab. Flores Timur Kab. Ende Kab. Ngada Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Sumba Barat Kab. Lembata Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kota Kupang Prop. Irian Jaya Kab. Jayapura Kab. Biak-Numfor Kab. Yapen-Waropen Kab. Merauke Kab. Jayawijaya Kab. Paniai Kab. Nabire Kab. Puncak Jaya

Daftar 6.b ANGGARAN

REALISASI

700.190.000 606.322.000 600.560.000 807.302.000 1.000.902.000 2.712.370.000 1.266.958.000 532.895.000 3.248.527.000 9.030.368.000 18.527.155.000 1.656.014.000 1.117.691.000 5.902.647.613 757.467.809 626.813.063 595.016.860 1.459.168.532 503.655.626 388.443.745 340.548.608 327.720.709 3.161.409.891 693.726.577 3.772.870.704 709.432.736 553.230.309 62.033.844 281.856.042 24.654.915 67.605.152 61.415.433 3.899.077.627 25.360.469.739 5.420.800.407 3.427.467.485 2.678.065.605 3.617.671.009 3.842.111.165 2.761.755.155 6.569.629.686 3.921.996.645 5.801.207.453 15.211.998.939 2.313.225.234 2.075.249.773 2.392.288.631 1.916.432.692 3.084.480.515 1.470.512.109 3.983.023.868 4.246.250.189 1.336.535.397 7.331.858.390 1.004.098.000 737.951.500 477.304.000 862.226.500 496.000.200 596.080.100 531.193.100 570.785.200 603.778.500 954.608.000 861.126.800 731.352.900 266.146.500 163.867.100 424.504.600 1.716.754.600 33.247.517.384 1.166.948.000 1.408.762.000 595.754.000 1.645.731.000 2.368.862.000 1.352.451.000 1.075.746.000 1.073.271.000

700.190.000 606.322.000 600.560.000 807.302.000 1.000.902.000 2.712.370.000 1.266.958.000 532.895.000 3.248.527.000 9.030.368.000 18.527.155.000 1.656.014.000 1.117.691.000 5.902.647.613 757.467.809 829.201.705 580.000.954 1.459.168.532 503.655.626 233.278.411 113.540.569 327.720.709 3.161.409.891 996.485.489 3.772.870.704 709.432.736 1.090.010.989 35.840.121 281.856.042 37.630.963 67.605.152 61.415.433 3.899.077.627 25.360.469.739 5.352.821.421 3.427.467.485 2.678.065.605 3.617.671.009 3.842.111.165 2.761.755.155 6.569.629.686 3.921.996.645 5.801.207.453 15.211.998.939 2.313.225.234 2.075.249.773 2.414.340.902 1.916.432.692 3.084.480.515 1.470.512.109 3.983.023.868 4.246.249.589 1.336.535.397 7.331.858.390 1.004.098.000 638.463.900 477.304.000 862.226.500 496.000.200 596.080.100 531.193.100 570.785.200 603.778.500 954.608.000 861.126.800 731.352.900 266.146.500 163.867.100 424.504.600 1.716.754.600 33.247.517.384 1.167.613.777 1.409.113.890 549.763.210 1.645.731.000 2.368.862.000 1.351.222.509 1.075.746.000 1.073.270.998

PENGEMBALIAN

665.777 351.890

BAGI HASIL PPH

700.190.000 606.322.000 600.560.000 807.302.000 1.000.902.000 2.712.370.000 1.266.958.000 532.895.000 3.248.527.000 9.030.368.000 18.527.155.000 1.656.014.000 1.117.691.000 5.902.647.613 757.467.809 829.201.705 580.000.954 1.459.168.532 503.655.626 233.278.411 113.540.569 327.720.709 3.161.409.891 996.485.489 3.772.870.704 709.432.736 1.090.010.989 35.840.121 281.856.042 37.630.963 67.605.152 61.415.433 3.899.077.627 25.360.469.739 5.352.821.421 3.427.467.485 2.678.065.605 3.617.671.009 3.842.111.165 2.761.755.155 6.569.629.686 3.921.996.645 5.801.207.453 15.211.998.939 2.313.225.234 2.075.249.773 2.414.340.902 1.916.432.692 3.084.480.515 1.470.512.109 3.983.023.868 4.246.249.589 1.336.535.397 7.331.858.390 1.004.098.000 638.463.900 477.304.000 862.226.500 496.000.200 596.080.100 531.193.100 570.785.200 603.778.500 954.608.000 861.126.800 731.352.900 266.146.500 163.867.100 424.504.600 1.716.754.600 33.247.517.384 1.166.948.000 1.408.762.000 549.763.210 1.645.731.000 2.368.862.000 1.351.222.509 1.075.746.000 1.073.270.998

SISA ANGGARAN

(202.388.642) 15.015.906 155.165.334 227.008.039 (302.758.912) (536.780.680) 26.193.723 (12.976.048) 67.978.986 (22.052.271) 600 99.487.600 45.990.790 1.228.491 2



2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2523 2524 2525 2551 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2651 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2851 2852 2900 2901 2902 2903 2904 2951 2952 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3051 3100 3101 3102 3103 3104 3151 3200 3201 3202 3203 3204 3251 3252 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3351 3400 3401 3402 3403 3404 3405

NAMA WILAYAH

Kab. Mimika Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Boven Digoel Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Tolikara Kab. Pegunungan Bintang Kab. Waropen Kab. Yahukimo Kab. Supiori Kota Jayapura Prop. Bengkulu Kab. Bengkulu Utara Kab. Bengkulu Selatan Kab. Rejang Lebong Kab. Seluma Kab. Kaur Kab. Muko-Muko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kota Bengkulu Prop. Maluku Utara Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Utara Kab. Halmahera Selatan Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Timur Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Prop. Banten Kab. Serang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kab. Tangerang Kota Tangerang Kota Cilegon Prop. Bangka Belitung Kab. Belitung Kab. Bangka Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Selatan Kab. Belitung Timur Kota Pangkalpinang Prop. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Pahuwato Kab. Bone Bolango Kota Gorontalo Prop. Kepulauan Riau Kab. Kepulauan Riau Kab. Karimun Kab. Natuna Kab. Lingga Kota Batam Kota Tanjung Pinang Prop. Irian Jaya Barat Kab. Manokwari Kab. Sorong Kab. Fak-Fak Kab. Sorong Selatan Kab. Raja Ampat Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Kaimana Kota Sorong Prop. Sulawesi Barat Kab. Majene Kab. Mamuju Kab. Mamuju Utara Kab. Polewali Mandar Kab. Mamasa Total

Daftar 6.b ANGGARAN

19.952.864.075 1.451.001.000 1.066.403.000 1.032.858.000 1.154.289.000 792.476.000 989.426.000 935.508.000 779.371.000 1.706.357.000 2.000.310.000 7.322.888.000 4.663.291.859 1.047.142.178 558.895.525 675.710.985 656.125.159 609.958.571 742.862.387 576.382.869 530.216.280 1.597.643.834 1.781.234.556 301.456.185 345.961.706 368.761.864 362.270.047 473.203.780 394.982.706 1.891.633.231 442.047.911 87.269.706.260 10.474.303.310 1.376.665.477 1.116.361.049 50.696.872.497 47.268.987.338 19.971.369.719 6.677.432.979 1.260.482.329 1.449.487.069 1.304.413.160 1.302.880.690 1.361.114.583 1.201.737.613 2.136.034.019 2.549.279.197 841.262.135 630.946.601 611.827.007 592.707.413 1.147.175.639 34.766.059.584 6.685.642.366 4.653.355.885 4.842.796.358 4.445.528.282 25.879.529.514 5.642.236.971 4.925.439.753 909.162.721 875.783.270 584.966.359 212.467.506 362.011.456 714.042.563 333.723.602 244.267.955 3.151.734.196 1.359.596.275 248.984.943 538.223.394 398.314.678 640.058.616 213.813.282 5.439.596.593.043

REALISASI

PENGEMBALIAN

19.952.864.075 1.451.001.000 1.066.403.000 1.032.858.000 881.047.000 792.476.000 989.426.000 935.508.000 779.371.000 1.706.357.000 2.000.310.000 7.812.790.000 4.663.291.859 1.047.142.178 558.895.525 675.710.985 609.958.571 742.862.387 621.330.769 530.216.280 1.597.643.834 1.781.234.556 301.456.185 345.961.706 188.452.800 362.270.047 473.203.780 394.982.706 1.891.633.231 442.047.911 87.269.706.260 10.474.303.310 1.378.968.327 1.148.670.571 50.696.872.497 47.268.987.338 19.971.369.719 6.677.432.979 1.260.482.329 1.449.487.069 1.304.413.160 1.302.880.690 1.361.114.583 1.201.737.613 2.136.034.019 2.549.279.197 841.262.135 630.946.601 611.827.007 592.707.413 1.147.175.639 34.766.059.584 6.685.642.366 4.703.580.644 4.842.796.358 4.445.528.282 25.879.529.514 5.642.236.971 4.925.439.753 909.162.721 875.783.270 586.577.382 212.467.506 362.011.456 1.047.631.135 333.723.602 244.267.955 3.151.734.196 1.359.596.275 248.984.943 538.223.394 398.314.678 640.058.616 213.813.282 5.440.981.343.980

44.947.900

50.224.759

1.345.987.293

BAGI HASIL PPH

19.952.864.075 1.451.001.000 1.066.403.000 1.032.858.000 881.047.000 792.476.000 989.426.000 935.508.000 779.371.000 1.706.357.000 2.000.310.000 7.812.790.000 4.663.291.859 1.047.142.178 558.895.525 675.710.985 609.958.571 742.862.387 576.382.869 530.216.280 1.597.643.834 1.781.234.556 301.456.185 345.961.706 188.452.800 362.270.047 473.203.780 394.982.706 1.891.633.231 442.047.911 87.269.706.260 10.474.303.310 1.378.968.327 1.148.670.571 50.696.872.497 47.268.987.338 19.971.369.719 6.677.432.979 1.260.482.329 1.449.487.069 1.304.413.160 1.302.880.690 1.361.114.583 1.201.737.613 2.136.034.019 2.549.279.197 841.262.135 630.946.601 611.827.007 592.707.413 1.147.175.639 34.766.059.584 6.685.642.366 4.653.355.885 4.842.796.358 4.445.528.282 25.879.529.514 5.642.236.971 4.925.439.753 909.162.721 875.783.270 586.577.382 212.467.506 362.011.456 1.047.631.135 333.723.602 244.267.955 3.151.734.196 1.359.596.275 248.984.943 538.223.394 398.314.678 640.058.616 213.813.282 5.439.635.356.687

SISA ANGGARAN

273.242.000 (489.902.000) 656.125.159 180.309.064 (2.302.850) (32.309.522) (1.611.023) (333.588.572) (38.763.644)



Daftar 6.c

DANA BAGI HASIL - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TA 2005 KODE WILAYAH

0100 0200 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0251 0252 0253 0254 0257 0258 0260 0261 0262 0300 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318 0319 0320 0321 0322 0323 0324 0325 0326 0327 0328 0329 0351 0352 0353 0354 0355 0356 0400 0401 0402 0403 0404 0451 0500 0501

NAMA WILAYAH

Prop. DKI Jakarta Prop. Jawa Barat Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bekasi Kab. Karawang Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Bandung Kab. Sumedang Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Cirebon Kab. Kuningan Kab. Indramayu Kab. Majalengka Kota Bandung Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Tasikmalaya Kota Cimahi Kota Banjar Prop. Jawa Tengah Kab. Semarang Kab. Kendal Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Pekalongan Kab. Batang Kab. Tegal Kab. Brebes Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Pemalang Kab. Jepara Kab. Rembang Kab. Blora Kab. Banyumas Kab. Cilacap Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Magelang Kab. Temanggung Kab. Wonosobo Kab. Purworejo Kab. Kebumen Kab. Klaten Kab. Boyolali Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Karanganyar Kab. Wonogiri Kota Semarang Kota Salatiga Kota Pekalongan Kota Tegal Kota Magelang Kota Surakarta Prop. D.I. Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Sleman Kab. Gunungkidul Kab. Kulonprogo Kota Yogyakarta Prop. Jawa Timur Kab. Gresik

ANGGARAN

1.180.586.425.678 1.172.605.154.130 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 8.036.587.538 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 3.915.404.579 3.732.659.030 4.158.532.725 3.689.980.484 2.086.955.741 3.985.799.825 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 3.916.345.876 3.208.140.030 3.722.185.513 663.284.643.221 3.317.729.261 3.445.980.876 4.083.425.077 4.051.404.337 3.382.743.281 4.677.132.029 3.385.859.082 5.037.386.721 2.086.955.741 3.640.697.689 3.820.844.702 3.197.278.676 2.956.067.914 3.241.458.918 3.418.116.751 3.618.489.887 3.365.358.407 3.184.361.690 3.827.717.968 3.838.846.232 3.607.139.935 3.924.440.337 3.344.131.304 4.593.601.594 4.161.696.364 4.405.215.773 4.076.919.719 3.824.812.942 4.598.955.489 5.736.896.322 3.332.519.445 3.287.048.892 4.209.986.688 2.975.158.649 3.482.690.798 79.066.912.433 3.136.666.607 2.086.955.741 3.370.025.183 3.162.129.451 3.346.685.845 1.146.413.348.522 4.312.725.937

REALISASI

1.180.586.425.678 1.172.605.154.130 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 8.036.587.538 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 1.706.720.548 3.915.404.579 3.732.659.030 4.158.532.725 3.689.980.484 2.086.955.741 3.985.799.825 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 3.916.345.876 3.208.140.029 3.722.185.513 663.284.643.221 3.317.729.261 3.445.980.876 4.083.425.077 4.051.404.337 3.382.743.281 4.677.132.029 3.385.859.082 5.037.386.721 2.086.955.741 3.640.697.500 3.820.844.702 3.197.278.676 2.956.067.914 3.241.458.738 3.418.116.751 3.618.489.607 3.365.358.407 3.184.361.690 3.827.717.968 3.838.846.180 3.607.139.935 3.924.440.337 2.086.955.741 4.593.601.594 4.161.696.364 4.405.215.773 4.076.919.719 3.824.812.942 4.598.954.900 5.736.896.322 3.332.519.445 3.287.048.892 4.209.986.688 2.975.158.649 3.482.690.798 79.066.912.433 3.136.666.607 2.086.955.741 3.370.025.183 3.162.129.451 3.346.685.845 1.146.419.348.522 4.312.725.937

PENGEMBALIAN

6.000.000

REALISASI STLH PENGEMBALIAN

1.180.586.425.678 1.172.605.154.130 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 8.036.587.538 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 1.706.720.548 3.915.404.579 3.732.659.030 4.158.532.725 3.689.980.484 2.086.955.741 3.985.799.825 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 3.916.345.876 3.208.140.029 3.722.185.513 663.284.643.221 3.317.729.261 3.445.980.876 4.083.425.077 4.051.404.337 3.382.743.281 4.677.132.029 3.385.859.082 5.037.386.721 2.086.955.741 3.640.697.500 3.820.844.702 3.197.278.676 2.956.067.914 3.241.458.738 3.418.116.751 3.618.489.607 3.365.358.407 3.184.361.690 3.827.717.968 3.838.846.180 3.607.139.935 3.924.440.337 2.086.955.741 4.593.601.594 4.161.696.364 4.405.215.773 4.076.919.719 3.824.812.942 4.598.954.900 5.736.896.322 3.332.519.445 3.287.048.892 4.209.986.688 2.975.158.649 3.482.690.798 79.066.912.433 3.136.666.607 2.086.955.741 3.370.025.183 3.162.129.451 3.346.685.845 1.146.413.348.522 4.312.725.937



NAMA WILAYAH

0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0512 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 0521 0522 0523 0524 0525 0526 0527 0528 0529 0551 0552 0553 0554 0555 0556 0557 0558 0559 0600 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 0609 0610 0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617 0651 0652 0653 0654 0700 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710 0711 0712 0713 0714

Kab. Mojokerto Kab. Sidoarjo Kab. Jombang Kab. Sampang Kab. Pamekasan Kab. Sumenep Kab. Bangkalan Kab. Bondowoso Kab. Situbondo Kab. Banyuwangi Kab. Jember Kab. Malang Kab. Pasuruan Kab. Probolinggo Kab. Lumajang Kab. Kediri Kab. Tulungagung Kab. Nganjuk Kab. Trenggalek Kab. Blitar Kab. Madiun Kab. Ngawi Kab. Magetan Kab. Ponorogo Kab. Pacitan Kab. Bojonegoro Kab. Tuban Kab. Lamongan Kota Surabaya Kota Mojokerto Kota Malang Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Batu Prop. Nanggroe Aceh Darussa Kab. Aceh Besar Kab. Pidie Kab. Aceh Utara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Simeuleu Kab. Aceh Singkil Kab. Bireuen Kab. Aceh Barat daya Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Jaya Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhoksumawe Prop. Sumatera Utara Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Langkat Kab. Tapanuli Tengah Kab. Simalungun Kab. Labuhanbatu Kab. Dairi Kab. Tapanuli Utara Kab. Tapanuli Selatan Kab. Asahan Kab. Nias Kab. Toba Samosir Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Selatan

Daftar 6.c

ANGGARAN

REALISASI

3.457.687.212 5.108.350.046 3.633.489.608 3.102.870.898 3.378.229.942 3.510.170.906 2.964.965.791 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 4.223.112.577 2.086.955.741 2.086.955.741 3.637.657.064 4.341.594.130 2.086.955.741 3.206.664.298 3.676.189.639 3.239.394.981 3.267.523.220 2.086.955.741 4.126.878.869 3.192.016.168 3.426.766.070 3.620.759.935 3.416.961.508 15.020.354.615 2.671.207.229 3.232.909.128 3.165.789.759 2.086.955.741 2.990.089.731 2.086.955.741 3.059.313.868 2.741.965.565 523.380.499.509 2.086.955.741 3.317.610.988 2.086.955.741 2.829.842.831 4.221.722.446 3.758.980.197 3.842.817.395 3.783.361.432 3.144.327.614 2.972.610.137 3.112.566.741 3.003.566.931 4.143.458.083 2.941.185.964 3.860.481.460 2.086.955.741 2.086.955.741 3.487.555.982 3.991.959.184 2.086.955.741 2.694.912.545 622.837.058.498 2.086.955.741 3.078.521.419 3.385.176.201 2.868.166.378 3.252.489.312 4.051.297.297 2.086.955.741 3.963.331.272 3.792.407.748 2.086.955.741 4.221.991.979 2.086.955.741 2.960.699.384 3.128.533.351

3.457.687.212 5.108.350.046 3.633.489.608 3.102.870.898 3.378.229.942 3.510.170.906 2.964.965.791 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 4.223.112.577 2.086.955.741 2.086.955.741 3.637.657.064 4.341.594.130 2.086.955.741 3.206.664.298 3.676.189.639 3.239.394.981 3.267.523.220 2.086.955.741 4.126.878.869 3.192.016.168 3.426.766.070 3.620.759.935 3.416.961.508 15.020.354.615 2.671.207.229 3.232.909.128 3.165.789.759 2.086.955.741 2.990.089.731 2.086.955.741 3.059.313.868 2.741.965.565 523.380.499.509 2.086.955.741 3.317.610.988 2.086.955.741 2.829.842.831 4.221.722.446 3.758.980.197 3.842.817.395 3.783.361.432 3.144.327.614 2.972.610.137 3.112.566.741 3.003.566.928 4.143.458.083 2.941.185.964 3.860.481.460 2.086.955.741 2.086.955.741 3.487.555.982 3.991.959.184 2.086.955.741 2.694.912.545 622.837.058.498 2.086.955.741 3.078.521.419 3.385.176.201 2.868.166.378 3.252.489.312 4.051.297.297 2.086.955.741 3.963.331.272 3.792.407.748 2.086.955.741 4.221.991.979 2.086.955.741 2.960.699.384 3.128.533.351

PENGEMBALIAN


3.457.687.212 5.108.350.046 3.633.489.608 3.102.870.898 3.378.229.942 3.510.170.906 2.964.965.791 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 4.223.112.577 2.086.955.741 2.086.955.741 3.637.657.064 4.341.594.130 2.086.955.741 3.206.664.298 3.676.189.639 3.239.394.981 3.267.523.220 2.086.955.741 4.126.878.869 3.192.016.168 3.426.766.070 3.620.759.935 3.416.961.508 15.020.354.615 2.671.207.229 3.232.909.128 3.165.789.759 2.086.955.741 2.990.089.731 2.086.955.741 3.059.313.868 2.741.965.565 523.380.499.509 2.086.955.741 3.317.610.988 2.086.955.741 2.829.842.831 4.221.722.446 3.758.980.197 3.842.817.395 3.783.361.432 3.144.327.614 2.972.610.137 3.112.566.741 3.003.566.928 4.143.458.083 2.941.185.964 3.860.481.460 2.086.955.741 2.086.955.741 3.487.555.982 3.991.959.184 2.086.955.741 2.694.912.545 622.837.058.498 2.086.955.741 3.078.521.419 3.385.176.201 2.868.166.378 3.252.489.312 4.051.297.297 2.086.955.741 3.963.331.272 3.792.407.748 2.086.955.741 4.221.991.979 2.086.955.741 2.960.699.384 3.128.533.351



NAMA WILAYAH

0715 0716 0717 0718 0751 0752 0753 0754 0755 0756 0757 0800 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0812 0851 0852 0853 0854 0855 0856 0857 0900 0901 0902 0904 0905 0906 0907 0908 0909 0912 0951 0953 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1051 1100 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1151 1153 1154 1155 1200 1201 1202 1203 1204

Kab. Pak-Pak Bharat Kab. Humbang Hasundutan Kab. Samosir Kab. Serdang Bedagai Kota Medan Kota Tebingtinggi Kota Binjai Kota Pematangsiantar Kota Tanjungbalai Kota Sibolga Kota Padang Sidempuan Prop. Sumatera Barat Kab. Agam Kab. Pasaman Kab. Limapuluh Kota Kab. Solok Kab. Padang Pariaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Tanah Datar Kab. Sawahlunto Sijunjung Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan Kab. Pasaman Barat Kota Bukittinggi Kota Padang Panjang Kota Solok Kota Sawahlunto Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Pariaman Prop. Riau Kab. Kampar Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hulu Kab. Rokan Hilir Kab. Siak Kab. Kuantan Singingi Kota Pekanbaru Kota Dumai Prop. Jambi Kab. Batanghari Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Bungo Kab. Sarolangun Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kab. Muaro Jambi Kota Jambi Prop. Sumatera Selatan Kab. Musi Banyu Asin Kab. Ogan Komering Ulu Kab. Muara Enim Kab. Lahat Kab. Musi Rawas Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Banyu Asin Kab. Ogan Komering Ulu Timu Kab. Ogan Komering Ulu Selat Kab. Ogan Ilir Kota Palembang Kota Prabumulih Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Prop. Lampung Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Barat

Daftar 6.c

ANGGARAN

REALISASI

4.008.169.860 4.578.130.046 2.086.955.741 2.086.955.741 15.697.438.361 2.927.087.828 2.892.944.826 3.292.312.643 2.590.507.608 2.858.631.915 3.912.710.449 166.696.947.646 2.086.955.741 3.534.748.720 2.975.427.004 3.733.241.577 2.905.496.899 3.029.594.148 2.694.420.280 4.443.168.416 2.612.892.202 2.086.955.741 2.086.955.741 2.851.632.993 2.885.427.320 2.656.342.020 2.760.881.366 2.703.424.682 3.200.884.139 3.210.483.485 2.761.438.609 902.027.491.792 3.303.344.193 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 3.144.418.914 2.990.560.564 2.086.955.741 4.025.106.865 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 430.256.294.764 3.034.237.203 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 4.303.321.708 2.086.955.741 2.856.583.451 2.086.955.741 763.520.988.444 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 3.047.845.797 3.483.407.770 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 4.011.228.751 2.837.751.973 2.662.212.706 3.138.247.556 198.954.554.095 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741

4.008.169.860 4.578.130.046 2.086.955.741 2.086.955.741 15.697.438.361 2.927.087.828 2.892.944.826 3.292.312.643 2.590.507.608 2.858.631.915 3.912.710.449 166.696.947.646 2.086.955.741 3.534.748.720 2.975.427.004 3.733.241.577 2.905.496.899 3.029.594.148 2.694.420.280 4.443.168.416 2.612.892.202 2.086.955.741 2.086.955.741 2.851.632.993 2.885.427.320 2.656.342.020 2.760.881.366 2.703.424.682 3.200.884.139 3.210.483.485 2.761.438.609 902.044.747.792 3.303.344.193 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 3.144.418.914 2.990.560.564 2.086.955.741 4.025.106.865 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 430.256.294.764 3.034.237.203 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 4.303.321.708 2.086.955.741 2.856.583.451 2.086.955.741 763.520.988.444 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 3.047.845.797 3.483.407.770 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 4.011.228.751 2.837.751.973 2.662.212.706 3.138.247.556 198.954.554.095 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741

PENGEMBALIAN

17.256.000


4.008.169.860 4.578.130.046 2.086.955.741 2.086.955.741 15.697.438.361 2.927.087.828 2.892.944.826 3.292.312.643 2.590.507.608 2.858.631.915 3.912.710.449 166.696.947.646 2.086.955.741 3.534.748.720 2.975.427.004 3.733.241.577 2.905.496.899 3.029.594.148 2.694.420.280 4.443.168.416 2.612.892.202 2.086.955.741 2.086.955.741 2.851.632.993 2.885.427.320 2.656.342.020 2.760.881.366 2.703.424.682 3.200.884.139 3.210.483.485 2.761.438.609 902.027.491.792 3.303.344.193 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 3.144.418.914 2.990.560.564 2.086.955.741 4.025.106.865 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 430.256.294.764 3.034.237.203 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 4.303.321.708 2.086.955.741 2.856.583.451 2.086.955.741 763.520.988.444 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 3.047.845.797 3.483.407.770 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 4.011.228.751 2.837.751.973 2.662.212.706 3.138.247.556 198.954.554.095 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741



1205 1206 1207 1208 1251 1252 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1351 1352 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1451 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1551 1552 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1651 1652 1653 1654 1700 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1751 1753 1800 1801

NAMA WILAYAH

Kab. Tulang Bawang Kab. Tanggamus Kab. Lampung Timur Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Prop. Kalimantan Barat Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kab. Pontianak Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Melawi Kab. Sekadau Kota Pontianak Kota Singkawang Prop. Kalimantan Tengah Kab. Kapuas Kab. Barito Utara Kab. Barito Selatan Kab. Kotawaringin Timur Kab. Kotawaringin Barat Kab. Katingan Kab. Seruyan Kab. Sukamara Kab. Lamandau Kab. Gunung Mas Kab. Pulang Pisau Kab. Murung Raya Kab. Barito Timur Kota Palangkaraya Prop. Kalimantan Selatan Kab. Banjar Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Barito Kuala Kab. Tabalong Kab. Kotabaru Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Tanah Bumbu Kab. Balangan Kota Banjarmasin Kota Banjar Baru Prop. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara Kab. Pasir Kab. Bulungan Kab. Berau Kab. Nunukan Kab. Malinau Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Penajam Paser Utara Kota Samarinda Kota Balikpapan Kota Tarakan Kota Bontang prop. Sulawesi Utara Kab. Minahasa Kab. Bolaang Mongondow Kab. Sangihe Kab. Talaud Kepulauan Kab. Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara Kota Manado Kota Bitung Prop. Sulawesi Tengah Kab. Poso

ANGGARAN

2.086.955.741 2.086.955.741 3.315.425.437 2.905.786.146 2.086.955.741 2.086.955.741 227.911.859.191 2.086.955.741 2.086.955.741 4.115.773.189 2.086.955.741 4.087.049.168 4.278.818.113 2.086.955.741 3.218.404.763 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 294.712.358.844 4.441.108.896 3.439.191.623 3.383.842.068 2.086.955.741 3.288.470.274 3.840.806.703 3.444.529.068 4.142.261.649 3.262.697.886 4.468.821.545 4.560.576.230 3.687.685.017 3.525.859.044 2.086.955.741 357.148.483.280 4.374.218.183 2.828.477.655 3.013.333.197 2.764.596.665 2.991.780.057 3.404.018.445 3.442.791.466 3.889.287.797 3.950.000.420 2.790.661.441 2.740.349.933 2.862.766.350 3.859.788.763 1.263.810.175.367 2.086.955.741 3.114.770.722 3.359.314.895 3.563.405.505 4.583.767.082 4.051.572.190 5.411.662.578 2.086.955.741 3.088.539.858 3.335.503.891 4.660.175.812 3.679.234.991 2.086.955.741 103.727.520.108 2.086.955.741 2.086.955.741 3.149.643.920 3.510.600.724 2.086.955.741 3.277.105.872 2.086.955.741 2.086.955.741 2.797.585.553 156.275.758.626 3.608.808.145

Daftar 6.c REALISASI

2.086.955.611 2.086.955.741 3.315.425.437 2.905.786.146 2.086.955.741 2.086.955.741 227.911.859.191 2.086.955.741 2.086.955.741 4.115.773.189 2.086.955.741 4.087.049.168 4.278.818.113 2.086.955.741 3.218.404.763 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 294.712.358.844 4.441.108.896 3.439.191.623 3.383.844.065 2.086.955.741 3.288.470.274 3.840.806.703 3.444.529.068 4.142.261.649 3.262.697.886 4.468.821.545 4.560.576.230 3.687.685.017 3.525.859.044 2.086.955.741 357.148.483.280 4.374.218.183 2.828.477.655 3.013.333.197 2.764.596.665 2.991.780.057 3.404.018.445 3.442.791.466 3.889.287.797 3.950.000.420 2.790.661.441 2.740.349.933 2.862.766.350 3.859.788.763 1.263.810.175.367 2.086.955.741 3.114.770.722 3.359.314.895 3.563.405.505 4.583.767.082 4.051.572.190 5.411.662.578 2.086.955.741 3.088.539.858 3.335.503.891 4.660.175.812 2.918.764.604 2.086.955.741 103.727.520.108 2.086.955.741 2.086.955.741 3.149.643.920 3.510.600.724 2.086.955.741 3.277.105.872 2.086.955.741 2.086.955.740 2.797.585.483 156.275.758.626 3.608.808.145

PENGEMBALIAN


2.086.955.611 2.086.955.741 3.315.425.437 2.905.786.146 2.086.955.741 2.086.955.741 227.911.859.191 2.086.955.741 2.086.955.741 4.115.773.189 2.086.955.741 4.087.049.168 4.278.818.113 2.086.955.741 3.218.404.763 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 294.712.358.844 4.441.108.896 3.439.191.623 3.383.844.065 2.086.955.741 3.288.470.274 3.840.806.703 3.444.529.068 4.142.261.649 3.262.697.886 4.468.821.545 4.560.576.230 3.687.685.017 3.525.859.044 2.086.955.741 357.148.483.280 4.374.218.183 2.828.477.655 3.013.333.197 2.764.596.665 2.991.780.057 3.404.018.445 3.442.791.466 3.889.287.797 3.950.000.420 2.790.661.441 2.740.349.933 2.862.766.350 3.859.788.763 1.263.810.175.367 2.086.955.741 3.114.770.722 3.359.314.895 3.563.405.505 4.583.767.082 4.051.572.190 5.411.662.578 2.086.955.741 3.088.539.858 3.335.503.891 4.660.175.812 2.918.764.604 2.086.955.741 103.727.520.108 2.086.955.741 2.086.955.741 3.149.643.920 3.510.600.724 2.086.955.741 3.277.105.872 2.086.955.741 2.086.955.740 2.797.585.483 156.275.758.626 3.608.808.145



1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1851 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1951 1952 1953 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2051 2052 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2151 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2251 2300 2301 2302 2303 2304 2305

NAMA WILAYAH

Kab. Donggala Kab. Buol Toli-toli Kab. Banggai Kab. Buol Kab. Morowali Kab. Banggai Kepulauan Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una-Una Kota Palu Prop. Sulawesi Selatan Kab. Pinrang Kab. Gowa Kab. Wajo Kab. Mamuju Kab. Bone Kab. Tana Toraja Kab. Maros Kab. Majene Kab. Luwu Kab. Sinjai Kab. Bulukumba Kab. Bantaeng Kab. Jeneponto Kab. Selayar Kab. Takalar Kab. Barru Kab. Sidenreng Rappang Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Soppeng Kab. Polewali Mamasa Kab. Enrekang Kab. Luwu Utara Kab. Mamasa Kab. Luwu Timur Kab. Mamuju Utara Kota Ujung Pandang Kota Pare-pare Kota Palopo Prop. Sulawesi Tenggara Kab. Kendari Kab. Buton Kab. Muna Kab. Kolaka Kab. Konawe Selatan Kab. Wakatobi Kab. Bombana Kab. Kolaka Utara Kota Kendari Kota Bau-Bau Prop. Maluku Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Pulau Buru Kab. Kepulauan Aru Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kota Ambon Prop. Bali Kab. Buleleng Kab. Jembrana Kab. Klungkung Kab. Gianyar Kab. Karangasem Kab. Bangli Kab. Badung Kab. Tabanan Kota Denpasar Prop. Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Bima Kab. Sumbawa

Daftar 6.c

ANGGARAN

REALISASI

2.086.955.741 2.086.955.741 3.135.691.162 3.170.256.948 3.178.642.259 2.790.185.275 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 489.856.677.548 2.950.864.359 3.281.441.283 3.239.805.928 3.009.676.029 3.724.709.707 2.903.580.328 2.849.728.797 3.429.225.137 3.366.621.553 2.924.858.212 2.865.062.824 2.745.050.034 3.048.080.446 3.417.716.099 2.747.944.244 2.760.055.688 3.024.334.667 2.748.928.043 3.158.816.441 2.962.175.271 2.785.963.229 3.323.451.198 4.059.498.895 3.316.316.323 4.094.568.271 4.893.100.995 2.673.880.608 4.009.931.853 122.434.814.964 3.550.740.422 3.135.427.583 3.053.010.002 3.147.888.065 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.719.527.578 193.544.813.974 4.120.595.625 3.489.661.331 4.008.089.051 4.460.019.359 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 3.480.508.357 153.577.398.951 2.086.955.741 3.032.007.722 2.594.396.537 2.787.147.741 2.086.955.741 2.839.473.973 3.952.272.624 3.533.996.139 4.790.536.785 123.491.200.695 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741

2.086.955.741 2.086.955.741 3.135.691.162 3.170.256.948 3.178.642.259 2.790.185.275 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 489.856.677.548 2.950.864.359 3.281.441.283 3.239.805.928 3.009.676.029 3.724.709.707 2.903.580.328 2.849.728.797 3.429.225.137 3.366.621.553 2.924.858.212 2.865.062.824 2.745.050.034 3.048.080.446 3.417.716.099 2.747.944.244 2.760.055.688 3.024.334.667 2.748.928.043 3.158.816.441 2.962.175.271 2.785.963.229 3.323.451.198 4.059.498.895 3.316.316.323 4.094.568.271 4.893.100.995 2.673.880.608 4.009.931.853 122.434.814.964 3.550.740.422 3.135.427.583 3.053.010.002 3.147.888.065 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.719.527.578 193.544.813.974 4.120.595.625 3.489.661.331 4.008.089.051 4.460.019.359 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 3.100.273.164 153.577.398.951 2.086.955.741 3.032.007.722 2.594.396.537 2.787.147.741 2.086.955.741 2.839.473.973 3.952.272.624 3.533.996.139 4.790.536.785 123.491.200.695 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741

PENGEMBALIAN


2.086.955.741 2.086.955.741 3.135.691.162 3.170.256.948 3.178.642.259 2.790.185.275 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 489.856.677.548 2.950.864.359 3.281.441.283 3.239.805.928 3.009.676.029 3.724.709.707 2.903.580.328 2.849.728.797 3.429.225.137 3.366.621.553 2.924.858.212 2.865.062.824 2.745.050.034 3.048.080.446 3.417.716.099 2.747.944.244 2.760.055.688 3.024.334.667 2.748.928.043 3.158.816.441 2.962.175.271 2.785.963.229 3.323.451.198 4.059.498.895 3.316.316.323 4.094.568.271 4.893.100.995 2.673.880.608 4.009.931.853 122.434.814.964 3.550.740.422 3.135.427.583 3.053.010.002 3.147.888.065 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.719.527.578 193.544.813.974 4.120.595.625 3.489.661.331 4.008.089.051 4.460.019.359 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 3.100.273.164 153.577.398.951 2.086.955.741 3.032.007.722 2.594.396.537 2.787.147.741 2.086.955.741 2.839.473.973 3.952.272.624 3.533.996.139 4.790.536.785 123.491.200.695 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741



2306 2307 2351 2352 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2451 2500 2501 2502 2504 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2523 2524 2525 2551 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2651 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2851 2852 2900 2901 2902 2903 2904 2951 2952 3000 3001 3002 3003 3004 3005

NAMA WILAYAH

Kab. Dompu Kab. Sumbawa Barat Kota Mataram Kota Bima Prop. Nusa Tenggara Timur Kab. Kupang Kab. Belu Kab. Timor Tengah Utara Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Alor Kab. Sikka Kab. Flores Timur Kab. Ende Kab. Ngada Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Sumba Barat Kab. Lembata Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kota Kupang Prop. Irian Jaya Kab. Jayapura Kab. Biak-Numfor Kab. Yapen-Waropen Kab. Merauke Kab. Jayawijaya Kab. Paniai Kab. Nabire Kab. Puncak Jaya Kab. Mimika Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Boven Digoel Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Tolikara Kab. Pegunungan Bintang Kab. Waropen Kab. Yahukimo Kab. Supiori Kota Jayapura Prop. Bengkulu Kab. Bengkulu Utara Kab. Bengkulu Selatan Kab. Rejang Lebong Kab. Seluma Kab. Kaur Kab. Muko-Muko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kota Bengkulu Prop. Maluku Utara Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Utara Kab. Halmahera Selatan Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Timur Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Prop. Banten Kab. Serang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kab. Tangerang Kota Tangerang Kota Cilegon Prop. Bangka Belitung Kab. Belitung Kab. Bangka Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Selatan

Daftar 6.c

ANGGARAN

REALISASI

3.379.562.448 2.086.955.741 2.086.955.741 3.311.679.685 179.936.140.319 3.672.321.652 2.991.579.557 2.086.955.741 3.083.758.803 2.818.255.035 3.088.903.822 3.017.767.966 2.810.532.081 3.008.232.656 3.331.575.831 2.927.329.045 2.988.801.157 2.995.985.666 3.362.813.851 3.368.312.032 2.786.401.059 476.105.663.568 3.176.649.745 2.844.317.974 2.856.530.739 2.086.955.741 2.896.363.691 3.587.869.164 2.086.955.741 4.577.822.066 4.969.506.081 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 4.514.919.792 2.086.955.741 2.086.955.741 2.645.695.668 87.413.849.914 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.726.795.909 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 169.499.560.358 3.540.596.090 3.630.546.976 2.944.433.587 3.048.229.020 4.465.835.219 3.012.509.747 3.396.564.667 2.643.249.539 327.954.684.040 2.086.955.741 3.122.377.580 4.032.245.867 15.586.598.209 8.767.490.403 5.780.265.510 62.800.423.514 3.367.056.539 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741

3.379.562.448 2.086.955.741 2.086.955.741 3.311.679.685 179.936.140.319 3.672.321.652 2.991.579.557 2.086.955.741 3.083.758.803 2.818.255.035 3.088.901.822 3.017.767.966 2.810.532.081 3.008.232.656 3.331.575.831 2.927.329.045 2.988.801.157 2.995.985.666 3.362.813.851 3.368.312.032 2.786.401.059 476.105.663.568 3.176.649.745 2.844.317.974 2.856.530.739 2.086.955.741 2.896.363.691 3.587.869.164 1.326.485.354 4.577.822.066 4.969.506.081 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 4.514.919.792 2.086.955.731 2.086.955.741 2.645.605.668 87.413.849.914 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.726.795.000 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 169.499.560.358 3.540.596.090 3.630.546.976 2.944.433.587 3.048.229.020 4.465.835.219 3.012.509.747 3.396.564.667 2.643.249.539 327.954.684.040 2.087.130.741 3.122.377.580 4.032.245.867 15.586.598.209 8.767.490.403 5.780.265.510 62.800.423.514 3.367.056.539 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741

PENGEMBALIAN


3.379.562.448 2.086.955.741 2.086.955.741 3.311.679.685 179.936.140.319 3.672.321.652 2.991.579.557 2.086.955.741 3.083.758.803 2.818.255.035 3.088.901.822 3.017.767.966 2.810.532.081 3.008.232.656 3.331.575.831 2.927.329.045 2.988.801.157 2.995.985.666 3.362.813.851 3.368.312.032 2.786.401.059 476.105.663.568 3.176.649.745 2.844.317.974 2.856.530.739 2.086.955.741 2.896.363.691 3.587.869.164 1.326.485.354 4.577.822.066 4.969.506.081 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 4.514.919.792 2.086.955.731 2.086.955.741 2.645.605.668 87.413.849.914 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.726.795.000 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 169.499.560.358 3.540.596.090 3.630.546.976 2.944.433.587 3.048.229.020 4.465.835.219 3.012.509.747 3.396.564.667 2.643.249.539 327.954.684.040 2.087.130.741 3.122.377.580 4.032.245.867 15.586.598.209 8.767.490.403 5.780.265.510 62.800.423.514 3.367.056.539 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741



3006 3051 3100 3101 3102 3103 3104 3151 3200 3201 3202 3203 3204 3251 3252 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3351

NAMA WILAYAH

Kab. Belitung Timur Kota Pangkalpinang Prop. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Pahuwato Kab. Bone Bolango Kota Gorontalo Prop. Kepulauan Riau Kab. Kepulauan Riau Kab. Karimun Kab. Natuna Kab. Lingga Kota Batam Kota Tanjung Pinang Prop. Irian Jaya Barat Kab. Manokwari Kab. Sorong Kab. Fak-Fak Kab. Sorong Selatan Kab. Raja Ampat Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Kaimana Kota Sorong Total

ANGGARAN

2.086.955.741 2.086.955.741 52.306.602.846 3.069.102.315 4.262.866.611 2.896.619.914 2.748.766.150 2.086.955.741 264.468.919.436 2.086.955.741 2.086.955.741 2.914.153.351 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 640.383.372.745 3.633.067.428 2.086.955.741 3.109.154.595 3.688.701.793 3.301.567.170 4.837.873.701 2.625.759.035 3.916.756.579 3.920.996.597 14.941.097.262.490

Daftar 6.c REALISASI

2.086.955.741 2.086.955.741 52.306.602.846 3.069.102.315 4.262.866.611 2.896.619.914 2.748.766.150 2.086.955.741 264.468.919.436 2.086.955.741 2.086.955.741 2.914.153.351 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 640.383.372.745 3.633.067.380 2.086.955.741 3.109.154.595 3.688.701.793 3.301.567.170 4.837.873.701 2.625.759.035 2.086.955.741 3.920.996.597 14.935.752.213.464

PENGEMBALIAN

23.256.000


2.086.955.741 2.086.955.741 52.306.602.846 3.069.102.315 4.262.866.611 2.896.619.914 2.748.766.150 2.086.955.741 264.468.919.436 2.086.955.741 2.086.955.741 2.914.153.351 2.086.955.741 2.086.955.741 2.086.955.741 640.383.372.745 3.633.067.380 2.086.955.741 3.109.154.595 3.688.701.793 3.301.567.170 4.837.873.701 2.625.759.035 2.086.955.741 3.920.996.597 14.935.728.957.464



Daftar 6.c

SISA ANGGARAN

380.235.193 1 189 180 280 52 1.257.175.563 589 -



Daftar 6.c

SISA ANGGARAN

3 -



Daftar 6.c

SISA ANGGARAN

-



Daftar 6.c

SISA ANGGARAN

130 (1.997) 760.470.387 1 70 -



Daftar 6.c

SISA ANGGARAN

380.235.193 -



Daftar 6.c

SISA ANGGARAN

2.000 760.470.387 10 90.000 909 (175.000) -



Daftar 6.c

SISA ANGGARAN

48 1.829.800.838 5.368.305.026



Daftar 6.d

DANA BAGI HASIL - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TA 2005 KODE WILAYAH

0100 0200 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0251 0252 0253 0254 0257 0258 0260 0261 0262 0300 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318 0319 0320 0321 0322 0323 0324 0325 0326 0327 0328 0329 0351 0352 0353 0354 0355 0356 0400 0401 0402 0403 0404 0451 0500

NAMA WILAYAH

Prop. DKI Jakarta Prop. Jawa Barat Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bekasi Kab. Karawang Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Bandung Kab. Sumedang Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Cirebon Kab. Kuningan Kab. Indramayu Kab. Majalengka Kota Bandung Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Tasikmalaya Kota Cimahi Kota Banjar Prop. Jawa Tengah Kab. Semarang Kab. Kendal Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Pekalongan Kab. Batang Kab. Tegal Kab. Brebes Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Pemalang Kab. Jepara Kab. Rembang Kab. Blora Kab. Banyumas Kab. Cilacap Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Magelang Kab. Temanggung Kab. Wonosobo Kab. Purworejo Kab. Kebumen Kab. Klaten Kab. Boyolali Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Karanganyar Kab. Wonogiri Kota Semarang Kota Salatiga Kota Pekalongan Kota Tegal Kota Magelang Kota Surakarta Prop. D.I. Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Sleman Kab. Gunungkidul Kab. Kulonprogo Kota Yogyakarta Prop. Jawa Timur

ANGGARAN

944.432.295.417 479.932.933.743 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 139.116.817.831 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 39.657.961.994 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 310.792.611.753

REALISASI

944.432.295.417 479.932.933.743 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 139.116.817.831 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.700 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.790 1.408.702.894 1.408.701.890 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.804 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.700.900 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 39.657.961.994 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 310.792.611.753

PENGEMBALIAN


944.432.295.417 479.932.933.743 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 139.116.817.831 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.700 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.790 1.408.702.894 1.408.701.890 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.804 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.700.900 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 39.657.961.994 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 310.792.611.753



NAMA WILAYAH

0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0512 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 0521 0522 0523 0524 0525 0526 0527 0528 0529 0551 0552 0553 0554 0555 0556 0557 0558 0559 0600 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 0609 0610 0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617 0651 0652 0653 0654 0700 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710 0711 0712

Kab. Gresik Kab. Mojokerto Kab. Sidoarjo Kab. Jombang Kab. Sampang Kab. Pamekasan Kab. Sumenep Kab. Bangkalan Kab. Bondowoso Kab. Situbondo Kab. Banyuwangi Kab. Jember Kab. Malang Kab. Pasuruan Kab. Probolinggo Kab. Lumajang Kab. Kediri Kab. Tulungagung Kab. Nganjuk Kab. Trenggalek Kab. Blitar Kab. Madiun Kab. Ngawi Kab. Magetan Kab. Ponorogo Kab. Pacitan Kab. Bojonegoro Kab. Tuban Kab. Lamongan Kota Surabaya Kota Mojokerto Kota Malang Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Batu Prop. Nanggroe Aceh Darussa Kab. Aceh Besar Kab. Pidie Kab. Aceh Utara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Simeuleu Kab. Aceh Singkil Kab. Bireuen Kab. Aceh Barat daya Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Jaya Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhoksumawe Prop. Sumatera Utara Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Langkat Kab. Tapanuli Tengah Kab. Simalungun Kab. Labuhanbatu Kab. Dairi Kab. Tapanuli Utara Kab. Tapanuli Selatan Kab. Asahan Kab. Nias Kab. Toba Samosir

ANGGARAN

1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 9.002.648.864 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 117.584.929.238 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894

Daftar 6.d REALISASI

1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.804 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 9.002.648.864 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.402.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 117.584.929.238 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894

PENGEMBALIAN


1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.804 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 9.002.648.864 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.402.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 117.584.929.238 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894



NAMA WILAYAH

0713 0714 0715 0716 0717 0718 0751 0752 0753 0754 0755 0756 0757 0800 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0812 0851 0852 0853 0854 0855 0856 0857 0900 0901 0902 0904 0905 0906 0907 0908 0909 0912 0951 0953 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1051 1100 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1151 1153 1154 1155 1200 1201

Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Selatan Kab. Pak-Pak Bharat Kab. Humbang Hasundutan Kab. Samosir Kab. Serdang Bedagai Kota Medan Kota Tebingtinggi Kota Binjai Kota Pematangsiantar Kota Tanjungbalai Kota Sibolga Kota Padang Sidempuan Prop. Sumatera Barat Kab. Agam Kab. Pasaman Kab. Limapuluh Kota Kab. Solok Kab. Padang Pariaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Tanah Datar Kab. Sawahlunto Sijunjung Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan Kab. Pasaman Barat Kota Bukittinggi Kota Padang Panjang Kota Solok Kota Sawahlunto Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Pariaman Prop. Riau Kab. Kampar Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hulu Kab. Rokan Hilir Kab. Siak Kab. Kuantan Singingi Kota Pekanbaru Kota Dumai Prop. Jambi Kab. Batanghari Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Bungo Kab. Sarolangun Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kab. Muaro Jambi Kota Jambi Prop. Sumatera Selatan Kab. Musi Banyu Asin Kab. Ogan Komering Ulu Kab. Muara Enim Kab. Lahat Kab. Musi Rawas Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Banyu Asin Kab. Ogan Komering Ulu Timu Kab. Ogan Komering Ulu Selat Kab. Ogan Ilir Kota Palembang Kota Prabumulih Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Prop. Lampung Kab. Lampung Selatan

Daftar 6.d

ANGGARAN

REALISASI

1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 22.060.417.770 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 37.609.270.143 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 10.123.051.725 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 68.763.633.360 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 27.831.020.829 1.408.702.894

1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 22.060.417.770 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 37.609.270.143 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 10.123.051.725 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 68.763.633.360 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 732.277.904 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 27.831.020.829 1.408.702.894

PENGEMBALIAN


1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 22.060.417.770 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 37.609.270.143 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 10.123.051.725 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 68.763.633.360 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 732.277.904 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 27.831.020.829 1.408.702.894



1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1251 1252 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1351 1352 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1451 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1551 1552 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1651 1652 1653 1654 1700 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708

NAMA WILAYAH

Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Barat Kab. Tulang Bawang Kab. Tanggamus Kab. Lampung Timur Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Prop. Kalimantan Barat Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kab. Pontianak Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Melawi Kab. Sekadau Kota Pontianak Kota Singkawang Prop. Kalimantan Tengah Kab. Kapuas Kab. Barito Utara Kab. Barito Selatan Kab. Kotawaringin Timur Kab. Kotawaringin Barat Kab. Katingan Kab. Seruyan Kab. Sukamara Kab. Lamandau Kab. Gunung Mas Kab. Pulang Pisau Kab. Murung Raya Kab. Barito Timur Kota Palangkaraya Prop. Kalimantan Selatan Kab. Banjar Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Barito Kuala Kab. Tabalong Kab. Kotabaru Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Tanah Bumbu Kab. Balangan Kota Banjarmasin Kota Banjar Baru Prop. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara Kab. Pasir Kab. Bulungan Kab. Berau Kab. Nunukan Kab. Malinau Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Penajam Paser Utara Kota Samarinda Kota Balikpapan Kota Tarakan Kota Bontang prop. Sulawesi Utara Kab. Minahasa Kab. Bolaang Mongondow Kab. Sangihe Kab. Talaud Kepulauan Kab. Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara

Daftar 6.d

ANGGARAN

REALISASI

1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 23.730.254.797 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 17.995.393.482 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 15.572.961.436 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 51.345.637.180 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 14.374.010.637 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894

1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.890 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 23.730.254.797 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 17.995.393.482 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 15.572.961.436 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 51.345.637.180 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.042.563.942 1.408.702.894 14.374.010.637 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.409.002.894 1.408.702.894 1.408.702.894

PENGEMBALIAN


1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.890 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 23.730.254.797 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 17.995.393.482 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 15.572.961.436 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 51.345.637.180 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.042.563.942 1.408.702.894 14.374.010.637 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.409.002.894 1.408.702.894 1.408.702.894



1751 1753 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1851 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1951 1952 1953 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2051 2052 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2151 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2251 2300

NAMA WILAYAH

Kota Manado Kota Bitung Prop. Sulawesi Tengah Kab. Poso Kab. Donggala Kab. Buol Toli-toli Kab. Banggai Kab. Buol Kab. Morowali Kab. Banggai Kepulauan Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una-Una Kota Palu Prop. Sulawesi Selatan Kab. Pinrang Kab. Gowa Kab. Wajo Kab. Mamuju Kab. Bone Kab. Tana Toraja Kab. Maros Kab. Majene Kab. Luwu Kab. Sinjai Kab. Bulukumba Kab. Bantaeng Kab. Jeneponto Kab. Selayar Kab. Takalar Kab. Barru Kab. Sidenreng Rappang Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Soppeng Kab. Polewali Mamasa Kab. Enrekang Kab. Luwu Utara Kab. Mamasa Kab. Luwu Timur Kab. Mamuju Utara Kota Ujung Pandang Kota Pare-pare Kota Palopo Prop. Sulawesi Tenggara Kab. Kendari Kab. Buton Kab. Muna Kab. Kolaka Kab. Konawe Selatan Kab. Wakatobi Kab. Bombana Kab. Kolaka Utara Kota Kendari Kota Bau-Bau Prop. Maluku Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Pulau Buru Kab. Kepulauan Aru Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kota Ambon Prop. Bali Kab. Buleleng Kab. Jembrana Kab. Klungkung Kab. Gianyar Kab. Karangasem Kab. Bangli Kab. Badung Kab. Tabanan Kota Denpasar Prop. Nusa Tenggara Barat

Daftar 6.d

ANGGARAN

REALISASI

1.408.702.894 1.408.702.894 3.539.545.966 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 42.166.652.753 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 2.163.482.634 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 2.239.179.151 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 46.173.248.311 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 6.229.048.937

1.408.702.894 1.408.702.894 3.539.545.966 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 42.166.652.753 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.701.904 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 2.163.482.634 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 2.239.179.151 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.604 1.408.702.894 1.408.702.894 1.042.563.942 46.173.248.311 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 6.229.048.937

PENGEMBALIAN


1.408.702.894 1.408.702.894 3.539.545.966 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 42.166.652.753 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.701.904 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 2.163.482.634 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 2.239.179.151 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.604 1.408.702.894 1.408.702.894 1.042.563.942 46.173.248.311 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 6.229.048.937



2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2351 2352 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2451 2500 2501 2502 2504 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2523 2524 2525 2551 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2651 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2851 2852 2900 2901 2902 2903 2904 2951 2952

NAMA WILAYAH

Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Bima Kab. Sumbawa Kab. Dompu Kab. Sumbawa Barat Kota Mataram Kota Bima Prop. Nusa Tenggara Timur Kab. Kupang Kab. Belu Kab. Timor Tengah Utara Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Alor Kab. Sikka Kab. Flores Timur Kab. Ende Kab. Ngada Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Sumba Barat Kab. Lembata Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kota Kupang Prop. Irian Jaya Kab. Jayapura Kab. Biak-Numfor Kab. Yapen-Waropen Kab. Merauke Kab. Jayawijaya Kab. Paniai Kab. Nabire Kab. Puncak Jaya Kab. Mimika Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Boven Digoel Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Tolikara Kab. Pegunungan Bintang Kab. Waropen Kab. Yahukimo Kab. Supiori Kota Jayapura Prop. Bengkulu Kab. Bengkulu Utara Kab. Bengkulu Selatan Kab. Rejang Lebong Kab. Seluma Kab. Kaur Kab. Muko-Muko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kota Bengkulu Prop. Maluku Utara Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Utara Kab. Halmahera Selatan Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Timur Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Prop. Banten Kab. Serang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kab. Tangerang Kota Tangerang Kota Cilegon

ANGGARAN

1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 6.249.169.713 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 3.881.906.679 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 3.814.115.675 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 742.726.064 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 216.349.051.892 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894


1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 6.249.169.713 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 4.250.255.679 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.042.563.942 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.774.841.846 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.890 1.408.702.894 1.408.702.894 3.814.115.675 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.700.000 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 742.726.064 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 216.349.051.892 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894

PENGEMBALIAN

368.349.000

366.138.952


1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 6.249.169.713 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 3.881.906.679 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.042.563.942 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.890 1.408.702.894 1.408.702.894 3.814.115.675 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.700.000 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 742.726.064 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 216.349.051.892 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894



3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3051 3100 3101 3102 3103 3104 3151 3200 3201 3202 3203 3204 3251 3252 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3351

NAMA WILAYAH

Prop. Bangka Belitung Kab. Belitung Kab. Bangka Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Selatan Kab. Belitung Timur Kota Pangkalpinang Prop. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Pahuwato Kab. Bone Bolango Kota Gorontalo Prop. Kepulauan Riau Kab. Kepulauan Riau Kab. Karimun Kab. Natuna Kab. Lingga Kota Batam Kota Tanjung Pinang Prop. Irian Jaya Barat Kab. Manokwari Kab. Sorong Kab. Fak-Fak Kab. Sorong Selatan Kab. Raja Ampat Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Kaimana Kota Sorong Total

ANGGARAN

12.636.046.389 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.946.449.482 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 44.990.058.440 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 2.257.349.271 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 3.336.680.937.552


12.636.046.389 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.946.449.482 1.408.702.894 732.277.904 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 44.990.058.440 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 2.257.349.271 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 3.334.958.451.010

PENGEMBALIAN

734.487.952


12.636.046.389 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.946.449.482 1.408.702.894 732.277.904 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 44.990.058.440 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 2.257.349.271 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 1.408.702.894 3.334.223.963.058



Daftar 6.d

SISA ANGGARAN

194 104 1.004 90 1.994 -



Daftar 6.d

SISA ANGGARAN

90 6.000.000 -



Daftar 6.d

SISA ANGGARAN

676.424.990 -



Daftar 6.d

SISA ANGGARAN

4 366.138.952 (300.000) -



Daftar 6.d

SISA ANGGARAN

990 290 366.138.952 -



Daftar 6.d

SISA ANGGARAN

366.138.952 4 2.894 -



Daftar 6.d

SISA ANGGARAN

676.424.990 2.456.974.494



Daftar 6.e

BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM - MINYAK TA 2005 KODE WILAYAH 0100 0200 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0251 0252 0253 0254 0257 0258 0260 0261 0262 0300 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318 0319 0320 0321 0322 0323 0324 0325 0326 0327 0328 0329 0351 0352 0353 0354 0355 0356 0500 0501 0502 0504 0505 0506 0508 0509 0510

NAMA WILAYAH Prop. DKI Jakarta Prop. Jawa Barat Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bekasi Kab. Karawang Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Bandung Kab. Sumedang Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Cirebon Kab. Kuningan Kab. Indramayu Kab. Majalengka Kota Bandung Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Tasikmalaya Kota Cimahi Kota Banjar Prop. Jawa Tengah Kab. Semarang Kab. Kendal Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Pekalongan Kab. Batang Kab. Tegal Kab. Brebes Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Pemalang Kab. Jepara Kab. Rembang Kab. Blora Kab. Banyumas Kab. Cilacap Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Magelang Kab. Temanggung Kab. Wonosobo Kab. Purworejo Kab. Kebumen Kab. Klaten Kab. Boyolali Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Karanganyar Kab. Wonogiri Kota Semarang Kota Salatiga Kota Pekalongan Kota Tegal Kota Magelang Kota Surakarta Prop. Jawa Timur Kab. Gresik Kab. Mojokerto Kab. Jombang Kab. Sampang Kab. Pamekasan Kab. Bangkalan Kab. Bondowoso Kab. Situbondo

ANGGARAN 128.002.833.863 59.180.543.714 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 19.887.879.610 8.556.224.354 4.770.764.307 5.342.580.253 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 13.033.488.646 5.391.113.707 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 692.813.207 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 1.384.419.531 40.753.718 40.753.718 40.753.718 41.960.601 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 5.212.815.887 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 753.283.092 281.773.832 281.773.832

REALISASI 128.002.833.863 59.180.543.714 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 19.887.879.610 8.556.224.354 4.770.764.307 5.342.580.253 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 13.033.488.646 5.391.113.707 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 692.813.207 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 1.384.419.531 40.753.718 40.753.718 40.753.718 41.960.601 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 5.212.815.887 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 753.283.092 281.773.832 281.773.832

PENGEMBALIAN

REALISASI STLH PENGEMBALIAN 128.002.833.863 59.180.543.714 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 19.887.879.610 8.556.224.354 4.770.764.307 5.342.580.253 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 13.033.488.646 5.391.113.707 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 4.770.764.307 692.813.207 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 1.384.419.531 40.753.718 40.753.718 40.753.718 41.960.601 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 40.753.718 5.212.815.887 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 753.283.092 281.773.832 281.773.832

SISA ANGGARAN -


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) 0511 0512 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 0521 0522 0523 0524 0525 0526 0527 0528 0529 0551 0552 0553 0554 0555 0556 0557 0558 0559 0600 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 0609 0610 0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617 0651 0652 0653 0654 0700 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710 0711 0712 0713 0714 0715 0716 0717 0718 0751 0752 0753 0754 0755 0756 0757 0900 0901

Kab. Banyuwangi Kab. Jember Kab. Malang Kab. Pasuruan Kab. Probolinggo Kab. Lumajang Kab. Kediri Kab. Tulungagung Kab. Nganjuk Kab. Trenggalek Kab. Blitar Kab. Madiun Kab. Ngawi Kab. Magetan Kab. Ponorogo Kab. Pacitan Kab. Bojonegoro Kab. Tuban Kab. Lamongan Kota Surabaya Kota Mojokerto Kota Malang Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Batu Prop. Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Besar Kab. Pidie Kab. Aceh Utara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Simeuleu Kab. Aceh Singkil Kab. Bireuen Kab. Aceh Barat daya Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Jaya Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhoksumawe Prop. Sumatera Utara Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Langkat Kab. Tapanuli Tengah Kab. Simalungun Kab. Labuhanbatu Kab. Dairi Kab. Tapanuli Utara Kab. Tapanuli Selatan Kab. Asahan Kab. Nias Kab. Toba Samosir Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Selatan Kab. Pak-Pak Bharat Kab. Humbang Hasundutan Kab. Samosir Kab. Serdang Bedagai Kota Medan Kota Tebingtinggi Kota Binjai Kota Pematangsiantar Kota Tanjungbalai Kota Sibolga Kota Padang Sidempuan Prop. Riau Kab. Kampar

281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 3.959.283.825 8.130.747.717 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 857.158.397.473 2.945.531.859 2.945.531.859 58.533.639.726 2.455.764.046 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 3.412.835.259 2.474.836.520 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 247.629.837 11.160.971 20.635.820 311.225.645 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 53.576.969 53.576.969 20.635.820 20.635.820 773.188.077 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 1.434.608.568.283 597.238.628.536

Daftar 6.e 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 3.959.283.825 8.130.747.717 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 857.158.397.473 2.945.531.859 2.945.531.859 58.533.639.726 2.455.764.046 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 3.412.835.259 2.474.836.520 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 247.629.837 11.160.971 20.635.820 311.225.645 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 53.576.969 53.576.969 20.635.820 20.635.820 773.188.077 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 1.434.608.568.283 597.238.628.536

281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 3.959.283.825 8.130.747.717 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 281.773.832 857.158.397.473 2.945.531.859 2.945.531.859 58.533.639.726 2.455.764.046 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 3.412.835.259 2.474.836.520 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 2.945.531.859 247.629.837 11.160.971 20.635.820 311.225.645 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 53.576.969 53.576.969 20.635.820 20.635.820 773.188.077 20.635.820 20.635.820 20.635.820 20.635.820 1.434.608.568.283 597.238.628.536

-


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) 0902 0904 0905 0906 0907 0908 0909 0912 0951 0953 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1051 1100 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1151 1153 1154 1155 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1251 1252 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1551 1552 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1651 1652 1653 1654 2105 2106 2107

Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hulu Kab. Rokan Hilir Kab. Siak Kab. Kuantan Singingi Kota Pekanbaru Kota Dumai Prop. Jambi Kab. Batanghari Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Bungo Kab. Sarolangun Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kab. Muaro Jambi Kota Jambi Prop. Sumatera Selatan Kab. Musi Banyu Asin Kab. Ogan Komering Ulu Kab. Muara Enim Kab. Lahat Kab. Musi Rawas Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Banyu Asin Kab. Ogan Komering Ulu Timur Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Kab. Ogan Ilir Kota Palembang Kota Prabumulih Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Prop. Lampung Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Barat Kab. Tulang Bawang Kab. Tanggamus Kab. Lampung Timur Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Prop. Kalimantan Selatan Kab. Banjar Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Barito Kuala Kab. Tabalong Kab. Kotabaru Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Tanah Bumbu Kab. Balangan Kota Banjarmasin Kota Banjar Baru Prop. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara Kab. Pasir Kab. Bulungan Kab. Berau Kab. Nunukan Kab. Malinau Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Penajam Paser Utara Kota Samarinda Kota Balikpapan Kota Tarakan Kota Bontang Kab. Kepulauan Aru Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur

1.300.359.600.998 293.684.870.025 286.921.713.657 297.463.972.543 298.144.297.300 908.503.902.990 895.352.896.109 286.921.713.657 286.921.713.657 286.921.713.657 37.476.707.859 9.070.054.665 30.930.488.817 8.328.407.302 10.202.784.298 8.328.407.302 8.328.407.302 41.425.605.748 9.219.467.322 12.370.377.501 11.705.331.184 169.821.746.153 229.640.778.539 40.034.696.623 52.990.718.089 34.975.120.005 64.565.806.469 27.343.819.751 46.217.108.159 22.827.707.457 22.827.707.457 24.220.505.948 27.116.061.994 32.294.580.134 27.116.061.994 27.116.061.994 119.889.486.634 24.410.572.029 24.410.572.029 24.410.572.029 24.410.572.029 24.410.572.029 24.410.572.029 59.015.048.103 24.410.572.029 24.410.572.029 24.410.572.029 1.427.935.698 225.661.936 225.661.936 225.661.936 225.661.936 225.661.936 225.661.936 2.665.931.456 225.661.936 115.735.227 299.626.015 576.839.974 225.661.936 225.661.936 524.233.135.667 505.366.826.544 83.802.495.821 84.869.242.438 83.802.495.821 84.957.334.265 83.802.495.821 83.802.495.821 85.189.267.563 99.137.252.377 85.187.622.882 83.802.495.821 92.634.528.341 83.726.559.973 29.018.240 43.419.721 303.438.047

Daftar 6.e 1.300.359.600.998 293.684.870.025 286.921.713.657 297.463.972.543 298.144.297.300 908.503.902.990 895.352.896.109 286.921.713.657 286.921.713.657 286.921.713.657 37.476.707.859 9.070.054.665 30.930.488.817 8.328.407.302 10.202.784.298 8.328.407.302 8.328.407.302 41.425.605.748 9.219.467.322 12.370.377.501 11.705.331.184 169.821.746.153 229.640.778.539 40.034.696.623 52.990.718.089 34.975.120.005 64.565.806.469 27.343.819.751 46.217.108.159 22.827.707.457 22.827.707.457 24.220.505.948 27.116.061.994 32.294.580.134 27.116.061.994 27.116.061.994 119.889.486.634 24.410.572.029 24.410.572.029 24.410.572.029 24.410.572.029 32.009.464.659 24.410.572.029 59.015.048.103 24.410.572.029 24.410.572.029 24.410.572.029 1.427.935.698 225.661.936 225.661.936 225.661.936 225.661.936 225.661.936 225.661.936 2.665.931.456 225.661.936 115.735.227 299.626.015 576.839.974 225.661.936 225.661.936 524.233.135.667 505.366.826.544 83.802.495.821 84.869.242.438 83.802.495.821 84.957.334.265 83.802.495.821 83.802.495.821 85.189.267.563 99.137.252.377 85.187.622.882 83.802.495.821 92.634.528.341 83.726.559.973 29.018.240 43.419.721 303.438.047

7.598.892.630

1.300.359.600.998 293.684.870.025 286.921.713.657 297.463.972.543 298.144.297.300 908.503.902.990 895.352.896.109 286.921.713.657 286.921.713.657 286.921.713.657 37.476.707.859 9.070.054.665 30.930.488.817 8.328.407.302 10.202.784.298 8.328.407.302 8.328.407.302 41.425.605.748 9.219.467.322 12.370.377.501 11.705.331.184 169.821.746.153 229.640.778.539 40.034.696.623 52.990.718.089 34.975.120.005 64.565.806.469 27.343.819.751 46.217.108.159 22.827.707.457 22.827.707.457 24.220.505.948 27.116.061.994 32.294.580.134 27.116.061.994 27.116.061.994 119.889.486.634 24.410.572.029 24.410.572.029 24.410.572.029 24.410.572.029 24.410.572.029 24.410.572.029 59.015.048.103 24.410.572.029 24.410.572.029 24.410.572.029 1.427.935.698 225.661.936 225.661.936 225.661.936 225.661.936 225.661.936 225.661.936 2.665.931.456 225.661.936 115.735.227 299.626.015 576.839.974 225.661.936 225.661.936 524.233.135.667 505.366.826.544 83.802.495.821 84.869.242.438 83.802.495.821 84.957.334.265 83.802.495.821 83.802.495.821 85.189.267.563 99.137.252.377 85.187.622.882 83.802.495.821 92.634.528.341 83.726.559.973 29.018.240 43.419.721 303.438.047

-


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3051 3200 3201 3202 3203 3204 3251 3252 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3351

Prop. Bangka Belitung Kab. Belitung Kab. Bangka Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Selatan Kab. Belitung Timur Kota Pangkalpinang Prop. Kepulauan Riau Kab. Kepulauan Riau Kab. Karimun Kab. Natuna Kab. Lingga Kota Batam Kota Tanjung Pinang Prop. Irian Jaya Barat Kab. Manokwari Kab. Sorong Kab. Fak-Fak Kab. Sorong Selatan Kab. Raja Ampat Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Kaimana Kota Sorong Total

15.026.234.614 4.293.138.462 4.293.138.462 4.293.138.462 4.293.138.462 4.293.138.462 4.293.138.462 4.293.138.462 75.263.298.007 30.082.526.338 30.082.526.338 150.526.596.014 30.196.490.656 30.082.526.338 30.082.526.338 25.738.157.136 6.434.601.784 33.795.977.567 6.434.601.784 6.434.601.784 6.434.601.784 4.220.434.696 6.434.601.784 6.434.601.784 6.434.601.784 12.551.737.693.989

Daftar 6.e 15.026.234.614 4.293.138.462 4.293.138.462 4.293.138.462 4.293.138.462 4.293.138.462 4.293.138.462 4.293.138.462 75.263.298.007 30.082.526.338 30.082.526.338 150.526.596.014 30.196.490.656 30.082.526.338 30.082.526.338 25.738.157.136 6.434.601.784 33.795.977.567 6.434.601.784 6.434.601.784 6.434.601.784 4.220.434.696 6.434.601.784 9.478.313.955 6.434.601.784 12.562.380.298.790

3.043.712.171 10.642.604.801

15.026.234.614 4.293.138.462 4.293.138.462 4.293.138.462 4.293.138.462 4.293.138.462 4.293.138.462 4.293.138.462 75.263.298.007 30.082.526.338 30.082.526.338 150.526.596.014 30.196.490.656 30.082.526.338 30.082.526.338 25.738.157.136 6.434.601.784 33.795.977.567 6.434.601.784 6.434.601.784 6.434.601.784 4.220.434.696 6.434.601.784 6.434.601.784 6.434.601.784 12.551.737.693.989

-



Daftar 6.f

BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM - GAS TA 2005 KODE WILAYAH

NAMA WILAYAH

0100 0200 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0251 0252 0253 0254 0257 0258 0260 0261 0262 0500 0501 0502 0504 0505 0506 0507 0509 0510 0511 0512 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 0521 0522 0523 0524 0525 0526 0527 0529 0551 0552 0553 0554 0555 0556 0557 0558 0559 0600 0601 0602 0603 0604

Prop. DKI Jakarta Prop. Jawa Barat Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bekasi Kab. Karawang Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Bandung Kab. Sumedang Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Cirebon Kab. Kuningan Kab. Indramayu Kab. Majalengka Kota Bandung Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Tasikmalaya Kota Cimahi Kota Banjar Prop. Jawa Timur Kab. Gresik Kab. Mojokerto Kab. Jombang Kab. Sampang Kab. Pamekasan Kab. Sumenep Kab. Bondowoso Kab. Situbondo Kab. Banyuwangi Kab. Jember Kab. Malang Kab. Pasuruan Kab. Probolinggo Kab. Lumajang Kab. Kediri Kab. Tulungagung Kab. Nganjuk Kab. Trenggalek Kab. Blitar Kab. Madiun Kab. Ngawi Kab. Magetan Kab. Ponorogo Kab. Pacitan Kab. Bojonegoro Kab. Lamongan Kota Surabaya Kota Mojokerto Kota Malang Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Batu Prop. Nanggroe Aceh Darussa Kab. Aceh Besar Kab. Pidie Kab. Aceh Utara Kab. Aceh Timur

ANGGARAN

8.533.226.505 43.825.308.440 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 19.453.080.917 3.576.568.142 15.937.292.203 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 8.156.636.476 3.760.757.863 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 671.991.793 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 2.158.224.369 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 135.992.637 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 2.052.235.271.409 16.407.153.060 16.407.153.060 319.706.968.187 20.669.343.917

REALISASI

8.533.226.505 43.825.308.440 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 19.453.080.917 3.576.568.142 15.937.292.203 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 8.156.636.476 3.760.757.863 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 671.991.793 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 2.158.224.369 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 135.992.637 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 2.052.235.271.409 16.407.153.060 16.407.153.060 319.706.968.187 20.669.343.917

PENGEMBALIA N


8.533.226.505 43.825.308.440 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 19.453.080.917 3.576.568.142 15.937.292.203 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 8.156.636.476 3.760.757.863 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 3.576.568.142 671.991.793 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 2.158.224.369 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 135.992.637 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 36.242.800 2.052.235.271.409 16.407.153.060 16.407.153.060 319.706.968.187 20.669.343.917 Daftar Laporan Realisasi APBN -138 -


NAMA WILAYAH

0605 0606 0607 0608 0609 0610 0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617 0651 0652 0653 0654 0700 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710 0711 0712 0713 0714 0715 0716 0717 0718 0751 0752 0753 0754 0755 0756 0757 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1051 1100 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1151 1153 1154 1155 1600 1601 1602

Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Simeuleu Kab. Aceh Singkil Kab. Bireuen Kab. Aceh Barat daya Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Jaya Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhoksumawe Prop. Sumatera Utara Kab. Tanah Karo Kab. Langkat Kab. Tapanuli Tengah Kab. Simalungun Kab. Labuhanbatu Kab. Dairi Kab. Tapanuli Utara Kab. Tapanuli Selatan Kab. Asahan Kab. Nias Kab. Toba Samosir Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Selatan Kab. Pak-Pak Bharat Kab. Humbang Hasundutan Kab. Samosir Kab. Serdang Bedagai Kota Medan Kota Tebingtinggi Kota Binjai Kota Pematangsiantar Kota Tanjungbalai Kota Sibolga Kota Padang Sidempuan Prop. Jambi Kab. Batanghari Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Bungo Kab. Sarolangun Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kab. Muaro Jambi Kota Jambi Prop. Sumatera Selatan Kab. Musi Banyu Asin Kab. Ogan Komering Ulu Kab. Muara Enim Kab. Lahat Kab. Musi Rawas Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Banyu Asin Kab. Ogan Komering Ulu Timu Kab. Ogan Komering Ulu Selat Kab. Ogan Ilir Kota Palembang Kota Prabumulih Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Prop. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara Kab. Pasir

ANGGARAN

16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 12.300.484.331 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 495.472.336 26.215.355 53.783.740 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 170.412.292 170.412.292 26.215.355 26.215.355 217.507.462 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 12.533.718.400 5.111.118.776 2.785.270.755 2.785.270.755 2.785.270.755 2.785.270.755 2.785.270.755 22.741.588.779 2.785.270.755 2.785.270.755 2.785.270.755 160.894.728.413 305.592.217.798 26.196.305.127 32.797.230.955 25.096.033.433 30.755.380.317 24.758.669.761 24.758.669.761 24.733.919.739 24.733.919.739 24.733.919.739 24.758.669.761 25.147.137.997 24.758.669.761 24.758.669.761 1.475.116.475.691 1.852.369.360.144 238.331.427.433

Daftar 6.f

REALISASI

16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 12.300.484.331 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 495.472.336 26.215.355 53.783.740 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 170.412.292 170.412.292 26.215.355 26.215.355 217.507.462 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 12.533.718.400 5.111.118.776 2.785.270.755 2.785.270.755 2.785.270.755 2.785.270.755 2.785.270.755 22.741.588.779 2.785.270.755 2.785.270.755 2.785.270.755 160.894.728.413 305.592.217.798 26.196.305.127 32.797.230.955 25.096.033.433 30.755.380.317 24.758.669.761 24.758.669.761 24.733.919.739 24.733.919.739 24.733.919.739 24.758.669.761 25.147.137.997 24.758.669.761 24.758.669.761 1.475.116.475.691 1.852.369.360.144 238.331.427.433

PENGEMBALIA N


16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 12.300.484.331 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 16.407.153.060 495.472.336 26.215.355 53.783.740 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 170.412.292 170.412.292 26.215.355 26.215.355 217.507.462 26.215.355 26.215.355 26.215.355 26.215.355 12.533.718.400 5.111.118.776 2.785.270.755 2.785.270.755 2.785.270.755 2.785.270.755 2.785.270.755 22.741.588.779 2.785.270.755 2.785.270.755 2.785.270.755 160.894.728.413 305.592.217.798 26.196.305.127 32.797.230.955 25.096.033.433 30.755.380.317 24.758.669.761 24.758.669.761 24.733.919.739 24.733.919.739 24.733.919.739 24.758.669.761 25.147.137.997 24.758.669.761 24.758.669.761 1.475.116.475.691 1.852.369.360.144 238.331.427.433 Daftar Laporan Realisasi APBN -139 -


1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1651 1652 1653 1654 3200 3201 3202 3203 3204 3251 3252 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3351

NAMA WILAYAH

Kab. Bulungan Kab. Berau Kab. Nunukan Kab. Malinau Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Penajam Paser Utara Kota Samarinda Kota Balikpapan Kota Tarakan Kota Bontang Prop. Kepulauan Riau Kab. Kepulauan Riau Kab. Karimun Kab. Natuna Kab. Lingga Kota Batam Kota Tanjung Pinang Prop. Irian Jaya Barat Kab. Manokwari Kab. Sorong Kab. Fak-Fak Kab. Sorong Selatan Kab. Raja Ampat Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Kaimana Kota Sorong Total

ANGGARAN

238.331.427.433 238.331.427.433 238.331.427.433 238.331.427.433 238.331.427.433 238.331.427.433 239.969.337.326 246.147.539.858 238.331.427.433 241.825.169.123 240.203.888.294 25.841.815.518 10.209.478.243 10.209.478.243 51.683.631.036 10.845.968.066 10.209.478.243 10.209.478.243 495.142.930 123.660.732 654.120.299 123.660.732 123.660.732 123.660.732 81.765.037 123.660.732 123.660.732 123.660.732 10.081.541.077.670

Daftar 6.f

REALISASI

238.331.427.433 238.331.427.433 238.331.427.433 238.331.427.433 238.331.427.433 238.331.427.433 239.969.337.326 246.147.539.858 238.331.427.433 241.825.169.123 240.203.888.294 25.841.815.518 10.209.478.243 10.209.478.243 51.683.631.036 10.845.968.066 10.209.478.243 10.209.478.243 495.142.930 123.660.732 654.120.299 123.660.732 123.660.732 123.660.732 81.765.037 123.660.732 172.589.813 123.660.732 10.081.590.006.751

PENGEMBALIA N

48.929.081 48.929.081


238.331.427.433 238.331.427.433 238.331.427.433 238.331.427.433 238.331.427.433 238.331.427.433 239.969.337.326 246.147.539.858 238.331.427.433 241.825.169.123 240.203.888.294 25.841.815.518 10.209.478.243 10.209.478.243 51.683.631.036 10.845.968.066 10.209.478.243 10.209.478.243 495.142.930 123.660.732 654.120.299 123.660.732 123.660.732 123.660.732 81.765.037 123.660.732 123.660.732 123.660.732 10.081.541.077.670



Daftar 6.f

SISA ANGGARAN



Daftar 6.f

SISA ANGGARAN



Daftar 6.f

SISA ANGGARAN

-



Daftar 6.g

BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM - TAMBANG TA 2005 KODE WILAYAH

0199 0200 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0251 0252 0253 0254 0257 0258 0260 0261 0262 0300 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318 0319 0320 0321 0322 0323 0324 0325 0326 0327 0328 0329 0351 0352 0353 0354 0355 0356 0400 0404 0500 0501 0502

NAMA WILAYAH

Instansi Pusat Prop. Jawa Barat Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bekasi Kab. Karawang Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Bandung Kab. Sumedang Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Cirebon Kab. Kuningan Kab. Indramayu Kab. Majalengka Kota Bandung Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Tasikmalaya Kota Cimahi Kota Banjar Prop. Jawa Tengah Kab. Semarang Kab. Kendal Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Pekalongan Kab. Batang Kab. Tegal Kab. Brebes Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Pemalang Kab. Jepara Kab. Rembang Kab. Blora Kab. Banyumas Kab. Cilacap Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Magelang Kab. Temanggung Kab. Wonosobo Kab. Purworejo Kab. Kebumen Kab. Klaten Kab. Boyolali Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Karanganyar Kab. Wonogiri Kota Semarang Kota Salatiga Kota Pekalongan Kota Tegal Kota Magelang Kota Surakarta Prop. D.I. Yogyakarta Kab. Kulonprogo Prop. Jawa Timur Kab. Gresik Kab. Mojokerto

ANGGARAN

REALISASI

227.596.818.436 3.804.573.183 7.575.519.975 317.055.433 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.857.404 315.646.665 315.646.665 315.646.665 370.725.065 326.201.545 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 167.867.954 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 216.740.062 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 147.870.077 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 4.592.160 18.368.640 22.735.698 1.077.570 1.077.570

227.596.818.436 3.804.573.183 7.575.519.975 317.055.433 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.857.404 315.646.665 315.646.665 315.646.665 370.725.065 326.201.545 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 167.867.954 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 216.740.062 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 147.870.077 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 4.592.160 18.368.640 22.735.698 1.077.570 1.077.570

PENGEMBALIA N


227.596.818.436 3.804.573.183 7.575.519.975 317.055.433 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.857.404 315.646.665 315.646.665 315.646.665 370.725.065 326.201.545 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 315.646.665 167.867.954 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 216.740.062 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 147.870.077 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 9.298.837 4.592.160 18.368.640 22.735.698 1.077.570 1.077.570 Daftar Laporan Realisasi APBN -141 -


NAMA WILAYAH

0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0512 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 0521 0522 0523 0524 0525 0526 0527 0528 0529 0551 0552 0553 0554 0555 0556 0557 0558 0559 0600 0601 0602 0606 0610 0614 0700 0704 0707 0708 0709 0713 0715 0757 0800 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0812 0851 0852 0853 0854 0855 0856 0857 0900

Kab. Sidoarjo Kab. Jombang Kab. Sampang Kab. Pamekasan Kab. Sumenep Kab. Bangkalan Kab. Bondowoso Kab. Situbondo Kab. Banyuwangi Kab. Jember Kab. Malang Kab. Pasuruan Kab. Probolinggo Kab. Lumajang Kab. Kediri Kab. Tulungagung Kab. Nganjuk Kab. Trenggalek Kab. Blitar Kab. Madiun Kab. Ngawi Kab. Magetan Kab. Ponorogo Kab. Pacitan Kab. Bojonegoro Kab. Tuban Kab. Lamongan Kota Surabaya Kota Mojokerto Kota Malang Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Batu Prop. Nanggroe Aceh Darussa Kab. Aceh Besar Kab. Pidie Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Jaya Prop. Sumatera Utara Kab. Tapanuli Tengah Kab. Dairi Kab. Tapanuli Utara Kab. Tapanuli Selatan Kab. Mandailing Natal Kab. Pak-Pak Bharat Kota Padang Sidempuan Prop. Sumatera Barat Kab. Agam Kab. Pasaman Kab. Limapuluh Kota Kab. Solok Kab. Padang Pariaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Tanah Datar Kab. Sawahlunto Sijunjung Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan Kab. Pasaman Barat Kota Bukittinggi Kota Padang Panjang Kota Solok Kota Sawahlunto Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Pariaman Prop. Riau

ANGGARAN

1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 5.319.144 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 36.056.062 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 11.852.610 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 10.856.653 1.129.748 3.848.083 3.768.641 395.063 4.676.023 187.227.024 114.535.935 78.826.541 51.756.823 234.169.134 223.456.108 2.923.948 43.239.602 1.073.113.117 118.726.031 118.726.031 124.381.908 119.545.390 118.726.031 118.726.031 118.726.031 368.964.875 118.726.031 118.726.031 118.726.031 118.726.031 118.726.031 118.726.031 118.726.031 1.898.669.779 118.726.031 118.726.031 118.726.031 1.627.102.860

Daftar 6.g

REALISASI

1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 5.319.144 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 36.056.062 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 11.852.610 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 10.856.653 1.129.748 3.848.083 3.768.641 395.063 4.676.023 187.227.024 114.535.935 78.826.541 51.756.823 234.169.134 223.456.108 2.923.948 43.239.602 1.073.113.117 118.726.031 118.726.031 124.381.908 119.545.390 118.726.031 118.726.031 118.726.031 368.964.875 118.726.031 118.726.031 118.726.031 118.726.031 118.726.031 118.726.031 118.726.031 1.898.669.779 118.726.031 118.726.031 118.726.031 1.627.102.860

PENGEMBALIA N


1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 5.319.144 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 36.056.062 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 11.852.610 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 1.077.570 10.856.653 1.129.748 3.848.083 3.768.641 395.063 4.676.023 187.227.024 114.535.935 78.826.541 51.756.823 234.169.134 223.456.108 2.923.948 43.239.602 1.073.113.117 118.726.031 118.726.031 124.381.908 119.545.390 118.726.031 118.726.031 118.726.031 368.964.875 118.726.031 118.726.031 118.726.031 118.726.031 118.726.031 118.726.031 118.726.031 1.898.669.779 118.726.031 118.726.031 118.726.031 1.627.102.860 Daftar Laporan Realisasi APBN -142 -


NAMA WILAYAH

0901 0902 0904 0905 0906 0907 0908 0909 0912 0951 0953 1000 1001 1002 1003 1004 1008 1100 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1151 1153 1154 1155 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1251 1252 1300 1302 1303 1306 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1451 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508

Kab. Kampar Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hulu Kab. Rokan Hilir Kab. Siak Kab. Kuantan Singingi Kota Pekanbaru Kota Dumai Prop. Jambi Kab. Batanghari Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Bungo Kab. Sarolangun Kab. Tebo Prop. Sumatera Selatan Kab. Musi Banyu Asin Kab. Ogan Komering Ulu Kab. Muara Enim Kab. Lahat Kab. Musi Rawas Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Banyu Asin Kab. Ogan Komering Ulu Timu Kab. Ogan Komering Ulu Selat Kab. Ogan Ilir Kota Palembang Kota Prabumulih Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Prop. Lampung Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Barat Kab. Tulang Bawang Kab. Tanggamus Kab. Lampung Timur Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Prop. Kalimantan Barat Kab. Sanggau Kab. Sintang Kab. Ketapang Prop. Kalimantan Tengah Kab. Kapuas Kab. Barito Utara Kab. Barito Selatan Kab. Kotawaringin Timur Kab. Kotawaringin Barat Kab. Katingan Kab. Seruyan Kab. Sukamara Kab. Lamandau Kab. Gunung Mas Kab. Pulang Pisau Kab. Murung Raya Kab. Barito Timur Kota Palangkaraya Prop. Kalimantan Selatan Kab. Banjar Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Barito Kuala Kab. Tabalong Kab. Kotabaru

ANGGARAN

305.990.871 305.990.871 2.499.215.934 301.510.219 356.571.544 311.110.871 305.990.871 407.290.713 1.046.634.142 305.990.871 305.990.871 82.692.521 163.636.512 20.728.320 14.620.698 125.477.995 6.306.560 14.666.794.782 2.544.112.782 2.430.865.801 23.269.235.716 8.066.245.464 2.340.089.500 2.223.971.043 2.224.861.499 2.223.971.043 2.223.971.043 2.223.971.043 2.223.971.043 2.223.971.043 2.223.971.043 2.223.971.043 36.064.505 926.400 102.933 102.933 12.716.529 102.933 128.646.456 102.933 1.351.033 102.933 102.933 253.959.738 6.220.800 282.428.393 727.189.760 785.033.405 98.404.988 351.577.800 277.423.618 25.852.562 25.852.562 38.414.313 25.852.562 25.852.562 25.852.562 81.516.072 25.852.562 2.015.199.002 96.629.891 25.852.562 66.175.580.972 17.442.407.394 37.907.891.117 13.410.630.260 12.083.150.970 11.091.792.797 10.942.119.131 27.213.151.894 51.619.942.624

Daftar 6.g

REALISASI

305.990.871 305.990.871 2.499.215.934 301.510.219 356.571.544 311.110.871 305.990.871 407.290.713 1.046.634.142 305.990.871 305.990.871 82.692.521 163.636.512 20.728.320 14.620.698 125.477.995 6.306.560 14.666.794.782 2.544.112.782 2.430.865.801 23.269.235.716 8.066.245.464 2.340.089.500 2.223.971.043 2.224.861.499 2.223.971.043 2.223.971.043 2.223.971.043 2.223.971.043 2.223.971.043 2.223.971.043 2.223.971.043 36.064.505 926.400 102.933 102.933 12.716.529 102.933 128.646.456 102.933 1.351.033 102.933 102.933 253.959.738 6.220.800 282.428.393 727.189.760 785.033.405 98.404.988 351.577.800 277.423.618 25.852.562 51.705.124 38.414.313 25.852.562 25.852.562 25.852.562 81.516.072 25.852.562 2.015.199.002 96.629.891 25.852.562 66.175.580.972 17.442.407.394 37.907.891.117 13.410.630.260 12.083.150.970 11.091.792.797 10.942.119.131 27.213.151.894 51.619.942.624

PENGEMBALIA N

25.852.562


305.990.871 305.990.871 2.499.215.934 301.510.219 356.571.544 311.110.871 305.990.871 407.290.713 1.046.634.142 305.990.871 305.990.871 82.692.521 163.636.512 20.728.320 14.620.698 125.477.995 6.306.560 14.666.794.782 2.544.112.782 2.430.865.801 23.269.235.716 8.066.245.464 2.340.089.500 2.223.971.043 2.224.861.499 2.223.971.043 2.223.971.043 2.223.971.043 2.223.971.043 2.223.971.043 2.223.971.043 2.223.971.043 36.064.505 926.400 102.933 102.933 12.716.529 102.933 128.646.456 102.933 1.351.033 102.933 102.933 253.959.738 6.220.800 282.428.393 727.189.760 785.033.405 98.404.988 351.577.800 277.423.618 25.852.562 25.852.562 38.414.313 25.852.562 25.852.562 25.852.562 81.516.072 25.852.562 2.015.199.002 96.629.891 25.852.562 66.175.580.972 17.442.407.394 37.907.891.117 13.410.630.260 12.083.150.970 11.091.792.797 10.942.119.131 27.213.151.894 51.619.942.624 Daftar Laporan Realisasi APBN -143 -


1509 1510 1511 1551 1552 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1651 1652 1653 1654 1700 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1751 1753 1800 1802 1803 1805 1806 1808 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1951 1952 1953 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

NAMA WILAYAH

Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Tanah Bumbu Kab. Balangan Kota Banjarmasin Kota Banjar Baru Prop. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara Kab. Pasir Kab. Bulungan Kab. Berau Kab. Nunukan Kab. Malinau Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Penajam Paser Utara Kota Samarinda Kota Balikpapan Kota Tarakan Kota Bontang prop. Sulawesi Utara Kab. Minahasa Kab. Bolaang Mongondow Kab. Sangihe Kab. Talaud Kepulauan Kab. Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara Kota Manado Kota Bitung Prop. Sulawesi Tengah Kab. Donggala Kab. Buol Toli-toli Kab. Buol Kab. Morowali Kab. Parigi Moutong Prop. Sulawesi Selatan Kab. Pinrang Kab. Gowa Kab. Wajo Kab. Mamuju Kab. Bone Kab. Tana Toraja Kab. Maros Kab. Majene Kab. Luwu Kab. Sinjai Kab. Bulukumba Kab. Bantaeng Kab. Jeneponto Kab. Selayar Kab. Takalar Kab. Barru Kab. Sidenreng Rappang Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Soppeng Kab. Polewali Mamasa Kab. Enrekang Kab. Luwu Utara Kab. Mamasa Kab. Luwu Timur Kab. Mamuju Utara Kota Ujung Pandang Kota Pare-pare Kota Palopo Prop. Sulawesi Tenggara Kab. Kendari Kab. Buton Kab. Muna Kab. Kolaka Kab. Konawe Selatan Kab. Wakatobi

Daftar 6.g

ANGGARAN

REALISASI

10.942.119.131 22.550.743.217 26.995.084.609 10.942.119.131 11.561.171.579 144.652.120.375 78.637.933.350 60.916.132.799 24.052.071.985 35.710.111.569 28.873.069.337 25.342.857.670 42.631.977.051 153.642.440.820 23.804.252.923 33.581.528.023 23.804.252.923 23.804.252.923 23.807.600.100 680.027.877 117.401.151 1.868.332.863 94.756.602 94.756.602 138.508.104 94.756.602 119.466.909 94.850.501 97.282.168 71.184.811 9.209.547 14.720.579 4.899.172 238.450.202 17.459.742 15.340.907.946 1.121.694.887 1.121.694.887 1.124.611.388 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 1.207.075.422 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 1.163.374.872 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 1.132.139.161 1.136.383.972 1.121.694.887 30.922.759.425 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 3.530.204.165 935.730.982 771.592.473 758.335.625 7.002.269.784 766.141.374 758.335.625

10.942.119.131 22.550.743.217 26.995.084.609 10.942.119.131 11.561.171.579 144.652.120.375 78.637.933.350 60.916.132.799 24.052.071.985 35.710.111.569 28.873.069.337 25.342.857.670 42.631.977.051 153.642.440.820 23.804.252.923 33.581.528.023 23.804.252.923 23.804.252.923 23.807.600.100 680.027.877 117.401.151 1.868.332.863 94.756.602 94.756.602 138.508.104 94.756.602 119.466.909 94.850.501 97.282.168 71.184.811 9.209.547 14.720.579 4.899.172 238.450.202 17.459.742 15.340.907.946 1.121.694.887 1.121.694.887 1.124.611.388 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 1.207.075.422 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 1.163.374.872 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 1.132.139.161 1.136.383.972 1.121.694.887 30.922.759.425 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 3.530.204.165 935.730.982 771.592.473 758.335.625 7.002.269.784 766.141.374 758.335.625

PENGEMBALIA N

91.223.990


10.942.119.131 22.550.743.217 26.995.084.609 10.942.119.131 11.561.171.579 144.652.120.375 78.637.933.350 60.916.132.799 24.052.071.985 35.710.111.569 28.873.069.337 25.342.857.670 42.631.977.051 153.642.440.820 23.804.252.923 33.581.528.023 23.804.252.923 23.804.252.923 23.807.600.100 680.027.877 117.401.151 1.868.332.863 94.756.602 94.756.602 138.508.104 94.756.602 119.466.909 94.850.501 97.282.168 71.184.811 9.209.547 14.720.579 4.899.172 147.226.212 17.459.742 15.340.907.946 1.121.694.887 1.121.694.887 1.124.611.388 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 1.207.075.422 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 1.163.374.872 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 1.132.139.161 1.136.383.972 1.121.694.887 30.922.759.425 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 1.121.694.887 3.530.204.165 935.730.982 771.592.473 758.335.625 7.002.269.784 766.141.374 758.335.625 Daftar Laporan Realisasi APBN -144 -


2007 2008 2051 2052 2207 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2351 2352 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2451 2500 2501 2502 2504 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2523 2524 2525 2551 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2608 2651 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2851 2852

NAMA WILAYAH

Kab. Bombana Kab. Kolaka Utara Kota Kendari Kota Bau-Bau Kab. Badung Prop. Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Bima Kab. Sumbawa Kab. Dompu Kab. Sumbawa Barat Kota Mataram Kota Bima Prop. Nusa Tenggara Timur Kab. Kupang Kab. Belu Kab. Timor Tengah Utara Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Alor Kab. Sikka Kab. Flores Timur Kab. Ende Kab. Ngada Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Sumba Barat Kab. Lembata Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kota Kupang Prop. Irian Jaya Kab. Jayapura Kab. Biak-Numfor Kab. Yapen-Waropen Kab. Merauke Kab. Jayawijaya Kab. Paniai Kab. Nabire Kab. Puncak Jaya Kab. Mimika Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Boven Digoel Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Tolikara Kab. Pegunungan Bintang Kab. Waropen Kab. Yahukimo Kab. Supiori Kota Jayapura Prop. Bengkulu Kab. Bengkulu Utara Kab. Bengkulu Selatan Kab. Rejang Lebong Kab. Seluma Kab. Kaur Kab. Muko-Muko Kab. Kepahiang Kota Bengkulu Prop. Maluku Utara Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Utara Kab. Halmahera Selatan Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Timur Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan

Daftar 6.g

ANGGARAN

REALISASI

765.454.874 834.600.434 758.335.625 758.335.625 11.684.232 33.834.068.147 8.509.512.562 8.347.248.588 8.347.248.588 8.352.352.239 9.008.758.153 8.356.949.464 67.719.705.815 8.347.248.588 8.347.248.588 20.743.488 1.811.291 5.158.491 1.811.291 1.811.291 1.811.291 1.811.291 1.811.291 1.811.291 1.811.291 50.508.576 1.811.291 1.811.291 1.811.291 1.811.291 3.760.091 1.811.291 129.025.698.235 19.478.767.533 19.478.767.533 19.509.607.725 19.478.767.533 19.548.717.345 20.034.384.918 19.708.878.890 19.547.931.495 257.540.043.832 19.478.767.533 19.478.767.533 19.478.767.533 19.833.847.760 19.560.826.220 19.515.764.485 19.478.767.533 19.488.686.039 19.478.767.533 13.532.790.106 19.478.767.533 643.197.736 862.918.966 171.497.753 152.723.726 610.933.486 163.822.103 152.723.726 152.723.726 152.723.726 10.691.216.450 3.064.888.175 5.065.118.811 7.174.214.098 3.120.574.257 3.027.561.137 15.257.387.039 3.027.561.137 3.027.561.137

765.454.874 834.600.434 758.335.625 758.335.625 11.684.232 33.834.068.147 8.509.512.562 8.347.248.588 8.347.248.588 8.352.352.239 9.008.758.153 8.356.949.464 67.719.705.815 8.347.248.588 8.347.248.588 20.743.488 1.811.291 5.158.491 1.811.291 1.811.291 1.811.291 1.811.291 1.811.291 1.811.291 1.811.291 50.508.576 1.811.291 1.811.291 1.811.291 1.811.291 3.760.091 1.811.291 129.025.698.235 19.478.767.533 19.478.767.533 19.509.607.725 19.478.767.533 19.548.717.345 20.034.384.918 19.708.878.890 19.547.931.495 257.540.043.832 19.478.767.533 19.478.767.533 19.478.767.533 19.833.847.760 19.560.826.220 19.515.764.485 19.478.767.533 19.488.686.039 19.478.767.533 13.532.790.106 19.478.767.533 643.197.736 862.918.966 171.497.753 152.723.726 610.933.486 163.822.103 152.723.726 152.723.726 152.723.726 10.691.216.450 3.064.888.175 5.065.118.811 7.174.214.098 3.120.574.257 3.027.561.137 15.257.387.039 3.027.561.137 3.027.561.137

PENGEMBALIA N


765.454.874 834.600.434 758.335.625 758.335.625 11.684.232 33.834.068.147 8.509.512.562 8.347.248.588 8.347.248.588 8.352.352.239 9.008.758.153 8.356.949.464 67.719.705.815 8.347.248.588 8.347.248.588 20.743.488 1.811.291 5.158.491 1.811.291 1.811.291 1.811.291 1.811.291 1.811.291 1.811.291 1.811.291 50.508.576 1.811.291 1.811.291 1.811.291 1.811.291 3.760.091 1.811.291 129.025.698.235 19.478.767.533 19.478.767.533 19.509.607.725 19.478.767.533 19.548.717.345 20.034.384.918 19.708.878.890 19.547.931.495 257.540.043.832 19.478.767.533 19.478.767.533 19.478.767.533 19.833.847.760 19.560.826.220 19.515.764.485 19.478.767.533 19.488.686.039 19.478.767.533 13.532.790.106 19.478.767.533 643.197.736 862.918.966 171.497.753 152.723.726 610.933.486 163.822.103 152.723.726 152.723.726 152.723.726 10.691.216.450 3.064.888.175 5.065.118.811 7.174.214.098 3.120.574.257 3.027.561.137 15.257.387.039 3.027.561.137 3.027.561.137 Daftar Laporan Realisasi APBN -145 -


2900 2901 2902 2903 2904 2951 2952 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3051 3100 3101 3200 3201 3202 3203 3204 3251 3252 3300 3303 3305 3306 3308

NAMA WILAYAH

Prop. Banten Kab. Serang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kab. Tangerang Kota Tangerang Kota Cilegon Prop. Bangka Belitung Kab. Belitung Kab. Bangka Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Selatan Kab. Belitung Timur Kota Pangkalpinang Prop. Gorontalo Kab. Gorontalo Prop. Kepulauan Riau Kab. Kepulauan Riau Kab. Karimun Kab. Natuna Kab. Lingga Kota Batam Kota Tanjung Pinang Prop. Irian Jaya Barat Kab. Fak-Fak Kab. Raja Ampat Kab. Teluk Bintuni Kab. Kaimana Total

ANGGARAN

186.253.615 52.048.581 52.048.581 484.771.552 52.048.581 52.048.581 52.048.581 18.640.932.081 9.765.423.420 9.197.771.951 9.721.060.338 15.657.657.347 14.268.024.754 9.761.501.804 6.192.288.703 10.885.989 43.543.956 3.631.234.658 3.133.044.381 5.544.053.537 1.446.860.191 1.507.260.141 1.446.860.191 1.446.860.191 118.959.064 226.256.256 11.789.043 204.096.179 33.694.785 2.584.265.101.399

Daftar 6.g

REALISASI

186.253.615 52.048.581 52.048.581 484.771.552 52.048.581 52.048.581 52.048.581 18.640.932.081 9.765.423.420 9.197.771.951 9.721.060.338 15.657.657.347 14.268.024.754 9.761.501.804 6.192.288.703 10.885.989 43.543.956 3.631.234.658 3.133.044.381 5.544.053.537 1.446.860.191 1.507.260.141 1.446.860.191 1.446.860.191 118.959.064 226.256.256 11.789.043 204.096.179 33.694.785 2.584.290.953.961

PENGEMBALIA N

117.076.552


186.253.615 52.048.581 52.048.581 484.771.552 52.048.581 52.048.581 52.048.581 18.640.932.081 9.765.423.420 9.197.771.951 9.721.060.338 15.657.657.347 14.268.024.754 9.761.501.804 6.192.288.703 10.885.989 43.543.956 3.631.234.658 3.133.044.381 5.544.053.537 1.446.860.191 1.507.260.141 1.446.860.191 1.446.860.191 118.959.064 226.256.256 11.789.043 204.096.179 33.694.785 2.584.173.877.409



Daftar 6.g

SISA ANGGARAN



Daftar 6.g

SISA ANGGARAN



Daftar 6.g

SISA ANGGARAN



Daftar 6.g

SISA ANGGARAN

91.223.990 Daftar Laporan Realisasi APBN -150 -


Daftar 6.g

SISA ANGGARAN



Daftar 6.g

SISA ANGGARAN

91.223.990



Daftar 6.h

BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM - HUTAN TA 2005 KODE WILAYAH

0199 0200 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0251 0252 0253 0254 0257 0258 0260 0261 0262 0300 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318 0319 0320 0321 0322 0323 0324 0325 0326 0327 0328 0329 0351 0352 0353 0354 0355 0356 0400 0401 0402 0403 0404

NAMA WILAYAH

Instansi Pusat Prop. Jawa Barat Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bekasi Kab. Karawang Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Bandung Kab. Sumedang Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Cirebon Kab. Kuningan Kab. Indramayu Kab. Majalengka Kota Bandung Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Tasikmalaya Kota Cimahi Kota Banjar Prop. Jawa Tengah Kab. Semarang Kab. Kendal Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Pekalongan Kab. Batang Kab. Tegal Kab. Brebes Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Pemalang Kab. Jepara Kab. Rembang Kab. Blora Kab. Banyumas Kab. Cilacap Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Magelang Kab. Temanggung Kab. Wonosobo Kab. Purworejo Kab. Kebumen Kab. Klaten Kab. Boyolali Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Karanganyar Kab. Wonogiri Kota Semarang Kota Salatiga Kota Pekalongan Kota Tegal Kota Magelang Kota Surakarta Prop. D.I. Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Sleman Kab. Gunungkidul Kab. Kulonprogo

ANGGARAN

REALISASI

132.018.199.126 297.436.376 71.229.604 135.996.084 248.360.618 24.786.364 24.786.364 27.388.050 24.786.364 25.910.100 29.445.896 25.407.528 40.618.756 140.773.803 25.059.027 36.469.472 50.194.267 35.455.912 24.786.364 24.786.364 24.786.364 24.786.364 24.786.364 24.786.364 24.786.364 24.786.364 24.786.364 1.466.701.854 89.104.121 100.087.527 86.276.578 276.228.344 115.089.358 91.128.845 145.420.236 286.806.112 118.633.765 86.276.578 204.077.937 99.973.206 466.518.231 1.567.378.984 142.104.825 173.619.522 97.594.791 116.055.990 98.202.371 105.308.335 94.034.711 102.652.210 102.768.266 87.538.544 115.313.273 86.508.064 86.276.578 86.373.138 121.797.460 86.276.578 86.276.578 86.276.578 86.276.578 86.276.578 86.276.578 489.280 244.640 244.640 978.560 244.640

132.018.199.126 297.436.376 71.229.604 135.996.084 248.360.618 24.786.364 24.786.364 27.388.050 24.786.364 25.910.100 29.445.896 25.407.528 40.618.756 140.773.803 25.059.027 36.469.472 50.194.267 35.455.912 24.786.364 24.786.364 24.786.364 24.786.364 24.786.364 24.786.364 24.786.364 24.786.364 24.786.364 1.466.701.854 89.104.121 100.087.527 86.276.578 276.228.344 115.089.358 91.128.845 145.420.236 286.806.112 118.633.765 86.276.578 204.077.937 99.973.206 466.518.231 1.567.378.984 142.104.825 173.619.522 97.594.791 116.055.990 98.202.371 105.308.335 94.034.711 102.652.210 102.768.266 87.538.544 115.313.273 86.508.064 86.276.578 86.373.138 121.797.460 86.276.578 86.276.578 86.276.578 86.276.578 86.276.578 86.276.578 489.280 244.640 244.640 978.560 244.640

PENGEMBALIAN


132.018.199.126 297.436.376 71.229.604 135.996.084 248.360.618 24.786.364 24.786.364 27.388.050 24.786.364 25.910.100 29.445.896 25.407.528 40.618.756 140.773.803 25.059.027 36.469.472 50.194.267 35.455.912 24.786.364 24.786.364 24.786.364 24.786.364 24.786.364 24.786.364 24.786.364 24.786.364 24.786.364 1.466.701.854 89.104.121 100.087.527 86.276.578 276.228.344 115.089.358 91.128.845 145.420.236 286.806.112 118.633.765 86.276.578 204.077.937 99.973.206 466.518.231 1.567.378.984 142.104.825 173.619.522 97.594.791 116.055.990 98.202.371 105.308.335 94.034.711 102.652.210 102.768.266 87.538.544 115.313.273 86.508.064 86.276.578 86.373.138 121.797.460 86.276.578 86.276.578 86.276.578 86.276.578 86.276.578 86.276.578 489.280 244.640 244.640 978.560 244.640



NAMA WILAYAH

0451 0500 0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0512 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 0521 0522 0523 0524 0525 0526 0527 0528 0529 0551 0552 0553 0554 0555 0556 0557 0558 0559 0600 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 0609 0610 0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617 0651 0652 0653 0654 0700 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708

Kota Yogyakarta Prop. Jawa Timur Kab. Gresik Kab. Mojokerto Kab. Sidoarjo Kab. Jombang Kab. Sampang Kab. Pamekasan Kab. Sumenep Kab. Bangkalan Kab. Bondowoso Kab. Situbondo Kab. Banyuwangi Kab. Jember Kab. Malang Kab. Pasuruan Kab. Probolinggo Kab. Lumajang Kab. Kediri Kab. Tulungagung Kab. Nganjuk Kab. Trenggalek Kab. Blitar Kab. Madiun Kab. Ngawi Kab. Magetan Kab. Ponorogo Kab. Pacitan Kab. Bojonegoro Kab. Tuban Kab. Lamongan Kota Surabaya Kota Mojokerto Kota Malang Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Batu Prop. Nanggroe Aceh Darussa Kab. Aceh Besar Kab. Pidie Kab. Aceh Utara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Simeuleu Kab. Aceh Singkil Kab. Bireuen Kab. Aceh Barat daya Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Jaya Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhoksumawe Prop. Sumatera Utara Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Langkat Kab. Tapanuli Tengah Kab. Simalungun Kab. Labuhanbatu Kab. Dairi Kab. Tapanuli Utara

ANGGARAN

244.640 793.376.494 42.885.214 45.193.013 42.885.214 43.690.213 42.885.214 42.885.214 49.907.960 42.885.214 91.771.544 46.718.447 330.039.528 183.499.750 156.858.458 44.193.014 42.885.214 42.885.214 70.049.670 50.112.577 88.007.100 78.255.842 76.716.652 216.182.578 49.204.446 42.885.214 97.132.683 42.885.214 333.074.699 251.998.925 88.710.795 42.885.214 42.885.214 42.885.214 42.885.214 42.885.214 42.885.214 42.885.214 42.885.214 53.139.380 411.838.774 110.358.477 52.642.611 18.017.945 88.609.440 18.797.820 18.017.945 29.018.234 52.118.391 23.722.960 178.018.324 18.950.459 48.907.004 18.017.945 26.586.651 22.492.735 60.790.701 18.017.945 18.017.945 18.017.945 18.017.945 18.017.945 1.155.877.930 96.323.159 96.323.159 96.323.159 207.290.602 123.174.204 317.747.471 96.323.159 168.537.686

Daftar 6.h

REALISASI

244.640 793.376.494 42.885.214 45.193.013 42.885.214 43.690.213 42.885.214 42.885.214 49.907.960 42.885.214 91.771.544 46.718.447 330.039.528 183.499.750 156.858.458 44.193.014 42.885.214 42.885.214 70.049.670 50.112.577 88.007.100 78.255.842 76.716.652 216.182.578 49.204.446 42.885.214 97.132.683 42.885.214 333.074.699 251.998.925 88.710.795 42.885.214 42.885.214 42.885.214 42.885.214 42.885.214 42.885.214 42.885.214 42.885.214 53.139.380 411.838.774 110.358.477 52.642.611 18.017.945 88.609.440 18.797.820 18.017.945 29.018.234 52.118.391 23.722.960 178.018.324 18.950.459 48.907.004 18.017.945 26.586.651 22.492.735 60.790.701 18.017.945 18.017.945 18.017.945 18.017.945 18.017.945 1.155.877.930 96.323.159 96.323.159 96.323.159 207.290.602 123.174.204 317.747.471 96.323.159 168.537.686

PENGEMBALIAN


244.640 793.376.494 42.885.214 45.193.013 42.885.214 43.690.213 42.885.214 42.885.214 49.907.960 42.885.214 91.771.544 46.718.447 330.039.528 183.499.750 156.858.458 44.193.014 42.885.214 42.885.214 70.049.670 50.112.577 88.007.100 78.255.842 76.716.652 216.182.578 49.204.446 42.885.214 97.132.683 42.885.214 333.074.699 251.998.925 88.710.795 42.885.214 42.885.214 42.885.214 42.885.214 42.885.214 42.885.214 42.885.214 42.885.214 53.139.380 411.838.774 110.358.477 52.642.611 18.017.945 88.609.440 18.797.820 18.017.945 29.018.234 52.118.391 23.722.960 178.018.324 18.950.459 48.907.004 18.017.945 26.586.651 22.492.735 60.790.701 18.017.945 18.017.945 18.017.945 18.017.945 18.017.945 1.155.877.930 96.323.159 96.323.159 96.323.159 207.290.602 123.174.204 317.747.471 96.323.159 168.537.686



NAMA WILAYAH

0709 0710 0711 0712 0713 0714 0715 0716 0717 0751 0752 0753 0754 0755 0756 0757 0800 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0812 0851 0852 0853 0854 0855 0856 0857 0900 0901 0902 0904 0905 0906 0907 0908 0909 0912 0951 0953 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1051 1100 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1151

Kab. Tapanuli Selatan Kab. Asahan Kab. Nias Kab. Toba Samosir Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Selatan Kab. Pak-Pak Bharat Kab. Humbang Hasundutan Kab. Samosir Kota Medan Kota Tebingtinggi Kota Binjai Kota Pematangsiantar Kota Tanjungbalai Kota Sibolga Kota Padang Sidempuan Prop. Sumatera Barat Kab. Agam Kab. Pasaman Kab. Limapuluh Kota Kab. Solok Kab. Padang Pariaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Tanah Datar Kab. Sawahlunto Sijunjung Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan Kab. Pasaman Barat Kota Bukittinggi Kota Padang Panjang Kota Solok Kota Sawahlunto Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Pariaman Prop. Riau Kab. Kampar Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hulu Kab. Rokan Hilir Kab. Siak Kab. Kuantan Singingi Kota Pekanbaru Kota Dumai Prop. Jambi Kab. Batanghari Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Bungo Kab. Sarolangun Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kab. Muaro Jambi Kota Jambi Prop. Sumatera Selatan Kab. Musi Banyu Asin Kab. Ogan Komering Ulu Kab. Muara Enim Kab. Lahat Kab. Musi Rawas Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Banyu Asin Kab. Ogan Komering Ulu Timu Kab. Ogan Komering Ulu Sela Kab. Ogan Ilir Kota Palembang

ANGGARAN

717.076.465 96.323.159 96.323.159 105.490.977 792.901.167 258.197.100 96.323.159 375.025.539 113.223.083 96.323.159 96.323.159 96.323.159 96.323.159 96.323.159 96.323.159 96.323.159 1.901.690.837 211.298.980 215.093.515 211.298.980 212.067.442 211.766.276 244.217.004 212.980.134 211.298.980 3.508.355.460 211.298.980 466.695.728 211.298.980 211.298.980 211.298.980 211.298.980 211.298.980 211.298.980 211.298.980 211.298.980 8.385.111.303 2.213.559.196 2.546.505.099 2.797.198.207 3.549.029.105 6.992.397.609 2.590.091.166 2.886.764.384 4.205.196.082 2.390.663.158 1.677.761.778 1.691.279.412 2.020.417.235 1.987.252.532 902.875.935 487.383.484 577.717.623 448.981.607 476.717.528 727.629.017 782.042.998 1.242.086.600 448.981.607 650.246.794 154.210.508 144.021.054 327.277.915 417.666.576 573.028.715 102.230.809 100.037.967 169.584.559 100.037.967 100.037.967 100.037.967

Daftar 6.h

REALISASI

717.076.465 96.323.159 96.323.159 105.490.977 792.901.167 258.197.100 96.323.159 375.025.539 113.223.083 96.323.159 96.323.159 96.323.159 96.323.159 96.323.159 96.323.159 96.323.159 1.901.690.837 211.298.980 215.093.515 211.298.980 212.067.442 211.766.276 244.217.004 212.980.134 211.298.980 3.508.355.460 211.298.980 466.695.728 211.298.980 211.298.980 211.298.980 211.298.980 211.298.980 211.298.980 211.298.980 211.298.980 8.385.111.303 2.213.559.196 2.546.505.099 2.797.198.207 3.549.029.105 6.992.397.609 2.590.091.166 2.886.764.384 4.205.196.082 2.390.663.158 1.677.761.778 1.691.279.412 2.020.417.235 1.987.252.532 902.875.935 487.383.484 577.717.623 448.981.607 476.717.528 727.629.017 782.042.998 1.242.086.600 448.981.607 650.246.794 154.210.508 144.021.054 327.277.915 417.666.576 573.028.715 102.230.809 100.037.967 169.584.559 100.037.967 100.037.967 100.037.967

PENGEMBALIAN


717.076.465 96.323.159 96.323.159 105.490.977 792.901.167 258.197.100 96.323.159 375.025.539 113.223.083 96.323.159 96.323.159 96.323.159 96.323.159 96.323.159 96.323.159 96.323.159 1.901.690.837 211.298.980 215.093.515 211.298.980 212.067.442 211.766.276 244.217.004 212.980.134 211.298.980 3.508.355.460 211.298.980 466.695.728 211.298.980 211.298.980 211.298.980 211.298.980 211.298.980 211.298.980 211.298.980 211.298.980 8.385.111.303 2.213.559.196 2.546.505.099 2.797.198.207 3.549.029.105 6.992.397.609 2.590.091.166 2.886.764.384 4.205.196.082 2.390.663.158 1.677.761.778 1.691.279.412 2.020.417.235 1.987.252.532 902.875.935 487.383.484 577.717.623 448.981.607 476.717.528 727.629.017 782.042.998 1.242.086.600 448.981.607 650.246.794 154.210.508 144.021.054 327.277.915 417.666.576 573.028.715 102.230.809 100.037.967 169.584.559 100.037.967 100.037.967 100.037.967



1153 1154 1155 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1251 1252 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1351 1352 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1451 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1551 1552 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1651 1652 1653 1654 1700

NAMA WILAYAH

Kota Prabumulih Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Prop. Lampung Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Barat Kab. Tulang Bawang Kab. Tanggamus Kab. Lampung Timur Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Prop. Kalimantan Barat Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kab. Pontianak Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Melawi Kab. Sekadau Kota Pontianak Kota Singkawang Prop. Kalimantan Tengah Kab. Kapuas Kab. Barito Utara Kab. Barito Selatan Kab. Kotawaringin Timur Kab. Kotawaringin Barat Kab. Katingan Kab. Seruyan Kab. Sukamara Kab. Lamandau Kab. Gunung Mas Kab. Pulang Pisau Kab. Murung Raya Kab. Barito Timur Kota Palangkaraya Prop. Kalimantan Selatan Kab. Banjar Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Barito Kuala Kab. Tabalong Kab. Kotabaru Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Tanah Bumbu Kab. Balangan Kota Banjarmasin Kota Banjar Baru Prop. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara Kab. Pasir Kab. Bulungan Kab. Berau Kab. Nunukan Kab. Malinau Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Penajam Paser Utara Kota Samarinda Kota Balikpapan Kota Tarakan Kota Bontang prop. Sulawesi Utara

ANGGARAN

112.739.223 100.037.967 100.037.967 6.499.215 1.444.270 1.444.270 1.444.270 1.444.270 10.610.374 1.444.270 1.444.270 2.923.111 1.444.270 2.353.485 2.937.287.825 511.721.351 546.697.795 1.590.701.823 597.138.043 1.652.799.235 3.437.828.941 509.325.056 337.484.567 810.787.237 509.325.057 540.754.257 509.325.059 21.068.622.093 6.625.999.925 6.402.370.913 3.743.604.550 9.617.340.202 4.868.516.292 13.958.626.811 7.078.249.560 3.218.953.302 5.332.597.035 8.456.245.442 3.115.090.575 5.687.440.889 3.084.230.539 3.085.221.604 471.787.405 467.088.786 110.778.950 81.065.856 82.824.787 79.028.157 222.871.000 246.992.083 171.109.257 80.435.952 103.793.914 78.809.669 83.719.962 78.631.233 25.279.378.897 6.206.269.837 6.174.480.202 8.177.568.821 15.450.597.655 6.544.989.547 7.992.517.881 14.833.610.641 15.344.266.517 4.267.149.049 4.037.625.978 4.029.479.815 4.029.479.815 4.029.479.815 166.383.454

Daftar 6.h

REALISASI

112.739.223 100.037.967 100.037.967 6.499.215 1.444.270 1.444.270 1.444.270 1.444.270 10.610.374 1.444.270 1.444.270 2.923.111 1.444.270 2.353.485 2.937.287.825 511.721.351 546.697.795 1.590.701.823 597.138.043 1.652.799.235 3.437.828.941 509.325.056 337.484.567 899.634.959 509.325.057 540.754.257 509.325.059 21.068.622.093 6.625.999.925 6.402.370.913 3.743.604.550 9.617.340.202 4.868.516.292 13.958.626.811 7.078.249.560 3.218.953.302 5.332.597.035 8.456.245.442 3.115.090.575 5.687.440.889 3.084.230.539 3.085.221.604 471.787.405 467.088.786 110.778.950 81.065.856 82.824.787 79.028.157 222.871.000 246.992.083 171.109.257 80.435.952 103.793.914 78.809.669 83.719.962 78.631.233 25.279.378.897 6.206.269.837 6.174.480.202 8.177.568.821 15.450.597.655 6.544.989.547 7.992.517.881 14.833.610.641 15.344.266.517 4.267.149.049 4.037.625.978 4.029.479.815 4.029.479.815 4.029.479.815 166.383.454

PENGEMBALIAN

88.847.722 88.847.722


112.739.223 100.037.967 100.037.967 6.499.215 1.444.270 1.444.270 1.444.270 1.444.270 10.610.374 1.444.270 1.444.270 2.923.111 1.444.270 2.353.485 2.937.287.825 511.721.351 546.697.795 1.590.701.823 597.138.043 1.652.799.235 3.437.828.941 509.325.056 248.636.845 810.787.237 509.325.057 540.754.257 509.325.059 21.068.622.093 6.625.999.925 6.402.370.913 3.743.604.550 9.617.340.202 4.868.516.292 13.958.626.811 7.078.249.560 3.218.953.302 5.332.597.035 8.456.245.442 3.115.090.575 5.687.440.889 3.084.230.539 3.085.221.604 471.787.405 467.088.786 110.778.950 81.065.856 82.824.787 79.028.157 222.871.000 246.992.083 171.109.257 80.435.952 103.793.914 78.809.669 83.719.962 78.631.233 25.279.378.897 6.206.269.837 6.174.480.202 8.177.568.821 15.450.597.655 6.544.989.547 7.992.517.881 14.833.610.641 15.344.266.517 4.267.149.049 4.037.625.978 4.029.479.815 4.029.479.815 4.029.479.815 166.383.454



1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1751 1753 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1851 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1951 1952 1953 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2051 2052 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2151 2300 2301

NAMA WILAYAH

Kab. Minahasa Kab. Bolaang Mongondow Kab. Sangihe Kab. Talaud Kepulauan Kab. Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara Kota Manado Kota Bitung Prop. Sulawesi Tengah Kab. Poso Kab. Donggala Kab. Buol Toli-toli Kab. Banggai Kab. Buol Kab. Morowali Kab. Banggai Kepulauan Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una-Una Kota Palu Prop. Sulawesi Selatan Kab. Pinrang Kab. Gowa Kab. Wajo Kab. Mamuju Kab. Bone Kab. Tana Toraja Kab. Maros Kab. Majene Kab. Luwu Kab. Sinjai Kab. Bulukumba Kab. Bantaeng Kab. Jeneponto Kab. Selayar Kab. Takalar Kab. Barru Kab. Sidenreng Rappang Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Soppeng Kab. Polewali Mamasa Kab. Enrekang Kab. Luwu Utara Kab. Mamasa Kab. Luwu Timur Kab. Mamuju Utara Kota Ujung Pandang Kota Pare-pare Kota Palopo Prop. Sulawesi Tenggara Kab. Kendari Kab. Buton Kab. Muna Kab. Kolaka Kab. Konawe Selatan Kab. Wakatobi Kab. Bombana Kab. Kolaka Utara Kota Kendari Kota Bau-Bau Prop. Maluku Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Pulau Buru Kab. Kepulauan Aru Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kota Ambon Prop. Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Barat

ANGGARAN

41.595.863 329.122.148 41.595.863 41.595.863 43.637.063 41.595.863 41.595.863 41.595.863 43.199.423 1.373.723.951 388.959.392 446.103.396 342.458.611 1.174.729.152 614.554.475 874.239.268 314.665.311 615.138.938 318.376.202 311.667.892 312.310.414 23.134.104 23.134.104 23.134.104 292.082.919 23.134.104 23.134.104 23.134.104 43.646.761 48.025.020 23.134.104 23.134.104 23.134.104 23.134.104 23.134.104 23.134.104 54.096.206 25.936.526 23.134.104 23.134.104 23.134.104 24.257.304 44.589.661 23.134.104 209.664.946 57.124.449 23.134.104 24.301.985 32.236.092 483.317.300 543.761.119 122.896.727 177.776.555 371.566.505 155.212.572 107.403.844 126.030.397 113.813.789 107.403.844 107.403.844 2.324.331.651 604.958.018 460.823.286 458.791.898 5.848.048.764 127.509.189 473.172.442 530.122.082 462.618.202 82.660.158 20.665.039

Daftar 6.h

REALISASI

41.595.863 329.122.148 41.595.863 41.595.863 43.637.063 41.595.863 41.595.863 41.595.863 43.199.423 1.373.723.951 388.959.392 446.103.396 342.458.611 1.174.729.152 614.554.475 874.239.268 314.665.311 615.138.938 318.376.202 311.667.892 312.310.414 23.134.104 23.134.104 23.134.104 292.082.919 23.134.104 23.134.104 23.134.104 43.646.761 48.025.020 23.134.104 23.134.104 23.134.104 23.134.104 23.134.104 23.134.104 54.096.206 25.936.526 23.134.104 23.134.104 23.134.104 24.257.304 44.589.661 23.134.104 209.664.946 57.124.449 23.134.104 24.301.985 32.236.092 483.317.300 543.761.119 122.896.727 177.776.555 371.566.505 155.212.572 107.403.844 126.030.397 113.813.789 107.403.844 107.403.844 2.324.331.651 604.958.018 460.823.286 458.791.898 5.848.048.764 127.509.189 473.172.442 530.122.082 462.618.202 82.660.158 20.665.039

PENGEMBALIAN

874.239.268


41.595.863 329.122.148 41.595.863 41.595.863 43.637.063 41.595.863 41.595.863 41.595.863 43.199.423 1.373.723.951 388.959.392 446.103.396 342.458.611 1.174.729.152 614.554.475 314.665.311 615.138.938 318.376.202 311.667.892 312.310.414 23.134.104 23.134.104 23.134.104 292.082.919 23.134.104 23.134.104 23.134.104 43.646.761 48.025.020 23.134.104 23.134.104 23.134.104 23.134.104 23.134.104 23.134.104 54.096.206 25.936.526 23.134.104 23.134.104 23.134.104 24.257.304 44.589.661 23.134.104 209.664.946 57.124.449 23.134.104 24.301.985 32.236.092 483.317.300 543.761.119 122.896.727 177.776.555 371.566.505 155.212.572 107.403.844 126.030.397 113.813.789 107.403.844 107.403.844 2.324.331.651 604.958.018 460.823.286 458.791.898 5.848.048.764 127.509.189 473.172.442 530.122.082 462.618.202 82.660.158 20.665.039



2302 2303 2304 2305 2306 2307 2351 2352 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2451 2500 2501 2502 2504 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2523 2524 2525 2551 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2608 2651 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2851 2852 2900 2901 2902 2903 2904 2951 2952

NAMA WILAYAH

Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Bima Kab. Sumbawa Kab. Dompu Kab. Sumbawa Barat Kota Mataram Kota Bima Prop. Nusa Tenggara Timur Kab. Kupang Kab. Belu Kab. Timor Tengah Utara Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Alor Kab. Sikka Kab. Flores Timur Kab. Ende Kab. Ngada Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Sumba Barat Kab. Lembata Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kota Kupang Prop. Irian Jaya Kab. Jayapura Kab. Biak-Numfor Kab. Yapen-Waropen Kab. Merauke Kab. Jayawijaya Kab. Paniai Kab. Nabire Kab. Puncak Jaya Kab. Mimika Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Boven Digoel Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Tolikara Kab. Pegunungan Bintang Kab. Waropen Kab. Yahukimo Kab. Supiori Kota Jayapura Prop. Bengkulu Kab. Bengkulu Utara Kab. Bengkulu Selatan Kab. Rejang Lebong Kab. Seluma Kab. Kaur Kab. Muko-Muko Kab. Kepahiang Kota Bengkulu Prop. Maluku Utara Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Utara Kab. Halmahera Selatan Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Timur Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Prop. Banten Kab. Serang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kab. Tangerang Kota Tangerang Kota Cilegon

ANGGARAN

20.665.039 20.665.039 27.079.200 58.068.557 23.326.426 118.614.996 20.665.039 20.891.293 30.882.692 4.376.159 5.246.651 5.331.523 4.212.830 4.117.691 20.840.714 6.303.224 23.454.899 4.117.691 4.272.557 4.117.691 5.465.760 4.117.691 4.117.691 4.117.691 19.320.287 2.462.271.540 724.503.017 365.664.815 259.186.477 302.543.136 259.186.477 259.186.477 987.639.629 259.186.477 457.225.562 259.186.477 268.085.525 2.650.796.960 742.249.892 379.925.550 259.186.477 259.186.477 378.587.286 259.186.477 259.186.476 259.186.477 139.927.801 35.849.950 34.981.950 36.187.224 35.951.730 48.537.729 261.968.010 34.981.950 35.855.332 6.305.134.325 2.844.628.117 5.328.547.767 3.440.034.207 5.812.802.356 2.422.763.880 2.461.844.388 1.341.576.497 1.568.340.081 77.928.064 31.554.795 143.719.417 42.924.366 31.171.225 31.171.225 31.171.225

Daftar 6.h

REALISASI

20.665.039 20.665.039 27.079.200 58.068.557 23.326.426 118.614.996 20.665.039 20.891.293 30.882.692 4.376.159 5.246.651 5.331.523 4.212.830 4.117.691 20.840.714 6.303.224 23.454.899 4.117.691 4.272.557 4.117.691 5.465.760 4.117.691 4.117.691 4.117.691 19.320.287 2.462.271.540 724.503.017 491.614.721 259.186.477 450.729.349 385.136.383 385.136.383 1.123.833.799 259.186.477 729.828.691 259.186.477 394.035.431 4.288.939.834 742.249.892 618.869.740 385.136.383 385.136.383 643.453.326 385.136.383 385.136.382 259.186.477 139.927.801 35.849.950 34.981.950 36.187.224 35.951.730 48.537.729 261.968.010 34.981.950 35.855.332 6.305.134.325 3.013.738.592 5.328.547.767 3.440.034.207 5.812.802.356 2.422.763.880 2.461.844.388 1.341.576.497 1.568.340.081 77.928.064 31.554.795 143.719.417 42.924.366 31.171.225 31.171.225 31.171.225

PENGEMBALIAN

125.949.906 148.186.213 125.949.906 125.949.906 136.194.170 272.603.129 125.949.906 1.638.142.874 238.944.190 125.949.906 125.949.906 264.866.040 125.949.906 125.949.906

169.110.475


20.665.039 20.665.039 27.079.200 58.068.557 23.326.426 118.614.996 20.665.039 20.891.293 30.882.692 4.376.159 5.246.651 5.331.523 4.212.830 4.117.691 20.840.714 6.303.224 23.454.899 4.117.691 4.272.557 4.117.691 5.465.760 4.117.691 4.117.691 4.117.691 19.320.287 2.462.271.540 724.503.017 365.664.815 259.186.477 302.543.136 259.186.477 259.186.477 987.639.629 259.186.477 457.225.562 259.186.477 268.085.525 2.650.796.960 742.249.892 379.925.550 259.186.477 259.186.477 378.587.286 259.186.477 259.186.476 259.186.477 139.927.801 35.849.950 34.981.950 36.187.224 35.951.730 48.537.729 261.968.010 34.981.950 35.855.332 6.305.134.325 2.844.628.117 5.328.547.767 3.440.034.207 5.812.802.356 2.422.763.880 2.461.844.388 1.341.576.497 1.568.340.081 77.928.064 31.554.795 143.719.417 42.924.366 31.171.225 31.171.225 31.171.225



3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3051 3100 3101 3102 3103 3104 3151 3200 3201 3202 3203 3204 3251 3252 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3351

NAMA WILAYAH

Prop. Bangka Belitung Kab. Belitung Kab. Bangka Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Selatan Kab. Belitung Timur Kota Pangkalpinang Prop. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Pahuwato Kab. Bone Bolango Kota Gorontalo Prop. Kepulauan Riau Kab. Kepulauan Riau Kab. Karimun Kab. Natuna Kab. Lingga Kota Batam Kota Tanjung Pinang Prop. Irian Jaya Barat Kab. Manokwari Kab. Sorong Kab. Fak-Fak Kab. Sorong Selatan Kab. Raja Ampat Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Kaimana Kota Sorong Total

Daftar 6.h

ANGGARAN

REALISASI

21.455.727 20.913.858 10.823.919 12.458.619 7.403.166 7.928.388 19.143.047 7.151.908 112.250.760 154.702.846 56.125.379 122.214.625 59.834.810 56.125.379 45.971.043 34.927.143 18.388.416 18.388.416 65.867.698 27.924.079 18.388.416 2.724.227.905 742.431.494 1.404.169.836 1.025.557.904 755.164.380 972.549.578 3.055.450.369 784.449.748 1.463.580.254 693.558.049 548.041.426.528

21.455.727 20.913.858 10.823.919 12.458.619 7.403.166 7.928.388 19.143.047 7.151.908 112.250.760 154.702.846 56.125.379 122.214.625 59.834.810 56.125.379 45.971.043 34.927.143 18.388.416 18.388.416 65.867.698 27.924.079 18.388.416 2.724.227.905 742.431.494 1.404.169.836 1.025.557.904 755.164.380 972.549.578 3.055.450.369 784.449.748 1.463.580.254 693.558.049 552.005.920.589

PENGEMBALIAN

4.927.581.051


21.455.727 20.913.858 10.823.919 12.458.619 7.403.166 7.928.388 19.143.047 7.151.908 112.250.760 154.702.846 56.125.379 122.214.625 59.834.810 56.125.379 45.971.043 34.927.143 18.388.416 18.388.416 65.867.698 27.924.079 18.388.416 2.724.227.905 742.431.494 1.404.169.836 1.025.557.904 755.164.380 972.549.578 3.055.450.369 784.449.748 1.463.580.254 693.558.049 547.078.339.538



Daftar 6.h

SISA ANGGARAN

-



Daftar 6.h

SISA ANGGARAN

-



Daftar 6.h

SISA ANGGARAN

-



Daftar 6.h

SISA ANGGARAN

88.847.722 -



Daftar 6.h

SISA ANGGARAN

874.239.268 -



Daftar 6.h

SISA ANGGARAN

-



Daftar 6.h

SISA ANGGARAN

963.086.990



Daftar 6.i

BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM - PERIKANAN TA 2005 KODE WILAYAH

0100 0199 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0251 0252 0253 0254 0257 0258 0260 0261 0262 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318 0319 0320 0321 0322 0323 0324 0325 0326 0327 0328 0329 0351 0352 0353 0354 0355 0356 0401 0402 0403 0404 0451 0501

NAMA WILAYAH

Prop. DKI Jakarta Instansi Pusat Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bekasi Kab. Karawang Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Bandung Kab. Sumedang Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Cirebon Kab. Kuningan Kab. Indramayu Kab. Majalengka Kota Bandung Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Tasikmalaya Kota Cimahi Kota Banjar Kab. Semarang Kab. Kendal Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Pekalongan Kab. Batang Kab. Tegal Kab. Brebes Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Pemalang Kab. Jepara Kab. Rembang Kab. Blora Kab. Banyumas Kab. Cilacap Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Magelang Kab. Temanggung Kab. Wonosobo Kab. Purworejo Kab. Kebumen Kab. Klaten Kab. Boyolali Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Karanganyar Kab. Wonogiri Kota Semarang Kota Salatiga Kota Pekalongan Kota Tegal Kota Magelang Kota Surakarta Kab. Bantul Kab. Sleman Kab. Gunungkidul Kab. Kulonprogo Kota Yogyakarta Kab. Gresik

ANGGARAN

2.162.962.332 61.204.384.125 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722

REALISASI

2.162.962.332 61.204.384.125 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722

PENGEMBALIAN


2.162.962.332 61.204.384.125 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722



NAMA WILAYAH

0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0512 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 0521 0522 0523 0524 0525 0526 0527 0528 0529 0551 0552 0553 0554 0555 0556 0557 0558 0559 0600 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 0609 0610 0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617 0651 0652 0653 0654 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710 0711 0712

Kab. Mojokerto Kab. Sidoarjo Kab. Jombang Kab. Sampang Kab. Pamekasan Kab. Sumenep Kab. Bangkalan Kab. Bondowoso Kab. Situbondo Kab. Banyuwangi Kab. Jember Kab. Malang Kab. Pasuruan Kab. Probolinggo Kab. Lumajang Kab. Kediri Kab. Tulungagung Kab. Nganjuk Kab. Trenggalek Kab. Blitar Kab. Madiun Kab. Ngawi Kab. Magetan Kab. Ponorogo Kab. Pacitan Kab. Bojonegoro Kab. Tuban Kab. Lamongan Kota Surabaya Kota Mojokerto Kota Malang Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Batu Prop. Nanggroe Aceh Darussa Kab. Aceh Besar Kab. Pidie Kab. Aceh Utara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Simeuleu Kab. Aceh Singkil Kab. Bireuen Kab. Aceh Barat daya Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Jaya Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhoksumawe Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Langkat Kab. Tapanuli Tengah Kab. Simalungun Kab. Labuhanbatu Kab. Dairi Kab. Tapanuli Utara Kab. Tapanuli Selatan Kab. Asahan Kab. Nias Kab. Toba Samosir

ANGGARAN

360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 2.271.110.453 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722

Daftar 6.i

REALISASI

360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 2.271.110.453 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722

PENGEMBALIAN


360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 2.271.110.453 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 252.345.605 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722



NAMA WILAYAH

0713 0714 0715 0716 0717 0751 0752 0753 0754 0755 0756 0757 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0812 0851 0852 0853 0854 0855 0856 0857 0901 0902 0904 0905 0906 0907 0908 0909 0912 0951 0953 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1051 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1151 1153 1154 1155 1201 1202 1203 1204 1205

Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Selatan Kab. Pak-Pak Bharat Kab. Humbang Hasundutan Kab. Samosir Kota Medan Kota Tebingtinggi Kota Binjai Kota Pematangsiantar Kota Tanjungbalai Kota Sibolga Kota Padang Sidempuan Kab. Agam Kab. Pasaman Kab. Limapuluh Kota Kab. Solok Kab. Padang Pariaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Tanah Datar Kab. Sawahlunto Sijunjung Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan Kab. Pasaman Barat Kota Bukittinggi Kota Padang Panjang Kota Solok Kota Sawahlunto Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Pariaman Kab. Kampar Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hulu Kab. Rokan Hilir Kab. Siak Kab. Kuantan Singingi Kota Pekanbaru Kota Dumai Kab. Batanghari Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Bungo Kab. Sarolangun Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kab. Muaro Jambi Kota Jambi Kab. Musi Banyu Asin Kab. Ogan Komering Ulu Kab. Muara Enim Kab. Lahat Kab. Musi Rawas Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Banyu Asin Kab. Ogan Komering Ulu Timu Kab. Ogan Komering Ulu Sela Kab. Ogan Ilir Kota Palembang Kota Prabumulih Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Barat Kab. Tulang Bawang

ANGGARAN

360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722

Daftar 6.i

REALISASI

360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722

PENGEMBALIAN


360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722



1206 1207 1208 1251 1252 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1351 1352 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1451 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1551 1552 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1651 1652 1653 1654 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1751 1753 1801 1802 1803 1804 1805

NAMA WILAYAH

Kab. Tanggamus Kab. Lampung Timur Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kab. Pontianak Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Melawi Kab. Sekadau Kota Pontianak Kota Singkawang Kab. Kapuas Kab. Barito Utara Kab. Barito Selatan Kab. Kotawaringin Timur Kab. Kotawaringin Barat Kab. Katingan Kab. Seruyan Kab. Sukamara Kab. Lamandau Kab. Gunung Mas Kab. Pulang Pisau Kab. Murung Raya Kab. Barito Timur Kota Palangkaraya Kab. Banjar Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Barito Kuala Kab. Tabalong Kab. Kotabaru Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Tanah Bumbu Kab. Balangan Kota Banjarmasin Kota Banjar Baru Kab. Kutai Kartanegara Kab. Pasir Kab. Bulungan Kab. Berau Kab. Nunukan Kab. Malinau Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Penajam Paser Utara Kota Samarinda Kota Balikpapan Kota Tarakan Kota Bontang Kab. Minahasa Kab. Bolaang Mongondow Kab. Sangihe Kab. Talaud Kepulauan Kab. Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara Kota Manado Kota Bitung Kab. Poso Kab. Donggala Kab. Buol Toli-toli Kab. Banggai Kab. Buol

ANGGARAN

360.493.722 360.493.722 360.493.722 241.688.091 479.299.353 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 241.688.091 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722

Daftar 6.i

REALISASI

360.493.722 360.493.722 360.493.722 241.688.091 479.299.353 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 241.688.091 602.181.813 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722

PENGEMBALIAN

241.688.091


360.493.722 360.493.722 360.493.722 241.688.091 479.299.353 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 241.688.091 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722



1806 1807 1808 1809 1851 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1951 1952 1953 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2051 2052 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2151 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2251 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2351 2352 2401 2402

NAMA WILAYAH

Kab. Morowali Kab. Banggai Kepulauan Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una-Una Kota Palu Kab. Pinrang Kab. Gowa Kab. Wajo Kab. Mamuju Kab. Bone Kab. Tana Toraja Kab. Maros Kab. Majene Kab. Luwu Kab. Sinjai Kab. Bulukumba Kab. Bantaeng Kab. Jeneponto Kab. Selayar Kab. Takalar Kab. Barru Kab. Sidenreng Rappang Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Soppeng Kab. Polewali Mamasa Kab. Enrekang Kab. Luwu Utara Kab. Mamasa Kab. Luwu Timur Kab. Mamuju Utara Kota Ujung Pandang Kota Pare-pare Kota Palopo Kab. Kendari Kab. Buton Kab. Muna Kab. Kolaka Kab. Konawe Selatan Kab. Wakatobi Kab. Bombana Kab. Kolaka Utara Kota Kendari Kota Bau-Bau Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Pulau Buru Kab. Kepulauan Aru Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kota Ambon Kab. Buleleng Kab. Jembrana Kab. Klungkung Kab. Gianyar Kab. Karangasem Kab. Bangli Kab. Badung Kab. Tabanan Kota Denpasar Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Bima Kab. Sumbawa Kab. Dompu Kab. Sumbawa Barat Kota Mataram Kota Bima Kab. Kupang Kab. Belu

ANGGARAN

241.688.091 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 241.688.091 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722

Daftar 6.i

REALISASI

241.688.091 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 241.688.091 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722

PENGEMBALIAN


241.688.091 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 241.688.091 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722



2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2451 2501 2502 2504 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2524 2525 2551 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2608 2651 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2851 2852 2901 2902 2903 2904 2951 2952 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3051 3101 3102 3103 3104 3151 3201 3202 3203 3204

NAMA WILAYAH

Kab. Timor Tengah Utara Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Alor Kab. Sikka Kab. Flores Timur Kab. Ende Kab. Ngada Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Sumba Barat Kab. Lembata Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kota Kupang Kab. Jayapura Kab. Biak-Numfor Kab. Yapen-Waropen Kab. Merauke Kab. Jayawijaya Kab. Paniai Kab. Nabire Kab. Puncak Jaya Kab. Mimika Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Boven Digoel Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Tolikara Kab. Pegunungan Bintang Kab. Yahukimo Kab. Supiori Kota Jayapura Kab. Bengkulu Utara Kab. Bengkulu Selatan Kab. Rejang Lebong Kab. Seluma Kab. Kaur Kab. Muko-Muko Kab. Kepahiang Kota Bengkulu Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Utara Kab. Halmahera Selatan Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Timur Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Kab. Serang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kab. Tangerang Kota Tangerang Kota Cilegon Kab. Belitung Kab. Bangka Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Selatan Kab. Belitung Timur Kota Pangkalpinang Kab. Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Pahuwato Kab. Bone Bolango Kota Gorontalo Kab. Kepulauan Riau Kab. Karimun Kab. Natuna Kab. Lingga

ANGGARAN

360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722

Daftar 6.i

REALISASI

360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 602.181.813 360.493.722 602.181.813 360.493.722 360.493.722 602.181.813 360.493.722 602.181.813 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 602.181.813 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722

PENGEMBALIAN

241.688.091 241.688.091

241.688.091 241.688.091

483.376.182


360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 118.805.631 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722



3251 3252 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3351

NAMA WILAYAH

Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kab. Manokwari Kab. Sorong Kab. Fak-Fak Kab. Sorong Selatan Kab. Raja Ampat Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Kaimana Kota Sorong Total

Daftar 6.i

ANGGARAN

REALISASI

360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 218.383.723.742

360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 602.181.813 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 220.075.540.379

PENGEMBALIAN

241.688.091

1.933.504.728


360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 360.493.722 218.142.035.651



Daftar 6.i

SISA ANGGARAN

-



Daftar 6.i

SISA ANGGARAN

-



Daftar 6.i

SISA ANGGARAN

-



Daftar 6.i

SISA ANGGARAN

-



Daftar 6.i

SISA ANGGARAN

-



Daftar 6.i

SISA ANGGARAN

241.688.091 -



Daftar 6.i

SISA ANGGARAN

241.688.091



Daftar 6.i

ALOKASI DANA ALOKASI UMUM PER PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TA 2005 KODE WILAYAH

0100 0200 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0251 0252 0253 0254 0257 0258 0260 0261 0262 0300 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318 0319 0320 0321 0322 0323 0324 0325 0326 0327 0328 0329 0351 0352 0353 0354 0355 0356 0400 0401 0402 0403

NAMA WILAYAH

Prop. DKI Jakarta Prop. Jawa Barat Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bekasi Kab. Karawang Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Bandung Kab. Sumedang Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Cirebon Kab. Kuningan Kab. Indramayu Kab. Majalengka Kota Bandung Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Tasikmalaya Kota Cimahi Kota Banjar Prop. Jawa Tengah Kab. Semarang Kab. Kendal Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Pekalongan Kab. Batang Kab. Tegal Kab. Brebes Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Pemalang Kab. Jepara Kab. Rembang Kab. Blora Kab. Banyumas Kab. Cilacap Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Magelang Kab. Temanggung Kab. Wonosobo Kab. Purworejo Kab. Kebumen Kab. Klaten Kab. Boyolali Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Karanganyar Kab. Wonogiri Kota Semarang Kota Salatiga Kota Pekalongan Kota Tegal Kota Magelang Kota Surakarta Prop. D.I. Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Sleman Kab. Gunungkidul

ANGGARAN

REALISASI

768.080.000.000 495.604.000.000 603.964.000.000 446.400.000.000 443.536.000.000 284.954.000.000 344.920.000.000 209.379.000.000 313.196.000.000 802.830.000.000 316.698.000.000 520.631.000.000 411.220.000.000 432.352.000.000 434.850.000.000 308.582.000.000 350.810.000.000 328.468.000.000 458.072.000.000 214.806.000.000 134.188.000.000 143.039.000.000 313.589.000.000 239.099.000.000 205.408.000.000 161.663.000.000 52.871.000.000 549.956.000.000 279.060.000.000 286.808.000.000 280.831.000.000 344.330.000.000 253.342.000.000 222.826.000.000 344.869.000.000 402.905.000.000 337.244.000.000 227.890.000.000 330.900.000.000 276.946.000.000 215.234.000.000 285.250.000.000 404.114.000.000 392.866.000.000 263.393.000.000 276.999.000.000 329.065.000.000 233.303.000.000 243.974.000.000 281.270.000.000 362.789.000.000 404.869.000.000 313.078.000.000 306.460.000.000 272.531.000.000 284.448.000.000 336.549.000.000 332.098.000.000 124.117.000.000 132.335.000.000 178.273.000.000 125.606.000.000 218.082.000.000 238.692.000.000 308.106.000.000 318.139.000.000 268.325.000.000

768.080.000.000 495.604.000.000 603.964.000.000 446.400.000.000 443.536.000.000 284.953.999.200 344.919.600.000 209.379.000.000 313.196.000.008 802.830.000.000 316.698.000.000 520.630.992.000 411.220.000.000 432.351.996.000 434.850.000.000 308.582.000.000 350.810.000.000 328.468.000.000 458.072.000.000 214.806.000.000 134.188.000.000 143.039.000.000 313.589.000.000 239.099.000.000 205.408.000.000 161.663.000.000 52.871.000.000 549.956.000.000 279.060.000.000 286.808.000.000 280.831.000.000 344.330.000.000 253.342.000.000 222.826.000.000 344.869.000.000 402.905.000.000 337.244.000.000 227.890.000.000 330.900.000.000 276.946.000.000 215.234.000.000 285.250.000.000 404.114.000.000 392.865.996.000 263.393.000.000 276.999.000.000 329.065.000.000 233.303.000.000 243.974.000.000 281.270.000.000 362.789.000.000 404.869.000.000 313.078.000.000 306.460.000.000 272.531.000.000 284.448.000.000 336.549.000.000 332.098.000.000 124.117.000.000 132.335.000.000 178.273.000.000 125.606.000.000 218.082.000.000 238.692.000.000 308.106.000.000 318.139.000.000 268.325.000.000

PENGEMBALIAN


768.080.000.000 495.604.000.000 603.964.000.000 446.400.000.000 443.536.000.000 284.953.999.200 344.919.600.000 209.379.000.000 313.196.000.008 802.830.000.000 316.698.000.000 520.630.992.000 411.220.000.000 432.351.996.000 434.850.000.000 308.582.000.000 350.810.000.000 328.468.000.000 458.072.000.000 214.806.000.000 134.188.000.000 143.039.000.000 313.589.000.000 239.099.000.000 205.408.000.000 161.663.000.000 52.871.000.000 549.956.000.000 279.060.000.000 286.808.000.000 280.831.000.000 344.330.000.000 253.342.000.000 222.826.000.000 344.869.000.000 402.905.000.000 337.244.000.000 227.890.000.000 330.900.000.000 276.946.000.000 215.234.000.000 285.250.000.000 404.114.000.000 392.865.996.000 263.393.000.000 276.999.000.000 329.065.000.000 233.303.000.000 243.974.000.000 281.270.000.000 362.789.000.000 404.869.000.000 313.078.000.000 306.460.000.000 272.531.000.000 284.448.000.000 336.549.000.000 332.098.000.000 124.117.000.000 132.335.000.000 178.273.000.000 125.606.000.000 218.082.000.000 238.692.000.000 308.106.000.000 318.139.000.000 268.325.000.000



NAMA WILAYAH

0404 0451 0500 0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0512 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 0521 0522 0523 0524 0525 0526 0527 0528 0529 0551 0552 0553 0554 0555 0556 0557 0558 0559 0600 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 0609 0610 0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617 0651 0652 0653 0654 0700 0701 0702 0703 0704 0705 0706

Kab. Kulonprogo Kota Yogyakarta Prop. Jawa Timur Kab. Gresik Kab. Mojokerto Kab. Sidoarjo Kab. Jombang Kab. Sampang Kab. Pamekasan Kab. Sumenep Kab. Bangkalan Kab. Bondowoso Kab. Situbondo Kab. Banyuwangi Kab. Jember Kab. Malang Kab. Pasuruan Kab. Probolinggo Kab. Lumajang Kab. Kediri Kab. Tulungagung Kab. Nganjuk Kab. Trenggalek Kab. Blitar Kab. Madiun Kab. Ngawi Kab. Magetan Kab. Ponorogo Kab. Pacitan Kab. Bojonegoro Kab. Tuban Kab. Lamongan Kota Surabaya Kota Mojokerto Kota Malang Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Batu Prop. Nanggroe Aceh Darussa Kab. Aceh Besar Kab. Pidie Kab. Aceh Utara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Simeuleu Kab. Aceh Singkil Kab. Bireuen Kab. Aceh Barat daya Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Jaya Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhoksumawe Prop. Sumatera Utara Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Langkat Kab. Tapanuli Tengah Kab. Simalungun Kab. Labuhanbatu

Daftar 6.i

ANGGARAN

REALISASI

231.438.000.000 201.231.000.000 454.635.000.000 261.283.000.000 270.558.000.000 365.661.000.000 313.443.000.000 231.753.000.000 244.186.000.000 363.407.000.000 258.229.000.000 251.718.000.000 221.834.000.000 398.823.000.000 500.843.000.000 513.563.000.000 378.252.000.000 279.153.000.000 283.848.000.000 380.907.000.000 320.158.000.000 318.323.000.000 256.498.000.000 335.944.000.000 246.292.000.000 284.397.000.000 261.901.000.000 288.950.000.000 222.922.000.000 321.111.000.000 295.978.000.000 324.917.000.000 359.520.000.000 111.550.000.000 221.130.000.000 125.070.000.000 117.368.000.000 121.252.000.000 131.453.000.000 207.320.000.000 104.489.000.000 271.147.000.000 192.200.000.000 242.139.000.000 199.896.000.000 159.002.000.000 145.661.000.000 139.496.000.000 120.251.000.000 149.207.000.000 105.355.000.000 117.849.000.000 183.713.000.000 103.201.000.000 112.152.000.000 100.016.000.000 116.281.000.000 120.685.000.000 57.692.000.000 160.363.000.000 92.661.000.000 104.780.000.000 108.124.000.000 313.745.000.000 330.429.000.000 194.397.000.000 293.755.000.000 153.475.000.000 313.639.000.000 286.548.000.000

231.438.000.000 201.231.000.000 454.635.000.000 261.283.000.000 270.558.000.000 365.661.000.000 313.443.000.000 231.753.000.000 244.186.000.000 363.407.000.000 258.229.000.000 251.718.000.000 221.834.000.000 398.823.000.000 500.842.999.992 513.563.000.000 378.252.000.000 279.153.000.000 283.848.000.000 380.907.000.000 320.158.000.000 318.323.000.000 256.498.000.000 335.944.000.000 246.292.000.000 284.397.000.000 261.901.000.000 288.950.000.000 222.922.000.000 321.111.000.000 295.978.000.000 324.917.000.000 359.520.000.000 111.550.000.000 221.130.000.000 125.070.000.000 117.368.000.000 121.252.000.000 131.453.000.000 207.320.000.000 104.489.000.000 271.147.000.000 192.200.000.000 242.139.000.000 199.896.000.000 159.002.000.000 145.660.999.984 139.496.000.000 120.251.000.000 149.207.000.000 105.355.000.000 117.849.000.000 183.713.000.000 103.201.000.000 112.152.000.000 100.015.999.400 116.115.330.000 120.684.999.996 57.692.000.000 160.363.000.000 92.661.000.000 104.780.000.000 108.124.000.000 313.745.000.000 330.429.000.000 194.397.000.000 293.755.000.000 153.475.000.000 313.639.000.000 286.548.000.000

PENGEMBALIAN


231.438.000.000 201.231.000.000 454.635.000.000 261.283.000.000 270.558.000.000 365.661.000.000 313.443.000.000 231.753.000.000 244.186.000.000 363.407.000.000 258.229.000.000 251.718.000.000 221.834.000.000 398.823.000.000 500.842.999.992 513.563.000.000 378.252.000.000 279.153.000.000 283.848.000.000 380.907.000.000 320.158.000.000 318.323.000.000 256.498.000.000 335.944.000.000 246.292.000.000 284.397.000.000 261.901.000.000 288.950.000.000 222.922.000.000 321.111.000.000 295.978.000.000 324.917.000.000 359.520.000.000 111.550.000.000 221.130.000.000 125.070.000.000 117.368.000.000 121.252.000.000 131.453.000.000 207.320.000.000 104.489.000.000 271.147.000.000 192.200.000.000 242.139.000.000 199.896.000.000 159.002.000.000 145.660.999.984 139.496.000.000 120.251.000.000 149.207.000.000 105.355.000.000 117.849.000.000 183.713.000.000 103.201.000.000 112.152.000.000 100.015.999.400 116.115.330.000 120.684.999.996 57.692.000.000 160.363.000.000 92.661.000.000 104.780.000.000 108.124.000.000 313.745.000.000 330.429.000.000 194.397.000.000 293.755.000.000 153.475.000.000 313.639.000.000 286.548.000.000



0707 0708 0709 0710 0711 0712 0713 0714 0715 0716 0717 0718 0751 0752 0753 0754 0755 0756 0757 0800 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0812 0851 0852 0853 0854 0855 0856 0857 0900 0901 0902 0904 0905 0906 0907 0908 0909 0912 0951 0953 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1051 1100 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109

NAMA WILAYAH

Kab. Dairi Kab. Tapanuli Utara Kab. Tapanuli Selatan Kab. Asahan Kab. Nias Kab. Toba Samosir Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Selatan Kab. Pak-Pak Bharat Kab. Humbang Hasundutan Kab. Samosir Kab. Serdang Bedagai Kota Medan Kota Tebingtinggi Kota Binjai Kota Pematangsiantar Kota Tanjungbalai Kota Sibolga Kota Padang Sidempuan Prop. Sumatera Barat Kab. Agam Kab. Pasaman Kab. Limapuluh Kota Kab. Solok Kab. Padang Pariaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Tanah Datar Kab. Sawahlunto Sijunjung Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan Kab. Pasaman Barat Kota Bukittinggi Kota Padang Panjang Kota Solok Kota Sawahlunto Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Pariaman Prop. Riau Kab. Kampar Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hulu Kab. Rokan Hilir Kab. Siak Kab. Kuantan Singingi Kota Pekanbaru Kota Dumai Prop. Jambi Kab. Batanghari Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Bungo Kab. Sarolangun Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kab. Muaro Jambi Kota Jambi Prop. Sumatera Selatan Kab. Musi Banyu Asin Kab. Ogan Komering Ulu Kab. Muara Enim Kab. Lahat Kab. Musi Rawas Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Banyu Asin

Daftar 6.i

ANGGARAN

REALISASI

138.511.000.000 149.607.000.000 265.560.000.000 292.231.000.000 172.962.000.000 108.378.000.000 183.019.000.000 82.051.000.000 43.399.000.000 83.584.000.000 62.082.000.000 188.714.000.000 426.572.000.000 114.202.000.000 140.594.000.000 149.682.000.000 106.177.000.000 101.569.000.000 128.044.000.000 247.487.000.000 204.252.000.000 115.592.000.000 179.246.000.000 151.940.000.000 197.236.000.000 206.774.000.000 182.326.000.000 107.707.000.000 110.806.000.000 71.212.000.000 62.813.000.000 109.228.000.000 110.632.000.000 93.129.000.000 94.643.000.000 89.637.000.000 287.033.000.000 119.970.000.000 95.973.000.000 92.157.000.000 185.109.000.000 206.723.000.000 162.264.000.000 203.823.000.000 109.947.000.000 104.146.000.000 91.848.000.000 95.609.000.000 118.228.000.000 171.345.000.000 93.479.000.000 243.618.000.000 145.487.000.000 133.439.000.000 164.996.000.000 139.535.000.000 193.116.000.000 169.898.000.000 130.807.000.000 142.287.000.000 143.794.000.000 198.220.000.000 242.707.000.000 145.336.000.000 134.240.000.000 187.293.000.000 206.384.000.000 201.781.000.000 244.152.000.000 210.948.000.000

138.511.000.000 149.607.000.000 265.560.000.000 292.231.000.000 172.962.000.000 108.378.000.000 183.019.000.000 82.051.000.000 43.399.000.000 83.584.000.000 62.082.000.000 188.714.000.000 426.572.000.000 114.202.000.000 140.594.000.000 149.682.000.000 106.177.000.000 101.569.000.000 128.044.000.000 247.487.000.000 204.252.000.000 115.592.000.000 179.246.000.000 151.940.000.000 197.236.000.000 206.774.000.000 182.326.000.000 107.707.000.000 110.806.000.000 71.211.999.996 62.813.000.000 109.228.000.000 110.632.000.000 93.129.000.000 94.643.000.000 89.637.000.000 287.033.000.000 119.970.000.000 95.973.000.000 92.157.000.000 185.109.000.000 206.723.000.000 162.264.000.000 203.823.000.000 109.947.000.000 104.146.000.000 91.848.000.000 95.609.000.003 118.227.999.600 171.345.000.000 93.479.000.000 243.618.000.000 145.486.999.200 133.439.000.000 164.996.000.000 139.535.000.000 193.116.000.000 169.898.000.000 130.807.000.000 142.287.000.000 143.794.000.000 198.220.000.000 242.707.000.000 145.336.000.000 134.239.997.000 187.293.000.000 206.384.000.000 201.781.000.000 244.152.000.000 210.948.000.000

PENGEMBALIAN


138.511.000.000 149.607.000.000 265.560.000.000 292.231.000.000 172.962.000.000 108.378.000.000 183.019.000.000 82.051.000.000 43.399.000.000 83.584.000.000 62.082.000.000 188.714.000.000 426.572.000.000 114.202.000.000 140.594.000.000 149.682.000.000 106.177.000.000 101.569.000.000 128.044.000.000 247.487.000.000 204.252.000.000 115.592.000.000 179.246.000.000 151.940.000.000 197.236.000.000 206.774.000.000 182.326.000.000 107.707.000.000 110.806.000.000 71.211.999.996 62.813.000.000 109.228.000.000 110.632.000.000 93.129.000.000 94.643.000.000 89.637.000.000 287.033.000.000 119.970.000.000 95.973.000.000 92.157.000.000 185.109.000.000 206.723.000.000 162.264.000.000 203.823.000.000 109.947.000.000 104.146.000.000 91.848.000.000 95.609.000.003 118.227.999.600 171.345.000.000 93.479.000.000 243.618.000.000 145.486.999.200 133.439.000.000 164.996.000.000 139.535.000.000 193.116.000.000 169.898.000.000 130.807.000.000 142.287.000.000 143.794.000.000 198.220.000.000 242.707.000.000 145.336.000.000 134.239.997.000 187.293.000.000 206.384.000.000 201.781.000.000 244.152.000.000 210.948.000.000



NAMA WILAYAH

1110 1111 1112 1151 1153 1154 1155 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1251 1252 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1351 1352 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1451 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1551 1552 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609

Kab. Ogan Komering Ulu Timu Kab. Ogan Komering Ulu Sela Kab. Ogan Ilir Kota Palembang Kota Prabumulih Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Prop. Lampung Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Barat Kab. Tulang Bawang Kab. Tanggamus Kab. Lampung Timur Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Prop. Kalimantan Barat Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kab. Pontianak Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Melawi Kab. Sekadau Kota Pontianak Kota Singkawang Prop. Kalimantan Tengah Kab. Kapuas Kab. Barito Utara Kab. Barito Selatan Kab. Kotawaringin Timur Kab. Kotawaringin Barat Kab. Katingan Kab. Seruyan Kab. Sukamara Kab. Lamandau Kab. Gunung Mas Kab. Pulang Pisau Kab. Murung Raya Kab. Barito Timur Kota Palangkaraya Prop. Kalimantan Selatan Kab. Banjar Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Barito Kuala Kab. Tabalong Kab. Kotabaru Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Tanah Bumbu Kab. Balangan Kota Banjarmasin Kota Banjar Baru Prop. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara Kab. Pasir Kab. Bulungan Kab. Berau Kab. Nunukan Kab. Malinau Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Penajam Paser Utara

Daftar 6.i

ANGGARAN

REALISASI

128.782.000.000 83.203.000.000 93.165.000.000 351.714.000.000 87.906.000.000 92.469.000.000 104.057.000.000 300.878.000.000 337.196.000.000 331.429.000.000 225.963.000.000 165.705.000.000 224.124.000.000 285.091.000.000 282.847.000.000 154.732.000.000 264.151.000.000 121.947.000.000 312.572.000.000 213.446.000.000 187.427.000.000 193.276.000.000 262.388.000.000 228.587.000.000 280.615.000.000 139.435.000.000 175.116.000.000 84.082.000.000 67.308.000.000 185.162.000.000 131.200.000.000 287.641.000.000 223.483.000.000 138.902.000.000 141.639.000.000 208.462.000.000 161.422.000.000 166.028.000.000 143.291.000.000 95.933.000.000 108.574.000.000 131.156.000.000 132.211.000.000 149.861.000.000 113.134.000.000 158.298.000.000 230.674.000.000 191.629.000.000 134.568.000.000 127.693.000.000 153.812.000.000 154.454.000.000 146.618.000.000 131.960.000.000 122.129.000.000 99.073.000.000 83.574.000.000 71.533.000.000 205.512.000.000 118.503.000.000 72.547.000.000 297.814.000.000 116.584.000.000 170.177.000.000 123.949.000.000 81.629.000.000 104.034.000.000 116.624.000.000 103.060.000.000 31.970.000.000

128.782.000.000 83.202.999.000 93.165.000.000 351.714.000.000 87.906.000.000 92.469.000.000 104.057.000.000 300.878.000.000 337.196.000.000 331.429.000.000 225.960.000.000 165.705.000.000 224.124.000.000 285.091.000.000 282.847.000.000 154.730.000.000 264.151.000.000 121.947.000.000 312.572.000.000 213.446.000.000 187.427.000.000 193.276.000.000 262.388.000.000 228.587.000.000 280.615.000.000 139.435.000.000 175.116.000.000 84.082.000.000 67.308.000.000 185.162.000.000 131.200.000.000 287.641.000.000 223.483.000.000 138.902.000.000 141.639.000.000 208.462.000.000 161.422.000.000 166.027.999.800 143.291.000.000 95.933.000.000 108.574.000.000 131.155.999.992 132.210.999.996 149.861.000.000 113.133.996.000 158.298.000.000 230.674.000.000 191.629.000.000 134.568.000.000 127.693.000.000 153.812.000.000 154.454.000.000 146.618.000.000 131.960.000.000 122.129.000.000 99.073.000.000 83.574.000.000 71.533.000.000 205.512.000.000 118.503.000.000 72.547.000.000 297.814.000.000 116.584.000.000 170.177.000.000 123.949.000.000 81.629.000.000 104.034.000.000 116.623.999.998 103.060.000.000 31.969.999.992

PENGEMBALIAN


128.782.000.000 83.202.999.000 93.165.000.000 351.714.000.000 87.906.000.000 92.469.000.000 104.057.000.000 300.878.000.000 337.196.000.000 331.429.000.000 225.960.000.000 165.705.000.000 224.124.000.000 285.091.000.000 282.847.000.000 154.730.000.000 264.151.000.000 121.947.000.000 312.572.000.000 213.446.000.000 187.427.000.000 193.276.000.000 262.388.000.000 228.587.000.000 280.615.000.000 139.435.000.000 175.116.000.000 84.082.000.000 67.308.000.000 185.162.000.000 131.200.000.000 287.641.000.000 223.483.000.000 138.902.000.000 141.639.000.000 208.462.000.000 161.422.000.000 166.027.999.800 143.291.000.000 95.933.000.000 108.574.000.000 131.155.999.992 132.210.999.996 149.861.000.000 113.133.996.000 158.298.000.000 230.674.000.000 191.629.000.000 134.568.000.000 127.693.000.000 153.812.000.000 154.454.000.000 146.618.000.000 131.960.000.000 122.129.000.000 99.073.000.000 83.574.000.000 71.533.000.000 205.512.000.000 118.503.000.000 72.547.000.000 297.814.000.000 116.584.000.000 170.177.000.000 123.949.000.000 81.629.000.000 104.034.000.000 116.623.999.998 103.060.000.000 31.969.999.992



1651 1652 1653 1654 1700 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1751 1753 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1851 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1951 1952 1953 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2051 2052 2100 2101 2102 2103 2104

NAMA WILAYAH

Kota Samarinda Kota Balikpapan Kota Tarakan Kota Bontang prop. Sulawesi Utara Kab. Minahasa Kab. Bolaang Mongondow Kab. Sangihe Kab. Talaud Kepulauan Kab. Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara Kota Manado Kota Bitung Prop. Sulawesi Tengah Kab. Poso Kab. Donggala Kab. Buol Toli-toli Kab. Banggai Kab. Buol Kab. Morowali Kab. Banggai Kepulauan Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una-Una Kota Palu Prop. Sulawesi Selatan Kab. Pinrang Kab. Gowa Kab. Wajo Kab. Mamuju Kab. Bone Kab. Tana Toraja Kab. Maros Kab. Majene Kab. Luwu Kab. Sinjai Kab. Bulukumba Kab. Bantaeng Kab. Jeneponto Kab. Selayar Kab. Takalar Kab. Barru Kab. Sidenreng Rappang Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Soppeng Kab. Polewali Mamasa Kab. Enrekang Kab. Luwu Utara Kab. Mamasa Kab. Luwu Timur Kab. Mamuju Utara Kota Ujung Pandang Kota Pare-pare Kota Palopo Prop. Sulawesi Tenggara Kab. Kendari Kab. Buton Kab. Muna Kab. Kolaka Kab. Konawe Selatan Kab. Wakatobi Kab. Bombana Kab. Kolaka Utara Kota Kendari Kota Bau-Bau Prop. Maluku Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Pulau Buru

Daftar 6.i

ANGGARAN

REALISASI

194.482.000.000 135.092.000.000 72.991.000.000 75.718.000.000 247.873.000.000 141.308.000.000 239.965.000.000 182.538.000.000 126.523.000.000 137.597.000.000 44.775.000.000 84.082.000.000 201.530.000.000 131.493.000.000 271.756.000.000 156.061.000.000 238.354.000.000 145.171.000.000 197.394.000.000 124.527.000.000 166.950.000.000 131.080.000.000 166.132.000.000 70.141.000.000 171.947.000.000 332.725.000.000 170.627.000.000 225.163.000.000 173.212.000.000 150.289.000.000 276.736.000.000 212.603.000.000 165.016.000.000 124.600.000.000 168.609.000.000 145.522.000.000 191.275.000.000 122.487.000.000 162.925.000.000 119.057.000.000 149.184.000.000 137.899.000.000 156.382.000.000 164.764.000.000 164.543.000.000 181.737.000.000 140.058.000.000 123.785.000.000 112.804.000.000 93.146.000.000 47.476.000.000 323.075.000.000 124.411.000.000 116.342.000.000 254.152.000.000 185.291.000.000 134.207.000.000 205.014.000.000 154.950.000.000 113.545.000.000 37.679.000.000 59.070.000.000 48.228.000.000 152.933.000.000 125.237.000.000 272.775.000.000 209.122.000.000 127.534.000.000 187.310.000.000 153.547.000.000

194.482.000.000 135.092.000.000 72.990.999.663 75.718.000.000 247.873.000.000 141.308.000.000 239.965.000.000 182.538.000.000 126.523.000.000 137.597.000.000 44.775.000.000 84.081.996.000 201.530.000.000 131.493.000.000 271.756.000.000 156.060.996.000 238.354.000.000 145.170.999.996 197.394.000.000 124.527.000.000 166.950.000.000 131.080.000.000 166.132.000.000 70.140.000.000 171.947.000.000 332.725.000.000 170.627.000.000 225.163.000.000 173.212.000.000 150.289.000.000 276.736.000.000 212.603.000.000 165.016.000.000 124.600.000.000 168.609.000.000 145.522.000.000 191.275.000.000 122.487.000.000 162.925.000.000 119.057.000.000 149.184.000.000 137.899.000.000 156.382.000.000 164.764.000.000 164.543.000.000 181.737.000.000 140.058.000.000 123.785.000.000 112.804.000.000 93.146.000.008 47.476.000.000 323.075.000.000 124.411.000.000 116.342.000.000 254.152.000.000 185.291.000.000 134.207.000.000 205.014.000.000 154.950.000.000 113.545.000.000 37.679.000.000 59.070.000.000 48.228.000.000 152.933.000.000 125.237.000.000 272.775.000.000 209.122.000.000 127.534.000.000 187.309.999.992 153.547.000.000

PENGEMBALIAN


194.482.000.000 135.092.000.000 72.990.999.663 75.718.000.000 247.873.000.000 141.308.000.000 239.965.000.000 182.538.000.000 126.523.000.000 137.597.000.000 44.775.000.000 84.081.996.000 201.530.000.000 131.493.000.000 271.756.000.000 156.060.996.000 238.354.000.000 145.170.999.996 197.394.000.000 124.527.000.000 166.950.000.000 131.080.000.000 166.132.000.000 70.140.000.000 171.947.000.000 332.725.000.000 170.627.000.000 225.163.000.000 173.212.000.000 150.289.000.000 276.736.000.000 212.603.000.000 165.016.000.000 124.600.000.000 168.609.000.000 145.522.000.000 191.275.000.000 122.487.000.000 162.925.000.000 119.057.000.000 149.184.000.000 137.899.000.000 156.382.000.000 164.764.000.000 164.543.000.000 181.737.000.000 140.058.000.000 123.785.000.000 112.804.000.000 93.146.000.008 47.476.000.000 323.075.000.000 124.411.000.000 116.342.000.000 254.152.000.000 185.291.000.000 134.207.000.000 205.014.000.000 154.950.000.000 113.545.000.000 37.679.000.000 59.070.000.000 48.228.000.000 152.933.000.000 125.237.000.000 272.775.000.000 209.122.000.000 127.534.000.000 187.309.999.992 153.547.000.000



2105 2106 2107 2151 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2251 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2351 2352 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2451 2500 2501 2502 2504 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2523 2524 2525 2551 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607

NAMA WILAYAH

Kab. Kepulauan Aru Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kota Ambon Prop. Bali Kab. Buleleng Kab. Jembrana Kab. Klungkung Kab. Gianyar Kab. Karangasem Kab. Bangli Kab. Badung Kab. Tabanan Kota Denpasar Prop. Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Bima Kab. Sumbawa Kab. Dompu Kab. Sumbawa Barat Kota Mataram Kota Bima Prop. Nusa Tenggara Timur Kab. Kupang Kab. Belu Kab. Timor Tengah Utara Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Alor Kab. Sikka Kab. Flores Timur Kab. Ende Kab. Ngada Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Sumba Barat Kab. Lembata Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kota Kupang Prop. Irian Jaya Kab. Jayapura Kab. Biak-Numfor Kab. Yapen-Waropen Kab. Merauke Kab. Jayawijaya Kab. Paniai Kab. Nabire Kab. Puncak Jaya Kab. Mimika Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Boven Digoel Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Tolikara Kab. Pegunungan Bintang Kab. Waropen Kab. Yahukimo Kab. Supiori Kota Jayapura Prop. Bengkulu Kab. Bengkulu Utara Kab. Bengkulu Selatan Kab. Rejang Lebong Kab. Seluma Kab. Kaur Kab. Muko-Muko Kab. Lebong

Daftar 6.i

ANGGARAN

REALISASI

61.623.000.000 67.664.000.000 41.896.000.000 179.681.000.000 199.924.000.000 258.283.000.000 156.827.000.000 134.371.000.000 198.172.000.000 180.482.000.000 130.689.000.000 165.685.000.000 212.991.000.000 187.085.000.000 249.887.000.000 243.894.000.000 260.804.000.000 308.859.000.000 203.508.000.000 179.554.000.000 139.447.000.000 40.269.000.000 167.660.000.000 118.169.000.000 299.984.000.000 213.553.000.000 194.596.000.000 158.095.000.000 211.747.000.000 153.700.000.000 161.536.000.000 154.291.000.000 166.722.000.000 161.677.000.000 206.161.000.000 164.704.000.000 186.467.000.000 128.017.000.000 109.644.000.000 75.462.000.000 159.274.000.000 418.864.000.000 187.688.000.000 175.602.000.000 121.693.000.000 277.379.000.000 154.898.000.000 231.597.000.000 225.313.000.000 214.662.000.000 199.499.000.000 103.372.000.000 114.480.000.000 92.232.000.000 122.833.000.000 77.933.000.000 75.296.000.000 91.615.000.000 109.012.000.000 109.740.000.000 23.203.000.000 186.593.000.000 230.653.000.000 166.265.000.000 92.904.000.000 118.964.000.000 88.328.000.000 65.711.000.000 84.811.000.000 52.396.000.000

61.623.000.000 67.663.992.000 41.895.996.000 179.681.000.000 199.924.000.000 258.283.000.000 156.827.000.000 134.371.000.000 198.172.000.000 180.482.000.000 130.689.000.000 165.685.000.000 212.991.000.000 187.085.000.000 249.887.000.000 243.894.000.000 260.804.000.000 308.859.000.000 203.508.000.000 179.553.999.996 139.447.000.000 40.269.000.000 167.660.000.000 118.169.005.000 299.984.000.000 213.552.999.996 194.596.000.000 158.094.999.999 211.746.999.996 153.699.999.996 161.536.000.000 154.291.000.000 166.722.000.000 161.677.000.000 206.161.000.000 164.704.000.000 186.467.000.000 128.017.000.000 109.644.000.000 75.462.000.000 159.273.999.996 418.864.000.000 187.688.000.000 175.602.000.000 121.693.000.000 277.379.000.000 154.898.000.000 231.597.000.000 225.313.000.000 214.662.000.000 199.499.000.000 103.372.000.000 114.480.000.000 92.232.000.000 122.833.000.000 77.933.000.000 75.295.992.000 91.615.000.000 109.012.000.000 109.740.000.000 23.202.996.000 186.592.999.992 230.653.000.000 166.265.000.000 92.904.000.000 118.964.000.000 88.328.000.000 65.711.000.000 84.811.000.000 52.396.000.000

PENGEMBALIAN


61.623.000.000 67.663.992.000 41.895.996.000 179.681.000.000 199.924.000.000 258.283.000.000 156.827.000.000 134.371.000.000 198.172.000.000 180.482.000.000 130.689.000.000 165.685.000.000 212.991.000.000 187.085.000.000 249.887.000.000 243.894.000.000 260.804.000.000 308.859.000.000 203.508.000.000 179.553.999.996 139.447.000.000 40.269.000.000 167.660.000.000 118.169.005.000 299.984.000.000 213.552.999.996 194.596.000.000 158.094.999.999 211.746.999.996 153.699.999.996 161.536.000.000 154.291.000.000 166.722.000.000 161.677.000.000 206.161.000.000 164.704.000.000 186.467.000.000 128.017.000.000 109.644.000.000 75.462.000.000 159.273.999.996 418.864.000.000 187.688.000.000 175.602.000.000 121.693.000.000 277.379.000.000 154.898.000.000 231.597.000.000 225.313.000.000 214.662.000.000 199.499.000.000 103.372.000.000 114.480.000.000 92.232.000.000 122.833.000.000 77.933.000.000 75.295.992.000 91.615.000.000 109.012.000.000 109.740.000.000 23.202.996.000 186.592.999.992 230.653.000.000 166.265.000.000 92.904.000.000 118.964.000.000 88.328.000.000 65.711.000.000 84.811.000.000 52.396.000.000



2608 2651 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2851 2852 2900 2901 2902 2903 2904 2951 2952 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3051 3100 3101 3102 3103 3104 3151 3200 3201 3202 3203 3204 3251 3252 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3351

NAMA WILAYAH

Kab. Kepahiang Kota Bengkulu Prop. Maluku Utara Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Utara Kab. Halmahera Selatan Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Timur Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Prop. Banten Kab. Serang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kab. Tangerang Kota Tangerang Kota Cilegon Prop. Bangka Belitung Kab. Belitung Kab. Bangka Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Selatan Kab. Belitung Timur Kota Pangkalpinang Prop. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Pahuwato Kab. Bone Bolango Kota Gorontalo Prop. Kepulauan Riau Kab. Kepulauan Riau Kab. Karimun Kab. Natuna Kab. Lingga Kota Batam Kota Tanjung Pinang Prop. Irian Jaya Barat Kab. Manokwari Kab. Sorong Kab. Fak-Fak Kab. Sorong Selatan Kab. Raja Ampat Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Kaimana Kota Sorong Total

ANGGARAN

42.642.000.000 167.655.000.000 226.815.000.000 85.614.000.000 54.286.000.000 85.220.000.000 91.146.000.000 63.109.000.000 61.610.000.000 137.417.000.000 86.296.000.000 198.018.000.000 372.524.000.000 300.727.000.000 288.401.000.000 448.770.000.000 214.108.000.000 105.298.000.000 187.358.000.000 88.920.000.000 95.112.000.000 55.370.000.000 49.070.000.000 56.695.000.000 63.902.000.000 108.718.000.000 209.429.000.000 181.354.000.000 73.286.000.000 84.277.000.000 79.746.000.000 138.105.000.000 25.963.000.000 85.225.000.000 122.891.000.000 147.584.000.000 46.333.000.000 125.831.000.000 100.315.000.000 128.243.000.000 188.665.000.000 138.238.000.000 149.497.000.000 130.125.000.000 68.571.000.000 108.341.000.000 41.738.000.000 115.859.000.000 152.401.000.000 88.765.600.000.000

Daftar 6.i

REALISASI

42.642.000.000 167.655.000.000 226.815.000.000 85.614.000.000 54.286.000.000 85.220.000.000 91.146.000.000 63.109.000.000 61.610.000.000 137.417.000.000 86.296.000.000 198.018.000.000 372.524.000.000 300.727.000.000 288.401.000.000 448.770.000.000 214.108.000.000 105.298.000.000 187.358.000.000 88.920.000.000 95.112.000.000 55.370.000.000 49.070.000.000 56.695.000.000 63.902.000.000 108.718.000.000 209.428.992.000 181.354.000.000 73.286.000.000 84.277.000.000 79.746.000.000 138.105.000.000 25.963.000.000 85.224.999.600 122.891.000.000 147.583.992.000 46.333.000.000 125.831.000.000 100.315.000.000 128.243.000.000 188.665.000.000 138.238.000.000 149.497.000.000 130.125.000.000 68.571.000.000 108.341.000.000 41.738.000.000 115.859.000.000 152.400.999.996 88.765.427.859.383

PENGEMBALIAN

-


42.642.000.000 167.655.000.000 226.815.000.000 85.614.000.000 54.286.000.000 85.220.000.000 91.146.000.000 63.109.000.000 61.610.000.000 137.417.000.000 86.296.000.000 198.018.000.000 372.524.000.000 300.727.000.000 288.401.000.000 448.770.000.000 214.108.000.000 105.298.000.000 187.358.000.000 88.920.000.000 95.112.000.000 55.370.000.000 49.070.000.000 56.695.000.000 63.902.000.000 108.718.000.000 209.428.992.000 181.354.000.000 73.286.000.000 84.277.000.000 79.746.000.000 138.105.000.000 25.963.000.000 85.224.999.600 122.891.000.000 147.583.992.000 46.333.000.000 125.831.000.000 100.315.000.000 128.243.000.000 188.665.000.000 138.238.000.000 149.497.000.000 130.125.000.000 68.571.000.000 108.341.000.000 41.738.000.000 115.859.000.000 152.400.999.996 88.765.427.859.383



Daftar 6.i

SISA ANGGARAN

800 400.000 (8) 8.000 4.000 4.000 -



Daftar 6.i

SISA ANGGARAN

8 16 600 165.670.000 4 -



Daftar 6.i

SISA ANGGARAN

4 (3) 400 800 3.000 -



Daftar 6.i

SISA ANGGARAN

1.000 3.000.000 2.000.000 200 8 4 4.000 2 8



Daftar 6.i

SISA ANGGARAN

337 4.000 4.000 4 1.000.000 (8) 8 -



Daftar 6.i

SISA ANGGARAN

8.000 4.000 4 (5.000) 4 1 4 4 4 8.000 4.000 8 -



Daftar 6.i

SISA ANGGARAN

8.000 400 8.000 4 172.140.617



Daftar 6.k

ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS PER KABUPATEN/KOTA TA 2005 KODE WILAYAH 0212 0213 0214 0218 0219 0220 0252 0253 0254 0257 0260 0261 0262 0301 0303 0304 0305 0306 0307 0309 0310 0311 0312 0313 0315 0316 0317 0318 0319 0320 0321 0322 0323 0324 0325 0327 0328 0329 0352 0353 0355 0401 0402 0403 0404 0451 0502 0504 0505 0506 0508 0509 0510 0513 0514

NAMA WILAYAH Kab. Bandung Kab. Sumedang Kab. Garut Kab. Kuningan Kab. Indramayu Kab. Majalengka Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Tasikmalaya Kota Cimahi Kota Banjar Kab. Semarang Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Pekalongan Kab. Batang Kab. Tegal Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Pemalang Kab. Jepara Kab. Rembang Kab. Banyumas Kab. Cilacap Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Magelang Kab. Temanggung Kab. Wonosobo Kab. Purworejo Kab. Kebumen Kab. Klaten Kab. Boyolali Kab. Sukoharjo Kab. Karanganyar Kab. Wonogiri Kota Salatiga Kota Pekalongan Kota Magelang Kab. Bantul Kab. Sleman Kab. Gunungkidul Kab. Kulonprogo Kota Yogyakarta Kab. Mojokerto Kab. Jombang Kab. Sampang Kab. Pamekasan Kab. Bangkalan Kab. Bondowoso Kab. Situbondo Kab. Malang Kab. Pasuruan

ANGGARAN 4.000.000.000 13.240.000.000 16.990.000.000 13.530.000.000 16.460.000.000 13.310.000.000 4.000.000.000 7.290.000.000 7.210.000.000 4.000.000.000 7.500.000.000 6.380.000.000 4.000.000.000 11.000.000.000 13.590.000.000 4.000.000.000 11.260.000.000 12.510.000.000 4.000.000.000 13.060.000.000 10.960.000.000 4.000.000.000 14.080.000.000 11.280.000.000 12.860.000.000 4.000.000.000 13.000.000.000 13.140.000.000 11.950.000.000 11.320.000.000 11.980.000.000 14.970.000.000 13.480.000.000 11.900.000.000 11.710.000.000 10.550.000.000 10.180.000.000 13.030.000.000 7.060.000.000 7.220.000.000 7.900.000.000 12.060.000.000 10.600.000.000 10.790.000.000 11.360.000.000 6.600.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 11.840.000.000 12.610.000.000 12.100.000.000 4.000.000.000 13.730.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000

REALISASI 4.000.000.000 13.240.000.000 16.990.000.000 13.530.000.000 16.460.000.000 13.310.000.000 4.000.000.000 7.290.000.000 7.210.000.000 4.000.000.000 7.500.000.000 6.380.000.000 4.000.000.000 11.000.000.000 13.590.000.000 4.000.000.000 11.260.000.000 12.510.000.000 4.000.000.000 13.060.000.000 10.960.000.000 4.000.000.000 14.060.000.000 11.280.000.000 12.860.000.000 4.000.000.000 13.000.000.000 13.140.000.000 11.950.000.000 11.320.000.000 11.980.000.000 14.970.000.000 13.480.000.000 11.900.000.000 11.710.000.000 10.550.000.000 10.180.000.000 13.030.000.000 7.060.000.000 7.220.000.000 7.900.000.000 12.060.000.000 10.600.000.000 10.790.000.000 11.360.000.000 6.600.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 11.840.000.000 12.610.000.000 12.100.000.000 4.000.000.000 13.730.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) KODE NAMA WILAYAH WILAYAH 0515 Kab. Probolinggo

Daftar 6.k ANGGARAN 12.580.000.000

REALISASI 12.580.000.000


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) KODE WILAYAH 0516 0517 0519 0520 0521 0522 0523 0524 0526 0527 0552 0553 0554 0555 0556 0557 0558 0559 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 0609 0610 0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617 0651 0652 0653 0654 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710 0711 0712 0713 0714 0715 0716 0717 0718

NAMA WILAYAH Kab. Lumajang Kab. Kediri Kab. Nganjuk Kab. Trenggalek Kab. Blitar Kab. Madiun Kab. Ngawi Kab. Magetan Kab. Pacitan Kab. Bojonegoro Kota Mojokerto Kota Malang Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Batu Kab. Aceh Besar Kab. Pidie Kab. Aceh Utara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Simeuleu Kab. Aceh Singkil Kab. Bireuen Kab. Aceh Barat daya Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Jaya Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhoksumawe Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Langkat Kab. Tapanuli Tengah Kab. Simalungun Kab. Labuhanbatu Kab. Dairi Kab. Tapanuli Utara Kab. Tapanuli Selatan Kab. Asahan Kab. Nias Kab. Toba Samosir Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Selatan Kab. Pak-Pak Bharat Kab. Humbang Hasundutan Kab. Samosir Kab. Serdang Bedagai

Daftar 6.k ANGGARAN 12.620.000.000 14.290.000.000 4.000.000.000 11.860.000.000 12.310.000.000 11.065.000.000 11.510.000.000 10.700.000.000 11.320.000.000 4.000.000.000 9.980.000.000 7.775.000.000 11.060.000.000 10.640.000.000 7.030.000.000 6.810.000.000 6.840.000.000 10.650.000.000 11.350.000.000 14.700.000.000 11.580.000.000 15.990.000.000 14.500.000.000 13.140.000.000 11.800.000.000 11.670.000.000 11.180.000.000 11.190.000.000 10.490.000.000 12.210.000.000 10.360.000.000 11.550.000.000 11.710.000.000 11.330.000.000 4.000.000.000 7.730.000.000 7.650.000.000 8.310.000.000 7.110.000.000 4.000.000.000 12.360.000.000 12.730.000.000 12.390.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 10.680.000.000 13.650.000.000 13.720.000.000 4.000.000.000 14.710.000.000 11.610.000.000 11.630.000.000 13.850.000.000 8.520.000.000 9.280.000.000 4.000.000.000 8.000.000.000

REALISASI 12.620.000.000 14.290.000.000 4.000.000.000 11.860.000.000 12.310.000.000 11.065.000.000 11.510.000.000 10.700.000.000 11.320.000.000 4.000.000.000 9.980.000.000 7.775.000.000 11.060.000.000 10.640.000.000 7.030.000.000 6.810.000.000 6.840.000.000 10.650.000.000 11.350.000.000 14.700.000.000 11.580.000.000 15.990.000.000 14.500.000.000 13.140.000.000 11.800.000.000 11.670.000.000 11.180.000.000 11.190.000.000 10.490.000.000 12.210.000.000 10.360.000.000 11.550.000.000 11.710.000.000 11.330.000.000 4.000.000.000 7.730.000.000 7.650.000.000 8.310.000.000 7.110.000.000 4.000.000.000 12.360.000.000 12.730.000.000 12.390.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 10.680.000.000 13.650.000.000 13.720.000.000 4.000.000.000 14.710.000.000 11.610.000.000 11.630.000.000 13.850.000.000 8.520.000.000 9.280.000.000 4.000.000.000 8.000.000.000


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) KODE WILAYAH 0751 Kota Medan

NAMA WILAYAH


REALISASI 4.000.000.000



NAMA WILAYAH Kota Tebingtinggi Kota Binjai Kota Pematangsiantar Kota Tanjungbalai Kota Sibolga Kota Padang Sidempuan Kab. Agam Kab. Pasaman Kab. Limapuluh Kota Kab. Solok Kab. Padang Pariaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Tanah Datar Kab. Sawahlunto Sijunjung Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan Kab. Pasaman Barat Kota Bukittinggi Kota Padang Panjang Kota Solok Kota Sawahlunto Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Pariaman Kab. Pelalawan Kab. Batanghari Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Bungo Kab. Sarolangun Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kab. Muaro Jambi Kota Jambi Kab. Muara Enim Kab. Lahat Kab. Banyu Asin Kab. Ogan Komering Ulu Timur Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Kab. Ogan Ilir Kota Prabumulih Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Barat Kab. Tulang Bawang Kab. Tanggamus Kab. Lampung Timur Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Kab. Sambas Kab. Sanggau


REALISASI 7.420.000.000 7.460.000.000 8.500.000.000 6.880.000.000 7.230.000.000 7.270.000.000 12.800.000.000 11.649.996.500 15.350.000.000 13.000.000.000 13.280.000.000 13.990.000.000 11.910.000.000 10.570.000.000 11.030.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 9.380.000.000 7.700.000.000 7.230.000.000 7.890.000.000 11.880.000.000 7.890.000.000 13.690.000.000 8.330.000.000 10.890.000.000 11.060.000.000 11.950.000.000 11.190.000.000 12.720.000.000 10.980.000.000 11.470.000.000 10.090.000.000 12.430.000.000 7.760.000.000 4.000.000.000 15.320.000.000 14.089.977.810 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 6.879.945.400 6.880.000.000 7.217.271.000 13.890.000.000 4.000.000.000 10.860.000.000 10.930.000.000 11.140.000.000 12.390.000.000 14.280.000.000 10.720.000.000 4.000.000.000 6.800.000.000 17.980.000.000 14.810.000.000


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) KODE WILAYAH 1303 Kab. Sintang

NAMA WILAYAH


REALISASI 13.160.000.000



NAMA WILAYAH Kab. Pontianak Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Melawi Kab. Sekadau Kota Pontianak Kota Singkawang Kab. Kapuas Kab. Barito Utara Kab. Barito Selatan Kab. Kotawaringin Timur Kab. Kotawaringin Barat Kab. Katingan Kab. Seruyan Kab. Sukamara Kab. Lamandau Kab. Gunung Mas Kab. Pulang Pisau Kab. Murung Raya Kab. Barito Timur Kota Palangkaraya Kab. Banjar Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Barito Kuala Kab. Tabalong Kab. Kotabaru Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Tanah Bumbu Kab. Balangan Kota Banjarmasin Kota Banjar Baru Kab. Pasir Kab. Berau Kab. Nunukan Kab. Malinau Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Penajam Paser Utara Kota Samarinda Kota Tarakan Kota Bontang Kab. Minahasa Kab. Bolaang Mongondow Kab. Sangihe Kab. Talaud Kepulauan Kab. Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara Kota Manado Kota Bitung Kab. Poso Kab. Donggala


REALISASI 15.840.000.000 11.630.000.000 14.610.000.000 13.300.000.000 17.760.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 9.150.000.000 9.449.000.000 16.330.000.000 12.240.000.000 13.765.000.000 14.660.000.000 14.830.000.000 9.920.000.000 10.400.000.000 13.750.000.000 12.540.000.000 13.440.000.000 12.480.000.000 8.730.000.000 12.130.000.000 9.580.000.000 13.920.000.000 13.710.000.000 14.530.000.000 13.630.000.000 18.590.000.000 15.430.000.000 13.140.000.000 11.230.000.000 12.000.000.000 8.010.000.000 9.650.000.000 8.280.000.000 7.370.000.000 9.769.984.000 4.000.000.000 14.370.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 2.400.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 18.510.000.000 15.490.000.000 18.260.000.000 15.830.000.000 9.770.000.000 7.290.000.000 8.000.000.000 8.260.000.000 8.790.000.000 13.900.000.000 19.610.000.000


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) KODE NAMA WILAYAH WILAYAH 1803 Kab. Buol Toli-toli


REALISASI 12.730.000.000



NAMA WILAYAH Kab. Banggai Kab. Buol Kab. Morowali Kab. Banggai Kepulauan Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una-Una Kota Palu Kab. Pinrang Kab. Gowa Kab. Wajo Kab. Mamuju Kab. Bone Kab. Tana Toraja Kab. Maros Kab. Majene Kab. Luwu Kab. Sinjai Kab. Bulukumba Kab. Bantaeng Kab. Jeneponto Kab. Selayar Kab. Takalar Kab. Barru Kab. Sidenreng Rappang Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Soppeng Kab. Polewali Mamasa Kab. Enrekang Kab. Luwu Utara Kab. Mamasa Kab. Luwu Timur Kab. Mamuju Utara Kota Pare-pare Kota Palopo Kab. Kendari Kab. Buton Kab. Muna Kab. Kolaka Kab. Konawe Selatan Kab. Wakatobi Kab. Bombana Kab. Kolaka Utara Kota Kendari Kota Bau-Bau Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Pulau Buru Kab. Kepulauan Aru Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kota Ambon Kab. Buleleng Kab. Jembrana Kab. Klungkung Kab. Gianyar Kab. Karangasem


REALISASI 12.860.000.000 9.790.000.000 12.370.000.000 12.850.000.000 11.950.000.000 4.000.000.000 9.650.000.000 14.520.000.000 13.660.000.000 14.120.000.000 12.610.000.000 14.290.000.000 12.670.000.000 13.440.000.000 11.940.000.000 16.180.000.000 12.380.000.000 12.770.000.000 11.630.000.000 12.780.000.000 10.450.000.000 13.340.000.000 11.660.000.000 13.860.000.000 12.800.000.000 12.740.000.000 13.470.000.000 9.860.000.000 10.140.000.000 10.860.000.000 11.890.000.000 7.520.000.000 7.900.000.000 11.920.000.000 14.870.000.000 17.390.000.000 14.500.000.000 14.290.000.000 12.290.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 8.150.000.000 8.200.000.000 16.200.000.000 12.690.000.000 11.360.000.000 13.060.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 9.160.000.000 13.350.000.000 12.730.000.000 9.750.000.000 12.620.000.000 11.380.000.000


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) KODE WILAYAH 2206 Kab. Bangli

NAMA WILAYAH


REALISASI 9.920.000.000



NAMA WILAYAH Kab. Tabanan Kota Denpasar Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Bima Kab. Sumbawa Kab. Dompu Kab. Sumbawa Barat Kota Mataram Kota Bima Kab. Kupang Kab. Belu Kab. Timor Tengah Utara Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Alor Kab. Sikka Kab. Flores Timur Kab. Ende Kab. Ngada Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Sumba Barat Kab. Lembata Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kota Kupang Kab. Jayapura Kab. Biak-Numfor Kab. Yapen-Waropen Kab. Merauke Kab. Jayawijaya Kab. Paniai Kab. Nabire Kab. Puncak Jaya Kab. Mimika Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Boven Digoel Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Tolikara Kab. Pegunungan Bintang Kab. Waropen Kab. Yahukimo Kab. Supiori Kota Jayapura Kab. Bengkulu Utara Kab. Bengkulu Selatan Kab. Rejang Lebong Kab. Seluma Kab. Kaur Kab. Muko-Muko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kota Bengkulu Kab. Halmahera Barat


REALISASI 13.040.000.000 7.420.000.000 12.590.000.000 14.470.000.000 14.130.000.000 13.270.000.000 12.980.000.000 12.110.000.000 4.000.000.000 7.910.000.000 11.820.000.000 18.660.000.000 13.960.000.000 13.890.000.000 14.300.000.000 11.910.000.000 11.640.000.000 13.230.000.000 13.740.000.000 13.870.000.000 14.420.000.000 11.630.000.000 14.270.000.000 12.700.000.000 15.520.000.000 10.140.000.000 9.040.000.000 13.420.000.000 11.310.000.000 10.000.000.000 16.450.000.000 14.970.000.000 12.620.000.000 16.710.000.000 8.660.000.000 14.000.000.000 10.550.000.000 9.650.000.000 9.290.000.000 8.650.000.000 8.230.000.000 9.710.000.000 9.770.000.000 8.580.000.000 9.150.000.000 8.000.000.000 8.590.000.000 12.760.000.000 12.640.000.000 12.770.000.000 9.330.000.000 10.720.000.000 10.590.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 8.410.000.000 12.320.000.000


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) KODE NAMA WILAYAH WILAYAH 2802 Kab. Halmahera Tengah


REALISASI 12.420.000.000


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) KODE WILAYAH 2803 2804 2805 2806 2851 2852 2901 2902 2903 2904 2952 3001 3002 3006 3051 3101 3102 3103 3104 3151 3200 3202 3204 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3351

NAMA WILAYAH Kab. Halmahera Utara Kab. Halmahera Selatan Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Timur Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Kab. Serang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kab. Tangerang Kota Cilegon Kab. Belitung Kab. Bangka Kab. Belitung Timur Kota Pangkalpinang Kab. Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Pahuwato Kab. Bone Bolango Kota Gorontalo Prop. Kepulauan Riau Kab. Karimun Kab. Lingga Prop. Irian Jaya Barat Kab. Manokwari Kab. Sorong Kab. Fak-Fak Kab. Sorong Selatan Kab. Raja Ampat Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Kaimana Kota Sorong TOTAL

Daftar 6.k ANGGARAN 10.700.000.000 10.700.000.000 10.540.000.000 9.760.000.000 13.160.000.000 8.510.000.000 4.000.000.000 18.110.000.000 20.120.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 12.630.000.000 11.580.000.000 9.280.000.000 8.290.000.000 14.220.000.000 11.770.000.000 11.200.000.000 11.230.000.000 8.080.000.000 10.000.000.000 8.560.000.000 4.000.000.000 10.000.000.000 14.740.000.000 17.330.000.000 10.520.000.000 8.480.000.000 10.620.000.000 9.620.000.000 10.170.000.000 9.130.000.000 8.450.000.000 4.013.734.978.310

REALISASI 10.700.000.000 10.700.000.000 10.540.000.000 9.760.000.000 13.160.000.000 8.510.000.000 4.000.000.000 18.110.000.000 20.119.999.000 4.000.000.000 4.000.000.000 12.630.000.000 11.580.000.000 9.280.000.000 8.290.000.000 14.220.000.000 11.770.000.000 11.200.000.000 11.230.000.000 8.080.000.000 10.000.000.000 8.560.000.000 4.000.000.000 10.000.000.000 14.740.000.000 17.330.000.000 10.520.000.000 8.480.000.000 10.620.000.000 9.620.000.000 10.170.000.000 9.130.000.000 8.450.000.000 4.011.721.173.710


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Unaudited)

Daftar 7.a LAPORAN REALISASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN TAHUN ANGGARAN 2005 (Dalam Rupiah)

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

PROVINSI *) DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur NAD Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Bali NTB NTT Papua Bengkulu Maluku Utara Banten Bangka Belitung Gorontalo Kepulauan Riau Irian Jaya Barat **) Sulawesi Barat TOTAL

JUMLAH 114.002.000.000 515.564.000.000 747.527.000.000 112.138.000.000 857.418.000.000 112.811.000.000 288.646.000.000 128.225.000.000 187.827.000.000 66.673.000.000 117.501.000.000 120.753.000.000 103.913.000.000 85.138.000.000 79.454.000.000 325.100.000.000 204.844.000.000 82.132.000.000 216.595.000.000 67.258.000.000 129.995.000.000 91.446.000.000 82.267.000.000 110.284.000.000 147.675.000.000 61.579.000.000 40.378.000.000 76.346.000.000 28.732.000.000 52.431.000.000 39.917.000.000 1.848.043.000.000 0 7.242.612.000.000

*) Ikhtisar Menurut Provinsi (meliputi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota)

Lampiran Laporan Realisasi APBN -175 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Unaudited) **) Termasuk Dana Otonomi Khusus Rp1.775.312.000.000

Lampiran Laporan Realisasi APBN -176 -


Daftar 7.b

ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN PER PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TA 2005 KODE WILAYAH

0100 0200 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0251 0252 0253 0254 0257 0258 0260 0261 0262 0300 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318 0319 0320 0321 0322 0323 0324 0325 0326 0327 0328 0329 0351 0352 0353 0354 0355 0356 0400 0401 0402 0403 0404

NAMA WILAYAH

Prop. DKI Jakarta Prop. Jawa Barat Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bekasi Kab. Karawang Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Bandung Kab. Sumedang Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Cirebon Kab. Kuningan Kab. Indramayu Kab. Majalengka Kota Bandung Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Tasikmalaya Kota Cimahi Kota Banjar Prop. Jawa Tengah Kab. Semarang Kab. Kendal Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Pekalongan Kab. Batang Kab. Tegal Kab. Brebes Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Pemalang Kab. Jepara Kab. Rembang Kab. Blora Kab. Banyumas Kab. Cilacap Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Magelang Kab. Temanggung Kab. Wonosobo Kab. Purworejo Kab. Kebumen Kab. Klaten Kab. Boyolali Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Karanganyar Kab. Wonogiri Kota Semarang Kota Salatiga Kota Pekalongan Kota Tegal Kota Magelang Kota Surakarta Prop. D.I. Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Sleman Kab. Gunungkidul Kab. Kulonprogo

ANGGARAN

REALISASI

114.002.000.000 75.056.000.000 23.989.000.000 19.368.000.000 21.450.000.000 12.386.000.000 18.265.000.000 9.753.000.000 16.758.000.000 41.753.000.000 17.808.000.000 27.487.000.000 21.129.000.000 25.057.000.000 20.238.000.000 16.279.000.000 17.169.000.000 17.202.000.000 31.583.000.000 9.733.000.000 5.868.000.000 7.406.000.000 11.969.000.000 8.097.000.000 10.157.000.000 6.515.000.000 23.089.000.000 229.063.000.000 14.008.000.000 12.943.000.000 12.529.000.000 16.070.000.000 11.231.000.000 9.721.000.000 15.424.000.000 17.643.000.000 17.122.000.000 36.304.000.000 14.368.000.000 12.597.000.000 10.334.000.000 13.643.000.000 21.321.000.000 21.012.000.000 12.136.000.000 13.432.000.000 16.926.000.000 10.872.000.000 10.890.000.000 16.023.000.000 19.689.000.000 25.605.000.000 17.454.000.000 16.963.000.000 14.321.000.000 14.818.000.000 18.314.000.000 21.311.000.000 4.929.000.000 5.063.000.000 5.498.000.000 5.365.000.000 12.585.000.000 20.429.000.000 32.797.000.000 18.843.000.000 14.225.000.000 13.901.000.000

114.002.000.000 75.056.000.000 23.989.000.000 19.368.000.000 21.450.000.000 12.386.000.000 18.265.000.000 9.753.000.000 16.758.000.000 41.753.000.000 17.808.000.000 27.487.000.000 21.129.000.000 25.057.000.000 20.238.000.000 16.279.000.000 17.169.000.000 17.202.000.000 31.583.000.000 9.733.000.000 5.868.000.000 7.406.000.000 11.969.000.000 8.097.000.000 10.157.000.000 6.515.000.000 23.089.000.000 229.063.000.000 14.008.000.000 12.943.000.000 12.529.000.000 16.070.000.000 11.231.000.000 9.721.000.000 15.424.000.000 17.643.000.000 17.122.000.000 36.304.000.000 14.368.000.000 12.597.000.000 10.334.000.000 13.643.000.000 21.321.000.000 21.012.000.000 12.136.000.000 13.432.000.000 16.926.000.000 10.872.000.000 10.890.000.000 16.023.000.000 19.689.000.000 25.605.000.000 17.454.000.000 16.963.000.000 14.321.000.000 14.818.000.000 18.314.000.000 21.311.000.000 4.929.000.000 5.063.000.000 5.498.000.000 5.365.000.000 12.585.000.000 20.429.000.000 32.797.000.000 18.843.000.000 14.225.000.000 13.901.000.000

PENGEMBALIAN


114.002.000.000 75.056.000.000 23.989.000.000 19.368.000.000 21.450.000.000 12.386.000.000 18.265.000.000 9.753.000.000 16.758.000.000 41.753.000.000 17.808.000.000 27.487.000.000 21.129.000.000 25.057.000.000 20.238.000.000 16.279.000.000 17.169.000.000 17.202.000.000 31.583.000.000 9.733.000.000 5.868.000.000 7.406.000.000 11.969.000.000 8.097.000.000 10.157.000.000 6.515.000.000 23.089.000.000 229.063.000.000 14.008.000.000 12.943.000.000 12.529.000.000 16.070.000.000 11.231.000.000 9.721.000.000 15.424.000.000 17.643.000.000 17.122.000.000 36.304.000.000 14.368.000.000 12.597.000.000 10.334.000.000 13.643.000.000 21.321.000.000 21.012.000.000 12.136.000.000 13.432.000.000 16.926.000.000 10.872.000.000 10.890.000.000 16.023.000.000 19.689.000.000 25.605.000.000 17.454.000.000 16.963.000.000 14.321.000.000 14.818.000.000 18.314.000.000 21.311.000.000 4.929.000.000 5.063.000.000 5.498.000.000 5.365.000.000 12.585.000.000 20.429.000.000 32.797.000.000 18.843.000.000 14.225.000.000 13.901.000.000



KODE WILAYAH

NAMA WILAYAH

0451 0500 0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0512 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 0521 0522 0523 0524 0525 0526 0527 0528 0529 0551 0552 0553 0554 0555 0556 0557 0558 0559 0600 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 0609 0610 0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617 0651 0652 0653 0654 0700 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708

Kota Yogyakarta Prop. Jawa Timur Kab. Gresik Kab. Mojokerto Kab. Sidoarjo Kab. Jombang Kab. Sampang Kab. Pamekasan Kab. Sumenep Kab. Bangkalan Kab. Bondowoso Kab. Situbondo Kab. Banyuwangi Kab. Jember Kab. Malang Kab. Pasuruan Kab. Probolinggo Kab. Lumajang Kab. Kediri Kab. Tulungagung Kab. Nganjuk Kab. Trenggalek Kab. Blitar Kab. Madiun Kab. Ngawi Kab. Magetan Kab. Ponorogo Kab. Pacitan Kab. Bojonegoro Kab. Tuban Kab. Lamongan Kota Surabaya Kota Mojokerto Kota Malang Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Batu Prop. Nanggroe Aceh Darussa Kab. Aceh Besar Kab. Pidie Kab. Aceh Utara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Simeuleu Kab. Aceh Singkil Kab. Bireuen Kab. Aceh Barat daya Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Jaya Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhoksumawe Prop. Sumatera Utara Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Langkat Kab. Tapanuli Tengah Kab. Simalungun Kab. Labuhanbatu Kab. Dairi Kab. Tapanuli Utara

Daftar 7.b

ANGGARAN

REALISASI

11.943.000.000 235.481.000.000 12.063.000.000 22.504.000.000 18.320.000.000 15.078.000.000 8.253.000.000 11.110.000.000 13.661.000.000 11.128.000.000 10.808.000.000 10.585.000.000 20.047.000.000 24.419.000.000 24.991.000.000 30.801.000.000 12.567.000.000 13.308.000.000 29.271.000.000 17.856.000.000 16.960.000.000 13.167.000.000 18.419.000.000 12.712.000.000 14.644.000.000 14.417.000.000 15.278.000.000 10.695.000.000 15.419.000.000 13.634.000.000 15.767.000.000 35.371.000.000 23.779.000.000 41.395.000.000 4.118.000.000 4.264.000.000 4.471.000.000 17.106.000.000 6.197.000.000 17.354.000.000 9.431.000.000 9.874.000.000 12.814.000.000 9.185.000.000 6.522.000.000 5.698.000.000 5.196.000.000 4.940.000.000 4.949.000.000 1.797.000.000 2.492.000.000 8.942.000.000 2.676.000.000 1.532.000.000 1.505.000.000 3.158.000.000 3.605.000.000 2.649.000.000 8.081.000.000 2.115.000.000 2.876.000.000 2.774.000.000 14.998.000.000 23.679.000.000 9.514.000.000 15.380.000.000 5.940.000.000 18.552.000.000 13.289.000.000 11.881.000.000 12.849.000.000

11.943.000.000 235.481.000.000 12.063.000.000 22.504.000.000 18.320.000.000 15.078.000.000 8.253.000.000 11.110.000.000 13.661.000.000 11.128.000.000 10.808.000.000 10.585.000.000 20.047.000.000 24.419.000.000 24.991.000.000 30.801.000.000 12.567.000.000 13.308.000.000 29.271.000.000 17.856.000.000 16.960.000.000 13.167.000.000 18.419.000.000 12.712.000.000 14.644.000.000 14.417.000.000 15.278.000.000 10.695.000.000 15.419.000.000 13.634.000.000 15.767.000.000 35.371.000.000 23.779.000.000 41.395.000.000 4.118.000.000 4.264.000.000 4.471.000.000 17.106.000.000 6.197.000.000 17.354.000.000 9.431.000.000 9.874.000.000 12.814.000.000 9.186.000.000 6.522.000.000 5.698.000.000 5.196.000.000 4.940.000.000 4.949.000.000 1.797.000.000 2.492.000.000 8.942.000.000 2.676.000.000 1.532.000.000 1.505.000.000 3.158.000.000 3.605.000.000 2.649.000.000 8.081.000.000 2.115.000.000 2.876.000.000 2.774.000.000 14.998.000.000 23.679.000.000 9.514.000.000 15.380.000.000 5.940.000.000 18.552.000.000 13.289.000.000 11.881.000.000 12.849.000.000

PENGEMBALIAN

1.000.000


11.943.000.000 235.481.000.000 12.063.000.000 22.504.000.000 18.320.000.000 15.078.000.000 8.253.000.000 11.110.000.000 13.661.000.000 11.128.000.000 10.808.000.000 10.585.000.000 20.047.000.000 24.419.000.000 24.991.000.000 30.801.000.000 12.567.000.000 13.308.000.000 29.271.000.000 17.856.000.000 16.960.000.000 13.167.000.000 18.419.000.000 12.712.000.000 14.644.000.000 14.417.000.000 15.278.000.000 10.695.000.000 15.419.000.000 13.634.000.000 15.767.000.000 35.371.000.000 23.779.000.000 41.395.000.000 4.118.000.000 4.264.000.000 4.471.000.000 17.106.000.000 6.197.000.000 17.354.000.000 9.431.000.000 9.874.000.000 12.814.000.000 9.185.000.000 6.522.000.000 5.698.000.000 5.196.000.000 4.940.000.000 4.949.000.000 1.797.000.000 2.492.000.000 8.942.000.000 2.676.000.000 1.532.000.000 1.505.000.000 3.158.000.000 3.605.000.000 2.649.000.000 8.081.000.000 2.115.000.000 2.876.000.000 2.774.000.000 14.998.000.000 23.679.000.000 9.514.000.000 15.380.000.000 5.940.000.000 18.552.000.000 13.289.000.000 11.881.000.000 12.849.000.000



KODE WILAYAH

NAMA WILAYAH

0709 0710 0711 0712 0713 0714 0715 0716 0717 0718 0751 0752 0753 0754 0755 0756 0757 0800 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0812 0851 0852 0853 0854 0855 0856 0857 0900 0901 0902 0904 0905 0906 0907 0908 0909 0912 0951 0953 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1051 1100 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112

Kab. Tapanuli Selatan Kab. Asahan Kab. Nias Kab. Toba Samosir Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Selatan Kab. Pak-Pak Bharat Kab. Humbang Hasundutan Kab. Samosir Kab. Serdang Bedagai Kota Medan Kota Tebingtinggi Kota Binjai Kota Pematangsiantar Kota Tanjungbalai Kota Sibolga Kota Padang Sidempuan Prop. Sumatera Barat Kab. Agam Kab. Pasaman Kab. Limapuluh Kota Kab. Solok Kab. Padang Pariaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Tanah Datar Kab. Sawahlunto Sijunjung Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan Kab. Pasaman Barat Kota Bukittinggi Kota Padang Panjang Kota Solok Kota Sawahlunto Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Pariaman Prop. Riau Kab. Kampar Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hulu Kab. Rokan Hilir Kab. Siak Kab. Kuantan Singingi Kota Pekanbaru Kota Dumai Prop. Jambi Kab. Batanghari Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Bungo Kab. Sarolangun Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kab. Muaro Jambi Kota Jambi Prop. Sumatera Selatan Kab. Musi Banyu Asin Kab. Ogan Komering Ulu Kab. Muara Enim Kab. Lahat Kab. Musi Rawas Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Banyu Asin Kab. Ogan Komering Ulu Timu Kab. Ogan Komering Ulu Sela Kab. Ogan Ilir

Daftar 7.b

ANGGARAN

REALISASI

11.788.000.000 14.721.000.000 7.836.000.000 7.185.000.000 6.808.000.000 1.919.000.000 5.922.000.000 8.560.000.000 27.330.000.000 15.103.000.000 27.513.000.000 3.972.000.000 6.055.000.000 7.140.000.000 2.901.000.000 2.834.000.000 4.977.000.000 11.032.000.000 10.454.000.000 4.982.000.000 8.470.000.000 7.542.000.000 9.833.000.000 9.489.000.000 9.198.000.000 9.932.000.000 1.555.000.000 2.458.000.000 2.119.000.000 4.408.000.000 4.186.000.000 2.437.000.000 2.634.000.000 2.269.000.000 18.658.000.000 4.141.000.000 2.428.000.000 118.457.000.000 10.740.000.000 8.755.000.000 5.834.000.000 8.213.000.000 2.727.000.000 4.487.000.000 3.332.000.000 3.408.000.000 6.162.000.000 12.141.000.000 3.571.000.000 7.270.000.000 5.152.000.000 3.982.000.000 6.491.000.000 3.965.000.000 9.479.000.000 6.576.000.000 3.727.000.000 4.142.000.000 5.166.000.000 10.723.000.000 10.491.000.000 7.214.000.000 7.682.000.000 9.650.000.000 10.471.000.000 8.065.000.000 9.559.000.000 7.828.000.000 6.903.000.000 2.715.000.000 5.200.000.000

11.788.000.000 14.721.000.000 7.836.000.000 7.185.000.000 6.808.000.000 1.919.000.000 5.922.000.000 8.560.000.000 27.330.000.000 15.103.000.000 27.513.000.000 3.972.000.000 6.055.000.000 7.140.000.000 2.901.000.000 2.834.000.000 4.977.000.000 11.032.000.000 10.454.000.000 4.982.000.000 8.470.000.000 7.542.000.000 9.833.000.000 9.489.000.000 9.198.000.000 9.932.000.000 1.555.000.000 2.458.000.000 2.119.000.000 4.408.000.000 4.186.000.000 2.437.000.000 2.634.000.000 2.269.000.000 18.658.000.000 4.141.000.000 2.428.000.000 118.457.000.000 10.740.000.000 8.755.000.000 5.834.000.000 8.213.000.000 2.727.000.000 4.487.000.000 3.332.000.000 3.408.000.000 6.162.000.000 12.141.000.000 3.571.000.000 7.270.000.000 5.162.000.000 3.982.000.000 6.491.000.000 3.965.000.000 9.479.000.000 6.576.000.000 3.727.000.000 4.142.000.000 5.166.000.000 10.723.000.000 10.491.000.000 7.214.000.000 7.682.000.000 9.650.000.000 10.471.000.000 8.065.000.000 9.559.000.000 7.828.000.000 6.903.000.000 2.715.000.000 5.200.000.000

PENGEMBALIAN

10.000.000


11.788.000.000 14.721.000.000 7.836.000.000 7.185.000.000 6.808.000.000 1.919.000.000 5.922.000.000 8.560.000.000 27.330.000.000 15.103.000.000 27.513.000.000 3.972.000.000 6.055.000.000 7.140.000.000 2.901.000.000 2.834.000.000 4.977.000.000 11.032.000.000 10.454.000.000 4.982.000.000 8.470.000.000 7.542.000.000 9.833.000.000 9.489.000.000 9.198.000.000 9.932.000.000 1.555.000.000 2.458.000.000 2.119.000.000 4.408.000.000 4.186.000.000 2.437.000.000 2.634.000.000 2.269.000.000 18.658.000.000 4.141.000.000 2.428.000.000 118.457.000.000 10.740.000.000 8.755.000.000 5.834.000.000 8.213.000.000 2.727.000.000 4.487.000.000 3.332.000.000 3.408.000.000 6.162.000.000 12.141.000.000 3.571.000.000 7.270.000.000 5.152.000.000 3.982.000.000 6.491.000.000 3.965.000.000 9.479.000.000 6.576.000.000 3.727.000.000 4.142.000.000 5.166.000.000 10.723.000.000 10.491.000.000 7.214.000.000 7.682.000.000 9.650.000.000 10.471.000.000 8.065.000.000 9.559.000.000 7.828.000.000 6.903.000.000 2.715.000.000 5.200.000.000



KODE WILAYAH

1151 1153 1154 1155 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1251 1252 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1351 1352 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1451 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1551 1552 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1651 1652 1653 1654

NAMA WILAYAH

Kota Palembang Kota Prabumulih Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Prop. Lampung Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Barat Kab. Tulang Bawang Kab. Tanggamus Kab. Lampung Timur Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Prop. Kalimantan Barat Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kab. Pontianak Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Melawi Kab. Sekadau Kota Pontianak Kota Singkawang Prop. Kalimantan Tengah Kab. Kapuas Kab. Barito Utara Kab. Barito Selatan Kab. Kotawaringin Timur Kab. Kotawaringin Barat Kab. Katingan Kab. Seruyan Kab. Sukamara Kab. Lamandau Kab. Gunung Mas Kab. Pulang Pisau Kab. Murung Raya Kab. Barito Timur Kota Palangkaraya Prop. Kalimantan Selatan Kab. Banjar Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Barito Kuala Kab. Tabalong Kab. Kotabaru Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Tanah Bumbu Kab. Balangan Kota Banjarmasin Kota Banjar Baru Prop. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara Kab. Pasir Kab. Bulungan Kab. Berau Kab. Nunukan Kab. Malinau Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Penajam Paser Utara Kota Samarinda Kota Balikpapan Kota Tarakan Kota Bontang

Daftar 7.b

ANGGARAN

REALISASI

22.752.000.000 2.948.000.000 2.360.000.000 3.663.000.000 9.957.000.000 16.420.000.000 17.519.000.000 11.158.000.000 5.894.000.000 7.654.000.000 14.324.000.000 13.172.000.000 4.824.000.000 14.789.000.000 5.042.000.000 7.510.000.000 8.160.000.000 7.818.000.000 16.097.000.000 11.882.000.000 6.014.000.000 7.958.000.000 3.493.000.000 4.797.000.000 2.399.000.000 14.154.000.000 9.298.000.000 4.333.000.000 5.797.000.000 8.277.000.000 4.483.000.000 4.668.000.000 6.772.000.000 4.617.000.000 13.400.000.000 1.405.000.000 1.017.000.000 16.496.000.000 2.940.000.000 3.165.000.000 1.425.000.000 3.206.000.000 7.470.000.000 7.693.000.000 8.165.000.000 5.102.000.000 4.903.000.000 6.915.000.000 6.900.000.000 5.240.000.000 5.463.000.000 4.481.000.000 5.110.000.000 2.950.000.000 1.977.000.000 10.695.000.000 3.860.000.000 193.045.000.000 16.060.000.000 5.072.000.000 3.573.000.000 4.336.000.000 34.191.000.000 16.845.000.000 19.037.000.000 8.035.000.000 2.060.000.000 11.502.000.000 7.007.000.000 2.524.000.000 1.813.000.000

22.752.000.000 2.948.000.000 2.360.000.000 3.663.000.000 9.957.000.000 16.420.000.000 17.519.000.000 11.158.000.000 5.894.000.000 7.654.000.000 14.324.000.000 13.172.000.000 4.824.000.000 14.789.000.000 5.042.000.000 7.510.000.000 8.160.000.000 7.818.000.000 16.097.000.000 11.882.000.000 6.014.000.000 7.958.000.000 3.493.000.000 4.797.000.000 2.399.000.000 14.154.000.000 9.298.000.000 4.333.000.000 5.797.000.000 8.277.000.000 4.483.000.000 4.868.000.000 6.772.000.000 4.617.000.000 13.400.000.000 1.405.000.000 1.017.000.000 16.496.000.000 2.940.000.000 3.165.000.000 1.425.000.000 3.206.000.000 7.470.000.000 7.693.000.000 8.165.000.000 5.102.000.000 4.903.000.000 6.915.000.000 6.900.000.000 5.240.000.000 5.463.000.000 4.481.000.000 5.110.000.000 2.950.000.000 1.977.000.000 10.695.000.000 3.860.000.000 193.045.000.000 16.060.000.000 5.072.000.000 3.573.000.000 4.336.000.000 34.191.000.000 16.845.000.000 19.037.000.000 8.035.000.000 2.060.000.000 11.502.000.000 7.007.000.000 2.524.000.000 1.813.000.000

PENGEMBALIAN

200.000.000


22.752.000.000 2.948.000.000 2.360.000.000 3.663.000.000 9.957.000.000 16.420.000.000 17.519.000.000 11.158.000.000 5.894.000.000 7.654.000.000 14.324.000.000 13.172.000.000 4.824.000.000 14.789.000.000 5.042.000.000 7.510.000.000 8.160.000.000 7.818.000.000 16.097.000.000 11.882.000.000 6.014.000.000 7.958.000.000 3.493.000.000 4.797.000.000 2.399.000.000 14.154.000.000 9.298.000.000 4.333.000.000 5.797.000.000 8.277.000.000 4.483.000.000 4.668.000.000 6.772.000.000 4.617.000.000 13.400.000.000 1.405.000.000 1.017.000.000 16.496.000.000 2.940.000.000 3.165.000.000 1.425.000.000 3.206.000.000 7.470.000.000 7.693.000.000 8.165.000.000 5.102.000.000 4.903.000.000 6.915.000.000 6.900.000.000 5.240.000.000 5.463.000.000 4.481.000.000 5.110.000.000 2.950.000.000 1.977.000.000 10.695.000.000 3.860.000.000 193.045.000.000 16.060.000.000 5.072.000.000 3.573.000.000 4.336.000.000 34.191.000.000 16.845.000.000 19.037.000.000 8.035.000.000 2.060.000.000 11.502.000.000 7.007.000.000 2.524.000.000 1.813.000.000



KODE WILAYAH

1700 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1751 1753 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1851 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1951 1952 1953 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2051 2052 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2151 2200

NAMA WILAYAH

prop. Sulawesi Utara Kab. Minahasa Kab. Bolaang Mongondow Kab. Sangihe Kab. Talaud Kepulauan Kab. Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara Kota Manado Kota Bitung Prop. Sulawesi Tengah Kab. Poso Kab. Donggala Kab. Buol Toli-toli Kab. Banggai Kab. Buol Kab. Morowali Kab. Banggai Kepulauan Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una-Una Kota Palu Prop. Sulawesi Selatan Kab. Pinrang Kab. Gowa Kab. Wajo Kab. Mamuju Kab. Bone Kab. Tana Toraja Kab. Maros Kab. Majene Kab. Luwu Kab. Sinjai Kab. Bulukumba Kab. Bantaeng Kab. Jeneponto Kab. Selayar Kab. Takalar Kab. Barru Kab. Sidenreng Rappang Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Soppeng Kab. Polewali Mamasa Kab. Enrekang Kab. Luwu Utara Kab. Mamasa Kab. Luwu Timur Kab. Mamuju Utara Kota Ujung Pandang Kota Pare-pare Kota Palopo Prop. Sulawesi Tenggara Kab. Kendari Kab. Buton Kab. Muna Kab. Kolaka Kab. Konawe Selatan Kab. Wakatobi Kab. Bombana Kab. Kolaka Utara Kota Kendari Kota Bau-Bau Prop. Maluku Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Pulau Buru Kab. Kepulauan Aru Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kota Ambon Prop. Bali

ANGGARAN

7.731.000.000 68.553.000.000 14.280.000.000 20.478.000.000 2.899.000.000 22.147.000.000 32.749.000.000 20.238.000.000 11.003.000.000 4.766.000.000 7.740.000.000 7.665.000.000 11.032.000.000 4.822.000.000 8.026.000.000 3.225.000.000 9.506.000.000 4.555.000.000 4.994.000.000 12.033.000.000 8.534.000.000 12.912.000.000 7.762.000.000 10.688.000.000 8.084.000.000 10.793.000.000 14.400.000.000 10.345.000.000 7.225.000.000 4.661.000.000 6.634.000.000 6.218.000.000 9.067.000.000 3.825.000.000 6.745.000.000 3.600.000.000 6.432.000.000 5.114.000.000 6.903.000.000 6.866.000.000 8.031.000.000 7.836.000.000 5.189.000.000 4.249.000.000 7.086.000.000 2.417.000.000 5.680.000.000 19.810.000.000 4.644.000.000 3.379.000.000 7.384.000.000 9.747.000.000 6.897.000.000 10.121.000.000 11.865.000.000 4.584.000.000 1.924.000.000 1.876.000.000 1.410.000.000 7.009.000.000 4.441.000.000 6.280.000.000 75.476.000.000 19.359.000.000 5.483.000.000 2.758.000.000 6.838.000.000 3.234.000.000 991.000.000 9.576.000.000 8.832.000.000

Daftar 7.b

REALISASI

7.731.000.000 68.553.000.000 14.280.000.000 20.478.000.000 2.899.000.000 22.147.000.000 32.749.000.000 20.238.000.000 11.003.000.000 4.766.000.000 7.740.000.000 7.665.000.000 11.032.000.000 4.822.000.000 8.026.000.000 3.225.000.000 9.506.000.000 4.555.000.000 4.994.000.000 12.033.000.000 8.534.000.000 12.912.000.000 7.762.000.000 10.688.000.000 8.084.000.000 10.793.000.000 14.400.000.000 10.345.000.000 7.225.000.000 4.661.000.000 6.634.000.000 6.218.000.000 9.067.000.000 3.825.000.000 6.745.000.000 3.600.000.000 6.432.000.000 5.114.000.000 6.903.000.000 6.866.000.000 8.031.000.000 7.836.000.000 5.189.000.000 4.249.000.000 7.086.000.000 2.417.000.000 5.680.000.000 19.810.000.000 4.644.000.000 3.379.000.000 7.384.000.000 9.747.000.000 6.897.000.000 10.121.000.000 11.865.000.000 4.584.000.000 1.924.000.000 1.876.000.000 1.410.000.000 7.009.000.000 4.441.000.000 6.280.000.000 75.476.000.000 19.359.000.000 5.483.000.000 2.758.000.000 6.838.000.000 3.234.000.000 991.000.000 9.576.000.000 8.832.000.000

PENGEMBALIAN


7.731.000.000 68.553.000.000 14.280.000.000 20.478.000.000 2.899.000.000 22.147.000.000 32.749.000.000 20.238.000.000 11.003.000.000 4.766.000.000 7.740.000.000 7.665.000.000 11.032.000.000 4.822.000.000 8.026.000.000 3.225.000.000 9.506.000.000 4.555.000.000 4.994.000.000 12.033.000.000 8.534.000.000 12.912.000.000 7.762.000.000 10.688.000.000 8.084.000.000 10.793.000.000 14.400.000.000 10.345.000.000 7.225.000.000 4.661.000.000 6.634.000.000 6.218.000.000 9.067.000.000 3.825.000.000 6.745.000.000 3.600.000.000 6.432.000.000 5.114.000.000 6.903.000.000 6.866.000.000 8.031.000.000 7.836.000.000 5.189.000.000 4.249.000.000 7.086.000.000 2.417.000.000 5.680.000.000 19.810.000.000 4.644.000.000 3.379.000.000 7.384.000.000 9.747.000.000 6.897.000.000 10.121.000.000 11.865.000.000 4.584.000.000 1.924.000.000 1.876.000.000 1.410.000.000 7.009.000.000 4.441.000.000 6.280.000.000 75.476.000.000 19.359.000.000 5.483.000.000 2.758.000.000 6.838.000.000 3.234.000.000 991.000.000 9.576.000.000 8.832.000.000



KODE WILAYAH

2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2251 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2351 2352 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2451 2500 2501 2502 2504 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2523 2524 2525 2551 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2651 2800 2801 2802 2803

NAMA WILAYAH

Kab. Buleleng Kab. Jembrana Kab. Klungkung Kab. Gianyar Kab. Karangasem Kab. Bangli Kab. Badung Kab. Tabanan Kota Denpasar Prop. Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Bima Kab. Sumbawa Kab. Dompu Kab. Sumbawa Barat Kota Mataram Kota Bima Prop. Nusa Tenggara Timur Kab. Kupang Kab. Belu Kab. Timor Tengah Utara Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Alor Kab. Sikka Kab. Flores Timur Kab. Ende Kab. Ngada Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Sumba Barat Kab. Lembata Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kota Kupang Prop. Irian Jaya Kab. Jayapura Kab. Biak-Numfor Kab. Yapen-Waropen Kab. Merauke Kab. Jayawijaya Kab. Paniai Kab. Nabire Kab. Puncak Jaya Kab. Mimika Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Boven Digoel Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Tolikara Kab. Pegunungan Bintang Kab. Waropen Kab. Yahukimo Kab. Supiori Kota Jayapura Prop. Bengkulu Kab. Bengkulu Utara Kab. Bengkulu Selatan Kab. Rejang Lebong Kab. Seluma Kab. Kaur Kab. Muko-Muko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kota Bengkulu Prop. Maluku Utara Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Utara

ANGGARAN

14.752.000.000 6.849.000.000 5.704.000.000 10.512.000.000 8.275.000.000 5.196.000.000 9.270.000.000 11.886.000.000 10.170.000.000 6.899.000.000 11.195.000.000 12.521.000.000 15.118.000.000 9.773.000.000 7.955.000.000 5.222.000.000 1.654.000.000 7.043.000.000 4.887.000.000 13.135.000.000 9.419.000.000 8.377.000.000 5.743.000.000 9.236.000.000 2.432.000.000 6.077.000.000 6.107.000.000 6.875.000.000 6.170.000.000 10.694.000.000 5.345.000.000 5.875.000.000 3.089.000.000 2.185.000.000 2.461.000.000 7.064.000.000 1.785.372.000.000 7.313.000.000 9.371.000.000 4.703.000.000 8.729.000.000 11.302.000.000 2.937.000.000 6.998.000.000 1.530.000.000 2.667.000.000 6.475.000.000 5.871.000.000 6.253.000.000 4.364.000.000 7.180.000.000 10.924.000.000 10.781.000.000 6.140.000.000 10.922.000.000 5.826.000.000 7.329.000.000 7.038.000.000 8.688.000.000 5.804.000.000 6.679.000.000 8.728.000.000 4.181.000.000 3.620.000.000 1.699.000.000 6.997.000.000 8.145.000.000 2.415.000.000 3.541.000.000 17.207.000.000 3.168.000.000

Daftar 7.b

REALISASI

14.752.000.000 6.849.000.000 5.704.000.000 10.512.000.000 8.275.000.000 5.196.000.000 9.270.000.000 11.886.000.000 10.170.000.000 6.899.000.000 11.195.000.000 12.521.000.000 15.118.000.000 9.773.000.000 7.955.000.000 5.222.000.000 1.654.000.000 7.043.000.000 4.887.000.000 13.135.000.000 9.419.000.000 8.377.000.000 5.743.000.000 9.236.000.000 2.432.000.000 6.077.000.000 6.107.000.000 6.875.000.000 6.170.000.000 10.694.000.000 5.345.000.000 5.875.000.000 3.089.000.000 2.185.000.000 2.461.000.000 7.064.000.000 1.785.372.000.000 7.313.000.000 9.371.000.000 4.703.000.000 8.729.000.000 11.302.000.000 2.937.000.000 6.998.000.000 1.530.000.000 2.667.000.000 6.475.000.000 5.871.000.000 6.253.000.000 4.364.000.000 7.180.000.000 10.924.000.000 10.781.000.000 6.140.000.000 10.922.000.000 5.826.000.000 7.329.000.000 7.038.000.000 8.688.000.000 5.804.000.000 6.679.000.000 8.728.000.000 4.181.000.000 3.620.000.000 1.699.000.000 6.997.000.000 8.145.000.000 2.415.000.000 3.541.000.000 17.207.000.000 3.168.000.000

PENGEMBALIAN


14.752.000.000 6.849.000.000 5.704.000.000 10.512.000.000 8.275.000.000 5.196.000.000 9.270.000.000 11.886.000.000 10.170.000.000 6.899.000.000 11.195.000.000 12.521.000.000 15.118.000.000 9.773.000.000 7.955.000.000 5.222.000.000 1.654.000.000 7.043.000.000 4.887.000.000 13.135.000.000 9.419.000.000 8.377.000.000 5.743.000.000 9.236.000.000 2.432.000.000 6.077.000.000 6.107.000.000 6.875.000.000 6.170.000.000 10.694.000.000 5.345.000.000 5.875.000.000 3.089.000.000 2.185.000.000 2.461.000.000 7.064.000.000 1.785.372.000.000 7.313.000.000 9.371.000.000 4.703.000.000 8.729.000.000 11.302.000.000 2.937.000.000 6.998.000.000 1.530.000.000 2.667.000.000 6.475.000.000 5.871.000.000 6.253.000.000 4.364.000.000 7.180.000.000 10.924.000.000 10.781.000.000 6.140.000.000 10.922.000.000 5.826.000.000 7.329.000.000 7.038.000.000 8.688.000.000 5.804.000.000 6.679.000.000 8.728.000.000 4.181.000.000 3.620.000.000 1.699.000.000 6.997.000.000 8.145.000.000 2.415.000.000 3.541.000.000 17.207.000.000 3.168.000.000



KODE WILAYAH

2804 2805 2806 2851 2852 2900 2901 2902 2903 2904 2951 2952 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3051 3100 3101 3102 3103 3104 3151 3200 3201 3202 3203 3204 3251 3252 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3351

NAMA WILAYAH

Kab. Halmahera Selatan Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Timur Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Prop. Banten Kab. Serang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kab. Tangerang Kota Tangerang Kota Cilegon Prop. Bangka Belitung Kab. Belitung Kab. Bangka Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Selatan Kab. Belitung Timur Kota Pangkalpinang Prop. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Pahuwato Kab. Bone Bolango Kota Gorontalo Prop. Kepulauan Riau Kab. Kepulauan Riau Kab. Karimun Kab. Natuna Kab. Lingga Kota Batam Kota Tanjung Pinang Prop. Irian Jaya Barat Kab. Manokwari Kab. Sorong Kab. Fak-Fak Kab. Sorong Selatan Kab. Raja Ampat Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Kaimana Kota Sorong Total

ANGGARAN

2.680.000.000 1.792.000.000 1.170.000.000 5.439.000.000 2.966.000.000 3.431.000.000 16.452.000.000 13.960.000.000 12.181.000.000 17.065.000.000 9.353.000.000 3.904.000.000 1.424.000.000 13.537.000.000 4.707.000.000 1.512.000.000 1.384.000.000 1.064.000.000 1.584.000.000 3.520.000.000 1.584.000.000 8.576.000.000 6.756.000.000 11.448.000.000 13.289.000.000 10.778.000.000 23.601.000.000 3.193.000.000 2.871.000.000 2.264.000.000 1.319.000.000 3.450.000.000 3.219.000.000 363.000.000 12.913.000.000 12.315.000.000 11.337.000.000 7.161.000.000 6.718.000.000 5.417.000.000 3.269.000.000 8.504.000.000 4.734.000.000 7.242.612.000.000

Daftar 7.b

REALISASI

2.680.000.000 1.792.000.000 1.170.000.000 5.439.000.000 2.966.000.000 3.431.000.000 16.452.000.000 13.960.000.000 12.181.000.000 17.065.000.000 9.353.000.000 3.904.000.000 1.424.000.000 13.537.000.000 4.707.000.000 1.512.000.000 1.384.000.000 1.064.000.000 1.584.000.000 3.520.000.000 1.584.000.000 8.576.000.000 6.756.000.000 11.448.000.000 13.289.000.000 10.778.000.000 23.601.000.000 3.193.000.000 2.871.000.000 2.264.000.000 1.319.000.000 3.450.000.000 3.219.000.000 363.000.000 12.913.000.000 12.315.000.000 11.337.000.000 7.161.000.000 6.718.000.000 5.417.000.000 3.269.000.000 8.504.000.000 4.734.000.000 7.242.823.000.000

PENGEMBALIAN

211.000.000


2.680.000.000 1.792.000.000 1.170.000.000 5.439.000.000 2.966.000.000 3.431.000.000 16.452.000.000 13.960.000.000 12.181.000.000 17.065.000.000 9.353.000.000 3.904.000.000 1.424.000.000 13.537.000.000 4.707.000.000 1.512.000.000 1.384.000.000 1.064.000.000 1.584.000.000 3.520.000.000 1.584.000.000 8.576.000.000 6.756.000.000 11.448.000.000 13.289.000.000 10.778.000.000 23.601.000.000 3.193.000.000 2.871.000.000 2.264.000.000 1.319.000.000 3.450.000.000 3.219.000.000 363.000.000 12.913.000.000 12.315.000.000 11.337.000.000 7.161.000.000 6.718.000.000 5.417.000.000 3.269.000.000 8.504.000.000 4.734.000.000 7.242.612.000.000



Daftar 7.b

SISA ANGGARAN

-



Daftar 7.b

SISA ANGGARAN

-



Daftar 7.b

SISA ANGGARAN

-



Daftar 7.b

SISA ANGGARAN

-



Daftar 7.b

SISA ANGGARAN

-



Daftar 7.b

SISA ANGGARAN

-



Daftar 7.b

SISA ANGGARAN

-



Daftar 8

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2005 (Dalam Rupiah) KODE

KPPN

JUMLAH

001 002 003 074 089 105 122 175

BANDA ACEH LANGSA MEULABOH TAPAKTUAN LHOKSEUMAWE KUTACANE TAKENGON ACEH (KHUSUS) KANWIL ACEH

187.247.162.198 62.057.530.000 69.697.530.000 56.866.532.000 82.234.450.000 40.623.954.000 41.777.010.000 7.900.000.000 548.404.168.198

004 005 006 007 075 076 106 119 124 125 123

MEDANI PEMATANG SIANTAR PADANG SIDEMPUAN GUNUNG SITOLI RANTAU PRAPAT TANJUNG BALAI ASAHAN SIBOLGA SIDIKALANG TEBING TINGGI BALIGE MEDAN II KANWIL MEDAN

153.860.347.000 83.008.855.000 90.130.475.000 47.718.524.000 46.255.814.000 64.310.186.000 43.370.092.000 68.054.552.000 104.989.924.000 80.559.545.000 113.779.851.000 896.038.165.000

010 011 077 090 091 142

PADANG BUKITTINGGI SIJUNJUNG SOLOK LUBUK SIKAPING PAINAN KANWIL PADANG

191.223.001.000 145.589.505.000 52.627.289.000 59.532.402.000 44.962.885.000 33.926.865.000 527.861.947.000

008 009 092 120 137

PEKANBARU TANJUNG PINANG RENGAT DUMAI BATAM KANWIL PEKANBARU

116.496.480.746 75.060.869.000 63.902.381.000 42.538.302.000 5.353.143.400 303.351.176.146

012 013 078 143 159

JAMBI SUNGAI PENUH MUARA BUNGO KUALA TUNGKAL BANGKO KANWIL JAMBI

125.129.575.000 32.975.442.000 48.335.592.000 37.160.403.000 47.276.245.000 290.877.257.000

014 070 109 144 160

PALEMBANG LUBUK LINGGAU BATURAJA LAHAT SEKAYU

213.679.955.000 49.748.198.000 70.577.293.000 77.447.185.000 47.143.756.000

Daftar Neraca -183 -


Daftar 8


KPPN

JUMLAH

KANWIL PALEMBANG

458.596.387.000

017 116 126 145

BANDAR LAMPUNG KOTABUMI METRO LAMPUNG LIWA KANWIL LAMPUNG

205.007.094.000 91.108.216.000 109.884.596.000 26.147.816.000 432.147.722.000

016 121 146

BENGKULU MANNA CURUP KANWIL BENGKULU

126.076.154.000 53.267.076.000 56.003.547.000 235.346.777.000

015 107

PANGKAL PINANG TANJUNG PANDAN KANWIL PANGKALPINANG

110.435.984.000 32.735.548.000 143.171.532.000

020 127 161

SERANG TANGERANG RANGKASBITUNG KANWIL SERANG

159.390.188.000 108.804.642.000 45.033.094.000 313.227.924.000

018 019 088 133 139

JAKARTA I JAKARTA II JAKARTA III JAKARTA IV JAKARTA V KANWIL JAKARTA

140

JAKARTA VI (KHUSUS)

021 022 023 024 025 086 087 096 128 147 171 095

PURWAKARTA BANDUNG I BOGOR CIREBON TASIKMALAYA KARAWANG SUMEDANG GARUT SUKABUMI KUNINGAN BEKASI BANDUNG II KANWIL BANDUNG

026 027 028 029 072

SEMARANG I PURWOREJO SURAKARTA PURWOKERTO PEKALONGAN

514.268.138.628 1.469.592.768.765 226.323.563.519 150.799.284.774 148.904.901.203 2.509.888.656.889 26.600.000.000 88.457.483.000 200.569.551.000 190.470.764.000 152.288.043.000 180.389.564.000 54.426.230.670 54.326.168.000 82.406.011.000 160.895.421.000 97.123.271.000 8.825.735.000 211.663.941.000 1.481.842.182.670 173.964.921.000 94.501.824.000 158.087.851.000 112.195.249.000 89.923.516.000



Daftar 8


KPPN

JUMLAH

89.466.075.000 125.520.279.000 173.576.538.000 113.787.249.000 64.418.988.000 134.583.353.000 111.243.022.000 85.115.721.000 89.848.975.000 76.691.238.000 1.692.924.799.000

097 115 118 129 130 134 148 162 163 164

PATI MAGELANG TEGAL KUDUS CILACAP SEMARANG II KLATEN SRAGEN PURWODADI BANJARNEGARA KANWIL SEMARANG

030 149

YOGYAKARTA WONOSARI KANWIL YOGYAKARTA

031 032 033 034 035 036 073 098 099 100 131 135 150 165 166

SURABAYA I MALANG MADIUN KEDIRI BONDOWOSO PAMEKASAN BOJONEGORO MOJOKERTO PACITAN BANYUWANGI JEMBER SURABAYA II BLITAR SIDOARJO TUBAN KANWIL SURABAYA

240.339.438.000 243.813.833.000 198.928.000.000 184.281.658.000 128.078.992.000 148.347.835.000 96.369.120.000 114.904.391.000 33.754.685.000 60.378.858.000 132.777.792.000 67.582.655.002 117.128.451.000 62.765.147.000 41.518.056.000 1.870.968.911.002

042 079 093 094 117 167

PONTIANAK SINTANG SINGKAWANG KETAPANG PUTUSSIBAU SANGGAU KANWIL PONTIANAK

155.694.798.000 65.373.632.000 78.698.747.000 48.766.132.000 40.235.564.000 78.190.888.000 466.959.761.000

043 044 080 102

PALANGKARAYA SAMPIT BUNTOK PANGKALAN BUN KANWIL PALANGKARAYA

170.593.971.500 85.046.987.000 94.122.681.000 63.384.231.000 413.147.870.500

045 081 110

BANJARMASIN KOTABARU BARABAI

184.455.163.000 44.334.571.000 50.844.077.000

267.791.908.000 45.478.412.000 313.270.320.000



Daftar 8


KPPN

JUMLAH

151 168

TANJUNG PELAIHARI KANWIL BANJARMASIN

54.160.184.000 23.233.053.000 357.027.048.000

046 047 048 152 153

SAMARINDA BALIKPAPAN TARAKAN NUNUKAN TANJUNG REDEP KANWIL SAMARINDA

125.170.369.000 47.824.003.000 55.517.958.000 10.485.749.000 22.024.627.000 261.022.706.000

037 132 154

DENPASAR SINGARAJA AMLAPURA KANWIL DENPASAR

188.527.215.000 72.773.943.000 70.361.814.000 331.662.972.000

038 071 101 169

MATARAM BIMA SUMBAWA BESAR SELONG KANWIL MATARAM

157.475.541.001 71.111.589.000 37.558.157.000 46.087.752.000 312.233.039.001

039 040 041 111 172 174

KUPANG ENDE WAINGAPU RUTENG ATAMBUA LARANTUKA KANWIL KUPANG

170.059.415.001 48.350.371.000 50.539.861.000 70.451.285.000 72.421.717.000 39.299.192.000 451.121.841.001

054 055 056 057 058 059 136 155 170

MAKASSAR WATAMPONE BANTAENG PARE - PARE PALOPO MAJENE MAKASSAR II BENTENG MAKALE KANWIL MAKASAR

159.816.729.000 99.159.202.000 90.657.175.000 116.189.633.000 81.606.856.000 119.281.261.000 134.743.236.000 19.007.694.000 32.649.575.000 853.111.361.000

051 052 053 082

PALU POSO LUWUK TOLI - TOLI KANWIL PALU

157.514.836.000 75.411.314.000 51.211.167.000 42.989.144.000 327.126.461.000

060 103 156

KENDARI BAU-BAU KOLAKA

139.265.949.000 74.275.957.000 46.266.315.000



Daftar 8


KPPN

JUMLAH

157

RAHA KANWIL KENDARI

32.920.919.000 292.729.140.000

050

GORONTALO KANWIL GORONTALO

138.694.106.000 138.694.106.000

049 083 158

MANADO TAHUNA KOTAMOBAGU KANWIL MANADO

213.468.027.000 44.275.289.000 38.257.548.000 296.000.864.000

062 112

TERNATE TOBELO KANWIL TERNATE

159.117.805.000 22.443.898.000 181.561.703.000

061 084 104 173

AMBON TUAL SAUMLAKI MASOHI KANWIL AMBON

120.718.122.000 38.061.811.000 29.153.060.000 75.952.518.000 263.885.511.000

063 064 065 066 067 068 085 113 138 141

JAYAPURA BIAK MANOKWARI SORONG FAK - FAK MERAUKE NABIRE WAMENA SERUI TIMIKA KANWIL JAYAPURA

265.621.993.050 49.690.615.000 106.188.469.000 102.124.849.000 53.592.952.000 140.890.667.000 68.310.722.000 108.343.333.000 46.284.280.000 24.633.824.000 965.681.704.050

JUMLAH

17.956.484.012.457



Daftar 9

SALDO REKENING PEMERINTAH LAINNYA DI BANK INDONESIA PER 31 DESEMBER 2005 (dalam rupiah) NO. NO REKENING NAMA REKENING 1 513000000 Rekening Dana Investasi 2 519000102 Rekening Pembangunan Daerah 3 508000071 Penerimaan Pertambangan dan perikanan 4 508000084 Penerimaan Panas Bumi 5 510000149 Subsidi Bunga SEDP 3 6 510000265 Pembiayaan Proyek RDA 7 519000002 Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 8 519000003 Dana Hasil Divestasi Sahan-saham BUMN Dalam Rupiah 9 519000114 Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan PSDH 10 519000115 Pungutan Pengusahaan dan Hasil Perikanan 11 555000904 Dana Untuk Pembayaran Kewajiban 12 600000411 Depkeu K / Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing USD1.090.588.215,19 13 607000111 RDI k/penerimaan Pengembalian Luar Negeri dlm valuta JPY 13.438.845.213,52 14 607000311 RDI k/penerimaan Pengembalian Luar Negeri dlm valuta AUD 6.930.880.,62 15 607000411 RDI k/penerimaan Pengembalian Luar Negeri dlm valuta USD 32.974.375,63 16 607000511 RDI k/penerimaan Pengembalian Luar Negeri dlm valuta GBP 23.542.921,52 17 607000990 RDI k/penerimaan Pengembalian Luar Negeri dlm valuta SDR 336.224,28 18 607000991 RDI k/penerimaan Pengembalian Luar Negeri dlm valuta EUR 96.471.386,01 19 RDI k/penerimaan Pengembalian Pinjaman Luar Negeri (ex.607.000512-NGL) 607001991 dalam valuta EUR 19.361.512.,20 20 RDI k/penerimaan Pengembalian Pinjaman Luar Negeri (ex.607.000513-FRF) 607002991 dalam valuta EUR 15.054.064.,86 21 RDI k/penerimaan Pengembalian Pinjaman Luar Negeri (ex.607.000514-DEM) 607003991 dalam valuta EUR 1.238.577,81 22 RDI k/penerimaan Pengembalian Pinjaman Luar Negeri (ex.607.000515-ATS) 607004991 dalam valuta EUR 3.960.418,33 23 RDI k/penerimaan Pengembalian Pinjaman Luar Negeri (ex.607.000516-BEF) 607005991 dalam valuta EUR 141.578,41 24 609017411 Menkeu u/Penampungan Dana Hasil Divestasi Saham BUMN dlm Valas 25 Menteri Keuangan Cq.Direktur Jenderal Anggaran utk menampung dana talangan 500000001 reksus kosong dan reimbursement dari lender 26 Menteri Keuangan Cq. Direktur Anggaran untuk menampung dana Sisa Anggaran 500000002 Lebih (SAL) 27 500000003 Menteri Keuangan Cq. Direktur Anggaran untuk pengelolaan Surat Utang Negara 28 29 30 31 32

500000004

Menteri Keuangan Cq. Direktur Anggaran untuk menampung pengembalian dana talangan dan pencairan aset BPR

502000001

Bendahara Umum Negara untuk Obligasi dalam rangka Rekapitulasi Perbankan

502000002 502000003

34 35

510000247

36 37 38 39

510000252 510000253 510000266

Bendahara Umum Negara untuk Obligasi dalam rangka penjaminan SUB BUN Dana DAK-DR tahun 2002 yang belum disalurkan Rekening Khusus Menteri Keuangan karena penjualan saham PT Telkom di pasar domestik Reksus Depkeu untuk pembiayaan proyek SPL VIII sector education INP190ECF Reksus Depkeu untuk proyek sector health SPL IX INP-20 OECF Reksus Depkeu untuk proyek sector education and human resources dev. SPL X INP21 OECF Reksus Depkeu untuk sector Social Welfare SPL X INP-20 OECF Reksus Depkeu untuk sector health SPL X INP-20 OECF SUB BUN (Rp) dlm rangka monetisasi non project type grant aid

510000267

Rekening Khusus Depkeu (Rp) untuk monetasi non project type grant aid 2000

40 41 42

510000268 510000269

Rekening Khusus Depkeu (Rp) untuk increase of food (SKR) 2000 Rekening Khusus Depkeu (Rp) untuk increase of food (SKR) 2001

510000270

Rekening khusus Depkeu (Rp) untuk monetisasi non project type grant aid 2001

33

510000239 510000242

510000251

JUMLAH 1.387.979.553.556 858.574.897.905 98.680.118.291 1.077.306.380.789 992.035.450 9.608.768.719 39.490.833.881 32.048.184 317.456.249 92.496.361.849 10.720.482.154.138 1.121.092.657.633 49.950.024.923 324.138.112.443 398.980.242.995 4.723.295.497 1.124.843.819.596 225.752.715.255 175.528.439.239 14.441.656.249 46.177.962.873 1.650.785.855 450.814.922.334 48.181.777.440 21.195.024.948 4.583.809.786.304 16.168.946.303 1.083.320.878 5.544.399.708 3.771.700.817 152.846.605.151 988.032 2.740.339.567 123.092.255 147.739.547.109 32.656.175.121 37.860.430.292 154.131.029.689



NO. NO REKENING NAMA REKENING 43 Rek. Pinjamanan Luar Negeri untuk menampung sisa saldo SPL XI INP 22 dan 510000271 SPL XII INP 23 44 Rek. Depkeu untuk penampungan hibah luar negeri dalam rangka bencana alam 510000272 nasional di NAD dan Sumut 45 510000274 Increase of food production (SKR) 2003 46 510000275 Non project grant aid 2002 47 510000276 Non project grant aid 2003 48 519000111 BUN Setoran BULOG hasil penjualan beras pinjaman luar negeri dalam rupiah 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

519000116 519999001 555000150 555000213 555000215 555000216 600500411 600502411 602074411 602075111 602076991 609020411 JUMLAH

Rekening penerimaan Tim Pemberesan BPPN Penerimaan Fee Penjaminan BPR Departemen Keuangan karena pembayaran hutang pokok dan biaya kredit atas PKE berbagai proyek Departeman Keuangan Rekening Pembiayaan Industri Strategis dan Pengeluaran Lainnya Rekening Cadangan CAR Bank-bank Pemerintah Rekening Cadangan Anggaran Lain-lain Rekening Giro Kas Negara Dalam Valuta Asing (USD) Rekening Sub BUN dalam Valuta USD Rek. Depkeu untuk penampungan hibah dari LN dlm rangka Bencana Alam Nasional dlm USD Rek. Depkeu untuk penampungan hibah dari LN dlm rangka Bencana Alam Nasional dlm JPY Rek. Depkeu untuk penampungan hibah dari LN dlm rangka Bencana Alam Nasional dlm EUR Menkeu Cq. DJA untuk menampung Pengelolaan SUN dlm USD

Daftar 9

JUMLAH 38.836.828.844 27.995.000 10.417.282.228 30.537.909.830 7.689.777.680 85.305.612.500 5 37.687.739.800 2.957.149 410.058.516 36.000.000.000 69.856.901.797 2.751.753.137.833 2.788.410.239 26.503.223.018.939



Daftar 10.a

REKENING PEMERINTAH DAN REKENING KHUSUS YANG TELAH DITUTUP DAN DALAM PROSES PENUTUPAN Per 31 Desember 2005 Rekening Pemerintah yang Telah Ditutup NO

NO REKENING

NAMA BANK

1 0206-01-000018-30-0 2 126-0099033630 3 132-0004136421

BRI Bank Mandiri Bank Mandiri

4 508.000.085

Bank Indonesia

5 6 7 8 9

Bank Indonesia Bank Indonesia Bank BNI Bank Indonesia Bank BNI

519.000110 519.000105 076.011722990.001 519.000100 022.000604189.009

URAIAN REKENING Rek. Penampungan Cadangan Dana Resiko Kredit TRI Rek. Subsidi Listrik Tahun 2000 Rek. Subsidi Pupuk Tahun 2003 Rek. Menteri Keuangan Untuk Penerimaan Pembayaran Premi, Denda Keterlambatan Pembayaran Premi dan Denda Keterlambatan Penyampaian Lap. Rek. Trade Maintenance Facility and Exchange Offer Rek. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Rek. Cadangan Subsidi Pupuk PT. Pusri Rek. Dep. Kehutanan karena Penerimaan IHH Rek. Cadangan Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2002

TANGGAL PENUTUPAN 31/05/2006 24/02/2005 08/06/2006 09/02/2006 14/11/2005 04/05/2005 27/12/2005 14/01/2005 01/03/2005

Rekening Khusus yang Telah Ditutup NO

NO REKENING

NAMA BANK

1 601.006.111

Bank Indonesia

2 601.009111

Bank Indonesia

3

Bank Indonesia

4 601.011111

Bank Indonesia

5 601.012111

Bank Indonesia

6 601.013111

Bank Indonesia

7 601.016111

Bank Indonesia

8 601.017111

Bank Indonesia

9 601.018111

Bank Indonesia

10 601.019111

Bank Indonesia

11 601.020111

Bank Indonesia

12 601.024111

Bank Indonesia

13 601.025111

Bank Indonesia

14 601.026111

Bank Indonesia

15 601.028111

Bank Indonesia

16 601.029111

Bank Indonesia

17 601.033111

Bank Indonesia

18 601.034111

Bank Indonesia

19 601.035111

Bank Indonesia

20 601.036111

Bank Indonesia

21 601.040111

Bank Indonesia

22 601.043111

Bank Indonesia

23 601.044111

Bank Indonesia

24 601.186411

Bank Indonesia

25 600.001111

Bank Indonesia

26 600.001411

Bank Indonesia

URAIAN REKENING Reksus Depkeu untuk Proyek : Science and Technology Manpower Dev. IP.342 OECF Reksus Depkeu untuk Proyek : ASEAM Japan Dev. Fund ADJF B-2 OECF Reksus Depkeu untuk Proyek : Bogor Agriculture University Dev. IP-350 OECF Reksus Depkeu untuk Proyek : Profesional Human Resources Dev. IP-367 OECF Reksus Depkeu untuk Proyek : Local and Urban Road Dev. IP353 OECF Reksus Depkeu untuk Proyek : Environtmental Studi Center Dev. IP-385 OECF Reksus Depkeu untuk Proyek : Surabaya Urban Dev. IP-400 OECF Reksus Depkeu untuk Proyek : Agriculture Dev. IP-404 OECF Reksus Depkeu untuk Proyek : Thrid Road Rehabilitation IP409 OECF Reksus Depkeu untuk Proyek : Airport Safety Facilities Improvement IP-411 OECF Reksus Depkeu untuk Proyek : Human Setll. Improve F/Urban and Rural Areas IP-416 Reksus Depkeu untuk Proyek : The Bogor Agriculture University Dev. PRJ II, IP-433 OECF Reksus Depkeu untuk Proyek : Dev. Project of the ITB (II), IP434 OECF Reksus Depkeu untuk Proyek : Agriculture Dev. (II), IP-454 OECF Reksus Depkeu untuk Proyek : Human Setll. Improve Project (II) IP-456 OECF Reksus Depkeu untuk Proyek : Junior Secondary School Building Construction IP-457 OECF Reksus Depkeu untuk Proyek : Rural Electrification Project III IP-465 OECF Reksus Depkeu untuk Proyek : Local Road Dev. Project IP486 OECF Reksus Depkeu untuk Proyek : PTSL For Water Resources Dev. IP-476 OECF Reksus Depkeu untuk Proyek : Intergrated Holticulture Dev. IP477 OECF Reksus Depkeu untuk Proyek : Rural Areas Infrastructure Dev. Project II IP-500 OECF Reksus Depkeu untuk Proyek : Syiah Kuala University Dev. IP418 OECF Reksus Depkeu untuk Proyek : Small Scale I'try and Pop'n'abatemen Equipment AJFD/B3 Reksus Depkeu untuk Proyek : Housing Guaranty Loan (HGL) 497 HGL-022 Usaid Trance IV Rek. Valas (JPY) Pemerintah Dlm Rangka Exim Japan TSL7 To Indonesia Rek. Valas (USD) Pemerintah Dlm Rangka Exim Japan TSL7 To Indonesia

TANGGAL PENUTUPAN 07/10/2005 07/10/2005 07/10/2005 07/10/2005 07/10/2005 07/10/2005 07/10/2005 07/10/2005 07/10/2005 07/10/2005 07/10/2005 07/10/2005 07/10/2005 07/10/2005 07/10/2005 07/10/2005 07/10/2005 07/10/2005 07/10/2005 07/10/2005 07/10/2005 07/10/2005 07/10/2005 07/10/2005 07/10/2005 07/10/2005


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) 27 600.002411

Bank Indonesia

28 0341-01-000158.30.4

BRI

Daftar 10.a

Sub Bendahara Umum Negara Dlm USD untuk Menampung Setoran Pihak III Rek Penampungan Setoran GKSI

Rekening Pemerintah dalam Proses Penutupan NO NO REKENING NAMA BANK

07/10/2005 16/08/2005

URAIAN REKENING

1 519.000111

Bank Indonesia

Rek. BUN Setoran Bulog Hasil Penjualan Beras dalam Rupiah

2 508.000014

Bank Indonesia

3 508.000082

Bank Indonesia

4 519.000001

Bank Indonesia

519.999001

Bank Indonesia

5 555.000150

Bank Indonesia

6 555.000213

Bank Indonesia

7 555.000215 8 555.000216 9 0019957719

Bank Indonesia Bank Indonesia Bank BNI

Rek. BUN Rekening Iuran HPH dan IHH Rek. Departeman Kehutanan c.q. Sekjen Dept. Kehutanan untuk 15 % IHH Dana Pembangunan Kehutanan Daerah Menteri Keuangan Pemberian Fasilitas Kredit Kendaraan Bermotor Perorangan untuk Pejabat Eselon I sd IV Penerimaan Fee Penjaminan BPR Departemen Keuangan karena Pembayaran Utang Pokok, Bunga dan Biaya Kredit atas FKE Berbagai Proyek Departemen Keuangan Rekening Pembiayaan Industri Strategis dan Pengeluaran Lainnya Rekening Cadangan CAR Bank-bank Pemerintah Rekening Cadangan Anggaran Lain-lain Rek. Cadangan Dana Subsidi BBM Tahun 2000

10 0329-01-001285-30-4

BRI

Rek. Cadangan Dana Subsidi BBM Tahun 2000

11 119-00-0009311-0

Bank Mandiri

Rek. Cadangan Dana Subsidi BBM Tahun 2000



Daftar 10.a

SALDO YANG DI SETORKAN KE KAS Rp1.551.681.980,86 9.971,98 13.019.270.000,00 360.000.000.000,00 10.000.000,85 124.114.277.243,00 4.127.404.233,59



Daftar 10.a



Daftar 10.b

Daftar Hasil Konfirmasi Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Temuan BPK LKPP Tahun 2004) per 16 Juni 2006 NO

BA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Depag

BNI

NAMA REKENING

259000690790016 9529081 9606670 9606319 9588059 9587838 9477712 9477701 9467169 9495889 9550115 9550647 9550126 9587792 9550557 9550546 9467374 9467363 9529092 9467330 9550148 9550137 9450326 9450315 9450304 9606591 9614354 9615030 9451579

Menteri Agama RI c.q Dirjen Biuh Penampun Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BPDAU) Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BPDAU) Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BPDAU) Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BPDAU) Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BPDAU) Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BPDAU) Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BPDAU) Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BPDAU) Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BPDAU) Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BPDAU) Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BPDAU) Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BPDAU) Badan Pengelola Wisma Haji (Penampungan Dana Cad. BPIH a.n. Menag C.Q Ditjen BPIH Dana Cad. BPIH a.n. Menag C.Q Ditjen BPIH Dana Cad. BPIH a.n. Menag C.Q Ditjen BPIH Dana Cad. BPIH a.n. Menag C.Q Ditjen BPIH Dana Cad.BPIH a.n Menag Dana Kesejahteraan dan penunjang OPR Dana Pengelolaan Badan Pengelola DAU Dana Pengelolaan Badan Pengelola DAU Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Menteri Agama RI Ditjen BPIH Menteri Agama RI Ditjen BPIH Menteri Agama RI Ditjen BPIH PKPPS Departemen Agama

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

9153684 9151042 9143315 9141771 9140799 9139228 9149963 13620533 9151111 9151053 9154688 9141782

Ditjen Bimas Islam & Penyelenggaraan Dana Pengelolaan Ditjen Bimas Islam Badan pengelola Wisma Haji Jl. A Badan pengelola asrama Haji Pondo Menteri Agama QQ BPIH Biasa/Khusus Badan pengelola dana Abadi Umat Badan Pengelola Wisma Haji (Penam Dana Operasional Dana Penampungan/Persiapan BPIH Dana Pengelolaan Badan Pengelola Daan Penundaan BPIH Th 2005 Depag Lembaga Pengemb Tilawatil Quran

42 43

9140915 9140880

Menteri Agama RI Ditjen BPIH Menteri Agama RI Ditjen BPIH

Milik Pemerintah Dilaporkan dlm LK KETERANGAN Ya/Tidak Sudah/Belum 656.033.219.000 Ya Aktif saldo Rp126.950.368,89 510.000.000 Ya Sudah ditutup 15.000.000 Ya Sudah ditutup 500.000.000 Ya Sudah ditutup 500.000.000 Ya Sudah ditutup 500.000.000 Ya Sudah ditutup 2.000.000.000 Ya Sudah ditutup 11.885.000.000 Ya Sudah ditutup 500.000.000 Ya Sudah ditutup 500.000.000 Ya Sudah ditutup 161.500.000 Ya Sudah ditutup 37.000.000.000 Ya Sudah ditutup 1.000.000.000 Ya Sudah ditutup 3.011.720.548 Ya Aktif saldo Rp3.204.489.875,00 6.000.000 Ya Diblokir saldo US$6.142.909,04 9.000.000 Ya Diblokir saldo US$9.214.363,58 20.000.000 Ya Sudah ditutup 11.000.000 Ya Diblokir saldo US$11.273.910,12 10.000.000 Ya Diblokir saldo US$10.248.789,14 5.000.000.000 Ya Diblokir saldo Rp5.315.419.564,00 886.560.496 Ya Sudah ditutup 5.000.000.000 Ya Sudah ditutup 50.195.342 Ya Sudah ditutup 180.000.000 Ya Sudah ditutup 60.000.000 Ya Sudah ditutup 19.620.000.000 Ya Diblokir saldo Rp20.857.706.373,00 4.500.000.000 Ya Aktif saldo Rp4.783.877.604,00 550.000.000 Ya Sudah ditutup 2.500.000 Tidak Rekening deposito tidak berkaitan dengan Ditjen Kelembagaan Agama Islam 257.025.451 Ya Diblokir saldo Rp 379.464.702,00 2.635.939.928 Ya Aktif saldo Rp2.466.303.002,00 240.809.773 Ya Diblokir saldo Rp 159.935.612,00 93.196.416 Ya Aktif saldo Rp18.063.992,00 143.201.765 Ya Aktif saldo Rp339.463.673,00 3.111.549.305 Ya Aktif saldo Rp51.611.960.171,00 367.383.838 Ya Diblokir saldo Rp145.263.910,00 846.995.689 Ya Sudah ditutup 15.838.898.977 Ya Sudah ditutup 991.969.647 Ya Diblokir saldo Rp870.211.466,00 245.304.410 Ya Aktif saldo Rp250.912.438,00 168.068.077 Ya Dana bantuan dari DIPA Ditjen Kelemb Agm Islam saldo 1-6-06 Rp2.260.542.709,00 3.292.626.420 Ya Aktif saldo Rp20.798.211.305,00 10.307.637.996 Ya Diblokir saldo Rp34.731.629.007,00 RUPIAH

Data Pendukung Surat/Berita Acara Surat tanggal 14-06-2006 no.SJ/B.II/2/PS.00/1354/2006



NO

BA

BNI

NAMA REKENING

Daftar 10.b

RUPIAH

44 45 46 47

9140904 9140926 9140948 9144738

Menteri Agama RI Ditjen BPIH Menteri Agama RI Ditjen BPIH Menteri Agama RI Ditjen BPIH Sekretariat Ditjen BinBaga Islam

48 49 50 51 52

9149168 9151858 9151814 9151870 9145108

Wisma Haji Tugu Bogor Proy. Pen Mutu Supv ev & Pengw Madrasah & Sek Proy. Pengemb Sarana Pddk Pd Mad & Sek Proy. PKK Mad & Pai Pd SU Tk. Men Proyek Renovasi Wisma Haji Ciloto Jumlah

13174440 13174439 13174428 13174519 13174462 13174451 13033408 13304539 13023944 13023933 13023922 8936020 8927027 10745146

Pekas Kosek Hanudnas Pekas Kosek Hanudnas Pekas Kosek Hanudnas Pekas Kosek Hanudnas Pekas Kosek Hanudnas Pekas Kosek Hanudnas Pekas Kosek Hanudnas Pekas Kosek Hanudnas Pekas Kosek Hanudnas Pekas Kosek Hanudnas Pekas Kosek Hanudnas Dislitbang TNI AD Dislitbang TNI AD Bendaharawan Bilurgri

30.000.000 50.000.000 100.000.000 10.039.064 50.000.000 40.000.000 50.000.000 10.000.000 50.000.000 20.000.000 100.000.000 167.811.118 31.512.082 1.649.477.232

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya

Belum Belum Belum Belum Belum Belum Belum Belum Belum Belum Belum Belum Belum Sudah

15

10745135

Bendaharawan Bilurgri

1.933.967.707

Ya

Sudah

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

10742611 10745055 10743159 10743160 10744867 11785134 11785101 11785305 11785350 11785361 11785666 11785677 11794013 11794137 11794159 11794160 12956778 568585 569259 8933937 11794364

Bialugri DepHan Bialugri DepHan Kapusku DepHan Kapusku DepHan YKPP Dephan Pekas Kosek Hanudnas Pekas Kosek Hanudnas Pekas Kosek Hanudnas Pekas Kosek Hanudnas Pekas Kosek Hanudnas Dana Rutin TNI AL/Kadiskual Pekas Pukus AU Pekas Pusat Disku AU Pekas Pusat Diskuau (Aftur) Pekas Pusat Diskuau (Banpres) Pekas Pusat Diskuau (Banpres) Oditurat Militer Tinggi II Bagku Roum Setjen Dephan Pekas Gabpus 3 Na 3 01 03 A. Tanjung/Aslog Kopasus Kadiskual (KPR Tabplin

343.842.520 42.532.041 39.057.514 127.719.252 246.449.342 1.426.955.698 1.007.459.030 60.869.875 127.796.940 365.179.178 2.247.848.846 56.313.957.429 1.240.812.714 53.560.646 207.533.739 1.013.537.491 107.447.478 32.002.656.000 5.624.938.738 14.626.754 217.077.126

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

Belum Belum Belum Belum Belum Belum Belum Belum Belum Belum Belum Belum Belum Belum Belum Belum Belum Belum Belum Belum Belum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dephan

21.468.929 7.234.787.569 120.392.673 457.279.513

Milik Pemerintah Dilaporkan dlm LK Ya/Tidak Sudah/Belum

60.019.279 26.288.399 85.310.116 15.120.541 193.709.550 796.776.679.647

Ya Ya Ya Tidak

KETERANGAN

Data Pendukung Surat/Berita Acara

Aktif saldo Rp29.320,00 Aktif saldo Rp67.654,00 Aktif saldo Rp1.456.215,19 Angsuran perumahan pegawai Ditjen Binbaga Islam saldo 1-6-06 Rp583.505.455,00 Aktif saldo Rp60.701.690 Saldo 1-6-06 Rp11.848,00 Saldo Rp272.566,00 Saldo Rp158.441,00 Aktif saldo Rp198.138.043,00

Ya Ya Ya Ya Ya

Surat tanggal 13-06-2006 np.B/924/VI/2006/Pusku

Telah diajukan untuk pembukaan L/C Rp1.649.474.778,00 saldo Rp2.454,00 Telah diajukan untuk pembukaan L/C Rp1.442.240.370,00 saldo Rp491.727.337,00



NO

BA

BNI

Daftar 10.b

NAMA REKENING

RUPIAH Jumlah

1

Polri


KETERANGAN


107.124.665.554

13457270

Bend. BP TWP Polri Kapusku

7.500.000.000

Tidak

Belum

2

13254349

Bend. BP TWP Polri Kapusku

33.000.000.000

Tidak

Belum

3

8926318

Delog Kapolri/Djuharnus W Drs.

308.762.998

Tidak

Belum

4

8926307


1.556.764.515

Tidak

Belum

5

8926294


432.892.326

Tidak

Belum

6

8937400

Bendahara Satuan Kerja S Delog Po

398.894.205

Ya

Belum

7

11781548

Direktorat Lalu Lintas

131.023.230

Ya

Belum

8

12949830

Bend BP TWP Polri Kapusku

407.106.731

Tidak

Belum

Tabungan Wajib Perumahan untuk anggota POLRI, Surat tanggal 15-06-2006 akan dimasukkan CALK 2005 no.B/309/VI/2006/Pusku Tabungan Wajib Perumahan untuk anggota POLRI, akan dimasukkan CALK 2005 Tabungan Wajib Perumahan untuk anggota POLRI, akan dimasukkan CALK 2005 Rekening pembinaan sepakbola, akan dimasukkan CALK 2005 Dana bantuan pembangunan lapangan tenis, ditutup tgl 15 Juli 2005 Dana titipan unt tagihan jasa angkutan kaporlap, ditutup tgl 22\02\2005 Dana titipan unt perjalanan dinas ke NAD, Maluku, Poso, ditutup tgl2\8\2005 Dana bantuan pembinaan teknis dari Pemda se Indonesia, ditutup tgl 5\3\2006

Jumlah

43.735.444.005 5.000.000.000 1.079.836.000 931.082.000 874.361.297 472.081.500 99.234.108 1.227.840.354 18.147.660 8.614.470 2.186.340.438 40.450.235 38.083.460 317.839.258 8.347.960 709.081.385 13.011.340.125

Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Belum Belum Belum Belum Belum Belum Belum Belum Belum Belum Belum Belum Belum Belum Belum

Ditutup tgl.4\1\2005 saldo Rp4.975.000.000,00 Ditutup tgl.8\6\2006 saldo Rp1.079.836.000,00 Ditutup tgl.8\6\2006 saldo Rp931.082.000,00 Ditutup tgl.24\3\2006 saldo Rp1.093.458,00 Ditutup tgl.24\3\2006 saldo Rp4.632.642.412,00 Ditutup tgl.24\3\2006 saldo Rp0,00 Ditutup tgl.24\3\2006 saldo Rp2.814.085.368,00 Ditutup tgl.24\3\2006 saldo Rp0,00 Ditutup tgl.24\3\2006 saldo Rp0,00 Ditutup tgl.24\3\2006 saldo Rp2.749.198,00 Ditutup tgl.24\3\2006 saldo Rp0,00 Ditutup tgl.24\3\2006 saldo Rp0,00 Ditutup tgl.24\3\2006 saldo Rp328.393.000,00 Ditutup tgl.13\1\2005 saldo Rp8.307.960,00 Ditutup tgl.04\1\2005 saldo Rp709.227.875,00

Surat tanggal 12-06-2006 no.S-358/X/RK-3/2006

350.213.907

Ya

Sudah

Untuk th 2004 masuk neraca / kas bendahara pengeluaran tidak masuk neraca karena bukan anggaran APBN Untuk th 2004 masuk neraca / kas bendahara pengeluaran masuk neraca / aset lancar kas di bendahara pengeluaran masuk neraca / aset lancar kas di bendahara pengeluaran masuk neraca / aset lancar kas di bendahara pengeluaran masuk neraca / aset lancar kas di bendahara pengeluaran

Surat tanggal 6-10-2005 no.1059/KU/X/2005/20/E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dephut

1000690033102 259001180308600 259001180308601 259000690033032 259000690033031 259000690033030 259000690033029 259000690033027 259000690033026 259000690033025 259000690033024 259000690033023 259000690033022 259000690033021 001000690033010

Sekjen Dept. Kehutanan QQ Simp. Wajib Peme Menteri Kehutanan QQ PT. Rimba Argamas Menteri Kehutanan QQ PT. Rimba Argamas Menkehut Reboisasi Menkehut Reboisasi Menkehut Reboisasi Menkehut Reboisasi Menkehut Reboisasi Menkehut Reboisasi Menkehut Reboisasi Menkehut Reboisasi Menkehut Reboisasi Menkehut Reboisasi Menkehut Reboisasi Sekjen Dep. Kehutanan q.q Simp. Wajib Peme Jumlah

1

Dep LN

60000018639001

Ditjen Multilateral Ekubang Deplu

2 3

60000020288001 60000494495001

Dana Sosial Deplu Panja Pemili Luar Negeri Tahun 2004

1.181.050.599 1.081.782.796

Tidak Ya

Belum Sudah

4

60000627763001

Biro TUP Deplu

5.899.011.900

Ya

Sudah

5

60000690732015

Deplu RI

505.020.890

Ya

Sudah

6

60000690732013

Deplu RI

41.256.000

Ya

Sudah

7

60000028032001

Proy. Penkt. Kerjasama multilateral Ekuban

81.437.600

Ya

Sudah



NO

BA

BNI

Daftar 10.b

NAMA REKENING

RUPIAH Jumlah

9.139.773.692 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 190.000.000 40.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 148.743.712 177.738.018 176.439.474 6.732.921.204

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

MA

9587293 9587260 9587237 9587226 9587180 9588355 9488351 9488340 9151950 9151994 9152750

Dana Kesejahteraan MA RI c.q Bagir Manan Dana Kesejahteraan MA RI c.q Bagir Manan Dana Kesejahteraan MA RI c.q Bagir Manan Dana Kesejahteraan MA RI c.q Bagir Manan Dana Kesejahteraan MA RI c.q Bagir Manan Dana Kesejahteraan MA RI c.q Bagir Manan Dana Pembangunan Masjid MA RI c.q Bagi Dana Pembangunan Masjid MA RI c.q Bagi Dana Kesejahteraan MA RI CQ Bagir Dana Kesejahteraan MA RI CQ Bagir Dana Pembangunan Mesjid MA RI C Jumlah

1

Depsos

20120007

Departemen Sosial

2

13189729

Menteri Sosial RI

3

10550860

Menteri Sosial RI

1 2

1 2 3

1 2

DepPar

ESDM

Deptan

22000060068101 12972858

089000693099004 089000693099003 089000693099001


Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

rekening aktif bukan milik pemerintah berupa sumbangan/iuran dari para anggota/ pegawai MA, penampungan dana penyelesaian perkara akan dimasukkan dalam CALK

Berita Acara tgl 16-06-2006 no.10/PB.8/2006

251.646.787

Ya

Belum

Surat tanggal 6-06-2006 no.308/SJ/KEU/VI/2006

3.500.000.000

Ya

Belum

Ya

Belum

Jumlah

5.216.199.474 8.967.846.261

Sudah ditutup & disetor ke BUN rek no:502.000000 Rp60.513.272,- tgl.24-02-2006 Dipindah ke Rek Bukopin tgl.23-08-2005 rek no.101.8156.012 Rekening Dana Usaha Kesejahteraan Sosial

tidak ada rekening tersebut di BNI, disarankan ditutup dan disetor ke rekening kas negara


Jumlah

5.000.000 5.000.000 10.000.000

1 s/d 3 adalah rekening BP Migas per 31\12\2004. Neraca 2004 telah disampaikan dengan surat tanggal 28\02\2005 No.102/BPD000/2005-SO

Surat tanggal 16-06-2006 no.928/BPD0000/2006-SO

Jumlah

63.579.315.530 31.185.012 13.066.975.789 76.677.476.331

Pariwisata DirjenQQ BPU Tambora P IND Direktorat Jenderal Pariwisata

Bdn Pel Keg Ush Hulu Migas Bdn Pel Keg Ush Hulu Migas Bdn Pel Keg Ush Hulu Migas

Dep. Pertanian Balai Riset Perik Laut Balai Penelitian Tanaman Padi

17.694.478 18.466.978

3

2653980

Balai Penelitian Tanaman Padi

16.342.965

4

2653991

Balai Penelitian Tanaman Padi

58.017.010 Jumlah

Depkeh

KETERANGAN

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

001000500254002 2654699

1 2


Rekening PAATP dengan mitra, tidak aktif lagi bulan Surat tanggal 13-06-2006 Juni 2005 No.451/LB.150/J.2.1/02.06 Rekening untuk uji laboratorium, sumber:perorangan, instansi dan swasta Rekening kerjasama dgn lembaga internasional untuk kegiatan penelitian

110.521.431

70001721811005 4462246

Pengadilan Negeri Jakrta Pusat Panitia Kerja Tetap Nasional POSPPengadilan Nege

194.769.680 2.808.278.619

3 4 5 6

4462257 4462235 9151575 11779481

Panitia Kerja Tetap Nasional POSPPengadilan Nege Panitia Kerja Tetap Nasional POSPPengadilan Nege Panitera/Sekretaris Pengadilan Ditjen ADM Hukum Umum Depkeh Dan

7

4462224

Panitia Kerja Tetap Nasional POSPPengadilan Nege

Dibawah MA Tidak

Belum

192.483.877 79.118.561 46.229.486 2.190.327.647

Tidak Tidak

Belum Belum

Ya

Sudah

43.097.260

Tidak

Belum

Surat tanggal 19-06-2006 no.W7.Db.A.2466/2006

Dibawah MA Uang pihak ke3 untuk permohonan jasa hukum, disetor Rp2.100.400.024,00

Surat tanggal 13-06-2006 no.A3.KU.07.0/217 Surat tanggal 19-06-2006 no.W7.Db.A.2466/2006



NO

1 2

1 2

1 2 3 4 5 6

BA

Dephub

Bappenas

Diknas

BNI

070009911402001 089000500018001

60000500107088 60000500107085

4478290 9153651 9151916 9438853 568711 4481837

Daftar 10.b

NAMA REKENING

RUPIAH Jumlah

5.554.305.130

Jumlah

279.988.750 120.696.840 400.685.590

Jumlah

532.709.154 4.563.240 537.272.394

Badan Diklat Perhubungan Bend Penerima Jasa Kenavigasian

Proyek-proyek Bappenas Proyek-proyek Bappenas

Bagpro Pengemb. Pendidikan Prof & K Bagpro peningkatan Mutu penddk Tn Bagpro Pengkt Mutu Pddk Tk meneng Bagpro Pengembangan Si Dikdasmen Bagpro Pemberdayaan Pend Dasar dan PP Badan Pembina Olahraga Pelajar

Belum Belum

36.094.971.974

Ya

Belum

2

9151326

Proyek Pengembangan Kecamatan Pha

29.086.762.634

Ya

Belum

3 4

11778217 089000423517001

Depdagri/ Panitia Gelar Teknologi T Ditjen Umum Pemerintahan Depdagri & Otda Jumlah

882.399.536 273.029.350 66.337.163.494

Ya Ya

Belum Belum

11780395 11780588 11780805 11780816 11779129 22000501292023

Proy Dep Kesehatan RI Proy Dep Kesehatan RI Proy Dep Kesehatan RI Proy Dep Kesehatan RI Proy Dep Kesehatan RI Pusdiknakes

492.253.096 71.327.039 589.927.686 1.279.857.482 457.303.798 302.050.469 3.192.719.570

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah

Jumlah 1

1 2 3

1 2

BATAN

DepDag

22000501404003

001000690067006 001000690067002 7052973

Otorita Batam 9620775 8918160

Badan Tenaga Nuklir Nasional

31.162.401 Jumlah

31.162.401

Jumlah

23.204.148 616.135.185 459.799.477 1.099.138.810

Lembaga Penyaluran Perdagangan Lembaga Penyaluran Perdagangan Balai Pengujian Mutu Barang Ekspo

Team Perumahan Karyawan Otorita Batam Team Perumahan Karyawan Otorita Batam

350.000.000 357.025.651 Jumlah

1

Meneg KLH

8919367

KLH (Program Bank Pohon)

Disetor tgl. 04-01-2005 sebesar Rp 279.988.750,Disetor tgl. 04-01-2005 sebesar Rp 120.615.670,-


Bukti setor terlampir

Telah ditutup awal tahun 2005 Ex Proyek Departemen Agama Ex Proyek Departemen Agama Telah ditutup awal tahun 2005 Telah ditutup awal tahun 2005 Rekening aktif untuk menampung bantuan untuk kegiatan Olah Raga

Surat tanggal 15-06-2006 no.25923/A.A3/KU/2006

rekening aktif untuk pembayaran jasa konsultan selama 3 bulan rekening aktif untuk pembayaran jasa konsultan selama 3 bulan Sudah tidak aktif lagi

Berita Acara tgl 16-06-2006 no.03/PB.8/2006 Surat tanggal 05-06-2006 no.900/470/BU/VI/06

7.504.916.370

Proyek Pengembangan Kecamatan Pha

Depkes

KETERANGAN

Rekening tidak aktif sejak th 2005 Surat tanggal 14-06-2006 Rek. aktif untuk menampung dana dari UNDP dan IDBno.3646/B.05/06/2006

9151315

1 2 3 4 5 6

Depdagri

Ya Ya

746.007.231 323.379.620 212.252.850 250.561.363 5.916.878.002 55.837.304 Jumlah

1


Akan dimuat dlm LK 2005 & disetor ke rek kas negaraBerita Acara tgl 16-06-2006 Akan dimuat dlm LK 2005 & disetor ke rek kas negarano.13/PB.8/2006 Akan dimuat dlm LK 2005 & disetor ke rek kas negara Akan dimuat dlm LK 2005 & disetor ke rek kas negara Akan dimuat dlm LK 2005 & disetor ke rek kas negara Akan dimuat dlm LK 2005 & disetor ke rek kas negara

Rekening aktif, tidak diketahui pemiliknya, disarankan Berita Acara tgl 16-06-2006 untuk ditutup no.04/PB.8/2006

Tidak Tidak Ya

Belum Belum Sudah


Ya Ya

Belum Belum

Rekening penampungan hasil lelang rumah dinas oleh team yang dibentuk oleh Ketua Otorita Batam, akan dimasukkan dalam neraca


Tidak

Tidak

Rekening untuk menampung bantuan dari donatur

Surat tanggal 16-06-2006

707.025.651 64.492.359



NO

1 2 3

1

BA

Depnaker

BPOM

BNI

8935957 1449546 1179596

8917348

Daftar 10.b

NAMA REKENING

RUPIAH

Jumlah

64.492.359

Jumlah

26.518.279 299.551.800 151.865.960 477.936.039

PST. Training K3. Depnaker Bend Khusus Penerima BLKI (Depna Dir PGWSN Norma Kerja Perempuan

Badan Pengawas Obat&makanan RI

1.673.960.426 Jumlah Total

179


Ya

Belum

KETERANGAN


akan disalurkan kpd pelaksana Prog Bank Pohon

B-3756/Dep.VI-3/LH/06/2006

telah dikonfirmasikan dan tidak ditemukan Sulit dilacak


Rekening penampungan PNBP sementara, yg disetorkan ke Kas Negara per minggu

Surat tanggal 2-06-2006 no.KU.02.02.213.175

1.673.960.426 1.149.867.446.484

Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Temuan BPK LKPP Tahun 2004) per 16 Juni 2006 NO

BA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Proy/Bagpro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Lain-lain

BNI

NAMA REKENING

4486891 4462393 4462360 4462371 4477343 9151756 9438831 9438149 9438150 9438922 9438820 9438842 11795277 11780099 13348942

Bagpro Pengemb Sistem Informasi Proyek Pengembangan Unit pengolahan Proyek Pengembangan Unit pengolahan Proyek Pengembangan Unit pengolahan Bagian Proyek Peningkatan Sarana Bagpro Pemberdayaan kelembagaan P Bagpro Kecakapan Hidup Berolah Bagpro Peningkatan Fas Dan Bagpro Peningkatan Fas Dan Bagpro PPB Ket Hidup PLB J Bagpro Publikasi dan Sosialisasi Proyek PPB Kecakapan Hidup Jakarta Bagpro Penyls Perselisihan Hub In Proy. PPPP Wil Terpadu Bagpro Bant. Sos Korban Tind Kekerasan

60000626830001 070003546869001 070003547019001 089000499110001 13191488 4454326 8919345 8938562 8919389 8920677 8920521 8938517 9151553 9722154 11779662

Jumlah Rekg. Kerugian Negara Biro Keuangan Support Of The Develop Of LPRS and Mdgs Pusat Penelitian dan Pengkajian MKRI DIKS Instansi Pengguna DPKKTKI Ditjen Pe Dirjen Bina Pendagri QQ PT Indopsiko Indo Pusat Kesegaran Jasmani & Rekreasi Asdep urusan dampak Keanekaragaman Sekretariat Global Environment Fa National Capacity Self Assessment Otorita Pengembangan Daerah Indus Kanwil Deap/Evaluasi Hasil Bel Bendaharawan Pengguna Dik S meneg l Bend. Rutin Khusus dana Operasional Penyelenggaraan Pengadaan Pegawai Prasarana Fisik Diklat Peg Dep

RUPIAH


KETERANGAN


16.115.665 163.687.987 24.762.393 37.954.475 274.939.054 195.535.745 120.072.322 11.432.764 150.193.916 150.289.944 3.189.949.732 19.768.799.253 2.181.259.993 32.786.316 2.874.330.910 29.192.110.469 7.228.000 550.936.398 97.757.391 11.417.110 60.000.000 150.295.489 298.870.445 33.130.934 56.944.635 252.825.417 53.624.317 436.403.555 447.223.525 2.173.165.394 25.668.125.620



NO

BA

16 17 18 19

BNI 11779673 568880 3904843 8065017

Daftar 10.b

NAMA REKENING

RUPIAH

Prasarana Fisik Diklat Peg Dep Balai Pendidikan dan Pelatihan Ek Pusat Penelitian dan Pengembangan Bendaharawan Pembantu Penerima Jumlah Total


KETERANGAN


152.818.993 165.047.220 32.432.567 347.246.502 30.995.493.512 60.187.603.981

Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Temuan BPK LKPP Tahun 2004) per 16 Juni 2006 NO 1 2 3 4

BA Depkeu

BNI 22000600054001 001001111731020 9151586 9155570

NAMA REKENING Diklat Keuangan Dept. Keuangan Badan BPPN q.q Set. Pinj. Gol. 5/PX Tim Kerja Bagi Hasil Pajak & Buka Bend Rutin Kapus Ditjen Piutang &

5

9154779

KP2LN Jakarta IV

6

10559818

Kantor Pelay. Bea Cukai Ja

7

10541039

KP2LN Jakarta I

8

10541028

KP2LN Jakarta I

Milik Pemerintah Dilaporkan dlm LK Data Pendukung KETERANGAN Ya/Tidak Sudah/Belum Surat/Berita Acara 77.414.127 Sudah ditutup Surat tanggal 19-06-2006 33.333.334 Tidak Tidak Aktif saldo nihil per 13-07-2005 no.S-905/SJ.1/2006 246.714.126 Tidak Tidak Dalam proses verifikasi untuk dikembalikan ke UNDP 105.200.752 Ya Sudah Masuk dalam LK 2005, Saldo UYHD 2004 dan sudah disetorkan pada tanggal 03-01-2005 Sisa UYHD pada kas bendh rutin Rp111.072.000,yaitu saldo UYHD di bank + kas tunai 972.922.601 Sebagian Rekening khusus untuk menampung sementara setoran/transfer yang tidak jelas/tidak teridentifikasi a. Angsuran yg tidak teridentifikasi Rp476.714.970,Tidak masuk LK b. Penerimaan angsuran yg belum dapat dipindah bukukan ke Penyerah Piutang Rp497.386.715,Tidak masuk LK c. Penerimaan jasa giro Rp2.547.306,Masuk LK 2005 d. Biaya kliring Rp889.000,Tidak masuk LK e. Pajak jasa giro Rp2.837.390,- (mengurangi saldo) Masuk LK 2005 609.317.244 Ya Tidak Dana titipan dari pihak ke-3 yg akan dikembalikan jika proses administrasi sudah selesai. Akan dilaporkan dalam CALK 135.146.511 Rekening penampungan sementara dana lelang: a. Uang jaminan lelang yg belum diambil peserta lelang Rp 69.128.166,Tidak masuk LK b. Uang jaminan lelang yg sudah diambil peserta lelang namun belum dicairkan dalam tersebut Rp55.000.000,Tidak masuk LK c. Jasa giro setelah dikurangi pajak Rp1.018.345,Masuk LK 2005 1.290.819.806 Rekening penampungan sementara hasil pengurusan piutang negara yang pada saat itu belum disetorkan ke pihak penyerah piutang dan ke kas negara.

RUPIAH



NO

BA

BNI

NAMA REKENING

Daftar 10.b

RUPIAH

9

10541299

KP2LN Jakarta III

627.414.075

10

10541277

KP2LN Jakarta III

151.593.256

11

10541288

KP2LN Jakarta III

1.804.845.780

12

10554978

KP2LN Jakarta V

2.305.956.025

13

10554989

KP2LN Jakarta V

354.057.628



KETERANGAN

a. Setoran/transfer/credit nota yg tidak jelas Rp421.801.771,91 Tidak masuk LK b. Angsuran/credit nota yg masih dikonfirmasi Rp172.732.395,Masuk LK 2005 c. Kelebihan pembayaran/hasil lelang Rp691.070.733,Tidak masuk LK d. Jasa giro Rp5.214.906,Masuk LK 2005 Rekening khusus untuk menampung sementara setoran/transfer yg tidak teridentifikasi a. Angsuran yg tidak teridentifikasi/tidak jelas Rp622.897.882,Tidak masuk LK b. Jasa giro setelah dikurangi pajak dan beban rekening akumulasi Rp4.516.413,Masuk LK 2005 Rekening penampungan sementara hasil pengurusan piutang negara berisi hak penyerah piutang dan pemerintah a. Penerimaan diakhir bulan yang sudah dibukukan namun belumdipindahbukukan Rp147.341.264,Masuk LK 2005 b. Angsuran yang tidak teridentifikasi Rp1.354.545,Tidak masuk LK c. Jasa giro setelah dikurangi pajak dan beban rekening akumulasi Rp2.897.549,Masuk LK 2005 Rekening penampungan sementara lelang a. Uang jaminan lelang yg belum diambil peserta lelang Rp 1.033.636.000,Tidak masuk LK b. Uang jaminan lelang yg sudah diambil peserta lelang namun belum dicairkan dalam tersebut Rp767.552.000,Tidak masuk LK c. Jasa giro setelah dikurangi pajak Rp3.000.239,Masuk LK 2005 Rekening penampungan sementara lelang a. Setoran awal pembukaan rekening Rp2.000.000,Tidak masuk LK b. Hasil penerimaan lelang Rp2.299.040.369,- yang terdiri dari hasil bersih lelang belum disetor ke Penjual dan Bea Lelang yg belum disetor ke RKN Bea Lelang masuk LK 2005 c. Jasa giro setelah dikurangi pajak dan beban rekening akumulasi Rp4.915.656,Masuk LK 2005 Rekening khusus penampungan setoran2 ke rekening



NO

BA

BNI

NAMA REKENING

Daftar 10.b

RUPIAH

14

10554967

KP2LN Jakarta V

15

10541095

KP2LN Jkt II (Lelang)

296.741.989

16

10541084

KP2LN Jkt II (Lelang)

100.730.825.584

17 18

11774041 3895566

Tim Amandemen UU No.1 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang

35.178.525 565.762.710

19

3904821

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang

1.104.565.921


1.055.356.272

Ya

Sudah

KETERANGAN


piutang yg setelah ditelusuri tidak jelas identitas penanggung hutang dan penyerah piutangnya, tidak dapat dipindahbukukan ke pihak2 yg berhak. a. Setoran/transfer/credit nota yg tidak jelas Rp353.623.592,Tidak masuk LK b. Jasa giro setelah dikurangi pajak dan beban rekening akumulasi Rp434.036,Masuk LK 2005 Rekening penampungan sementara hasil pengurusan piutang negara yang pada saat itu belum disetorkan ke pihak penyerah piutang dan ke kas negara. a. Penerimaan angsuran dan biaya administrasi yang belum disetor Rp1.053.283.124,Tidak masuk LK, biaya adm masuk LK b. Jasa giro setelah dikurangi pajak dan beban rekening akumulasi Rp2.073.148,Masuk LK 2005 Rekening penampungan sementara hasil pengurusan piutang negara yang pada saat itu belum disetorkan ke pihak penyerah piutang dan ke kas negara. a. Setoran/transfer/credit nota yg tidak jelas Rp104.506.985,Tidak masuk LK b. Angsuran yang masih dikonfirmasi Rp79.685.004,Masuk LK 2005 c. Pembayaran angsuran dan hasil lelang yg diterima pada akhir Desember 2004 telah dipindahbukukan Januari 2005 Rp112.550.000,Masuk LK 2005 Rekening penampungan sementara lelang a. Uang jaminan lelang yg belum diambil peserta Rp100.000.000.000,Tidak masuk LK b. Hasil bersih lelang yg belum dicairkan oleh penjual Rp706.160.000,Tidak masuk LK c. Jasa giro bulan Desember 2004 dan telah disetor ke RKN bulan Januari 2005 Rp21.687.947,Masuk LK 2005 d. Saldo buku dari bulan Nov 2004 Rp2.977.637,Rekening ditutup per 28-09-2005 Rekening penampungan sementara hasil pengurusan piutang negara yg pada saat itu belum disetorkan ke pihak penyerah piutang dan ke RKN. Biaya adm PPN dan jasa giro masuk dalam LK2005 Angsuran Piutang dan credit nota yg tidak jelas tidak masuk dalam LK Rekening penampungan sementara lelang.



NO

BA

BNI

Daftar 10.b

NAMA REKENING

20

3904832

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang

21 22 23

8065404 8065379 8067922

Bend. Rutin Kanwil IV DJBC Bend. Rutin Kanwil IV DJBC Panitia Lelang T. T Kanwil 4 DJ

RUPIAH


191.715.391

Jumlah

18.018.251 20.656.664 400.126.250 113.133.682.822

Ya Ya Tidak

Sudah Tidak Tidak

KETERANGAN


Bea Lelang dan Jasa Giro masuk dalam LK 2005. Uang jaminan lelang dan hasil bersih lelang tidak dimasukkan dalam LK Rekening penampungan sementara hasil pengurusan piutang negara yg pada saat itu belum disetorkan ke pihak penyerah piutang dan ke RKN. Biaya adm PPN dan jasa giro masuk dalam LK2005 Angsuran Piutang dan credit nota yg tidak jelas tidak masuk dalam LK Rekening untuk menampung gaji pegawai KPDJBC Rekening sudah tidak aktif Rekening tampungan dari pelaksanaan lelang


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Aadited)

Daftar 10.c

DAFTAR HASIL PENATAAN REKENING PEMERINTAH

NO

NOMOR REKENING

1 2 I. Dana Terkait dengan RDI 1 Lama : 31-01-2028.4 Baru: 0000206-01-00014-30-6 2 Lama : 31-01-2029.7 Baru: 0000206-01-00015-30-2

3 Lama : 31-01-2049.5 Baru: 00000206-01-000022-30-9

NAMA REKENING

FUNGSI (TUJUAN) PEMBENTUKAN REKENING

REKENING DIBUKA DAN ATAS DASAR OTORISASI (DASAR HUKUM)

Atas Nama/ yang Berwenang Mencairkan Rekening

Tahun Pembukaa n Rekening

3

4

5

6

7

Direktur Jenderal Lembaga Keuangan

1990

Direktur Jenderal

1990

Pembiayaan Kegiatan Redistribusi Ternak Biaya Proyek Pengembangan Bibit Sapi Bali (P3 Bali)

Pembayaran Fee/Collecting Fee Proyek PIR/UPP Perkebunan

Untuk Menampung penyisihan 20% dari angsuran setoran Tgl. 20 Jan 1990/Men Keu membiayai kegiatan redistribusi ternak sistem modified inkind S-1291/MK.013/1989 tgl 23 Des Untuk membiayai kebutuhan proyek dan menampung Tgl. 20 Juni 1990/Men Keu Angsuran Kredit Proyek Pengembangan dan Pembibitan Sapi Bali (P3 S-498/MK.013/1990 tgl 23 April Bali) '90 (revolving) Untuk menampung sebagian pengembalian petani (5%) Proyek PIR/UPP Perkebunan yang akan digunakan membayar fee konversi dan collecting fee baik kepada Bank Penyalur maupun kepada Proyek/PTP sehubungan dengan perubahan fungsi perbankan

Kep. Menkeu 059/MK.17/1994 Tgl. 12 Maret 1994

Lembaga Keuangan

Direktur Jenderal

1994

Lembaga Keuangan

4 Lama : 31-01-2050.2 Baru: 00000206-01-000023-30-5

Penampungan Pengembalian Pinjaman Petani PIR/UPP Perkebunan

Untuk menampung Pengembalian kredit Petani Proyek PIR/UPP Perkebunan

Tgl. 30 Januari 1995/Menkeu Kep. Menkeu 059/MK.17/1994 Tgl. 12 Maret 1994


1994

5 Lama : 31-01-8546.7 Baru: 00000206-01-000032-30-4

Pembiayaan Percepatan Pengembalian Perkebunan

Untuk menampung sebagian hasil pengembalian pinjaman petani (3%) yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan percepatan pengembalian pinjaman petani baik di tingakt pusat maupun daerah yang koordinasinya di lakukan Ditjen Perkebunan

Kep. Menkeu 059/MK.17/1994 Tgl. 12 Maret 1994 Kep. Menkeu 510/KMK.13/1998


1994

6 Lama : 31-01-8680.0 Baru : 00000206-01-0000034-30-6

Dana Spread Proyek P4K phase II Bantuan IFAD

Direktur Jenderal

1990

7 Lama : 31-01-0002.6 Baru: 00000206-01-0000002-30-9

Rekening Induk Dana Lingkungan Bergulir

Untuk menampung sisa dana pengembalian bunga yang

S-542/MK.013/1990 menjadi hak Pemerintah yang akumulasinya akan digunakan sejak 12 Mei 1990 untuk pembiayaan Pembinaan Peningkatan Pendapatan usaha Tani sesuai dengan Usulan Dep. Pertanian Untuk menampung pengembalian pokok pinjaman, bunga dan penerimaan lainnya dalam rangka proyek KfW Industrial Efficiency and Polution Control (IEPC)

SK MK No. S-32/KMK.017/2001 tanggal 25 Januari 2001

Lembaga Keuangan

Direktur Jenderal

2001

Lembaga Keuangan



NO

NOMOR REKENING

1

2 8 116-9400983-5

9 116-9400984-3

10 122-009400790-6

11 122-009400791-4

Daftar 10.c

NAMA REKENING 3 Penampungan Pengembalian Pinjaman Petani Proyek PIR/UPP Perkebunan

FUNGSI (TUJUAN) PEMBENTUKAN REKENING 4 Untuk Menampung Pengembalian kredit Petani dalam Rangka PIR/UPP Perkebunan.

Pembayaran Fee Konversi dan Collecting Untuk menampung sebagian pengembalian petani (5%) Proyek Fee Proyek PIR/UPP Perkebunan PIR/UPP Perkebunan yang akan digunakan membayar fee dan collecting fee baik kepada Bank Penyalur maupun kepada Proyek/PTP sehubungan dengan perubahan fungsi perbankan dari executing menjadi channnelling bank Penampungan Pengembalian Pinjaman Petani Proyek PIR/UPP Perkebunan

Untuk Menampung Pengembalian kredit Petani dalam Rangka PIR/UPP Perkebunan.

Pembayaran Fee Konversi dan Collecting Untuk menampung sebagian pengembalian petani (5%) Proyek Fee PIR/UPP Perkebunan yang akan digunakan membayar fee konversi Proyek PIR/UPP Perkebunan dan collecting fee baik kepada Bank Penyalur maupun kepada Proyek/PTP sehubungan dengan perubahan fungsi perbankan dari executing menjadi channnelling bank

REKENING DIBUKA DAN ATAS DASAR OTORISASI (DASAR HUKUM) 5 Kep. Menkeu 059/MK.17/1994 Tgl. 12 Maret 1994 Surat Menkeu S-508/MK.17/1994 Tgl. 12 April 1994 Kep. Menkeu 059/MK.17/1994 Tgl. 12 Maret 1994



6

7

Direktur Jenderal

1994

Lembaga Keuangan

Direktur Jenderal

1994

Lembaga Keuangan

Surat Menkeu S-508/MK.17/1994 Tgl. 12 April 1994

Kep. Menkeu 059/MK.17/1994 Tgl. 12 Maret 1994 Surat Menkeu S-508/MK.17/1994 Tgl. 12 April 1994 Kep. Menkeu 059/MK.17/1994 Tgl. 12 Maret 1994

Direktur Jenderal

1994

Lembaga Keuangan

Direktur Jenderal

1994

Lembaga Keuangan

Surat Menkeu S-508/MK.17/1994 Tgl. 12 April 1994

12 1008276-01-ORP


Untuk menampung Penerimaan Pengembalian Pokok Pinjaman Dana Bergulir

SK MK NO S-401/KMK.017/1995 tanggal 16 Agustus 1995


1996

13 301.00276.15


Untuk Nisbah Bagi Hasil atas Dana Pinjaman dalam rangka KKPA Bagi Hasil

MK No. S-392/KMK.01/1997 tanggal 30 Juli 1997


1998

14 Lama : 200.01.0027.1 Baru : 10.401-01-00027-7





1996

15 20.01.9.00003-1





1996

16 10001.06.017300-0





1996

17 00.00917-0





1996



NO

NOMOR REKENING

Daftar 10.c

NAMA REKENING 3





1 2 18 Lama : 200-01-06-320-4 Baru : 101-01-06320-5


4 Untuk menampung Penerimaan Pengembalian Pokok Pinjaman Dana Bergulir

5 SK MK NO S-401/KMK.017/1995 tanggal 16 Agustus 1995

6 Direktur Jenderal Lembaga Keuangan

7 1996

19 Lama : 1034126521 Baru : 0011146855





1996

20 11539818 001.11.39815 ditutup, digabung ke rek 0011539818





1996

21 001-01-020002.8



SK MK No. S-401/KMK.017/1995 Tanggal 16 Agustus 1995


1996

22 21-04405-00-5





1996

23 Lama : 0000-400.99070.0 Baru : 0000-280-06-42





1996

24 Lama : '20701 Baru : 0001-280-06-42





1996

25 1.034-12652-1





1996

26 510.000.265

Rekening khusus Depkeu untuk pembiayaan proyek RDA

Untuk menampung pembiayaan Proyek RDA

Surat MK No. S-295/MK.017/1995 Tanggal 20 Juli 1999


1999

27 0329-01-000510-30-8

Penampungan Pencairan SUP

Untuk Penampungan Pencairan SUP

No. S-80/KMK.01/2000 tanggal 22 Maret 2000

Menteri Keuangan

2000

28 0329-01-000310-30-0 surat No. S316/MK.06/04 29-3-04

Penampungan Recovery KUT

Untuk penampungan Recovery KUT

SK.MK No.s-486/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999

Menteri Keuangan

2000

29 Lama : 31-01-2005.7 Baru : 0206-01-000017-30-4

Fee Bagian Pemerintah

Untuk menampung Fee KUD 3% yang menjadi penerimaan Pemerintah dari Bunga Kredit Program KUT Padi/Palawija MT 87/88 s/d MT 89/90

No. S-596/MK.011/1987 Tgl. 21 Mei 1987 No. S-1165/MK.011/1987 Tgl. 12 Oktober 1987


1990

30 31-01-2014.8

Cadangan Dana Risiko

Untuk Menampung Dana Risiko (0,15%) dan

Direktur Jenderal

1990

Lembaga Keuangan

Kredit Program KUT-TRI MT 87/88 s/d 89/90

Tgl. 12 Juni 1990 / Men Keu Surat Menkeu No.S594/MK.011/87 Tgl. 21 Mei 1987

Untuk menampung Angsuran Kredit Listrik Pedesaan (KLP)

Kep. Menkeu 707/KMK.11/1981 Tgl. 1 Des 1981


Jumlah I II. Dana Tidak Terkait dengan RDI

Fee Bagian Pemerintah (1,15%) dari Bunga

Baru : 0206-01-000018-30-0

31 31-01-2014.8 Baru : 0206-01-000010-30-2

Dana Kredit Listrik Pedesaan (KLP)

1982



Daftar 10.c

NO

NOMOR REKENING

NAMA REKENING





1

2

3

4

5

6

7

Direktur Jenderal

1990

32 Lama : 31-01-2005.7 Baru : 0206-01-000006-30-3

Pengembalian Uang Muka/Ipeda dari Pemda TK II dan Pengembalian Proyek Pengembangan Akuntansi (P2A) PDK

33 Lama : 31-01-2009.9 Baru : 0206-01-000008-30-5

Rek Dana Pembinaan dan Pengembangan Koperasi

34 Lama : 31-01-8547-0

Tim Pembenahan Administrasi

Pengembangan Akuntansi (P2A) Dep. PDK

Pembiayaan Proyek Pengembangan dan Pembinaan Koperasi

Biaya Tim Pembenahan Administrasi Kredit Program

Baru : 0206-01-000033-30-0

35 0018-01-000036-30-3

Untuk menampung dana Pengembalian Proyek

Dana Cadangan KUT TP 1999/2000

Untuk Penampungan Dana Cadangan KUT TP 1999/2000

Tgl. 19 Des 1990 / Menkeu S-615/MK.03/1990 Tgl. 28 Mei 1990

Tgl. 27 Des 1979/Menkeu Sesuai Surat No. 963/LK.5/97 tanggal 15 Agustus 1997

SK.MK No.S-351/KMK.017/2000 tanggal 23 Mei 2000

Lembaga Keuangan


Bendaharawan Tim Pembenahan Administrasi Kredit Program Direktur Jenderal

SK.MK No. S-486/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999

Lembaga Keuangan

1980

2000

2000

36 1008275-01-3 RP

Penampungan Kredit GLK

Untuk menampung angsuran kredit GLK

No.S-285/MK.17/1997 Tgl 10 Maret 1995


1995

37 Lama : 0227090101

Rekening Induk KRD Peralatan KUD

Pendanaan kredit peralatan KUD

No.S-75/MK.017/1997 Januari 1995/Menkeu


1997

38 510.000.149

Subsidi Bunga SEDP III

Untuk menampung pembayaran dana subsidi

Sejak Des 1984/Menkeu Surat Menkeu S1358/MK.011/1984

Direktur Jenderal

1985

Bunga SEDP III dari APBN

Lembaga Keuangan

Jumlah II Jumlah I + II



Daftar 10.c

Saldo Per 31 Desember 2005 (Rp) 8,00 1.233.539.249

2.798.566.602

5.596.287.899

328.589.688.976

9.244.444.135

684.477.212

9.592.306.398



Daftar 10.c


2.013.209.887

302.404.109.176

5.232.030.805

6.939.628.121

5.280.324.135

8.784.795.878

4.942.556.446

1.329.415.422

4.694.909.052



Daftar 10.c


8.090.859.617

736.710.780

739.664.957

4.072.368.229

14.507.829.523

9.618.626.435

14.694.387.274

9.608.768.719

914.150.028.988

155.738.696.262

106.927.421.716

28.102.126

1.551.147.596

9.442.736.866



Daftar 10.c


5.972.683.543

2.089.060.567

5.562.603.085

8.824.936.328

34.327.908

992.035.450

298.751.057.559 1.212.901.086.547



Daftar 11

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2005 (dalam rupiah) No

BA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

01 02 04 05 07 08 10 11 15 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 32 34 36 40 42 43 44 47 48 50 54 55 56 57 59 60 63 64 65 67 68 72 74 75 77 90 92 94

Kementerian Negara/Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Badan Pemeriksa Keuangan Mahkamah Agung Kepresidenan Wakil Presiden Departemen Dalam Negeri Departemen Luar Negeri Departemen Keuangan Departemen Pertanian Departemen Perindustrian Departemen Energi dan SDM Departemen Perhubungan Departemen Pendidikan Nasional Departemen Kesehatan Departemen Agama Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Departemen Sosial Departemen Kehutanan Departemen Kelautan dan Perikanan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Riset dan Teknologi Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Pemberdayaan Perempuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Badan Intelejen Negara Badan Pusat Statistik Bapennas Badan Pertanahan Nasional Perpustakaan Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika Kepolisian Negara RI Badan Pengawasan Obat dan Makanan Lembaga Ketahanan Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Percepatan Pembangunan KTI Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Badan Meteorologi dan Geofisika Mahkamah Konstitusi Departemen Perdagangan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias

Jumlah 293.895.973 1.601.258.343 2.103.733.219 7.999.164.763 6.093.214.836 2.768.456.670 5.948.352.705 266.509.334.883 7.927.765.695 22.662.861.220 3.115.587.471 3.881.762.586 637.962.461 67.017.296.975 94.681.993.918 12.790.608.737 11.540.317.687 5.040.523.393 29.476.787.399 13.730.131.860 424.685.967 4.007.240.146 460.968.232 6.044.136.701 4.081.170.409 171.052.750 5.600.600.841 4.072.583.409 392.823.565 2.350.889.349 846.392.211 24.376.538.666 (400.000) 12.246.112.829 183.290.578 667.737.573 7.619.550 3.335.256.696 258.072.775 10.378.774.468 433.279.120 131.444.163 13.678.443 961.483.337 23.313.752.666 355.503.991 273.551.123


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) JUMLAH

Daftar 11 671.209.250.352



Daftar 12

KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN PER 31 DESEMBER 2005 (dalam rupiah) No

BA

Kementerian Negara/Lembaga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

05 06 11 12 13 15 18 19 22 23 25 26 29 32 42 54 56 60 63 66 67 68 90

Mahkamah Agung Kejaksanaan Agung Departemen Luar Negeri Departemen Pertahanan Departemen Hukum dan HAM Departemen Keuangan Departemen Pertanian Departemen Perindustrian Departemen Perhubungan Departemen Pendidikan Nasional Departemen Agama Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Departemen Kehutanan Departemen Kelautan dan Perikanan Kementerian Riset dan Teknologi Badan Pusat Statistik Badan Pertanahan Nasional Kepolisian Negara RI Badan Pengawasan Obat dan Makanan Badan Narkotika Nasional Kementerian Percepatan Pembangunan KTI Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Departemen Perdagangan JUMLAH

Jumlah 205.435.275 27.416.300 785.833.326.942 17.881.818.183 11.286.167.895 1.485.201.990 922.018.355 1.689.647.856 5.877.680.863 47.704.839.448 312.906.000 312.394.063 2.382.616.896 1.470.416.200 493.280.067 115.520.208 60.226.887.322 17.647.064.354 569.358 10.345.619 1.626.187 583.630 10.000.000 955.897.763.011



Daftar 13

DAFTAR PIUTANG PUNGUTAN EKSPOR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PER 31 DESEMBER 2005 NO NAMA PERUSAHAAN A. Piutang (Berdasarkan Tagihan Rutin dan atau Surat KPBC) 1 PT. Aditya Shiddayam Ekakarma 2 PT. Batra Sinar Putri 3 PT. Bonang Gardito Wiko 4 PT. Dimas Aditya 5 PT. Equator Reka Citra 6 PT. Hamparan Zaitun Perkasa 7 PT. Moro Sugih Artha Utama 8 PT. Praja Bakti Utama 9 PT. Rekarindo Primadana Sanggraha 10 PT. Riau Timas 11 PT. Sandrasmi Riau Utama 12 PT. Sarana Karang Indah Permai 13 PT. Sei Sebarutama 14 PT. Tanjung Melayu Sentosa 15 PT. Tridakerta Handal Sakti 16 CV. Bangka Tractor Perkasa 17 CV.Tanjung Raya Perkasa 18 PT. Rumbo Samudra Perkasa 19 PT. Walie Tampas Citratama 20 PT. Bangka Kirana Pasirindo 21 PT. Jasanusa Menaraguna 22 PT. Tambang Batubara Bukit Asam 23 PT. Industri Kayu Meranti Mustika 24 PT. Bukit Bara Utama 25 PT. Mustika Anugerah Semesta 26 PT. Danau Mas Hitam 27 PT. Roda Manunggal Nusantara 28 PT. Bara Indah Lestari 29 PT. Inti Bara Perdana SUB JUMLAH (A) B. Piutang Hasil Pemeriksaan (Audit): Piutang Hasil Pemeriksaan (Audit) (Berdasarkan Tagihan SKPE)* Piutang Hasil Pemeriksaan (Audit) (Telah dilimpahkan ke DJPLN)** Piutang Hasil Pemeriksaan (Audit) (Proses Hukum/Pengadilan)*** SUB JUMLAH (B) C. Pembayaran atas Penagihan terhadap Piutang: Pembayaran atas Penagihan Piutang (Berdasarkan STBS/RTGS)**** SUB JUMLAH (C) JUMLAH PIUTANG (A+B-C)

(dalam rupiah) JUMLAH 6.469.597.530 2.534.043 34.076.880 84.778.833 985.484.322 7.849.624.000 3.783.585 21.485.919 15.160.285 148.948.044 29.178.317 2.781.706 161.708.400 426.870 2.534.043 64.496.729 54.035.022 24.923.151 146.878.151 105.395.832 130.138.288 2.055.136.355 81.982.511 305.426.568 272.683.151 133.503.325 227.638.222 113.217.270 225.913.209 19.753.470.561 17.380.758.122 429.623.656 44.137.201.777 61.947.583.555 13.705.318.681 13.705.318.681 67.995.735.435

Keterangan: * Berdasarkan Hasil Pemeriksaan (Audit) BPKP Tahun 2001-2002 (Surat Tagihan SKPE DJLK) ** Piutang Hasil Audit Atas PT Inimexintra telah dilimpahkan ke DJPLN *** Piutang Hail Audit Atas PT Cerenti Subur dan PT Dutapalma Nusantara dalam proses hukum/pengadilan **** Pembayaran Berdasarkan Bukti Setoran STBS/RTGS yang telah diterima oleh DJAPK



NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Daftar 14

PIUTANG BUNGA DAN DENDA PINJAMAN PENDANAAN KUMK-DANA EKS SU-005 TAHUN 2005 (dalam rupiah) BUMN PENGELOLA / LKP JUMLAH PT PNM (Persero) 3.619.189.049 PT BRI (Persero) Tbk 1.936.369.912 PT BNI (Persero) Tbk 3.866.990.305 PT Bank Bukopin (Persero) 1.167.341.581 PT BTN (Persero) 2.531.502.247 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1.547.029.151 Perum Pegadaian 1.547.029.151 BPD Aceh 116.278.336 BPD Sumatera Utara 77.498.771 BPD Sumatera Barat 193.378.644 BPD Bengkulu 309.392.497 BPD Riau 270.730.101 BPD Jambi 204.875.784 BPD Sumatera Selatan 149.637.429 BPD Lampung 59.418.339 BPD DKI Jakarta 386.757.288 BPD Jawa Barat 386.757.288 BPD DIY Yogyakarta 116.027.186 BPD Jawa Tengah 386.757.288 BPD Jawa Timur 386.757.288 BPD Bali 270.730.101 BPD Nusa Tenggara Barat 124.637.810 BPD Nusa Tenggara Timur 166.307.934 BPD Sulawesi Selatan 273.074.175 BPD Sulawesi Tengah 144.801.929 BPD Sulawesi Tenggara 16.434.005 BPD Kalimantan Selatan 154.702.915 BPD Kalimantan Tengah 154.746.796 BPD Kalimantan Barat 232.054.373 BPD Kalimantan Timur 232.054.373 BPD Maluku 212.287.064 BPD Papua 270.730.101 JUMLAH 21.512.279.213



Daftar 15 DAFTAR PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2005 (dalam rupiah)

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

BA 01 02 04 05 06 07 08 10 11 12 13 15 18 20 22 23 24 25 26 27 29 32 34 35 36 40 41 42 44 47 48 50 51 52 54 55 56 57 59 60 63 64 65 66 68 72

Kementerian Negara/Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Badan Pemeriksa Keuangan Mahkamah Agung Kejaksanaan Agung Kepresidenan Wakil Presiden Departemen Dalam Negeri Departemen Luar Negeri Departemen Pertahanan Departemen Hukum dan HAM Departemen Keuangan Departemen Pertanian Departemen Energi dan SDM Departemen Perhubungan Departemen Pendidikan Nasional Departemen Kesehatan Departemen Agama Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Departemen Sosial Departemen Kehutanan Departemen Kelautan dan Perikanan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian BUMN Kementerian Riset dan Teknologi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Pemberdayaan Perempuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Badan Intelejen Negara Lembaga Sandi Negara Dewan Ketahanan Nasional Badan Pusat Statistik Bapennas Badan Pertanahan Nasional Perpustakaan Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika Kepolisian Negara RI Badan Pengawasan Obat dan Makanan Lembaga Ketahanan Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Narkotika Nasional Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Komisi Pemberantasan Korupsi

47 48 49 50 51

74 75 77 90 94

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Badan Meteorologi dan Geofisika Mahkamah Konstitusi Departemen Perdagangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias

Jumlah 3.281.874.728 1.949.218.198 1.132.417.155 19.725.372.275 99.134.240 52.113.258.631 419.651.293 557.431.590 2.297.793.126 5.260.284.500.168 11.554.943.073 67.529.048.955 4.523.950.485 4.400.244.840 184.103.135.848 8.392.222.811 152.242.625.592 937.538.078 3.834.644.320 34.814.305.359 7.163.391.780 87.059.993.390 34.442.750 394.890.400 36.561.446 356.483.845 148.562.643 29.757.497.762 9.600.000 1.899.500 3.699.148.814 542.178.170 1.727.700 1.887.500 3.486.426.287 196.527.000 1.427.987.944 68.557.520 982.331.781 809.057.502.780 3.492.820.500 17.144.034 52.298.175 1.895.510.000 231.705.714.864 154.769.525 217.834.650 8.794.007.975 538.700.525 1.003.966.915 87.930.000


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) JUMLAH

Daftar 15 7.046.248.099.544



Daftar 16

POSISI PINJAMAN SLA, RDI DAN RPD MENURUT SEKTOR PER 31 DESEMBER 2005 (dalam juta rupiah) SEKTOR

PEMERINTAH DAERAH

No.

BPIS URAIAN

1

Outstanding Pokok

2

Tunggakan Pokok

3

PDAM (1)

PEMDA (2)

JUMLAH ( 3 = 1+2 )

(4)

KEUANGAN (5)

INDUSTRI (6)

PERTANIAN (7)

KEHUTANAN (8)

PU (9)

PERHUBUNGAN ( 10 )

3.141.337,07

932.085,77

4.073.422,84

1.344.925,38

4.822.756,43

604.908,39

1.328.295,97

18.678,08

437.096,18

156.446,47

998.121,03

247.173,60

1.245.294,63

51.968,01

806.271,49

318.338,02

1.073.085,85

951,07

91.554,26

40.464,93

Pokok Belum Jatuh Tempo ( 1 - 2 )

2.143.216,03

684.912,17

2.828.128,20

1.292.957,37

4.016.484,94

286.570,37

255.210,12

17.727,01

345.541,92

115.981,54

4

Tunggakan Bunga, CC, Denda Telah Jatuh Tempo

2.360.260,82

473.273,65

2.833.534,47

100.111,52

1.625.732,12

836.102,28

1.429.461,70

407,05

68.763,63

122.851,71

5

Potensial Tunggakan Bunga, CC, Denda per 31-12-05

144.534,99

44.359,80

188.894,79

1.348,16

121.386,70

12.544,98

74.597,42

334,33

18.547,78

5.288,40

6

Perkiraan Jumlah Tunggakan Bunga, CC, Denda per 31-12-05 (4+5)

2.504.795,81

3.022.429,26

101.459,67

1.747.118,82

848.647,26

1.504.059,12

741,38

87.311,41

7

Total Tunggakan per 31-12-05 ( 2+ 6 )

3.502.916,84

764.807,05

4.267.723,90

153.427,68

2.553.390,31

1.166.985,29

2.577.144,98

1.692,45

8

Total Piutang Pemeintah per 31-12-05 ( 1 + 6 )

5.646.132,87

1.449.719,23

7.095.852,10

1.446.385,05

6.569.875,25

1.453.555,66

2.832.355,09

19.419,46

517.633,45

PERTAMB & ENERGI ( 11 ) 9.278.261,81

PARPOSTEL ( 12 )

KOPERASI ( 13 )

JUMLAH SLA+RDI+RPD RUPIAH ( 14= 3 s.d 13)

JUMLAH (SLA+RDI) VALAS ( EKIVN. RUPIAH) ( 15 )

JUMLAH KESELURUHAN (VALAS + RUPIAH) ( 16= 14 + 15 )

1.742.703,79

28.550,01

23.836.045,36

26.478.422,14

1.377,68

23.963,65

3.653.269,60

2.028.887,81

5.682.157,41

1.741.326,12

4.586,36

20.182.775,76

24.449.534,34

44.632.310,10

782,09

32.585,41

7.050.236,22

1.976.167,33

9.026.403,55

175.155,00

36.662,44

1.137,44

635.897,45

394.979,49

1.030.876,94

128.140,11

175.059,24

37.444,53

33.722,85

7.686.133,67

2.371.146,83

10.057.280,50

178.865,67

168.605,05

175.059,24

38.822,21

57.686,50

11.339.403,27

4.400.034,64

15.739.437,90

524.407,59

284.586,58

9.453.321,05

1.780.148,33

62.272,86

31.522.179,03

28.849.568,97

60.371.748,00

0,00 9.278.261,81

(95,76)

50.314.467,50


Daftar 17


RINCIAN PENCAIRAN PINJAMAN PENDANAAN KUMK POSISI 31 DESEMBER 2005 (Dalam Rupiah)

NO

BUMN PENGELOLA/LKP

PLAFON (1)

SALDO AWALTAHUN PENARIKAN TAHUN 2005 2005 (2)

(3)

TOTAL PENARIKAN (4)=(2)+(3)

I 1

BUMN PENGELOLA/LKP PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Sub Jumlah I

500.000.000.000 500.000.000.000

125.000.000.000 125.000.000.000

225.000.000.000 225.000.000.000

350.000.000.000 350.000.000.000

II 1

BUMN PENGELOLA PT PNM (Persero) Sub Jumlah II

280.000.000.000 280.000.000.000

250.000.000.000 250.000.000.000

-

250.000.000.000 250.000.000.000

III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LKP PT BRI (Persero) Tbk PT BNI (Persero) Tbk PT Bank Bukopin (Persero) PT BTN (Persero) Perum Pegadaian BPD Aceh BPD Sumatera Utara BPD Sumatera Barat BPD Bengkulu BPD Riau BPD Jambi BPD Sumatera Selatan BPD Lampung BPD DKI Jakarta BPD Jawa Barat BPD DIY Yogyakarta BPD Jawa Tengah BPD Jawa Timur BPD Bali BPD Nusa Tenggara Barat BPD Nusa Tenggara Timur BPD Sulawesi Selatan BPD Sulawesi Tengah BPD Sulawesi Utara BPD Sulawesi Tenggara BPD Kalimantan Selatan BPD Kalimantan Tengah BPD Kalimantan Barat BPD Kalimantan Timur BPD Maluku BPD Papua Sub Jumlah III

500.000.000.000 350.000.000.000 350.000.000.000 200.000.000.000 210.000.000.000 15.000.000.000 25.000.000.000 35.000.000.000 10.000.000.000 25.000.000.000 2.000.000.000 40.000.000.000 15.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 25.000.000.000 50.000.000.000 66.000.000.000 35.000.000.000 27.245.000.000 21.500.000.000 35.000.000.000 18.720.000.000 2.120.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 27.415.000.000 35.000.000.000 2.320.000.000.000

250.000.000.000 100.000.000.000 300.000.000.000 35.000.000.000 200.000.000.000 3.463.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 16.250.000.000 3.950.000.000 32.000.000.000 20.000.000.000 15.000.000.000 19.390.000.000 1.045.053.000.000

250.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 165.000.000.000 15.000.000.000 25.000.000.000 35.000.000.000 6.537.000.000 25.000.000.000 2.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 25.000.000.000 33.750.000.000 15.000.000.000 46.050.000.000 18.000.000.000 15.000.000.000 12.245.000.000 21.500.000.000 35.000.000.000 18.720.000.000 2.120.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 8.025.000.000 35.000.000.000 1.038.947.000.000

500.000.000.000 150.000.000.000 350.000.000.000 200.000.000.000 200.000.000.000 15.000.000.000 25.000.000.000 35.000.000.000 10.000.000.000 25.000.000.000 2.000.000.000 40.000.000.000 15.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 15.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 35.000.000.000 27.245.000.000 21.500.000.000 35.000.000.000 18.720.000.000 2.120.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 27.415.000.000 35.000.000.000 2.084.000.000.000

JUMLAH I + II + III

3.100.000.000.000

1.420.053.000.000

1.263.947.000.000

2.684.000.000.000



Daftar 18

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA BUMN PER 31 DESEMBER 2005 (Dalam Jutaan Rupiah) NO

NAMA PERUSAHAAN

(1) 1

(2)

2

3

4

5

6

7

8

ASURANSI 1 PT Asuransi ABRI (ASABRI) 2 PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) 3 PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) 4 PT Asuransi Jasa Raharja 5 PT Asuransi Jiwasraya 6 PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) 7 PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) 8 PT Reasuransi Umum Indonesia (RUI) 9 PT Taspen Jumlah JASA KONSTRUKSI 1 Perum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS) 2 PT Adhi Karya 3 PT Brantas Abipraya 4 PT Hutama Karya (HK) 5 PT Istaka Karya 6 PT Nindya Karya 7 PT Pembangunan Perumahan (PP) 8 PT Waskita Karya 9 PT Wijaya Karya (WIKA) Jumlah JASA LAINNYA 1 Perum Jasa Tirta I 2 Perum Jasa Tirta II 3 PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Jumlah JASA PEMBIAYAAN 1 Perum Pegadaian 2 Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) 3 PT Danareksa 4 PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) 5 PT PANN Multi Finance 6 PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Jumlah JASA PENILAI 1 PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) 2 PT Sucofindo 3 PT Survai Udara Penas 4 PT Surveyor Indonesia (SI) Jumlah KONSULTAN KONSTRUKSI 1 PT Bina Karya 2 PT Indah Karya 3 PT Indra Karya 4 PT Virama Karya 5 PT Yodya Karya Jumlah PENUNJANG KONSTRUKSI 1 PT Amarta Karya 2 PT Jasa Marga Jumlah PERBANKAN 1 PT Bank Ekspor Indonesia (BEI) 2 PT Bank Mandiri, Tbk 3 PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI) 4 PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) 5 PT Bank Tabungan Negara (BTN) Jumlah

Tahun

status

% Saham

pelaporan (3)

(*) (4)

Negara RI (5)

Nilai Ekuitas (6)

Kepemilikan Pemerintah (7)=(5)x(6)

2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005

Audited Audited Audited Audited Audited Audited Unaudited Audited Audited

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

297.858 517.649 514.254 954.960 335.783 1.225.809 1.891.566 (61.622) 1.025.249

297.858 517.649 514.254 954.960 335.783 1.225.809 1.891.566 (61.622) 1.025.249 6.701.506

2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005

Audited Audited Prognosa Audited Prognosa Audited Audited Audited Audited

100% 51% 100% 100% 100% 100% 51% 100% 100%

537.952 370.850 (84.289) 210.065 78.870 70.844 239.372 287.339 329.383

537.952 189.134 (84.289) 210.065 78.870 70.844 122.080 287.339 329.383 1.741.376

2005 2005 2005

Audited Audited Audited

100% 100% 100%

48.103 197.736 827.086

48.103 197.736 827.086 1.072.925

2005 2005 2005 2005 2005 2005

Audited Audited Audited Audited Audited Audited

100% 100% 100% 100% 93% 100%

2005 2005 2004 2005

Audited Audited Audited Audited

100% 95% 100% 85%

41.317 350.560 7.065 239.147

41.317 333.032 7.065 203.562 584.976

2005 2005 2005 2005 2005

Audited Audited Audited Audited Audited

100% 100% 100% 100% 100%

(14.413) 6.602 8.002 12.303 7.332

(14.413) 6.602 8.002 12.303 7.332 19.825

2005 2005

Audited Audited

100% 100%

16.455 1.967.692

16.455 1.967.692 1.984.147

2005 2005 2005 2005 2005


100% 70% 99% 58% 100%

3.837.169 23.214.722 11.894.914 13.352.982 1.480.885

3.837.169 16.250.305 11.790.239 7.714.018 1.480.885 41.072.616

867.102 270.590 572.587 5.449 (1.548.623) 429.318

867.102 270.590 572.587 5.449 (1.440.839) 429.318 704.208



NO

NAMA PERUSAHAAN

(1) 9

(2)

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

RUMAH SAKIT 1 Perjan RS AB Harapan Kita 2 Perjan RS Jantung Harapan Kita 3 Perjan RS Cipto Mangunkusumo 4 Perjan RS Dr Mohammad Hoesin 5 Perjan RS Dr. Wahidin 6 Perjan RS Fatmawati 7 Perjan RS Hasan Sadikin 8 Perjan RS Kanker Dharmais 9 Perjan RS Kariadi 10 Perjan RS M. Djamil 11 Perjan RS Persahabatan 12 Perjan RS Sanglah 13 Perjan RS Sardjito Jumlah ANGKUTAN DARAT 1 Perum DAMRI 2 Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) 3 PT Kereta Api Indonesia (KAI) Jumlah DOK DAN PERKAPALAN 1 PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari 2 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) 3 PT Industri Kapal Indonesia (IKI) 4 PT PAL Indonesia Jumlah INDUSTRI FARMASI 1 PT Biofarma 2 PT Indo Farma, Tbk 3 PT Kimia Farma, Tbk Jumlah KAWASAN INDUSTRI 1 PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) 2 PT Kawasan Industri Makasar (KIMA) 3 PT Kawasan Industri Medan (KIM) 4 PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW) 5 PT Pengembangan Daerah Industri (PDI) Pulau Batam Jumlah KEBANDARUDARAAN 1 PT Angkasa Pura I (AP I) 2 PT Angkasa Pura II (AP II) Jumlah LOGISTIK 1 Perum Bulog 2 PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) 3 PT Pos Indonesia (POSINDO) 4 PT Varuna Tirta Prakasya (VTP) Jumlah PARIWISATA 1 PT Bali Tourism & Development Corporation 2 PT Hotel Indonesia Natour (HIN) 3 PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Jumlah PELABUHAN 1 PT Pelabuhan Indonesia I (PELINDO I) 2 PT Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II) 3 PT Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III) 4 PT Pelabuhan Indonesia IV (PELINDO IV) Jumlah PELAYARAN 1 PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) 2 PT Djakarta Lloyd 3 PT Pelayaran Bahtera Adhiguna 4 PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Jumlah PENGERUKAN 1 PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO)

Daftar 18

Tahun

status

% Saham

pelaporan (3)

(*) (4)

Negara RI (5)

Nilai Ekuitas (6)

Kepemilikan Pemerintah (7)=(5)x(6)

2005 2004 2004 2004 2005 2005 2004 2004 2004 2004 2005 2004 2004

Unaudited Prognosa Prognosa Prognosa Audited Unaudited Prognosa Prognosa Prognosa Prognosa Unaudited Prognosa Prognosa

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

129.423 201.664 203.477 78.861 78.572 178.975 84.123 141.871 187.714 104.002 82.513 104.263 148.893

129.423 201.664 203.477 78.861 78.572 178.975 84.123 141.871 187.714 104.002 82.513 104.263 148.893 1.724.352

2004 2004 2005

Audited Audited Prognosa

100% 100% 100%

109.932 (114.348) 2.991.247

109.932 (114.348) 2.991.247 2.986.831

2005 2005 2005 2005

Audited Audited Audited Prognosa

99% 100% 100% 100%

(1.935.412) 47.186 6.477 1.322.890

(1.923.800) 47.186 6.477 1.322.890 (547.247)

2005 2005 2005


100% 81% 90%

447.520 265.245 844.220

447.520 213.947 760.052 1.421.518

2005 2005 2005 2005 2005


89% 60% 60% 60% 100%

340.411 46.304 40.085 24.276 29.993

302.081 27.782 24.051 14.566 29.993 398.473

2005 2005

Audited Audited

100% 100%

2.327.029 3.550.771

2.327.029 3.550.771 5.877.800

2005 2005 2005 2005

Prognosa Audited Audited Audited

100% 100% 100% 100%

6.673.132 67.657 388.110 (8.280)

6.673.132 67.657 388.110 (8.280) 7.120.619

2005 2005 2005


100% 100% 100%

162.294 71.924 93.279

162.294 71.924 93.279 327.497

2005 2005 2005 2005


100% 100% 100% 100%

1.020.553 3.329.002 1.790.062 503.472

1.020.553 3.329.002 1.790.062 503.472 6.643.089

2005 2005 2005 2005

Prognosa Audited Audited Prognosa

100% 100% 100% 100%

772.603 507.202 30.417 4.312.691

772.603 507.202 30.417 4.312.691 5.622.913

2005

Prognosa

100%

208.869

208.869



NO

NAMA PERUSAHAAN

(1)

(2)

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Jumlah PERDAGANGAN 1 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) 2 PT PP Berdikari 3 PT Sarinah Jumlah USAHA PENERBANGAN 1 PT Garuda Indonesia (GIA) 2 PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) Jumlah KEHUTANAN 1 Perum Perhutani 2 PT Inhutani I 3 PT Inhutani II 4 PT Inhutani III 5 PT Inhutani IV 6 PT Inhutani V Jumlah KERTAS 1 PT Kertas Kraft Aceh (KKA) 2 PT Kertas Leces Jumlah PERCETAKAN & PENERBITAN 1 Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI) 2 Perum Percetakan Uang RI (PERURI) 3 PT Balai Pustaka (BP) 4 PT Pradnya Paramita Jumlah PERIKANAN 1 Perum Prasarana Perikanan Samudra (PPS) 2 PT Perikanan Samodra Besar (PSB) 3 PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) 4 PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) 5 PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) 6 PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) 7 PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX) 8 PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) 9 PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI) 10 PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) 11 PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) 12 PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) 13 PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) 14 PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) 15 PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) 16 PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) 17 PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Jumlah PERTANIAN 1 PT Pertani 2 PT Sang Hyang Seri (SHS) Jumlah PUPUK 1 PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) Jumlah ANEKA INDUSTRI 1 PT Garam 2 PT Industri Gelas (IGLAS) 3 PT Industri Soda Indonesian (ISI) Jumlah BAJA & KONSTRUKSI BAJA 1 PT Barata Indonesia 2 PT Boma Bisma Indra (BBI) 3 PT Krakatau Steel (KS) Jumlah ENERGI 1 PT Konversi Energi Abadi (KONEBA) 2 PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN) 3 PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) 4 PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk (PTBA)

Daftar 18

Tahun

status

% Saham

pelaporan (3)

(*) (4)

Negara RI (5)

Nilai Ekuitas (6)

Kepemilikan Pemerintah (7)=(5)x(6) 208.869

2005 2005 2005

Prognosa Prognosa Audited

100% 100% 100%

(434.813) 164.213 85.179

(434.813) 164.213 85.179 (185.421)

2005 2004

Prognosa Audited

100% 93%

639.830 (912.406)

639.830 (850.362) (210.532)

2005 2005 2005 2005 2005 2005

Prognosa Prognosa Prognosa Prognosa Audited Prognosa

100% 100% 100% 100% 100% 100%

902.418 363.438 171.849 338.178 85.112 51.887

2004 2005

Audited Prognosa

95% 100%

166.844 (286.576)

157.902 (286.576) (128.674)

2005 2005 2005 2005

Prognosa Audited Prognosa Prognosa

100% 100% 100% 100%

81.059 475.800 21.090 4.573

81.059 475.800 21.090 4.573 582.521

2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005

Audited Audited Audited Audited Audited Audited Audited Audited Audited Audited Audited Audited Audited Audited Audited Audited Prognosa

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

82.591 23.773 59.056 416.369 1.067.749 1.297.920 116.754 638.999 297.084 1.480.672 558.941 522.189 373.505 354.606 615.814 3.318 606.983

82.591 23.773 59.056 416.369 1.067.749 1.297.920 116.754 638.999 297.084 1.480.672 558.941 522.189 373.505 354.606 615.814 3.318 606.983 8.516.323

2005 2005

Audited Audited

100% 100%

68.023 44.826

68.023 44.826 112.849

2005

Audited

100%

8.221.801

8.221.801 8.221.801

2005 2005 2005


100% 64% 100%

211.972 64.029 (70.388)

211.972 40.863 (70.388) 182.448

2005 2005 2005


100% 100% 100%

4.991 (74.763) 5.211.656

4.991 (74.763) 5.211.656 5.141.884

2005 2005 2005 2005


100% 13.452 61% 4.198.301 100% 139.753.678 69% 2.052.660

902.418 363.438 171.849 338.178 75.494 51.887 1.903.264

13.452 2.560.963 139.753.678 1.421.262



NO

NAMA PERUSAHAAN

(1)

(2)

Daftar 18

Tahun

status

% Saham

pelaporan (3)

(*) (4)

Negara RI (5)

Nilai Ekuitas (6)

Jumlah 30

INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI 1 PT Batan Teknologi 2 PT Industri Kereta Api (INKA) 3 PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) 4 PT LEN Industri INDUSTRI PERTAHANAN 1 PT Dahana 2 PT PINDAD


100% 100% 100% 100%

31.500 39.711 488.631 59.684

31.500 39.711 488.631 59.684 619.526

2005 2005

Audited Audited

100% 100%

118.407 154.657

118.407 154.657 273.064

2005 2005

Audited Audited

100% 53%

(28.261) 30.392

(28.261) 16.044 (12.217)

2005 2005 2005 2005

Audited Unaudited Prognosa Audited

65% 3.029.643 100% 121.643.000 100% (1.145) 65% 1.534.033

1.969.268 121.643.000 (1.145) 997.121 124.608.244

2005 2005

Audited Audited

100% 51%

138.172 4.487.178

138.172 2.288.910 2.427.082

2005 2005

Prognosa Triwulan II

100% 51%

31.869 22.665.291

31.869 11.602.362 11.634.231

Jumlah 32

INDUSTRI SANDANG 1 PT Industri Sandang Nusantara (INSAN) 2 PT Primissima Jumlah

33

PERTAMBANGAN 1 PT Aneka Tambang, Tbk (ANTAM) 2 PT Pertamina 3 PT Sarana Karya 4 PT Timah, Tbk Jumlah

34

35

SEMEN 1 PT Semen Baturaja 2 PT Semen Gresik, Tbk Jumlah TELEKOMUNIKASI 1 Perum Produksi Film Negara (PFN) 2 PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) Jumlah

TOTAL

Pemerintah (7)=(5)x(6) 143.749.355

2005 2005 2005 2005 Jumlah

31

Kepemilikan

393.102.042



Daftar 19

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA NON BUMN (MINORITAS) PER 31 DESEMBER 2005 (Dalam Jutaan Rupiah)

1

PT Atmindo

2005

Status (*) Audited

2

PT Semen Kupang

2005

Audited

38,50%

58.064

22.354

3

PT Inalum

2005

Audited

41,12%

2.516.033

1.034.593

4

PT Bank Bukopin

2005

Audited

21,73%

1.193.328

259.310

5

PT Askrindo

2005

Audited

45,00%

806.037

362.717

6

PT SIER

2005

Audited

50,00%

91.810

45.905

7

PT JIEP

2005

Audited

50,00%

102.990

51.495

8

PT Kertas Padalarang

2005

Audited

40,76%

26.040

NO

NAMA PERUSAHAAN

Tahun

% Saham Negara RI 36,60%

Nilai Ekuitas 16.616

Kepemilikan Pemerintah 6.081

12.144 1.794.600

JUMLAH I

(Dalam Juta Rupiah)

NO

NAMA PERUSAHAAN

Tahun

Status (*)

% Saham Negara RI

1

PT Rekayasa Industri

2005

Audited

2

PT Freeport Indonesia

2005

Audited

Biasa

3

PT Bahana PUI

2005

Audited

2005

Jumlah Saham

Kepemilikan Pemerintah

4,97%

2.500

2.500

9,36%

21.300

20.938

Prioritas

7,11%

1.600

1.600

Biasa

10,67%

2.400

2.400

Unaudited

Seri A

7,10%

19.710.417

1.910

Seri B

14,50%

776.624.999

776.625

4

PT Dirgantara Indonesia

5

PT Indosat Tbk

2005

Audited

6

PT Kertas Basuki Rahmat

2005

Audited

1,28%

7

PT Kertas Blabak

2005

Audited

0,84%

8

PT Asean Bintulu Fertilizer

9

PT Asean Copper Product

2.925 531

531

13,00% 13,00%

10 PT JIHD

2005

Audited

1,33%

25.741.800

12.227

11 PT Intirub

2005

Audited

9,90%

4.129

4.129

12 PT Socfind Indonesia

2005

Audited

10,00%

1

0

5,00%

2.999 2.000 50

795 3.430 2.479

Seri B Seri C Seri D

13 PT Prasadha Pamunah Limbah

2005 JUMLAH II

JUMLAH I + II

832.490 2.627.090



Daftar 20

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA ORGANISASI/LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL/REGIONAL PER 31 DESEMBER 2005 NO 1.

LEMBAGA KEUANGAN MULTILATERAL IMF

TOTAL PENYERTAAN dalam USD

dalam IDR*

2.971.881.111

29.213.591.321.130

110.275.771

1.084.010.828.930

World Bank : 2.

IBRD

3.

IDA

4.

IFC

5.

MIGA

24.570.195.827 28.539.000

280.538.370.000

3.797.820

37.332.570.600

6.

ADB

192.865.694

1.895.869.772.020

7.

IDB

116.326.178

1.143.486.329.740

1.071.953

10.537.297.990

178.659

1.756.217.970

10 IFAD

39.959.000

392.796.970.000

11. Bank for International Settlements 12 Common Fund for Commodities

60.000.000 1.292.506

589.800.000.000 12.705.333.980

3.526.187.692

34.686.995.208.187

IDB Group : 8.

Export Financing Scheme

9

Islamic Corporation for Incurance of Investment and Export Credit

TOTAL

Keterangan: *) : Konversi ke dalam IDR menggunakan kurs tengah BI per 31 Desember 2005 1USD=Rp 9.830



Daftar 21

DAFTAR ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2005


(dalam rupiah) Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan

Tanah

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi dlm Pengerjaan

Jumlah

No

BA

1

01

Majelis Permusyawaratan Rakyat

855.562.990

76.987.287.781

153.578.102.971

9.002.238.000

765.983.620

40.633.482.905

2

02

Dewan Perwakilan Rakyat

64.697.982.000

202.915.396.000

454.697.051.000

12.027.154.000

1.873.073.000

0

736.210.656.000

3

04

Badan Pemeriksa Keuangan

49.920.109.970

122.452.541.119

151.449.559.802

712.650.568

1.247.379.795

28.034.902.622

353.817.143.876

4

05

Mahkamah Agung

76.235.612.214

116.886.048.881

142.188.268.987

15.855.778.644

2.639.825.588

0

353.805.534.314

5

06

Kejaksanaan Agung

120.258.513.892

349.602.015.561

224.647.243.075

1.891.622.494

8.920.655.390

123.530.206.773

828.850.257.185

6

07

Kepresidenan

226.287.908.210

785.195.437.599

673.438.533.380

10.610.257.326

2.537.807.810

0

1.698.069.944.325

7

08

Wakil Presiden

27.300.216.000

38.418.718.695

22.099.041.866

0

40.740.000

0

87.858.716.561

8

10

Departemen Dalam Negeri

56.454.437.117

249.017.200.193

240.620.313.379

51.581.991.162

1.849.083.821

7.374.025.350

606.897.051.022

281.822.658.267

9

11

Departemen Luar Negeri

44.884.756.000

597.725.347.547

231.732.044.000

0

22.101.474.429

0

896.443.621.976

10

12

Departemen Pertahanan

30.299.578.235.287

89.911.441.781.540

6.265.153.966.496

0

31.984.538.525

140.870.164.000

126.649.028.685.848

11

13

Departemen Hukum dan HAM

157.279.771.000

564.587.096.759

707.351.382.455

1.836.336.000

4.024.719.000

101.198.276.648

1.536.277.581.862

12

15

Departemen Keuangan

1.033.251.195.446

2.920.012.982.032

1.669.646.772.446

66.834.234.118

124.028.153.940

380.620.754.915

6.194.394.092.897

13

18

Departemen Pertanian

664.868.559.497

2.253.710.463.516

532.385.560.266

182.741.907.375

91.321.999.583

0

3.725.028.490.237

14

19

Departemen Perindustrian

72.014.578.266

513.932.694.460

175.483.132.175

4.643.635.717

5.300.073.772

0

771.374.114.390

15

20

Departemen Energi dan SDM

267.554.571.503

2.319.463.474.891

367.359.542.932

2.741.097.596.788

189.620.547.111

5.739.799.765.571

11.624.895.498.796

16

22

Departemen Perhubungan

1.791.532.986.075

4.274.165.991.954

1.976.481.934.629

3.139.450.813.004

86.326.991.005

56.317.890.250

11.324.276.606.917

17

23

Departemen Pendidikan Nasional

4.116.017.737.595

4.351.569.558.994

3.842.090.281.082

76.994.658.523

195.775.606.970

30.970.405.706

12.613.418.248.870

18

24

Departemen Kesehatan

187.562.069.000

1.834.773.586.347

663.733.487.711

50.163.132.000

10.957.634.625

4.900.219.000

2.752.090.128.683

19

25

Departemen Agama

567.313.776.741

536.965.048.906

2.187.286.832.806

34.368.691.156

16.632.895.081

3.181.556.450

3.345.748.801.140

20

26

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

64.213.941.205

377.406.787.985

542.990.846.981

45.801.780.438

21.269.270.500

93.808.172

1.051.776.435.281

21

27

Departemen Sosial

61.211.980.311

188.973.955.901

205.570.584.939

66.877.427.501

2.687.131.332

0

525.321.079.984

22

29

Departemen Kehutanan

54.883.040.000

819.814.811.275

248.395.451.041

27.211.301.000

3.702.469.280

0

1.154.007.072.596

23

32

Departemen Kelautan dan Perikanan

363.343.986.646

733.408.738.666

287.325.795.028

316.698.161.883

6.411.823.788

0

1.707.188.506.011

24

33

Departemen Pekerjaan Umum

3.624.048.254.519

2.769.652.625.668

761.025.920.919

43.143.690.740.448

665.845.829.315

36.253.950.712

51.000.517.321.581

25

34

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

0

18.899.979.130

0

0

13.846.000

0

18.913.825.130

26

35

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

0

18.016.938.948

0

0

4.455.000

0

18.021.393.948

27

36

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

28

40

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

29

41

Kementerian BUMN

30

42

Kementerian Riset dan Teknologi

31

43

32

44

33

47

Kementerian Pemberdayaan Perempuan

34

48

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

0

12.026.483.300

0

0

675.000

0

12.027.158.300

205.714.030.000

78.199.099.000

168.544.595.700

854.717.000

5.186.042.000

0

458.498.483.700

0

29.655.861.384

0

0

583.571.901

0

30.239.433.285

91.559.827.302

1.924.190.847.290

808.867.691.237

78.691.104.428

52.051.184.123

8.948.425.100

2.964.309.079.480

Kementerian Lingkungan Hidup

12.829.925.000

105.533.345.000

13.414.775.000

360.475.000

8.543.063.000

0

140.681.583.000

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

27.185.789.853

74.697.629.474

76.846.771.326

5.987.914.000

87.218.934

217.143.585.204

401.948.908.791

120.600.000

13.612.277.578

90.900.000

99.465.000

69.960.000

0

13.993.202.578

77.657.776.216

385.943.754.802

339.454.316.998

18.451.123.569

1.936.597.008

212.208.264.940

1.035.651.833.533



Daftar 21

DAFTAR ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2005


(dalam rupiah) Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan

Tanah

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi dlm Pengerjaan

Jumlah

No

BA

35

50

Badan Intelejen Negara

3.368.329.000

580.659.615.710

128.322.559.893

39.059.882.168

423.696.964

22.868.941.100

774.703.024.835

36

51

Lembaga Sandi Negara

11.803.883.451

800.692.666.050

58.840.040.450

580.017.000

941.108.350

0

872.857.715.301

37

52

Dewan Ketahanan Nasional

0

4.857.459.750

0

0

133.164.000

0

4.990.623.750

38

54

Badan Pusat Statistik

19.554.651.750

245.925.301.363

85.603.312.006

19.370.000

860.454.923

0

351.963.090.042

39

55

Bapennas

40

56

Badan Pertanahan Nasional

41

57

Perpustakaan Nasional

27.814.000.000

38.654.452.000

42

59

Kementerian Komunikasi dan Informatika

36.497.228.470

278.983.890.380

43

60

Kepolisian Negara RI

33.526.731.299.551

12.954.619.462.493

44

63

Badan Pengawasan Obat dan Makanan

2.983.215.000

113.614.261.300

45

64

Lembaga Ketahanan Nasional

0

46

65

Badan Koordinasi Penanaman Modal

47

66

48

67

49

68

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

50

72

51

74

52

75

Badan Meteorologi dan Geofisika

53

76

Komisi Pemilihan Umum

54

77

Mahkamah Konstitusi

55

90

Departemen Perdagangan

56

91

kementerian Negara Perumahan Rakyat

57

92

Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga

58

94

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias JUMLAH

15.000.401.500

49.882.028.386

25.823.757.498

179.114.000

4.167.000

0

90.889.468.384

144.462.635.000

411.344.370.183

78.104.329.000

617.600.000

23.705.717.000

0

658.234.651.183

77.127.796.870

0

33.815.899.000

24.135.340.000

201.547.487.870

151.845.169.981

6.755.547.142

2.822.079.697

0

476.903.915.670

14.125.279.879.457

364.439.530.740

11.960.494.000

685.642.123.991

61.668.672.790.232

29.438.550.121

438.972.000

657.930.250

0

147.132.928.671

23.756.641.125

1.852.922.943

1.118.864.580

68.750.110

8.153.456.960

34.950.635.718

5.196.725.979

61.013.823.098

94.628.272.885

4.177.062.267

188.669.970

0

165.204.554.199

Badan Narkotika Nasional

0

187.666.627.341

40.056.893.890

0

3.217.901.500

14.131.513.900

245.072.936.631

Kementerian Percepatan Pembangunan KTI

0

21.319.060.185

0

0

1.194.250.000

0

22.513.310.185

18.161.067.850

121.868.706.017

15.491.453.126

54.987.890

8.155.302.383

0

163.731.517.266

Komisi Pemberantasan Korupsi

0

21.129.424.887

0

849.524.500

38.159.650

0

22.017.109.037

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

0

2.837.916.464

6.731.745.720

0

61.946.325

0

9.631.608.509

9.922.844.320

273.723.977.505

48.919.315.931

7.431.174.539

10.600.040.378

0

350.597.352.673

8.731.800.000

105.604.058.416

52.590.884.043

0

0

0

166.926.742.459

49.497.690.816

18.166.004.000

0

0

988.681.000

53.889.750.418

122.542.126.234

227.082.087.500

192.553.031.155

114.941.706.357

24.000.000

1.279.000.519

3.298.258.400

539.178.083.931

0

13.238.843.000

1.976.300.000

2.052.633.480

0

28.898.785.240

46.166.561.720

541.781

24.269.680.414

1.908.067.168

64.637.000

1.502.843.495

17.694.640.470

45.440.410.328

4.779.025.000 78.518.225.156.823

25.059.319.970 136.141.296.429.368

1.406.587.450 39.274.840.245.416

0 50.532.399.824.448

0 1.668.962.576.760

40.850.418.866 8.031.642.913.663

72.095.351.286 314.167.367.146.478



Daftar 22

SALDO REKENING - REKENING ESCROW DANA REBOISASI PER 31 DESEMBER 2005 (dalam rupiah) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

BANK PT. BANK MANDIRI KCK JAKARTA PLAZA PT. BANK MANDIRI KCK JAKARTA PLAZA PT. BANK MANDIRI KCK JAKARTA PLAZA PT. BNI Cab. Taman Niaga Suwarna PT. BNI Cab. Taman Niaga Suwarna PT. BNI Cab. Jakarta Kramat PT. BNI Cab. Jakarta Kramat PT. BNI KCU TANGERANG PT. BNI KCU TANGERANG Bank DKI Cabang Utama Juanda Bank DKI Cabang Utama Juanda Bank BNI KCU Jakarta Kota Bank BRI Cabang Jakarta Veteran Bank Bukopi Kantor Pusat MT Haryono Bank Jabar Cabang Utama Jakarta Jumlah

REKENING ESCROW NAMA REKENING Menkeu-DJA Dana Reboisasi Menkeu-DJA Cadangan Reboisasi Menkeu- DJA Jasa Giro Cadangan Reboisasi Menkeu-DJA Cadangan Sisa Dana Reboisasi Menkeu-DJA Jasa Giro Cadangan Sisa Dana Reboisasi Menkeu-DJA Cadangan Sisa Dana Jasa Giro Reboisasi Menkeu-DJA Cadangan Sisa Dana Jasa Giro Reboisasi Departemen Keuangan cq. Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan cq. Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan cq. Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan cq. Dirjen Perbendaharaan Cadangan Dana Reboisasi Cadangan Dana Reboisasi QQ Dirjen Perbendaharaan Jasa Giro Dana Reboisasi QQ Dirjen Perbendaharaan Cadangan Jasa Giro Dana Reboisasi Bunga Jasa Giro

NO. REKENING

REKENING

070-00-0012505-9 070-00-0021024-0 070-00-0116856-1 19700977 19700988 10560776 10560787 0019717937 0019717926 101,01,07211 101,01,07212 94697884 0329,01,001767,30,6 101,8896016 0074-001ONX-001

Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan

SALDO AKHIR 31-Des-05 8.284.962 4.636.487.608.684 551.553.428 1.467.699.430.382 3.914.091.036 612.820.607.018 55.186.716 312.069.013.998 2.086.798.662.506 385.973.523.292 59.732.585.388 286.089.263.643 250.000.000.000 350.000.000.000 105.179.995.071 29.054.028.982 10.586.433.835.106,00



Daftar 23.a

RINCIAN REKENING ESCROW DANA MORATORIUM ACEH DAN NIAS PER 31 DESEMBER 2005 (dalam rupiah) No

1 1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Bank

2 Bank Bukopin Cabang Banda Aceh Bank BRI Cabang Banda Aceh Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh Bank Bukopin Kantor Pusat Bank BNI KCU Menteng Bank BRI Cabang Jakarta Veteran Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Thamrin Bank Mandiri Cabang Jakarta Juanda Bank Bukopin Cabang Banda Aceh Bank BNI Cabang Banda Aceh Bank BPD Aceh Bank BNI KCU Menteng Bank BNI KCU Menteng rekening Dana Moratorium NAD dan Nias di BI Jumlah

Nomor Seri/Rekening

Nilai Deposito

3 254995 DB753971 D121177 254994 AB281976 DB9729152 D102857 AA884843 101,8876015 94323250 010,01,01,121313-5 94687286 94653948 519000118

4 200.000.000.000 200.000.000.000 200.000.000.000 559.300.000.000 500.000.000.000 500.000.000.000 500.000.000.000 500.000.000.000 54.794.521 200.078.904.109 199.999.990.000 33.856.778 980.000 13.700.000.000.000,00 17.259.468.525.408



Daftar 23.b

DEBT MORATORIUM UTANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 2005 (USD Ribu)

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

NEGARA

POKOK USD Ribu

APBN-P I BUNGA USD Ribu

TOTAL USD Ribu

POKOK USD Ribu

APBN-P II BUNGA USD Ribu

TOTAL USD Ribu

Australia Austria Belgia Kanada Denmark Finlandia Perancis Jerman Italia Jepang Belanda Norwegia Spanyol Swedia Swiss Inggris Amerika Serikat Korea

61.710,1 65.551,6 15.010,6 19.715,9 5.301,5 1.671,6 102.847,7 148.113,5 19.142,2 1.028.577,5 78.718,0 18.775,0 2.573,2 20.869,4 102.231,9 122.344,4 -

26.675,9 48.128,7 3.931,5 6.690,6 1.681,0 532,5 69.594,1 121.707,0 2.869,1 642.928,7 44.939,5 259,0 14.117,6 1.011,5 16.345,7 78.555,0 79.561,9 -

88.386,0 113.680,3 18.942,1 26.406,5 6.982,5 2.204,1 172.441,8 269.820,5 22.011,3 1.671.506,2 123.657,5 259,0 32.892,6 3.584,7 37.215,1 180.786,9 201.906,3 -

3.862,1 11.107,4 15.107,4 16.679,8 5.301,5 1.726,7 102.847,7 134.685,5 3.188,0 986.631,1 80.384,8 18.774,9 2.573,2 20.869,4 100.203,0 42.914,7 -

11.753,1 9.149,6 5.757,6 4.702,4 1.763,1 613,1 69.836,4 106.136,8 692,3 575.317,9 44.709,5 444,2 12.966,7 1.743,8 16.345,7 36.350,5 37.873,9 -

15.615,2 20.257,0 20.865,0 21.382,2 7.064,6 2.339,8 172.684,1 240.822,3 3.880,3 1.561.949,0 125.094,3 444,2 31.741,6 4.317,0 37.215,1 136.553,5 80.788,6 -

Jumlah

1.813.154,1

1.159.529,3

2.972.683,4

1.546.857,2

936.156,6

2.483.013,8



Daftar 24

PT. PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) RINGKASAN ASET NEGARA YANG DIKELOLA PPA UNTUK PERIODE 01 JANUARI 2005 - 31 DESEMBER 2005

SALDO AKHIR

MUTASI PERIODE BERJALAN

SALDO AKHIR

PERIODE SEBELUMNYA NO

JENIS ASET

1 Aset Saham Bank

SATUAN ASET

Bank

31 Desember 2004

MUTASI TRANSAKSI

NILAI ASET

ITEM

NILAI

ITEM

ASET

(Rp)

ASET

ASET

ASET

3 Aset Hak Tagih

Debitur

4 Aset Properti

Unit

5 Surat Berharga

Perusahaan

11

6 Saham dan Kredit

Perusahaan

2

2.015

9.261.385.026.237

JUMLAH

MUTASI SERAH KELOLA

ITEM

2.689.094.979.354 312.116.513.390 3.438.933.859.464 2.162.342.425.241 17.708.532.590 641.188.716.198

2 Aset Saham Non Bank Perusahaan

PERIODE BERJALAN

9 23 1.148 822

PROSES

-

(49.032.518.536)

(3)

1

3.652.808.038

-

16.132.899.605

73

378.761.840.990

(2)

3.113

943.733.998.770

-

ITEM

NILAI ASET

(Rp)

ASET

(Rp)

6

674.050.038.521

-

24

315.769.321.428

17.020.373.243

1.006.509.885

1.219

3.818.702.210.339

-

-

-

3.935

3.106.076.424.011

-

-

427.900.381

(427.900.381)

11

17.280.632.209

2

332.336.666.251

-

68.428.713.477

(12.012.552.300)

4

961.512.830.149

*) 3.189

1.609.452.795.513

6.643.252.818.636

(1.977.446.365.093)

5.199

8.893.391.456.657

(5)

6.541.242.931.930

31 Desember 2005 NILAI

(1.966.012.422.297)

Keterangan: *) Saldo setelah disesuaikan berdasarkan audit BPK



Daftar 25

RINGKASAN DATA NOMINATIF ASET KREDIT YANG DISERAHKAN KEPADA TIM PEMBERESAN (TP) (Dalam Rupiah)

TP

PENAWARAN

TP

Belum Ditawarkan

CEK STATUS

BERMASALAH BERPERKARA FREE & CLEAR UNKNOWN NON ATK INDIKASI LUNAS

TOTAL BALANCE

NILAI PENGALIHAN

7.063.438.160.103 3.274.115.441.176 33.093.295.968 516.997.385.043 2.999.702.962

5.836 261 7.855.889.267 36.441.744.438 130.012.423

Pernah Ditawarkan BERMASALAH BERPERKARA FREE & CLEAR KARABHA DIGDAYA PT. TEXMACO UNKNOUWN

1.759.476.634.621 19.356.054.567.588 609.339.364.979 1.017.973.300.346 28.711.008.344.460 2.744.775.323.146

229 920 80.854.180.204 164.521.628.544 471.395.902.288 338.422.137.664

TP. T O T A L

65.089.271.520.392

1.099.621.502.074



Daftar 26

PIUTANG NEGARA NON PERBANKAN INSTANSI PEMERINTAH DAN LEMBAGA NEGARA POSISI PER 31 DESEMBER 2005 (dalam rupiah)

No.


1

Dep. Kehutanan

2

Dep. Agama

3

Dep. Pertanian

4

Depdiknas

5

Dep. Perhubungan

6

Pemda

7

Dep. ESDM

8

Depnakertrans

Jumlah 219.344.125.374 33.318.288 18.580.515.766 20.050.000 4.960.000 1.738.569.671 19.667.807.052 99.318.472

9

Dep. Kimpraswil

2.321.200.185

10

Dep. Keuangan

385.172.797.452

11

Dep. Kesehatan

4.264.738.331

12

Deperindag

1.107.544.813

13 14

Depkeham Bakorsutanal

15

Batan

16

BPN

17

BPPT*

18

BPS

4.504.493.887

19

IJJDI

47.518.143

20 21

BPK LEMIGAS

15.308.780 66.130.118.869 5.271.597.133 507.682.461 48.651.421.067

1.990.054.501 1.156.209.984 Jumlah

780.629.350.227

Dikonversikan dengan kurs tengah BI per tanggal 31 Desember 2005



Daftar 27

DATA ASSET KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA s.d. 31 Desember 2005 SUB DINAS KONSOLIDASI ASSET KKKS, DINAS MANAJEMEN RESIKO DAN PERPAJAKAN, DIVISI PENGENDALIAN FINANSIAL BPMIGAS Producing No OPERATOR WILAYAH KERJA DTT STATUS ONS/OFF A. CODE OPR.CODE 1 BP INDONESIA (Ex. ARCO) Onw. Java Sea 19-01-1967 PSC-EXT OFF 03 010 2 BUMI SIAK PUSAKO (Ex.Caltex) CPP Area - C. Sumatra 09-08-1975 PSC ONS 02 029 3 CHEVRON PACIFIC INDONESIA MFK Area - C. Sumatra 25-11-1963 PSC ONS 02 018 4 CHEVRON PACIFIC INDONESIA Rumbai C.sum.(Kangguru) 09-08-1975 PSC ONS 02 016 5 CHEVRON PACIFIC INDONESIA C&T Siak C.Sum.(Blok I,II,III.) 25-09-1963 PSC ONS 02 092 6 CHEVRON PACIFIC INDONESIA Makassar Strait 14-03-1973 PSC OFF 04 051 7 CHEVRON PACIFIC INDONESIA E. Kal. W. Pasir + Attaka 28-08-1968 PSC-EXT ONS/OFF 04 030 8 CAMAR RES.(Ex.Enterprise,Gfb,INDO PACIFIC) Bawean Block 12-02-1981 PSC ONS/OFF 03 063 9 CNOOC SE.BV. (Ex.Maxus,Ypf Maxus) S.E. Sumatra 06-09-1968 PSC-EXT OFF 02 011 10 CONOCO PHILLIPS. (Ex.Asamera,Gulf res.) Corridor - S. Sumatra 20-12-1983 PSC ONS 02 012 11 CONOCO PHILLIPS South Jambi 26-01-1990 JOB ONS 02 074 12 CONOCO PHILL.IPS (Ex.Asamera,Gulf res.) North Sumatra Blok "A" 01-09-1961 PSC-EXT ONS 02 004 13 CONOCO PHILLIPS (Ex.Conoco) Natuna Sea Blok "B" 16-10-1968 PSC-EXT OFF 02 017 14 COSTA INT'L (Ex.Japex Petr.) Gebang - Sumatra Utara 29-11-1985 PSCJOB ONS/OFF 02 034 15 ENERGY EQUITY (Ex. BP) Sengkang - South Sulawesi 25-04-1995 PSC ONS 03 003 16 EMP KANGEAN LTD. (Ex.Arbni,Bp Ind.) Kangean Block Java Sea 14-11-1980 PSC ONS/OFF 03 062 17 EXXONMOBIL OIL INDONESIA Bee Block 15-01-1970 PSC ONS/OFF 02 019 18 EXXONMOBIL OIL INDONESIA NSO 18-02-1981 PSC ONS 02 027 19 EXXONMOBIL OIL INDONESIA Pase Aceh 16-07-1968 PSC-EXT ONS 02 066 20 K O D E C O W. Madura Block 07-05-1981 JOA OFF 03 069 21 KUFPEC Seram non Bula 22-05-2000 PSC ONS 05 136 22 KALREZ PETR. (Ex. AGL,Santos) Bula - Seram 22-05-2000 PSC ONS 05 036 23 KONDUR PETR. (Ex.Lasmo) Malacca Strait 05-08-1970 PSC ONS/OFF 02 033 24 LAPINDO (Ex.Huffco) Brantas - Jawa Timur 23-04-1990 PSC ONS/OFF 03 021 25 MEDCO E&P (Ex.Bonham,Enim,Eel,Amerada,Exspan) Lematang Blok - S. Sumatra 06-04-1987 PSC ONS 02 031 26 MEDCO E&P (Ex.Stanvac,Exspan) Barisan-Rimau C/S.Sumatra 23-04-1973 PSC ONS 02 067 27 MEDCO E&P (Ex.Stanvac,Exspan) Kampar, C/S. SUM. Ext. 28-11-1963 PSC ONS 02 168 28 MEDCO E&P (Ex.Tesoro,Phillips,Exspan) Tarakan Kaltim. 14-01-1982 PSC ONS 04 078 29 PETROCHINA (Ex.Trend, Santa fe,Devon) Kepala Burung - Irian Jaya 15-10-1970 PSC ONS 05 042 30 PETROCHINA (Ex.Trend,Santa fe Devon) Jabung - Jambi 27-02-1993 PSC ONS 02 046 31 PETROCHINA (Ex.Trend,Santa fe,Devon) Tuban East Java 29-02-1988 JOB ONS 03 022 32 PETROCHINA (Ex.Trend,Santa fe,Devon) Salawati - Irian Jaya 23-04-1990 JOB ONS/OFF 05 081 33 PETROSELAT LTD. (Ex.Petronusa bb.) Selat panjang - Riau 06-09-1991 PSC ONS 02 070 34 PREMIER OIL NATUNA SEA B.V. (Ex.Amoseas) Natuna "A" 16-10-1989 PSC OFF 02 014 35 STAR ENERGY (Ex.Marathon,Clyde,Gulf,conocop.) Kakap Block Natuna 22-03-1975 PSC OFF 02 025 36 TOTAL E&P INDONESIE Mahakam 31-03-1966 PSC-EXT ONS/OFF 04 013 37 TALISMAN ENERGY (Ex.Bow V.Ex.CNWE.) Ogan Komering-Sumsel. 29-02-1988 JOB ONS 02 044 38 YPF AMERADA HESS (Ex.Elf Aqut.Saga,Ypf) Jambi Merang 10-02-1989 JOB ONS 02 050 39 VICO INDONESIA E. Kalimantan 08-08-1968 PSC-EXT ONS 04 047 JUMLAH

KETERANGAN Produksi/Di Extend Produksi Produksi Produksi/Di Extend Produksi/Di Extend Produksi/Di Extend Produksi/Di Extend Produksi Produksi/Di Extend Produksi/Di Extend Produksi Produksi/Di Extend Produksi/Di Extend Produksi Produksi Produksi Produksi Produksi Produksi/Di Extend Produksi Produksi Produksi/Di Extend Produksi/Di Extend Produksi Produksi Produksi Produksi/Di Extend Produksi/Di Extend Produksi/Di Extend Produksi Produksi Produksi Produksi Produksi Produksi Produksi/Di Extend Produksi Evaluasi Utn.Pgbgn. Produksi/Di Extend

ITEMS 7.895 8.697 430 131.661 975 515 9.782 119 6.148 1.396 242 623 4.041 424 458 565 17.050 630 66 788 1.932 1.339 2.254 369 14 1.807 1.439 206 8.923 2.253 863 349 248 568 1.283 7.168 1.340 70 11.213 236.143

ASSET COST (US$) 2.647.264.123,00 274.727.104,00 5.020.314,00 4.007.237.971,00 19.976.132,00 431.967.652,00 712.096.737,00 8.085.684,00 1.318.696.935,00 624.270.722,00 42.262.592,00 10.168.904,00 1.821.846.296,00 41.369.426,00 18.029.685,00 62.193.893,00 1.510.327.000,00 472.098.000,00 73.405.000,00 62.169.220,00 82.664.027,07 7.231.766,00 270.561.132,00 14.674.164,00 6.101.183,00 108.310.211,46 186.182.397,87 26.095.680,10 123.952.118,00 529.719.003,00 94.771.558,00 22.181.953,00 2.001.064,53 389.156.646,00 364.964.274,00 3.613.126.919,00 45.237.271,00 9.209.369,00 1.103.613.701,00 21.162.967.828,03

ACCUM. DEPR. 2.545.079.527,00 272.534.470,00 5.020.084,00 3.779.853.084,00 19.142.617,00 243.733.849,00 663.553.649,00 8.072.000,00 1.274.424.260,00 618.183.369,00 8.789.892,00 10.168.904,00 1.286.236.769,00 40.294.439,00 17.652.849,00 15.571.269,00 1.461.747.000,00 233.729.000,00 39.166.000,00 43.488.110,00 36.811.069,35 7.110.804,00 265.519.656,00 8.320.748,00 6.101.183,00 89.335.615,18 153.931.969,29 24.805.864,77 120.818.784,00 167.007.884,00 87.226.441,00 20.527.083,00 1.875.629,29 355.899.306,00 361.094.747,00 2.416.627.053,00 41.672.349,00 9.131.772,00 1.053.386.275,00 17.813.645.373,88

BOOK VALUE 102.184.596,00 2.192.634,00 230,00 227.384.887,00 833.515,00 188.233.803,00 48.543.088,00 13.684,00 44.272.675,00 6.087.353,00 33.472.700,00 535.609.527,00 1.074.987,00 376.836,00 46.622.624,00 48.580.000,00 238.369.000,00 34.239.000,00 18.681.110,00 45.852.957,72 120.962,00 5.041.476,00 6.353.416,00 18.974.596,28 32.250.428,58 1.289.815,33 3.133.334,00 362.711.119,00 7.545.117,00 1.654.870,00 125.435,24 33.257.340,00 3.869.527,00 1.196.499.866,00 3.564.922,00 77.597,00 50.227.426,00 3.349.322.454,15

Rp

208.031.973.749.535

175.108.134.025.240

32.923.839.724.295

Keterangan: Jumlah dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2005 1USD=Rp9.830,00



Daftar 27

DATA ASSET KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA s.d. 31 Desember 2005

II. Non Producing No OPERATOR 1 Elnusa Bangkanai 2 BP INDONESIA ( Ex. ARCO) 3 BP Muturi - BG Holding Muturi 4 ENI AMBALAT LTD. (Ex. Shell bv,Lasmo) 5 ENI BUKAT LTD. (Ex. Shell bv,Lasmo) 6 ENI KRUENG MANE LTD. (Ex. Lasmo) 7 LASMO RUNTU Ltd. 8 JOB PERTAMINA LASMO Ltd.

WILAYAH KERJA Bangkanai - C.E. Kalimantan Tangguh - Irian Jaya Muturi Ambalat - Lepas Pantai Kaltim Bukat - Kalimantan Timur Krueng Mane - N. Sumatera Runtu Malagot

DTT 04/12/1997 27/02/1993

STATUS PSC PSC

27/09/1999 24/02/1998 27/09/1999

PSC PSC PSC PSC PSC

JUMLAH

ONS/OFF A. CODE OPR.CODE ONS/OFF 03 170A ONS 05 055 OFF OFF OFF

04 04 01 04 05

037 072 059 084 081

KETERANGAN Non Producing Non Producing Non Producing Non Producing Non Producing Non Producing Non Producing Non Producing

ITEMS 173 36 198 2 57 43 243 28 780 Rp

ASSET COST (US$) 19.246,10 882.594,00 333.351,00 4.310,00 341.030,00 155.133,00 540.546,00 45.264,00 2.321.474,10 22.820.090.403,00

ACCUM. DEPR. 13.166,50 878.277,00 333.351,00 3.771,00 260.596,00 153.787,00 540.546,00 45.264,00 2.228.758,50 21.908.696.055,00

BOOK VALUE 6.079,60 4.317,00 539,00 80.434,00 1.346,00 92.715,60 911.394.348,00

Keterangan: Jumlah dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2005 1USD=Rp9.830,00

DATA ASET ASET NEGARA DIBAWAH PENGELOLAAN INTERNAL BPMIGAS s.d. 31 Desember 2005 III. NO 1 2 3 4 5

NAMA PERKIRAAN Peralatan Kantor - Alat Tulis Kantor - Kantor Pusat Peralatan Kantor - Furniture - Kantor Pusat Peralatan Kantor - Komputer - Kantor Pusat Peralatan Telekomunikasi Lainnya - Kantor Pusat Peralatan Kantor Lainnya - Kantor Pusat Total

COST (Rp) 25.039.619,00 952.562.142,00 12.358.127.458,00 26.400.000,00 1.831.565.835,00 15.193.695.054,00



Daftar 28

BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG LUAR NEGER PROJECTED DEBT SERVICE: JANUARY - DECEMBER 2006 (IDR) Local currency/ IDR units; Exchange rates at: 31.12.2005 ) FIN_SOURCE

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

TOTAL

PRINCIPAL BILATERAL

489.195.789.020 0

BONDS AND NOTES COMMERCIAL CRDT. EXPORT CREDIT LEASING MULTILATERAL TOTAL PRINCIPAL

1.446.226.816.380

549.267.253.240

0

1.953.083.910.820

0

990.658.975.690

0

2.643.641.253.540

0

293.361.870.410

0

0

1.443.843.395.260

554.465.042.680

82.947.397.870

2.083.688.062.880

0

1.039.537.726.670

0

6.386.734.378.650

0

0

19.873.704.475.240 82.947.397.870

22.388.886.640

0

9.030.879.980

0

843.010.970

6.356.422.050

0

96.442.130

10.437.651.280

0

1.011.605.300

6.775.533.930

56.940.432.280

1.011.351.764.640

1.405.423.685.640

947.032.609.970

635.086.800.170

786.826.975.880

2.596.479.636.450

923.683.568.250

1.456.027.591.790

855.265.313.410

684.977.058.150

680.750.443.220

2.788.361.993.360

14.771.267.440.930

45.759.062.860

26.414.822.120

38.939.539.680

146.418.203.880

57.508.793.050

15.852.782.020

45.758.964.560

26.414.822.120

30.367.779.680

135.847.788.620

57.508.793.050

15.852.782.020

642.644.133.660

2.160.469.603.080 3.729.165.106.240,00

1.163.755.878.210 4.041.821.202.350,00

2.025.542.855.970 3.569.813.138.840,00

1.695.749.413.100 4.430.338.327.970,00

1.533.148.709.340 3.368.986.464.930,00

1.339.456.197.250 6.601.786.291.310,00

2.227.308.334.200 3.490.112.737.420,00

1.201.328.232.000 4.210.657.881.170,00

2.053.946.149.470 3.504.481.936.520,00

1.660.240.130.560 4.564.753.040.210,00

1.604.721.342.370 3.383.529.910.610,00

1.399.960.623.820 10.597.685.311.780,00


20.065.627.469.370 55.493.131.349.350


Daftar 29

BAGIAN LANCAR UTANG OBLIGASI DALAM NEGERI PER 31 DESEMBER 2005 (Dalam Rupiah)

No.

Series

Maturity Date

FIXED RATE BOND 1.

FR0004

VR0009 VR0010

Rate (%)

13.317.430.000.000,00 15/02/2006

VARIABLE RATE BOND 1. 2.

Principle Outstanding

25/03/2006 25/10/2006

13.317.430.000.000,00

12,12500

10.308.250.000.000,00 3.229.756.000.000,00 7.078.494.000.000,00

12,83331 12,08651

Accrued Principle Indexation 1)

Indexed 2) Principle 0

13.317.430.000.000,00

0

0

13.317.430.000.000,00

0

0

10.308.250.000.000,00

0

0 0

3.229.756.000.000,00 7.078.494.000.000,00

0 0

HEDGE BOND

0

1. 2.

0 0

CPI INDEX LINKED BOND 3) 1. 2. 3. 4.

Unamortized Prem/(Disc)

SU002 SU002 SU004 SU004

GRAND TOTAL

01/04/2005 01/10/2005 01/06/2005 01/12/2005

8.689.340.240.480,00 1.249.242.898.583,00 1.249.242.898.583,00 3.095.427.221.657,00 3.095.427.221.657,00 32.315.020.240.480,00

3,00000 3,00000 3,00000 3,00000

0

8.689.340.240.480,00

0

0 0 0 0

1.249.242.898.583,00 1.249.242.898.583,00 3.095.427.221.657,00 3.095.427.221.657,00

0 0 0 0

32.315.020.240.480,00

0

1) Applied to hedge bonds 2) Net after accrued principle indexation 3) CPI indexed link bond is an amortized bonds



Daftar 29

BookValue 13.317.430.000.000,00 13.317.430.000.000,00

10.308.250.000.000,00 3.229.756.000.000,00 7.078.494.000.000,00

8.689.340.240.480,00 1.249.242.898.583,00 1.249.242.898.583,00 3.095.427.221.657,00 3.095.427.221.657,00 32.315.020.240.480,00


Daftar 30


UTANG BUNGA DAN KEWAJIBAN LUAR NEGERI LAINNYA PROJECTED DEBT SERVICE: JANUARY - DECEMBER 2006 (IDR) Local currency/ IDR units; Exchange rates at: 31.12.2005 ) FIN_SOURCE

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

455.675.125.310

314.720.199.510

245.350.587.440

544.234.833.890

443.514.697.720

2.061.060.228.600

0

63.687.134.820

0

0

0

0

941.104.540

0

7.083.173.610

0

528.824.510

240.634.536.810

295.623.419.190

220.539.942.680

162.865.415.830

145.158.803.940

OCT

NOV

DEC

TOTAL

303.592.531.380

295.627.567.450

269.552.067.100

557.866.900.950

433.453.309.350

2.507.004.106.090

8.431.652.154.790

0

63.687.134.820

0

0

0

0

127.374.269.640

8.154.859.870

0

0

7.029.511.640

0

522.444.840

7.993.461.100

32.253.380.110

1.496.073.989.470

184.251.052.670

281.538.828.080

208.521.597.910

173.729.787.410

121.750.654.430

1.453.461.273.690

4.984.149.302.110

INTERST BILATERAL BONDS AND NOTES COMMERCIAL CREDIT EXPORT CREDIT LEASING MULTILATERAL TOTAL INTERST

2.663.143.600

1.994.251.420

1.641.098.840

10.681.454.940

6.894.142.710

1.197.972.270

1.718.008.760

1.509.642.250

1.136.751.030

8.140.635.860

5.658.845.930

815.526.290

44.051.473.900

972.741.775.710

488.094.740.550

489.294.472.390

661.042.541.630

676.453.347.190

797.870.813.770

910.386.409.290

481.254.653.010

441.731.319.460

634.803.548.720

668.233.796.090

773.279.702.400

7.995.187.120.210

1.672.655.685.970

1.164.119.745.490

963.909.274.960

1.378.824.246.290

1.272.549.816.070

4.364.357.863.980

1.399.948.002.100

1.123.617.825.610

927.971.247.140

1.374.540.872.940

1.229.619.050.640

4.742.554.069.570

21.614.667.700.760

FEES BILATERAL EXPORT CREDIT MULTILATERAL TOTAL FEES

Total bunga dan kewajiban LN lainnya

1.851.962.170

536.688.510

192.736.810

570.582.350

757.548.950

1.939.459.000

1.574.874.130

516.045.510

171.268.090

577.001.340

622.111.210

5.243.233.530

14.553.511.600

22.750.473.360

18.796.965.320

1.195.593.410

1.005.677.810

1.241.873.050

1.987.714.470

766.523.740

1.871.032.370

587.027.940

139.359.910

732.413.640

841.801.880

51.916.456.900

131.368.120

15.931.815.220

1.038.696.780

8.406.321.100

6.467.569.860

9.902.997.580

27.818.900

3.893.112.520

988.701.400

4.391.581.990

9.292.151.550

7.812.598.930

68.284.733.950 134.754.702.450

24.733.803.650

35.265.469.050

2.427.027.000

9.982.581.260

8.466.991.860

13.830.171.050

2.369.216.770

6.280.190.400

1.746.997.430

5.107.943.240

10.646.676.400

13.897.634.340

1.697.389.489.620

1.199.385.214.540

966.336.301.960

1.388.806.827.550

1.281.016.807.930

4.378.188.035.030

1.402.317.218.870

1.129.898.016.010

929.718.244.570

1.379.648.816.180

1.240.265.727.040

4.756.451.703.910

21.749.422.403.210


Daftar 31


UTANG BUNGA OBLIGASI NEGARA PER 31 DESEMBER 2005 (Dalam Rupiah)

No.

Series

Maturity Date

FR0002 FR0004 FR0005 FR0010 FR0011 FR0012 FR0013 FR0014 FR0015 FR0016 FR0017 FR0018 FR0019 FR0020 FR0021 FR0022 FR0023 FR0024 FR0025 FR0026 FR0027 FR0028 FR0029 FR0030 FR0031 FR0032

Rate (%)

189.156.022.000.000

FIXED RATE BOND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Principle

15/06/2009 15/02/2006 15/07/2007 15/03/2010 15/05/2010 15/05/2010 15/09/2010 15/11/2010 15/02/2011 15/08/2011 15/01/2012 15/07/2012 15/06/2013 15/12/2013 15/12/2010 15/09/2011 15/12/2012 15/10/2010 15/10/2011 15/10/2014 15/06/2015 15/07/2017 15/04/2007 15/05/2016 15/11/2020 15/07/2018

20.011.798.000.000 13.317.430.000.000 15.992.245.000.000 12.012.678.000.000 800.000.000.000 2.488.141.000.000 5.453.601.000.000 1.349.947.000.000 7.264.938.000.000 7.264.937.000.000 7.209.063.000.000 7.209.062.000.000 11.856.341.000.000 11.856.341.000.000 3.000.000.000.000 2.700.000.000.000 11.332.500.000.000 5.700.000.000.000 8.804.000.000.000 6.750.000.000.000 5.000.000.000.000 3.000.000.000.000 4.670.000.000.000 5.330.000.000.000 7.223.000.000.000 1.560.000.000.000

14,00000 12,12500 12,25000 13,15000 13,55000 12,62500 15,42500 15,57500 13,40000 13,45000 13,15000 13,17500 14,25000 14,27500 14,50000 12,00000 11,00000 12,00000 10,00000 11,00000 9,50000 10,00000 9,50000 10,75000 11,00000 15,00000

210.683.330.000.000

Accrued Principle

Indexed Principle

Accrued Interest

0

189.156.022.000.000

5.367.441.925.390

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.011.798.000.000 13.317.430.000.000 15.992.245.000.000 12.012.678.000.000 800.000.000.000 2.488.141.000.000 5.453.601.000.000 1.349.947.000.000 7.264.938.000.000 7.264.937.000.000 7.209.063.000.000 7.209.062.000.000 11.856.341.000.000 11.856.341.000.000 3.000.000.000.000 2.700.000.000.000 11.332.500.000.000 5.700.000.000.000 8.804.000.000.000 6.750.000.000.000 5.000.000.000.000 3.000.000.000.000 4.670.000.000.000 5.330.000.000.000 7.223.000.000.000 1.560.000.000.000

123.152.604.892 605.530.224.670 899.675.726.965 466.920.781.182 13.774.400.000 39.917.246.063 248.646.030.393 26.716.801.077 365.063.134.500 366.421.627.469 435.355.314.570 436.184.296.310 74.268.120.024 74.398.539.775 19.122.000.000 95.769.000.000 54.792.637.500 144.694.500.000 186.239.816.000 157.065.750.000 20.880.000.000 137.772.000.000 93.848.320.000 72.807.800.000 100.963.094.000 107.462.160.000 2.769.243.440.150

0

210.683.330.000.000

1

VR0009

25/03/2006

3.229.756.000.000

12,83331

0

3.229.756.000.000

6.908.448.084

2

VR0010

25/10/2006

7.078.494.000.000

12,08651

0

7.078.494.000.000

155.762.260.470

3

VR0011

25/02/2007

5.311.352.000.000

12,68922

0

5.311.352.000.000

65.929.812.376

4

VR0012

25/09/2007

8.465.924.000.000

12,83331

0

8.465.924.000.000

18.108.611.436

5

VR0013

25/01/2008

11.655.279.000.000

12,08651

0

11.655.279.000.000

256.474.414.395

6

VR0014

25/08/2008

13.658.625.000.000

12,68922

0

13.658.625.000.000

169.544.512.125

7

VR0015

25/12/2008

12.426.786.000.000

12,83331

12.426.786.000.000

26.580.895.254

8

VR0016

25/07/2009

13.363.032.000.000

12,08651

13.363.032.000.000

294.053.519.160

VARIABLE RATE BOND

9

VR0017

25/06/2011

4.483.666.000.000

12,83331

0

4.483.666.000.000

9.590.561.574

10

VR0018

25/10/2012

1.065.483.000.000

12,08651

0

1.065.483.000.000

23.445.953.415

11

VR0019

25/12/2014

11.406.226.000.000

12,83331

0

11.406.226.000.000

24.397.917.414

12

VR0020

25/04/2015

9.899.007.000.000

12,08651

0

9.899.007.000.000

217.827.649.035

13

VR0021

25/11/2015

7.546.328.000.000

12,68922

0

7.546.328.000.000

93.672.569.464

14

VR0022

25/03/2016

9.666.749.000.000

12,83331

0

9.666.749.000.000

20.677.176.111

15

VR0023

25/10/2016

8.652.056.000.000

12,08651

0

8.652.056.000.000

190.388.492.280

16

VR0024

25/02/2017

9.909.300.000.000

12,68922

0

9.909.300.000.000

123.004.140.900

17

VR0025

25/09/2017

6.909.300.000.000

12,83331

0

6.909.300.000.000

14.778.992.700

18

VR0026

25/01/2018

5.442.142.000.000

12,08651

0

5.442.142.000.000

119.754.334.710

19

VR0027

25/07/2018

5.442.142.000.000

12,08651

0

5.442.142.000.000

119.754.334.710

20

VR0028

25/08/2018

7.033.994.000.000

12,68922

0

7.033.994.000.000

87.312.967.522

21

VR0029

25/08/2019

12.212.320.000.000

12,68922

0

12.212.320.000.000

151.591.528.160

22

VR0030

25/12/2019

10.503.015.000.000

12,83331

0

10.503.015.000.000

22.465.949.085

23

VR0031

25/07/2020

25.322.354.000.000

12,08651

0

25.322.354.000.000

557.218.399.770

0

HEDGE BOND

-

1. 111.712.180.227.655

CPI INDEX LINKED BOND

0

111.712.180.227.655

441.219.699.238

1.

SU002

01/04/2018

31.231.072.464.569

3,00000

0

31.231.072.464.569

236.158.246.581

2.

SU004

01/12/2018

80.481.107.763.086

3,00000

0

80.481.107.763.086

205.061.452.657

0

144.536.094.294.530

59.699.691.122

0

144.536.094.294.530

59.699.691.122

1.073.000.000.000

34.405.000.000.000

766.566.416.880

205.289.502.762

144.536.094.294.530

SRBI 1.

SRBI01

01/08/2033

144.536.094.294.530

0.10000

33.332.000.000.000

INTERNATIONAL BOND

1

RI0014

10/03/2014

8.554.000.000.000

6,75000

1.276.000.000.000

9.830.000.000.000

2

RI0014

10/03/2015

9.613.000.000.000

7,25000

217.000.000.000

9.830.000.000.000

140.968.681.319

3

RI0014

10/03/2016

9.099.000.000.000

7,50000

(252.000.000.000)

8.847.000.000.000

310.125.815.217

4

RI0014

10/03/2035

6.066.000.000.000

8,50000

(168.000.000.000)

5.898.000.000.000

110.182.417.582

1.073.000.000.000

690.492.626.522.185

9.404.171.172.780

GRAND TOTAL

689.419.626.522.185



Lampiran 32 INTEREST, ACCRUED INTEREST, AND ACCRUED INDEXATION FORMULA COMPUTATION FOR GOVERNMENT BONDS FIXED RATE BONDS Fixed rate bonds are long-term debt instruments paying a semi-annual coupon on a fixed rate basis and can be issued at par, discount or premium. Formula: (1)

Coupon = Principal * Coupon Rate / Frequency of Coupon per Year

(2)

Monthly Interest Accrual = Principal * Coupon Rate / Frequency of Coupon per Year * Actual No of Days in Month / Actual No of Days in Current Coupon Period

(3)

Monthly Amortization of Discount = Discount Amount * Actual No of Days in Month / Actual No of Days from Issue Date to Maturity Date

(4)

Monthly Amortization of Premium = Premium Amount * Actual No of Days in Month / Actual No of Days from Issue Date to Maturity Date

(5)

Interest Accrual as at Value Date = Principal * Coupon Rate / Frequency of Coupon per Year * Actual No of Days from Last Coupon Date / Actual No of Days in Current Coupon Period

(6)

Unamortized Discount as at Value Date = Discount Amount * Actual No of Days to Maturity Date / Actual No of Days from Issue Date to Maturity Date

(7)

Unamortized Premium as at Value Date = Premium Amount * Actual No of Days Actual No of Days to Maturity Date / Actual No of Days from Issue Date to Maturity Date

VARIABLE RATE BONDS Variable rate bonds are long-term debt instruments paying a quarterly coupon at a rate that is indexed to a particular reference rate, currently the SBI rate. The coupon rate is determined at the beginning of the repricing (or coupon) period. Formula: (1)

Coupon = Principal * Coupon Rate / Frequency of Coupon per Year

(2)

Monthly Interest Accrual = Principal * Coupon Rate / Frequency of Coupon per Year * Actual No of Days in Month / Actual No of Days in Current Coupon Period

Daftar Neraca -233-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) (3)

Interest Accrual as at Value Date = Principal * Coupon Rate / Frequency of Coupon per Year * Actual No of Days from Issue (Previous Coupon) Date / Actual No of Days in Current Coupon Period

Daftar Neraca -234-


Daftar 33 OBLIGASI NEGARA JANGKA PANJANG PER 31 DESEMBER 2005 (Dalam Rupiah)

No.

Series

Maturity Date

FIXED RATE BOND


Rate (%)

175.838.592.000.000,00


Indexed 2) Principle


BookValue

0

175.838.592.000.000,00

(2.797.533.816.462,00)

173.041.058.183.538,00

1.

FR0002

15/06/2009

20.011.798.000.000

14,00000

0

20.011.798.000.000

0

20.011.798.000.000

2.

FR0005

15/07/2007

15.992.245.000.000

12,25000

0

15.992.245.000.000

0

15.992.245.000.000

3.

FR0010

15/03/2010

12.012.678.000.000

13,15000

0

12.012.678.000.000

0

12.012.678.000.000

4

FR0011

15/05/2010

800.000.000.000

13,55000

0

800.000.000.000

0

800.000.000.000

5

FR0012

15/05/2010

2.488.141.000.000

12,62500

0

2.488.141.000.000

0

2.488.141.000.000

6

FR0013

15/09/2010

5.453.601.000.000

15,42500

0

5.453.601.000.000

0

5.453.601.000.000

7

FR0014

15/11/2010

1.349.947.000.000

15,57500

0

1.349.947.000.000

0

1.349.947.000.000

8

FR0015

15/02/2011

7.264.938.000.000

13,40000

0

7.264.938.000.000

0

7.264.938.000.000

9

FR0016

15/08/2011

7.264.937.000.000

13,45000

0

7.264.937.000.000

0

7.264.937.000.000

10

FR0017

15/01/2012

7.209.063.000.000

13,15000

0

7.209.063.000.000

0

7.209.063.000.000

11

FR0018

15/07/2012

7.209.062.000.000

13,17500

0

7.209.062.000.000

0

7.209.062.000.000

12

FR0019

15/06/2013

11.856.341.000.000

14,25000

0

11.856.341.000.000

0

11.856.341.000.000

13

FR0020

15/12/2013

11.856.341.000.000

14,27500

0

11.856.341.000.000

0

11.856.341.000.000

14

FR0021

15/12/2010

3.000.000.000.000

14,50000

0

3.000.000.000.000

(30.051.212.990,00)

2.969.948.787.010

15

FR0022

15/09/2011

2.700.000.000.000

12,00000

0

2.700.000.000.000

(20.022.495.896,00)

2.679.977.504.104

16

FR0023

15/12/2012

11.332.500.000.000

11,00000

0

11.332.500.000.000

(312.385.561.086,00)

11.020.114.438.914

17

FR0024

15/10/2010

5.700.000.000.000

12,00000

0

5.700.000.000.000

(176.995.115.814,00)

5.523.004.884.186

18

FR0025

15/10/2011

8.804.000.000.000

10,00000

0

8.804.000.000.000

(246.399.341.503,00)

8.557.600.658.497

19

FR0026

15/10/2014

6.750.000.000.000

11,00000

0

6.750.000.000.000

(155.885.026.787,00)

6.594.114.973.213

20

FR0027

15/06/2015

5.000.000.000.000

9,50000

0

5.000.000.000.000

(178.793.749.500,00)

4.821.206.250.500

21

FR0028

15/07/2017

3.000.000.000.000

10,00000

0

3.000.000.000.000

(81.704.154.790,00)

2.918.295.845.210

22

FR0029

15/04/2007

4.670.000.000.000

9,50000

0

4.670.000.000.000

(13.600.948.026,00)

4.656.399.051.974

23

FR0030

15/05/2016

5.330.000.000.000

10,75000

0

5.330.000.000.000

(163.989.770.818,00)

5.166.010.229.182

24

FR0031

15/11/2020

7.223.000.000.000

11,00000

0

7.223.000.000.000

(1.338.214.268.612,00)

5.884.785.731.388

25

FR0032

15/07/2018

1.560.000.000.000

15,00000

0

1.560.000.000.000

(79.492.170.640,00)

1.480.507.829.360

VARIABLE RATE BOND

200.375.080.000.000

-

200.375.080.000.000

1 VR0011

25/02/2007

5.311.352.000.000

12,68922

0

5.311.352.000.000

-

5.311.352.000.000

2 VR0012

25/09/2007

8.465.924.000.000

12,83331

0

8.465.924.000.000

-

8.465.924.000.000

3 VR0013

25/01/2008

11.655.279.000.000

12,08651

0

11.655.279.000.000

-

11.655.279.000.000

4 VR0014

25/08/2008

13.658.625.000.000

12,68922

0

13.658.625.000.000

-

13.658.625.000.000

5 VR0015

25/12/2008

12.426.786.000.000

12,83331

0

12.426.786.000.000

-

12.426.786.000.000

6 VR0016

25/07/2009

13.363.032.000.000

12,08651

0

13.363.032.000.000

-

13.363.032.000.000

7 VR0017

25/06/2011

4,483,666,000,000

12,83331

0

4,483,666,000,000

0

8 VR0018

25/10/2012

1,065,483,000,000

12,08651

0

1,065,483,000,000

0

1,065,483,000,000

9 VR0019

25/12/2014

11,406,226,000,000

12,83331

0

11,406,226,000,000

0

11,406,226,000,000

10 VR0020

25/04/2015

9,899,007,000,000

12,08651

0

9,899,007,000,000

0

9,899,007,000,000

11 VR0021

25/11/2015

7,546,328,000,000

12,68922

0

7,546,328,000,000

0

7,546,328,000,000

12 VR0022

25/03/2016

9,666,749,000,000

12,83331

0

9,666,749,000,000

0

9,666,749,000,000

13 VR0023

25/10/2016

8,652,056,000,000

12,08651

0

8,652,056,000,000

0

8,652,056,000,000

14 VR0024

25/02/2017

9,909,300,000,000

12,68922

0

9,909,300,000,000

0

9,909,300,000,000

15 VR0025

25/09/2017

6,909,300,000,000

12,83331

0

6,909,300,000,000

0

6,909,300,000,000

16 VR0026

25/01/2018

5,442,142,000,000

12,08651

0

5,442,142,000,000

0

5,442,142,000,000

17 VR0027

25/07/2018

5,442,142,000,000

12,08651

0

5,442,142,000,000

0

5,442,142,000,000

18 VR0028

25/08/2018

7,033,994,000,000

12,68922

0

7,033,994,000,000

0

7,033,994,000,000

19 VR0029

25/08/2019

12,212,320,000,000

12,68922

0

12,212,320,000,000

0

12,212,320,000,000

20 VR0030

25/12/2019

10,503,015,000,000

12,83331

0

10,503,015,000,000

0

10,503,015,000,000

21 VR0031

25/07/2020

25.322.354.000.000

12,08651

-

25.322.354.000.000

-

25.322.354.000.000

-

103.022.839.987.175

0

103.022.839.987.175

0 0

28.732.586.667.403 74.290.253.319.772

0 0

28.732.586.667.403 74.290.253.319.772

CPI INDEX LINKED BOND 1. 2.

SU002 SU004

01/04/2018 01/12/2018

SRBI01

01/08/2033

SRBI 1.

200.375.080.000.000

103.022.839.987.175 28.732.586.667.403 74.290.253.319.772

3,00000 3,00000

144.536.094.294.530 144,536,094,294,530

International Bond

33.332.000.000.000

R1014 R1035 R1015 R1016

8.554.000.000.000 6.066.000.000.000 9.613.000.000.000 9.099.000.000.000

1 2 3 4

-

GRAND TOTAL

03/10/2014 10/12/2035 20/4/2015 01/12/2016

657.104.606.281.705

4,483,666,000,000

-

144.536.094.294.530

-

144.536.094.294.530

0.10000

0

144,536,094,294,530

0

144,536,094,294,530

1.073.000.000.000

34.405.000.000.000

(290.354.227.529)

34.114.645.772.471

6,75000 8,50000 7,25000 7,50000

1.276.000.000.000 (168.000.000.000) 217.000.000.000 (252.000.000.000)

9.830.000.000.000 5.898.000.000.000 9.830.000.000.000 8.847.000.000.000

(57.975.704.593) (78.096.785.106) (79.759.432.242) (74.522.305.588)

9.772.024.295.407 5.819.903.214.894 9.750.240.567.758 8.772.477.694.412

1.073.000.000.000

658.177.606.281.705

(3.087.888.043.991)

655.089.718.237.714

1) Applied to hedge bonds & International Bonds 2) Net after accrued principle indexation


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) No.

Series

Maturity Date


Daftar 33 Rate (%)


Indexed 2) Principle


BookValue

3) CPI indexed link bond is an amortized bonds



Daftar 34

SALDO REKENING - REKENING ESCROW SUBSIDI/PSO PER 31 DESEMBER 2005 (dalam rupiah) No.

1 2 3 4 5 6 7

BANK

BRI KCK Sudirman BRI KCK Sudirman Bank Bukopin Pusat Bank Bukopin Pusat Bank BNI KCU Kramat Jakarta Bank BNI KCU Kramat Jakarta Bank BNI KCU Kramat Jakarta Jumlah

REKENING ESCROW NAMA REKENING

Cadangan Subsidi Pangan Tahun Anggaran 2001 Rekening Cadangan Dana Subsidi Pangan TA 2003 Rekening Titipan Subsidi Pangan Rekening Cadangan Dana Subsidi Pangan TA 2003 Cadangan Subsidi Bulog QQ Dirjen Perbendaharaan Sub Account Cadangan Dana PSO Cadangan Subsidi Pupuk QQ Dirjen Perbendaharaan

NO. REKENING

REKENING

0206-01-000089-30-1 0206-01-001939-30-5 1016053-01-1 1016977-01-9 0094720712 10560823 0094720701

Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan

SALDO AKHIR 31-Des-05

65.921.450.580 155.178.346.179 382.856.718.142 54.080.596.335 14.032.115.059 85.173.260.273 440.559.422.376 1.197.801.908.944



Daftar 35

SALDO REKENING - REKENING ESCROW DANA BAGI HASIL PER 31 DESEMBER 2005 (dalam rupiah) No.

1 2 3 4 5

BANK

Bank BNI KCU Kramat Jakarta Bank BNI KCU Kramat Jakarta Bank BNI KCU Kramat Jakarta Bank BNI KCU Kramat Jakarta Bank Indonesia Jumlah

REKENING ESCROW NAMA REKENING

Sub Account DBH SDA Kehutanan Sub Account DBH SDA Perikanan Sub Account DBH SDA Pertambangan Umum Sub Account DAK DR Sub BUN Dana DAK DR Tahun 2002 Yang Belum Disalurkan

NO. REKENING

REKENING

0010560801 0010560798 0010560812 0013630358 502,000,003

Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan

SALDO AKHIR 31-Des-05

319.809.134.906 61.337.704.291 306.599.060.957 1.605.121.953.562 16.168.946.303 2.309.036.800.019



Daftar 36 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA TAHUN 2005 Laporan pertanggungjawaban pengelolaan Surat Utang Negara (SUN) ini disusun untuk memenuhi amanat pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi atas Pengelolaan Surat Utang Negara. Dalam pasal 16 UU dimaksud, disebutkan bahwa: (1) Menteri wajib menyelenggarakan penatausahaan dan membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan Surat Utang Negara dan dana yang dikelola. (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, laporan ini juga disusun agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengetahui secara jelas dan transparan informasi terkait dengan pengelolaan Surat Utang Negara. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara transparan, profesional dan bertanggung jawab. Seluruh angka dan data yang digunakan dalam laporan ini meliputi realisasi selama satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2005 dan berakhir 31 Desember 2005, kecuali secara jelas dinyatakan lain. I.

Portofolio SUN Surat Utang Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Tujuan penerbitan SUN ialah untuk: (1) membiayai defisit APBN, (2) menutup kekurangan kas jangka pendek, dan (3) mengelola portofolio utang negara. A. Jenis SUN Secara umum SUN dapat dibedakan atas Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dan Obligasi Negara (ON) yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Sampai akhir tahun 2005, Pemerintah baru menerbitkan ON dan belum pernah menerbitkan SPN. Menurut denominasi mata uangnya, ON yang telah diterbitkan Pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu ON berdenominasi Rupiah dan ON berdenominasi valuta asing. Menurut jenis tingkat bunganya, ON dapat dikelompokkan ke dalam ON dengan tingkat bunga tetap dan ON dengan tingkat bunga mengambang. 1. Obligasi Negara Berdenominasi Rupiah Obligasi negara berdenominasi Rupiah dapat dipisahkan ke dalam beberapa jenis, yaitu: a. Obligasi berbunga tetap (fixed rate bonds – FR) Obligasi jenis ini memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Berdasarkan posisi akhir tahun 2005, tingkat kupon obligasi jenis FR berkisar antara 9,5% sampai 15,575%, yang terdiri dari 26 seri, dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2006 sampai 2020. Obligasi jenis FR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. Daftar Neraca

237

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) b. Obligasi berbunga mengambang (variable rate bonds – VR) Obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Dalam hal ini referensi yang digunakan ialah tingkat bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) berjangka 3 bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan. Sampai akhir tahun 2005, terdapat 23 seri VR yang masa jatuh temponya berkisar antara tahun 2006 sampai dengan 2020. Obligasi jenis VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. c. Obligasi lindung nilai (hedge bonds – HB) Obligasi lindung nilai (HB) adalah obligasi yang diterbitkan dalam denominasi Rupiah dengan pembayaran kupon dan pokok yang disesuaikan atau diindeks terhadap perubahan kurs Rp/USD. Pada saat jatuh tempo pembayaran, baik pokok maupun kupon, nilai nominalnya akan disesuaikan terlebih dahulu terhadap nilai tukar Rp/USD yang berlaku. Apabila nilai tukar Rupiah terhadap USD pada saat jatuh tempo pembayaran melemah dibanding nilai tukar pada saat penerbitan, maka nilai nominal HB setelah indeksasi akan meningkat sehingga meningkatkan jumlah pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo, dan sebaliknya. Sesuai dengan terms and condition-nya, pelunasan HB jatuh tempo dapat dilakukan dengan ON baru atau dengan tunai. Tingkat kupon HB ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu, yaitu SIBOR (Singapore Inter Bank Offered Rate) + margin 2%. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pada akhir tahun 2005 tidak terdapat lagi obligasi jenis ini. Obligasi seri HB terakhir telah dilunasi pada bulan Juni 2005. Obligasi jenis HB ini tidak dapat diperdagangkan. d. Surat utang kepada BI (SU) Dalam rangka program penjaminan perbankan dan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), pada tahun 1998 dan 1999 Pemerintah menerbitkan empat seri SU, yaitu SU-001, SU-002, SU-003 dan SU-004, dengan total nominal sebesar Rp218,3 triliun. SU-001 dan SU-003 merupakan SU yang diterbitkan dalam rangka BLBI yang dikucurkan oleh Bank Indonesia saat krisis moneter tahun 1998/1999. SU-002 merupakan penyertaan modal negara pada Bank Ekspor Impor Indonesia. Sementara SU-004 merupakan surat utang yang diterbitkan dalam rangka program penjaminan Pemerintah. Sesuai dengan terms & conditions awalnya, Obligasi jenis ini memiliki tingkat bunga tetap sebesar 3% yang diperhitungkan atas pokok yang diindeks berdasarkan inflasi. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. Sementara pokok utang diamortisasi (dicicil) setiap enam bulan sekali secara proporsional atas dasar pokok yang telah diindeks. Pembayaran cicilan pokok dilakukan bersamaan dengan pembayaran bunga, dan dimulai setelah masa tenggang (grace period) berakhir. Sebagai bagian dari penyelesaian BLBI, Pemerintah dan BI telah sepakat untuk mengganti SU-001 dan SU-003 dengan menerbitkan surat utang jenis baru yaitu SRBI (Special Rate Bank Indonesia) pada tanggal 7 Agustus 2003. Adanya kesepakatan tersebut telah mengubah terms & conditions awal yang secara lebih rinci dijelaskan pada bagian tersendiri di bawah ini. Sementara untuk SU-002 dan SU-004, Pemerintah bersama dengan BI tengah membahas proses restrukturisasinya. Selain SU-001, SU-002, SU-003 dan SU-004, Pemerintah juga menerbitkan SU005 untuk pembiayaan kredit program. Obligasi ini jatuh tempo tahun 2009, dan memiliki tingkat kupon yang ditetapkan berdasarkan tingkat bunga SBI berjangka 3 bulan. SU-005 memiliki plafon sebesar Rp9,97 triliun, namun demikian jumlah realisasi yang menjadi utang pemerintah hanyalah jumlah dana yang sudah disalurkan dalam rangka pembiayaan beberapa skim kredit program, yang per posisi akhir tahun 2005 berjumlah Rp2,58 triliun. Daftar Neraca

238

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) Pada tanggal 6 September 2001, Pemerintah juga telah menerbitkan SU006 sebesar nominal Rp40.000.000.000.000. Jumlah nominal atas SU-006 ini merupakan jumlah maksimum yang dapat ditarik oleh Pemerintah yang digunakan untuk program penjaminan perbankan, sehingga baru akan efektif menjadi utang jika memang sudah ditarik. Sampai 31 Desember 2005 Pemerintah belum menarik sama sekali, sehingga nilai utang Pemerintah atas SU-006 per tanggal 31 Desember 2005 adalah nol. e. SRBI (Special Rate Bank Indonesia) SRBI, yang lengkapnya SRBI-01/MK/2003, adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka penyelesaian bantuan likuiditas BI. Nilai nominal penerbitan SRBI adalah sebesar Rp144.536.094.294.530 atau sama dengan jumlah nominal SU-001 dan SU003. SRBI jatuh tempo tahun 2033 dengan tingkat kupon 0,1% setahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik 2 (dua) kali setahun. Pelunasan SRBI dapat bersumber dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah dan akan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter BI telah mencapai di atas 10%. Dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia kurang dari 3%, maka Pemerintah akan membayar charge kepada Bank Indonesia sebesar kekurangan dana yang diperlukan untuk mencapai rasio modal tersebut. 2. Obligasi Negara Berdenominasi Mata Uang Asing Sepanjang tahun 2005, Pemerintah telah dua kali menerbitkan ON berdenominasi USD (Dollar Amerika), yaitu INDO-15 pada tanggal 20 April 2005 dan INDO-16 & INDO-35 pada tanggal 12 Oktober 2005 dengan total nominal penerbitan sebesar USD2.500.000.000. INDO-15 diterbitkan dengan nilai nominal USD1.000.000.000. Obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 20 April 2015 dengan tingkat kupon tetap sebesar 7,25% setahun. Sementara INDO-16 dan INDO-35 diterbitkan dengan nominal masing-masing sebesar USD900.000.000 dan USD600.000.000. INDO-16 memiliki kupon 7,50% dan jatuh tempo tanggal 12 Januari 2016, sementara INDO-35 memiliki kupon 8,5% dan jatuh tempo tanggal 12 Oktober 2035. Seluruh seri ON berdenominasi USD di atas dapat diperdagangkan/ diperjualbelikan. B. Saldo SUN dan Perubahannya Surat Utang Negara dapat berubah saldonya akibat adanya penerbitan baru, pelunasan, pembelian kembali atau oleh sebab lainnya. Posisi SUN per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2005 masing-masing dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2. Adapun ringkasan perubahan posisi SUN tahun 2005 adalah sebagai berikut: Tabel 17: Ringkasan Perubahan Posisi SUN Tahun 2005 Obligasi Negara

Seri Fixed Rate Seri Variable Rate Seri Hedge Bonds SU-nominal SU-diindeks SRBI Obl. internasional (USD) Obligasi internasional* Total

31 Desember 2004 (Juta Rp) 178.733.094 220.571.106 2.711.595 75.140.834 106.353.194 144.536.094 1.000.000.000 9.290.000 662.195.083

31 Desember 2005 (Juta Rp) 189.156.022 210.683.330 0 76.362.736 114.295.416 144.536.094 3.500.000.000 34.405.000 693.075.862

Selisih (Juta Rp) 10.422.928 -9.887.776 -2.711.595 7.942.222 25.115.000 30.880.779,00

* Kurs pada tanggal 31 Desember 2004 dan 30 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp9.290/USD dan Rp9.830/USD.

Daftar Neraca

239


Memperhatikan tabel di atas, dapat dilihat adanya perubahan yang cukup signifikan berupa meningkatnya porsi SUN berbunga tetap (FR) dan menurunnya porsi SUN berbunga mengambang (VR). Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk menurunkan risiko tingkat bunga. Namun demikian, di lain pihak porsi SUN berdenominasi USD meningkat, yang menunjukkan naiknya risiko nilai tukar Rp/USD. Pembahasan lebih lanjut mengenai portofolio dan risiko SUN akan dibahas pada butir 3.6. Pengelolaan Portofolio dan Risiko. Secara rinci, perubahan posisi SUN pada tabel di atas diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut: Saldo Awal (31 Desember 2004) Rp 662.195.083.250.061 Penerbitan (nominal): • Penerbitan ON Rupiah 22.540.000.000.000 • Penerbitan INDO-15, 16 & 35 25.115.000.000.000 (plus penyesuaian kurs) • Penambahan SU-005 1.221.902.000.000 • Indeksasi SU-002 dan SU-004 6.720.320.272.124 • Penerbitan ON dalam rangka debt switching 5.673.000.000.000 • Penerbitan ON pengganti HB jatuh tempo 2.865.356.000.000 Total Penerbitan Rp64.135.578.272.124 Pelunasan/pembayaran pokok: • ON seri FR jatuh tempo • ON seri VR jatuh tempo • ON seri HB jatuh tempo (nominal) • Pembelian kembali (buyback) • Pelunasan dalam rangka debt switching • Program divestasi BPD Total Pelunasan Netto (Penerbitan-Pelunasan ON) Tahun 2004 Saldo akhir (30 Desember 2005)

(13.712.072.000.000) (5.980.172.000.000) (2.711.595.000.000) (5.158.000.000.000) (5.673.000.000.000) (19.960.000.000) (33.254.799.000.000) 30.880.779.272.124 Rp 693.075.862.522.185

Mengacu pada perubahan yang terjadi, maka struktur jatuh tempo pokok SUN yang dapat diperdagangkan (tradable bonds), pada akhir tahun 2004, akhir tahun 2005, dan perbandingannya adalah sebagai berikut:

Struktur Jatuh Tempo SUN yang Dapat Diperdagangkan 31 Desember 2004 50,00

40,00

Triliun Rp

30,00

20,00

10,00

Total

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

19,69

26,41

34,81

40,01

33,69

29,80

30,52

26,82

23,71

27,45

17,45

18,32

16,82

17,92

22,72

22,46

408,59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,29

-

-

VR

5,98

11,86

16,41

40,01

13,68

-

4,48

1,07

-

11,41

17,45

18,32

FR

13,71

14,55

18,40

-

20,01

29,80

26,03

25,75

23,71

6,75

-

-

Int' Bonds

-

9,29

16,82

-

17,92

-

22,72

-

22,46

220,57

-

-

-

-

178,73

Daftar Neraca

240


Grafik 18: Struktur Jatuh Tempo SUN yang Dapat Diperdagangkan 31 Des 2004

Struktur Jatuh Tempo SUN yang Dapat Diperdagangkan 31 Desember 2005 50,00

40,00

Trillion Rp

30,00

20,00

10,00

Total

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2035

Total

23,63

34,44

37,74

33,37

30,80

30,52

26,82

23,71

27,99

32,28

32,50

19,82

19,48

22,72

32,55

5,90

434,24

-

-

-

-

-

-

-

-

9,83

9,83

8,85

-

-

-

-

5,90

34,41

VR

10,31

13,78

37,74

13,36

-

4,48

1,07

-

11,41

17,45

18,32

16,82

17,92

22,72

25,32

-

210,68

FR

13,32

20,66

-

20,01

30,80

26,03

25,75

23,71

6,75

5,00

5,33

3,00

1,56

-

7,22

-

189,16

Int'l Bonds

Grafik 19: Struktur Jatuh Tempo SUN yang Dapat Diperdagangkan 31 Des 2005

Perbandingan Struktur Jatuh Tempo SUN yang Dapat Diperdagangkan 31 Des 2004 - 30 Des 2005 50,00

Daftar Neraca 40,00

241


Grafik 20: Perbandingan Struktur Jatuh Tempo SUN yang Dapat Diperdagangkan Berdasarkan ketiga grafik di atas, dapat dilihat bahwa pengelolaan SUN tahun 2005 menunjukkan adanya upaya untuk menggeser porsi SUN yang jatuh tempo tahun 2006 – 2009 ke tahun-tahun berikutnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko pendanaan kembali (refinancing risk) pada periode tersebut. Adanya spike di tahun 2015 dan 2016 sebagaimana ditunjukkan pada posisi akhir tahun 2005, lebih disebabkan oleh penerbitan SUN berdenominasi valas yang jatuh tempo tahun 2015 dan 2016. Pemerintah berupaya untuk mewujudkan struktur jatuh tempo yang smooth sehingga tidak ada tekanan fiskal pada tahun tertentu. Struktur jatuh tempo utang Pemerintah yang ideal ialah yang sesuai dengan daya dukung fiskal setiap tahunnya. Jadi, pada tahun-tahun dimana penerimaan negara diperkirakan meningkat, maka tahun-tahun itu memperoleh porsi jatuh tempo utang yang lebih besar. Namun demikian, mengingat sangat sulit memperkirakan penerimaan Pemerintah dalam jangka panjang, maka dalam rangka prudent debt management dapat diasumsikan struktur jatuh tempo yang baik ialah yang smooth (merata) dan dalam jumlah yang tidak terlampau tinggi setiap tahunnya. Saat ini Pemerintah memperkirakan jumlah jatuh tempo pokok (belum termasuk bunga) sebesar Rp35 triliun sampai Rp40 triliun setiap tahunnya sudah terlampau tinggi sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk menurunkannya. Upaya tersebut antara lain ditempuh dengan pembelian kembali (buyback), pertukaran (debt switching/reprofiling) dan lain sebagainya. II. Kegiatan Pengelolaan SUN Tahun 2005 Dalam rangka pengelolaan SUN tahun 2005, DPR telah menyetujui penerapan konsep SUN neto (konsep net). Dengan konsep net, target pemenuhan kebutuhan pembiayaan defisit APBN melalui SUN dinyatakan dalam bentuk SUN neto, tidak lagi dipatok pada target penerimaan penerbitan bruto sebesar tertentu, sebagaimana APBN sebelumnya. Dengan penerapan konsep ini, Pemerintah memiliki fleksibilitas dalam menentukan jumlah SUN yang diterbitkan dan jumlah SUN yang dilunasi/dibeli kembali, sepanjang jumlah netonya tidak melebihi yang telah ditetapkan oleh DPR. Dalam APBN 2005, SUN neto ditetapkan sebesar Rp22.085.752.753.000. A. Penerbitan SUN Sepanjang tahun 2005, Pemerintah telah menerbitkan baik SUN dalam denominasi Rupiah maupun SUN dalam denominasi valas. Penerbitan dilakukan baik melalui lelang, bookbuilding, atau private placements.

Daftar Neraca

242

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) 1. Penerbitan SUN Berdenominasi Rp Melalui Lelang Pada tahun 2005, Pemerintah telah melakukan lelang penerbitan SUN berdenominasi Rupiah sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang diselenggarakan setiap bulan, mulai bulan Januari sampai Oktober. Oversubscription, yaitu jumlah bids yang masuk dibandingkan dengan jumlah target awal yang diumumkan, berkisar dari 1,02 kali sampai 6,18 kali dengan rata-rata 2,64 kali. Hal ini merupakan salah satu indikator masih cukup tingginya kepercayaan investor terhadap SUN. Dari 10 kali lelang yang telah dilakukan, terdapat dua kali lelang yaitu lelang bulan Maret dan Juli dimana Pemerintah memutuskan untuk tidak memenangkan bid yang masuk, dengan pertimbangan yield yang disampaikan oleh bidder umumnya terlampau tinggi jika dibandingkan dengan benchmark yield yang menjadi patokan Pemerintah. Total nilai nominal SUN yang diterbitkan Pemerintah tahun 2005 mencapai Rp22.540.000.000.000, dengan kupon berkisar antara 9,5% sampai 15%, dan waktu jatuh temponya bervariasi dari tahun 2007 sampai 2020. Jatuh tempo SUN yang diterbitkan Pemerintah merupakan hasil analisis yang mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama: (i) struktur jatuh tempo yang sudah ada, (ii) pengembangan pasar sekunder SUN, dan (iii) analisis cost dan risk. Detail realisasi penerbitan SUN berdenominasi Rupiah tahun 2005 dapat dilihat pada Lampiran 3. 2. Penerbitan SUN dalam Rangka Pelunasan Hedge Bonds Jatuh Tempo Sebagaimana diketahui, Hedge Bonds (HB) adalah seri SUN yang pembayaran kupon dan pokoknya diindeks terhadap perubahan nilai tukar Rp/USD. SUN jenis ini tidak lagi diterbitkan di tahun 2005, dan sisa yang outstanding di awal tahun 2005 jatuh tempo seluruhnya pada tahun 2005. Sesuai dengan terms and condition-nya, HB yang jatuh tempo dapat dilunasi baik secara tunai maupun dengan menerbitkan SUN seri baru sebagai pengganti. SUN seri HB yang jatuh tempo sepanjang tahun 2005 dilunasi dengan menerbitkan SUN pengganti, dengan sedikit uang tunai. Secara umum nilai nominal SUN pengganti lebih besar daripada nilai nominal SUN seri HB yang jatuh tempo sebagai akibat lebih lemahnya nilai tukar Rupiah terhadap USD saat HB jatuh tempo dibandingkan saat HB dimaksud diterbitkan. Rincian penerbitan SUN pengganti HB yang jatuh tempo tahun 2005 adalah sebagai berikut: Tabel 18: SUN Pengganti Hedge Bonds yang Jatuh Tempo Tahun 2005 Seri

HB0077 HB0078 HB0079 HB0080 HB0081 HB0082 Total

Nominal Awal (dalam Rp)

Nilai Jatuh Tempo (dalam Rp)

451.977.000.000 451.977.000.000 451.977.000.000 451.888.000.000 451.888.000.000 451.888.000.000 2.711.595.000.000

463.631.115.471 468.596.782.063 477.970.744.507 486.995.442.152 478.788.507.623 489.376.466.368 2.865.359.058.184

Dilunasi dengan: Cash (Rp) 115.471 782.063 744.507 442.152 507.623 466.368 3.058.184

Obligasi Baru (Rp) 463.631.000.000 468.596.000.000 477.970.000.000 486.995.000.000 478.788.000.000 489.376.000.000 2.865.356.000.000

Seri VR0031 VR0031 VR0031 VR0031 VR0031 VR0031

3. Penerbitan SUN Berdenominasi USD Untuk memenuhi target pembiayaan SUN neto tahun 2005 sebesar Rp22,08 triliun, Pemerintah berupaya sedapat mungkin memenuhinya dengan melakukan penerbitan SUN berdenominasi Rupiah. Namun demikian, seiring dengan memburuknya situasi perekonomian pada kuartal 2 dan 3 serta awal kuartal 4 tahun 2005, yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar Rupiah dan naiknya tingkat bunga domestik, maka pasar obligasi dalam negeri pun mengalami tekanan. Terlebih dengan adanya selling pressure dari investor reksadana dalam periode yang sama, yang turut memperburuk pasar obligasi dalam negeri. Jika Pemerintah memaksakan untuk menerbitkan SUN Daftar Neraca

243

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) berdenominasi Rupiah, maka diperkirakan yield yang diminta investor tinggi, sehingga cost of borrowing yang harus ditanggung Pemerintah juga tinggi. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan beberapa hal seperti kondisi pasar obligasi dalam negeri, kebutuhan pembentukan benchmark Indonesian USD bonds, kebutuhan untuk meningkatkan cadangan devisa negara dalam valas, kebutuhan untuk membayar kewajiban valas lainnya yang jatuh tempo, dan peningkatan risiko yang akan dihadapi dari penerbitan SUN berdenominasi valas, Pemerintah memutuskan untuk menerbitkan SUN berdenominasi USD. Penerbitan SUN berdenominasi USD dilakukan dua kali, yaitu pada bulan April dan bulan Oktober. Secara rinci, informasi mengenai penerbitan SUN berdenominasi USD tahun 2005 adalah sebagai berikut: Tabel 19: Penerbitan SUN Berdenominasi Valas Tahun 2005 Item Seri Tanggal Penerbitan Tanggal Jatuh Tempo Nominal (USD) Kupon Yield Clean Proceeds, after discount (USD) Underwriter’s Fee Underwriter’s Fee (USD) Underwriter’s Out of Pocket Expenses/OPE (USD) Joint Lead Managers

Listing Rating - Standard and Poors - Fitch - Moody’s

April 2005 INDO-15 20 April 2005 20 April 2015 1.000.000.000 7,250% 7,375% 991.270.000

Oktober 2005 (Dual Tranches) INDO-16 INDO-35 12 Oktober 2005 12 Oktober 2005 12 Januari 2016 12 Oktober 2035 900.000.000 600.000.000 7,500% 8,500% 7,625% 8,625% 892.251.000 591.996.000

10 bps dari clean proceeds 991.270 300.000

10 bps dari clean 20 bps dari clean proceeds proceeds 892.251 1.183.992 300.000

Citigroup, Deutsche Bank dan UBS Investment Bank Luxembourg Stock Exchange

Citigroup, CSFB dan Merrill Lynch

B+ BBB2

B+ BBB2

Singapore Stock Exchange

B. Pelunasan Pokok dan Pembelian Kembali Pokok SUN dapat berkurang melalui pelunasan baik sebelum jatuh tempo, maupun saat jatuh tempo. Sepanjang tahun 2005, pokok SUN telah berkurang sebanyak Rp33,25 triliun, yang terdiri dari: (i) pelunasan SUN jatuh tempo sebesar Rp22,40 triliun, (ii) pembelian kembali secara tunai sebesar Rp5,16 triliun, (iii) pelunasan SUN dalam rangka divestasi BPD sebesar Rp19,96 miliar, dan (iv) pelunasan SUN dalam rangka debt switching sebesar Rp5,67 triliun. Pelunasan dalam rangka debt switching (pertukaran obligasi) akan dibahas tersendiri pada butir selanjutnya. 1. Pelunasan SUN Jatuh Tempo Seluruh SUN yang jatuh tempo tahun 2005 dibayar tepat pada waktunya. Selain SUN seri HB, seluruh SUN yang jatuh tempo dilunasi secara tunai. Seri-seri SUN yang jatuh tempo tahun 2005 dan jumlahnya ialah sebagai berikut: Seri HB0077 HB0078 HB0079 HB0080

Tabel 20: SUN Jatuh Tempo Tahun 2005 Tanggal Jatuh Nominal Tempo 25 Januari 2005 451.977.000.000 25 Februari 2005 451.977.000.000 25 Maret 2005 451.977.000.000 25 April 2005 451.888.000.000 Daftar Neraca

244

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) VR0007 FR0003 FR0008 FR0009 HB0081 HB0082 VR0008 Total

25 April 2005 15 Mei 2005 15 Mei 2005 15 Mei 2005 25 Mei 2005 25 Juni 2005 25 Nopember 2005

2.952.363.000.000 382.172.000.000 7.508.224.000.000 5.821.676.000.000 451.888.000.000 451.888.000.000 3.027.809.000.000 22.403.839.000.000

2. Pelunasan SUN dalam Rangka Pembelian Kembali Selain yang jatuh tempo, pelunasan SUN juga dilakukan sebelum jatuh tempo, melalui pembelian kembali secara tunai (cash buyback). Pada dasarnya buyback perlu dilakukan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut: (i) memperbaiki struktur jatuh tempo pokok SUN, (ii) mengurangi SUN yang memiliki cost of borrowings yang tinggi sehingga menurunkan cost of borrowings secara keseluruhan, dan (iii) menjaga kestabilan harga SUN di pasar sekunder. Selama tahun 2005, Pemerintah telah melaksanakan pembelian kembali melalui cara lelang sebanyak 4 (empat) kali, dengan total nilai nominal SUN yang dibeli kembali sebesar Rp5.158.000.000.000. Seri-seri yang diutamakan untuk dibeli kembali ialah seri-seri yang jatuh tempo tahun 2006 – 2009 mengingat pada periode tersebut, jumlah pokok SUN yang jatuh tempo mencapai puncaknya sehingga berpotensi memberikan tekanan fiskal yang berat. Pembelian kembali secara tunai juga diutamakan untuk dilakukan pada kuartal 3 dan 4 untuk membantu menstabilkan harga-harga SUN di pasar sekunder yang saat itu mengalami tekanan. Sebagaimana diketahui selling pressure terhadap SUN yang terjadi pada periode tersebut, yang umumnya dilakukan oleh investor reksadana, membuat harga-harga SUN di pasar sekunder secara umum mengalami tekanan. Rincian seri-seri yang dibeli kembali oleh Pemerintah adalah sebagaimana pada Lampiran 4. 3. Pelunasan SUN dalam Rangka Divestasi BPD Pelunasan ON melalui program divestasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543/KMK.06/2003 tanggal 18 desember 2003 tentang Divestasi Saham Negara dalam Rangka Penyertaan Modal Negara dan Pelunasan Obligasi Negara pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitalisasi. Sebagai kelanjutan dari program yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2005 Pemerintah melakukan divestasi terhadap kepemilikan Pemerintah pada BPD Sumatera Utara dengan nilai nominal sebesar Rp19.960.000.000. Dengan demikian, hingga akhir tahun 2005, dari 12 BPD yang direkapitalisasi tinggal 2 (dua) BPD yang belum didivestasi yaitu BPD Aceh dan BPD Maluku. Pelunasan SUN dalam rangka divestasi dilakukan secara off budget. C. Pertukaran Obligasi Pertukaran obligasi atau debt switching umumnya dilakukan dengan dua alasan utama, yaitu: (i) memperbaiki struktur jatuh tempo pokok SUN (oleh karena itu sering juga disebut sebagai debt reprofiling), dan (ii) meningkatkan likuiditas pasar sekunder SUN, yaitu dengan menarik obligasi yang tidak likuid (off-the-run bonds) dan menggantinya dengan obligasi yang lebih likuid (on-the-run bonds). Pada tahun 2005, Pemerintah telah melakukan debt switching melalui lelang sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada bulan Desember 2005, dengan nilai nominal total sebesar Rp5.673.000.000.000. Seri-seri SUN yang ditarik diutamakan pada SUN yang jatuh tempo antara 2006 sampai dengan 2009 dengan pertimbangan untuk menurunkan refinancing risk periode tersebut. Sementara SUN yang diterbitkan ialah seri FR0031 yang jatuh temponya tahun 2020. Program debt switching ini, selain menurunkan refinancing risk periode 2006 – 2009, juga menurunkan interest rate risk, mengingat lebih dari 60% SUN yang ditarik merupakan SUN seri Variable Rate (VR). Debt switching Daftar Neraca

245

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) dilakukan dengan metode lelang, dimana harga SUN seri FR0031 (SUN penukar) telah ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga investor hanya menyampaikan penawaran harga atas seri-seri SUN yang akan ditukar. Mengingat transaksi penukaran dilakukan secara one-to-one (jumlah unit yang ditarik sama dengan yang diterbitkan), maka tidak ada dampak langsung terhadap net additional debt; selisih harga diselesaikan secara tunai. Rincian seri-seri yang ditukar dapat dilihat pada Lampiran 4. D. Pembayaran Bunga dan Biaya Penerbitan Pembayaran bunga dan biaya penerbitan SUN meliputi: (i) bunga dan biaya penerbitan SUN Rupiah, dan (ii) bunga dan biaya penerbitan SUN valas. 1. Bunga dan Biaya Penerbitan SUN Berdenominasi Rupiah Pembayaran bunga dan biaya penerbitan SUN berdenominasi Rupiah tahun 2005 secara total mencapai Rp42.601.820.476.991. Secara rinci, pembayaran bunga dan biaya penerbitan SUN terdiri dari berbagai komponen sebagai berikut: • Pembayaran bunga SUN domestik Rp40.900.061.701.791 • Pembayaran discount SUN 1.927.259.275.200 • Pembayaran biaya/kewajiban lainnya 1.000.000.000 • Gain on bonds redemption (225.101.490.488) • Pengembalian discount (1.399.009.512) Total Rp42.601.820.476.991 Gain on bonds redemption adalah keuntungan pembukuan yang terjadi akibat pembelian kembali SUN sebelum jatuh tempo. Keuntungan ini timbul akibat lebih kecilnya cash yang dibayar oleh Pemerintah dibandingkan dengan nilai buku SUN yang dibeli. Sebagai contoh, Obligasi Negara yang saat terbit harganya 100 (par), kemudian setelah beberapa tahun kemudian dibeli kembali oleh Pemerintah pada harga 90, maka terdapat keuntungan sebesar 10, yaitu nilai buku, 100 (tidak ada amortisasi diskon atau premium) dikurangi harga beli, 90. Sementara, pengembalian discount terjadi jika obligasi yang dibeli kembali oleh Pemerintah ialah obligasi yang saat terbit harganya discount. Discount ini akan diamortisasi sepanjang umur obligasi tersebut. Jika sebelum jatuh temponya, obligasi ini dibeli kembali, maka atas porsi discount yang belum teramortisasi, harus dikembalikan. Baik gain on bonds redemption maupun pengembalian discount merupakan bagian dari pos Bunga dan Biaya Penerbitan, karena sifatnya kurang lebih sama dengan biaya penerbitan dalam hal terjadinya bukan saat penerbitan namun saat pembelian kembali, namun arahnya berlawanan, yaitu sebagai faktor pengurang. Realisasi pembayaran bunga SUN domestik tahun 2001 – 2005, dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

70.000,00 60.000,00

Miliar Rp

50.000,00 40.000,00

Daftar Neraca 30.000,00 20.000,00

246


Grafik 21: Pembayaran Bunga Surat Utang Negara Domestik 2001 – 2005

Pembayaran bunga tahun 2005 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2004 karena naiknya tingkat bunga SBI 3 bulan dan meningkatnya porsi penerbitan SUN neto dari Rp6,87 triliun tahun 2004 menjadi Rp22,21 triliun tahun 2005. 2. Bunga dan Biaya Penerbitan SUN Berdenominasi USD Sepanjang tahun 2005, pembayaran bunga dan biaya penerbitan SUN valas mencapai USD132.292.779,50. Pembayaran tersebut meliputi beberapa pos anggaran sebagai berikut: • Pembayaran bunga SUN valas USD103.750.000,00 • Pembayaran biaya atau kewajiban lainnya 4.059.779,50 • Discount SUN berdenominasi USD 24.483.000,00 Total USD132.292.779,50 Biaya atau kewajiban lainnya penerbitan SUN berdenominasi valas meliputi: underwriter’s fee, underwriter’s OPE (lihat Table 3), rating fee, pajak atas underwriter’s fee, serta trustee, fiscal & paying agent fee. E. Pengelolaan Portofolio dan Risiko Mengingat semakin meningkatnya peran SUN dalam porsi pembiayaan defisit APBN pada tahun-tahun mendatang, dan dalam rangka mewujudkan prudent debt management, perlu dilakukan pengelolaan portofolio dan risiko dengan sebaikbaiknya. Perencanaan jenis dan penetapan tenor SUN yang akan diterbitkan, dibeli kembali atau ditukar, perlu diselaraskan dengan profil portofolio dan risiko yang dikehendaki. Perkembangan beberapa indikator profil portofolio dan risiko SUN tahun 2004 dan 2005 adalah sebagai berikut: Tabel 21: Indikator Risiko dan Portofolio SUN 2004 – 2005 Indikator 2004 Interest Rate Risk: Proporsi ON jenis VR (% dari total portofolio) 33,31% Nominal ON jenis VR (triliun Rp) 220,57 Interest Rate Fixing (% dari tradable bonds) 57,34% Average Time to Refixing (tahun) 2,48 Currency Exposure: Proporsi international bonds Nominal international bonds Refinancing Risk Indikators:

2,27% 9,29

2005 30,40% 210,68 51,58% 3,57

7,92% 34,41

Daftar Neraca

247

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) ON jatuh tempo dalam 1 tahun (% dari tradable) ON jatuh tempo dalam 1 tahun (nominal – triliun Rp) Rata-rata jatuh tempo pokok setiap tahun (triliun Rp) Standar deviasi jatuh tempo pokok (triliun Rp) Average time to maturity (tahun) Duration, yield = 0% (tahun) Sensitivity Analysis: 1% kenaikan suku bunga SBI (miliar Rp) Rp100 depresiasi Rupiah terhadap USD (miliar Rp)

4,82% 19,69 25,54

5,44% 23,63 27,14

6,92 7,12 5,55

7,84 7,52 5,57

2.206 6,75

2.107 26,00

Secara umum terdapat penurunan risiko tingkat bunga/ interest rate risk. Hal ini dapat dilihat dari turunnya porsi ON berjenis VR (variable rate) dari 33,31% menjadi 30,40%. Sebagaimana diketahui ON jenis ini sangat berisiko karena tingkat bunganya dikaitkan dengan tingkat bunga SBI yang besarnya tergantung kondisi pasar. Interest rate fixing ialah jumlah SUN yang terekspos perubahan interest rate dalam waktu kurang dari 1 tahun, sementara average time to refixing menunjukkan rata-rata waktu yang diperlukan seluruh portofolio untuk me-reset kupon. Kedua indikator ini menunjukkan arah yang menggembirakan. Currency exposure menunjukkan perkembangan yang negatif dalam arti terdapat peningkatan risiko nilai tukar Rupiah akibat peningkatan pokok SUN berdenominasi USD yang diterbitkan oleh Pemerintah. Hal ini disebabkan oleh memburuknya situasi pasar SUN dalam negeri khususnya pada pertengahan tahun 2005, sehingga membuat Pemerintah mengalihkan target pembiayaan SUN yang semula direncanakan melalui pasar SUN domestik, menjadi penerbitan SUN valas di pasar modal internasional. Refinancing risk indicator menunjukkan peningkatan risiko, yang digambarkan oleh lebih besarnya porsi ON yang jatuh tempo dalam satu tahun pada akhir tahun 2005 dibandingkan akhir tahun 2004. Namun demikian rata-rata jatuh tempo dan durasi menunjukkan perbaikan sesuai yang diharapkan yaitu semakin panjang, walaupun tidak terlalu signifikan. Analisis sensitivitas menunjukkan perbaikan dari sisi tingkat bunga, namun sebaliknya untuk sisi nilai tukar. Hal ini dapat dipahami mengingat porsi SUN berjenis VR semakin turun sebaliknya porsi SUN berdenominasi USD meningkat. F.

Pengembangan Produk SUN 1. SUN Retail SUN retail ialah SUN yang dijual kepada investor individu melalui Agen Penjual, dengan volume minimum yang yang telah ditentukan. Penerbitan SUN retail sangat bermanfaat bagi Pemerintah dalam hal memperluas basis investor SUN. Di lain pihak investor individu dapat memiliki kesempatan untuk berinvestasi secara langsung dan dalam denominasi yang kecil, pada instrumen yang pembayaran bunga dan pokoknya dijamin oleh Undang-Undang. Saat ini tengah dilakukan kajian intensif mengenai SUN retail, dengan melibatkan berbagai pihak. Sistem dan infrastrukturnya perlu disiapkan secara matang. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penjualan SUN retail di pasar perdana juga tengah disiapkan. Pemerintah menargetkan penerbitan SUN retail sudah dapat dilakukan pada tahun 2006. 2. SUN Berbasis Syariah Pembahasan mengenai SUN berbasis syariah telah berlangsung cukup lama, dengan melibatkan banyak pihak seperti Dewan Syariah Nasional, dan pihak lainnya. Penerbitan SUN berbasis syariah (sukuk) terbentur masalah peraturan perundang-undangan yang belum mendukung. Berbagai hal yang belum diatur atau bertentangan dengan peraturan perundangan di antaranya: pembentukan SPV (Special Purpose Vehicle), dan penjaminan asset Pemerintah. Saat ini tengah dirintis upaya untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan baru dan melakukan amandemen terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada, untuk dapat mendukung penerbitan sukuk. Daftar Neraca

248

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) G. Restrukturisasi Surat Utang kepada Bank Indonesia Dalam rangka program penjaminan perbankan, pada tahun 1998 dan 1999 Pemerintah menerbitkan SU kepada Bank Indonesia, yaitu seri-seri SU-001, SU-002, SU003 dan SU-004 dengan total nominal sebesar Rp218.315.594.294.530. Sebagai bagian dari penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), pada tanggal 7 Agustus 2003 seri-seri SU-001 dan SU-003 dengan total nilai nominal Rp144.536.094.294.530 diganti dengan seri baru yaitu seri SRBI-01/MK/2003 (SRBI) dengan jumlah nominal yang sama. Sementara untuk seri-seri SU yang lain yaitu SU-002 dan SU-004, saat ini tengah diupayakan proses restrukturisasi terhadap ketentuan dan persyaratannya. Proses pembahasan program restrukturisasi Surat Utang (SU) kepada Bank Indonesia itu sendiri telah berlangsung cukup panjang. Salah satu hal pokok yang menjadi permasalahan antara Departemen Keuangan dan Bank Indonesia adalah status hukum SU-002/MK/1998. Departemen Keuangan berpendapat bahwa SU-002/MK/1998 dengan nilai nominal awal sebesar Rp20 triliun merupakan bagian dari BLBI, sehingga pola penyelesaiannya diharapkan seperti pola penyelesaian hubungan keuangan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah sebagaimana telah dilakukan terhadap SU-001 dan SU-003. Sementara Bank Indonesia berpendapat bahwa SU-002/MK/1998 merupakan kewajiban Pemerintah yang timbul akibat konversi KLBI/BLBI pada Bank Exim menjadi Penyertaan Modal Pemerintah. Status ini akan mempengaruhi pola restrukturisasi yang saat ini tengah diupayakan. Adapun saldo utang Pemerintah kepada Bank Indonesia, per posisi 31 Desember 2005 adalah sebagai berikut (dalam Rupiah): Tabel 22: Saldo Utang Pemerintah Kepada Bank Indonesia per 31 Desember 2005 Jenis Pokok Indeksasi Pokok Pokok Stlh. Diindeks Pokok Surat Utang dan SRBI: SU-002 20.000.000.000.000 11.231.072.464.569 31.231.072.464.569 SU-004 53.779.500.000.000 26.701.607.763.086 80.481.107.763.086 SRBI-01 144.536.094.294.530 0 144.536.094.294.530 SU-005 2.583.236.000.000 0 2.583.236.000.000 Total Pokok Surat Utang dan SRBI 258.831.510.522.185 Utang Tunggakan Bunga SU-002 dan SU-004:* Tunggakan 4.401.424.617.524 bunga SU-002 Tunggakan 12.086.825.764.004 bunga SU-004 Utang Tunggakan Bunga SU-002 dan SU-004: 16.488.250.381.528 Saldo Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia 275.319.760.903.713 Pada awal terbitnya SU-002 (23 Oktober 1998) dan SU-004 (28 Mei 1999), nominal penerbitannya masing-masing sebesar Rp20 triliun dan Rp53,78 triliun. Mengingat SU002 dan SU-004 diindeks terhadap inflasi, maka nilai utang Pemerintah atas SU-002 dan SU-004 per posisi 31 Desember 2005 meningkat menjadi masing-masing sebesar Rp31,23 triliun (naik 56%) dan Rp80,48 triliun (naik 50%). Selain itu, mengingat Pemerintah menghitung indeksasi setiap awal tahun anggaran, maka pada tanggal 1 Januari 2006, dengan tingkat inflasi tahun 2005 sebesar 17,11%, maka nilai utang atas SU-002 dan SU-004 setelah diindeks meningkat menjadi masing-masing Rp36.576.113.105.432,9 (naik 83% dari nominal awal) dan Rp94.255.043.714.324,6 (naik 63% dari nominal awal). Dengan memperhatikan perkembangan tersebut, sasaran utama restrukturisasi yang tengah diupayakan Pemerintah ialah menghilangkan indeksasi dan memperpanjang jatuh tempo, dengan memperhatikan kondisi keuangan Pemerintah dan juga Bank Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga memiliki utang berupa tunggakan bunga atas SU-002 dan SU-004 sebesar Rp16,48 triliun. Tunggakan bunga ini juga menjadi bagian dalam proses restrukturisasi surat utang Pemerintah kepada BI. Jumlah utang Pemerintah berupa Pokok SU dan SRBI Setelah Indeksasi dan Tunggakan Bunga SU-

Daftar Neraca

249

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) 002 dan SU-004 sebagaimana disebutkan di atas, merupakan perhitungan internal Pemerintah dan masih akan diverifikasi lebih lanjut bersama dengan Bank Indonesia. III. Strategi dan Program Pengelolaan SUN Pada tanggal 15 September 2005, Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.06/2005 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2005 – 2009. Strategi ini disusun dengan tujuan untuk: (i) memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara, (ii) memberi keyakinan kepada semua pihak yang berkepentingan, bahwa pengelolaan utang dilakukan secara transparan dan akuntabel, (iii) memberi pedoman umum penyelenggaraan pengelolaan utang negara, dan (iv) memfasilitasi penyusunan indikator pengukuran kinerja unit-unit pengelola utang. Strategi umum pengelolaan utang negara untuk periode 2005 – 2009 dalam KMK dimaksud, disusun dengan memperhatikan: (i) tujuan yang ingin dicapai, (ii) latar belakang perlunya strategi pengelolaan utang, (iii) opsi-opsi yang tersedia dalam pengelolaan utang, dan (iv) berbagai risiko yang tengah dan akan dihadapi. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka pokok-pokok strategi umum pengelolaan portofolio dan risiko utang negara 2005 – 2009 meliputi berbagai strategi sebagai berikut: (i) pengurangan utang negara, (ii) penyederhanaan portofolio utang negara, (iii) memprioritaskan penerbitan/pengadaan utang negara dalam mata uang Rupiah, (iv) meminimalkan risiko pembiayaan kembali, (v) memprioritaskan utang negara dengan bunga tetap, (vi) menurunkan porsi kredit ekspor, dan (vii) menerapkan prinsip pengelolaan utang negara yang baik. Strategi pengelolaan utang negara tidak hanya mencakup strategi pengelolaan portofolio, namun juga mencakup strategi pengembangan pasar perdana dan pasar sekunder SUN, seperti: pengembangan benchmark issue, diversifikasi instrumen SUN, pengembangan pasar derivatif dan repo, dan lain sebagainya. Strategi pengelolaan utang negara tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam strategi dan program pengelolaan SUN tahun 2006 – 2009. Saat ini Pemerintah telah memiliki program pengelolaan SUN jangka menengah 2006 – 2009, yang diupayakan sejalan dengan strategi yang telah ditetapkan. Adapun untuk tahun 2005 beberapa indikator portofolio dan risiko menunjukkan arah yang sejalan dengan strategi yang telah ditetapkan, sebagaimana tampak pada Tabel 5: Indikator Risiko dan Portofolio SUN 2004 – 2005. Pelaksanaan program pengelolaan SUN yang tidak sejalan dengan strategi pengelolaan utang terutama pada dua hal yaitu: (1) meningkatnya jumlah nominal SUN sebagai dampak target penerbitan SUN neto yang positif untuk membiayai defisit APBN, dan (2) meningkatnya eksposur terhadap risiko nilai tukar akibat penebritan SUN dalam valuta asing. Peningkatan jumlah SUN tidak sejalan dengan strategi pengurangan utang negara. Namun hal ini terpaksa dilakukan karena semakin terbatasnya opsi pembiayaan defisit APBN dari sumber-sumber selain SUN. Peningkatan eksposur terhadap nilai tukar juga tidak sejalan dengan strategi memprioritaskan utang negara dalam mata uang Rupiah. Hal ini terjadi akibat terbatasnya daya serap pasar SUN domestik, dan memburuknya situasi perekonomian pada kuartal 2 dan 3 tahun 2005, yang ditandai dengan naiknya tingkat bunga pasar secara keseluruhan dan redemption besar-besaran oleh investor reksadana. Jika Pemerintah tetap memaksakan untuk menerbitkan seluruh SUN di pasar domestik, maka diperkirakan yield yang diminta sangat tinggi, sehingga cost of borrowings Pemerintah menjadi tinggi juga. IV. Kondisi Pasar SUN Tahun 2005 Pasar SUN tahun 2005 secara umum diwarnai dengan penurunan aktivitas perdagangan SUN. Trend penurunan frekuensi perdagangan SUN sudah mulai terlihat sejak bulan Februari 2005. Kondisi ini sempat berbalik pada bulan Agustus dan September, dimana baik frekuensi maupun volume perdagangan mengalami peningkatan cukup tajam sebelum akhirnya turun lagi pada tiga bulan berikutnya. Peningkatan tersebut lebih disebabkan oleh tingginya tekanan jual akibat: (i) tingkat suku bunga pasar yang meningkat cukup tajam, sebagai respons otoritas moneter terhadap berbagai faktor

Daftar Neraca

250

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) (seperti suku bunga Fed Fund, faktor fundamental, dll.), dan (ii) redemption investor reksadana, terutama reksadana pendapatan tetap yang banyak berinvestasi pada SUN. 5.000

200

4.500

180

4.000

160

3.500

140

3.000

120

2.500

100

2.000

80

1.500

60

1.000

40

500

20

-

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

2004

J

J

A

S

O

N

D

2005

Volume (miliar rupiah) - LHS

Frekuensi - RHS

Grafik 22: Rata-rata Perdagangan Harian Obligasi Negara di Pasar Sekunder Adapun rata-rata perdagangan harian obligasi negara sepanjang tahun 2005, menunjukkan peningkatan dari segi volume, namun penurunan dari segi frekuensi. Perbandingan rata-rata perdagangan harian obligasi negara lima tahun terakhir adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini. Tabel 23: Rata-rata Perdagangan Harian Obligasi Negara Rata-rata Perdagangan Harian Obligasi Negara Tahun 2001 - 2005 2001 2002 2003 2004 Obligasi Negara Volume (Milliar Rp) 268 522 1.395 2.140 Frekuensi 5 16 51 113

2005 2.549 102

Sementara itu, kepemilikan SUN per akhir tahun 2005 menunjukkan peningkatan porsi investasi SUN untuk setiap kelompok investor kecuali reksadana. Bahkan reksadana mengalami penurunan yang sangat tajam, dari Rp54 triliun pada akhir tahun 2004, menjadi hanya Rp12,6 triliun pada akhir tahun 2005. Tabel 24: Komposisi Kepemilikan Obligasi Negara (Triliun Rp)

Kelompok Investor Bank Reksadana Perusahaan Asuransi Asing Dana Pensiun Perusahaan Sekuritas Lainnya

Desember 2004

%

287,56 72,02% 53,98 13,52% 27,08 6,78% 10,74 2,69% 16,42 4,11% 0,43 0,11% 3,08 0,77% 399,30 100,00%

Juni 2005

%

292,62 72,26% 37,82 9,34% 30,05 7,42% 14,49 3,58% 20,02 4,94% 0,46 0,11% 9,52 2,35% 404,99 100,00%

Desember 2005

%

289,68 72,45% 12,63 3,16% 32,38 8,10% 26,25 6,57% 22,13 5,53% 1,74 0,44% 15,02 3,76% 399,84 100,00%

Dengan memperhatikan kondisi di atas, dipandang perlu untuk terus mengupayakan pengembangan pasar sekunder SUN, dengan tujuan untuk mengembangkan pasar keuangan secara umum, yang pada gilirannya akan menjamin ketersediaan pendanaan Pemerintah yang relatif murah.

Daftar Neraca

251

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) V. Pencapaian Target APBN Target APBN atas pengelolaan SUN ditetapkan dalam tiga pos yaitu pos Surat Utang Negara (neto), Bunga Utang Dalam Negeri, dan Bunga Utang Luar Negeri. Namun demikian pos Bunga Utang Luar Negeri tidak hanya digunakan untuk menampung beban pembayaran bunga SUN dalam valuta asing, namun juga untuk menampung beban bunga utang luar negeri dalam bentuk pinjaman. A. Surat Utang Negara (neto) Mulai tahun 2005, DPR telah menyetujui penerapan konsep net penerbitan SUN. Net penerbitan SUN ialah selisih antara SUN yang diterbitkan dengan yang jatuh tempo dan yang dibeli kembali. Mengingat target pembiayaan SUN di APBN ditetapkan dalam bentuk net penerbitan SUN, maka Pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menentukan jumlah penerbitan SUN dan jumlah pembelian kembali, asalkan jumlah net penerbitan tidak melebihi yang telah ditetapkan DPR. Untuk tahun 2005 target net penerbitan SUN (SUN neto) ditetapkan sebesar Rp22.085.752.733.000. Realisasinya mencapai Rp22.211.284.372.905, dengan rincian sebagai berikut: • Penerimaan penerbitan ON domestik Rp22.539.996.600.000 • Penerimaan utang bunga 320.154.502.348 • Penerimaan penerbitan ON valas 24.490.853.735.257 Total Penerbitan 47.351.004.837.605 • Pelunasan ON domestik jatuh tempo 19.692.247.058.184 • Pembelian kembali ON domestik 5.158.000.000.000 • Pembayaran utang bunga 289.473.406.516 Total Pelunasan 25.139.720.464.700 Net Penerbitan SUN 2005 Rp22.211.284.372.905 Dengan demikian terdapat kelebihan dari target sebesar Rp125.531.639.905. Kelebihan sebesar Rp125 miliar ini terjadi karena realisasi dalam Rupiah atas penerbitan SUN valas tahun 2005 yang lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya, sebagai akibat pelemahan nilai tukar Rupiah/USD pada paruh kedua tahun 2005. B. Bunga Utang Dalam Negeri Berdasarkan perubahan terakhir APBN tahun 2005, sebagaimana telah ditetapkan dalam UU nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN tahun 2005, beban Bunga Utang Dalam Negeri ditetapkan sebesar Rp42.306.909.000.000. Adapun realisasinya adalah sebagai berikut: • Pembayaran bunga SUN domestik Rp40.900.061.701.791 • Pembayaran discount SUN 1.927.259.275.200 • Pembayaran biaya/kewajiban lainnya 1.000.000.000 • Gain on bonds redemption (225.101.490.488) • Pengembalian discount (1.399.009.512) Total Rp42.601.820.476.991 Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp294.911.476.991. Selisih ini diakibatkan oleh discount dan bunga yang harus dibayar Pemerintah pada transaksi pertukaran obligasi pada bulan Desember 2005. Sebagaimana diketahui, untuk memperbaiki struktur jatuh tempo pokok SUN tahun 2006 – 2009, Pemerintah harus melakukan berbagai upaya seperti pembelian kembali dan pertukaran obligasi. Pada bulan Desember 2005, Pemerintah melakukan transaksi pertukaran obligasi dengan nilai nominal sebesar Rp5,67 triliun. Pertukaran ini menurunkan pokok jatuh tempo tahun 2006 – 2009 sebesar Rp5,67 triliun, dan meningkatkan pokok jatuh tempo tahun 2020 dengan jumlah yang sama. Atas transaksi tersebut Pemerintah harus membayar bunga atas obligasi yang ditarik dan membukukan discount atas obligasi yang diterbitkan. Akibatnya realisasi total pembayaran bunga dan biaya penerbitan SUN tahun 2005 melampaui anggaran sebesar Rp294,9 miliar.

Daftar Neraca

252

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) Dalam hal ini, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa sekalipun Pemerintah memiliki fleksibilitas dalam menentukan jumlah SUN yang diterbitkan, dibeli kembali maupun ditukar sesuai konsep neto, tetap saja terdapat keterbatasan dalam hal pembayaran beban yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan tersebut. Kegiatan penerbitan akan menambah beban discount, yang dicatat sebagai bagian dari pos Bunga Utang Dalam Negeri, sementara kegiatan pembelian kembali atau pertukaran akan menambah beban bunga SUN, yang juga dicatat sebagai bagian dari pos Bunga Utang Dalam Negeri. C. Bunga Utang Luar Negeri Pos bunga utang luar negeri meliputi pembayaran bunga utang luar negeri dalam bentuk loan (pinjaman) maupun obligasi (SUN valas). Khusus untuk SUN valas, sampai akhir tahun 2005 Pemerintah telah tiga kali melakukan penerbitan di pasar modal internasional, yaitu pada bulan Maret 2004 sebesar USD1 miliar, bulan April 2005 sebesar USD1 miliar, dan pada bulan Oktober 2005 sebesar 1,5 miliar. Dengan demikian, total SUN valas yang telah diterbitkan Pemerintah mencapai USD3,5 miliar. Sepanjang tahun 2005, realisasi pembayaran bunga SUN dalam valuta asing mencapai USD132.292.780, yang terdiri dari: • Bunga SUN valas USD103.750.000 • Biaya penerbitan 4.059.780 • Discount penerbitan 24.483.000 Total USD132.292.780

Daftar Neraca

253


Daftar 37

RINCIAN ARUS KAS DARI PENDAPATAN ATAS LABA BUMN TAHUN ANGGARAN 2005 (Dalam Rupiah) BIDANG INDUSTRI/BUMN

2005

I. PERBANKAN 1. PT Bank Mandiri

3.795.322.827.630

2. PT Bank Negara Indonesia

1.554.244.848.025

3. PT Bank Rakyat Indonesia

1.070.510.000.000

986.944.000.000

4. PT Bank Tabungan Negara

92.536.037.143

5. PT Bank Ekspor Indonesia

91.087.942.462

II. ASURANSI

248.268.731.170

1. PT Asuransi Jiwasraya

11.451.178.000

2. PT Jasindo

12.435.700.000

3. PT Askes 4. PT Jamsostek

36.576.588.400 105.266.064.770

5. PT ASEI (Asuransi Ekspor Indonesia)

12.697.400.000

6. PT Asuransi Jasa Raharja

69.841.800.000

III. PEMBIAYAAN

96.328.604.000

1. PT PNM (Permodalan Nasional Madani

29.347.200.000

2. Perum Pegadaian

58.501.404.000

3. Perum SPU (Sarana Pengembangan Usaha) IV. JASA KONSTRUKSI

8.480.000.000 107.186.967.448

1. PT Adhi Karya

17.973.797.655

2. PT Waskita Karya

20.978.483.000

3. PT Hutama Karya

25.392.392.033

4. PT Nindya Karya

2.480.435.114

5. PT Pembangunan Perumahan

13.788.241.646

6. PT Wijaya Karya

26.573.618.000

V. PENUNJANG KONSTRUKSI

94.534.762.500

1. PT Jasa Marga

94.534.762.500

VI. JASA PENILAI

7.882.786.400

1. PT Surveyor Indonesia

4.955.686.400

2. PT BKI (Biro Klasifikasi Indonesia)

2.927.100.000

VII. JASA LAINNYA

40.359.228.139

1. Perum Jasa Tirta I

427.000.000

2. Perum Jasa Tirta II 3. PT PPA (Perusahaan Pengelola Aset)

VIII. PELABUHAN

488.000.000 39.444.228.139

238.113.099.000

1. PT Pelabuahan Indonesia I

20.473.500.000

2. PT Pelabuahan Indonesia II

126.127.000.000

3. PT Pelabuahan Indonesia III

85.060.000.000

4. PT Pelabuahan Indonesia IV

6.452.599.000

IX. KEBANDARUDARAAN

213.128.298.000

1. PT Angkasa Pura I

80.363.298.000

2. PT Angkasa Pura II

132.765.000.000

Daftar Laporan Arus Kas -252 -


BIDANG INDUSTRI/BUMN

Daftar 37

2005

X. LOGISTIK

2.767.134.691

1. PT BGR (Bhanda Ghara Reksa)

2.767.134.691

XI. JASA PERDAGANGAN

1.132.653.027

1. PT Sarinah

1.132.653.027

XII. INDUSTRI FARMASI

56.239.150.646

1. PT Kimia Farma

20.876.768.846

2. PT Bio Farma

35.362.381.800

XIII. PARIWISATA

10.042.643.543

1. PT Pengembangan Priwisata Bali

8.677.944.628

2. PT TWC Borobudur

1.364.698.915

XIV. KAWASAN INDUSTRI

9.052.407.466

1. PT Kawasan Berikat Nusantara

7.835.869.824

2. PT Kawasan Industri Makasar

972.024.239

3. PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma

244.513.403

XV. DOK DAN PERKAPALAN

6.241.400.000

1. PT PAL Indonesia

6.241.400.000

XVI. PERKEBUNAN

224.978.155.675

1. Perkebunan Nusantara III

77.823.068.126

2. Perkebuann Nusantara IV

70.105.269.236

3. Perkebunan Nusantara V

30.054.851.750

4. Perkebunan Nusantara VI

233.000.000

5. Perkebunan Nusantara VII

21.750.000.000

6. Perkebunan Nusantara VIII

3.679.000.000

7. Perkebunan Nusantara X

5.970.000.000

8. Perkebuann Nusantara XI

3.434.635.756

9. Perkebunan Nusantara XII

4.026.314.607

10. Perkebuana Nusantara XIII

7.902.016.200

XVII. PERTANIAN

373.106.536

1. PT Sang Hyang Seri

373.106.536

XVIII. PUPUK

92.763.364.065

1. PT Pupuk Sriwidjaya

87.698.454.000

2. PT ASEAN Bintulu Fertilizer

5.064.910.065

XIX. PERCETAKAN & PENERBITAN

21.124.444.859

1. Perum Peruri

19.500.000.000

2. Perum Percetakan Negara RI

1.624.444.859

XX. PERTAMBANGAN

209.879.900.000

1. PT Aneka Tambang

159.315.200.000

2. PT Timah

50.564.700.000

XXI. ENERGI

269.400.881.305

1. Perusahaan Gas Negara

138.355.677.242



BIDANG INDUSTRI/BUMN 2. PT Bukit Asam

Daftar 37

2005 131.045.204.063

XXII. INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI

13.206.555.032

1. PT Industri Telekomunikasi Indonesia

13.071.000.000

2. PT Batan Teknologi

135.555.032

XXIII. BAJA & KONSTRUKSI BAJA

100.000.000.000

1. PT Krakatau Steel

100.000.000.000

XXIV. TELEKOMUNIKASI

1.495.456.847.110

1. PT Telkom

1.495.456.847.110

XXV. INDUSTRI PERTAHANAN

2.000.000.000

1. PT Dahana

2.000.000.000

XXVI. SEMEN

94.174.421.508

1. PT Semen Gresik

92.934.421.508

2. PT Semen Baturaja

1.240.000.000

XXVII. USAHA ANEKA INDUSTRI

703.000.000

1. PT Garam

703.000.000

XXVIII. BUMN DENGAN SAHAM MINORITAS

1.347.410.024.105

1. PT Bank Bukopin

22.865.141.297

2. PT Asuransi Kredit Indonesia

18.435.825.000

3. PT Rekayasa Industri

898.975.000

4. PT Surabaya Industrial Estate Rungkut

1.774.912.568

5. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung

3.858.456.150

6. PT Socfin Indonesia

7.125.074.700

7. PT Indosat

119.778.873.750

8. PT Prasadha Pamunah Limbah Industri 9. PT Freeport Indonesia

609.210.240 1.172.063.555.400

XXVIII. BUMN YANG BELUM TERIDENTIFIKASI

XXIX. PERTAMINA

24.415.425.325

4.000.000.000.000 Jumlah Laba BUMN

12.822.486.819.179

DIVIDEN TAHUN BUKU SEBELUMNYA

4.631.846.768

DENDA BUNGA TAHUN BUKU 2004

4.690.215.820

DENDA BUNGA TAHUN BUKU SEBELUMNYA

3.384.921.452

DIVIDEN TAHUN ANGGARAN 2005

12.835.193.803.218



Daftar 38.b

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH (Dalam Jutaan Rupiah) No.

Perusahaan Negara Tahun 2005

(2) (1) 1 ASURANSI 1 PT Asuransi ABRI (ASABRI) 2 PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) 3 PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) 4 PT Asuransi Jasa Raharja 5 PT Asuransi Jiwasraya 6 PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) 7 PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) 8 PT Reasuransi Umum Indonesia (RUI) 9 PT Taspen Subtotal 2 JASA PEMBIAYAAN 1 Perum Pegadaian 2 Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) 3 PT Danareksa 4 PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) 5 PT PANN Multi Finance 6 PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Subtotal 3 PERBANKAN 1 PT Bank Ekspor Indonesia (BEI) 2 PT Bank Mandiri, Tbk 3 PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI) 4 PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) 5 PT Bank Tabungan Negara (BTN) Subtotal 4 ANEKA INDUSTRI 1 PT Garam 2 PT Industri Gelas (IGLAS) 3 PT Industri Soda Indonesian (ISI) Subtotal 5 INDUSTRI FARMASI 1 PT Biofarma 2 PT Indo Farma, Tbk 3 PT Kimia Farma, Tbk Subtotal 6 INDUSTRI SANDANG 1 PT Industri Sandang Nusantara (INSAN) 2 PT Primissima Subtotal 7 JASA KONSTRUKSI 1 Perum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNA 2 PT Adhi Karya 3 PT Brantas Abipraya 4 PT Hutama Karya (HK) 5 PT Istaka Karya 6 PT Nindya Karya

Sumber Status a) b)

Pendapatan Usaha

Beban Usaha

Pendapatan Kotor

Pendapatan Lain-lain

Beban Lainlain

Laba (Rugi) Sebelum PKLB

PKLB c)

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Pajak Penghasilan

(5)

(6)

(7)=(5)-(6)

(8)

(9)

(10)=(7)+(8)-(9)

(11)

(12)=(10)-(11)

(13)

(3)

(4)

1 1 1 1 1 1 2 1 1

SS S S SS S TS S TS S

83.328 76.257 196.167 459.453 373.357 466.873 3.779.081 91.617 662.911 6.189.045

28.620 43.281 91.454 289.949 328.843 334.719 666.295 36.566 302.308 2.122.035

54.708 32.976 104.713 169.504 44.515 132.153 3.112.787 55.051 360.603 4.067.010

1.454 0 4.884 248.538 0 84.729 17.781 0 21.737 379.123

0 91 0 0 17.888 5.382 2.330.750 28.838 0 2.382.949

56.161 33.067 109.597 418.042 62.403 222.265 5.461.318 83.889 382.339 6.829.081

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56.161 33.067 109.597 418.042 62.403 222.265 5.461.318 83.889 382.339 6.829.081

0 -1.011 21.547 98.698 535 30.052 170.195 4.371 165 324.553

1 1 1 1 1 1

SS S TS SS TS S

986.182 32.227 96.819 14.045 26.949 176.907 1.333.129

673.618 0 271.916 11.123 21.120 120.975 1.098.752

312.564 32.227 -175.097 2.922 5.829 55.932 234.377

17.535 11.322 25.539 3.081 37.143 5.082 99.702

942 8.756 3.355 260 21.807 6.502 41.621

331.040 52.306 -146.202 6.263 64.779 67.515 375.701

-679 0 0 0 0 0 -679

330.361 52.306 -146.202 6.263 64.779 67.515 375.021

99.030 8.028 29.427 203 -2.437 13.939 148.189

1 1 1 1 1

S S S S S

381.758 8.055.568 9.240.151 12.992.360 1.504.594 32.174.431

88.076 6.867.995 6.974.531 7.680.051 1.055.580 22.666.233

293.682 1.187.573 2.265.620 5.312.309 449.014 9.508.198

0 44.980 0 295.643 3.292 343.915

152 0 9.837 0 0 9.989

293.834 1.232.553 2.275.457 5.607.952 452.306 9.862.102

0 0 0 0 0 0

293.834 1.232.553 2.275.457 5.607.952 452.306 9.862.102

93.019 628.346 838.679 1.799.365 15.608 3.375.017

1 1 1

KS KS KS

31.983 60.091 -12.886 79.189

19.838 71.374 4.740 95.952

12.145 -11.283 -17.626 -16.764

8.231 1.747 11.790 21.767

3.383 2.545 734 6.663

23.759 -6.991 -5.102 11.667

0 -7.018 0 -7.018

23.759 -14.008 -5.102 4.649

3.112 -861 432 2.682

1 1 1

SS S S

192.009 199.271 577.122 968.402

110.680 164.190 492.405 767.275

81.329 35.081 84.718 201.128

15.926 4.927 7.844 28.697

13.688 23.969 10.078 47.735

110.943 63.977 102.640 277.560

0 0 0 0

110.943 63.977 102.640 277.560

28.223 6.444 29.657 64.324

1 1

KS KS

6.019 8.755 14.773

38.388 7.945 46.333

-32.369 810 -31.559

0 1.666 1.666

5.034 1.351 6.385

-27.335 3.827 -23.509

0 0 0

-27.335 3.827 -23.509

-5.889 839 -5.050

1 1 5 1 5 1

KS S KS S S S

172.591 256.135 38.858 122.537 57.350 84.753

126.344 82.312 18.651 86.858 27.880 36.802

46.247 173.823 20.207 35.679 29.470 47.951

47.980 42.172 2.872 22.804 1.880 5.342

37.158 99.770 3.320 22.800 440 40.189

131.385 315.765 26.399 81.282 31.790 93.482

0 0 0 0 0 0

131.385 315.765 26.399 81.282 31.790 93.482

16.554 38.207 -740 11.393 510 4.404

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara -259 -


Daftar 38.b

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH (Dalam Jutaan Rupiah) No. (1)

Perusahaan Negara Tahun 2005 (2) 7 PT Pembangunan Perumahan (PP) 8 PT Waskita Karya 9 PT Wijaya Karya (WIKA)

Subtotal 8 KAWASAN INDUSTRI 1 PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) 2 PT Kawasan Industri Makasar (KIMA) 3 PT Kawasan Industri Medan (KIM) 4 PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW) 5 PT Pengembangan Daerah Industri (PDI) Pulau Batam Subtotal 9 KONSULTAN KONSTRUKSI 1 PT Bina Karya 2 PT Indah Karya 3 PT Indra Karya 4 PT Virama Karya 5 PT Yodya Karya Subtotal 10 ANGKUTAN DARAT 1 PT Kereta Api Indonesia (KAI) Subtotal 11 JASA PENILAI 1 PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) 2 PT Sucofindo 3 PT Surveyor Indonesia (SI) Subtotal 12 KEBANDARUDARAAN 1 PT Angkasa Pura I (AP I) 2 PT Angkasa Pura II (AP II) Subtotal 13 PARIWISATA 1 PT Bali Tourism & Development Corporation 2 PT Hotel Indonesia Natour (HIN) 3 PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Subtotal 14 PELABUHAN 1 PT Pelabuhan Indonesia I (PELINDO I) 2 PT Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II) 3 PT Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III) 4 PT Pelabuhan Indonesia IV (PELINDO IV) Subtotal 15 PELAYARAN 1 PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP 2 PT Djakarta Lloyd 3 PT Pelayaran Bahtera Adhiguna 4 PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Subtotal

Sumber Status a) b)

Pendapatan Usaha

(3) 1 1 1

(4) S S S

(5) 193.725 233.011 234.495 1.393.455

1 1 1 1 1

S KS S KS KS

1 1 1 1 1

Beban Usaha (6)

Pendapatan Kotor


Beban Lainlain

56.455 118.836 99.306 653.445

(7)=(5)-(6) 137.270 114.175 135.189 740.010

(8) 10.236 5.979 25.083 164.349

70.271 8.680 13.566 3.203 15.755 111.476

40.796 10.248 6.544 4.208 18.844 80.640

29.475 -1.568 7.022 -1.005 -3.089 30.836

11.911 0 480 296 -147 12.540

5.872 142 477 10 202 6.704

S KS TS S S

7.483 1.649 4.064 10.851 9.906 33.953

4.922 3.404 2.763 9.217 7.648 27.954

2.561 -1.755 1.301 1.633 2.258 5.999

251 248 383 271 196 1.349

5

S

519.038 519.038

564.757 564.757

-45.719 -45.719

1 1 1

S S S

115.070 165.172 293.685 573.926

98.626 126.021 258.948 483.595

1 1

S S

1.214.837 1.710.379 2.925.216

1 1 1

S KS S

1 1 1 1

5 1 1 5


(9) (10)=(7)+(8)-(9) 13.537 161.044 56.371 176.525 64.309 224.581 337.894 1.242.253

PKLB c)


(11)

Pajak Penghasilan

0 0 0 0

(12)=(10)-(11) 161.044 176.525 224.581 1.242.253

(13) 28.352 13.500 17.670 129.850

47.258 -1.425 7.979 -698 -3.034 50.080

0 0 0 0 0 0

47.258 -1.425 7.979 -698 -3.034 50.080

11.315 0 1.902 0 -2.350 10.868

45 985 793 1.514 1.875 5.211

2.858 -522 2.477 3.419 4.328 12.559

0 0 0 0 0 0

2.858 -522 2.477 3.419 4.328 12.559

-350 -620 747 76 453 305

85.551 85.551

14.926 14.926

54.758 54.758

0 0

54.758 54.758

17.917 17.917

16.443 39.150 34.737 90.331

1.812 9.694 12.531 24.037

1.509 0 15.611 17.121

19.765 48.844 62.880 131.489

0 0 0 0

19.765 48.844 62.880 131.489

4.966 18.718 15.260 38.944

927.521 1.036.588 1.964.109

287.315 673.792 961.107

209.516 132.035 341.551

70.990 37.502 108.493

567.822 843.329 1.411.151

0 -99.449 -99.449

567.822 743.880 1.311.701

90.976 226.923 317.899

45.802 111.446 28.039 185.287

27.976 115.807 22.537 166.320

17.826 -4.361 5.502 18.967

6.999 4.440 1.818 13.256

0 0 1.137 1.137

24.825 79 8.457 33.361

0 0 0 0

24.825 79 8.457 33.361

0 -2.451 1.460 -991

S S S S

521.794 1.642.410 1.693.128 346.184 4.203.516

358.955 982.756 994.544 262.769 2.599.024

162.839 659.654 698.584 83.415 1.604.492

13.835 398.534 47.886 22.215 482.470

0 168.731 30.090 24.823 223.645

176.674 1.226.919 776.561 130.453 2.310.606

0 0 -92 0 -92

176.674 1.226.919 776.469 130.453 2.310.514

57.735 181.585 235.056 22.013 496.389

S S S

163.046 110.454 27.850 -25.668 275.682

124.512 73.213 27.081 132.506 357.311

38.534 37.241 769 -158.173 -81.629

904 6.266 3.634 75.803 86.608

18.501 21.176 0 42.538 82.214

57.939 64.683 4.403 -39.833 87.193

0 0 0 0 0

57.939 64.683 4.403 -39.833 87.193

6.824 -8.167 1.425 2.920 3.003



Daftar 38.b


Sumber Status a) b)


(1) (2) 16 PENGERUKAN 1 PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO)

(3)

(4)

5

-

1 1

PKLB c)


Pajak Penghasilan

(5)

(6)

(7)=(5)-(6)

(8)

(9)

(10)=(7)+(8)-(9)

(11)

(12)=(10)-(11)

(13)

-16.239 -16.239

0 0

-16.239 -16.239

-19.095 -19.095

KS S

13.936 1.923.860 1.937.796

11.462 1.290.767 1.302.229

2.474 633.092 635.566

135 7.874 8.010

2.448 463.876 466.325

5.057 1.104.843 1.109.900

0 176.970 176.970

5.057 1.281.813 1.286.871

77 60.869 60.946

5 5 1

TS S S

51.193 50.950 58.782 160.925

72.461 53.102 53.410 178.973

-21.268 -2.151 5.371 -18.048

14.687 50.194 5.914 70.794

4.707 7.123 3.244 15.074

-1.874 55.165 14.529 67.820

0 0 0 0

-1.874 55.165 14.529 67.820

0 14.419 625 15.045

5

-

14.257.708 14.257.708

14.809.675 14.809.675

-551.967 -551.967

153.423 153.423

0 0

-398.544 -398.544

0 0

-398.544 -398.544

34.280 34.280

1 1 1

S S S

74.223 185.643 644.804 904.670

65.993 150.004 147.421 363.419

8.230 35.639 497.383 541.251

920 12.867 30.189 43.975

1.529 28.410 1.218 31.157

10.679 76.915 528.790 616.384

0 0 0 0

10.679 76.915 528.790 616.384

2.151 4.986 149.266 156.403

5 5 5 5 1 5

KS KS KS KS -

570.706 7.053 4.465 -747 2.877 0 584.354

548.092 26.601 8.963 2.707 9.283 5.791 601.437

22.614 -19.548 -4.498 -3.454 -6.406 -5.791 -17.083

90.114 13.013 14.611 8.284 4.092 15.772 145.886

27.038 27.646 5.999 1.757 4.613 7.669 74.723

139.766 21.111 16.112 6.587 2.299 17.650 203.525

0 0 0 0 0 0 0

139.766 21.111 16.112 6.587 2.299 17.650 203.525

25.707 -2.448 607 -218 -826 6.076 28.898

5

KS

4.415 4.415

36.917 36.917

-32.502 -32.502

43.509 43.509

1.473 1.473

12.480 12.480

0 0

12.480 12.480

-3.609 -3.609

5 1 1 1

S KS KS

1.023.840 58.285 1.253.015 19.906 2.355.046

1.489.216 41.806 1.331.273 17.835 2.880.130

-465.376 16.479 -78.258 2.071 -525.084

1.359.401 1.904 174.087 268 1.535.661

169.932 1.434 168.145 1.740 341.252

1.063.957 19.818 263.975 4.080 1.351.829

0 0 0 0 0

1.063.957 19.818 263.975 4.080 1.351.829

0 5.276 -17.384 524 -11.584

5 5 5 5

S S TS KS

17.773 127.204 -3.777 898 142.098

23.753 56.537 12.209 1.381 93.878

-5.980 70.667 -15.985 -483 48.219

9.887 59.594 1.374 582 71.437

2.025 41.593 12.363 2 55.983

5.932 171.855 -2.249 101 175.639

0 0 0 0 0

5.932 171.855 -2.249 101 175.639

-383 26.978 -256 -31 26.308

1 1

-

Subtotal 22 KERTAS 1 PT Kertas Leces


27.532 27.532

Subtotal 21 KEHUTANAN 1 Perum Perhutani 2 PT Inhutani I 3 PT Inhutani II 4 PT Inhutani III 5 PT Inhutani IV 6 PT Inhutani V

Beban Lainlain

4.372 4.372

Subtotal 20 JASA LAINNYA 1 Perum Jasa Tirta I 2 Perum Jasa Tirta II 3 PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA)


-48.143 -48.143

Subtotal 19 USAHA PENERBANGAN 1 PT Garuda Indonesia (GIA)

Pendapatan Kotor

17.092 17.092

Subtotal 18 PERDAGANGAN 1 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) 2 PT PP Berdikari 3 PT Sarinah

Beban Usaha

-31.051 -31.051

Subtotal 17 PENUNJANG KONSTRUKSI 1 PT Amarta Karya 2 PT Jasa Marga

Pendapatan Usaha

Subtotal 23 LOGISTIK 1 Perum Bulog 2 PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) 3 PT Pos Indonesia (POSINDO) 4 PT Varuna Tirta Prakasya (VTP) Subtotal 24 PERCETAKAN & PENERBITAN 1 Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI) 2 Perum Percetakan Uang RI (PERURI) 3 PT Balai Pustaka (BP) 4 PT Pradnya Paramita Subtotal 25 PERIKANAN 1 PT Perikanan Samodra Besar* 2 Perum Prasarana Perikanan Samudra (PPS) Subtotal

-

10.195 10.195

10.711 10.711

-516 -516

0 0

132 132

-384 -384

-952 -952

-1.336 -1.336

-336 -336



Daftar 38.b


Sumber Status a) b)


(1) (2) 26 PERKEBUNAN 1 PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) 2 PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) 3 PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) 4 PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) 5 PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX) 6 PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) 7 PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI) 8 PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) 9 PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) 10 PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) 11 PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) 12 PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) 13 PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) 14 PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) 15 PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)

Pendapatan Usaha

Beban Usaha

Pendapatan Kotor


Beban Lainlain


PKLB c)


Pajak Penghasilan

(5)

(6)

(7)=(5)-(6)

(8)

(9)

(10)=(7)+(8)-(9)

(11)

(12)=(10)-(11)

(13)

(3)

(4)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5

KS KS S S S S S S S S S S S KS S

70.939 112.780 866.431 772.921 200.295 387.022 91.794 393.079 283.488 250.956 419.512 156.539 252.359 41.282 632.528 4.931.924

51.855 128.132 448.878 464.540 80.960 216.802 50.272 124.675 85.407 89.098 156.874 55.770 179.337 38.346 418.841 2.589.788

19.084 -15.352 417.553 308.381 119.336 170.219 41.522 268.404 198.080 161.858 262.638 100.768 73.022 2.936 213.687 2.342.136

25.973 14.919 82.759 58.481 14.904 4.524 5.430 0 26.492 48.929 18.810 18.152 30.855 2.021 43.918 396.166

43.618 69.500 93.930 32.735 46.714 7.498 37.838 54.423 148.184 38.556 39.084 69.054 41.450 5.131 130.714 858.430

88.675 69.067 594.242 399.597 180.954 182.242 84.790 322.827 372.757 249.342 320.532 187.974 145.327 10.088 388.319 3.596.732

-5.570 0 0 0 50.399 0 0 -6.481 0 0 0 0 0 0 0 38.348

83.105 69.067 594.242 399.597 231.353 182.242 84.790 316.346 372.757 249.342 320.532 187.974 145.327 10.088 388.319 3.635.080

-1.341 -1.608 128.467 102.984 0 34.824 3.434 56.022 20.917 51.610 69.395 15.570 16.762 0 55.862 552.899

1 1

KS S

70.821 35.288 106.109

76.330 27.268 103.598

-5.509 8.020 2.511

6.000 0 6.000

7.816 1.252 9.068

8.307 9.272 17.578

0 0 0

8.307 9.272 17.578

-1.642 2.226 584

28 PUPUK 1 PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI)

1

S

4.190.466 4.190.466

2.823.372 2.823.372

1.367.094 1.367.094

75.361 75.361

128.370 128.370

1.570.824 1.570.824

0 0

1.570.824 1.570.824

455.065 455.065

29 BAJA & KONSTRUKSI BAJA 1 PT Barata Indonesia 2 PT Boma Bisma Indra (BBI) 3 PT Krakatau Steel (KS)

1 1 1

KS TS KS

27.286 -2.238 1.156.755 1.181.802

23.887 13.057 518.192 555.136

3.399 -15.295 638.563 626.667

3.693 5.865 77.543 87.101

25.317 5.250 116.515 147.082

32.409 -4.180 832.621 860.850

82.637 0 0 82.637

115.046 -4.180 832.621 943.487

-105 -577 105.328 104.646

30 DOK DAN PERKAPALAN 1 PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari 2 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) 3 PT Industri Kapal Indonesia (IKI) 4 PT PAL Indonesia

1 1 1 5

KS KS KS KS

70.872 36.890 16.431 107.762 231.954

90.134 23.712 9.606 96.053 219.505

-19.262 13.178 6.824 11.708 12.449

0 2.907 878 63.861 67.646

55.575 7.529 902 68.558 132.564

36.313 23.615 8.603 144.128 212.659

0 0 0 0 0

36.313 23.615 8.603 144.128 212.659

32 2.277 0 401 2.709

31 ENERGI 1 PT Konversi Energi Abadi (KONEBA) 2 PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN) 3 PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) 4 PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk (PTBA)

1 1 1 1

S S KS -

6.400 2.781.424 76.543.324 1.158.491 80.489.639

3.495 1.229.143 76.023.601 597.493 77.853.732

2.905 1.552.281 519.723 560.998 2.635.907

60 159.175 3.007.829 95.755 3.262.819

20 96.164 5.702.111 3.508 5.801.803

2.985 1.807.620 9.229.663 660.261 11.700.529

0 0 0 0 0

2.985 1.807.620 9.229.663 660.261 11.700.529

702 478.848 2.746.036 184.186 3.409.771

32 INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI 1 PT Batan Teknologi 2 PT Industri Kereta Api (INKA) 3 PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) 4 PT LEN Industri

1 1 1 1

KS KS S S

5.378 2.632 94.017 37.235 139.263

5.082 21.108 72.195 25.784 124.170

296 -18.476 21.822 11.452 15.093

339 790 21.219 425 22.773

305 10.291 16.715 1.325 28.636

940 -7.395 59.755 13.202 66.503

0 0 0 0 0

940 -7.395 59.755 13.202 66.503

40 120 8.201 572 8.933

Subtotal 27 PERTANIAN 1 PT Pertani 2 PT Sang Hyang Seri (SHS) Subtotal



Daftar 38.b



(1) (2) 33 INDUSTRI PERTAHANAN 1 PT Dahana 2 PT PINDAD

Sumber Status a) b) (3)

(4)

1 1

S S

34 PERTAMBANGAN 1 PT Aneka Tambang, Tbk (ANTAM) 2 PT Pertamina 3 PT Sarana Karya 4 PT Timah, Tbk

1 2 5 1

35 SEMEN 1 PT Semen Baturaja 2 PT Semen Gresik, Tbk 36 TELEKOMUNIKASI 1 Perum Produksi Film Negara (PFN) 2 PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM)

Pendapatan Usaha

Beban Usaha

Pendapatan Kotor


Beban Lainlain


PKLB c)


Pajak Penghasilan

(5)

(6)

(7)=(5)-(6)

(8)

(9)

(10)=(7)+(8)-(9)

(11)

(12)=(10)-(11)

(13)

74.490 106.560 181.050

46.759 96.017 142.776

27.731 10.543 38.275

11.347 31.772 43.119

3.971 16.147 20.119

43.050 58.463 101.513

0 0 0

43.050 58.463 101.513

8.779 8.934 17.713

SS -

1.460.128 22.471.304 6.839 479.265 24.417.536

324.324 0 5.922 267.544 597.790

1.135.804 22.471.304 917 211.721 23.819.746

92.434 6.303.808 3.444 24.568 6.424.254

0 5.016.817 723 31.677 5.049.217

1.228.238 33.791.929 5.084 267.966 35.293.217

0 -37.934 0 0 -37.934

1.228.238 33.753.995 5.084 267.966 35.255.283

360.741 7.132.767 1.074 96.905 7.591.487

1 1

S S

129.244 2.891.795 3.021.039

52.102 1.328.016 1.380.117

77.142 1.563.780 1.640.922

2.790 70.867 73.656

1.367 157.039 158.406

81.299 1.791.686 1.872.985

0 0 0

81.299 1.791.686 1.872.985

11.977 444.108 456.084

5 4

KS S

-1.317 41.807.184 41.805.867 232.004.641

4.238 24.636.434 24.640.672 165.014.614

-5.556 17.170.750 17.165.194 66.990.027

4.367 344.686 349.053 14.967.232

386 96.744 97.130 16.736.773

-803 17.612.180 17.611.377 98.694.032

0 0 0 151.831

-803 17.612.180 17.611.377 98.845.863

0 5.183.887 5.183.887 22.994.935

Keterangan: a) 1) Telah diaudit (audited ); 2) Belum diaudit (unaudited ); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan ; 5) Prognosa: 6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan b) SS = Sangat Sehat; S = Sehat; KS = Kurang Sehat; TS = Tidak Sehat c) PKLB = Pos Kejadian Luar Biasa



Daftar 38.b

Laba (Rugi) Bersih (14)=(12)-(13) 56.161 33.896 88.050 309.408 25.825 181.448 629.623 21.842 381.762 1.728.015 229.448 26.767 -182.339 5.540 23.602 40.573 143.589 200.511 603.369 1.414.739 3.808.587 436.698 6.463.904 4.061 -24.899 -22.437 -43.275 55.344 9.595 52.827 117.766 -31.514 286 -31.228 40.515 77.919 -1.726 24.290 1.040 8.697



Daftar 38.b

Laba (Rugi) Bersih (14)=(12)-(13) 66.909 50.283 68.382 336.309 24.200 -1.710 5.122 -718 -1.089 25.805 1.745 -1.871 145 314 126 460 6.908 6.908 11.780 25.161 17.023 53.963 334.864 441.952 776.817 24.825 2.530 4.722 32.077 118.939 702.189 341.764 58.794 1.221.685 14.114 30.498 2.978 -127.822 -80.232



Daftar 38.b

Laba (Rugi) Bersih (14)=(12)-(13) -52.207 -52.207 84 293.137 293.221 -30.364 25.486 7.413 2.536 -560.609 -560.609 5.469 15.110 377.086 397.666 59.983 -31.733 3.506 3.291 -6.102 -3.764 25.182 -25.627 -25.627 15.552 11.674 -51.409 75 -24.108 2.266 61.690 -26.719 128 37.366 -1.263 -1.263



Daftar 38.b

Laba (Rugi) Bersih (14)=(12)-(13) -2.791 -68.325 277.915 221.434 137.924 97.871 5.668 126.151 42.555 108.738 172.969 34.295 45.665 -3.614 55.622 1.252.078 -5.684 4.542 -1.142 848.699 848.699 57.408 -17.576 236.995 276.827 -74.869 3.524 102 6.611 -64.632 2.244 862.013 -4.920.594 467.060 -3.589.277 290 -28.097 18.071 3.026 -6.710



Daftar 38.b

Laba (Rugi) Bersih (14)=(12)-(13) 23.309 17.234 40.543 841.936 16.456.842 2.564 107.499 17.408.841 17.482 1.022.568 1.040.051 -1.575 7.993.566 7.991.991 36.043.564


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Audited) KATA PENGANTAR

Recommend Documents