Laporan Keuangan Tahun 2014 (Audited) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2014 (Audited)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Laporan Keuangan (Unaudited) Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2014

Jl. Ir. H. Juanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email : [email protected] Website : www.ppatk.go.id

Laporan KeuanganPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi KeuanganTahun 2014 Audited

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011

tentang

Perubahan

atas

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun 2014 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan

Realisasi

Anggaran

menggambarkan

perbandingan

antara

anggaran

dengan

realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014. Realisasi Pendapatan PPATK pada TA 2014 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp264.314.857,00. Realisasi Anggaran PPATK pada TA 2014 adalah sebesar Rp66.807.072.337,00

atau

mencapai

95,24

persen

dari

alokasi

anggaran

sebesar

Rp70.146.651.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 TAHUN 2014

TAHUN 2013 % Realisasi

Uraian

Anggaran

Realisasi

terhadap

Realisasi

Anggaran Pendapatan Negara Belanja Negara (Transaksi Kas) Belanja Negara (Transaksi Non Kas)

Rp

-

Rp

264.314.857

Rp 70.146.651.000

Rp 66.807.072.337

Rp

Rp

-

3.846.351.277

95,24

-

Rp

76.448.975

Rp 70.233.796.130

Rp

3.183.636.331

Sumber: Laporan Realisasi Belanja PPATK untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

Ringkasan Laporan Keuangan

-1-

Laporan KeuanganPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi KeuanganTahun 2014 Audited Pagu dan realisasi anggaran belanja PPATK tahun 2014 menurut jenis belanja disajikan sebagai berikut : Tabel2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 Pengembalian Belanja 31 Desember 2014

Realisasi Anggaran 31 Desember 2014 (Neto)

% Realisasi Anggaran 31 Desember 2014

7.573.783

Rp 32.696.907.617

96,54%

Rp 901.962.948

Rp 25.466.127.963

92,25%

Rp

8.644.036.757

99,70%

Rp 66.807.072.337

95,24%

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi Belanja 31 Desember 2014 (Bruto)

Pegawai

Rp 33.869.408.000

Rp 32.704.481.400

Rp

Barang

Rp 27.606.915.000

Rp 26.368.090.911

Modal

Rp 8.670.328.000

Rp 8.644.036.757

Jumlah

Rp 70.146.651.000

Rp 67.716.609.068

Rp 909.536.731

Sumber: Laporan Realisasi Belanja PPATK untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2014 dan 2013. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset PPATK per 31 Desember 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rp180.394.635.114,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1.155.686.649,00, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp165.209.621.944,00 dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp14.029.326.521,00.

Nilai Kewajiban PPATK seluruhnya tersaji sebesar Rp12.033.167,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Nilai Ekuitas Dana PPATK disajikan sebesar Rp180.382.601.947,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp1.143.653.482,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp179.238.948.465,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:


-2-

Laporan KeuanganPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi KeuanganTahun 2014 Audited Tabel 3 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 Kenaikan (Penurunan) Uraian

31 Desember 2014

31 Desember 2013 Rp

%

ASET Aset Lancar

Rp

1.155.686.649

Aset Tetap

Rp

165.209.621.944

Piutang Jangka Panjang

Rp

Rp

14.029.326.521

Jumlah Aset

Rp

180.394.635.114

Kewajiban Jangka Pendek

Rp

Jumlah Kewajiban

Rp

(291.121.482)

-20,12

Rp 153.840.334.427

Rp 11.369.287.517

7,39

-

-

-

-

Aset Lainnya

1.446.808.131

Rp

12.306.687.522

Rp

1.722.638.999

14,00

Rp 167.593.830.080

Rp 12.800.805.034

7,64

12.033.167

Rp

63.538.838

Rp

(51.505.671)

-81,06

Rp

12.033.167

Rp

63.538.838

Rp

(51.505.671)

-81,06

Ekuitas Dana Lancar

Rp

1.143.653.482

Rp

1.383.269.293

Rp

(239.615.811)

-17,32

Ekuitas Dana Investasi

Rp

179.238.948.465

Rp 166.147.021.949

Rp 13.091.926.516

7,88

Jumlah Ekuitas Dana

Rp

180.382.601.947

Rp 167.530.291.242

Rp 12.187.098.561

7,27

Rp 167.593.830.080

Rp 12.135.592.890

7,24

KEWAJIBAN

EKUITAS DANA

Jumlah Kewajiban dan Rp 180.394.635.114 Ekuitas Sumber: Neraca PPATK Tahun 2014 dan 2013

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2014, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.


-3-

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited)

III.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

9.

Profil dan Kebijakan Teknis PPATK

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/ 2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, yang merupakan amandemen dari UU Nomor 15 tahun 2002 tentang TPPU, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 tahun 2003. Adapun Visi, Misi, dan Tujuan yang akan dicapai PPATK sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis PPATK tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut :

Catatan atas Laporan Keuangan

-7-

Laporan Keeuangan Pusaat Pelaporan dan Analisiss Transaksi Keuangan K Tahhun 2014 (Auudited) 1.

• Visi PPATK P

Menjadi lemb M baga intelije en keuangan independen yang be erperan aktif dalam pe encegahan dan pem mberantasan tindak pidana p pen ncucian uang dan pe endanaan te erorisme.

2

• Misi PPATK P

a.. Meningka atkan upaya dan dukung gan pengungkapan praktik pencuciian uang dan pendanaan terorrisme; b.. Meningka atkan kerjasa ama dalam dan luar neg geri; c. Meningka atkan tata ke elola dan prroses bisnis yang efektif untuk men ndukung tugas, fun ngsi, dan we ewenang PP PATK.

3

• Tujua an

a.. Meningka atkan peran n pencegah han dan pemberantas p san tindak pidana pencucian n uang dan pendanaan terorisme; b.. Meningka atkan kuantittas dan kualitas hasil an nalisis, peme eriksaan, da an riset; c. Meningka atkan efektivvitas penyam mpaian dan pemantauan n LHA dan LHP; L d.. Mewujudkkan efektivvitas kerjas sama dalam rangka pencegahan dan pemberan ntasan TPPU U dan penda anaan terorisme; e.. Mewujudkkan good public governance dalam pe engelolaan sistem manajemen internal PPATK. P

4

• Arah Kebijakan n dan Stra ategi PPAT TK

Sesuai Visi, Misi, dan Tu S ujuan PPAT TK, bahwa da alam rangka a mendukun ng upaya p penciptaan stabilitas se ektor keuan ngan di Indo onesia dipe erlukan peningkatan p peran aktif PPATK P dalam upaya Pe encegahan dan d Pemberantasan TP PPU dan P Pendanaan k da an strategi yyang akan dilakukan Terorisme, maka arah kebijakan P PPATK dalam periode 2010-2014, 2 adalah a seba agai berikut : a. Arah Ke ebijakan PPA ATK tahun 2010-2014 2 : 1) Peningkatan peran PP PATK dalam upaya pencegaha an dan mberantasan TPPU dan n pendanaan n terorisme di Indonesia a; pem 2) Peningkatan kuantitas dan kualita as hasil a analisis da an hasil pem meriksaan yang y disam mpaikan kep pada apara at penegak hukum, serrta peningka atan hasil ris set tipologi TPPU; T 3) Peningkatan efektivitas e pe enyampaian n dan pemantauan tinda ak lanjut LHA dan LHP kepada para a penyidik;


-8-

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) 4)

Peningkatan efektivitas kerjasama dalam dan luar negeri dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme; 5) Peningkatan tata kelola dan proses bisnis yang efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK. b. Strategi yang akan dilaksanakan PPATK tahun 2010-2014 : 1) Meningkatkan peran PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme; 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor; 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas analisis dan pemeriksaan, serta efektivitas hasil riset tipologi TPPU; 4) Meningkatkan tindak lanjut proses penegakan hukum atas kasus tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain yang terkait; 5) Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme; 6) Meningkatkan layanan hukum, antara lain melalui pemberian keterangan ahli dan pendapat hukum; 7) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses bisnis PPATK; 8) Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK; 9) Meningkatkan kapabilitas organisasi untuk memastikan ketersediaan layanan operasional PPATK; 10) Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan untuk menjamin kelancaran pembiayaan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK, serta tercapainya tingkat akuntabilitas pengelolaan APBN yang baik. Sehubungan dengan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan untuk tahun 2010 s.d. 2014, PPATK telah menetapkan tiga program dan 12 (dua belas) kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2010 s.d. 2014 sebagai berikut : 1. Program teknis NO. 1


PROGRAM

UNIT

OUTCOME

Pencegahan dan

Meningkatnya peran

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme.

ESELON I 1.

Deputi Bidang

2.

Pencegahan Deputi Bidang Pemberantasan

-9-

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) Program teknis ini terdiri dari tujuh kegiatan, yaitu : NO.

PROGRAM

OUTCOME

UNIT ESELON II

1

Pengelolaan bidang hukum PPATK

Meningkatnya kualitas layanan hukum PPATK

2

Pengawasan kepatuhan pihak pelapor

Meningkatnya kepatuhan pihak pelapor

3

Pengawasan kewajiban pelaporan dan pembinaan pihak pelapor

Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan pihak pelapor

Direktorat Pelaporan

4

Analisis transaksi dan pengelolaan laporan masyarakat

Meningkatnya kualitas analisis dan pengelolaan laporan masyarakat

Direktorat Analisis Transaksi

5

Pemeriksaan dan pengembangan riset TPPU

Meningkatnya kualitas pemeriksaan dan pengembangan riset tipologi TPPU

Direktorat Pemeriksaan dan Riset

6

Pelaksanaan kerjasama

Meningkatnya kualitas

Direktorat

dan humas PPATK

kerjasama dan humas PPATK

Kerjasama dan Humas

Pengelolaan teknologi informasi PPATK

Meningkatnya kualitas pengelolaan teknologi informasi PPATK

Pusat Teknologi Informasi

7

Direktorat Hukum Direktorat Pengawasan Kepatuhan

2. Program Generik 1 NO.

PROGRAM

1

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya PPATK

OUTCOME

Terpenuhinya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis PPATK yang berkualitas.

UNIT ESELON I

Sekretariat Utama

Program generik ini terdiri dari empat kegiatan, yaitu : NO. 1


PROGRAM Penyelenggaraan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan PPATK

OUTCOME Meningkatnya kualitas penyelenggaraan operasional perkantoran PPATK

UNIT ESELON II Biro Umum

- 10 -


NO.

PROGRAM

OUTCOME

UNIT ESELON II

2

Pengelolaan perencanaan dan keuangan PPATK

Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan dan keuangan PPATK

Biro Perencanaan dan Keuangan

3

Pengelolaan sumberdaya manusia, organisasi, dan ketatalaksanaan PPATK

Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya manusia, organisasi, dan ketatalaksanaan PPATK

Biro SDM dan Ortala

4

Pengawasan internal PPATK

Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kinerja internal PPATK

Inspektorat

3. Program Generik 2 NO. 1

PROGRAM Peningkatan sarana dan prasarana aparatur PPATK

OUTCOME Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan

UNIT ESELON I Sekretariat Utama

fungsi PPATK

Program generik ini terdiri hanya satu kegiatan, yaitu : NO. 1

PROGRAM Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana PPATK

OUTCOME Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana PPATK

UNIT ESELON II Biro Umum

PENDAPATAN PPATK merupakan Lembaga Pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terdapat kegiatan yang secara fungsional dapat menghasilkan penerimaan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun sejak tahun 2010, PPATK menerima setoran PNBP non fungsional berupa sewa penggunaan sebagian lahan PPATK di Jalan Ir. H. Juanda No.35, Jakarta Pusat untuk penempatan mesin ATM BRI Cabang Veteran.


- 11 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) BELANJA Pelaksanaan anggaran belanja pada PPATK selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta berpegang pada prinsip efektif, efisien, terkendali dan akuntabel. Keberhasilan tugas PPATK tidak semata-mata diukur dari besarnya realisasi anggaran tetapi juga dilihat dari hasil kinerja yang dicapai. Selain itu di PPATK juga diterapkan kebijakan tidak tertulis bahwa pegawai PPATK tidak diperkenankan menerima honor dari setiap kegiatan atas beban anggaran PPATK. Pembayaran honor atas kegiatan yang dilaksanakan oleh PPATK hanya diberikan kepada pegawai atau pejabat dari instansi diluar PPATK yang ikut dalam kegiatan di lingkungan PPATK. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Tahun 2014 (Audited) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh PPATK yang merupakan Lembaga Pemerintah, yang hanya memiliki satu Bagian Anggaran (BA) yaitu BA 078, dan satu Satuan Kerja (Satker) yang merupakan Satker Pusat yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diterima. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), dan Sistem Informasi Manjemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja/Kementerian Negara/Lembaga, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PPATK Tahun 2014 (Audited) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan PPATK adalah sebagai berikut:

Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan x Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. x Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).


- 12 -


Kebijakan Akuntansi atas Belanja

Kebijakan Akuntansi atas Aset

Aset Lancar

x

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

x

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja x Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. x Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. x Khusus pengeluaran melalui mekanisme uang persediaan oleh bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). x Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja. (3) Kebijakan Akuntansi atas Aset x Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. x Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya. Aset Lancar x

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

x

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

x

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

x

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan


- 13 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Aset Tetap

x

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

x

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: ¾ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; ¾ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; ¾ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya. Aset Tetap x

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

x

Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

x

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka

Piutang Jangka Panjang

Panjang

x

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

x

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.


- 14 -


Aset Lainnya

Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

x

TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

x

TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya x

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

x

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

x

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban x Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. x Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. x Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.


- 15 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana x Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. x Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. x Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. x Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih x Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. x Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Piutang Tak Tertagih

Tabel 4 Penggolongan Kualitas Piutang Kualitas Piutang Lancar Kurang Lancar

Uraian

Penyisihan

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

0.5%

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

10%

Pertama tidak dilakukan pelunasan Diragukan Macet

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

50%

1.

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

100%

2.

Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tanggal 24 April 2014

Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap x Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.


- 16 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) x

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

x

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

x

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

x

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

x

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

x

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 5. Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi Alat Tetap Lainnya

5 s.d 40 tahun 4 tahun

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013


- 17 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) B. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp264.314.857,00

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp264.314.857,00 dan Rp76.448.975,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah PPATK adalah merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2014 tersaji padaTabel 6.

Tabel 6 Rincian Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Untuk Bulan yang Berakhir 31 Desember 2014 31 Desember 2014 Uraian Anggaran

% Realisasi Anggaran

Realisasi

1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

264.314.857

Rp

-

3. Hibah

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Jumlah

Rp

-

Rp

264.314.857

Rp

-

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan PPATK untuk Bulan yang Berakhir 31 Desember 2014

Realisasi PNBP Lainnya Semester I Tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 245,74 persen dibandingkan Tahun 2013 yang disebabkan hal-hal sebagai berikut: 1. Pendapatan Pemindahtanganan BMN dan bea lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 043/2014 tanggal 26 Februari 2014; 2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, yaitu berupa pendapatan atas sewa lahan dan bangunan untuk ATM BRI; 3. Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah; 4. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL; dan 5. Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti

Rugi

(TP/TGR),

yaitu

pelunasan

kewajiban pembayaran penggantian kerugian negara berdasarkan SK Kepala PPATK Nomor : KEP-187/01.2/PPATK/08/2014 tentang Penghapusan Kerugian Negara.

Rincian Realisasi PNBP Lainnya sampai dengan tanggal pelaporan tersaji padaTabel 7.


- 18 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) Tabel7 Perbandingan Realisasi PNBP Untuk Bulan yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 REALISASI 31 DESEMBER 2014

URAIAN 1.

Penerimaan Perpajakan

Rp

2.

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rp

3.

Hibah Jumlah Pendapatan

Rp

264.314.857 -

Rp

264.314.857

REALISASI 31 DESEMBER 2013

NAIK (TURUN) %

Rp

-

0,00

Rp

76.448.375

245,74

Rp

-

0,00

Rp

76.448.375

245,74

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan PPATK Untuk Bulan yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

Total PNBP PPATK untuk bulan yang berakhir pada 31 Desember 2014 sebesar Rp264.314.857,00 terdiri dari: 1. Pendapatan Pemindahtanganan BMN yang berupa 1 (satu) paket scrap eks. Bangunan Terbuka Lainnya (canopy dengan rangka besi) sebesar Rp3.000.000,00. 2. Bea Lelang dalam rangka pemindahtanganan BMN sebesar Rp60.000,00. 3. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, yaitu berupa pendapatan atas sewa lahan dan bangunan untuk ATM BRI untuk masa sewa dari tanggal 1 Juni 2014 s.d 30 Mei 2016 sebesar Rp16.988.000,00. 4. Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp26.547.245,00 merupakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dikenakan kepada : a. CV Baginta sebesar Rp934.780,00 atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengecatan tanjakan basement. b. CV

Sumber

Setia

Abadi

sebesar

Rp1.169.640,00

atas

keterlambatan

penyelesaian pekerjaan pengadaan hardware IT pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. c. PT Waditra Reka Cipta Bandung sebesar Rp24.442.825,00 atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyempurnaan Aplikasi SIAPPU-PPT terhadap UU PPTPPU Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 5. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL sebesar Rp16.222.082,00 merupakan angsuran pengembalian belanja atas kelebihan pembayaran tunjangan umum. 6. Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL sebesar Rp52.893.930,00 merupakan pengembalian belanja perjalanan dinas sampai dengan 31 Desember 2013 yang sudah dipertanggungjawabkan, namun baru disetor ke kas negara pada awal tahun 2014, dengan rincian sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 8.


- 19 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) Tabel 8 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL Untuk Bulan yang Berakhir pada 31 Desember 2014 No

TGL SP2D

Keterangan

1

NO SP2D 921320B

Tgl Setor

07/03/2013

Kelebihan perhitungan belanja barang

15-Jan-14

Jumlah Setoran (Rp) 20.000

2

929943B

01/04/2013

Kelebihan biaya lembur non pns

15-Jan-14

2.880.000

3

943642B

26/04/2013


15-Jan-14

600.000

4

943645B

26/04/2013


15-Jan-14

70.000

5

344016E

07/06/2013

Sisa perjalanan dinas dalam negeri

29-Jan-14

2.298.000

6

346618E

12/06/2013


15-Jan-14

650.000

7

353679E

25/06/2013

15-Jan-14

440.000

8

374089E

30/07/2013

15-Jan-14

550.000

9

393718E

12/09/2013

Kelebihan pembayaran transportasi lokal Kelebihan pembayaran transportasi lokal Duplikasi SPJ Bensin

15-Jan-14

6.400.000

10

391589E

10/09/2013

Sisa perjalanan dinas luar negeri

15-Jan-14

1.839.120

11

399441E

24/09/2013

Sisa perjalanan dinas luar negeri

15-Jan-14

19.247.310

13

421208E

04/11/2011


29-Jan-14

240.000

14

421208E

04/11/2011


15-Jan-14

240.000

15

424147E

08/11/2013


15-Jan-14

2.028.500

16

434303E

22/11/2013

15-Jan-14

550.000

17

569793H

27/12/2013

22-Jan-14

12.600.000

18

Kelebihan pembayaran transportasi lokal Kelebihan pembayaran lembur pegawai kontrak Kelebihan perhitungan belanja barang

15-Jan-14

10.000

19


30-Jan-14

790.000

20

Perjalanan dinas dalam negeri yang tidak digunakan

10-02-2014

Pengembalian Belanja

1.441.000

52.893.930

Sumber: Daftar Surat Setoran Pendapatan Bukan Pajak untuk Bulan yang Berakhir pada 31 Desember 2014

7. Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) sebesar Rp148.603.000 merupakan pelunasan piutang atas Surat Keputusan Kepala PPATK Nomor: KEP-82/01.2/PPATK/02/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Pembebanan Kerugian Negara pada PPATK. Atas pelunasan kewajiban pembayaran penggantian kerugian negara berupa kendaraan dinas yang hilang

tersebut

telah

diterbitkan

SK

Kepala

PPATK

Nomor:

KEP-187/01.2/PPATK/08/2014 tentang Penghapusan Kerugian Negara.

Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk bulan yang berakhir pada 31 Desember 2014 dapat dijelaskan pada Tabel 9.


- 20 -


1

Tabel 9 Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Untuk Bulan yang Berakhir pada 31 Desember 2014 REALISASI URAIAN TAHUN 2014 (Rp) Pendapatan Pemindahtanganan BMN 3.000.000

2

Bea Lelang

3

Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR)

NO

4 5 6 7

60.000

Jumlah Pendapatan

16.988.000 26.547.245 16.222.082 52.893.930 148.603.000

264.314.257

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan PPATK untuk Bulan yang Berakhir pada 31 Desember 2014

Realisasi Belanja Rp70.653.423.614,00

B.2. Belanja Negara Berdasarkan DIPA-078.01.1.453374/2014 tanggal 5 Desember 2013, pagu PPATK Tahun 2014 sebesar Rp65.048.640.000,00 dengan komposisi sebagai berikut : 1.

Belanja Pegawai

: Rp22.838.040.000,00

2.

Belanja Barang

: Rp34.049.066.000,00

3.

Belanja Modal

: Rp 8.161.534.000,00

Total Pagu

: Rp65.048.640.000,00

Namun, terdapat revisi anggaran karena perubahan kebijakan dan prioritas kebutuhan sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-347/MK.02/2014 tanggal 14 Juni 2014 hal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L Dalam APBN-P TA 2014. Pagu anggaran belanja PPATK berkurang sebesar Rp5.933.357.000,00, sehingga total pagu anggaran pada DIPA-078.01.1.453374/2014 Revisi ke-5 tanggal 12 Agustus 2014, pagu PPATK Tahun 2014 menjadi sebesar Rp59.115.283.000,00.

Berdasarkan DIPA-078.01.1.453374/2014 Revisi ke-6 tanggal 23 September 2014, terdapat tambahan alokasi Belanja Pegawai sebesar Rp11.031.368.000,00, sehingga total pagu menjadi Rp70.146.651.000,00 dengan komposisi sebagai berikut : 1.

Belanja Pegawai

: Rp33.869.408.000,00

2.

Belanja Barang

: Rp27.606.915.000,00

3.

Belanja Modal

: Rp 8.670.328.000,00

Total Pagu


: Rp70.146.651.000,00

- 21 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) Dibandingkan total pagu anggaran PPATK Tahun 2013, total pagu anggaran PPATK Tahun 2014 menurun sebesar Rp9.545.065.000,00. Realisasi Belanja PPATK pada untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 sebesar Rp70.653.423.614,00 atau sebesar 100.72 persen dari pagu anggaran. Realisasi Belanja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 terdiri dari Belanja Transaksi Kas berasal dari Rupiah Murni sebesar Rp66.807.072.337,00,dan Belanja Transaksi Non Kas sebesar Rp3.846.351.277,00. Realisasi BelanjaTransaksi Kas – Rupian Murni Rp66.807.072.337,00

B.2.1. Belanja Transaksi Kas – Rupiah Murni Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Transaksi Kas-Rupiah Murni) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 menurut jenis belanja disajikan sebagaimana Tabel 10. Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Transaksi Kas-Rupiah Murni) untuk Bulan yang berakhir 31 Desember 2014 Pengembalian Belanja 31 Desember 2014

Realisasi Anggaran 31 Desember 2014 (Neto)

% Realisasi Anggaran 31 Desember 2014

7.573.783

Rp 32.696.907.617

96,54%

Rp 901.962.948

Rp 25.466.127.963

92,25%

Rp

8.644.036.757

99,70%

Rp 66.807.072.337

95,24%

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi Belanja 31 Desember 2014 (Bruto)

Pegawai

Rp 33.869.408.000

Rp 32.704.481.400

Rp

Barang

Rp 27.606.915.000

Rp 26.368.090.911

Modal

Rp 8.670.328.000

Rp 8.644.036.757

Jumlah

Rp 70.146.651.000

Rp 67.716.609.068

Rp 909.536.731

Sumber: Laporan Realisasi Belanja PPATK untuk Bulan yang berakhir 31 Desember 2014

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Transaksi Kas-Rupiah Murni) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 menurut program dan kegiatan tersaji pada Tabel 11. Tabel 11 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Untuk BulanYang Berakhir 31 Desember 2014 Kode

Uraian Program/Kegiatan

01.01.01

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK

3374

Pengawasan Internal PPATK

3375

Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan PPATK

3376

3377


Anggaran Setelah Revisi

Realisasi Belanja (Neto)

% Realisasi Belanja

49.734.089.000

47.461.867.771

95,43

312.704.000

304.265.555

97,30

35.116.561.000

33.814.491.957

96,29

Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Ketatalaksanaan PPATK

2.850.363.000

2.539.077.624

89,08

Penyelenggaraan Ketatusahaan, Kerumahtanggaan dan Perlengkapan PPATK

11.454.461.000

10.804.032.635

94,32

- 22 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) Anggaran Setelah Revisi

Realisasi Belanja (Neto)

% Realisasi Belanja

Kode

Uraian Program/Kegiatan

01.01.02

Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Negara

3.000.000.000

2.974.540.956

99,15

3378

Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana PPATK

3.000.000.000

2.974.540.956

99,15

01.01.06

Pencegahan dan Pemberantasan TPPUPT

17.412.562.000

16.370.663.610

94,02

3379

Pengelolaan Bidang Hukum PPATK

2.189.081.000

2.049.526.785

93,62

3380

Pelaksanaan Kerjasama dan Humas PPATK

3.034.191.000

2.657.562.526

87,59

3381

Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK

7.652.446.000

7.395.955.810

96,65

3382

Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor

1.038.030.000

930.234.116

89,62

3383

Pengawasan Kewajiban Pelaporan dan Pembinaan Pihak Pelapor

859.295.000

818.406.937

95,24

3384

Analisis Transaksi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

654.493.000

627.930.062

95,94

5232

Pemeriksaan dan Pengembangan Riset TPPU

1.985.026.000

1.891.047.374

95,27

Jumlah

70.146.651.000

66.807.072.337

95,24

Sumber: Laporan Realisasi Belanja PPATK Menurut Sumber Dana-Kegiatan untuk Bulan yang berakhir 31 Desember 2014

Dibandingkan dengan Tahun 2013, Realisasi Belanja Tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 4,88 persen yang disebabkan penurunan realisasi belanja barang dan belanja modal. Perbandingan Realisasi Belanja. Tahun 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 12. Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja (Neto) Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 URAIAN JENIS BELANJA Belanja Pegawai

REALISASI 31 DESEMBER 2014 Rp

32.696.907.617

REALISASI 31 DESEMBER 2013 Rp

NAIK (TURUN) %

26.892.475.694

21,58

Belanja Barang

Rp

25.466.127.963

Rp

32.317.402.084

(21,20)

Belanja Modal

Rp

8.644.036.757

11.023.918.352

(21,59)

Bantuan Sosial

Rp

Rp Rp -

Jumlah Belanja

Rp 66.807.072.337

Rp

70.233.796.130

-

(4,88)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja PPATK Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013


- 23 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) Realisasi Belanja Pegawai (Neto) Rp32.696.907.617,00

B.2.1.1 Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 (Bruto) sebesar Rp32.704.481.400,00, dan terdapat pengembalian Belanja Pegawai sebesar Rp7.573.783,00 sehingga Realisasi Belanja Pegawai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 (Neto) adalah sebesar Rp32.696.907.617,00Terdapat kenaikan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2014 sebesar 45,58 persen dibanding Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2013 sebesar Rp9.685.953.932,00. Kenaikan realisasi belanja pegawai antara lain disebabkan kenaikan gaji dan tunjangan pegawai PPATK baik tetap maupun dipekerjakan. Kenaikan tersebut seiring dengan kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan struktural bagi pegawai tetap (PNS PPATK) maupun pegawai dipekerjakan pada PPATK serta bertambahnya jumlah pegawai non PNS dan kenaikan besaran honor pegawai Non PNS. Rincian Realisasi Belanja Pegawai PPATK

untuk tahun yang berakhir pada 31

Desember 2014 dan 2013 disajikan dalam Tabel 13. Tabel 13 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2014 (Neto)

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2013 (Neto)

% naik (turun)

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Rp

8.562.250.675

Rp 6.709.424.784

27,62

Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara

Rp

683.525.000

Rp

858.195.000

-20,35

Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS

Rp

3.224.345.576

Rp 2.704.303.375

19,23

Belanja Lembur

Rp

36.977.700

Rp

24.821.250

48,98

Belanja tunjangan khusus & Belanja Pegawai Transito

Rp 20.189.808.666

Rp16.595.731.285

21,66

Total

Rp 32.696.907.617

Rp26.892.475.694

21,58

Uraian

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja PPATK Menurut Satuan Kerja untuk Bulan yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

Realisasi Belanja Barang Rp25.466.127.963,00.

B.2.1.2 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

adalah

masing-masing

sebesar

Rp25.466.127.963,00

dan

Rp32.317.402.084,00. Terjadi penurunan Realisasi Belanja Barang dibandingkan tahun anggaran yang lalu sebesar 21,20 persen. Rincian Realisasi Belanja Barang PPATK

untuk tahun yang berakhir pada 31

Desember 2014 dan 2013 disajikan dalam Tabel 14.


- 24 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) Tabel 14 Perbandingan Belanja Barang Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2014 (Neto)

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2013 (Neto)

Belanja Barang Operasional

Rp

2.950.326.677

Rp

3.290.342.035

-10,33

Belanja Barang Non Operasional

Rp

3.817.347.324

Rp

7.738.219.542

-50,67

Belanja Jasa

Rp

5.438.652.577

Rp

4.868.410.498

11,71

Belanja Pemeliharaan

Rp

2.806.027.498

Rp

3.986.342.563

-29,61

Belanja Perjalanan

Rp 10.453.773.887

Rp 12.434.087.446

-15,93

Total

Rp 25.466.127.963

Rp 32.317.402.084

-21,20

Uraian

% Kenaikan (Penuruna n)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja PPATK untuk Bulan yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

a. Belanja Barang Operasional Realisasi Belanja Barang Operasional untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 mengalami penurunan sebesar 10,33 persen jika dibandingkan dengan 31 Desember 2013 karena terdapat penghematan belanja. Rincian Realisasi Belanja Barang Operasional PPATK untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013 disajikan dalam Tabel 15.

Tabel 15 Perbandingan Belanja Barang Operasional Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Realisasi Belanja Barang Operasional 31 Desember 2014 (Neto)

Realisasi Belanja Barang Operasional 31 Desember 2013 (Neto)

Belanja Keperluan Perkantoran

Rp

1.983.076.020

Rp

2.580.347.083

-23,15

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

Rp

141.934.690

Rp

184.154.930

-22,93

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

Rp

108.441.654

Rp

38.522.850

181,50

Belanja Barang Operasional Lainnya

Rp

716.874.313

Rp

487.317.172

47,11

Total

Rp

2.950.326.677

Rp

3.290.342.035

-10,33

Uraian

% Kenaikan (Penurunan) Belanja Barang

Sumber: Laporan Laporan Realisasi Anggaran Belanja PPATK untuk Bulan yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

b. Belanja Barang Non Operasional Realisasi Belanja Barang Non Operasional untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 mengalami penurunan sebesar 50,67 persen jika dibandingkan dengan 31 Desember 2013. Penurunan tersebut disebabkan adanya kebijakan penghematan anggaran.


- 25 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) Realisasi Belanja Non Operasional tersebut antara lain digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin maupun non rutin yang dilaksanakan oleh unit kerja di PPATK antara lain: pelaksanaan rapat internal direktorat/biro, rapat koordinasi dengan pihak eksternal sosialisasi seminar pelaksanaan bantuan hukum asistensi kepada penegak hukum Penyusunan Peraturan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Terkait pelaksanaan UU TPPU. Rincian Realisasi Belanja Barang Non Operasional PPATK untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013 disajikan dalam Tabel 16. Tabel 16 Perbandingan Belanja Barang Non Operasional Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Realisasi Belanja Barang Non Operasional 31 Desember 2014 (Neto)

Uraian

Realisasi Belanja Barang Non Operasional 31 Desember 2013 (Neto)

% Kenaikan (Penurunan)

Belanja Bahan

Rp

2.076.578.344

Rp

2.065.624.498

0,53

Belanja Honor Output Kegiatan

Rp

104.750.000

Rp

68.000.000

54,04

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Rp

1.636.018.980

Rp

5.604.595.044

-70,81

Total

Rp

3.817.347.324

Rp

7.738.219.542

-50,67

Sumber: Laporan Laporan Realisasi Anggaran Belanja PPATK untuk Bulan yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

c. Belanja Jasa Realisasi Belanja Jasa untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 secara umum mengalami kenaikan 11,71 persen jika dibandingkan dengan 31 Desember Tahun 2013, dengan rincian kenaikan sebagai berikut: 1)

Kenaikan Langganan Telepon sebesar 27,43 persen yang disebabkan oleh peningkatan intensitas penggunaan layanan telepon untuk keperluan koordinasi antara lembaga.

2)

Kenaikan Belanja Langganan Listrik sebesar 19,17 persen yang disebabkan oleh kenaikan berkala Tarif Dasar Listrik (TDL) selama tahun 2014.

3)

Kenaikan Belanja Jasa Konsultan sebesar 14,08 persen.

4)

Terdapat

Belanja

Langganan

Daya

dan

Jasa

Lainnya

sebesar

Rp887.442.873,00, antara lain untuk pembayaran langganan televisi kabel, dan jasa layanan internet.

Di sisi lain terdapat penurunan Belanja Jasa antara lain Belanja Langganan Air, Belanja Sewa, Belanja Jasa profesi, dan Belanja Jasa lainnya.

Rincian Realisasi Belanja Jasa PPATK

untuk tahun yang berakhir pada

31 Desember 2014 dan 2013 disajikan dalam Tabel 17. Catatan atas Laporan Keuangan

- 26 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) Tabel 17 Perbandingan Belanja Jasa Untuk Bulan Yang Berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013 Realisasi Belanja Jasa 31 Desember 2014 (Neto)

Realisasi Belanja Jasa 31 Desember 2013 (Neto)

Belanja Langganan Listrik

Rp

2.681.539.743

Rp

2.250.160.858

19,17

Belanja Langganan Telepon

Rp

102.215.698

Rp

80.212.492

27,43

Belanja Langganan Air

Rp

63.897.840

Rp

78.104.243

-18,19

Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Jasa Konsultan

Rp

887.442.873

Rp

-

0,00

Rp

564.465.500

Rp

494.811.000

14,08

Belanja Sewa

Rp

405.932.000

Rp

689.160.670

-41,10

Belanja Jasa Profesi

Rp

715.950.000

Rp

1.185.350.000

-39,60

Belanja Jasa Lainnya

Rp

17.208.923

Rp

90.611.235

-81,01

Total

Rp

5.438.652.577

Rp

4.868.410.498

11,71

Uraian


Sumber: Laporan Laporan Realisasi Anggaran Belanja PPATK untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

d. Belanja Pemeliharaan Realisasi Belanja Pemeliharaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 mengalami penurunan 29,61 persen jika dibandingkan dengan 31 Desember 2013. Penurunan tersebut karena terdapat penghematan atas belanja pemeliharaan asetaset PPATK. Realisasi belanja tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pemeliharaan rutin aset-aset PPATK antara lain untuk pemeliharaan Gedung Kantor PPATK yang berada di Jakarta dan Ciloto Lift Generator Set Kendaraan Bermotor dan Peralatan Lainnya.

Rincian Realisasi Belanja Pemeliharaan PPATK untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013 disajikan dalam Tabel 18. Tabel 18 PerbandinganBelanja Pemeliharaan Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

Uraian

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Total

Realisasi Belanja Pemeliharaan 31 Desember 2014 (Neto)

Realisasi Belanja Pemeliharaan 31 Desember 2013 (Neto)

% Kenaikan (Penurunan )

Rp

730.266.625

Rp

1.780.109.481

-58,98

Rp

936.695.576

Rp

855.968.582

9,43

Rp

1.139.065.297

Rp

1.350.264.500

-15,64

Rp

2.806.027.498

Rp

3.986.342.563

-29,61



- 27 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) Termasuk dalam realisasi Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, yaitu realisasi Belanja Pengadaan internet Small Computer System Interface (iSCSI) senilai Rp86.000.000,00 yang seharusnya dianggarkan dan direalisasikan dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

e. Belanja Perjalanan Realisasi Belanja Perjalanan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 mengalami penurunan 15,93 persen jika dibandingkan dengan 31 Desember 2013. Penurunan tersebut disebabkan adanya penghematan belanja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Kegiatan perjalanan dinas tersebut antara lain dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan konsinyering baik di dalam kota maupun di luar kota, audit, pemeriksaan, sosialisasi dan diseminasi, asistensi kepada penegak hukum, dan rapat koordinasi menghadiri undangan pertemuan dengan instansi di dalam maupun diluar kota serta pelaksanaan kerjasama dengan lembaga internasional di luar negeri dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Rincian Realisasi Belanja Perjalanan PPATK untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013 disajikan dalam Tabel 19.

Tabel 19 Perbandingan Belanja Perjalanan Untuk Bulan yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

Uraian

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 1. Belanja Perjalanan Biasa 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (d.h. Belanja Perjalanan Lainnya ) Belanja Perjalanan Luar Negeri 1. Belanja Perjalanan Lainnya Luar Negeri Total

Realisasi Belanja Perjalanan 31 Desember 2014 (Neto)

Realisasi Belanja Perjalanan 31 Desember 2013 (Neto)


Rp

9.392.587.615

Rp 10.859.138.868

Rp

3.933.921.589

Rp

3.120.149.603

26,08

Rp

259.602.000

Rp

75.730.000

242,80

Rp

1.609.684.926

Rp

1.398.810.371

15,08

Rp

3.589.379.100

Rp

6.264.448.894

Rp

1.061.186.272

Rp

1.574.948.578

-32,62

Rp

1.061.186.272

Rp

1.574.948.578

-32,62

Rp 12.434.087.446

-15,93

Rp 10.453.773.887

-13,51

-42,70



- 28 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) Realisasi Belanja ModalRp8.644.036.75 7,00

B.2.1.3 Belanja Modal Realisasi Belanja Modal untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

adalah

masing-masing

sebesar

Rp8.644.036.757,00

dan

Rp11.023.918.352,00. Secara keseluruhan realisasi Belanja Modal untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 terjadi penurunan sebesar 21,59 persen dibandingkan 31 Desember 2013. Penurunan terjadi pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 55,57 persen, dan Belanja Modal Lainnya sebesar 72,96 persen. Namun, Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar 124,64 persen. Rincian Realisasi Belanja Modal untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013 disajikan dalam Tabel 20. Tabel 20 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Jenis Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2014

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2013


Rp

6.231.006.353

Rp

2.773.752.830

124,64%

Rp

465.477.540

Rp

1.047.768.100

-55,57%

Belanja Modal Jaringan

Rp

-

Rp

-

0,00%

Belanja Modal Lainnya

Rp

1.947.552.864

Rp

7.202.397.422

-72,96%

11.023.918.352

-21,59%

Total

Rp

8.644.036.757

Rp


Belanja Transaksi Non Kas sebesar Rp3.183.636.331,00

B.2.2. Belanja Transaksi Non Kas Selama tahun 2014 PPATK menerima hibah langsung dari Australian Agency for International Development (AUSAID) dalam bentuk jasa. Hibah tersebut tertuang dalam Subsidiary Arrangement antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia terkait dengan Dana Kemitraan Pemerintah (Government Partnership Fund) Fase II tanggal 2 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Richard Moore Deputy Director General Asia Division AusAID dan Dr. Rizal Affandi Lukman MA Deputi Bidang Koordinasi Kerja sama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan nomor referensi hibah GA 30.08.2006 dan nomor registrasi 71012601. Hibah tersebut dikelola/dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak Australian Transaction and Analysis Centre(AUSTRAC). Projek yang dibiayai dari hibah langsung berupa jasa dari AUSTRAC, antara lain: 1.

Projek1- International Funds Transfer Instructions (IFTI) Kegiatan yang dilaksanakan dalam projek ini yaitu penggunaan Jasa Konsultan untuk membantu merancang aplikasi IT dalam rangka pelaporan IFTI. Kegiatan yang akan diserahterimakan merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2013 dan Triwulan I Tahun 2014.


- 29 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) 2.

Projek 2-Non Profit Organizations (NPO) Projek ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas instansi terkait di Indonesia untuk mencegah penyalahgunaan sektor NPO dari resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kegiatan yang diserahterimakan merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2013.

3.

Projek 2 -Money Laundering Investigation Projek ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas beberapa instansi terkait di Indonesia dalam rangka investigasi tindak pidana pencucian uang. Projek ini merupakan projek pengganti dari Projek 2 – NPO yang dilaksanakan sejak tahun 2013. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam projek investigasi pencucian uang masih merupakan tahap perencanaan awal yaitu penerjemahan dokumen untuk mengidentifikasi ruang lingkup projek.

4.

Projek 4–Analyst Capacity Building Projek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas analisis PPATK dengan kegiatan antara lain menyelenggarakan workshop dengan aparat penegak hukum di Indonesia terkait penanganan hasil kejahatan (korupsi) yang dilakukan oleh para aparatur negara. Nilai jasa yang akan diserahterimakan merupakan jasa yang telah diselesaikan dalam kegiatan di tahun 2012 namun belum diserahterimakan pada tahun tersebut karena keterlambatan laporan yang diberikan oleh pihak donor.

5.

Projek 5 –Analyst Exchange Kegiatan yang dilaksanakan dalam projek ini adalah pertukaran analis dimana dua orang analis PPATK dipekerjakan (pelatihan di lapangan) di AUSTRAC selama tiga minggu (21 Oktober-8 November 2013) dan selanjutnya seorang analis AUSTRAC dipekerjakan (pelatihan di lapangan) di PPATK selama 2 minggu (1829 November 2013).

6.

Projek 5 – E-learning Project ini merupakan lanjutan dari Projek 3 – E-learning di tahun 2013. Kegiatan yang dilakukan pada projek ini yaitu menyelenggarakan workshop dengan pihak pelapor untuk meluncurkan aplikasi E-learning Modul 2 dan 3 pada tanggal 18 Maret 2014.

7.

Projek 8-Business Continuity Management (BCM) Projek ini dilakukan dalam rangka mengembangkan program pengujian tahunan dan menyelenggarakan pelatihan untuk menguji dan melaksanakan Business Continuity Plans. Kegiatan yang akan diserahterimakan merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2013.


- 30 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) 8.

Projek 9–National ML/TF Risk Threat Assessment (NRA) Kegiatan yang dilaksanakan dalam projek ini adalah workshop dengan semua lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengimplementasian Anti Money Laundering/Counter Terrorism Financing (AML/CTF) dan aparat penegak hukum dalam rangka NRA. Kegiatan yang akan diserahterimakan merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2013.

Pada tanggal 17 Juli dan 7 Oktober 2014 telah ditandatangi BAST Hibah Jasa dari AUSTRAC kepada PPATK atas proyek yang dibiayai dari hibah langsung berupa jasa dari AUSAID. Seluruh hibah yang diserahterimakan ke PPATK sudah disahkan oleh Kementerian Keuangan dan dilakukan pencatatan di KPPN Jakarta VI. Rincian Hibah Langsung yang diterima oleh PPATK dari AUSTRAC dijelaskan pada Tabel 21. Tabel 21 PPATK-AUSTRAC Partnership Proram (PAPP) Rekapitulasi Status Administrasi Hibah Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 No

Kegiatan Hibah

BAST

SP3HL-BJS

1

Project 1 - IFTI

01/BAST/01.2.3/ VII/2014 Tgl. 17 Juli 2014

SP3HLBJS0217/PU.6/ 2014 Tgl. 28-10-2014

2

Project 2 NPOs

02/BAST/01.2.3/ VII/2014 Tgl. 17 Juli 2014

SP3HLBJS0218/PU.6/ 2014 Tgl. 28-10-2014

3

Project 2 Money Laundering Investigation

03/BAST/01.2.3/ VII/2014 Tgl. 17 Juli 2014

SP3HLBJS0219/PU.6/ 2014 Tgl. 28-10-2014

4

Project 4 Analyst Capacity Building

04/BAST/01.2.3/ VII/2014 Tgl. 17 Juli 2014

SP3HLBJS0220/PU.6/ 2014 Tgl. 28-10-2014

5

Project 5 Analyst Exchange

05/BAST/01.2.3/ VII/2014 Tgl. 17 Juli 2014

SP3HLBJS0221/PU.6/ 2014 Tgl. 28-10-2014

6

Project 5- ELearning

06/BAST/01.2.3/ VII/2014 Tgl. 17 Juli 2014

SP3HLBJS0222/PU.6/ 2014 Tgl. 28-10-2014

7

Project 8 - BCM

07/BAST/01.2.3/ VII/2014 Tgl. 17 Juli 2014

SP3HLBJS0223/PU.6/ 2014 Tgl. 28-10-2014

8

Project 9 ML/TF Risk Assessment

08/BAST/01.2.3/ VII/2014 Tgl. 17 Juli 2014

SP3HLBJS0224/PU.6/ 2014 Tgl. 28-10-2014


MPHL-BJS MPHL BJS Nomor 626993L tanggal 31-122014 MPHL BJS Nomor 622842L tanggal 31-122014 MPHL BJS Nomor 622843L tanggal 31-122014 MPHL BJS Nomor 622844L tanggal 31-122014 MPHL BJS Nomor 622850L tanggal 31-122014 MPHL BJS Nomor 622845L tanggal 31-122014 MPHL BJS Nomor 622846L tanggal 31-122014 MPHL BJS Nomor 622847L tanggal 31-122014

Nilai (Rp) 1.007.509.174,00

170.912.996,00

1.971.187,00

59.339.386,00

348.612.944,00

3.554.055,00

313.228.653,00

1.070.210.750,00

- 31 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) No

Kegiatan Hibah

BAST

SP3HL-BJS

9

Project 1 International Funds Transfer Instructions (IFTI), Project 2Amendemen UndangUndang No. 8 Tahun 2010, Project 3 Money Laundering/Ter rorist Financing (ML/TF) National Risk Assessment (NRA) Project 5 - ELearning

01/BAST/01.2.3/ X/2014 Tgl. 7 Oktober 2014

SP3HLBJS0208/PU.6/ 2014 Tgl. 27-10-2014

MPHL BJS Nomor 622849L tanggal 31-122014

540.901.201,00

02/BAST/01.2.3/ X/2014 Tgl. 7 Oktober 2014

SP3HLBJS0209/PU.6/ 2014 Tgl. 27-10-2014

MPHL BJS Nomor 622848L tanggal 31-122014

330.110.931,00

10

Jumlah

MPHL-BJS

Nilai (Rp)

3.846.351.277,00

Sumber: Dokumen BAST Hibah Jasa Tahun 2014


- 32 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA ASET Aset Lancar Rp1.155.686.649,00

C.1. Aset Lancar Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp1.155.686.649,00 dan Rp1.446.808.131,00. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada PPATK per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 22. Tabel 22 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2014 dan 2013 N o. 1

Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran

30 Desember 2014

30 Desember 2013

Rp

Rp

-

8.967.046

2

Kas dan Setara Kas Lainnya

Rp

-

Rp

51.452.930

3

Piutang Bukan Pajak

Rp

138.213.790

Rp

18.597.863

4

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak

Rp

(691.069)

Rp

(92.989)

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

5

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

6

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

7

Persediaan Jumlah

Rp 1.018.163.928

Rp 1.367.883.281

Rp 1.155.686.649

Rp 1.446.808.131

Sumber: NeracaPPATK per 31 Desember 2014 dan 2013 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,00

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp8.967.046,00 merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0,00

C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai yang belum disetorkan ke Kas negara. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2014 dan 2013 masingmasing sebesar Rp0,00 dan Rp51.452.930,00.


- 33 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) Piutang Bukan Pajak Rp138.213.790,00

C.1.3. Piutang Bukan Pajak Piutang Bukan Pajak adalah semua hak atau klaim kepada pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp138.213.790,00 dan Rp18.597.863,00. Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2014 merupakan pengembalian pembayaran atas kontrak pekerjaan pengadaan software dan perpanjangan lisensi yang belum diselesaikan pada 31 Desember 2014. Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 23. Tabel 23 Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2014 Saldo per 31 Desember 2013 Rp 18.597.863 Mutasi tambah Tahun 2014: Piutang Bukan Pajak

Rp

138.213.790

Rp

6.372.083

Rp

9.850.000

Digunakan

Rp

1.441.000

-Denda Keterlambatan

Rp

934.780

Mutasi Kurang Tahun 2014: - Pelunasan Piutang Jangka Pendek Lainnya tahun 2014 -Kelebihan Pembayaran Tunjangan Umum -Perjalanan Dinas yang Tidak

Saldo per 31 Desember 2014

Rp

138.213.790

Sumber: Buku Besar PPATK per 31 Desember 2014 dan 2013 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Rp691.069,00

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Rp0,00

C.1.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang PNBP Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp691.069,00 dan Rp92.989,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan piutang yang dikarenakan timbulnya tuntutan ganti rugi yang dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri atau bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan karena lalai atau perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp0,00. Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 24.


- 34 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) Tabel 24 Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2014 Saldo per 31 Desember 2013 Rp Mutasi tambah Tahun 2014: Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Rp

148.603.000

- Cicilan ke-1 Pembayaran TP/TGR

Rp

24.500.000


Rp

24.500.000


Rp

24.500.000


Rp

24.500.000


Rp

24.500.000


Rp

26.103.000


Rp

-

Mutasi Kurang Tahun 2014:

Sumber: Buku Besar PPATK per 31 Desember 2014 dan 2013 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rp0,00

Persediaan Rp1.018.163.928,00

C.1.6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp0,00. C.1.7. Persediaan Nilai Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp1.018.163.928,00 dan Rp1.367.883.281,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 25. Tabel 25 RincianPersediaan 31 Desember 2014 No.

Uraian

30 Desember 2014

30 Desember 2013

1

Barang Konsumsi

Rp

749.638.197

Rp

973.699.052

2

Bahan Untuk Pemeliharaan

Rp

66.475.938

Rp

118.414.807

3

Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat

Rp

20.900.000

Rp

14.800.000

4

Bahan Baku

Rp

9.229.560

Rp

16.939.760

5

Suku Cadang

Rp

89.388.134

Rp

122.665.451

6

Persediaan Lainnya

Rp

82.532.099

Rp

121.364.211

Rp

1.018.163.928

Jumlah

Rp 1.367.883.281

Sumber: NeracaPercobaan PPATK per 31 Desember 2014 dan 2013


- 35 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Pada Tahun 2014 terdapat ATK yang diterima dari penyedia barang/jasa sebesar Rp27.549.500,00 yang sudah diterima dan digunakan namun penyerahan tersebut tidak didukung dengan Berita Acara Serah Terima. Penyedia barang mengalami kesulitan likuiditas sehingga tidak sanggup untuk memenuhi kewajibannya sesuai nilai kontrak, dan sampai dengan tanggal pelaporan tidak mengajukan tagihan kepada PPATK. Terhadap penyedia barang tersebut telah dikenakan hukuman berupa black-list dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Aset Tetap Rp165.209.621.944,00

C.2 Aset Tetap Saldo aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp165.209.621.944,00 dan Rp153.840.334.427,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2014 terjadi penurunan jika dibandingkan dengan Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2013, hal ini disebabkan karena diberlakukan penyusutan atas aset tetap. Rincian Aset Tetap PPATK per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 26. Tabel 26 Rincian Aset Tetap 31 Desember 2014 dan 2013 N

Jenis

o 1

Tanah

31 Desember 2014 Rp

80.978.000.000

31 Desember 2013 Rp 67.881.000.000

2

Peralatan dan Mesin

Rp

65.004.604.281

Rp 58.868.754.828

3

Gedung dan Bangunan

Rp

78.199.654.457

Rp 77.750.726.417

4

Jalan, irigasi dan Jaringan

Rp

542.646.198

Rp

542.646.198

5

Aset Tetap Lainnya

Rp

246.874.097

Rp

232.283.807

Rp 224.971.779.033

Rp 205.275.411.250

Akumulasi Penyusutan

Jumlah

Rp (59.762.157.089)

Rp (51.435.076.823)

Nilai Buku Aset Tetap

Rp 165.209.621.944

Rp 153.840.334.427

Sumber: Neraca PPATK per 31 Desember 2014 dan 2013 Tanah Rp80.978.000.000

C.2.1 Tanah Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki PPATK per 31 Desember 2014 dan 2013. Masing-masing sebesar Rp80.978.000.000,00 dan Rp67.881.000.000,00. Aset berupa tanah, terdiri dari: 1. Tanah seluas 4.500 m2 berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat senilai Rp66.600.000.000,00. Tanah tersebut diperoleh dari hibah Kementerian Keuangan kepada PPATK pada Tahun 2007. 2. Tanah seluas 5.648 m2 berlokasi di Desa Ciloto, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat senilai Rp1.281.000.000,00. Tanah tersebut diperoleh dari hibah Kementerian Keuangan kepada PPATK pada Tahun 2010.


- 36 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) 3. Tanah seluas 9.510 m2 berlokasi di Jalan Raya Tapos - Cimpaeun, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat senilai Rp13.097.000.000,00. Tanah tersebut diperoleh dari hibah berdasarkan Surat Keputusan Menteri keuangan Nomor 197/KM.6/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) pada PPATK dan surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S1705/KN/2014 tanggal 19 November 2014 Perihal Roya Hak Tanggungan SHM No. 87/Cimpaeun. Peralatan dan Mesin Rp65.003.729.781,00

C.2.2 Peralatan dan Mesin Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas dengan nilai kapitalisasi minimal Rp300.000,00. Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah Rp65.003.729.781,00 dan Rp58.868.754.828,00. Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan pada Tabel 27. Tabel 27 Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2014 Saldo per 31 Desember 2013 Rp 58.868.754.828 Mutasi tambah tahun 2014: x

Pembelian

Rp

x

Hibah

Rp

x

Reklasifikasi aset dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin

Rp

16.549.500

Kapitalisasi Belanja Barang ke

Rp

86.000.000

Rp

6.316.039.453

x

6.213.489.953 -

Belanja Modal Total Mutasi Tambah Mutasi kurang tahun 2014: x

Penghentian aset dari penggunaan

Rp

-

x

Perekaman kembali akibat Migrasi BMN

Rp

-

x

Penghapusan

Rp

(180.190.000)

Rp

(180.190.000)

Total Mutasi Kurang Saldo per 31 Desember 2014

Rp 65.004.604.281

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014

Rp (49.991.381.092)

Nilai Buku per 31 Desember 2014

Rp 15.013.223.189

Sumber: Buku Besar PPATK periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2014

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin sebagai berikut:


- 37 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) a. Transaksi Penambahan Rincian transaksi penambahan berjumlah sebesar Rp6.316.039.453,00 yang berasal dari pembelian, reklasifikasi, dan kapitalisasi dijelaskan pada Tabel 28. Tabel 28 Rincian Transaksi Penambahan Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2014 Uraian

No

Nilai

1

Alat Angkutan Darat Bermotor

Rp

761.930.000

2

Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

Rp

9.900.000

3

Alat Bengkel Tak Bermesin

Rp

13.200.000

4

Alat Kantor

Rp

297.474.916

5

Alat Rumah Tangga

Rp

378.939.000

Pembelian Reklasifikasi dari Belanja Modal

Rp

362.389.500

Rp

16.549.500

Gedung dan Bangunan 6

Alat Studio

Rp

21.450.000

7

Alat Komunikasi

Rp

165.330.000

8

Komputer Unit

Rp

2.006.730.950

9

Peralatan Komputer

Rp

2.661.084.587

Rp

6.316.039.453

Pembelian

Rp 2.575.084.587

Kapitalisasi dari Belanja Barang

Rp

86.000.000

Jumlah Sumber: Laporan Barang Pengguna Berdasarkan Kelompok Barang per 31 Desember 2014

b. Transaksi pengurangan Nilai pengurangan sebesar Rp180.190.000,00 adalah pengurangan yang berasal dari penghapusan aset berupa Alat Angkut Darat Bermotor, yaitu berupa Kendaraan Dinas Mobil Toyota Avanza (Velloz) yang hilang dan sudah mendapatkan persetujuan penghapusan dari Pengelola Barang (Kementerian Keuangan) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Pengguna Barang Nomor KEP-01.1/PPATK/05/14.

Gedung dan Bangunan Rp78.200.528.957,00

C.2.3 Gedung dan Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah Rp78.199.654.457,00 dan Rp77.750.726.417,00 Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan dijelaskan pada Tabel 29.


- 38 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) Tabel 29 Rincian Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2014


Rp 77.750.726.417

Mutasi tambah tahun 2014: x Pembelian

Rp

x Reklasifikasi

Rp

Total Mutasi Tambah

Rp

465.477.540 465.477.540

Mutasi kurang tahun 2014: x Penghapusan

Rp

-

x Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin

Rp

16.549.500

Rp

16.549.500

Total Mutasi Kurang Saldo per 31 Desember 2014

Rp 78.199.654.457


Rp (9.612.561.947)


Rp 68.587.092.510

Sumber: Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Tahun 2014 pada PPATK Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp542.646.198,00

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2014 adalah sama dengan saldo per 31 Desember 2013, yaitu sebesar Rp542.646.198,00 karena tidak ada mutasi tambah atau kurang selama tahun 2013. Akumulasi penyusutan sebesar Rp135.661.550,00, dengan rincian sebagaimana Tabel 30. Tabel 30 Rincian Mutasi Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2014 Saldo per 31 Desember 2013 Rp 542.646.198 Mutasi tambah tahun 2014: - Pembelian

Rp

-

Mutasi kurang tahun 2014: - Koreksi nilai

Rp


Rp


Rp


Rp

542.646.198 (135.661.550) 406.984.648

Sumber: Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2014 pada PPATK

Aset Tetap Lainnya Rp246.874.097,00

C.2.5 Aset Tetap Lainnya Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah Rp246.874.097,00 dan Rp232.283.807,00 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Termasuk ke dalam Aset Tetap Lainnya antara lain buku-buku perpustakaan.


- 39 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013. Rincian mutasi Aset Tetap lainnya dapat dilihat sebagaimana Tabel 31. Tabel 31 Rincian Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2014 Saldo per 31 Desember 2013

Rp

232.283.807

Rp

14.590.290

Mutasi tambah tahun 2014: - Pembelian Mutasi kurang tahun 2014: - Koreksi nilai

Rp

-


Rp

246.874.097

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember

Rp

(22.552.500)

Rp

224.321.597

2014 Nilai Buku per 31 Desember 2014

Sumber: Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2014 pada PPATK

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp59.762.157.089,00

C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing Rp59.762.157.089,00 dan Rp51.435.076.823,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 32. Tabel 32 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2014 N o

Aset Tetap

Nilai per 31 Desember 2014

Akum. Penyusutan


1

Tanah

Rp

80,978,000,000

Rp

2

Peralatan dan Mesin

Rp 65.004.604.281

Rp

(49.991.381.092)

Rp 15.013.223.189

3

Gedung dan Bangunan

Rp 78.199.654.457

Rp

(9,612,561,947)

Rp 68.587.092.510

Rp

542.646.198

Rp

(135.661.550)

Rp

406.984.648

Rp

246.874.097

Rp

(22.552.500)

Rp

224.321.597

Rp

(59.762.157.089)

4 5

Jalan, irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Jumlah

Rp 224.971.779.033

-

Rp

80,978,000,000

Rp 165.209.621.944

Sumber: Neraca Percobaan per 31 Desember 2014

Aset Lainnya Rp14.112.507.476,00

C.3 Aset Lainnya Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah Rp14.112.507.476,00 dan Rp12.306.687.522,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap, berupa software ataupun aset tetap yang tidak digunakan/ dihentikan penggunaannya untuk operasional pemerintah.


- 40 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) Rincian Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersaji pada Tabel 33. Tabel 33 Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2014 N o.

Uraian

1

Aset Tak Berwujud

Rp

2

Aset Lain-Lain

Rp

31 Desember 2014

Jumlah

Rp

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Rp

Aset Lainnya

Rp

31 Desember 2013

14.029.326.521 14.029.326.521 14.029.326.521

Rp

12.179.544.902

Rp

127.142.620

Rp

12.306.687.522

Rp

-

Rp

12.306.687.522

Sumber: Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 Aset Tak Berwujud Rp14.029.326.521,00

C.3.1 Aset Tak Berwujud Aset Tak Berwujud adalah aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Pada PPATK aset tersebut berupa software maupun anti virus komputer untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari. Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp14.029.326.521,00 dan Rp12.179.544.902,00. Rincian Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan pada Tabel 34. Tabel 34 Rincian Mutasi Nilai Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2014 Saldo per 31 Desember 2013 Rp 12.179.544.902 Mutasi tambah tahun 2014: - Pembelian

Rp

1.423.597.365

- Pengembangan Nilai Aset

Rp

426.184.254

Mutasi kurang tahun 2014: - Koreksi nilai

Rp

-


Rp 14.029.326.521


Rp


Rp 14.029.326.521

-

Sumber: Buku Besar per 31 Desember 2014 dan 2013

Aset Lain-lain Rp0,00

C.3.2 Aset Lain-lain Aset Lain-Lain adalah Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah Rp0,00 dan Rp127.142.620,00 yang berupa Aset Tetap yang Sudah Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-06/MK.6/WKN.7/KNL.04/2014 tanggal 7 Januari 2014 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, aset tetap tersebut sudah dilelang dan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak, sehingga sudah dapat dihapusbukukan.


- 41 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) Terdapat Aset Tetap Peralatan Dan Mesin dalam keadaan rusak berat dan telah diusulkan penghapusannya kepada Kementerian Keuangan dengan Surat Nomor: S-06/01.1/PPATK/02/13 tanggal 18 Februari 2013, namun demikian sampai dengan saat ini belum keluar persetujuannya. Sesuai ketentuan dalam Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-4215A/PB/2013 tanggal 26 Juni 2013, Aset tetap berupa Peralatan & Mesin yang dinyatakan dalam kondisi rusak berat dan dihentikan penggunaannya pada operasional pemerintah masih tercatat pada SIMAK BMN namun tidak muncul pada neraca. Rincian nilai Aset Tetap dalam Kondisi Rusak Berat per 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 35. Tabel 35 Rincian Aset Tetap dalam Kondisi Rusak Berat 31 Desember 2014 No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Nama Aset

Merek

A.CSplit Panasonic A.CSplit Panasonic A.CSplit Panasonic A.CSplit Panasonic A.CSplit National A.CSplit National A.CSplit National A.CSplit FujiElektrik A.CSplit National A.CSplit FujiElektrik PortableWaterPump PompaSumpit PortableWaterPump PompaSumpit PortableWaterPump PompaSumpit PortableWaterPump PompaSumpit PortableWaterPump PompaSumpit P.CUnit LENOVO P.CUnit HP P.CUnit SIMBADA P.CUnit ASUS P.CUnit DELL P.CUnit DELL P.CUnit DELL P.CUnit DELL P.CUnit DELL P.CUnit HP P.CUnit DELL UninteruptedPowerSupply RS500 UninteruptedPowerSupply RS500 UninteruptedPowerSupply RS500 AutoSwitch/DataSwitch DLINK24PORT KVM(Keyboard/PeralatanPersonal DELL Komputer) Scanner(PeralatanPersonal Canon Komputer) KursiBesi(9Unit) SepedaStatis Dispenser Jumlah


Tahun Perolehan

Nilai Perolehan

28Maret2006 28Maret2006 28Maret2006 28Maret2006 28Maret2006 31Desember2005 31Desember2005 31Desember2005 31Desember2005 31Desember2005 17Desember2007 17Desember2007 17Desember2007 17Desember2007 17Desember2007 7Agustus2006 17Oktober2006 17Oktober2006 17Oktober2006 26Desember2006 31Desember2006 31Desember2006 31Desember2006 31Desember2006 31Desember2006 17Desember2007 17Desember2008 17Desember2008 17Desember2008 31Desember2008

Rp3.520.000 Rp3.520.000 Rp3.520.000 Rp3.520.000 Rp3.520.000 Rp7.150.000 Rp4.345.000 Rp5.235.000 Rp5.235.000 Rp5.235.000 Rp5.397.460 Rp5.397.460 Rp5.397.460 Rp5.397.460 Rp5.397.460 Rp8.830.097 Rp8.830.097 Rp8.830.097 Rp8.830.097 Rp8.830.097 Rp8.830.097 Rp8.830.097 Rp9.242.597 Rp8.764.097 Rp15.900.256 Rp8.963.900 Rp3.190.000 Rp3.190.000 Rp3.190.000 Rp583.110.000

17Desember2007

Rp21.450.000

17Desember2008

Rp15.840.000 Rp16.382.100 Rp5.557.500 Rp2.915.000 Rp

831.293.429

- 42 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) Kewajiban Jangka

KEWAJIBAN C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Pendek Rp12.033.167,00

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp12.033.167,00 dan Rp63.538.838,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek tersaji pada Tabel 36. Tabel 36 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2014 No. 1

Aset Lancar

31 Desember 2014

31 Desember 2013

Pendapatan Diterima di Muka

Rp

12.033.167

Rp

3.118.862

2

Uang Muka dari KPPN

Rp

-

Rp

8.967.046

3

Pendapatan yang Ditangguhkan

Rp

-

Rp

51.452.930

Jumlah

Rp

12.033.167

Rp

63.538.838

Sumber: Neraca PPATK Tahun 2014 dan 2013 Pendapatan Diterima Dimuka Rp12.033.167,00

C.4.1 Pendapatan Diterima Dimuka Utang kepada Pihak Ketiga adalah belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak ketiga lainnya. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp12.033.167,00 dan Rp3.118.862,00.

Uang Muka dari KPPN Rp0,00

C.4.2 Uang Muka dari KPPN Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp8.967.046,00 Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Pendapatan yang Ditangguhkan Rp0,00

C.4.3 Pendapatan yang Ditangguhkan Pendapatan Yang Ditangguhkan merupakan penyeimbang akun Kas Lainnya dan Setara Kas. Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp0,00dan Rp51.452.930,00. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBP, berasal dari sisa atau pengembalian belanja yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 31 Desember 2013, namun pendapatan yang ditangguhkan tersebut seluruhnya sudah disetorkan ke Kas Negara pada bulan Januari 2014.

Ekuitas Dana Lancar Rp1.143.653.482,00

EKUITAS C.5 Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar merupakan penyimbang beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas Dana Lancar


- 43 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 37.

No.

Tabel 37 Rincian Ekuitas Dana Lancar Per 31 Desember 2014 dan 2013 Ekuitas Dana Lancar 31 Desember 2014 31 Desember 2013

1

Cadangan Piutang

Rp

137.522.721

Rp

18.504.874

2

Cadangan Persediaan

Rp

1.018.163.928

Rp

1.367.883.281

3

Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan

Rp

Rp

(3.118.862)

Jumlah

Rp

Rp

1.383.269.293

(12.033.167) 1.143.653.482

Sumber: Neraca PPATK Tahun 2014 dan 2013 Cadangan Piutang Rp137.522.721,00

C.5.1 Cadangan Piutang Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp137.522.721,00dan Rp18.504.874,00 merupakan jumlah ekuitas dana lancar PPATK dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Cadangan Persediaan Rp1.018.163.928,00

C.5.2 Cadangan Persediaan Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp1.018.163.928,00dan Rp1.367.883.281,00merupakan jumlah ekuitas dana lancar PPATK dalam bentuk persediaan.

Belanja/Jasa yang Masih Harus DiserahkanMinus Rp12.033.167,00

C.5.3 Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar minus Rp12.033.167,00 dan minus Rp3.118.862,00 Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang harus diserahkan kepada pihak lain.

Ekuitas Dana Investasi

C.6 Ekuitas Dana Investasi

Rp179.238.948.465,00

Ekuitas Dana Investasi merupakan penyimbang beberapa akun yang ada di Aset Tetap, Aset Lainnya dan Kewajiban Jangka Panjang. Rincian nilai Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2014 dan 2013 disajikan pada Tabel 38.

No. 1 2

Tabel 38 Rincian Ekuitas Dana Investasi 31 Desember 2014 dan 2013 Ekuitas Dana Lancar 31 Desember 2014 31 Desember 2013 Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Jumlah

Rp 165.209.621.944

Rp153.840.334.427

Rp

14.029.326.521

Rp 12.306.687.522

Rp 179.238.948.465

Rp166.147.021.949

Sumber: Neraca PPATK Tahun 2014 dan 2013


- 44 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp165.209.621.944,00

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp14.029.326.521,00

C.6.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Nilai Diinvestasikan dalam Aset Tetap tersaji per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp165.209.621.944,00 dan Rp153.840.334.427,00. Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap. C.6.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Lainnya. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp14.029.326.521,00 dan Rp12.306.687.522,00.

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA D1.1 Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Lisensi yang Belum Selesai Sampai Dengan 31 Desember 2014 Berdasarkan surat perjanjian Nomor PERJ-202/01.1.1/PPATK/12/14 tanggal 15 Desember 2014, PT. Arjuna Sinatria Amarta sepakat untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan software dan perpanjangan lisensi untuk PPATK dengan nilai perjanjian Rp588.298.425,00 dan batas waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 28 Desember 2014. Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-37/PB/2014 tentang Langkah-langkah Akhir Tahun 2014 diatur bahwa batas akhir pengajuan SPM-LS untuk kontrak yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 adalah tanggal 23 Desember 2014. Dengan memperhatikan PER-37/PB/2014 tersebut, PPATK telah melakukan pembayaran kepada PT. Arjuna Sinatria Amarta sebagai berikut: a. SPM Nomor: 01549/PPATK/2014 tgl 23-12-2014 dan SP2D Nomor: 621517L/175/110 tgl 24-12-2014 senilai Rp175.613.295,00; dan b. SPM Nomor: 01548/PPATK/2014 tgl 23-12-2014 dan SP2D Nomor: 621516L/175/110 tgl 29-12-2014 senilai Rp412.685.130,00. Penerbitan/pengajuan SPM tersebut diajukan oleh PPATK dengan melampirkan jaminan (bank garansi) yang diterbitkan oleh PT. Bank UOB Indonesia atas nama PT. Arjuna Sinatria Amarta sebesar Rp588.298.425,00 mengingat pada saat pengajuan SPM kepada KPPN Jakarta VI pekerjaan tersebut belum selesai. Sampai dengan batas akhir kontrak tanggal 28 Desember 2014, PT. Arjuna Sinatria Amarta tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100%, sehingga masih terdapat nilai sisa kontrak sebesar Rp138.213.790,00. Karena PPATK telah melakukan pembayaran pekerjaan yang belum dapat diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, transaksi tersebut telah dicatat dalam Neraca PPATK per 31 Desember 2014 sebagai Piutang-Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Catatan atas Laporan Keuangan

- 45 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014 (Audited) Rp138.213.790,00. Pada 15 Januari 2015 dilakukan pencairan bank garansi oleh KPPN Jakarta VI senilai pekerjaan yang belum diselesaikan, yaitu sebesar Rp138.213.790,00 untuk selanjutnya disetorkan ke negara dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) pada tanggal yang sama. Pada tanggal 14 Januari 2015, PT. Arjuna Sinatria Amarta dapat menyelesaikan seluruh pekerjaannya (100%) dan telah diterima oleh PPATK dengan Berita Acara Serah terima (BAST) Nomor: BAST-006/01.1.1/PPATK/01/15. Berdasarkan hal tersebut, maka PPATK berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas pekerjaaan yang telah diselesaikan senilai Rp138.213.790,00 pada Tahun 2015. Berkenaan dengan hal tersebut maka pembayaran akan dilakukan atas beban anggaran PPATK tahun 2015. Atas pencairan bank garansi tersebut PPATK akan mencatat dalam laporan secara akrual pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional Tahun 2015.

D.2 PENGUNGKAPAN LAINNYA D.2.1 Kegiatan Pengembangan Aplikasi SIAPPU-PPT terhadap UU PPTPPU Terhadap pembayaran kepada PT. Waditra Reka Cipta Bandung atas pekerjaan Penyempurnaan Aplikasi SIAPPU-PPT terhadap UU PPTPPU Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan nilai sebesar Rp.377.749.254,00 dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, dapat dijelaskan sebagai berikut:. 1. Pengadaan pekerjaan Penyempurnaan Aplikasi SIAPPU-PPT terhadap UU PP TPPU Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan nilai sebesar Rp488.856.500,00 oleh PT. Waditra Reka Cipta Bandung sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: PERJ-38/01.1.1/PPATK/04/13 tanggal 25 April 2013. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender (s.d. 20 Desember 2013). 2. Pengadaan pekerjaan tersebut dilakukan dalam rangka menyempurnakan aplikasi sistem pelaporan di PPATK, antara lain pembuatan modul penyampaian Laporan Transaksi Dari dan Ke Luar Negeri/LTDLN (International Fund Transfer Instruction Report/IFTI) sebagai sarana untuk menyampaikan laporan dari Pihak Pelapor ke PPATK. Pada tanggal 26 Juni 2013, telah diundangkan Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri bagi Penyedia Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa pelaksanaan kewajiban pelaporan IFTI bagi Bank umum mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 (Pasal 36), dan bagi PJK selain Bank Umum mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014, sehingga keberadaan aplikasi ini Catatan atas Laporan Keuangan

- 46 -

PPATK Bagian Anggaran 078 Kode Satuan Kerja 453374

Jl. Ir. H. Juanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email : [email protected] Website : www.ppatk.go.id

Laporan Keuangan Tahun 2014 (Audited) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Recommend Documents