LAPORAN TAHUNAN 2016 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN. Jl. Juanda No. 35 Jakarta Pusat

LAPORAN TAHUNAN

2016

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Juanda No. 35 Jakarta Pusat 12120 www.ppatk.go.id

template laptah 2016 FIX.indd 1

23/01/2017 2:41:42 PM

Sambutan Assalamu’alaikum wr wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT KIAGUS AHMAD BADARUDDIN Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

yang

telah

memberi

kita

kelapangan,

kesempatan, dan kemampuan untuk dapat mengelola

dan

mengembangkan

Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna kepentingan bangsa dan negara dalam upaya memelihara stabilitas sistem keuangan perekonomian nasional secara umum, dan secara khusus untuk membantu

penegakan

hukum

dengan

mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Indonesia. Sesuai

amanat

Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka PPATK membuat Laporan Tahunan 2016 yang berisi tentang pelaksanaan tugas PPATK dalam melaksanakan

fungsi

pencegahan

dan

pemberantasan TPPU dan TPPT. Fungsi ini ditunjang dengan pelaksanaan manajemen internal berbasis Teknologi Informasi guna mewujudkan efektif

dan

Good efisien.

Governance PPATK

juga

secara terus

berupaya untuk mendukung implementasi Nawa Cita, terutama terkait dengan Nawa Cita ke-IV yaitu menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

2


LAPORAN TAHUNAN 2016

23/01/2017 2:41:43 PM

Selama periode tahun 2016, begitu

Negeri, Kementerian Luar Negeri, Komisi

banyak dinamika yang terjadi beriringan

Pemberantasan Korupsi, dan stakeholder

dengan capaian kerja yang telah PPATK

terkait. Tidak lupa juga rasa terima kasih

torehkan. Dimulai dengan keberhasilan

kepada rekan-rekan pers dan masyarakat

meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian

dalam upaya bersama memberantas TPPU

(WTP) selama sepuluh tahun beruntun,

di negeri yang kita cintai ini. Yakinlah,

pencapaian

dalam

tanpa dukungan dari stakeholders selama

BKN Award 2016 kategori Perencanaan

ini, keberadaan PPATK tidak akan memiliki

Kepegawaian, peringkat kedua Anugrah

makna.

peringkat

kedua

raihan

Ke depan, masih setumpuk kerja dan

predikat Sangat Baik dalam Akreditasi

target pencapaian lain yang akan dikerjakan

Kearsipan

potensi

oleh PPATK demi torehan hasil terbaik.

pendapatan negara melalui sektor pajak

Semoga ke depan PPATK dapat berperan

dengan nominal mencapai Rp.3,5 triliun,

semakin

sukses menyelenggarakan 2

harapan bersama bahwa segala bentuk

Keterbukaan

Informasi ANRI,

Publik,

menggali

Counter-

nd

optimal,

pencucian

di Nusa Dua, Bali bekerjasama dengan

diberantas dari bumi pertiwi, dan bermuara

Australian Transaction Report and Analysis

pada

Centre (AUSTRAC), hingga Ground Breaking

kemakmuran, gemah ripah loh jenawi,

Institut

Indonesia

bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan

(Indonesian Financial Intelligence Institute/

bangga kami sampaikan Laporan Tahunan

IFII) yang kelak menjadi Pusdiklat Anti

ini sebagai perwujudan nyata kerja, kerja,

TPPU pertama dan rujukan di kawasan Asia

dan kerja kami. 14 tahun PPATK, mari

Tenggara.

bersinergi membangun negeri.

Ucapan

Keuangan

terima

kasih

secara

tulus

dapat

mewujudkan

Terrorism Financing Summit (CTF Summit)

Intelijen

uang

guna

terwujud-nya

dicegah

kesejahteraan

dan dan

Wassalamu’alaikum wr wb.

kami sampaikan atas berbagai dukungan yang

tak

henti

pemerintah Republik

dari

terkait

Indonesia,

lembaga/instansi seperti

Dewan

Presiden

Jakarta,

Januari 2017

Kepala PPATK

Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia, Bank Indonesia, Otoritas

Jasa

Keuangan,

Agung,

Kepolisian

Mahkamah

Negara

Republik

Kiagus Ahmad Badaruddin

Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan,

Kementerian

Dalam

Negeri,

Kementerian Hukum dan HAM, Pengadilan



3

23/01/2017 2:41:43 PM

Menjadi Lembaga Intelijen Keuangan Independen yang Berperan Aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Meningkatkan Kualitas Pengaturan dan Kepatuhan Pihak Pelapor

Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Informasi dan Kualitas Hasil Analisis yang Berbasis

1

MISI PPATK

2

Teknologi Informasi Meningkatkan Efektivitas Penyampaian dan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil

3

Analisis, Pemberian Nasihat dan Bantuan

4

Hukum, serta Pem-berian Rekomendasi kepada Pemerintah

Meningkatkan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

5

Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Manajemen Internal untuk Mewujudkan Good Governance dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi secara Efektif dan Efisien.

4



23/01/2017 2:41:44 PM

5 NILAI DASAR PPATK (INTAN PERMAI) Integritas

1

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan

Tanggung Jawab Melakukan sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban

2 Profesional

3

Melakukan sesuatu secara terampil, handal dan sesuai kompetensi terbaik untuk mencapai hasil terbaik

Kerahasiaan

4

Mampu menjaga informasi yang secara hukum bersifat rahasia, baik untuk kepentingan negara maupun lembaga

Kemandirian Mampu mengeluarkan segala potensi terbaik secara independent

5



5

23/01/2017 2:41:47 PM

Daftar Isi

6



23/01/2017 2:41:48 PM



7

23/01/2017 2:41:48 PM

Executive Summary

PPATK bergerak dalam koridor payung hukum Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Dalam Pasal 39 UU ini disebutkan bahwa PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam menjalankan tugasnya, PPATK menerapkan prinsip akuntabilitas berupa pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam rangka melaksanakan fungsi

Wealth,

yaitu

instrumen hukum yang memungkinkan

pembentukan

perampasan aset/kekayaan seseorang

Pusat

Pendidikan

dan

Pelatihan (Pusdiklat) PPATK, sebuah

yang

cikal bakal pusat Diklat Anti TPPU

tidak wajar (yang tidak sesuai dengan

di

Tujuan

sumber pemasukannya) tanpa mampu

adalah

membuktikan bahwa hartanya tersebut

rezim

diperoleh secara sah (bukan berasal

anti pencucian uang yang efektif di

dari tindak pidana). Instrumen serupa

Indonesia serta memenuhi tuntutan

dikenal

masyarakat

Convention

regional

dalam

Asia

Tenggara.

Pusdiklat

rangka

ini

membangun

terhadap

peningkatan

kinerja yang secara terus menerus harus

memiliki

pula

harta

dalam

dalam

jumlah

United

Against

Nations

Corruption

(UNCAC).

ditingkatkan, khususnya dalam rangka

Selain itu, PPATK juga berupaya

membantu menjaga stabilitas sistem

untuk membatasi ruang gerak pelaku

keuangan serta membantu penegakan

tindak

hukum

pidana

di

Indonesia.

PPATK

juga

pidana

khususnya

korupsi

dan

tindak

penyuapan

berupaya untuk melakukan terobosan

dengan mendorong disahkannya RUU

baru dalam upaya pengembalian hasil

Pembatasan

tindak

optimal

Uang Kartal. Pembatasan ini diperlukan

dalam bentuk mendorong disahkannya

agar upaya penyuapan yang mengarah

RUU

pada

pidana

secara

Perampasan

lebih

Aset.

Salah

satu

klausul dalam RUU Perampasan Aset


Unexplained

pencegahan, saat ini sedang berproses

pembangunan

8

adalah

tindak

dicegah

lebih

Transaksi

pidana dini

Penggunaan

korupsi secara

dapat

sistemik.


23/01/2017 2:41:49 PM

Executive Summary Pembatasan jumlah

tunai

dalam

oleh berbagai lembaga strategis untuk

diharapkan

dapat

berkontribusi

transaksi

tertentu

mempersempit

ruang

gerak

pelaku

dalam

mendapatkan

calon-calon pejabat yang berintegritas

tindak pidana dalam bertransaksi. PPATK

khususnya

akan meningkatkan upaya pengawasan

transaksi

kepatuhan kepada pihak pelapor dalam

pejabat yang akan menempati posisi

melaksanakan

penting. Selain itu, PPATK juga tetap

kewajiban

pelaporan

melalui

rekam

keuangan

mencurigakan

kepada PPATK, terutama kepada pihak

konsisten

pelapor

upaya menggali potensi penerimaan

yang

belum

melaksanakan

berpartisipasi

dalam

negara seoptimal mungkin dari sektor

kewajiban tersebut Dalam

dan

jejak

melaksanakan

tugas

di

pajak. 85 (delapan puluh lima) HA

bidang pemberantasan TPPU dan TPPT,

proaktif

kinerja PPATK terlihat dari peningkatan

penerimaan

signifikan

inquiry

triliun. Dari jumlah tersebut, jumlah

(HA)

pajak yang sudah dibayarkan sebesar

yang dikeluarkan, jumlah pertukaran

Rp2,1 triliun. 4 (empat) HA reaktif telah

informasi, serta pengaduan masyarakat

ditindaklanjuti dengan penetapan pokok

terkait kasus TPPU. Selain itu, PPATK

pajak dan sanksi administrasi sebesar

juga turut berkontribusi dalam upaya

Rp134,5 miliar. Dari jumlah tersebut,

bersama

jumlah pajak yang sudah dibayarkan

yang

terhadap

masuk,

jumlah

Hasil

Analisis

melawan

illegal

fishing

dengan menjadi bagian dari Satgas

telah

menghasilkan

pajak

potensi

sejumlah

Rp2,1

sebesar Rp131,9 miliar. PPATK

Pemberantasan Illegal, Unreported and

juga

sukses

Unregulated Fishing yang digagas oleh

menyelenggarakan

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Terrorism Financing Summit (2 nd CTF

RI. Peran PPATK dalam Satgas tersebut

Summit) bersama dengan AUSTRAC

adalah

aliran

di Nusa Dua, Bali, Agustus 2016. CTF

yang

Summit merupakan inisiatif bersama

dapat mengarahkan penyidik dalam

antara PPATK dan Australian Transaction

menentukan apakah telah terjadi tindak

Report and Analysis Centre (AUSTRAC)

pidana dan menemukan alat bukti dan

dalam rangka meningkatkan kegiatan

tersangkanya.

pertukaran

support

transaksi

data

keuangan

terkait

dan

aset

Kerja nyata PPATK dalam periode tahun

2016

menuai

hasil

positif.

2 nd

dalam

informasi

Counter-

intelijen

antar

negara, khususnya terkait tindak pidana pendanaan

terorisme.

Kegiatan

ini

PPATK semakin aktif dilibatkan dalam

pertama kali diselenggarakan sebagai

melakukan support data untuk seleksi

bentuk optimalisasi upaya pencegahan

pejabat

dan

strategis

di

Kementerian

/

pemberantasan

tindak

pidana

Lembaga Negara serta BUMN. Amanah

pendanaan terorisme di tingkat kawasan

yang diberikan oleh Bapak Presiden

yaitu Asia Pasifik. 

dan Bapak Wakil Presiden RI dalam membantu seleksi kabinet berlanjut dengan

makin

dipercayanya

PPATK



9

23/01/2017 2:41:49 PM

Sekapur Sirih

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga sentral (focal point) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Secara internasional PPATK merupakan suatu Financial Intelligence Unit (FIU) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum. Lembaga dikenal

di

PPATK

pertama

Indonesia

dalam

kali

Undang-

segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan

dan

kewenangan

undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang

PPATK. Selain itu, PPATK wajib menolak

Tindak Pidana Pencucian Uang yang di-

dan/atau mengabaikan segala campur

undangkan pada tanggal 17 April 2002.

tangan

Pada tanggal 13 Oktober 2003, Undang-

pelaksanaan tugas dan kewenangan.

dari

pihak

Dalam

undang tersebut mengalami perubahan

mana

upaya

pun

dalam

pencegahan

dan

25 Tahun

pemberantasan tindak pidana pencucian

2003 tentang Perubahan atas Undang-

uang, PPATK menggunakan pendekatan

Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak

mengejar

Pidana Pencucian Uang.

the

dengan Undang-undang No.

Dalam rangka

hasil

money)

kejahatan

dalam

(follow

mencegah

dan

memberikan landasan hukum yang lebih

memberantas tindak pidana. Pendekatan

kuat untuk mencegah dan memberantas

ini dilakukan dengan melibatkan berbagai

tindak pidana pencucuan uang, pada

pihak

tanggal 22 Oktober 2010 diundangkan

Pencucian Uang) yang masing-masing

Undang-Undang

memiliki

No.

8

Tahun

2010

(dikenal peran

tentang Pencegahan dan Pemberantasan

diantaranya

Tindak Pidana Pencuci-an Uang yang

Pengawas

menggantikan Undang-undang terdahulu.

Penegak

Keberadaan Undang-undang No. 8

dengan dan

Pihak dan

Hukum,

Rezim

Anti

fungsi

signifikan,

Pelapor,

Lembaga

Pengatur, dan

Lembaga

pihak

terkait

lainnya. Pendekatan Anti Pencucian Uang

keberadaan

merupakan pendekatan yang melengkapi

PPATK sebagai lembaga independen dan

pendekatan konvensional yang selama ini

bebas dari campur tangan dan pengaruh

dilakukan dalam memerangi kejahatan.

dari

Pendekatan ini memiliki beberapa kelebihan

Tahun

ini

10

tugas

2010

memperkuat

kekuasaan setiap

manapun.

orang

dilarang

Dalam

hal

melakukan

dan

terobosan

dalam

mengungkap



23/01/2017 2:41:49 PM

kejahatan, mengejar hasil kejahatan dan

dibuat dalam pertemuan International

membuktikannya di pengadilan. Dengan

Cooperation Review Group (ICRG), 22-

keberadaan PPATK dan Rezim Anti Pencucian

23 Juni 2015, di Brisbane, Australia

Uang memiliki tujuan akhir untuk menjaga

yang menyatakan Indonesia bersih dari

stabilitas dan integritas keuangan serta

label tidak patuh terhadap implementasi

membantu upaya penegakan hukum untuk

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267

menurunkan angka kriminalitas.

dan 1373 serta Rekomendasi FATF. Ke-

Selain itu, untuk menunjang efektifnya

putusan ini menunjukan bahwa Indonesia

dan

bisa memproklamirkan kepada dunia


tentang terjaganya kualitas integritas

uang

Peraturan

sistem keuangan Indonesia sehingga

Presiden No. 6 Tahun 2012 tanggal 11

sistem keuangan nasional kita tidak

Januari

bisa dijadikan sarana maupun sasaran

pelaksanaan di

2012,

telah

ditetapkan

Koordinasi

dan

Pemberantasan

Pencucian diketuai

Bidang

melalui

Komite

Pencegahan yang

pencegahan

Indonesia,

bentukan Pidana

upaya

Uang

oleh

Politik

Hukum

Nasional

(Komite

Menteri dan

pem-

kejahatan.

Tindak

Di panggung internasional, PPATK

TPPU)

juga menunjukan eksistensi dan peran

Koordinator Keamanan

strategisnya

melalui

Counter-Terrorism

penyelenggaraan

Financing

Summit

dengan Wakil Menteri Koordinator Bidang

(CTF Summit). Kegiatan yang diseleng-

Perekonomian dan Kepala PPATK sebagai

garakan bekerjasama dengan Australian

Sekretaris Komite.

Tran-saction Report and Analysis Centre

Anggota Komite TPPU

lainnya adalah Menteri Luar Negeri, Menteri

(AUSTRAC)

Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM,

pertama di kawasan Asia Pasifik yang

Menteri Keuangan, Kapolri, Jaksa Agung,

membahas optimalisasi upaya bersama

Kepala

Indonesia,

pencegahan dan pemberantasan pen-

Kepala BNPT dan Kepala BNN. Komite ini

danaan terorisme. Tidak kurang 19

bertugas mengkoordinasikan penanganan

negara dan lebih dari 200 peserta meng-

pencegahan dan pem-berantasan tindak

hadiri kegiatan ini.

BIN,

Gubernur

Bank

ini

merupakan

kegiatan

Peran serta publik dan stakeholder

pidana pencucian uang. Selain dalam lingkup domestik, PPATK

merupakan modal penting untuk men-

secara aktif memanfaatkan koordinasi dan

dukung langkah-langkah yang dilakukan

kerjasama dengan FIU negara lain serta

PPATK

Forum Internasional seperti The Egmont

dengan pendekatan pengejaran hasil

Group. Berbagai kerjasama tersebut dilaku-

kejahatan

kan

uang

bertujuan akhir untuk menjaga stabilitas

dilakukan

sistem keuangan dan menurunkan angka

dengan memanfaatkan pengetahuan yang

kriminalitas. Besar harapan agar publik

multidisiplin,

selalu

PPATK

merupakan

mengingat

pencucian

kejahatan

yang

kemajuan

teknologi

serta

dalam

memerangi

(follow

senantiasa

the

kejahatan

money)

bergerak

yang

beriring

tidak mengenal batas wilayah. Partisipasi

bersama PPATK dalam mencegah dan

aktif PPATK dalam forum internasional me-

memberantas

nuai hasil positif, dengan dikeluarkannya

Pidana Pencucian Uang serta Tindak

Indonesia sebagai negara yang masuk ke

Pidana

dalam “Daftar Hitam” FATF. Keputusan itu

bersih, kenapa harus risih! 

segala

Pendanaan

bentuk

Terorisme.

Tindak Kalau



11

23/01/2017 2:41:49 PM


Struktur Organisasi

12 template laptah 2016 FIX.indd 12

23/01/2017 2:41:50 PM

KEPALA PPATK

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN Pak

Badar,

panggilan

akrabnya

dilahirkan

di

Palembang, Sumatera Selatan, 29 Maret 1957. Ia menempuh pendidikan Diploma III Ekonomi Perusahaan

dan

S1

ekonomi

Manajemen

di

Universitas Sriwijaya Palembang. Gelar Sarjana Ekonomi diraihnya tahun 1986. Pendidikan S2 ditempuh di University of Illinois at UrbanaChampaign dan mendapatkan gelar Master of Science pada tahun 1991. Perjalanan karir di Kementerian Keuangan dirintis sejak tamat SMA tahun 1977, dimulai dari posisi pelaksana hingga menduduki berbagai jabatan antara lain sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktur Pelaksanaan Anggaran, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Sekretaris Jenderal, hingga Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan. Pada tahun 2003 ia juga pernah diangkat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

WAKIL KEPALA PPATK

DIAN EDIANA RAE Dian Ediana Rae adalah Doktor Hukum Ekonomi dari Universitas Indonesia sekaligus pejabat karir di Bank Indonesia. Gelar doktor diraih dengan predikat

cum

laude.

Pendidikan

sarjana

ia

tempuh di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, sedangkan Master bidang Hukum Bisnis ditempuh di University of Chicago Law School. Sebelum ditetapkan sebagai Wakil Kepala PPATK, ia menjabat sebagai Kepala Departemen Regional I Bank Indonesia. Dalam pengalaman karirnya di Bank Indonesia, ia pernah ditempatkan di Direktorat Hukum, Direktorat Peraturan dan Pengembangan Perbankan, Deputi Direktur Direktorat Internasional, hingga pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di London, Inggris, serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI yang meliputi Jawa Barat dan Banten.



13

23/01/2017 2:41:51 PM

SUCCESS STORY

2016

01

02

03

04

14

2nd COUNTER-TERRORISM FINANCING SUMMIT 2016, SINERGI PERANGI PENDANAAN TERORISME

GROUNDBREAKING PUSDIKLAT ANTI TPPU PPATK, PERTAMA DAN MENJADI RUJUKAN DI KAWASAN ASIA TENGGARA

MENGGALI PENDAPATAN PAJAK MELALUI REZIM ANTI PENCUCIAN UANG

SUPPORT DATA UNTUK SELEKSI PEJABAT STRATEGIS DI KEMENTERIAN / LEMBAGA NEGARA



23/01/2017 2:41:51 PM

MENINGKATNYA HASIL ANALISIS YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PENYIDIK

REGIONAL RISK ASSESSMENT ON TERRORIST FINANCING: SINERGI FIU REGIONAL PERANGI PENDANAAN TERORISME

08

09

10

11

12

06

07

SATU DEKADE SABET PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN

PERINGKAT KEDUA PENILAIAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

05

PERINGKAT KEDUA BKN AWARD KATEGORI PERENCANAAN KEPEGAWAIAN

DESAIN BARU WEBSITE PPATK

RAIH PREDIKAT SANGAT BAIK DALAM AKREDITASI KEARSIPAN

KOMITMEN 100% E-PROCUREMENT PPATK



15

23/01/2017 2:41:52 PM

1

8-11 AGUSTUS 2016

2 COUNTER-TERRORISM FINANCING SUMMIT 2016, SINERGI PERANGI PENDANAAN TERORISME nd

Wakil Presiden RI Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla memberikan keynote speech 2 nd CTF Summit 2016, Nusa Dua, Bali, Indonesia

P

usat Pelaporan dan Analisis Transaksi

pendanaan aksi terorisme, baik perorang-

Keuangan

an, kelompok maupun organisasi serta

dengan

(PPATK)

Australian

bekerjasama

Transaction

Reports

afiliasinya.

and Analysis Centre (AUSTRAC) sukses

Kegiatan ini membawa manfaat baik bagi

menyelenggarakan kegiatan 2 nd Counter

Indonesia dari sisi kerjasama internasional

Terrorism Financing (CTF) Summit, dimana

maupun nasional dalam rangka persiapan

kegiatan ini merupakan rangkaian lanjutan

menghadapi mutual evaluation Indonesia

kegiatan

pada

Counter

Terrorism

Financing

tahun

2017

mendatang,

salah

Summit yang sebelumnya diselenggara-

satunya terkait komitmen melaksanakan

kan di Sydney, Australia pada tahun 2015.

rekomendasi

Pada tahun ini, Indonesia diberikan ke-

pidana pendanaan terorisme yang telah

percayaan untuk menjadi tuan rumah bagi

ditetapkan

penyelenggaraan

40 Rekomendasi Financial Action Task

kegiatan

2 nd

Counter

Terrorism Financing (CTF) Summit yang di-

Force

dalam

standar

(FATF)

memerangi internasional

khususnya

tindak dalam

Rekomendasi

selenggarakan pada tanggal 8-11 Agustus 2016 di Bali dan dihadiri oleh Wakil Presiden RI. CTF

Summit

adalah

pertemuan

khusus tahunan antar sesama pejabat setingkat Menteri/Eselon I yang menangani bidang anti-terorisme dan pejabat Kepala FIU guna mempererat hubungan kerjasama regional dalam rangka memfasilitasi dan mengakomodasi maraknya isu terorisme melalui pencegahan dan pemberantasan

16

CTF Summit adalah pertemuan khusus tahunan antar sesama pejabat setingkat Menteri/ Eselon I yang menangani bidang anti-terorisme dan pejabat Kepala FIU guna mempererat hubungan kerjasama regional



23/01/2017 2:41:55 PM

No. 5, 6, dan mendasi

8 yang merupakan Reko-

terkait

langsung

dengan

isu

3. Berbagi

teknik

yang

efektif

untuk

mencegah aliran dana dan pendanaan

Counter–Terrorist Financing (CTF) yang

teroris

masuk

ke

pasar

keuangan

harus diterapkan di seluruh dunia termasuk

formal sesuai dengan jurisdiksi yang

Indonesia. Rekomendasi tersebut meminta

berlaku;

setiap negara harus mampu melakukan

4. Mendayagunakan program kemitra-an

kerjasama nasional dan internasional dalam

pemerintah dengan swasta (public-

mengidentifikasi, menilai dan memahami

private partnerships) dalam rangka

resiko pendanaan terorisme atas negara

menghadapi ancaman dari pendanaan

tersebut dan harus mengambil tindakan

terorisme serta untuk memperkuat

mitigasi dengan mendayagunakan sumber

keamanan pasar keuangan global dan

daya yang ada yang ditujukan untuk

regional; dan

pendanaan

5. Memaksimalkan peran teknologi dalam

terorisme dapat dimitigasi secara efektif

mengidentifikasi dan memutus mata

dan

rantai aliran pendanaan terorisme.

memastikan berdaya

bahwa guna.

resiko Tujuan

lain

yang

diangkat dalam CTF Summit ini antara lain: 1. Bekerja sama untuk mengidentifikasi

Hasil yang dicapai dalam 2 nd CTF

dan memahami secara utuh tingkat

Summit antara lain pembentukan Financial

ancaman yang ditimbulkan oleh pen-

Intelligence Consultative Group (FICG),

danaan terorisme di wilayah regional

pelaksanaan Regional Analyst Exchange,

Asia Tenggara dan Australia, salah

serta peluncuran Regional Risk Assesment

satunya dengan menghasilkan produk

on Terrorist Financing. Hasil akhir kegiatan

berupa Regional Risk Assessment on

ini tertuang dalam Nusa Dua Statement

Terrorist Financing (RRA on TF);

yang

2. Berkolaborasi

dan

saling

informasi

terkait

dengan

intelijen

keuangan

berbagi informasi

maupun

antara

lain

mengutuk

serangan

teroris di berbagai negara, mendukung revitalisasi

peran

PBB

dan

Dewan

info

Keamanan PBB dalam usaha memerangi

terkait lainnya untuk mengidentifikasi

terorisme, menggarisbawahi bahwa ISIS

sekaligus

melawan

merupakan

dihasilkan

oleh

ancaman

praktek

yang

pendanaan

ancaman

global

terhadap

keamanan dan perdamaian internasional,

terorisme

dengan

membentuk

serta

Financial

Intelligence

Consultative

kolaborasi yang lebih kuat dan inovasi

Group (FICG);

berkomitmen

mempromosikan

dalam memerangi pendanaan terorisme.

Foto Bersama Panitia Penyelenggara 2nd CTF Summit 2016, Nusa Dua, Bali, Indonesia



17

23/01/2017 2:41:58 PM

2

4 MEI 2016

GROUNDBREAKING INSTITUT INTELIJEN KEUANGAN INDONESIA, PERTAMA DAN MENJADI RUJUKAN DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Acara simbolis serah terima pelaksanaan proyek pembangunan gedung PUSDIKLAT ANTI TPPU dari Kepala PPATK kepada Direktur PT. Nindya Karya sebagai kontraktor

G

round Breaking Gedung Institut Intelijen Keuangan Indonesia (Indonesian

Financial Intelligence Institute/IFII) digelar di Tapos, Depok, pada 4 Mei 2016. Kelak, IFII akan menjadi yang pertama sekaligus rujukan di kawasan Asia Tenggara. Tujuan pembentukan IFII adalah dalam rangka membangun rezim anti pencucian uang yang efektif di Indonesia serta memenuhi tuntutan masyarakat terhadap peningkatan

Prosesi tekan tombol sirene bersama walikota depok dalam acara groundbreaking Pusdiklat

kinerja yang secara terus menerus harus ditingkatkan,

khususnya

dalam

rangka

membantu menjaga stabilitas keuangan

18

upaya

memecahkan

masalah-masalah

yang krusial yang terus berkembang.

serta membantu penegakan hukum di

Perencanaan pembangunan IFII sudah

Indonesia. PPATK berusaha untuk tetap

dilakukan sejak tahun 2014, dimulai dengan

konsisten mengembangkan sumber daya

kajian, pencarian lokasi, dan pengurusan

manusia baik yang ada di lingkungan PPATK

perizinan. Gedung IFII ini akan dibangun di

maupun para stakeholder lainnya dalam

atas tanah eks aset BPPN, seluas 9510 m2.



23/01/2017 2:42:01 PM

Penampakan Institut Intelijen Keuangan Indonesia

Saat ini telah memiliki Sertifikat Hak Pakai

cahaya matahari, dan sesedikit mungkin

tanggal 11 Juli 2015 atas nama Pemerintah

menggunakan pengatur udara elektronik.

Republik Indonesia c.q. PPATK.

Pengelolaan lingkungan taman yang asri, moratorium

pengelolaan air limbah untuk dipergunakan

pembangunan gedung-gedung pemerintah,

kembali, dan meminimalkan pembuangan

rencana pembangunan gedung ini telah

air ke lingkungan sekitar dengan membuat

mendapat persetujuan dari Presiden RI

sumur-sumur resapan dan bak kontrol.

Di

tengah

adanya

melalui Surat Menteri Sekretaris Kabinet RI

Untuk

mewujudkan

gedung

IFII

B.669/Seskab/Polhukam/11/2015

ini, PPATK dibantu oleh konsultan dan

tanggal 11 November 2015. Proses Izin

kontraktor yang telah dipilih melalui proses

Mendirikan Bangunan sudah dimulai sejak

lelang secara elektronik. PT Ciriajasa Cipta

tahun 2015. Saat ini sudah 95% dokumen

Mandiri

persyaratan IMB sudah dapat diselesaikan,

Konstruksi, PT Patroon Arsindo sebagai

dan diharapkan dalam waktu yang tidak

Konsultan Perencana, dan PT Nindya Karya

terlalu lama, IMB sudah bisa diterbitkan

(Persero) sebagai Kontraktor Pelaksana

oleh Pemerintah Daerah Kota Depok.

Konstruksi. Sesuai ketentuan yang berlaku,

Nomor

Bangunan terdiri dari 3 lantai ruang Diklat,

4

lantai

asrama,

dan

1

semi

basement dengan total luas hampir 10.000 m , yang terdiri dari ruang pengelola Diklat, 2

PPATK

sebagai

juga

Konsultan

dibantu

oleh

Manajemen

Tim

Teknisi

dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Diharapkan gedung IFII yang sedang

5 ruang kelas, ruang wisma yang mampu

dibangun

menampung 120 peserta didik, auditorium,

meningkatkan optimalisasi kinerja seluruh

sarana

olahraga

pihak yang merupakan bagian dari rezim

dan rekreasi. Gedung Diklat ini dirancang

anti pencucian uang di Indonesia sesuai

sebagai sebuah bangunan yang ramah

dengan tugas, fungsi, dan kewenangan

lingkungan,

masing-masing pihak.

energi

ibadah,

serta

sarana

meminimalisir

listrik,

melalui

penggunaan

oleh

PPATK

tersebut

dapat

pemanfaatan



19

23/01/2017 2:42:01 PM

3

MEI 2016

MENGGALI PENDAPATAN PAJAK MELALUI REZIM ANTI PENCUCIAN UANG

S

alah satu dukungan

penuh PPATK

dalam setiap kebijakan pemerintah

dilakukan dengan mengoptimalkan pene-

pajak yang sudah dibayarkan sebesar Rp3,5 triliun. b. 4

(empat)

HA

reaktif

dengan

telah

rimaan negara dari sektor perpajakan.

ditindaklanjuti

penetapan

Produk Hasil Analisis (HA) dan Informasi

pokok pajak dan sanksi administrasi

yang dihasilkan PPATK secara nyata telah

sebesar Rp134,5 miliar. Dari jumlah

membantu meningkatkan pungutan pajak

tersebut, jumlah pajak yang sudah

untuk negara senilai lebih dari Rp3,5 triliun

dibayarkan sebesar Rp131,9 miliar.

rupiah. Pada periode tahun 2006 sampai dengan Mei 2016, sebanyak 190 (seratus

Selain itu, PPATK juga telah menerima

dan 121

permintaan informasi dari DJP tentang data

(seratus dua puluh satu) informasi PPATK

kepemilikan rekening 3.100 WP penunggak

telah dikirimkan kepada Direktorat Jenderal

pajak, dan telah ditindaklanjuti oleh PPATK

Pajak (DJP), dan dari jumlah tersebut, HA

dengan menyampaikan data 2.961 WP

dan Informasi yang telah ditindak lanjuti

kepada DJP. Selanjutnya, dari 2.961 data

DJP sebagai berikut:

WP tersebut, sebanyak 2.393 data WP

sembilan puluh) Hasil Analisis

HA

telah ditindaklanjuti oleh DJP dengan total

proaktif telah menghasilkan potensi

perkiraan hutang pajak sebesar Rp25,9

penerimaan

triliun.

85 a.

(delapan

puluh

pajak

lima)

sejumlah

Rp3,5

triliun. Dari jumlah tersebut, jumlah

4

SUPPORT DATA UNTUK SELEKSI PEJABAT STRATEGIS DI KEMENTERIAN / LEMBAGA NEGARA

S

ejak

tahun

dipercaya

2014, oleh

PPATK

Presiden

telah untuk

membantu dalam proses seleksi calon menteri dan pejabat Eselon I. Sedangkan

20

berdasarkan SE MenPAN-RB No. 1 Tahun

Transparan dinyatakan bahwa setiap orang

2012 tentang Peningkatan Pengawasan

yang akan menduduki jabatan setingkat

Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur

eselon II harus melalui proses pengecekan

Negara yang Berintegritas, Akuntabel dan

data transaksi yang ada di PPATK. Dalam hal



23/01/2017 2:42:02 PM

5

2 JANUARI 2016 - 30 NOVEMBER 2016

MENINGKATNYA HASIL ANALISIS YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PENYIDIK

K

egiatan

analisis

informasi

atas

transaksi

dituangkan

dalam

Hasil

Dalam

hasil

analisis

hal

laporan

dan

keuangan Analisis

(HA).

menunjukkan

adanya indikasi TPPU dan/atau tindak pidana

lainnya,

disampaikan

maka

kepada

HA

pihak

tersebut berwenang

untuk ditindaklanjuti. HA yang ditindaklanjuti adalah HA yang

informasi

tindak

lanjutnya

telah

diterima PPATK pada tahun berjalan, yang menginformasikan bahwa atas HA PPATK telah

ditindaklanjuti

dengan

Selama tahun 2016 terdapat total 435 (empat ratus tiga puluh lima) HA dari penyidik yang sudah diterima informasi tindak lanjutnya oleh PPATK, antara lain sedang dalam pengembangan dan analisis (DJP), penyelidikan dan penyidikan.

informasi

antara lain sebagai berikut: a. Telah

dilakukan

informasi/

pengumpulan

penyelidikan/penyidikan

tracing, keperluan blokir, penguatan

atas suatu kasus baru. b. HA

digunakan

identifikasi pihak-pihak terkait, asset

untuk

memberikan

informasi tambahan atas kasus yang tengah ditangani penyidik (antara lain

indikasi TPPU, perampasan aset). c. HA

digunakan

untuk

kepentingan

untuk

kepentingan

perpajakan. d. HA

digunakan

penuntutan

(antara

lain

asset

recovery). ini, PPATK melakukan pengecekan track record transaksi keuangan mencurigakan dan data keuangan lainnya terhadap para calon pejabat tersebut. Hasil pengecekan yang dilakukan

oleh

PPATK

tersebut

menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi

Presiden

ataupun

para

menteri

Selama tahun 2016 terdapat total 435 (empat ratus tiga puluh lima) HA dari penyidik yang sudah diterima informasi tindak lanjutnya oleh PPATK, antara lain sedang dalam pengembangan dan analisis (DJP), penyelidikan dan penyidikan.

untuk menyeleksi calon pejabat yang jujur, bersih dan berintegritas. Sampai dengan November 2016, PPATK telah menyampaikan informasi untuk fit and proper test atas permintaan Sekretariat

Kabinet

RI

sebanyak

27

Surat, dan dari instansi lainnya sebanyak 24 surat.



21

23/01/2017 2:42:02 PM

17-20 MEI 2016

REGIONAL RISK ASSESSMENT ON TERRORIST FINANCING: SINERGI FIU REGIONAL PERANGI PENDANAAN TERORISME

6

Salah satu momen penyusunan Regional Risk Assessment on Terrorist Financing bersama Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC)

T

indak pidana pendanaan terorisme

Tenggara dan Australia, yang diharapkan

merupakan kejahatan yang bersifat

dapat membantu negara-negara yang ada

lintas batas negara yang penanganannya

di wilayah tersebut untuk mengenal dan

sangat

dan

memitigasi

luar

yang terjadi di wilayah tersebut. Negara-

memperkuat

negara yang terlibat dalam kegiatan RRA TF

membutuhkan

kerjasama

dari

Indonesia.

Dalam

hubungan

kerjasama

bantuan

negara-negara rangka

di

pencegahan

dan

pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme sekaligus sebagai tindak lanjut

22

risiko

pendanaan

terorisme

antara lain Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Australia. Secara

khusus

RRA

TF

bertujuan

hasil NRA on TF yang telah diluncurkan

untuk mengidentifikasi metode, teknik,

tahun 2015, pada tahun 2016 ini Indonesia

dan sarana yang digunakan teroris dan

telah menjadi pemrakarsa dalam penilaian

organisasi teroris untuk menggalang dana,

risiko pendanaan terorisme untuk kawasan

memindahkan dana, dan menggunakan

Asia Tenggara dan Australia yang disebut

dana.

dengan Terrorist Financing Regional Risk

mengetahui

Assesment (RRA TF). RRA TF dimaksudkan

pendanaan

untuk melakukan penilaian risiko pendanaan

muncul dalam waktu 3 hingga 5 tahun ke

terorisme

depan. Melalui kegiatan RRA TF ini telah

yang

ada

di

wilayah

Asia

Penilaian

juga

ditujukan

kerentanan terorisme

dan

yang

untuk

ancaman berpotensi



23/01/2017 2:42:05 PM

dihasilkan pula rencana strategis dimasa

kuesioner tersebut akan disatukan dengan

depan terkait anti pendanaan terorisme

jawaban kuesioner RRA TF negara perserta

yang bersifat lintas batas negara.

lainnya untuk mendapatkan hasil penilaian

Untuk mensukseskan kegiatan RRA TF pada tahun 2016 PPATK bersama

secara regional menyeluruh untuk kawasan Asia Tenggara dan Australia.

perwakilan negara yang terlibat dalam

Aspek penilaian yang dilakukan lewat

kegiatan RRA TF ini telah melakukan

kegiatan RRA TF ini yang telah diluncurkan

beberbagai kegiatan berupa koordinasi,

pada acara Counter Terrorist Financing

diskusi, dan pertemuan untuk menentukan

Summit (CTF) pada tanggal 7 sampai

metodologi

11 September 2016 di Nusa Dua Bali,

analisis

dan

pengumpulan

data dalam bentuk pengisian kuesioner.

diantaranya meliputi:

Kegiatan berjalan sangat kondusif dan efektif dengan menghasilkan kesepakatan metode penilaian

dalam risiko

pelaksanaan pendanaan

kegiatan terorisme.

Dengan semangat untuk mensukseskan kegiatan RRA TF ini pada tanggal 17-20

A. Modus Pendanaan Terorisme yang meliputi a. Pengumpulan dana (Rising Fund) 1. Self-funding from legitimate sources

Mei 2016, di Hotel Aryaduta Bandung,

2. Nonprofit organizations

Jawa Barat, PPATK bersama stakeholders

3. Fundraising

anti pendanaan terorisme yang terdiri dari Penyidik (Densus 88 Anti Teror dan Satgas Terorisme Kejaksaan Agung RI), Badan Intelijen Negara, Hakim dari Pengadilan

through

media and crowdfunding 4. Criminal Activity b. Pemindahan dana (Moving Fund) 1. Cross border movement of

Negeri Jakarta Pusat, Timur, Barat, Utara

funds/value

dan Selatan serta Regulator (Bank Indonesia

2. Banking system

dan Otoritas Jasa Keuangan) telah sukses

3. Alternative

melaksanakan kegiatan FGD dalam rangka

social

remittance

and

money service businesses

pengisian kuesioner RRA TF. Hasil jawaban

Empat Aksi Prioritas dalam Regional Risk Assessment on Terrorist Financing



23

23/01/2017 2:42:06 PM

Foto Bersama saat Peluncuran Regional Risk Assessment on Terrorist Financing

c. Penggunaan dana (Using Fund)

berada di wilayah Asia Tenggara dan juga

1. Operasional •

Personnel mobility/travel

•

Weapon

and

explosive

materials •

Training personnel

2. Organisasional •

penanganan segera oleh para negara yang Australia sebagaimana dapat digambarkan pada bagan dibawah ini: Terhadap

priority

action

tersebut

beberapa diantaranya sudah dan akan ditindaklanjuti

oleh

instansi

charity

adalah: Riset sectoral risk assessment mengenai

NPO

lainnya

bersama

Window and family

• Propaganda radicalization

terkait

PPATK

yang

diantaranya

sudah

dilakukan

meetings

tahun 2016, serta riset tahun 2017 yang

•

Salary

akan ditujukan untuk memenuhi priority

•

Terrorist network

action diantaranya adalah riset Regional

maintenance

Risk Assessment mengenai NPO (RRA NPO) dan Riset mengenai Cross Border

B. Faktor yang Berpotensi menimbul-

Movement of funds/value yang diharapkan

kan risiko

kedepannya risiko pendanaan terorisme

a. New Payment Method

yang terjadi dapat dicegah dan diberantas

b. ISIL dan pendanaan internasional

bersama bukan hanya melibatkan otoritas

lainnya ke region

negara Indonesia namun juga negaranegara dimana Indonesia berdekatan yakni

Kegiatan RRA TF ini menghasilkan 4 priority action yang harus mendapat

24

negara-negara dikawasan Asia Tenggara dan juga Australia.



23/01/2017 2:42:07 PM

7

20 SEPTEMBER 2016

SATU DEKADE SABET PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN

K

omitmen PPATK dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan

dan akuntabel kembali mendapat Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Opini BPK merupakan pengakuan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi

keuangan

yang

disajikan

dalam

laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian penyajian Laporan Keuangan dengan

Standar

Akuntansi

Pemerintah

(SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur SAP, kepatuhan terhadap Peraturan Perundangundangan,

dan

Efektifitas

Sistem

Pengendalian Intern. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Penyerahan Piagam Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati kepada Sekretaris Utama PPATK Bjardianto Pudjiono

Keuangan kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Lembaga atas capaian Opini Wajar Tanpa

sepuluh kali berturut-turut sejak tahun

Pengecualian

2006 s.d tahun 2015 dari Badan Pemeriksa

Kementerian Negara dan Lembaga Tahun

Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan

2006 s.d. 2016 diberikan langsung secara

Tahun

tahun

simbolik oleh Menteri Keuangan Republik

pertama penerapan Standar Akuntansi

Indonesia, Ibu Sri Mulyani kepada Sekretaris

Pemerintah Berbasis Akrual sebagaimana

Utama PPATK Bapak Bjardianto Pudjiono di

diamanatkan dalam Undang-Undang No.17

Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Jakarta.

2015

yang

merupakan

Penyerahan penghargaan atas keber-

untuk

Laporan

Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintah berbasis

memepertahankan

akrual merupakan basis akuntansi dimana

Opini WTP 5 Tahun berturut turut dilaku-

transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya

kan

(penerimaan

hasilan di

K/L

dalam

sela

acara

pembukaan

Rapat

dan/atau

pengeluaran)

Akuntansi

diakui, dicatat dan disajikan dalam Laporan

Pemerintah

Keuangan pemerintah pada saat terjadinya

Tahun 2016 yang bertajuk “Mewujudkan

transaksi tersebut tanpa memperhatikan

Percepatan

waktu kas atau setara kas diterima atau

Kerja dan

Nasional Pelaporan

(Rakernas) Keuangan

Pembangunan

Infrastruktur

bertempat di Istana Negara, Jakarta pada

dibayarkan.

hari selasa 20 september 2016. Sementara

Dalam prosesnya, BPK mengerahkan

untuk piagam penghargaan Pemerintah

300 akuntan untuk mengaudit kementeri-

Republik Indonesia kepada Kementerian /

an/lembaga

atas

Laporan

Keuangan



25

23/01/2017 2:42:09 PM

Kementerian

(LKK/L)

sebanyak 26 K/L mendapatkan opini Wajar

Hasilnya,

Dengan Pengecualian (WDP) dan 4 K/L

jumlah kementarian/lembaga (K/L) yang

mendapatkan opini Tidak Mendapatkan

memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecuali-

Pendapat.

pada

an

Negara/Lembaga

tahun

(WTP)

anggaran

tercatat

2015.

mencapai

56

K/L,

8

20 SEPTEMBER 2016

PERINGKAT KEDUA PENILAIAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

(KIP), dan penghargaan diberikan langsung RI

Dr.

oleh

Wakil

Muhammad

Presiden

Jusuf

Raihan

ini

nyata

pelaksanaan

Kalla.

merupakan

wujud

kewajiban

PPATK sebagai Badan Publik untuk mengumumkan, melayani

menyediakan,

permohonan

Informasi

Publik, dan melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Ir. H. M. Jusuf Kalla

P

restasi

hebat

kembali

diukir

oleh

PPATK.

Lembaga intelijen di bidang keuangan ini

menyabet

predikat

terbaik

kedua

Keterbukaan

Informasi Publik di kategori Lembaga Non Struktural. Penilaian ini dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat

Undang-undang

Informasi

Publik.

Adanya

penghargaan ini juga merupakan salah

satu

PPATK

bentuk

dalam

penyelenggaraan transparan,

komitmen mewujudkan

negara

efektif,

efisien,

yang dan

akuntabel.

9

PERINGKAT KEDUA BKN AWARD KATEGORI PERENCANAAN KEPEGAWAIAN usat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Daerah (BKD) seluruh Indonesia yang

Keuangan

terdiri dalam 8 (delapan) kategori yaitu

mendapatkan

peringkat

kedua pada BKN Award 2016 dalam kategori

Perencanaan

Perencanaan Kepegawaian. BKN Award 2016

Pengadaan dan Kepangkatan, Pelayanan

merupakan penghargaan yang diberikan

Pensiun, Implementasi Computer Assisted

oleh

Test

Pemerintah

RI

kepada

unit-unit

kepegawaian instansi/Badan Kepegawaian

26

14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan

26 MEI 2016

P

No.

dalam

Kepegawaian,

Manajemen

Pelayanan

Aparatur

Sipil

Negara, Implementasi Penilaian Kinerja,



23/01/2017 2:42:10 PM

Implementasi

Assessment

ketepatan waktu pengusulan

Center, Pelaksanaan e-PUPNS

dokumen kepegawaian, pro-

dan BKD Inovatif.

posionalitas anggaran belanja

Trofi

BKN

didapatkan

Award

oleh

yang

PPATK

pegawai

di-

belanja

dan

anggaran

pembangunan

serta

serahkan oleh Wakil Presiden

rasionalitas

usulan

dengan

Republik Indonesia Jusuf Kalla

kebutuhan

sesuai

dengan

kepada

Utama

Batas Usia Pensiun (BUP). Atas

PPATK, Bjardianto Pudjiono,

penghargaan yang dimaksud,

dalam acara Rapat Koordinasi

PPATK

Sekretaris

berkomitmen

untuk

Nasional (Rakornas) Kepegawaian, Kamis

terus meningkatkan pelayanan pengelolaan

(26/5) bertempat di Hotel Bidakara Jakarta.

kepegawaian

Kriteria penilaian dalam kategori Perencanaan Kepegawaian meliputi kelengkapan

kepada

seluruh

Pegawai

sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

dan kebenaran dokumen kepegawaian,

10

AGUSTUS 2016

DESAIN BARU WEBSITE PPATK

S

ejak Agustus 2016, PPATK meluncurkan

Guna semakin mendekatkan PPATK

desain website baru yang merupakan

kepada publik, website baru PPATK juga

penyempurnaan dari tampilan dan konten

dilengkapi

website sebelumnya. Tampilan baru ini

system,

dapat dilihat di www.ppatk.go.id.

layanan pemohon informasi publik, hingga

Desain website baru PPATK menampilkan tampilan berita utama yang lebih

dengan pengaduan

fitur

whistleblowing

pencucian

uang,

e-learning yang berfungsi sebagai sarana belajar bagi masyarakat.

menarik, sebaran laporan transaksi keuang-

Sebagai bukti komitmen PPATK dalam

an mencurigakan dari seluruh wilayah

mengimplementasikan Instruksi Presiden

Indonesia yang disajikan dalam bentuk

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan

infografis, begitu juga dengan tampilan

Komunikasi Publik, tampilan website baru

statistik laporan transaksi keuangan dan

PPATK

statistik kinerja dan reformasi birokrasi

Public Relations (GPR), yang merupakan

yang ditayangkan dalam bentuk grafis dan

bentuk

dapat dipantau langsung oleh publik.

dalam menyukseskan program Nawa Cita.

juga

menampilkan

sinergi

kehumasan

Government pemerintah

Website baru PPATK dapat diakses di www.ppatk.go.id dengan tampilan baru yang lebih informatif dan edukatif



27

23/01/2017 2:42:11 PM

11

NOVEMBER 2016

RAIH PREDIKAT SANGAT BAIK DALAM AKREDITASI KEARSIPAN

Rapat Pleno antara Arsip Nasional Republik Indonesia dengan PPATK

P

ada tahun 2016, Pihak Pusat Akreditasi

dicapai oleh Unit Kearsipan Pusat Pelaporan

Kearsipan

Nasional

Republik

dan Analisis Transaksi Keuangan yaitu

melakukan

penilaian

sebesar 89,85 (Delapan Puluh Sembilan

kegiatan

Koma Delapan Puluh Lima) dengan predikat

Arsip

Indonesia

(ANRI)

akreditasi

kearsipan

melalui

verifikasi lapangan dan uji petik dalam

Sangat baik.

rangka kegiatan akreditasi unit kearsipan

Hasil penilaian Akreditasi Kearsipan

di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis

ini menjadi semangat bagi Unit Kearsipan

Transaksi

PPATK

Keuangan

dari

bulan

Maret

untuk

semakin

pengelolaan

meningkatkan

sampai dengan bulan November 2016. Hasil

kegiatan

dari penilaian tersebut ditampilkan pada

mengetahui

acara Rapat Pleno yang diselenggarakan

di seluruh unit pengolah dan mengukur

oleh pihak ANRI dengan mengundang para

tingkat kepatuhan unit pengolah terhadap

pengelola arsip di Unit Kearsipan PPATK.

Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan Pada

kondisi

arsip

pengelolaan

serta arsip

Aspek-aspek yang dinilai oleh pihak

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Pusat Akreditasi Kearsipan ANRI, antara

Keuangan, sehingga pengelolaan arsip di

lain Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis,

seluruh unit kerja menjadi lebih baik lagi

Aspek Sumber Daya Manusia Kearsipan,

nantinya.

dan Aspek Sarana dan Prasarana Kearsipan. Hasil yang dicapai dari kegiatan rapat pleno ini adalah keterangan hasil akreditasi yang

28



23/01/2017 2:42:13 PM

12

AGUSTUS 2016

KOMITMEN 100% E-PROCUREMENT PPATK

D

alam rangka mewujudkan birokrasi yang

Procurement

bersih dan akuntabel telah dilakukan

National Procurement Award ini sekaligus

beberapa

upaya

untuk

melaksanakan

Award.

Penganugrahan

menjadi dorongan kepada seluruh K/L/D/I

barang

untuk Meningkatkan Kualitas LPSE dalam

dan jasa pemerintah (PBJP) yang hasilnya

membenahi sektor pengadaan barang dan

ditunjukkan antara lain dengan semakin

jasa.

program

reformasi

pengadaan

meningkatnya transaksi pengadaan secara

Tahun ini LKPP membagikan 50 tropi

dan efisiensi belanja negara

dan sertifikat penghargaan dengan lima

Hal ini sejalan dengan arah kebijakan

kategori yang diperebutkan, dimana PPATK

pembangunan

ditujukan

berhasil memperoleh penghargaan dalam

untuk memantapkan pembangunan secara

katagori “Komitmen 100% eProcurement”.

menyeluruh di berbagai bidang.

Komitmen

elektronik

nasional

yang

pengadaan

barang/jasa

di

pemerintah

lingkungan PPATK secara elektornik telah

yang berfungsi melakukan pembinaan dan

dilakukan secara konsisten sejak tahun

pengembangan

2010 sampai dengan sekarang melalui

LKPP

sebagai

lembaga

sistem

informasi

serta

pengawasan penyelenggaraan pengadaan

LPSE Kementrian Keuangan.

barang/jasa pemerintah secara elektronik, memberikan

apresiasi

kepada

LPSE

Kementrian /Lembaga /Institusi /Daerah dalam

bentuk

penganugrahan

National



29

23/01/2017 2:42:13 PM

BIDANG

PENCEGAHAN 01

02

03

04

30

PERSIAPAN INDONESIA HADAPI MUTUAL EVALUATION 2017

SELAMAT DATANG PUSDIKLAT APU PPT

RUU PERAMPASAN ASET, TEROBOSAN BARU PENGEMBALIAN HASIL TINDAK PIDANA SECARA OPTIMAL

PERSEMPIT RUANG GERAK PELAKU TINDAK PIDANA MELALUI RUU PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI



23/01/2017 2:42:14 PM

UPAYA PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME MELALUI PENGAWASAN NON PROFIT ORGANIZATION

05

PROGRESS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2/2016

06

07

INISIASI LEGAL PERSON PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DAN KONTRAK PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN

PERLUASAN KOMITE ANTI TPPU

08

09

10

11

12

13

OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN KEPATUHAN BERBASIS RISIKO

INDEKS PERSEPSI PUBLIK APUPPT 2016

MoU PPATK-LKPP, KOMITMEN BERSIH-BERSIH PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

DUKUNGAN STRANAS TPPU TERHADAP PERWUJUDAN NAWACITA



31

23/01/2017 2:42:15 PM


01

M

utual Evaluation (ME) merupakan

barang dan jasa lainnya, serta penegakan

proses peer review yang dilaksanakan

hukum dalam rezim APU/PPT.

untuk

menentukan

tingkat

ME

kepatuhan

melibatkan

proses

desk-based

negara anggota Asia Pacific Group on

review dan on-site visit ke negara anggota

Money Laundering (APG) dalam penerapan

APG oleh tim yang terdiri dari perwakilan

standar

Pencucian

negara anggota APG dan Sekretariat APG

Pendanaan

yang komposisisnya terdiri atas pakar/ahli

dikeluarkan

di bidang hukum, keuangan dan pengaturan

oleh Financial Action Task Force (FATF).

Penyedia Jasa Keuangan/Penyedia Barang

Standar internasional tersebut terdiri dari

dan Jasa, serta penegakan hukum.

Uang

internasional dan

Terorisme

40

Pemberantasan (APU/PPT)

rekomendasi

nama

Anti

“FATF

yang

yang

dikenal

Tujuan

dengan

Recommendation”.

Recommendation/Rekomendasi

dari

dilaksanakannya

ME

FATF

adalah untuk memastikan negara anggota

FATF

memenuhi dua faktor sebagai berikut:

sebagaimana dimaksud mencakup standar

i.

Technical

Compliance

yakni

anggota

dalam

dalam hal regulasi, pengawasan terhadap

kepatuhan

penyedia jasa keuangan serta penyedia

memenuhi Rekomendasi FATF yang di

negara

(TC)

antaranya

diwujudkan

dengan

adanya regulasi yang memadai; bukti

Hasil dari ME akan pada tingkat internasional menentukan penilaian dunia internasional terhadap kematangan rezim APU/ PPT Indonesia yang akan mempengaruhi reputasi dan citra sistem finansial dan sistem hukum di Indonesia dalam kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

32

data maupun statistik dari penerapan Rekomendasi

FATF;

serta

adanya

wewenang yang nyata pada competent authorities. ii. Effectiveness efektivitas

merupakan

penerapan

dari

ukuran regulasi

yang ada mengenai APU/PPT. Tujuan dari diujinya efektivitas adalah untuk meningkatkan outcome dari penerapan Rekomendasi FATF; mengidentifikasi sejauh mana rezim APU/PPT nasional mencapai tujuan dari Rekomendasi FATF dan mengidentifikasi kelemahan sistemik;

membantu

memprioritaskan

negara

untuk

langkah-langkah

untuk memperkuat sistem APU/PPT nasional.



23/01/2017 2:42:15 PM

Salah satu sesi FATF on-site visit yang diadakan di kantor PPATK pada 2015

Hasil dari ME akan menentukan penilaian

dunia

kematangan

internasional

rezim

APU/PPT

kondisi rezim APU/PPT di Indonesia ditinjau

terhadap

dari perspektif standar global. Lebih lanjut,

Indonesia

proses ME akan membuat PPATK untuk

yang pada gilirannya dapat mempengaruhi

dapat:

reputasi dan citra sistem finansial dan

mengidentifikasi 1.

kekurangan

dan

sistem hukum di Indonesia dalam kaitannya

kelemahan dari peraturan-peraturan

dengan pencegahan dan pemberantasan

turunan UU No. 8 tahun 2010 tentang

tindak

dan

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

pendanaan terorisme. Citra dan reputasi ini

Pidana Pencucian Uang maupun UU

penting untuk meningkatkan kepercayaan

No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan

antara lain dalam penanaman modal asing/

dan

investasi, penerbitan obligasi oleh negara,

Pendanaan Terorisme sehingga dapat

maupun dalam pengembangan industri

dilakukan perbaikan;

pidana

pencucian

uang

tingkat

nasional,

kepatuhan

Indonesia dalam pelaksanaan Rekomendasi FATF

yang

dinilai

dalam

ME

Tindak

Pidana

2. merumuskan strategi nasional untuk

keuangan nasional ke tingkat global. Pada

Pemberantasan

akan

mengatasi

kelemahan-kelemahan

yang ditemukan dalam proses ME; dan 3. menunjukkan

Indonesia

membantu Indonesia untuk memperkuat

kepada

kerangka nasional APU/PPT yang akan

pencegahan

mempermudah

Tindak Pidana Pencucian Uang dan

instansi

terkait

dalam

mempersulit aktivitas dari pelaku tindak

dunia

komitmen

Internasional dan

dalam

pemberantasan

Pendanaan Terorisme.

pidana pencucian uang dan tindak pidana asal.

Pada bulan November 2017 mendatang,

Bagi PPATK, selaku focal point dari

Indonesia akan mendapat giliran untuk

rezim APU/PPT di Indonesia, proses ME

dievaluasi oleh tim evaluator yang akan

akan memberikan gambaran utuh atas

ditentukan oleh APG. Apabila Indonesia



33

23/01/2017 2:42:15 PM

Foto bersama antara Kepala dan Wakil Kepala PPATK periode 2011-2016 Dr. Muhammad Yusuf dan Agus Santoso dengan delegasi On-site visit FATF

menolak untuk dievaluasi dalam kerangka

usaha atau kantor perwakilan dari

ME, maka hal tersebut akan berdampak

industri finansial asing di indonesia.

pada diragukannya komitmen Indonesia

pembatasan

hubungan

oleh dunia internasional dalam pencegahan

usaha atau transaksi keuangan dengan

dan

institusi keuangan di indonesia

pemberantasan

Tindak

Pidana

Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Pada

tingkat

yang

paling

merugikan

4. melakukan review, perubahan atau jika diperlukan

menghentikan

adalah Indonesia akan dicantumkan dalam

korespondensi

FATF

keuangan di indonesia.

public

berdampak

statement/blacklist pengenaan

sanksi

yang

dengan

hubungan lembaga

berupa

counter-measures yang dapat berdampak

Dalam

proses

persiapan

ME

dan

pada terganggunya sistem keuangan dan

pelaksanaan ME sendiri akan melibatkan

menghambat perkembangan investasi di

cukup banyak instansi terkait sehingga

Indonesia.

dibutuhkan kerja sama dan koordinasi

Counter-measures

dimaksud

antara lain meliputi:

yang sinergis guna mensukseskan ME

1. penolakan pembukaan cabang, anak

2017 mendatang. Instansi terkait yang

usaha atau kantor perwakilan dari

terlibat adalah Pusat Pelaporan dan Analisis

industri finansial indonesia di negara

Transaksi Keuangan sebagai focal point,

lain.

kemudian Mahkamah Agung; Kementerian

2. penolakan pembukaan cabang, anak

34

3. melakukan

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan



23/01/2017 2:42:17 PM

Keamanan; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Keuangan; Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Agama; Kementerian Sosial; Kementerian Koperasi dan UKM; Kejaksaan RI; Kepolisian Negara RI; Badan Narkotika Nasional; Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; Badan Intelijen Nasional; Badan Pengawas Tenaga Nuklir; Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; Bank Indonesia; dan Otoritas Jasa Keuangan. Sampai koordinasi

dengan terkait

akhir

tahun

persiapan

ME

2016 telah dilakukan

Pada bulan November 2017 mendatang, Indonesia akan mendapat giliran untuk dievaluasi oleh tim evaluator yang akan ditentukan oleh APG. Apabila Indonesia menolak untuk dievaluasi dalam kerangka ME, maka hal tersebut akan berdampak pada diragukannya komitmen Indonesia oleh dunia internasional dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

dan

akan

terus

dilakukan

secara intensif. Koordinasi yang dilakukan antara lain dalam hal sosialisasi mengenai ME kepada instansi terkait, action plan jangka pendek maupun jangka panjang, kekurangan Indonesia yang perlu diatasi dalam

menghadapi

ME,

serta

inisiasi

penyusunan peraturan untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia. Berdasarkan

self-assessment

yang

telah dilakukan oleh PPATK, Indonesia masih menghadapi banyak defisiensi baik dari segi technical compliance maupun effectiveness sehingga untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam ME tentunya dibutuhkan komitmen dan dukungan yang kuat dari pemerintah, serta kerja sama yang lebih baik lagi diantara instansi terkait untuk mengatasi defisiensi dimaksud.



35

23/01/2017 2:42:18 PM

SELAMAT DATANG INSTITUT INTELIJEN KEUANGAN INDONESIA

02

Suasana di gedung IFII

I

nstitut Intelijen Keuangan Indonesia

dari 48 (empat puluh delapan) program

(Indonesian

diklat. Program Diklat yang rencananya

Financial

Intelligence

Institute/IFII) merupakan unit kerja baru

akan

setingkat eselon II yang dibentuk melalui

Februari tahun 2017 berjumlah 21 dari 48

Rancangan Peraturan Presiden yang saat

Program Diklat yang dimiliki oleh PPATK.

ini tinggal menunggu pengesahan dari

IFII mendapat sambutan positif menjelang

Presiden RI. IFII dibentuk dengan tujuan

pembukaannya.

meningkatkan optimalisasi kinerja seluruh

dengan antusiasnya beberapa Penyedia

pihak yang merupakan bagian dari rezim anti

Jasa

pencucian uang di Indonesia sesuai dengan

memperkaya pemahamannya melalui IFII.

tugas, fungsi, dan kewenangan masing-

Selain itu beberapa lembaga Diklat seperti

masing

FKDKP, BINS serta JCLEC secara informal

pihak,

melalui

pengembangan

mulai

dilaksanakan

Keuangan

mulai

Hal (PJK)

pada

tersebut yang

menawarkan

Bulan

terbukti

berencana

sumber daya manusia atas kompetensi

sudah

dan pengetahuan pegawai PPATK dan

pelatihan.

pemangku kepentingan melalui pendidikan

internasional seperti UNODC dan AIPEG

dan pelatihan di bidang pencegahan dan

juga telah menyatakan ketertarikannya


untuk

uang dan pendanaan terorisme.

kegiatan di IFII.

Bahkan

mendukung

kerjasama

lembaga

donor

penyelenggaraan

PPATK telah menyusun Program dan Kurikulum Diklat APU PPT yang terdiri

36



23/01/2017 2:42:20 PM


S

03

aat ini Indonesia tengah menyusun ketentuan

dilakukannya pemidanan

yang

memungkinkan

perampasan atau

yang

aset

dikenal

tanpa dengan

istilah non conviction based (NCB) asset forfeiture. Mekanisme ini memungkinkan dilakukannya perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berisi tentang pernyataan kesalahan dan pemberian hukuman bagi pelaku tindak penegakan hukum yang profesional,

pidana. RUU Pidana

Perampasan dibuat

Aset

Tindak

berdasarkan

beberapa

transparan, dan akuntabel. c. Ketiga,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan:

pertimbangan pertama dan kedua,

a. Pertama, bahwa sistem dan mekanisme

maka

yang

ada

aset

hasil

instrumen

mengenai tindak yang

perampasan

pidana

berikut

digunakan

untuk

Undang Tindak

perlu

membentuk

tentang Pidana;

Undang-

Perampasan dengan

Aset

mengingat

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-

melakukan tindak pidana, pada saat

Undang

Dasar

Negara

ini belum mampu mendukung upaya

Indonesia Tahun 1945.

Republik

penegakan hukum yang berkeadilan dan rakyat

meningkatkan sebagaimana

kesejahteraan

Adapun sasaran yang ingin dicapai

diamanatkan

dari pembentukan dan penyusunan RUU

oleh Undang-Undang Dasar Negara

Perampasan Aset Tindak Pidana adalah:

Republik Indonesia Tahun 1945.

a. menyediakan ketentuan hukum yang

b. Kedua, jelas

bahwa dan

pengaturan

komprehensif

yang

mengenai

bersifat

komprehensif

digunakan

oleh

yang

aparat

dapat

penegak

pengelolaan aset yang telah dirampas

hukum dan aparat pemerintah lainnya

akan

dalam melaksanakan penyitaan dan

mendorong

terwujudnya



37

23/01/2017 2:42:20 PM

perampasan hasil dan instrumen tindak

yang

pidana.

tidak wajar (yang tidak sesuai dengan

b. mendorong agar pengembalian hasil

memiliki

sumber

harta

dalam

pemasukannya)

tanpa

jumlah mampu

tindak pidana bisa dilaksanakan secara

membuktikan bahwa hartanya tersebut

optimal

yang

diperoleh secara sah (bukan berasal dari

efektif, dalam waktu yang singkat dan

tindak pidana). Instrumen serupa dikenal

sesuai dengan ketentuan perundang-

pula dalam United Nations Convention

undangan yang berlaku.

Againts

melalui

mekanisme

c. mengimbangi perkembangan di dunia internasional

di

bidang

penegakan

Corruption

(UNCAC).

Aset

seseorang yang didaftarkan atas nama pihak ketiga (misalnya anggota keluarga)

rangka

tetap dapat dianggap sebagai aset/harta

instrumen

orang tersebut selama dapat dibuktikan

tindak pidana atau asset recovery

adanya peralihan aset pada pihak ketiga

antar negara.

tersebut.

hukum

khususnya

pengembalian

hasil

dalam dan

Penyusunan RUU Perampasan Aset Salah satu klausul yang dimasukkan

Tindak Pidana dilakukan oleh sebuah Panitia

dalam RUU tersebut adalah unexplained

yang

wealth. Konsep yang berhubungan, illicit

Menteri Hukum dan HAM. Panitia tersebut

enrichment, juga masuk dalam RUU Tindak

beranggotakan wakil dari instansi-instansi

Pidana Korupsi. Unexplained wealth adalah

terkait

instrumen hukum yang memungkinkan

KPK, PPATK, Kementerian Luar Negeri,

perampasan

Kementerian

aset/kekayaan

seseorang

PAN

dibentuk

berdasarkan

seperti

RB,

Keputusan

Kepolisian, Keuangan,

Setneg,

dan

Kejaksaan, Kementerian Kementerian

Hukum dan HAM sebagai ”focal point”.

Salah satu klausul yang dimasukkan dalam RUU Perampasan Aset adalah unexplained wealth. Unexplained wealth adalah instrumen hukum yang memungkinkan perampasan aset/ kekayaan seseorang yang memiliki harta dalam jumlah tidak wajar tanpa mampu membuktikan bahwa hartanya tersebut diperoleh secara sah.

Adapun sistematika dan substansi yang diatur dalam RUU tersebut antara lain adalah

sebagai

berikut:

Penelusuran,

pemblokiran, penyitaan, dan perampasan; Illicit

enrichment/unexplained

we-wenang

mengajukan

perampasan

aset

wealth;

permohonan

dan

wewenang

pengadilan untuk mengadili; pengelolaan aset;

perlindungan

dan

kompensasi;

perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. RUU ini masuk dalam long list Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada DPR-RI masa bakti 2009-2014. Pembahasan RUU ini telah sampai pada tahap harmonisasi (penghalusan)

antar

kementerian

dan

dinyatakan selesai pada tanggal 16 Maret 2012. Pengharmonisasian ini melibatkan perwakilan

dari

Sekretariat

Negara,

Kemenkeu, Polri, Kejaksaan Agung, KPK,

38



23/01/2017 2:42:20 PM

2) Jaksa

Agung

RI

belum

dapat

membubuhkan paraf persetujuan atas

Sistematika dan substansi yang diatur dalam RUU tersebut antara lain Penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan; Illicit enrichment/ unexplained wealth; wewenang mengajukan permohonan perampasan aset dan wewenang pengadilan untuk mengadili; pengelolaan aset; perlindungan dan kompensasi; perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

RUU tersebut sebagaimana disampaikan melalui surat Nomor B-120/A/ Chk.1/07/2014 tanggal 10 Juli 2014. Adapun keberatan Kejaksaan terkait dengan

lembaga

pengelolaan

aset

karena dikejaksaan sudah ada lembaga sejenis. 3) Kepala Kepolisian Negara RI belum dapat membubuhkan paraf persetujuan atas

RUU

tersebut

disampaikan

sebagaimana

melalui

surat

Nomor

B/1943/VI/2014/Divkum tanggal 24 Juni 2014. Adapun Keberatan POLRI terkait peran penyidik karena harus melalui Kejaksaan untuk mengajukan perampasan

aset.

Keberatan

Kemenkeu terkait harus ada penetapan pengadilan

setelah

penilaian

oleh

lembaga apraisal. Berkenaan Sekretariat kembali

dengan Negara

RUU

hal

tersebut,

menyampaikan

tersebut

untuk

dibahas

kembali bersama dengan kementerian/ PPATK, Kemenlu, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Kemenpan dan RB, serta Kemenkumham. Selanjutnya

melalui

surat

dari

Sekretariat Negara Nomor: B-175/Kemsetneg/d-4/PU.00/09/2014

tanggal

September

Penyampaian

2014

perihal

25

Kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana dengan pertimbangan sebagai berikut: 1) Menteri Keuangan telah membubuhkan paraf

atas

RUU

dimaksud

kecuali

pada halaman 24 batang tubuh dan halaman 13 penjelasan RUU dimaksud sebagaimana surat

Nomor

disampaikan

melalui

S-585/MK.01/2014

tanggal 5 September 2014.

lembaga terkait, sebelum diajukan kepada Bapak Presiden. Pada awal tahun 2015, Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM telah membentuk penyusunan Aset

panitia RUU

Tindak

antarkementerian

tentang

Pidana

yang

Perampasan terdiri

dari

perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM,

PPATK,

Kementerian

Keuangan,

Kementerian PAN dan RB, KPK, Kejaksan Agung, Sekretariat Negara, dan Kepolisian. Sampai dengan saat ini telah dilakukan pembahasan secara insentif sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 13 Maret, 10 April dan 27 Juni 2015. Dalam rangka percepatan pembahasan RUU tersebut, PPATK bekerjasama dengan UNODC dan US

Embassy

telah

menyelenggarakan



39

23/01/2017 2:42:20 PM

Fokus Grup Diskusi mengenai percepatan penyusunan RUU tentang Perampasan Aset

Dimohon dukungan Presiden untuk dapat mendorong percepatan penyelesaian pembahasan dan harmonisasi RUU Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana, dan segera disampaikan kepada DPR-RI untuk dapat dilakukan pembahasan bersama dengan Pemerintah.

Tindak Pidana yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 Juni 2015 di Sentul Bogor, Jawa Barat. Pada tahun 2016, Kementerian Hukum dan

HAM

tidak

membentuk

kembali

Panitia Antar Kementerian (PAK) dengan pertimbangan diperlukan adanya kajian lebih mendalam atas konsep perampasan aset

yang

akan

diatur

dalam

RUU

Perampasan Aset. Namun, seiring dengan nawacita dimana Presiden berkomitmen untuk membentuk regulasi RUU Perampasan Aset,

maka

Kementerian

Hukum

dan

HAM berencana menindaklanjuti arahan Presiden tersebut dengan melaksanakan kegiatan harmonisasi atas RUU tersebut. Namun, sampai dengan akhir tahun 2016, Kementerian

Hukum

dan

HAM

belum

dari

Ketua

Tim

Penyusn,

dapat merampungkan proses kajian dan

praktisi,

kegiatan

dengan hal tersebut, dimohon dukungan

harmonisasi

mengidentifikasi

tersebut.

kembali

isu-isu

Untuk yang

serta

Presiden

akademisi.

untuk

Sehubungan

dapat

mendorong

masih menjadi pending matters di RUU

percepatan penyelesaian pembahasan dan

Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana,

harmonisasi RUU Perampasan Aset Dalam

maka pada tanggal 20 Desember 2016,

Tindak Pidana, dan segera disampaikan

PPATK kembali menginisiasi kegiatan Fokus

kepada DPR-RI untuk dapat dilakukan

Grup Diskusi (FGD) yang menghadirkan

pembahasan bersama dengan Pemerintah.


04

D

alam dunia modern, transaksi keuang-

ini

an berkembang sangat pesat seiring

resiko, mempermudah komunikasi atau

dengan

perubahan

perdagangan

dunia

yang semakin mengglobal. Perkembangan transaksi keuangan tersebut terjadi baik

40

narasumber

bertujuan

melanggengkan Transaksi khususnya

non

pada

Pada

prinsipnya

transaksi

meminimalisasi

hubungan

bisnis

antar

para pihak yang telah terjalin.

pada transaksi keuangan tunai maupun tunai.

untuk

satu

keuangan

melalui sisi

non

lembaga

semakin

tunai,

keuangan

canggih

dan



23/01/2017 2:42:20 PM

memudahkan, seiring dengan kemajuan

mempersempit ruang gerak pelaku tindak

ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada sisi

pidana dalam bertransaksi. Di samping

lain, transaksi keuangan non-tunai, biasanya

itu

dilakukan melalui lembaga keuangan lebih

diperoleh

mudah dilakukan pelacakan kembali, akan

aturan mengenai pembatasan transaksi

tetapi bagi para pelaku tindak pidana

tunai antara lain : adanya penghematan

kemudahan pelacakan kembali tersebut

dalam jumlah uang yang harus dicetak,

sangat dihindari. Oleh karena itu terdapat

penghematan bahan baku uang, biaya

kecenderungan para pelaku tindak pidana

penyimpanan (fisik) uang di Bank Indonesia,

untuk menghindari transaksi keuangan non

dapat mengurangi peredaran uang palsu,

tunai khususnya melalui sarana perbankan.

mendidik

Kondisi

untuk menggunakan jasa perbankan dalam

tersebut

disebabkan

sifat

dari

pelaku tindak pidana yang tidak ingin

ada

sejumlah

manfaat

pemerintah

dan

jika

lain

yang

menerapkan

mendorong

masyarakat

bertransaksi.

diketahui tindak kejahatannya dan hasilnya.

Pembatasan transaksi keuangan tunai

Upaya menghindari pelacakan hasil tindak

di negara-negara tertentu seperti Prancis

pidana saat ini, terdapat kecenderungan

dan Brasil, yang telah menerapkan aturan

penggunaan transaksi tunai. Kasus – kasus

tersebut untuk menekan tingkat korupsi.

tindak pidana di Indonesia khususnya yang

Untuk

berkaitan dengan tindak pidana korupsi

melakukan

banyak menggunakan transaksi keuangan

keuangan

tunai.

korupsi dan pencucian uang.Berdasarkan

PPATK

sebagai

institusi

yang

uraian

itu

sudah

saatnya

Pemerintah

pembatasan tunai

untuk

tersebut

transaksi

meminimalisasi

menunjukkan

bahwa

mempunyai tugas menganalisis transaksi

aturan mengenai pembatasan transaksi

keuangan

transaksi

tunai dapat meminimalisasi atau menekan

tunai dibatasi sampai jumlah tertentu.

tingkat korupsi di beberapa begara, maka

Pembatasan

diperlukan

penyuapan

mengusulkan ini

diperlukan agar

yang mengarah

upaya

pada tindak

adanya

undang-undang

dirasakan yang

mengaturnya.

pidana korupsi dapat dicegah lebih dini.

Sedangkan

PPATK

mengenai

undangan yang ada belum mengakomodir

ini

dapat

upaya pencegahan tindak pidana melalui

peraturan perundang-

pembatasan transaksi tunai. Pembatasan

berharap

pembatasan

transaksi

tertuang dalam undangan.

ketentuan tunai

peraturan

perlunya

perundang-

Pembatasan transaksi tunai

dalam jumlah tertentu diharapkan dapat



41

23/01/2017 2:42:20 PM

transaksi

tunai

berkaitan

dengan

kepentingan banyak pihak dan menyentuh kehidupan

masyarakat

serta

berkaitan

dengan hak asasi manusia karena terkait pembatasan

transaksi

setiap

individu,

maka diperlukan adanya naskah akademik sebagai justifikasi mengenai pentingnya pengaturan tentang pembatasan transaksi keuangan tunai. Sampai dengan akhir Juni 2014, PPATK telah dan

mendorong HAM

terkait

Kementerian

Hukum

pembahasan

Naskah

Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Pada tanggal 25-27 April 2014, PPATK bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum

Nasional

(BPHN)

Kementerian

Hukum dan HAM menyelenggarkan finalisasi Naskah

Akademik

Undang

tentang

Kartal.

Adapun

Undang-

Pembatasan

Transaksi

pembahasan secara insentif sebanyak 5

Rancangan

(lima) kali, yaitu pada tanggal 5 Maret,

Pembatasan

21 April, 29 Juni 2015, 18 Agustus 2015,

awal

tentang

dibahas

dan 4 September 2015. Adapun finalisasi

penyusun

pembahasan RUU sebagaimana tersebut

Naskah Akademik RUU tersebut. Adapun

di atas oleh tim PAK telah dilaksanakan

tim penyusun Naskah Akademik

terdiri

pada tanggal 2 s.d 4 Juni 2016. Proses

dari PPATK, Kementerian Hukum dan HAM,

harmonisasi telah selesai dilakukan pada

Bank Indonesia, Kementerian Keuangan,

bulan November 2016 dan Kementerian

akademisi,

Hukum

Transaksi

Kartal

bersama-sama

42

Rancangan

draft

Undang-Undang

PPATK sebagai institusi yang mempunyai tugas menganalisis transaksi keuangan mengusulkan transaksi tunai dibatasi sampai jumlah tertentu. Pembatasan ini diperlukan agar upaya penyuapan yang mengarah pada tindak pidana korupsi dapat dicegah lebih dini.

juga

dengan

dan

telah tim

praktisi

keuangan.

dan

HAM

selaku

pemprakarsa

Kementerian Hukum dan HAM juga telah

akan segera menyampaikan RUU tersebut

memasukan Rancangan Undang-Undang

kepada Sekretariat Negara untuk dapat

tentang Pembatasan Transaksi Kartal ke

ditindaklanjuti dengan proses penyampaian

dalam long list RUU Tahun 2015-2019.

RUU tersebut oeh Presiden kepada DPR

Pada awal tahun 2015, Kementerian

RI. PPATK juga mendorong Kementerian

Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri

Hukum dan HAM untuk segera mengajukan

Hukum dan HAM telah membentuk panitia

permohonan RUU Pembatasan Transaksi

antarkementerian penyusunan Rancangan

Uang

Undang-Undang

Prolegas Prioritas Tahun 2017 mengingat

tentang

Pembatasan

Kartal

untuk

dalan

seluru

dari Kementerian Hukum dan HAM, PPATK,

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon

Kementerian Keuangan, Kejaksan Agung,

dukungan Presiden untuk dapat mendorong

Sekretariat

Bank

percepatan penyampaian RUU tersebut

Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.

kepada DPR-RI untuk dapat dilakukan

Sampai dengan saat ini telah dilakukan

pembahasan bersama dengan Pemerintah.

Kepolisian,

telah

ke

Transaksi Tunai yang terdiri dari perwakilan

Negara,

persyaratannya

masuk

dipenuhi.



23/01/2017 2:42:20 PM


T

05

indak pidana terorisme merupakan kejahatan

internasional

yang

membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak

untuk

hidup.

Rangkaian

tindak

pidana terorisme yang terjadi di wilayah Negara

Kesatuan

Republik

telah

mengakibatkan

tanpa

memandang

Indonesia

hilangnya korban,

nyawa

ketakutan

masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda sehingga berdampak luas terhadap politik,

kehidupan dan

Masyarakat

sosial,

hubungan Indonesia

ekonomi,

internasional.

dan

masyarakat

Selain itu, upaya pencegahan dan

dunia saat ini sedang dihadapkan pada

pemberantasan tindak pidana pendanaan

keadaan yang sangat mengkhawatirkan

terorisme juga diatur dalam Rekomendasi

akibat maraknya aksi teror. Meluasnya

8 FATF Recommendation yang menyatakan

aksi teror yang didukung oleh pendanaan

bahwad “There is a diverse range of

yang bersifat lintas negara mengakibatkan

approaches in identifying, preventing and

pemberantasannya

combating terrorist misuse of NPOs. An

membutuhkan

kerja

sama internasional. Komitmen

effective approach, however, is one that internasional

involves all four of the following elements:

dan

mem-

(a) outreach to the sector, (b) supervision

pendanaan

or monitoring, (c) effective investigation

terorisme diwujudkan dengan disahkannya

and information gathering and (d) effective

International Convention for the Suppress-

mechanisms for international cooperation.

ion of the Financing of Terrorism, 1999

The following measures represent specific

(Konvensi

Pemberantasan

actions that countries should take with

Pendanaan Terorisme, 1999). Indonesia

respect to each of these elements, in order

telah melakukan ratifikasi konvensi tersebut

to protect their NPO sector from terrorist

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

financing abuse”.

dalam

upaya

berantas

masyarakat mencegah

tindak

pidana

Internasional

2006 tentang Pengesahan International

Upaya pemberantasan dalam hal ini

Convention for the Suppression of the

tindak pidana terorisme yang dilakukan

Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi

pemerintah

Internasional Pemberantasan Pendanaan

Namun

Terorisme, 1999).

hanya terbatas pada upaya penangkapan

telah

upaya

cukup

memuaskan.

pemerintah

tersebut



43

23/01/2017 2:42:21 PM

pelaku

dan

perhatian yang

kurang

terhadap

merupakan

memberikan

unsur

faktor

pendanaan

utama

dalam

setiap aksi teror. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tindak pidana terorisme dinyakini tidak akan optimal tanpa adanya pencegahan dan pemberantasan terhadap

1. Penyalahgunaan

Unregistered

Local

NPO –yang beroperasi sebagai sekolah berbasis

agama

–

oleh

teroris

yang

kelompok

radikal. 2. Terduga

bersembunyi

pada registered NPO. 3. Yayasan

Panti

pendanaan terorisme. Saat ini, berdasarkan

Foundation/NPO)

peraturan perundang-undangan mengenai

sebagai

pencegahan dan pemberantasan tindak

aktivitas teroris.

salah

Asuhan

(Orphans

yang

dijadikan

satu

trik

menutupi

pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, upaya pencegahan

Sebagaimana telah diketahui bahwa

dan pemberantasan terhadap pendanaan

pendirian

terorisme

sudah

melalui

diatur

pendekatan

follow

dimana

17 Tahun 2013 tentang Organisasi Ke-

terdapat kewajiban bagi penyedia jasa

masyarakatan yang memuat persyaratan

keuangan

pendirian

prinsip

untuk

dilakukan the

melakukan

mengenali

kewajiban

money

penerapan

pengguna

menyampaikan

jasa

laporan

dan ke

Namun, modus operandi dari tindak pidana hanya

pendanaan melalui

keuangan

terorisme

media

tetapi

penyedia

upaya

melalui

pengumpulan

media

masyarakat/lembaga

organisasi

kesejahteraan

sosial atau yang lebih dikenal dengan non-profit

organization.

Berdasarkan

Riset “Case Study terkait Risk of Terrorist Abuse in The Non Profit Organization (NPO) Sector2013-2014 "dilakukan selain untuk melakukan kajian database internal PPATK, juga untuk meminta data/informasi tambahan kepada instansi eksternal yang secara

penyampaian

khusus

menangani

yang

melibatkan

untuk

kegiatan

kasus-kasus

penyalahgunaan terorisme,

yang

Undang-Undang

pendaftaran, laporan,

telah Nomor

kewajiban

penyelesaian

sengketa, pengawasan, serta sanksi baik masyarakat

yang

didirikan

oleh pihak domestik maupun pihak asing.

jasa

terorisme, teroris dan organisasi teroris kali

dan

masyarakat

tidak

dan pendistribusian dana untuk kegiatan kerap

dalam

organisasi

PPATK.

organisasi

NPO akan

dimuat pada buku “FATF Typologi” dalam kajian FATF Typologi Project Team. Sejauh ini, PPATK telah menemukan 3 (tiga) kasus penyalahgunaan NPO oleh teroris, antara

PPATK telah menemukan 3 (tiga) kasus penyalahgunaan NPO oleh teroris, antaralain: 1. Penyalahgunaan Unregistered Local NPO –yang beroperasi sebagai sekolah berbasis agama –oleh kelompok radikal. 2. Terduga teroris yang bersembunyi pada registered NPO. 3. Yayasan Panti Asuhan (Orphans Foundation/ NPO) yang dijadikan sebagai salah satu trik menutupi aktivitas teroris.

lain:

44



23/01/2017 2:42:21 PM

Selain itu, terdapat pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Lembaga Kesejahteraan

Sosial

yang

didalamnya

mengatur perizinan, sumber pendanaan, penyampaian laporan, pengawasan dan sanksi bagi lembaga kesejahteraan sosial. Undang-Undang

tersebut

termasuk

dalam

legal

framework

dalam

upaya

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme yang mungkin dilakukan oleh organisasi masyarakat dan lembaga kesejahteraan sosial. Sehubungan

dengan

hal

tersebut

di atas, maka pada awal tahun 2016, PPATK

menginisiasi

penyusunan

Rancangan Peraturan Presiden (RPerPres) tentang

Pada awal tahun 2016, PPATK menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerPres) tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Tata

Cara

Penerimaan

dan

Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan Tindak

Pidana

Dalam Pendanaan

Pencegahan Terorisme.

Adapun instansi yang terlibat dalam proses pembahasan antar kementerian, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, POLRI, dan PPATK. RPerPres ini telah selesai dibahas antar kementerian dan juga telah selesai melalui proses harmonisasi. Saat ini RPerPres tersebut telah

disampaikan

oleh

Kementerian

Hukum dan HAM kepada Presiden melalui Sekretariat Negara untuk dapat segera ditandatangani.


P

06

ada umumnya pelaku tindak pidana

kegiatan yang sah maupun tidak sah.

berusaha

atau

Tindak pidana pencucian uang tidak hanya

menyamarkan asal usul harta kekayaan

mengancam stabilitas dan integritas sistem

yang merupakan hasil dari tindak pidana

perekonomian dan sistem keuangan, tetapi

dengan berbagai cara agar harta kekayaan

juga dapat membahayakan sendi-sendi

hasil

kehidupan

tindak

menyembunyikan

pidananya

sulit

ditelusuri

bermasyarakat,

berbangsa,

oleh aparat penegak hukum, sehingga

dan bernegara berdasarkan Pancasila dan

pelaku

Undang-Undang Dasar Negara Republik

harta

dengan kekayaan

leluasa

memanfaatkan

tersebut

baik

untuk

Indonesia Tahun 1945.



45

23/01/2017 2:42:21 PM

Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui

melalui

penelusuran

untuk

selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada

yang

berhak.

Apabila

harta

kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, hal ini dapat menurunkan tingkat kriminalitas karena pelaku kejahatan tidak hanya dihukum secara fisik dengan pemenjaraan, tetapi juga

akan

disita

dan

dirampas

harta

kekayaannya yang berasal atau terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya. Motivasi untuk melakukan kejahatan dapat ditekan karena pelaku kejahatan sama sekali tidak akan memperoleh keuntungan baik secara finansial maupun non-finansial.

memberikan kewenangan kepada PPATK

Dalam melaksanakan tugas, fungsi,

untuk meminta dan mendapatkan data

dan

kewenangannya,

PPATK

sebagai

dan informasi dari instansi pemerintah

Financial Intelligence Unit (FIU) tidak hanya

dan/atau lembaga swasta yang memiliki

membutuhkan laporan dari pihak pelapor

kewenangan mengelola data dan informasi,

(reporting parties) sebagai sumber utama

termasuk dari instansi pemerintah dan/

proses analisis dan pemeriksaan, tetapi

atau

juga memerlukan data dan informasi yang

laporan dari profesi tertentu (vide Pasal 41

dapat memberikan nilai tambah (value

ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor

added) terhadap hasil analisis dan hasil

10 Tahun 2010). Adapun mekanisme atau

pemeriksaan PPATK.

ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

Data dan informasi yang diperlukan

penyampaian

swasta

data

yang

dan

menerima

informasi

oleh

tersebut, tidak hanya yang dimiliki atau

instansi

dikelola oleh Instansi Pemerintah, namun

swasta sebagaimana tersebut di atas,

juga

diatur

yang

dimiliki

atau

dikelola

oleh

pemerintah dengan

dan/atau

Peraturan

lembaga

Pemerintah.

lembaga swasta. PPATK berharap dapat

Pengaturan

diberikan akses langsung/tidak langsung

penyampaian

atau

penghimpunan

PPATK memiliki kerangka aturan (legal

data dan informasi yang diperlukan dalam

framework) yang jelas dan sesuai dengan

melaksanakan fungsi analisis, pemeriksaan

prinsip-prinsip keamanan informasi, serta

dan pengawasan kepatuhan.

memberikan perlindungan bagi Instansi

dapat

Para

melakukan

pembentuk

atau

penyusun

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

46

lembaga

dimaksud data

bertujuan

dan

agar

informasi

ke

Pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menyampaikan data dan informasi. Pada

tahun

2013,

PPATK

telah

Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)

melakukan inisiasi penyusunan Rancangan

telah menyadari hal ini dan kemudian

Peraturan

Pemerintah

tentang

Tata



23/01/2017 2:42:21 PM

Cara Penyampaian Data dan Informasi

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

oleh Instansi Pemerintah dan Lembaga

Uang.

Swasta. Pada tahun yang sama, PPATK

Adapun

materi

pokok

yang

diatur

menyampaikan “initial draft” Rancangan

dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain:

Peraturan

1. jenis data dan informasi yang diminta

Pemerintah

Kementerian

Hukum

tersebut dan

kepada

HAM

untuk

ditindaklanjuti dengan proses pembahasan antar

kementerian,

harmonisasi,

dan

oleh PPATK; 2. tata

cara

informasi

penyampaian oleh

Instansi

data

dan

Pemerintah

dan/atau lembaga swasta ke PPATK;

sinkronisasi. Pada tanggal 1 Februari 2016, Presiden

dan

Peraturan

3. perlindungan hukum bagi pimpinan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Instansi Pemerintah dan/atau lembaga

Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi

swasta serta pejabat atau pegawai

Oleh

yang ditunjuk terhadap penyampaian

RI

akhirnya

menetapkan

Instansi

Pemerintah

dan/atau

Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan

data dan informasi ke PPATK.

INISIASI LEGAL PERSON PEMILIK MANFAAT

DARI KORPORASI DAN KONTRAK PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN

T

indak

pidana

pencucian

uang

07

pidana pencucian uang dan tindak pidana

stabilitas

dan

pendanaan terorisme, antara lain:

perekonomian

dan

n berdasarkan National Risk Assessment

sistem keuangan, serta membahayakan

terkait TPPU diperoleh hasil bahwa

sendi-sendi

korporasi

dapat

mengancam

integ-ritas

sistem

kehidupan

bermasyarakat,

(nilai

tingkat

ancaman

berbangsa, dan bernegara berdasarkan

7,01) lebih berpotensi pelaku TPPU

Pancasila

dibandingkan perorangan (niai tingkat

dan

Undang-Undang

Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Korporasi dan kontrak pengelolaan harta

ancaman 6,74); n korporasi

yang

memiliki

tingkat

baik

ancaman “tinggi” meliputi (i) yayasan;

langsung atau tindak langsung oleh pelaku

(ii) perkumpulan; dan (iii) korporasi

tindak pidana yang merupakan Pemilik

non UMKM; dan

kekayaan

Manfaat

dapat

dijadikan

(Beneficial

sarana

Owner)

dari

hasil

n selain itu, berdasarkan National Risk

tindak pidana untuk melakukan kegiatan

Assessment

pencucian uang, sehingga perlu mengatur

hasil

tata cara mengenali penerima manfaat dari

tinggi adalah (i) pendanaan dalam

korporasi dan kontrak pengelolaan harta

negeri melalui sumbangan ke yayasan

kekayaan.

(nilai risiko 6,23); dan (ii) pendanaan

Urgensi pengaturan terkait Beneficial Owner terkait risiko

terjadinya tindak

bahwa

terkait modus

TPPT TPPT

diperoleh berisiko

dalam negeri melalui penyalahgunaan dana yayasan (nilai risiko 6,18).



47

23/01/2017 2:42:21 PM

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada akhir tahun 2016, PPATK

a. Ketentuan umum

menginisiasi

b. Ruang lingkup korporasi dan kontrak

Peraturan

penyusunan

Presiden

Rancangan

(RPerPres)

pengelolaan harta kekayaan

tentang Manfaat

c. Tata cara mengenali pemilik manfaat

Dari Korporasi dan Kontrak Pengelolaan

dari korporasi dan kontrak pengelolaan

Harta Kekayaan Dalam Pencegahan dan

harta kekayaan

Penerapan

Mengenali

Pemilik


d. Pengawasan

Uang

e. Sanksi

dan

Tindak

Pidana

Pendanaan

Terorisme. Adapun muatan dari RPerPres

f.

Kerja sama nasional dan internasional


08

S

48

tersebut adalah sebagai berikut:

ebagai upaya pemenuhan terhadap

Komite

TPPU

yang

bertanggung

Task

jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh

Force on Money Laundering (FATF) nomor

Menko Polhukam ini mempunyai susunan

2 (dua) dan amanat Pasal 92 UU Nomor

keanggotaan dari instansi penegak hukum,

8 Tahun 2010 mengenai koordinasi dan

Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP),

kerjasama nasional, Indonesia membentuk

dan otoritas terkait lainnya. Komite TPPU

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan

diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang

dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU)

Politik Hukum dan Keamanan dan wakil ketua

berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Nomor 6 Tahun 2012.

Anggotanya terdiri atas Gubernur Bank

Rekomendasi

Financial

Action



23/01/2017 2:42:22 PM

Indonesia,

Menteri

Keuangan,

Menteri

jangka

Komoditi

(BAPPEBTI)

yang

Luar Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi

merupakan LPP terhadap perusahaan

Manusia, Menteri Dalam Negeri, Jaksa

yang bergerak di bidang perdagangan

Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik

berjangka komoditi.

Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara,

b) OJK merupakan LPP terhadap kegiatan

Kepala Badan Nasional Penanggulangan

jasa Keuangan antara lain perbankan,

Terorisme, dan Kepala Badan Narkotika

perusahaan efek, manajer investasi,

Nasional.

Kepala

kustodian, wali amanat, perusahaan

Sekretaris

yang

PPATK

merupakan

merangkap

anggota

dan

Komite TPPU. Dinamika berantasan

pembiayaan,

pencegahan

TPPU

yang

dan

pem-

semakin

luas

dan kompleks membutuhkan perluasan

perusahaan

perusahaan

pialang

asuransi asuransi,

dana pensiun lembaga keuangan, dan pegadaian. c) Kementerian

Koperasi

dan

UKM

keanggotaan Komite TPPU sebagai upaya

merupakan LPP terhadap koperasi yang

strategis

melakukan kegiatan simpan pinjam.

memperkuat

Komite

TPPU.

Terdapat 3 (tiga) instansi yang diusulkan untuk masuk menjadi Anggota Komite TPPU,

Usulan

perluasan

keanggotaan

yaitu Kementerian Perdagangan, Otoritas

Komite TPPU telah dilaksanakan melalui

Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian

penyusunan

draft

Koperasi

(R-Perpres)

tentang

dan

UKM.

Ketiga

instansi

Rancangan

Perpres

Perubahan

atas

tersebut diusulkan karena merupakan LPP

Perpres Nomor 6 Tahun 2012. Saat ini,

terhadap para Pihak Pelapor yang wajib

tahap pengajuan draft R-Perpres tersebut

menyampaikan laporan transaksi kepada

adalah dalam tahap akhir, yaitu proses

PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal

pengesahan oleh Presiden karena telah

17 UU Nomor 8 Tahun 2010 dengan rincian

menyelesaikan tahap Pembahasan Antar

sebagai berikut:

Kementerian (PAK), harmonisasi, dan telah

a) Kementerian Perdagangan membawahi

diparaf oleh Menko Polhukam.

Badan Pengawas Perdagangan Ber-

Rapat Komite Anti TPPU yang saat itu dipimpin Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan



49

23/01/2017 2:42:22 PM

D

ata Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) yang telah dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan sesungguhnya telah bermanfaat bagi PPATK dalam menelusuri transaksi tunai yang sering digunakan oleh

para pelaku penyuapan,

09

OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAPORAN TRANSAKSI korupsi dan pencucian uang.KEUANGAN Adapun informasi TUNAI

transaksi

tunai tersebut dipergunakan dalam proses analisis untuk memperkaya informasi terkait suatu tindak pidana dan menemukan keterkaitan antar pihak sehingga

D

ata Laporan Transaksi Keuangan Tunai

transaksi

tunai

tersebut

dipergunakan

(LTKT) yang telah dilaporkan oleh

dalam proses analisis untuk memperkaya

PPATK dapat menyampaikan hasil analisis atas dugaan tindak pidana tertentu penyedia jasa keuangankomprehensif. sesungguhnya telah kepada penyidik dengan

informasi

terkait

suatu

tindak

pidana

bermanfaat bagi PPATK dalam menelusuri

dan menemukan keterkaitan antar pihak

transaksi tunai yang sering digunakan

sehingga PPATK dapat menyampaikan hasil

oleh

analisis atas dugaan tindak pidana tertentu

para

pelaku

penyuapan,

korupsi

Grafik 1 penyidik dengan komprehensif. kepada dan pencucian uang. Adapun informasi Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT GRAFIK 1. Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT

Tahun 2016 Tahun 2016

24,000,000 15.0%

21,000,000 13.8%

18,000,000

13.0%

15,000,000

16.5%

12,000,000 21,107,554 9,000,000 6,000,000

12,247,141

14,270,061

16,121,147

18,347,896

3,000,000 0

2,033,228

2,022,920

1,851,086

2,226,749

2,759,658

2012

2013

2014

2015

2016

Kumulatif LTKT

LTKT Per‐Tahun

Perkembangan Kumulatif (%)

Catatan :

Kumulatif dihitung sejak Januari 2003 Catatan :- - - Jumlah Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003 Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d. Desember 2016.

- Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d. Desember 2016.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 50



67 23/01/2017 2:42:22 PM


B

10

erdasarkan Undang - Undang Nomor 8

properti (47.66%), Bank (17.97%), dan

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

pedagang kendaraan bermotor (15.63%).


Berdasarkan hasil pengawasan kepatuhan

Uang (UU PPTPPU) pada Pasal 43 disebutkan

selama tahun 2016, tim audit menemukan

bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi

kewajiban pelaporan kepada PPATK yang

pengawasan terhadap kepatuhan Pihak

belum dilaksanakan oleh pihak pelapor

Pelapor PPATK berwenang untuk melakukan

dengan rincian sebagai berikut:

Audit

Kepatuhan

dan

Audit

Khusus.

Selama tahun 2016, PPATK dalam hal ini Direktorat Pengawasan Kepatuhan telah melaksanakan

pengawasan

kepatuhan

terhadap 128 pihak pelapor yang ada di Indonesia dengan rincian sebagai berikut: TABEL 1. Kegiatan Audit PPATK Tahun 2016 NO

KEGIATAN AUDIT

1

JUMLAH PIHAK PELAPOR

Audit Khusus

35

2

Audit Kepatuhan

81

3

Joint Audit dengan LPP

12

TOTAL

128

Bila

dilihat

berdasarkan

jenis

TABEL 3. Jenis Laporan dan Jumlah Laporan Pengawasan Kepatuhan PPATK Tahun 2016 NO

JENIS LAPORAN

JUMLAH LAPORAN

1

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

436

2

Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)

38.531

3

Laporan Transaksi (LT)

4.295

Pada tahun 2017 pengawasan kepatuhan dilakukan secara risk based audit. Hal ini didukung

dengan

disahkannya

Peraturan

pihak

Kepala PPATK Nomor 13 Tahun 2016 tentang

pelapor, pelaksanaan pengawasan kepatuhan

Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan,

selama tahun 2016 dilakukan terhadap:

Audit Khusus, dan Pemantauan Tindak Lanjut

TABEL 2. Jenis Pihak Pelapor yang Diaudit oleh PPATK Tahun 2016 NO 1 2 3 4 5 6

JENIS PIHAK PELAPOR Bank Pedaganga Valuta Asing Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang Perusahaan Efek Perusahaan Properti/Agen Properti Pedagang Kendaraan Bermotor TOTAL

Hasil

Audit

yang

merupakan

perubahan

atas Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-

JUMLAH 23 10 1

10/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara

13 61

dilakukan dengan audit kepatuhan tidak

20 128

Pelaksanaan Audit Kepatuhan

dan Audit

Khusus. Peraturan terbaru tersebut mengatur bahwa pelaksanaan audit kepatuhan dapat langsung (off-site) dan/atau audit kepatuhan langsung

(on-site).

Adapun

pelaksanaan

audit kepatuhan tidak langsung (off-site) dilakukan melalui penilaian tingkat risiko

Sebagian besar kegiatan pengawas-

terjadinya tindak pidana pencucian uang dan

an kepatuhan pada tahun 2016 dilaku-

tindak pidana pendanaan terorisme pada

kan terhadap perusahaan properti/agen

pihak pelapor.



51

23/01/2017 2:42:22 PM


11

P

engembangan Indeks Persepsi Publik

stakeholders di Indonesia dalam rezim anti

terhadap

telah

pencucian uang dan pendanaan terorisme

diinisiasi oleh PPATK sejak pertengahan

serta mengukur tingkat pemahaman publik

tahun 2015 bersama dengan stakeholder

Indonesia terhadap TPPU dan TPPT. Dengan

Rezim APUPPT serta akademisi, Tim Ahli

adanya pengukuran indeks persepsi publik

dari Badan Pusat Statistik, dan lembaga

APUPPT ini diharapkan Pemerintah dapat

survei independen. Pada tahun 2016 ini

melakukan

tim

penilaian

meningkatkan pemahaman dan kepedulian

kembali hasil Indeks Persepsi Publik Anti

(awareness) masyarakat terhadap Tindak

Pencucian

Pemberantasan

Pidana Pencucian Uang (TPPT) dan Tindak

(IPP

APUPPT)

Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) serta

Tahun 2016. Indeks Persepsi Publik Anti

memperoleh umpan balik (feedback) dari

Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

masyarakat

(APUPPT) merupakan alat ukur (monitoring

kinerja pencegahan dan pemberantasan

tools) Pemerintah Indonesia, khususnya

TPPU dan TPPT di Indonesia dan mereduksi

dalam hal mengukur efektifitas kinerja

peluang atas risiko terjadinya tindak pidana

PPATK

Pendanaan

TPPU

telah Uang

dan

TPPT

melakukan dan

Terorisme

program

dalam

intervensi

upaya

guna

peningkatan

Momen Soft Launching Indeks Persepsi Publik Indonesia terkait APUPPT

52



23/01/2017 2:42:24 PM


dengan kriteria responden tertentu dan

di Indonesia.

menggunakan pendekatan rumah tangga.

Penyusunan Indeks Persepsi Publik APUPPT

ini

dilakukan

dalam

bentuk

Hal tersebut dilakukan agar hasil perolehan data berkualitas dan tidak terduplikasi serta

survei berskala nasional yang dilakukan

merepresentatif

oleh

persepsi

PT.Surveyor

Indonesia

(Persero).

Survei ini menggunakan sampel sebanyak 11.000 (sebelas ribu) responden di 1.100

dalam

masyarakat

menggambarkan Indonesia

terkait

dengan TPPU dan TPPT. Berdasarkan

konstruk

variabelnya,

(seribu seratus) desa yang tersebar di

Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan

33 (tigapuluh tiga) Provinsi di Indonesia

TPPT dibangun berdasarkan dua dimensi

yang

tanggal

utama yaitu dimensi tingkat pemahaman

1-18 Agustus 2016 dengan menghasilkan

publik terhadap TPPU/TPPT dan dimensi

respond rate sebesar 100 persen. Metode

keefektifan kinerja rezim APUPPT. Dimensi

yang digunakan dalam kegiatan survei

tingkat pemahaman publik diukur oleh

tersebut yaitu In-Depth Interview dengan

5 aspek, yakni karakteristik TPPU/TPPT,

mewawancarai responden satu per satu

pelaku utama TPPU/TPPT, pelaku terkait

telah

dilaksanakan

pada

TPPU/TPPT, sumber dana TPPU/TPPT dan faktor pendorong terjadinya TPPU/TPPT.

Dengan adanya pengukuran indeks persepsi publik APUPPT ini diharapkan Pemerintah dapat melakukan program intervensi guna meningkatkan pemahaman dan kepedulian (awareness) masyarakat terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPT) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)

Sementara itu, dimensi keefektifan kinerja rezim APUPPT diukur oleh dua aspek, yaitu keefektifan kinerja rezim pencegahan dan keefektifan kinerja rezim pemberantasan. Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT diukur dalam skala antara 0-10, dimana nilai 0 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas kinerja rezim APUPPT (baik dari sisi pencegahan maupun pemberantasan) di Indonesia dinilai oleh publik adalah sangat rendah (terendah), dan nilai 10 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas kinerja

rezim

APUPPT

(baik

dari

sisi

pencegahan maupun pemberantasan) di Indonesia dinilai oleh publik adalah sangat baik (tertinggi).

Indeks Persepsi Publik

(IPP) ini dihitung secara terpisah untuk TPPU dan TPPT. Dengan demikian akan terdapat 2 (dua) indeks utama yakni Indeks Persepsi Publik Terhadap TPPU disingkat dengan IPP-TPPU dan Indeks Persepsi Publik

terhadap TPPT disingkat dengan

IPP-TPPT.



53

23/01/2017 2:42:24 PM

MoU PPATK-LKPP, KOMITMEN BERSIHBERSIH PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

12

P

PATK melakukan perluasan kerjasama dalam

PPATK

di

rangka bidang

menandatangani

menunjang

fungsi

memungkinkan PPATK dapat menambah

dengan

akses data dari katalog barang/jasa yang

Kesepahaman

dimiliki LKPP. Manfaat lebih jauh adalah

pencegahan Nota

Penandatanganan Nota Kesepahaman

dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan

dapat

menegaskan

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 2 Mei

mewujudkan

2016. Perluasan kerjasama ini mempunyai

yang baik

peran strategis mengingat berbagai kasus

pengadaan barang dan jasa pemerintah.

besar yang terkait dengan pengadaan

Dengan

barang dan jasa pemerintah, sehingga

TPPU dalam pengadaan barang dan jasa

harus terdapat upaya pencegahan yang

pemerintah dapat ditekan atau dicegah

semakin kuat.

sedini mungkin.

tata

komitmen

kelola

untuk

pemerintahan

dan integritas dalam proses demikian,

potensi

terjadinya

Momen Penandatanganan MoU antara PPATK dengan LKPP


13

D

alam

pelaksanaan

tugas

secara

terukur, Komite TPPU telah menyusun

Strategi

Nasional

Pemberantasan

TPPU

Pencegahan (Stranas

kelanjutannya,

PPATK

selaku

Sekretariat Komite TPPU menyusun konsep

dan

Stranas TPPU periode 2017-2019 dan telah

TPPU)

melakukan pembahasan intensif dengan

periode 2012-2016 pada tahun 2012.

54

Sebagai

seluruh Anggota Komite TPPU.



23/01/2017 2:42:26 PM

harus dicapai oleh masing-masing Anggota

Stranas TPPU disusun guna mendukung perwujudan Nawa Cita, terutama Nomor 4: Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.

Komite TPPU. Ketujuh Strategi sebagai berikut: a) Strategi

Nasional

1:

Menurunkan

Tingkat Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Narkotika, dan Tindak Pidana Perbankan

Melalui

Penegakan

Hukum

Optimalisasi

Tindak

Pidana

Pencucian Uang; Nasional

b) Strategi Mitigasi

Risiko

2:

yang

Mewujudkan Efektif

dalam

Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian

Uang

Dan

Pendanaan

Terorisme Di Indonesia; c) Strategi Nasional 3: Optimalisasi Upaya Pencegahan

dan

Pemberantasan

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; d) Strategi

Nasional

Koordinasi

dan

4:

Kerja

Menguatkan Sama

Antar

Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Stranas TPPU disusun guna mendukung

Swasta;

perwujudan Nawa Cita, terutama Nomor

e) Strategi

Nasional

5:

Meningkatkan

4: Memperkuat Kehadiran Negara dalam

Pemanfaatan

Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan

Sama

Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat,

Optimalisasi

dan Terpercaya. Lebih rinci lagi, Stranas

Berada Di Negara Lain;

TPPU merupakan langkah strategis dan

Instrumen

Internasional

f) Strategi

Asset

Nasional

Kerja

Dalam

Rangka

Recovery 6:

yang

Meningkatkan

terukur dalam Nawa Cita Nomor 4 dalam

Kedudukan

poin kelima, yaitu: Pemberantasan Tindak

dalam Forum Internasional Di Bidang

Kejahatan Perbankan dan Pencucian Uang.

Pencegahan

Salah satu bagian dari Stranas TPPU adalah penyusunan strategi dan rencana aksi guna meningkatkan kualitas penegakan

dan dan

Posisi

Indonesia

Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme; dan g) Strategi

Nasional

7:

Penguatan

hukum dalam rangka penanganan berbagai

Regulasi dan Peningkatan Pengawasan

tindak pidana termasuk tindak pidana

Pembawaan Uang Tunai dan Instrumen

perbankan dan pencucian uang. Lebih

Pembayaran Lain Lintas Batas Negara

lanjut Stranas TPPU Periode 2017-2019

Sebagai Media Pendanaan Pendanaan

terdiri dari 7 (tujuh) Strategi yang diperinci

Terorisme.

dengan Rencana Aksi dan Target yang



55

23/01/2017 2:42:26 PM

BIDANG

PEMBERANTASAN 01

02

03

04

56


SELAMAT DATANG PUSDIKLAT APU PPT





23/01/2017 2:42:26 PM


05


06

07

INISIASI LEGAL PERSON PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DAN KONTRAK PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN


08

09

10

11

12

13

OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI



MoU PPATK-LKPP, KOMITMEN BERSIH-BERSIH PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH




57

23/01/2017 2:42:27 PM

01

PENYAMPAIAN HASIL ANALISIS PPATK

Pada periode tahun 2016, sebanyak 435 HA telah disampaikan kepada penyidik,

Pada periode Tahun 2016, sebanyak 402 HA telah disampaikan kepada penyidik, baik kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. HA yang telah disampaikan ke penyidik tersebut terdiri dari 85 HA proaktif (atas inisiatif PPATK) dan 266 HA reaktif (atas permintaan penyidik)

baik kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri),

Kejaksaan

Agung

Komisi

Pemberantasan

(Kejagung),

Korupsi

(KPK),

Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. HA yang telah disampaikan ke penyidik tersebut terdiri dari 103 HA proaktif (atas inisiatif PPATK) dan 332 HA reaktif (atas permintaan penyidik) yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana asal

yang

telah

disampaikan

kepada

penyidik. Secara kumulatif, pada periode Januari 2003 s/d Desember 2016, PPATK telah menghasilkan 4.549 HA dimana 3.703 HA disampaikan ke penyidik dan 846 HA merupakan HA yang disimpan ke dalam database

PPATK

HA

yang

diserahkan

kepada penyidik adalah HA yang berisi petunjuk

mengenai

adanya

indikasi

transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana

P

asal berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat roses analisis yang dilakukan oleh

1 huruf l UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang

PPATK terdiri atas Analisis Proaktif


dan

Analisis

Analisis

Proaktif

Pidana Pencucian Uang. Sedangkan untuk

meneliti

Laporan

HA yang disimpan dalam database PPATK,

Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

karena tidak menunjukkan indikasi praktek-

atau laporan terkait lainnya yang dilakukan

praktek TPPU atau tindak pidana asal.

atas insiatif dari PPATK, sedangkan Analisis

Seluruh data yang berada pada database

Reaktif/Inquiry merupakan proses analisis

PPATK akan membantu proses analisis

yang

dari

berikutnya dalam hal memiliki keterkaitan

penyidik TPPU. Hasil akhir dari proses

dengan data yang akan dan/atau sedang

tersebut adalah Hasil Analisis (HA).

di analisis.

merupakan

58

Reaktif. kegiatan

dilakukan

atas

permintaan



23/01/2017 2:42:27 PM

PENINGKATAN JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI KE PPATK

02

S

esuai dengan Pasal 90 UU TPPU, dalam

melakukan

pemberantasan melakukan

pencegahan

TPPU,

PPATK

kerjasama

dan

Pada tahun 2016 telah di terima Inquiry masuk sebanyak 746 (enam ratus enam puluh tiga), yang terdiri atas 672 (enam ratus tujuh puluh dua) inquiry domestik dan 74 (tujuh puluh empat) inquiry FIU. Penerimaan permintaan informasi mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015.

dapat

pertukaran

informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihakpihak dalam negeri maupun luar negeri. Sehubungan dengan kerjasama pertukaran informasi tersebut, PPATK berupaya untuk memenuhi

permintaan

informasi

dari

lembaga terkait dengan berdasarkan pada standar kualitas dan Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Permintaan yang

informasi

diterima

pencegahan serta

PPATK

dan

untuk

(inquiry)

untuk

keperluan

pemberantasan

keperluan

TPPU

pengangkatan

(Kemenkopolhukam),

Komisi

Pengawas

Persaingan Usaha (KPPU) termasuk dari Financial Intelligence Unit (FIU) negara lain.

pejabat pemerintah strategis yaitu antara

Pada periode 2 Januari 2016 s.d. 31

lain KPK, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung

Desember 2016, telah di terima Inquiry

RI,

(BNN),

masuk sebanyak 807 (delapan ratus tujuh)

Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Badan

Inquiry yang terdiri atas 728 (tujuh ratus

Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu),

dua

Komisi

dan 79 (tujuh puluh sembilan) inquiry

Badan

Narkotika

Yudisial

(KY),

Nasional

Bank

Indonesia

puluh

(BI), Kementerian Luar Negeri (Kemlu),

FIU.

Kementerian

mengalami

Badan Badan

Kehutanan

Pemeriksaan Pengawasan

Pembangunan Keuangan

(Kemenhut),

Keuangan Keuangan

(BPKP), (Kemenkeu),

(BPK),

dan

HAM

Penerimaan

dengan

inquiry

permintaan

peningkatan

tahun

2015,

domestik informasi

dibandingkan

dimana

sampai

dan

dengan periode Desember 2015 PPATK

Kementerian

telah menerima sebanyak 637 (enam ratus

Lembaga

Penjamin Simpanan (LPS), Kementerian Hukum

delapan)

(Kemenkum

tiga puluh tujuh) inquiry. Dari

jumlah

807

inquiry

yang

HAM),

diterima PPATK tersebut, sebanyak 754

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),

(tujuh ratus lima puluh empat) inquiry

Ombudsman, Kementerian Pendayagunaan

telah

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

pengecekan database dan/atau analisis

(Kemenpan RB), Kementerian Koordinator

serta disampaikan Hasil Analisis dan/atau

Bidang

Informasi kepada instansi peminta.

Politik Hukum dan Keamanan

ditindaklanjuti

dengan

dilakukan



59

23/01/2017 2:42:27 PM

PENINGKATAN KUANTITAS PERTUKARAN 03 INFORMASI DAN PENGANDUAN MASYARAKAT

S

esuai

dengan

Tahun

2010

Pasal

90

tentang

UU

No.8

Pencegahan

Sehubungan pertukaran

dengan

informasi

kerjasama

tersebut,

PPATK

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pen-

berupaya untuk memenuhi permintaan

cucian

berbunyi

informasi dari lembaga terkait dengan

bahwa dalam melakukan pencegahan dan

berdasarkan pada standar kualitas dan


Standard Operating Procedure (SOP) yang

uang, PPATK dapat melakukan kerjasama

telah

pertukaran informasi berupa permintaan,

jenis pertukaran informasi dalam lingkup

pemberian

internasional yaitu:

Uang

dan

(TPPU)

yang

penerimaan

informasi

dengan pihak baik dalam lingkup nasional

ditetapkan.

Terdapat

4

(empat)

a. Outgoing Mutual Request (Incoming

meliputi

Information), yaitu PPATK mengirimkan

instansi penegak hukum, lembaga yang

permintaan informasi kepada FIU lain

berwenang melakukan pengawasan ter-

yang di trigger dari permintaan FIU

hadap penyedia jasa keuangan, lembaga

tersebut;

maupun

internasional

yang

pengelolaan

b. Incoming Mutual Request (Outgoing

dan tanggungjawaab keuangan negara,

Information), yaitu PPATK menerima

lembaga lain yang terkait dengan pen-

permintaan informasi dari FIU lain dan

cegahan dan pemberantasan tindak pidana

PPATK memberikan informasi yang

pencucian uang atau tindak pidana lain

diminta;

yang

bertugas

memeriksa

terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan Financial Intelligence Unit (FIU) negara lain.

60



23/01/2017 2:42:28 PM

c. Spontaneous yaitu

Incoming

PPATK

Information,

menerima

informasi

dari FIU lain secara spontan (tanpa diminta); dan d. Spontaneous

Outgoing

Information,

yaitu PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara spontan (tanpa diminta). Jumlah pertukaran informasi dalam lingkup internasional selama Januari 2003 s.d.

Desember

pertukaran

2016

sebanyak

1.165

informasi.

Sebagian

besar

pertukaran informasi tersebut didominasi oleh informasi yang berasal dari Incoming Mutual Request (Outgoing Information) yaitu sebanyak 525 pertukaran informasi. Kemudian, untuk periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016, jumlah pertukaran informasi

dalam

lingkup

Untuk memenuhi partisipasi masyarakat dalam penyampaian informasi terkait tindak pidana pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme (financing of terrorism), PPATK telah mengembangkan Aplikasi Pengaduan Masyarakat yang tersedia di website PPATK: http://www.ppatk.go.id atau melalui telepon ke 0213850455 dan contact-us@ ppatk.go.id.

internasional

tersebut sebanyak 229 pertukaran informasi dengan 79 kali atau 34,49% merupakan dari

berupa tindak lanjut atau pengembangan

lain

laporan dan/atau informasi dari masyarakat

diantaranya dari negara Malaysia, Korea

dengan analisis atau penempatan laporan

Selatan, Amerika Serikat, Nepal, Australia,

dan/atau informasi dari masyarakat ke

Singapura, Jepang, dan Luxemburg, dan

dalam database PPATK.

penerimaan Financial

permintaan

Intellegence

informasi Unit

(FIU)

PPATK memberikan informasi yang diminta

Dengan semakin banyaknya laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh

(Incoming Mutual Request). Selanjutnya, sejak tahun 2013 PPATK

PPATK, menunjukkan bahwa kesadaran

juga menerima pengaduan masyarakat.

masyarakat

Pengaduan masyarakat yang disampaikan

kontrol sosial semakin baik. Bagi setiap

kepada

pihak

PPATK

merupakan

partisipasi

yang

untuk

melakukan

menyampaikan

sistem laporan

melakukan

pengaduan masyarakat, akan dilindungi

kontrol dan mengadukan penyimpangan-

oleh Undang-Undang sesuai dengan pasal

penyimpangan yang di ketahuinya.

84 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang

aktif

31

masyarakat

untuk

Selama periode Januari 2013 s.d.


Desember

Pidana Pencucian Uang, yaitu:

sebanyak

58

2016,

PPATK

pengaduan

menerima

masyarakat.

“Setiap

orang

yang

melaporkan

Terhadap laporan dan/atau informasi dari

terjadinya Indikasi tindak pidana Pencucian

masyarakat tersebut, selanjutnya dilakukan

Uang wajib diberi perlindungan khusus

penilaian untuk menentukan tindak lanjut

oleh negara dari kemungkinan ancaman

atas

yang membahayakan diri, jiwa dan/atau

laporan

dan/atau

informasi

yang

diterima. Hasil penilaian tersebut dapat

hartanya, termasuk keluarganya”.



61

23/01/2017 2:42:28 PM

PERAN SERTA AKTIF PPATK DALAM BERBAGAI SATUAN TUGAS

04

1. SATGAS PENCEGAHAN DAN PEMBE-

RANTASAN ILLEGAL FISHING

Pasal 2 UU nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang

menyatakan

bahwa

salah

satu

objek tindak pidana antara lain adalah hasil kejahatan dari sektor kelautan dan perikanan. Pada tahun 2014, PPATK telah menandatangani dengan ikanan

nota

kesepahaman

Kementerian Kelautan dan Per(KKP)

terkait

pencegahan

dan

pemberantasan illegal fishing. Kerjasama ini berupa adanya pertukaran informasi antara PPATK dengan Kementerian KKP, antara lain : a) Informasi yang berasal dari inisiatif KKP atau atas dasar permintaan tertulis dari PPATK, yang meliputi

dugaan tindak

pidana perikanan yang dilakukan oleh perorangan dan/atau korporasi. b) Informasi

mengenai

pengawasan

penyalahgunaan wewenang dan/atau penyimpangan

terhadap

peraturan

perundang-undangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/ atau tindak pidana lainnya oleh unsur KKP. c) Informasi

yang

dibutuhkan

PPATK

dalam rangka pemenuhan informasi dari Financial Inteligence Unit (FIU) negara lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. d) Informasi perkembangan investigasi awal

dan/atau

penyidikan

perkara

tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan yang terindikasi bersamaan

62

dengan tindak pidana pencucian uang dan/atau

tindak

pidana

di

bidang

kelautan dan perikanan; e) Informasi

lainnya

yang

dibutuhkan

PPATK sesuai ketersediaan data KKP. Dengan kerjasama tersebut, PPATK bisa menelusuri lebih lanjut data mengenai illegal fishing diberikan

oleh

dari KKP. Dari data yang menteri,

bisa

diketahui

siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam illegal

fishing.

Selama

periode

tahun

2015 sampai Mei 2016, PPATK menerima 5 (lima) permintaan informasi dari KKP terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang di lingkungan KKP. Selain sebagaimana dapat

pertukaran di

memberikan

atas,

informasi PPATK

asistensi

juga

dan/atau



23/01/2017 2:42:29 PM

pendampingan penanganan perkara tindak

kegiatan

pidana di bidang kelautan dan perikanan

Intelijen, dan Pokja Pencegahan; dan

yang diduga bersamaan dengan tindakan

dalam

Melaksanakan 

Sekretariat, pembentukan

Pokja Unit

pidana pencucian uang dan/atau tindak

Pemberantasan Pungli (UPP) tingkat

pidana di bidang kelautan dan perikanan.

Kementerian/Lembaga

Adapun

PPATK yang diketuai oleh Sekretaris

pelaksanaan

pengembangan

sumber daya manusia akan diwujudkan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan secara bersamasama dan disepakati lebih lanjut oleh kedua

di

internal

Utama PPATK.

3. TIM KOORDINASI

PENANGGULANGAN TERORISME

pihak. Sebagai wujud nyata upaya penanggulang-

2. SATGAS SAPU BERSIH

an terorisme, terutama pencegahan dan

PUNGUTAN LIAR

pemberantasan

pendanaan

terorisme,

PPATK berperan aktif sebagai Anggota PPATK berperan aktif dalam upaya konkret

dalam Tim Koordinasi Antar Kementerian/

pemerintah memberantas habis pungutan

Lembaga Pelaksanaan Program Penang-

liar (pungli) yang telah disahkan dalam

gulangan Terorisme yang disahkan melalui

Peraturan

Tahun

Keputusan Menko Polhukam Nomor 77

2016 tentang Satgas Saber Pungli. PPATK

Tahun 2016 pada 20 Oktober 2016. Dalam

mengerahkan 11 (sebelas) personel untuk

susunan keanggotaan Tim Koordinasi yang

masuk

dari

diketuai oleh Menko Polhukam tersebut,

total 236 personel Satgas Saber Pungli

Kepala PPATK merupakan Anggota Tim

yang telah dilantik oleh Menko Polhukam

Pengarah dan Direktur Kerjasama dan

selaku pengendali dan penanggung jawab

Humas merupakan Anggota Tim Pelaksana.

Presiden

keanggotaan

Nomor

tim

87

Satgas

kegiatan Satgas pada 28 Oktober 2016. Dalam Keputusan Menko Polhukam Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Satgas Saber Pungli, personel PPATK masuk dalam keanggotaan di Sekretariat, Kelompok Kerja (Pokja) Intelijen, dan Pokja Pencegahan. Peran aktif PPATK dalam memberikan dukungan

terhadap

pelaksanaan

tugas

Satgas Saber Pungli antara lain:  Melakukan

koordinasi,

penyusunan

rencana dan pelaksanaan kegiatan-



63

23/01/2017 2:42:30 PM

PPATK sebagai salah satu Anggota

pelaksanaan Rencana Aksi Stranas TPPU

Tim Koordinasi telah berkoordinasi intensif

dan

dengan Badan Nasional Penanggulangan

dan upaya pemenuhan Rekomendasi FATF

Terorisme

(BNPT)

Tim

terkait pendanaan terorisme. Rencana Aksi

Pelaksana

dalam

Rencana

PPATK bersama dengan Rencana Aksi 21

Aksi Program Penanggulangan Terorisme

instansi Anggota Tim Koordinasi lainnya

Tahun 2017. Rencana Aksi PPATK antara

telah dipaparkan kepada Menko Polhukam

lain

dan Kepala BNPT pada 20 Desember 2016.

dalam

hal

selaku

Ketua

menyusun

koordinasi

pertukaran

Pendanaan

Terorisme

2017-2019,

informasi terkait pendanaan terorisme,

05

K

OUTCOME ANOTASI DALAM PENYAMAAN PERSEPSI

egiatan

ini

bagian

penting

untuk

merupakan

memberikan

dari

salah

satu

upaya

kita

kontribusi

mengenai pidana

penanganan

pencucian

uang.

perkara Dalam

tindak rapat

positif

penyusunan anotasi putusan kali ini, telah

bagi para penegak hukum dalam rangka

disiapkan 6 (enam) anotasi putusan perkara


tindak pidana pencucian uang yaitu

pidana pencucian uang yang pada akhirnya

1) Perkara an. Agus Kuncoro Putro

bermuara kepada keberhasilan penegakan

2) Perkara an. Carlina Liestyani

hukum terhadap tindak pidana pencucian

3) Perkara an. Ali Abu Bakar

uang di Indonesia. Anotasi putusan perkara

4) Perkara an. Pieter Neke Dhey

tindak pidana pencucian uang yang akan

5) Perkara an. Dennyes Guntur Esmet

kita bahas bersama-sama, nantinya akan

6) Perkara an. Toto Kuntjoro Kusuma Jaya

dicetak dalam bentuk buku anotasi perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang

64

Dalam

kelima

putusan

tersebut,

berisi anotasi beberapa putusan perkara

terdapat terobosan-terobosan hukum yang

TPPU yang patut dijadikan referensi.

dilakukan oleh penegak hukum dalam

Buku anotasi putusan perkara Tindak

membuktikan unsur-unsur pasal pencucian

Pidana Pencucian Uang (TPPU) tersebut

uang yang dapat dijadikan acuan bagi

sangat

menyebarkan

penyidik, penuntut umum, maupun hakim

pemahaman dan meningkatkan kapasitas

yang akan atau sedang menangani perkara-

para penyidik, penuntut umum, dan hakim

perkara tindak pidana pencucian uang.

penting

untuk



23/01/2017 2:42:30 PM

Selain melakukan fungsi analisis, sesuai amanat Undang-undang Nomor 8

ahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

ang (selanjutnya disebut UU TPPU), PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan

LAPORAN TAHUNAN 2016 KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT PENYAMPAIAN LAPORAN 06 HASIL PEMERIKSAAN KEPADA PENEGAK HUKUM

erhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang. Selama tahun 2016, PPATK telah melakukan beberapa kegiatan pemeriksaan KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT PENYAMPAIAN LAPORAN an telah menghasilkan 15 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan HASIL PEMERIKSAAN KEPADA PENEGAK HUKUM epada Penyidik dan Kementerian/Lembaga terkait. Penyampaian laporan tersebut

erkaitan dengan pemeriksaan perkara TPPU yang dilakukan terhadap 1.543

S

elain melakukan fungsi analisis, sesuai

narkoba, korupsi, perpajakan, perjudian,

amanat

dan tindak pidana kepabeanan.

fungsi pada analisis, amanat Undang-undang Nomor 8 ekening pihak-pihak Selain terkait melakukan yang terdistribusi 241 sesuai Penyedia Jasa Keuangan. Undang-undang

Nomor

8

2010 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana PPATK Pencucian ari kegiatan tahun pemeriksaan atas 15 LHP tersebut, adanya indikasi TPPU Salah satu fokus pemeriksaan tahun tentang Pencegahanditemukan dan Pemberantasan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

pada

tahun

ini

adalah

pemeriksaan

Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), PPATK

transaksi keuangan terkait dugaan korupsi

transaksi keuangan yang berindikasi tindak

kegiatan pemeriksaan terhadap transaksi

pidana pencucian uang.

keuangan selama periode 2010 s.d. 2015,

Tahun 2016 melakukan beberapa kegiatan pemeriksaan

hutan lindung untuk dikonversi atau alih

dan telah menghasilkan 15 Laporan Hasil

fungsi menjadi kebun sawit yang dilakukan

kepada

lokal melalui modus menggunakan Surat

engan tindakUang pidana asal narkoba, korupsi, perpajakan, perjudian, dan tindak (selanjutnya disebut UU TPPU), PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan

dana kepabeanan. terhadap keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang. tindak pidana lingkungan hidup. Dari jugatransaksi memiliki fungsi pemeriksaan terhadap Grafik 2 Selama tahun 2016, PPATK telah melakukan beberapa kegiatan pemeriksaan

Perkembangan Jumlah LHP, Jumlah PJK dan Jumlah Rekening yang Diperiksa

adanya indikasi pembalakan tahun 2016, PPATK telah dan telahSelama menghasilkan 15 Laporan Hasil ditemukan Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan

kepada Penyidik dan Kementerian/Lembaga terkait. Penyampaian laporan tersebut 6,403 berkaitan dengan(LHP) pemeriksaan perkara TPPU yang terhadap oleh PT. MAL dilakukan dan beberapa pengusaha1.543 Pemeriksaan yang disampaikan

Penyidik

dan

Kementerian/

rekening pihak-pihak terkait yang terdistribusi pada 241 Penyedia Jasa Keuangan. Keterangan

Lembaga terkait. Penyampaian laporan

Ganti

Rugi

(SKGR)

yang

Dari kegiatan pemeriksaan atas 15 LHP tersebut, adanya indikasi diperjualditemukan belikan melalui oknum lurah TPPU tersebut berkaitan dengan pemeriksaan setempat. Berdasarkan hasil pemeriksaan perkara TPPU yang dilakukan terhadap dengan tindak pidana asal narkoba, korupsi, perpajakan, perjudian, dan tindak lebih lanjut diketahui terdapat transaksi

1.543 rekening pihak-pihak terkait yang

pidanaterdistribusi kepabeanan. pada

241

Keuangan.

kegiatan

Dari

Jasa

terlapor pengusaha bisnis hiburan malam,

pemeriksaan

properti, hotel dll di wilayah Pekanbaru

Penyedia

Grafik 2

yang berindikasi melakukan TPPU yang

atas 15 LHP tersebut, ditemukan adanya 1,831

1,774

Perkembangan Jumlah LHP, Jumlah Jumlah yang Diperiksa 1,410 pidana terkait dengan Rekening beberapa tindak pidana asal, indikasi TPPU dengan tindak asalPJK dan Tahun 2016

780 5 16

137

2011

471

GRAFIK 2. 13 117

10 58

19 95

20

200

19

261

747 86

Perkembangan PJK dan Jumlah Rekening yang Diperiksa 2012 2013Jumlah LHP, 2014 Jumlah2015 2016 Jumlah Kumulatif

6,403

Tahun 2016 Jumlah HP

Jumlah PJK

Jumlah Rekening

usat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

1,831

1,774

1,410

88

780

747 471

5 16

137

2011

13 117

2012

Jumlah HP

10 58

2013

19 95

2014

Jumlah PJK

20

200

2015

19

261

2016

86

Jumlah Kumulatif

Jumlah Rekening



65

23/01/2017 2:42:31 PM

 Berdasarkan perhitungan data (Omset) usaha yang masuk ke rekening pribadi

Salah satu fokus pemeriksaan PPATK pada tahun ini adalah pemeriksaan transaksi keuangan terkait dugaan korupsi tindak pidana lingkungan hidup. Dari kegiatan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan selama periode 2010 s.d. 2015, ditemukan adanya indikasi pembalakan hutan lindung untuk dikonversi atau alih fungsi menjadi kebun sawit…

dan

dibandingkan

dengan

data

pelaporan SPT selama tahun 2010 s.d 2015 dari dua orang Pengusaha an. DHA dan SM, diduga terdapat penerimaan dana pada rekening pribadi yang belum dilaporkan pada SPT PPh Orang Pribadi dengan nilai masingmasing Rp1.491.191.115.145,- dan Rp978.529.587.038,-. Dari

kasus

ini,

PPATK

telah

menyampaikan 4 Laporan Hasil Pemeriksaan kepada penyidik TPPU sebagai berikut: 1. Dua LHP yang disampaikan ke Penyidik Kepolisian terkait indikasi TPPU dengan tindak pidana asal Penyuapan dan Perjudian; 2. Dua LHP yang disampaikan ke Penyidik

yaitu tindak pidana perjudian, penyuapan

Ditjen Pajak terkait dengan indikasi

dan perpajakan atas 2 orang terlapor

TPPU

yang

Perpajakan.

berprofesi

sebagai

pengusaha.

dengan

tindak

pidana

asal

Adapun rincian indikasi tindak pidana yang ditemukan adalah:

Kasus lain yang juga menjadi perhatian

 Teridentifikasi transaksi aliran dana dari

Pengusaha

(beneficial perjudian tindak

yang

owner) ke

pidana

merupakan dari

beberapa

usaha

tersangka

perjudian.

pada kegiatan pemeriksaan PPATK pada tahun ini adalah kasus tindak pidana kepabeanan yang melibatkan beberapa perusahaan

LHP

yang

telah

Adapun

disampaikan kepada Ditjen Bea dan Cukai.

usaha perjudian menggunakan nama

Modus tindak pidana kepabeanan tersebut

mantan ketua ormas sebagai nominee

melibatkan PT KW yang merupakan sebuah

dalam menjalankan usaha hiburan dan

perusahaan garmen milik Korea Selatan

perjudian.

yang beroperasi di Kawasan Berikat di

 Teridentifikasi aliran dana dari rekening

Purwakarta.

terlapor pengusaha ke beberapa pihak yang

profilnya

termasuk

kategori

Perusahaan kawasan

yang

berikat

beroperasi

mendapat

di

fasilitas

Politically Expose Person (PEP’s)

dari

dan anggota polisi selama periode

pembayaran bea masuk dan pajak dalam

2010

rangka

melalui

66

dengan

sampai

dengan

rekening

2015,

pribadi

baik

pemerintah impor.

berupa Adapun

penangguhan proses

bisnis

maupun

perusahaan yang beroperasi di KBN yaitu

rekening pihak ketiga terkait (nominee)

PT KW mengimpor bahan baku dari luar

yang diduga berindikasi tindak pidana

negeri, kemudian barang impor tersebut

penyuapan.

diproses untuk menghasilkan barang jadi



23/01/2017 2:42:31 PM

kemudian hasil produksinya untuk tujuan

tidak ditemukan aliran dana dari PK kepada

ekspor. Impor barang yang dilakukan oleh

ke-4 (empat) importir.

PT KW sebenarnya merupakan barang

Fakta

ini

menunjukkan

bahwa

PK

yang berasal dari pihak pemberi kerja

dalam melakukan aktivitas impor barang

(pemberi order) diluar negeri yang dalam

menggunakan

hal ini adalah K Trading, Co., ST Co., Ltd.,

perusahaan yang mendapatkan fasilitas

dan GTKW Co., Ltd. Ketiga pihak tersebut

kawasan

merupakan induk perusahaan dan pemberi

membayar bea masuk dan pajak impor.

order kepada PT KW untuk mengerjakan

Sedangkan untuk transaksi pembayaran

produksi pakaian jadi.

barang

Terkait dengan proses seperti ini maka

salah

berikat

satu

dokumen

sehingga

langsung

tidak

kepada

perlu

perusahaan

pemasok di luar negeri. Disamping itu, PK

pada

juga diketahui menggunakan perusahaan

PT KW adalah PT KW banyak menerima

lain (PT DKT, dan PT EKL) dalam rangka

dana masuk dari luar negeri yang pihak

mengimpor barang namun berdasarkan

pengirimnya adalah adalah K Trading, Co.,

hasil pemeriksaan ternyata nilai barang

ST Co., Ltd., dan GTKW Co., Ltd. Dana

yang

masuk tersebut merupakan biaya jasa

pemberitahuan impor barang (PIB) jauh

untuk memproses bahan baku menjadi

lebih kecil dibandingkan nilai uang yang

bahan pakaian untuk diekspor. Berdasarkan

dikirimkan kepada pemasok dalam rangka

data importasi Bea Cukai, ternyata seluruh

pembelian

barang yang dikirimkan oleh 3 (tiga)

indikasi mark-down harga barang impor

pemasok tersebut tercatat atas nama PT

dalam dokumen impor yang tujuannya

KW (perusahaan yang mendapat fasilitas

adalah

kawasan berikat), PT YI, PT DKT, dan PT

kewajiban kepabeanan. Data nilai barang

EKL. Disisi lain, dari hasil pemeriksaan,

kepada pemasok diperoleh dari transaksi

transaksi

keuangan

yang

terjadi

diberitahukan

garmen

untuk

dalam

dokumen

sehingga

mengurangi

terdapat

pembayaran

kiriman uang ke luar negeri sedangkan data nilai barang sebagaimana tercantum

Pada tahun 2016 terdapat 3 Hasil Pemeriksaan PPATK yang mengungkap adanya potensi tindak pidana penggelapan pajak terutama untuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan nilai potensi penghasilan kena pajak yang belum dilaporkan oleh 3 orang Wajib Pajak Orang Pribadi senilai lebih dari Rp 9,16 Triliun selama periode 2010 s.d 2015

dalam PIB. Dalam

rangka

meningkatkan

kerja

sama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan meningkatkan manfaat atas Hasil Pemeriksaan PPATK, pada tahun 2016 terdapat 3 Hasil Pemeriksaan PPATK yang mengungkap adanya potensi tindak pidana penggelapan pajak terutama untuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan nilai potensi penghasilan kena pajak yang belum dilaporkan oleh 3 orang Wajib Pajak Orang Pribadi senilai lebih dari Rp 9,16 Triliun selama periode 2010 s.d 2015. Hal

ini

terungkap

dari

2

(satu)

pemeriksaan yang dilakukan terhadap 3 orang Wajib Pajak Orang Pribadi. PPATK



67

23/01/2017 2:42:31 PM

menemukan transaksi

modus

penyembunyian

bisnis/usaha

terkait

omzet

kegiatan

usaha

melalui

rekening

pribadi

dengan

perusahaan dari

pemilik

usaha yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan yang harus disampaikan oleh wajib pajak. Modus penyimpangan pajak lainnya yang ditemukan adalah penggunaan pihak ketiga sebagai nominee dalam dokumen perusahaan namun transaksi keuangan dikendalikan

oleh

Pengusaha

sebagai

Benificial Owner atau pemilik sebenarnya,

PPATK menemukan modus penyembunyian transaksi bisnis/usaha terkait dengan omzet kegiatan usaha perusahaan melalui rekening pribadi dari pemilik usaha yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan yang harus disampaikan oleh wajib pajak

terutama pada sektor bisnis hiburan malam dan ekspor hasil tambang.

07

P

eraturan

Penetapan PERMA ter-

Mahkamah

sebut

Agung (PERMA) Nomor 1

didasarkan

Tahun 2013 tentang Tata Cara

Undang-Undang

Penyelesaian

14

Permohonan

Harta

Kekayaan

Tindak

Pidana

Tahun

pada Nomor

1985

tentang

Dalam

Mahkamah Agung sebagai-

Pencucian

mana telah diubah dengan

Uang dibentuk untuk mengisi

Undang-Undang

kekosongan

5

“hukum

acara”

Tahun

Nomor

2004

tentang

atas

Undang-

pelaksanaan Pasal 67 Undang-

Perubahan

Undang

Undang Nomor 14 Tahun

2010 dan

Nomor tentang

8

Tahun

1985

Pencegahan

Pemberantasan

Pidana

68

PERAN PPATK DALAM IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 01 TAHUN 2013

Pencucian

tentang

Mahkamah

dan

Undang-

Agung

Tindak

Undang

Uang

tentang

Nomor

Perubahan

3

Kedua

Tahun

(selanjutnya disingkat UU TPPU). Pasal

2009

Atas

67 UU TPPU memberikan kewenangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985,

kepada penyidik TPPU untuk mengajukan

yang antara lain menyatakan, bahwa MA

permohonan kepada Pengadilan Negeri

mempunyai kewenangan untuk memberi

untuk memutuskan Harta Kekayaan yang

petunjuk, teguran, atau peringatan kepada

diketahui atau patut diduga merupakan

pengadilan di semua badan peradilan yang

hasil tindak pidana menjadi aset negara

berada di bawah kewenangannya dan

atau dikembalikan kepada yang berhak.

membuat peraturan sebagai pelengkap



23/01/2017 2:42:31 PM


Sebagai wujud peran serta PPATK dalam pelaksanaan PERMA 01 tahun 2013 tersebut, sampai dengan Desember 2016, PPATK telah mengirimkan 125 surat kepada PJK terkait penghentian sementara transaksi dan penanganan harta kekayaan atas rekening tersebut telah diserahkan kepada penyidik terkait.

Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Pasal 3 peraturan ini disebutkan bahwa salah satu syarat dalam mengajukan permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus

dilengkapi

penghentian

dengan

sementara

berita

acara

seluruh

atau

sebagian transaksi terkait harta kekayaan yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana atas permintaan PPATK. Hal ini mengandung arti bahwa penanganan harta kekayaan yang dimaksud dalam peraturan ini didahului dengan penghentian sementara transaksi PPATK. Berdasarkan pasal 1 peraturan Kepala PPATK Nomor PER-03/1.02.1/PPATK/03/12 tentang pelaksanaan

penghentian

sementara

dan

penundaan transaksi di bidang perbankan, untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum dalam jalannya peradilan. Beberapa materi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2013 meliputi ruang lingkup, mekanisme

permohonan

penanganan

harta kekayaan dalam TPPU dan tindak pidana lain dan hukum acaranya. Peraturan

ini

berlaku

terhadap

permohonan penanganan harta kekayaan yang diajukan oleh Penyidik dalam hal diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

pasar

modal

dan

asuransi

disebutkan

bahwa penghentian sementara transaksi adalah tindakan penyedia jasa keuangan untuk tidak melaksanakan transaksi atas permintaan PPATK. Sebagai wujud peran serta PPATK dalam

pelaksanaan

PERMA

01

tahun

2013 tersebut, sampai dengan Desember 2016, PPATK telah mengirimkan 125 surat kepada PJK terkait penghentian sementara transaksi dan penanganan harta kekayaan atas rekening tersebut telah diserahkan kepada penyidik terkait.



69

23/01/2017 2:42:32 PM

Hambatan &

Rekomendasi HAMBATAN DAN REKOMENDASI TABEL 4. Daftar Hambatan dan Rekomendasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPATK Tahun 2016 Fungsi Analisis

Hambatan

Rekomendasi

Masih terdapat resistensi dari PJK, khususnya PJK Non Bank dalam menyampaikan data SIPESAT. Hal ini disebabkan masih adanya perdebatan mengenai legalitas kewenangan PPATK dalam mengelola data tersebut. Sementara, di sisi lain telah ada ketentuan-ketentuan yang mendukung pelaksanaan SIPESAT di bawah kewenangan PPATK.

Perlu ada komitmen penuh dari pemerintah serta koordinasi intensif dengan lembaga terkait seperti OJK dan asosiasi Penyedia Jasa Keuangan, demi penyamaan persepsi mengenai kewenangan penyelenggaraan SIPESAT oleh PPATK

Dalam proses penyusunan Hasil Analisis, PPATK masih membutuhkan data-data lain sebagai sumber informasi analisis, antara lain data imigrasi, data perpajakan/SPT, data bea cukai, yang tentunya akan banyak memberikan manfaat bagi proses analisis di PPATK.

Diperlukan adanya konektivitas data antara PPATK dengan instansi-instansi yang mengelola data yang penting sebagai sumber informasi analisis, seperti data imigrasi, data perpajakan/SPT, serta data bea cukai. Semakin lengkap sumber data yang dimiliki oleh PPATK, akan semakin memudahkan proses penelusuran transaksi keuangan/harta kekayaan yang dilakukan, dan bermuara pada meningkatnya kualitas Hasil Analisis PPATK. Perlunya Peningkatan Koordinasi Antara PPATK, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), dan Penyidik Dalam Menggali Potensi Penerimaan Negara dari Sektor Pajak

70



23/01/2017 2:42:32 PM

LANJUTAN TABEL 1. Daftar Hambatan dan Rekomendasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPATK Tahun 2016 Fungsi

Hambatan

Rekomendasi Dalam rangka mendorong penerimaan negara lebih besar lagi melalui sektor perpajakan, Bapak Presiden RI memberikan perhatian dan dukungan terhadap upaya pemanfaatan HA dan HP PPATK tersebut melalui penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) yang dalam waktu dekat akan ditetapkan.

Pemeriksaan dan Riset

Masih ditemukannya hambatan terkait proses tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan kepada Penyidik.

Meningkatkan koordinasi dengan jajaran Penyidik terkait agar tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan bisa lebih dioptimalkan.

Pengawasan Kepatuhan

Masih terdapatnya pihak pelapor yang belum melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK.

Meningkatkan Pengawasan Kepatuhan dengan bekerja sama dengan asosiasi pihak pelapor dan Lembaga Pengawas Pengatur serta instansi terkait lainnya.

Perencanaan dan Keuangan

Adanya kebijakan Pemerintah terkait pemotongan anggaran pada Kementerian/Lembaga pada tahun berjalan yang mengakibatkan terhambatnya pencapaian target kinerja maupun output yang telah ditetapkan, mengingat proses perencanaan dan penganggaran telah dilaksanakan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting).

Kebijakan pemotongan anggaran Kementerian/ Lembaga agar lebih proporsional dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Kementerian/ Lembaga.



71

23/01/2017 2:42:32 PM

PROYEKSI KERJA

2017

01

02

03

72

PERSIAPAN MENGHADAPI MUTUAL EVALUATION OLEH APG TAHUN 2017

PRIORITAS HASIL ANALISIS SESUAI DENGAN REKOMENDASI NATIONAL RISK ASSESSMENT

PERCEPATAN IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2/2016



23/01/2017 2:42:32 PM

04

PROYEKSI PEMERIKSAAN DAN RISET

05

PROYEKSI KERJA PPATK DI BIDANG HUKUM

06

EVALUASI PARUH WAKTU RENCANA STRATEGIS PPATK 2015-2019

PENGAWASAN KEPATUHAN DI DAERAH BERISIKO TINGGI TPPU DAN TPPT BERDASARKAN NATIONAL RISK ASSESSMENT

07

08

09

10

11

PEMBANGUNAN APLIKASI LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN DAN APLIKASI TERKAIT POLITICAL EXPOSED PERSON

PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN PENINGKATAN NILAI KAPABILITAS APIP DAN MATURITAS SPIP

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA

PUSDIKLAT APUPPT SIAP BEROPERASI



73

23/01/2017 2:42:33 PM

PERSIAPAN MENGHADAPI MUTUAL 01 EVALUATION OLEH APG TAHUN 2017

P

ada bulan November 2017 mendatang, Indonesia akan mendapat giliran untuk

dievaluasi oleh tim evaluator yang akan ditentukan oleh APG. Apabila Indonesia menolak untuk dievaluasi dalam kerangka ME, maka hal tersebut akan berdampak pada diragukannya komitmen Indonesia oleh dunia internasional dalam pencegahan dan

pemberantasan

Tindak

Pidana

Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Pada

tingkat

yang

paling

merugikan

adalah Indonesia akan dicantumkan dalam FATF

public

berdampak

statement/blacklist pengenaan

sanksi

yang berupa

counter-measures yang dapat berdampak

dari segi technical compliance maupun

pada terganggunya sistem keuangan dan

effectiveness sehingga untuk mendapatkan

menghambat perkembangan investasi di

hasil yang memuaskan dalam ME tentunya

Indonesia.

dibutuhkan komitmen dan dukungan yang yang

kuat dari pemerintah, serta kerja sama

telah dilakukan oleh PPATK, Indonesia

yang lebih baik lagi diantara instansi terkait

masih menghadapi banyak defisiensi baik

untuk mengatasi defisiensi dimaksud.

Berdasarkan

self-assessment

PRIORITAS HASIL ANALISIS SESUAI 02 DENGAN REKOMENDASI NATIONAL RISK ASSESSMENT

D

alam

rangka

melaksanakan

fungsi

analisis atau pemeriksaan sebagai-

mana dimaksud dalam Pasal 44 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, produk yang dihasilkan PPATK yaitu Hasil (HA)

Pemeriksaan dan

(HP),

Informasi.

Hasil

Analisis

Output

PPATK

tersebut akan diharmonisasikan dengan rekomendasi

74

National

Risk

Assessment



23/01/2017 2:42:33 PM

(NRA), yaitu akan diprioritaskan terhadap

Untuk

dapat

meningkatkan

kinerja

3 (tiga) tindak pidana asal yang beresiko

pada tahun 2017, PPATK akan melakukan

tinggi (Narkotika, Korupsi dan Perpajakan).

koordinasi

Dalam menangani kasus tindak pidana

produk PPATK dapat lebih bernilai bagi

narkotika dan korupsi, PPATK bekerjasama

penyidik

dengan aparat penegak hukum lainnya

negara dari sektor pajak, yang s.d bulan

agar para pelaku tindak pidana tersebut

Desember

dapat dijerat dengan Undang-Undang TPPU

kontribusi sebesar Rp3,5 triliun. Selain itu,

sehingga para pelaku jera dan tidak lagi

produk yang dihasilkan PPATK juga akan

melakukan kejahatan. Sedangkan terkait

diselaraskan dengan kebijakan pemerintah

tindak pidana perpajakan, PPATK akan

disektor lainnya seperti illegal logging,

selalu memberikan dukungan penuh dalam

illegal fishing, teroris financing, dll. PPATK

setiap kebijakan pemerintah dalam rangka

juga

mengoptimalkan penerimaan negara dari

yang dibentuk dalam rangka mendukung

sektor perpajakan.

pencegahan dan pemberantasan TPPU dan

yang dan

akan

lebih

intens

mendukung

2016

aktif

telah

dalam

sehingga

penerimaan memberikan

satgas-satgas

Tindak Pidana Asal.

PERCEPATAN IMPLEMENTASI 03 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2/2016

P

PATK

akan

implementasi

melakukan

percepatan

peraturan

pemerintah

nomor 2 tahun 2016 tentang penyampaian tata cara penyampaian data dan informasi oleh

instansi

pemerintah

dan/atau

lembaga swasta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hal ini telah dimasukkan ke dalam program STRANAS TPPU dimana akan dilakukan identifikasi dan penyusunan data dan informasi yang dibutuhkan oleh PPATK, penjajakan dengan

kerjasama

instansi

antara

pemerintah

PPATK dan/atau

lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, penyusunan dan penandatanganan Nota Kesepahaman serta dan

implementasi informasi

penyampaian

sesuai

dengan

data Nota

Kesepahaman.



75

23/01/2017 2:42:33 PM

04 PROYEKSI PEMERIKSAAN DAN RISET

U

ntuk tahun 2017 fokus kegiatan pe-

di Indonesia yang digunakan sebagai

meriksaan akan lebih dititikberatkan

jalur perpindahan uang tunai dalam

pada sektor penerimaan Negara misalnya

rangka pencucian uang dan pendanaan

sektor pajak dan bea cukai serta transaksi

terorisme)

keuangan yang berindikasi tindak pidana

4. Crytocurrency (Kajian Risiko Crypto-

korupsi oleh penyelenggara Negara mau-

currency terhadap Pencucian Uang dan

pun kepala daerah. Hal tersebut dilakukan

Pendanaan Terorisme)

dalam rangka membantu meningkatkan penerimaan

negara.

Sedangkan

untuk

kegiatan riset proyeksi di tahun 2017 akan

5. Trade-based

Money

Laundering/

TBLM (Tipologi Trade Based Money Laundering/Terorrist Financing)

mengerjakan beberapa tema riset yaitu: Riset Rutin

RRA – Based Pendanaan

1. Tipologi 2016 (Tipologi Terkait Kasus-

terorisme atau Terrorist Financing di

kasus Yang Sudah Menjadi Putusan

sektor NPO regional)

Tindak Pidana Pencucian Uang Selama

1. NPO

2. Self

(Penilaian

Funding

risiko

(Tipologi

pendanaan

mandiri yang berasal dari sumber yang

Tahun 2016) HA/HP

2. Redflag

2016

sah pada tindak pidana pendanaan

Transaksi

terorisme dan tindak pidana terorisme)

Berdasarkan Hasil Analisis dan Hasil

3. Cross

Border

Movement

/

CBM

(Pergerakan Uang Tunai di Lintas Batas (Kajian mengenai tingkat kerentanan

Keuangan

(Indikator

Mencurigakan

Pemeriksaan Tahun 2016) 3. Tipologi Narkotika (Tipologi Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika)

dan ancaman pada wilayah perbatasan

05 PROYEKSI KERJA PPATK DI BIDANG

HUKUM

1) Mengupayakan percepatan penetapan peraturan perundang-undangan yang mendorong

efektifitas

implementasi

rezim anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme; 2) Mendiseminasikan perundang-undangan

peraturan dibidang

pen-

cegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui pelaksanaan kegiatan

76

seminar/diskusi

dan

sistem

dokumentasi

jaringan

pengelolaan dan

informasi hukum baik yang dilakukan secara

elektronis

website

ke

maupun

manual

melalui

akses

https://jdih.ppatk.go.id, melalui

kompilasi

peraturan perundang-undangan yang terdokumentasi

di

perpustakaan

PPATK;



23/01/2017 2:42:33 PM

3) Optimalisasi

pemberian

hukum,

berupa

baik

pendapat PPATK

hukum dan

kepentingan

layanan pemberian

kepada

seluruh termasuk

yang

outcomenya

rekomendasi

internal

disampaikannya

kepada

Presiden

dan

instansi terkait untuk menyusun atau

pemangku

menyempurnakan

masyarakat,

yang

memiliki

legal

framework

keterkaitan

dengan

maupun pemberian bantuan hukum

pencegahan dan pemberantasan TPPU

litigasi dan non-litigasi bagi pejabat

dan TPPT sesuai dengan tugas, fungsi

dan pegawai PPATK;

dan kewenangannya masing-masing

4) Melaksanakan kajian/penelitian hukum

instansi; dan

terkait isu-isu terkini mengenai upaya

5) Pemberian keterangan ahli di bidang


pencegahan dan pemberantasan TPPU

pidana

dan TPPT baik di tingkat penyidikan,

pencucian

terorisme,

uang

termasuk

pendanaan penyusunan

penuntutan,

anotasi putusan perkara TPPU dan TPPT,

maupun

pemeriksaan

sidang pengadilan.

06 EVALUASI PARUH WAKTU RENCANA

STRATEGIS PPATK 2015-2019

D

(K/L) dan kerangka ekonomi makro.

alam rangka evaluasi paruh waktu Pemerintah

atas

RPJMN

Evaluasi

2015-

dilakukan

menilai

Pimpinan PPATK yang baru, perlu kiranya

maupun indikator kinerja dan menganalisis

dilakukan

permasalahan

atas

pelaksanaan

tujuan,

rangka

2019, serta penyelarasan arah kebijakan evaluasi

pencapaian

dalam

yang

implementasi

sasaran,

terjadi

dalam

sehingga

dapat

Rencana Strategis (Renstra) PPATK tahun

proses

2015-2019. RPJMN merupakan dokumen

menjadi

perencanaan pembangunan nasional untuk

kinerja selanjutnya. Hasil evaluasi dapat

periode 5 tahun sebagai penjabaran visi,

menyediakan

misi dan program Presiden yang memuat

proses

strategi pembangunan nasional, kebijakan

proses

umum, program Kementerian Lembaga

penganggaran pada periode berikutnya.

umpan

balik

data

dan

pengambilan penyusunan

bagi

perbaikan

informasi kebijakan

perencanaan

bagi dan dan

TABEL 5. Tahapan Evaluasi Paruh Waktu Renstra 2017 Januari

Februari

Maret

April

Kick off meeting

Penetapan sasaran strategis, indikator kinerja dan strategi kebijakan PPATK

Sinkronisasi Renstra dengan RPJMN (bilateral meeting dengan Bappenas)

Penetapan Renstra



77

23/01/2017 2:42:33 PM

07

P

PENGAWASAN KEPATUHAN DI DAERAH BERISIKO TINGGI TPPU DAN TPPT BERDASARKAN NATIONAL RISK ASSESSMENT

royeksi kerja pengawasan kepatuhan PPATK

pada

tahun

2017

akan

dan PBJ akan dilakukan di daerah yang berdasarkan National Risk Assessment

dilaksanakan sebagai berikut: 1. Pengawasan

2. Pengawasan Kepatuhan terhadap PJK

Kepatuhan

untuk

(NRA) adalah daerah beresiko tinggi

Penyedia Jasa Keuangan (PJK) akan

Pencucian

difokuskan pada industri perbankan

Terorisme;

dan pasar modal, kemudian untuk

3. Kegiatan

Uang

dan

Pendanaan

Pemantauan

pemenuhan

Penyedia

komitmen perbaikan atas temuan audit

Barang dan/atau Jasa Lainnya (PBJ)

akan dilakukan terhadap hasil audit

akan

PPATK dan hasil audit dari Lembaga

Pengawasan

Kepatuhan

difokuskan

pada

perusahaan

properti/agen properti dan pedagang

Pengawas dan Pengatur (LPP).

kendaraan bermotor;

08

PEMBANGUNAN APLIKASI LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN DAN APLIKASI TERKAIT POLITICAL EXPOSED PERSON Laporan

menginisiasi untuk segera membangun

Mencurigakan

aplikasi yang memang didedikasikan

(LTKM) Profesi yang rencananya akan

untuk mengurusi terkait daftar para

dirampungkan pada tahun 2017, hal

pejabat ataupun orang-orang yang

ini sangat penting untuk menampung

dapat dikategorikan ke dalam PEP ini.

1. Pembangunan Transaksi

Aplikasi

Keuangan

kewajiban pelaporan bagi pihak profesi

3. Memulai pembangunan Data Center

tertentu seperti: profesi dari kalangan

2 sebagai tahap awal pengembangan

akuntansi, advokat, notaris, perencana

rancangan Multi Data Center, untuk

keuangan dan konsultan pajak;

menguatkan

2. Membangun

aplikasi

terkait

PEP

(Political Exposed Person), hal ini sangat dibutuhkan mengingat sampai dengan

dukungan

TI

PPATK

dalam rangka membangun sistem TI yang handal. 4. Meningkatkan

layanan

TI

dengan

saat ini belum ada lembaga ataupun

lebih berkualitas berdasarkan pada

instansi

baik

kematangan

swasta

yang

pemerintah dapat

maupun

mengeluarkan

tata

kelola

TI

yang

semakin meningkat.

atau merekomendasikan daftar terkait dengan PEP. Oleh karena itu PPATK

78



23/01/2017 2:42:36 PM

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

09 MADYA DAN PRATAMA

P

ada tahun 2017, rencananya PPATK

sesuai dengan arahan Kementerian PAN

akan

dan RB.

melakukan

Seleksi

untuk

Dalam

pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya lowong mengingat pejabat tersebut akan

organisasi, PPATK akan mengadakan Team

memasuki

Selain

Building untuk seluruh pegawai. Hal ini

itu, PPATK akan melakukan pengadaan

dimaksudkan untuk merekatkan hubungan

pegawai

di

antarpegawai sehingga mendorong untuk

Pusdiklat APU PPT. Sehubungan dengan

peningkatan soliditas pegawai. Disamping

adanya

itu,

untuk

pensiun.

pengisian

moratorium

formasi

penerimaan

CPNS,

untuk

membentuk

nilai-

nilai

usia

dan

internalisasi

dan Pratama karena adanya formasi yang batas

dasar

rangka

mengukur

budaya

perkembangan

PPATK akan melakukan pengisian formasi

kompetensi pegawai, akan diselenggarakan

melalui mekanisme redistribusi pegawai

reassessment bagi pejabat dan pegawai.



79

23/01/2017 2:42:44 PM

10 INSTITUT INTELIJEN KEUANGAN

INDONESIA SIAP BEROPERASI

I

nstitut Intelijen Keuangan Indonesia

tahun 2017 berjumlah 21 dari 48 Program

(Indonesian

Diklat yang dimiliki oleh PPATK.

Financial

Intelligence

Institute/IFII) yang telah selesai pembangunannya

akan

mulai

beroperasi

IFII

mendapat

terbukti

dengan

menyiapkan

Penyedia

Jasa

program

diklat

positif

menjelang pembukaannya. Hal tersebut

pada Bulan Februari 2017. PPATK telah sederet

sambutan

antusiasnya Keuangan

beberapa

(PJK)

yang

serta tenaga pengajar dari internal untuk

berencana untuk menggunakan Pusdiklat

kegiatan diklat tersebut. Harapannya IFII

APU PPT. Selain itu beberapa lembaga

dapat menjadi lembaga diklat bertaraf

diklat seperti FKDKP, BINS serta JCLEC

internasional di Bidang pencegahan dan

secara informal sudah mulai menawarkan

pemberantasan TPPU.

kerjasama pelatihan. Bahkan lembaga donor

PPATK telah menyusun Program dan

internasional seperti UNODC dan AIPEG

Kurikulum Diklat APU PPT yang terdiri dari

juga telah menyatakan ketertarikannya

48 (empat puluh delapan) program diklat.

untuk

Program Diklat yang rencananya akan

kegiatan di Pusdiklat APU PPT.

men-support

penyelenggaraan

mulai dilaksanakan pada Bulan Februari

80



23/01/2017 2:42:45 PM

LAMPIRAN LAPORAN TAHUNAN 2016



81

23/01/2017 2:42:46 PM

ANALISIS DAN PEMERIKSAAN 1. Pelaksanaan Fungsi Analisis

2016

LAPORAN TAHUNAN

Tabel 6 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait) ANALISIS DAN PEMERIKSAAN Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Tahun 2016

ANALISIS DAN PEMERIKSAAN

01

Pelaksanaan Fungsi Analisis 1. 1. Pelaksanaan Fungsi Analisis Sebelum

Sesudah Berlakunya UU TPPU Berlakunya UU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun 2015 Tahun 2016 Tabel 6 TABEL 6. Jumlah HA yang TPPU Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Jenis Hasil Analisis (HA) No. 8 Thn 2010 Tahun 2011‐ Kumulatif Kumulatif Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait) Jumlah Dasar Analisis (Terkait)(s.d. Oktober Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA 2014 Des‐2015 s.d. Des‐ Nov‐2016 Des‐2016 s.d. Des‐ Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA 2010)*) 2015 2016

Tahun 2016 (1)

(2)

PROAKTIF Ø Hasil AnalisisJenis Hasil Analisis (HA) Ø LTKM Terkait

(3)

(4) (5) (6) (7) (8) Sesudah Berlakunya UU TPPU Sebelum No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Berlakunya UU 1,172TPPU 537 21 Tahun 2015110 7 Tahun 2016 10 103 No. 8 Thn 2010 Tahun 2011‐ Kumulatif Kumulatif (s.d. Oktober 1,801 2,851 21 138 Nov‐2016 7 Des‐201610 s.d. Des‐ 103Jumlah 2014 Des‐2015 s.d. Des‐ 2010)*) 2015 2016

(1)

INQUIRY**) PROAKTIF

Tahun 2016

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Ø Hasil Analisis Ø Hasil Analisis

2591,172

939 537

24 21

251 110

7 37

10

Ø LTKM Terkait Ø LTKM Terkait

2592,851

1,801 3,643

21 24

138 650

7 37

10

251

37

27

650

37

TOTAL

Jumlah Jan 2003 s.d. Des‐2016

(9)

(10)

Jumlah Jan 750 2003 s.d. Des‐2016

2,042

1,922 4,893

(8)

(9)

(10)

27

103

332 750

1,522 1,922

1,781

27

103

3322,042

4,893 4,625

4,884

INQUIRY**) Ø Hasil Analisis

259

Ø Hasil Analisis Ø LTKM Terkait

939

1,431259

Ø LTKM Terkait

1,476 3,643

3,110

5,444

24

45 24

361

45

788

44

27

44

37 37

332 332

1,522

4354,625

435

1,781

2,272 4,884

6,667

3,703 9,777

TOTAL

Ø Hasil Analisis 1,431 1,476 45 361 44 37 435 2,272 3,703 Keterangan : Ø LTKM Terkait 3,110 5,444 45 788 44 37 435 6,667 9,777 ‐ Cut off data per 30 Desember 2016. ‐ Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK. Keterangan : ‐ Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum. - Keterangan : Cut off data per 30 Desember 2016. - ‐ Cut off data per 30 Desember 2016. Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK. ‐ Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. - ‐ Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK. Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum. ‐ HA Inquiry Januari 2004 Desember - ‐ Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum. Data Tahun 2010sampai dihitungdengan s.d. Desember 2010.2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan - HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak dipersebagai HA. ‐ Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. hitungkan sebagai HA.

‐ HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.

Grafik 3 GRAFIK 3. Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Disampaikan ke Penyidik Perkembangan Jumlah HA per‐Tahun yang Disampaikan ke Penyidik Grafik 3 Berdasarkan Jenis HA Tahun 2016 Berdasarkan Jenis HA Perkembangan Jumlah HA per‐Tahun yang Disampaikan ke Penyidik Tahun 2016 Berdasarkan Jenis HA Tahun 2016 500

456

500

450

456

450

400

400

350

350

300

300

250

250

277 277

200

200

180

110 70

70

2012

0 2012

2013

2013 HA per‐Tahun

103

110

73

103

73

2014

2015

2014Proaktif

HA per‐Tahun

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

82 LAPORAN TAHUNAN 2016 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan template laptah 2016 FIX.indd 82

332

251

97

0

332

435

251

180

97

50

50

383 383

231

100

100

301301

361361

231

150

150

435

Proaktif

2016

2015 Inquiry

2016

Inquiry

111

111 23/01/2017 2:42:47 PM

2016 2016

LAPORAN TAHUNAN LAPORAN TAHUNAN

Tabel 7 Tabel 7 TABEL 7. Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik Tahun 2016 Tahun 2016 Tahun 2016 Penyidik Penyidik

(1) (1) Ø KEPOLISIAN SAJA Ø KEPOLISIAN SAJA Ø KEJAKSAAN SAJA Ø KEJAKSAAN SAJA

Sesudah Berlakunya UU TPPU Sebelum Sesudah Berlakunya UU TPPU Sebelum No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Berlakunya UU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Berlakunya UU Jumlah Jan Jumlah Jan Tahun 2015 Tahun 2016 TPPU TPPU Tahun 2015 Tahun 2016 2003 s.d. 2003 s.d. No. 8 Thn 2010 Tahun 2011‐ Kumulatif Kumulatif No. 8 Thn 2010 Des‐2016 Tahun 2011‐ Kumulatif Kumulatif Jumlah Des‐2016 (s.d. Oktober Jumlah Des‐2015 s.d. Des‐ Nov‐2016 Des‐2016 s.d. Des‐ (s.d. Oktober 2014 2014 Des‐2015 s.d. Des‐ Nov‐2016 Des‐2016 s.d. Des‐ 2010)*) 2015 2016 2010)*) 2015 2016

(2) (2)

Ø KPK SAJA Ø KPK SAJA Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN Ø KEPOLISIAN DAN KPK Ø KEPOLISIAN DAN KPK

Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN DITJEN PAJAK DITJEN PAJAK Ø KEJAKSAAN DAN KPK Ø KEJAKSAAN DAN KPK Ø DITJEN PAJAK Ø DITJEN PAJAK Ø DITJEN BEA DAN CUKAI Ø DITJEN BEA DAN CUKAI

Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) (BNN)

JUMLAH HA JUMLAH HA

0 0 104104 0 0 0 0 1,327 1,327 0 0 0 0

510510 256256 428428 99 99 52 52 2 2 2 2

(3) (3)

(4) (4)

15 15 7 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

135135 72 72 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0

(5) (5)

(6) (6)

(7) (7)

19 19 2 2 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0

186186 86 86 100100 0 0 0 0 0 0 0 0

831831 414414 587587 99 99 52 52 2 2 2 2

831831 518518 587587 99 99 1,379 1,379 2 2 2 2

0 0

5 5

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5 5

5 5

0 0 0 0

7 7 71 71 9 9 35 35

0 0 17 17 1 1 0 0

0 0 91 91 3 3 1 1

0 3 1 0

0 2 0 0

0 2 0 0

0 0 52 52 2 2 9 9

7 7 214214 14 14 45 45

7 7 214214 14 14 45 45

1,476 1,476

45 45

361361

44 44

37 37

435435

0 0 0 0

1,431 1,431

23 23 11 11 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 1 0

(8) (8)

(9) (9)

(10)(10)

2,272 2,272 3,703 3,703

Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan. Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan. Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan.

Tabel 8 TABEL 8. Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik, Tabel 8 Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Dugaan Tindak Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik Pidana Asal Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Tahun 2016 Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Tahun 2016 Tahun 2016 Dugaan Tindak Pidana Asal Dugaan Tindak Pidana Asal

(1)

(1)

Sesudah Berlakunya UU TPPU Sebelum Sesudah Berlakunya UU TPPU Sebelum No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Berlakunya UU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Berlakunya UU Jumlah Jan Jumlah Jan Tahun 2015 TPPU Tahun 2016 Tahun 2015 TPPU Tahun 2016 2003 s.d. 2003 s.d. No. 8 Thn 2010 Tahun 2011‐ Kumulatif Kumulatif No. 8 Thn 2010 Tahun 2011‐ Des‐2016 Kumulatif Kumulatif Jumlah Des‐2016 (s.d. Oktober Jumlah s.d. Des‐ Nov‐2016 Des‐2016 s.d. Des‐ (s.d. Oktober 2014 2014 Des‐2015 Des‐2015 s.d. Des‐ Nov‐2016 Des‐2016 s.d. Des‐ 2010)*) 2015 2016 2010)*) 2015 2016

(2)

(2)

(3)

(3)

(4)

(4)

(5)

(5)

(6)

(6)

(7)

(7)

(8)

(9)

(10) (10)

3 3 1 1

7 7 26 26

7 7 26 26

15

188 188

373 373

(8)

Ø Korupsi; Ø Korupsi; Ø Penyuapan; Ø Penyuapan; Ø Narkotika; Ø Narkotika; Ø Di bidang perbankan; Ø Di bidang perbankan; Ø Di bidang Pasar Modal Ø Di bidang Pasar Modal Ø Di bidang perasuransian; Ø Di bidang perasuransian; Ø Kepabeanan; Ø Kepabeanan; Ø Terorisme; Ø Terorisme; Ø Pencurian; Ø Pencurian; Ø Penggelapan; Ø Penggelapan; Ø Penipuan; Ø Penipuan; Ø Pemalsuan uang; Ø Pemalsuan uang; Ø Perjudian; Ø Perjudian; Ø Prostitusi; Ø Prostitusi; Ø Di bidang perpajakan; Ø Di bidang perpajakan; Ø Di bidang kehutanan; Ø Di bidang kehutanan; Ø Di bidang kelautan dan Ø Di bidang kelautan dan perikanan; perikanan; Ø Perdagangan orang; Ø Perdagangan orang;

580580 40 40 47 47 46 46 0 0 1 1 9 9 19 19 4 4 42 42 419 419 5 5 17 17 4 4 7 7 6 6 0 0

789789 48 48 58 58 23 23 1 1 0 0 14 14 30 30 5 5 51 51 189 189 5 5 20 20 0 0 68 68 4 4 0 0

15 15 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4 4 0 0 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 14 14 1 1 0 0

155155 0 0 4 4 7 7 0 0 0 0 4 4 15 15 0 0 8 8 35 35 0 0 15 15 1 1 83 83 3 3 0 0

23 23 2 2 2 2 3 3 0 0 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0

20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

221221 11 11 31 31 11 11 0 0 0 0 2 2 29 29 0 0 5 5 54 54 0 0 5 5 1 1 46 46 0 0 0 0

0 0 0 0

3 3 22 22

0 0 0 0

1 1 3 3

1 1 0 0

0 0 0 0

Ø Tidak Teridentifikasi / dll Ø Tidak Teridentifikasi / dll

185 185

146 146

2

27

0

10

1,431 1,431

1,476 1,476

45

Ø Pidana lain yang diancam dengan Ø Pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih penjara 4 tahun atau lebih

JUMLAH HA JUMLAH HA

2 45

361 361

44

0 44

37

10 37

15

435 435

2,272 3,703 2,272 3,703

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan


27

(9)

1,165 1,165 1,745 1,745 59 59 99 99 93 93 140140 41 41 87 87 1 1 1 1 0 0 1 1 20 20 29 29 74 74 93 93 5 5 9 9 64 64 106106 278 697 278 697 5 10 5 10 40 57 40 57 2 6 2 6 197 204 197 204 7 13 7 13 0 0 0 0

112 112


83

23/01/2017 2:42:47 PM

0

2

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

‐100.0

ulauan Riau

0

1

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

‐100.0

pung

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

0

0

0.0

2016 n.a.

n.a.

Bangka Belitung

n.a.

n.a.

0

3

1

1.0

n.a.

n.a.

‐66.7

61

59.2

‐72.2

‐72.2

‐25.6

n.a.

n.a.

250.0

‐100.0

‐100.0

‐40.0

Perkembangan Des‐2016 4.9 n.a. (Dalam Persen)

n.a.

150.0

n.a.

n.a.

n.a.

1.0

n.a.

n.a.

0.0

(10)n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

ten

0

TABEL 9. Perkembangan HA 18 82 Proaktif

Jakarta

LAPORAN TAHUNAN 0 0 0 0

Tabel 9 5

5

n.a.

Perkembangan HA Proaktif Menurut Locus Kejadian) Indikasi Terjadinya Tindak Pidana 0 (Tempat 2 1 1 7 6.8 Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Terjadinya Tindak Pidana s.d. Desember 2016 1 5 0 s.d. Desember 2016 0 3 2.9

a Barat

a Tengah

a Timur

ogyakarta

0

2

0 Propinsi

0

0

a Tenggara Barat

(1)0 Nanggroe Aceh Darussalam

a Tenggara Timur

Sumatera Utara

uku

Sumatera Barat Sumatera Selatan

uku Utara

Bengkulu

mantan Barat

Jambi Riau

mantan Timur

Kepulauan Riau

mantan Tengah

Lampung

1 0

1

Des‐2015

0(2)

0

00

Nov‐2016

(3) 0

(4) 0

0

0

00

1 0

0

0

00

1

0

2

0

00

0

20

0

0

0 0 1

0

0

0

0

30

0 3

1

1 18

82

1

21

5

10

2

DI Yogyakarta

0

0

Bali

0

wesi Barat

0 Nusa Tenggara Timur

ontalo

Maluku

mantan Selatan

Banten

wesi Utara

DKI Jakarta

wesi Selatan

Jawa Tengah

wesi Tengah

Jawa Timur

Jawa Barat

wesi Tenggara

Nusa Tenggara Barat

0 0 0

(6) 0

00

0

0

00

4 0

0

0

00

1

0

0

0 0 0 0

0

0

0 0

0(5)

0

0

10

0

00

0

00

0

0

0

00

0

5

15

61

1

1

1

7

0 2 0 2 5 1 2

m‐to‐m

1.0 (8)

y‐on‐y

c‐to‐c

(7) 0.0

n.a.

(9) n.a.

3.9

n.a.

0.0

1.9 n.a.

n.a. n.a.

n.a.n.a.

n.a.

n.a.

1.0

n.a.

n.a.

0.0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.n.a.

n.a.

n.a.

n.a. ‐100.0

n.a.

150.0

n.a.n.a.

n.a.

n.a.

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

n.a. 1.9

4.9 n.a. n.a. 1.0

n.a. n.a. n.a.

n.a.

n.a.

300.0

‐100.0

n.a.

1.0

1.9 n.a.

n.a.

n.a. ‐66.7

n.a.

‐33.3

1

59.2

‐72.2

‐72.2

‐25.6

n.a.

250.0

0.0

0.0

2.9

‐100.0 1.0

n.a.

0.0

1

6.8

1.0

‐100.0

‐40.0 ‐100.0

‐100.0

‐50.0

n.a.

150.0 n.a.

n.a.

n.a.

‐100.0

0.0n.a.

n.a.

n.a.

00

3

1.9

0.0

n.a.

2

0

4.9

0

00

5

0

0

0

n.a.

n.a.

00

1

0

0

00

1

0

1.0

n.a. 0.0

n.a.

00

0

0

0

00

0

0

0.0

0.0 n.a.

n.a.

n.a.n.a.

n.a.

n.a.

0

0

0

0

2

1.9

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

2

1.9

2.9 n.a.

n.a.

n.a.

21

0

n.a.

n.a.n.a.

n.a.

200.0

0

0

0

5

4.9

n.a.

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

7

0

100

2

n.a.

1

1

n.a. 100.0

‐52.4

‐6.4

0

0

0

1

0

0

1100

3

1

1

Sulawesi Selatan

1

2

0

0

1

Sulawesi Tengah

0

1

0

0

0

0

0

00

0

0

0

2

Sulawesi Utara

1

1

0

Kalimantan Tengah

1

1.9

0

10

Kalimantan Selatan21

2

% Distribusi Tahun 2016 (s.d. Des‐2016)

0

0

Kalimantan Barat

Total HA Proaktif

0

0

0

Des‐2016

Tahun 2016 (s.d. Des‐ 2016)

0

Kalimantan Timur

ua Barat

2

0

5

0

Maluku Utara

ua

0

0

0 0

Tahun 2015 (s.d. Des‐ 2015)

0

Kep Bangka Belitung

Jumlah HA

0

0

0 0

Sulawesi Tenggara

0

0

0

Sulawesi Barat

0

0

0

0

00

1

0 3 0 103

1.0

1.0 1.9 1.0

n.a.

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

150.0

n.a.

n.a.

‐33.3 ‐52.4

0.0

0.0

0.0

1.0

‐100.0

‐100.0

‐50.0

0.0

n.a.

n.a.

‐100.0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

0 0 0.0 n.a. n.a. n.a. Grafik 4 Gorontalo 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a. Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA Papua 0 1 0 2 3 2.9 n.a. n.a. 200.0 Papua Barat 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a. Tahun 2016 Total HA Proaktif 21 110 7 10 103 100.0 ‐52.4 ‐52.4 ‐6.4

GRAFIK 4. Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Grafik 4 Nominal Transaksi HA Tahun 2016 Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA Tahun 2016

Dibawah Rp1 Rp3 Miliar ‐ Rp4 Miliar Miliar 12.2Rp1 Miliar ‐ Rp2 Dibawah Rp1 Rp3 Miliar ‐ Rp4 3.1 Miliar Miliar 12% Miliar 12.2Rp1 Miliar ‐ Rp2 3% 3.1 Miliar 6.1 12% 3% 6.1 6% Rp2 Miliar ‐ Rp3 Rp2 Miliar ‐ Rp3 6% Miliar Miliar 3.1 3.1 Rp4 Miliar ‐ Rp5 Miliar Rp4 Miliar ‐ 5.1

Di atas Rp 5 Miliar Di atas Rp 5 70.4

Miliar 5.1

Miliar 70.4


84


Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan template laptah 2016 FIX.indd 84

Rp5

113

23/01/2017 2:42:47 PM

Tabel 10 Kategori Terlapor TABEL 10. Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan

2016

LAPORAN TAHUNAN

LAPORAN TAHUNAN

2016

Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor s.d. Desember 2016

s.d. Desember 2016

Tabel 10 Jumlah HA Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor Kategori Terlapor s.d. Desember 2016 Des‐2015

Jumlah HA

Kategori Terlapor

Perorangan Ø Laki‐Laki (1) Ø Perempuan

(1) Des‐2015

Tahun 2015 (s.d. Des‐ 2015)

(2) Perorangan 13 Ø Laki‐Laki 10 Non Perorangan/Korporasi Ø Perempuan 3

(3) 90 74 16

Non Perorangan/KorporasiTotal HA Proaktif 8 Total HA Proaktif

21

(2) Nov‐2016 13 10 3 (4)

Tahun 2015 (s.d. Des‐ 2015)

(3) Des‐2016 90

74

Nov‐2016

Des‐2016 % Distribusi Tahun 2016 (5) (s.d. Des‐2016)

(4) Tahun 2016 (s.d. Des‐ 3 2016)

8 6 (7) 2

2


Tahun 2016 Perkembangan Des‐2016 (s.d. Des‐ 2016) (Dalam Persen)

(6) m‐to‐m 54

48

y‐on‐y

m‐to‐m

y‐on‐y

c‐to‐c

(7) c‐to‐c 52.4 46.6 (10) 5.8

(8) ‐38.5 ‐40.0 ‐33.3

(9) ‐38.5 ‐40.0 ‐33.3

(10) ‐40.0 ‐35.1 ‐62.5

‐75.0

‐75.0

145.0

‐52.4

‐52.4

‐6.4

3 2 8 1

(5) 16 8 6 20 2

(6) 1 54 48 6 4

52.4 46.6 2 5.8

(8) 6 ‐38.5 ‐40.0 49 ‐33.3

(9) ‐38.5 ‐40.0 ‐33.3

47.6 ‐62.5

20

21 4

2 110

49 7

47.6 10

‐75.0 103

‐75.0

145.0 100.0

110

7

10

103

100.0

‐52.4

‐52.4

Perkembangan Des‐2016 (Dalam Persen)

‐40.0 ‐35.1

‐6.4

Tabel 11 TABEL 11. Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana Tabel 11 Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana dan Tidak disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana dan Tidak disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU dan Tidak disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Januari 2003 s.d. Desember 2016 (HA database) Januari 2003 s.d. Desember 2016 (HA database) Januari 2003 s.d. Desember 2016 (HA database) Tahun

Tahun

Hasil Analisis

LTKM Hasil Terkait

Analisis

Sebelum Sebelum Berlakunya UU TPPU Januari 2003 ‐ 553 938 No. 8 Thn 2010 Desember 2010 Januari 2003 ‐ Berlakunya UU TPPU 553 (s/d Oktober 2010)* No. 8 Thn 2010 Desember 2010

938

(s/d Oktober 2010)* 2011

149

323

2012

71 2011

137 149

323

2013

35

2012

44

137

36

63

1

1

‐

‐

Sesudah Berlakunya UU TPPU 2014 No. 8 Thn 2010 Sesudah 2015 (sejak Januari 2011)

Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 20102016 (sejak Januari 2011)

LTKM Terkait

2013

2014

2015

Jumlah

292

Jumlah Tahun 2003 s.d. Des 2015

845

2016

71 35

44

36

63

1

1

‐

‐

568 1,506

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Jumlah 292 568 *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Catatan : HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak pidana, Catatan : HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak pidana, dianggap sesuai dengan dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar serta keterbatasan data. Jumlah Tahun 2003 s.d. Des 2015 845 1,506 profil dan memiliki underlying yang wajar serta keterbatasan data.

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Catatan : HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar serta keterbatasan data.


114




85

114

23/01/2017 2:42:48 PM

2016

LAPORAN TAHUNAN

Grafik 5 Perkembangan Jumlah HA per‐Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (HA database) dan Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik Januari 2003 s.d. Desember 2016 GRAFIK 5.

2016

LAPORAN TAHUNAN

Grafik 5 Tindak Pidana (HA database) Terindikasi 500 Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak 456 435 Perkembangan Jumlah HA per‐Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (HA database) dan Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik 450 dan Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik Januari 2003 s.d. Desember 2016 Januari 2003 s.d. Desember 2016 400 361 350 300 250 200 150 100 50 0

500 450

456

301

277

435

400

361

350

250 200

301

277

300

71 36

35

150 100 50

1

0

2015

2016

71

2013 35

2012

36 2014

1

HA Database

0 2012

2013

0

HA ke Penyidik 2014

2015

2016

HA ke Penyidik Tabel 12 Jumlah HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme TABEL 12. Jumlah HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme, Sebelum dan Sesudah Berlakunya Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Tabel 12 UU TPPU Berdasarkan Jenis HA, Januari 2003 s.d. Desember 2016 Januari 2003 s.d. Desember 2016 Jumlah HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme HA Database

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Hasil Analisis Jumlah Januari 2003 s.d. Desember 2016 HA

Tahun

Proaktif

Inquiry

Hasil Analisis

Tahun

Sebelum Berlakunya UU TPPU Januari 2003 ‐ No. 8 Thn 2010 Desember 2010 Sebelum (s/d Oktober 2010)* Berlakunya UU TPPU Januari 2003 ‐ No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*

Sesudah Berlakunya UU TPPU Sesudah No. 8 Thn 2010 Berlakunya UU TPPU (Sejak Januari 2011) No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011)

Desember 2010

Proaktif

Inquiry

8

27 8

27

Jumlah Kumulatif HA

Jumlah HA

Jumlah Kumulatif HA

35

35

35

35

2011

3

6

9

44

2012 2011

6 3

16

97

4451

2013 2012

3 6

21

75

5156

2014 2013

3 3

62

59

5665

2015 2014

11 3

46

9 15

6580

4

15

80

16

25

105

35

74

105

2016

2015 2016

Jumlah

13 39

Jumlah

Jumlah Jan‐2003 s.d. Des‐2016


11 13 39

47

47

16

35 62

62

25 74

109

109

105 105

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. -HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak ‐HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak ‐HA Inquiry Januari 2004 HA. sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai diperhitungkan sebagai HA. diperhitungkan sebagai HA.

2. Pelaksanaan Fungsi Pemeriksaan 2. Pelaksanaan Fungsi Pemeriksaan berlakunya PPTPPU,jumlah jumlahlaporan laporanHasil Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan (HP) SejakSejak berlakunya UUUU PPTPPU, (HP)yang yang disampaikan PPATK Penyidikhingga hinggaTahun Tahun 2016 2016 adalah telahtelah disampaikan oleholeh PPATK kekePenyidik adalah sebanyak sebanyak8686 HP, dengan rincian 35 HP ke PenyidikKPK, KPK,3030HP HPkekePenyidik Penyidik Kejaksaan, Kejaksaan, 2525HP keke HP, dengan rincian 35 HP ke Penyidik HP 86 LAPORAN TAHUNAN 2016 Penyidik Kepolisian, 15 LHP DitjenPajak, Pajak,4 4HP HPmasing-masing masing-masing ke Penyidik Kepolisian, 15 LHP ke ke Ditjen ke Penyidik PenyidikBNN BNN dan Ditjen Bea Cukai, 3 HP ke Gubernur BI, 2 HP ke Panglima TNI, serta 1 HP dan Ditjen Bea Cukai, 3 HP ke Gubernur BI, 2 HP ke Panglima TNI, serta 1 HP template laptah 2016 FIX.indd 86

23/01/2017 2:42:48 PM

2016

LAPORAN TAHUNAN

masing-masing ke Ketua Dewan Komisioner OJK, Kementerian Dalam Negeri, dan LAPORAN TAHUNAN 2016 Kementerian Koperasi dan UKM. LAPORAN TAHUNAN 2016 masing-masing ke perkara Ketua DewanTPPU Komisioner OJK, telah Kementerian Dalam Negeri, dan Berkaitan dengan yang diperiksa olehdan PPATK sejak masing-masing ke Ketua Dewan Komisioner OJK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM. Kementerian Koperasipemeriksaan dan UKM. berlakunya UU PPTPPU, telah dilakukan setidaknya terhadap 6.403 Berkaitan dengan perkara TPPU yang telah diperiksa oleh PPATK sejak Berkaitan dengan perkara TPPU yang telah diperiksa oleh PPATK sejak berlakunya UU PPTPPU, pemeriksaan ekening pihak terkait yang tersebar pada telah 747 dilakukan PJK. setidaknya terhadap 6.403 berlakunya UU PPTPPU, pemeriksaan telah dilakukan setidaknya terhadap 6.403 Panglima TNI, serta 1 HP masing-masing ke

2. Pelaksanaan Fungsi Pemeriksaan

Sejak berlakunya UU PPTPPU, jumlah

Ketua Dewan Komisioner OJK, Kementerian

laporan Hasil Pemeriksaan (HP) yang telah

Dalam Negeri, dan Kementerian Koperasi

disampaikan oleh PPATK ke Penyidik hingga

dan UKM.

Tahun 2016 adalah sebanyak 86 HP, dengan

Berkaitan dengan perkara TPPU yang

rincian 35 HP ke Penyidik KPK, 30 HP ke

telah diperiksa oleh PPATK sejak berlakunya

Penyidik Kejaksaan, 25 HP ke Penyidik

UU PPTPPU, pemeriksaan telah dilakukan

Kepolisian, 15 LHP ke Ditjen Pajak, 4 HP

setidaknya terhadap 6.403 rekening pihak

terkait masing-masing ke Penyidik dan Ditjen rekening pihak terkait yangBNN tersebar pada 747 PJK.yang tersebar pada 747 PJK. rekening pihak terkait yang tersebar pada 747 PJK. Bea Cukai, 3 HP ke Gubernur BI, 2 HP ke

Tabel 13 Tabel 13 TABEL 13. Jumlah HPJumlah HP Berdasarkan Tahun Penyampaian Berdasarkan Tahun Penyampaian Jumlah HP Berdasarkan Tahun Penyampaian Tabel 13 Januari 2011 s.d. DesemberJumlah HP Berdasarkan Tahun Penyampaian 2016 Januari 2011 s.d.Desember 2016 Januari 2011 s.d.Desember 2016 Januari 2011 s.d.Desember 2016

Tahun

Tahun

Jumlah HP

Jumlah Rekening Jumlah Jumlah PJK Jumlah PJK Rekening 16 137 Jumlah PJK

Tahun 2011

Jumlah HP Jumlah HP

2011 2012

513

16 117

2012 2013

1310

117 58

2013 2014

10 13 19

58 95

2014 2015

1920

95 200

2015 2016

2019

200 261

2014Jumlah Kumulatif 2016

19 19 86

261 747

Jumlah Kumulatif 2015

86 20

747

2011 2012 2013

5

5

10

Jumlah Rekening

137 780

16

137

780 471

117

780

471 1,410 1,410 1,831

58

471

1,831 1,774

95

1,774 6,403 6,403

200

1,410

1,831

Grafik 6 2016 19 261 1,774 Perkembangan Jumlah HP, Jumlah PJK, dan Jumlah Rekening yang Diperiksa Grafik 6 Januari 2011 s.d. Desember 2016 Perkembangan Jumlah HP, Jumlah PJK, dan Jumlah Rekening yang Diperiksa Jumlah Kumulatif 86 747 6,403 Januari 2011 s.d. Desember 2016

6,403

6,403

GRAFIK 6. Perkembangan Jumlah HP, Jumlah PJK, danGrafik 6 Jumlah Rekening yang Diperiksa

Januari 2011 s.d. Desember 2016 Perkembangan Jumlah HP, Jumlah PJK, dan Jumlah Rekening yang Diperiksa Januari 2011 s.d. Desember 2016

6,403

1,831 1,410

5

1,831

747

471 16

137

137 2011 16

2011

780 13 117

10 58 471

2012 13 117

2013 10 58

2012

2013

Jumlah HP

Jumlah HP

1,774

1,410

780 5

1,774

19 95

2014 19 95

2014 Jumlah PJK

Jumlah PJK

20

200

200 20 2015

2015

19

261

86 747

261 19 2016

Jumlah Kumulatif 86

2016

Jumlah Kumulatif

Jumlah Rekening

Jumlah Rekening


1,831

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 1,410


1,774

87

116

23/01/2017 2:42:48 PM

2016

LAPORAN TAHUNAN PERMINTAAN DAN PERTUKARAN INFORMASI PERMINTAAN DAN PERTUKARAN INFORMASI

02

1. Pemberian Informasi ke Instansi/Lembaga yang Melakukan

1. Pemberian ke Instansi/Lembaga yang Melakukan MoU dengan PPATK MoUInformasi dengan PPATK

Tabel 14 TABEL 14. Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan MoU dengan Lembaga/Instansi#) Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA #) MoU dengan Lembaga/Instansi Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA Januari 2003 s.d. Desember 2016 Januari 2003 s.d. Desember 2016

Instansi

(1)

Ø Komisi Pemberantasan Korupsi Ø Badan Pengawas Pemilu Ø Komisi Yudisial Ø Tim Tas TIPIKOR (Bubar Tgl 11/06/2007) Ø BAPEPAM‐LK (Menjadi OJK Th. 2012) Ø Bank Indonesia Ø Dirjen Pajak Ø Kementrian Luar Negeri Ø Kementrian Kehutanan Ø Badan Pemeriksa Keuangan Ø Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ø Kementrian Keuangan Ø Lembaga Penjamin Simpanan Ø Ditjen Bea dan Cukai Ø Badan Narkotika Nasional Ø Kementrian Hukum dan HAM Ø Kementrian Dalam Negeri Ø Ombudsman Ø Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ø Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Ø KPPU Ø Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ø Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Ø Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Ø Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Ø Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Ø Kementerian Agama RI Ø Tentara Nasional Indonesia Ø BNPB Ø Kementerian Pertahanan Ø Bappenas Ø Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ø Badan Kepegawaian Negara Ø Kementerian Kesehatan Ø Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Ø Badan Intelijen Negara Ø Lainnya JUMLAH IHA

Sesudah Berlakunya UU TPPU Sebelum No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Berlakunya UU TPPU Tahun 2015 Tahun 2016 No. 8 Thn 2010 Tahun 2011‐ Kumulatif Kumulatif (s.d. Oktober 2014 Des‐2015 s.d. Des‐ Nov‐2016 Des‐2016 s.d. Des‐ 2010)*) 2015 2016

Jumlah

Jumlah Jan 2003 s.d. Des‐ 2016

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

378

27

2

18

4

6

36

81

459

9 5 1

3 13 0

0 0 0

1 7 0

0 1 0

0 0 0

0 3 0

4 23 0

13 28 1

34

14

0

0

0

0

0

14

48

8 47 1 1 13 6

11 8 0 0 8 0

0 5 0 0 0 0

2 35 0 0 5 0

0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

7 49 0 0 2 0

20 92 0 0 15 0

28 139 1 1 28 6

39 1 1 12 1 0 0 0

79 0 0 2 18 1 2 1

3 1 0 0 0 0 0 0

31 1 0 2 2 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0

24 5 1 3 0 0 0 1

134 6 1 7 20 1 2 3

173 7 2 19 21 1 2 3

0

2

0

0

0

0

2

4

4

0 0 0

0 11 0

0 0 0

0 2 3

0 0 0

0 0 0

0 5 1

0 18 4

0 18 4

0

0

1

5

0

1

6

11

11

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

4

1

0

5

9

9

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0

0 13 1 7 4 2

1 15 1 7 4 2

1 15 1 7 4 2

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 1 1

1 1 1

1 1 1

0

0

0

0

3

4

7

7

7

6

102

4

78

9

7

147

327

333

563

302

19

201

21

21

334

837

1,400

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. #) Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai belum #) Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPATK belum dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 88 LAPORAN TAHUNAN 2016 template laptah 2016 FIX.indd 88

117 23/01/2017 2:42:49 PM

2016 2016


2. Tindak2.Lanjut Pemenuhan Permintaan Informasi Informasi ke PPATKke(Inquiry) Tindak Lanjut Pemenuhan Permintaan PPATK (Inquiry)

2. Tindak Lanjut Pemenuhan Permintaan Informasi ke PPATK (Inquiry)

Tabel 15 Tabel 15 Jumlah Permintaan Informasi (Inquiry) Pertahun Jumlah Permintaan Informasi (Inquiry) Pertahun TABEL 15. Jumlah Permintaan Informasi (Inquiry) Pertahun Beserta Tindaklanjutnya Beserta Tindaklanjutnya

Beserta Tindaklanjutnya Tahun

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016 TOTAL

Tahun

Jumlah Inquiry Masuk Jumlah Inquiry dijawab Jumlah Inquiry Masuk Jumlah Inquiry dijawab 163

2007

192

2008

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

535

754

807

3.531

490

535

637

807

311

490

553

637

109

311

374

553

113

109

183

374

152

113

182

183

226

152

203

182

166

226

237

203

136

166

192

237

2009

136

163

2.992

3.531

754 2.992

Grafik 7

Grafik 7 Tindak Lanjut Pemenuhan Permintaan Informasi

GRAFIK 7. Tindak Lanjut Pemenuhan Permintaan Informasi Tindak Lanjut Pemenuhan Permintaan Informasi

1800

1800

1600

1600

1400

1400

1200

1200

1000

1000

800 600 400 200 0

807

637 553

374

800 600 192 163 400 136 166 200

807

637 553 754

374 535

535 490 490 237 203 192 182 183 203 311 163 182 183 311 226 226 152 152 113 136 166 113 109 109

237

Jumlah Inquiry Masuk Jumlah Inquiry Masuk 754 Jumlah Inquiry Dijawab Jumlah Inquiry Dijawab

0 2007 2008 2009 2007 2010 2008 2011 2009 2012 2010 2013 2011 2014 2012 2015 2013 2016 2014 2015 2016


118

118



89

23/01/2017 2:42:49 PM

2016

LAPORAN TAHUNAN

3. Pertukaran Informasi ke FIU Lain

3. Pertukaran Informasi ke FIU Lain

Tabel 16 Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi TABEL 16. Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi Januari 2003 s.d. Desember 2016 Januari 2003 s.d. Desember 2016 No.

Jenis Pertukaran Informasi

Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*

Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011)

Januari 2003 ‐ Desember 2010

2011

2012

2013

Jumlah Tahun 2003 s.d. Des 2016

2014

2015

2016

% Distribusi

Jumlah

1

Outgoing Mutual Request (Incoming Information)

163

32

9 36

15

15

31

138

301

23.2

2

Incoming Mutual Request (Outgoing Information)

198

59

46 52

46

71

84

358

556

42.9

3

Spontaneous Incoming Information

37

5

‐ 18

43

194

105

365

402

31.0

4

Spontaneous Outgoing Information

8

‐

‐ 1

4

9

14

28

36

2.8

406

96

108

289

234

889

1,295

100.0

Jumlah

55

107

Data Tahun Tahun 2010 Desember 2010 *)*)Data 2010dihitung dihitungs.d.s.d. Desember 2010

Keterangan: Keterangan: 1. Outgoing Mutual Request (Incoming Information) : PPATK mengirimkan 1. Outgoing Mutual Request (Incoming Information) : PPATK mengirimkan permintaan permintaan informasi kepada FIU lain, dan PPATK menerima informasi yang informasi kepada FIU lain, dan PPATK menerima informasi yang diminta. diminta. 2. Incoming Mutual Request (Outgoing Information) : PPATK menerima permintaan 2. Incoming Mutual Request (Outgoing Information) : PPATK menerima informasi dari FIU lain, dan PPATK memberikan informasi yang diminta. informasi FIU lain, : dan PPATK memberikan 3. permintaan Spontaneous Incomingdari Information PPATK menerima informasiinformasi dari FIUsyang secara diminta. spontan (tanpa diminta). Spontaneous Outgoing memberikan kepada 3.4. Spontaneous Incoming Information Information: :PPATK PPATK menerimainformasi informasi dari FIU FIUslain secaraspontan spontan (tanpa (tanpa diminta). secara diminta). 4. Spontaneous Outgoing Information : PPATK memberikan informasi kepada Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip berdasarkan EGMONT Group yang merupakan FIU lain secara spontan (tanpa diminta). wadah perhimpunan FIU seluruh dunia.

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip berdasarkan EGMONT Group yang merupakan wadah perhimpunan FIU seluruh dunia.




119

23/01/2017 2:42:49 PM

DUAN MASYARAKAT Tabel 17 Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Kepada PPATK LAPORAN TAHUNAN Januari 2013 s.d. Desember 2016

PENGADUAN MASYARAKAT Jenis Pelapor Periode PENGADUAN MASYARAKAT Individu Lembaga

Total

2016 03

Tabel 17 Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Kepada PPATK Januari 2013 s.d. Desember 2016 Januari 2013 s.d. Desember 2016

2013 33 54 Kepada PPATK87 TABEL 17. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan 2014

2015

219

Periode

99 Individu

2013

282

17 Lembaga

Total

33

54

87

219

63

2016 (s.d. Des‐2016)

47

Jumlah 2015 Jan‐2013 s.d. Des‐2016

398 99

2014

63

Jenis Pelapor

11

116

2016 (s.d. Des‐2016)

47

11

58


398

145

543

58

282

17145

116

543

Grafik 8 yang DIsampaikan Kepada PPATK Distribusi Pengaduan Masyarakat yang DIsampaikan Kepada PPATK GRAFIK 8. Distribusi Pengaduan Masyarakat Grafik 8 Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Distribusi Pengaduan Masyarakat yang DIsampaikan Kepada PPATK Selama Tahun 2016 Selama Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Selama Tahun 2016

Lembaga Lembaga 1111 19% 19%

Individu 47 81% Individu

47 81%



91

23/01/2017 2:42:49 PM

PELAPORAN 1. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan LAPORAN TAHUNAN

2016

Tabel 18 PELAPORAN Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU PELAPORAN

1.

04

Berdasarkan Jenis PJK Pelapor 1. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan s.d. Desember 2016

Sesudah Berlakunya UU TPPU Sebelum No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Berlakunya UU Jumlah Jan Tabel 18 PPATK Sebelum TABEL 18. Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima dan TPPU Jumlah PJK Pelapor 2016 Tahun 2016 Tahun 2015 Jenis PJK Pelapor 2003 s.d. No. 8 Thn 2010 (s.d. Des‐2016) Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Tahun Kumulatif Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan JenisKumulatif PJK Pelapor Des‐2016 Jumlah (s.d. Oktober 2011‐2014 Des‐2015 s.d. Des‐ Nov‐2016 Des‐2016 s.d. Des‐ Berdasarkan Jenis PJK Pelapor 2010)*) s.d. Desember 2016 2015 2016

(1)

(2)

Bank Ø Bank UmumJenis PJK Pelapor ¤ Bank Milik Negara ¤ Bank Swasta

(3)

s.d. Desember 2016 (4)

(5)

12,540

(1)

33,601

1,129

12,702

¤ Bank Pembangunan Daerah Bank

(2) 8,614 36,309

(3) (4) (5) (6) 4,543 2,803 124 26,567 1,4412,748 70,975

Ø Bank Umum ¤ Bank Asing

36,022 2,615

70,408 1,566 2,740 47 25,944

11,096

29,311

12,540

33,601

1,129

¤ Bank Milik Negara ¤ Bank Campuran

1,157

¤ Bank Swasta

Ø Bank Perkreditan Rakyat

287

1,387 1,397 43 10,866 567

¤ Bank Pembangunan Daerah

8,614

4,543

124

¤ Bank Asing

2,615

1,566

47

1,088 1,157

2,201 1,387

Non Bank

Ø Pasar Modal ¤ Bank Campuran Ø Asuransi Ø Bank Perkreditan Rakyat

27,615 2,939 287

Non Bank Ø Dana Pensiun

(8) 143 25,500

(9) 1,975 123,042

(10) 7,959 159,351

16,573 149

28

4462,705

2,324 39

24,808 50

121,160 580

157,182 2,592

109 5,207

11

4891,221

1,331

10,023

50,200

61,296

58,066

70,606

4 3,500

9

43

11,763

2,343

623

767

1,975

1,882

2,169

40

115,069

142,684

220

1,110

48

467 692

57

33

4,67243

237 48

322 692

3,267 1,882

20,859 2,169

23,798 40

36

43

371

0

0

22,960 21,179

2,227

1,435

22,960

Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Asing Komoditi Ø Money Remittance/KUPU

22,122

21,179

647

30

2,462

170

Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi Ø Penyelenggara E‐Money Ø Koperasi

0

85

30,166

446

39

0 30,166 1,002 647

437

0 1,920 145

14,002

4,672

237

8,738

0

0

2,462 1,002 170 14,002 2,249273 85

69 0

69 0 0

10 0 0

10 0 0 0

132,851 0 5,030 0

8,738

52

2,249

16

52

0

16

0

0

50

23,027

2,029 0

23,027 0

115,069 13

156

820

3,458

4,546

322

266

3,267

20,859

23,798

0

13

13

14

273

755

25

36,832

58,954

69

297

43,286

44,721

105

36,832

939

58,954

379

297

4,742

9,453

9,483

131

105

939

1,076

1,076

0

0

0

0

0

0

4,668 0

4,401 0

0

0

4,742

2

5

1

9,453

25 9,483

37

1,076

1,076

16

69 37

87

1

5

5

2

0

0

0

238,111 0

302,035 0

369

2

87

87

5

5

48,527 0

36

87

5

0

1

33

44,721

6,915

0

131

6,915

220 14

43,286

6,324

0

266 379

883

6,324

28

11

142,68413

883

755

56,7330

0

143

33

489

27

309

26

(11)

12,920 63 371 623 567

12,920

63,924 0

(7)

4,546 9

1

Total LTKM Ø Lainnya

309 2,372

3,5003,458

22,122

0

57

820 2,343

2,939

0

4

70,606

156 467

Ø Asuransi

0

58,066

109

61,296

145 33

Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Ø Dana Pensiun Asing Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing Ø Money Remittance/KUPU

Ø Penyelenggara E‐Money

11,763

(s.d. Des‐2016)

437 26

27

0

Des‐2016 Jumlah 10,023 50,200

5,207

2,201

0

Jumlah PJK Pelapor 2016 24,808 2003 s.d. 121,160 157,182

16,573

1,088

0

(11) 149

7,959

Ø Pasar Modal

30

Jumlah Jan

(10) 159,351

2,592

2,227

1,441

767

(9) 123,042

580

Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing

1,435

63

12,702

1,110

(8) 25,500

2,029

61,876 0

Ø Lainnya

(7)

1,920

61,876

27,615 1

Ø Koperasi

(6)

Sesudah Berlakunya UU TPPU Sebelum 36,309 70,975 2,803No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) 26,567 2,748 2,372 Berlakunya UU TPPU Tahun 2016 Tahun 2015 36,022 70,408 2,740 25,944 2,705 2,324 No. 8 Thn 2010 Tahun Kumulatif Kumulatif (s.d. Oktober 11,096 2011‐2014 29,311Des‐2015 1,397s.d. Des‐10,866 1,221 1,331 Nov‐2016 Des‐2016 s.d. Des‐ 2010)*) 2015 2016

16 1 2

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. Data Tahun 2010s.d.Desember dihitungs.d. s.d.Desember Desember 2010. **) *)Data Tahun 20162010. menggunakan Database SIAPUPPT per 31 Desember 2016. *) Data Tahun2012 2010 dihitung Total LTKM

63,924

132,851

5,030

56,733

4,668

4,401

48,527

238,111

302,035

369

**)**) Data Data Tahun 2012s.d. s.d.Desember 2016menggunakan menggunakan Database SIAPUPPT per 31 Desember 2016. Tahun 2012 Desember 2016 Database SIAPUPPT per 31 Desember 2016.

Grafik 9 Grafik 9 Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM GRAFIK 9. Menurut Jenis PJK Pelapor Menurut Jenis PJK Pelapor Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM Tahun 2016 Tahun 2016 Menurut Jenis PJK Pelapor

Grafik 10 Grafik 10 Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor yang Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor yang GRAFIK 10. Menyampaikan LTKM Menyampaikan LTKM Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor yang Tahun 2016 Tahun 2016 Menyampaikan LTKM Tahun 2016

Tahun 2016

Non Bank 23,027 47% Non Bank

23,027 47%

Bank 149 40%

Bank 25,500 53% Bank

Bank 149 40%

Non Bank 220 60% Non Bank

25,500 53%

220 60%


92




121

121

23/01/2017 2:42:50 PM

28.8%

250,000

2016

25.3% LAPORAN TAHUNAN

200,000

36.4%

302,035 LAPORAN TAHUNAN 2016 Grafik 11 GRAFIK 11. Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM253,508 150,000

Perkembangan Jumlah per‐tahun dan Kumulatif LTKM Januari 2012 s.d. Desember 2016 100,000 196,775 Januari 2012 s.d. Desember 2016 350,000

300,000 350,000

Grafik 11 157,087 115,167 Perkembangan Jumlah per‐tahun dan Kumulatif LTKM Januari 2012 s.d. Desember 2016 50,000

31,021

0

300,000 250,000

41,920

2012

250,000 200,000

Jumlah Kumulatif

200,000

150,000

Jumlah Per‐tahun

25.3%

36.4%

2014

28.8%

56,733

48,527

2015

2016

19.1%

28.8%

2013

25.3%

19.1%

39,688

Perkembangan Kumulatif (%) 302,035

Catatan : ‐ Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003 253,508 36.4% 302,035 ‐ Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2012 196,775 253,508 196,775 115,167 s.d. Desember 2016 157,087

150,000

100,000

100,000

50,000

157,087

115,167

50,000

31,021

0

41,920

31,021

0

2012

39,688

56,733

2014

2015

39,688 Grafik 12 56,733

41,920

2013

48,527

48,527 2016

2012 2013 2014 2015 2016 Perkembangan Jumlah LTKM per‐tahun dan Rata‐rata Penerimaan per‐Bulan Jumlah Kumulatif Jumlah Per‐tahun Perkembangan Kumulatif (%) Jumlah Kumulatif Jumlah Per‐tahun Perkembangan Kumulatif (%) Januari 2012 s.d. Desember 2016

CatatanCatatan : ‐ Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003 : Catatan : ‐ Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003 - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003 60,000 56,733 ‐ Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2012 ‐ Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2012 - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2012 s.d. Desember 2016 s.d. Desember 2016 s.d. Desember 2016

48,527

50,000

41,920 Grafik 12 GRAFIK 12. Perkembangan JumlahGrafik 12 LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan 39,688 Perkembangan Jumlah LTKM per‐tahun dan Rata‐rata Penerimaan per‐Bulan Perkembangan Jumlah LTKM per‐tahun dan Rata‐rata Penerimaan per‐Bulan Januari 2012 2016 40,000 s.d. Desember Januari 2012 s.d. Desember 2016 Januari 2012 s.d. Desember 2016 31,021

60,000

60,000 50,000 40,000

20,000

41,920

48,527

39,688

41,920

20,00031,021

39,688

31,021

30,000

30,000

56,733 48,527

50,000 30,000 40,000

56,733

10,000

20,000

02,585

10,000

10,000

0

2012

2,585 2012

0

3,493

2,585

2012

3,493

4,728

3,307

2013

3,493

4,728

3,307

2013

2014 Jumlah Per‐tahun

Jumlah Per‐tahun

2013

4,044

2014 4,728

3,307

2015

2016

4,044

2015

2016 Rata‐rata per‐bulan

Rata‐rata per‐bulan

2014

4,044

2015

2016

Catatan : Catatan : ‐ Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2012 s.d. November 2016 Catatan : ‐ Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2012 s.d. November 2016 Jumlah Per‐tahun - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5Rata‐rata per‐bulan tahun terakhir sejak tahun 2012 s.d. November 2016

Tabel 19 Catatan : ‐ Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2012 s.d. November 2016 Tabel 19 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK TABEL 19. Perkembangan Berdasarkan Kategori Terlapor Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Tabel 19 s.d. Desember 2016 Berdasarkan Kategori Terlapor Berdasarkan Kategori Terlapor

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK s.d. Desember 2016 Jumlah LTKM s.d. Desember 2016 Berdasarkan Kategori Terlapor % Distribusi Jenis Kategori Terlapor Tahun 2016 s.d. Desember 2016 Des‐2015

(1) (2) Jenis Kategori Terlapor

Jenis Kategori Terlapor Perorangan Ø Laki‐Laki Ø Perempuan (1)

4,776 3,144 1,632 (2)

Des‐2015

Perusahaan/Korporasi

(1)

Perorangan Perorangan Ø Laki‐Laki Total LTKM Ø Perempuan Ø Laki‐Laki

Ø Perempuan

Perusahaan/Korporasi

254

4,776 3,144 5,030 1,632 254

Tahun 2015 (s.d. Des‐2015)

Nov‐2016

(3)

(4)

(5)

Total LTKM

5,030

(8) % Distribusi (9)

(6)

(2)

4,352

52,381 4,776 34,297 56,733 18,084 3,144

1,632

4,352

392

(3)

(4)

348

4,043

(5)

8.3

4,276 4,053 44,484 52,381 4,276 4,053 100.0 2,730 4,4012,641 4,668 48,52728,572 1,546 1,412 34,297 2,730 15,912 2,641

18,084 392

56,733 254

4,668 4,352

5,030

56,733

1,546

348

4,401 392


4,668

1,412

4,043

48,527 348

4,401



m‐to‐m

Tahun 2016 Tahun 2015 Tahun 2016 52,381 4,053 44,484 ‐15.1 Tahun 2015 4,276 Tahun 2016 91.7(s.d. Des‐2016) Des‐2015 Nov‐2016 Des‐2016 Nov‐2016 Des‐2016 (s.d. Des‐2015) (s.d. Des‐2016) 64.2 34,297 2,730 2,641 28,572 ‐16.0 (s.d. Des‐2015) (s.d. Des‐2016) 18,084 1,546 1,412 15,912 35.8 ‐13.5 (3) (4) (5) (6) (8)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Total LTKM Perusahaan/Korporasi

(s.d. Des‐2016)

Tahun 2016 Des‐2016 Jumlah LTKM (s.d. Des‐2016)

Jumlah LTKM

Perkembangan Des‐2016 (Dalam Persen)

(6)

37.0

91.7 44,484 64.2 ‐12.5 35.8 28,572

15,912 8.3

100.0 4,043

48,527

y‐on‐y

c‐to‐c

‐15.1 ‐16.0 ‐13.5 (9)

‐15.1 y‐on‐y ‐16.7 ‐12.0 (10)

37.0

‐7.1

Perkembangan Des‐2016

Perkembangan Des‐2016 (Dalam Persen) % Distribusi (Dalam Persen) (10) (11) Tahun 2016 (s.d. Des‐2016) m‐to‐m

(8)

‐15.1 ‐15.1 91.7 ‐14.5 ‐16.0 ‐16.0 ‐12.5 ‐13.5 64.2 ‐13.5

35.8

37.0

37.0

‐12.58.3

‐12.5

100.0

m‐to‐m c‐to‐c

y‐on‐y

c‐to‐c

(10)

(11)

‐15.1 ‐16.0 ‐13.5

‐15.1 ‐16.7 ‐12.0

‐14.5 37.0

37.0

‐7.1

‐12.5

‐12.5

‐14.5

(9)

(11)

‐15.1 ‐15.1 ‐16.7 ‐12.0 ‐16.0

‐13.5

‐7.1

122

122 LAPORAN TAHUNAN 2016

122 93 23/01/2017 2:42:51 PM

94



Catatan : Jumlah LTKM dihitung berdasarkan Lokasi Pelaporan. Jumlah LTKM tidak Mencerminkan Terjadinya Tindak Pidana.

Catatan : Jumlah LTKM dihitung berdasarkan Lokasi Pelaporan. Jumlah LTKM tidak Mencerminkan Terjadinya Tindak Pidana.

Gambar Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Kumulatif LTKM Gambar Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Kumulatif LTKM Januari 2016 s.d. Desember 2016 Januari 2016 s.d. Desember 2016



123

23/01/2017 2:42:51 PM

2016 2016


Tabel 20 Tabel 20 PPATK Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK TABEL 20. Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan s.d. Desember 2016 s.d. Desember 2016 s.d. Desember 2016 Jumlah LTKM

Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perseorangan Jenis Pekerjaan Utama Des‐2015

Terlapor Perseorangan

Des‐2015

(1) (2) Ø Pengusaha/Wiraswasta 1,442 (1) (2) Ø Pegawai Swasta 1,098 Ø Pengusaha/Wiraswasta 1,442 Ø PNS (termasuk pensiunan) 799 Ø Pegawai Swasta 1,098 Ø Ibu Rumah Tangga Ø PNS (termasuk pensiunan) 799254 Ø Pedagang Ø Ibu Rumah Tangga 254180 Ø Pelajar/Mahasiswa Ø Pedagang 180112 Ø Profesional dan Konsultan Ø Pelajar/Mahasiswa 112100 Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) Ø Profesional dan Konsultan 100168 Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) 168110 (termasuk pensiunan) Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD 110 Ø Pejabat Lembaga Legislatif dan (termasuk pensiunan) 98 Pemerintah Ø Pejabat Lembaga Legislatif dan 98 64 Ø Pengajar dan Dosen Pemerintah Ø Pegawai Bank Ø Pengajar dan Dosen 64 57 Ø Pengurus dan pegawai Ø Pegawai Bank 57 yayasan/lembaga berbadan hukum 10 Ø Pengurus dan pegawai lainnya yayasan/lembaga berbadan hukum 10 Ø Buruh, Pembantu Rumah Tangga lainnya 15 dan Tenaga Keamanan Ø Buruh, Pembantu Rumah Tangga 15 11 Ø Petani dan Nelayan dan Tenaga Keamanan Ø Pengurus/Pegawai LSM/organisasi 11 Ø Petani dan Nelayan 6 tidak berbadan hukum lainnya Ø Pengurus/Pegawai LSM/organisasi 6 Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan tidak berbadan hukum lainnya 5 organisasi dan kelompok keagamaan Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan 5 3 Ø Pengurus Parpol organisasi dan kelompok keagamaan Ø Pegawai Money Changer Ø Pengurus Parpol 3 0 Ø Pengrajin Ø Pegawai Money Changer 0 0 Ø Tidak Teridentifikasi dll Ø Pengrajin 0 244 Total Terlapor Perseorangan 4,776 Ø Tidak Teridentifikasi dll 244 Total Terlapor Perseorangan 4,776

Perkembangan Des‐2016 (Dalam Persen) Perkembangan Des‐2016 (Dalam Persen)

% Distribusi Tahun 2016 % Distribusi (s.d. Des‐2016) Tahun 2016

Jumlah LTKM

Tahun 2015 Tahun 2016 Nov‐2016 Des‐2016 (s.d. Des‐2015) (s.d. Des‐2016) (s.d. Des‐2016) Tahun 2015 Tahun 2016 Nov‐2016 Des‐2016 (s.d. Des‐2015) (s.d. Des‐2016)

m‐to‐m

m‐to‐m

(4) 1,158 (4) 1,198 1,158 644 1,198 283 644 151 283 165 151 16591 91118

(5) 1,268 (5) 1,046 1,268 336 1,046 260 336 164 260 169 164 16986 86107

(6) 13,470 (6) 11,420 13,470 4,513 11,420 2,852 4,513 1,899 2,852 1,828 1,899 1,221 1,828 1,010 1,221

(8) 30.3 (8) 25.7 30.3 10.1 25.7 6.4 10.1 6.44.3 4.34.1 4.12.7 2.72.3

954799

11853

10767

1,010 777

2.31.7

‐36.3 ‐39.1

‐36.3 ‐39.1

5.9 ‐2.8

799 898

53

67

777 773

1.7 1.7

‐39.1 ‐38.8

‐39.1 ‐38.8

‐2.8 ‐13.9

898656 656414

6036

6040 40 0 0 18

773 506 200 506 200 193

1.71.1 1.10.4

‐38.8 ‐37.5 ‐100.0 ‐37.5

‐38.8 ‐37.5 ‐100.0 ‐37.5

‐13.9 ‐22.9 ‐51.7 ‐22.9

414 231

36 6 6 28

0.4 0.4

‐100.0 80.0

‐100.0 80.0

‐51.7 ‐16.5

231

28

18

193

0.4

80.0

80.0

60

(10) ‐12.1 (10) ‐4.7 ‐12.1 ‐57.9 ‐4.7 2.4 ‐57.9 ‐8.9 2.4 50.9 ‐8.9 ‐14.0 50.9 ‐36.3 ‐14.0

c‐to‐c

c‐to‐c

(3) 18,451 (3) 13,588 18,451 4,443 13,588 3,270 4,443 2,473 3,270 1,406 2,473 1,110 1,406 954 1,110

60

(9) ‐12.1 (9) ‐4.7 ‐12.1 ‐57.9 ‐4.7 2.4 ‐57.9 ‐8.9 2.4 50.9 ‐8.9 ‐14.0 50.9 ‐36.3 ‐14.0

y‐on‐y

y‐on‐y

(11) ‐27.0 (11) ‐16.0 ‐27.0 1.6 ‐16.0 ‐12.8 1.6 ‐23.2 ‐12.8 30.0 ‐23.2 10.0 30.0 5.9 10.0

‐16.5

100

19

20

170

0.4

33.3

33.3

70.0

100120

1914

2017

170 168

0.40.4

33.3 54.5

33.3 54.5

70.0 40.0

120110

14 2

17 1

16869

0.40.2

54.5 ‐83.3

54.5 ‐83.3

40.0 ‐37.3

110 54

2

1

69 50

0.2 0.1

‐83.3 ‐80.0

‐83.3 ‐80.0

‐37.3 ‐7.4

5028 28 4 4 2 23,331 44,484 3,331

0.10.1 0.10.0 0.00.0 0.07.5 100.0 7.5

‐80.0 0.0 0.0n.a. n.a. n.a. 59.0 n.a. ‐15.1 59.0

‐80.0 0.0 0.0n.a. n.a. n.a. 59.0 n.a. ‐15.1 59.0

‐15.1

‐15.1

‐7.4 40.0 ‐63.6 40.0 ‐66.7 ‐63.6 2.0 ‐66.7 ‐15.1 2.0 ‐15.1

54 20

9

9 3 3 0 0 1 1237 4,276 237

2011 11 6 63,267 52,381 3,267 52,381

1

1 3 3 1 1 1 1388 4,053 388

4,276

4,053

44,484

100.0

Tabel 21 TABEL 21. Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Tabel 21 TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor Berdasarkan Jenis PJK Pelapor Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU s.d. Desember 2016 s.d. Desember 2016 Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Desember 2016 Sesudah Berlakunya UU TPPU Sebelum Jenis PJK Pelapor

Jenis PJK Pelapor

(1) Bank

No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Berlakunya UU Sesudah Berlakunya UU TPPU Sebelum Jumlah Jan TPPU Jumlah PJK Pelapor 2016 Tahun 2016 Tahun 2015 No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) 2003 s.d. Berlakunya UU No. 8 Thn 2010 (s.d. Des‐2016) Jumlah Jan Tahun Kumulatif Kumulatif Des‐2016 Jumlah PJK Pelapor 2016 TPPU Jumlah Tahun 2015 Tahun 2016 (s.d. Oktober 2011‐2014 Des‐2015 2003 s.d. s.d. Des‐ Nov‐2016 Des‐2016 s.d. Des‐ No. 8 Thn 2010 (s.d. Des‐2016) Tahun Kumulatif Kumulatif 2010)*) Des‐2016 Jumlah 2015 2016 (s.d. Oktober 2011‐2014 Des‐2015 s.d. Des‐ Nov‐2016 Des‐2016 s.d. Des‐ (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 2010)*) 2015 2016

(1) Ø Bank Umum Bank

36,309 (2) 36,022 36,309

70,975 (3) 70,408 70,975

2,803 (4) 2,740 2,803

26,567 (5) 25,944 26,567

2,748 (6) 2,705 2,748

2,372 (7) 2,324 2,372

25,500 (8) 24,808 25,500

123,042 159,351 (9) (10) 121,160 159,351 157,182 123,042

149 (11) 109 149

1094

¤ Bank Milik Negara Ø Bank Umum

11,096 36,022

29,311 70,408

1,397 2,740

10,866 25,944

1,221 2,705

1,331 2,324

10,023 24,808

50,200 157,182 61,296 121,160

¤ Bank Swasta ¤ Bank Milik Negara

12,540 11,096

33,601 29,311

1,129 1,397

12,702 10,866

1,110 1,221

767 1,331

11,763 10,023

58,066 50,200

70,606 61,296

4 57

¤ Bank Pembangunan Daerah ¤ Bank Swasta

8,614 12,540

4,543 33,601

124 1,129

1,441 12,702

309 1,110

767143

1,975 11,763

7,959 58,066

16,573 70,606

5728

¤ Bank Asing ¤ Bank Pembangunan Daerah

2,615 8,614

1,566 4,543

12447

446 1,441

30939

14350

580 1,975

2,592 7,959

5,207 16,573

2811

¤ Bank Campuran ¤ Bank Asing

1,157 2,615

1,387 1,566

47 43

446489

39 26

50 33

580467

2,343 2,592

3,500 5,207

11 9

Ø Bank Perkreditan Rakyat ¤ Bank Campuran

287 1,157

567 1,387

43 63

489623

26 43

33 48

467692

1,882 2,343

2,169 3,500

9 40

2,227 63

30,166 623

1,920 43

2,029 48

23,027 692

115,069 1,882

142,684 2,169

40220

Non Bank Ø Bank Perkreditan Rakyat

27,615 287

61,876 567

Ø Pasar Modal Non Bank

1,088 27,615

2,201 61,876

27 2,227

Ø Asuransi Ø Pasar Modal

2,939 1,088

12,920 2,201

27371

Ø Dana Pensiun Ø Asuransi

2,9391

0 12,920

371 0

Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing Ø Dana Pensiun Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing Asing Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Ø Money Remittance/KUPU Asing Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Ø Money Remittance/KUPU Komoditi Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Ø Koperasi Komoditi Ø Penyelenggara E‐Money Ø Koperasi Ø Lainnya Ø Penyelenggara E‐Money

Ø Lainnya

Total LTKM

Total LTKM

11,435

22,960 0

22,122 1,435

21,179 22,960

22,122 30 30 0 0

0

0 0

4,6720

156 2,029

145237

156322

237 0

322 0

820 23,027 3,267 820 13 3,267

3,458 115,069

4,546 142,684

22033

20,859 3,458

23,798 4,546

3336

13 20,859

14 23,798

36 1

0 266

6,324 13

43,286 13

44,721 14

1 25

647 1,002

8,738 14,002

273755

266883

6,915 6,324

36,832 43,286

58,954 44,721

2569

21,179 2,462

647 170

8,738 2,249

755 379

883 297

6,915 4,742

36,832 9,453

58,954 9,483

69 37

85 2,462

17010

52 2,249

379131

297105

939 4,742

131

105

69

10

0

0 0

0 0

0 0

63,924 0

132,851 0

132,851

52

16

0

0

1,076 9,453

1,076 9,483

3716

2

1,076 87

1,076 87

16

2 5

87 5

87 5

1 2

5 0

2 0

939

16 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5 0

05,030

56,733 0

04,668

04,401

48,527 0

5,030

56,733



145 1,920

0 273

69 0

63,924

4,672 437 14,002 0

85

01,002

437 30,166

4,668

4,401

48,527

5 0 238,111 0

238,111

302,035 0

302,035

1

0369 369

124 124


95

23/01/2017 2:42:52 PM

2016 2016


Tabel 22 Tabel 22 TABEL 22. Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kelompok UmurBerdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan Terlapor Perseorangan Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan s.d. Desember 2016 s.d. Desember 2016 s.d. Desember 2016 Kategori Umur Kategori Umur Terlapor Perseorangan Terlapor Perseorangan (1) (1)

Ø Usia Dibawah 30 tahun Ø Usia Dibawah 30 tahun Ø Usia 30 ‐ 40 tahun Ø Usia 30 ‐ 40 tahun Ø Usia 40 ‐ 50 tahun Ø Usia 40 ‐ 50 tahun Ø Usia 50 ‐ 60 tahun Ø Usia 50 ‐ 60 tahun Ø Usia Diatas 60 tahun Ø Usia Diatas 60 tahun Ø Tidak Teridentifikasi Ø Tidak Teridentifikasi Total Terlapor Perseorangan Total Terlapor Perseorangan

Jumlah LTKM Jumlah LTKM Des‐2015 Des‐2015

(2) (2)

Tahun 2015 Tahun 2015 (s.d. Des‐2015) (s.d. Des‐2015)

(3) (3)

Nov‐2016 Nov‐2016

(4) (4)

Des‐2016 Des‐2016

(5) (5)


(6) (6)

% Distribusi % Distribusi Tahun 2016 Tahun 2016 (s.d. Des‐2016) (s.d. Des‐2016) (8) (8)

Perkembangan Des‐2016 Perkembangan Des‐2016 (Dalam Persen) (Dalam Persen) m‐to‐m m‐to‐m

y‐on‐y y‐on‐y

(9) (9)

(10) (10)

c‐to‐c c‐to‐c

(11) (11)

931 931 1,338 1,338 1,411 1,411 815 815 224 224 57 57

10,532 10,532 15,609 15,609 14,252 14,252 8,845 8,845 2,591 2,591 552 552

887 887 1,204 1,204 1,165 1,165 678 678 294 294 48 48

985 985 1,194 1,194 967 967 563 563 269 269 75 75

10,392 10,392 12,865 12,865 11,315 11,315 6,812 6,812 2,518 2,518 582 582

23.4 23.4 28.9 28.9 25.4 25.4 15.3 15.3 5.7 5.7 1.3 1.3

5.8 5.8 ‐10.8 ‐10.8 ‐31.5 ‐31.5 ‐30.9 ‐30.9 20.1 20.1 31.6 31.6

5.8 5.8 ‐10.8 ‐10.8 ‐31.5 ‐31.5 ‐30.9 ‐30.9 20.1 20.1 31.6 31.6

‐1.3 ‐1.3 ‐17.6 ‐17.6 ‐20.6 ‐20.6 ‐23.0 ‐23.0 ‐2.8 ‐2.8 5.4 5.4

4,776 4,776

52,381 52,381

4,276 4,276

4,053 4,053

44,484 44,484

100.0 100.0

‐15.1 ‐15.1

‐15.1 ‐15.1

‐15.1 ‐15.1

Tabel 23 TABEL 23. Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Tabel 23 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal s.d. Desember 2016 s.d. Desember 2016 s.d. Desember 2016 Jumlah LTKM Jumlah LTKM Dugaan Tindak Pidana Asal Dugaan Tindak Pidana Asal

(1) (1) Terkait Tindak Pidana Terkait Tindak Pidana Ø Penipuan Ø Penipuan Ø Korupsi Ø Korupsi Ø Perjudian Ø Perjudian Ø Di Bidang Perbankan Ø Di Bidang Perbankan Ø Narkotika Ø Narkotika Ø Di Bidang Perpajakan Ø Di Bidang Perpajakan Ø Terorisme Ø Terorisme Ø Penyuapan Ø Penyuapan Ø Penggelapan Ø Penggelapan Ø Di Bidang Kelautan Ø Di Bidang Kelautan Ø Perdagangan Manusia Ø Perdagangan Manusia Ø Pencurian Ø Pencurian Ø Prostitusi Ø Prostitusi Ø Di Bidang Kehutanan Ø Di Bidang Kehutanan Ø Di Bidang Lingkungan Hidup Ø Di Bidang Lingkungan Hidup Ø Pemalsuan Uang Ø Pemalsuan Uang Ø Psikotropika Ø Psikotropika Ø Di Bidang Pasar Modal Ø Di Bidang Pasar Modal Ø Penyelundupan Barang Ø Penyelundupan Barang Ø Penyelundupan Imigran Ø Penyelundupan Imigran Ø Di Bidang Asuransi Ø Di Bidang Asuransi Ø Penculikan Ø Penculikan Ø Penyelundupan Tenaga Kerja Ø Penyelundupan Tenaga Kerja Ø Perdagangan Senjata Gelap Ø Perdagangan Senjata Gelap Ø Tindak pidana lain yang diancam

Ø Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih lebih

Tidak Teridentifikasi Tindak Tidak Teridentifikasi Tindak Pidana/dll Pidana/dll Total LTKM Total LTKM

96

Des‐2015 Des‐2015


Nov‐2016 Nov‐2016

Des‐2016 Des‐2016


(2) (2) 1,038 1,038 566 566 163 163 89 89 38 38 82 82 48 48 18 18 18 18 3 03 0 0 10 41 4 1 01 00 0 0 00 10 01 0 0 00 00 0 0 0

(3) (3) 13,534 13,534 6,379 6,379 2,079 2,079 1,087 1,087 1,865 1,865 504 504 622 622 185 185 160 160 211 211 16 16 12 12 43 43 10 10 12 12 19 19 2 2 1 51 35 83 8 0 00 00 0 0 0

(4) (4) 1,093 1,093 527 527 337 337 13 13 38 38 68 68 31 31 28 28 24 24 8 08 0 0 20 12 1 0 20 12 1 0 00 00 00 0 0 00 00 0 0 0

(5) (5) 1,127 1,127 707 707 137 137 19 19 25 25 57 57 23 23 77 77 37 37 15 15 0 0 0 00 00 0 0 10 01 0 0 00 00 00 0 0 00 00 0 0 0

(6) (6) 13,164 13,164 6,574 6,574 2,829 2,829 883 883 602 602 528 528 387 387 340 340 320 320 118 118 72 72 63 63 10 10 8 8 7 67 66 6 6 56 45 14 1 0 00 00 0 0 0

6 6

311 311

13 13

29 29

3,992 3,992

43,199 43,199

3,575 3,575

5,030 5,030

56,733 56,733

4,668 4,668

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan LAPORAN TAHUNAN 2016


% Distribusi % Distribusi Tahun 2016 Tahun 2016 (s.d. Des‐2016) (s.d. Des‐2016)

Perkembangan Des‐2016 Perkembangan Des‐2016 (Dalam Persen) (Dalam Persen) m‐to‐m m‐to‐m

y‐on‐y y‐on‐y

c‐to‐c c‐to‐c

(8) (8) 27.1 27.1 49.9 49.9 21.5 21.5 6.7 6.7 4.6 4.6 4.0 4.0 2.9 2.9 2.6 2.6 2.4 2.4 0.9 0.9 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(9) (9) 8.6 8.6 24.9 24.9 ‐16.0 ‐16.0 ‐78.7 ‐78.7 ‐34.2 ‐34.2 ‐30.5 ‐30.5 ‐52.1 ‐52.1 327.8 327.8 105.6 105.6 400.0 400.0 n.a. n.a. n.a. n.a. ‐100.0 ‐100.0 ‐100.0 ‐100.0 ‐100.0 ‐100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. ‐100.0 ‐100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

(10) (10) 8.6 8.6 24.9 24.9 ‐16.0 ‐16.0 ‐78.7 ‐78.7 ‐34.2 ‐34.2 ‐30.5 ‐30.5 ‐52.1 ‐52.1 327.8 327.8 105.6 105.6 400.0 400.0 n.a. n.a. n.a. n.a. ‐100.0 ‐100.0 ‐100.0 ‐100.0 ‐100.0 ‐100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. ‐100.0 ‐100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

(11) (11) ‐2.7 ‐2.7 3.1 3.1 36.1 36.1 ‐18.8 ‐18.8 ‐67.7 ‐67.7 4.8 4.8 ‐37.8 ‐37.8 83.8 83.8 100.0 100.0 ‐44.1 ‐44.1 350.0 350.0 425.0 425.0 ‐76.7 ‐76.7 ‐20.0 ‐20.0 ‐41.7 ‐41.7 ‐68.4 ‐68.4 200.0 200.0 500.0 500.0 0.0 0.0 33.3 33.3 ‐87.5 ‐87.5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

395 395

3.0 3.0

383.3 383.3

383.3 383.3

27.0 27.0

3,274 3,274

35,363 35,363

72.9 72.9

‐18.0 ‐18.0

‐18.0 ‐18.0

‐18.1 ‐18.1

4,401 4,401

48,527 48,527

100.0 100.0

‐12.5 ‐12.5

‐12.5 ‐12.5

‐14.5 ‐14.5

125 125

23/01/2017 2:42:52 PM

2016

LAPORAN TAHUNAN

2016

2. 2. Laporan Transaksi Keuangan Tunai Laporan Transaksi KeuanganLAPORAN TAHUNAN Tunai Grafik 13 GRAFIK 13. Perkembangan Perkembangan Jumlah per‐tahun dan Kumulatif LTKT Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT

2. Laporan Transaksi Keuangan Tunai

Januari 2012 s.d. Desember 2016 Januari 2012 s.d. Desember 2016

Grafik 13 Perkembangan Jumlah per‐tahun dan Kumulatif LTKT Januari 2012 s.d. Desember 2016

24,000,000 21,000,000 24,000,000

13.8%

18,000,000 21,000,000

13.8%

16.5% 13.0%

12,000,000 15,000,000

16.5%

21,107,554

9,000,000 12,000,000

12,247,141

2,033,228

0 Catatan :

1,851,086

2013

2,226,749

2014

2,022,920 2013

21,107,554 18,347,896

16,121,147

14,270,061

2,022,920

2012 2,033,228 Kumulatif LTKT 2012

18,347,896

16,121,147

14,270,061

12,247,141

3,000,000 6,000,000 0 3,000,000

15.0%

13.0%

15,000,000 18,000,000

6,000,000 9,000,000

15.0%

2,759,658

2015

1,851,086

2016

2,226,749

LTKT Per‐Tahun 2014

2,759,658

Perkembangan Kumulatif (%) 2015 2016

Catatan : ‐ Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003 Kumulatif LTKT LTKT Per‐Tahun Perkembangan Kumulatif (%) - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003 - Perkembangan ‐ Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d.Desember 2016. LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d. Desember 2016 Catatan : ‐ Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003 ‐ Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d.Desember 2016. Tabel 24

Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU TABEL 24. Perbandingan Jumlah LTKTBerdasarkan Jenis PJK Pelapor yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU Tabel 24 Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Desember 2016 Berdasarkan Jenis PJK Pelapor Sesudah Berlakunya UU TPPU Sebelum s.d. Desember 2016 s.d. Desember 2016 No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Berlakunya UU Jenis Pihak Pelapor Jenis Pihak Pelapor

(1) Bank

(1) Ø Bank Umum Bank Ø Bank Perkreditan Rakyat Ø Bank Umum

235,476 (6) 235,247 235,476 229 235,247

(7) 258,731 258,974

Jumlah Jan Jumlah PJK Pelapor 2003 s.d. Jan 2014 s.d. Des‐ Kumulatif Des‐2016 Jumlah PJK Pelapor 2016 Jumlah Jumlah Jan s.d. Des‐ 2003 s.d. Jan 2014 s.d. Des‐ Kumulatif 2016 Des‐2016 2016 Jumlah s.d. Des‐ (8) (9) (10) (11) 2016 2,743,499 12,419,884 21,040,777 141 (8) (9) (10) (11) 2,740,224 12,419,884 12,404,72821,040,777 21,023,802 2,743,499 141109

TPPU Sebelum Tahun 2015Sesudah Berlakunya UU TPPU Tahun 2016 No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) No. 8 Thn 2010 Berlakunya UU Tahun 2011‐ Kumulatif (s.d. Oktober TPPU Tahun 2015 2014 Des‐2015 s.d. Des‐ Nov‐2016 Tahun 2016 Des‐2016 No. 8 Thn 2010 2010)*) Tahun 2011‐ Kumulatif 2015 (s.d. Oktober 2014 Des‐2015 s.d. Des‐ Nov‐2016 Des‐2016 (2) (3) (4) (5) (6) (7) 2010)*) 2015

8,620,893 7,460,973 205,197 2,215,412 (2) (3) (4) (5) 8,619,074 8,620,893 7,451,344 7,460,973 205,034 205,197 2,213,160 2,215,412 1,819 9,629 163 2,252 8,619,074 7,451,344 205,034 2,213,160

258,974 243 258,731

3,275 2,740,224

10,530 1,819

28,751 9,629

762 163

11,337 2,252

2,262 229

1,416 243

16,159 3,275

56,247 15,156

66,777 16,975

32 41

Ø Pasar Modal Non Bank

44 10,530

24 28,751

0762

10 11,337

1 2,262

0 1,416

5 16,159

39 56,247

83 66,777

41 0

Ø Asuransi Ø Pasar Modal

16544

51724

00

346 10

01

00

54

867 39

Ø Asuransi Ø Dana Pensiun

0 165

0517

00

346 0

00

00

40

8670

Ø Dana Pensiun Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing

3 0

0 34

0 31

0 328

34 2,140 2,140 87 87 0

31 1,260 1,260 125 125 0

328 14,877 14,877 784 784 0

0 0 0 0 0 0 0 237,738 237,738

0

0

Non Bank Ø Bank Perkreditan Rakyat

1230

530

0 353

3 123 53 353 Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta 9,972 25,188 638 9,564 AsingØ Kegiatan Usaha Penukaran Valuta 9,972 25,188 638 9,564 Asing Ø Money Remittance/KUPU 346 2,898 41 929 Ø Money Remittance/KUPU 2,898 929 0 346 1 041 2 Ø Pos dan Giro 0 1 0 2 Ø Pos dan Giro Ø Koperasi 0 0 0 3 0 0 0 3 Ø Koperasi 0 0 30 130 Ø Pegadaian 0 0 30 130 Ø Pegadaian Ø Lainnya 0 0 0 0 Ø Lainnya 0 0 0 0 Total LTKT 8,631,423 7,489,724 205,959 2,226,749 Total LTKT 8,631,423 7,489,724 205,959 2,226,749

0 0 0 0 0 0 260,390 260,390

15,156 21,023,802 16,975 12,404,728

0804 804

49,629 49,629 4,611 4,611 3


1,032 83

0 0

1,0320

0 0

0807

0 3

807

3

59,601 59,601 4,957 4,957 3

33

33

4 4

3 3 84 87 87 84 87 87 77 207 207 77 207 207 0 0 0 0 0 0 2,759,658 12,476,131 21,107,554 2,759,658 12,476,131 21,107,554


10932

0

0

0

0

1

1 0

0 182

182

126 126


97

23/01/2017 2:42:53 PM

2016

LAPORAN TAHUNAN

Laporan Pembawaan Uang Tunai 3. 3. Laporan Pembawaan Uang Tunai

LAPORAN TAHUNAN

Tabel 25 TABEL 25. Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Lokasi Pelaporan Berdasarkan Lokasi Pelaporan s.d.Desember 2016 s.d.Desember 2016 Sebelum Tabel 25 Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Berlakunya UU Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU TPPU Tahun 2015 Tahun 2016 Lokasi Pelaporan No. 8 Thn 2010 Berdasarkan Lokasi Pelaporan Tahun 2011‐ Kumulatif Kumulatif Jumlah (s.d. Oktober s.d.Desember 2016 2014 Des‐2015 s.d. Des‐ Nov‐2016 Des‐2016 s.d. Des‐

2016

3. Laporan Pembawaan Uang Tunai

(1)

2010)*) 2015 2016 Sesudah Berlakunya UU TPPU Sebelum (2) (3) (4) No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) (5) (6) (7) (8) Berlakunya UU TPPU 2,683 1,612 0 1 0Tahun 2016 0 3,595 Tahun 2015 No. 8 Thn 2010 Tahun 2011‐ 2,866 6,430 0 Kumulatif 0 201 0Kumulatif 3,556 Jumlah (s.d. Oktober 2014 4 Des‐2015 0 s.d. Des‐ 0 Nov‐2016 0 Des‐2016 0 s.d. Des‐ 0 2010)*) 3 2015 2016

Ø Batam Lokasi Pelaporan Ø Soekarno Hatta Ø Bandung Ø Tanjung Balai Karimun (1) (2) 0 (3) 27 (4) Ø Tj. Pinang Ø Batam 2,683 97 1,612 15 0 Ø Ngurah Rai Denpasar Ø Soekarno Hatta 2,866 50 6,430 73 0 Ø Dumai 4 Ø Bandung 3 1 4 0 Ø Teluk Bayur Ø Tanjung Balai Karimun 0 7 27 2 1 Ø Teluk Nibung Ø Tj. Pinang 97 1 15 0 0 Ø Ngurah Rai Denpasar 50 3 73 1 0 Ø Medan Ø Dumai 1 0 4 0 Ø Balikpapan 2 Ø Teluk Bayur 7 0 2 0 Ø Pontianak 1 Ø Teluk Nibung 1 0 0 0 Ø Pekanbaru 1 Ø Medan 3 0 1 0 Ø Semarang (Tj. Emas) 1 Ø Balikpapan 0 0 2 12 0 Ø Lombok Ø Pontianak 0 0 1 0 Ø Palembang 1 Ø Pekanbaru 0 0 1 0 Ø Yogyakarta 2 Ø Semarang (Tj. Emas) 0 1 2 Ø Mataram 0 3 Ø Lombok 0 12 0 Ø Entikong 0 0 Ø Palembang 0 1 0 Ø Kuala Namu 0 0 Ø Yogyakarta 0 2 0 Ø Juanda 0 0 Ø Mataram 0 3 0 Total LPUT 5,711 8,191 Ø Entikong 0 0 1 *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. Ø Kuala Namu 0 0 0 *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. Ø Juanda 0 0 0 Total LPUT 5,711 8,191 4

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4

7 (6) 0 1 0 2 201 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 18 1 0 0 1 0 0 18 202 Grafik 14 (5)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 202

Jumlah Jan 2006 s.d. Des‐2016

(9)

(10)

Jumlah Jan 2006 s.d. 5,208 7,891 9,986Des‐2016 12,852 4 7 0 (8) 2 (9) 36 36 (10) 0 3,595 2 5,208 17 7,891 114 0 3,556 1089,986 183 12,852 233 0 0 0 4 4 5 7 0 2 0 36 2 9 36 0 2 0 17 0 1 114 233 0 108 1 183 2 5 5 0 0 1 4 3 3 9 0 0 2 2 4 4 1 0 0 0 0 2 2 5 0 1 3 2 6 6 3 0 1 0 3 12 12 4 0 2 1 4 2 2 2 0 0 0 2 4 4 3 6 6 0 1 5 5 0 12 12 0 3 4 4 1 2 2 0 15 15 15 0 4 4 0 14 14 14 1 5 5 0 7,304 15,513 21,224 3 4 4 15 15 15 14 14 14 7,304 15,513 21,224

(7)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. Perkembangan Jumlah per‐tahun dan Kumulatif LPUT

GRAFIK 14. Perkembangan JumlahJanuari 2012 s.d. Desember 2016 per-tahun dan Kumulatif LPUT Grafik 14

24,000 Perkembangan Jumlah per‐tahun dan Kumulatif LPUT Januari 2012 s.d. Desember 2016 Januari 2012 s.d. Desember 2016

24,000 20,000

52.5%

20,000 16,000

52.5%

16,000 12,000 12,000 8,000

4,000 4,000

0 0

38.6%

0.1%

11.8%

21,224

38.6%

12,432

8,000

0.1%

11.8%

8,971

12,432

13,902 13,902

8,971 2,027

3,461

1,470

2,027 2012

3,461 2013

1,470 2014

Kumulatif LPUT 2012 2013

LPUT Per‐Tahun 2014

13,920

21,224

13,920

18 18 2015

7,304 7,304 2016

Perkembangan Kumulatif (%) 2015 2016

Kumulatif LPUT LPUT Per‐Tahun Perkembangan Kumulatif (%) Catatan : ‐ Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2006 Catatan : ‐ Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d. Desember 2016. Catatan : ‐ Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2006 - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2006 - Perkembangan ‐ Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d. Desember 2016. LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d. Desember 2016.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 98



127

127

23/01/2017 2:42:53 PM

LAPORAN TAHUNAN

Tabel 26

LAPORAN TAHUNAN

2016

2016

TABEL 26. Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Tabel 26 Menurut Lokasi Pelaporan Menurut Lokasi Pelaporan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Januari 2005 s.d. Desember 2016 Menurut Lokasi Pelaporan Januari 2005 s.d. Desember 2016 Januari 2005 s.d. Desember 2016 Jumlah Lokasi Pelaporan Jan‐2006 %Jumlah Lokasi Pelaporan Jan‐2006 % s.d. Des‐2016 (1) Ngurah Rai Denpasar Batam Soekarno Hatta

(1) Ngurah Rai Denpasar Batam Soekarno Hatta

(2) 137 49 47

s.d. Des‐2016

(3) (2) 50.4%

137

18.0%49

(3) 50.4% 18.0%

17.3%47

17.3%

Pekan Baru

Pekan Baru

8

2.9% 8

2.9%

Pontianak

Pontianak

7

2.6% 7

2.6%

Medan

Medan

6

2.2% 6

2.2%

Dumai

Dumai

3

1.1% 3

1.1%

2

0.7%

2

0.7%

2

0.7%

1

0.4%

Tarakan

Tarakan

Tj. Pinang

Tj. Pinang

Teluk Bayur

Teluk Bayur

Kuala Namu

Kuala Namu Tj. Balai Karimun

Tj. Balai Karimun Halim Perdana Kusumah

Halim Perdana Kusumah Teluk Nibung

3

1.1% 3

2

0.7%

2

0.7%

2

0.7%

1

0.4%

1

0.4% 1

1

1.1%

0.4% 0.4%

Teluk Nibung

Juanda

1

0.4% 1

Juanda

Mataram

1

0.4% 1

0.4%

Mataram

Kuala Namu

1

0.4% 1

0.4%

1

0.4%

272

100.0%

Kuala Namu

Bandung

Bandung

272

0.4%

100.0%

Grafik 15 Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai GRAFIK 15. Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Grafik 15 Menurut Lokasi Pelaporan Menurut Lokasi Pelaporan Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Januari 2005 s.d. Desember 2016 Januari 2005 s.d. Desember 2016 Menurut Lokasi Pelaporan

Januari 2005 s.d. Desember 2016 Kuala Namu 1

Kuala Namu

1

Mataram

1

Mataram

1

Juanda

1

Teluk Nibung

Juanda

1

1 Halim Perdana Kusumah

1

Teluk Nibung

1 Tj. Balai Karimun

1

Halim Perdana Kusumah

1

Kuala Namu

2

Tj. Balai Karimun

1

Teluk Bayur

2

Kuala Namu

2

Tj. Pinang

2

Teluk Bayur

2

Tarakan

3

Tj. Pinang

2

Dumai

3

Tarakan

3

Dumai

3

Medan

6

Pontianak

7

Pekan Baru

8

Soekarno Hatta Batam

Medan

6

Pontianak

7

Pekan Baru

8

Soekarno Hatta

47

Batam

49

Ngurah Rai Denpasar

137

47 49

Ngurah Rai Denpasar

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan template laptah 2016 FIX.indd 99

137


128 99 23/01/2017 2:42:54 PM

Mei 2012 s.d. Desember 2016 Tahun 2016 LAPORAN TAHUNAN

Jenis Perusahaan Tahun Penyedia Barang dan Jasa Lainnya (PBJ) 2012‐2014

Kumulatif s.d.

Des‐2015 Barang dan JasaNov‐2016 4. Lain 4. Laporan Laporan Transaksi Transaksi Penyedia Penyedia Barang dan Jasa Lain Des‐2015

(1)

Ø Perusahaan Properti

Jumlah LTPBJ 2016

Tahun 2015

(2)

(3)

(4)

Des‐2016

Kumulatif s.d. Des‐2016

(6)

(7)

(5)

Mei 2012 s.d. Des‐2016

(8)

Tabel 27 TABEL 27. Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) 34,414 20162,484 28,785 1,697 1,854 27,663 Mei 2012 s.d. Desember Mei 2012 s.d. Desember 2016

Ø Pedagang Kendaraan BermotorJenis Perusahaan 26,062

Ø Pedagang Perhiasan/logam mulia

(1)

1,853

Ø Perusahaan Properti

Ø Balai Lelang

Ø Pedagang Kendaraan Bermotor

Ø Barang Seni / Antik

Ø Pedagang Perhiasan/logam mulia

0

Ø Tidak terklasifikasi

Ø Balai Lelang

Des‐2015

80

(2)

8

26,062

62,626

Ø Tidak terklasifikasi

(3) 2,484

1,631

Kumulatif s.d. Nov‐2016 Des‐2015

825 (4)

28,785

66

Des‐2016

14

(5) 1,697

12,513

1,631

0

80

0825

14

0

2760

8

4166

9

0

0 3,949

0

0 42,230

21

0

41

1,265

Kumulatif s.d. Des‐2016

13,801

Jumlah LTPBJ Mei 2012 s.d. Des‐2016

18(7)

(6) 1,854

9

1,377

1,853

21

Tahun 2016

12,513

34,414

276

Total LTPBJ Ø Barang Seni / Antik

Tahun 2015

1,377

Tahun Penyedia Barang dan Jasa Lainnya (PBJ) 2012‐2014

1,265

27,663

10

618

90,862 Jumlah PBJ Pelapor Mei 2012 s.d. Des‐ 2016

52,376

(8)

(9)

90,862

203

126

3,296 468

13,801

52,376

18

0618

3,296

4

4

4

10

0126

4680

10

62

0

3,351 0

4 3,147

0

147,068

0

0

4 42,212

0

62

Total LTPBJ 62,626 3,949 42,230 3,351 3,147 42,212 147,068 . atatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (November 2010)

108

0 325

Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (November 2010) Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (November .2010).

Grafik 16 Grafik 16 Jumlah dan Persentase Kumulatif Transaksi dari PBJ GRAFIK 16. Jumlah Jumlah dan Persentase Kumulatif Transaksi dari PBJ dan Persentase Kumulatif Transaksi dari PBJ Tahun 2016 (s.d. Desember 2016) Tahun 2016 (s.d. Desember 2016) Tahun 2016 (s.d. Desember 2016) Barang Seni / Balai Lelang

Pedagang Kendaraan Bermotor Pedagang 13,801 33%

Kendaraan Bermotor 13,801 33%

126 Balai Lelang 0% 126 0%

Perhiasan / logam mulia 129 5%

Perhiasan / logam mulia 129 5%


Antik Barang Seni / 4 Antik 0%

Perusahaan Properti 27,663 66%

4 0%

Perusahaan Properti 27,663 66%

129



23/01/2017 2:42:54 PM

Jum Pela 2012

2016

LAPORAN TAHUNAN

2016 2016 2016

LAPORAN TAHUNAN 5. Laporan Transaksi Keuangan Dari/Ke Luar Negeri LAPORAN TAHUNAN

LAPORAN TAHUNAN 5. Laporan Transaksi Keuangan Grafik 17 Dari/Ke Luar Negeri Grafik 18 5. Jumlah Pihak Pelapor LTKL Laporan Keuangan Dari/Ke Luar Negeri Jumlah LTKL Transaksi GRAFIK 17. GRAFIK 18. Negeri Menurut Jenis Pihak Pelapor Menurut Jenis Pihak Pelapor 5. Laporan Transaksi Keuangan Dari/Ke Luar Jumlah Grafik 17 Pihak Pelapor LTKL Menurut Jumlah Grafik 18 LTKL 5. Laporan Transaksi Keuangan Dari/Ke Luar Negeri

Jumlah Pihak Pelapor LTKL Grafik 17 Jenis Pihak Pelapor Menurut Jenis Pihak Pelapor Jumlah Pihak Pelapor LTKL Grafik 17 Menurut Jenis Pihak Pelapor UMUM Jumlah Pihak Pelapor LTKL 24 NON BANK Menurut Jenis Pihak Pelapor 23% UMUM

NON BANK UMUM 24 NON BANK 23%

NON BANK 24 UMUM 23% 24 23%

BANK UMUM 80 BANK UMUM 77%

Jumlah LTKL Grafik 18

NON BANK Jenis Pihak Pelapor Menurut Menurut Jenis Pihak Pelapor Jumlah LTKL UMUM Grafik 18 9.1%

Jumlah LTKL Menurut Jenis Pihak Pelapor

NON BANK UMUM 9.1% NON BANK UMUM NON BANK 9.1% UMUM 9.1%

Menurut Jenis Pihak Pelapor

BANK UMUM 90.9%

BANK UMUM 90.9%

80 77% BANK UMUM 80 BANK UMUM 77% 80 77%

BANK UMUM 90.9%

Grafik 19 Grafik 19 Persentase Komposisi LTKL Persentase Komposisi LTKL Grafik 19 Menurut Jenis Laporan Grafik 19 GRAFIK 19. Menurut Jenis Laporan Persentase Komposisi LTKL Persentase Komposisi LTKL Periode Januari 2014 s.d. Desember 2016 Persentase Komposisi LTKL Periode Januari 2014 s.d. Desember 2016 Menurut Jenis Laporan

BANK UMUM 90.9%

Grafik 20 Grafik 20 Jumlah LTKL SWIFT Jumlah LTKL SWIFT Grafik 20 Menurut Jenis Laporan Grafik 20 GRAFIK 20. Menurut Jenis Laporan Jumlah LTKL SWIFT Jumlah LTKL SWIFT Periode Januari 2014 s.d. November 2016 Jumlah LTKL SWIFT Periode Januari 2014 s.d. November 2016 Menurut Jenis Laporan Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. November 2016 Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. November 2016 Periode Januari 2014 s.d. Desember 2016 Periode Januari 2014 s.d. November 2016

Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. Desember 2016 Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. Desember 2016

KUPU 32%

KUPU KUPU 32% KUPU 32% 32%

SWIFT 30%

SWIFT SWIFT SWIFT 30% 30%

30%

Incoming 10,592,891 Incoming Incoming Incoming59%

NON SWIFT 38% SWIFT NON SWIFT NONNON SWIFT 38%38% 38%

10,592,891 10,592,891 10,592,891 59% 59% 59%

Grafik 21 Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Grafik 21 Grafik 21 Periode Januari 2014 s.d. Desember 2016 Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan GRAFIK 21. Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Grafik 21 Periode Januari 2014 s.d. Desember 2016 Total NilaiPeriode Januari 2014 s.d. Desember 2016 LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. Desember 2016 Periode Januari 2014 s.d. Desember 2016 Incoming Rp4,124,185, Incoming 116,965,790 Rp4,124,185, Incoming 48% 116,965,790 Rp4,124,185, 48%

Outgoing Rp4,547,319, Outgoing 848,467,690 Rp4,547,319, Outgoing 52% 848,467,690 Rp4,547,319, 52% 848,467,690

116,965,790

Incoming48% Rp4,124,185, 116,965,790 48%


Outgoing 52% Rp4,547,319, 848,467,690 52%



Outgoing 7,222,329 41%Outgoing Outgoing Outgoing 7,222,329 7,222,329 7,222,329 41% 41% 41%

LAPORAN TAHUNAN 2016 130 130 101

130

23/01/2017 2:42:55 PM

2016 2016


Grafik 22 Grafik 22 Grafik 22 GRAFIK 22. Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank Periode Mei 2015 s.d. Desember 2016 Periode Mei 2015 s.d. Desember 2016 Periode Mei 2015 s.d. Desember 2016 Periode Mei 2015 s.d. Desember 2016

Ribu Laporan Ribu Laporan Ribu Laporan 450 450 450 400 400 400 350 350 330 350 330 330 300 300 300

402 402 402 320 310 320 313 310 320 310 313 303 303 313 303 265 263 265 263 265 263

315 315 313 313 313 313 315 313 313

266 266 266 266 266 266 250 250 250 227 219 227 219 210 208 212 227 209 219 205 200 210 208 195 212 203 209 210 205 200 208 212 203 198 195 175 198 209 205 200 203 174 195 198 174 174 175 174 174 175 174 150 150 150 100 100 100 5050 Outgoing Incoming 50 Outgoing Incoming Outgoing Incoming 0 0 0 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16

Dec-15 Jan-16 Jan-16 Feb-16 Feb-16 Mar-16 Mar-16 Apr-16 Apr-16 May-16 May-16 Jun-16 Jun-16 Jul-16 Jul-16 Aug-16 Aug-16 Sep-16 Sep-16 Oct-16 Oct-16 Nov-16 Nov-16 Dec-16 Dec-16 Dec-15

GRAFIK 23. Perkembangan Total Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Grafik 23 Grafik 23 Periode Mei 2015 s.d. Desember 2016Grafik 23 Perkembangan Total Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Perkembangan Total Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Perkembangan Total Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Periode Mei 2015 s.d. Desember 2016 Periode Mei 2015 s.d. Desember 2016 Periode Mei 2015 s.d. Desember 2016 Triliun RpRp Triliun Triliun Rp

1,450 1,450 1,450

Outgoing Outgoing Outgoing

1,250 1,250 1,250

1,440 1,440 1,440

Incoming Incoming Incoming

1,050 1,050 1,050 850 850 850 650 650 650 450 450 450 370 370 314 323 314 323 370 268 239 323 314 239 330 268 330 268 239 293 293 308 308 250 250 330 224 293 308 224 224 224 250 224 224

608 608 608 457 456 457 456 324 457 320 456 324 324 320 307 307 320 294 307 294 271 294 271 271

357 357 369 369 316 316 357 369 350 350 316 331 345 350 302 331 345 302 331 345 302

5050 50 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16

Grafik 24 Grafik 24 Grafik 24 GRAFIK 24. Perkembangan Rata-rata Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Perkembangan Rata‐rata Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Perkembangan Rata‐rata Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Perkembangan Rata‐rata Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Periode Mei 2015 s.d. Desember 2016 Periode Mei 2015 s.d. Desember 2016 Periode Mei 2015 s.d. Desember 2016 Periode Mei 2015 s.d. Desember 2016 Juta Rp/Laporan Juta Rp/Laporan Juta Rp/Laporan 5,000.0 5,000.0 5,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0

Outgoing Outgoing Outgoing

3,000.0 3,000.0 3,000.0

Incoming Incoming Incoming

4,507 4,507 4,507

2,682 2,682 2,682

2,000.0 2,000.0 2,000.0 1,784 1,784

1,836 1,836 1,734 1,734 1,836 1,499 1,499 1,583 1,6441,596 1,641 1,592 1,596 1,734 1,5921,641 1,583 1,644 1,480 1,480 1,592 1,499 1,583 1,373 1,644 1,596 1,641 1,373 1,368 1,368 1,458 1,458 1,480 1,195 1,373 1,368 1,195 1,189 1,458 1,180 1,136 1,180 1,189 1,136 1,195 1,189 1,000.0 984 1,000.0 998 984 940 1,031 1,180 1,136 1,031 940 929 844 841 929 844 841 1,000.0 998 984 1,031 940 929 998 841 844

1,784

0.00.0 0.0 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Dec-15Jan-16 Jan-16Feb-16 Feb-16 Mar-16Apr-16 Apr-16May-16 May-16 Jun-16Jul-16 Jul-16Aug-16 Aug-16Sep-16 Sep-16Oct-16 Oct-16Nov-16 Nov-16Dec-16 Dec-16 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 102



131 131 131 23/01/2017 2:42:56 PM

2016

LAPORAN TAHUNAN

2016 2016

LAPORAN TAHUNAN 6. Laporan Penundaan Transaksi 6. Laporan Penundaan Transaksi LAPORAN TAHUNAN 6.GRAFIK Laporan Penundaan Transaksi Grafik 25 25. Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Mei 2015 s.d. Desember 2016 6. Laporan Penundaan Transaksi Mei 2015 s.d. Desember 2016 Grafik 25 60 60 60 36

40

36

40

23

36

40

20

Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Grafik 25 Mei 2015 s.d. Desember 2016 Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Mei 2015 s.d. Desember 2016 41 39 34 34 33 41 39 29 26 34 34 41 33 24 39 23 29 34 34 26 33 24 23 23 29 24

23

20

13

20

0

15

13

26

23

13

15 15

Dec‐15 0 Jan‐16 Feb‐16 Mar‐16 Apr‐16 May‐16 Jun‐16 Jul‐16 Aug‐16 Sep‐16 Oct‐16 Nov‐16 Dec‐16

Dec‐15 Jan‐16 Feb‐16 Mar‐16 Apr‐16 May‐16 Jun‐16 Jul‐16 Aug‐16 Sep‐16 Oct‐16 Nov‐16 Dec‐16

0

Dec‐15 Jan‐16 Feb‐16 Mar‐16 Apr‐16 May‐16 Jun‐16 Jul‐16 Aug‐16 Sep‐16 Oct‐16 Nov‐16 Dec‐16

Tabel 28 Tabel 28 PPATK TABEL 28. PerkembanganPerkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Jumlah LPT yang Diterima Tabel 28 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis PJK Pelapor Berdasarkan Jenis PJK Pelapor Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Desember 2016 s.d. Desember 2016 Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Desember 2016 s.d. Desember 2016

Jumlah LPT

Jumlah LPT Jumlah LPT

Jenis Pihak Pelapor

Jenis Pihak Pelapor Jenis Pihak Pelapor

Tahun 2015

Tahun 2016

Perkembangan Des‐2016 Perkembangan Des‐2016 (Dalam Persen)

% Distribusi % Distribusi Tahun 2016 % Distribusi Tahun 2016 (s.d. Des‐2016) Tahun 2016

Perkembangan Des‐2016 (Dalam Persen) (Dalam Persen)

(s.d. Des‐2016) m‐to‐m Tahun 2015 Tahun 2016 Nov‐2016 Des‐2016 y‐on‐y c‐to‐c Des‐2015 Nov‐2016 Des‐2016 m‐to‐m y‐on‐y c‐to‐c (s.d. Des‐2016) (s.d. Des‐2015) (s.d. Des‐2016) Tahun 2015 Tahun 2016 (s.d. Des‐2015)Nov‐2016 Des‐2016 (s.d. Des‐2016) m‐to‐m y‐on‐y c‐to‐c (s.d. Des‐2015) (s.d. Des‐2016)

Des‐2015

Des‐2015

(1)

(2)

(1)

(1) Bank Bank Bank Ø Bank Negara Ø Bank Negara Ø Bank Negara Ø Bank Swasta Ø Bank Swasta Ø Bank Swasta Ø BPD Ø BPD Ø BPD Ø Bank Asing Ø Bank Asing Ø Bank Asing Ø Bank Campuran Ø Bank Campuran Ø Bank Campuran Non Bank Non Bank Non Bank Ø Asuransi Ø AsuransiØ Asuransi Ø Pasar Modal Ø Pasar Modal Ø Pasar Modal Total LPT Total LPT Total LPT

33 27 1 4 1 0 3 3 0 36

(2)

(2)

33 33 27 27 1 1 4 4 11 00 33 33 00 3636

(3)

472 353 30 84 2 3 30 29 1 502

(4)

(3)

(3)

472 472 353 353 30 30 84 84 22 33 3030 2929 11 502 502

12 10 2 0 0 0 1 1 0 13

(4)

(5)

(4)

(5)

13(5) 13 13 5 5 5 33 3 55 5 00 0 00 0 22 2 2 22 0 00 15 15 15

12 12 10 10 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 13 13

(6) (6)

(6) 314 314 314 201 201 201 16 16 16 92 92 92 33 3 22 2 20 20 20 20 20 20 0 00 334 334 334

(7) (7)

(8)(8)

(7) 94.0

(8)‐60.6

(9) (9)

(9)

(10)

(10) (10)

‐60.6 ‐33.5 ‐60.6 ‐60.6 ‐33.5 ‐60.6 ‐60.6 ‐33.5 ‐81.5 ‐81.5 ‐43.1 ‐81.5 ‐81.5 ‐43.1 ‐81.5 ‐81.5 ‐43.1 200.0 200.0 ‐46.7 200.0 200.0 ‐46.7 200.0 200.0 ‐46.7 25.0 25.0 9.5 25.0 25.0 25.0 25.0 9.5 9.5 ‐100.0 ‐100.050.0 50.0 50.0 ‐100.0 ‐100.0 ‐100.0 ‐100.0 n.a. n.a. n.a. n.a.‐33.3 ‐33.3 ‐33.3 n.a.n.a. ‐33.3‐33.3‐33.3 ‐33.3‐33.3 ‐33.3 ‐33.3 ‐33.3 ‐33.3 ‐33.3 ‐33.3 ‐31.0 ‐33.3 ‐33.3 ‐33.3‐33.3 ‐31.0 ‐31.0 n.a. n.a. n.a. n.a.‐100.0 ‐100.0 n.a. n.a. ‐100.0 ‐58.3 ‐58.3‐58.3 ‐58.3‐33.5 ‐33.5

94.0 94.0 60.2 60.2 60.2 4.84.8 4.8 27.5 27.5 27.5 0.90.9 0.9 0.60.6 0.6 6.0 6.06.0 6.0 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 100.0100.0

100.0

‐58.3

‐58.3

‐33.5

Tabel 29 PPATK TABEL 29. Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima Tabel 29 Tabel 29 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil s.d. Desember 2016 s.d. Desember 2016 Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil s.d. Desember 2016

s.d. Desember 2016

Pemenuhan Aspek Formil Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil dan Aspek Materil Pemenuhan Aspek Formil Laporan Penundaan Transaksi

Jumlah LPT

% Distribusi % Distribusi Tahun 2016 Tahun 2016 % Distribusi (s.d. Des‐2016)

Jumlah LPT

Perkembangan Des‐2016 Perkembangan Des‐2016 (Dalam Persen)

(Dalam Persen) Perkembangan Des‐2016 (Dalam Persen)

Tahun 2015 Tahun 2016 (s.d. Des‐2016) Tahun 2015 Nov‐2016 Des‐2016 Tahun 2016 Tahun 2016 m‐to‐mm‐to‐my‐on‐y y‐on‐yc‐to‐c c‐to‐c (s.d. Des‐2016) Des‐2015 (s.d. Des‐2015) Nov‐2016 Des‐2016 (s.d. Des‐2015) (s.d. Des‐2016) (s.d. Des‐2016) Tahun 2015 Tahun 2016 (3) (4) (5) (6) (7) (8)m‐to‐m (9) y‐on‐y (10) c‐to‐c Des‐2015 (2) Nov‐2016 Des‐2016

Laporan Penundaan Transaksi

dan Aspek Materil Laporan Penundaan Transaksi

Jumlah LPT

(1) (1) Aspek Formil dan Aspek Materil Aspek Formil dan Aspek Materil terpenuhi (1) (2) terpenuhi Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Aspek Formil dan Aspek Materil Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Materil tidak terpenuhi 1 terpenuhi Materil tidak terpenuhi Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Materil terpenuhi 35 Materil tidak terpenuhi Aspek Materil terpenuhi Aspek Formil dan Aspek Materil tidak terpenuhi Aspek Formil dan Aspek Materil tidak Aspek Formil tidak terpenuhi, namun 0 Total LPT terpenuhi Aspek Materil terpenuhi Keterangan: Total LPT Aspek Formil dan Aspek Materil tidak

Des‐2015

(s.d. Des‐2015) (2) (3) 6 1 6 (3)

1

35

35

0

0

6 495

0

495

495

0

0

1

0

36

36

0

(4) 0 13

0 13 0

(4) 0 13 0

0

1

502

502

0 13 0 13

(5) (s.d. Des‐2016) (6) 9 (5) 1 (6) 9 14 322 1 14 9 322 0 0 14 0 322 0 0 3 015 0 0 3 334 15 334 1

2.7

(7)

(7)2.7

(8)

0.0

0.0 (8)

0.0

96.4

‐60.0

0.0

n.a.

n.a.

0.9

n.a.

n.a.

2.796.4

96.40.0 0.9

0.0 100.0

100.0

0.0 ‐60.0

‐60.0 n.a. n.a.

‐58.3n.a.

‐58.3

‐60.0

(9)

50.0

0.0 (9)

‐34.9

0.0 ‐60.0 ‐60.0 n.a.

n.a.

(10)

50.0 (10)

50.0 ‐34.9 ‐34.9 n.a.

200.0

n.a. 200.0 ‐58.3 n.a. ‐33.5 n.a. ‐58.3

‐33.5

Keterangan: 0 1 0 dilakukan 0 penundaan 3 transaksi dibuat 0.9 n.a. n.a. 200.0 (1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah tidak lebih dari 24 jam setelah terpenuhiKeterangan: (1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24 jam transaksi ditunda. (1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24 jam setelah Total LPT 36 502 13 15 334 100.0 ‐58.3 ‐58.3 ‐33.5 setelah transaksi ditunda. (2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih. (2) transaksi ditunda. Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih. Keterangan:

Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih. (1) Aspek (2) formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24 jam setelah

transaksi ditunda. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih.


Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan template laptah 2016 FIX.indd 103

132

132

132


103

23/01/2017 2:42:57 PM

AUDIT

2016

LAPORAN TAHUNAN

AUDIT

Sepanjang tahun 2016, PPATK telah melakukan kegiatan audit 05 sebanyak 127 audit, baik terhadap Pihak Pelapor PJK maupun PBJ. Bila dilihat menurut jenis Pihak Pelapor, besar audittelah yangmelakukan dilakukankegiatan selamaaudit tahun 2016 dilakukan Sepanjangsebagian tahun 2016, PPATK sebanyak 127 audit, terhadap baik terhadap PihakProperti/Agen Pelapor PJK maupun PBJ. (46,5%), Bila dilihat Bank menurut jenis Pihak Pelapor, sebagian Perusahaan Properti (18,1%), Pedagang Kendaraan besar audit yang dilakukan selama tahun 2016 dilakukan terhadap Perusahaan Properti/ Bermotor (16,5%), dan Perusahaan Efek dan Manajer Investasi (10,2%). Bila Agen Properti (46,5%), Bank (18,1%), Pedagang Kendaraan Bermotor (16,5%), dan diakumulasi sejak Januari 2005, jumlah keseluruhan pelaksanaan audit yang telah Perusahaan Efek dan Manajer Investasi (10,2%). Bila diakumulasi sejak Januari 2005, dilaksanakan oleh PPATK terhadap Desemberoleh 2016 telahterhadap mencapai jumlah keseluruhan pelaksanaan audit PJK/PBJ yang telahs.d. dilaksanakan PPATK PJK/1.007 PBJ s.d. Desember 2016 telah mencapai 1.007 audit. audit. TABEL 30. Jumlah Pihak Pelapor yang telah Diaudit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Tabel 30 Jumlah Pihak Pelapor yang telah Diaudit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor s.d. Desember 2016 s.d. Desember 2016 Jumlah Audit Jenis Pihak Pelapor Tahun Des‐2015 2005‐2014

(1) PENYEDIA JASA KEUANGAN: Bank Perusahaan Pembiayaan Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi Dana Pensiun Lembaga Keuangan Perusahaan Efek dan Manajer Investasi Perposan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Koperasi Simpan Pinjam Pegadaian Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang PENYEDIA BARANG DAN JASA: Perusahaan Properti/Agen Properti Pedagang Kendaraan Bermotor Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia Pedagang Barang Seni dan Antik Balai Lelang Total Audit

Tahun 2015 (s.d. Des‐ 2015)

Nov‐2016

Des‐2016

Tahun 2016 (s.d. Des‐2016)

Perkembangan Des‐2016 (Dalam Persen) m‐to‐m

y‐on‐y

c‐to‐c

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

261 63

0 0

19 0

1 0

0 0

23 0

18.1 0.0

96

0

0

0

0

0

0.0

‐100.0 n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a.

21.1 n.a. n.a.

0

0

0

0

0

0

0.0 10.2

n.a. n.a.

n.a. n.a.

n.a. 225.0

n.a. n.a.

n.a. n.a.

n.a. ‐37.5

n.a. n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a.

‐100.0 n.a. ‐50.0

‐100.0 ‐100.0 n.a.

‐100.0 n.a. n.a.

‐22.4 200.0 n.a.

111

0

4

0

0

13

1

0

0

0

0

0

0.0

82

0

16

0

0

10

7.9

5 1

0 0

2 0

0 0

0 0

0 0

0.0 0.0

29

0

2

0

0

1

0.8

48 44

5 0

76 7

8 1

0 0

59 21

46.5 16.5

13

0

0

0

0

0

0.0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0.0 0.0

n.a. n.a.

n.a. n.a.

n.a. n.a.

754

5

126

10

0

127

100.0

‐100.0

‐100.0

0.8



133



23/01/2017 2:42:57 PM

LAPORAN TAHUNAN

2016

HUKUM DAN REGULASI 1. Putusan Pengadilan Terkait TPPU

HUKUM DAN REGULASI

06

Selama tahun 2016, telah terdapat 144 perkara TPPU yang telah diputus oleh Pengadilan. Sebagian besar putusan Pengadilan terkait TPPU diputus oleh 1. Putusan Pengadilan Terkait TPPU Pengadilan (mencakup Pengadilan Pengadilan Tinggi, dan oleh Selama tahun 2016, telahNegeri/Tipikor, terdapat 144 perkara TPPU yang telah diputus Pengadilan. Sebagian putusan TPPU diputus oleh Pengadilan Mahkamah Agung) di wilayah DKIbesar Jakarta, yaituPengadilan sebanyakterkait 67 putusan atau 46,5%. (mencakup Pengadilan Negeri/Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) di wilayah Putusan hukuman maksimal selama seumur hidup dan denda maksimal sebesar DKI Jakarta, yaitu sebanyak 67 putusan atau 46,5%. Putusan hukuman maksimal selama Rp32 miliar. seumur Sebagian putusan Pengadilan perkara TPPU terkait dengan hidupbesar dan denda maksimal sebesar Rp32 miliar. Sebagian besar putusan Pengadilan terkait dengan tindak pidana korupsi, yakni28,4% sebanyak tindak pidanaperkara asal TPPU korupsi, yakni sebanyak 40 asal putusan atau dari40 putusan total atau 28,4% dari total keseluruhan putusan TPPU. keseluruhan putusan TPPU. Tabel 31 TABEL 31. Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan terkait TPPU menurut Propinsi

Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan terkait TPPU menurut Propinsi Januari 2005 s.d. Desember 2016 Januari 2005 s.d. Desember 2016

Propinsi Banda Aceh Sumatera Utara Lampung Riau Kepri Sumatera Selatan DKI Jakarta Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Sulawesi Utara Kalimantan Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Papua Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Sulawesi Barat Jumlah

Kumulatif 2005 s.d. 2016 (s.d. Desember 2016) 4 9 1 3 2 2 67 3 10 18 5 5 1 2 3 5 1 1 1 1 144



% Distribusi 2.8 6.3 0.7 2.1 1.4 1.4 46.5 2.1 6.9 12.5 3.5 3.5 0.7 1.4 2.1 3.5 0.7 0.7 0.7 0.7 100.0

134


105

23/01/2017 2:42:57 PM

2016 2016

LAPORAN TAHUNAN LAPORAN TAHUNAN Grafik 26

Perbandingan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan terkait TPPU menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Grafik 26 GRAFIK 26. Perbandingan JumlahJanuari 2005 s.d. Desember 2016 Kumulatif Putusan Pengadilan terkait TPPU Perbandingan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan terkait TPPU menurut Dugaan Tindak Pidana Asal menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Korupsi Januari 2005 s.d. Desember 2016 41 Januari 2005 s.d. Desember 2016

Narkotika Korupsi

37

Penipuan Narkotika

18

Penggelapan Penipuan

16

Perbankan Penggelapan

13

Pemalsuan Surat Perbankan

6

Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU Pemalsuan Surat 2

Psikotropika Perjudian

2

37 18

16 13

5

Perjudian Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU

41

6 5

2

Kehutanan 1 Psikotropika

2

Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai 1 Kehutanan

1

Penyuapan 1 Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai

1

Pencurian 1 Penyuapan

1

Pencurian

1

Tabel 32 Tahun Putusan dan Hukuman TABEL 32. Putusan Pengadilan terkait TPPU menurut

Putusan Pengadilan terkait TPPU menurut Tahun Putusan dan Hukuman Januari 2005 s.d. Desember 2016

Januari 2005 s.d. Desember 2016 Tabel 32 Putusan Pengadilan terkait TPPU menurut Tahun Putusan dan Hukuman Kumulatif Januari 2005 s.d. Desember 2016 % Tindak Pidana Asal 2005 s.d. 2016 Distribusi (s.d. Desember 2016) Kumulatif % Tindak Pidana Asal 2005 s.d. 2016 Distribusi Penggelapan 16 11.1 (s.d. Desember 2016) Penipuan 18 12.5 Penggelapan Narkotika 37 16 25.711.1

Penipuan Psikotropika

2 18

1.412.5

Narkotika Pencurian

1 37

0.725.7

Psikotropika Korupsi

41 2

28.5 1.4

Pencurian Pemalsuan Surat

6 1

4.2 0.7

Korupsi Perbankan

13 41

9.028.5

Pemalsuan Surat Perjudian

2 6

1.4 4.2

Perbankan Penyuapan

1 13

9.0 0.7

Perjudian Tindak Pidana Lain yang Penyuapan berkaitan dengan TPPU

5

Tindak Pidana Lain yang Pelanggaran berkaitan dengan TPPU Pembawaan Uang Tunai Kehutanan Pelanggaran Jumlah Pembawaan Uang Tunai Kehutanan

106




1

1.4 3.5 0.7

1 5

0.7 3.5

1

0.7 0.7 100.0 0.7

144

Jumlah


2

1 1

144

100.0

135

135 23/01/2017 2:42:57 PM

2016

LAPORAN TAHUNAN

2. Pemberian Keterangan Ahli

2. Pemberian Keterangan Ahli tugas Dalam melaksanakan

mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, maka PPATK melalui salah satu unit kerja Dalam melaksanakan tugas mencegah dan memberantas tindakfungsi pidana pencucian uang,yang mempunyai tugassalah mengkoordinasikan dan mempunyai mengelolatugas pelaksanaan advokasi, maka PPATK melalui satu fungsi unit kerja yang mengkoordinasikan yaitu melaksanakan pemberian keterangan ahlipemberian di bidang Tindak dan mengelola pelaksanaan advokasi, yaitu melaksanakan keterangan ahliPidana di Pencucian Uang. keterangan dari ahli PPATK diharapkan dapat bidang Tindak PidanaPemberian Pencucian Uang. Pemberian ahli keterangan dari PPATK diharapkan membantu aparat penegak hukum dalam melakukan analisis hukum dan dapat membantu aparat penegak hukum dalam melakukan analisis hukum dan pembuktian pembuktian pada saat menangani perkara tindak pidana pencucian uang. pada saat menangani perkara tindak pidana pencucian uang. Adapun rincian pemenuhan Adapun pemenuhan pemberian keterangan ahlisidang baikpengadilan di tingkat pemberianrincian keterangan ahli baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan adalah sebagai berikut: adalah sebagai berikut: Tabel 33 Jumlah Permintaan Keterangan Ahli dari PPATK berdasarkan Instansi Pemohon Januari 2008 s.d. Desember 2016 Januari 2008 s.d. Desember 2016

TABEL 33. Jumlah Permintaan Keterangan Ahli dari PPATK berdasarkan Instansi Pemohon

Instansi

Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*

Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011)

Jumlah Tahun 2008 s.d. Des‐ 2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Jumlah

BADAN RESERSE DAN KRIMINAL (BARESKRIM)

14

11

19

15

19

19

15

98

112

KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) & RESOR (POLRES)

19

35

21

30

86

71

122

365

384

KEJAKSAAN AGUNG RI

26

24

37

45

49

33

41

229

255

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

0

0

1

4

1

1

0

7

7

BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

0

8

21

16

10

7

34

96

96

KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP)

0

1

0

0

0

0

0

1

1

PENGADILAN MILITER

0

1

0

0

0

0

0

1

1

DITJEN PAJAK

0

0

0

0

0

2

1

3

3

59

80

99

110

165

133

213

800

859

Jumlah

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010




136 107

23/01/2017 2:42:58 PM

RISET

07

A. Riset Risiko Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Periode Data Riset 2013 s.d 2015)

Ormas menjadi sasaran utama kelompok teroris

untuk

menjadikannya

sebagai

sarana dalam melakukan pendanaan tidak hanya berupa penyediaan uang, personil namun juga dalam menyebarkan ideologi kelompok

tersebut.

Meskipun

secara

Dalam perkembangannya tindak pidana

tidak langsung keterkaitan Ormas dengan

pendanaan terorisme merupakan tindakan

tindakan terorisme masih sulit dibuktikan

yang mengalami perkembangan seiring

namun pada kenyataannya Ormas yang

dengan

Beberapa

terkait dengan kelompok teroris tertentu

kasus terorisme yang terjadi di pelosok

secara nyata menyalurkan bantuan dalam

tanah air tercatat tidak lagi menggunakan

bentuk santunan kepada anak dan janda

teknik pendanaan melalui cara-cara yang

teroris serta memberikan fasilitas lainnya

terlihat secara jelas seperti penggunaan

kepada keluarga teroris.

berjalannya

waktu.

kekerasan/paksaan namun saat ini lebih

108

pengawasan aktivitas Ormas, menyebabkan

Tanpa

adanya

aturan

yang

jelas,

menggunakan pendekatan yang lembut

serta tindakan yang nyata dalam bentuk

seperti ajakan guna menanamkan paham

sanksi yang tegas, maka terhadap Ormas

radikal.

yang

memberikan

fasilitas,

bantuan

Organisasi Kemasyarakat (Ormas) yang

secara tidak langsung kepada kelompok

merupakan elemen penting sebagai wadah

teroris akan tetap hidup dan sulit untuk

masyarakat dalam menjalankan kebebasan

dijerat

berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan

memunculkan ancaman-ancaman teroris

pendapat,

berpartisipasi

lainnya dimasa yang akan datang karena

dalam pembangunan untuk mewujudkan

para teroris dan kelompok teroris akan

tujuan nasional ternyata telah menjadi

terus hidup karena mendapat sumber

kendaraan bagi sekolompok orang untuk

pendanaan. Untuk mendapatkan simpati

memberikan bantuan pendanaan kepada

masyarakat beberapa Ormas terorisme

teroris atau kelompok teroris yang secara

mengelabui masyakarat dengan bidang

jelas mendeklarasikan keinginannya untuk

kegiatan Ormas yang terlihat baik seperti

mendirikan negara yang tidak berlandaskan

dibidang keagamaan, sosial/kemanusiaan

kepada

Undang-Undang

dan pendidikan dengan harapan melalui

Dasar Negara Republik Indonesia tahun

kegiatan tersebut masyarakat akan tergerak

1945 yang seringnya diwujudkan melalui

hatinya untuk menyalurkan pendanaan

tindakan kekerasan/teror.

dalam bentuk sumbangan, sedekah, infak

dalam

Pancasila

rangka

dan

secara

hukum

sehingga

akan

Dengan melihat kondisi dan situasi

dan hibah kepada Ormas tersebut. Selain

banyaknya jumlah Ormas yang ada di

itu beberapa Ormas yang tidak bertujuan

Indonesia, lemahnya kendali, lemahnya

untuk melakukan pendanaan terorisme juga

perangkat aturan dan sanksi serta lemahnya

dapat disalahgunakan sebagian dananya



23/01/2017 2:42:58 PM

untuk

mendukung

kelompok

teroris

4. Berdasarkan

sebaran

wilayah,

di-

tertentu. Hal ini lah yang perlu mendapat

ketahui bahwa wilayah Jakarta, Jawa

perhatian dari Pemerintah agar Ormas yang

Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur

ada di Indonesia tidak disalahgunakan atau

merupakan wilayah yang berisiko tinggi

didirikan untuk melakukan tindak pidana

terhadap pendanaan terorisme karena

pendanaan terorisme.

Ormas di empat wilayah tersebut tidak

Dalam riset atau penelitian ini tim

hanya memilki tingkat kecenderungan

riset PPATK bermaksud untuk mengukur

tinggi namun juga memiliki dampak

risiko

yang

Ormas

terhadap

pendanaan

terorisme dengan harapan rekomendasi

tinggi

terhadap

pendanaan

terorisme.

yang telah disusun dapat ditindaklanjuti

5. Berdasarkan jenis legalitasnya dike-

oleh para pemangku kepentingan terkait

tahui bahwa Ormas yang berbadan

demi menciptakan Ormas yang terhindar

hukum memiliki dampak yang tinggi

dari tindak pidana pendanaan terorisme.

terhadap

Beberapa

meskipun tingkat kecenderungannya

poin

hasil

penelitian

ini

pendanaan

menyatakan bahwa:

rendah,

sedangkan

1. Pihak perbankan sangat membutuhkan

berbadan

hukum

terorisme

Ormas tidak

tidak

terdaftar

panduan dari OJK mengenai persyarat-

memiliki tingkat kecenderungan yang

an

tinggi terhadap pendanaan terorisme

dokumen

pembukaan

rekening

Ormas (berbadan hukum dan tidak

Berdasarkan 6.

berbadan hukum). 2. Pihak

kementerian

batasan

meskipun dampaknya rendah.

memiliki

kewenangan

dan

ketersumber

dibidang

keagamaan,

kemanusiaan

aktivitas

Ormas

didikan

maupun

keuangannya,

terdapat

beberapa

secara

fisik

selain

itu

kendala

di

kegiatannya

didapati bahwa Ormas yang bergerak

daya dalam melakukan pemantauan baik

bidang

dan

kegamaan

sosial/

pendidikan/penmemiliki

tingkat

kecenderung tinggi terhadap tindak pidana pendanaan terorisme.

kementerian dalam hal pengelolaan database,

persoalan

keterbukaan

sistem informasi, perlunya ketegasan sanksi

pelanggaran

serta

masih

sulitnya pendataan Ormas yang tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar. 3. Koordinasi hukum

antara

(Apgakum)

aparat

penegak

dengan

B. Redflag Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Penyedia Barang Dan Jasa Serta Jasa Profesi” Periode 2005-2014

pihak

Kementerian masih perlu ditingkatkan

Tim riset PPATK melaksanakan riset

guna menciptakan sinergi dalam hal

ini dengan menggunakan basis data dari

penanganan dan pengawasan Ormas

putusan pengadilan yang terkait dengan

terhadap anti tindak pidana pendanaan

TPPU selama periode 2005-2014 sesuai

terorisme. Selain itu, perlu adanya

dengan register putusan yang terdapat

harmonisasi ketentuan yang mengatur

pada Riset Tipologi Semester I tahun 2014

tentang

dan Riset Tipologi Semester I tahun 2015,

Ormas

dengan

ketentuan

penegakan hukum terhadap Ormas.

serta didukung dengan data tambahan



109

23/01/2017 2:42:58 PM

berupa kuesioner dan hasil wawancara

barang dan jasa serta jasa profesi. Metode

kepada pihak pelapor yaitu penyedia jasa

transaksi yang cukup sering digunakan

keuangan, penyedia barang dan jasa dan

pada LTKM tersebut adalah pindah buku/

lembaga jasa profesi dalam rangka untuk

transfer, RTGS masuk dan setoran tunai

mengetahui Red Flag Transaksi Keuangan

yang dapat digunakan sebagai salah satu

Mencurigakan Terkait Penyedia Barang dan

indikator

Jasa serta Jasa Profesi (Designated Non-

mencurigakan yang dapat dikombinasikan

Financial Business Professions/DNFBPs).

dengan

Berdasarkan

data

register

salinan

red

flag

transaksi

flag

transaksi

keuangan keuangan

mencurigakan lainnya.

putusan tersebut yang berjumlah 126

Tim riset juga menanyakan terkait

putusan selama periode 2005-2014 setelah

persepsi, kesadaran atau implementasi

ditelaah dalam salinan putusan tersebut

kepada pihak pelapor melalui kuesioner

tidak ditemukan/disebutkan pihak pelapor

dan

berupa penyedia barang dan jasa serta

Financial Action Task Force (FATF) nomor

jasa profesi (hanya pihak pelapor berupa

22, 23 dan 28, UU no. 8 tahun 2010 dan

penyedia

pula

PP No. 43 tahun 2015 dan didapatkan

dengan pihak terlapor berupa penyedia

informasi bahwa responden penyedia jasa

barang dan jasa serta jasa profesi juga

keuangan sudah mengetahui mengetahui

tidak ditemukan/disebutkan dalam salinan

Rekomendasi FATF dan UU no. 8 tahun

putusan tersebut (pihak pelapor penyedia

2010. Sementara itu, responden penyedia

jasa keuangan tidak menyebutkan pihak

barang dan jasa belum pernah mendengar

terlapor/yang dilaporkan berupa penyedia

atau mengetahui mengenai FATF, namun

barang dan jasa serta jasa profesi).

mengetahui mengenai UU no. 8 tahun 2010

jasa

keuangan),

begitu

wawancara

terkait

Rekomendasi

Namun terdapat 1 salinan putusan

tentang pencegahan dan pemberantasan

yang di dalamnya menyebutkan salah

tindak pidana pencucian uang dan untuk

satu jasa profesi yang turut terlibat dalam

responden

tindak

mengenai PP No. 43 tahun 2015.

pidana

pencucian

uang

namun

asosiasi

lembaga

profesi

tidak sebagai pihak pelapor maupun pihak

Red flag yang dapat dijadikan sebagai

yang dilaporkan/terlapor. Mengingat tidak

masukan bagi pihak pelapor DNFBPs dalam

terdapat pihak pelapor/terlapor DNFBPs

identifikasi TKM terkait transaksi pembelian

maka

dapat

dan penjualan properti bagi pihak pelapor

keterkaitannya

perusahaan properti dan profesi dalam

putusan

dihubungkan

tersebut dengan

tidak

identifikasi

dengan database PPATK.

110

red

TKM,

antara

lain

sebagai

Sehubungan dengan hal tersebut, tim

berikut: penggunaan pihak ketiga yang

riset mencoba menarik data LTKM (laporan

tidak sewajarnya selama transaksi properti,

transaksi

mencurigakan)

penggunaan metode yang tidak biasa untuk

korporasi yang telah dilaporkan oleh pihak

pembayaran/pelunasan transaksi properti,

pelapor penyedia jasa keuangan selama

keengganan oleh salah satu pihak yang

periode 2005-2014 yang memuat kata

bertransaksi untuk melengkapi dokumen

kunci terkait penyedia barang dan jasa

yang relevan, penggunaan agen real estate

serta jasa profesi dan diketahui bahwa

yang tidak terdaftar, penggunaan uang

penyedia jasa keuangan juga telah cukup

tunai untuk memfasilitasi transaksi, warga

aktif melaporkan LTKM terkait penyedia

negara asing melakukan investasi properti

keuangan



23/01/2017 2:42:58 PM

menggunakan

penduduk

setempat,

pembelian dan penjualan properti yang sama

dalam

waktu

singkat,

frekuensi

transaksi yang cukup tinggi yang tidak sesuai dengan profil. Sedangkan

bagi

pihak

pelapor

C. Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan PPATK Periode Data 2013 s.d. 2014

pedagang kendaraan bermotor, red flag yang

dapat

dijadikan

untuk

PPATK dengan menggunakan basis data

identifikasi TKM adalah penggunaan pihak

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang

ketiga yang tidak perlu selama transaksi,

dihasilkan PPATK pada periode 2013 s.d.

penggunaan metode yang tidak biasa pada

2014 dalam rangka menyusun tipologi

saat pembayaran/pelunasan, keengganan

atau modus operandi terkait kasus-kasus

oleh salah satu pihak yang bertransaksi

TPPU dengan perspektif analisis yang lebih

untuk melengkapi dokumen yang relevan

utuh setelah ditambahnya fungsi PPATK

atau memberikan bukti yang dibutuhkan,

yaitu fungsi pemeriksaan sesuai dengan

pembeli

transaksi

Undang-Undang no. 8 Tahun 2010 tentang

pembelian pada cabang yang berbeda-


beda,


melakukan

penggunaan

masukan

Riset ini dilaksanakan oleh tim riset

beberapa uang

tunai

dalam

memfasilitasi transaksi, penggunaan atas

Selain itu, riset ini juga terkait dengan

nama pihak ketiga pada BPKB/STNK namun

rekomendasi FATF No. 34 yang menyatakan

yang melakukan pembayaran adalah pihak

bahwa otoritas, pengawas, serta organisasi

lain. Lalu bagi pihak pelapor pedagang

regulator mandiri (self-regulatory bodies/

permata

mulia

SRBs) yang kompeten harus menetapkan

indikator/red flag yang dapat dijadikan

pedoman, dan memberikan umpan balik,

masukan untuk identifikasi TKM adalah

yang akan membantu lembaga keuangan

frekuensi transaksi yang cukup tinggi yang

dan DNFBPs dalam menerapkan langkah-

tidak sesuai dengan profil (identitas KTP).

langkah

dan

Bagi terkait

perhiasan/logam

pihak dengan

pelapor

profesi

pengelolaan

yang

terhadap

TPPU dan

nasional dan

mencurigakan.

lainnya,

pengelolaan

dengan

rekening

tabungan,

rekening

rekening

giro,

deposito,

4

transaksi

Dimana

dalam

mengenai

memberantas

TPPT,dalam

melaporkan

uang, efek, dan/atau produk keuangan

untuk

hal

Immediate

kewajiban

mendeteksi keuangan ini

sejalan Outcome

Penyedia

Jasa

dan/atau rekening efek, pengoperasian

Keuangan untuk mencegah tindak pidana

dan pengelolaan perusahaan dan/atau,


pendirian,

serta

pembelian,

dan

penjualan

kewajiban

untuk

menyampaikan

badan hukum dalam mengidentifikasi TKM,

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

terdapat beberapa red flag mengenai klien,

Berdasarkan data LHP dapat diperoleh

pihak yang akan bertransaksi dengan klien,

sejumlah total 28 LHP yang berindikasi

sumber dana,

pemilihan jasa profesional

Tindak Pidana Asal dan TPPU dengan 18

hukum, dan mekanisme retainer (klien

Pihak Terlapor. LHP yang dibuat gambaran

yang membayar biaya jasa profesional

tipologi memenuhi kriteria dari 8 (delapan)

hukum secara teratur dalam rangka supaya

variabel pembentuk tipologi yaitu: dugaan

profesional hukum melaksanakan jasanya

tindak pidana asal, profil terlapor, pola

kapanpun dibutuhkan).

transaksi, instrumen transaksi, kelompok



111

23/01/2017 2:42:58 PM

industri, sumber dana, pihak terkait dan

kegiatan pemeriksaan pada periode

aset TPPU.

2013 s.d. 2014.

Berdasarkan hasil pengolahan basis data terhadap 28 LHP yang berindikasi

Adapun modus pencucian uang dari

Tindak Pidana Asal dan TPPU dengan

Laporan Hasil Pemeriksaan yang dihasilkan

18 Pihak Terlapor, tim riset menemukan

oleh tim PPATK selama periode 2013 s.d.

beberapa fakta sebagai berikut:

2014 antara lain:

a. DKI Jakarta merupakan wilayah yang

a. Rekening

paling

dominan

terjadinya

b.

Pembelian aset berupa tanah, bangunan dan mobil dengan mengunakan nama

b. Dugaan Tindak Pidana Asal yang paling dominan pada LHP yang dihasilkan

kepemilikan

PPATK periode 2013 s.d. 2014 adalah

keluarga.

terindikasi pada

lain

dan

pihak

bank atas nama orang lain.

c. Profil Pihak Terlapor paling dominan pidana

orang

c. Penguasaan kepemilikan akun rekening

yang dihasilkan. yang

perusahaan

struktur kepengurusan perusahaan.

pidana yaitu sebesar 28% dari 28 LHP

korupsi yaitu sebesar 54% dari 28 LHP

nama

dikuasakan kepada pihak lain diluar

tindak

yang dihasilkan.

atas

melakukan

masuk langsung ditransfer kembali

tindak

atau tarik tunai).

adalah

Pejabat

dan

Yudikatif

e. Melibatkan banyak transaksi berupa

yaitu sebesar 33% dari 18 Pihak

pembelian deposito dengan melibatkan

Terlapor yang berasal dari 28 LHP yang

banyak pihak dan volume transaksi

dihasilkan.

yang tinggi dengan nilai transaksi

Eksekutif,

LHP

d. Transaksi pass by (sejumlah dana yang

Legislatif

dibawah ketentuan pelaporan (batas

d. Tingkat rentang usia paling dominan yang

terindikasi

melakukan

nilai transaksi Rp500.000.000,00).

tindak

pidana yaitu usia 50-50 tahun sebanyak

f. Melibatkan banyak transaksi berupa

39% atau sejumlah 5 orang dari 13

penarikan tunai dan transfer dengan

Pihak Terlapor individu yang berasal

volume transaksi yang tingggi dan nilai

dari 28 LHP yang dihasilkan.

transaksi yang kecil-kecil (structuring).

e. Jenis kelamin laki-laki mendominasi pelaku

yang

terindikasi

tindak

pidana

yaitu

sebanyak

11

juga mampu mengidentifikasi 14 (empat

orang atau 85% dari 13 Pihak Terlapor

belas)

individu yang berasal dari 28 LHP yang

mencurigakan yang terdapat pada Laporan

dihasilkan.

Hasil Pemeriksaan yang dihasilkan PPATK

f. Instrumen keuangan yang umumnya digunakan yaitu

oleh

rekening

Pihak

Terlapor

tabungan

Rp,

indikator

transaksi

keuangan

selama periode 2013 s.d. 2014 yang belum terdapat dalam Surat Edaran Kepala PPATK No:

SE-03/1.02/PPATK/05/15

tentang

tercatat sebanyak 18 Pihak Terlapor

Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan

menggunakan rekening tabungan Rp

Bagi Penyedia Jasa Keuangan. Terhadap

sebagai instrumen dalam bertransaksi.

indikator baru tersebut tim riset berharap

g. Uang tunai merupakan aset Pihak

dapat segera mempublikasikan hasilnya

Terlapor yang umumnya diriksa pada

112

Selain itu, dari penelitian ini tim riset

melakukan

yang

dapat

bermanfaat

bagi

para



23/01/2017 2:42:58 PM

stakeholder khususnya bagi para pihak

data 2011- 2015” dilakukan oleh tim riset

pelapor.

melalui pengumpulan putusan tersebut

D. Indikator (Red Flag) Transaksi Keuangan Mencurigakan Dengan Indikasi Tindak Pidana Korupsi Periode Tahun 2011 -2015

dan diperoleh 30 (tiga puluh) nomor registrasi putusan perkara pencucian uang hasil tindak pidana korupsi yang menjadi basis data pada penelitian ini, serta data tambahan berupa hasil kuesioner serta wawancara kepada pihak penyedia jasa keuangan dalam rangka untuk mengetahui indikator (red flag) Transaksi Keuangan

Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang merupakan

bagian

atas

Rezim

Anti

Mencurigakan berdasarkan Data Putusan Pengadilan atas perkara Tindak Pidana

Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Pencucian Uang.

di Indonesia memiliki kewajiban untuk

Melalui

riset

ini,

beberapa

redlfag

melaporkan transaksi yang dicurigai berasal

transaksi keuangan yang sering terjadi

dari hasil kejahatan atau tindak pidana

dan terkait dengan tindak pidana korupsi

maupun yang terkait dengan pendanaan

diantaranya adalah:

terorisme kepada unit intelijen keuangan

a. Pemindahan dana kepada pihak yang


tidak

Keuangan (PPATK) sebagai upaya untuk

yang jelas.

mendeteksi

kegiatan

pencucian

uang

mempunyai

b. Pengguna

hubungan

jasa

bisnis

(pengusaha)

me-

lebih dini. Sebagaimana tercantum dalam

nyetorkan dana dalam jumlah yang

rekomendasi FATF no. 34 serta immediate

besar

outcome 4 pada Methodology for Assessing

dimanfaatkan oleh pihak lain (pejabat)

Technical

dengan

Compliance

with

the

FATF

dimana

rekening

melakukan

tersebut

penarikan

ATM

Recommendations and the Effectiveness of

di lokasi yang berbeda-beda dalam

AML/CFT Systems, dimana pihak pelapor

frekwensi yang tinggi.

seperti lembaga keuangan, penyedia barang

Pengguna c.

jasa

(pengusaha)

dan jasa dan profesi diharapkan untuk

menyetorkan dana dalam jumlah yang

menerapkan upaya pencegahan pencucian

besar ke rekening pihak lain dimana

uang

rekening

maupun

pendanaan

terorisme

tersebut

kartu

dimanfaatkan

transaksi keuangan mencurigakan. Sejalan

melakukan penarikan ATM di lokasi

dengan kewajiban PJK tersebut, Pusat

yang berbeda-beda dalam frekwensi

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

yang tinggi.

memiliki

kewenangan

sesuai

d. Pembayaran

pejabat

ATM

sesuai dengan risikonya dan melaporkan

(PPATK)

oleh

dan

untuk

dengan

pelunasan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010

pembelian aset dilakukan oleh pihak

Pasal 41 ayat 1 huruf b yaitu menetapkan

lain yang tidak memiliki hubungan

Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan

yang jelas dengan Pengguna Jasa e. Pencairan kredit modal kerja kepada

Mencurigakan. Tahun

Pengguna Jasa (rekanan pemerintah)

2016 dengan judul “Indikator (red flag)

dimana pengajuannya tanpa adanya

Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan

jaminan Surat Perintah Kerja (SPK) dan

Indikasi Tindak Pidana Korupsi periode

Surat Kontrak Kerja, karena adanya

Riset

Tipologi

Semester

I



113

23/01/2017 2:42:58 PM

intervensi

dari

Pejabat

Pemerintah

tersebut memuat 140 (seratus empat

Pemberi Kerja f. Penutupan Pengguna

Penyedia Jasa Keuangan. Surat Edaran

polis Jasa

asuransi (pejabat)

oleh dengan

puluh)

indikator

Mencurigakan

Transaksi

terkait

tindak

pidana

tindak

pidana

nominal besar dimana pembayaran

pencucian

pencairan

tersebut

pendanaan terorisme. Dalam Surat Edaran

ditransfer ke rekening Pengguna Jasa

Kepala PPATK tersebut disebutkan bahwa

di bank yang berbeda-beda.

Penyedia Jasa Keuangan dihimbau untuk

polis

asuransi

uang

Keuangan

dan

g. Pengguna jasa melakukan transaksi

menyusun, menetapkan dan melakukan

setor tunai via mesin setor tunai/

pemutakhiran atas parameter Transaksi

Cash Deposit Machine (CDM) dengan

Keuangan Mencurigakan. Salah satu cara

frekuensi

yang

untuk melengkapi dan menyempurnakan

signifikan yang dilakukan dalam jangka

parameter atau indikator tersebut adalah

waktu yang berdekatan.

dengan mengidentifikasi indikator Transaksi

tinggi

dan

jumlah

Keuangan Mencurigakan yang terdapat

E. Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Pada Kasus-Kasus Tindak Pidana Narkotika

pada Putusan Pengadilan, Hasil Analisis (HA) dan Hasil Pemeriksaan (HP). Tim riset PPATK melakukan riset ini dengan

tujuan

untuk

mengidentifikasi

indikator transaksi keuangan mencurigakan Hasil

Penilaian

Risiko

Nasional

Putusan

Pengadilan

dan

Putusan

Pengadilan

Tahun 2015 menunjukkan bahwa tindak

menjadi

basis

pidana asal yang paling berisiko menjadi

Pengadilan

sumber dana tindak pidana pencucian uang

pidana pencucian uang hasil tindak pidana

adalah tindak pidana narkotika. Salah satu

narkotika

faktor yang menyebabkan tingginya risiko

2011-2015. Melalui proses pengumpulan

tindak pidana narkotika terhadap tindak

data diperoleh basis data putusan sejumlah

pidana pencucian uang adalah karena

16 (enam belas) nomor registrasi putusan

tindak pidana narkotika menghasilkan dana

yang dikelompokkan menjadi 11 (sebelas)

atau harta kekayaan yang sangat besar,

putusan (karena terdapat beberapa putusan

sehingga para pelaku pada umumnya akan

yang saling berkaitan) serta basis data HA/

berusaha

dan

HP sejumlah 19 (sembilan belas) laporan.

menyamarkan harta kekayaan tersebut.

Pengumpulan data juga dilakukan melalui

Oleh karena itu, tindak pidana narkotika

kuesioner dan wawancara kepada para

memiliki potensi yang besar menimbulkan

penyidik narkotika. Data yang diperoleh

transaksi keuangan mencurigakan pada

dari kuesioner dan wawancara tersebut

lembaga Penyedia Jasa Keuangan.

digunakan sebagai bahan tambahan dalam

untuk

menyembunyikan

data

dan

hasil

HA/HP

adalah

HA/HP

dengan

menganalisis

dan

HA/HP.

Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

PPATK telah menerbitkan pedoman

Putusan

terkait

periode

data

identifikasi

yang tindak tahun

indikator

men-


curigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan

Putusan Pengadilan dan HA/HP. Selain

melalui Surat Edaran Kepala PPATK No: SE-

identifikasi indikator transaksi keuangan

03/1.02/PPATK/05/15

mencurigakan,

identifikasi

transaksi

keuangan

tentang

Indikator

Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi

114

pada

penelitian

ini

juga

melakukan analisis terhadap karakteristik



23/01/2017 2:42:58 PM

unsur kasus pada putusan dan HA/HP

h. Pengguna Jasa menerima dana hanya

yang menjadi basis data. Unsur kasus yang

dari beberapa pihak saja dengan total

dimaksud

profil,

nominal yang sangat besar, kemudian

pihak pelapor, jenis transaksi, jenis aset,

ditransfer ke banyak pihak dengan

wilayah dan yurisdiksi asing terkait.

nominal yang kecil.

meliputi:

karakteristik

PPATK

i. Terdapat transaksi yang masih aktif

menemukan bahwa terdapat 19 (sembilan

pada rekening dengan identitas yang

belas)

sudah tidak berlaku lagi.

Dalam

riset

ini,

indikator

tim

riset

transaksi

keuangan

mencurigakan yang terdapat pada Putusan

j. Pengguna

Jasa

sering

melakukan

Pengadilan dan/atau HA/HP terkait tindak

transaksi dengan pihak yang terkena

pidana

pencucian

sanksi dari OFAC (Office of Foreign

pidana

narkotika.

uang Di

hasil

antara

tindak

Asset Control).

indikator-

indikator tersebut terdapat 10 (sepuluh) indikator yang belum terdapat dalam Surat

Berdasarkan analisis terhadap unsur

Edaran Kepala PPATK No: SE-03/1.02/

kasus pada Putusan Pengadilan dan HA/

PPATK/05/15, yaitu sebagai berikut:

HP yang menjadi basis data, diketahui

a. Transaksi dana masuk didominasi oleh

bahwa profil utama yang menjadi pelaku/

transaksi setor tunai via mesin setor

terduga pelaku pencucian uang dari hasil

tunai

tindak pidana narkotika adalah laki-laki,

dalam

frekuensi

yang

tinggi

dengan profesi sebagai pedagang, berusia

dengan total dana yang besar. melakukan

antara 25-44 tahun. Adapun Penyedia

transaksi dengan para pihak yang

Jasa Keuangan yang paling sering menjadi

sudah menjadi tersangka/terdakwa/

sarana

terpidana tindak pidana narkotika.

hasil tindak pidana narkotika adalah bank,

b. Pengguna

Jasa

sering

c. Keterangan transaksi memuat kode

dengan

Jasa

sering

penyidik

pegawai

khususnya

pencucian

transaksi

uang

berupa

dari

transfer

dana via ATM. Berdasarkan jenis asetnya

atau istilah tertentu. d. Pengguna

transaksi

melakukan

narkotika

Lapas/Rutan

atau

(termasuk

diketahui

bahwa

kendaraan

bermotor

merupakan jenis aset yang paling sering diintegrasikan

sebagai

hasil

pencucian

keluarga) tanpa underlying transaksi

uang dari tindak pidana narkotika. Dilihat

yang jelas.

dari

sisi

tempat

kejadiannya

(locus),

melakukan

provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah

transaksi dengan pihak yang telah

yang paling dominan terkait. Sementara

masuk dalam Daftar Pencarian Orang

yurisdiksi asing yang paling sering terkait

(DPO) terkait dugaan tindak pidana

dengan pencucian uang hasil tindak pidana

narkotika.

narkotika yang terjadi di Indonesia adalah

e. Pengguna

Jasa

sering

f. Rekening perorangan menerima dana masuk

dari

ribuan

pengirim

yang

berbeda-beda. g. Transaksi tarik tunai dengan frekuensi

Malaysia. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan indikator transaksi keuangan mencurigakan yang teridentifikasi dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan

tinggi di wilayah lintas batas negara

atau

pemutakhiran

(cross border) yang rawan peredaran


narkotika.

Penyedia

Jasa

dokumen

Keuangan.

indikator

Pemahaman



115

23/01/2017 2:42:58 PM

konsep dan penerapan undang-undang

peraturan

pencucian uang juga perlu ditingkatkan

Edaran Kepala PPATK No: SE-03/1.02/

mengingat perkara pencucian uang hasil

PPATK/05/15 tentang Indikator Transaksi

tindak

Keuangan

pidana

narkotika

masih

sangat

berupa

Mencurigakan

sedikit dibandingkan dengan tindak pidana

Jasa Keuangan.

narkotika itu sendiri. Selain itu, penerapan

Dengan

Bagi

ditetapkannya

SE

Surat

Penyedia tersebut

Single Identity Number (Nomor Identitas

pada Mei 2015, seharusnya para pelaku

Tunggal) perlu dilakukan segera untuk

industri di bidang pasar modal dapat

menghindari penggunaan identitas palsu

lebih mengerti transaksi keuangan seperti

mengingat hal ini sering dijadikan sebagai

apakah yang mencurigakan dan patut

modus pembukaan rekening dalam rangka

dilaporkan ke PPATK. Namun, mengingat

transaksi jual beli narkotika.

baru ditetapkannya SE tersebut, sementara kewajiban pelaporan PJK di bidang pasar

F. Indikator (Red Flag) Transaksi Keuangan Mencurigakan Di Bidang Pasar Modal (Periode Data: 2011-2015)

modal ke PPATK sudah dimulai sejak tahun 2003, tentunya perusahaan efek sebelumnya telah menggunakan indikator yang dikembangkan sendiri. Dengan demikian, riset ini bertujuan untuk

mengetahui

indikator

transaksi

di

keuangan mencurigakan apa sajakah yang

bidang pasar modal adalah salah satu

sebelumnya digunakan di PJK di bidang

pihak pelapor di Pusat Pelaporan dan

pasar modal. Riset ini juga dilakukan tim

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jika

bertujuan untuk mengetahui relevansi SE

dibandingkan

lainnya,

dengan LTKM yang telah dilaporkan PJK di

Transaksi

bidang pasar modal dan indikator transaksi

Penyedia

jumlah

Jasa

Keuangan

dengan

pelaporan

Keuangan

(PJK)

industri

Laporan

Mencurigakan

(LTKM)

oleh

yang

sebelumnya

telah

digunakan

di

perusahaan efek relatif sedikit. Hal ini

perusahaannya. Dengan penelusuran data

mungkin dipengaruhi oleh pelaku industri

kuesioner dan wawancara, riset ini juga

tidak mengerti mengenai ketentuan LTKM

diharapkan dapat memperoleh indikator

dan sulit menentukan transaksi keuangan

yang perlu diketahui PJK di bidang pasar

yang mencurigakan. PPATK sebagai unit

modal di masa yang akan datang dalam

intelijen keuangan yang bertugas untuk

menentukan

mencegah dan memberantas tindak pidana

mencurigakan.


transaksi keuangan mencurigakan, riset

telah menerbitkan Peraturan Kepala Pusat

ini juga menampilkan statistik (deskripsi


dan tren) dari profil terlapor LTKM, wilayah

No:

ten-

pelaporan LTKM dan indikasi tindak pidana

Keuangan

dari LTKM yang dilaporkan PJK di bidang

tang

PER-11/1.02/PPATK/06/2013 Identifikasi

Mencurigakan Keuangan

Transaksi

Bagi

sebagaimana

telah

dan

Analisis

Transaksi

tersebut

telah

ditindaklanjuti

Tak

keuangan hanya

yang

indikator

pasar modal yang dapat digunakan untuk

diubah

penentuan kebijakan berbasis risiko di masa yang akan datang.

No:

Riset dilakukan oleh tim riset PPATK

Peraturan

dengan menganalisis data 2.399 LTKM dari

melalui

87 perusahaan efek, pengiriman kuesioner

Keuangan

PER-04/1.02/PPATK/03/2014.

transaksi

Jasa

Penyedia

dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan

116

pelaksanaan



23/01/2017 2:42:58 PM

ke 35 perusahaan efek dan wawancara

wawancara rata-rata berhubungan dengan

ke 20 perusahaan efek. Metode analisis

pola transaksi, sementara indikator yang

yang digunakan adalah analisis statistika

umumnya muncul dalam LTKM lebih terkait

deskriptif dan analisis konten. Dari 35

kepada profil. Indikator yang menurut

kuesioner yang dikirimkan, 25 kuesioner

responden

kembali, sehingga response rate adalah

yang akan datang ada sekitar 15 indikator.

71%.

Indikator tersebut antara lain penggunaan

Berdasarkan

hasil

analisis

data

akan

berkembang

nominee,

mengapa suatu LTKM dilaporkan ke PPATK.

pasar negosiasi, transaksi atas efek yang

Empat alasan di antaranya sesuai dengan

tidak likuid, dan transaksi dengan indikasi

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Pasal

informasi orang dalam. Profil terlapor LTKM

1 ngka 5 (Pengertian Transaksi Keuangan

umumnya adalah pria, dan pekerjaan utama

Mencurigakan)

pihak terlapor umumnya adalah ibu rumah

83

sisanya

adalah

dilakukan

di

alasan lain yang merupakan penjelasan

tangga,

atau berbeda dari Pasal 1 angka 5 tersebut.

wiraswasta,

Dari 87 alasan tersebut, terdapat kurang

dan pekerjaan lain-lain. Wilayah pelaporan

lebih 20 alasan yang kurang lebih sama

LTKM umumnya adalah DKI Jakarta, karena

atau mirip dengan indikator sesuai dengan

umumnya kantor pusat perusahaan efek

SE-03/1.02/PPATK/05/15

berada di Jakarta.

(selanjutnya

disebut SE-03). Sementara itu, indikator

pegawai

yang

masa

LTKM, tim riset mengidentifikasi 87 alasan

dan

transaksi

di

PNS

swasta,

pengusaha/

termasuk

pensiunan,

Indikasi tindak pidana yang umum

yang tidak termasuk dalam SE-03 tersebut

ditemukan

dalam

LTKM

adalah

tindak

ada 63 indikator.

pidana di bidang pasar modal, korupsi, ini

dan penggelapan. Tren LTKM meningkat

menujukan bahwa dari sampel kuesioner

dari tahun 2011 ke 2012, meningkat dari

yang kembali, seluruhnya telah memiliki

2012 ke 2013, lalu menurun dari 2013

pedoman identifikasi transaksi keuangan

hingga 2015. Tren jenis kelamin terlapor

mencurigakan

laki-laki pada umumnya dari tahun 2011

Beberapa

poin

hasil

sebelum

riset

terbitnya

03/1.02/PPATK/05/15.

Dari

SE-

analisis

hingga

2015

mengalami

peningkatan.

jawaban kuesioner, responden menyebut

Tren pekerjaan utama pihak terlapor pada

205 indikator yang telah digunakan di

umumnya mengikuti tren LTKM, namun

perusahaannya yang menurutnya sesuai

tren yang agak berbeda terlihat pada

dengan indikator dalam SE-03. Ditemukan

PNS, Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk

ternyata 177 indikator atau 86% telah

pensiunan), pelajar/mahasiswa, TNI/POLRI

sesuai dengan SE-03. Sedangkan untuk

(termasuk pensiunan), pejabat lembaga

indikator

legislatif

yang

tidak

termasuk

dalam

dan

pemerintah,

profesional

SE-03, responden menyebutkan sekitar

dan konsultan, pengajar dan dosen, dan

49 indikator. Pada saat wawancara, 20

pegawai bank, di mana profil-profil tersebut

responden

justru mengalami peningkatan dari tahun

menyebutkan

21

indikator

transaksi keuangan mencurigakan yang digunakan di perusahaannya. Indikator

2014 ke 2015. Indikasi tindak pidana di bidang pasar

wawancara

modal memiliki tren yang menurun dari

umumnya tidak termasuk dalam SE-03.

tahun 2011 ke 2012, lalu naik lagi antara

Indikator transaksi keuangan mencurigakan

tahun 2012 ke 2013, dan menurun dari

yang

tahun 2013 hingga 2015. Tindak pidana

yang

disebutkan

diperoleh

dalam

dari

kuesioner

dan



117

23/01/2017 2:42:58 PM

korupsi

dan

tindak

pidana

di

bidang

Tindak

Pidana

Pencucian

Uang

pasal

yang

41 ayat 1 huruf b yaitu menetapkan

fluktuatif dari 2011 ke 2015. Penyuapan

pedoman identifikasi Transaksi Keuangan

menampakkan tren turun antara 2011

Mencurigakan,

hingga 2015. Penggelapan tampak secara

pula dalam rekomendasi 34 FATF.

perpajakan

menunjukkan

tren

Dalam

umum memiliki tren naik dari tahun 2011

sebagaimana

rangka

tercantum

menghadapi

Mutual

hingga 2013, namun tidak mengalami

Evaluation Tahun 2017, PPATK berupaya

kenaikan atau penurunan antara tahun

untuk

2013 hingga 2015.

nomor 20 dan 34 serta Immediate Outcome 4

G. Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

mendukung

tersebut,

rekomendasi

dengan

melakukan

FATF Riset

Tipologi Semester I Tahun 2016 dengan judul

“Indikator

Transaksi

Keuangan

Mencurigakan Berdasarkan Data Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2005 -2015” yang dilakukan menggunakan basis data dari putusan pengadilan atas perkara tindak

Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang

pidana pencucian uang selama periode

merupakan bagian dari rezim anti pencucian

tahun 2005 hingga tahun 2015 sesuai

uang di Indonesia memiliki kewajiban untuk

dengan

melaporkan transaksi yang dicurigai berasal

Tipologi Semester I Tahun 2014, Riset

dari hasil kejahatan atau tindak pidana

Tipologi Semester I Tahun 2015, Riset

maupun yang terkait dengan pendanaan

Tipologi Semester I Tahun 2016 serta data

terorisme kepada unit intelijen keuangan

tambahan berupa hasil kuesioner serta


wawancara kepada pihak pelapor dalam

Keuangan (PPATK)

rangka mengetahui Indikator Transaksi

sebagai upaya untuk

putusan

pada

Riset

uang

Keuangan Mencurigakan Berdasarkan Data

lebih dini. Sebagaimana tercantum dalam

Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak

rekomendasi 20 FATF serta immediate


mendeteksi

kegiatan

pencucian

outcome 4 pada Methodology for Assessing Technical

Compliance

with

the

FATF

Berdasarkan pengadilan

data

tersebut

yang

terdiri

TPPU. Berdasarkan penelitian ini tim riset

seperti lembaga keuangan, penyedia barang

dapat mengidentifikasi sebanyak 36 (tiga

dan jasa dan profesi diharapkan untuk

puluh enam) indikator transaksi keuangan

menerapkan upaya pencegahan pencucian

mencurigakan yang terdapat pada Putusan

uang

terorisme

Pengadilan dan/atau LTKM dan HA terkait

sesuai dengan risikonya dan melaporkan

tindak pidana pencucian uang. Di antara

transaksi keuangan mencurigakan. Sejalan

indikator-indikator tersebut terdapat 13

dengan kewajiban PJK tersebut, Pusat

(tiga belas) indikator yang belum tercantum


dalam Surat Edaran Kepala PPATK No: SE-

(PPATK)

03/1.02/PPATK/05/15. Adapun beberapa

memiliki

kewenangan 8

tahun

sesuai 2010


yang

atas

AML/CFT Systems, dimana pihak pelapor

pendanaan

putusan

putusan

sejumlah

maupun

137

register

Recommendations and the Effectiveness of

Undang-undang Nomor

118

register

terbukti

indikator tersebut diantaranya yaitu: a. Pengguna jasa melakukan transaksi



23/01/2017 2:42:58 PM

setor tunai via mesin setor tunai/

i.

Transaksi merchant melalui mesin EDC

Cash Deposit Machine (CDM) dengan

dominan dilakukan secara offline dan

frekuensi

yang

dilakukan bukan di lokasi merchant

signifikan yang dilakukan dalam jangka

berada lalu dana masuk atas transaksi

waktu yang berdekatan;

pada

tinggi

b. Pengguna

dan

jasa

menjaminkan

jumlah

menggagunkan/

sertifikat

tanah

dan

rekening

ditarik

tunai

merchant dalam

tersebut

waktu

yang

berdekatan;

untuk

j. Terdapat transaksi pemindahbukuan

pengajuan kredit dimana setelahnya

ke rekening pengguna jasa di luar hari

pengguna jasa tidak pernah membayar

operasional bank dengan nilai yang

cicilan atas kredit tersebut;

signifikan tanpa keterangan yang jelas;

bangunan

sebagai

jaminan

c. Pengguna jasa menerima dana dalam jumlah

besar

dari

rekening

pertama

kemudian

rekening

atasnama

pihak

ditransfer pihak

ke

pertama

tersebut di bank lain dengan nilai yang pengguna

jasa

dan frekuensi tinggi yang dilakukan di beberapa lokasi cabang dalam jangka waktu yang berdekatan; l. Transaksi rekening

sama dalam waktu berdekatan; d. Transaksi

k. Penarikan tunai dalam jumlah besar

dominan

melalui setoran tunai yang dananya bersumber dari penarikan cek dari

masuk dengan

dari

beberapa

frekuensi

tinggi

dengan kode tertentu yang tidak sesuai dengan profil pengguna jasa Rekening m.

pengguna

jasa

individu

dominan menerima transaksi masuk

rekening kas daerah; e. Pengguna jasa menerima dana dalam

(kredit)

dari

rekening

perusahaan

jumlah besar dari beberapa rekening

tempat pengguna jasa bekerja dengan

tertentu diikuti dengan transaksi dana

nilai yang signifikan serta transaksi

keluar dengan frekuensi tinggi yang

dari banyak pihak dengan keterangan

dominan melalui ATM maupun internet

transaksi yang tidak sesuai dengan

banking ke banyak rekening hingga

profil individu.

batas

nominal

tertentu

dilakukan Berdasarkan hasil penelitian ini, tim

secara berulang; f. Pengguna jasa melakukan transaksi

riset menemukan bahwa profil pekerjaan

dengan para pihak yang sudah menjadi

yang paling dominan terkait dengan tindak

terpidana /terdakwa /tersangka

pidana pencucian uang adalah pegawai

dengan frekuensi tinggi dan nilai yang

swasta/karyawan,

signifikan;

pelapor yang paling dominan adalah bank.

g. Pengguna jasa melakukan transaksi

sedangkan

pihak

Adapun pola transaksi yang paling dominan

masuk

terkait dengan tindak pidana pencucian

dalam Daftar Pencarian Orang dengan

uang pada putusan pengadilan adalah

dugaan

pemindahbukuan,

dengan

pihak tindak

yang

telah

pidana

tertentu

wilayah

yang

paling

dengan frekuensi tinggi dan nilai yang

dominan terjadi tindak pidana pencucian

signifikan;

uang pada data putusan pengadilan adalah

h. Pengguna Jasa melakukan penarikan

DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian

dana tunai melalui kartu kredit (gesek

ini diharapkan indikator transaksi keuangan

tunai) hingga batas saldo maksimal;

mencurigakan

yang

teridentifikasi



119

23/01/2017 2:42:58 PM

dapat menjadi bahan masukan dalam

penyidikan,

penyusunan atau pemutakhiran indikator

secara efektif, proporsional dan beralasan.

transaksi

Selain itu, hasil riset tipologi ini diharapkan

keuangan

mencurigakan

bagi

dapat

Pihak Pelapor.

penuntutan,

memberikan

dan

peradilan

pemahaman

dan

gambaran yang lebih komprehensif terkait

H. Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2015

modus atau tipologi TPPU dengan konstruksi hukum yang lengkap, serta dapat menjadi alat peringatan dini (early warning system) bagi Pihak Pelapor dalam meningkatkan

Dalam

perkembangannya

tindak

deteksi

terhadap

para

pidana pencucian uang semakin kompleks,

pelaku tindak pidana pencucian uang,

melintasi

(cross

sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4

border) dan menggunakan modus yang

dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang

semakin


batas-batas

yurisdiksi

bervariatif,

memanfaatkan

lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah

merambah

ke

berbagai

sektor.

Pidana Pencucian Uang (PPTPPU). Berdasarkan

hasil

Riset

Tipologi

Adapun dampak dari praktek pencucian

Pencucian Uang Semester I Tahun 2016

uang akan berpengaruh terhadap stabilitas

yang dilakukan oleh tim riset PPATK ini

sistem keuangan, ekonomi, sosial dan

diketahui bahwa:

politik. Pada dasarnya proses pencucian

a. Selama periode 2015 terdapat sejumlah

uang melibatkan aktivitas yang sangat

40 putusan perkara pencucian uang

kompleks, mulai dari tahap placement,

yang telah berkekuatan hukum tetap

layering, dan integration.

(inkracht

Sebagaimana

dalam

Rekomendasi

van

melibatkan

gewisjde)

50

orang

perkara

dengan terdakwa.

FATF No.29 menekankan bahwa fungsi

Putusan

Financial Inteligence Unit (FIU), dalam

selama periode 2015 lebih dominan di

hal ini PPATK harus melakukan analisis

Pengadilan Tingkat Pertama (Penga-

operasional dan strategis berdasarkan data

dilan Negeri) sebanyak 20 putusan

dan informasi yang tersedia dan dapat

atau 50 persen yang tersebar di 15

diperoleh termasuk data yang diberikan oleh

Provinsi di Indonesia.

pencucian

uang

otoritas lainnya untuk mengidentifikasi pola

b. Secara umum karakteristik putusan

dan tren pencucian uang dan pendanaan

perkara pencucian uang yang telah

terorisme. Oleh karena itu, Riset Tipologi

berkekuatan hukum tetap (inkracht

Pencucian Uang Semester I Tahun 2016

van gewisjde) selama periode 2015,

menggunakan basis data Putusan Perkara

diantaranya:

Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah

c. Profil

terdakwa

yang

dominan

berkekuatan hukum tetap (inkracht van

melakukan tindak pidana pencucian

gewisjde) selama periode 2015.

uang

Hasil

riset

memberikan

ini

diharapkan

gambaran

efektifitas

dapat dari

Immediate Outcome 6 dan Immediate

selama

tahun

2015

yaitu

Pengusaha/Wiraswasta sebanyak 22 terdakwa atau 44 persen. d. Tingkat rentang usia yang dominan

FATF

melakukan tindak pidana pencucian

khususnya mengenai kegiatan penanganan

uang selama periode 2015 yaitu usia

perkara pencucian uang, baik pada tahap

diatas 40 tahun sebanyak 24 orang

Outcome

120

kemampuan

7

dalam

Rekomendasi



23/01/2017 2:42:58 PM

Transaksi

terdakwa atau 48 persen. e. Tindak pidana asal yang dominan yaitu tindak pidana korupsi sebanyak

Keuangan

Tunai

(LTKT)

PPATK sebanyak 3 terdakwa atau 6 persen dari 50 terdakwa;

25 persen dari 40

c. Adanya keterkaitan database Laporan

putusan, tanpa tindak pidana asal

Transaksi Penyedia Barang dan Jasa

(hanya TPPU) sebanyak 10 putusan

sebanyak 1 terdakwa atau 2 persen

atau 25 persen dan Tindak Pidana

dari 50 terdakwa;

10 putusan atau

d. Tidak adanya keterkaitan database

Penipuan sebanyak 7 Putusan. f. Wilayah

DKI

Jakarta

merupakan

wilayah yang paling dominan dalam pengadilan atas kasus-kasus Tindak

Laporan Transaksi dari/ke Luar Negeri (LTKL) dengan 50 terdakwa; e. Tidak adanya keterkaitan database

Pidana Pencucian Uang yaitu sebanyak

Laporan

Pembawaan

Uang

9 putusan atau 22,50 persen. Kemudian

(LPUT) dengan 50 terdakwa.

Tunai

wilayah Jawa Timur dan Kalimantan Selatan

sebanyak

5

putusan

atau

Berdasarkan Immediate

12,50 persen. g. Berdasarkan basis data putusan perkara

uraian

Outcome

tercantum

dalam

6

pokok

FATF

lainnya

yaitu

FATF

Immediate

pencucian uang tahun 2015 diketahui

Outcome 6.3 yang menyatakan bahwa

bahwa sebanyak 17 putusan atau 43

sejauh mana Hasil Analisis dan diseminasi

persen

dari FIU (dalam hal ini PPATK) mendukung

putusan

perkara

pencucian

uang menghasilkan pengembalian aset

kebutuhan

operasional

untuk korban/perusahaan. Sedangkan

berwenang, berdasarkan hasil penelitian

sebanyak 9 putusan atau 22 persen

diketahui adanya keterkaitan data putusan

putusan perkara pencucian uang yang

perkara

menghasilkan perampasan aset untuk

berkekuatan hukum tetap (inkracht van

negara.

gewisjde) selama periode 2015 dengan

pencucian

otoritas

uang

yang

yang

telah

putusan

Hasil Analisis (HA) dan Hasil Pemeriksaan

perkara pencucian uang tahun 2015,

(HP) PPATK yang rinciannya menunjukan

diketahui

bahwa:

h. Berdasarkan

basis

hukuman

data pidana

penjara

yang diterima oleh terdakwa paling

a. Terdapat

sebanyak

11

putusan

rendah atau minimal selama 8 bulan

atau 27,5 persen dari 40 putusan

dan maksimal selama 15 tahun.

perkara pencucian uang yang telah berkekuatan

Hasil penelitian ini juga menunjukan

hukum

memanfaatkan

Hasil

dengan

Analisis

PPATK.

database PPATK dengan 50 terdakwa dari

PPATK

40 putusan perkara pencucian uang yang

hukum juga dapat membantu proses

telah berkekuatan hukum tetap selama

pemeriksaan, pengembangan analisis

periode 2015, diantaranya:

dan penagihan pajak (tax collection),

a. Adanya keterkaitan database Laporan

membantu proses audit investigasi,

Transaksi Keuangan (LTKM) sebanyak

serta dapat membantu proses fit and

25 terdakwa atau 50 persen dari 50

proper test di Kementerian/Lembaga

terdakwa;

Pemerintah dalam rangka mewujudkan

selain

Hasil

(HA)

adanya beberapa keterkaitan data antara

b. Adanya keterkaitan database Laporan

Pemanfaatan

tetap

mengenai

Analisis

penegakan

(good public governance).



121

23/01/2017 2:42:58 PM

b. Terdapat atau

5

sebanyak persen

dari

2

putusan

instrumen transaksi, kelompok industri,

40

putusan

pihak terkait yang digunakan maupun

perkara pencucian uang yang telah

dimanfaatkan

berkekuatan hukum tetap bersumber

uang, serta menunjukan perkembangan

dari Hasil Pemeriksaan (HP) PPATK.

penempatan aset pencucian uang. Dalam

Sebagai

proses

perkembangannya para pelaku pencucian

Pemeriksaan

uang telah menggunakan modus yang

PPATK tahun 2015 masih didominasi

semakin bervariatif dengan memanfaatkan

pada tahap penyelidikan. Selain itu

lembaga di luar sistem keuangan, bahkan

berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tahun

telah

2015 terkait Tindak Pidana Pajak telah

sehingga

menghasilkan

informasi

pemanfaatan

sebesar

bahwa

Hasil

dalam

merambah masih

proses

ke

pencucian

berbagai

adanya

sektor,

dinamika

dan

pengembalian

pajak

tantangan bagi Aparat Penegak Hukum

Rp50.000.000.000,-

(lima

dalam penelusuran aset dan pembuktian perkara pencucian uang. Oleh karena itu,

puluh miliar rupiah).

perlu adanya sinergitas dan penyamaan Di riset

dalam

tim

persepsi antar Aparat Penegak Hukum

bahwa

terdapat

dalam upaya mencegah dan memberantas

perkembangan

terkini

hasil

menemukan

beberapa mengenai

penelitian

penggunaan

pola

ini,

transaksi,

tindak

pidana

pencucian

uang

pendanaan terorisme.

PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

S

dan

ejak tahun 2003 sampai dengan 2016, terdapat sebanyak 135

08

Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) yang telah

ditandatangani oleh PPATK. Sejumlah 50 diantaranya merupakan MoU dengan FIU luar negeri serta 85 dengan lembaga/instansi dalam negeri. Khusus di wilayah ASEAN, masih ada 1 negara anggota ASEAN yang belum terikat MoU dengan PPATK, yaitu Laos. TABEL 34. Lembaga / Organisasi Domestik yang telah Memiliki MoU dengan PPATK NO. 1

Bank Indonesia

2 3 4 5

Badan Pengawas Pasar Modal Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

6

Center for International Forestry Research Komisi Pemberantasan Korupsi Kepolisian Negara RI Kejaksaan Agung RI

7 8 9

122

NAMA LEMBAGA / ORGANISASI

TEMPAT Tahun 2003 Jakarta

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Tahun 2004 Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

KETERANGAN Diperbaharui pada 18 Maret 2010 dan 5 Maret 2015 (disertai Perjanjian Kerjasama) Diperbaharui pada 19 Oktober 2011

Diperbaharui pada 12 Februari 2015 Diperbaharui pada 18 April 2011 Diperbaharui tanggal 18 April 2011



23/01/2017 2:42:59 PM

NO.

NAMA LEMBAGA / ORGANISASI

10

Departemen Kehutanan

11

Badan Pemeriksa Keuangan

12

Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan Komisi Yudisial Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Badan Narkotika Nasional Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23

Universitas Surabaya STIE Perbanas Surabaya Universitas Gadjah Mada Badan Pengawas Pemilu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

24 25 26 27

Universitas Jenderal Soedirman Badan Pertanahan Nasional Universitas Andalas Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Universitas Hasanuddin Institut Teknologi Bandung Universitas Diponegoro Lembaga Penjamin Simpanan Universitas Muhammadiyah Surakarta Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Universitas Indonesia Universitas Jember

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

42 43 44 45

46 47 48

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Universitas Padjajaran Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Universitas Mataram Universitas Syiah Kuala Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Kementerian Perhubungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Universitas Pattimura Universitas Indonesia & Bank Indonesia (terkait pendirian Pusat Kajian TPPU di UI) Ombudsman Universitas Sriwijaya Universitas Udayana

TEMPAT Tahun 2005 Jakarta Tahun 2006 Jakarta Tahun 2007 Jakarta

KETERANGAN

Diperbaharui pada 24 Februari 2015

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Banda Aceh Tahun 2008 Jakarta Surabaya Yogyakarta Jakarta Jakarta

Diperbaharui pada 14 Oktober 2011

Diperbaharui pada 7 Juli 2010

Tahun 2009 Purwokerto Jakarta Padang Jakarta Makassar Bandung Semarang Jakarta Solo Jakarta

Diperbaharui pada 16 Juni 2015

Jakarta Jakarta Tahun 2010 Jakarta Bandung Jakarta Mataram Banda Aceh Jakarta Tahun 2011 Jakarta Jakarta Ambon Jakarta

Jakarta Palembang Denpasar



123

23/01/2017 2:42:59 PM

NO. NAMA LEMBAGA / ORGANISASI 49 PT. Pertamina (Persero) 50 Universitas Bina Nusantara 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

62 63 64 65 66 67 68 69

70 71 72

73 74 75 76

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

124

Universitas Esa Unggul Universitas Sumatera Utara Universitas Airlangga Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Universitas Lambung Mangkurat Universitas Cenderawasih Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Satgas REDD NCB Interpol Indonesia Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi LPSE Kementerian Keuangan Sisminbakum DJ AHU Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil RSUP Fatmawati Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Perjanjian Kerjasama) Komisi Pemilihan Umum KPU, Bawaslu, KPK, KIP (terkait Keputusan Bersama Pembentukan Gugus Tugas Pemilu 2014) Badan Pengawasan Obat dan Makanan PT. Indonesia Power PT. PLN (Persero) Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kementerian Pemuda dan Olahraga PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk. (SCTV, Indosiar, dan liputan6.com) Kementerian Kesehatan Badan SAR Nasional (BASARNAS) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)

TEMPAT Jakarta Jakarta Tahun 2012 Jakarta Jakarta Surabaya Jakarta

KETERANGAN

Jakarta Banjarmasin Jayapura Surabaya Jakarta Jakarta Jakarta Tahun 2013 Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Tahun 2014 Jakarta Jakarta Jakarta

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Tahun 2015 Jakarta Jakarta Samarinda Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

Jakarta Tahun 2016 Kementerian Pertahanan Jakarta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jakarta Jasa Pemerintah (LKPP) UIN Alauddin Makassar Gowa



23/01/2017 2:42:59 PM

NO. NAMA LEMBAGA / ORGANISASI TEMPAT 89 Badan Intelijen Negara (BIN) Jakarta 90 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Jakarta Menengah 91 Kesepakatan Bersama antara Jakarta Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan PPATK

KETERANGAN

TABEL 35. FIU yang telah Memiliki MoU dengan PPATK NO.

NEGARA (FIU)

Tahun 1 2 3 Tahun 4 5 6 Tahun 7

2003 Thailand Malaysia Korea Selatan 2004 Australia Filipina Rumania 2005 Belgia

8 9 10 11

Italia Polandia Spanyol Peru

Tahun 2006 12 Republik Rakyat Tiongkok 13 Meksiko 14 Kanada 15 16

Myanmar Afrika Selatan

17 18

Kepulauan Cayman Jepang

Tahun 19 20 21 22

2007 Bermuda Mauritius Selandia Baru Turki

23 Tahun 24 25 26 27

Finlandia 2008 Georgia Kroasia Moldova Amerika Serikat

28

Brunei Darussalam

TEMPAT Bangkok Malaysia Jakarta Bali Brunei Darussalam Bucharest Jakarta Brussels Roma Washington Washington Sofia Jakarta Jakarta Limassol – Siprus Ottawa Jakarta Jakarta Jakarta Pretoria Grand Cayman Jakarta Tokyo Bermuda Bermuda Jakarta Ankara Jakarta Helsinki

NO.

NEGARA (FIU)

Tahun 29 30 31 32 33 Tahun 34

2009 Bangladesh Senegal Sri Lanka Makau Kepulauan Fiji 2010 Kepulauan Solomon 35 Qatar 36 Uni Emirat Arab 37 Vietnam Tahun 2011 38 India 39 Belanda 40 Luksemburg 41 Arab Saudi 42 Samoa Tahun 2012 43 Ukraina 44 Rusia Tahun 2013 45 Kazakstan 46 Singapura Tahun 47 48 49 Tahun 50 Tahun 51 52

2014 Timor Leste Inggris Jordania 2015 Kamboja 2016 Tajikistan Laos

TEMPAT Jakarta Jakarta Doha Brisbane Brisbane Wollonggong Cartagena Cartegena Jakarta New Delhi Aruba Yerevan – Armenia Yerevan – Armenia Yerevan – Armenia Saint Petersburg Saint Petersburg Astana Singapura Jakarta Dili London Amman Jakarta Jakarta Bali

Georgia Jakarta Seoul Jakarta Washington Jakarta



125

23/01/2017 2:42:59 PM

ASISTENSI DAN PELATIHAN BERSAMA PENEGAK HUKUM

09

1. Data jumlah Asistensi kepada Penegak Hukum PPATK

telah

menyelenggarakan

asistensi atau pendampingan penanganan perkara TPPU kepada penegak hukum di daerah sejumlah 12 (dua belas) kali pada tahun 2016 sebagai berikut: a) Asistensi ke Sumatera Selatan pada 27-29 Januari 2016; b) Asistensi ke Sulawesi Selatan pada 1820 Februari 2016; c) Asistensi ke Jawa Tengah pada 10-11 Maret 2016; d) Asistensi ke Sumatera Selatan pada 4-6 April 2016; e) Asistensi ke Jawa Timur pada 20-22 April 2016; f) Asistensi ke Kepulauan Riau pada 9-11 Juni 2016; g) Asistensi ke Sumatera Selatan pada 1-3 Agustus 2016; h) Asistensi ke Kepulauan Riau pada 18-

2. Data jumlah kegiatan Pelatihan Bersama Penanganan Perkara TPPU PPATK

telah

menyelenggarakan

kegiatan Pelatihan Bersama Penanganan Perkara TPPU di daerah dengan melibatkan peserta dari instansi sebagai berikut: a) Hakim pada Pengadilan Tinggi b) Penyidik pada Kepolisian Daerah c) Jaksa pada Kejaksaan Tinggi d) Penyidik PNS (PPNS) pada Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai e) PPNS pada Kantor Wilayah Ditjen Pajak f) Penyidik/PPNS pada Badan Narkotika Nasional Provinsi; dan g) Staf bagian hukum dan/atau kepatuhan dari kantor cabang Bank Umum di daerah dan bank lokal.

20 Agustus 2016; i)

Asistensi ke Kalimantan Barat pada 3031 Agustus 2016;

j) Asistensi ke Nusa Tenggara Barat pada 6-8 Oktober 2016; k) Asistensi ke Kalimantan Selatan pada

Adapun

kegiatan

pelatihan

telah

diselenggarakan sejumlah 1 (satu) kali pada 2016, yaitu Pelatihan di Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam pada 6-8 April 2016.

27-29 Oktober 2016; dan l)

Asistensi ke Papua pada 30 November-2 Desember 2016.

126



23/01/2017 2:42:59 PM

DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

P

10

eranan teknologi informasi sangatlah

tata kelola TI yang baik dan kokoh, dimana

vital bagi pelaksanaan tugas Pusat

Pusat Teknologi Informasi telah melakukan

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

self-assessment dalam mengukur Indeks

Sebagai satu bagian tak terpisahkan dari

Tata Kelola TI, Indeks KAMI dan penetration

seluruh rangkaian fungsi organisasi, bidang

test pada aplikasi yang dianggap kritikal

teknologi informasi dijalankan berdasarkan

dalam pelaksanaan tugas.

arahan

strategis

bersama

yang

sebagaimana

dikonsolidasikan tertuang

dalam

Layanan-layanan

berbasis

informasi terus dikembangkan pada tahun

Rencana Kerja Pusat Teknologi Informasi

2016 ini, antara lain :

PPATK Tahun 2016 yang menggambarkan

1. Aplikasi

usaha

dalam

pengembangan

rangka sistem

anti

pemangku

dalam

rangka

Pem-

pencucian

Kanwil Bea dan Cukai Kementrian

kepentingan

lainnya, selain pula dilakukan penguatan internal

Laporan

bawaan Uang Tunai Lintas Batas oleh

pengawas dan pengatur, aparat penegak dan

Monitoring

melakukan

uang baik untuk pihak pelapor, lembaga hukum,

teknologi

pengembangan

layanan SDM berbasis teknologi informasi. Pengggunaan teknologi informasi di

Keuangan 2. Aplikasi Pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk Tindak Pidana Pencegahan Terorisme 3. Modul Penilaian (scoring) dan Log Management Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

PPATK akan memainkan peran penting

4. Replikasi data critical secara real-time.

dalam merealisasikan tujuan PPATK dalam

5. Pelaksanaan

melakukan

pengumpulan,

analisis

dan

diseminasi data dalam rezim anti pencucian

simulasi

Business

Countinuity Plan dengan pemulihan data pelaporan dan analisis real-time.

uang dan pencegahan pendanaan terorisme

6. Assessment Center untuk pengukuran

yang inovatif melalui pemilihan teknologi

potensi kerja pegawai dan penyesuaian

tepat guna, dan dapat terimplementasi

Aplikasi Sistem Pengukuran Kinerja.

secara

optimal.

Melalui

TI

pula

akan

tercipta layanan untuk sumberdaya internal

7. Re-design Website PPATK. 8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi

dalam melakukan pengukuran kinerja serta

Hukum

kemampuan dari masing-masing pegawai

rekomendasi Kementrian Hukum dan

sehingga

HAM.

pengembangan

sumberdaya

yang

disesuaikan

dengan

manusia di PPATK dapat lebih terarah. Pengelolaan teknologi informasi yang demikian kompleks membutuhkan suatu



127

23/01/2017 2:42:59 PM

REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA

11

TABEL 36. Realisasi Penyerapan Anggaran PPATK Tahun 2016 Unit / Subunit 01

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi Anggaran (Rp.)

Sisa Anggaran (Rp.)

Realisasi (%)

Sekretariat Utama

169.439.453.000

123.572.660.033

45.866.792.967

72,93

112.405.696.000

109.834.844.367

2.605.182.633

97,71

53.850.665.000

51.436.803.203

2.431.228.927

95.49

0101

Biro Umum

0102

Biro Perencanaan dan Keuangan

0103

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tata Laksana

3.183.092.000

2.736.672.874

451.771.026

85.81

Deputi Pencegahan

5.534.202.000

4.384.798.200

1.149.403.800

79,23

02 0201

Direktorat Pelaporan

1.800.000.000

1.707.286.215

101.858.685

94,34

0202

Direktorat Pengawasan Kepatuhan

1.500.000.000

1.409.662.550

102.938.950

93,14

0203

Direktorat Hukum

03

Deputi Pemberantasan

2.234.202.000

2.050.562.200

204.627.000

90,84

12.300.297.000

10.564.795.104

1.735.501.896

85,89

0301

Direktorat Analisis Transaksi

1.150.000.000

1.094.372.178

72.863.198

93,66

0302

Direktorat Pemeriksaan dan Riset

7.423.148.000

6.997.059.304

523.448.319

92,95

0303

Direktorat Kerjasama dan Humas

3.727.149.000

3.252.072.363

500.477.967

86,57

16.500.000.000

15.008.235.700

1.492.229.700

90,96

434.414.000

379.751.966

57.588.061

86.74

204.208.366.000

195.907.322.920

8.544.214.466

95,94

04

Pusat Teknologi Informasi

05

Inspektorat JUMLAH

TABEL 37. Capaian Kinerja PPATK Tahun 2016 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Narasi

128

Tahun 2016 Target IKSS

Realisasi IKSS

Capaian IKSS (%)

Capaian IKSS yang diakui (%)

Meningkatnya persepsi publik terhadap pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

1

Indeks persepsi TPPU dan pendanaan terorisme

5,0 Indeks

5,21 Indeks

104,20%

104,20%

Meningkatnya tindak lanjut atas rekomendasi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

2

Persentase rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme yang ditindaklanjuti

85%

100%

117,65%

117,65%



23/01/2017 2:42:59 PM

3

Persentase rekomendasi FATF yang diadopsi dalam kebijakan domestik

40%

59%

147,50%

120%

4

Persentase rekomendasi National Risk Assessment (NRA) yang ditindaklanjuti

40%

55,56%

138,90%

120%

Meningkatnya pengungkapan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

5

Persentase peningkatan pengungkapan kasus TPPU dan pendanaan terorisme di Indonesia

10%

14,29%

142,86%

120%

Meningkatnya efektivitas kerja sama pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

6

Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti

100%

92%

91,80%

91,80%

Meningkatnya kualitas hasil riset Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

7

Tingkat kualitas hasil riset TPPU dan pendanaan terorisme

3,25 Indeks

3,39 Indeks

104,31%

104,31%

Meningkatnya hasil analisis, hasil pemeriksaan dan informasi yang ditindaklanjuti

8

Jumlah Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan, dan informasi yang ditindaklanjuti

181 Laporan

395 laporan

218,23%

120%

Meningkatnya kepatuhan pelaporan

9

Persentase laporan dari pihak pelapor yang memenuhi standar pelaporan

95%

97,83%

102,98%

102,98%

10

Indeks kepatuhan pihak pelapor

4,0 Indeks

5 Indeks

125%

120%

Meningkatnya kemampuan Pihak Pelapor dan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

11

Persentase kelulusan peserta pelatihan

100%

N/A

N/A

N/A*

Terpenuhinya produk hukum pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

12

Persentase pemenuhan produk hukum TPPU dan pendanaan terorisme

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya keandalan sistem teknologi informasi PPATK

13

Indeks tata kelola teknologi informasi PPATK

2,75 Indeks

2,81 Indeks

102%

102%

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia PPATK

14

Persentase pegawai PPATK yang memiliki penilaian prestasi kerja pegawai baik

100%

N/A

N/A

N/A**

Meningkatnya kualitas manajemen kinerja PPATK

15

Nilai AKIP PPATK

Nilai A

N/A

N/A

N/A***

Terwujudnya reformasi birokrasi PPATK yang efektif

16

Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi PPATK

Nilai 70

N/A

N/A

N/A****

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan PPATK

17

Opini BPK

Opini WTP

WTP

100%

100%

Rata-rata Capaian Kinerja

122,74%

109,47%



129

23/01/2017 2:42:59 PM

2016

LAPORAN TAHUNAN

MANAJEMEN SUMBER DAYADAYA MANUSIA MANAJEMEN SUMBER MANUSIA

12

1. Sumber Daya Manusia Untuk dapat mendukung penyelenggaraan rezim anti pencucian uang di

1. Sumber Daya Manusia

Indonesia yang memiliki prospek jenis laporan yang beragam dan jumlah pihak Untuk dapat mendukung penyelengdibutuhkan modal Sumber Daya Manusia pelapor yang kaya dan bervariasi, baik dari sisi wilayah geografis, produk/jasa garaan rezim anti pencucian uang di yang kompeten dan profesional. Oleh karena keuangan, profil dan tipologi, maka dibutuhkan modal Sumber Daya Manusia Indonesia yang memiliki prospek jenis itu guna mencapai tujuan dan sasaran yang yang yang kompeten dan dan profesional. Oleh karena guna mencapai dan oleh laporan beragam jumlah pihak telah itu ditetapkan, PPATK tujuan didukung sasaran yang telah oleh manusia sumber daya manusia pelapor yang kaya danditetapkan, bervariasi, PPATK baik didukung sumber daya sejumlah 362 (tiga 362 (tigageografis, ratus enamproduk/ puluh dua)ratus pegawai, sebagai darisejumlah sisi wilayah enamdengan puluh komposisi dua) pegawai, dengan jasa keuangan, profil dan tipologi, maka berikut:

komposisi sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jenis Pegawai a. Berdasarkan Jenis Pegawai Pegawai Tetap Pegawai Kontrak Pegawai Bank Indonesia PNS Kejaksaan Agung Kepolisian Republik Indonesia PNS Kementerian Keuangan PNS BPKP PNS LAN PNS BPPT PNS ANRI PNS Kementerian Hukum dan HAM

208 102 13 13 11 9 2 1 1 1 1 0

50

100

150

200

250

Berdasarkan Jenis Pegawai

b. Berdasarkan Unit Kerja b. Berdasarkan Unit Kerja 10

Pusat Teknologi Informasi

29 24 30

Direktorat Pemeriksaan dan Riset Direktorat Hukum

16 21 24 18 18

Direktorat Pelaporan Biro Perencanaan dan Keuangan Pimpinan

36

131

5 0

20

40

60

80

100

120

140

Berdasarkan Unit Kerja


130

165



23/01/2017 2:43:00 PM

2016 2

LAP PORAN TAHUN NAN

c. Berdas sarkan Pen ndidikan

2016 2

LAP PORAN TAHUN NAN

c. Berdas sarkan Pen ndidikan

3Berdasarkan c. S3 Pendidikan 3 S2 2 S3 3

6 60

3

S1/D4 4 S2 2

178

6 60

D3 3 S1/D4 4

40

D1 1 D3 3

6

SMA A D1 1

178

40 75

6 50

SMA A0

00 75 10 Berdasarkan Pendidikan B 00 10

50

0

150

200

150

200

Berdasarkan Pendidikan B

sarkan Pan ngkat dan Golongan d. Berdas

d. Berdasarkan Pangkat dan Golongan

ngkat dan Golongan d. Berdas 173 3sarkan Pan

33

30

PNS

Bank Indonesia

Pusat Peelaporan dan Analisis T Transaksi Keeuangan

Pusat Peelaporan dan Analisis T Transaksi Keeuangan

Brigjen

AKBP

1

1

Brigjen

Kepolisian

1

1

AKBP

Kompol

4

1

Kompol

AKP

2

1

AKP

Iptu

1

Iptu

Ipda

Brigadir

1

Ipda

Bank Indonesia

2

4

2

1

Brigadir

1

1

G.VIII

G.VII

4

G.VIII

2

1

G.VII

5

G.VI

4

G.VI

1

G.V

G.IV

Gol. IV

5

1

G.V

PNS

Gol. IV

Gol. III

30

G.IV

33

Gol. II

0

173 3

Gol. III

160 180 140 160 120 140 100 120 80 100 60 80 40 60 20 40 0 20

Gol. II

180

Kepolisian

166

166



131

23/01/2017 2:43:00 PM

2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

SDM PPATK yang berpotensi untuk mengisi posisi kunci pada organisasi serta mencetak

Tahun 2015 Indeks Reformasi Birokrasi PPATK mendapatkan nilai 67,60 (B), naik dibandingkan

nilai

tahun

2014

yaitu

calon pemimpin potensial di masa yang akan datang. Perencanaan

SDM

merupakan

61,00. Saat ini PPATK sedang menyiapkan

modal penting untuk menjaga eksistensi

langkah-langkah

diantaranya

PPATK agar terus berperan aktif dalam

dengan melakukan penyusunan Roadmap


Reformasi

Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan

evaluasi

perbaikan,

Birokrasi struktur

2015

–

organisasi

2019,

dan

tata

Terorisme.

Hal

ini

dibuktikan

dengan

kerja, pengembangan pegawai berbasis

dianugerahkannya

kompetensi, serta peningkatan layanan

Pemenang Peringkat kedua terbaik Badan

PPATK

Kepegawaian Negara Award Tahun 2016

terhadap

tersebut

stakeholders.

diharapkan

akan

Upaya

mengubah

birokrasi di lingkungan PPATK menjadi tangguh dan berkelas dunia, meningkatkan pelayanan publik yang prima, serta mampu menjadi pemicu perubahan bagi pihak-

PPATK

sebagai

kategori Perencanaan Kepegawaian.

4. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Dalam

rangka

mewujudkan

pihak yang bekerja bersama dengan PPATK

kelola

dalam menciptakan rezim anti pencucian

governance)

uang.

kebijakan reformasi secara nasional serta

sesuai

meningkatkan

3. Peningkatan Kualitas Kepegawaian Pelaksanaan

pemerintahan

yang

baik

tata

dengan

efektifitas

arah

(good dan

pembangunan

rezim anti pencucian uang dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak SDM

pidana pencucian uang dan pendanaan

PPATK bertujuan untuk mencetak SDM

terorisme di Indonesia, PPATK tengah

yang unggul, profesional dengan tetap

melakukan

menjunjung

dan

pada penyempurnaan tugas dan fungsi

idealisme sebagai aparatur sipil negara.

serta penyusunan struktur organisasi Pusat

Searah dengan kebijakan pengembangan

Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian

SDM Aparatur yang berbasis kompetensi,

Uang

beberapa upaya telah dilakukan untuk

ini Rancangan Peraturan Presiden dan

memastikan kualitas dan kualifikasi Sumber

Peraturan Kepala PPATK tentang Organisasi

Daya

PPATK,

dan Tata Kerja PPATK sedang dalam tahap

pelatihan

finalisasi di Kementerian Pendayagunaan

tinggi

Manusia

diantaranya

Pengembangan

di

nilai

integritas

lingkungan

pendidikan

dan

teknis substansi, bimbingan teknis serta

dan

reorganisasi

Pendanaan

yang

berfokus

Terorisme.

Saat

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

in-house training. Selain itu PPATK juga telah melaksanakan assessment pegawai dan pejabat sehingga telah didapatkan peta

kekuatan

pegawai.

Selanjutnya

menindaklanjuti hasil asesmen tersebut, PPATK sedang melakukan

pembuatan

talent management. Diharapkan proses tersebut dapat mengembangkan talenta

132



23/01/2017 2:43:00 PM

UMUM

13

Bagian Ketatausahaan

pada LPSE Kementrian Keuangan dengan total pengadaan melalui lelang sebanyak 29

Pejabat Pembuat Komitmen dengan

Paket Pengadaan Langsung sebanyak 107

Desember 2016, Pejabat Pembuat Komitmen

Paket, dan Pengadaan Melalui E Katalog

telah melakukan penandatanganan kontrak

sebanyak 9 Paket.

Pada

Tahun

2016

sampai

pengadaan barang dan jasa sejumlah 166

Pada tahun 2016 Unit Layanan Peng-

kontrak dan penerbitan SPP sebanyak 1780

adaan PPATK memperoleh pengharagaan

SPP.

dari LKPP berupa LKPP Award : Komitmen eProcurement 100%.

Unit Kearsipan PPATK

Pada tahun 2016 unit kearsipan PPATK telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola arsip dengan kegiatan : 1. Sosialisasi Pemberkasan Arsip Aktif 2. Penataan Record Center 4. Penyusutan Arsip 5. Akreditasi Unit Kearsipan tingkat

kegiatan

kepatuhan

TABEL 38. Neraca BMN Uraian

Kuantitas

tersebut

terhadap

didapat pedoman

kearsipan PPATK pada semester I Tahun 2016 dengan indeks 3.9. Selain itu, diinformasikan Unit Kearsipan PPATK telah berhasil memperoleh Predikat “Sangan Baik” A dengan nilai 89,85 (Nilai Terbesar pada Akreditasi Unit Kearsipan se Indonesia) untuk Akreditasi Unit Kearsipan

Nilai (dalam Rupiah)

Tanah

19.658 M2

Peralatan dan Mesin

6.175 Unit

73.718.422.821

3 Unit

78.498.080.257

Jalan dan Jembatan

1 Unit

542.646.198

Aset Tetap Lainnya

15 Unit

252.915.847

Gedung dan Bangunan

3. Sosialisasi Arsip Vital

Dengan

BMN

Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam kegiatan operasional

227 Unit

80.978.000.000

3.789.173.949

Bagian Kerumahtanggan Pada Tahun 2016, bagian kerumahtanggaan melakukan sejumlah pemeliharaan besar berupa pergantian 12 unit Chiller dan pergantian sparepart Lift untuk menunjang operasional PPATK.

pada Rapat Pleno Majelis Pertimbangan Akreditasi kearsipan pada

21 November

2016.

Bagian Perlengkapan ULP Sesuai dengan RUP Tahun 2016 yang ditetapkan, Unit Layanan Pengadaan PPATK selama tahun 2016 telah melaksanakan lelang/seleksi

melalui

lelang

elektronik



133

23/01/2017 2:43:00 PM

PENGAWASAN INTERNAL

T

untutan masyarakat atas terwujudnya

direncanakan

good governance telah mendorong

kinerja dalam pelaksanaan program kerja

dengan

hasil

adanya konsekuensi logis perlunya berbagai

Inspektorat sebagai berikut :

upaya dan kerja keras dari semua jajaran

1. Audit

penyelenggaraan

pemerintahan

dalam

Kinerja,

pencapaian

mencakup

audit

terhadap sistem pengendalian untuk

rangka memperbaiki dan meningkatkan

memastikan

kinerjanya secara profesional termasuk

kebijakan,

didalamnya

organisasi serta memastikan aspek

jajaran

PPATK.

Inspektorat

ketaatan prosedur

dan

tujuan

ekonomis,

internal Pemerintahan memiliki peranan

Selama

yang sangat strategis dalam mewujudkan

melakukan audit kinerja terhadap 4

good governance di lingkungan PPATK.

obyek audit dan 12 kegiatan reviu.

Inspektorat

tahun

2016

2. Audit

efektifitas

terhadap

sebagai unit yang melakukan pengawasan

Kinerja

tahun

2016,

dengan

dan

efisiensi.

PPATK

tujuan

telah

tertentu,

didasarkan pada program kerja tahunan

dilakukan untuk memeriksa pengaduan,

yang mengacu pada arah dan strategi yang

pencarian dan pengumpulan bukti-

telah dirumuskan dalam Rencana Strategis

bukti yang terkait dengan penerapan

PPATK

2015-2019.

kode etik kepegawaian PPATK. Audit

Terdapat dua arah dan kebijakan strategis

ini ditujukan untuk memastikan bahwa

yang relevan dengan tugas pokok dan

3. kode etik dan peraturan kepegawaian

jangka

menengah

fungsi Inspektorat yaitu :

telah dipatuhi oleh pejabat maupun

1) Peningkatan tata kelola dan proses

pegawai

PPATK.

Atas

informasi

bisnis yang efektif untuk mendukung

pengaduan yang diterima, PPATK telah

tugas, fungsi dan wewenang PPATK

melakukan 1 audit dengan tujuan

(arah kebijakan ke-4); dan

tertentu.

2) Peningkatan tata kelola keuangan untuk menjamin

kelancaran

pembiayaan

4. Monitoring

dan

Evaluasi,

sejalan

dengan kompleksitas pelaksanaan tugas

dan

PPATK, dirasakan perlu untuk diperoleh

wewenang PPATK, serta tercapainya

jaminan pelaksanaan kegiatan melalui

tingkat akuntabilitas pengelolaan APBN

monitoring

yang baik (arah kebijakan ke-9).

Kegiatan evaluasi yang telah dilakukan

pelaksanaan

tugas,

fungsi

Dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab serta bersih dari KKN yang mampu mendorong

peningkatan

kinerja

yang

akuntabel, Inspektorat sepanjang tahun 2016

telah

program

dan

melaksanakan kegiatan

beberapa

yang

dan

evaluasi

kegiatan.

PPATK selama tahun 2016 antara lain

Pelaksanaan Program Kerja

134

14

telah

self assessment sistem AKIP dengan hasil 86.16, Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan hasil 79.90, serta validasi Penilaian Tingkat

Maturitas

Penyelenggaraan

SPIP pada PPATK oleh tim BPKP dengan hasil 2.40 (berkembang). Selain itu, kegiatan monitoring dilakukan untuk



23/01/2017 2:43:00 PM

memantau pelaksanaan rekomendasi

pembangunan

atas hasil pemeriksaan yang dilakukan

ketentuan yang berlaku.

oleh

pihak

internal

(Inspektorat)

c. Pengelolaan

sesuai

Whistleblowing

System.

ataupun eksternal (BPK). PPATK telah melakukan monitoring terhadap tindak

pusdiklat

Selama tahun 2016, atas informasi

lanjut hasil audit laporan keuangan

pengaduan

PPATK tahun anggaran 2015 dan 2016

banyak 2 (dua) dengan status

yaitu dari 79 rekomendasi terdapat 60

selesai ditindaklanjuti.

rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. Selama

tahun

2016,

PPATK

diterima

se-

d. Pelaksanaan verifikasi ijasah ASN PPATK.

telah

Program

melakukan 4 kegiatan monitoring.

yang

kerja

ini

merupakan

bentuk tindak lanjut dari Surat 5. Pengawasan

lainnya,

Edaran

mencakup

Kementerian

kegiatan pengawasan yang merupakan

untuk

arahan

penyelenggaraan

dari

Pimpinan

PPATK

dan

e. Pendampingan

pemerintahan evaluasi

Indeks

Keamanan Informasi.

SDM PPATK terhadap nilai-nilai

Indeks

Keamanan

Kegiatan ini merupakan quality

(KAMI)

merupakan

assurance bagi internal PPATK,

ukuran untuk menilai seberapa

khususnya

dengan

besar tingkat keamanan informasi

Survei

di PPATK. Inspektorat memantau

internal

progress tindak lanjut rekomendasi

menyebarkan

hasil desktop assessment di tahun-

dasar PPATK.

terwujudnya

yang bersih di lingkungan PPATK.

current issue. Kegiatan ini terdiri dari : a. Survei terhadap Persepsi Perilaku

mendukung

PAN-RB

nilai-nilai

berkaitan dasar

efektivitas dilakukan

PPATK.

pengawasan dengan

feedback.

Dari

kuesioner yang telah disampaikan ke pihak pelapor diperoleh hasil

salah

satu

tahun sebelumnya.

kuesioner ke pihak pelapor dan mendapatkan

Informasi

f.

Self assessment Kapabilitas APIP PPATK.

Hasil self assessment Kapabilitas

nilai indeks persepsi nilai dasar

atau

PPATK

dalam menyelenggarakan tugas

sebesar

0.79

dari

nilai

b. Pendampingan

Pembangunan

Gedung Pusdiklat Cimanggis. PPATK,

Inspektorat

dan fungsinya sebagai pengawas

maksimal 0.65.

Menindaklanjuti

kemampuan

arahan

Inspektorat

Kepala

ditugaskan

internal saat ini berada di level 1

menuju

pentingnya

level

2.

peran

Mengingat

APIP

dalam

gerak pelaksanaan pemerintahan,

untuk melakukan pendampingan

diharapkan

pembangunan gedung Pusdiklat

berada pada Level-3 pada tahun

Cimanggis.

2019,

untuk terbatas

Tujuannya

memberikan bahwa

adalah

keyakinan

APIP

sejalan

PPATK dengan

telah target

RPJMN 2015-2019.

pelaksanaan



135

23/01/2017 2:43:00 PM

Pembentukan h.

g. Penanganan Gratifikasi. Pada

tahun

2016,

PPATK

melaporkan adanya penerimaan gratifikasi

berupa

rangkaian

Unit

Satgas

Pemberantasan Pungli. Di

akhir

tahun

2016

ini,

Inspektorat telah membentuk tim

bunga anggrek dari Liang Jen

Pemberantasan

Chang

sama dengan unit tekait lainnya.

(Representative

Economic

dan

Trade

Taipei Office).

Inspektorat

Pungli

sebagai

bekerja

pendeteksi

Namun demikian, konfirmasi dari

dini melalui Whistleblowing System

KPK laporan tersebut dikecualikan

diharapkan apabila menemukan

karena

hal-hal

masuk

dalam

kategori

terkait

barang yang mudah busuk dan

kelembagaan

cepat rusak.

melakukan

pungli pihaknya

pembinaan

secara akan terlebih

dahulu.

136



23/01/2017 2:43:00 PM

DAFTAR ISTILAH

15

AKIP

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Aksi PPK

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Apgakum

Aparat Penegak Hukum

AUSTRAC

Australian Transaction Reports and Analysis Centre

Bappenas

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BBM

Bahan Bakar Minyak

Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum

BI

Bank Indonesia

BK

Bank Kustodian

BMN

Barang Milik Negara

BNN

Badan Narkotika Nasional

BNPT

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

BO

Beneficial Owner

BPHN

Badan Pembangunan Hukum Nasional

BPK

Badan Pemeriksa Keuangan

BPKP

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

CU

Credit Union

Dirjen AHU Kemenkumham

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM

ESW

Egmont Secure Web

FATF

Financial Action Task Force on Money Laundering

FGD

Focus Group Discussion

FIU

Financial Intelligence Unit

FKDKP

Forum Komunikasi Direktorat Kepatuhan Perbankan

FSPB

Financial Services Professional Board

GRIPS

Gathering Report Information System

HA

Hasil Analisis

HP

Hasil Pemeriksaan

IAPI

Institut Akuntan Publik Indonesia

IFTI

International Fund Transfer Instruction

INI

Ikatan Notaris Indonesia

Inpres

Instruksi Presiden

ISIS

Islamic State of Iraq and Syria

K/L

Kementerian / Lembaga

Kemenag

Kementerian Agama

Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri

Kemenhut

Kementerian Kehutanan

Kemenkeu

Kementerian Keuangan

Kemenkopolhukam

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Kemenkumham

Kementerian Hukum dan HAM

Kemenpan RB

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kemensos

Kementeiran Sosial

Kemlu

Kementerian Luar Negeri

KIP

Komisi Informasi Pusat

KKN

Korupsi, Kolusi, Nepotisme

KKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi



137

23/01/2017 2:43:00 PM

138

KPKNL

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPU

Komisi Pemilihan Umum

KSP

Koperasi Simpan Pinjam

KUPU

Kegiatan Usaha Penerimaan Uang

KY

Komisi Yudisial

KYC

Know Your Customer

LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

LPP

Lembaga Pengawas dan Pengatur

LPS

Lembaga Penjamin Simpanan

LPSE

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

LPUTB

Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas

LTKL

Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri

LTKM

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

LTKT

Laporan Transaksi Keuangan Tunai

MA

Mahkamah Agung

Mabes Polri

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

MAS

Monetary Authority of Singapore

MI

Manajer Investasi

NKRI

Negara Kesatuan Republik Indonesia

OJK

Otoritas Jasa Keuangan

PBJ

Penyedia Barang dan/atau Jasa lainnya

Pemilu

Pemilihan Umum

PEPs

Politically Exposed Person

Perpres

Peraturan Presiden

PJK

Penyedia Jasa Keuangan

PKA

Pedoman Kerja Audit

PKPT

Program Kerja Pemeriksaan Tahunan

PMN

Prinsip Mengenal Nasabah

PMPJ

Prinsip Mengenal Pengguna Jasa

PMPRB

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia

PNS

Pegawai Negeri Sipil

PPATK


Prolegnas

Program Legislasi Nasional

RB

Reformasi Birokrasi

RPP

Rancangan Peraturan Pemerintah

RUU

Rancangan Undang-undang

SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SDB

Safe Deposit Box

SDM Ortala

Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tata Laksana

Setneg

Sekretariat Negara

SIAPIK

Sistem Aplikasi Penilaian Kinerja Pegawai

SIAPUPPT

Sistem Informasi Anti Pencucian Uang dan Pembiayaan Pendanaan Terorisme

SIMPADI

Sistem Informasi Perjalanan Dinas

SIMPEG

Sistem Informasi Manajemen Pegawai

SIPESAT

Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu

SKB

Surat Keputusan Bersama



23/01/2017 2:43:00 PM

SKK Migas

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

SOP

Standar Operasional Prosedur

SPP

Surat Permintaan Pembayaran

SPT

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

STRO

Commercial Affairs Department and Suspicious Transaction Reporting Office – Financial Intelligence Unit Singapore

TLHP

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

TPPT

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

TPPU

Tindak Pidana Pencucian Uang

Tupoksi

Tugas Pokok dan Fungsi

UP

Unit Penyertaan

UU

Undang-undang

UU TPPU

Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

WBS

Whistle Blowing System

WNI

Warga Negara Indonesia

WTP

Wajar Tanpa Pengecualian

DAFTAR TABEL

16

TABEL 1. Kegiatan Audit PPATK Tahun 2016.................................................................51 TABEL 2. Jenis Pihak Pelapor yang Diaudit oleh PPATK Tahun 2016.................................51 TABEL 3. Jenis Laporan dan Jumlah Laporan Pengawasan Kepatuhan PPATK Tahun 2016...51 TABEL 4. Daftar Hambatan dan Rekomendasi Pelaksanaan Tugas

dan Fungsi PPATK Tahun 2016......................................................................70

TABEL 5. Tahapan Evaluasi Paruh Waktu Renstra..........................................................77 TABEL 6. Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang

menjadi Dasar Analisis (Terkait) Sebelum dan Sesudah Berlakunya

UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Tahun 2016...................................................82

TABEL 7. Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan

Jenis Penyidik Tahun 2016............................................................................83

TABEL 8. Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik, Sebelum dan Sesudah

Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Tahun 2016.........83

TABEL 9. Perkembangan HA Proaktif Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi

Terjadinya Tindak Pidana s.d. Desember 2016................................................84

TABEL 10. Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor

s.d. Desember 2016....................................................................................85

TABEL 11. Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana

dan Tidak disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya

UU TPPU Januari 2003 s.d. Desember 2016 (HA database)...............................85

TABEL 12. Jumlah HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme, Sebelum

dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA, Januari 2003 s.d.

Desember 2016..........................................................................................86

TABEL 13. Jumlah HP Berdasarkan Tahun Penyampaian Januari 2011 s.d.

Desember 2016..........................................................................................87



139

23/01/2017 2:43:01 PM

TABEL 14. Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian

Informasi sesuai dengan MoU dengan Lembaga/Instansi#)

Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA

Januari 2003 s.d. Desember 2016.................................................................88

TABEL 15. Jumlah Permintaan Informasi (Inquiry) Pertahun Beserta Tindaklanjutnya..........89 TABEL 16. Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran

Informasi Januari 2003 s.d. Desember 2016...................................................90

TABEL 17. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Kepada PPATK

Januari 2013 s.d. Desember 2016.................................................................91

TABEL 18. Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan

Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor

s.d. Desember 2016....................................................................................92

TABEL 19. Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan

Kategori Terlapor s.d. Desember 2016 Gambar Pemetaan Propinsi

Menurut Kategori Persentase Kumulatif LTKM Januari 2016 s.d.

Desember 2016..........................................................................................94

TABEL 20. Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis

Pekerjaan Terlapor Perseorangan s.d. Desember 2016.....................................95

TABEL 21. Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah

Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Desember 2016...........95

TABEL 22. Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan

Kelompok Umur Terlapor Perseorangan s.d. Desember 2016.............................96

TABEL 23. Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Dugaan

Tindak Pidana Asal s.d. Desember 2016.........................................................96

TABEL 24. Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah

Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Desember 2016...........97

TABEL 25. Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU

Berdasarkan Lokasi Pelaporan s.d.Desember 2016..........................................98

TABEL 26. Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi

Pelaporan Januari 2005 s.d. Desember 2016..................................................99

TABEL 27. Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ)

Mei 2012 s.d. Desember 2016....................................................................100

TABEL 28. Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis

PJK Pelapor s.d. Desember 2016.................................................................103

TABEL 29. Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Pemenuhan

Aspek Formil dan Aspek Materil s.d. Desember 2016.....................................103

TABEL 30. Jumlah Pihak Pelapor yang telah Diaudit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor

s.d. Desember 2016..................................................................................104

TABEL 31. Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan terkait TPPU menurut Propinsi

Januari 2005 s.d. Desember 2016...............................................................105

TABEL 32. Putusan Pengadilan terkait TPPU menurut Tahun Putusan dan Hukuman

Januari 2005 s.d. Desember 2016...............................................................106

TABEL 33. Jumlah Permintaan Keterangan Ahli dari PPATK berdasarkan Instansi

Pemohon Januari 2008 s.d. Desember 2016.................................................107

TABEL 34. Lembaga / Organisasi Domestik yang telah Memiliki MoU dengan PPATK..........122 TABEL 35. FIU yang telah Memiliki MoU dengan PPATK..................................................125 TABEL 36. Realisasi Penyerapan Anggaran PPATK Tahun 2016........................................128 TABEL 37. Capaian Kinerja PPATK Tahun 2016 Unit Kearsipan PPATK..............................133 TABEL 38. Neraca BMN.............................................................................................133

140



23/01/2017 2:43:01 PM

DAFTAR GRAFIK

17

GRAFIK 1. Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT Tahun 2016....................50 GRAFIK 2. Perkembangan Jumlah LHP, Jumlah PJK dan Jumlah Rekening

yang Diperiksa Tahun 2016..........................................................................65

GRAFIK 3. Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Disampaikan ke Penyidik

Berdasarkan Jenis HA Tahun 2016.................................................................82

GRAFIK 4. Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA

Tahun 2016................................................................................................84

GRAFIK 5. Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak Terindikasi

Tindak Pidana (HA database) dan Jumlah HA yang Disampaikan ke

Penyidik Januari 2003 s.d. Desember 2016.....................................................86

GRAFIK 6. Perkembangan Jumlah HP, Jumlah PJK, dan Jumlah Rekening yang

Diperiksa Januari 2011 s.d. Desember 2016...................................................87

GRAFIK 7. Tindak Lanjut Pemenuhan Permintaan Informasi.............................................89 GRAFIK 8. Distribusi Pengaduan Masyarakat yang DIsampaikan Kepada PPATK

Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Selama Tahun 2016.......................................91

GRAFIK 9. Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM Menurut Jenis PJK Pelapor

Tahun 2016................................................................................................92

GRAFIK 10. Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor yang Menyampaikan LTKM

Tahun 2016................................................................................................92

GRAFIK 11. Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM Januari 2012 s.d.

Desember 2016..........................................................................................93

GRAFIK 12. Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan

per-Bulan Januari 2012 s.d. Desember 2016..................................................93

GRAFIK 13. Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT Januari 2012 s.d.

Desember 2016..........................................................................................97

GRAFIK 14. Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT Januari 2012 s.d.

Desember 2016 .........................................................................................98

GRAFIK 15. Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai

Menurut Lokasi Pelaporan Januari 2005 s.d. Desember 2016............................99

GRAFIK 16. Jumlah dan Persentase Kumulatif Transaksi dari PBJ

Tahun 2016 (s.d. Desember 2016)..............................................................100

GRAFIK 17. Jumlah Pihak Pelapor LTKL Menurut Jenis Pihak Pelapor.................................101 GRAFIK 19. Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan Periode Januari

2014 s.d. Desember 2016..........................................................................101

GRAFIK 21. Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d.

Desember 2016........................................................................................101

GRAFIK 20. Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014

s.d. November 2016.................................................................................. 101

GRAFIK 18. Jumlah LTKL Menurut Jenis Pihak Pelapor.....................................................101 GRAFIK 22. Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank Periode Mei 2015 s.d.

Desember 2016........................................................................................102

GRAFIK 23. Perkembangan Total Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Periode Mei 2015 s.d.

Desember 2016........................................................................................102



141

23/01/2017 2:43:01 PM

GRAFIK 24. Perkembangan Rata-rata Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Periode Mei

2015 s.d. Desember 2016..........................................................................102

GRAFIK 25. Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK

Mei 2015 s.d. Desember 2016....................................................................103

GRAFIK 26. Perbandingan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan terkait TPPU

142

Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2005 s.d. Desember 2016............106



23/01/2017 2:43:01 PM


23/01/2017 2:43:01 PM

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Jl. Juanda No. 35 Jakarta Pusat 12120 www.ppatk.go.id

144



23/01/2017 2:43:01 PM

LAPORAN TAHUNAN 2016 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN. Jl. Juanda No. 35 Jakarta Pusat

Recommend Documents