PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI

KEUANGAN

JI. Ir. H. Djuanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili, +6221-3856809 +6221-3856826 Email: [email protected] Website: www.ppatk.go.id

PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: PER - 07/1.01/PPATK/08/

12

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang

bahwa

untuk

melaksanakan

Peraturan

Presiden

Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi Kerja

Pusat

Keuangan,

Pelaporan perlu

Pusat Pelaporan

1. Undang-Undang

Uang

Indonesia

Tahun

Lembaran

Kepala Keuangan

dan Tata Kerja Pusat Pelaporan Keuangan;

Nomor 8 Tahun

dan Pemberantasan

. Pencucian

Transaksi

Peraturan

dan Analisis Transaksi

dan Analisis Transaksi

Pencegahan

Analisis

menetapkan

ten tang Organisasi

Mengingat

dan

dan Tata

(Lembaran

2010 tentang Tindak Pidana

Negara

Republik

2010 Nomor 122, Tambahan

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

5164); 2. Peraturan tentang

Presiden Organisasi

Nomor dan

48

Tahun

2012

Tata

Kerja

Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan;

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN JI.Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia Teiepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: [email protected] Website: www.ppatkgo.id

Memperhatikan

Persetujuan

Menteri

Negara

Reformasi

dan

Nomor:

Pendayagunaan Birokrasi

dalam

2012

Kepala Pusat

Perihal Pelaporan

Pelaporan

2

Rancangan

Peraturan

dan Analisis

Transaksi

Keuangan Tentang Susunan Pusat

Surat

Tanggal

Bj2266jM.PAN-RBj8j2012

Agustus

Kerja

Aparatur

Organisasi

dan

dan Tata

Analisis

Transaksi

Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS

TRANSAKSI

ORGANISASI

DAN

PELAPORAN

DAN

KEUANGAN TENTANG TATA

KERJA

ANALISIS

PUSAT

TRANSAKSI

KEUANGAN.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 1 (1) Pusat

Pelaporan

selanjutnya

dan

disebut

kewenangannya

Analisis

PPATK dalam

bersifat

independen

tangan dan pengaruh kekuasaan

Transaksi

Keuangan

melaksanakan dan

bebas

yang

tugas dari

dan

campur

mana pun.

(2) PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.

2


KEUANGAN

JI.Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia Teiepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: [email protected] Website: www.ppatkgo.id

Pasal2 PPATKberkedudukan

di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Tugas

Pasal3 PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas

tindak pidana

pencucian uang.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal4 Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 3,

PPATKmenyelenggarakan fungsi: a. pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana pencucian uang;

b. pengelolaan data dan pengelolaan informasi yang diperoleh PPATK; c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan d. analisis

atau

pemeriksaan

laporan

dan

informasi

transaksi

keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan Zatau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 8 Tahun

2010 tentang

Pencegahan

dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3


BAB II SUSUNANORGANISASI

Pasa15 Susunan organisasi PPATKterdiri atas: a. Kepala PPATK; b. Wakil Kepala PPATK; _c. Sekretariat Utama; d. Deputi Bidang Pencegahan; e. Deputi Bidang Pemberantasan; f. Pusat Teknologi Informasi; g. Inspektorat; h. Jabatan 1.

Fungsional; dan

Tenaga Ahli.

BABIII KEPALADANWAKILKEPALA

Bagian Kesatu Kepala PPATK

Pasa16 (1) Kepala PPATK adalah mengendalikan

penanggung

pelaksanaan

jawab

yang merrumpm

dan

tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.

(2) Kepala PPATKmewakili PPATKdi dalam dan di luar pengadilan. (3) Kepala

PPATK

sebagaimana

dapat

menyerahkan

kewenangan

mewakili

dimaksud pada ayat (2) kepada Wakil Kepala PPATK,

seseorang atau beberapa pegawai PPATK, darr/ atau pihak lain yang ditunjuk untuk itu. 4

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN JI.Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: Contact-usgappatk.go.id Website: www.ppatk.go.id

Bagian Kedua Wakil Kepala PPATK

.Pasal7 (1) Wakil Kepala PPATKbertugas membantu Kepala PPATK.

(2) Wakil Kepala PPATK dalam

melaksanakan

dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab (3) Dalam

hal

bertanggung

Kepala jawab

PPATK berhalangan, memimpin

tugas

sebagaimana

kepada Kepala PPATK. Wakil Kepala

dan mengendalikan

PPATK

pelaksanaan

tugas, fungsi, dan wewenang PPATK. (4) Kriteria berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu: a. menjalani masa cuti selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut; b. melakukan perjalanan dinas dalam negeri atau luar negeri untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) hari kerja berturut-turut; c. menderita sakit dan harus beristirahat paling sedikit 5 (lima) hari kerja berturut-turut; d. diberhentikan

sementara

karena menjalani pemeriksaan

dalam

perkara tindak pidana; dan/ atau e. memenuhi salah satu ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak

Pidana Pencucian Uang. (5) Dalam hal Kepala PPATKberhalangan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, Wakil Kepala PPATKmelaksanakan

tugas Kepala PPATKsesuai surat penugasan

dari Kepala PPATK. (6) Dalam hal Kepala PPATKtidak dapat menerbitkan surat penugasan

sebagaimana melaksanakan

dimaksud

pada

ayat

(5), Wakil

Kepala

tugas Kepala PPATK sesuai ketentuan

PPATK

peraturan

perundang- undangan. 5


Pasal8 Ruang lingkup tugas Wakil Kepala PPATK sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu: a. membantu

Kepala PPATK dalam merumuskan

kebijakan

PPATK;

dan b. membantu

Kepala PPATK dalam

mengoordinasikan

pencapaian

kebijakan strategis lintas unit eselon I di lingkungan PPATK.

Pasa19 Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi: a. membantu Kepala PPATKdalam proses pengambilan keputusan; b. membantu Kepala PPATK dalam melaksanakan

program kerja dan

kontrak kinerja; c. membantu

Kepala PPATK dalam pelaksanaan

pengendalian

dan

pemantauan tugas dan fungsi PPATK; d. membantu Kepala PPATKdalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan PPATK; e. membantu

Kepala

PPATK dalam

pelaksanaan

pengendalian

reformasi birokrasi di lingkungan PPATK; f. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Kepala PPATK berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK; g. mewakili Kepala PPATK pada acara tertentu

dany atau mermmpm

rapat sesuai dengan penugasan Kepala PPATK; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PPATK.

6

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN JI.Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia TeIepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: [email protected] Website: www.ppatkgo.id

BABIV SEKRETARIATUTAMA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 10 (1) Sekretariat

Utama adalah un sur pembantu

berada di bawah dan bertanggungjawab

Kepala PPATK yang

kepada Kepala PPATK.

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 11 Sekretariat

Utama

mernpunyai

tugas

melaksanakan

koordinasi

pelaksanaan

tugas pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan PPATK.

Pasal 12 Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11,

Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi,

sinkronisasi,

dan

integrasi

seluruh

kegiatan

di

lingkungan PPATK; b. koordinasi dan penyusunan

rencana

dan program di lingkungan

PPATK; c. pembinaan

dan pemberian

ketatausahaan, ketatalaksanaan,

dukungan

administrasi

sumber daya manusia, kerumahtanggaan,

keuangan,

arsip

dan

yang meliputi organisasi

dan

dokumentasi

di

lingkungan PPATK; d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan e. pelaksanaan

Negara; dan

tugas lain yang diberikan oleh Kepala PPATK.

7

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN II. Ir. H. Djuanda No.35 [akarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: [email protected] Website: www.ppatk.go.id

Pasal 13 Sekretariat Utama terdiri atas: a. Biro Umum; b. Biro Perencanaan dan Keuangan; dan c. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana.

Bagian Kedua Biro Umum

Pasal 14 Biro

Umum

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

13 huruf

mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, dan

kerumahtanggaan

serta

pelayanan

a

perlengkapan,

administrasi

umum

dan

tatausaha pimpinan.

Pasal 15 Dalam melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Biro Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan

urusan

ketatausahaan,

pengelolaan persuratan,

tata

naskah dinas, dan kearsi pan; b. pelaksanaan

urusan

kerumahtanggaan,

keamanan,

keprotokolan,

dan pemeliharaan; c. pelaksanaan

urusan

perencanaan,

pengadaan,

dan

akuntansi

Barang Milik Negara; d. melaksanakan administrasi Pejabat Pembuat Komitmen; dan e. pelaksanaan administrasi Biro.

8

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN JI.Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia TeIepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: Contact-ustpppatk.go.id Website: www.ppatk.go.id

Pasal 16 Biro Umum terdiri atas: a. Bagian Ketatausahaan; b. Bagian Rumah Tangga; dan c. Bagian Perlengkapan.

Pasal17 Bagian Ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a

mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, persuratan,

pengelolaan

tata naskah dinas, kearsipan, tata usaha pimpinan, dan

melaksanakan administrasi Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 18 Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b

mempunyai

tugas

melaksanakan

urusan

kerumahtanggaan,

keamanan, keprotokolan, dan pemeliharaan.

Pasal19 Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan dan akuntansi Barang Milik Negara.

Bagian Ketiga Biro Perencanaan dan Keuangan

Pasa120 - Biro Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi penyusunan

rencana,

melaksanakan

program,

dan

anggaran

serta

urusan

9


KEUANGAN

JI.Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia Teiepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: [email protected] Website: www.ppatk.go.id

- perbendaharaan,

verifikasi, akuntansi, pelaporan keuangan, dan sistem

akuntabilitas kinerja.

Pasa121 Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis; b. penyiapan koordinasi, penyusunan,

penyerasian rencana, program

dan anggaran di lingkungan PPATK; c. penyiapan

urusan

perbendaharaan,

perbendaharaan,

pengelolaan

tuntutan

tuntutan ganti rugi, dan kompensasi utang kepada

negara; d. pelaksanaan

urusan

verifikasi,

akuntansi

dan

penyusunan

pelaporan keuangan; e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan

program dan anggaran

di

lingkungan PPATK; f. pengoordinasian

perumusan

kebijakan

dan

pengelolaan

sistem

akuntabilitas kinerja; dan g. pelaksanaan urusan administrasi Biro.

Pasa122 Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Penganggaran; b. Bagian Perbendaharaan; dan c. Bagian Verifikasi dan Akuntansi.

10

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN JI.Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: [email protected] Website: www.ppatkgo.id

Pasal23 Bagian Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana Pasal

22

huruf

penyusunan

a mempunyai

tugas

melaksanakan

rencana strategis, penyusunan

program dan anggaran,

dimaksud dalam koordinasi

dan penyerasian rencana

serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan

program dan anggaran.

Pasal24 Bagian Perbendaharaan b

mempunyai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf

tugas

melaksanakan

pengelolaan gaji dan tunjangan, perbendaharaan,

tuntutan

urusan

perbendaharaan,

surat perintah pembayaran, tuntutan

ganti rugi, dan kompensasi utang kepada

negara.

Pasal25 Bagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

huruf

akuntansi,

c

mempunyai

penyusunan

tugas

melaksanakan

pelaporan

keuangan,

urusan sistem

verifikasi,

akuntabilitas

kinerja, dan melaksanakan administrasi biro.

Bagian Keempat Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi Tata Laksana

Pasal26 Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tata Laksana sebagaimana dimaksud manajemen

dalam Pasal 13 huruf c mempunyai tugas melaksanakan sumber

daya manusia,

dan

penataan

organisasi

dan

ketatalaksanaan.

11


KEUANGAN

JI.Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia TeIepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: [email protected] Website: www.ppatkgo.id

Pasa127 Dalam melaksanakan Biro

Sumber

Daya

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Manusia

dan

Organisasi

Tata

Laksana

menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan

penyusunan

rencana

dan kebutuhan

sumber daya

manusia; b. pelaksanaan

penyusunan

mutasi,

administrasi

kesejahteraan,

informasi dan pengembangan sumber daya manusia; c. penyiapan penyusunan

organisasi, analisis jabatan, analisis beban

kerja dan evaluasi jabatan; d. pelaksanaan koordinasi tugas Komite Sumber Daya Manusia; e. pelekasanaan

koordinasi penyusunan,

pengembangan,

monitoring,

dan evaluasi prosedur dan metode kerja; f. pelaksanaan koordinasi sistem pengendalian intern dan manajemen risiko; dan g. pelaksanaan administrasi Biro.

Pasa128 Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia; b. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

12


KEUANGAN

JI.Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: [email protected] Website: www.ppatk.go.id

Pasa129 Bagian

Perencanaan

sebagaimana melaksanakan manusia,

dan

Pengadaan

Sumber

Daya

Manusia

dimaksud dalam Pasal 28 huruf a mempunyai tugas penyusunan

pengadaan,

pegawai, administrasi

rencana

dan kebutuhan

pengangkatan,

sumber

penempatan,

kepegawaian, dan

daya

pemberhentian

melaksanakan

koordinasi

tugas Komite Sumber Daya Manusia.

Pasa130 Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan, penilaian kinerja, kesejahteraan, pola karir, pemberian

penghargaan,

penegakan

disiplin,

informasi

dan

pengembangan sumber daya manusia.

Pasa131 Bagian Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

28

huruf

penyusunan evaluasi

c

mernpunyai

organisasi,

jabatan,

tugas

analisis jabatan,

penyusunan,

melaksanakan

analisis beban kerja dan

pengembangan,

evaluasi prosedur dan metode kerja, pelaksanaan pengendalian

intern

dan

manajemen

penyiapan

risiko,

monitoring,

dan

koordinasi sistem dan

pelaksanaan

administrasi biro.

13

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUAN6AN JI.Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: [email protected] Website: www.ppatk.go.id

BABV DEPUTIBIDANGPENCEGAHAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasa132 (1) Deputi Bidang Pencegahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi PPATKdi bidang pencegahan tindak pidana pencucian uang dan di bidang hukum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK. (2) Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi.

Pasa133 Deputi

Bidang

melaksanakan,

Pencegahan dan

bidang pencegahan

mempunyai

mengoordinasikan tindak

pidana

tugas

pelaksanaan

pencucian

merumuskan, kebijakan

di

uang dan di bidang

hukum.


tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,

Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan

perumusan

kebijakan

di bidang

pencegahan

tindak

di bidang pencegahan

tindak

pidana pencucian uang dan di bidang hukum; b. koordinasi

pelaksanaan

kebijakan

pidana pencucian uang dan di bidang hukum; c. pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

pencegahan

tindak

pidana

pencucian uang dan di bidang hukum; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PPATK.

14

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN JI. Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: Contact-usreppatk.go.id Website: www.ppatk.go.id

Pasa135 Deputi Bidang Pencegahan terdiri atas: a. Direktorat Pelaporan; b. Direktorat Pengawasan Kepatuhan; dan c. Direktorat Hukum.

Bagian Kedua Direktorat Pelaporan

Pasa136

,

Direktorat Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a mempunyai

tugas

mengoordinasikan

dan

mengelola

pelaksanaan

kewajiban pelaporan dan bimbingan terhadap Pihak Pelapor.



Direktorat Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rumusan rancangan kebijakan di bidang pelaporan Pihak Pelapor; b. pengoordinasian

dan

pelaksanaan

permintaan

dan

penenmaan

laporan dan informasi dari Pihak Pelapor dan pihak terkait lainnya; c. pengoordinasian dan pelaksanaan registrasi pelaporan, penerimaan dan dokumentasi

laporan

serta penanganan

dan tindak

lanjut

pengaduan permasalahan teknis pelaporan; d. pengoordinasian

dan pelaksanaan

evaluasi atas kualitas

laporan

dan pemberian umpan balik kepada Pihak Pelapor; e. pengoordinasian

dan pelaksanaan

tindak

lanjut

dan pemberian

tanggapan atas pertanyaan dari Pihak Pelapor terkait dengan aturan dan ketentuan pelaporan serta pemberian informasi kepada Pihak Pelapor; 15

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN JI.Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: [email protected]:~.ppatkgo.id

f. pengoordinasian

dan pelaksanaan

pengusulan

pengenaan

sanksi

dan rekomendasi pencabutan izin usaha terhadap Pihak Pelapor; g. pengoordinasian penundaan

dan

transaksi

pelaksanaan dan

tindak

permohonaan

lanjut

atas

laporan

pengecualian

laporan

transaksi keuangan tunai oleh Penyedia Jasa Keuangan; h. pengoordinasian

dan

pelaksanaan

penyusunan

ketentuan

pedoman dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur

dan

serta Pihak

Pelapor; 1.

pengoordinasian

dan pelaksanaan

kegiatan pembinaan

terhadap

Pihak Pelapor terkait dengan pelaksanaan kewajiban pelaporan dan ketentuan terkait lainnya; J.

pengoordinasian dan pelaksanaan evaluasi pedoman dan ketentuan internal Pihak Pelapor; dan

k. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal38 (1) Direktorat Pelaporan terdiri atas: a. Kelompok Pengelolaan Pelaporan; b. Kelompok Kebijakan Pelaporan; dan c. Kelompok Bimbingan Pihak Pelapor. (2) Kelompok-kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok.

Pasal39 Kelompok Pengelolaan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf

a mempunyai

tugas melaksanakan

pengelolaan

permintaan dan penerimaan laporan dan informasi dari Pihak Pelapor dan pihak terkait lainnya, registrasi pelaporan, .pengkinian petugas pelapor, penghubung dan administrator Pihak Pelapor, penerimaan dan dokumentasi

laporan,

memberikan

umpan

balik terhadap

kualitas 16

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Jl.lr. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia Teiepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: [email protected] Website: www.ppatkgo.id

laporan, mengusulkan pengenaan sanksi kepada Pihak Pelapor terkait pelanggaran usulan

dalam pelaksanaan

pengenaan

terhadap

kewajiban pelaporan,

sanksi dan rekomendasi

Pihak Pelapor, serta menyusun

memberikan

pencabutan

rekapitulasi

izin usaha

hasil evaluasi

kualitas laporan.

Pasa140 Kelompok Kebijakan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat

(1) huruf

penyusunan

b mempunyai

bahan

tugas

rancangan

melaksanakan

pedoman

bagi

pengelolaan

Pihak

Pelapor,

penyusunan

bahan rancangan usulan rekomendasi kebijakan kepada

pemerintah

terkait

pencegahan

tindak

pidana

pencucian

uang,

melakukan koordinasi dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta pihak terkait lainnya terkait dengan penyusunan Pelapor, melaksanakan pertanyaan pelaporan,

dan

tindak lanjut dan pemberian tanggapan atas

pengaduan

menyampaikan

melaksanakan

pedoman bagi Pihak

dari

Pihak

informasi

Pelapor

kepada

tindak lanjut atas permohonan

terkait

Pihak

dengan

Pelapor

pengecualian

dan

laporan

transaksi keuangan tunai oleh penyediajasa keuangan.

Pasal41 Kelompok Bimbingan Pihak Pelapor sebagaimana

dimaksud

Pasal 38 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan teknis,

asistensi

ketentuan laporan

dan

pelatihan,

evaluasi

terhadap

internal Pihak Pelapor, melaksanakan penundaan

transaksi

dalam

bimbingan

pedoman

dan

tindak lanjut atas

oleh penyedia jasa

keuangan,

dan

administrasi Direktorat.

17


KEUANGAN

JI.Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: [email protected] Website: www.ppatkgo.id

Bagian Ketiga Direktorat Pengawasan Kepatuhan

Pasal42 Direktorat Pengawasan Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf

b mempunyai

pelaksanaan

tugas

audit kepatuhan,

mengoordinasikan

dan

mengelola

audit khusus, dan pemberian usulan

pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.

Pasal43 Dalam pelaksanaan

tugas sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 42

Direktorat Pengawasan Kepatuhan menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan

rumusan

rancangan kebijakan di bidang pengawasan

kepatuhan; b.

pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan

audit kepatuhan

atau audit khusus terhadap Pihak Pelapor; c.

pengoordinasian audit

dan pelaksanaan

kepatuhan

atau

audit

penyampaian

khusus

kepada

informasi hasil lembaga

yang

berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor; d.

pengoordinasian

dan pelaksanaan

permintaan

informasi kepada

pengusulan

pengenaan sanksi

instansi atau pihak terkait; e.

pengoordinasian dan pelaksanaan administratif

serta

pemberian

usulan

pengenaan

sanksi

dan

rekomendasi pencabutan izin usaha terhadap Pihak Pelapor; f.

pengoordinasian dan pelaksanaan pemantauan

tindak lanjut atas

rekomendasi hasil audit kepatuhan atau audit khusus; g.

pengelolaan dan pengoordinasian penerimaan

hasil pelaksanaan

pengawasan kepatuhan Lembaga Pengawas dan Pengatur terhadap Pihak Pelapor;

18

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUAN6AN JI.Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: [email protected] Website: www.ppatk.go.id

h.

pengelolaan

dokumentasi

audit kepatuhan,

audit khusus,

hasil

tindak lanjut audit, dan dokumen lainnya; dan 1.

pelaksanaan


Pasa144 (1) Direktorat Pengawasan Kepatuhan terdiri atas:

a. Kelompok Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan; b. Kelompok Pengawasan

Kepatuhan

Penyedia Barang dan Zatau

Jasa Lain; dan c. Kelompok Pemantauan Pengawasan Kepatuhan. (2) Kelompok-kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok.

Pasa145 Kelompok sebagaimana

Pengawasan dimaksud

tugas melaksanakan

Kepatuhan

Penyedia

Jasa

Keuangan

dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a mempunyai

pengelolaan audit kepatuhan

dan audit khusus

terhadap Penyedia Jasa Keuangan, penyampaian informasi hasil audit kepatuhan

dan

audit

khusus

kepada

lembaga

yang

berwenang

melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan, permintaan informasi kepada instansi atau pihak terkait, mengusulkan

pengenaan

sanksi terkait pelanggaran dalam pelaksanaan audit, serta menyiapkan bahan

perumusan

rancangan

kebijakan

di

bidang

Pengawasan

Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan.

19

PUSAT PElAPORAN

DAN ANALISIS TRANSAKSI

KEUANGAN


Pasal46

.'.

Kelompok Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan Zatau Jasa Lainnya sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b

mempunyai tugas melaksanakan audit

khusus

terhadap

pengelolaan audit kepatuhan

Penyedia Barang dan/ atau

Jasa

dan

Lainnya,

. permintaan informasi kepada instansi atau pihak terkait, mengusulkan pengenaan menyiapkan

sanksi

terkait

bahan

pelanggaran

perumusan

dalam

rancangan

pelaksanaan

kebijakan

di

audit, bidang

Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan Zatau Jasa Lainnya, serta melaksanakan administrasi Direktorat.

Pasal47 Kelompok Pemantauan Pengawasan Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laporan hasil audit dan hasil pelaksanaan kepatuhan

yang dilakukan

pengawasan

oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur,

pemantauan realisasi tindak lanjut hasil audit, menyusun rekapitulasi kepatuhan usulan

pelaporan

pengenaan

atas

tindak

lanjut

hasil audit,

sanksi dan rekomendasi pencabutan

memberikan izin usaha

terhadap Pihak Pelapor, menyusun standar prosedur operasional tata cara audit kepatuhan menyiapkan

bahan

dan audit khusus perumusan

bagi Pihak Pelapor dan

rancangan

kebijakan

di

bidang

Pemantauan Pengawasan Kepatuhan.

20

~

_'.


KEUANGAN


Bagian Keempat Direktorat Hukum

Pasal48 Direktorat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c mempunyai

tugas

mengoordinasikan

dan

mengelola pelaksanaan

analisis hukum, legislasi, dan advokasi.



Direktorat Hukum menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian

dan pelaksanaan

perumusan

kebijakan analisis

hukum, legislasi dan advokasi; b. pengoordinasian dan pelaksaaan pemberian pendapat hukum dan pertimbangan

hukum

kepada pihak internal

maupun

eksternal

PPATK; c. pengoordinasian pengenaan

dan

sanksi

pelaksanaan dan

pemberian

rekomendasi

peringatan

pemberian

atau

peringatan,

pengenaan sanksi, atau pencabutan izin usaha Pihak Pelapor; d. pengoordinasian

dan penyusunan

permintaan

tafsir atau

fatwa

mengenai ketentuan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme kepada otoritas yang berwenang; e. pengoordinasian

dan pelaksanaan

kajian hukum di bidang anti

pencucian uang dan pendanaan terorisme; f. pengoordinasian peraturan

dan pelaksanaan

perundang-undangan

penelaahan

atau

dan penyusunan

produk hukum

lainnya di

bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme; g. pengoordinasian

dan pelaksanaan

penelaahan

dan penyusunan

ketentuan internal PPATK,perjanjian, atau kontrak yang mengikat PPATKsecara hukum;

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN JI.Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: [email protected] Website: www.ppatk.go.id

h. pengoordinasian

dan

pelaksanaan

perundang-undangan,

pendokumentasian

rekomendasi,

konvensi,

peraturan

dan

standar

internasional, produk hukum lainnya di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta ketentuan internal PPATK; 1.

pengoordinasian dan pelaksanaan

bantuan hukum baik di dalam

maupun di luar pengadilan kepada pihak internal dan eksternal PPATKserta pemberian keterangan ahli; J.

pengoordinasian

dan

pelaksanaan

penanganan

keberatan

yang

disampaikan oleh Pihak Pelapor atau pihak lainnya atas pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan; dan k. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal50 (1)Direktorat Hukum terdiri atas: a. Kelompok Analisis Hukum; b. Kelompok Legislasi; dan c. Kelompok Advokasi. (2) Kelompok-kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok.

Pasal51 Kelompok Analisis Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf

a

penyusunan

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyiapan

dan

pertimbangan dan pendapat hukum baik kepada pihak

internal maupun eksternal, pertimbangan pemberian peringatan atau pengenaan sanksi dan rekomendasi pemberian peringatan, pengenaan sanksi,

atau

pendapat transaksi,

rekomendasi

hukum

pencabutan

mengenai keberatan

permohonan

tafsir

berwenang, anotasi putusan

atau

izin usaha

Pihak Pelapor,

atas penghentian fatwa

kepada

sementara

otoritas

yang

perkara tindak pidana pencucian uang ~

22


KEUANGAN

JI.Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia Teiepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: Contact-useappatk.go.td Website: www.ppatk.go.id

dan pendanaan terorisme, pelaksanaan kajian hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan

terorisme, dan menyiapkan bahan

rumusan rancangan kebijakan di bidang analis hukum.

Pasal52 Kelompok Legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan harmonisasi, undangan,

sinkronisasi

dan

penelaahan,

diseminasi

penyusunan,

peraturan

perundang-

produk hukum lainnya, dan / atau ketentuan

bidang anti pencucian uang dan pendanaan

internal di

terorisme, penelaahan

dan/ atau penyusunan ketentuan internal dan perjanjian atau kontrak yang mengikat PPATK secara hukum, pendokumentasian perundang-undangan, rekomendasi, pencucian jaringan

produk

konvensi, dan

uang

dan

dokumentasi

hukum standar

pendanaan hukum,

lain,

ketentuan

internasional

terorisme,

peraturan internal,

di bidang anti

pelaksanaan

serta menyiapkan

bahan

sistem rumusan

rancangan kebijakan di bidang legislasi.

Pasal53 Kelompok Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan rancangan kebijakan advokasi, pelaksanaan pemberian bantuan hukum baik di dalam

maupun

penghentian

di luar

sementara

pengadilan, pendampingan

pengadilan, transaksi

pelaksanakan pemberian

penanganan

keberatan

baik di dalam maupun

pemberian keterangan

keterangan ahli,

ahli

menyiapkan

atas

di luar serta bahan

rancangan rumusan kebijakan di bidang advokasi serta melaksanakan administrasi Direktorat.

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN JI.Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia TeIepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: Contact-usreppatk.go.id Website: www.ppatk.go.id

BABVI DEPUTI BIDANGPEMBERANTASAN Bagian Kesatu Umum

Pasa154 (1) Deputi Bidang Pemberantasan

adalah unsur

pelaksana

sebagian

tugas dan fungsi PPATK yaitu di bidang pemberantasan pidana pencucian

tindak

uang yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala PPATK. (2) Deputi Bidang Pemberantasan

dipimpin oleh Deputi.

Pasa155 Deputi

Bidang

melaksanakan,

Pemberantasan dan

bidang pemberantasan

mernpunyai

mengoordinasikan

tugas

merumuskan,

pelaksanaan

kebijakan

di

tindak pidana pencucian uang.


tugas sebagaimana

Deputi Bidang Pemberantasan a.

penyiapan perumusan

dimaksud

dalam Pasal 55,

menyelenggarakan fungsi:

kebijakan di bidang pemberantasan

tindak

kebijakan di bidang pemberantasan

tindak

pidana pencucian uang; b.

koordinasi pelaksanaan pidana pencucian uang;

c.

pelaksanaan

kebijakan

di bidang pemberantsan

tindak

pencucian uang; dan d.

pelaksanaan

tugas lain yang diberikan oleh Kepala PPATK.

pidana

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN JI.Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia TeIepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: [email protected] Website: www.ppatk.go.id

Pasa157 Deputi Bidang Pemberantasan

terdiri atas:

a. Direktorat Analisis Transaksi; b. Direktorat Pemeriksaan dan Riset; dan c. Direktorat Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.

Bagian Kedua Direktorat Analisis Transaksi

Pasa158 Direktorat Analisis Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf

a . mempunyai

pelaksanaan keuangan

tugas

mengoordinasikan

dan

mengelola

kegiatan analisis terkait laporan dan informasi transaksi yang

pengelolaan

disampaikan

laporan

atau

kepada pengaduan

PPATK dan yang

melakukan

disampaikan

oleh

masyarakat.



Direktorat Analisis Transaksi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan

rumusan

rancangan

kebijakan di bidang analisis dan

pertukaran informasi; b. pengoordinasian dan pengelolaan kegiatan analisis terhadap laporan dan informasi transaksi keuangan yang disampaikan kepada PPATK; c. pengoordinasian dan pengelolaan kegiatan analisis atas permintaan informasi dari Aparat Penegak Hukum dan pihak terkait lainnya; d. pengoordinasian

dan pengelolaan

kegiatan

untuk

menerima informasi, laporan, dan keterangan dan pihak

terkait

lainnya

termasuk

meminta

dan

dari Pihak Pelapor

melakukan

klarifikasi

dan

25

-,

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN JI.Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia TeIepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: [email protected] Website: www.ppatk.go.id

validasi data serta penelitian dan pengambilan dokumen dari Pihak Pelapor dan pihak lainnya; e. pengoordinasian dan pelaksanaan

kegiatan pemberian rekomendasi

kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi

atau

penyadapan

atas

informasi elektronik

dan / atau

dokumen e1ektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; f. pengoordinasian

penyampaian permintaan

kepada Penyedia Jasa

Keuangan untuk melakukan penghentian sementara transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; g. pengoordinasian instansiterkait

penyampaian

hasil analisis kepada penyidik dan

lainnya;

h. pengoordinasian dan pengelolaan kegiatan analisis atas laporan dari Pihak

Pelapor

dan

laporan

pembawaan

uang

tunai

dan/ atau

instrumen pembayaran lain dari Direktorat Jenderal Bea Cukai; 1.

pengoordinasian

dan pelaksanaan

informasi

masyarakat

dari

penerimaan

mengenai

laporan

adanya

tindak

dan / atau pidana

pencucian uang dan pendanaan terorisme; J.

pemberian

pengoordinasian

rekomendasi

dilakukannya

pemeriksaan; k. pengoordinasian

penyampaian

rekomendasi dan informasi kepada

instansi terkait di dalam dan luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; 1. pengoordinasian

pemberian

usulan

pengenaan

Pihak Pelapor yang tidak memenuhi permintaan

sanksi

terhadap

informasi, data,

keterangan, darr/ atau laporan dalam rangka pelaksanaan analisis;

",

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN JI.Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: Contact-usesppatk.go.Id Website: www.ppatk.go.id

m. pengoordinasian

pelaksanaan

penelitian

setempat

an tara

lain

melakukan klarifikasi dan validasi data dan pengambilan dokumen pada

Penyedia Jasa

Keuangan

pelapor dan instansi

keuangan

lainnya dalam rangka analisis; dan n. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal60 (1) Direktorat Analisis Transaksi terdiri atas: a. Kelompok Analisis Laporan Penyedia Jasa Keuangan Bank; b. Kelompok Analisis Laporan Penyedia Jasa Keuangan Non-Bank dan Penyedia Barang dan Zatau Jasa Lainnya; dan c. Kelompok

Analisis

Permintaan

Informasi

dan

Pengaduan

Masyarakat. (2) Kelornpok-kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok.

Pasal61 Kelompok

Analisis

Laporan

Penyedia

Jasa

Keuangan

Bank

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengelola pelaksanaan

klasifikasi dan distribusi

Penyedia Jasa Keuangan Bank,

pelaksanaan kegiatan analisis terkait

laporan dan informasi Transaksi Penyedia Jasa setempat

Keuangan

kepada

permintaan

Pihak

penghentian

laporan dari

Keuangan yang disampaikan

Bank,

permintaan

Pelapor

dan

data

instansi

sementara transaksi

dan

oleh

penelitian

terkait

lainnya,

kepada Pihak Pelapor,

pemberian rekomendasi dilakukannya pemeriksaan, pemberian usulan pengenaan

sanksi

permintaan

informasi,

rangka

pelaksanaan

terhadap data,

Pihak Pelapor yang tidak keterangan,

analisis,

dan/ atau

memberikan

memenuhi

laporan

rekomendasi

dalam kepada

instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi 27


KEUANGAN


atau

penyadapan

atas

informasi

elektronik sesuai dengan ketentuan menyiapkan bahan rumusan atas

laporan

Penyedia Jasa

elektronik

dari/ atau

peraturan

rancangan

dokumen

perundang-undangan,

kebijakan di bidang analisis

Keuangan

Bank,

serta

melaksanakan


Pasa162 Kelompok Analisis Laporan Penyedia Jasa

Keuangan Non-Bank dan

Penyedia Barang dan Zatau Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengelola pelaksanaan klasifikasi dan distribusi

laporan dari Penyedia Jasa Keuangan Non-

Bank dan Penyedia Barang dan/ atau Jasa

Lainnya,

pelaksanaan

kegiatan analisis terkait laporan dan informasi Transaksi yang

disampaikan

Penyedia

Barang

oleh Penyedia Jasa dari/ atau

Jasa

Keuangan

Lainnya,

Keuangan

Non-Bank

permintaan

data

dan dan

penelitian setempat kepada Pihak Pelapor dan instansi terkait lainnya, permintaan

penghentian

sementara

transaksi

kepada Pihak Pelapor,

pemberian rekomendasi dilakukannya pemeriksaan, pemberian usulan pengenaan

sanksi

permintaan

informasi,

rangka

pelaksanaan

terhadap data,

Pihak

Pelapor yang

keterangan,

analisis,

darr/ atau

memberikan

tidak

memenuhi

laporan

rekomendasi

dalam kepada

instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan

intersepsi

atau

dokumen

penyadapan

atas

informasi

elektronik

elektronik sesuai dengan ketentuan

peraturan

menyiapkan bahan rumusan

rancangan

dan

atau

perundang-undangan,

kebijakan di bidang analisis

atas laporan Penyedia Jasa Keuangan Non-Bank dan Penyedia Barang dan/ atau Jasa Lainnya, serta me1aksanakan administrasi Direktorat.

28


KEUANGAN


Pasal63 Kelompok Analisis Permintaan sebagaimana

dimaksud

lembaga

masukan

terkait

atas

permintaan

Masyarakat

dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c mempunyai

tugas mengelola pelaksanaan dari

Informasi dan Pengaduan

analisis terhadap permintaan

dalam

hasil

dan

analisis

informasi,

luar

dan

mengelola

negeri

termasuk

melakukan

laporan

informasi meminta

penyaringan

pembawaan

uang

atas tunai

dari/ atau instrumen pembayaran lain dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta penerimaan laporan dan Zatau informasi dari masyarakat mengenai

adanya

terorisme,

tindak

pidana

melakukan

rekomendasi permintaan penyampaian

kegiatan

dilakukannya data

pencucian analisis

Pemeriksaan,

ke Pihak

rekomendasi

uang

Pelapor

dan

dan

pendanaan

advance,

pemberian

termasuk instansi

melakukan

terkait

dan informasi kepada instansi

dalam dan luar negeri, melakukan

penelitian

setempat

lainnya, terkait di

pada Pihak

Pelapor dan instansi terkait lainnya, memberikan rekomendasi kepada instansi atau

penegak hukum

penyadapan

atas

mengenai pentingnya melakukan

intersepsi

informasi

dokumen

elektronik

elektronik sesuai dengan ketentuan

peraturan

serta menyiapkan

rancangan

bahan

rumusan

darr/ atau

perundang-undangan, kebijakan

di bidang

analisis permintaan informasi dan pengaduan masyarakat.

.._~~ .. •

I. •.

:

Bagian Ketiga Direktorat Pemeriksaan dan Riset

Pasal64 Direktorat Pemeriksaan dan Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b mempunyai kegiatan

pemeriksaan

informasi Transaksi

tugas mengoordinasikan atas

Hasil Analisis

dan melaksanakan

terhadap

Keuangan yang disampaikan

laporan

dan

oleh Pihak Pelapor


KEUANG.(N

JI.If. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia Teiepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: Contact-ustappatk.go.id Website: www.ppatkgo.id

dan instansi terkait lainnya, melakukan penelitian, penyusunan,

serta

pengembangan tipologi, analisis strategis, dan statistik. .



Direktorat Pemeriksaan dan Riset menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rumusan

rancangan

kebijakan di bidang pemeriksaan

dan riset; b. pengoordinasian

dan

pelaksanaan

Pelapor sebagai tindak Kepatuhan

dan

Audit

lanjut

pemeriksaan

atas

Khusus

terhadap

Pihak

Hasil Analisis, Hasil Audit

dari

Direktorat

Pengawasan

Kepatuhan, serta informasi lainnya, dengan berkoordinasi bersama Direktorat Analisis Transaksi; c. pengoordinasian dan pelaksanaan

permintaan

data dalam rangka

pemeriksaan; d. pengoordinasian

dan pelaksanaan

kegiatan pemeriksaan

dengan

Lembaga Pengawas dan Pengatur serta pihak terkait lainnya; e. pengoordinasian

dan pelaksanaan

pemberian rekomendasi untuk

melakukan analisis kepada Direktorat Analisis Transaksi; f. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pemberian rekomendasi kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi

atau

penyadapan

atas

informasi elektronik darr/ atau

dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; g. pengoordinasian

dalam

pelaksanaan

permintaan

kepada

Pihak

Pelapor untuk penghentian sementara transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; h. penyampaian

hasil

pemeriksaan

kepada

penyidik dan

instansi

terkait lainnya;

~'

30

..

,

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN JI.Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia Teiepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: [email protected] Website: www.ppatk.go.id

1.

pengoordinasian

pemberian

usulan

pengenaan

sanksi

Pihak Pelapor yang tidak memenuhi permintaan keterangan,

dan Zatau

laporan

dalam

terhadap

informasi, data,

rangka

pelaksanaan

pemeriksaan; J.

pengoordinasian dan pengelolaan kegiatan untuk meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait dalam rangka melakukan riset;

k. pengoordinasian

dan pelaksanaan

penelitian,

penyusunan,

serta

pengembangan tipologi, analisis strategis, dan statistik; dan 1. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal66 (1) Direktorat Pemeriksaan dan Riset terdiri atas: a. Kelompok Pemeriksaan Penyedia Jasa Keuangan Bank; b. Kelompok Pemeriksaan Penyedia Jasa Keuangan Non-Bank dan Penyedia Barang dan/ atau Jasa Lainnya; dan c. Kelompok Riset. (2) Kelompok-kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok.

Pasal67 Kelompok Pemeriksaan Penyedia Jasa Keuangan Bank sebagaimana dimaksud

dalam

melaksanakan

66

ayat

(1)

huruf

a

tugas

dan audit khusus dari Direktorat Pengawasan dan

serta informasi lainnya, permintaan

pemeriksaan,

mempunyai

pemeriksaan sebagai tindak lanjut hasil analisis hasil

audit kepatuhan Kepatuhan

Pasal

pelaksanaan

- Pengawas dan

Pengatur

data dalam rangka

koordinasi pemeriksaan serta

pihak

terkait

dengan Lembaga

lainnya,

pelaksanaan

pemberian rekomendasi untuk melakukan analisis kepada Direktorat Analisis permintaan

Transaksi, penghentian

penyusunan

laporan

sementara transaksi

hasil

pemeriksaan,

kepada Pihak Pelapor, 31


KEUANGAN


dan pemberian bahan rekomendasi kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya

melakukan

intersepsi

atau

penyadapan

atas

informasi elektronik danl atau dokumen elektronik, pemberian usulan pengenaan

sanksi

terhadap

permintaan

informasi,

rangka pelaksanaan

Pihak Pelapor yang tidak

data,

keterangan,

dan / atau

memenuhi

laporan

dalam

pemeriksaan serta menyiapkan bahan rumusan

. rancangan kebijakan di bidang pemeriksaan Penyedia Jasa Keuangan Bank.

Pasa168 Kelompok Pemeriksaan Penyedia Barang

Penyedia Jasa

dan/ atau

Jasa

Keuangan

Non Bank

Lainnya; sebagaimana

dan

dimaksud

dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan sebagai tindak lanjut hasil analisis, hasil audit kepatuhan dan

audit

informasi

khusus lainnya,

pelaksanaan Pengatur

menyusun

Direktorat

permintaan

pihak

untuk laporan

Pelapor untuk

terkait

dalam

analisis

pemeriksaan,

menghentikan

Kepatuhan

rangka

serta

pemeriksaan,

dengan Lembaga Pengawas dan

lainnya,

melakukan hasil

Pengawasan

data

kegiatan pemeriksaan

serta

rekomendasi

dari

sementara

pelaksanaan

pemberian

kepada unit kerja terkait, permintaan

kepada

Pihak

transaksi

kepada

Pihak

Pelapor, dan pemberian bahan rekomendasi kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik darr/ atau dokumen elektronik, pemberian usulan pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor yang tidak memenuhi permintaan

informasi,

rangka pelaksanaan

data,

keterangan,

pemeriksaan

dan/ atau

serta penyiapan

laporan bahan

dalam

rumusan

rancangan kebijakan di bidang pemeriksaan Penyedia Jasa Keuangan Non-Bank

dan

Penyedia

Barang

darr/ atau

melaksanakan administrasi Direktorat.

Jasa

Lainnya;

serta

-.


Pasa169 Kelompok Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyusunan

statistik

dan

penyusunan kajian terhadap seluruh data, laporan yang diterima dari Pihak

Pelapor, hasil

,penelitian

dalam

analisis,

rangka

hasil

pemeriksaan

pemberian

untuk

rekomendasi

kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan

kegiatan

pengambilan tindak pidana

terorisme, serta menyiapkan bahan

rumusan rancangan kebijakan di bidang riset.

Bagian Keempat Direktorat Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

Pasal 70 Direktorat

Kerjasama

dan

Hubungan

Masyarakat

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 57 huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan

kerjasama

dengan pihak yang terkait

dalam dan luar negeri serta kegiatan hubungan kemasyarakatan.


tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70

Direktorat Kerjasama dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan

rumusan

rancangan

kebijakan

di bidang kerjasama

dalam dan luar negeri serta hubungan kemasyarakatan; b. pengoordinasian

dan

pengelolaan

penyelenggaraan

pemberian

dukungan kepada penegak hukum dalam proses penanganan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan tindak pidana asal; ....

:.

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN JI.Ir. H. Ojuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia Teiepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: Contact-uscappatk.go.id Website: www.ppatk.go.id

c. pengoordinasian perkembangan

dan

pelaksanaan

permintaan

informasi

penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan

oleh

penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang; d. pengoordinasian

dan pembinaan jejaring kerja an tar instansi dan

organisasi lainnya di dalam negeri; e. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan

Komite Koordinasi Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; f. pengoordinasian dan pembinaan jejaring kerja an tara PPATKdengan lembaga intelijen keuangan di luar negeri dan instansi dalam negeri lainnya terkait dengan kerjasama luar negeri; g. pengoordinasian

dan

penyelenggaraan

hubungan

kerja

an tara

PPATKdengan organisasi internasional; h. pengoordinasian

dan

pengelolaan

keanggotaan

Pemerintah

Indonesia yang diwakili oleh PPATKsebagai anggota dari organisasi Internasional

dan memfasilitasi kehadiran wakil Indonesia dalam

forum internasional

terkait dengan tindak pidana pencucian uang

dan pendanaan terorisme; 1.

pengoordinasian kemasyarakatan,

dan sosialisasi,

pelaksanaan

kegiatan

edukasi,

serta diseminasi

hubungan informasi

rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan J.

pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasa172 (1) Direktorat Kerjasama dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

a. Kelompok Kerjasama Dalam Negeri; b. Kelompok Kerjasama Luar Negeri ; dan c. Kelompok Hubungan Masyarakat. (2) Kelompok-kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok.


KEUANGAN

Jl.lr. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: [email protected] Website: www.ppatkgo.id

Pasa173 Kelompok Kerjasama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a mempunyai kesepahaman

tugas melaksanakan

evaluasi nota

an tara PPATK dengan instansi terkait di dalam negeri,

pelatihan bagi penegak hukum, pembinaan jejaring kerja antar instansi dan

organisasi

perkembangan penyidik

lainnya

di

penyelidikan

berdasarkan

dalam dan

hasil

negeri,

permintaan

penyidikan

analisis

yang

dan/ atau

PPATK, penyiapan bahan penyelenggaraan

informasi

dilakukan

hasil

pertemuan

oleh

pemeriksaan Komite Tindak

Pidana Pencucian Uang dan organ Komite Tindak Pidana Pencucian Uang serta

menyiapkan

bahan

rumusan

rancangan

kebijakan

di

bidang kerjasama dalam negeri.

Pasa174 Kelompok Kerjasama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b mempunyai kesepahaman

an tara PPATK dengan instansi

penyelenggaraan terkait

dengan

penenmaan

koordinasi kerjasama

bantuan

pemberantasan terorisme,

tugas melaksanakan

tindak

penelaahan

dengan luar

luar

instansi

pendanaan

negen

pidana

dalam

terkait

pencucian

kesesuaian

terorisme

terkait di luar negeri, negeri lainnya

negeri, penyelenggaraan

dengan

koordinasi

pencegahan

uang

kebijakan

rangka pencegahan dan pemberantasan dan

evaluasi nota

dan

dan

dan

pendanaan

prosedur

dalam

tindak pidana pencucian uang

standar

yang

dikeluarkan

oleh

organisasi Internasional, penyiapan bahan untuk memenuhi kewajiban pemerintah

Indonesia yang diwakili oleh PPATK sebagai anggota dari

orgamsasi

internasional

Laundring

dan

Egmont

termasuk

Asia

Group, serta

Pasific

Group

menyiapkan

bahan

on Money rumusan

rancangan kebijakan di bidang kerjasama luar negeri.

~

35


Pasa175 Kelompok Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan kemasyarakatan,

sosialisasi, edukasi, serta diseminasi informasi rezim

anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, pelaksanaan reviu dan penyempurnaan

kurikulum,

materi,

dan

modul

pendidikan

dan

pelatihan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan produk atau dokumen yang akan dipublikasikan oleh PPATK,pengoordinasian dan pengelolaan website PPATK, penyusunan

laporan semester dan

laporan tahunan PPATKyang akan disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang hubungan

kemasyarakatan,

rancangan

serta melaksanakan


BAB VII PUSATTEKNOLOGIINFORMASI

Pasa176 (1) Pusat Teknologi Informasi adalah un sur penunjang tugas dan fungsi PPATKyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK. (2) Pusat Teknologi Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat. (3) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pertanggungjawaban

kepada Kepala PPATK melalui Wakil Kepala

PPATK.

Pasa177 Pusat

Teknologi

Informasi

mernpunyai

tugas

melaksanakan

pengembangan dan pengelolaan data serta menyelenggarakan sistem informasi di lingkungan PPATK. ~

36

.~.

PUSAT PElAPORAN

DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: [email protected] Website: www.ppatkgo.id



Pusat Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan

kebijakan

pengembangan,

teknis, rencana,

pengelolaan

data,

dan

dan program di bidang penyelenggaraan

sistem

informasi; b. pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, pengelolaan data, dan penyelenggaraan sistem informasi; c. pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

pengembangan,

pengelolaan

data,

dan

tugas di bidang

penyelenggaraan

sistem

informasi; dan d. pelaksanaan administrasi Pusat Teknologi Informasi.

Pasal 79 Pusat Teknologi Informasi terdiri atas: a. Bidang Pengembangan Aplikasi Sistem; b. Bidang Operasi Sistem Teknologi Informasi; c. Sub Bagian Tata Usaha; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasa180 Bidang Pengembangan Aplikasi Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal

79

huruf

a

mempunyai

tugas

melaksanakan

pengelolaan

penyiapan bahan rancangan kebijakan dan cetak biru sistem aplikasi, evaluasi keamanan dan manajemen risiko sistem aplikasi, perumusan dan

penyampaian

perancangan arsitektur

sistem

aplikasi,

implementasi

bahan

dan

aplikasi

rekomendasi

an tar

muka,

struktur

dan basis data, pelaksanaan

sistem

aplikasi,

penyusunan

sistem

aplikasi,

basis

pemograman rmcian

data, dan

spesifikasi 37

,


kebutuhan dan

business process unit kerja pengguna, pelaksanaan analisis

pengujian

fungsi

dikembangkan, sistem

perencanaan

aplikasi,

pelaksanaan

aplikasi

dan

yang akan

dan pelaksanaan

perencanaan

migrasi

pelaksanaan

sistem

dan

.dibangun

atau

pelatihan penggunaan

datawarehouse,

pengelolaan

cleansing basis data, penyusunan

dan

standar prosedur operasi dan petunjuk teknis di bidang

pengembangan aplikasi sistem.

Pasa181 Bidang Operasi Sistem Teknologi Informasi sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 79 huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan rancangan kebijakan dan cetak biru arsitektur

teknologi informasi, pengelolaan

dan pengkajian arsitektur teknologi informasi, pengelolaan dan evaluasi keamanan

dan

pelaksanaan

manajemen

risiko

evaluasi

terhadap

dan

sistem

teknologi

penjamman

informasi,

kualitas

dan

pengendalian kualitas terhadap layanan dan produk sistem teknologi informasi,

perumusan

dan

penyampaian

bahan

dan

rekomendasi

sistem teknologi informasi, penyelenggaraan sistem layanan bantuan teknologi informasi, penyelenggaraan manajemen infrastruktur teknologi informasi, pemeliharaan

infrastruktur,

teknologi informasi, sistem

sistem basis data dan sistem

teknologi

penyelenggaraan

perangkat

penyediaan

informasi

dan

teknis

dan

fasilitas

penunjang

kelangsungan

layanan

operasional

Disaster Recovery Plan,

dan

insiden

pengamanan

petunjuk

datawarehouse,

berdasarkan

teknologi informasi, penyusunan operasi

sistem

penanganan

dan pelaksanaan di bidang

operasi

sistem

standar

prosedur

sistem

teknologi

informasi.

~

38


KEUANGAN


Pasa182 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c mernpunyai

tugas

menyusun,

mengembangkan,

memantau

dan

mengevaluasi prosedur dan metode kerja serta melakukan urusan tata persuratan

dan kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga,

kepegawaian serta urusan perencanaan

dan anggaran Pusat Teknologi

Informasi. BABVIII INSPEKTORAT

Pasa183 (1) Inspektorat

adalah unsur pengawasan di lingkungan PPATKyang

berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala PPATK.

(2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. (3) Inspektur

sebagaimana

pertanggungjawaban

dimaksud

pada ayat (2) menyampaikan

kepada Kepala PPATK melalui Wakil Kepala

PPATK.

Pasa184 Inspektorat

mempunyai

tugas melaksanakan

pengawasan

intern di

lingkungan PPATK.



Inspektorat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern; b. pelaksanaan melalui

pengawasan

audit,

reviu,

intern terhadap evaluasi,

kinerja dan keuangan

pemantauan,

dan

kegiatan

pengawasan lainnya; ~

39


c. pelaksanaan

pengawasan untuk

tujuan tertentu

atas penugasan

Kepala PPATK; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Pasal86 Inspektorat terdiri atas: a. Sub Bagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. .:

Pasa187 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a mempunyai

tugas

menyusun,

mengembangkan,

memantau

dan

mengevaluasi prosedur dan metode kerja serta melakukan urusan tata persuratan dan kearsipan, dokumentasi, perIengkapan, rumah tangga, kepegawaian serta urusan perencanaan dan anggaran Inspektorat.

Pasa188 Kelompok Jabatan

Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 86 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sesuai rencana dan program yang telah ditentukan.

Pasa189 (1) Kelompok Jabatan

Fungsional

Auditor,

dikoordinasikan

seorang Pejabat Fungsional Auditor Senior yang ditunjuk

oleh oleh

Inspektur (2) Jumlah

Jabatan

Fungsional

kebutuhan dan beban kerja

Auditor

ditentukan

berdasarkan

'."


(3) Jenis

dan

dimaksud

jenjang dalam

Jabatan Pasal

Fungsional

88

diatur

Auditor

sebagaimana

berdasarkan

peraturan

perundang- undangan yang berlaku.

"".

BABIX KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasa190 Di lingkungan PPATKdapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan.

Pasa191 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 mempunyai

tugas

melakukan

Fungsional

masing-masing

kegiatan

sesuai

berdasarkan

dengan

peraturan

Jabatan

perundang-

undangan.

Pasa192 (1) Kelompok Jabatan

Fungsional

terdiri

dari

sejumlah

Jabatan

Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok Jabatan

Fungsional dikoordinasikan oleh pejabat

fungsional senior yang ditunjuk oleh masing-masing Pejabat eselon II sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Jumlah

Jabatan

Fungsional ditentukan

berdasarkan

kebutuhan

dan beban kerja. (4) Jenis

dan jenjang

Jabatan

peraturan perundang-undangan.

Fungsional

diatur

sesuai

dengan


KEUANGAN


BABX TENAGAAHLI

Pasal93 (1) Kepala PPATK dapat

mengangkat

Tenaga Ahli paling banyak

(lima) orang untuk memberikan pertimbangan

5

mengenai masalah

tertentu sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Tenaga

Ahli berada

di bawah dan bertanggung

jawab kepada

Kepala PPATK. (3) Ketentuan mas a

lebih lanjut mengenai pengangkatan,

tugas,

kewajiban,

dan

pemberhentian,

hak Tenaga Ahli diatur

dalam

Peraturan Kepala PPATK.

BABXI ESELONISASI

Pasal94 (1) Sekretaris Utama dan Deputi adalah jabatan struktural (2) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Inspektur

eselon I.b.

adalah jabatan

struktural eselon II.a. (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural

eselon

lILa. (4) Ketua Kelompok pada Direktorat adalah jabatan setara eselon Ill.a. (5) Kepala Subbagian tata usaha adalah jabatan struktural eselon IV.a.

~

42


BAB XII PELAKSANALAYANANPENGADAANBARANGjJASA PEMERINTAH, PENGELOLAINFORMASIDAN DOKUMENTASI,DAN PENGELOLAAN PIUTANGNEGARA

Pasa195 (1) Bagian Perlengkapan

melaksanakan

tugas dan fungsi Unit Layanan

Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah. (2) Kepala

Bagian

Perlengkapan

menjadi

Kepala

Unit

Layanan

Pengadaan. (3) Unit Layanan dilaksanakan

Pengadaan

sebagaimana

berdasarkan

peraturan

dimaksud

pada

ayat (1)

perundang-undangan.

Pasa196 (1) Ketua Kelompok Hubungan

Masyarakat

menjadi Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi. (2) Tugas

dan

Dokumentasi berdasarkan

tanggungjawab

Pejabat

sebagaimana peraturan

dimaksud

Pengelola

Informasi

dan

pada ayat (1) dilaksanakan

perundang-undangan.

Pasa197 (1) Bagian

Perbendaharaan

melaksanakan

tugas

dan

fungsi

Unit

Pengelolaan Piutang Negara. (2) Kepala Bagian Perbendaharaan

menjadi Kepala Unit Pengelolaan

Piutang Negara. (3) Unit Pengelolaan Piutang Negara sebagaimana (1) dilaksanakan

berdasarkan

peraturan

dimaksud pada ayat

perundang-undangan

.


KEUANGAN


BAB XIII TATAKERJA


tugasnya,

setiap pimpman

unit organisasi

di

lingkungan PPATKwajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

baik dalam

lingkungan

masing-masing

maupun

an tar

orgamsasi, serta instansi di luar PPATK sesuai dengan tugas masingmasing.

Pasal99 Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing, bila terjadi penyimpangan

agar mengambil langkah-langkah

proaktif yang diperlukan dalam rangka memberikan sanksi hukuman disiplin

berdasarkan

peraturan

kewenangannya

sesuai

dengan

ketentuan

perundang-undangan.

Pasal 100 Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan PPATKbertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan, dan petunjuk,

memberikan

serta mengawasi pelaksanaan

bimbingan

tugas seluruh

pegawai

pada unit kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101 Setiap

pimpinan

unit

orgarusasi

dalam

lingkungan

PPATK wajib

mengikuti dan mematuhi petunjuk pimpinan dan bertanggung jawab kepada atasan

masing-masing

serta menyampaikan

laporan berkala

tepat pada waktunya.

~

44

..


KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia Teiepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: [email protected] Website: www.ppatkgo.id

Pasal 102 Setiap laporan

yang diterima

bawahan,

wajib diolah

menyusun

laporan

dan

oleh pimpinan dipergunakan

lebih lanjut

dan untuk

unit

organisasi

sebagai

bahan

memberikan

dari untuk

petunjuk-

petunjuk kepada bawahan.

Pasal 103 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan

pula

kepada

unit-unit

organisasi

lain

yang

secara

fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 104 Dalam dibantu

melaksanakan

tugasnya,

oleh kepala-kepala

setiap

pimpman

unit organisasi

unit

bawahannya

organisasi dan dalam

rangka bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rap at berkala.


tugasnya, pimpinan unit kerja bertanggungjawab

atas pengamanan personel, materiil, bahan keterangan dan kegiatan.

BABXIV KETENTUANPERALIHAN

Pasal 106 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku: a. Direktorat

yang

berada

dibawah

Wakil Kepala PPATK Bidang

Administrasi yang dibentuk berdasarkan Nomor: KEP 3/3/KEP.PPATK/2004 dan Tata Kerja PPATK sebagaimana Kepala

PPATK Nomor:

Keputusan Kepala PPATK

tentang diubah

Susunan

Organisasi

dengan

Keputusan

KEP-71A/1.01/PPATK/09/08

tentang 45


Perubahan

Atas

Keputusan

Kepala

PPATK Nomor:

3j3jKEP.PPATKj2004

tentang Susunan

PPATK melaksanakan

tugas dan fungsi Biro dibawah

Utama berdasarkan

KEP

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Peraturan ini.

b. Direktorat yang berada dibawah Wakil Kepala PPATKBidang Hukum dan

Kepatuhan

yang

dibentuk

KEP

3j3jKEP.PPATKj2004

PPATK Nomor: Organisasi

Keputusan tentang

dan Tata Kerja PPATK sebagaimana

Keputusan tentang

berdasarkan

Kepala

PPATK Nomor:

Perubahan

Atas

Kepala Susunan

diubah

dengan

KEP-71Aj l.OljPPATKj09j08

Keputusan

Kepala PPATK Nomor: KEP

3j3jKEP.PPATKj2004

tentang Susunan

PPATK melaksanakan

tugas dan fungsi Direktorat dibawah Deputi

Pencegahan berdasarkan

Organisasi dan Tata Kerja

Peraturan ini.

c. Direktorat yang berada dibawah Wakil Kepala PPATK Bidang Riset, Analisis, dan Kerjasama Antar Lembaga yang dibentuk berdasarkan Keputusan

Kepala

tentang

Susunan

diubah

dengan

PPATK Nomor:

Organisasi

dan Tata Kerja PPATK sebagaimana

Keputusan

71Aj l.OljPPATKj09j08

KEP 3j3jKEP.PPATKj2004

Kepala

tentang

PPATK

Perubahan

Nomor:

Atas

KEP-

Keputusan

Kepala PPATK Nomor: KEP 3j3jKEP.PPATKj2004

tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja PPATK melaksanakan

tugas dan fungsi

Direktorat

dibawah Deputi Pemberantasan

berdasarkan

Peraturan

mi. d. Direktorat

yang berada

Informasi

yang dibentuk

dibawah

Wakil Kepala PPATK Teknologi

berdasarkan

Nomor: KEP 3j3jKEP.PPATKj2004

Keputusan tentang

Susunan

Organisasi

dengan

Keputusan

KEP-71Aj 1.0 1jPPATKj09j08

tentang

dan Tata Kerja PPATK sebagaimana Kepala

PPATK

Perubahan

Nomor:

Atas

3j3jKEP.PPATKj2004

Kepala PPATK

Keputusan

diubah

Kepala

tentang Susunan

PPATK Nomor:

KEP

Organisasi dan Tata Kerja ::\:

46


KEUANGAN


PPATK melaksanakan Informasi berdasarkan

tugas

dan

fungsi

Nomor: KEP 3j3jKEP.PPATKj2004

Perubahan

Nomor:

Susunan

Organisasi

dengan

Keputusan

diubah

KEP-71Aj 1.01jPPATKj09j08

Keputusan

Atas

dan

Keputusan Kepala PPATK

tentang

dan Tata Kerja PPATK sebagaimana PPATK

Teknologi

Peraturan ini.

e. Audit Internal yang dibentuk berdasarkan

Kepala

Pusat

Kepala

tentang

PPATK Nomor:

3j3jKEP.PPATKj2004

tentang Susunan

PPATK melaksanakan

tugas dan fungsi Inspektorat

KEP

Organisasi dan Tata Kerja berdasarkan

Peraturan ini.

Pasal107 Dalam hal jabatan maka

status

fungsional di lingkungan Deputi belum ditetapkan,

jabatan

Ketua Kelompok yang berada

di lingkungan

Deputi tetap berlaku yaitu disetarakan dengan eselon IIl.a.

BABXV KETENTUANPENUTUP

Pasal 108 Pengisian jabatan

struktural

pada Sekretariat

Pencegahan, Deputi Bidang Pernberantasan, dan Inspektorat dilaksanakan

Utama, Deputi Bidang

Pusat Teknologi Informasi,

paling lambat tanggal 1 Januari 2013.

Pasal 109

"-

Pada saat Peraturan ini berlaku, Keputusan Kepala PPATKNomor: KEP 3j3jKEP.PPATKj2004 PPATK sebagaimana

tentang

Susunan

Organisasi

dan Tata Kerja

diubah dengan Keputusan Kepala PPATK Nomor:

KEP-71Aj 1.01jPPATKj09j08

tentang

Perubahan

Kepala PPATK Nomor: KEP 3j3jKEP.PPATKj2004

Atas tentang

Keputusan Susunan ~

47

.:


Organisasi

dan

Tata

Kerja

PPATK dicabut

dan

dinyatakan

tidak

berlaku.

Pasal 110 Peraturan

Agar

ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap

Peraturan

orang

mengetahuinya,

ini dengan

penempatannya

memerintahkan

pengundangan

dalam Berita Negara Republik

Indonesia. Ditetapkan

di Jakarta

pada tanggal 09 Agustus 2012 KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

M

Diundangkan

di Jakarta

pada tanggal

13 1IG.(..ln-l(,..$

'"').01")...

, -

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR

811 48

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Recommend Documents