PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUA~6AN

~L> Ol-

01

/1:, (

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUA~6AN SEKRETARIAT UTAMA JI.Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telp. +6221-3850455, Faks. +6221-3856826 Email: [email protected], Website: www.ppatkgo.id

Kepada Yth. : 1. Para Pejabat Eselon II;

2. Para Pejabat Eselon III; 3. Para Pejabat Eselon IV; dan 4. Para Pejabat Perbendaharaan Negara, pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

SURATEDARAN NOMOR lt; TAHUN2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARANTAHUN2017 PADA PUSATPELAPORANDANANALISISTRANSAKSIKEUANGAN A. Latar Belakang Seluruh proses pelaksanaan anggaran berdasarkan atas prinsip dan asas disiplin anggaran dan mengutamakan keamanan keuangan negara. Pada tataran kegiatan di unit-unit eselon II, pelaksanaan anggaran senantiasa diupayakan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang berorientasi kepada hasil dengan memenuhi prinsip akuntabilitas. B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan anggaran diharapkan dapat mendorong pelaksanaan program, penyerapan dana, pencapaian program dengan lebih efektif dan efisien. Petunjuk pelaksanaan anggaran memuat dan menegaskan keterituanketentuan berkaitan dengan pola administrasi di bidang keuangan, mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penyesuaian anggaran dan pertanggungjawaban anggaran, yang dimaksudkan agar pelaksanaan anggaran dapat mendukung tercapainya visi dan misi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. C. Ruang Lingku p 1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan revisi kegiatan; 2. Pelaksanaan perjalanan dinas dan pertangungjawabannya; 3. Hal-lain terkait pelaksanaan anggaran. D. Dasar l. Peraturan

Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

•

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGMI SEKRETARIAT UTAMA JI.Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, TeIp. +6221-3850455, Faks. +6221-3856826 Email :[email protected], Website :www.ppatkgo.id

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423). 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655). 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678). 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191). 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341). 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. E. Waktu Pelaksanaan Anggaran 2017 Waktu pelaksanaan anggaran tahun 2017 adalah mulai 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 termasuk penerimaan negara dan pengeluaran negara yang akan dibukukan per tanggal 31 Desember 2017. F. Dukungan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 1. Ketersediaan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitas. 2. Kesiapan sarana dan prasarana pendukung. 3. Melaksanakan koordinasi dengan para pejabat struktural dan pejabat perbendaaraan.

para

•

PUSAT PlELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN SEKRETARIAT UTAMA JI. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telp. +6221-3850455, Faks. +6221-3856826 Email :[email protected],

Website :www.ppatkgo.id

G. Pelaksanaan Anggaran 2017 a. Umum 1. Anggaran 2017 agar dilaksanakan sesuai dengan rencana program/ kegiatan/target kinerja masing-masing unit eselon II, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan anggaran, an tara lain tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, bertanggungjawab, serta mendukung pelaksanaan Gerakan Penghematan Nasional. 2. Setiap pejabat dilarang melakukan kegiatan yang berakibat atas beban APBN jika anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. 3. Setiap pengajuan pelaksanaan kegiatan agar memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai kode akun kegiatan yang relevan. b. Perubahan Rencana Kegiatan 1. Perubahan

rencana kegiatan dan anggaran (revisi) dilakukan sepanjang tidak mengurangi capaian target kinerja dan target output yang telah ditetapkan.

2. Pengajuan dokumen revisi akan diproses oleh Biro Perencanaan dan Keuangan secara periodik yaitu dalam 1 (satu) bulan hanya akan dilaksanakan 1 (satu) kali revisi. Dokumen revisi yang diterima oleh Biro Perencanaan dan Keuangan sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) bulan berkenaan akan diproses pengesahan dokumen pada bulan berikutnya. Sedangkan dokumen revisi yang diterima setelah tanggal 20 (dua puluh) bulan berkenaan, akan diproses pada periode berikutnya. Contoh: a) Unit X mengajukan dokumen revisi pada tanggal 18 bulan Februari 2017 perubahan revisi, maka : Biro Perencanaan dan Keuangan akan melakukan proses penelaahan dian tara tanggal 22 sampai dengan 29 Februari 2017; Proses pengesahan dokumen anggaran pada bulan Maret 2017; Kegiatan dapat dilaksanakan segera setelah dokumen anggaran ditetapkan pengesahannya. b) Unit X mengajukan dokumen revisi pada tanggal 23 bulan Februari 2017 perubahan revisi, maka : Biro Perencanaan dan Keuangan akan melakukan proses penelaahan pada periode revisi berikutnya, yaitu dian tara tanggal 21 sampai dengan 31 Maret 2017; Proses pengesahan dokumen anggaran pada bulan April 2017;

PUSAT PELAPORAN DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANGAN SEKRETARIAT UTAMA JI.Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telp. +6221-3850455, Faks. +6221-3856826 Email :[email protected], Website :www.ppatk.go.id

Kegiatan dapat dilaksanakan ditetapkan pengesahannya.

segera setelah dokumen anggaran

3. Pengajuan revisi dilaksanakan dengan menggunakan program aplikasi erka, disertai dengan alasan dilakukannya revisi dan dilampiri dengan bukti-bukti pendukung. c. Rencana Pelaksanaan Kegiatan 1. Dalam

rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran serta menjamin ketersediaan dana, maka setiap unit eselon II wajib menyusun rencana kegiatan dan perkiraan penggunaan dana sampai dengan akhir tahun anggaran dengan format sebagaimana Lampiran I surat edaran ini, dan disampaikan ke Biro Perencanaan dan Keuangan paling lambat akhir bulan Januari 2017. . . .

2. KPA memonitor Rencana pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dalam rangka penyesuaian penganggaran sesuai dengan kondisi di lapangan agar penggunaan dan penyerapan anggaran dapat lebih optimal sesuai dengan tujuan. 3. Agar pelaksanaan anggaran dapat terserap dengan optimal, pelaksana kegiatan (unit eselon II) diharapkan menggunakan kartu pengawasan kegiatan dan penggunaan dananya berdasarkan kode akun yang tertuang dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Format kartu pengawasan akan disampaikan oleh Biro Perencanaan dan Keuarigan kepada pejabatj staf yang ditunjuk oleh unitnya. d. Perjalanan Dinas 1. Nota Dinas usulan perjalanan dinas disampaikan kepada KPA, sedangkan izin prinsip kegiatan harus telah mendapatkan persetuan Kepala PPATK.

2. Nota Dinas usulan perjalanan dinas dalam dan luar negeri dari unit eselon II diproses menggunakan aplikasi SIMPADI.Nota Dinas usulan perjalanan dinas merupakan hasil keluaran aplikasi SIMPADI. 3. Untuk perjalanan dinas dalam negeri, Nota Dinas usulan yang telah disetujui oleh KPA sebagaimana dimaksud pada nomor 1 harus sudah diterima Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. 4. Untuk perjalanan dinas luar negeri, Nota Dinas usulan perjalanan yang telah disetujui oleh KPA harus sudah diterima Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.

----~--------

-

- -

PUSAT P'ELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN SEKRETARIAT UTAMA JI.Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telp. +6221-3850455, Faks. +6221-3856826 Email :[email protected], Website :www.ppatkgo.id

5. Dalam hal perjalanan dinas dalam negeri atau luar negeri didasarkan atas undangan dari pihak lain dan tidak menyebutkan secara jelas beban anggarannya, maka biaya perjalanan dinas dimaksud tidak dapat dibebankan pada DIPA PPATK.Untuk memastikan beban anggaran adalah beban DIPA PPATK, maka pembiayaan didasarkan atas konfirmasi yang telah dilakukan oleh pemilik kegiatan. Konfirmasi dapat berupa surat menyurat atau korespondensi elektronik (email). . 6. Dalam hal perjalanan dinas dalam negeri sebagai narasumber /peserta/ ajudan/pendamping/pengemudi yang didasarkan atas undangan dari pihak lain yang dilaksanakan dengan paket meeting, maka uang harian diberikan sesuai dengan tarif uang harian paket meeting dengan berpedoman pada Standar Biaya Masukan yang ditetapkan Menteri Keuangan. 7. Pegawai yang ditunjuk mengikuti pendidikan diperkenankan mendapatkan penugasan lain.

dan

pelatihan

tidak

8. Penyelenggaraan rap at dalam kantor harus melibatkan pejabat/ staf dari Unit kerja Eselon II lain (bersifat lintas eselon II) di Lingkungan PPATK dany atau pihak lain di luar PPATK.

e. Penyelenggaraan Kegiatan di Luar Kantor 1. Penyelenggaraan seluruh kegiatan diupayakan dilaksanakan kantor PPATKdengan mengoptimalkan fasilitas yang tersedia.

di gedung

2. Kegiatan di luar kantor yang meliputi kegiatan seminar, workshop, sosialisasi, diseminasi, rapat teknis, rapat koordinasi, pelatihan atau ,k~giatan lain yang serupa melibatkan unit eselon II lain (bersifat lintas cselon .II), dilaksanakan dengan selektif, efektif dan efisien serta menghasilkan keputusan/kebijakan yang memerlukan waktu segera diselesaikan/ ditindaklanjuti.

f. Pertanggungjawaban

Pelaksanaan

1. Pertanggungjawaban

Kegiatan

perjalanan dinas disampaikan oleh pelaksana perjalanan dinas disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmerr/ Biro Perencanaan dan Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya perjalanan dinas. Apabila terdapat selisih uang lebih an tara uang muka dengan pengeluaran riil, maka uang sisa dikembalikan bersamaan dengan pertanggungjawaban perjalanan dinas dimaksud.

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN SEKRETARIAT UTAMA JI.Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telp. +6221-3850455, Faks. +6221-3856826 Email :[email protected], Website :www.ppatk.go.id

2. Laporan keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban perjalanan dinas secara berkala disampaikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan kepada pejabat Eselon I yang membawahi kegiatan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan penilaian kinerja pejabatjpegawai. 3. Kerugian yang timbul akibat kelalaian pejabatjpegawai yang melaksanakan perjalanan dinas yang berakibat pembatalan perjalanan dinas, tidak dapat dibebankan pada dana APBN. g. Pengadaan barangj Jasa 1. Pengadaan

barangjjasa dilaksanakan sesuai dengan prinsip efesien, efektif, tranparan, terbuka, bersaing, adil/ tidak diskrirninatif, dan , akuntabel, dan dengan mernatuhi etika pengadaan.

2. Setiap pengadaan barangjjasa melalui le1ang elektronik.

yang

dilakukan

dengan

le1ang harus

3. Pelaksanaan lelang diharapkan sudah dilakukan paling lambat bulan Maret 2017 dan harus memperhatikan batas waktu pengeluaran anggaran di akhir tahun anggaran 2017. h. Lain-Lain 1. Uang makan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan daftar hadir (absensi finger print). 2. Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam kota kurang dari atau sampai dengan 8 jam, dapat mengikuti kegiatan rapat dalam kantor, dan diberikan uang saku rap at dalam kantor sesuai dengan ketentuan. 3. Pengembalian belanja atas perjalanan dinas per kegiatan yang nominalnya kurang dari Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak dapat dilakukan penyesuaian terhadap pagu belanja. 4. Untuk menghindari pengembalian belanja terkait uang muka perjalanan dinas maka perencanaan kegiatan dilaksanakan didukung dengan dataj informasi harga yang riil, i. Penutup 1. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam surat edaran ini, tetap berpedoman

pada ketentuan anggaran.

perundang-undangan

yang

mengatur

pelaksanaan

PUSAT PElAPORAN

DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN SEKRETARIAT UTAMA

JI.Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telp. +6221-3850455, Faks. +6221-3856826 Email :[email protected], Website :www.ppatkgo.id

2. Sekretaris Utama, Para Deputi, dan Inspektur agar pelaksanaan Surat Edaran ini sesuai dengan kewenangannya.

mengawasi

Demikian untuk diketahui dan dipedomani.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal P-' Desember 2016 Kuasa Pengguna Anggara/1{

~.

Bjardianto Pudjiono

Tembusan disampaikan kepada : 1. Kepala PPATK; 2. Wakil Kepala PPATK; 3. Deputi Pencegahan; 4. Deputi Pemberantasan.

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGMI SEKRETARIAT UTAMA JI.Ir. H. Djuanda No.3S,Jakarta 10120, Telp. +6221~38S04SS, Faks. +6221-3856826 Email :[email protected], Website :www.ppatk.go.id

Lampiran I Surat Edaran Nomor Tahun Tanggal

2016 Desember 2016

Contoh format Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017 : Rencana Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Tahun 2017

Kode

Uraian Kegiatan

3374 Pengawasan Internal 3374:001 l.aporan Hasil Audit 011 Pelaksanaan dan Penyusunan

Pagu

.

Jan

Feb

Mar April

Mei

Juni

Juli

Ags

Sep

Okt

Nop

Des

Jumlah

999 999

999 999

999

999

999

999

999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999

999

Laporan Hasil Audit Rapat Internal Paket Meeting Luar Kota dst ....

3374.003 Laporan Kinerja Inspektorat 011 Penyusunan AKIP Inspektorat, Program Kerja Pengawasan, PKPT, dan SOP Inspektorat Rapat Internal Perjalanan dinas biasa Paket Meeting Luar Kota dst ....

3374.005 Laporan Pengawasan 011 Reviu atas Laporan Keuangan Rapat Internal Pengadaan bahan/pencetakan dst ... Jumlah

Jakarta, . Pejabat Eselon II

Nama

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN SEKRETARIAT UTAMA

NOTA DINAS NOMOR:

T/'7

IKU.01.05/XII/2016

Yth. Dari

Para Pejabat Eselon ~! Sekretaris Utama

Hal Tanggal

Penyampaian POK dan SE Pelaksanaan Anggaran TA 201~ti:t~i~ 27 Desember 2016

ct.t~~

_

~

~

J!_ /'L--

Menindaklanjuti penetapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PPATK TA 2017 Nomor: SP DIPA-078.01.1.453374/2017 tanggal 7 Desember 2016, bersama ini terlampir kami sampaikan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2017 masing-masing unit kerja eselon II PPATK dan Surat Edaran Kuasa Pengguna Anggaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 pada PPATK. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada seluruh pimpinan unit kerja eselon II selaku penanggung jawab kegiatan agar: 1. Meneliti kembali rincian kegiatan dalam POK, menyusun jadwal rencana kegiatan setiap triwulan serta melaksanakannya dengan efektif dan efisien; 2. Mempedomani SE Kuasa Pengguna Anggaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 pada PPATK; Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. "

Sekretaris Utama~

u~ Bjardianto Pudjiono Tembusan Yth: 1. Kepala PPATK 2. Wakil Kepala PPATK 3. Deputi Pencegahan 4. Deputi Pemberantasan

01.2.1