PPATK TAHUN Audited PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN PPATK TAHUN 2013 “Audited” PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Laporan Keuangan (Audited) Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013

Jl. Ir. H. Juanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email : [email protected] Website : www.ppatk.go.id

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomer 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapalan dan Belanja Negara Tahun 2012, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna

AnggaranlBarang

menyampaikan

Laporan

mempunyai

Keuangan

kewajiban

Kementerian

antara

lain

menyusun

dan

(LKKL)

yang

Negara/Lembaga

dipimpinnya, Berdasarkan Pasal63 Undang-Undang Nomer 81ahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa biaya unluk pelaksanaan tugas Pusal Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena ilu, PPATK adalah enlitas akuntansi yang berkewaJlban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penyusunan Laporan Keuangan PPATK mengacu pada Peraturan Menleri Keuangan Nomor 171fPMK.05f2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menleri Keuangan Nomor 233fPMK.05f2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusal, Peraturan Menteri Keuangan Keuangan Nomor l fP MK.06f2013 tentang Penyusulan Barang Milik Negara Berupa Ase! Tetap pada Enlilas Pemerintah Pusat, dan Peraturan Direklur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tenlang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara! Lembaga. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan PPATK disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan PPATK Tahun 2013 "Audile(!" ini telah diupayakan unluk dapat disusun lebih baik agar sesuai ketenluan yang berlaku. Namun Jika masih lerdapat kelidaksempurnaan karni mengharapkan langgapan, saran. maupun krilik yang membangun dan para pengguna Laporan Keuangan ini. Kami akan lerus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waklu dan akurat, sehingga lerwujud tata kelola pemerintahan yang baik (Good Public Governance). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabililas publik. Pada

akhimya diucapkan lenmakasih kepada

pihak-pihak

terkail yang

lelah

berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan ini

I-

Jakarta.-28 April 2014 Kuasa Pengguna An ggaran.

Bjardianto Pudjiono

NIP.195805241980031001

Kata Pengantar

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2013 - Audited

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Pernyataan Telah Direviu Pernyataan Tanggung Jawab Ringkasan Laporan Keuangan I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III.Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Dasar Hukum A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah B.2. Belanja Negara B.2.1. Belanja Transaksi Kas – Rupiah Murni B.2.1.1. Belanja Pegawai B.2.1.2. Belanja Barang B.2.1.3. Belanja Modal B.2.2. Belanja Transaksi Non Kas C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Aset Lancar C.2. Aset Tetap C.3. Piutang Jangka Panjang C.4. Aset Lainnya C.5. Kewajiban Jangka Pendek C.6. Ekuitas Dana Lancar C.7. Ekuitas Dana Investasi D. Pengungkapan Penting Lainnya D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Catatan atas Laporan Keuangan

Hal i ii iii v vi 1 4 5 7 7 7 7 12 13 20 20 22 23 25 25 27 28 31 31 34 40 40 42 43 44 45 45

ii


DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN Hal Daftar Tabel Tabel 1 : Tabel 2 : Tabel 3 : Tabel 4 : Tabel 5 : Tabel 6 : Tabel 7 : Tabel 8 Tabel 9 : Tabel 10 : Tabel 11 : Tabel 12 : Tabel 13 : Tabel 14 : Tabel 15 : Tabel 16 : Tabel 17 : Tabel 18 : Tabel 19 :

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012 Penggolongan Kualitas Piutang Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap Rincian Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Perbandingan Realisasi PNBP TA 2013 dan 2012 Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak 2013 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2013 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2013 dan 2012 Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan 2012 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan 2012 Belanja Transaksi Non Kas Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2013 Rincian Piutang Bukan Pajak tahun 2013 Rincian Piutang Tak Tertagih-Piutang PNBP

1 2 3 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 28 29 31 32 33 33

Tabel 20

: Rincian Persediaan

34

Tabel 21 Tabel 22 Tabel 23

: Rincian Aset Tetap : Mutasi Peralatan dan Mesin : Rincian Transaksi Penambahan dan Pembelian

35 35 36

Tabel 24 Tabel 25 Tabel 26 Tabel 27 Tabel 28

: : : : :

37 38 38 39 40

Tabel 29 Tabel 30

: Mutasi Piutang Jangka Panjang Tahun 2013 : Rincian Aset Lainnya

40 41

Tabel 31 Tabel 32 Tabel 33 Tabel 34 Tabel 35

: : : : :

41 42 42 44 45

Rincian Transaksi Pengurangan/Penghentian Aset Rincian Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan Rincian Mutasi Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Rincian Mutasi Nilai Aset Lainnya Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Rincian Mutasi Nilai Aset tak Berwujud Rincian Mutasi Nilai Aset Lain-lain Rincian Kewajiban Jangka Pendek Rincian Ekuitas Dana Lancar Rincian Ekuitas Dana Investasi


ii


Lampiran-Lampiran 1. Lampiran A1 – Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2013 2. Lampiran A2 – Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2013

Laporan Pendukung Lainnya 1. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2013 2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja (Transaksi Kas) Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN untuk Bulan yang Berakhir 31 Desember 2013 3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja (Transaksi Kas) Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN Menurut Jenis Satuan Kerja untuk Bulan yang Berakhir 31 Desember 2013 4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN (Transaksi Kas) untuk Bulan yang Berakhir 31 Desember 2013 5. Laporan Realisasi Anggaran Belanja (Transaksi Kas) Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN Menurut Sumber Dana-Kegiatan untuk Bulan yang Berakhir 31 Desember 2013 6. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Kementerian Negara/ Lembaga melalui KPPN dan BUN untuk Bulan yang Berakhir 31 Desember 2013 7. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja KementerianNegara/Lembaga melalui KPPN dan BUN Menurut Satuan Kerja untuk Bulan yang Berakhir 31 Desember 2013 8. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Kementerian Negara/ Lembaga melalui KPPN dan BUN Menurut Sumber Dana-Kegiatan untuk Bulan yang Berakhir 31 Desember 2013 9. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara Dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN untuk Bulan yang Berakhir 31 Desember 2013 10. Neraca Kementerian Negara/Lembaga Per 31 Desember 2013 dan 2012 11. Neraca Kementerian Negara/Lembaga Per 31 Desember 2013 12. Laporan Barang Pengguna 13. Catatan Ringkas Barang Milik Negara 14. Daftar Rekening Pemerintah 15. Rencana dan Tindak Lanjut Kementerian Negara/Lembaga atas Temuan Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga 16. Nota Kesepakatan Angka Asersi Final LK PPATK 17. Ikhtisar Laporan Keuangan Komite PP TPPU


A1 A2

A.1. A.2.

A.3.

A.4.

A.5.

A.6. A.7.

A.8.

A.9.

A.10. A.11. B C D E F G

iii

PUSAT PElAPORAN DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANGAN INSPEKTORAT Jl.Ir .H.DjuandaNo.35JakartalOI201n(\()ne,ia Tde poo.~22 1-3850455+6221·J85J922Faksimili. ' 6221 -38 56809 - j6221_3856826

Ernai l: C"m!(,_",·,,' rr>;u k.po';d Website 'ww",.ppaIl:.gu.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PUSAT PELAPORAN DAN ANALl5lS TRANSAKSI KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2013 Kami telah mereviu Laporan Keuangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahunan untuk tahun anggaran 2013 berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntilnsi Pemerintahan dan peraturan lain terkait. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalall penyajian manajemen Pusat Pelaporan Dan Anallsis Transaksi Keu angan . Reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaperan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena iru, kami tidak memberi pendapat semacam iru. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nemer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nemer 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan perundang-undangan lain yang berlaku.

Jakarta, ~o Januari 2014 Inspektur

t Vudi Affiandi Wirasugena NIP. 195907121987021001

v

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA PPATK Jl.lr,H .Djuand. No.35 Jokarta lOl20l ndonesia

Td ep<>n, +622 1-3850455 +6221-3853922 t'aksimili. +622 1-3856809 +6221 -3856826

Email' Conlaq_ys@'npatk k9 id Website ; www.ppatk. go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

(PPATK)

l aporan Keuangan Pusal Pelaporan dan Anallsis Transaksi Keuangan (PPATK) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran. Neraca dan Catatan alas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 "Audited' sebagaimana leriampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan lersebut latah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya latah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta ..28 April 2014

vi


RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah

Anggaran/Pengguna

Pusat,

Barang

Menteri/Pimpinan

menyusun

dan

Lembaga

selaku

Pengguna

menyampaikan

Laporan

Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013. Realisasi Pendapatan PPATK pada TA 2013 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp76.448.375,00. Realisasi Anggaran PPATK pada TA 2013 adalah sebesar Rp70.233.796.130,00 atau mencapai 88,13 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp79.691.716.000,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 TA 2013 Uraian

Pendapatan Negara Belanja Negara

Ringkasan Laporan Keuangan

Anggaran

Realisasi

-

76.448.975

79.691.716.000

70.233.796.130

TA 2012 % Realisasi thd Anggaran 88.13

Realisasi

23.498.919 56.120.523.888

-1-


Pagu dan realisasi anggaran belanja PPATK tahun 2013 menurut jenis belanja disajikan sebagai berikut : Tabel 2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013 Jenis Belanja

Pagu

Realisasi Belanja tahun 2013

Pengembalian Realisasi Anggaran Belanja Tahun tahun 2013 2013

% Realisasi Anggaran Tahun 2013

Pegawai

27.045.144.000

26.903.399.406

10.923.712

26.892.475.694

99,44%

Barang

39.193.227.000

32.821.276.852

503.874.768

32.317.402.084

82,46%

Modal

13.453.345.000

11.023.918.352

11.023.918.352

81,94%

Jumlah

79.691.716.000

70.748.594.610

70.233.796.130

88,78%

514.798.480

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2013 dan 2012. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Nilai Aset PPATK per 31 Desember 2013 dicatat dan disajikan sebesar Rp167.593.830.080,yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1.446.808.131,00,

Aset Tetap (neto setelah

akumulasi penyusutan) sebesar Rp153.840.334.427,00 dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp12.306.687.522,00.

Nilai Kewajiban PPATK seluruhnya tersaji sebesar Rp63.538.838,00 yang merupakan Kewajiban

Jangka

Pendek.

Nilai

Ekuitas

Dana

PPATK

disajikan

sebesar

Rp167.530.291.242,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp1.383.269.293,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp166.147.021.949,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut:


-2-


Tabel 3 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012 Uraian ASET Aset Lancar Aset Tetap Piutang Jangka Panjang Aset Lainnya Jumlah Aset KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Jumlah Kewajiban EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Jumlah Ekuitas Dana Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

31 Des 2013

31 Des 2012

Kenaikan (Penurunan) Rp %

1.446.808.131 153.840.334.427 0 12.306.687.522 167.593.830.080

839.494.275 197.972.836.077 6.340.223 9.276.010.404 208.094.680.979

607.313.856 (44.132.501.650) (6.340.223) 3.030.677.118 (40.500.850.899)

72,34 (22,29) (100,00) 32,67 (19,46)

63.538.838 63.538.838

25.587.219 25.587.219

37.951.619 37.951.619

148,32 148,32

1.383.269.293 166.147.021.949 167.530.291.242 167.593.830.080

813.907.056 207.255.186.704 208.069.093.760 208.094.680.979

569.362.237 (41.108.164.755) (40.538.802.518) (40.500.850.899)

69,95 (19,83) (19,48) (19,46)

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2013, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.


-3-


I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

( dalam Rp)

URAIAN

CATATAN

A. Pendapatan Negara dan HibahB.1. 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1. Jum Pendpt Negara & Hibah B. Belanja Negara 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang a. Belanja Barang - Kas b. Belanja Barang - Non Kas 3. Belanja Modal 4. Belanja Sosial Jumlah Belanja Negara

B.2. B.2.1.1. B.2.1.2. B.2.1. B.2.2. B.2.1.3.

TA 2013 ANGGARAN REALISASI

% REALISASI TERHADAP

TA 2012 REALISASI

-

76.448.375 76.448.375

-

23.498.919 23.498.919

27.045.144.000 39.193.227.000 13.453.345.000 79.691.716.000

26.892.475.694 35.501.038.415 32.317.402.084 3.183.636.331 11.023.918.352 73.417.432.461

99,44 90,58 81,94 92,13

21.063.416.396 25.156.647.793 25.156.647.793 9.900.459.699 56.120.523.888

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

-4-


II. NERACA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NERACA PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

( dalam Rp)

NAMA PERKIRAAN ASET Aset Lancar Kas dan Bank

CATATAN 31 DESEMBER 2013 31 DESEMBER 2012

C.1

Kas di Bendahara Pengelua C.1.1 Kas Lainnya dan Setara Ka C.1.2 Jumlah Kas dan Bank Piutang Bukan Pajak (Neto) C.1.3, C.1 Persediaan C.1.5 Jumlah Aset Lancar Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap

C.2 C.2.1 C.2.2 C.2.3 C.2.4 C.2.5 C.2.6

Piutang Jangka Panjang Piutang Jangka Panjang Lainnya (Neto) Jumlah Piutang Jangka Panjang

C.3 C.3.1

Aset Lainnya C.4 Aset Tak Berwujud C.4.1 Aset Lain-Lain C.4.2 Akumulasi Penyusutan Aset LainnyaC.4.3 Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET

8.967.046 51.452.930 60.419.976 18.504.874 1.367.883.281 1.446.808.131

67.881.000.000 58.868.754.828 77.750.726.417 542.646.198 232.283.807 (51.435.076.823) 153.840.334.427

25.713.287 813.780.988 839.494.275

67.881.000.000 51.058.316.225 77.987.068.927 542.646.198 503.804.727 197.972.836.077

-

6.340.223 6.340.223

12.179.544.902 127.142.620 12.306.687.522

8.444.716.975 831.293.429

167.593.830.080

208.094.680.979


9.276.010.404

-5-


( dalam Rp)

NAMA PERKIRAAN

CATATAN31 DESEMBER 201 31 DESEMBER 20

KEWAJIBAN C.5 Kewajiban Jangka Pendek UtangKepadaPihakKetiga C.5.1 Uang Muka dari KPPN C.5.2 Pendapatan Diterima Dimuka C.5.3 Pendapatan yang Ditangguhkan C.5.4 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar C.6 Cadangan Piutang C.6.1 Cadangan Persediaan C.6.2 Dana yang harusdisediakanuntukpemC.6.3 Barang/Jasa yang Masih Harus Dise C.6.4 Jumlah Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Investasi C.7 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap C.7.1 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya C.7.2 Jumlah Ekuitas Dana Investasi JUMLAH EKUITAS DANA LAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS D

8.967.046 3.118.862 51.452.930 63.538.838 63.538.838

18.504.874 1.367.883.281 (3.118.862) 1.383.269.293

153.840.334.427 12.306.687.522 166.147.021.949 167.530.291.242 167.593.830.080


14.983.078 10.604.141 25.587.219 25.587.219

25.713.287 813.780.988 (14.983.078) (10.604.141) 813.907.056

197.972.836.077 9.282.350.627 207.255.186.704 208.069.093.760 208.094.680.979

-6-


III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6.

Peraturan

Menteri

233/PMK.05/2011

Keuangan

tentang

Republik

Perubahan

atas

Indonesia

Nomor

Peraturan

Menteri

Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 7.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/ 2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan pasal 1 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, yang merupakan amandemen dari UU Nomor 15 tahun 2002 tentang TPPU, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 tahun 2003. Adapun Visi, Misi, dan Tujuan yang akan dicapai PPATK sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis PPATK tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut :


-7-


1.

• Visi PPATK

Menjadi lembaga intelijen keuangan independen yang berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

2

• Misi PPATK

a. Meningkatkan upaya dan dukungan pengungkapan praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme; b. Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri; c. Meningkatkan tata kelola dan proses bisnis yang efektif untuk mendukung tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.

3

• Tujuan

a. Meningkatkan peran pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil analisis, pemeriksaan, dan riset; c. Meningkatkan efektivitas penyampaian dan pemantauan LHA dan LHP; d. Mewujudkan efektivitas kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme; e. Mewujudkan good public governance dalam pengelolaan sistem manajemen internal PPATK.

4

• Arah Kebijakan dan Strategi PPATK Sesuai Visi, Misi, dan Tujuan PPATK, bahwa dalam rangka mendukung upaya penciptaan stabilitas sektor keuangan di Indonesia diperlukan peningkatan

peran

aktif

PPATK

dalam

upaya

Pencegahan

dan

Pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan PPATK dalam periode 2010-2014, adalah sebagai berikut : a. Arah Kebijakan PPATK tahun 2010-2014 : Catatan atas Laporan Keuangan

-8-


1)

Peningkatan peran PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme di Indonesia;

2)

Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil analisis dan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum, serta peningkatan hasil riset tipologi TPPU;

3)

Peningkatan efektivitas penyampaian dan pemantauan tindak lanjut LHA dan LHP kepada para penyidik;

4)

Peningkatan efektivitas kerjasama dalam dan luar negeri dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme;

5)

Peningkatan tata kelola dan proses bisnis yang efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.

b. Strategi yang akan dilaksanakan PPATK tahun 2010-2014 : 1) Meningkatkan peran PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme; 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor; 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas analisis dan pemeriksaan, serta efektivitas hasil riset tipologi TPPU; 4) Meningkatkan tindak lanjut proses penegakan hukum atas kasus tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain yang terkait; 5) Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri dalam rangka pencegahan

dan

pemberantasan

TPPU

dan

pendanaan

terorisme; 6) Meningkatkan layanan hukum, antara lain melalui pemberian keterangan ahli dan pendapat hukum; 7) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses bisnis PPATK; 8) Meningkatkan

kompetensi

sumberdaya

manusia

untuk

mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK; 9) Meningkatkan

kapabilitas

organisasi

untuk

memastikan

ketersediaan layanan operasional PPATK; 10) Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan untuk menjamin kelancaran

pembiayaan

wewenang

PPATK,

pelaksanaan

serta

tercapainya

tugas,

fungsi,

dan

tingkat

akuntabilitas

pengelolaan APBN yang baik. Catatan atas Laporan Keuangan

-9-


Sehubungan dengan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan untuk tahun 2010-2014, PPATK telah menetapkan tiga program dan 11 (sebelas) kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2010-2014 sebagai berikut : 1. Program teknis

NO.

PROGRAM

OUTCOME

1

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Meningkatnya peran pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme.

UNIT ESELON I 1. Deputi Bidang Pencegahan 2. Deputi Bidang Pemberantasan

Program teknis ini terdiri dari tujuh kegiatan, yaitu :

NO.

KEGIATAN

OUTPUT

UNIT ESELON II

1

Pengelolaan bidang hukum PPATK

Meningkatnya kualitas layanan hukum PPATK

2

Pengawasan kepatuhan pihak pelapor

Meningkatnya kepatuhan pihak pelapor

Direktorat Pengawasan Kepatuhan

3

Pengawasan kewajiban pelaporan dan pembinaan pihak pelapor

Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan pihak pelapor

Direktorat Pelaporan

4

Analisis transaksi dan pengelolaan laporan masyarakat

Meningkatnya kualitas analisis dan pengelolaan laporan masyarakat

Direktorat Analisis Transaksi

5

Pemeriksaan dan pengembangan riset TPPU

Meningkatnya kualitas pemeriksaan dan pengembangan riset tipologi TPPU

Direktorat Pemeriksaan dan Riset

6

Pelaksanaan kerjasama dan humas PPATK

Meningkatnya kualitas kerjasama dan humas PPATK

Direktorat Kerjasama dan Humas

7

Pengelolaan teknologi informasi PPATK

Meningkatnya kualitas pengelolaan teknologi informasi PPATK

Pusat Teknologi Informasi


Direktorat Hukum

- 10 -


2. Program Generik 1

NO.

1

PROGRAM

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya PPATK

OUTCOME

Terpenuhinya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis PPATK yang berkualitas.

UNIT ESELON I Sekretariat Utama

Program generik ini terdiri dari empat kegiatan, yaitu :

NO.

KEGIATAN

OUTPUT

UNIT ESELON II

1

Penyelenggaraan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan PPATK

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan operasional perkantoran PPATK

2

Pengelolaan perencanaan dan keuangan PPATK

Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan dan keuangan PPATK

Biro Perencanaan dan Keuangan

3

Pengelolaan sumberdaya manusia, organisasi, dan ketatalaksanaan PPATK

Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya manusia, organisasi, dan ketatalaksanaan PPATK

Biro SDM dan Ortala

4

Pengawasan internal PPATK

Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kinerja internal PPATK

Biro Umum

Inspektorat

3. Program Generik 2

NO.

1

PROGRAM

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur PPATK

OUTCOME

Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK

UNIT ESELON I Sekretariat Utama

Program generik ini terdiri hanya satu kegiatan, yaitu : Catatan atas Laporan Keuangan

- 11 -


NO.

KEGIATAN

1

Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana PPATK

OUTPUT

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana PPATK

UNIT ESELON II Biro Umum

PENDAPATAN PPATK merupakan Lembaga Pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terdapat kegiatan yang secara fungsional dapat menghasilkan penerimaan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun mulai tahun 2010, PPATK menerima setoran PNBP non fungsional berupa sewa penggunaan sebagian lahan PPATK di Jalan Juanda No.35 Jakarta untuk penempatan mesin ATM BRI Cabang Veteran. BELANJA Pelaksanaan anggaran belanja pada PPATK selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta berpegang pada prinsip efektif, efisien, terkendali dan akuntabel. Keberhasilan tugas PPATK tidak semata-mata diukur dari besarnya realisasi anggaran tetapi juga dilihat dari hasil kinerja yang dicapai. Selain itu di PPATK juga diterapkan kebijakan bahwa pegawai PPATK tidak diperkenankan menerima honor dari setiap kegiatan atas beban anggaran PPATK. Pembayaran honor atas kegiatan yang dilaksanakan oleh PPATK hanya diberikan kepada pegawai atau pejabat dari instansi diluar PPATK yang ikut dalam kegiatan di lingkungan PPATK. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Tahun 2013 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh PPATK yang merupakan Lembaga Pemerintah, yang hanya memiliki satu Bagian Anggaran (BA) yaitu BA 078, dan satu Satuan Kerja (Satker) yang merupakan Satker Pusat yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diterima. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.


- 12 -


SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), dan Sistem Informasi Manjemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK dirancang untuk

menghasilkan

Laporan

Keuangan

Satuan

Kerja/Kementerian

Negara/Lembaga, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PPATK Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Disamping itu, dalam penyusunannya telah

diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan PPATK adalah sebagai berikut: Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan •

Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.

•

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

•

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

• Kebijakan Akuntansi atas Belanja

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja •

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.

•

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

•

Khusus pengeluaran melalui mekanisme uang persediaan oleh bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat


- 13 -


pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). • Kebijakan Akuntansi atas Aset

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset •

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

•

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar •

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

•

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

•

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

•

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

•

Persediaan perlengkapan


adalah yang

aset

lancar

dimaksudkan

dalam untuk

bentuk

barang

mendukung

atau

kegiatan

- 14 -


operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual

dan/atau

diserahkan

dalam

rangka

pelayanan

kepada

masyarakat. •

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

 harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya. Aset Tetap

Aset Tetap •

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh

pemerintah

maupun

untuk

kepentingan

publik

yang

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. •

Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

•

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang •

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan

Penjualan

Angsuran

(TPA),

Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Catatan atas Laporan Keuangan

- 15 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2013 - Audited •

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

•

TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

•

TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya •

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

•

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

•

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

(4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban •

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

•

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12


- 16 -


(dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. •

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana •

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

•

Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

•

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.

•

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih •

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

•

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga

dan

Pembentukan

Penyisihan

Piutang

Tidak

Tertagih .


- 17 -


Tabel 4 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas

Uraian

Penyisiha

Piutang Lancar Kurang Lancar

n Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

0.5%

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

10%

Pertama tidak dilakukan pelunasan Diragukan

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

50%

Kedua tidak dilakukan pelunasan Macet

1.

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

100%

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2.

Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap •

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

•

Penyusutan

aset

tetap

adalah

penyesuaian

nilai

sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. •

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

•

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang


- 18 -


disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan. •

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

•

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

•

Masa

Manfaat

Aset

Tetap

ditentukan

dengan

berpedoman

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 5. Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi Alat Tetap Lainnya


5 s.d 40 tahun 4 tahun

- 19 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2013 - Audited B.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp76.448.375,00

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp76.448.975,00. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Reklasifikasi Kuasa Pengguan Anggaran (KPA) PPATK No. S-14/01.2/KPA/PPATK/01/2014 tanggal 30 Januari 2014 yang memberitahukan bahwa Satker PPATK telah terjadi kelebihan dan/atau kesalahan dalam melakukan setoran atas sisa dana Uang Persediaan (UP) sebesar Rp600,00. Sehingga Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp76.448.375,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah PPATK adalah merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan tanggal pelaporan tersaji padaTabel 6. Tabel 6 Rincian Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah 2013 Uraian

Anggaran

Realisasi

% Real Angg.

1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 3. Hibah

Rp Rp Rp

- Rp - Rp - Rp

76.448.375 -

-

Jumlah

Rp

- Rp

76.448.375

-

Realisasi PNBP Lainnya TA anggaran 2013 mengalami kenaikan sebesar 225,33 persen dibandingkan TA 2012 yang disebabkan oleh adanya pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah oleh penyedia barang/jasa, pembayaran ganti rugi atas Barang Milik Negara yang hilang, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL, Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL, serta Pelunasan Piutang atas kelebihan pembayaran Tunjangan Umum.

Rincian Realisasi PNBP Lainnya sampai dengan tanggal pelaporan tersaji padaTabel 7.


- 20 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2013 - Audited Tabel 7 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2013 dan 2012 NAIK

REALISASI T.A. 2013 REALISASI T.A. 2012 (TURUN)

URAIAN

%

1. Penerimaan Perpajakan

Rp

-

Rp

-

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rp

76.448.375

Rp

23.498.919

3, Hibah

Rp

-

Rp

-

Jumlah Pendapatan

Rp

76.448.375

Rp

23.498.919

0,00 225,33 0,00 225,33

Total PNBP PPATK per 31 Desember 2013 sebesar Rp76.448.375,00 terdiri dari: 1. Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp35.438.678,00 terdiri dari: a. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp2.401.850,00. Dikenakan kepada PT Iman Teknologi Informasi. b. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp288.090,00. Dikenakan kepada CV ZBX Sparkling Star atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembuatan film anti TPPU. c. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp22.050.490,00. Dikenakan kepada

PT

OTI

Transformasi Lintas

Internasional

atas

keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengembangan datawarehouse PPATK TA 2013. d. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp1.771.011,00. Dikenakan kepada PT Eko Budiyana atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan belanja alat tulis kantor (ATK). e. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp3.474.900,00. Dikenakan kepada CV Ladang Hijau atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan peralatan rumah tangga/elektronik. f.

Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp5.007.310,00. Dikenakan kepada PT Traspac Makmur Sejahtera atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengembangan aplikasi manajemen surat dan dokumen.

g. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp284.610,00. Dikenakan kepada PT Indonesia Comnets Plus atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan koneksi data fiber optik untuk bulan November 2013. h. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp160.417,00. Dikenakan kepada PT Indonesia Comnets Plus atas keterlambatan Catatan atas Laporan Keuangan

- 21 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2013 - Audited penyelesaian pekerjaan pengadaan koneksi data fiber optik untuk bulan November 2013. 2. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL sebesar Rp25.845.764,00 merupakan angsuran pengembalian belanja atas kelebihan pembayaran tunjangan umum. 3. Penerimaan

Kembali

Belanja

Lainnya

TAYL

sebesar

Rp8.982.800,00

merupakan pengembalian belanja perjalanan dinas TA 2012 yang diterima di TA 2013. 4. Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) sebesar Rp6.181.133,00 merupakan pelunasan piutang atas SK Kepala PPATK No. KEP-251/01.2/PPATK/12/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pembebanan Kerugian Negara pada PPATK.

Rincian penerimaan bukan pajak tahun 2013 dapat dijelaskan pada Tabel 8. Tabel 8 Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak 2013

NO

REALISASI T.A. 2013 1 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 2 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL 3 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL 4 Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR)

Jumlah Pendapatan

Realisasi Belanja Rp73.417.432.461,00

Realisasi T.A. 2013 35.438.678 25.845.764 8.982.800 6.181.133

76.448.375

B.2. Belanja Negara

Berdasarkan DIPA-078.01.1.453374/2013 tanggal 5 Desember 2012, pagu awal PPATK tahun 2013 sebesar Rp79.315.944.000,00. Pada tahun 2013, PPATK memperoleh tambahan pagu sebesar Rp672.176.000,00 yang merupakan reward atas penghematan anggaran tahun 2012.


- 22 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2013 - Audited Selanjutnya, sesuai dengan kebijakan Pemerintah tentang pemotongan anggaran, pagu anggaran PPATK tahun 2013 dipotong sebesar Rp296.404.000, sehingga pagu anggaran PPATK tahun 2013 berubah menjadi Rp79.691.716.000,00 dengan komposisi sebagai berikut : 1.

Belanja Pegawai

: Rp27.045.144.000,00

2.

Belanja Barang

: Rp39.193.227.000,00

3.

Belanja Modal

: Rp13.453.345.000,00

Total Pagu

: Rp79.691.716.000,00

Dibandingkan total pagu anggaran PPATK tahun 2012, total pagu anggaran PPATK tahun 2013 meningkat sebesar Rp4.169.572.000,00. Realisasi Belanja PPATK pada TA 2013 sebesar Rp73.417.432.461,00 atau sebesar 92,13 persen dari pagu anggaran setelah dikurangi pengembalian belanja. Realisasi Belanja TA 2013 terdiri dari Belanja Transaksi Kas berasal dari Rupiah Murni

dan

Belanja

Transaksi

Non

Kas

masing-masing

sebesar

Rp70.233.796.130,00 dan Rp3.183.636.331,00.

Realisasi Belanja Transaksi Kas – Rupian Murni Rp70.233.796.130,00

B.2.1. Belanja Transaksi Kas – Rupiah Murni Rincian anggaran dan realisasi belanja tahun 2013 menurut jenis belanja disajikan sebagaimana Tabel 9. Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013 Jenis Belanja

Pagu

Realisasi Belanja tahun 2013

Pengembalian Belanja Tahun 2013

Realisasi Anggaran tahun 2013

% Realisasi Anggaran Tahun 2013

Pegawai

Rp

27.045.144.000

Rp

26.903.399.406

Rp

10.923.712

Rp

26.892.475.694

99,44%

Barang

Rp

39.193.227.000

Rp

32.821.276.852

Rp

503.874.768

Rp

32.317.402.084

82,46%

Modal

Rp

13.453.345.000

Rp

11.023.918.352

Rp

-

Rp

11.023.918.352

81,94%

Jumlah

Rp

79.691.716.000

Rp

70.748.594.610

Rp

514.798.480

Rp

70.233.796.130

88,13%

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013 menurut program dan kegiatan tersaji pada Tabel 10.


- 23 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2013 - Audited Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program TA 2013

Kode

Uraian Program /Kegiatan

Dukungan Manajem en dan 01.01.01 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK 3374

3380 3381 3382 3383 3384 5232

Realisasi Belanja Tahun 2013

% Realisasi Belanja

48.771.137.000

45.449.444.325

93,19

707.550.000

539.111.503

76,19

29.351.939.000

28.564.338.817

97,32

5.804.945.000

4.912.078.800

84,62

12.906.703.000

11.433.915.205

88,59

3.922.779.000

3.821.520.930

97,42

3.922.779.000

3.821.520.930

97,42

26.997.800.000

20.962.830.875

77,65

3.277.311.000

2.629.147.748

80,22

5.246.330.000

3.928.290.392

74,88

13.217.172.000

9.776.925.843

73,97

1.088.612.000

932.745.777

85,68

1.054.133.000

927.741.108

88,01

592.059.000

558.586.175

94,35

2.522.183.000

2.209.393.832

87,60

79.691.716.000

70.233.796.130

88,13

Pengaw asan Internal PPATK

Perencanaan dan Pengelolaan 3375 Keuangan PPATK Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Ketatalaksanaan 3376 PPATK Penyelenggaraan Ketatusahaan, 3377 Kerumahtanggaan dan Perlengkapan PPATK Peningkatan Sarana dan prasarana 01.01.02 Aparatur Negara Pengadaan dan Peningkatan Sarana 3378 dan Prasarana PPATK Pencegahan dan Pem berantasan 01.01.06 TPPUPT 3379

Anggaran Belanja Tahun 2013

Pengelolaan Bidang Hukum PPATK Pelaksanaan Kerjasama dan Humas PPATK Pengelolaan Tekhnologi Informasi PPATK Pengaw asan Kepatuhan Pihak Pelapor Pengaw asan Kew ajiban Pelaporan dan Pembinaan Pihak Pelapor Analisis Transaksi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Pemeriksaan dan Pengembangan Riset TPPU

Jumlah

Dibandingkan dengan TA 2012, realisasi anggaran TA 2013 mengalami kenaikan sebesar 25,15 persen antara lain kenaikan realisasi pada belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 tersaji pada Tabel 11. Tabel 11 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 URAIAN JENIS BELANJA

REALISASI T.A. 2013

REALISASI T.A. 2012

Belanja Pegawai

Rp 26.892.475.694

Rp 21.063.416.396

Belanja Barang

Rp 32.317.402.084

Rp 25.156.647.793

Belanja Modal

Rp 11.023.918.352

Rp

Bantuan Sosial

Rp

Jumlah Belanja

Rp 70.233.796.130


9.900.459.699

-

Rp 56.120.523.888

NAIK (TURUN) %

27,67 28,46 11,35 25,15

- 24 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2013 - Audited Realisasi Belanja Pegawai Rp

B.2.1.1 Belanja Pegawai

26.892.475.694,00

Realisasi belanja pegawai TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing sebesar Rp26.892.475.694,00 dan Rp21.063.416.396,00. Terjadi kenaikan sebesar 27,67 persen. Kenaikan realisasi belanja pegawai antara lain disebabkan kenaikan gaji dan tunjangan pegawai PPATK baik tetap maupun dipekerjakan. Kenaikan tersebut seiring dengan kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan struktural bagi pegawai tetap (PNS PPATK) maupun pegawai dipekerjakan pada PPATK serta bertambahnya jumlah pegawai non PNS dan kenaikan besaran honor pegawai Non PNS. Kenaikan tersebut juga disebabkan karena kekurangan/rapel pembayaran gaji, tunjangan dan fasilitas Pimpinan PPATK bulan November 2011 s.d. Juni 2013 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor

38 Tahun 2013 tentang

Penghasilan, Fasilitas, Penghargaan dan Hak-hak Lain bagi Kepala dan Wakil Kepala PPATK terhitung mulai tanggal yang bersangkutan mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Presiden, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2011. Rincian Realisasi Belanja Pegawai PPATK disajikan dalam Tabel 12. Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2013 dan 2012 Realisasi Belanja Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2013 Pegawai Tahun 2012

Uraian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Rp

6.709.424.784 Rp

4.962.368.235

35,21

Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Rp Negara

858.195.000 Rp

539.594.000

59,04

2.704.303.375 Rp

2.207.745.000

22,49

Rp

15.152.000

63,82

16.595.731.285 Rp

13.338.557.161

24,42

26.892.475.694

21.063.416.396

27,67

Belanja Gaji dan Pegawai Non PNS

Tunjangan

Belanja Lembur

Rp Rp

Belanja tunjangan khusus & Belanja Rp Pegawai Transito Total

Realisasi Belanja Barang Rp32.317.402.084,00

% naik(turun)

Rp

24.821.250

Rp

B.2.1.2 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing sebesar Rp32.317.402.084,00 dan Rp25.156.647.793,00. Terjadi kenaikan realisasi Belanja Barang dibandingkan tahun anggaran yang lalu sebesar 28,46 persen. Rincian Belanja Barang disajikan dalam Tabel 13.


- 25 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2013 - Audited Tabel 13 Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan 2012 % Kenaikan (Penurunan) Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun 2013

Realisasi Belanja Barang Tahun 2012

Belanja Barang Operasional

Rp

3.290.342.035

Rp

2.391.724.465

37,57

Belanja Barang Non Operasional

Rp

7.738.219.542

Rp

8.781.766.293

-11,88

Belanja Jasa

Rp

4.868.410.498

Rp

4.645.392.713

4,80

Belanja Pemeliharaan

Rp

3.986.342.563

Rp

2.804.817.115

42,12

Belanja Perjalanan

Rp

12.434.087.446

Rp

6.532.947.207

90,33

Total

Rp

32.317.402.084

Rp

25.156.647.793

28,46

Uraian

a. Belanja Barang Operasional Realisasi Belanja Barang Operasional tahun 2013 mengalami kenaikan 37,57% jika dibandingkan dengan tahun 2012. Kenaikan tersebut antara lain disebabkan semakin meningkatnya kebutuhan sehari-hari perkantoran dalam rangka pelaksanaan operasional kantor.

b. Belanja Barang Non Operasional Realisasi Belanja Barang Non Operasional tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 11,88% jika dibandingkan dengan tahun 2012. Penurunan tersebut disebabkan adanya kebijakan Kementerian Keuangan dalam pengalokasian anggaran kegiatan konsinyering yang termasuk didalamnya untuk keperluan pembayaran kepada Hotel harus dialokasikan pada akun belanja perjalanan, sehingga alokasi dan realisasi belanja perjalanan mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 90,33%. Realisasi Belanja Non Operasional tersebut antara lain digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin maupun non rutin yang dilaksanakan oleh unit kerja di PPATK, antara lain: pelaksanaan rapat internal direktorat/biro, rapat koordinasi dengan pihak eksternal, sosialisasi, seminar, pelaksanaan bantuan hukum, asistensi kepada penegak hukum, Penyusunan Peraturan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Terkait pelaksanaan UU TPPU.

c. Belanja Jasa Realisasi

Belanja

Jasa

tahun

2013

mengalami

kenaikan

4,80%

jika

dibandingkan dengan tahun 2012. Realisasi belanja tersebut antara lain digunakan untuk pembayaran langganan daya dan jasa dan honor narasumber beberapa kegiatan.


- 26 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2013 - Audited d. Belanja Pemeliharaan Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2013 mengalami kenaikan 42,12% jika dibandingkan dengan tahun 2012. Kenaikan tersebut disebabkan semakin bertambahnya aset PPATK. Realisasi belanja tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pemeliharaan rutin Aset-aset PPATK, antara lain untuk pemeliharaan Gedung Kantor PPATK yang berada di Jakarta dan Ciloto, Lift, Generator Set, Kendaraan Bermotor dan Peralatan lainnya.

e. Belanja Perjalanan Realisasi Belanja Perjalanan tahun 2013 mengalami kenaikan 90,33% jika dibandingkan dengan tahun 2012. Kenaikan tersebut disebabkan adanya realokasi dari Belanja Barang Non Operasional seiring dengan ketentuan dari Kementerian Keuangan terkait alokasi dan pembayaran untuk kegiatan dalam rangka konsinyering baik dalam kota maupun luar kota. Realisasi belanja tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas baik di dalam maupun luar negeri terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK. Kegiatan perjalanan dinas tersebut antara lain dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan konsinyering baik di dalam kota maupun di luar kota, audit kepatuhan, pemeriksaan, sosialisasi dan diseminasi, asistensi kepada penegak hukum, rapat koordinasi, menghadiri undangan pertemuan dengan instansi di dalam maupun di luar kota serta pelaksanaan kerjasama dengan lembaga internasional di luar negeri dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Realisasi Belanja Modal

B.2.1.3 Belanja Modal

Rp11.023.918.352,00

Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing sebesar Rp11.023.918.352,00 dan Rp9.900.459.699,00. Secara keseluruhan realisasi Belanja Modal tahun 2013 terjadi kenaikan dibandingkan tahun anggaran 2012 sebesar 11,35 persen. Kenaikan terjadi pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 281,95%, disebabkan karena adanya pembangunan Gedung Serba Guna. Belanja Modal Lainnya juga mengalami kenaikan sebesar 28,80% antara lain disebabkan oleh pengadaan beberapa perangkat lunak (software) dan bukubuku perpustakaan PPATK.

Rincian Realisasi Belanja Modal disajikan dalam Tabel 14.


- 27 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2013 - Audited Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan 2012 Realisasi Belanja Modal tahun 2013

Jenis Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun 2012

% Kenaikan (Penurunan)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp

2.773.752.830 Rp

3.866.616.253

-28,26%

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp

1.047.768.100 Rp

274.319.858

281,95%

Belanja Modal Jaringan

Rp

Rp

167.477.299

-100,00%

Belanja Modal Lainnya

Rp

7.202.397.422 Rp

5.592.046.289

28,80%

Total

-

Rp

11.023.918.352

Rp

9.900.459.699

11,35%

B.2.2. Belanja Transaksi Non Kas PPATK selama tahun 2013 menerima hibah langsung dari Australian Agency for International Development (AUSAID) dalam bentuk jasa dengan nomor referensi hibah

GA

30.08.2006

AUD503,097.20

atau

dan

Nomor

Register

setara

dengan

Rp5.049.860.784,00.

Hibah

71012601 Hibah

sebesar tersebut

dikelola/dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak Australian Transaction and Analysis Centre (AUSTRAC). Realisasi

hibah

tersebut

adalah

sebesar

AUD291.478,81

atau

sebesar

Rp3.183.636.331,00. Jumlah tersebut sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) pada tanggal 2 dan 9 Desember 2013, yang merupakan realisasi belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 yang terdiri dari belanja proyek-proyek terkait kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah dan petunjuk pelaksanaannya, PPATK telah memperoleh pengesahan atas pengajuan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan dan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) dari KPPN Jakarta I tanggal dokumen 31 Desember 2013. Dokumen Persetujuan MPHL-BJS dari KPPN Jakarta I dimaksud sebagai dasar untuk pencatatan belanja barang yang diterima PPATK yang berasal dari hibah ke dalam Laporan Keuangan PPATK Tahun 2013.

Pengesahan tersebut sebagaimana tabel 15 berikut:


- 28 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2013 - Audited Tabel 15 Belanja Transaksi Non Kas (Hibah) No.

Proyek

Persetujuan MPHL-BJS

Nilai Hibah (USD)

Nilai Rupiah (Rp)

1.

Projek 1 - International Funds Transfer Instructions (IFTIs)

583791H

27,169.26

297.398.251,00

2.

Projek 2 - Non Profit Organizations (NPO)

583792H

23,675.13

259.151.050,00

3.

Projek 3 - E-Learning

583793H

47,702.86

522.161.706,00

4.

Projek 4 - Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

583794H

30,614.75

335.113.033,00

5.

Projek 7 - JCLEC

583795H

2,855.16

31.252.952,00

6.

Projek 1 - IFTIs

583796H

26,484.04

288.747.013,00

7.

Projek 2 - NPO

583797H

51,758.76

564.309.197,00

8.

Projek 3 - E-Learning

583798H

29,428.14

320.845.593,00

9.

Projek 4 - OJK

583799H

710,00

7.740.902,00

10.

Projek 7 - JCLEC

583800H

15,663.54

170.774.564,00

11.

Projek 8 - Business Continuity Management (BCM)

583801H

25,256.78

275.366.590,00

12.

Projek 9 - National Risk Assessment (NRA)

583802H

10,160.39

110.775.480,00

291.478,81

3.183.636.331,00

Total

Berdasarkan Tabel 15 tersebut di atas, proyek yang dibiayai dari hibah langsung barang/jasa dari AUSAID dapat diuraikan sebagai berikut: 1.

Projek1- International Funds Transfer Instructions (IFTIs) Kegiatan yang dilaksanakan dalam projek ini yaitu: a. Penggunaan Jasa Konsultan untuk membantu merancang aplikasi IT dalam rangka pelaporan IFTIs; b. Pengembangan rancangan aplikasi TI untuk pelaporan IFTIs; dan c. Pelaporan data statistik IFTIs.

2.

Projek 2-Non Profit Organizations (NPO) Projek ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas instansi terkait di Indonesia untuk

mencegah penyalahgunaan sektor NPO dari resiko

pencucian uang dan pendanaan terorisme. 3.

Projek 3-E-Learning Kegiatan yang dilaksanakan dalam projek ini yaitu: a. Workshop dalam rangka e-learning;


- 29 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2013 - Audited b. Jasa Konsultan untuk mengkonsep konten aplikasi E-Learning; c. Perangkat Lunak (software) berupa “AML/CFT E-Learning Application for Industry”. 4.

Projek 4-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Projek ini bertujuan untuk pengembangan kapasitas bagi OJK.

5.

Projek 7-JCLEC Project ini berjutuan untuk peningkatan kapasitas penyidik TPPU, yaitu Kejaksaan, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, BNN, dan Kepolisian Indonesia, yang dilaksanakan di JCLEC

6.

Projek 8- Business Continuity Management (BCM) Projek ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai dampak bencana terhadap organisasi dan peran manajemen senior dalam melekatkan BCM pada budaya organisasi, sudut pandang strategik, dan pentingnya pengendalian internal.

7.

Projek 9-NRA Kegiatan yang dilaksanakan dalam projek ini adalah workshop dengan semua lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengimplementasian AML/CTF dan aparat penegak hukum dalam rangka NRA.

1


- 30 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2013 - Audited C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA Aset Lancar

C.1. Aset Lancar

Rp1.446.808.131,00

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp1.446.808.131,00 dan Rp839.494.275,00. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada PPATK per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji pada Tabel 16. Tabel 16 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012

No. 1 2 3 4 5

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp8.967.046,00

Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran Kas dan Setara Kas Lainnya Piutang Bukan Pajak Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Persediaan Jumlah

Rp Rp Rp

TA 2013 8.967.046 Rp 51.452.930 Rp 18.597.863 Rp

Rp Rp Rp

(92.989) Rp 1.367.883.281 Rp 1.446.808.131 Rp

TA 2012 25.842.500 (129.213) 813.780.988 839.494.275

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp8.967.046,00 dan Rp0,00 merupakan kas yang

dikuasai,

Pengeluaran

dikelola, yang

dan

di

berasal

bawah

dari

tanggung

sisa

jawab

UP/TUP

Bendahara

yang

belum

dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara pengeluaran tersebut keseluruhannya telah disetor ke rekening Kas Negara pada tanggal 6 Januari 2014.

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp51.452.930,00

C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai yang belum disetorkan ke Kas negara. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp51.452.930,00 dan Rp0,00. Kenaikan Kas Lainnya dan Setara Kas disebabkan oleh pengembalian sisa Perjalanan Dinas dan Pengembalian belanja UP/TUP yang sudah dipertanggungjawabkan namun


- 31 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2013 - Audited terdapat selisih perhitungan. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2013 sebagaimana Tabel 17 berikut:

Tabel 17 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2013 No

TGL SP2D

Keterangan

1

NO SP2D 921320B

Tgl Setor

07/03/2013

Kelebihan perhitungan belanja barang

15-Jan-14

2

929943B

01/04/2013

kelebihan biaya lembur non pns

15-Jan-14

3

943642B

26/04/2013


15-Jan-14

4

943645B

26/04/2013


15-Jan-14

5

344016E

07/06/2013

Sisa Jaldis Sukabumi

29-Jan-14

6

346618E

12/06/2013


15-Jan-14

7

353679E

25/06/2013

Kelebihan pembayaran transport lokal

15-Jan-14

8

374089E

30/07/2013


15-Jan-14

9

393718E

12/09/2013

Duplikasi SPJ Bensin

15-Jan-14

10

391589E

10/09/2013

Sisa Jaldis Malasya

15-Jan-14

11

399441E

24/09/2013

Sisa Jaldis ke Korea

15-Jan-14

13

421208E

04/11/2011


29-Jan-14

14

421208E

04/11/2011


15-Jan-14

15

424147E

08/11/2013


15-Jan-14

16

434303E

22/11/2013


15-Jan-14

17

569793H

27/12/2013

22-Jan-14

18

Kelebihan pembayaran lembur p.kontrak Kelebihan perhitungan belanja barang

19


30-Jan-14

N. Setoran

20.000 2.880.000 600.000 70.000 2.298.000 650.000 440.000 550.000 6.400.000 1.839.120 19.247.310 240.000 240.000 2.028.500 550.000 12.600.000 15-Jan-14 10.000 790.000 Pengembalian Belanja

51.452.930

Atas dana Kas Lainnya dan Setara Kas yang ada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran per tanggal laporan, telah disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.

Piutang Bukan Pajak Rp18.597.863,00

C.1.3. Piutang Bukan Pajak Piutang Bukan Pajak adalah semua hak atau klaim kepada pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masingmasing sebesar Rp18.597.863,00 dan Rp25.842.500,00


- 32 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2013 - Audited Piutang Bukan Pajak yang tersaji dalam neraca PPATK per 31 Desember 2013

sebesar

Rp18.597.863,00 yaitu Piutang Jangka Pendek Lainnya

berupa perjalanan dinas yang tidak digunakan dan belum dikembalikan oleh Pegawai,kelebihan pembayaran tunjangan umum kepada pegawai PPATK pada tahun 2013 dan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan yang belum dibayarkan pihak ketiga pada akhir tahun serta umur piutang kurang dari 12 (dua belas) bulan dengan rincian sebagaimana Tabel 18. Tabel 18 Rincian Piutang Bukan Pajak tahun 2013 Saldo per 31 Desem ber 2012

Rp

25.842.500

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya

Rp

6.372.083

Kelebihan Pembayaran Tunjangan Umum

Rp

9.850.000

Jaldis yang Tidak Digunakan

Rp

1.441.000

Denda Keterlambatan

Rp

934.780

- Pelunasan Piutang Jangka Pendek Lainnya tahun 2013

Rp

25.842.500

Saldo per 31 Desem ber 2013

Rp

18.597.863

M utasi tambah tahun 2013:

M utasi Kurang tahun 2013:

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Rp92.989,00

C.1.4

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang PNBP

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp92.989,00 dan Rp129.213,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Sehingga pada total piutang per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp18.504.874,00 dan Rp25.713.287,00. Rangkuman perhitungan penyisihan piutang tak tertagih PNBP tersaji pada Tabel 19.

Tabel19 RincianPenyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang PNBP

No

Kualitas

1 Lancar 2 Kurang Lancar 3 Macet Total


Jumlah Debitur

Nilai Piutang 6 Rp

18.597.863 18.597.863

Penyisihan

Nilai Penyisihan

0,50% 10% 100% Rp

92.989 92.989

- 33 -


Persediaan Rp1.367.883.281,00

C.1.5

Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp1.367.883.281,00 dan Rp813.780.988,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji pada Tabel 20. Tabel 20 RincianPersediaan

Uraian

No.

2013

2012

1

Barang Konsumsi

Rp

835.429.052

570.523.534

2

Bahan Untuk Pemeliharaan Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat

Rp

118.414.807

89.335.386

Rp

260.935.451

3.036.000

3 4

Bahan Baku

Rp

14.800.000

10.844.110

5

Suku Cadang

Rp

16.939.760

13.004.846

6

Persediaan Lainnya

Rp

121.364.211

127.037.112

Jumlah

Rp 1.367.883.281

Rp 813.780.988

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap

C.2

Aset Tetap

Rp153.840.334.427,00

Saldo aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp153.840.334.427,00 dan Rp197.972.836.077,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Nilai Buku Aset Tetap tahun 2013 terjadi penurunan jika dibandingkan dengan Nilai Buku Aset Tetap tahun 2012, hal ini disebabkan karena diberlakukan penyusutan atas aset tetap. Rincian Aset Tetap PPATK per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji pada Tabel 21.


- 34 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2013 - Audited Tabel 21 Rincian Aset Tetap No

Jenis

T.A. 2012

1

Tanah

Rp

67.881.000.000

Rp

67.881.000.000

2

Peralatan dan Mesin

Rp

58.868.754.828

Rp

51.058.316.225

3 4

Gedung dan Bangunan

Rp

77.750.726.417

Rp

77.987.068.927

Jalan, irigasi dan Jaringan

Rp

542.646.198

Rp

542.646.198

5

Aset Tetap Lainnya

Rp

232.283.807

Rp

503.804.727

Rp

205.275.411.250

Rp

197.972.836.077

Jumlah

Tanah Rp67.881.000.000,00

T.A 2013

Akumulasi Penyusutan

Rp

(51.435.076.823) Rp

Nilai Buku Aset Tetap

Rp

153.840.334.427

-

Rp

197.972.836.077

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki PPATK per 31 Desember 2013 dan

2012

tidak

mengalami

kenaikan/penurunan,

yaitu

sebesar

Rp67.881.000.000,00.

Peralatan dan Mesin Rp58.868.754.828,00

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas dengan nilai kapitalisasi minimal Rp300.000,00. Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp58.868.754.828,00 dan Rp51.058.316.225,00. Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan pada Tabel 22.

Tabel 22 Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo per 31 Desember 2012 Mutasi tambah tahun 2013: - pembelian - perekaman kembali akibat Migrasi BMN - hibah - reklasifikasi dari aset lainnya - kapitalisasi dari belanja barang Mutasi kurang tahun 2013: - penghentian aset dari penggunaan - penghapusan Saldo per 31 Desember 2013 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013 Nilai Buku per 31 Desember 2013


Rp

51.058.316.225

Rp Rp Rp Rp Rp

6.548.119.113 848.914.300 1.156.967.990 118.101.500

Rp

(861.664.300)

Rp

58.868.754.828 (Rp42.695.885.976) Rp16.172.868.852

- 35 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2013 - Audited Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin sebagai berikut: a. Transaksi Penambahan Transaksi penambahan berjumlah sebesar Rp8.672.102.903,00 yang terdiri sebagaimana tabel 23.

Tabel 23 Rincian Transaksi Penambahan dari Pembelian

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Uraian Alat Bantu Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Alat Bengkel Bermesin Alat Bengkel Tak Bermesin Alat Kantor Alat Rumah Tangga Alat Strudio Alat Komunikasi Unit Alat laboratorium Komputer Unit Peralatan Komputer Jumlah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Nilai 92.612.520 1.398.000.000 7.261.030 6.270.000 2.596.000 584.894.950 1.445.995.828 278.194.392 101.989.250 2.438.000 382.200.800 4.369.650.133 8.672.102.903

Transaksi sebesar Rp8.672.102.903,00 terdiri dari transaksi:

1) Pembelian Total pembelian adalah sebesar Rp6.548.119.113,00 yang berasal dari

belanja

modal

Rp2.753.957.853,00

peralatan

dan

mesin

sebesar

belanja

modal

lainnya

sebesar

dan

Rp3.794.161.260,00. Total belanja modal peralatan dan mesin pada LRA adalah sebesar peralatan

Rp2.773.752.830,00. dan

mesin

dan

Selisih

antara

kapitalisasi

belanja aset

modal sebesar

Rp19.794.977,00 (Rp2.773.752.830,00 – Rp.2.753.957.853,00) adalah barang yang masuk kelompok ekstrakomptabel sebesar Rp4.257.000,00 dan biaya untuk konsumsi rapat yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp15.537.977,00.

2) Perekaman migrasi dari BMN Perekaman akibat migrasi BMN adalah peralatan dan mesin yang menjadi mutasi kurang secara otomatis. Oleh karena itu aset tersebut harus diinput kembali sebesar Rp848.914.300,00.


- 36 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2013 - Audited 3) Reklasifikasi dari Aset Lainnya Reklasifikasi dari aset lainnya sebesar Rp1.156.967.990,00 terdiri dari reklasifikasi atas aset gedung dan bangunan Ciloto ke peralatan dan mesin berupa Lift dan peralatan yang lainnya sebesar Rp1.132.967.990,00 serta reklasifikasi yang semula dicatat pada gedung dan bangunan kantor pusat pada Gedung dan Bangunan Ruang Serbaguna berupa sekat/pembatas sebesar Rp24.000.000,00.

4) Kapitalisasi dari belanja barang Terdapat belanja barang yang digunakan untuk membeli peralatan dan masuk dalam klasifikasi aset tetap sehingga bisa dikapitalisasi sebesar Rp118.101.500,00 berupa penambahan memori yang menambah masa manfaat peralatan dan mesin. b. Transaksi pengurangan Nilai pengurangan sebesar Rp861.664.300,00 adalah pengurangan yang berasal dari mutasi migrasi BMN sebesar Rp848.914.300,00 dan penghentian aset dari penggunaannya sebesar Rp12.700.000,00. Aset tersebut dipindahkan ke aset lain-lain. Rincian pengurangan peralatan dan Mesin sebagaimana Tabel 24.

Tabel 24 Rincian Transaksi Pengurangan/Penghentian Aset

No Uraian 1 Alat Angkutan Darat Bermotor 2 Komputer Unit 3 Peralatan Komputer Jumlah

Gedung dan Bangunan Rp77.750.726.417,00.

Rp Rp Rp Rp

Nilai 12.750.000 366.586.300 482.328.000 861.664.300

C.2.3 Gedung dan Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp77.750.726.417,00 dan Rp77.987.068.927,00 Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 25.


- 37 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2013 - Audited Tabel 25 Rincian Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan Saldo per 31 Desember 2012 Mutasi tambah tahun 2013: - Pembelian - Reklasifikasi Mutasi kurang tahun 2013: - Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin - Penghapusan Saldo per 31 Desember 2013 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013 Nilai Buku per 31 Desember 2013

Rp

77.987.068.927

Rp Rp

1.047.768.100 127.142.620

Rp Rp Rp Rp Rp

(1.284.110.610) (127.142.620) 77.750.726.417 (8.635.241.417) 69.115.485.000

Sebagaimana tersaji dalam tabel 25 di atas, dapat dikemukakan sebagai berikut: a. Penambahan

Penambahan sebesar Rp1.174.910.720,00 yang terdiri dari pembangunan gedung serbaguna dan renovasi ruang kerja sebesar Rp1.047.768.100,00 dan reklasifikasi dari Bangunan Gedung Kantor Permanen ke Bangunan Terbuka Lainnya sebesar Rp127.142.620,00 b. Pengurangan Pengurangan karena reklasifikasi gedung dan bangunan berupa lift dan peralatan lainnya serta mihrab sebesar Rp1.284.110.610,00 ke Peralatan dan Mesin, serta pemisahan Gedung dan Bangunan menjadi Bangunan Terbuka Lainnya sebesar Rp127.142.620,00.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp542.646.198,00

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2013 adalah sama dengan saldo tahun 2012, yaitu sebesar Rp542.646.198,00 karena tidak ada mutasi tambah atau kurang selama tahun 2013. Akumulasi penyusutan sebesar Rp81.396.930,00, dengan rincian sebagaimana tabel berikut Tabel 26 Rincian Mutasi Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Saldo per 31 Desember 2012

542.646.198

Mutasi tambah tahun 2013: - Pembelian

-

Mutasi kurang tahun 2013: - Koreksi nilai Saldo per 31 Desember 2013


542.646.198

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013

(81.396.930)

Nilai Buku per 31 Desember 2013

461.249.268

- 38 -


Aset Tetap Lainnya Rp232.283.807,00

C.2.5

Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp232.283.807,00 dan Rp503.804.727,00 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigas dan jaringan. Aset Tetap Lainnya tahun 2013 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Lainnya tahun 2012. Hal ini dikarenakan adanya reklasifikasi

kedalam

aset

tetap

lainnya

dalam

renovasi

sebesar

Rp282.748.620,00 berupa asset PPATK pada gedung BI yang sedang dalam proses penghapusan di Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan serta adanya penambahan sebesar Rp11.227.700,00 berupa pembelian buku-buku perpustakaan.

Rincian mutasi Aset Tetap lainnya dapat dilihat sebagaimana tabel 27.

Tabel 27 Rincian Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya Saldo per 31 Desember 2012

503.804.727


11.227.700

Mutasi kurang tahun 2013: - Koreksi nilai Saldo per 31 Desember 2013

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp51.435.076.823,00

(282.748.620) 232.283.807

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013

(22.552.500)

Nilai Buku per 31 Desember 2013

209.731.307

C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing Rp51.435.076.823,00 dan Rp0,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 28.


- 39 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2013 - Audited Tabel 28 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap No

Piutang Jangka PanjangRp0,00

Aset Tetap

Nilai Perolehan

Akum. Penyusutan

Nilai Buku

1

Peralatan dan Mesin

Rp

58.868.754.828

Rp

42.695.885.976

Rp

16.172.868.852

2

Gedung dan Bangunan

Rp

77.750.726.417

Rp

8.635.241.417

Rp

69.115.485.000

3 4

Jalan, irigasi dan Jaringan

Rp

542.646.198

Rp

81.396.930

Rp

461.249.268

Aset Tetap Lainnya

Rp

232.283.807

Rp

22.552.500

Rp

209.731.307

Jumlah

Rp

137.394.411.250

Rp

51.435.076.823

Rp

85.959.334.427

C.3 Piutang Jangka Panjang

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2013dan 2012 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp6.372.083,00. Nilai tersebut merupakan Piutang kelebihan pembayaran tunjangan umum dan mengalami mutasi pengurangan reklasifikasi piutang jangka pendek. Mutasi Piutang Jangka Panjang Lainnya pada tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 29. Tabel 29 Mutasi Piutang Jangka Panjang Tahun 2013 Saldo per 31 Desem ber 2012

Rp

6.372.083

Rp

-

- Reklasifikasi Piutang Lainnya Jangka Panjang sebagai piutang jangka lainnya jangka pendek

Rp

6.372.083

Saldo per 31 Desem ber 2013

Rp

-

M utasi tambah: Nihil M utasi Kurang:

Aset Lainnya Rp12.306.687.522,00

C.4 Aset Lainnya Nilai

Aset

Lainnya

per

31

Desember

2013

dan

2012

adalah

Rp12.306.687.522,00 dan Rp9.276.010.404,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap, berupa software ataupun aset tetap yang tidak digunakan. Rincian Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersaji pada Tabel 30.


- 40 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2013 - Audited Tabel 30 Rincian Aset Lainnya No.

Uraian

2013

1 Aset Tak Berwujud 2 Aset Lain-Lain

Aset Tak Berwujud Rp12.179.544.902,00

2012

Rp Rp

12.179.544.902 127.142.620

Rp Rp

8.444.716.975 831.293.429

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Rp Rp

12.306.687.522 -

Rp Rp

9.276.010.404 -

Aset Lainnya

Rp

12.306.687.522

Rp

9.276.010.404

C.4.1 Aset Tak Berwujud Aset Tak Berwujud adalah aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Pada PPATK aset tersebut berupa software maupun anti virus komputer untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari. Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp12.179.544.902,00 dan Rp8.444.716.975,00. Penambahan didapat dari pembelian dan hibah AUSAID. Aset Tak Berwujud juga merupakan aset yang belum diperlakukan penyusutan. Rincian Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan pada Tabel 31.

Tabel 31 Rincian Mutasi Nilai Aset tak Berwujud Saldo per 31 Desember 2012

8.444.716.975


3.397.008.463

- Hibah

337.819.464

Mutasi kurang tahun 2013: - Koreksi nilai

-

Saldo per 31 Desember 2013

12.179.544.902

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013 Nilai Buku per 31 Desember 2013

Aset Lain-lain Rp127.142.620,00

12.179.544.902

C.4.2 Aset Lain-lain Aset Lain-Lain adalah Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp127.142.620,00 dan Rp831.293.429,00.

Sesuai

dengan

kebijakan

Menteri

Keuangan

mengenai

penyusutan,

berdasarkan pasal 6 dan 7, Peraturan Menteri No.1/PMK.06/2013 mengenai


- 41 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2013 - Audited Penyusutan BMN berupa Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen yang sah dan barang dalam kondisi rusak berat yang diajukan penghapusannya untuk tidak dicantumkan ke Neraca. Rincian aset lain-lain pada Tabel 32.

Tabel 32 Rincian Mutasi Nilai Aset Lain-lain


831.293.429

Mutasi tambah tahun 2013: - Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin

12.750.000

-Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan

127.142.620

Mutasi kurang tahun 2013: - Usulan Penghapusan

831.293.429

- BMN yang hilang

12.750.000


127.142.620

KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Rp63.538.838,00

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012 masingmasing sebesar Rp63.538.838,00 dan Rp25.587.219,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek tersaji pada Tabel 33.

Tabel 33 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No. 1 2 3 4

Utang Kepada pihak Ketiga Rp0,00

Aset Lancar Utang kepada Pihak Ketiga Uang Muka dari KPPN Pendapatan Diterima di Muka Pendapatan yang Ditangguhkan Jumlah

TA 2013 Rp Rp Rp Rp Rp

8.967.046 3.118.862 51.452.930 63.538.838

TA 2012 Rp Rp Rp Rp Rp

14.983.078 10.604.141 25.587.219

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga Utang kepada Pihak Ketiga adalah belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak ketiga lainnya. Saldo


Utang kepada Pihak Ketiga per 31

- 42 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2013 - Audited Desember Uang Muka dari KPPN Rp8.967.046,00

2013

dan

2012

masing-masing

sebesar

Rp0,00

dan

Rp14.983.078,00.

C.5.2 Uang Muka dari KPPN Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2013 Rp8.967.046,00. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Pendapatan Diterima Dimuka Rp3.118.862,00

C.5.3

Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar Rp3.118.862,00 dan Rp10.604.141,00 Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP berupa sewa lahan untuk ATM BRI pada gedung PPATK sejak 1 Juni 2011 s.d. 31 Mei 2014 sesuai dengan Perjanjian Sewa antara PPATK dan BRI Cabang Veteran Jakarta nomor PERJ-102/01.3/PPATK/06/2011 tgl. 1 Juni 2011.

Pendapatan yang Ditangguhkan Rp51.452.930,00

C.5.4

Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan Yang Ditangguhkan merupakan penyeimbang akun Kas Lainnya dan Setara Kas. Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp51.452.930,00 dan Rp0,00. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBP, berasal dari sisa atau pengembalian belanja yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 31 Desember 2013 dan seluruhnya sudah disetorkan ke Kas Negara pada bulan Januari 2014.

EKUITAS Ekuitas Dana Lancar Rp1.383.269.293

C.6 Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar merupakan penyimbang beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 tersaji pada Tabel 34.


- 43 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2013 - Audited Tabel 34 RincianEkuitas Dana Lancar No. 1 2 3

4

Cadangan Piutang Rp18.504.874,00

C.6.1

Ekuitas Dana Lancar Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk. Pendek Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan Jumlah

TA 2013

TA 2012

Rp Rp

18.504.874 1.367.883.281

Rp Rp

25.713.287 813.780.988

Rp

-

Rp

(14.983.078)

(3.118.862) Rp 1.383.269.293 Rp

(10.604.141) 813.907.056

Rp Rp

Cadangan Piutang

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp18.504.874 dan Rp25.713.287,00 merupakan jumlah ekuitas dana lancar PPATK dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Cadangan Persediaan Rp1.367.883.281,00

C.6.2

Cadangan Persediaan

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masingmasing sebesar Rp1.367.883.281,00 dan Rp813.907.056,00 merupakan jumlah ekuitas dana lancar PPATK dalam bentuk persediaan.

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Rp0,00

C.6.3

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing disajikan minus sebesar Rp0,00. dan Rp14.983.078,00. Per tanggal 31 Desember 2013 tidak terdapat Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.

Belanja/Jasa yang Masih Harus DiserahkanMinus Rp3.118.862,00

C.6.4 Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing disajikan minus

sebesar Rp3.118.862,00dan 10.604.141,00.

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang harus diserahkan kepada pihak lain.

C.7 Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Investasi Rp166.147.021.949,00

Ekuitas Dana Investasi merupakan penyimbang beberapa akun yang ada di Aset Tetap, Aset Lainnya dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian nilai Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji pada Tabel 35.


- 44 -


Tabel 35 Rincian Ekuitas Dana Investasi No. Ekuitas Dana Investasi 1 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 2 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Jumlah

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp153.840.334.427,00

C.7.1

TA 2013

TA 2012

Rp

153.840.334.427 Rp

197.972.836.077

Rp

12.306.687.522 Rp

9.282.350.627

Rp

166.147.021.949 Rp

207.255.186.704

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Tetap tersaji per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah

masing-masing

sebesar

Rp153.840.334.427,00

dan

Rp197.972.836.077,00. Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp12.306.687.522,00

C.7.2

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Lainnya disajikan per 31 Desember 2013 dan 2012

adalah

masing-masing

sebesar

Rp12.306.687.522

dan

Rp9.282.350.627,00. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Lainnya

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA Uang Kas di Bendahara Pengeluaran PPATK pada tanggal Neraca masih tersedia sebesar Rp8.967.046,00 berupa uang muka dari KPPN yang merupakan sisa dana Uang Persediaan tahun 2013 yang belum disetorkan ke Kas Negara. Sisa dana uang persediaan tersebut telah disetorkan ke Kas Negara dengan Surat Setoran Bukan Pajak pada tanggal 6 Januari 2014 sebesar Rp8.967.646,00. Atas setoran sebesar Rp8.967.646,00 tersebut telah terjadi kelebihan setor sebesar Rp600,00.

Kelebihan setor sebesar Rp600,- tersebut terjadi karena kelebihan setor sisa Uang Catatan atas Laporan Keuangan

Persediaan

(UP)

tahun

2013

sebesar

Rp500.000.000,00

yang

- 45 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2013 - Audited dipertanggungjawabkan dengan SPM GU Nihil sebesar Rp499.866.662,00. Sehingga sisa dana UP yang harus disetor sebesar Rp133.338,00 namun jumlah yang disetor ke Kas Negara dengan SSBP sebesar Rp133.938,00 sehingga terjadi kelebihan setor Rp600,00.

Sesuai dengan Peraturan Ditjen Perbendaharaan No. PER-61/PB/2009, atas kelebihan setor tersebut telah disampaikan Surat Pemberitahuan Reklasifikasi kepada Kepala KPPN Jakarta I dengan surat Kuasa Pengguna Anggaran PPATK Nomor S-14/01.2/KPA/PPATK/01/2014 tanggal 30 Januari 2014

Selain itu, terdapat surat Laporan Kehilangan Mobil Dinas tanggal 2 Januari 2014 dari pengguna kendaraan dinas roda 4 (empat) milik PPATK dengan no. Polisi B 1751 RFR (plat hitam) atau no. Polisi B 1780 PQP (plat merah) bermerk Toyota tipe New Avanza Veloz 1,5 A/T tahun 2012 warna hitam. Sehubungan dengan hal tersebut, telah diterbitkan

Surat

Keputusan

Kepala

PPATK

No.

KEP-

82/01.2/PPATK/02/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Pembebanan Kerugian Negara pada PPATK. Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa

penggantian

atas

kerugian

negara

tersebut

sebesar

Rp148.603.000,00 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga ribu rupiah) dan selanjutnya wajib disetorkan ke kas negara selambatlambatnya 6 (enam) bulan sejak keputusan ditetapkan.


- 46 -


Lampiran A1 PPATK Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2013

58.868.754.828

Akumulasi Penyusutan 42.695.885.976

1

Alat Bantu

7

5.881.635.876

5.145.542.107

736.093.769

2

Alat Angkutan Darat Bermotor

7

7.968.809.200

5.264.329.485

2.704.479.715

3

Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

2

11.022.080

2.755.521

8.266.559

4

Alat Bengkel Bermesin

10

11.506.000

1.098.900

10.407.100

5

Alat Bengkel Tak Bermesin

5

7.766.000

4.934.600

2.831.400

6

Alat Kantor

5

5.428.884.052

4.010.046.319

1.418.837.733

7

Alat Rumah Tangga

5

8.674.099.050

6.708.990.187

1.965.108.863

8

Alat Studio

5

6.165.742.482

5.007.705.891

1.158.036.591

9

Alat Komunikasi

5

1.363.462.690

1.152.469.923

210.992.767

10 Peralatan Pemancar

10

344.461.040

86.115.260

258.345.780

11 Alat Kedokteran

5

348.322.177

271.973.960

76.348.217

12 Unit Alat Laboratorium

8

49.058.000

29.514.752

19.543.248

13 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir

15

358.795.870

155.478.210

203.317.660

14 Peralatan Laboratorium Hydrodinamica

No

Aset Tetap

Masa Manfaat

A Peralatan dan Mesin

Nilai Perolehan

Nilai Buku 16.172.868.852

15

57.652.650

5.765.265

51.887.385

15 Alat Khusus Kepolisian

4

15.345.000

7.672.500

7.672.500

16 Komputer Unit

4

5.258.465.791

4.526.340.874

732.124.917

17 Peralatan Komputer

4

16.864.139.010

10.284.255.882

6.579.883.128

18 Unit Peralatan Proses/Produksi

8

38.255.360

9.563.840

28.691.520

19 Peralatan Olah Raga

3

21.332.500

21.332.500

-

77.750.726.417

8.635.241.417

69.115.485.000

77.750.726.417

8.635.241.417

69.115.485.000

542.646.198

81.396.930

461.249.268

542.646.198

81.396.930

461.249.268

232.283.807

22.552.500

209.731.307

209.731.307

-

209.731.307

22.552.500

22.552.500

-

127.142.620

-

127.142.620

-

127.142.620

B Gedung dan Bangunan 1

Bangunan Gedung Tempat Kerja

50

C Jalan dan Jembatan 1

Jalan

10

D Aset Tetap Lainnya 1

Bahan Perpustakaan Tercetak

4

2

Barang Bercorak Kesenian

4

E Aset Tetap yang Tidak Digunakan 1

Bangunan Gedung Tempat Kerja

50

127.142.620

Jumlah Akm. Penyusutan Aset Tetap

51.412.524.323

Jumlah Akm. Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya

51.435.076.823

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap


LAMPIRAN A2

INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DES 2013 : 078 - PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

BA/UAPA

PENDAPATAN/BELANJA NO

KODE AKUN

1

2

1

423142

URAIAN 3 Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang

PENYESUAIAN AKRUAL

REALISASI MENURUT BASIS KAS 4

TAMBAH

KURANG

5

6

-

DOKUMEN SUMBER

Rp

22.455.808

Rp

-

Rp 19.336.946

8 SSBP tgl. 14 Juni 2011 Rp 3.118.862 Rp22.455.808,NTPN.

Rp

22.455.808 Rp

-

Rp 19.336.946

Rp 3.118.862

(Sewa Lahan Untuk ATM BRI) Total Pendapatan

Realisasi Menurut Basis Akrual 7=(4+5-6)

Catatan: Dasar : Perjanjian Sewa antara PPATK dengan BRI Cab. Veteran Jakarta untuk masa sewa 1 Juni 2011 sd 31 Mei 2014 sebesar Rp22.455.808,PERJ-102/01.3/PPATK/06/2011 tgl. 1 Juni 2011

Informasi Pendapatan Dan Belanja Secara Akrual

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Telp. 021‐3850455, 3853922 www ppatk go id www.ppatk.go.id

PPATK TAHUN Audited PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Recommend Documents